Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan dan berlangsung di kawasan Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Kamis (13/08/2026)

Dalam tayangan daring tersebut, disampaikan sambutan dan arahan Presiden Republik Indonesia terkait pembangunan jembatan dan penyediaan titik air bersih.

Pembangunan infrastruktur tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan akses yang lebih baik bagi masyarakat, baik dalam hal konektivitas maupun pemenuhan kebutuhan dasar berupa air bersih.

Kegiatan ini turut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan berbagai pihak dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Medan melalui jajaran terkait terus berkomitmen mendukung pembangunan yang berdampak positif bagi peningkatan kualitas hidup dan pelayanan kepada masyarakat.(ATN)

Kegiatan tersebut dipimpin Kapolda Sumut Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., dan turut dihadiri Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo, S.S., PJU Polda Sumut, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H., Wakapolrestabes Medan AKBP Rudy Silaen, S.H., S.I.K., M.I.Kom., serta unsur Forkopimcam Kutalimbaru, tokoh adat dan masyarakat, para siswa, penerima manfaat bakti sosial, serta personel Polri yang terlibat.

Peresmian Jembatan Merah Putih Presisi Polri menjadi bagian dari komitmen Polri dalam mendukung pembangunan sarana dan prasarana yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam menunjang akses dan mobilitas warga.

Usai kegiatan peresmian, dilanjutkan dengan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat sekaligus memperkuat hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat.

Kapolrestabes Medan menyampaikan bahwa kehadiran Polri tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi warga.

"Polri akan terus hadir dan berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk melalui kegiatan sosial dan dukungan terhadap pembangunan yang berdampak positif bagi masyarakat," ujar Kapolrestabes Medan.

Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib dan lancar. Kehadiran jajaran Polri bersama pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan warga diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman serta mendukung kesejahteraan masyarakat. (Dam)

Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Rektor UMSU, Prof. Dr. Akrim, M.Pd., dengan Menteri Komdigi RI, Meutya Viada Hafid, B.Eng., M.IP., di Jakarta, Rabu (12/8/2026). Pertemuan membahas penguatan sejumlah program digital yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa dan pengembangan kampus.

Dalam pertemuan itu, Menteri Komdigi didampingi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital, Bonifasius Wahyu Pudjianto, Ph.D.

Sementara dari UMSU hadir Wakil Rektor Bidang AIK, Pendidikan dan Digitalisasi Dr. Marah Doly Nasution, M.Si., Wakil Rektor Bidang SDM dan Keuangan Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A., Dekan Fakultas Agama Islam (FAI) Assoc. Prof. Dr. Zailani, M.A., serta Wakil Dekan I FISIP Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, M.I.Kom.

Salah satu agenda utama audiensi tersebut adalah mengevaluasi sekaligus memperluas dukungan terhadap program Kementerian Komdigi yang telah berjalan di UMSU, termasuk Garuda Spark.

Program tersebut dinilai telah memberikan kontribusi dalam mendorong berbagai kegiatan teknologi, pelatihan, serta penguatan kapasitas digital mahasiswa di lingkungan UMSU.

Selain Garuda Spark, UMSU dan Komdigi juga membahas penguatan kompetensi digital mahasiswa melalui program Digital Talent Scholarship (DTS) serta pengembangan literasi dan keterampilan teknologi tingkat lanjut.

Rektor UMSU Prof. Dr. Akrim mengatakan dukungan Kementerian Komdigi menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapan mahasiswa menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat.

"Kami sangat berterima kasih atas dukungan konsisten dari Kementerian Komunikasi dan Digital, khususnya melalui program seperti Garuda Spark yang telah banyak membantu menyukseskan berbagai kegiatan di UMSU. Kolaborasi ini krusial bagi kami dalam menyiapkan generasi muda yang siap bersaing di era transformasi digital," ujar Prof. Akrim.

Menurutnya, sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah diperlukan agar pengembangan talenta digital tidak berhenti pada penguasaan teknologi, tetapi juga mampu melahirkan inovasi yang memberi manfaat bagi masyarakat.

Menteri Komdigi Meutya Hafid menyambut positif komitmen UMSU dalam mengembangkan ekosistem digital kampus. Ia menegaskan kesiapan kementeriannya untuk memperluas jangkauan program digital di perguruan tinggi.

"Kami di Kementerian Komdigi sangat mengapresiasi antusiasme UMSU dalam mengadopsi transformasi digital. Program seperti Garuda Spark dan penguatan program talenta digital lainnya seperti beasiswa keahlian (DTS) akan terus kita dorong agar mahasiswa tidak hanya menjadi penonton, tetapi penggerak inovasi," kata Meutya.

Ia menambahkan, kolaborasi dengan perguruan tinggi akan terus diperkuat untuk memastikan program pengembangan talenta digital memberikan dampak nyata bagi sivitas akademika.

"Kami siap bersinergi lebih erat untuk memastikan program-program ini berdampak nyata bagi seluruh sivitas akademika UMSU," tegasnya.

Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya UMSU memperluas jejaring strategis dengan pemerintah dalam memperkuat pendidikan, kompetensi, dan inovasi digital, sekaligus menyiapkan lulusan yang adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. (rel)

Peresmian jembatan dilakukan serentak secara nasional, Kamis (13/8/2026), dan diikuti Polda Sumut secara virtual bersama Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Di Sumatera Utara, peresmian dipusatkan di salah satu jembatan yang telah direvitalisasi jajaran Polrestabes Medan di Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang.

Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto mengatakan pembangunan 75 jembatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo melalui Kapolri.

"Atas perintah Kapolri melalui arahan Presiden, kita melaksanakan peresmian Jembatan Merah Putih secara serentak di seluruh Indonesia. Khusus di Sumatera Utara, Polda Sumut telah merevitalisasi dan membangun sebanyak 75 jembatan," ujar Whisnu saat ditemui usai kegiatan peresmian.

Menurut dia, pembangunan jembatan tidak akan berhenti pada 75 unit yang telah dikerjakan. Polda Sumut dan jajaran akan terus mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan akses penghubung bagi masyarakat.

"Tidak saja 75 yang kita bangun, tetapi kita akan terus membangun jembatan-jembatan lainnya dalam rangka memberikan hal terbaik bagi masyarakat, menghubungkan tempat ke tempat seperti ini," katanya.

Salah satu jembatan yang direvitalisasi Polrestabes Medan di Kutalimbaru memiliki panjang sekitar 20 meter. Jembatan tersebut juga telah diperkuat sehingga dapat dilalui kendaraan dengan beban hingga sekitar 15 ton.

Keberadaan jembatan itu menjadi penting bagi masyarakat karena menghubungkan akses dari wilayah Deli Serdang menuju kawasan Binjai dan Langkat.

"Ini salah satu jembatan yang direvitalisasi oleh Polrestabes Medan. Panjangnya kurang lebih 20 meter dan dapat dipergunakan untuk kendaraan dengan beban kurang lebih 15 ton," kata Whisnu.

Dengan dibukanya kembali akses tersebut, masyarakat tidak lagi harus bergantung pada jalur alternatif yang lebih jauh. Jembatan juga diharapkan memperlancar mobilitas warga, termasuk untuk aktivitas pendidikan, perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya.

"Kami berharap bisa membangun jembatan-jembatan lainnya sehingga jembatan yang kita bangun ini dapat berguna bagi masyarakat, baik untuk sekolah, bisnis maupun kegiatan lainnya," ujarnya.

Secara nasional, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa Polri telah membangun dan merevitalisasi 895 Jembatan Merah Putih Presisi secara swadaya yang tersebar di 30 Polda.

Dari jumlah tersebut, 874 jembatan telah selesai, 17 masih dalam tahap pembangunan dan empat lainnya berada dalam tahap perencanaan. Jembatan yang telah selesai memiliki total panjang sekitar 19,2 kilometer dan menghubungkan 1.314 desa.

"Memberikan manfaat bagi 2 juta orang mulai dari anak sekolah, petani, pedagang, pekerja, pelaku UMKM hingga masyarakat umum," kata Listyo dalam konferensi virtual bersama Presiden Prabowo, Kamis.

Dengan 75 jembatan yang telah dibangun dan direvitalisasi, Polda Sumut turut menjadi bagian dari program tersebut sekaligus memperluas akses masyarakat di berbagai wilayah.

Kapolda Sumut menegaskan pembangunan akan dilanjutkan, terutama di wilayah yang masih membutuhkan jembatan sebagai penghubung antarkawasan.

"Ini adalah tugas yang diberikan Bapak Presiden melalui Bapak Kapolri. Di wilayah Sumatera Utara tentu akan lebih banyak lagi membangun jembatan-jembatan di seluruh wilayah Sumatera Utara," ujar Whisnu.(HPSU)

Upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi SUMUT Net Corporate, SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah), dan Program Kemitraan Sekolah yang berlangsung pada 10–11 Agustus 2026 di Aula Kantor Bank Sumut, Medan. Kegiatan ini merupakan bagian dari penerapan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai.

Direktur Utama PT Bank Sumut, Heru Mardiansyah mengatakan peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas pembelajaran dan sarana prasarana, tetapi juga oleh kualitas tata kelola keuangan di satuan pendidikan.

"Sekolah yang baik membutuhkan tata kelola yang baik. Pengelolaan keuangan harus transparan, administrasinya tertib, dan didukung sistem yang mampu membuat pekerjaan lebih cepat, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan," ujar Heru.

Menurut Heru, digitalisasi harus memberikan manfaat nyata bagi sekolah. Teknologi tidak sekadar menggantikan proses manual, tetapi harus mampu menyederhanakan pekerjaan, meningkatkan keamanan transaksi, memperkuat pengawasan, serta memastikan setiap aktivitas keuangan tercatat dan dapat ditelusuri.

Melalui SUMUT Net Corporate, Bank Sumut mendukung sekolah dalam melakukan transaksi keuangan secara digital sehingga aktivitas pembayaran dan pemindahbukuan dapat dilakukan secara lebih praktis dan terdokumentasi. Sementara SIPLah mendukung proses pengadaan kebutuhan sekolah agar berlangsung lebih tertib, efisien, dan transparan sesuai ketentuan.

"Bank Sumut ingin hadir bukan hanya sebagai penyedia layanan perbankan, tetapi sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola dan ekosistem pendidikan. Digitalisasi harus membuat pengelolaan anggaran semakin mudah sekaligus semakin akuntabel," kata Heru.

Heru menambahkan, keberhasilan penerapan transaksi non-tunai tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia. Karena itu, sosialisasi akan dilanjutkan dengan bimbingan teknis agar kepala sekolah, bendahara, dan operator BOS memahami penggunaan layanan serta mampu menerapkannya secara tepat.

Penerapan transaksi non-tunai dan layanan digital tersebut akan dilakukan secara bertahap pada satuan pendidikan negeri maupun swasta di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Kolaborasi Bank Sumut dan Dinas Pendidikan Sumatera Utara diharapkan tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi diterapkan dalam pengelolaan keuangan sehari-hari di seluruh satuan pendidikan.

Bagi Bank Sumut, penguatan tata kelola Dana BOSP merupakan bagian dari peran sebagai BUMD sekaligus bank pembangunan daerah dalam mendukung pemerintah daerah dan memperkuat ekosistem pendidikan Sumatera Utara.

Dengan transaksi yang tercatat, pengadaan yang lebih tertib, dan pengelolaan keuangan yang dapat ditelusuri, kolaborasi ini diharapkan memastikan setiap rupiah anggaran sekolah dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di Sumatera Utara.

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Terang Dewi Susanti Ujung mengatakan transaksi non-tunai penting untuk memperkuat Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran sekolah.

"Jadikan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas layanan, bukan sekadar memenuhi tuntutan administrasi," ujar Terang.

Menurutnya, setiap transaksi yang tercatat dan dapat ditelusuri akan membantu sekolah memiliki administrasi keuangan yang lebih jelas sekaligus mengurangi potensi kesalahan dan kesalahpahaman dalam pengelolaan anggaran.(HBSU)

Warga meminta aparat kepolisian segera melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut.

Berdasarkan informasi yang berkembang di tengah masyarakat, pasangan suami istri masing-masing inisial DN dan MWR tersebut diduga menjalankan aktivitas peredaran narkotika mulai dari Desa Sei Pelancang Kecamatan Panai Tengah, hingga diduga memiliki kios di Negerilama Kecamatan Bilah Hilir tepatnya di Lingkungan Pinang Baris, secara terbuka dan telah berlangsung lama.

Sejumlah warga mengaku resah dengan dugaan aktivitas tersebut karena dikhawatirkan dapat merusak generasi muda serta mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan.

"Kami berharap polisi segera turun melakukan penyelidikan dan menindak tegas apabila informasi tersebut terbukti benar. Jangan sampai peredaran narkotika semakin meluas," ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Masyarakat berharap pihak kepolisian tidak hanya menindak pelaku di lapangan, tetapi juga mengungkap jaringan serta sumber pasokan narkotika apabila ditemukan adanya aktivitas peredaran.

Kapolsek Panai Tengah, AKP Amlan saat dikonfirmasi menegaskan akan segera melakukan penindakan terhadap pasutri tersebut. "Terima kasih pak infonya, kami akan tindak lanjuti dan lidik pak," tegas Kapolsek , Kamis (13/8/2026).

Masyarakat pun diminta tak mengambil tindakan sendiri dan menyerahkan sepenuhnya proses penanganan dugaan tindak pidana narkotika kepada pihak berwenang. (BS)

Sebagai salah satu bank penyalur KPR Sejahtera FLPP, PT Bank Sumut kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pemerintah untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui kolaborasi bersama pemerintah, BP Tapera, dan para pengembang, Bank Sumut terus menghadirkan pembiayaan perumahan yang mudah diakses dan terjangkau.

Direksi PT Bank Sumut yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Pemimpin Divisi Kredit Konsumer, Faisal Panggabean, menyampaikan bahwa kepemilikan rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat ketahanan keluarga, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan.

"Hari ini bukan sekadar penandatanganan akad kredit. Hari ini adalah momentum ketika harapan menjadi kenyataan. Di balik setiap akad yang ditandatangani, ada keluarga yang memulai babak baru kehidupannya dengan memiliki rumah yang layak sebagai tempat tumbuh, belajar, dan membangun masa depan," ujarnya.

Menurut Faisal, Program KPR Sejahtera FLPP tidak hanya memberikan kemudahan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas melalui pertumbuhan sektor perumahan.

"Rumah bukan sekadar bangunan dan aset ekonomi. Rumah adalah tempat lahirnya harapan, tempat anak-anak tumbuh dan menggapai cita-cita, serta tempat keluarga membangun kehidupan yang lebih baik. Karena itu, setiap pembiayaan yang kami salurkan memiliki nilai sosial yang sangat besar," katanya.

Lebih lanjut, Faisal menyampaikan bahwa sebagai Bank Pembangunan Daerah, Bank Sumut senantiasa berkomitmen mendukung berbagai program strategis pemerintah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas layanan, percepatan proses pembiayaan, serta penguatan sinergi dengan pemerintah, BP Tapera, asosiasi pengembang, dan para pemangku kepentingan lainnya guna memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat.

Pada kegiatan akad massal ini, sebanyak 67 debitur melaksanakan akad KPR Sejahtera FLPP dengan total nilai pembiayaan sebesar Rp10,7 miliar. Para debitur berasal dari berbagai profesi, di antaranya PNS, PPPK, guru swasta, petani, karyawan swasta, serta profesi lainnya yang termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan Program KPR Sejahtera FLPP.

Komitmen Bank Sumut dalam mendukung pemerataan akses kepemilikan rumah juga diwujudkan melalui penyaluran KPR Sejahtera FLPP kepada buruh di Pelabuhan Belawan. Program tersebut diprakarsai oleh Ketua Primkop TKBM Pelabuhan Belawan, Sabam Parsaoran Manalu, sehingga para tenaga kerja bongkar muat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh hunian layak dengan skema pembiayaan yang terjangkau.

Rangkaian kegiatan juga diisi dengan Penyerahan Simbolis Kunci Rumah KPR Sejahtera FLPP kepada debitur serta Penyerahan Simbolis Penerima Manfaat Kredit Program Perumahan (KPP) sebagai wujud nyata sinergi dalam mendukung kepemilikan rumah bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Direktur Keuangan dan Umum PT PPSU Zia Muhammad, Wakil Ketua Umum DPP REI Andy Atmoko Panggabean, Ketua DPD REI Sumatera Utara Rakutta Karo Karo, Wakil Ketua Bidang Perbankan DPD APERSI Zamri Riduan, anggota developer yang tergabung dalam asosiasi DPD REI Sumatera Utara, para debitur KPR Sejahtera FLPP serta debitur KPP.

Bank Sumut optimistis sinergi yang telah terjalin dengan pemerintah, BP Tapera, DPD REI, APERSI, para pengembang, serta berbagai pemangku kepentingan akan semakin memperkuat upaya penyediaan rumah yang layak bagi masyarakat. Melalui penyaluran KPR Sejahtera FLPP, Bank Sumut berharap dapat terus berkontribusi dalam menyukseskan Program Tiga Juta Rumah sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.(HBS)

Bocornya bukti transaksi finansial ini makin memperkuat dugaan keterlibatan seorang residivis narkoba berinisial RP alias Roni.

Residivis yang baru bebas usai menjalani proses hukum di Polda Sumut tersebut ditengarai kembali mengendalikan bisnis haram di lokasi yang sama.

Seorang saksi berinisial J mengungkapkan, RP masih sering terlihat beraktivitas dan berkeliaran di sekitar kawasan Mangkubumi.

Bahkan, J mengaku pernah melihat langsung pelaku melakukan transaksi penarikan uang secara tunai.

"Si RP sering kali berkeliaran, bahkan pernah aku lihat dia tarik tunai. Dugaan kuat itu uang hasil jual pod getar," ujar J kepada awak media, Kamis (13/8/2026).

Langkah RP yang kembali beroperasi usai menghirup udara bebas memicu kemarahan dan kekhawatiran mendalam warga Mangkubumi. Masyarakat khawatir dampak peredaran pod getar tersebut akan merusak tatanan lingkungan dan meracuni generasi muda.

Sebelumnya, warga Mangkubumi secara terbuka telah mendesak aparat kepolisian untuk segera mengambil tindakan tegas. Ali, salah satu warga setempat, menegaskan bahwa masyarakat sudah sangat resah dengan keberanian residivis tersebut beroperasi secara bebas.

"Kami meminta pihak kepolisian bergerak cepat untuk kembali menangkap si Roni ini," kata Ali, Jumat (7/8/2026).

Ali mewakili warga menaruh harapan besar kepada pimpinan kepolisian setempat agar bertindak tanpa kompromi demi mengembalikan rasa aman di wilayah Medan Kota.

"Kami meminta Bapak Kapolrestabes Medan, Kombes Jean Calvijn Simanjuntak, untuk menurunkan tim Kasat Narkoba maupun Polsek Medan Kota. Jangan biarkan residivis narkoba mengedarkan bebas pod getar di Jalan Mangkubumi ini," tegas Ali.

Dengan mencuatnya bukti transfer ke publik dan maraknya kesaksian warga, masyarakat berharap Polrestabes Medan segera memburu dan menangkap RP guna memberantas jaringan peredaran barang haram tersebut hingga ke akar-akarnya. (Dam)

Sabu tersebut dibawa dari Malaysia melalui jalur laut menuju Asahan, Sumatera Utara, sebelum rencananya dikirim ke Surabaya, Jawa Timur.

"Iya, benar adanya penangkapan narkotika sebanyak 8 kilogram dari seorang pekerja migran Indonesia (PMI) melalui jalur perairan Asahan," ujar Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andy Arisandi, Rabu (12/8/2026).

Andy mengatakan, penangkapan tersebut dilakukan Subdit lll Ditresnarkoba Polda Sumut, berdasarkan informasi dari masyarakat. Penangkapan berlangsung pada Rabu (5/8/2026) sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera, Simpang Kawat, Dusun I, Desa Hessa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan.

Saat itu, polisi melihat seorang pria membawa tas ransel sedang berdiri di pinggir jalan. Petugas kemudian mendekati dan mengamankan pria tersebut.

"Setelah dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan tas ransel, ditemukan delapan bungkus plastik teh China narkotika jenis sabu mencapai 8.000 gram atau 8 kilogram sabu, ujarnya.

Tersangka bernama Sayudin (45), warga Kabupaten Sampang, Jawa Timur, yang bekerja pekerja migran indonesia (PMI) sebagai buruh bangunan di Malaysia.

Dari pengakuan tersangka, sabu tersebut didapat dari seorang pria berinisial AD alias IT di Malaysia. Dia dijanjikan upah Rp 105 juta apabila berhasil membawa sabu tersebut hingga ke Surabaya.

"Yang bersangkutan mengaku dijanjikan upah sebesar Rp 105 juta apabila sampai ke Surabaya. Dia juga sudah menerima uang jalan sebesar Rp 4 juta," kata Andy.

Tersangka mengaku baru pertama kali menjalankan tugas sebagai kurir narkotika. Dia mengenal AD selama sekitar tiga minggu ketika berada di Malaysia.

"Menurut pengakuannya, ini baru pertama kali. Tapi kalau kami lihat dari kronologisnya, ini dibantu oleh jaringan-jaringan," jelasnya.

Andy mengatakan, jaringan tersebut diduga cukup terorganisasi. Mulai dari keberangkatan tersangka dari Malaysia hingga tiba di Tanjung Balai, ada sejumlah orang yang membantu mengatur perjalanan tersangka. Bahkan tersangka berpindah pindah sampan nelayan ketika memasuki wilayah negara Indonesia.

"Mulai dari TKP awal yaitu dari Malaysia, itu sudah dibantu menuju ke pelabuhan. Di pelabuhan juga ada yang mengendalikan, dibantu menuju ke perahu. Dari perahu pun juga dibantu untuk berpindah sampan nelayan, kemudian sampai dengan pelabuhan Tanjung Balai juga dibantu oleh seseorang untuk menuju ke loket ALS," ungkap Andy.

Andy mengatakan, pihaknya masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan yang terlibat dalam pengiriman sabu tersebut.

Menurutnya, polisi telah mengidentifikasi pihak yang diduga menyerahkan sabu kepada tersangka di Malaysia.

"Yang bersangkutan sudah teridentifikasi. Kemudian nomor handphone-nya juga ada, tapi nomor handphone Malaysia," katanya.

Polisi juga tengah mengidentifikasi sejumlah orang yang membantu Sayudin selama perjalanan dari Malaysia hingga tiba di Sumatera Utara.(DetikSumut)

Bertanding di Red Bull Arena, Salzburg, Austria, Kamis (13/8/2026) dini hari WIB, dua gol PSG masing-masing dicetak Khvicha Kvaratskhelia dan Desire Doue. Sementara Aston Villa hanya mampu membalas lewat gol Brian Madjo.

Laga yang mempertemukan juara Liga Champions vs juara Liga Europa ini berjalan panas sejak menit awal. PSG bermain tanpa menurunkan Ousmane Dembele sebagai starter di laga ini.

Meski begitu, ada Kvaratskhelia yang menjadi andalan. Winger asal Georgia itu langsung membawa keunggulan pada menit ke-20, usai meneruskan umpan Desire Doue menjadi gol. Sepakannya ke gawang Marco Bizot gagal dibendung. Skor 1-0 utuk PSG.

Tertinggal satu gol tidak membuat Aston Villa mengendur. Brian Madjo, striker berusia 17 tahun, mampu tampil merepotkan. Pada menit ke-45, Madjo bahkan bisa menyamakan skor usai meneruskan assist John McGinn menjadi gol. Skor imbang 1-1 bertahan hingga jeda.

Di babak kedua, Luis Enrique langsung melakukan perubahan dengan memasukkan Ousmane Dembele. Daya gedor PSG bertambah, dan hasilnya pada menit ke-61, Dembele bisa menjadi kreator gol kedua yang dicetak Doue. Sempat dicek VAR karena anggapan offside, wasit Omar Artan mengesahkannya.

Tertinggal 1-2, Aston Villa coba menekan di sisa waktu. Beberapa peluang diciptakan, namun upayanya bisa diredam kiper PSG Matvey Safonov, dan barisan pertahanan PSG yang solid. Hingga akhir, kemenangan 2-1 tetap bertahan.

Hasil ini membuat Paris Saint-Germain juara PIala Super Eropa. Wakil Ligue 1 itu bisa menguasai Eropa untuk dua musim beruntun, usai musim lalu juga memenangkannya.

Susunan Pemain

Paris Saint-Germain: Matvey Safonov (GK); Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes (Lucas Hernandez 75'); Joao Neves (Fabian Ruiz 75'), Vitinha, Warren Zaire-Emery; Maghnes Akliouche (Ousmane Dembele 46'), Desire Doue (Senny Mayulu 87'), Khvicha Kvaratskhelia (Ilya Zabarnyi 88')

Aston Villa: Marco Bizot (GK); Matty Cash, Victor Lindelof, Pau Torres (Tyrone Mings 79'), Ian Maatsen; John McGinn (Alysson 72'), Joao Gomes, Boubacar Kamara (Lamare Bogarde 72'), George Hemmings; Emiliano Buendia, Brian Madjo (Tammy Abraham 72'). (DetikSport)

Kelompok bersenjata dari faksi KOMNAS TPNPB mengklaim siap perang di Kota Wamena dan mengancam warga serta pelajar yang mengikuti upacara kemerdekaan.

Ancaman ini disampaikan melalui siaran pers berbahasa Inggris yang beredar Minggu (9/8/2026).

Pernyataan itu dikaitkan dengan Mayor Ebarowak Gwijangge yang mendaku sebagai Komandan TPNPB Kodap III Ndugama Derakma Batalyon Albu.

"Kami siap perang di Kota Wamena. Silakan perayaan HUT ke-81 RI di Jakarta, bukan di Papua," tegas Ebarowak.

Dia meminta masyarakat dan pejabat Papua tidak menggelar upacara HUT RI di Kota Wamena.

Ebarowak juga menyarankan pihak yang disebutnya sebagai agen pemerintah dan lembaga intelijen Indonesia merayakan kemerdekaan bersama Presiden Prabowo Subianto di Jakarta.

"Agen pemerintah kolonial Indonesia dan lembaga intelijennya disarankan menggelar upacara bersama Prabowo Subianto di Jakarta," ujarnya.

Ancaman kemudian diarahkan kepada warga sipil, termasuk pelajar yang mengikuti upacara.

"Jika kami menemukan warga Papua dan anak-anak sekolah berpartisipasi dalam upacara-upacara tersebut di Kota Wamena atau kabupaten lain di Papua, kami siap menembak mati mereka kapan saja dan di mana saja," kata Ebarowak--seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Melihat Indonesia yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 13 Agustus 2026

Kelompok itu juga meminta seluruh aktivitas sipil terkait perayaan HUT RI dihentikan dan mengancam melabeli warga yang terlibat sebagai mata-mata pemerintah.

Ebarowak mengklaim pasukannya telah bersiaga di Kota Wamena serta menyerukan penghentian aktivitas di jalur Trans-Wamena. Namun, klaim mengenai keberadaan pasukan tersebut masih perlu diverifikasi aparat keamanan.

Dalam pernyataan yang sama, Ebarowak menyinggung konflik sebelumnya dengan aparat. Ia mengklaim serangan pada 15 April 2023 dilakukan sebagai balasan atas tewasnya Mayor Wisilul Gwijangge pada 24 Maret 2023.

Dia mengklaim 15 personel militer Indonesia tewas dalam serangan itu. Klaim ini belum diverifikasi secara independen.

Ancaman terbaru muncul di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah pegunungan Papua menjelang HUT RI. Selain itu insiden kekerasan di sekitar Festival Lembah Baliem dan seruan penghentian aktivitas di jalur Trans-Wamena turut meningkatkan kekhawatiran masyarakat.

Dari peristiwa menegangkan tersebut, aparat keamanan meningkatkan kewaspadaan di Wamena dan wilayah sekitarnya untuk mengantisipasi gangguan keamanan serta melindungi masyarakat sipil.***

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan opsi tersebut sudah dibahas di internal partai dalam rangka pembenahan sistem Pilkada.

"Itu salah satu opsi itu juga dibicarakan. Pilkada tanpa wakil, lalu model pemilihannya itu kan sudah dibicarakan, ya," kata Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Agustus 2026.

Menurut Sarmuji, --seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Geo Genius yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 13 Agustus 2026 --format Pilkada tanpa wakil dapat dipertimbangkan karena perselisihan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi persoalan yang terjadi di banyak wilayah.

"Memang untuk salah satu cara untuk menghindari benturan antara kepala daerah dan wakil yang saat ini menjadi fenomena di banyak daerah, itu memang bisa dipikirkan pilkada tanpa wakil," ujarnya.

Namun, Golkar belum menetapkan pilihan akhir. Sejumlah model lain masih dibahas dengan tujuan yang sama, yakni menekan potensi konflik di antara pimpinan daerah.

"Ya, masih banyak opsi, ya, apakah pilkada tanpa wakil atau model pilkada yang lain, tetapi menghindari konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah," jelasnya.

Sarmuji menyebut pembahasan tersebut nantinya dapat dimasukkan dalam revisi UU Pilkada. Hingga kini, belum ada keputusan apakah UU Pilkada akan tetap berdiri sendiri atau digabungkan ke dalam UU Pemilu melalui kodifikasi atau omnibus law.

"Pasti di undang-undang pilkada. Tapi undang-undang pilkada itu apakah menjadi diri sendiri, berdiri sendiri atau menjadi kodifikasi atau omnibus law di undang-undang pemilu masih belum diputuskan sampai sekarang," pungkasnya.

Wacana Pilkada tanpa calon wakil sebelumnya mencuat di DPR setelah anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyinggung persoalan pembagian peran kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rapat bersama Menteri Dalam Negeri pada 30 Juli.

Khozin bahkan mengusulkan agar hanya kepala daerah yang dipilih melalui Pilkada, sedangkan wakilnya ditunjuk setelah kepala daerah terpilih.

"Kita pilih saja kepala daerah tanpa wakil. Wakil kepala daerah cukup ditunjuk oleh kepala daerah. Ini biar tidak menjadi vote getter saja, kasihan wakil kepala daerah saat ini," pungkas Khozin.***

Penertiban itu berlangsung pada Selasa (11/8/2026) sekitar pukul 00.42 WIB.

Pria tersebut diketahui sedang nongkrong bersama sejumlah rekannya ketika petugas mendatangi lokasi.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi awal di tempat, mereka kemudian dibawa ke Kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam proses penanganan,--seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @kabar daerah 66 yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 13 Agustus 2026 --petugas berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan BNN Kota Banda Aceh.

Sejumlah pemeriksaan kesehatan dilakukan, termasuk tes HIV, sifilis, serta tes urine.

Saat ini, pihak yang diamankan masih menjalani proses penanganan dan pembinaan. Mereka juga diwajibkan melakukan wajib lapor secara berkala sebagai bagian dari tindak lanjut pembinaan oleh petugas.

Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh menyatakan penertiban itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat serta bagian dari upaya menjaga ketertiban dan ketentraman di wilayah Kota Banda Aceh.***

Dewan Penyantun yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Pakpak Bharat, Elhidayat Berutu, MAP ini dalam rangka melihat langsung penerapan program AKU Hatinya PKK yang sedang dilaksakan oleh TP PKK desa Kuta Tinggi.

Dalam kunjungan ini Dewan Penyantun Pokja III juga menyerahkan ratusan karung yang akan dipergunakan dalam pengelolaan sampah di desa Kuta Tinggi.

"Semoga bantuan ini bisa memberi manfaat, semoga desa ini semakin bersih dan rapi, sampah-sampah dikelola, dipisahkan mana yang organik dsn mana sampah non organik," ucap Ehidayat Berutu.

Ditetapkannya desa kuta tinggi sebagai salah satu target penilaian Desa AKU Hatinya PKK oleh Tim Penggerak PKK Sumatera Utara menarik perhatian banyak pihak untuk turut membantu menata desa ini lebih indah dan asri.

Maringan Bancin, ST, MT, Ketua Pemuda Mitra Kamtibmas Pakpak Bharat yang juga merupakan putra asli Kuta Tinggi berjanji akan turut membantu penataan desa ini supaya lebih bersih dan sehat.

"Nanti kami ajak rekan dari PMK juga, tergantung kebutuhannya seperti apa, akan kita bantu, bergotong royong misalnya."

Hal senada juga disampaikan Ketua Sulang Silima Marga Bancin Sedunia melalui Sekjen, Sumatri Bancin, SE, Ak, MM.

Desa ini, kata dia--seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Pemkab pakpak bharat yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 13 Agustus 2026, merupakan desanya juga, tentu akan dibantu. "Kita wujudkan desa Kuta Tinggi yang bersih, rapi, asri dan sehat," ucap Sumantri Bancin.***

Penangkapan itu terjadi di sebuah rumah di Jalan Jend. Faisal Tanjung, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, pada Minggu (9/8/2026) sekira pukul 01.00 WIB.

Kapolres Tapanuli Tengah melalui Kasat Resnarkoba AKP J. Munthe, S.H.,--seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @humas polres tapteng yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 13 Agustus 2026 -- menyampaikan tersangka yang diamankan berinisial HMP (32), seorang pria yang berprofesi sebagai nelayan dan merupakan warga Kelurahan Aek Tolang, Kabupaten Tapanuli Tengah.

"Penangkapan ini berawal dari adanya informasi masyarakat yang melaporkan kerap terjadinya aktivitas transaksi atau penyalahgunaan narkotika di lokasi tersebut," ujar Kasat Resnarkoba.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Opsnal Sat Resnarkoba yang dipimpin oleh Ipda Kasmin Nadeak, S.H., langsung melakukan penyelidikan di lapangan. Setelah memastikan kebenaran informasi, petugas bergerak cepat melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan tersangka HMP tanpa perlawanan.

Dari hasil penggeledahan terhadap badan dan lokasi sekitar tersangka, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa 2 paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 1,14 gram, 1 unit handphone merk Infinix warna silver, 1 set alat hisap (bong), 1 buah gunting, serta 2 buah plastik bening kosong.

"Saat ini tersangka HMP beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Mapolres Tapanuli Tengah untuk menjalani proses hukum lebih lanjut," pungkasnya.***

Kegiatan yang berlangsung di Graha Aulia, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sibolga, Jalan Kapten Maruli Sitorus, Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, tersebut menjadi bagian dari rangkaian Pekan QRIS Nasional 2026 yang mengusung tema "Rayakan Digitalisasi, QRISnya Satu, Menangnya Banyak".

Dalam kegiatan tersebut, Sekda Kota Sibolga bersama jajaran Bank Indonesia Perwakilan Sibolga dan peserta lainnya mengikuti Fun Walk yang berlangsung dengan suasana semarak dan penuh kebersamaan.

Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mengajak masyarakat semakin mengenal dan memanfaatkan transaksi pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Pekan QRIS Nasional 2026 --seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Pemerintah kota sibolga yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 13 Agustus 2026 -- berlangsung pada tanggal 11 hingga 17 Agustus 2026, dan diisi dengan berbagai kegiatan, antara lain sosialisasi dan edukasi QRIS, showcasing UMKM, perlombaan, hiburan, serta onboarding QRIS.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Bank Indonesia mendorong semakin luasnya penerimaan dan penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran digital yang praktis, cepat, mudah, aman, dan inklusif di tengah perkembangan ekosistem ekonomi digital.

Kehadiran Pemerintah Kota Sibolga dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan ekosistem pembayaran digital serta upaya mendorong transformasi digital yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya UMKM di Kota Sibolga.***

Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu, 1 Agustus 2026 sekitar pukul 21.00 WIB saat korban pulang ke rumah dan mendapati pintu terbuka serta kondisi rumah telah berantakan.

Dari hasil pemeriksaan, satu unit sepeda motor Honda Vario BK 6359 OAQ dan puluhan jam tangan berbagai merek raib.

Korban menderita kerugian yang diperkirakan mencapai Rp98.850.000.

Menindaklanjuti laporan korban, Tim Opsnal Polsek Air Putih yang dipimpin Kanit Reskrim Ipda A.A. Siregar, S.H., melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan terduga pelaku Lomo Amsal Yunus Sihaloho alias Amsal di Kota Tebing Tinggi dengan bantuan personel Polsek Padang Hulu.

Polisi juga mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario milik korban serta tiga unit jam tangan merek Seiko dan Mirage.

Selain itu, seorang terduga pelaku lainnya berinisial IS turut diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolsek Air Putih AKP Rahmad R. Hutagaol, S.H., M.H --seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Balai polres yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 13 Agustus 2026 Agustus 2026-- menyampaikan penyidik masih melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain dalam kasus tersebut.

Saat ini, kedua terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mako Polsek Air Putih untuk menjalani proses penyidikan.

Polres Batu Bara juga menegaskan komitmennya dalam memberantas tindak pidana 3C, yakni Curat, Curas, dan Curanmor, demi menciptakan rasa aman bagi masyarakat di wilayah hukumnya.***

Hal itu terlihat dalam kegiatan pisah sambut dan pengantar tugas Kapolsek sertaWakapolsekSiantar Martoba yang digelar di Jalan Puskesmas Kelurahan Tanjung Tongah Kecamatan Siantar Martoba, pada Rabu (12/8/2026).

Danramil 01/Siantar Utara Kodim 0207/Simalungun, Kapten Inf Zulfan Bahri Hutabarat bersama Danramil 04/ Siantar Barat Kapten Inf Teguh Sugiono beserta personel Koramil menghadiri kegiatan itu sebagai bentuk dukungan terhadap pergantian kepemimpinan di jajaran Polsek Siantar Martoba.

Kegiatan itu menjadi momentum untuk melepas pejabat lama sekaligus menyambut pejabat baru. Kapolsek Siantar Martoba sebelumnya, AKP Martua Manik, SH, MH, selanjutnya menyerahkan tugas kepada Iptu Edi JJ Manalu, SH, MH.

Sementara itu, posisi WakapolsekSiantar Martoba diisi Iptu Hendara Sihombing.

Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) turut hadir, di antaranya Camat Siantar Martoba Rilan Pohan, Camat Siantar Sitalasari Suradi, S.Sos, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, serta personel Koramil dan Polsek Siantar Martoba.

Kehadiran jajaran Koramil dalam kegiatan itu--seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @kodim simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 12 Agustus 2026-- menunjukkan pentingnya sinergi dan komunikasi antara TNI, Polri dan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

Melalui momentum pisah sambut ini, hubungan kerja sama lintas sektor diharapkan semakin solid, sehingga berbagai persoalan di tengah masyarakat dapat ditangani secara bersama-sama dan cepat .

Rapat dipimpin oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, M. Agha Novrian yang diwakili oleh Sekretaris Badan, Ali Fitri Harahap didampingi Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak & Retribusi Daerah, Popy Maya Syafira, serta Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasidatun) Kejaksaan Negeri Medan, Filman Ramadhan. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh unsur Tim Penagihan Tunggakan Pajak Daerah yang terdiri dari berbagai perangkat daerah dan instansi penegak hukum sebagai bentuk sinergi dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Dalam rapat tersebut dipaparkan hasil evaluasi pelaksanaan penagihan tunggakan pajak daerah selama bulan Juli 2026. Tim Penagihan berhasil merealisasikan pembayaran tunggakan pajak daerah sebesar Rp1.402.808.846 yang berasal dari 29 wajib pajak, dengan mayoritas realisasi berasal dari sektor Pajak Restoran. Capaian tersebut menunjukkan efektivitas sinergi lintas instansi dalam mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus mengamankan potensi penerimaan daerah.

L

Mewakili Kepala Bapenda Kota Medan, Ali Fitri Harahap menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota tim atas kerja keras dan dedikasi yang telah ditunjukkan selama pelaksanaan penagihan. Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh tim untuk terus meningkatkan kinerja pada periode berikutnya.

"Keberhasilan yang telah dicapai ini hendaknya menjadi penyemangat bagi seluruh tim untuk terus menggali potensi pajak daerah, khususnya dari sektor tunggakan pajak. Dengan kerja sama, komitmen, dan konsistensi yang baik, kita optimistis dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan secara lebih optimal," ujar Ali Fitri Harahap.

Melalui kegiatan evaluasi ini, Bapenda Kota Medan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi bersama Kejaksaan Negeri Medan, Kejaksaan Negeri Belawan, Polrestabes Medan, Kodim 0201/Medan, Lanud Soewondo Medan, Inspektorat Kota Medan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan, Dinas Pariwisata Kota Medan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, serta seluruh perangkat internal Bapenda Kota Medan dalam pelaksanaan penagihan tunggakan pajak daerah.

Sinergitas lintas instansi tersebut diharapkan semakin memperkuat upaya optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mewujudkan pengelolaan pajak daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel demi mendukung percepatan pembangunan Kota Medan searah dengan Motto"Medan Untuk Semua. ( ATN)

Dalam kunjungan tersebut, Kepala Bapenda didampingi oleh Kepala Bidang (Kabid) Hotel, Restoran, dan Hiburan, Irvan Parlindungan, serta Kabid Pengendalian Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah, Popy Maya Syafira. Kedatangan rombongan disambut langsung dengan hangat oleh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota, Jefri Iswanto.

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja sebelumnya yang dilakukan oleh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota, Jefri Iswanto, ke Kantor Bapenda Kota Medan.

Pada kesempatan tersebut, M. Agha Novrian menyampaikan komitmen penuh Bapenda Kota Medan dalam mendukung BPJS Ketenagakerjaan untuk mencapai target Universal Coverage Jamsostek (UCJ).

"Demi kesejahteraan masyarakat, tentu Bapenda Kota Medan akan ikut berperan dalam mensukseskan program BPJS Ketenagakerjaan di Kota Medan," ujar Agha Novrian.

Sebagai instansi yang membawahi sektor pajak daerah, Bapenda Kota Medan yang memiliki data wajib pajak dari sektor hotel, restoran, dan hiburan, siap ambil bagian. Pihaknya akan turut serta mensosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan guna memastikan perlindungan hak-hak dasar bagi para pekerja di sektor tersebut.

Suasana pertemuan berlangsung penuh keakraban dan kekeluargaan. Kedua belah pihak memanfaatkan momen ini untuk saling bertukar informasi mengenai program kerja masing-masing instansi.

Melalui sinergi ini, diharapkan tercipta penyelarasan program kerja ke depan, sehingga pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat khususnya para pekerja di Kota Medan dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.( ATN)