Yuan Hai-chiang bertemu Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor sekaligus berdiskusi tentang banyak hal, terutama pengembangan teknologi pertanian dalam upaya peningkatan ketahanan pangan.

Yuan Hai-chiang dalam kesempatan ini menyampaikan, pihaknya sangat tertarik dan siap membantu Kabupaten Pakpak Bharat dalam upaya pengembangan sektor pertanian melalui transfer teknologi pertanian, investasi berbasis pertanian, serta penguatan kemitraan dengan petani.

Secara khusus dia menjelaskan tentang tanaman sorgum yang bisa menjadi salah satu pilihan alternatif dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan, pakan dan energi serta meningkatkan pendapatan petani.

Tanaman ini,jelas Yuan Hai-chiang, mempunyai banyak keunggulan antara lain dapat tumbuh dilahan kering dan lahan sawah pada musim hujan maupun kemarau, biaya yang relatif kecil.

Sementara itu Francdalam sebuah postingan anonim facebook @Pemkab Pakpak Bharat yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 11 Juli 2026 menyampaikan, pihaknya sangat terbuka bagi siapa saja yang ingin berinvestasi dan mau membantu upaya pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat.

"Kami tentu sangat menyambut baik apa yang menjadi niat baik bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan dengan begitu pembangunan Pakpak Bharat terutama sektor ketahanan pangan bisa semakin maju kedepan," ucap Franc.

Bupati kemudian mengajak seluruh tamu yang hadir melihat langsung kondisi areal pertanian di kecamatan Sitellu Tali Urang Julu dan Siempat Rube.***

​Kegiatan layanan kesehatan ini dipusatkan di Pelataran Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Humbang Hasundutan dan berlangsung Jumat, 10 Juli 2026.

​Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat di usia ke-23 kabupaten ini.

Kepala Dinas Kesehatan dan P2KB Alex Gultomdalam sebuah postingan anonim Facebook @Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 11 Juli 2026 menyampaikan pelaksanaan CKG melibatkan RSUD Doloksanggul dan Puskesmas Matiti untuk memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan dasar dan pengobatan gratis bagi warga yang hadir.

Kepala Puskesmas Matiti Hertati Nababan menambahkan ​layanan yang diberikan dalam kegiatan ini meliputi ​Pemeriksaan tekanan darah, ​Pengecekan kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat, serta ​Konsultasi kesehatan.

​"Kegiatan cek kesehatan gratis ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan HUT ke-23 Kabupaten Humbang Hasundutan yang bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Kami berharap melalui momentum hari jadi kabupaten ini, masyarakat dapat lebih peduli terhadap gaya hidup sehat," ujar Hertati.

​Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mengundang seluruh masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan mendatangi lokasi pelayanan di Pelataran MPP. Layanan ini diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya apa pun.

​Melalui perayaan HUT ke-23 ini, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan memastikan akses kesehatan yang merata demi mewujudkan masyarakat Humbang Hasundutan yang sehat, produktif, dan sejahtera.***

Aiptu Nuridin, seorang anggota Polres Tegal Kota yang menganiaya istri sirinya M (30) dan mengonsumsi narkoba jenis sabu.

Putusan PTDH dibacakan Hakim Ketua AKPB Edi Wibowo di Ruang Komite Kode Etik Profesi Polri Polda Jawa Tengah, Jumat (10/7).

Sidang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB hingga pukul 15.00 WIB.

"Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak dengan Hormat atau PTDH," kata Hakim AKBP Edi seperti disiarkan JPNN.

AKBP Edi mengatakan Aiptu Nurudin akan menjalani penempatan khusus (patsus) selama delapan hari ke depan.

"Terduga pelanggar dalam kurun waktu dari 2023 sampai dengan Juni 2024 menjalin hubungan asmara, perselingkuhan sehingga melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sah," ujar Hakim Edi.

Selain itu, Aiptu Nurudin juga terbukti secara sah dan meyakinkan positif mengonsumi narkoba. "Dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama," ujarnya.

Hal yang memberatkan, yakni perbuatan itu dilakukan secara sadar, sengaja dan terdakwa menyadari perbuatannya melanggar kode etik. "Fakta yang meringankan, tidak ada," katanya, lagi.

Mendengar vonis tersebut, Banit Reskrim Polsek Tegal Selatan itu menyatakan akan mengajukan banding.

"Siap mengajukan banding," kata Aiptu Nurudin.

Aiptu Nurudin juga pernah menjalani sidang kode etik kasus minuman keras pada 2010. Tujuh tahun berselang atau 2017, dia tersangkut kasus berhubungan dengan perempuan tanpa ikatan yang sah, beda dengan korban berinisial M (30).

Akan tetapi, dari dua kasus itu Aiptu Nurudin hanya diberikan sanski berupa penempatan khusus (patsus) dan demosi. PTDH ini merupakan sanksi ketiga terhadap Aiptu Nurudin.

Perkara ini bermula dari laporan dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Aiptu Nurudin, terhadap korban berinisial M (30), warga Kecamatan Harjamukti, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Dari keterangan korban, dugaan penganiayaan telah terjadi sejak Desember 2023.

Kasus ini diduga dipicu perselisihan antara korban dengan pelaku.

Korban juga dipaksa untuk meracik narkoba jenis sabu oleh pelaku. Tak berhenti di sana, korban juga mengaku disiram air keras oleh pelaku hingga membuat korban terluka. (jpnn)

Dandim 0207/Simalungun Letkol Inf Agus Muchtadi Rangkuti, S.E., M.I.P bersama Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang, S.I.K., S.H., M.M pada Jumat (10/7/2026) meninjau langsung pelaksanaan Bakti Kesehatan dan Trauma Healing bagi korban angin puting beliung di Ruang Harungguan Nagori Pardomuan Nauli, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun.

Kegiatan ini turut dihadiri Kapolsek Bandar Huluan Iptu Patar Banjarnahor, S.H., M.H., Camat Pematang Bandar Pahot Siregar, Kepala UPT Puskesmas Pematang Bandar beserta tenaga kesehatan, Pangulu Nagori Pardomuan Nauli Jahulong Manik, Kasi Dokkes Polres Simalungun dr. Siro Venezia Banjarnahor bersama Tim Dokkes Polres Simalungun, serta masyarakat yang menjadi korban bencana.

Dalam kegiatan itu, warga memperoleh pemeriksaan kesehatan secara gratis, pemberian obat-obatan, serta pendampingan trauma healing guna membantu memulihkan kondisi psikologis pascabencana.

Kehadiran para personel TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan pemerintah daerah menjadi wujud nyata kepedulian agar masyarakat tidak merasa sendiri menghadapi musibah.

Dandim 0207/Simalungun Letkol Inf Agus Muchtadi Rangkutidalam sebuah postingan anonim Facebook @Kodim Simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 11 Juli 2026 menyampaikan pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada kerusakan fisik, tetapi juga kondisi kesehatan dan mental masyarakat.

"Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan kembali bangkit setelah musibah. Sinergi TNI, Polri, pemerintah daerah, dan tenaga kesehatan adalah bentuk komitmen bersama untuk selalu hadir membantu masyarakat di saat mereka membutuhkan," ujarnya.

Melalui kegiatan ini diharapkan kesehatan masyarakat tetap terjaga, kondisi psikologis para korban dapat pulih secara bertahap, serta semakin memperkuat sinergitas antarinstansi dalam penanganan bencana. Kehadiran aparat diharapkan mampu menghadirkan rasa aman, semangat, dan optimisme untuk kembali menjalani aktivitas seperti biasanya.***

Kasat Lantas AKP Friska Susana SH mengatakan razia gabungan itu bersama KUPT Lona Amelia, S.H. M.AP, Jasa Raharja Berman Hutapea, KBO Sat Lantas IPTU Syawaluddin Nasution SH, Kanit Regident Sat Lantas IPDA Horas Tambunan SH, Kanit Turjagwali Sat Lantas IPDA Ami Harahap SH, Kanit Gakkum Sat Lantas IPDA Syah Edi Suranta Purba SH, Kanit Kamsel Sat Lantas IPDA Serly Tarigan.

Kemudian diikuti Personil Sat Lantas, Personil Denpom 1/1 Pematangsiantar, Personil Dispenda Pematangsiantar, Personil BPKPD Kota Pematangsiantar serta Personil Jasa Raharja Pematangsiantar.

Razia gabungan dimaksud dilaksanakan kepada yang belum mengesahkan pajak kendaraan bermotor, guna meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat penting nya untuk taat pajak serta terciptanya situasi kamtibmas dan kamseltibcarlantas yang aman dan kondusif di wilayah kota Pematangsiantar.

Dalam razia gabungan itu, seperti dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Pematangsiantar Bersama Masyarakat yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 11 Juli 2026, kendaraan yang terjaring dan belum membayar pajak yakni kendaran roda dua (R2) : 6 unit dan kendaraan roda empat (R4) :13 unit, kemudian kendaraan yang langsung membayar pajak yakni R2 : 5 unit dan R4 : 1 unit.

"Selama pelaksanaan Razia Gabungan PKB Tahun 2026 berjalan lancar, situasi aman terkendali," jelas AKP Friska Susana SH.***

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap jabatan notaris guna menjaga profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan kenotariatan kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kortini JM Sihotang, serta diikuti jajaran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Sumatera Utara dan notaris yang hadir sesuai agenda sidang.

Dalam pelaksanaannya, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sidang menjadi bagian dari mekanisme pembinaan dan pengawasan yang bertujuan memastikan setiap notaris menjalankan jabatan secara profesional, berintegritas, serta menjunjung tinggi kode etik profesi.

Ignatius Silalahi,dalam sebuah postingan anonim Facebook@ Kanwil Kemenkum Sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 10 Juli 2026 menyampaikan pembinaan terhadap notaris merupakan upaya berkelanjutan untuk menjaga kualitas pelaksanaan jabatan notaris sebagai pejabat umum yang memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Oleh karena itu, setiap mekanisme yang dilaksanakan MKNW menjadi bagian penting dalam mendukung terciptanya tata kelola kenotariatan yang akuntabel.

Melalui sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, diharapkan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris dapat terus berjalan secara efektif, objektif, dan berkesinambungan.

Langkah itu sekaligus menjadi wujud komitmen dalam menjaga marwah profesi notaris serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kenotariatan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara terus berkomitmen memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap profesi notaris sebagai bagian dari upaya menghadirkan pelayanan hukum yang profesional, berkualitas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.***

Rumah yang menyimpan brankas rahasia berisi emas batangan 74 kg dan koper dolar total senilai Rp476 miliar itu santer disebut-sebut milik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

‎Sontak kabar ini langsung mengguncang panggung hukum nasional.

Apalagi sosok Febrie selama ini dikenal sebagai komandan utama Jampidsus Kejagung yang sangat ditakuti para koruptor kelas kakap sejak dilantik pada Januari 2022.

‎

Dari rekam jejaknya, seperti dalam sebuah postingan anonim Facebook @Jamaluddin Fahmi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 11 Juli 2026, Dr Febrie Adriansyah, S.H., M.H merupakan jaksa karier lulusan Universitas Jambi dan peraih gelar Doktor dari Universitas Airlangga.

Perjalanan kariernya di korps adhyaksa terbilang sangat mentereng.

‎

Daftar KarierFebrie Adriansyah

‎- Mantan Kajari Bandung & Aspidsus Kejati Jatim

‎- Mantan Wakajati DIY & Wakajati DKI Jakarta

‎- Mantan Kajati Nusa Tenggara Timur (NTT)

‎- Direktur Penyidikan pada Jampidsus hingga Kajati DKI Jakarta (2021)

‎

‎Di bawah komandonya, Jampidsus sukses membongkar deretan mega skandal terbesar dalam sejarah Indonesia, mulai dari kasus korupsi PT Timah (kerugian Rp271 triliun) yang menjerat Harvey Moeis, kasus Jiwasraya & Asabri, korupsi BTS 4G Johnny G. Plate, mafia peradilan Ronald Tannur (Zarof Ricar), hingga kasus emas ilegal PT Antam-Budi Said.

‎

‎Namun kini, roda pedati itu pun berputar.

Sang penegak hukum pemberantas korupsi justru ikut terseret ke dalam badai investigasi besar yang menjadi atensi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.***

Kali ini dia kembali memberikan peringatan keras kepada para pelaku usaha pertambangan ilegal di wilayah Sumut.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan penertiban terhadap aktivitas tambang tanpa izin, termasuk usaha Galian C, akan terus dilakukan karena dinilai merusak lingkungan dan infrastruktur.

Bobby menegaskan pemerintah tidak melarang masyarakat menjalankan kegiatan ekonomi di sektor pertambangan.

Namun, seluruh kegiatan itu harus mengikuti mekanisme dan ketentuan perizinan yang berlaku.

Menurutnya, legalitas usaha diperlukan agar pemerintah dapat menyesuaikan pembangunan infrastruktur dengan aktivitas pertambangan di suatu wilayah.

Ia menjelaskan, pertambangan ilegal tidak hanya menimbulkan persoalan pajak dan retribusi, tetapi juga berdampak terhadap kondisi lingkungan dan jalan.

Kendaraan berat yang melintasi kawasan tanpa perencanaan dan penyesuaian infrastruktur dapat mempercepat kerusakan jalan yang telah dibangun pemerintah.

Karena itu, Bobby Nasution dalam sebuah postingan anonim facebook @sekilas sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 11 Juli 2026 meminta para pengusaha tambang segera mengurus izin agar kegiatan usahanya menjadi legal. Dengan adanya izin, pemerintah dapat menentukan kebutuhan jalan, kapasitas angkutan, pengelolaan lingkungan, serta pengawasan terhadap aktivitas perusahaan agar tidak merugikan masyarakat.

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan kementerian terkait dalam melakukan penindakan terhadap pertambangan ilegal.

Kalau aktivitas tersebut telah masuk dalam kategori perusakan lingkungan, para pelaku dapat dikenai tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Perintahkan Amankan Alat-alat Berat

Bobby Nasution mengungkapkan, sejumlah pelaku tambang ilegal kerap menghentikan aktivitas ketika tim penertiban datang, tetapi kembali beroperasi setelah petugas meninggalkan lokasi.

Makanya, dia memerintahkan agar alat-alat yang ditemukan di lokasi dapat diamankan. Jika alat berat sulit dipindahkan atau diamankan, ia meminta petugas menghancurkannya di tempat.

"Kalau di lapangan ada alat-alat yang perlu diamankan, kalau susah diamankan hancurkan di tempatnya, tanggung jawab saya," tegas Bobby.***

‎Arfan Triono, selaku ‎Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, menjelaskan kejaksaan di daerah mendapat perintah dari pimpinan untuk menyisir seluruh SPPG.

‎

‎Perintah itu ditindaklanjuti dengan mengerahkan jajaran kejaksaan negeri ke titik-titik SPPG. Petugas menghimpun data mengenai pelaksanaan program, kendala di lapangan, serta berbagai hal yang terjadi.

‎

‎"Teman-teman kejaksaan negeri melakukan on the spot," jelas Arfan, Kamis (9/7/2026).

‎

‎Menurut Arfan,dalam sebuah postingan anonim facebook @Jamaluddin Fahmi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 11 Juli 2026, pengumpulan data-data itu masih berlangsung dan belum dapat disimpulkan hasilnya.

Dia menyebut jumlah titik SPPG di Jawa Tengah cukup banyak sehingga proses pendataan membutuhkan waktu sebelum seluruh temuan dihimpun di tingkat Kejati.

‎Dia pun menegaskan pengumpulan data itu mencakup seluruh SPPG tanpa membedakan pengelolanya, termasuk SPPG milik Polri.

‎

‎"Yang namanya semua, ya semua. Entah itu Polri ataupun yang bukan. Jadi semua, enggak ada pilih-pilih," tegasnya.

‎

‎Kendati demikian, Arfan menekankan langkah kejaksaan saat ini bukan pemeriksaan dalam konteks penegakan pidana.

Kejaksaan, kata dia, baru mengecek dan mengumpulkan bahan keterangan secara langsung di lokasi.

‎

‎"Enggak ada pemeriksaan. Yang ada on the spot, data, dan baket (bahan keterangan). Kami tidak memanggil, tidak memeriksa. Kami mengumpulkan data dan bahan keterangan secara on the spot," imbuhnya.

‎

‎Arfan menyebut, apabila dalam proses pengumpulan data tersebut ditemukan dugaan pelanggaran atau penyelewengan, hasilnya akan lebih dulu dilaporkan kepada pimpinan untuk menentukan langkah berikutnya.***

Kunjungan itu berada di Nagori Siboras, Kecamatan Pamatang Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Jumat (10/7/2026).

Kunjungan kerja dimaksud menjadi momentum mempererat sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh unsur pelayanan publik dalam memastikan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal hingga ke tingkat nagori.

Kehadiran Danramil bersama Babinsa, seperti dalam sebuah postingan anonim facebook @Kodim Simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 11 Juli 2026 merupakan bentuk dukungan TNI AD terhadap setiap program pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui pendampingan ini, TNI terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas wilayah sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berinteraksi langsung dengan pemerintah daerah serta memperoleh berbagai pelayanan yang dihadirkan, sehingga diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi warga Nagori Siboras dan sekitarnya.

Sinergi yang terjalin antara TNI, pemerintah daerah, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan terus menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan pembangunan yang merata serta pelayanan publik yang semakin dekat dengan masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat Pamatang Silimahuta Rudi Silalahi, S.E., Kapolsek Saribudolok AKP Rudiansen Sipayung, Pangulu Nagori Siboras Esron Girsang, H. M. Yunus Lubis, para kepala dinas jajaran Pemerintah Kabupaten Simalungun, para pangulu se-Kecamatan Pamatang Silimahuta, tenaga kesehatan, serta jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun.***

Polres Nias menerima kunjungan kerja dari Tim Biro Rena Polda Sumut dalam rangka Studi Kelayakan Pembentukan Satres PPA dan PPO, Jumat (10/07/2026).

Kegiatan ini dipimpin langsung tim penilai dari Polda Sumut dan disambut Kapolres Nias AKBP Agung S.D.C., S.Psi., M.Psi., Psi., M.K.P., beserta jajaran.

Studi kelayakan ini, seperti dalam sebuah postingan anonim facebook @polres nias dan jajaran yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 11 Juli 2026, menguji kesiapan komprehensif, mulai dari data penanganan perkara, kapasitas personel, hingga fasilitas penunjang yang ramah anak dan perempuan.

Dengan peningkatan status Unit menjadi Satuan Reserse (Satres) PPA dan PPO kelak, Polres Nias berkomitmen untuk memberikan penegakan hukum yang semakin fokus, responsif dan memberikan rasa aman maksimal bagi masyarakat!***

Kegiatan yang menjadi forum penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang pelayanan hukum ini dipimpin secara langsung Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, Hendro Pandowo, mewakili Menteri Hukum Republik Indonesia.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengikuti kegiatan secara virtual dari Swiss dalam rangka agenda kedinasan.

Dalam arahannya, Menteri Hukum menyampaikan bahwa program "Pasti Ada Solusi" telah memperoleh apresiasi dari World Intellectual Property Organization (WIPO) sebagai salah satu inovasi pelayanan publik yang menghadirkan ruang dialog langsung antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum.

Menurut Menteri, apresiasi tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kementerian Hukum untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat, responsif, dan berorientasi pada kepastian hukum.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Hukum juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait proses penyelesaian permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesia yang masih memerlukan waktu.

Ia menjelaskan setiap permohonan harus melalui tahapan verifikasi dan koordinasi lintas instansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara instan.

Meski begitu, Kementerian Hukum dalam postingan anonim Facebook @Kanwil Kemenkum Sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 11 Juli 2026 berkomitmen untuk terus mengawal setiap permohonan agar diproses secara transparan dan akuntabel.

Forum "Pasti Ada Solusi" kemudian dilanjutkan dengan pembahasan sejumlah pengaduan masyarakat, di antaranya terkait sengketa pembatalan merek akibat persamaan dengan merek yang telah terdaftar, permohonan perubahan status kepemilikan badan hukum, serta penyampaian testimoni dari masyarakat yang telah memperoleh penyelesaian atas pengaduannya.

Berbagai permasalahan tersebut dibahas secara terbuka bersama unit teknis terkait sebagai bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam memberikan solusi yang tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara menegaskan dukungannya terhadap implementasi program "Pasti Ada Solusi" sebagai sarana memperkuat pelayanan hukum yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sekaligus memastikan setiap kebijakan dan tindak lanjut yang disampaikan Kementerian Hukum dapat diimplementasikan secara optimal di wilayah Sumatera Utara.***

Surat bernomor R-696/D/Dip.4/07/2026 tertanggal 8 Juli 2026 itu ditujukan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di Indonesia.

Dokumen itu ditandatangani Jaksa Agung Muda Intelijen, Reda Manthovani.

Dalam surat itu, seperti dalam postingan anonim Facebook @Potret Labura yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 11 Juli 2026, disebutkan bahwa perkembangan situasi nasional, khususnya proses penegakan hukum terhadap pejabat maupun aparatur negara yang menjadi perhatian publik, menjadi alasan diterbitkannya instruksi tersebut.

Seluruh jajaran kejaksaan diminta meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah antisipatif guna menjaga stabilitas pelaksanaan tugas serta marwah institusi. Kejaksaan juga meminta seluruh satuan kerja melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan situasi di wilayah hukum masing-masing, terutama yang berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas kejaksaan.

Selain itu, deteksi dini dan pelaporan cepat terhadap setiap perkembangan strategis juga diminta untuk dioptimalkan.

Dalam surat itu, kejaksaan menginstruksikan penguatan pengamanan personel, aset, dokumen, dan fasilitas kantor sesuai tingkat kerawanan di masing-masing daerah.

Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah larangan bagi pegawai kejaksaan untuk menyampaikan komentar, pendapat, maupun informasi terkait perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum.

Seluruh pegawai diminta menjaga integritas, profesionalisme, dan netralitas dalam menjalankan tugas kedinasan. Kejaksaan juga meminta pengelolaan informasi dan komunikasi publik dilakukan secara terkoordinasi serta menjalin koordinasi dengan instansi terkait apabila terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

Di akhir surat, seluruh jajaran diingatkan untuk tetap melaksanakan tugas secara profesional, objektif, serta segera melaporkan setiap perkembangan penting kepada pimpinan melalui mekanisme yang berlaku.***

Dalam peristiwa ini, sebanyak 10 kamar hotel dilaporkan hangus terbakar dan seorang korban menderita luka bakar.

Kepala Seksi Humas Polres Labuhanbatu, AKP Aswin Irwan, S.Hdalam sebuah postingan anonim Facebook @Sekilas Sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 10 Juli 2026 mengatakan dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik (arus pendek) di kamar nomor 247.

Meski demikian, polisi masih menyelidiki lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kebakaran.

Kebakaran pertama kali diketahui seorang tamu yang hendak menuju kolam renang.

Saat melintas, tamu itu melihat kepulan asap tebal keluar dari salah satu kamar hotel. Temuan itu kemudian dilaporkan kepada petugas resepsionis.

Setelah menerima laporan, petugas resepsionis segera memeriksa kamar yang dimaksud dan mendapati asap tebal sudah memenuhi bagian dalam ruangan.

Karena api mulai membesar, petugas langsung berteriak dan meminta seluruh tamu hotel segera meninggalkan bangunan untuk menyelamatkan diri.

Sekitar pukul 10.25 WIB, satu unit mobil pemadam kebakaran bersama kendaraan Armoured Water Cannon (AWC) milik Satuan Samapta Polres Labuhanbatu tiba di lokasi.

Petugas gabungan kemudian melakukan pemadaman dan berupaya mencegah api menjalar ke bagian bangunan lainnya.

'Sijago merah' berhasil dijinakkan sekitar pukul 11.20 WIB atau lebih kurang satu jam setelah proses pemadaman dilakukan. Polisi memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Namun, pemilik hotel berinisial D.S. (38) mengalami luka bakar dan mendapat penanganan medis.

Berdasarkan pendataan sementara, sebanyak 10 kamar hotel mengalami kerusakan akibat dilalap api. Kerugian material diperkirakan mencapai sekitar Rp500 juta, meski jumlah pastinya masih menunggu hasil pendataan lebih lanjut.

Dalam penanganan kejadian tersebut, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, membantu proses pemadaman, mendata saksi dan korban, serta mengamankan sejumlah barang bukti berupa potongan kabel dan kayu.

Petugas juga memasang garis polisi di sekitar lokasi kebakaran.

Saat ini, situasi di lokasi kejadian telah dinyatakan aman dan kondusif. Aparat kepolisian masih mendalami penyebab kebakaran untuk memastikan apakah peristiwa tersebut murni akibat korsleting listrik atau dipicu faktor lainnya.***

Dalam kunjungannya, Bobby bersama rombongan meninjau berbagai produk unggulan yang dipamerkan di Paviliun Deli Serdang, mulai dari kerajinan tenun khas daerah hingga produk pertanian unggulan yang menjadi potensi Kabupaten Deli Serdang. Kunjungannya mengapresiasi penampilan Paviliun Deli Serdang yang dinilai menarik dan representatif.

"Paviliun Deli Serdang tampil keren dan luar biasa dalam menampilkan kekayaan potensi daerah. Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang atas partisipasinya dalam memeriahkan PRSU ke-50," ujarnya.

Kehadiran seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara, termasuk Deli Serdang, lanjutnya, diharapkan dapat semakin memperkenalkan potensi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan sektor ekonomi, pariwisata, dan UMKM di Sumatera Utara melalui penyelenggaraan PRSU ke-50.( DMS)

Menurutnya, survei tersebut menjadi tolok ukur untuk memastikan nilai-nilai harmoni tetap tumbuh di tengah masyarakat yang majemuk.

Rico Waas mengatakan Indonesia dibangun di atas keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat yang juga tercermin di Kota Medan sebagai miniatur Indonesia.

Karena itu, nilai toleransi, kebersamaan, dan saling menghargai harus terus dijaga dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk menggambarkan pentingnya keberagaman, Rico Waas mengibaratkan kehidupan seperti sebuah grup musik. Setiap alat musik memiliki peran berbeda, namun mampu menghasilkan harmoni ketika dimainkan bersama. "Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan," kata Rico Waas.

Menurut Rico Waas, semangat tersebut menjadi landasan slogan 'Medan untuk Semua dan Semua untuk Medan'. Di usia ke-436 tahun, Kota Medan terus menjadi rumah bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, maupun latar belakang.

Mengakhiri sambutannya, Rico Waas berharap hasil E-Survei IHaI tidak hanya menjadi data statistik, tetapi juga menjadi dasar memetakan kondisi kerukunan masyarakat dan mengantisipasi potensi konflik. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat terus menjaga toleransi agar Medan tetap nyaman, inklusif, dan harmonis bagi semua.(ATN)

‎

‎Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M. Eng didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Satya Dharma Nababan, para pimpinan perangkat daerah teknis, Camat Siborong-borong dan Kades Sitampurung. Kunjungan strategis ini juga dihadiri oleh Penasihat Khusus Kantor Perdana Menteri Singapura, Mr. Theo Chee Hean, serta Direktur Eksekutif Komite Percepatan Transformasi Digital, Tubagus Nugraha, guna memonitor langsung pelaksanaan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.

‎

‎Langkah Nyata Pemkab Taput Tekan Kebocoran Anggaran

‎

‎Dalam pemaparannya, Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan menegaskan bahwa digitalisasi bansos bukan sekadar modernisasi sistem, melainkan langkah nyata untuk memastikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Sistem ini mencakup integrasi bantuan menyeluruh, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, bantuan pendidikan, hingga subsidi energi (BBM dan listrik).

‎

‎"Jika sistem perlinsos digital yang diinisiasi oleh Bapak Luhut Binsar Pandjaitan ini diimplementasikan secara nasional, potensi efisiensi atau penghematan anggaran negara bisa mencapai Rp14 triliun. Kami di Tapanuli Utara sangat bangga dipercaya menjadi bagian dari perubahan besar ini," ujar Dr. Deni di hadapan forum.

‎

‎Melalui aplikasi Perlinsos Digital, skema pendaftaran manual yang rawan manipulasi kini dipangkas. Sistem baru ini menerapkan penyaringan berlapis (multi-filtering) yang mengintegrasikan data dari berbagai lembaga valid, seperti:

‎Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS) (kategori Desil 1 hingga Desil 4), Badan Kepegawaian Negara (BKN) (untuk menyaring ASN agar tidak menerima bansos), BPJS Ketenagakerjaan (pemantauan batasan upah), Badan Pertanahan Nasional (BPN).

‎

‎Kesiapan Infrastruktur dan Target Rampung September 2026

‎

‎Sebagai daerah pilot project, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan keseriusan dan komitmen yang tinggi. Hingga saat ini, Pemkab Taput telah merekrut dan melatih sebanyak 1.670 agen digital yang terdiri dari pendamping PKH dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

‎Meski proses verifikasi membutuhkan ketelitian tinggi, saat ini sudah ada sekitar 3.200 Kepala Keluarga (KK) di Tapanuli Utara yang berhasil terintegrasi ke dalam sistem baru tersebut. Pemkab Taput optimis seluruh target pemetaan wilayah akan rampung sepenuhnya secara bertahap pada September 2026.

‎

‎Pada kesempatan itu, Dr. Deni juga melakukan demonstrasi langsung verifikasi kelayakan penerima bantuan lewat aplikasi. Uji coba digital ini berjalan lancar dan membuktikan akurasi sistem dalam membedakan warga yang benar-benar layak menerima manfaat.

‎

‎Dukungan Penuh Presiden Prabowo Subianto

‎

‎Sementara itu, Ketua DEN Jend. TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas kesiapan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Ia menegaskan bahwa program transformasi digital ini didorong penuh oleh Presiden RI Prabowo Subianto demi menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat kecil.

‎

‎"Ini adalah langkah maju untuk keadilan dan kelayakan penerima bantuan sosial. Kita ingin memastikan tidak ada lagi hak masyarakat miskin yang salah sasaran," tegas Luhut.

‎

‎Kunjungan kerja yang berlangsung produktif ini diakhiri dengan penyerahan cinderamata dari tokoh adat setempat kepada Luhut Binsar Pandjaitan dan Mr. Theo Chan, sebagai simbol kehormatan dan rasa syukur masyarakat Tapanuli Utara atas program inovatif yang dibawa ke daerah mereka. (Hendra Christian Siregar)

Ajakan tersebut disampaikan Rico saat menerima audiensi jajaran Pengurus PWPM periode 2026–2029 di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jalan Sudirman, Jumat (10/7/2026). Pertemuan berlangsung hangat dan menjadi momentum memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Medan dengan insan pers yang meliput aktivitas pemerintahan.

"Yang terpenting, informasi yang disampaikan benar, sehat, dan tidak membuat masyarakat tersesat. Kita harus saling memberikan masukan selama itu bermanfaat bagi masyarakat," tegas Rico Waas.

Didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Arrahman Pane serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), Arafat Syam, Rico menegaskan pembangunan Kota Medan tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Menurutnya, kolaborasi dengan media menjadi bagian penting dalam mengawal berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Ia menyebut berbagai persoalan perkotaan, seperti penanganan banjir, pelaksanaan agenda pembangunan hingga peningkatan kualitas layanan publik, membutuhkan masukan yang konstruktif sekaligus penyampaian informasi yang objektif kepada masyarakat.

Selain itu, Rico juga mendorong PWPM terus menghadirkan program-program yang mampu meningkatkan kualitas dan profesionalisme wartawan. Menurutnya, pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti lomba karya tulis, fotografi jurnalistik, baca puisi, penulisan sejarah dan geografi Kota Medan, hingga promosi seni dan budaya lokal.

"Jurnalis saat ini tidak hanya dituntut menghasilkan tulisan yang berkualitas, tetapi juga mampu menyajikan karya visual yang menarik, artistik, dan memiliki makna sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima masyarakat," ujarnya.

Ketua PWPM Muhammad Edison Ginting menjelaskan audiensi tersebut bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus memperkenalkan kepengurusan baru organisasi kepada Wali Kota Medan.

PWPM turut memaparkan rencana pelaksanaan rapat kerja organisasi sebagai langkah menyusun program kerja yang berorientasi pada peningkatan kapasitas dan profesionalisme wartawan yang bertugas di lingkungan Pemko Medan.

Ginting menegaskan PWPM siap menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Medan melalui pemberitaan yang objektif, berimbang, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kami siap menjadi mitra strategis Pemko Medan dalam mendukung penyebarluasan informasi yang akurat, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya. ( ATN)

Anggaran senilai Rp 38,5 miliar lebih yang diperuntukkan biaya belanja makan dan minum, bukan hanya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang saja yang menggunakannya.

Anggaran tersebut merupakan akumulasi dari beberapa lini instansi seperti Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deliserdang, Sekretariat Daerah Kabupaten Deliserdang, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta kecamatan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang, menduga bahwa tudingan anggaran makan dan minum untuk Pemkab Deliserdang senilai Rp 38,5 miliar lebih adalah tidak sesuai fakta alias HOAX.

Demikian ditegaskan Bupati Deliserdang melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostan) Kabupaten Deliserdang, Sandra Dewi Situmorang SSTP kepada sejumlah wartawan di Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, usai sholat Jum'at (10/7/2026).

Angka yang disebarkan tersebut merupakan pernyataan menggiring opini publik yang disinyalir menyesatkan. Seharusnya, anggaran tersebut harus dijelaskan secara utuh dan benar, serta kemana saja penggunaannya.

Anggaran belanja makan dan minum yang tercantum dalam dokumen APBD mencakup seluruh kebutuhan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik, rapat koordinasi lintas sektor, kunjungan kerja, acara kemasyarakatan, serta kegiatan operasional pemerintahan yang disusun dengan prinsip hemat, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Sandra Dewi Situmorang menghimbau seluruh masyarakat agar jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya.

Kemudian, kepada orang yang tidak bertanggungjawab, jangan menyebarkan berita yang dapat menimbulkan keresahan dan kesalahpahaman masyarakat.

Masyarakat disarankan agar selalu memeriksa fakta, dan hanya melalui saluran resmi Pemerintah Kabupaten Deliserdang, kata Sandra Dewi. (DMS)

Ribuan porsi makanan dibagikan kepada masyarakat di sejumlah titik strategis Kota Medan, salah satunya di depan Kantor DPC GRIB Jaya Medan, Jalan Sei Serayu, Jumat (10/7/2026).

Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPC GRIB Jaya Kota Medan, Dudi Efni Pasaribu, menegaskan bahwa perbedaan latar belakang dan agama sama sekali bukan penghalang bagi ormas ini untuk konsisten berbagi kepada sesama.

"Jumat kali ini menjadi momentum bagi kami untuk konsisten menebar kebaikan. Siapapun, agama apapun, silakan datang. Kami menyediakan sedikitnya 700 porsi makanan di kantor DPC untuk dinikmati masyarakat, mulai dari pejalan kaki hingga jemaah masjid," ujar Dudi Efni kepada awak media.

Menariknya, Dudi menambahkan bahwa program sosial ini ternyata sudah berjalan konsisten selama lebih dari dua tahun. Keberhasilan ini tidak lepas dari koordinasi internal yang solid serta arahan langsung dari Pembina DPC GRIB Jaya Kota Medan, Ferdy Sanjaya Sembiring.

"Jadi makan siang gratis ini sudah berjalan dua tahun. Kalau pemerintah punya program MBG (Makan Bergizi Gratis), kita juga punya MBG, yaitu Makan Bersama Grib," ucap Dudi sembari tersenyum.

Dukungan penuh juga terus mengalir dari jajaran pengurus inti, termasuk Ketua DPC GRIB Jaya Kota Medan Rudi Ginting dan Bendahara DPC Rio Siahaan.

"Kegiatan ini berjalan sukses berkat dukungan penuh pembina kami, Bapak Ferdy Sanjaya Sembiring, serta Ketua Rudi Ginting. Kami mendoakan semoga beliau-beliau selalu diberikan kesehatan dan kemudahan rezeki agar program ini terus berkelanjutan," ungkapnya.

Melalui aksi nyata ini, GRIB Jaya Kota Medan berharap bisa terus hadir sebagai bagian dari solusi dan membawa dampak positif bagi masyarakat di Kota Medan.

Di lokasi terpisah, aksi serupa juga digelar secara masif oleh jajaran Pimpinan Anak Cabang (PAC) Medan Selayang dan Ranting Sempakat.

Sekretaris DPC GRIB Jaya Kota Medan, Drs. Toyib Marbun, menyampaikan bahwa kegiatan kali ini dipusatkan di jalanan dengan melibatkan pengurus hingga ke tingkat ranting terkecil.

"Hari ini kita melaksanakan Jumat Berkah yang kesekian kalinya bersama PAC Medan Selayang beserta pengurus dan ranting. Antusiasme masyarakat dan kader cukup ramai hari ini," kata Toyib.

Ia juga memberikan apresiasi khusus atas sinergi dan soliditas seluruh jajaran yang terlibat dalam menjaga nama baik organisasi.

"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran PAC yang bisa berkoordinasi dengan baik dan tetap kompak dalam membesarkan GRIB Jaya," pungkas Toyib. (Dam)