Perlombaan pidato rakyat AHY Muda ini mengusung Thema Suaramu , Gagasanmu Untuk Indonesia diikuti oleh 10 peserta dari berbagai sekolah di Binjai .

Adapun peserta yang ikut lomba pidato rakyat AHY Muda adalah Andika SMA 4 Binjai , Fathan Selfian SMA MAN Binjai , Abinaash Singh SMA 5 , Eka Hespita Simatupang SMK Setia Budi , Habib Aditia SMA 5 Binjai , Suryatik SMK Setia Budi , Lingga SMA 5 Binjai Bilqis Nadhira SMA 1 Binjai , Qufron S Albana SMA 5 Binjai dan Hafifah Muthia SMA 1 Binjai

Para peserta tampil di hadapan Ketua DPC Demokrat Binjai H Juli Sawitma Nasution dan sejumlah anggota fraksi Demokrat DPRD Binjai yakni Dr Darma Malam, S.p, T.H.T KL,M Firdaus , Hasian Siregar dan Arfana Fanditia Lubis .

Setelah seluruh peserta tampil, maka dewan juri perlombaan Handoko mengumumkan pemenang. Lomba Pidato Rakyat DPC Demokrat Binjai . Tampil sebagai pemenang adalah siswi SMAN 1 Binjai Bilqis Nadhira .

Menurut dewan juri Handoko kreteria pemenang meliputi ketajaman memahami pernasalan, kekuatan argumen, artikulasi, kreatifitas , orisinal dan ketepatan durasi.

Ketua DPC Demokrat Binjai H Juli Sawitma mengatakan lomba pidato rakyat AHY Muda adalah salah satu kegiatan rangkaian menyambut HUTke 25 Partai Demokrat yang jatuh pada tanggal 9 September 2026.

" Nantinya kita akan adakan pesta rakyat dan kolaborasi gotong royong dengan Pemko Binjai ," ujar H Juli Sawitma ( Oji)

Nezar menyampaikan rasa prihatin mendalam atas peristiwa yang berdampak langsung pada kesehatan ratusan siswa tersebut.

"Kami turut prihatin atas peristiwa yang terjadi di Tanah Karo. 270-an siswa-siswi mengalami keracunan makan bergizi gratis yang disiapkan oleh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di dekat sekolah mereka," ujar Nezar, Jumat (14/8/2026).

Merespons kejadian ini, HARI menyampaikan tiga tuntutan dan desakan penting kepada pihak pengelola program serta aparat terkait.

Nezar mendesak Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Sumatera Utara untuk segera mengevaluasi dapur SPPG, tidak hanya di Kabupaten Karo, melainkan di seluruh wilayah kerja Sumatera Utara.

"kepada Kepala Regional Sumatera Utara

agar segera mengevaluasi dapur SPPG yang ada di wilayah Tanah Karo.

Dan jangan hanya tanah karo tapi seluruh wilayah kerja regional Sumatera Utara.

Itu yang pertama," ucap Nezar

Ia meminta BGN Pusat mengevaluasi dan mengganti Kepala Regional BGN Sumut sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas insiden keracunan yang terjadi.

"kami meminta kepada Badan Gizi Nasional untuk mengevaluasi, mengganti kepala regional Sumatera Utara

untuk menjadi catatan bagi kita atas peristiwa-peristiwa keracunan

yang telah terjadi di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan.

Agar tugas dan tanggung jawab daripada Kepala Regional itu dalam mengamankan seluruh dapur-dapur SPPG

benar-benar menjadi tanggung jawab moral terhadap masyarakat," katanya

HARI mendesak BGN bersama aparat penegak hukum mengaudit rantai pasok bahan makanan di dapur SPPG guna memastikan kepatuhan standardisasi mutu, kesegaran bahan, dan tanggal kedaluwarsa pasokan pangan.

Lebih lanjut, Nezar meminta aparat penegak hukum lintas instansi segera turun tangan menuntaskan persoalan ini agar tidak merusak keberlanjutan program nasional tersebut.

"Kami meminta kepada aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan, kepolisian, dan KPK, untuk segera menginvestigasi persoalan yang terjadi di tengah masyarakat ini. Langkah tegas diperlukan agar menjadi pembelajaran dan tidak menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan program MBG di Indonesia ke depan," pungkasnya. (Dam)

Wesly Silalahi yang didampingi Ketua TP PKK Kota Pematangsiantar Ny Liswati Wesly Silalahi, dan Forkopimda menyaksikan Sidang Tahunan di Gedung DPRD Kota Pematangsiantar, Jalan H Adam Malik. Hadir, Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga SH, serta Wakil Ketua DPRD Ir Daud Simanjuntak MM dan Frengky Boy Saragih ST.

Hadir juga, Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, dan para pimpinan OPD.

Presiden Prabowo dalam pidatonya menegaskan empat pedomannya dalam memimpin pemerintahan.

"Untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan, dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan empat pedoman utama," kata Prabowo.

Pedoman pertama, Prabowo menyatakan pemerintahannya bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital. The core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia," ujar Prabowo.

Pedoman ketiga, pemerintah bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

"Keempat, dalam bekerja, kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat, dan kepentingan anak-anak mereka, dan cucu-cucu mereka," kata Prabowo.

Prabowo kemudian menyampaikan selama 21 bulan memimpin pemerintahan seluruh janjinya untuk rakyat belum seluruhnya ditunaikan, begitu pun dengan persoalan bangsa belum seluruhnya diselesaikan.

Walaupun demikian, Prabowo menyatakan dalam waktu kurang dari 2 tahun, sejumlah persoalan bangsa yang rumit telah mulai diselesaikan oleh pemerintah.

Pidato kenegaraan yang disampaikan saat Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI merupakan rangkaian dari peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Rangkaian acara sidang tahunan itu diawali pidato Ketua MPR RI Ahmad Muzani, kemudian Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.

Sidang Tahunan MPR RI tahun ini dihadiri Presiden ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Boediono, dan Wakil Presiden ke-13 KH Ma'ruf Amin, kemudian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.***

Dua pria yang diamankan masing-masing IS alias Imran (38) dan YM alias Yuda (30). Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 4,12 gram.

Pengungkapan ini menjadi perhatian karena berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas transaksi narkotika di kawasan Tanjung Medan. Informasi tersebut diterima melalui Dumas Presisi dan diperkuat dengan pemberitaan media online yang kemudian ditindaklanjuti petugas dengan penyelidikan di lapangan.

Kapolres Labuhanbatu Selatan AKBP Rosef Efendi, S.I.K., M.H., CPHR., melalui Kasatres Narkoba AKP Sahat M. Lumban Gaol, S.H--sebagaimana dikabarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Jhon Fitra Sagala labusel yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 14 Agustus 2026-- mengatakan informasi masyarakat menjadi salah satu kunci dalam pengungkapan kasus itu.

Keterangan itu disampaikan AKP Sahat di Mapolres Labuhanbatu Selatan yang didampingi Kasi Humas AKP Sujono.

"Informasi dari masyarakat menjadi salah satu pintu masuk bagi kami untuk melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan pengintaian dan pendalaman, petugas kemudian bergerak dan berhasil mengamankan dua orang yang diduga terlibat," ujar AKP Sahat.

Dari hasil pengembangan di lapangan, petugas kemudian mengamankan IS alias Imran. Polisi melakukan penggeledahan terhadap tersangka serta lokasi yang diduga kerap digunakan untuk aktivitas penyalahgunaan narkotika.

Hasilnya, petugas menemukan 14 plastik klip transparan yang diduga berisi sabu dengan berat bruto 2,41 gram, satu kotak warna cokelat, pipet berbentuk sekop serta satu unit telepon seluler Realme warna hitam.

Kepada petugas,Imran mengakui barang yang diduga sabu tersebut merupakan miliknya.

Polisi kemudian mengamankan YM alias Yuda di lokasi yang sama. Dari penggeledahan, petugas menemukan satu plastik klip transparan yang diduga berisi sabu dengan berat bruto 1,71 gram.

Selain itu, turut diamankan satu unit timbangan elektrik, plastik klip kosong, handphone Redmi warna hitam, kotak handphone warna putih serta uang tunai Rp129 ribu yang diduga berkaitan dengan aktivitas penjualan narkotika.

Dengan begitu, total barang bukti yang diduga sabu dari kedua terduga mencapai 4,12 gram bruto.

Pengungkapan dua terduga tersebut tidak lantas membuat penyelidikan berhenti. Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan menyatakan masih melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika tersebut.

"Pengembangan terhadap jaringan ini masih terus dilakukan.Kami tidak ingin berhenti pada dua orang yang sudah diamankan.Setiap informasi akan kami dalami dan akan terus dikembangkan untuk mengungkap jaringan yang lainnya,"tegas AKP Sahat.

Kedua tersangka bersama seluruh barang bukti telah diamankan dan diserahkan kepada penyidik Satresnarkoba Polres Labuhanbatu Selatan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Di tengah upaya kepolisian memberantas peredaran narkotika, partisipasi masyarakat dinilai memiliki peran penting. Informasi dari lingkungan sekitar dapat menjadi pintu awal bagi aparat untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan aktivitas narkotika.

AKP Sahat mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan peredaran maupun penyalahgunaan narkotika.

"Peran masyarakat sangat penting. Kami mengimbau agar setiap informasi terkait peredaran narkotika segera disampaikan kepada pihak kepolisian melalui layanan Call Center 110 atau ke Polsek terdekat. Kami akan menindaklanjutinya sesuai prosedur," pungkasnya.

Barang bukti yang diamankan terdiri dari 14 plastik klip transparan diduga berisi sabu, satu kotak warna cokelat, satu kotak handphone warna putih, satu pipet berbentuk sekop, satu timbangan elektrik, plastik klip kosong, satu handphone Realme warna hitam, satu handphone Redmi warna hitam serta uang tunai Rp129 ribu.

Pengungkapan ini menunjukkan bahwa informasi masyarakat dan respons cepat aparat menjadi mata rantai penting dalam memutus dugaan peredaran narkotika hingga ke tingkat desa. Namun, penanganan perkara tetap harus mengedepankan proses penyidikan dan asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.***

Kemunculan logo itu memicu pertanyaan publik karena J7 Explorer disebut sebagai kapal milik swasta. Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi mengenai alasan penggunaan logo Kemenhan maupun pihak yang memberikan izin.

Kapal itu diduga digunakan sebagai fasilitas pendukung operasional proyek besar di Merauke, termasuk mobilisasi logistik, kendaraan, helikopter, dan personel.

Merauke sendiri sedang menjadi lokasi proyek strategis pemerintah, termasuk pengembangan lahan untuk cetak sawah dan perkebunan tebu.

Jika kapal itu memang dikerahkan untuk mendukung proyek, penggunaan aset swasta tentu dapat dipahami. Namun, penggunaan identitas resmi Kemenhan tetap membutuhkan penjelasan.

Mantan Jurnalis Soroti Aspek Keamanan

Mantan jurnalis Elias Kaluli Making dalam tulisannya --sebagaimana dikabarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Melihat Indonesia yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 14 Agustus 2026-- turut menyoroti kemungkinan penggunaan logo Kemenhan sebagai bentuk jaminan keamanan.

Elias menilai jika alasan penggunaan logo tersebut adalah keamanan, maka hal itu justru berpotensi menimbulkan persoalan keadilan. Ia membandingkannya dengan sejumlah maskapai swasta yang selama ini melayani masyarakat di wilayah pedalaman Papua.

"Coba tengok ke pedalaman Papua. Di sana, ada puluhan armada pesawat milik maskapai swasta seperti Susi Air, Dimonim Air, dan lainnya yang setiap hari mempertaruhkan nyawa melayani rakyat di daerah terisolir," tulis Elias.

Menurutnya, operator penerbangan tersebut juga menghadapi ancaman keamanan, termasuk pesawat yang dibakar serta pilot yang ditembak atau disandera.

"Pernahkah negara memberikan mereka privilege untuk memasang logo Kemenhan atau TNI di badan pesawat mereka sebagai jaminan keamanan? Tidak," lanjutnya.

Sorotan itu menambah pertanyaan mengenai status penggunaan logo Kemenhan pada J7 Explorer. Apakah merupakan bagian dari kerja sama resmi, penanda fungsi tertentu, atau bentuk perlindungan keamanan?

Publik pun kini sedang menunggu penjelasan pemerintah mengenai siapa yang memberikan izin, apa dasar hukumnya, dan untuk kepentingan apa logo Kemenhan dipasang di kapal itu.***

"Mari kita bersama-sama menciptakan ruang yang lebih luas bagi pemuda untuk berkarya, berwirausaha, berprestasi, dan mengambil bagian dalam pembangunan kota yang kita cintai ini," sebut Wesly dalam sambutannya pada acara pelantikan pengurus DPD KNPI Kota Pematangsiantar Masa Bakti 2026-2029. Pelantikan digelar di Lapangan Parkir Pariwisata, Jalan Merdeka, Kamis (13/8/2026).

Acara diawali prosesi pelantikan, yang dipimpin Ketua DPD KNPI Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Aldi Syahputra Siregar. Dilanjutkan

penyerahan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan.

Mengawali sambutannya, atas nama Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, Wesly mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh jajaran pengurus DPD KNPI Kota Pematangsiantar Masa Bakti 2026-2029 yang telah dilantik.

Wesly Silalahi menilai, pelantikan bukan sekedar seremoni pergantian kepengurusan, tetapi merupakan awal dari sebuah tanggung jawab besar untuk membawa organisasi kepemudaan ini semakin maju, solid, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dia yang hadir didampingi Ketua TP PKK Ny Liswati Wesly Silalahi menambahkan, pemuda merupakan kekuatan penting dalam pembangunan daerah. Pemuda bukan hanya penerus estafet kepemimpinan, tetapi juga merupakan pelopor perubahan, sumber kreativitas, inovasi, dan energi positif bagi kemajuan Kota Pematangsiantar.

Untuk itu, Wesly Silalahi berharap KNPI dapat menjadi rumah besar bagi seluruh pemuda Kota Pematangsiantar, tempat berhimpun, berdiskusi, bertukar gagasan, serta melahirkan berbagai program yang mampu menjawab kebutuhan dan tantangan generasi muda.

"Sekali lagi, saya mengucapkan selamat kepada pengurus DPD KNPI Kota Pematangsiantar Masa Bakti 2026-2029. Semoga kepengurusan yang baru ini dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya dan menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada generasi muda. Mari kita jadikan momentum pelantikan ini sebagai langkah awal untuk pemuda bersatu, pemuda berkarya, Indonesia maju," tutup Wesly.

Sebelumnya, Ketua Panitia Fransisco Sibarani --sebagaimana dikabarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Pemko Pematangsiantar yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 14 Agustus 2026-- dalam laporannya menyampaikan, persiapan pelantikan dilakukan hanya dalam waktu yang singkat.

Menurutnya, meski pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Kota Pematangsiantar Mei 2026 lalu sempat diwarnai dinamika, namun seluruh proses akhirnya dapat diselesaikan, sehingga pelantikan pengurus periode 2026-2029 dapat terlaksana.

Hadir di situ, para Unsur Forkopimda, perwakilan Dandim 0207/Simalungun, anggota DPRD Kota Pematangsiantar Metro B Hutagaol, Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Togi Marito Sitinjak SH SIK MH, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pematangsiantar Erwin Purba SH, para Unsur Forkopimda lainnya, sejumlah pimpinan OPD, dan sejumlah Ketua OKP, pengurus GP Ansor, pengurus Alwashliyah, perwakilan perguruan tinggi, Legiun Veteran, Cipayung Plus, pengurus GRIB, DPD PASU, dan lainnya.***

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB itu mendapat pengawalan penuh dari personel Polres Karo guna memastikan arus lalu lintas tetap lancar dan seluruh peserta dapat mengikuti pawai dengan aman dan tertib.

Pawai anak yang diikuti TK dan SD jajaran Kabanjahe itu berjalan meriah dengan berbagai kostum bernuansa perjuangan dan kebudayaan daerah. Sepanjang rute pawai, masyarakat tampak antusias menyaksikan barisan anak-anak yang membawa atribut merah putih dan menampilkan berbagai kreasi seni.

Setibanya di depan Pendopo Bupati Karo, rombongan pawai disambut Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Karo. Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, S.H, S.I.K, M. Si, turut hadir bersama unsur Forkopimda lainnya untuk menerima kedatangan barisan peserta pawai dari tingkat TK hingga SD.

AKBP Pebriandi --sebagaimana dikabarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Karo yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 14 Agustus 2026-- mengatakan, pengamanan dan pengawalan dilakukan sebagai bentuk dukungan Polri terhadap kegiatan pendidikan dan pembinaan karakter generasi muda dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air sejak usia dini.

"Kegiatan pawai ini bukan sekadar hiburan, tetapi menjadi sarana menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan semangat kebangsaan kepada anak-anak. Polres Karo hadir untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar," ujar Kapolres Karo.

Ia juga mengapresiasi semangat para guru, orang tua, dan peserta didik yang telah memeriahkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI melalui kegiatan yang edukatif dan penuh keceriaan.

Pawai anak tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan menyambut peringatan kemerdekaan di Kabupaten Karo.

Kehadiran Forkopimda di garis akhir pawai memberikan motivasi tersendiri bagi para peserta yang dengan penuh semangat menampilkan barisan terbaik mereka di hadapan para pejabat daerah dan masyarakat yang memadati kawasan Pendopo Bupati Karo.***

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang terdampak musim kemarau sekaligus menindaklanjuti penyampaian aspirasi warga yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih.

Bantuan air bersih itu--sebagaimana dikabarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres pelabuhan belawan yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 14 Agustus 2026-- didistribusikan PS. Kasi Dokkes Polres Ngada Aipda Heribertus Tena, S.Tr.AK., M.Si. bersama PS. Kanit Binkamsa Satuan Binmas Polres Ngada Aipda Kristian Reo Rudu.

Melalui kegiatan ini, Polres Ngada berupaya membantu memenuhi kebutuhan dasar warga sekaligus meringankan dampak kekeringan yang terjadi di wilayah hukumnya.***

Karnaval dilepas Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk dari Kompleks Rumah Dinas Bupati Samosir.

Kehadiran Wakil Bupati sekaligus menjadi penyemangat bagi para peserta yang tampil membawa identitas dan ciri khas masing-masing OPD.

Beragam mobil dari OPD dan Bank Sumut dihias dengan miniatur yang menggambarkan program, pelayanan, serta karakteristik perangkat daerah.

Tidak hanya mengandalkan tampilan kendaraan, peserta juga menyuguhkan yel-yel penuh semangat yang membuat suasana semakin hidup sepanjang rute kota Pangururan.

Kemeriahan itu menjadi gambaran semangat kebersamaan jajaran Pemerintah Kabupaten Samosir dalam menyambut momentum kemerdekaan. Kreativitas yang ditampilkan juga menunjukkan bahwa peringatan HUT RI bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi ruang untuk membangun kekompakan dan semangat nasionalisme.

samosir.jpg">

Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk mengapresiasi antusiasme seluruh OPD yang ikut ambil bagian dalam karnaval tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan sekaligus menumbuhkan semangat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Saya mengapresiasi seluruh OPD yang ikut memeriahkan karnaval ini. Bukan hanya soal kreativitas mobil hias, tetapi yang paling penting adalah semangat kebersamaan dan kekompakan yang kita tunjukkan dalam memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia," ujar Ariston--sebagaimana dikabarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Pemerintahan Kabupaten Samosir yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 14 Agustus 2026.

Ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat Samosir menjadikan momentum HUT RI ke-81 sebagai penyemangat untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah.

"Semangat kemerdekaan harus kita wujudkan melalui kerja nyata. Mari terus tingkatkan kinerja, kekompakan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan semangat bersama, kita bisa membawa Samosir semakin maju," katanya.

Karnaval mobil hias berlangsung semarak dengan iring-iringan kendaraan peserta yang melintas membawa nuansa merah putih. Sorak-sorai, yel-yel, serta kreativitas masing-masing OPD menjadikan kegiatan tersebut sebagai salah satu rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang menarik perhatian warga setempat.***

Berdasarkan pantauan di lapangan, aksi sosial kali ini dipusatkan di dua lokasi strategis. Titik pertama berada di Kantor DPC GRIB Jaya Kota Medan, Jalan Sei Serayu. Sementara titik kedua dilaksanakan bersama PAC GRIB Jaya Medan Amplas, yang menyasar jemaah masjid serta para pengguna jalan.

Ketua Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (OKK) DPC GRIB Jaya Kota Medan, Dudi Efni Pasaribu, menegaskan bahwa aksi berbagi ini bukan sekadar kegiatan seremonial semata, melainkan agenda rutin yang telah menjadi identitas organisasi untuk meringankan beban sesama tanpa memandang latar belakang.

"Jumat kali ini menjadi momentum bagi kami untuk konsisten menebar kebaikan. Siapa pun dan dari latar belakang agama apa pun, kami persilakan datang. Kami menyediakan sedikitnya 700 porsi makanan prasmanan di kantor DPC untuk dinikmati warga sekitar, pejalan kaki, hingga jemaah masjid," ujar Dudi di sela-sela kegiatan.

Dudi menambahkan, kelancaran program ini tidak lepas dari koordinasi internal yang solid serta arahan langsung dari Pembina DPC GRIB Jaya Kota Medan, Ferdy Sanjaya Sembiring. Sinergi ini juga didukung penuh oleh Ketua DPC GRIB Jaya Kota Medan Rudi Ginting serta Bendahara DPC Rio Siahaan.

"Kegiatan ini berjalan sukses berkat dukungan penuh dari Pembina kami, Bapak Ferdy Sanjaya Sembiring, serta Ketua Rudi Ginting. Kami mendoakan semoga beliau berdua senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan, dan kemudahan rezeki agar program bermanfaat ini terus berkelanjutan," ungkapnya.

Di lokasi kantor DPC, ratusan warga tampak antusias menikmati hidangan yang disajikan. Suasana hangat dan kekeluargaan terlihat saat para kader membaur langsung bersama masyarakat.

"Semoga kehadiran GRIB Jaya dapat terus memberi warna positif serta membuktikan bahwa kami hadir sebagai mitra sosial yang peduli terhadap kondisi masyarakat di Kota Medan," pungkas Dudi.

Di lokasi terpisah, Sekretaris DPC GRIB Jaya Kota Medan, Drs. Toyib Marbun, menyampaikan bahwa aksi berbagi berkah ini juga berjalan masif di tingkat basis melalui Pimpinan Anak Cabang (PAC) Medan Amplas.

"Hari ini kami kembali melaksanakan kegiatan Jumat Berkah bersama PAC Medan Amplas beserta jajaran ranting. Antusiasme masyarakat dan kader yang hadir sangat luar biasa," jelas Toyib.

Dalam kegiatan tersebut, sasaran pembagian makanan difokuskan kepada para jemaah Masjid AR- Rahmat seusai menunaikan ibadah, serta masyarakat dan pengendara yang melintas di sekitar lokasi.

"Sebanyak 300 hingga 500 paket makanan siap santap telah kami salurkan. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Pembina GRIB Jaya Kota Medan, Ferdy Sanjaya Sembiring, serta Ketua Rudi Ginting atas dukungannya. Semoga seluruh kebaikan ini membawa berkah untuk kita semua," tutup Toyib.(Dam)

Demikian misi kerja kolaborasi jurnalis dan seniman. Jurnalisme memang setara kiprah seni merekam zaman. Tapi minus itu, ia adalah alat peradaban masyarakat dengan kwartet fungsi.

Di antaranya, untuk 'menggonggongi' sinyal bahaya.

Dalam kaidah Pers, menggonggong dimaknai sebagai sikap kritis. Lazimnya anjing penjaga yang galak, jurnalisme idem dito. Ia 'menggonggongi' temuan penyimpangan. Pun ketidakadilan yang merugikan publik.

Dan bersama fungsi menguatkan nalar publik, kehadiran jurnalisme sudah seperti 'oksigen' dalam hidup bernegara.

Tanpa jurnalisme yang 'menggonggong' alias kritis, niscaya dunia penuh malapetaka. Problem besar atau bahkan krisis kehidupan akan berlangsung secara langgeng.

Karena peran watchdog itulah, SDM jurnalis yang menyebarkan berita bukan hasil 'copy paste' isi rilis tanpa data pembanding menjadi prasyarat tegaknya sistem demokrasi.

Tugas kaum 'mata - telinga publik' sejatinya membongkar nilai-nilai kemanusiaan yang tersembunyi di balik peristiwa kasat mata. Bukan semata mencatat kejadian secara mata telanjang.

Itulah hakikat jurnalis tak pernah kehilangan fungsi kontrol. Lalu bagaimana seniman?

Seniman adalah makhluk yang ditakdirkan memiliki kemampuan ekspresi tak biasa. Pun daya imajinatifnya.

Mereka tipikal umat yang merawat kebebasan berekspresi.

Kisah buah apel jatuh dari pohon ke tanah, misalnya. Bagi banyak orang, peristiwa itu adalah bukti gravitasi. Atau, buntut aksi jolok maling atau si pemilik pohon. Angle seniman tidak begitu.

Apel merah mengkilap itu mengantar memori pada sepotong bibir yang sehat merona. Bibir gadis dari keluarga pemilik pohon apel itu.

Siapa nyana buah segar yang jatuh diasosiasikan dengan kelembutan kecupan seorang gadis.

Itulah cukilan efek jurnalisme berolah rasa seni menghasilkan reportase peristiwa biasa menjadi tampak luar biasa. Pakar komunikasi menyebut genre ini sebagai jurnalisme sastra.

Formula semacam itulah yang diadopsi POSMETRO MEDAN era awal. Menolak berita rilis yang hanya menguntungkan kubu pembuat rilis membuat redaksinya menantang status quo produk Pers Sumatera Utara masa itu.

Dengan arah pemberitaan 'menerangi' sisi gelap kehidupan sosial, POSMETRO MEDAN tampil 'di luar kotak'. Menabrak langgam banyak wartawan, kehadirannya konsisten 'menggonggong' pelaku kriminalitas. Juga praktik penyimpangan hukum.

Tuan media ini adalah publik 'akar rumput'. Itu yang membuat POSMETRO MEDAN terbit pada edisi Minggu 16 Desember 2001 meski itu 1 Syawal 1422 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri.

Lantas, apa dampak formula itu? Seperti yang sudah Anda ketahui.

Tiras media yang lahir dari rahim jurnalisme 'sex and crime' ini melesat bak meteor. Nyaris menembus 100 ribu eksemplar. Terbesar dalam sejarah oplah koran seantero Sumatera.

Itu pula yang membuat gaji kru redaksinya terbesar dalam kancah media massa di Medan masa itu. Salary gede itu terjadi 13 kali per tahun. Itu belum dengan provit sharing.

Padahal, di era debutnya, gaji kru koran ini relatif hanya cukup untuk biaya transport plus beli rokok. Itu pun didapat saban tanggal 32 alias waktu yang tak menentu.

Begitulah. Saking melesat, inilah sejarah bisnis surat kabar lokal yang hanya butuh sembilan bulan untuk balmod alias balik modal.

Fakta di tahun-tahun berlalu itu mendapuk

anak usaha Jawa Pos Group ini menjadi harian nomor satu paling berpengaruh di Sumatera Utara.

Pun, media massa dengan brand fenomenal. Demikian award dari AC Nielsen.

Penghargaan itu didapat karena sang raksasa riset global menemukan pahala POSMETRO MEDAN sebagai media yang menumbuhkan minat baca masyarakat.

Tapi fakta riset lembaga bermarkas di New York, Amerika Serikat, itu kontras dengan temuan

hari-hari ini. Minat baca turun drastis. Nge-drop seiring kemunculan lebih 50 ribu portal di Tanah Air yang melabeli diri sebagai media daring.

Riset terbaru dari University of Florida (UF) menemukan hobi membaca turun 40 persen. Temuan senada juga datang dari

hasil study University College London (UCL).

Lantas apa yang membuat warga Sumatera Utara pernah kecanduan massal membaca POSMETRO MEDAN ?

"Berani, interaktif, dan unik. Itu tiga karakter surat kabar. Unik, karakter itu yang menonjol dari produk POSMETRO (MEDAN). Dan ciri itu sulit ditonjolkan oleh harian lain (terbitan Medan)," tutur H. Lokot Ray (alm.), sebelum berpulang di tahun berlalu.

Semasa hidup, Lokot Ray dikenal sebagai sosok wartawan 'tiga zaman' dan pengajar jurnalisme di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan (STIKP), Medan.

"Kalau soal berani, banyak koran yang kritis (dalam pemberitaan). Semua (media) juga interaktif terhadap pembacanya," tandasnya soal sejarah jaya POSMETRO MEDAN yang debut redaksionalnya tengah kita bahas.

Seperti apa praktik jurnalisme era booming media yang mulai 1 Oktober (2026) mendatang memasuki usia 'perak' ini ?

Pemilihan berita bertema dekat dengan kehidupan rakyat banyak disaji lewat bahasa yang mudah dimengerti.

Itulah 'password' POSMETRO MEDAN sukses mendongkrak keminiman minat baca warga Sumatera Utara, dua dekade lalu. Persisnya begini.

Fakta dan data valid hasil liputan diolah dengan gaya saji ala fiksi. Itulah resep guna 'menghidupkan' berita. Menjadi seru karena mengandung emosi. Dan, itu hanya didapat lewat penggalian cerita di balik berita.

Di fase inilah redaksi kemudian memainkan jurus 'menggebrak dan merawat'. Artinya, berita yang seru digebrak sebagai headline, dan temuan cerita penuh emosi di balik berita dirawat dalam sajian serial.

Digelar konsisten, jurus marketing itulah yang membuat pembaca kian bertambah dan terikat dengan produk POSMETRO MEDAN.

Lantas, bagaimana berita hadir menjadi seru dan penuh emosi?

Semua berkat pendalaman rumus berita yang kolot itu, 5W + 1H. Di sinilah penjelasan unsur 'Who' dan 'What' hadir tak sekadarnya. Unsur 'apa dan siapa' tak semata menjelaskan identitas tokoh di balik peristiwa.

Dalam jurnalisme modern,

pendalaman dua unsur itu menghasilkan informasi tentang karakter.

Misal, kisah watak khas sebuah komunitas besar 'meledak' saat wilayahnya dipimpin sosok dari luar dan minim pengalaman birokrasi mengeluarkan larangan penjualan daging babi. Anda tentu tahu peristiwa itu.

Begitu pula hasil penjabaran 'Where' dan 'When'. Dua unsur itu menekankan soal modus beriring kronologi peristiwa.

Pun 'Why'. Unsur ini menjadi jawaban terang soal motif peristiwa yang diliput. Dan, 'How' adalah plot cerita yang dirangkai seperti hebatnya karya fiksi film atau novel.

Nah, gaya baru penggalian '5W 1H' itu dipadu dalam semangat menjiwai empat sumber berita dalam lima langkah kerja wartawan. Apa itu?

Anda yang bekerja untuk media jenis apa pun dan berkarya di belahan dunia mana pun, wajib tahu soal itu. (*)

*Veteran POSMETRO MEDAN

Tampil di kelas Men's 65,8 kilogram, Jon Saragih menunjukkan performa luar biasa sejak pertandingan.

Dengan kemampuan teknik, keberanian dan mental bertanding yang kuat, dia berhasil mengatasi lawan-lawannya hingga berdiri di podium tertinggi.

Kemenangan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Sumatera Utara.

Prestasi Jon membuktikan putra-putri dari Tanah Batak mampu bersaing dan mengharumkan nama Indonesia di panggung olahraga internasional.

Tak hanya membawa pulang medali emas, kemenangan Jon juga turut memberikan kontribusi bagi kontingen Indonesia.

Berdasarkan informasi yang beredar,--sebagaimana dikabarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Bataksatu yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 14 Agustus 2026-- tambahan emas itu membantu Indonesia mengamankan posisi empat besar klasemen akhir dengan koleksi 15 medali.

Prestasi Jon Saragih menjadi bukti bahwa kerja keras, disiplin, dan keberanian untuk bersaing di level internasional dapat membawa nama daerah hingga ke panggung dunia.

Kemenangan ini bukan hanya milik Jon, tetapi juga menjadi kebanggaan warga Sumatera Utara, dan seluruh Indonesia.***

Video detik-detik Lijan menghadiri persidangan dengan pengawalan, serta momen haru saat dia mencium anak dan istrinya mendadak viral di media sosial.

Publik dibuat terenyuh mengetahui nasib guru yang selama ini mengabdi dengan honor pas-pasan sebesar Rp 500 ribu per bulan tersebut.

Peristiwa ini bermula pada 5 Agustus 2025 silam di SMP Negeri 1 Kualuh Selatan, Labura.

Saat itu, 200 pelajar tengah bersiap mengikuti kegiatan senam pagi di lapangan apel sekolah.

Lijan, yang hari itu bertugas sebagai guru piket kesiswaan, berkeliling untuk mengawasi kedisiplinan barisan murid.

Di tengah barisan, pandangan Lijan tertuju pada seorang siswi yang tidak mengenakan sepatu.

Saat ditegur, siswi itu menjawab bahwa sepatunya basah.

Suasana yang awalnya formal mendadak cair ketika Lijan melihat sebuah permen bertangkai terselip di kantong seragam siswi itu.

Berniat mencairkan suasana dan menegur secara humanis agar siswa tidak makan permen saat kegiatan berlangsung, Lijan spontan mengambil dan memakan permen itu.

"Untuk bapak saja permenmu ini yah karena enggak boleh sambil senam makan permen," canda Lijan kepada siswi yang bahkan bukan merupakan murid di kelas yang dia ajarkan itu.

Candaan itu sempat memancing gelak tawa para siswa yang hadir.

Namun, candaan yang dimaksudkan untuk keakraban itu berbuntut panjang.

Dua hari kemudian, tepatnya pada 7 Agustus 2025, kakek korban bersama sejumlah awak media mendatangi sekolah sambil melontarkan tudingan keras dan meneriakinya sebagai 'guru cabul'.

Lijan dituduh melakukan tindakan tidak senonoh dengan sengaja memasukkan tangan ke bagian kantong rok siswi itu.

Tidak terima dengan insiden itu, pihak keluarga --sebagaimana dikabarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Sidikalang Dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 14 Agustus 2026-- melaporkan Lijan ke kepolisian dengan nomor laporan LP/B/962/VIII/2025/SPKT/RES-LABUHANBATU/POLDASUMUT tertanggal 11 Agustus 2025.

Setelah proses penyelidikan dan penyidikan yang berjalan selama kurang lebih satu tahun, berkas perkara dinyatakan lengkap (P21).***

Aksi itu digelar untuk menyuarakan penyelesaian konflik agraria sekaligus mendesak keterbukaan pengelolaan lahan perkebunan yang sebelumnya dikuasai kembali oleh negara melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), kemudian diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara untuk dikelola.

Massa membentangkan spanduk sepanjang sekitar 30 meter yang memuat sejumlah tuntutan, antara lain keterbukaan dokumen dan data pengelolaan perkebunan, transparansi hasil pengelolaan, serta kejelasan mekanisme kerja sama operasional (KSO) dengan pihak ketiga.

Aksi tersebut mendapat pengawalan aparat kepolisian. AKP Jufir, Kanit Sabhara Polsek Setiabudi, mengatakan pengamanan melibatkan personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Selatan, serta Polsek Setiabudi.

Dalam orasi masa menyuarakan adapun kegiatan aksi yang dilaksanakan itu dalam rangka menindaklanjuti surat-surat DPN LKLH terdahulu yang tidak dibalas oleh PT Agrinas Palma Nusantara. Disamping itu sebagaimana diketahui 5 juta hektar perkebunan kelapa sawit yang sudah dikuasai oleh negara.

Sebagian besar telah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara. Maka untuk itu Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup meminta pihak Agrinas Palma Nusantara apakah jutaan hektar yang dikelola itu sepadan jumlah nya dengan yang disetorkan kepada Negara oleh PT Agrinas Palma Nusantara. Sebut orator.

Tampak hadir dalam aksi itu Direktur Investigasi dan Litbang DPN LKLH Darwin Marpaung dan Koordinator Aksi Fathur Abdal. Perwakilan Danantara dari Deputi Kepatuhan juga terlihat memantau jalannya aksi.

Selain menuntut transparansi pengelolaan hasil perkebunan dan dokumen KSO, DPN LKLH mempertanyakan legal standing PT Agrinas Palma Nusantara dalam mengelola sejumlah lahan yang menurut mereka masih memiliki persoalan perizinan maupun konflik dengan masyarakat.

LKLH juga mendesak aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses penguasaan serta pengelolaan lahan tersebut.

Darwin Marpaung menegaskan, persoalan utama bukan sekadar siapa yang mengelola lahan, tetapi bagaimana negara memastikan pengelolaan tersebut tidak mengorbankan masyarakat yang selama ini berada dalam pusaran konflik agraria.

Menurut Darwin, pengambilalihan lahan oleh negara kemudian diserahkan kepada badan usaha untuk dikelola berpotensi memunculkan benturan baru apabila status konflik dan hak-hak masyarakat tidak diselesaikan terlebih dahulu.

"Pada lahan-lahan masyarakat yang berkonflik secara berkepanjangan dengan pelaku usaha korporasi, akhirnya masyarakat tidak mendapatkan keadilan. Panjangnya konflik yang dialami banyak masyarakat menimbulkan kerugian dan masalah baru," ujar Darwin. Ia mencontohkan kondisi ketika lahan yang masih bersengketa atau berkonflik kemudian dikuasai Satgas PKH dan diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara, lalu sebagian pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak lain.

"Ketika lahan itu sedang berkonflik, kemudian datang Satgas PKH menguasai lahan tersebut dan menyerahkannya kepada PT Agrinas Palma Nusantara, kemudian PT Agrinas Palma Nusantara meng-KSO-kannya kepada pihak lain. Tentunya hal ini menjadi benturan di lapangan," katanya.

Darwin menilai negara harus hadir memberikan kepastian hukum, rasa aman, kenyamanan, dan keadilan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki sejarah konflik agraria. Ia juga menyinggung sejumlah persoalan konflik lahan di Riau dan Sumatera Utara. Karena itu, pemerintah pusat didorong lebih serius memperkuat pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di daerah sebagai instrumen penyelesaian konflik.

"Pemerintah pusat harus memberikan instruksi yang lebih intens kepada pemerintah daerah untuk membentuk GTRA. Diharapkan dengan adanya GTRA, konflik agraria dapat diminimalkan," ujarnya.

Selain legal standing dan mekanisme KSO, DPN LKLH mempertanyakan keterbukaan informasi mengenai hasil bersih yang diperoleh dari pengelolaan perkebunan yang diserahkan negara kepada PT Agrinas Palma Nusantara.

LKLH meminta agar mekanisme pengelolaan dibuka secara terang kepada publik, termasuk bagaimana lahan dirawat, dimanfaatkan, diproduktifkan, serta bagaimana hasil pengelolaannya dihitung dan dipertanggungjawabkan.

Menurut LKLH, pengelolaan aset atau lahan yang telah kembali dikuasai negara tidak boleh berjalan tanpa pengawasan publik yang memadai. Aspek ketenagakerjaan juga menjadi sorotan. LKLH mempertanyakan kepesertaan pekerja dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, status pekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), serta pemenuhan hak-hak pekerja lainnya.

LKLH juga meminta PT Agrinas Palma Nusantara mempertimbangkan masyarakat tempatan apabila pengelolaan lahan dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Irmansyah, SE., mengatakan pihaknya tidak ingin persoalan pengelolaan lahan justru membuka ruang baru bagi pihak-pihak yang memanfaatkan situasi konflik untuk kepentingan tertentu.

"Banyak persoalan konflik di lapangan terkait lahan yang dikuasai kembali oleh Satgas PKH dan kemudian dikelola PT Agrinas Palma Nusantara. Ini bukan persoalan main-main. Ada kasus hingga menyebabkan seseorang kehilangan tangan di Riau, bahkan ada korban meninggal dunia seperti di Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara," ujar Irmansyah.

Ia juga menyoroti dugaan munculnya spekulasi dan permainan pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi konflik agraria.

"Jangan sampai masyarakat yang selama ini berkonflik justru menjadi korban untuk kedua kalinya. Situasi seperti ini harus diawasi agar tidak dimanfaatkan oleh mafia tanah atau pihak-pihak yang mencari keuntungan," katanya. Menurut Irmansyah, pihaknya mendukung aksi DPN LKLH sebagai bentuk penyampaian aspirasi kepada pemerintah dan pemangku kebijakan.

"Kami berharap penyampaian Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup melalui aksi ini ditanggapi serius oleh para pembuat kebijakan dan menjadi dasar kehati-hatian pemerintah dalam mengambil setiap kebijakan terkait pengelolaan lahan," ucapnya.

Ia menambahkan, apabila PT Agrinas Palma Nusantara melakukan KSO atau menunjuk pihak ketiga untuk mengelola perkebunan, masyarakat tempatan seharusnya menjadi salah satu prioritas sepanjang memenuhi seluruh persyaratan hukum dan administratif yang ditetapkan.(adam)

Kapolsek Siantar Martoba IPTU EDY J.J Manalu, SH MH--sebagaimana dikabarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Pematangsiantar Bersama Masyarakat yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 14 Agustus 2026-- mengatakan awalnya warga inisial A melaporkan ke Polres Pematangsiantar bahwa anaknya yang saat ini duduk dibangku SMA kelas XI sudah sering melakukan pencurian uang.

Selain itu, kata Kapolsek, anak dimaksud sering melawan orang tua, merokok, berbohong dan memfitnah orang tua, judi online serta bermain mobile legend.

Selain itu, jelasnya, anaknya itu juga sudah sering dinasehati.

Termasuk pada 26 Juli 2026 anaknya itu telah membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatnnya namun tetap terulang kembali perbuatannya tersebut.

Selanjutnya Bhabinkamtibmas Kelurahan Setia Negara AIPTU Januar Butarbutar respons cepat menindaklanjuti laporan itu dengan sambangi rumah A.

Kemudian Bhabinkamtibmas memberikan nasehat kepada anak itu untuk tidak melakukan hal - hal yang tidak baik lantaran itu bisa merusak masa depannya.

Lalu anak itu kembali berjanji di depan ibunya tidak akan mengulangi perilakunya yang tidak baik itu serta sudah meminta maaf kepada ibunya.

Bhabinkamtibmas juga menyampaikan apabila ada permasalahan lagi agar menghubungi bhabinkamtibmas ataupun layanan Polri dengan call center 110.

Sementara A mengucapkan terimakasih kepada bhabinkamtibmas atas kehadirannya.

Sepanjang kegiatan berjalan dengan baik dan lancar.***

​Kegiatan patroli yang diawali dengan apel kesiapan pukul 22.00 WIB ini dipimpin Perwira Pengawas (Pawas) AKP Syahrizal bersama Perwira Pengendali (Padal) IPDA Chandra Purba, S.H., dengan melibatkan 10 personel gabungan Polres Sibolga.

​Dengan menggunakan armada patroli, petugas menyisir sejumlah rute strategis dan kawasan padat aktivitas warga, mulai dari Jalan F.L. Tobing, Jalan SM. Raja, area persimpangan pemukiman warga (seperti Simpang Murai, Bangau, hingga Aek Parombunan), kawasan Lapangan Simare-mare, serta berbagai Objek Vital di Kota Sibolga.

​Patroli preventif ini, kataAKP Syahrizal --sebagaimana dikabarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Sibolga yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 14 Agustus 2026-- ditujukan untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas, seperti:​Pencegahan Kejahatan Jalanan: Antisipasi aksi geng motor, balap liar, dan potensi tawuran antar kelompok.

Selain itu Polres Sibolga menjalankan​Penindakan Kriminalitas (3C): Mencegah tindak pidana Curat, Curas, dan Curanmor.

​Pengawasan Pekat: Meminimalisir peredaran narkoba, minuman keras, serta kepemilikan senjata api maupun senjata tajam. ***

Tim gabungan yang terdiri dari BNN RI, Polda Metro Jaya, BNNP DKI Jakarta, dan BNNK Jakarta Utara sukses meringkus buronan (DPO) berinisial Muhammad Ridwan alias Bos Gendut.

Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari operasi penertiban Kampung Narkoba yang dilakukan pada Oktober 2025 silam, di mana pelaku melarikan diri setelah tersangkut kasus kepemilikan 98 kg sabu, uang tunai Rp1,4 miliar, berbagai logam mulia, serta tujuh pucuk senjata api.

Kegiatan operasi gabungan ini diawali dengan apel kesiapan personel yang dipusatkan di Kantor BNNK Jakarta Utara pada pukul 05.30 WIB.

Setelah melakukan koordinasi matang, tim gabungan--sebagaimana dikabarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Humas BNN RI yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 14 Agustus 2026-- bergerak menuju beberapa target operasi di wilayah Kampung Bahari.

Sasarannya tidak hanya kediaman pribadi MR, tetapi juga rumah milik dua bandar narkoba lainnya yang beroperasi di wilayah tersebut, yaitu A alias Lopes dan seorang bandar berinisial Kimmul.

Dalam proses penggeledahan, tim gabungan menyisir lokasi yang diduga menjadi titik utama penyimpanan barang bukti narkotika dan senjata. Lokasi yang digeledah meliputi garasi serta kediaman MR di Jalan Bak Air dan Jalan Samudra, serta rumah milik A alias Lopes dan Kimmul di kawasan Jalan Bak Air, Tanjung Priok. Operasi ini ditujukan untuk memutus mata rantai distribusi narkoba yang selama ini meresahkan warga Kampung Bahari.

Situasi di lapangan sempat memanas saat tim gabungan melakukan penindakan. Sejumlah warga sekitar sempat melakukan perlawanan dengan melemparkan kembang api ke arah petugas keamanan.

Menanggapi situasi yang berpotensi membahayakan tersebut, tim gabungan dengan sigap mengambil tindakan tegas dan terukur dengan menembakkan gas air mata guna membubarkan massa dan mengamankan perimeter operasi agar penggeledahan dapat terus berjalan.

Setelah situasi berhasil dikendalikan, tim gabungan melanjutkan rangkaian penggeledahan hingga seluruh target tercapai. Selain menangkap Bos Gendut, petugas juga mengamankan tiga orang lainnya yang diduga berperan sebagai pengedar narkoba di wilayah tersebut.

Seluruh pihak yang diamankan segera dibawa ke Kantor BNNK Jakarta Utara bersama dengan barang bukti temuan untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terkait jaringan narkotika mereka.

Dari hasil penggeledahan, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti krusial yang memperkuat bukti keterlibatan para pelaku dalam jaringan kejahatan terorganisir. Barang bukti yang diamankan meliputi dua unit mobil mewah, yakni BMW X1 putih dan Mitsubishi Xpander hitam, serta berbagai peralatan pendukung operasional bandar narkoba, seperti timbangan digital, perangkat CCTV, alat komunikasi HT, dan ponsel iPhone.

Kekhawatiran akan senjata api ilegal di tangan para bandar terbukti nyata dengan disitanya berbagai perlengkapan berbahaya dari lokasi kejadian. Tim gabungan berhasil mengamankan satu pucuk senjata api, satu buah laras panjang, 54 butir peluru tajam kaliber 9 mm, 71 butir peluru karet, serta holster senjata. Barang-barang ini menjadi indikasi kuat bahwa kelompok ini memiliki potensi ancaman keamanan yang sangat serius di lingkungan masyarakat.

Operasi ini menjadi bukti nyata komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas narkoba hingga ke akar-akarnya, terutama di wilayah yang selama ini dikenal sebagai basis peredaran gelap. BNN RI dan Polda Metro Jaya menegaskan akan terus memburu pelaku kejahatan narkoba lainnya tanpa pandang bulu.

Penangkapan Muhammad Ridwan diharapkan menjadi titik balik dalam upaya menciptakan Kampung Bahari yang bersih dari narkoba dan kondusif bagi masyarakat.***

Pada musim 2015/2016, The Foxes adalah raja. Namun setelah keajaiban itu, skuat emas mereka perlahan digembosi. Bintang-bintang utama dibajak raksasa, seperti Riyad Mahrez ke Man City dan N'Golo Kante ke Chelsea.

Sejak saat itu, kejayaan Leicester runtuh tak bersisa. Aiyawatt Srivaddhanaprabha awalnya menolak melepas klub. Namun, mereka tampaknya tak sanggup lagi menahan pendarahan finansial.

Dalam lima tahun terakhir, Leicester merugi gila-gilaan dengan angka: 92,5 juta, 89,7 juta, 19,4 juta, dan terbaru 71,1 juta Pounds. Puncaknya pada Februari 2026 kemarin, mereka melanggar aturan Profitabilitas dan Keberlanjutan (PSR).

Hukuman pengurangan poin pun dijatuhkan, yang berimbas tragis dengan terdegradasinya klub dari Championship ke League One untuk musim 2026/27.

Keluarga Srivaddhanaprabha akhirnya menyerah dan menjual klub dengan proposal "Project Lineup". Mereka membuka harga mulai dari 222 juta Pounds (Rp 5,4 triliun).

Penawaran ini sudah termasuk seluruh portofolio mewah klub seperti Stadion King Power, pusat pelatihan Seagrave, dan Belvoir Drive yang bernilai 204 juta Pounds.

Akan tetapi, para pakar keuangan menaksir nilai riil Leicester City saat ini hanya ada di angka 150 juta Pounds (Rp 3,6 triliun) mengingat performa mereka yang kini berstatus tim kasta ketiga dengan tumpukan kerugian. (GS/TikTok)

Sosialisasi taat berlalu lintas itu digelar pada Kamis (13/8/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan di Jalan Nusantara, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi.

Dalam kegiatan ini, personel Satlantas memberikan pembinaan dan penyuluhan (Binluh) serta pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas) kepada para sopir angkutan umum.

Petugas menyampaikan berbagai imbauan terkait pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, mengutamakan keselamatan saat berkendara, serta selalu berhati-hati di jalan raya guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Selain itu, para pengemudi juga diingatkan agar senantiasa menjaga kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan lainnya dengan tidak mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan. Petugas juga menekankan pentingnya melengkapi dokumen kendaraan seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saat berkendara.

Dalam kesempatan itu, personel Satlantas turut mensosialisasikan Call Center Polri 110.

Para pengemudi diminta untuk segera menghubungi layanan tersebut apabila menemukan kemacetan, kecelakaan lalu lintas, maupun gangguan keamanan dan ketertiban lainnya di jalan.

Kasat Lantas Polres Dairi, IPTU Rotua Hotmauli Sipayung, S.H-- sebagaimana dikabarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 14 Agustus 2026-- mengatakan kegiatan Polantas Karib merupakan salah satu bentuk pendekatan humanis Polri kepada masyarakat, khususnya para pengguna jalan, guna mewujudkan budaya tertib berlalu lintas yang berkeselamatan.

"Melalui kegiatan ini diharapkan para pengemudi angkutan umum semakin memahami pentingnya disiplin berlalu lintas, sehingga dapat menjadi pelopor keselamatan bagi penumpang maupun pengguna jalan lainnya," ujarnya.***

DPD PAN Kota Medan menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan urusan pribadi antara pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak berkaitan dengan institusi PAN Kota Medan.

Klarifikasi itu disampaikan jajaran DPD PAN Kota Medan dalam konferensi pers di Kantor DPD PAN Kota Medan, Jalan H. Juanda, Medan, Rabu (12/8/2026) malam.

Ketua DPD PAN Kota Medan, M. Faisal, B.IRKH, M.H., mengatakan pihaknya perlu memberikan penjelasan kepada publik karena pemberitaan yang beredar dinilai telah mengaitkan persoalan personal dengan institusi partai.

"Permasalahan ini adalah persoalan pribadi atau person to person. Tidak ada kaitannya dengan institusi Partai Amanat Nasional," tegas Faisal.

Faisal membenarkan bahwa Muhammad Azrai pernah menjadi kader PAN dan aktif pada periode 2019–2024.

Bahkan, Azrai sempat masuk dalam bursa calon formatur Musyawarah Cabang (Muscab) PAN Kecamatan Medan Johor.

Namun, menurut DPD PAN Kota Medan, status tersebut kini telah berubah.

Sekretaris DPD PAN Kota Medan, Edwin Sugesti Nasution, SE., MM., menjelaskan bahwa setelah muncul laporan terkait dugaan persoalan hukum yang melibatkan Azrai dan dilakukan konfirmasi kepada pimpinan partai, yang bersangkutan kemudian dicoret dari pencalonan formatur dan tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan PAN Kota Medan.

"Yang bersangkutan sudah tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan PAN Kota Medan," ujar Edwin.

Karena itu, DPD PAN Kota Medan meminta agar status Muhammad Azrai sebagai mantan kader tidak disamakan dengan posisi sebagai pengurus atau pejabat partai.

DPD PAN Kota Medan juga menyoroti penggunaan istilah "Ketua PAN di Medan" dalam sejumlah pemberitaan yang mengaitkan Muhammad Azrai dengan dugaan penipuan.

Ketua DPD PAN Kota Medan, M. Faisal, menilai penyebutan tersebut tidak sesuai dengan struktur organisasi PAN dan berpotensi menimbulkan persepsi seolah-olah persoalan yang dihadapi Azrai memiliki keterkaitan dengan institusi PAN Kota Medan.

Menurut Faisal, struktur kepemimpinan PAN memiliki mekanisme dan pejabat yang jelas. Karena itu, setiap penyebutan jabatan maupun posisi seseorang di dalam partai harus berdasarkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Edwin Sugesti menambahkan bahwa pihaknya menghormati kerja jurnalistik dan kebebasan pers. Namun, akurasi identitas dan jabatan seseorang dinilai penting agar pemberitaan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

"DPD PAN Kota Medan menegaskan bahwa struktur kepemimpinan partai memiliki mekanisme dan pejabat yang jelas. Karena itu, setiap pemberitaan yang mengaitkan seseorang dengan institusi PAN diharapkan terlebih dahulu mengacu pada status dan posisi yang sebenarnya," ujar Edwin.

Sementara itu, Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPD PAN Kota Medan, Ahmad Anugerah Lubis, SH., MH., menegaskan bahwa PAN tidak akan menghalangi proses hukum apabila terdapat laporan atau dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan Muhammad Azrai.

Menurut Ahmad, apabila ada pihak yang merasa dirugikan, maka yang bersangkutan memiliki hak untuk menempuh jalur hukum dan menyerahkan proses tersebut kepada aparat penegak hukum.

"Partai menjunjung tinggi proses hukum dan tidak akan melakukan intervensi," tegas Ahmad.

Ahmad juga mengatakan bahwa bidang hukum PAN Kota Medan telah diminta mencermati pemberitaan yang beredar, terutama pemberitaan yang dinilai mengaitkan persoalan pribadi tersebut dengan institusi PAN.

Ia menyayangkan apabila terdapat pemberitaan yang membawa nama PAN tanpa terlebih dahulu meminta klarifikasi kepada DPD PAN Kota Medan.

"Kami menyayangkan kalau ada pemberitaan yang mengaitkan persoalan ini dengan PAN, tetapi pihak PAN tidak pernah dikonfirmasi terlebih dahulu," ujarnya.

Namun, Ahmad menegaskan bahwa langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk menghambat proses hukum terhadap Muhammad Azrai.

Menurutnya, persoalan dugaan tindak pidana dan persoalan penggunaan identitas institusi harus ditempatkan sebagai dua hal yang berbeda.

"Kalau memang ada dugaan tindak pidana, silakan diproses sesuai hukum yang berlaku. PAN tidak akan melakukan intervensi," tegasnya.

DPD PAN Kota Medan kembali menegaskan bahwa Muhammad Azrai memang pernah menjadi kader PAN, tetapi berdasarkan klarifikasi partai, yang bersangkutan saat ini sudah tidak berada dalam struktur kepengurusan PAN Kota Medan.

PAN menilai penting bagi publik untuk membedakan antara status seseorang sebagai mantan kader dengan kedudukannya sebagai pengurus atau pejabat partai.

Partai juga menegaskan tidak akan memberikan perlindungan khusus maupun melakukan intervensi apabila proses hukum terhadap mantan kader tersebut berjalan.

DPD PAN Kota Medan menyerahkan sepenuhnya dugaan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum dan menghormati setiap proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, PAN meminta media dan masyarakat menggunakan informasi yang akurat ketika menyebut identitas maupun jabatan seseorang agar tidak menimbulkan persepsi bahwa persoalan pribadi seorang mantan kader merupakan persoalan institusi partai.

DPD PAN Kota Medan menegaskan: proses hukum dipersilakan berjalan, tetapi persoalan pribadi jangan dicampuradukkan dengan institusi PAN. (Warta)