Salah satu yang menjadi sorotan yakni Setya Budi Dias Oktavianto (DIS), staf administrasi KPK yang diduga melakukan pemerasan terhadap Bupati Pemalang.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, Setya Budi bukan merupakan pegawai tetap hasil rekrutmen KPK, melainkan anggota Polri yang diperbantukan atau Pegawai Negeri yang Dipekerjakan (PNYD) di lembaga antirasuah tersebut.

Menurut Budi,--seperti diwartakan dari sebuah postingan anonim facebook @Melihat Indonesia yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 30 Juli 2026-- perkara ini dibagi menjadi dua klaster, yakni dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap bawahannya dan pihak swasta, serta dugaan pemerasan yang dilakukan oknum staf KPK terhadap Bupati Pemalang.

Selain Anom dan Setya Budi Dias Oktavianto, KPK juga menetapkan Mohamad Haris serta Lilik Budi Suprianto sebagai tersangka. Dalam OTT tersebut, penyidik mengamankan uang tunai lebih dari Rp2 miliar yang diduga berkaitan dengan perkara.

KPK menegaskan proses hukum akan dilakukan secara objektif, termasuk terhadap personel internal yang terlibat, sembari mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap pihak yang mengatasnamakan KPK untuk melakukan pemerasan.***

Dari keterangan pemilik rumah Erpin Ruanda (54) selaku korban dan para saksi Gunawan Syahputra (35) serta Nuzli Ahyar (45) menyampaikan bahwa pada hari Kamis (30/7) sekira pukul 00.25 WIB, saat Gunawan Syahputra pulang bekerja melihat adanya api di atas rumah bagian belakang korban yang bertepatan di depan rumahnya.

Setelah melihat adanya api di atas rumah korban, Gunawan kemudian berteriak sehingga warga sekitar berdatangan ke lokasi kejadian dan berusaha untuk memadamkan api, namun api tidak bisa dipadamkan dikarenakan api sudah membesar.

Sementara saksi lainnya, Nuzli Ahyar yang mengetahui kejadian datang ke lokasi dan masuk ke dalam rumah melihat bahwa api sudah membesar di bagian belakang rumah.

Nuzli Ahyar dan korban kemudian berusaha menyelamatkan barang - barang berharga yang ada di dalam rumah.

"Selanjutnya saksi menghubungi pemadam kebakaran Pemko Tebing Tinggi dan api dapat dipadamkan sekira pukul 02.30 WIB dengan menggunakan 4 unit mobil Damkar Pemko Tebing Tinggi, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut," ungkap Kapolsek Padang Hulu AKP Rudi Asman S.H yang datang ke lokasi kebakaran.

"Hingga kini kerugian belum dapat ditaksir, dugaan sementara penyebab kebakaran akibat arus pendek / korsleting arus listrik," katanyaseperti diwartakan dari sebuah postingan anonim facebook @Updates Terkini yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 30 Juli 2026.

Hadir di lokasi, Piket Pawas Polres Tebing Tinggi Iptu Gatot Priadi, Kanit Reskrim Polsek Padang Hulu Ipda M.T.P. Marpaung S.H, Piket SPKT dan Piket Fungsi Polres Tebing Tinggi, Piket SPKT Polsek Padang Hulu dan Tim Inafis Polres Tebing Tinggi.***

Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh layanan pemasyarakatan berjalan secara optimal, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, pembinaan, dan sarana pendukung di lingkungan rutan.

Kegiatan diawali dengan peninjauan layanan kunjungan untuk memastikan seluruh prosedur pelayanan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam kesempatan itu, Staf Khusus--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Kanwil ditjenpas sumatera utara yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 30 Juli 2026-- juga mengecek fasilitas ruang layanan serta memberikan perhatian terhadap kondisi ruangan yang masih memiliki keterbatasan kapasitas, sebagai bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, rombongan meninjau Klinik Pratama Rutan Kelas I Labuhan Deli.

Bersama Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sumatera Utara, Staf Khusus memeriksa kelengkapan fasilitas kesehatan, sarana penunjang pelayanan medis, serta memastikan layanan kesehatan bagi warga binaan telah berjalan dengan baik sesuai standar yang ditetapkan.

Monitoring kemudian dilanjutkan ke blok hunian dengan melakukan pengecekan terhadap fasilitas Sistem Database Pemasyarakatan (SDP).

Di sana, Staf Khusus meminta warga binaan untuk mempraktikkan secara langsung penggunaan layanan sebagai bentuk evaluasi terhadap efektivitas implementasi sistem digital dalam mendukung keterbukaan informasi dan pelayanan pemasyarakatan.***

Ketiga akademisi tersebut adalah Maslathif Dwi Purnomo, Ph.D., Prof. Dr. Tien Rafida, M.Hum., dan Dr. Muhammad Dalimunte, M.Hum. Kepercayaan ini merupakan wujud nyata apresiasi internasional atas dedikasi dan kontribusi berkelanjutan ketiganya dalam bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

Indonesian Education Share-to-Care Volunteers (www.share2care-education.org) sendiri merupakan sebuah komunitas sukarela yang bergerak secara aktif di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Komunitas ini dibentuk untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia.

Rektor UINSU Medan Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag., menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas pencapaian para dosen FITK tersebut. Menurutnya, hal ini sangat sejalan dengan visi UINSU dalam mewujudkan visi Smart Islamic University yang berdaya saing global.

"Kami jajaran pimpinan sangat mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas terpilihnya ketiga dosen FITK UINSU sebagai anggota Pattola Pallalo Foundation. Ini adalah bukti bahwa kualitas SDM dan kapasitas akademik tenaga pendidik kita diakui dan mampu berkiprah di jaringan yang lebih luas. Harapannya, pencapaian ini tidak hanya membawa nama baik institusi, tetapi juga menjadi ladang amal melalui dedikasi keilmuan yang berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan," ujar Rektor UINSU.

Lebih lanjut, Rektor menambahkan bahwa keterlibatan dalam program Indonesian Education Share-to-Care Volunteers ini membuka peluang emas untuk terhubung secara langsung dengan jaringan profesional, peneliti, dan pendidik dari berbagai negara. Visi bersama dalam memajukan kualitas pendidikan di Indonesia dan dunia kini dapat disinergikan melalui wadah tersebut.

Melalui kolaborasi strategis ini, diharapkan ke depannya akan lahir berbagai terobosan inovasi baru, kerja sama akademik lintas institusi, peningkatan publikasi ilmiah berkualitas, serta program-program pengabdian masyarakat. Sinergi ini diyakini mampu memberikan dampak nyata bagi pengembangan sistem pendidikan yang jauh lebih inklusif, berkualitas tinggi, dan siap bersaing di kancah global. (maldi)

Sosok yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai wajah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu kini berada di sisi berbeda dalam proses penegakan hukum, yakni memberikan pembelaan kepada tersangka perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Febri mulai mendampingi pemeriksaan perdana Febrie Adriansyah sebagai tersangka pada Jumat (24/7/2026).

Dia mengungkapkan telah menerima surat kuasa sehari sebelumnya setelah Hotman Paris Hutapea memutuskan mundur dari tim kuasa hukum dengan alasan kesehatan.

Menurut Febri,-- seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Inberita.com yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 30 Juli 2026-- dirinya bersama tim diminta memberikan pendampingan hukum secara profesional selama seluruh proses penyidikan berlangsung.

Ia juga menyampaikan kliennya berharap penanganan perkara dilakukan secara adil dengan mengedepankan fakta-fakta hukum yang objektif.

Penunjukan itu sekaligus menambah daftar perkara besar yang pernah ditangani Febri Diansyah setelah memutuskan berkarier sebagai advokat.

Sekadar diketahui, perjalanan profesinya pun menjadi perhatian karena menunjukkan perubahan dari pengawas praktik korupsi menjadi pembela dalam proses peradilan.

Lahir di Padang, Sumatera Barat, pada 8 Februari 1983, Febri Diansyah menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2007.

Setelah lulus, dia bergabung dengan Indonesia Corruption Watch (ICW), organisasi masyarakat sipil yang selama ini dikenal aktif mengawasi praktik korupsi di Indonesia.

Selama hampir 9 tahun di ICW, Febri banyak terlibat dalam pemantauan proses peradilan serta mengawal berbagai perkara korupsi yang menjadi perhatian publik.

Pengalaman ini kemudian membawanya bergabung dengan KPK sebagai pegawai fungsional di Direktorat Gratifikasi.

Kariernya di lembaga antirasuah berkembang pesat. Pada Desember 2016, dia dipercaya menjadi Juru Bicara KPK.

Dalam posisi tersebut, Febri menjadi salah satu pejabat yang paling sering tampil di hadapan publik untuk menyampaikan perkembangan berbagai perkara besar, termasuk kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan proyek Hambalang.

Namun, pada September 2020, Febri memutuskan mengundurkan diri dari KPK di tengah dinamika yang muncul setelah perubahan Undang-Undang KPK. Keputusan itu menandai babak baru dalam perjalanan kariernya.

Usai meninggalkan KPK, Febri mendirikan Visi Law Office bersama mantan aktivis ICW, Donal Fariz. Sejak saat itu, ia menjalani profesi sebagai advokat dan mulai menangani sejumlah perkara yang mendapat perhatian luas dari masyarakat.

Beberapa kasus yang pernah melibatkan dirinya antara lain menjadi bagian dari tim kuasa hukum Putri Candrawathi dalam perkara pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Ia juga sempat mendampingi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam perkara dugaan korupsi sebelum kemudian mengundurkan diri dari tim pembela.

Selanjutnya, Febri bergabung dalam tim hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pada perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Kini, namanya kembali menjadi sorotan setelah dipercaya mendampingi Febrie Adriansyah dalam perkara dugaan korupsi dan TPPU yang sedang ditangani Kejaksaan Agung.

Perjalanan karier Febri Diansyah mencerminkan perubahan peran yang lazim dalam sistem hukum.

Pengalaman sebagai aktivis antikorupsi, pejabat di KPK, hingga advokat memberinya pemahaman dari berbagai sisi proses penegakan hukum.

Di sisi lain, keterlibatannya dalam sejumlah perkara besar juga terus memunculkan perhatian publik mengenai dinamika profesi advokat, yang memiliki tugas memberikan pendampingan hukum kepada setiap klien sesuai hak yang dijamin sistem peradilan.***

Kunjungan tersebut turut didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara beserta para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di wilayah Sumatera Utara, termasuk jajaran Lapas dan Rutan sekitar.

Kehadiran rombongan disambut langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Binjai, Mochammad Mukaffi, bersama pejabat struktural dan seluruh jajaran.

Kegiatan diawali dengan peninjauan berbagai fasilitas di Lapas Binjai, meliputi area pelayanan publik, blok hunian, dapur sehat, hingga program pembinaan kemandirian warga binaan.

Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya melihat secara langsung implementasi tugas dan fungsi pemasyarakatan serta inovasi yang telah dijalankan oleh Lapas Binjai.

Kepala Lapas Kelas IIA Binjai, Mochammad Mukaffi, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan.

"Kehadiran Bapak Staf Khusus Menteri menjadi energi positif bagi kami untuk terus memperkuat kualitas SDM, membangun budaya kerja yang profesional, serta menghadirkan pelayanan pemasyarakatan yang semakin berkualitas. Arahan yang diberikan akan menjadi pedoman bagi kami dalam mewujudkan transformasi organisasi yang berdampak nyata," ujar Mukaffi.

Kunjungan kerja ini juga menjadi momentum mempererat sinergi antara Kantor Wilayah, Unit Pelaksana Teknis, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang modern, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Melalui penguatan sumber daya manusia dan transformasi organisasi yang berkelanjutan, Lapas Binjai berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan humanis, sejalan dengan semangat PRIMA IMIPAS dalam memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat.(QQ)

Melalui akun Facebook Jejetobing Sumuntul, Jekson menyampaikan pandangan sekaligus harapan kepada para pemangku kepentingan agar sektor pertanian dan pelestarian lingkungan ditempatkan sebagai prioritas utama dalam arah pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara.

Dalam suratnya, Jekson mengawali dengan menegaskan karakteristik wilayah Tapanuli tidak dapat dilepaskan dari sektor pertanian dan perkebunan.

Menurutnya, lebih dari 80 persen wilayah Tapanulimerupakan kawasan pertanian dan perkebunan yang selama ini menjadi penopang utama kehidupan ekonomi masyarakat.

Ia menilai pembangunan daerah harus berpijak pada potensi yang dimiliki.

Meski sektor pariwisata dan sektor ekonomi lainnya terus berkembang dan diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sektor pertanian tetap menjadi fondasi utama yang menyerap tenaga kerja, menjaga ketahanan pangan, serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat hingga ke pelosok desa.

Atas dasar itu, Jekson mendorong agar seluruh kebijakan pembangunan benar-benar berpihak kepada petani dan pelaku usaha perkebunan.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari besarnya investasi atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan para petani sebagai kelompok masyarakat yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Tapanuli Utara.

Dalam surat terbukanya, Jekson menyampaikan tiga poin utama yang dinilai sangat penting menjadi perhatian pemerintah daerah.

Pertama, kata dia, pemerintah diminta memastikan seluruh kebijakan pembangunan memberikan keberpihakan nyata terhadap sektor pertanian dan perkebunan.

Kedua, pemerintah diharapkan menghadirkan regulasi yang mampu memperkuat akses petani terhadap permodalan, ketersediaan pupuk, pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, pemanfaatan teknologi pertanian, hingga perluasan akses pemasaran hasil produksi.

Ketiga, dia menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, praktik korupsi akan menghambat pembangunan dan secara langsung merugikan para petani.

"Jangan biarkan praktik korupsi merusak sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi kita ini," tulis Jekson dalam suratnya.

Surat itu juga menyoroti telah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2027 pada Rapat Paripurna DPRD, Rabu (29/7/2026). Momentum tersebut dinilai menjadi kesempatan strategis untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan anggaran yang memadai bagi sektor pertanian.

Meski begitu, Jekson mengingatkan peningkatan produktivitas pertanian tidak akan mampu bertahan dalam jangka panjang apabila pembangunan mengabaikan aspek pelestarian lingkungan.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan pengalaman bencana alam pada November 2025 sebagai pelajaran penting.

Bencana yang mengakibatkan kerusakan lahan persawahan di dua kecamatan tersebut berdampak pada menurunnya produktivitas pertanian dan hingga kini masih menyisakan tantangan bagi para petani.

Menurutnya, kejadian itu membuktikan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Pertanian yang kuat hanya dapat terwujud apabila didukung oleh kondisi lingkungan yang sehat, sumber daya air yang terjaga, serta ekosistem yang lestari.

Sebagai bagian dari kontribusi pemikiran bagi pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara, Jekson turut menyampaikan empat rekomendasi strategis yang diharapkan menjadi perhatian dalam penyusunan program pembangunan Tahun Anggaran 2027, yaitu memperkuat mitigasi bencana, menjaga kawasan resapan air, merehabilitasi lahan-lahan kritis, serta melindungi sumber daya alam sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat untuk jangka panjang.

Dia menegaskan pembangunan pertanian ke depan tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan hasil panen semata, melainkan juga harus memastikan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.

"Menjaga alam hari ini berarti menjaga masa depan petani, menjaga ketahanan pangan, dan menjaga ekonomi Tapanuli Utara demi masa depan anak cucu kita," tutup Jekson.

Surat terbuka itu kini menjadi perbincangan hangat di media sosial dan menuai berbagai tanggapan dari masyarakat.

Banyak pihak menilai gagasan yang disampaikan merupakan aspirasi konstruktif yang patut menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, khususnya menjelang pembahasan program dan anggaran Tahun 2027.

Dengan menjadikan pertanian sebagai prioritas yang didukung tata kelola pemerintahan yang baik serta komitmen menjaga kelestarian lingkungan, diharapkan pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.(HENDRA CHRISTIAN SIREGAR)

Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, menyampaikan kegiatan ini akan diikuti oleh beragam unsur masyarakat. "Rencananya kegiatan ini akan diikuti oleh para pelajar, santri, mahasiswa, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan ormas, serta ASN dari lintas Kementerian/Lembaga," papar Kamaruddin Amin.

Zikir dan Doa Kebangsaan juga akan diisi dengan doa lintas agama dan paduan suara. "Jadi semua agama terlibat dalam acara ini. Ada pembacaan shalawat juga yang akan dipandu oleh Habib Syekh," terang Kamaruddin Amin.

Terkait hal tersebut Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Ahmad Qosbi mengimbau aparatur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk berpartisipasi mengikuti kegiatan Zikir dan Doa Kebangsaan Tahun 2026 dengan penuh kekhusyukan dan keikhlasan.

" Khusus untuk Masyarakat Sumatera Utara bisa mengikuti kegiatan zikir dan doa kebangsaan melalui Televisi dan Media Sosial seperti Youtube di rumah bersama keluarga", tambah Kakanwil.

Qosbi menyampaikan bahwa Zikir dan Doa Kebangsaan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas nikmat kemerdekaan yang telah dianugerahkan kepada bangsa Indonesia. Keikutsertaan masyarakat Sumatera Utara merupakan wujud kebersamaan kita dalam mempererat ukhuwah, memperkokoh persatuan bangsa, serta meneguhkan komitmen untuk terus berkontribusi demi Indonesia yang lebih maju, harmonis, dan sejahtera.

Kakanwil juga mengimbau agar satuan kerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara mengadakan zikir dan doa kebangsaan. " Dalam memperingati Hari Kemerdekaan RI satuan kerja Madrasah bisa melaksanakan zikir dan doa kebangsaan pada satuan kerja masing masing sebelum tanggal 17 Agustus nanti, para penyuluh juga bisa sambil melakukan zikir dan doa bersama masyarakat binaannya pada satuan kerja masing masing pula", imbau Kakanwil.

Kementerian Agama berharap kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, menjadi ajang silaturahmi anak bangsa sekaligus memperkuat langkah bersama menuju Indonesia yang berdaulat, adil dan Makmur. Kakanwil menyampaikan dengan zikir kita mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan doa kita menguatkan harapan, dan dengan persatuan kita membangun Indonesia.(rel)

Koordinasi yang berlangsung di Direktorat Penegakan Hukum DJKI Jakarta itu menjadi bagian dari upaya mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2026 sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan pengaduan KI di wilayah Sumatera Utara.

Kegiatan ini dipimpin Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Kortini JM Sihotang, didampingi Analis Hukum Ahli Madya dan jajaran Bidang Kekayaan Intelektual.

Tim Kanwil diterima Pelaksana Harian Direktorat Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual, Ahmad Rifadi, bersama Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Sengketa Alternatif, Beby Mariaty, serta Ketua Tim Kerja Pengaduan dan Evaluasi, Amran Purba.

Dalam pertemuan itu, --seperti diwartakan dari sebuah postingan anonim facebook @Kanwil Kemenkum Sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 30 Juli 2026-- kedua pihak membahas penguatan mekanisme penanganan pengaduan dugaan pelanggaran Kekayaan Intelektual.

Pembahasan mencakup tahapan penerimaan pengaduan, verifikasi kelengkapan dokumen, analisis substansi, hingga evaluasi kelayakan penanganan.

Kantor Wilayah didorong untuk semakin aktif memberikan pendampingan kepada masyarakat agar setiap pengaduan yang disampaikan dapat memenuhi persyaratan administratif dan substansi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ahmad Rifadi menegaskan bahwa Kantor Wilayah memiliki posisi strategis sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di daerah, khususnya dalam mendukung fungsi pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi penegakan hukum KI. Untuk itu, komunikasi dan koordinasi yang intensif diperlukan agar setiap pengaduan maupun permasalahan KI di daerah dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara tepat.

Sejalan dengan hal tersebut, Amran Purba menyampaikan pentingnya pengelolaan pengaduan secara tertib dan sistematis.

Evaluasi terhadap pola pengaduan di daerah juga perlu dilakukan secara berkala sebagai bahan untuk menentukan langkah tindak lanjut, termasuk upaya pencegahan dan peningkatan kualitas pelayanan penegakan hukum KI kepada masyarakat.

Sementara itu, Beby Mariaty menekankan bahwa penguatan penegakan hukum KI tidak hanya dilakukan melalui langkah represif, tetapi juga melalui upaya pencegahan dan edukasi.

Menurutnya, pemahaman masyarakat, pelaku usaha, UMKM, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah mengenai pentingnya perlindungan serta penghormatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran.

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif juga perlu terus dioptimalkan sebagai salah satu pilihan penyelesaian yang efektif dan efisien.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Selain penanganan pengaduan, koordinasi juga membahas penguatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kekayaan Intelektual melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan. Penguatan kompetensi PPNS diharapkan dapat mendukung kualitas penegakan hukum KI di daerah sekaligus memperkuat sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan instansi penegak hukum lainnya.

Melalui koordinasi ini, Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara dan Direktorat Penegakan Hukum DJKI menyepakati pentingnya penguatan koordinasi dalam penanganan pengaduan KI sebagai tindak lanjut utama.

Sinergi akan terus dilakukan melalui pertukaran informasi, pendampingan penanganan pengaduan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan setiap pengaduan dapat ditangani secara tepat, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penguatan koordinasi ini diharapkan semakin meningkatkan kualitas pelayanan Kekayaan Intelektual di Sumatera Utara sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih optimal bagi masyarakat dan para pelaku usaha di daerah.***

Kejadian tersebut mengakibatkan empat penumpang mobil minibus Suzuki Carry mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis.

Peristiwa itu melibatkan satu unit truk Mitsubishi Fuso bernomor polisi B 9860 TXT yang dikemudikan Prayetno (55), satu unit minibus Suzuki Carry bernomor polisi BK 1392 NQ yang dikemudikan Joni Panjaitan (45), serta sebuah truk tronton yang hingga kini belum diketahui identitas maupun nomor polisinya karena melarikan diri usai kejadian.

Kasat Lantas Polres Asahan, AKP Muhammad Rasyid Ridho S.Tr.K., S.I.K melalui Kanit Gakkum Ipda Julfren Situmorang saat dikonfirmasi melalui WhatsApp membenarkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kecelakaan bermula ketika truk Mitsubishi Fuso yang melaju dari arah Medan menuju Rantau Prapat tiba di lokasi kejadian dan menabrak bagian belakang Suzuki Carry yang berada di depannya.

Akibat benturan keras tersebut, Suzuki Carry terdorong ke depan hingga menghantam bagian belakang sebuah truk tronton yang belum diketahui identitasnya. Setelah kejadian, sopir truk tronton diduga langsung meninggalkan lokasi.

Empat penumpang Suzuki Carry mengalami luka-luka, yakni Julham Efendi (45), Muhammad Arif (25), Riani (40), dan Ika Andriana Pane (44). Para korban sempat mendapatkan penanganan di Klinik Hj. Siti Aisyah Silalahi Air Batu sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Umum Wira Husada Kisaran untuk perawatan lebih lanjut.

Sementara itu, kedua pengemudi kendaraan, yakni Prayetno dan Joni Panjaitan, dilaporkan selamat tanpa mengalami luka.

Akibat kecelakaan tersebut, kedua kendaraan mengalami kerusakan cukup signifikan. Truk Mitsubishi Fuso mengalami kerusakan pada bagian depan, sedangkan Suzuki Carry rusak di bagian depan dan belakang. Kerugian material ditaksir mencapai Rp10 juta.

Petugas Satlantas Polres Asahan yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan barang bukti, meminta keterangan saksi, berkoordinasi dengan pihak Klinik Hj. Siti Aisyah Silalahi serta Jasa Raharja, dan membuat laporan polisi.

Hingga saat ini, kasus kecelakaan tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Polisi juga masih memburu pengemudi truk tronton yang diduga terlibat dalam tabrakan beruntun itu dan melarikan diri setelah kejadian.

Selain itu, proses penyelidikan sedikit terkendala karena di sekitar lokasi kejadian tidak ditemukan kamera pengawas (CCTV) yang dapat membantu mengungkap kronologi secara lebih rinci.

Polisi berencana melanjutkan olah TKP, memeriksa saksi-saksi, melakukan gelar perkara, serta menelusuri keberadaan kendaraan tronton yang melarikan diri.(MBC)

Kegiatan ini dipimpin Kanit 3 KBRN Detasemen Gegana Sat BrimobPolda Sumut, IPTU Syariful Rahmi, S.H., dengan melibatkan 4 personel gabungan Unit Jibom dan KBRN yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan insiden berisiko tinggi, termasuk investigasi terhadap dugaan kebocoran gas maupun potensi bahan berbahaya lainnya.

Fokus utama investigasi diarahkan pada jalur instalasi pipa gas di area rumah yang terdampak ledakan.

Tim melakukan pengecekan secara detail terhadap jalur pipa PGN, baik di bagian luar maupun di dalam bangunan, termasuk area lantai satu dan bagian bawah tangga yang diduga menjadi titik awal terjadinya insiden. Selain itu, personel juga melakukan pengukuran dampak ledakan guna memastikan kondisi lingkungan sekitar aman serta mengidentifikasi penyebab utama kejadian secara akurat.

Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas melakukan pembongkaran pada bagian lantai yang menjadi jalur pipa gas untuk memastikan kondisi instalasi.

Hasil investigasi menemukan adanya titik kebocoran pada pipa gas PGN di bagian luar rumah. Kebocoran tersebut diduga disebabkan oleh korosi pada pipa yang telah beroperasi selama kurang lebih 23 tahun, sehingga mengalami penurunan kualitas material.

Sementara itu, proses pembongkaran dan pemeriksaan terhadap jalur pipa gas yang berada di bawah tangga masih terus dilakukan guna memastikan tidak terdapat kebocoran lain yang berpotensi menimbulkan risiko lanjutan.

Langkah itu menjadi bagian dari upaya menyeluruh untuk menjamin keamanan lokasi sebelum dinyatakan benar-benar aman.***

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Bagian Tata Usaha Syafrizal Bancin, para Kepala Bidang, serta Pembimas. Kegiatan ini juga diikuti oleh Kantor Kementerian Agama Kab/Kota secara daring.

Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenag Sumut H. Ahmad Qosbi menegaskan kegiatan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan sebuah forum kalibrasi moral untuk meneguhkan komitmen dalam menjaga marwah institusi, mengendalikan gratifikasi, serta mewujudkan Kemenag Sumut yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Menyinggung pengalamannya saat berkesempatan mengikuti kegiatan KPK dan ditunjuk sebagai Duta Prestasi KPK, Ahmad Qosbi menyampaikan pandangan mendalamnya.

"Predikat Duta Prestasi KPK ini bukanlah sebuah gelar untuk dibanggakan, melainkan sebuah teguran keras dan beban moral yang sangat berat. Amanah ini memaksa kami untuk bangun dari tidur dan menyadarkan kita semua bahwa integritas tidak boleh hanya sekadar menjadi slogan di atas kertas, tetapi harus diwujudkan nyata ke dalam sebuah sistem dan diterapkan dalam segala langkah kerja," tegas Kakanwil.

Ia menjelaskan bahwa Kanwil Kemenag Sumut perlahan namun pasti terus membangun infrastruktur pencegahan korupsi secara terukur. Langkah konkret yang telah diambil antara lain melakukan aktualisasi dengan memasang banner imbauan anti-gratifikasi di seluruh unit kerja, serta menyediakan kanal agar keluhan masyarakat dapat direspons secara real-time demi menjaga nama baik instansi.

Lebih lanjut, Kakanwil menyadari bahwa gratifikasi kerap tumbuh dari birokrasi yang berbelit-belit. Oleh karena itu, Kanwil Kemenag Sumut melahirkan inovasi teknologi berbasis aplikasi dengan anggaran Rp0 untuk memangkas jalur birokrasi sehingga tidak ada lagi ruang bagi pungutan liar (pungli).

Meskipun demikian, Kakanwil mengaku masih menerima laporan terkait indikasi pungli di lapangan. Ia pun menginstruksikan seluruh jajaran untuk bertindak tegas.

"Saya minta para Kepala Bidang, Pembimas, dan pimpinan unit untuk bersinergi lebih tegas di tempat saudara masing-masing. Pastikan tidak ada lagi kutipan-kutipan dalam bentuk apa pun. Kami sadar, sapu yang bersih membutuhkan ikatan yang kuat. Oleh karena itu, Kanwil Kemenag Sumut juga berkolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) melalui MoU untuk melindungi aset negara dan memastikan seluruh tata kelola berjalan akuntabel," lanjutnya.

Mengakhiri arahannya, Kakanwil memberikan pesan menohok kepada seluruh ASN Kemenag Sumut yang hadir.

"Buka mata, buka nurani, dan laksanakan! Jadikan momentum sosialisasi ini sebagai vaksin agar kita kebal dari segala bentuk godaan. Mari kita buktikan moto 'Ikhlas Beramal' dengan bekerja tulus tanpa pamrih," pungkasnya.(rel)

Penindakan ini berlangsung secara bertahap dan beruntun pada Selasa hingga Rabu, 21–22 Juli 2026.

Bermula dari informasi nasyarakat yang diterima personil Tim SatRes Narkoba pada Selasa (21/07/2026) sekira pukul 10.00 WIB, mengenai sering terjadinya transaksi narkotika di wilayah Bahapal, Desa Dolok Maraja, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun.

Tim segera bergerak melakukan penyelidikan hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Wisnu Pandapotan Nainggolan, lk, umur 33 tahun, pekerjaan karyawan swasta, warga setempat, saat ia sedang mengendarai sepeda motor hendak mengantarkan barang terlarang tersebut.

Saat digeledah, --seperti diwartakan dari sebuah postingan anonim facebook @Humas Polres Simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 30 Juli 2026-- ditemukan 4 paket sabu di badan pelaku.

Berdasarkan pengakuan tersangka, Tim kembali menuju kediamannya dan menemukan barang bukti lainnya. Wisnu mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri dan diperoleh dari seseorang bernama Medi lewat perantara Maya Hartika.

Berdasarkan keterangan tersebut, Tim melakukan pengembangan ke lokasi Jalan Impres, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang pada Selasa malam pukul 21.00 WIB dan mengamankan Maya Hartika, pr, 45 tahun, wiraswasta, alamat Bahapal, Desa Dolok Maraja, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, dan diperoleh keterangan bahwa narkotika tersebut dititipkan oleh Medi untuk diserahkan kepada Wisnu.

Keesokan harinya, Rabu (22/07/2026) pukul 09.00 WIB, Tim menyusuri jejak hingga ke Jalan Setia, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dan berhasil menangkap Medi alias Jimmy, lk, 39 tahun, wiraswasta, alamat Desa tanjung rejo kecamatan Medan Sunggal Kota medan.

Saat penggeledahan ditemukan barang bukti tambahan. dan Tersangka mengakui barang tersebut miliknya dan didapatkan dari seseorang bernama Ajhon.

Adapun barang bukti yang disita:

Dari pelaku Wisnu Pandapotan Nainggolan:

- 12 (dua belas) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu

- 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis Sabu (berat keseluruhan sebanyak brutto 40,17 gram)

- 1 ½ (satu setengah) butir Narkotika jenis ekstasi warna hijau (berat sebanyak 0,75 gram)

- 3 (tiga) ball plastik klip kosong

- 3 (tiga) buah kaca pirex

- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik

- 4 (empat) buah sendok terbuat dari plastik

- 2 (dua) timbangan elektrik

- 1 (satu) buah pisau cutter

- 1 (satu) buah gunting

- 2 (dua) dompet warna hitam

- 1 (satu) dompet warna coklat

- 1 (satu) HP Infinix warna silver

- uang tunai sebanyak Rp400.000,-

Dari pelaku Maya Hartika:

- 1 (satu) HP Oppo warna hitam

Dari pelaku Medi alias Jimmy:

- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu (berat sebanyak brutto 0,70 gram)

- 1 (satu) buah kaca pirex

- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik

- 1 (satu) sendok terbuat dari plastik

- 2 (dua) dompet warna hitam

- uang tunai sebanyak Rp87.000,-

- 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam

- 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru

Kasat Resnarkoba Polres Simalungun, AKP Charles H Nababan, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi yang tinggi atas peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi.

"Sinergitas antara kepolisian dan masyarakat sangat berarti dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Simalungun," ujarnya.

Kini ketiga tersangka beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Markas Komando Polres Simalungun.

Langkah selanjutnya meliputi penerbitan Laporan Polisi, Mindik, pelaksanaan gelar perkara, hingga proses penyerahan kepada Penuntut Umum.

Kepada warga Simalungun diimbau apabila mengetahui dan melihat atau mencurigai adanya aktivitas narkotika diminta segera melapor melalui Call Center 110 Polri yang aktif 24 jam.***

Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Lapas Kelas I Medan dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima, humanis, serta berorientasi pada kesehatan masyarakat.

Melalui Klinik Pratama Lapas Kelas I Medan, para pengunjung mendapatkan pemeriksaan kesehatan dasar, seperti pengecekan tekanan darah, konsultasi kesehatan, serta edukasi mengenai pentingnya menjaga kondisi tubuh selama beraktivitas.

Layanan ini diberikan secara gratis sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Lapas Kelas I Medan, Fonika Affandi--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Lembaga pemasyarakatan yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 30 Juli 2026--menegaskan pelayanan kepada masyarakat tidak hanya berfokus pada proses kunjungan, tetapi juga menghadirkan layanan pendukung yang memberikan manfaat nyata bagi para pengunjung.

Hal ini sejalan dengan komitmen Lapas Kelas I Medan dalam mewujudkan pelayanan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas I Medan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan mengedepankan nilai-nilai Pemasyarakatan PASTI Bermanfaat, sehingga setiap masyarakat yang datang dapat merasakan pelayanan yang aman, nyaman, dan berkualitas.***

- Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Pematangsiantar-Simalungun jangan sekadar wajah administratif tempat mengurus berkas kelengkapan profesi. Lebih dari itu, IDI Pematangsiantar-Simalungun harus menjadi rumah bersama.

"Rumah yang nyaman untuk tempat kita pulang, berdiskusi, dan saling merangkul saat ada sejawat yang membutuhkan dukungan. Rumah yang kokoh untuk menjaga etika, marwah profesi, serta kesejahteraan dan perlindungan anggota," tegas Wesly Silalahi,Wali Kota Pematangsiantar dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi di acara Pelantikan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Pematangsiantar-Simalungun Masa Bakti 2026-2029.

Kegiatan ini digelar di Ballroom Sapadia Hotel, Jalan Diponegoro Pematangsiantar, Rabu (29/07/2026) sore.

Wesly Silalahi menyampaikan Pemko Pematangsiantar dan masyarakat menyampaikan apresiasi kepada para pengurus IDI Cabang Pematangsiantar-Simalungun yang dilantik. Ia menyatakan, amanah yang telah diterima adalah sebuah kepercayaan untuk meningkatkan kualitasnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Wesly Silalahi berharap IDI Cabang Pematangsiantar-Simalungun sebagai rumah bersama dapat menjadi rumah yang terbuka untuk berkolaborasi secara strategis dengan pemerintah daerah, baik Pemko Pematangsiantar maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Wesly Silalahi menekankan tantangan ke depan semakin kompleks, mulai pemerataan pelayanan kesehatan, edukasi publik di media sosial, hingga soliditas lintas generasi.

"Sebagai penutup, jalankan tugas dengan sebaik-baiknya, jagalah fondasi yang sudah ada sembari melangkah menciptakan perbaikan-perbaikan baru. Jalankan amanah ini dengan senyuman, kerja keras, dan kebersamaan," pesannya.

Sebelumnya, Ketua IDI Cabang Pematangsiantar-Simalungun Dr dr Reinhard John Devison Hutahaean SKed SpF SH MH MM MBA dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas seluruh dukungan dari segala pihak, sehingga terselenggaranya pelantikan tersebut. Ia mengajak seluruh dokter yang hadir untuk tidak meninggalkan organisasi profesi.

"Saya mau katakan, dalam konteksnya ini, teman-teman sekalian, kembali kita ke ibu pertiwi. Karena apapun yang terjadi, yang kita yakini organisasi profesi kitalah yang bisa menyelamatkan kita," tandasnya.

Sementara ituBupati Simalungun Dr H Anton Achmad Saragih SE MM menyampaikan apresiasi kepada pengurus yang dilantik. Anton menilai profesi dokter merupakan profesi yang luhur.

Hadir di sana,Wakapolres Pematangsiantar Kompol Budiono Saputro SH MH, Kepala Dinas Kesehatan Pematangsiantar Urat Hatoguan Simanjuntak SKM MKes, para pimpinan rumah sakit di Kota Pematangsiantar, perwakilan organisasi kesehatan Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun, BPJS Kesehatan, serta BPJS Ketenagakerjaan.***

Berikut ini profil singkat dan rincian prestasinya, seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Sumut Indah yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 30 Juli 2026.

Nama Lengkap: Putu George Matthew Simbolon.

Pencapaian Utama: Wisudawan Terbaik Program Studi Magister Ilmu Hukum UI dengan predikat Summa Cum Laude dan IPK 4.00.

Catatan Sejarah: Tahun 2024 menjadi mahasiswa Magister Ilmu Hukum pertama yang lulus dengan IPK sempurna sepanjang sejarah Fakultas Hukum UI yang telah berdiri lebih dari 100 tahun.

Latar Belakang Pendidikan: Alumni SMA Taruna Nusantara (Angkatan 26).

Bidang Keahlian: Menekuni hukum internasional dan perdagangan internasional, serta aktif dalam berbagai riset nasional maupun internasional.

Penghargaan Lain: Selain prestasi akademik, dia juga menerima penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi bidang non-akademik dan penghargaan Sakut dari Fakultas Hukum UI pada tahun 2024 silam.

Kisah Putu George menjadi inspirasi besar bagi komunitas Batak, yang dikenal menjunjung tinggi filosofi pendidikan demi masa depan generasi mudanya.***

Farah sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pencairan kredit atas nama debitur CV Hasian Abadi Group di PT Bank Sumut pada 2012. Penetapan tersangka dilakukan melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-01/L.2/Fd.2/01/2026 tanggal 5 Januari 2026, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-01/L.2/Fd.2/01/2026 tanggal 7 Januari 2026.

Mengenai penangkapan terhadap Farah, dibenarkan Kasi Penkum Kejatisu Rizaldi kepada wartawan melalui pesan whatsapp, Rabu, 30 Juli 2026.

Tulis Rizaldi dalam pesan whatsapp-nya, selama proses penyidikan berlangsung, Farah tidak memenuhi panggilan penyidik dan diduga menghindari proses hukum. Kejaksaan kemudian menetapkannya sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Setelah dilakukan pelacakan, keberadaan Farah berhasil diketahui hingga akhirnya diamankan di Jakarta.

Berdasarkan hasil penyidikan, Farah selaku debitur CV Hasian Abadi Group diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi pada proses pencairan kredit Bank Sumut.

Penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 20 huruf c KUHP, serta Pasal 603 subsidair Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perkara ini bukan kali pertama menyeret pihak yang terlibat. Sebelumnya, penyidik telah menetapkan seorang analis kredit PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Krakatau Medan berinisial LPL sebagai tersangka. Saat ini, LPL masih menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan.

Dalam berkas perkara tersebut, ahli perhitungan kerugian negara menyatakan nilai kerugian keuangan negara mencapai lebih dari Rp2,2 miliar. Kejaksaan menyebut seluruh kerugian negara itu telah berhasil dipulihkan dan disetorkan kembali ke kas negara.

Setelah dibawa ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Farah menjalani proses pendataan dan identifikasi di Seksi V Bidang Intelijen sebelum diserahkan kepada penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus untuk pemeriksaan lanjutan. Penyidik kemudian menahan tersangka di Rumah Tahanan Kelas I Tanjung Gusta, Medan.

Penangkapan Farah menandai berakhirnya pelarian seorang tersangka yang selama proses penyidikan diduga menghindari penegakan hukum. Kejaksaan menyatakan langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen menuntaskan penanganan perkara korupsi hingga seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(rel/lam)

Penghargaan itu diserahkan langsung Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., dalam kegiatan yang berlangsung di Markas Polda Sumatera Utara, Selasa (28/7/2026).

Penghargaan ini diberikan kepada Polres Pematangsiantar atas keberhasilannya sebagai Unit Pelayanan Publik Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Instansional Tahun 2025 dengan predikat Pelayanan Prima (Kategori A).

Piagam penghargaan diterbitkan berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor Kep/666/V/2026 sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan konsistensi Polres Pematangsiantar dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Kasi Humas Polres Pematangsiantar, Iptu Agustina--seperti diwartakan dari sebuah postingan anonim facebook @Polres Pematangsiantar Bersama Masyarakat yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 30 Juli 2026-- mengatakan penghargaan itu menjadi bukti nyata atas kerja keras seluruh personel Polres Pematangsiantar dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Penghargaan yang diterima ini menjadi bukti nyata capaian kinerja Polres Pematangsiantar dalam bidang pelayanan publik sepanjang tahun 2025. Ini sekaligus merupakan wujud komitmen Polres Pematangsiantar Polda Sumatera Utara dalam menghadirkan pelayanan yang berintegritas, profesional, humanis, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat," ujar Iptu Agustina.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi seluruh personel yang terus berupaya melakukan berbagai inovasi pelayanan, penyederhanaan prosedur, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, serta penguatan budaya kerja yang mengedepankan integritas dan profesionalisme.

"Pencapaian ini merupakan hasil kerja sama seluruh personel Polres Pematangsiantar. Kami berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga kehadiran Polri benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tambahnya.

Penyerahan penghargaan itu juga dirangkaikan dengan kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama antara Penyidik Polri dan Penuntut Umum dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang objektif, profesional, transparan, berkeadilan, dan bebas dari praktik transaksional.

Kegiatan itu dihadiri Kapolda Sumatera Utara beserta Pejabat Utama Polda Sumut, jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, para Kepala Kejaksaan Negeri, serta seluruh Kapolres jajaran Polda Sumatera Utara.

Dalam arahannya, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh satuan kerja yang berhasil meraih penghargaan pelayanan publik. Ia berharap penghargaan tersebut tidak hanya menjadi simbol keberhasilan, tetapi juga menjadi pemacu semangat untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi pelayanan kepada masyarakat.

"Penghargaan ini hendaknya menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Polda Sumatera Utara untuk terus meningkatkan integritas, memperkuat reformasi birokrasi, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional, humanis, transparan, dan semakin dipercaya masyarakat," tegas Kapolda Sumut.

Dengan diraihnya predikat Pelayanan Prima Kategori A, Polres Pematangsiantar kembali menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan responsif. Prestasi tersebut juga menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi yang dijalankan Polres Pematangsiantar telah memberikan hasil nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ke depan, Polres Pematangsiantar akan terus berupaya mempertahankan bahkan meningkatkan capaian tersebut melalui berbagai inovasi pelayanan publik, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan prima, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri terus meningkat.***

Kegiatan yang dipimpin Danton 3 Kompi 4 B Pelopor, Ipda D. Sipayung, S.H., tersebut difokuskan pada patroli di sejumlah titik Pos Pengamanan di areal PT Bridgestone sekaligus menyambangi masyarakat untuk mempererat komunikasi serta memberikan imbauan kamtibmas.

Kehadiran personel gabungan menjadi bentuk nyata komitmen Polri dalam menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif.

Patroli ini juga merupakan langkah preventif dalam mengantisipasi potensi bentrok susulan antara Kelompok Tani PT Bridgestone dengan masyarakat.

Melalui pengamanan yang dilakukan secara profesional, humanis, dan penuh kesiapsiagaan, personel Brimob bersama Polres Tebing Tinggi terus berupaya menjaga kondusivitas wilayah serta memberikan rasa tenang bagi seluruh masyarakat.

Selain menjalankan tugas pengamanan,-- katanyaseperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Satbrimob Polda Sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 30 Juli 2026,-- personel Brimob juga menunjukkan kepedulian sosial dengan membantu anak-anak sekolah menaiki kendaraan truk Brimob agar dapat melanjutkan perjalanan dengan aman.

Aksi sederhana namun penuh makna tersebut menjadi wujud nyata kehadiran Polri yang tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga memberikan pelayanan dan kepedulian kepada masyarakat.

Hingga kegiatan berakhir, situasi di kawasan PT Bridgestone terpantau aman, tertib, dan kondusif. Masyarakat menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada personel Brimob Polda Sumut dan Polres Tebing Tinggi atas dedikasi, kesiapsiagaan, serta kehadiran mereka yang mampu menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.***

Ahmad Fauzi Nasution SH sangat menyayangkan pernyataan politisi Partai NasDem, Ricky Anthony, yang menyebut langkah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninggalkan ruang rapat paripurna DPRD Sumut sebagai bentuk arogansi. Menurutnya pernyataan itu adalah bentuk ketidakpahaman aturan hukum dan tata tertib persidangan di DPRD Sumut.

Bicara perspektif tata hukum pemerintahan daerah dan hukum administrasi negara, sikap Gubernur Sumut Bobby Nasution tersebut bukan merupakan bentuk arogansi kepemimpinan, melainkan tindakan tegas yang berlandaskan pada aturan hukum, tata tertib persidangan, serta prinsip kepastian hukum (certainty of law). Ia menilai langkah tersebut adalah kepatuhan terhadap tata tertib DPRD Sumut.

Ia menyampaikan Rapat Paripurna DPRD bukanlah wadah diskusi bebas tanpa arah, melainkan forum lembaga negara yang terikat secara ketat oleh peraturan DPRD tentang tata tertib (Tatib) rapat. Dalam mekanismenya, jadwal, agenda, batas waktu, hingga forum pengambilan keputusan telah diatur secara rinci.

Apabila proses sidang dinilai telah menyimpang dari agenda resmi yang disepakati, mengalami kebuntuan akibat tindakan di luar prosedur, atau kuorum/syarat formil persidangan tidak lagi terpenuhi, maka secara tata hukum, keberadaan Kepala Daerah dalam forum tersebut tidak lagi memiliki landasan legalitas yang sah.

Sehingga langkah gubernur meninggalkan ruangan adalah bentuk penghormatan terhadap tata tertib, agar tidak menjebak lembaga eksekutif dalam proses persidangan yang berpotensi cacat hukum (procedural defect).

Ahmad Fauzi Nasution SH juga menyampaikan tentang aspek legalitas dan hubungan kemitraan sejajar. Hal ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kedudukan gubernur dan DPRD adalah bermitra dan sejajar.

Kemitraan yang sehat harus dilandasi oleh saling menghormati aturan main (rule of the game). Ketika Gubernur memilih untuk tidak melanjutkan kehadiran dalam rapat yang berjalan di luar koridor Tatib, hal itu adalah sikap konstitusional untuk menjaga martabat lembaga eksekutif sekaligus mengingatkan legistatif agar kembali pada tata tertib yang berlaku.

Ahmad Fauzi Nasution SH sangat menyayangkan narasi "arogansi" dari Politisi NasDem tersebut.

"Saya sangat menyesalkan pernyataan saudara Ricky Anthony yang mengartikan langkah prosedural Gubernur sebagai sebuah "arogansi". Framing semacam ini sangat tidak produktif dan berpotensi menyesatkan publik. Sebagai anggota dewan, seharusnya saudara Ricky Anthony mengedepankan analisis tata tertib persidangan ketimbang melontarkan opini politik yang tendensius," katanya.

Menilai tindakan yang taat pada norma prosedur persidangan sebagai bentuk arogansi menunjukkan kurangnya pemahaman mendalam terhadap fungsi dan mekanisme formal ketatanegaraan.

Dia menilai langkah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sudah tepat, proporsional, dan memiliki basis legitimasi hukum yang kuat. Saya mengimbau seluruh pihak, khususnya para legislator di DPRD Sumut, untuk mengembalikan setiap dinamika politik ke koridor hukum dan tata tertib DPRD, bukan dengan membangun opini publik yang mereduksi prinsip-prinsip hukum persidangan menjadi wacana emosional.(REL)