Namun lebih parah dari itu, semua terjadi akibat Dirut PLN Darmawan Prasodjo alias Darmo yang tak berbuat apa-apa selama 5 tahun masa kepemimpinannya.

Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Kornas Re-LUN), Teuku Yudhistira menuturkan, berdasarkan hasil pengamatan dan analisis pihaknya, selama dikendalikan Darmawan Prasodjo, tidak ada satupun pembangkit baru yang dibangun untuk memperjuangkan sistem elektrifikasi.

"Silahkan cek, di era Darmawan Prasodjo sebagai Dirut PLN, ada tidak pembangkit baru yang masuk?. Tidak sekalipun ada keputusan dari dia untuk memulai pembangunan pembangkit baru," tegas Yudhistira saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (11/6/2026)..

Artinya, kata Yudhistira, selain stok batubara yang minim, krisis listrik ini juga disebabkan defisit kapasitas pembangkit lama yang selama ini menjadi andalan. Selain itu, defisit ini juga terjadi terkait masalah tata kelola misalkan kinerja dan waktu pemeliharaan pembangkit yang tidak sinkron waktunya sehingga ada masa defisit.

Yudhis juga menyesalkan pihak Komunikasi PLN Pusat yang terkesan mencari kambing hitam dalam menutupi krisis listrik di Pulau Jawa, dengan menyebutkan gangguan di PLTGU Jawa 1.

"Padahal jelas ini murni tanggung jawab Dirut PLN. Apalagi Dirut PLN selama ini hanya mencari solusi jangka pendek dengan pembangkit sewa yang biaya operasionalnya mahal apalagi di tengah harga minyak dunia yang melambung yang pada akhirnya akan menggerus devisa negara melalui subsidi energi ke PLN untuk pembelian minyak," urainya.

"Darmawan Prasodjo itu, terkait omongan dia dimana-mana kalau PLN itu mendukung transisi energi, ya cuma ngomong doang. Tapi eksekusinya nol besar," cetusnya.

Lebih jauh Yudhistira mengatakan bahwa keputusan investasi PLN maupun IPP, selama masa kepemimpinan Darmo tidak terealisasi sehingga menuai kondisi sekarang, adanya defisit pada sistem.

"Karena secara natural, di Jawa inikan jumlah pelanggannya terus bertambah seiring dengan positifnya pertumbuhan ekonomi di masa presiden prabowo sebesar 5 koma sekian persen. Tapi jika Dirut PLN lambat melakukan keputusan investasi, maka dapat dikatakan Dirut PLN sedang melakukan sabotase terhadap pemerintahan Prabowo dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi," pungkasnya.

PLN Lakukan Strategi Komunikasi Pembohongan Publik

Yudhistira juga mengkritik strategi komunikasi PLN yang dinilainya tidak transparan dalam menjelaskan kondisi kelistrikan kepada masyarakat.

Menurutnya, selama terjadi pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Jawa, PLN lebih sering menggunakan istilah "gangguan" dan "pemeliharaan" tanpa memberikan penjelasan yang utuh mengenai akar persoalan yang terjadi.

"Publik berhak mendapatkan informasi yang jujur dan komprehensif. Jangan sampai komunikasi yang disampaikan hanya berhenti pada dua kata, yakni gangguan dan pemeliharaan, sementara masyarakat harus menanggung dampak pemadaman berulang. Yang lebih disayangkan, hampir tidak pernah ada permohonan maaf yang disampaikan secara terbuka kepada pelanggan yang dirugikan," ujar Yudhistira.

Ia menilai pola komunikasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap PLN.

Menurutnya, perusahaan negara seharusnya mengedepankan keterbukaan informasi, termasuk menjelaskan kondisi pasokan, kapasitas pembangkit, hingga langkah-langkah perbaikan yang sedang dilakukan agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai situasi yang terjadi.

"Kondisi ini tanggung jawab Direktur Distribusi PLN Arsyadany Ghana Akmalaputri. Jangan dia malah cuci tangan. Ketika listrik padam berulang, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi bahwa sedang terjadi gangguan. Mereka juga membutuhkan kepastian kapan masalah selesai, apa penyebab sebenarnya, dan siapa yang bertanggung jawab. Transparansi adalah bagian dari pelayanan publik yang tidak boleh diabaikan," tegasnya.(REL/WIK)

Perusahaan tersebut kini menghadapi gelombang protes dari sejumlah organisasi mahasiswa dan pegiat lingkungan yang menilai aktivitas operasional gudang, diduga telah menimbulkan dampak lingkungan serta keresahan di tengah masyarakat.

Sorotan terhadap Gudang KL mencuat setelah warga sekitar menyampaikan berbagai keluhan terkait dugaan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pengolahan ikan asin.

Keluhan tersebut kemudian mendapat perhatian dari Aliansi Perjuangan Mahasiswa Indonesia (APMI), Barisan Intelejen Masyarakat (BIM), Komunitas Peduli Lingkungan (KOPLING), dan Pergerakan Mahasiswa Pesisir (PMP).

Ketua Aliansi, Alrifai Zuhairi Syah atau Bung Aldo, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah persoalan yang perlu segera ditindaklanjuti pemerintah daerah dan instansi terkait.

"Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, informasi masyarakat, dan berbagai laporan yang kami terima, terdapat dugaan pencemaran lingkungan yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat di sekitar lokasi perusahaan," katanya.

Aliansi menyoroti beberapa persoalan yang dinilai mendesak untuk ditangani, mulai dari dugaan pencemaran aliran sungai, menurunnya kualitas lingkungan permukiman warga, munculnya aroma tidak sedap yang mengganggu kenyamanan masyarakat, hingga dugaan terganggunya aktivitas belajar mengajar pada sekolah-sekolah yang berada di sekitar kawasan operasional perusahaan.

Selain persoalan lingkungan, transparansi pengelolaan limbah dan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan lingkungan hidup juga menjadi perhatian.

Bahkan, aliansi mahasiswa meminta pemerintah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh dokumen perizinan perusahaan guna memastikan tidak terjadi pelanggaran administrasi maupun penyimpangan prosedur dalam proses penerbitannya.

Sebagai bentuk penyampaian aspirasi, massa aksi melakukan long march dari lokasi Gudang KL di Kecamatan Teluk Nibung menuju Kantor Pemerintah Kota Tanjungbalai dan berakhir di Kantor DPRD Kota Tanjungbalai.

Saat tiba di Kantor Wali Kota Tanjungbalai, massa aksi diterima langsung oleh Asisten II Pemerintah Kota Tanjungbalai, Tajul Abrar.

Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa mendesak pemerintah agar tidak menutup mata terhadap berbagai keluhan masyarakat yang telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.

Menanggapi aspirasi tersebut, Tajul Abrar menyatakan Pemerintah Kota Tanjungbalai akan menindaklanjuti seluruh laporan dan tuntutan yang disampaikan sesuai mekanisme yang berlaku serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan verifikasi lapangan.

Sementara itu, pihak Gudang KL membantah seluruh tudingan yang diarahkan kepada perusahaan. Humas Gudang KL, Ihsan, saat ditemui di lokasi perusahaan, Kamis (11/6/2026), menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuang limbah pengasinan ikan ke sungai.

"Kami tidak membuang limbah pengasinan ikan ke sungai. Seluruh aktivitas perusahaan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku dan telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai," ujarnya.

Namun, pernyataan tersebut belum mampu meredakan desakan masyarakat dan mahasiswa yang meminta adanya pembuktian melalui audit lingkungan independen serta pengujian kualitas air, udara, dan tanah di sekitar kawasan operasional perusahaan.

Dalam pernyataan sikapnya, aliansi mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, yakni mendesak Wali Kota Tanjungbalai menutup sementara operasional Gudang KL hingga proses pemeriksaan selesai dilakukan, melakukan audit lingkungan secara menyeluruh, memeriksa seluruh dokumen perizinan perusahaan, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kota Tanjungbalai, serta meminta perusahaan bertanggung jawab apabila terbukti menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan.

Aliansi juga mengingatkan adanya komitmen yang pernah disepakati perusahaan dengan masyarakat pada tahun 2022. Oleh karena itu, mereka meminta seluruh pihak terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan DPRD Kota Tanjungbalai, untuk bertindak transparan dan tidak mengabaikan laporan warga.

Hingga kini, polemik Gudang KL masih menjadi perhatian publik. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera melakukan investigasi menyeluruh agar fakta yang sebenarnya dapat terungkap, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pihak perusahaan. (Red/TER)

Personel kepolisian melakukan pengecekan TKP adanya keributan di Cafe Cinta Jalan Tuan Rondahaim Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.

Laporan pengaduan itu masuk pada Selasa 9 Juni 2026 dini hari sekira pukul 04.45 Wib.

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak SH. SIK. MH lewat PS. Kasi Humas, IPTU Agustina Triyadewi mengatakan adanya laporan keributan ini dilaporkan pelapor inisial M di Layanan Kepolisian di Call Center (CC) 110.

Selanjutnya, kata Kasi Humas IPTU Agustina Triyadewi seperti dikutip POSMETRO MEDAN dari postingan anonim Facebook @Polres Pematangsiantar Bersama Masyarakat pada Kamis 11 Juni 2026, Operator CC 110 Polres Pematangsiantar meneruskan laporan itu ke piket Polsek Siantar Martoba dan merespons cepat dilakukan pengecekan.

Setiba di Cafe Cinta itu, Ka. SPKT bersama personil piket melakukan interogasi awal terhadap pelapor dan piket terkait kemudian membawa kedua belah pihak ke Mako Polsek Siantar Martoba untuk proses lanjutan.***

Rapat itu merupakan tindak lanjut koordinasi antara Pemerintah Kota Medan dan pihak terkait dalam percepatan pengembangan proyek strategis pengelolaan sampah berkelanjutan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan, serta pihak Danantara Indonesia.

Dalam rapat tersebut dibahas perkembangan rencana pembangunan fasilitas PSEL Medan Raya beserta tahapan pelaksanaannya.

Selain itu, peserta rapat juga mendapatkan pemaparan terkait jadwal pelaksanaan proyek, mulai dari proses tender, pemilihan mitra, persiapan konstruksi dan lahan, hingga tahapan konstruksi, instalasi, dan commissioning.

Proyek ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah sekaligus mendukung penyediaan energi yang ramah lingkungan.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Medan terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah modern.

Diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dapat memperlancar proses pelaksanaan PSEL Medan Raya guna mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat.(ATN)

Namun sangat disayangkan, pemasangan jaringan yang menggunakan kabel jenis Fiber Optik itu terlihat semrawut sehingga merusak estetika lingkungan.

Seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Bilah Hilir hingga Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, tampak box Optical Distribution Point (ODP) di tiang listrik tiga phasa (arus tegangan tinggi ) menempel, tanpa ada teguran.

Warga menilai, pihak PLN terkesan melakukan pembiaran terhadap maraknya kabel-kabel liar yang melilit tiang listrik. Padahal, sesuai aturan internal, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) hanya memberikan izin pemasangan kabel jaringan kepada anak perusahaannya, yakni PLN Icon Plus, bukan kepada pihak lain.

"Kalau PLN tahu tapi membiarkan, maka ini bukan lagi sekadar kelalaian administratif, tapi bisa masuk ke ranah pidana. Karena fasilitas negara tidak boleh digunakan tanpa izin resmi apalagi tidak ada kontribusi pajak kepada negara," jelas warga.

Dedi, warga Kecamatan Bilah Hilir itu berharap pihak PLN dapat segera melakukan penertiban terhadap kabel-kabel yang menempel tanpa izin di tiang listrik, guna menjaga kualitas jaringan serta ketertiban infrastruktur.

Selain itu kata Dedi, PLN, khususnya PLN Electricity Services yang merupakan anak perusahaannya, memiliki kewenangan untuk menertibkan kabel jaringan yang tidak berizin, apalagi dinilai mengganggu operasional jaringan listrik, serta proses perbaikan darurat nantinya.

Tambahnya lagi, pemandangan kabel internet yang semrawut dan memanfaatkan infrastruktur milik negara itu sudah berlangsung lama, namun hingga saat ini belum pernah dibersihkan oleh pihak PLN.

Menurut Kordinator Kantor PLN wilayah Negeri Lama, Yudi Astaman, saat dikonfirmasi Kamis (11/6/2026), mengatakan keberadaan kabel yang menempel di tiang milik negara tidak mengganggu keandalan kelistrikan, namun diakui bisa mengganggu petugas saat melakukan kegiatan pekerjaan.

Ia juga mengaku, PLN melakukan pembiaran karena selama ini tidak ada petugas dan masyarakat yang komplain terkait kabel tersebut,

"Selama ini tidak ada petugas komplain masalah kabel wifi icon dan masyarakat juga tidak pernah mempermasalahkan kabel tersebut, biasanya kalau kabel itu turun atau mengganggu aktivitas masyarakat akan diinfokan ke pihak Icon," sebut Yudi.

Terpisah, Manajer PLN ULP Labuhan Bilik, Edwin Simatupang mengatakan kondisi tersebut sudah disampaikan kepada pihak Icon Plus dan akan dilakukan razia secara bertahap

"Sudah kita sampaikan ke tim Icon, dan mereka bertahap infonya mau melakukan razia," sebut Edwin. (BS)

Muhammad Ali Pakpahan berangkat pesisir Desa Binangalom menuju Desa Sibaruang, Kecamatan Lumban Julu. Desa tersebut dapat diakses melalui jalur air sehingga perjalanan laut menjadi pilihan utama. Perjalanan ditempuh selama kurang lebih 45 menit dengan menggunakan perahu milik warga yang telah lama membantu mobilitas penyuluh ke desa-desa binaan. Cuaca cerah dan gelombang tenang membuat perjalanan berjalan aman dan lancar.

Setibanya di Desa Sibaruang, Ali Pakpahan langsung mengisi majelis taklim ibu-ibu dan pembinaan remaja masjid di balai desa. Materi yang disampaikan meliputi penguatan akhlak mulia, fikih praktis tentang ibadah sehari-hari, serta pentingnya menjaga kerukunan hidup bertoleransi di tengah keberagaman masyarakat pesisir Danau Toba. Diskusi berlangsung interaktif dan warga antusias menyampaikan berbagai persoalan keagamaan yang mereka hadapi.

Tujuan utama kunjungan ini adalah memastikan layanan pembinaan keagamaan berjalan merata tanpa terkendala geografis. Wilayah kerja KUA Lumban Julu memiliki sejumlah desa yang terpisah Danau Toba, sehingga pendekatan langsung melalui jalur air menjadi strategi efektif. Kehadiran penyuluh di tengah masyarakat memudahkan penyampaian materi, mendengar aspirasi umat, dan memberikan pendampingan langsung terkait permasalahan keagamaan, keluarga sakinah, hingga zakat dan wakaf.

Kasi Bimas Islam Kabupaten Toba, Sahari, menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi Muhammad Ali Pakpahan. "Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Penyuluh Agama Islam KUA Lumban Julu, Muhammad Ali Pakpahan, yang rela menempuh Danau Toba dengan perahu demi menjangkau kelompok binaan di Desa Parsaoran. Inilah bentuk pengabdian tulus penyuluh agama. Semangat seperti inilah yang kita butuhkan agar pelayanan Bimas Islam benar-benar hadir, dirasakan, dan bermanfaat bagi masyarakat sampai pelosok," ungkapnya.

KUA Lumban Julu menegaskan bahwa program penyuluhan keliling akan terus digiatkan, khususnya ke wilayah yang akses daratnya terbatas. Perahu menjadi sarana penting bagi penyuluh untuk menjangkau umat di pulau-pulau kecil dan desa pesisir. Selain pembinaan, penyuluh juga berperan mendata kebutuhan masyarakat, memfasilitasi layanan pencatatan nikah, serta memberikan edukasi tentang program keagamaan Kementerian Agama.

Warga Desa Sibaruang menyambut hangat kedatangan penyuluh. Mereka merasa diperhatikan dan terbantu dengan hadirnya penyuluhan langsung. Ke depan, kelompok binaan berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara rutin agar ilmu agama dan nilai kebersamaan terus terjaga di tengah masyarakat pesisir Danau Toba.(rel)

Kakanwil Kemenag Sumut melantik Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Asahan, Pejabat Fungsional Analis Sumberdaya Manusia, dan Penghulu. Hadir dalam pelantikan Kepala Bagian Tata Usaha Syafrizal Banzin, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Sakoanda Siregar, Pembimas Buddha Sukasdi, Pembimas Hindu Elirosa Tarigan, Pembimas Katolik Marihuttua Pasaribu.

Hadir juga dalam pertemuan daring Kantor Kementerian Agama Kab. Tapanuli Utara, Kemenag Padangsidimpuan, Kemenag Labuhanbatu Selatan, Kemenag Mandailing Natal, dan Kemenag Nias Selatan.

Dalam arahannya, Kakanwil Kemenag Sumut menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas baru. Seluruh ASN harus siap dan mampu melaksanakan tugas dan menjadi teladan di tengah masyarakat.

"Jalani tugas secara profesionalisme, tumpahkan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk instansi ini," ujar Ahmad Qosbi saat memberikan bimbingan dan arahan kepada pejabat yang baru dilantik.

Secara khusus, Kakanwil memberikan pesan kepada para Kepala Madrasah yang dilantik. Ia meminta agar Kepala Madrasah segera menata instansi dengan baik, membuat perencanaan yang matang dan tidak sungkan untuk berdiskusi dengan pemangku kebijakan demi kemajuan madrarah.

"Khusus Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Asahan yang baru agar langsung menata madrasah baik secara administrasi maupun sumberdaya. Jangan malu bertanya ke pada atasan, ke pada Bidang Madrasah. Kita tau Pendidikan di Asahan merupakan salah satu yang terbaik di Sumatera Utara," tambahnya.

Kakanwil Kemenag Sumut juga mengingatkan agar produktif dan punya inovasi, mampu memberikan jalan keluar jika terjadi kendala. Apalagi ASN saat ini telah diberi peningkatan kesejahteraan dari pemerintah. Untuk itu, maksimalkan kinerja dengan baik.

Di akhir arahannya, Kakanwil memberikan peringatan keras terkait pemberantasan pungutan liar (pungli) dan tindakan korupsi bagi ASN. Ia menegaskan agar tidak ada pejabat yang berani mengambil uang dari masyarakat dalam urusan pelayanan apa pun.

"Jangan ambil uang masyarakat dalam setiap urusan. Syukuri apa yang ada, karena tindakan itu (pungli) adalah pidana. Siap-siap berhadapan dengan hukum," tegasnya.

Menutup sambutannya, Ahmad Qosbi mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang dilantik serta mengajak seluruh jajaran untuk bersinergi dan bergotong royong dalam memperbaiki kinerja Kementerian Agama di Sumatera Utara.

"Selamat kepada yang dilantik. Mari sama-sama kita membenahi instansi ini," pungkasnya.(rel)

"Total luas lahan yang terbakar kini telah mencapai kurang lebih 31,1 hektar yang tersebar di lima kecamatan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Aceh Barat Teuku Ronal Nehdiansyah di Meulaboh, Kamis 11 Juni 2026 sebagaimana dilansir Antara.

Dia menjelaskan total lahan yang terdampak kebakaran tersebut di Kecamatan Kecamatan Bubon meliputi Desa/Gampong Berawang (15 hektar) dan Gampong Kuta Padang Layung (10 hektar).

Kecamatan Johan Pahlawan meliputi Desa Lapang (satu hektar) dan Desa Seunebok (0,5 hektar). Kemudian Kecamatan Meureubo meliputi Desa Ujong Tanoh Darat (titik I: 1,6 hektar dan titik II: satu hektar).

Lalu Kecamatan Samatiga di Desa Cot Seumeurueng (dua hektar) dan Kecamatan Arongan Lambalek di Desa Gunung Pulo (satu hektar).

Ia menambahkan upaya pemadaman karhutla di Kabupaten Aceh Barat hingga saat ini terus dilakukan bersama tim gabungan baik di darat maupun dengan jalur udara, sehingga kobaran api diharapkan dapat dipadamkan seluruhnya.

Meski begitu, Teuku Ronal tidak menampik adanya hambatan yang dihadapi tim gabungan di lapangan, antara lain vegetasi yang rusak memicu kepulan asap tebal yang mengganggu pernapasan tim dan memperpendek jarak pandang.

Jauhnya lokasi kebakaran dan angin kencang serta akses jalan yang sulit dilalui kendaraan roda empat, menjadi tantangan bagi tim gabungan untuk melakukan upaya pemadaman api.

Untuk mendukung kelancaran operasi, BPBD bersama BNPB serta instansi terkait telah menurunkan sejumlah sarana dan prasarana seperti satu helikopter pengeboman air BNPB, dua mobil dobel kabin, satu mobil pikap Panther, satu motor trail, dan satu unit armada 014, serta tiga mesin pompa air BPBD dan satu mesin pompa dari swadaya masyarakat.

Teuku Ronal menyebut operasi tersebut melibatkan personel gabungan dari BPBD Aceh Barat, Kodim Aceh Barat, Polres Aceh Barat, Pos Damkar Woyla, Koramil dan Polsek setempat, KPH IV, UKM PK UTU, serta masyarakat di desa.***

Hal ini menyusul serangan AS terhadap Iran.

Laporan pada Kamis (11/6/2026) itu menyebut Iran juga menyerang sebuah situs radar AS di wilayah Kurdistan Irak, serta kapal-kapal Amerika di Selat Hormuz dan Teluk Persia.

Sebelumnya pada Rabu (10/6/2026), Presiden AS, Donald Trump, menuduh Iran mengulur-ulur perundingan. Dia mengatakan mengatakan bahwa Amerika Serikat berniat melancarkan serangan berskala besar terhadap Iran.

Sementara itu, pada Kamis dini hari waktu setempat, media Iran melaporkan adanya ledakan di kota-kota Minab, Mohr, Bandar Abbas, dan Sirik.

Sistem pertahanan udara diaktifkan di Teheran dan wilayah selatan negara tersebut.

Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya Angkatan Bersenjata Iran juga melaporkan adanya pelanggaran wilayah udara Iran bagian selatan oleh sebuah pesawat tempur F-16 milik AS.

Markas tersebut kemudian mengumumkan penutupan Selat Hormuz bagi seluruh kapal dan mengancam akan memberikan respons yang menghancurkan apabila terjadi serangan lebih lanjut dari AS.

Selat Hormuz Kembali Ditutup

Militer Iran pada Kamis (11/6) mengumumkan bahwa Selat Hormuz ditutup sepenuhnya untuk aktivitas pelayaran.

Hal ini menyusul meningkatkan ketegangan dan permusuhan di kawasan.

Melalui siaran televisi nasional Iran, seperti diberitakan JPNN, Markas Besar Khatam Al-Anbiya mengatakan, jalur laut yang strategis tersebut ditutup untuk semua, termasuk kapal tanker dan kapal dagang, karena apa yang mereka sebut sebagai ketidakamanan di kawasan.

Militer Iran mengingatkan 'pergerakan apa pun' di Selat Hormuz akan menjadi sasaran tembak.

Keputusan ini akibat berlanjutnya 'agresi Amerika' serta serangan AS baru-baru ini terhadap Provinsi Hormozgan di Iran selatan.

Markas Besar Khatam Al-Anbiya juga membantah klaim AS bahwa kapal-kapal masih bisa melintasi Selat Hormuz.

Adapun sebelumnya media Iran melaporkan terjadinya ledakan, aktivasi sistem pertahanan udara, dan serangan udara di sejumlah titik di Iran selatan, termasuk Bandar Abbas, Minab, Jask, Qeshm, dan Sirik. Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan bahwa pasukan AS telah melancarkan serangan 'membela diri' tambahan terhadap target-target di Iran.***

Apresiasi tersebut disampaikan saat Tim Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Mizwar, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Tapanuli Utara, Rabu (10/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, tim melakukan peninjauan langsung terhadap seluruh rangkaian operasional dapur MBG, mulai dari proses pengolahan makanan, penerapan standar kebersihan dan sanitasi, distribusi makanan kepada penerima manfaat, hingga pengelolaan peralatan pasca penggunaan.

Mizwar menilai SPPG Lumbansiagian Jae yang dikelola Yayasan Pelita Kita Bersama telah menjalankan seluruh proses sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan pemerintah.

"Dari hasil pemantauan di lapangan, kami melihat penerapan SOP berjalan dengan baik. Kebersihan lingkungan, keamanan pangan, proses produksi hingga distribusi makanan terlaksana secara tertib dan sesuai ketentuan," ujarnya.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator penting dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis yang mengutamakan kualitas gizi, keamanan pangan, dan kesehatan para penerima manfaat.

Pendiri Yayasan Pelita Kita Bersama, Jhonson Edy Simanjorang, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan pembinaan yang diberikan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara serta Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara.

Ia menegaskan pihaknya akan terus berkomitmen menjaga kualitas pelayanan dan memastikan seluruh proses pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

"Pengawasan dan evaluasi menjadi bagian penting untuk memastikan pelayanan tetap berkualitas. Kami akan terus berupaya memberikan yang terbaik demi mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis," kata Jhonson.

Program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik, melalui penyediaan makanan sehat, aman, dan bergizi seimbang. Kehadiran SPPG yang dikelola secara profesional diharapkan mampu menjadi bagian penting dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. (Hcs)

IPTU Raja Kaya Haloho SH. MH seperti dalam postingan anonim Facebook @Polres Pematangsiantar Bersama Masyarakat yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 11 Juni 2026, menjelaskan setiba di kos kosan itu bersama personil Pamapta Polres Pematangsiantar, piket fungsi dan Tim Inafis menemukan seorang pria inisial BRS (30) dalam kondisi meninggal dunia gantung diri di kamar mandi kamar No. 201.

Mayat pria itu tercatat sebagai warga Kp. Kalibata Srengseng Sawah Kecamatan Jagakrsa Kota Jakarta Selatan.

Setelah olah TKP Tim BPBD Kota Pematangsiantar untuk membantu evakuasi jenajah korban ke ruangan jenajah RSUD dr Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar guna dilakukan visum.

Kapolsek menambahkan, kejadian ini bermula pagi harinya sekira pukul 10.00 WIB pacar korban inisial IN datang ke kos kosan tersebut namun kamar ditempati korban dalam keadaan terkunci dan setelah diketuk, pintu kos tidak juga dibuka korban.

Kemudian pacar korban meminta penjaga kos saksi Fazar untuk membuka paksa kamar korban sehingga saksi masuk kedalam kamar kos melalui jendela.

Setelah masuk masuk lewat jendela, saksi membuka pintu kamar kos dari dalam dan mengajak pacar korban masuk ke dalam kamar kos kemudian melihat korban sudah dalam keadaan gantung diri di kamar mandi menggunakan seprai tempat tidur yang diikat di ventilasi kamar mandi.

Pacar korban meminta penjaga kos untuk menurunkan korban karena pacar korban menganggap korban belum meninggal dunia. Namun setelah diturunkan ternyata korban sudah tiada.

Lalu saksi Fajar bersama pacar korban melaporkan kejadian itu ke Polres Pematangsiantar

Berdasarkan keterangan pacar korban, IN bahwa korban berdomisili di Jakarta dan tiba di Pematangsiantar pada Sabtu lalu menggunakan bus ALS dan baru 2 hari menginap di kos kosan jalan Sipirok itu dengan tujuan untuk bertemu dengan dirinya.

"Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan hasil olah TKP maka disimpulkan korban meninggal dunia diduga akibat gantung diri menggunakan seprai tempat tidur yang diikat pada ventilasi kamar mandi. Diduga penyebab korban gantung diri adanya masalah hubungan asmara dengan pacar korban itu. Kini jasad korban sudah dibawa ke RSU dr Djasamen Saragih untuk pemeriksaan medis serta menunggu keluarga korban," papar IPTU Raja.***

Menurutnya, kritik serupa juga pernah dialami Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang justru dinilai terlalu jarang ke luar negeri.

Sejak dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024, Prabowo tercatat sudah menjalani 26 rangkaian perjalanan dinas ke luar negeri dengan total kunjungan 29 negara.

"Jadi, ada Presiden kayak Pak Jokowi yang jarang ke luar negeri, disalahkan ya kan 'Jokowi enggak pernah ke luar negeri. Jokowi tidak peduli politik luar negeri'" kata Prabowo di Lampung, Rabu (10/6/2026).

"Saya sering ke luar negeri, (dibilang) 'Prabowo sering ke luar negeri'. Aneh. Sebenarnya tidak ada masalah gitu, bener enggak," gerutunya.

Prabowo menjelaskan, kondisi geopolitik dunia saat ini berbeda dibanding beberapa tahun sebelumnya.

Menurut dia, dinamika global yang semakin tak menentu bikin Indonesia harus aktif menjaga hubungan dengan banyak negara.

"Situasi mungkin berubah, sekarang dinamikanya geopolitik begitu kacau. Kita tidak tahu kawan siapa, lawan siapa. Kita beruntung, saya beruntung," tegasnya sebagaimana diberitakan Jawa Pos Kamis 11 Juni 2026.

Dia menegaskan, arah politik luar negeri Indonesia tetap berpegang pada prinsip bebas aktif dan non-blok.

Karena itu, kata Kepala Negara, Indonesia memilih membangun hubungan baik dengan berbagai negara tanpa terikat pada aliansi militer tertentu.

"Begitu saya terima mandat jadi Presiden, saya langsung, saya langsung gariskan politik luar negeri kita meneruskan politik non aligned, politik non-blok, politik bebas aktif. 1.000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Ini garis yang saya tempuh," tutur Prabowo.

Di sana, Presiden Prabowo juga mencontohkan hubungannya yang tetap baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin maupun Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

"Sekarang saya baik sama Presiden Putin, baik saya. Tapi saya baik juga sama Presiden Trump. Di sini saya disalahkan di situ saya disalahkan. Tapi enggak ada masalah," urainya.

Lebih lanjut, Prabowo menekankan bahwa fokus utama pemerintahannya adalah bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ia menilai, kritik dan suara bising dalam politik merupakan hal yang biasa selama arah kebijakan tetap berpihak kepada rakyat.

"Noise selalu ada, yang penting kita yakin garis kita di mana. Selama saya yakin saya kerja untuk bangsa dan rakyat Indonesia selamanya saya tidak ragu-ragu," pungkasnya.***

Kedatangan rombongan Bapenda Kota Medan diterima Kepala Bidang Penetapan Bapenda Kabupaten Badung, Made Subianta Sudarma, didampingi jajaran Bapenda Kabupaten Badung.

Kunjungan ini bertujuan mempelajari strategi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak daerah yang menjadi tulang punggung penerimaan Kabupaten Badung sebagai salah satu daerah dengan kontribusi sektor pariwisata terbesar di Indonesia.

Dalam pemaparannya, Bapenda Kabupaten Badung menjelaskan penerimaan pajak daerah menjadi sumber utama PAD dengan capaian realisasi yang terus menunjukkan tren positif.

Hingga Mei 2026, realisasi pajak daerah Kabupaten Badung telah mencapai sekitar Rp2,708 triliun dari target sebesar Rp8,735 triliun.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian rombongan Bapenda Kota Medan adalah PBJT Jasa Perhotelan dan PBJT Makanan dan/atau Minuman, yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak daerah Kabupaten Badung.

Kini jumlah wajib pajak PBJT Jasa Perhotelan tercatat mencapai 9.340 wajib pajak, sementara PBJT Makanan dan/atau Minuman mencapai 3.855 wajib pajak hingga Juni 2026.

Selain mempelajari potensi pajak sektor pariwisata, rombongan juga mendalami berbagai inovasi digitalisasi pajak daerah yang diterapkan Bapenda Kabupaten Badung.

Salah satu inovasi unggulan, katanya, penerapan Sistem Online Pajak Daerah yang mengintegrasikan pembayaran, pelaporan, penyetoran, dan pertukaran data perpajakan secara elektronik.

Sistem ini didukung mekanisme host to host dengan perbankan sehingga pembayaran pajak dapat tercatat secara real time ke kas daerah.

Bapenda Kabupaten Badung juga mengembangkan sistem Online Transaction Monitoring (OTM) melalui perangkat Tapping Box, Client Reader Apps, dan Cash Register Online untuk memantau transaksi wajib pajak secara langsung, khususnya pada sektor hotel, restoran, dan parkir.

Tidak hanya itu, Kabupaten Badung turut menghadirkan inovasi E-PALAPA (Elektronik Pelayanan Administrasi Pajak Daerah), sebuah platform berbasis web dan mobile yang memungkinkan wajib pajak melakukan pendaftaran NPWPD, pelaporan SPTPD, melihat tagihan pajak, hingga mengakses berbagai layanan perpajakan daerah secara digital.

Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, menyampaikan bahwa berbagai praktik baik yang diterapkan Kabupaten Badung dapat menjadi referensi dalam upaya memperkuat transformasi digital dan optimalisasi penerimaan pajak daerah di Kota Medan.

"Banyak hal yang kami pelajari dari Kabupaten Badung, terutama dalam pemanfaatan teknologi untuk pengawasan transaksi wajib pajak, integrasi sistem pembayaran, serta pengembangan layanan digital yang memudahkan masyarakat dan pelaku usaha. Ini akan menjadi bahan kajian untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan optimalisasi PAD Kota Medan," ujarnya.(ATN)

Hal ini penting untuk mematangkan berbagai persiapan infrastruktur pendukung di sejumlah titik strategis kota.

Rapat ini membahas langkah-langkah percepatan penanganan dan pembenahan infrastruktur, khususnya pada sektor jalan, drainase, serta inlet drainase agar kondisi kota tetap terjaga dengan baik, aman, nyaman, dan representatif bagi para tamu yang akan hadir pada kegiatan APEKSI 2026.

Melalui koordinasi lintas bidang, Dinas SDABMBK memastikan pekerjaan perbaikan jalan dilakukan secara bertahap dan terukur, disertai normalisasi serta pemeliharaan drainase untuk mendukung kelancaran aliran air.

Selain itu, pembersihan dan perbaikan inlet juga menjadi fokus perhatian guna mengoptimalkan fungsi drainase dan meminimalisir potensi genangan.

Dinas SDABMBK berkomitmen menghadirkan infrastruktur yang berkualitas sebagai wujud dukungan terhadap Kota Medan sebagai tuan rumah yang siap menyambut pelaksanaan APEKSI Tahun 2026. Dengan sinergi dan kerja bersama, diharapkan seluruh persiapan dapat berjalan optimal demi mewujudkan Kota Medan yang nyaman, tertata, dan berdaya saing.(ATN)

Berikut 5 negara calon kuat juara Piala Dunia 2026:

1. Timnas Prancis

Timnas Prancis saat ini ditangani juru taktik lokal, Didier Deschamps. Di bawah Didier Deschamps, Les Blues -julukan Timnas Prancis- juara Piala Dunia 2018 dan lolos semifinal Piala Dunia 2022.

Sekarang dengan materi pemain berkualitas mulai dari penjaga gawang hingga depan, Timnas Prancis siap juara Piala Dunia 2026. Michael Olise, Ousmane Dembele, dan Kylian Mbappe siap menghantam pertahanan lawan-lawan Prancis di Piala Dunia 2026.

2. Timnas Spanyol

Di bawah asuhan Luis de la Fuente, Timnas Spanyol muncul menjadi tim mengerikan. Di bawah pelatih 64 tahun ini, Timnas Spanyol keluar sebagai juara Piala Eropa 2024.

Pemain-pemain andal n saat juara Piala Eropa 2024 juga semakin matang, seperti Lamine Yamal dan Nico Williams. Melihat progress yang ditunjukkan dalam beberapa tahun terakhir, skuad La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- siap menggebrak Piala Dunia 2026.

3. Timnas Argentina

Timnas Argentina tampil mengerikan di bawah asuhan Lionel Scaloni. Lionel Scaloni membawa La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- juara Copa America 2021 dan 2024, serta Piala Dunia 2022.

Masih mengandalkan Lionel Messi, Timnas Argentina berpeluang mengangkat trofi di akhir turnamen. Selain Lionel Messi, Argentina memiliki banyak pemain top yang dalam beberapa tahun terakhir memenangkan gelar bersama La Albiceleste seperti Alexis MacAllister hingga Julian Alvarez.

4. Timnas Jepang

Timnas Jepang dicap banyak orang sebagai negara kuda hitam di Piala Dunia 2026. Dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026, skuad Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- mengalahkan sejumlah negara top seperti Brasil (3-2) dan Inggris (1-0).

Meski tanpa Kaoru Mitoma (Brighton) yang cedera, Jepang masih memiliki banyak pesepakbola top seperti Wataru Endo (Liverpool), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt) hingga Ayase Ueda (Feyenoord Rotterdam).

5. Timnas Jerman

Dalam dua edisi terakhir, Timnas Jerman memang selalu rontok di fase grup. Namun, di bawah asuhan Julian Nagelsmann, Die Mannschaft -julukan Timnas Jerman- memiliki peluang berprestasi di Piala Dunia 2026.

Banyak pemain Timnas Jerman yang berprestasi di level klub musim ini seperti Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jamal Musiala hingga Kai Havertz. Kehadiran pemain-pemain ini dijamin membuat Jerman bisa menunjukkan kembali kelasnya di panggung tertinggi sepakbola dunia.

(wan/okezone)

Penguatan nilai tukar Rupiah itu mencapai 3 poin atau setara 0,02 persen.

Sehingga mata uang Indonesia bergambar Burung Garuda itu menjadi Rp17.941 per Dolar AS.

Padahal jika dibandingkan dengan penutupan transaksi sebelumnya Rupiah bertengger diangka Rp17.944 per Dolar AS.***

Kondisi hujan ringan tersebut diramal terjadi di 18 kecamatan dengan suhu udara antara 24 derajat celcius hingga 31 derajat celcius.

Ke 3 kecamatan dimaksud diramalkan bakal berawan.

Begitu data BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) seperti dicatat POSMETRO MEDAN di website resmi lembaga itu, pada Kamis 11 Juni 2026.

Warga di kota ini diminta senantiasa mewaspadai kemungkinan munculnya cuaca ekstrem yang bisa terjadi kapan saja diluar prediksi lembaga itu.(dpt)

Ramalan Cuaca Kota Medan:

Amplas

>>> Hujan ringan

Medan Area

>>> Hujan ringan

Medan Johor

>>> Hujan ringan

Medan Marelan

>>> berawan

Medan Labuhan

>>> berawan

Medan Tembung

>>> Hujan ringan

Medan Maimun

>>> Hujan ringan

Medan Polonia

>>> Hujan ringan

Medan Baru

>>> Hujan ringan

Medan Perjuangan

>>> Hujan ringan

Medan Petisah

>>> Hujan ringan

Medan Timur

>>> Hujan ringan

Medan Selayang

>>> Hujan ringan

Medan Kota

>>> Hujan ringan

Medan Sunggal

>>> Hujan ringan

Medan Helvetia

>>> Hujan ringan

Medan Denai

>>> Hujan ringan

Medan Barat

>>> Hujan ringan

Medan Deli

>>> Hujan ringan

Medan Tuntungan

>>> Hujan ringan

Medan Belawan

>>> berawan***

Ketua Umum PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, menilai kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter merupakan kebijakan yang tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

"Kami mendesak Presiden Prabowo mencopot Direktur Utama Pertamina dan Menteri ESDM karena gagal menjaga stabilitas energi nasional, gagal membangun komunikasi publik yang baik, serta gagal menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat," kata Irham dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).

Menurut Irham, lonjakan harga hampir Rp4.000 per liter dalam satu kebijakan menjadi beban tambahan bagi masyarakat, terutama kalangan kelas menengah, pelaku usaha, dan sektor produktif yang selama ini tidak menerima subsidi pemerintah.

"Ini bukan sekadar kenaikan harga BBM. Ini adalah tambahan beban hidup bagi rakyat yang setiap hari berjuang mempertahankan ekonomi keluarganya. Pemerintah dan Pertamina menunjukkan kegagalan membaca realitas yang dihadapi masyarakat," ujarnya.

Ia juga menilai pemerintah kurang optimal dalam menyampaikan alasan dan dasar kebijakan tersebut kepada publik. Menurutnya, pengumuman kenaikan harga dilakukan tanpa penjelasan yang memadai sehingga memunculkan keresahan di tengah masyarakat.

Irham mengatakan selama ini masyarakat kerap diminta memahami kondisi fiskal negara, gejolak harga minyak dunia, maupun tekanan ekonomi global. Namun, pemerintah dinilai belum menunjukkan empati yang cukup terhadap masyarakat yang terus menghadapi kenaikan biaya hidup.

"Rakyat selalu diminta memahami pemerintah. Tetapi kapan pemerintah memahami rakyat? Kapan pemerintah menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat yang harus menanggung dampak setiap kebijakan yang dibuat?" katanya.

PW KAMMI Sumut mengingatkan bahwa BBM merupakan komponen strategis yang memengaruhi hampir seluruh sektor ekonomi. Kenaikan harga Pertamax, menurut mereka, berpotensi mendorong kenaikan biaya transportasi, distribusi logistik, harga kebutuhan pokok, hingga biaya produksi dunia usaha.

"Kami khawatir ini menjadi pemicu gelombang inflasi baru. Harga-harga akan ikut naik, sementara pendapatan masyarakat tetap. Pada akhirnya rakyat lagi yang menjadi korban," ujar Irham.

Selain itu, KAMMI juga menyoroti munculnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU setelah pengumuman kenaikan harga. Pengguna Pertamax diperkirakan akan beralih ke Pertalite untuk mengurangi pengeluaran.

Menurut Irham, perpindahan konsumsi BBM secara besar-besaran berpotensi memberikan tekanan terhadap pasokan BBM subsidi dan memicu kelangkaan apabila tidak diantisipasi secara serius.

"Kondisi ini adalah alarm bahaya. Ketika pengguna Pertamax berbondong-bondong beralih ke Pertalite, maka risiko kelangkaan BBM subsidi semakin besar. Jika terjadi, dampaknya akan jauh lebih luas dan memicu keresahan sosial di tengah masyarakat," tegasnya.

PW KAMMI Sumut juga mengajak mahasiswa, organisasi kepemudaan, kelompok buruh, pelaku UMKM, dan berbagai elemen masyarakat untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM.

Irham menyatakan pihaknya siap mengonsolidasikan gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi dalam waktu dekat.

"Kami akan turun ke jalan menyuarakan keresahan rakyat. Ini bukan hanya soal harga BBM, tetapi soal keadilan ekonomi dan keberpihakan negara terhadap rakyat. Pemerintah harus segera mengevaluasi kebijakan ini sebelum dampaknya semakin luas dan kepercayaan publik semakin tergerus," katanya.

PW KAMMI Sumut juga meminta pemerintah meninjau kembali bahkan membatalkan kebijakan kenaikan harga Pertamax guna menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mengurangi tekanan terhadap masyarakat.

Razia dalam rangka menekan tindak kejahatan peredaran narkoba dan geng motor itu diduga bocor.

Sinyalemen bocornya razia dalam rangka menciptakan ketentraman dan rasa aman bagi masyarakat itu, dengan tidak adanya satupun para pelaku tindak kejahatan narkoba maupun geng motor berhasil diamankan petugas.

Dari sejumlah THM yang disambangi petugas, seperti karaoke dan kedai tuak yang sebelumnya ditengarai sebagai kawasan rawan tindak kejahatan narkoba dan pemicu aksi geng motor, kesemuanya ditemukan dalam kondisi lengang atau sepi pengunjung.

Kalaupun ada sejumlah pengujung THM atau kedai tuak yang ditemukan petugas dan diminta petugas menjalani tes urin, tidak satupun ada ditemukan menggunakan narkoba atau terendus sebagai pelaku tindak kejahatan geng motor.

Sebelumnya, Kasatpol Sumut Dr Moettaqin Hasrimi S.STP, MSi dalam apel gabungan persiapan razia tersebut di Halaman Kantor Bupati Asahan mengatakan, fokus razia itu permasalahan peredaran narkoba dan geng motor.

Karena kedua permasalahan tersebut sudah menjadi masalah sosio-kultural di tengah-tengah masyarakat sebab kerap menjadi sumber gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Untuk menanggulangi hal tersebut Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) telah mengeluarkan surat Keputusan Nomor 188.44/216/KPTS/2026 tentang pelaksanaan program hasil terbaik cepat.

Penanggulangan itu juga merupakan dan Proyek Strategis Daerah (PSD) Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) ke 52, tentang patroli gabungan narkoba di pintu masuk narkoba dan kawasan-kawasan kenakalan remaja atau kelompok geng motor.(TER).

Acara pisah sambut ini berlangsung di Ballroom Lantai 6 Hotel Sapadia, Jalan Diponegoro Pematangsiantar, Selasa 9/6/2026 sore.

Di acara itu Wesly Silalahi memberikan cenderamata ke Letkol Inf Gede Agus Dian Pringgana dan Ny Kiki Gede Agus Dian Pringgana.

Dalam sambutannya, Wesly Silalahi menyampaikan apresiasi untuk Letkol Inf Gede Agus Dian Pringgana atas dedikasi pengabdian serta kerja sama yang telah terjalin selama ini memimpin Kodim 0207/Simalungun.

"Kami mengucapkan selamat menjalankan tugas, dan di tempat yang baru semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan dalam setiap pengabdian kepada bangsa dan negara. Selanjutnya kepada Letkol Agus Mochtadi Rangkuti, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas sebagai Dandim 0207/Simalungun," katanya dalam postingan anonim Facebook @Pemko Pematangsiantar, Rabu 10 Juni 2026.

Wesly Silalahi mengaku percaya dengan pengalaman dan kapasitas yang dimiliki, akan mampu melanjutkan serta meningkatkan berbagai capaian yang telah diraih sebelumnya.

Sejauh ini, menurut Wesly Silalahi, Pemko Pematangsiantar senantiasa menjalin komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang erat demi terciptanya wilayah yang aman, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat.

Sebelumnya, Letkol Inf Gede Agus Dian Pringgana menyampaikan, 11 bulan 2 minggu lalu dia menjejakkan kaki di Kota Pematangsiantar.

"Kami mengucapkan terima kasih. Selama kami bertugas di sini, yang kami rasakan hanyalah kehangatan kerja sama yang luar biasa dan penerimaan. Menurut kami, selama kami berdinas di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar, tidak ada tugas yang sulit. Semuanya bisa dilaksanakan dengan baik tanpa ada rintangan yang serius, dan semuanya bisa membantu dan bekerja sama," katanya.

Dia menyampaikan, Kodim 0207/Simalungun memiliki fungsi teritorial yang cukup dominan, sehingga tugas pertamanya sebagai Dandim 0207/Simalungun adalah bagaimana caranya supaya bisa kenal dengan seluruh lapisan masyarakat.

"Supaya bisa kenal Forkopimda di Kabupaten Simalungun maupun di Kota Pematangsiantar. Dan kami rasakan selama berdinas, pada saat kami berinteraksi, semuanya berjalan dengan lancar," tuturnya.

Dia menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terima kasih yang tulus atas kegiatan yang telah dilaksanakan bersama sehingga bisa terlaksana dengan baik dan benar.

"Kemudian juga terlihat semangat kebersamaan dan gotong royong. Tentunya sebagai manusia biasa, saya beserta istri juga tidak luput dari kesalahan. Untuk itu kami mohon maaf, apabila selama kami melaksanakan tugas di Kodim 0207/Simalungun mungkin ada khilaf kata atau sikap kami yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian," katanya.

Sementara itu, Dandim 0207/Simalungun Letkol Inf Agus Mochtadi Rangkuti menyampaikan, dirinya pernah menjabat Danyonif 122/Tombak Sakti di tahun 2018.

"Kalau kita pernah minum air di satu daerah itu, pasti kita kembali lagi. Kembali lagi ke sini karena memang waktu itu ada terbersit di dalam hati, apakah saya bisa seperti itu. Dan, Alhamdulillah tercapai juga," sebutnya.

Selanjutnya dia memperkenalkan diri. Ia merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) Tahun 2005, sama dengan Letkol Inf Gede Agus Dian Pringgana.

"Kebetulan kami juga dulu pernah satu kelas," jelasnya.

Agus Mochtadi juga mengucapkan terima kasih atas sambutan yang luar biasa.

"Kalau kami lihat, sambutannya sangat luar biasa. Wali kota hadir menandakan pergaulan dan pembinaan teritorial dari Pak Gede luar biasa. Kami izin untuk melanjutkan, karena tadi kita lihat video tayangannya juga luar biasa. Kami ingin melanjutkan," katanya.

Dia juga menyampaikan doa yang tulus Letkol Inf Gede Agus dan istri, semoga setelah ini dapat melanjutkan tugas di jabatan yang baru.***