Sejumlah murid dilaporkan mengalami sakit perut, mual, hingga muntah setelah mengonsumsi makanan yang diduga sudah basi dan berbau, khususnya pada menu daging ayam.

Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu, 8 April 2026. Akibatnya, sebagian murid tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar karena mengalami gangguan kesehatan.

Hingga Kamis (9/4/2026), beberapa siswa bahkan masih harus pulang lebih awal dari sekolah karena kondisi perut yang belum membaik.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, jumlah murid yang terdampak tersebar di beberapa kelas. Di antaranya, kelas 1B tercatat tiga siswa mengalami keluhan, sementara di kelas lain seperti kelas 2 dan kelas 5C jumlahnya mencapai belasan siswa. Keluhan yang dialami meliputi diare, mual, dan muntah.

Dugaan makanan basi diperkuat oleh keluhan para orang tua murid yang disampaikan melalui grup WhatsApp. Mereka meminta pihak sekolah dan penyedia MBG untuk lebih teliti dalam memastikan kelayakan makanan.

Beberapa orang tua menyebut anak mereka mencium bau tidak sedap dari ayam yang disajikan, bahkan ada yang mengalami muntah dan diare setelah mengonsumsinya.

Selain itu, orang tua murid juga menyoroti proses penyajian makanan oleh pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Mereka menduga makanan telah disiapkan terlalu lama sejak subuh sehingga berpotensi mengalami penurunan kualitas. Para orang tua berharap jika makanan tidak layak konsumsi, pihak sekolah dapat menolak untuk diberikan kepada siswa demi menjaga kesehatan.

Guru kelas 1B, Ika Rosmawati, membenarkan adanya siswa yang mengalami sakit perut dan muntah. Ia menyebut pihaknya telah melakukan pendataan terhadap siswa yang terdampak sesuai permintaan pihak MBG.

Namun, ia menegaskan bahwa dari kelas yang diajarnya, hanya dua siswa yang tidak masuk sekolah akibat kondisi tersebut.

"Iya bu, hari ini saya juga mendata anak-anak yang sakit perut dan muntah-muntah karena datanya diminta pihak MBG," ujar Rosmawati dalam pesan di grup WhatsApp.

Ia juga menambahkan bahwa kondisi makanan pada pagi hari masih terlihat baik, namun diduga makanan yang disajikan pada siang hari sudah tidak layak konsumsi.

Terkait penyedia MBG, Rosmawati mengaku tidak mengetahui secara pasti dan menyarankan agar konfirmasi dilakukan langsung kepada pihak kepala sekolah.

Sementara itu, saat dikonfirmasi pada Jumat (10/4/2026), Kepala SD Negeri 064985, Ernida Fauzia, tidak berada di tempat. Informasi diperoleh dari salah satu guru, Manik, yang juga bertugas sebagai penanggung jawab MBG di sekolah tersebut.

Manik menyampaikan bahwa pihak penyedia SPPG telah datang ke sekolah dan bertemu dengan kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut. Mereka juga menyatakan siap bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Benni Sinomba Siregar, serta Sekretaris Dinas, Andy Yudhistira, belum memberikan tanggapan meskipun telah dihubungi melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp.(WA/REL)

Kali ini, nasib malang menimpa Fikry Ramadhan (20), seorang pemuda yang harus kehilangan sepeda motornya dalam sekejap mata saat singgah di sebuah warung kopi (warkop) di Jalan Diponegoro, Kelurahan Kartini, Kamis (09/04/2026) malam.

Kejadian yang berlangsung sekira pukul 23.17 WIB tersebut menyisakan duka mendalam bagi korban. Pasalnya, motor yang raib bukan sekadar alat transportasi, melainkan "urat nadi" ekonomi bagi keluarganya.

Peristiwa bermula saat Fikry bersama rekannya memarkirkan satu unit Honda Beat hitam dengan plat nomor BK 2969 YBU tepat di depan warkop.

Namun, bak disambar petir di siang bolong, saat korban hendak kembali ke motor untuk mengambil barang di bagasi, kendaraan tersebut sudah hilang tanpa bekas.

Hanya butuh waktu hitungan menit bagi pelaku untuk melancarkan aksinya di tengah keramaian. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian materi yang ditaksir mencapai Rp 19.000.000 (Sembilan Belas Juta Rupiah).

"Saya benar-benar terpukul. Motor ini bukan sekadar alat transportasi, tapi modal utama saya mencari nafkah buat keluarga. Hilang begini saja, rasanya berat sekali," ungkap Fikry dengan nada bergetar kepada awak media, Jumat (10/04/2026).

Merespons laporan tersebut, Polres Labuhanbatu melalui Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) langsung mengambil langkah tegas.

Tim penyidik telah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mengumpulkan bukti-bukti guna mengidentifikasi identitas pelaku.

Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu, AKP Muhammad Jihad Fajar menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam atas aksi kriminalitas yang meresahkan warga ini.

"Kami sedang melakukan penyelidikan intensif terkait pelaku yang melakukan aksi curanmor tersebut," ujar AKP Muhammad Jihad.

Pihak kepolisian kembali mengingatkan masyarakat luas agar meningkatkan kewaspadaan ekstra, terutama saat memarkirkan kendaraan di tempat umum pada malam hari. Pelaku kejahatan kerap memanfaatkan kelengahan korban meski hanya dalam durasi beberapa detik. (HBB)

Keduanya kini berstatus tahanan, meski pihak keluarga sebelumnya menyebut mereka sebagai korban dalam peristiwa yang terjadi pada 4 Oktober 2025 lalu.

LB yang merupakan siswi SMU Negeri 1 Salapian dilaporkan oleh pria dewasa berinisial IPB. Laporan tersebut tercatat dalam laporan polisi Nomor: LP/B/667/X/2025/SPKT/Polres Langkat/Polda Sumut tertanggal 11 Oktober 2025, dengan tuduhan pengeroyokan.

Pihak keluarga menyebut JIB lebih dahulu melaporkan IPB atas dugaan penganiayaan yang terjadi di kediamannya di Salapian. Laporan tersebut tercatat dengan Nomor: LP/89/X/2025/SPKT/Polsek Salapian/Polres Langkat/Polda Sumut.

Dalam perkembangan perkara, IPB disebut telah menjalani proses hukum hingga divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Stabat dengan hukuman enam bulan penjara.

Namun, laporan yang diajukannya terhadap LB dan JIB tetap berlanjut. Proses hukum terhadap LB dan ayahnya terus berjalan. Berkas perkara keduanya telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum.

JIB kemudian ditahan di Rumah Tahanan Tanjung Pura, Langkat. Penahanan dilakukan setelah ia menjalani proses lanjutan usai mendampingi LB dalam sidang diversi di Kejaksaan Negeri Langkat pada Rabu (1/4/2026).

LB Minta Keadilan ke Presiden

Dalam keterangannya kepada awak media pada Selasa (7/4/2026), LB menyampaikan permohonan keadilan kepada pemerintah. Ia meminta perhatian Presiden Prabowo Subianto terkait kasus yang menjerat dirinya dan ayahnya.

"Saya mohon kepada Bapak Presiden Prabowo agar membebaskan ayah saya yang sudah ditahan di Rutan Tanjung Pura dan mohon keadilan bagi kami karena kami tidak melakukan pengeroyokan. Kami korban, kini menjadi tersangka," ujar LB dikutip fajar.co.id, Jumat (10/4/2026).

LB juga meminta Komisi III DPR RI menelaah perkara tersebut. Ia berharap digelar rapat dengar pendapat dengan menghadirkan seluruh pihak terkait agar fakta perkara dapat diungkap secara objektif.

Sebelumnya, JIB juga mengungkap dugaan adanya permintaan uang puluhan juta rupiah oleh oknum kuasa hukum berinisial PPS. Uang itu disebut sebagai jaminan penangguhan penahanan terhadap LB.

Pengakuan tersebut disampaikan sebelum JIB ditahan pihak Kejaksaan Negeri Langkat. Ia juga mengklaim memiliki bukti transfer kepada oknum yang dimaksud.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai tuduhan tersebut. Aparat kepolisian maupun kejaksaan juga belum memberikan penjelasan lanjutan terkait perkembangan perkara tersebut. (fajar)

Pelantikan Dewan Pengawas dan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-59 Kota Medan bukan sekadar seremoni bagi Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas. Di Gedung PKK Kota Medan, Jumat (10/4/2026) sore, ia menegaskan bahwa dari tangan para hakim inilah masa depan generasi Qurani Kota Medan ikut ditentukan.

"Di ruangan ini hari ini berkumpul orang-orang yang akan memilih anak-anak hebat masa depan," kata Rico Waas, menekankan besarnya tanggung jawab Dewan Pengawas dan Dewan Hakim yang baru saja dilantik.

Menurut Rico Waas, tugas tersebut tidak bisa dipandang ringan. Menjadi Dewan Pengawas dan Dewan Hakim MTQ bukan sekadar menilai kemampuan peserta, tetapi juga menuntut ketelitian, kepekaan, serta keberanian bersikap adil di tengah kemungkinan perbedaan penilaian.

Ia juga mengingatkan hal-hal teknis yang kerap dianggap sepele, seperti kualitas sound system. Gangguan suara, katanya, dapat memicu perdebatan dan berpotensi memengaruhi objektivitas penilaian. "Kalau suara tidak terdengar dengan baik, nanti bisa jadi masalah di antara kita," ujarnya.

Rico Waas turut menegaskan agar para Dewan Hakim tidak terpengaruh kedekatan sosial dalam memberikan nilai. Ia mengingatkan bahwa yang harus dijaga adalah kedekatan kepada Allah SWT, bukan relasi personal, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan.

Menutup arahannya, Rico Waas mengaitkan pelaksanaan MTQ ke-59 dengan makna Surah An-Nisa ayat 59 dan mengajak seluruh pihak menjadikan Al-Qur'an sebagai rujukan utama. Ia juga mengajak semua pihak menyatukan niat untuk menyukseskan MTQ agar berjalan lancar dan melahirkan generasi Qurani yang membanggakan. Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap dan Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman.(ATN)

Camat Medan Tuntungan Berani Perangin- Angin menggelar kegiatan gotong royong serentak di seluruh kelurahan sebagai bagian dari dukungan terhadap Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).

Kegiatan sapa warga dan gotong royong ini ,dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Medan Nomor 600.4.15/254126 Tahun 2026, Jumat, 10 April 2026.

Kegiatan juga terintegrasi dengan program BRANDING (Bersih Drainase dan Lingkungan) yang menitikberatkan pada perawatan lingkungan secara berkelanjutan.

Sebelum gotong royong dimulai, warga masyarakat mengikuti senam bersama guna meningkatkan kebugaran sekaligus memperkuat dan mempererat kebersamaan.

Camat Medan Tuntungan Berani Perangin Angin hadir langsung dalam kegiatan yang di seputar Jalan Bunga Rampe 3, Kelurahan Simalingkar B.

Camat Medan Tuntungan Berani didampingi Lurah Simalingkar B Inganta Pulung serta Ketua TP PKK setempat.

Gotong royong difokuskan pada pembersihan parit, perapian rumput, serta pencabutan gulma di lingkungan permukiman dan fasilitas umum.

Upaya ini dilakukan untuk menjaga kelancaran drainase dan mencegah potensi genangan air, sekaligus menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata.

Di sela kegiatan, camat turut menyapa warga dan mengajak masyarakat untuk terus menjaga kebersihan serta mempererat kerukunan. Kolaborasi antara pemerintah dan warga dinilai menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang Bersih ,aman, Nyaman, dan sehat.(ATN)

Tim supervisi yang dipimpin Ketua TP PKK Provinsi Sumut Kahiyang Ayu ini, hadir untuk menilai kesiapan Kota Medan dalam mengikuti berbagai kategori lomba PKK tingkat Provinsi Sumut sekaligus memperkuat sinergi program pemberdayaan keluarga.

Dalam paparannya, Airin menyampaikan TP PKK Kota Medan telah melakukan supervisi dan monitoring ke sejumlah kecamatan dan kelurahan guna menjaring wilayah terbaik yang akan mewakili Kota Medan. Adapun kategori lomba yang diikuti meliputi Tertib Administrasi PKK, PAAR, UP2K, Aku Hatinya PKK, serta IVA Test.

"Dalam menjalankan program PKK, kami menjalin kemitraan dengan OPD terkait, TP PKK kecamatan dan kelurahan, kelompok PKK lingkungan, serta kader PKK sebagai ujung tombak gerakan di masyarakat," kata Airin di hadapan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Medan HM Sofyan.

Airin menambahkan, TP PKK Kota Medan saat ini didukung 21 TP PKK kecamatan, 151 TP PKK kelurahan, 2.001 kelompok PKK lingkungan, 40.393 kelompok dasawisma, 794 kelompok UP2K, 18 koperasi, serta 1.349 posyandu.

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Sumut Kahiyang Ayu berharap TP PKK Kota Medan dapat meraih hasil terbaik pada Lomba HKG PKK 2026. "Selamat berjuang untuk TP PKK Kota Medan. Semoga bisa menjadi pemenang," harap Kahiyang Ayu.(ATN)

Saat dimintai keterangan oleh awak media di lokasi pembongkaran pada Jumat (10/4/2026), seorang warga bernama Bukit Barus mengaku terpukul dengan eksekusi rumah yang telah mereka tempati sejak lama.

Bukit mengatakan keluarganya telah tinggal di rumah tersebut sejak 2007, dan selama bertahun-tahun tidak pernah ada persoalan terkait keberadaan mereka di dalam kompleks tersebut.

"Selama ini gak ada masalah bang. Tapi semenjak ada ketua komplek, barulah ada masalah. Disuruh kami bongkar, tapi gak ada ganti ruginya," ujar Bukit kepada wartawan.

Menurutnya, keputusan pembongkaran itu menjadi pukulan berat bagi keluarganya, terutama bagi anak-anaknya yang harus menyaksikan langsung proses eksekusi rumah mereka.

Ia bahkan mengaku anak-anaknya kini mengalami ketakutan dan trauma sejak peristiwa tersebut terjadi.

"Anak-anak sudah dua hari gak sekolah bang. Takut mereka rumah digusur. Trauma mereka. Listrik sudah diputus, kamar mandi pun kami gak bisa pakai," tuturnya.

Bukit berharap Wali Kota Medan Rico Waas dapat melihat persoalan ini dari sisi kemanusiaan. Ia mengatakan, jika memang rumah tersebut harus dibongkar karena persoalan legalitas, setidaknya ada kompensasi bagi keluarganya yang telah lama tinggal di lokasi tersebut.

"Kalau memang harus digusur, kami terima. Tapi kami berharap ada keadilan. Setidaknya ada kompensasi bagi kami," katanya.

Sementara itu, Lurah Titi Kuning Taufik Harahap, saat ditemui wartawan di kantornya pada Jumat (10/4/2026), menjelaskan bahwa proses penertiban bangunan tersebut telah melalui tahapan administrasi yang panjang dan melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) serta Satpol PP Kota Medan.

Menurut Taufik, proses bermula setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Wali Kota Medan pada 1 Desember 2025. Setelah itu, Dinas SDABMBK mulai melayangkan surat peringatan kepada pihak yang menempati bangunan tersebut.

"Dari awal sudah ada peringatan dari OPD Dinas SDABMBK. Peringatan pertama sampai ketiga sudah disampaikan, yang terakhir sekitar bulan Februari," jelas Taufik.

Ia mengatakan setelah tiga kali peringatan dilayangkan, Dinas SDABMBK kemudian mengajukan permohonan kepada Satpol PP untuk melakukan penertiban.

Namun sebelum eksekusi dilakukan, pihak kelurahan sempat mengajukan permohonan agar pembongkaran tidak dilakukan pada bulan Ramadan.

"Kami dari kelurahan menyampaikan permohonan masyarakat supaya jangan sampai penggusuran dilakukan di bulan Ramadan. Kami usulkan kalau bisa setelah Lebaran saja, dari sisi kemanusiaan juga kita pertimbangkan," ujarnya.

Taufik menambahkan, secara prosedural sebenarnya eksekusi dapat dilakukan lebih cepat karena dalam ketentuan surat peringatan memiliki tenggat waktu yang singkat.

"Dalam aturan, SP1 itu tiga hari, SP2 dua hari, SP3 satu hari. Kalau mengikuti aturan, sebenarnya sebelum Lebaran itu sudah bisa dilakukan eksekusi," katanya.

Setelah masa penundaan tersebut, proses kembali berjalan. SP2 diterbitkan pada 2 April, kemudian SP3 disampaikan kepada penghuni rumah, baik secara langsung maupun melalui penjaga keamanan dan kepala lingkungan.

"Ada yang menerima langsung, ada juga yang setelah diterima dikembalikan. Bahkan ada yang sedang bekerja saat kami datang, jadi suratnya kami selipkan di pintu," ungkapnya.

Setelah SP3 diberikan, Satpol PP juga memberikan masa pemberitahuan dua hari kepada penghuni untuk mengosongkan rumah atau mengajukan keberatan.

"Selama dua hari itu ditunggu, kalau mau ajukan banding atau keberatan bisa disampaikan ke OPD terkait atau Satpol PP. Tapi sampai hari eksekusi tidak ada pengajuan," jelas Taufik.

Ia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya sempat ada upaya mediasi antara penghuni rumah dan pengurus lingkungan kompleks terkait kemungkinan pemberian tali asih dari warga. Namun rencana tersebut tidak menemukan kesepakatan.

"Katanya dulu sempat dihubungkan dengan tokoh yang dituakan di komplek. Ada rencana tali asih dari iuran warga, tapi pihak rumah meminta hampir di atas Rp10 juta. Mungkin pihak komplek tidak sanggup sampai sebesar itu, akhirnya tidak jadi," katanya.

Saat eksekusi berlangsung, Taufik mengaku masih berupaya memberikan ruang kompromi agar bangunan tidak dihancurkan sepenuhnya.

"Saya bermohon supaya tidak dihancurkan total. Masih ada sisa dua bagian luar rumah. Saya minta diberikan waktu empat hari untuk pengosongan atau dibongkar sendiri oleh mereka," ujarnya.

Dalam proses pembongkaran tersebut, aliran listrik di rumah itu juga langsung diputus oleh pihak PLN.

"Memang kemarin waktu eksekusi listrik langsung diputus oleh PLN. Karena mereka sudah tahu itu bukan bangunan resmi, jadi sulit untuk diajukan kembali," katanya.

Kasus penertiban ini pun memunculkan perdebatan di tengah masyarakat. Di satu sisi pemerintah menegaskan tindakan dilakukan sesuai aturan dan prosedur hukum, namun di sisi lain muncul sorotan terkait aspek kemanusiaan, terutama bagi keluarga yang harus kehilangan tempat tinggal setelah puluhan tahun bermukim di lokasi tersebut. (Dam)

Video tersebut viral setelah diunggah akun Instagram @feedgramindo pada Rabu (8/4/2026). Dalam rekaman itu, tampak beberapa pegawai perempuan berseragam SPPG asyik berjoget dan bernyanyi di dalam ruangan yang diduga merupakan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tak hanya bernyanyi dan berjoget, sejumlah pegawai juga terlihat menaburkan uang pecahan Rp100 ribu layaknya aksi saweran, yang sontak menuai sorotan publik. "Karyawan SPPGSumenep karaoke di dapur sambil tabur uang," demikian keterangan dalam unggahan yang beredar.

Aksi tersebut dinilai mencederai rasa empati masyarakat. Pasalnya, di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, perilaku tersebut dianggap tidak mencerminkan sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh petugas pelayanan publik.

Alih-alih menjadi teladan, tindakan para pegawai itu justru menuai kecaman, terutama karena dilakukan di area dapur yang semestinya steril dari aktivitas non-operasional.

Dalam video yang beredar, terlihat beberapa pegawai berjoget mengikuti irama musik dari speaker. Suasana tampak santai layaknya hiburan, bukan lingkungan kerja yang berkaitan dengan pelayanan gizi masyarakat.

Sorotan publik semakin tajam ketika terlihat aksi saweran uang oleh beberapa pegawai, yang dinilai tidak etis dilakukan di lingkungan kerja, terlebih di fasilitas pelayanan publik.

Kecaman datang dari warga setempat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kangayan, Pongli, menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk ketidakpekaan. "Ini sangat tidak patut dicontoh," tegas Pongli, Selasa (7/4/2026).

Ia juga mengungkapkan bahwa persoalan terkait SPPG sebelumnya pernah terjadi, termasuk soal kualitas menu makanan yang dibagikan kepada siswa yang sempat menuai kritik. "Bukan memperbaiki kualitas, ini malah bikin masalah lagi," ujarnya.

Warga pun mendesak pemerintah pusat untuk segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja petugas SPPG di wilayah tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait mengenai video viral tersebut.(NTTHits)

Meski tidak mengalami fluktuasi tajam, para pedagang mengeluhkan harga yang tak kunjung turun ke level normal seperti tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan pantauan di lokasi pada Jumat (10/4/2026), harga ayam potong bervariasi berdasarkan klasifikasi bagian tubuh. Bagian paha dibanderol seharga Rp39.000 per kilogram, sedangkan bagian dada menyentuh angka Rp40.000 per kilogram.

Alim, salah seorang pedagang di Pasar Gelugur, mengungkapkan bahwa tren harga tinggi ini sudah bertahan sejak berakhirnya masa Lebaran. Menurutnya, pergeseran harga dasar ayam potong mulai terasa signifikan sejak implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Harga melonjak sejak ada program MBG itu. Sekarang ini belum pernah lagi harga ayam turun di bawah Rp35.000 per kilogram. Biasanya bertahan di kisaran Rp40.000 sampai Rp42.000," ujar Alim.

Senada dengan ayam potong, komoditas ayam kampung juga tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan. Regar, pedagang ayam kampung setempat, menyebutkan harga masih stagnan di angka Rp80.000 per kilogram.

"Belum ada perubahan sejak Lebaran, masih tetap di harga yang sama," tambahnya.

Kondisi harga yang bertahan di level tinggi ini mulai menekan margin keuntungan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di sektor kuliner.

Ani, seorang pengusaha ayam geprek, mengaku terpaksa melakukan penyesuaian teknis guna menghindari kerugian tanpa harus menaikkan harga jual ke konsumen.

"Jika biasanya satu kilogram ayam dibagi menjadi 12 potong, kini Ani membaginya menjadi 13 sampai 14 potong," akunya.

Tingginya harga pangan ini memicu kekhawatiran terkait penurunan daya beli masyarakat secara luas. Baik pedagang maupun konsumen di Labuhanbatu berharap pemerintah melalui dinas terkait dapat melakukan intervensi pasar atau meninjau kembali rantai pasok guna menekan harga ke level yang lebih terjangkau. (HBB)

Menurut Anggota DPRD Sumut Periode 2014-2019 ini, kebijakan yang diambil oleh Wali Kota Medan sudah tepat.

"Hari ini Pemerintah Kota Medan kepengin menciptakan good goverment melalui proses-proses penseleksian kepala dinas yang notabene belum terkontaminasi atas pengaruh kekuasaan yang lama," sebut Nezar, Jumat (10/4/2026).

Lanjutnya, apa yang dilakukan Wali Kota Medan merupakan terobosan dalam mengangkat pejabat eselon II yang menjadi kepala dinas di Kota Medan.

"Walaupun masih berupa isu, tapi ini merupakan hak prerogatif Wali Kota Medan, yang mana Wali Kota harus memilih kepala dinas yang bisa bekerjasama dalam membangun Kota Medan," tegasnya.

Hanya saja, Nezar mengingatkan, "Jangan sampai proses seleksi tersebut tercederai oleh oknum-oknum yang tak pernah merasa puas terhadap kinerja Wali Kota Medan walaupun Wakil Wali Kota Medan."

Untuk itu, ia berharap kepada masyarakat untuk tetap mendukung Wali Kota Medan dalam menciptakan good goverment yang clear and clean Pemerintahan Kota Medan saat ini. (Dam)

Berdasarkan pantauan lapangan hingga Jumat (10/4/2026), tidak ditemukan lonjakan harga yang signifikan pada komoditas beras, minyak goreng, maupun gula pasir.

Stabilitas harga ini terlihat jelas pada sektor beras. Beras kualitas premium saat ini dibanderol seharga Rp156.000 per karung (10 kg).

Sementara itu, beras lokal menunjukkan selisih harga yang tipis, yakni lebih rendah sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram dibandingkan varian premium.

Berikut adalah tabel harga komoditas di Pasar Gelugur per 10 April 2026:

Beras Premium Rp156.000/10 Kg, Gula Putih Rp19.000/Kg, Minyak Goreng Curah Rp20.000 / Kg dan Minyak Goreng Kemasan Rp18.000 / Liter.

Jun, salah satu pedagang sembako di Pasar Gelugur, mengonfirmasi bahwa pergerakan harga relatif landai sejak operasional pasar kembali normal usai libur Lebaran.

"Sejak habis Lebaran kemarin, harga masih sama. Beras premium tetap seratus lima puluh enam ribu per goni sepuluh kilo, beras lokal beda tipis saja," ujar Jun saat ditemui di lapak dagangannya, Jumat (10/4/2026).

Kondisi ini disambut baik oleh para konsumen, meskipun pola belanja masyarakat cenderung lebih selektif. Siti, seorang ibu rumah tangga yang sedang berbelanja, mengaku tidak melakukan aksi borong (stock piling) karena meyakini pasokan dan harga masih aman.

"Iya bang, aku belanja secukupnya saja seperti beras, gula putih, minyak goreng curah. Tidak perlu stok banyak lagi karena harga masih stabil," tutur Siti.

Stabilitas harga pasca hari besar keagamaan menjadi krusial untuk menjaga daya beli masyarakat yang biasanya terkuras selama masa perayaan.

Para pedagang di Pasar Gelugur berharap tren positif ini dapat bertahan lama agar sirkulasi ekonomi di tingkat pasar tradisional tetap sehat.

Pemerintah daerah melalui dinas terkait diharapkan terus melakukan pengawasan distribusi agar tidak terjadi hambatan pasokan yang berpotensi memicu inflasi di tingkat daerah pada periode kuartal kedua tahun 2026 ini. (HBB)

Kegiatan berlangsung di Warung Hj. Fatma Siregar, Dermaga Sundari Belawan, pukul 14.45 WIB hingga 16.35 WIB.

Silaturahmi tersebut dilaksanakan bersama personel Lidpam Denpom I/5 Medan, Pomdam I/BB, pasca pelaksanaan serah terima jabatan yang dipimpin Danpomdam I/BB Kolonel Cpm Hendri S. P. Simanjuntak, S.H., pada 6 April 2026.

Kegiatan ini juga menjadi langkah awal bagi Dansub Denpom I/5-1 Belawan untuk memperkenalkan diri sekaligus menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat Belawan.

Lettu Cpm Pebruari P. Tobing, S.H., menyampaikan bahwa silaturahmi ini bertujuan untuk memohon restu dan dukungan serta mempererat komunikasi dengan masyarakat agar tercipta suasana yang aman, sejuk dan kondusif dalam pelaksanaan tugas di wilayah Kecamatan Belawan.

Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara aparat dan masyarakat dalam menjaga ketertiban.

Sementara itu, Dandenpom I/5 Medan Letkol Cpm Atep Priatna, S.H., M.Tr.Mil., memberikan apresiasi atas kegiatan silaturahmi yang dilakukan jajarannya di wilayah Belawan.

Menurutnya, pendekatan humanis melalui komunikasi dengan tokoh masyarakat sangat penting dalam mendukung tugas-tugas Polisi Militer di lapangan.

"Silaturahmi ini menjadi langkah positif untuk membangun sinergi dengan masyarakat. Kami berharap komunikasi yang sudah terjalin dapat terus ditingkatkan sehingga pelaksanaan tugas di wilayah Belawan dapat berjalan dengan baik, aman dan kondusif," ujarnya.

Diketahui, Lettu Cpm Pebruari P. Tobing, S.H., selain menjabat sebagai Dansub Denpom I/5-1 Belawan juga sebagai Pelaksana Harian Pasilidpam Denpom I/5 Medan. Melalui kegiatan tersebut diharapkan hubungan antara aparat dan masyarakat semakin erat.

Pantauan di lokasi, kegiatan berlangsung santai dan penuh keakraban. Ketua KBB Ustad Zakaria Yusuf bersama pengurus menyambut baik silaturahmi tersebut dan berharap kerja sama menjaga keamanan wilayah Belawan dapat terus terjalin dengan baik. (REL/ATN)

Pertandingan akan menggunakan format Swiss pairing system dengan total tujuh babak, yang menuntut konsistensi dan strategi tinggi dari setiap peserta.

Koordinator cabang olahraga catur, Husni Lubis, memastikan seluruh persiapan panitia dengan fasilitas yang memadai telah rampung dan siap menggelar pertandingan.

"Persiapan sudah semakin matang, tinggal menunggu pelaksanaan pertandingan," ujar Husni, Jumat (10/4/2026) dengan menyebut pertandingan dipimpin dua wasit salah satunya wasit komputer dengan waktu per babak 25 menit.

Sambil menyebut kesiapan tak terlepas dukungan berbagai pihak di antara Disporasu, Husni menjelaskan, technical meeting akan dilaksanakan pada Sabtu (11/4/2026) pukul 09.00 WIB atau satu jam sebelum pertandingan dimulai. Sementara laga perdana dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB.

Untuk itu Panitia mengingatkan, seluruh peserta untuk hadir tepat waktu agar rangkaian pertandingan berjalan sesuai jadwal.

Selain itu, Husni juga menegaskan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas selama kompetisi berlangsung.

"Kami berharap seluruh peserta hadir tepat waktu dan menjunjung sportivitas agar pelaksanaan berjalan sukses dan lancar," tegasnya.

Cabor catur menjadi salah satu ajang adu strategi paling dinanti dalam Porwasu 2026, mengingat ketatnya persaingan antarwartawan dari berbagai daerah di Sumatera Utara.

Ketua Penyenggara Porwasu Zainul ketika dimintai komentarnya berharap melalui Porwarsu khususnya Cabor Catur semoga tergali potensi pecatur di kalangan jurnalistik Sumatera Utara.(REL)

Tersangka diduga telah melakukan tindak pencurian satu unit sepeda motor Honda Beat milik korbannya bernama, Rafi Aditya Pratama, warga Jalan Utama, Kecamatan Medan Area.

Kepada sejumlah awak media, Kapolsek Medan Area, AKP M. Ainul Yaqin, didampingi Kanit Reskrim, Iptu Khairul Fajri Lubis, mengatakan tersangka diringkus setelah pihaknya menerima informasi keberadaan pelaku, yang berada di Jalan Pukat Banting I, Selasa (7/4/2026) malam.

"Tidak mau buruannya kabur, tim Tekab kita langsung bergerak ke lokasi dan berhasil mengamankannya. Usai diinterogasi, pelaku mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat milik korban," ujar AKP Ainul Yaqin, Jumat (10/4/2026).

Diterangkannya lagi , aksi pencurian itu diduga dilakukan TN pada Sabtu (14/2/2026). Korban, Rafi Aditya Pratama, saat itu menggunakan sepeda motor Honda Beat BK 5429 ALL untuk membeli barang dagangan di kawasan Pajak Mandala.

Selesai berbelanja ia kembali ke Jalan Mandala By Pass, tepatnya di Rumah Makan (RM) Cahaya Minang dan mengantar barang ke dapur. Korban berniat mengambil telur yang disimpan di dalam jok sepeda motor.

"Namun, sontak terkejut, saat keluar, sepeda motornya sudah tidak lagi berada di tempat parkir. Korban kemudian sadar kunci kontak masih tertinggal di sepeda motor," ucapnya.

Akibat kejadian itu, korban Rafi melaporkannya ke Polsek Medan Area dengan nomor laporan LP/B/92/II/2026/SPKT Polsek Medan Area.

Dari hasil pemeriksaan, TN mengaku beraksi bersama seorang rekannya berinisial L yang kini masuk daftar pencarian orang (DPO). Keduanya disebut menjual sepeda motor hasil curian di kawasan Tembung, tepatnya Simpang Jodoh, seharga Rp4 juta.

"Untuk pelaku L, dia berperan sebagai orang yang mencarikan pembeli dan mendapat bagian Rp500 ribu. Uang hasil penjualan ditransfer ke e-wallet L. Hasil introgasi, tersangka juga mengaku, untuk uang hasil penjualan sepeda motor curian itu, ia pergunakan untuk membeli sabu dan bermain judi," pungkasnya (Hap).

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat lantai II tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD yang terukur dan berkelanjutan.

Bupati menekankan bahwa penguatan PAD harus didukung pemahaman yang komprehensif terkait pembagian kewenangan antara pajak pusat dan pajak daerah.

"Dalam upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah, khususnya dalam pengelolaan PAD, diperlukan pemahaman yang komprehensif terkait pembagian kewenangan antara pajak pusat dan pajak daerah," ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah sebagai kunci efektivitas pembangunan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut menyoroti pentingnya transparansi data Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dari pemerintah pusat. Menurutnya, keterbukaan informasi sangat dibutuhkan agar pemerintah daerah dapat memahami secara rinci potensi penerimaan dari sektor pajak pusat.

"Kami berharap adanya transparansi data DBH pajak, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan keuangan daerah," tambahnya.

Bupati kemudian mencontohkan perubahan kebijakan perpajakan nasional, khususnya terkait tidak lagi diberlakukannya NPWP cabang yang kini digantikan dengan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU).

Sebelumnya, perusahaan yang memiliki kantor pusat di luar wilayah dan cabang usaha di Deli Serdang wajib memiliki NPWP cabang di wilayah operasionalnya. Namun saat ini, perusahaan cukup memiliki satu NPWP pusat, sementara setiap lokasi usaha didaftarkan melalui NITKU.

"Artinya, aktivitas usaha di daerah seperti Deli Serdang tetap ada, tetapi administrasi perpajakannya terpusat. Ini berdampak pada bagaimana kita memetakan potensi pajak daerah dan memahami alokasi DBH yang diterima," jelasnya.

Dengan adanya transparansi atas perubahan kebijakan tersebut, Bupati berharap pemerintah daerah dapat menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan penerimaan yang diperoleh.

"Selama ini kami bisa menghitung potensi penerimaan dari sektor PBB dan BPHTB. Jika DBH disampaikan secara transparan, maka alokasinya bisa lebih tepat sasaran sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat keberadaan perusahaan di daerahnya," terangnya.

Dalam pertemuan itu, Bupati juga menyetujui lanjutan Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (OP4D), termasuk pertukaran data wajib pajak sebagai upaya peningkatan PAD.

Kepala KPP Pratama Lubuk Pakam, Muhammad Syafei Harahap, menegaskan komitmennya untuk mendukung penguatan PAD melalui kolaborasi dan optimalisasi data.

"Kami siap memfasilitasi penguatan kerja sama melalui OP4D, termasuk pertukaran data yang berpotensi meningkatkan PAD," ujarnya.

Ia juga membuka ruang dukungan dalam memastikan kewajaran nilai transaksi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), termasuk melalui peran fungsional penilai aset.

"Jika nilai BPHTB tidak mencerminkan harga wajar, kami memiliki fungsional penilai aset yang dapat melakukan penilaian. Apabila tidak sesuai, nilai transaksi tersebut dapat diperbaiki," pungkasnya.(DMS)

.

Penetapan tersebut disampaikan Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang dalam Sosialisasi dan Pembinaan Desa Cantik Tahun 2026 yang dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Deli Serdang, Zainal Abidin Hutagalung, di Aula Kecamatan Lubuk Pakam, Jumat (10/4/2026).

Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa pembinaan Desa Cantik merupakan bagian dari Quick Wins sekaligus mendukung target Reformasi Birokrasi (RB) BPS.

Dalam sambutannya, Zainal Abidin Hutagalung menyampaikan apresiasi atas program Desa Cantik yang dinilai strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data di tingkat desa.

"Saya mengapresiasi BPS telah menginisiasi program Desa Cantik yang tidak hanya mendorong pengumpulan data, tetapi juga pengelolaan dan pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan yang lebih tepat sasaran," ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya keseriusan seluruh peserta agar data yang dihasilkan akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) merupakan upaya BPS dalam meningkatkan literasi statistik di tingkat desa/kelurahan serta mendorong perencanaan pembangunan berbasis data.

Pemkab Deli Serdang berharap program ini dapat memperkuat kemandirian desa dalam pengelolaan data dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.(DMS)

Kegiatan yang sebelumnya dijadwalkan bersama Tiara Indah Travel pada Rabu, 15 April 2026 tersebut sedianya akan mengunjungi sejumlah lokasi edukatif, yakni Museum Negeri Sumatera Utara, Perpustakaan Deli Serdang, Museum Daerah Deli Serdang, serta Kolam Renang Deli Serdang.

Dalam surat tertanggal 7 April 2026 yang ditandatangani langsung oleh Kepala Sekolah, Rubiah, dijelaskan bahwa pembatalan dilakukan setelah mempertimbangkan padatnya jadwal ujian siswa.

"Pihak sekolah memprioritaskan kesiapan akademik siswa agar dapat menghadapi ujian dengan maksimal tanpa terganggu oleh kegiatan di luar sekolah," demikian isi surat tersebut.

Selain itu, sekolah juga mengimbau kepada orang tua yang telah melakukan pembayaran sebesar Rp145.000 agar segera berkoordinasi dengan wali kelas masing-masing untuk proses pengembalian dana maupun informasi lanjutan.

"Segera menghubungi wali kelas masing-masing untuk pengembalian dana atau koordinasi lebih lanjut," tutup surat tersebut.(DMS)

pantai labu 1.jpg">

Didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Rio Laka Dewa, Bupati meminta penambahan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, direncanakan pembangunan bak pencucian untuk proses pembersihan plastik.

"Dengan fasilitas yang lebih baik, pengolahan sampah tidak hanya lebih efisien, tetapi juga mampu menghasilkan nilai ekonomi dari sampah yang dikelola dengan baik," ucapnya.

Selain penguatan pengelolaan sampah, Bupati juga berkomitmen dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat di kawasan pesisir Pantai Labu. Upaya ini dilakukan bukan hanya memenuhi kebutuhan TPS3R tetapi juga kebutuhan dasar masyarakat setempat.

"Keluhan warga terhadap air bersih kita penuhi. Sumur bor yang ada akan ditambah tingkat kedalamannya," tambah Bupati.

Tidak hanya itu, dalam kunjungan ini Bupati juga berencana melakukan kajian pembangunan docking atau tempat tambat perahu guna mendukung aktivitas nelayan yang ada di sekitar.

"Sebelum kesana (docking) lokasi bantaran harus benar-benar ditata baik," ucapnya kepada Nasri, Kepala Desa Paluh Sibaji. (DMS)

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menginventarisasi, memverifikasi, serta menyelesaikan berbagai permasalahan pertanahan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Melalui ekspos ini, dilakukan pemaparan secara menyeluruh terkait progres penyelesaian bidang pertanahan, kendala yang dihadapi di lapangan, serta solusi konkret yang diambil guna mempercepat proses legalisasi aset masyarakat.

Sinergi antara petugas pertanahan, pemerintah setempat, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan kepastian hukum atas tanah.

Diharapkan, melalui kegiatan ini, penyelesaian bidang pertanahan di Kelurahan

Perdamaian dapat berjalan optimal, memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat, serta mendukung terwujudnya tata kelola pertanahan yang tertib dan berkelanjutan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat terus berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat, memberikan pelayanan sepenuh hati, serta memastikan setiap hak atas tanah dapat terselesaikan dengan baik dan profesional. (Rel/Lkt)

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Shamy Ardian, mengungkapkan bahwa peluang peningkatan hak tersebut terbuka bagi masyarakat, sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Ruko dengan status HGB dapat ditingkatkan menjadi Hak Milik sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Yang terpenting, masyarakat memastikan status tanahnya, kesesuaian peruntukan ruang, serta kelengkapan administrasinya sebelum mengajukan permohonan," kata Shamy Ardian dalam keterangannya pada Kamis (09/04/2026).

Secara prinsip, HGB merupakan hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu, meskipun masa itu dapat diperpanjang. Artinya, HGB tidak bersifat selamanya. Berbeda dengan Hak Milik yang merupakan hak kepemilikan penuh atas tanah, bersifat turun-temurun, dan tidak dibatasi waktu.

Oleh karena itu, peningkatan status menjadi Hak Milik dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi pemegangnya.

Namun demikian, tidak semua HGB dapat langsung ditingkatkan. Ruko yang alas haknya dapat ditingkatkan perlu memenuhi syarat, di antaranya status HGB masih berlaku; berdiri di atas tanah negara; peruntukan tanahnya sesuai dan tidak berada di kawasan yang dibatasi untuk pemberian Hak Milik; serta pemohonnya adalah Warga Negara Indonesia (WNI).

Selain itu, bangunan ruko tersebut harus memenuhi ketentuan, termasuk apabila difungsikan sebagai tempat tinggal sesuai regulasi yang berlaku. Sebaliknya, peningkatan tidak dapat dilakukan apabila tanah berdiri di atas Hak Pengelolaan (HPL) yang tidak memungkinkan peningkatan hak, pemohon bukan WNI, atau tanah termasuk kategori dengan pembatasan khusus.

Adapun syarat administratif yang perlu diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021, yaitu pemohon perlu menyiapkan identitas diri, sertipikat HGB yang masih berlaku, dokumen perizinan bangunan atau persetujuan bangunan gedung, serta bukti pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) apabila dipersyaratkan.

Dalam kondisi tertentu, misalnya peralihan karena pewarisan, dokumen tambahan seperti surat keterangan ahli waris juga diperlukan. Seluruh proses dan pembiayaan mengikuti ketentuan resmi yang berlaku.

Dengan memahami syarat dan mekanismenya, pemilik ruko dapat mengambil langkah yang tepat untuk meningkatkan status hak atas tanahnya. "Untuk memastikan kelayakan dan kelengkapan dokumen, masyarakat disarankan melakukan pengecekan dan berkonsultasi langsung ke Kantor Pertanahan setempat agar proses berjalan tertib, transparan, dan sesuai prosedur," pungkas Shamy Ardian (Rel/Lkt)