Kegiatan yang juga dirangkai penyerahan tali asih tersebut digelar di Gedung Olahraga (GOR) Lantai 4 Suzuya Merdeka Mall, Jalan Merdeka Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur, Selasa (25/08/2026).

Pengurus Majelis Taklim Silaturahmi Kota Pematangsiantar yang dilantik diketuai Hj Nita Maulida Damanik SE didampingi jajaran pengurus. Dilanjutkan penyerahan SKT kepada 150 majelis taklim.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Herlina mengucapkan selamat atas pelantikan Majelis Taklim Silaturahmi Kota Pematangsiantar Periode 2026-2031, serta penyerahan SKT, dan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

"Kami atas nama Pemerintah Kota Pematangsiantar mengucapkan selamat atas amanah yang diemban oleh Ibu Nita Maulida Damanik sebagai ketua. Semoga jajarannya kompak dan tetap berkolaborasi dengan Pemko," ujar Herlina--Seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @pemko pematangsiantar yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 26 Agustus 2026.

Herlina mengatakan, selama ini Majelis Taklim Silaturahmi memiliki kepedulian sosial di tengah berbagai tantangan kehidupan.

"Saat ini kita membutuhkan lembaga-lembaga keagamaan yang mampu menjadi tempat untuk meningkatkan pemahaman agama sekaligus memperkuat persaudaraan dan kepedulian antar sesama. Kami segenap Pemko Pematangsiantar mendukung penuh dan men-support, yang sifatnya untuk pembinaan umat maka kita kolaborasikan," tuturnya.

Ia juga menyampaikan, saat berbincang dengan Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Togi Marito Sitinjak SH SIK MH, ternyata angka kasus HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba di Kota Pematangsiantar termasuk tinggi.

"Kita harus bereskan generasi muda kita agar terhindar dari HIV/AIDS dan narkoba, dengan memperbanyak kajian-kajian di remaja masjid. Remaja harus mendapatkan tuntunan agar mereka berkontribusi untuk bangsa dan negara dengan ajakan yang positif, agar umat bisa lebih baik dan tentunya kita berharap keberadaan kita membuat pengaruh yang besar di Kota Pematangsiantar," tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Taklim Silaturahmi Kota Pematangsiantar Nita Maulida Damanik mengapresiasi kehadiran anggora Majelis Taklim se-Kota Pematangsiantar yang dapat berkumpul untuk melaksanakan acara pelantikan yang dirangkai penyerahan 150 SKT majelis taklim sskaligus Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

"Kepada ibu dan bapak yang mengucapkan selamat kepada kita yang hari ini telah dilantik menjadi pengurus Majelis Taklim Silaturahmi, kami mengucapkan terima kasih. Juga kepada ibu ketua kecamatan. Marilah kita menjaga kekompakan, menjaga semangat yang ada di antara kita, sehingga kita tidak hanya dari segi jumlah, tapi mampu menghadirkan program-program kerja yang langsung menyentuh masyarakat," katanya.

Ia juga mengatakan, Majlis Taklim Silaturahmi telah melaksanakan program-program kerja yang peduli umat.

"Alhamdulillah, sebelum dilantik kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan donasi waktu bencana alam. Saya berharap kita ke depannya dapat bersatu untuk lebih kuat lagi melaksanakan program kerja dan kegiatan lainnya guna mewujudkan visi-misi Pemerintah Kota Pematangsiantar," tuturnya.

Nita berharap Majelis Taklim Silaturahmi mampu bekerja sama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, khususnya ormas Islam di seluruh Kota Pematangsiantar.

"Ke depannya kita dapat berkolaborasi melaksanakan kegiatan untuk saling membesarkan. Kepada Pemko, mohon diajak kami untuk bekerja sama. Kami siap membantu semampu kami untuk Pemerintah Kota Pematangsiantar. Kami sangat berterima kasih kepada Pemko Pematangsiantar yang telah mendukung penuh berjalan lancarnya acara ini. Kami menyampaikan titip salam kepada Bapak Wali Kota Wesly Silalahi dan terima kasih yang sebesar-besarnya," tukasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dr H Sugiat Santoso SE MSP mengucapkan terima kasih kepada Nita Damanik yang sudah mengundang di momentum pelantikan tersebut.

"Saya ucapkan selamat atas pelantikannya. Saya tidak menyangka pesertanya banyak. Kalau partai politik, ini gampang kali terpilih. Saya pikir ini kekuatan besar untuk dakwah. Kita ada beberapa persoalan yang saya pikir menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya menyampaikan pesan ini, karena memang ini persoalan sosial kita, khususnya umat Islam. Setiap tahun BNN merilis survei Sumut itu nomor satu peredaran narkotika," terangnya.

Sugiat menjelaskan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), dan salah satunya Kota Pematangsiantar sangat prihatin peredearan narkobanya.

"Betapa mengerikannya peredaran narkotika di Siantar. Saya pikir ini tidak bisa dibiarkan tanpa ada perlawanan. Oleh karena itu, salah satu kekuatan untuk perang narkotika adalah kekuatan emak-emak. Kemarin kita deklarasikan perang melawan narkotika satu minggu di Brandan. Kekuatan emak-emak di beberapa daerah itu terang-terangan berani melabrak narkotika, dan itu bagian dari dakwah. Itu bisa bermanfaat secara konkret dan bisa menjadi solusi terhadap persoalan umat. Nanti kita akan lakukan deklarasi perang melawan narkotika di seluruh Kota Pematangsiantar," sebutnya.

Sugiat juga menjelaskan, untuk menyelamatkan generasi muda Islam yang hancur karena narkotika, ia setiap harinya turun ke daerah.

"Kalau habis generasi muda Islam, maka hancurlah peradaban. Sekali lagi saya mengucapkan selamat atas penyerahan SKT Majelis Taklim Silaturahmi," ucap Sugiat.

Plt Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Pematangsiantar H Tarmudzi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya kegiatan ini.

"Ini bukan hanyalah seremonial, namun merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan pembinaan keagamaan, serta menghadirkan majelis yang tertib aktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya.

Menurut Tarmudzi, legalitas merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun organisasi yang kuat, tertib, dan berkelanjutan.

"Dengan adanya landasan kelembagaan yang lebih jelas, sehingga dapat menjalankan pembinaan keagamaan secara lebih terarah dan bertanggung jawab. Jadikan SKT ini sebagai langkah awal untuk memajukan Majelis Taklim Silaturahmi dan memajukan umat serta masyarakat sekitarnya. Memperluas ilmu dan memajukan Islam. Jangan sampai perbedaan dalam persoalan yang bersifat persaudaraan, dan sebaliknya mari kita menghormati, saling menghargai, dan terus menjaga semangat Ukhuwah Islamiyah. Majelis taklim bukan hanya menambah ilmu agama, namun juga ruang menambah silaturahmi," terangnya.***

Langkah ini sebagai bentuk respons cepat Polri terhadap informasi masyarakat sekaligus memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Tanah Karo.

Di wilayah Kecamatan Merek, personel Polsek Tigapanah yang dipimpin Kapolsek AKP Imanuel Sembiring, S.H., M.H., bersama Kepala Desa Merek Justiman Munthe, melakukan pengecekan pada Minggu (23/8/2026 malam terhadap empat lokasi yang disebut dalam pemberitaan sebagai lokasi permainan judi jenis tembak ikan.

Keempat lokasi dimaksud yakni di Jalan Seribu Dolok, persis di sebelah Sekolah Yapim, Jalan Sidikalang, depan SMP Merek, serta kawasan Simpang Situnggaling.

Dari hasil pengecekan di seluruh lokasi ini, personel tidak menemukan adanya aktivitas perjudian jenis tembak ikan sebagaimana informasi yang diberitakan. Pengecekan turut disaksikan Kepala Desa Merek.

Sementara itu, Polsek Tiganderket --seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Polres Karo yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 26 Agustus 2026-- juga menindak lanjuti informasi masyarakat dan media sosial terkait dugaan perjudian jenis dadu di Desa Kutagaluh, Dusun Lau Rakit, tepatnya di kolam pancing milik Usdek Bangun, Kecamatan Tiganderket.

Pengecekan Minggu (23/8) sekitar pukul 15.00 WIB dan dipimpin Kanit Reskrim Polsek Tiganderket Ipda J. Sinaga.

Hasilnya, tidak ditemukan aktivitas perjudian jenis dadu di lokasi tersebut.

Personel kemudian memberikan imbauan kepada pemilik kolam pancing agar tidak membuat maupun mengizinkan adanya segala bentuk perjudian di lokasi miliknya.

Di Kecamatan Munte, personel Polsek Munte yang dipimpin Ipda Antonius Tarigan juga melaksanakan patroli pada Minggu (23/8) malam di Desa Munte dan Desa Bandar Meriah untuk mengantisipasi aktivitas perjudian.

Dari kegiatan patroli tersebut, tidak ditemukan adanya aktivitas perjudian di wilayah hukum Polsek Munte.***

Peristiwa ini bermula dari laporan yang diterima melalui Call Center 110 Polres Karo pada Senin 24 Agustus 2026 sekitar pukul 20.24 WIB.

Pelapor menginformasikan bahwa dirinya bersama seorang temannya mengalami kesulitan menemukan arah saat melakukan pendakian.

Kondisi malam yang gelap disertai kabut membuat keduanya tidak mengetahui posisi mereka dan meminta bantuan kepolisian.

Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Polsek Berastagi bersama Tim Ranger Cepat Tanggap Gunung Sibayak segera melakukan pencarian di kawasan pendakian.

Setelah dilakukan pencarian, kedua pendaki akhirnya berhasil ditemukan sekitar pukul 07.00 WIB dalam kondisi selamat dan sehat.

Kedua pendaki tersebut kemudian dibawa oleh personel Polsek Berastagi ke Puskesmas Berastagi untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Berdasarkan pemeriksaan tim medis, keduanya dalam kondisi sehat dan tidak ditemukan adanya luka maupun cedera.

Kapolsek Berastagi AKP Dedy Syah Putra Ginting, S.H., M.H--seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @polres karo yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 26 Agustus 2026 -- mengatakan, respons cepat personel dilakukan setelah menerima laporan masyarakat melalui Call Center 110 Polres Karo.

"Begitu laporan kami terima, personel langsung berkoordinasi dan bergerak bersama tim untuk melakukan pencarian. Puji syukur kedua pendaki berhasil ditemukan dalam keadaan selamat dan selanjutnya kami bawa untuk memastikan kondisi kesehatannya," ujarnya.

Setelah dinyatakan sehat oleh tim medis, kedua pendaki selanjutnya kembali menuju Medan. Situasi selama proses pencarian, evakuasi hingga pemeriksaan kesehatan berlangsung aman dan kondusif.***

Pengungkapan bermula dari deteksi titik api oleh petugas penjaga menara api di areal CPT 24 Block Sungai Tuha sekitar pukul 18.55 WIB. Sebelum titik api terpantau, petugas melihat sebuah mobil berhenti di sekitar lokasi. Tidak lama setelah kendaraan tersebut meninggalkan area, api kemudian muncul.

Menindaklanjuti temuan tersebut, petugas berkoordinasi dengan security dan Divisi General Affairs PT MHP untuk melakukan penelusuran terhadap kendaraan yang melintas di sekitar lokasi. Hasil penelusuran mengarah kepada mobil nomor polisi BG-8583-DR yang diketahui mendatangi areal CPT 24 Block Sungai Tuha.

Petugas kemudian mengamankan pengemudi berinisial YAP (19). Dari hasil pengembangan penyelidikan, polisi mengamankan dua orang lainnya yang diduga turut terlibat, yakni JS (38) dan OB (27).

Unit Pidsus Satreskrim Polres OKU Timur selanjutnya mengamankan ketiga tersangka pada 23 Agustus 2026 sekitar pukul 00.30 WIB. Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan dugaan pembakaran lahan.

Barang bukti yang diamankan berupa satu kantong plastik abu bekas terbakar, satu kantong plastik ranting atau kayu bekas terbakar, satu kantong plastik tanah bekas terbakar, satu buah korek api gas warna hijau merek Tokai, serta satu buah korek api gas bercorak batik.

Kapolres Ogan Komering Ulu Timur, AKBP Dr. Lalu Hedwin Hanggara, S.H., S.I.K., M.H., M.Si. melalui Kasat Reskrim IPTU Rendi, S.H., M.H., membenarkan pengungkapan perkara tersebut. Penanganan kasus dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana Karhutla di wilayah hukum Polres OKU Timur.

Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ketentuan hukum terkait larangan membakar hutan serta perbuatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana juncto Pasal 50 ayat (3) huruf d juncto Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Kehutanan Pasal 50 ayat (2) huruf b juncto Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pengungkapan tersebut merupakan bagian dari langkah Polda Sumsel dan jajaran dalam mencegah meluasnya Karhutla yang dapat mengancam keselamatan masyarakat, merusak lingkungan serta menimbulkan dampak kabut asap.

Penegakan hukum juga dilakukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memberikan efek pencegahan terhadap aktivitas pembakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan.

Kabid Humas PoldaSumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu'min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa Polda Sumsel berkomitmen menangani setiap perkara Karhutla secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Polda Sumsel berkomitmen menindak tegas setiap pelanggaran hukum terkait kebakaran hutan dan lahan. Setiap laporan akan ditindaklanjuti secara profesional dan setiap pelaku yang terbukti melanggar hukum akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak melakukan pembakaran lahan yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat serta menimbulkan dampak yang lebih luas," ujar Kombes Pol. Nandang Mu'min Wijaya, S.I.K., M.H.

Polda Sumsel mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan dalam bentuk apa pun. Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan aktivitas yang berpotensi memicu Karhutla.

Pengungkapan kasus di areal PT MHP OKU Timur ini menegaskan keseriusan Polda Sumsel dan jajaran dalam memperkuat deteksi dini serta penegakan hukum terhadap Karhutla, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mencegah kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan.(Halo)

Anggota DPR RI Fraksi PKB dari Daerah Pemilihan Riau II, Mafirion, meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan perkebunan dan hutan tanaman industri (HTI). Perusahaan yang terbukti terlibat pembakaran lahan, menurutnya, harus dijatuhi sanksi tegas hingga pencabutan izin.

Mafirion mengaku mendukung ketegasan Presiden Prabowo Subianto yang meminta aparat penegak hukum mengusut indikasi keterlibatan korporasi dalam karhutla.

"Saya mendukung ketegasan Presiden Prabowo Subianto yang meminta aparat penegak hukum menyelidiki indikasi keterlibatan korporasi dan memastikan izin perusahaan apa pun akan dicabut jika terbukti terlibat menyuruh membakar lahan," kata Mafirion, Selasa (25/08/2026).

Ia juga menyinggung arahan Presiden agar tiga tersangka karhutla yang disebut tidak memiliki kebun di lokasi terbakar dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut dengan melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN).

Berdasarkan data BPBD Riau yang disampaikan Mafirion, sejak Januari hingga Agustus 2026 luas lahan terbakar telah mencapai sekitar 16.277,50 hektare. Dari 10.514 hotspot yang terdeteksi, sebanyak 521 titik disebut telah menjadi titik kebakaran.

Hingga 24 Agustus 2026, sekitar 900 hektare lahan dilaporkan masih terbakar di empat kabupaten.

Mafirion menilai penanganan karhutla tidak boleh berhenti setelah api berhasil dipadamkan. Penegakan hukum harus berjalan terhadap pihak yang terbukti sengaja membakar maupun lalai hingga menyebabkan kebakaran.

"Kalau ada perusahaan perkebunan maupun HTI yang terbukti melakukan pembakaran lahan, izin usahanya harus dicabut. Jangan sampai setiap tahun masyarakat Riau menjadi korban, sementara perusahaan yang bertanggung jawab tetap menjalankan usahanya," tegas Mafirion.

Menurut dia, pencabutan izin harus menjadi pilihan serius apabila penyelidikan dan proses pembuktian hukum menemukan kebakaran terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian perusahaan dalam mengelola areal konsesinya.

Ia juga mendorong pemerintah melakukan audit dan evaluasi terhadap perusahaan perkebunan dan HTI, khususnya yang wilayah konsesinya berada di dalam maupun sekitar lokasi kebakaran.

"Jangan hanya masyarakat yang terus diingatkan untuk tidak membakar. Perusahaan juga harus bertanggung jawab. Kalau memang terbukti membakar atau lalai sehingga kebakaran terjadi di wilayah konsesinya, harus ada sanksi tegas, termasuk pencabutan izin," ujarnya.

Mafirion turut meminta aparat penegak hukum membuka secara transparan hasil penyelidikan terhadap titik-titik kebakaran yang ditemukan di dalam atau berdekatan dengan areal konsesi perusahaan.

Menurut Mafirion, dampak karhutla tidak sebatas persoalan lingkungan. Kabut asap turut menyentuh kesehatan masyarakat, pendidikan, aktivitas ekonomi hingga kualitas hidup warga.

Karena itu, ia meminta pemerintah membangun sistem pencegahan yang lebih permanen. Setiap pemegang izin perkebunan maupun HTI harus memastikan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran berfungsi efektif.

Sistem tersebut mencakup kesiapan personel, peralatan pemadaman, ketersediaan sumber air, pemantauan titik api hingga kemampuan memberikan respons cepat ketika kebakaran terdeteksi.

"Kita tidak ingin Riau setiap musim kemarau kembali menjadi langganan kabut asap. Pemerintah harus memutus mata rantai ini. Perusahaan yang taat harus diberikan apresiasi, tetapi perusahaan yang terbukti membakar atau lalai harus dikenakan sanksi maksimal," katanya.

Mafirion juga mendukung langkah pemerintah dan aparat melakukan deteksi dini terhadap hotspot. Namun, menurutnya, keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari seberapa cepat api dipadamkan.

Pencegahan kebakaran berulang, kata dia, harus menjadi salah satu tolok ukur utama.

"Riau membutuhkan kebijakan yang memberikan efek jera. Jangan sampai api padam, tetapi persoalan yang sama kembali terjadi tahun depan. Kalau terbukti perusahaan menjadi penyebab kebakaran, cabut izinnya. Keselamatan rakyat dan lingkungan harus ditempatkan di atas kepentingan bisnis," tutup Mafirion.(RED)

Kegiatan yang digelar pada Selasa (25/8/2026) tersebut mengusung tema, "Meneladani Akhlak Rasulullah SAW dalam Perkembangan Dunia Islam di Era Menuju Indonesia Emas 2045."

Ketua BKM Masjid Al Munawwarah, Nezar Djoeli, menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya kegiatan tersebut dengan lancar.

Menurut Nezar, hujan yang turun menjadi keberkahan tersendiri dalam momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi momentum untuk terus meneladani akhlak Rasulullah SAW serta memperkuat persatuan dan semangat membangun Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.(DAM)

Di satu sisi, jaksa mendakwa Nur Erdian, pejabat pada Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi, sebagai penerima suap dalam perkara yang menyeret pula Henny Afrianti, pihak swasta dari PT Whiz Digital Berjaya. Namun di sisi lain, Penasihat Hukum Nur Erdian, Advokat Ir. Pahala Sitorus, SH., MH., MM., menyodorkan versi berbeda mengenai uang Rp175 juta yang menjadi salah satu titik penting perkara.

Menurut Pahala, keterangan Direktur e-commerce PT Whiz Digital Berjaya, Muhammad Arif Hasibuan, dalam persidangan Senin (24/8/2026) justru menunjukkan bahwa Rp175 juta tersebut merupakan anggaran maintenance cost, bukan fee yang diberikan kepada pemberi kerja.

"Dari keterangan direktur e-commerce PT Whiz Digital Berjaya, setiap mereka mendapatkan atau memenangkan pekerjaan, di dalam nilai penawaran terdapat biaya maintenance cost," kata Pahala melalui telepon WhatsApp kepada wartawan, Senin (24/8/2026).

Pahala menyebut nilai proyek yang menjadi perkara tersebut memiliki pagu Rp840 juta untuk kapasitas jaringan internet 800 Mbps. Fakta Persidangan dari keterangan Direktur e'commerce pada keterangannya sebagai saksi mengatakan dalam nilai penawaran PT Whiz Digital Berjaya telah terdapat anggaran maintenance cost sebesar Rp175 juta.

Keterangan tersebut menjadi penting karena selama ini perkara tersebut dikenal publik sebagai dugaan pemberian success fee sekitar 20 persen dari nilai proyek.

Dalam dakwaan yang telah diberitakan sebelumnya, jaksa menyebut PT Whiz Digital diduga memberikan success fee Rp175 juta. Sebanyak Rp150 juta disebut telah diterima Nur Erdian pada Desember 2025, sedangkan Rp25 juta lainnya berkaitan dengan penyerahan yang kemudian berujung OTT pada April 2026.

Fakta Persidangan kini berbeda.

Pahala mengatakan, berdasarkan keterangan Muhammad Arif Hasibuan, anggaran maintenance pada setiap pekerjaan proyek jaringan internet diserahkan perusahaan kepada sales yang menangani penawaran digunakan untuk biaya maintenance selama masa kontrak.

"Anggaran maintenance cost diserahkan pihak perusahaan kepada sales yang mengajukan penawaran ke pemberi kerja, yang kemudian dapat diserahkan kepada pihak ketiga untuk pelaksanaannya, namun pada kegiatan ini Sales menyerahkan kepada staf Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi, untuk digunakan sebagai anggaran maintenance cost selama satu tahun masa kontrak," ujarnya.

Fakta persidangan terungkap bahwa ketentuan di PT.Whiz Digital Berjaya, sales memiliki kewenangan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemeliharaan apabila terjadi kerusakan jaringan. Dengan demikian pihak yang melakukan pekerjaan maintenance tidak harus berasal dari PT Whiz Digital Berjaya.

Fakta Persidangan menggeser pertanyaan utama perkara, apakah Rp175 juta itu uang suap, atau bagian dari struktur biaya pekerjaan yang sejak awal sudah diperhitungkan dalam penawaran?

Pahala menegaskan, berdasarkan keterangan saksi dari pihak perusahaan, PT Whiz Digital Berjaya tidak pernah memberikan fee kepada pemberi kerja ataupun pihak lain yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut.

Ia juga menyebut keterangan Muhammad Arif sejalan dengan keterangan saksi dari bagian keuangan perusahaan mengenai proses transfer uang.

"Menurut kami sampai hari ini, uang yang diterima Nur Erdian itu adalah uang maintenance cost," kata Pahala.

Dua Kali Transfer

Pahala kemudian membeberkan rincian transaksi yang menurutnya muncul dalam keterangan persidangan.

Menurut dia, dari total Rp175 juta, terdapat transfer Rp150 juta pada 29 Desember 2025 dan kemudian Rp25 juta pada April 2026.

Uang tersebut, kata Pahala, dikaitkan perusahaan dengan anggaran maintenance cost yang pengelolaannya diberikan kepada sales bernama Henny.

"PT Whiz memberikan otoritas untuk mengelola maintenance cost dan juga otoritas untuk menunjuk siapa nanti yang melakukan maintenance cost ini. Tidak harus dari PT Whiz," katanya.

Keterangan itu tentu menjadi bagian dari pembelaan dan belum otomatis menggugurkan konstruksi dakwaan jaksa. Sebab, jaksa sebelumnya mendudukkan uang Rp175 juta tersebut sebagai success fee dalam perkara dugaan suap proyek jaringan internet dengan pagu Rp840 juta.

Karena itu, substansi yang diuji di persidangan bukan semata-mata berapa jumlah uang yang berpindah tangan, tetapi juga untuk apa uang itu diberikan dan dalam kapasitas apa penerimanya menguasai uang tersebut.

Saksi Kunci Tak Hadir

Persidangan Senin (24/8/2026) juga tidak seluruh saksi yang dijadwalkan hadir.

Pahala mengatakan saksi Riswanda dari PT Whiz Digital Berjaya tidak hadir karena alasan sakit akibat pembuluh darah pecah. Sementara Sundari, yang disebut berada di Jakarta, juga tidak hadir karena memiliki penugasan lain.

Saksi Muhammad Arif Hasibuan menjadi salah satu sumber keterangan yang kemudian disorot kubu Nur Erdian karena berasal dari pihak perusahaan penyedia jasa.

Menurut Pahala, Muhammad Arif jugau menjelaskan bahwa kontrak pekerjaan tersebut berlangsung mulai Januari hingga akhir Desember 2026 dan PT Whiz Digital Berjaya telah dinyatakan sebagai pemenang.

Persoalan tersebut menjadi penting untuk melihat posisi Rp175 juta dalam keseluruhan hubungan kontraktual antara perusahaan dan pekerjaan jaringan internet Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi.

Jaksa Punya Konstruksi Berbeda

Perkara ini bermula dari OTT Ditreskrimsus Polda Sumut pada 15 April 2026 yang kemudian menetapkan dua terdakwa, yakni Nur Erdian dan Heny Afrianti. Keduanya kini menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan.

Nur Erdian didakwa sebagai penerima suap, sedangkan Heny Afrianti sebagai pihak swasta didakwa sebagai pemberi. Proyek yang menjadi perkara berkaitan dengan penyediaan jaringan internet Dinas Kominfo Tebing Tinggi dengan pagu Rp840 juta dan kapasitas bandwidth domestik 800 Mbps.

Namun hingga pembuktian selesai, seluruh konstruksi tersebut masih harus dicari melalui keterangan saksi, alat bukti dan argumentasi hukum masing-masing pihak.

Keterangan Pahala Sitorus sebagai Kuasa Hukum Nur Erdian merupakan Fakta Persidangan. Sementara dakwaan dan pembuktian jaksa merupakan versi penuntutan. Pengadilanlah yang pada akhirnya akan menilai apakah Rp175 juta tersebut terbukti sebagai success fee sebagaimana didakwakan atau memiliki dasar dan fungsi lain sebagaimana diterangkan pihak Kuasa Hukum.

Yang menjadi sorotan Rp175 juta yang selama ini menjadi angka kunci perkara ternyata mulai diperdebatkan bukan hanya soal jumlahnya, tetapi mengenai identitas hukumnya uang suap atau biaya pemeliharaan.

Jawaban atas pertanyaan itu akan sangat menentukan arah pembuktian perkara Nur Erdian dan Heny Afrianti.(erni)

Regulasi baru MotoGP2027 yang beralih ke mesin 850cc memicu gelombang transfer agresif dari berbagai pabrikan. Dampaknya, ruang bagi para pembalap veteran kian menyempit karena tim-tim besar lebih memilih mempromosikan talenta muda dari kelas Moto2.

Masa depan Jack Miller di MotoGP menemui titik buntu setelah Pramac Yamaha memilih untuk tidak memperpanjang kontrak pembalap asal Australia tersebut. Kursi Miller musim depan akan diambil alih oleh bintang muda Moto2, Izan Guevara, yang akan berduet dengan Toprak Razgatlioglu.

Menanggapi keputusan tersebut, pembalap berjuluk JackAss ini mengaku tidak menyimpan dendam atau rasa sakit hati kepada Yamaha.

"Saya tidak pahit atau kecewa. Saya sudah menjalani karier yang hebat di sini," ujar Miller saat diwawancarai Crash.net. "Jika mereka tidak melihat nilai saya lagi, itu tidak masalah. Saya tidak ingin berada di tempat di mana saya tidak diinginkan."

Miller dilaporkan akan segera menyeberang ke ajang World Superbike (WorldSBK) untuk musim 2027 guna membela tim pabrikan PATA Yamaha.

Nasib tragis juga menimpa Maverick Vinales. Pembalap berjuluk Top Gun ini sebenarnya diproyeksikan untuk naik ke tim pabrikan KTM pada musim 2027. Namun, cedera bahu kambuhan serta konflik internal membuat hubungan kedua belah pihak memburuk.

Vinales bahkan sempat membongkar ke media bahwa KTM telah membatalkan draf kontrak yang sebelumnya sudah ia tanda tangani via email. KTM akhirnya resmi mengumumkan Fabio Di Giannantonio untuk mengisi kursi pabrikan mereka, sementara Tech3 mengunci kesepakatan dengan Luca Marini, yang otomatis menutup peluang Vinales bertahan di grid.

Bos tim VR46, Pablo Nieto, sempat berkomentar di Detik Sport bahwa absennya Vinales akibat cedera membuatnya cepat terlupakan di tengah bursa transfer 2027 yang bergerak sangat cepat. Berbeda dengan Miller, Vinales belum mengumumkan secara resmi ke mana ia akan berlabuh, meski rumor kuat juga mengaitkannya dengan kepindahan ke WorldSBK.

Regenerasi Besar-besaran MotoGP2027

Kepergian Miller dan Vinales menjadi bukti nyata kejamnya perputaran pembalap di kelas tertinggi. Selain mereka berdua, nama-nama besar lain seperti Brad Binder, Franco Morbidelli, dan Alex Rins juga dilaporkan terancam kehilangan tempat untuk musim depan akibat kalah saing dengan gelombang pembalap muda. (TikTok)

Hingga akhir Agustus 2026, lebih dari separuh kursi sudah terisi resmi, sementara beberapa posisi satelit masih menunggu konfirmasi final. Berikut ringkasan susunan pembalap MotoGP 2027 berdasarkan pengumuman resmi dan perkembangan terkini:

Tim Pabrikan

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez (kontrak hingga akhir 2028) tetap menjadi andalan pabrikan Bologna. Rekan setimnya adalah Pedro Acosta yang pindah dari KTM (juga hingga 2028). Francesco Bagnaia meninggalkan Ducati setelah enam musim.

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi (kontrak multi-tahun) berpasangan dengan Francesco "Pecco" Bagnaia yang menandatangani kontrak empat tahun hingga akhir 2030. Line-up all-Italia ini menjadi salah satu yang paling kuat di era baru.

Monster Energy Yamaha MotoGP

Jorge Martín (juara dunia 2024) dan Ai Ogura (pemenang Grand Prix Jepang pertama dalam 22 tahun) bergabung untuk 2027-2028. Fabio Quartararo dan Álex Rins tidak dilanjutkan.

Red Bull KTM Factory Racing

Alex Márquez dan Fabio Di Giannantonio menjadi line-up baru pabrikan Austria dengan kontrak multi-tahun. Pedro Acosta dan Brad Binder meninggalkan KTM.

Honda HRC Castrol

Fabio Quartararo (kontrak hingga 2028) pindah dari Yamaha. David Alonso (dari Moto2) juga mengikat kontrak multi-tahun dengan HRC. Posisi pastinya (HRC atau LCR) masih menunggu penempatan final bersama Diogo Moreira.

Tim Satelit

BK8 Gresini Racing MotoGP (Ducati)

Joan Mir dan rookie Dani Holgado (dari Moto2) dikonfirmasi. Mir akan mendapatkan motor spesifikasi pabrikan.

SuperFile Trackhouse MotoGP Team (Aprilia)

Raúl Fernández (diperpanjang hingga 2028) berpasangan dengan Enea Bastianini yang resmi bergabung dari 2027 untuk dua musim. Bastianini menggantikan Ai Ogura.

Castrol Honda LCR

Johann Zarco (hingga 2027) tetap di LCR. Diogo Moreira dan David Alonso (keduanya kontrak multi-tahun HRC) akan menempati salah satu kursi HRC atau LCR.

Prima Pramac Yamaha

Toprak Razgatlıoğlu (kontrak Yamaha hingga 2027) sudah aman. Kursi kedua masih terbuka, dengan Izan Guevara (Moto2) sebagai kandidat kuat.

Pertamina Enduro VR46 Racing Team (Ducati)

Fermín Aldeguer diperkirakan pindah ke sini. Nicolò Bulega (dari WorldSBK) juga digadang-gadang bergabung. Belum ada pengumuman resmi penuh.

Red Bull KTM Tech3

Posisi masih terbuka. Luca Marini disebut sebagai kandidat berpengalaman, sementara Senna Agius atau Manuel González (keduanya Moto2) bersaing untuk kursi rookie.

Rookie dan Nama yang Terancam

Rookie yang sudah atau hampir dipastikan masuk antara lain Dani Holgado, David Alonso, serta kemungkinan Izan Guevara, Nicolò Bulega, Senna Agius, atau Manuel González.

Beberapa pembalap berpengalaman yang saat ini tanpa kursi pasti termasuk Brad Binder, Álex Rins, Franco Morbidelli, Jack Miller, dan Maverick Viñales. Beberapa di antaranya dikaitkan dengan peluang di WorldSBK.

Musim 2027 menjadi titik balik teknis terbesar dalam lebih dari satu dekade. Kombinasi mesin lebih kecil, ban baru, dan aerodinamika yang dikurangi diperkirakan akan meratakan kekuatan antar-pabrikan. Banyak yang menantikan duel Márquez-Acosta di Ducati, duet Italia Bezzecchi-Bagnaia di Aprilia, serta kebangkitan Yamaha dengan Martín-Ogura dan Honda dengan Quartararo.

Dengan sebagian besar kursi utama sudah terisi dan hanya beberapa posisi satelit yang tersisa, grid MotoGP 2027 sudah mulai terbentuk jelas. Pengumuman final untuk VR46, Tech3, dan penempatan internal Honda diperkirakan segera menyusul sebelum akhir musim 2026.(BBS)

Bupati Tapanuli Utara meninjau langsung kesiapan lokasi pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dan Kantor Desa di Desa Pagaran Lambung 1, yang sumber dananya berasal dari sumbangan Kang Dedy Mulyadi (KDM), Kecamatan Adian Koting, Selasa (25/8/2026).

‎

‎Pada lokasi tersebut, Pemkab Tapanuli Utara merencanakan pembangunan 22 unit hunian tetap beserta 1 unit Kantor Desa Pagaran Lambung 1 guna mengembalikan fungsi pelayanan publik dan pemukiman warga secara optimal.

‎

‎Di sela-sela peninjauan, Bupati menekankan pentingnya efisiensi waktu dan presisi pengerjaan di lapangan. Pihaknya menginstruksikan seluruh jajaran teknis dan pelaksana proyek untuk langsung tancap gas tanpa menunda-nunda tahap awal konstruksi.

‎

‎"Progres pekerjaan harus dipercepat. Hari ini juga penentuan dan pematokan lokasi dibuat, sehingga besok pengerjaan pondasi sudah bisa dimulai. Lakukan pekerjaan ini secara cepat dan tepat. Pembangunan harus rampung sepenuhnya tahun ini," tegas Bupati Tapanuli Utara saat mengarahkan jajaran di lokasi.

‎

‎Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa target penyelesaian akhir tahun tersebut tidak hanya mencakup fisik bangunan rumah semata, melainkan sudah siap huni beserta seluruh fasilitas dasar.

Sarana penunjang tersebut mencakup penyambungan jaringan listrik, penyediaan air bersih melalui sumur bor, hingga instalasi pemipaan langsung ke tiap-tiap rumah warga.

‎

‎Dalam kunjungan lapangan ini, turut mendampingi Bupati di antaranya Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Lingkungan Hidup (Perkimlindup), Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan (PUTRHub), Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Camat Adian Koting dan Kepala Desa serta sejumlah perwakilan pimpinan perangkat daerah teknis terkait.

‎

‎Langkah cepat ini menjadi komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam memastikan masyarakat dapat segera menghuni rumah yang aman, layak, dan dilengkapi infrastruktur dasar yang memadai. (PS)

POSMETRO MEDAN,Deliserdang - Ribuan Umat Muslim ramaikan Haul ke-5 Almarhum Haji Anif, di Masjid Al Musannif, Jalan Cemara, Kabupaten Deliserdang, Selasa (25/8/2026).

Pelaksanaan Haul kelima ini sekaligus dilaksanakan untuk memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Kerinduan masyarakat terhadap almarhum, terlihat jelas dari ramainya pengunjung yang datang.

Mulai dari dalam gedung masjid hingga pelataran parkir dipadati masyarakat yang datang dari berbagai daerah.

Ketua Yayasan Haji Anif, Musa Rajekshah menyampaikan ucapan terimakasih kepada masyarakat yang sudah hadir untuk memperingati Haul kelima orangtuanya.

"Haul ke 5 Almarhum Haji Anif orang tua kami, Alhamdulillah yang datang sangat ramai. Kami mengucapkan terimakasih kepada Allah. Semoga Allah membalaskan kebaikan bapak/ibu yang datang," kata dia.

Pria yang akrab disapa Ijeck ini mengatakan, Haul kelima tersebut dilaksanakan juga dalam suasana memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW.

Selain itu, Yayasan Haji Anif pada pekan lalu juga telah melaksanakan perlombaan keagamaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ). Ratusan peserta, mulai dari hafalan, tafsir, dan pemahaman Al-Qur'an hadir meramaikan MTQ di Masjid Al Musannif.

"Acaranya sekaligus memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad. Acara MTQ juga kami selenggarakan dalam memperingati Haul kelima ini," ungkapnya.

Saat menyampaikan pesan, Ijeck turut berbalut dalam kerinduan kepada ayah tercinta Haji Anif. Dia menyebut, bahwa MTQ pertama dilaksanakan pada tahun 2019 lalu, sebelum kepergian Haji Anif.

"Biasanya MTQ ini kan dilaksanakan pada bulan Maret setiap tahunnya. MTQ pertama tahun 2019 dan almarhum masih ada," ucapnya.

Suara yang memberat dan mata berkaca-kaca, Ijeck menirukan pesan almarhum, kegiatan keagamaan harus terus terlaksana di Masjid Al Musannif, jikalau Haji Anif nantinya berpulang.

"Pesan beliau MTQ ini harus terus dilaksanakan sampai dengan sekarang. Bahkan sampai beliau sudah tiada lagi," ucapnya.

Lalu, Ijeck juga menyampaikan niat beliau sebelum berpulang, yakni membangun 99 masjid di seluruh pelosok negeri.

"Niat beliau juga sebelum berpulang ingin membangun 99 masjid di seluruh daerah di Indonesia," kata dia.

Yang membuat Ijeck semakin sedih, ketika ayahnya meminta pembangunan dilakukan cepat, dan tidak memakai dana hibah dari pemerintah. Mengingat, pada waktu itu Ijeck menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.

"Beliau juga minta jangan pakai uang pemerintah, karena waktu itu saya menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara. Dia bilang untuk cepat, karena dia bilang untuk mempersiapkan kematiannya," ungkapnya.

Sampai dengan saat ini, program pembangunan masjid terus berjalan di bawah pengawasan Yayasan Haji Anif. Masjid 69 telah berhasil berdiri dan menyusul yang ke 70 pada waktu dekat ini.

"Sekarang sudah 69 Masjid dan masjid 70 akan segera diresmikan dalam waktu mendatang," jelasnya.

Bahkan, Yayasan Haji Anif saat ini tengah menyusun rencana pembangunan masjid di Merauke, Papua.

"Alhamdulillah, yayasan Haji Anif akan membangun masjid di Papua, daerah Merauke. Rencananya tahun depan akan terselesaikan," ujarnya.

Di sela-sela kerinduannya akan masa lalu, Ijeck juga menyampaikan sedikit candaan agar suasana tidak larut dalam kesedihan. Ijeck bingung menuju ke lokasi pembangunan di Merauke, mengingat jarak dan waktu yang jauh.

Tak tanggung-tanggung, dibutuhkan waktu tiga hari menunggangi kapal melintasi perairan agar bisa sampai ke lokasi pembangunan masjid.

"Sampai dengan sekarang ini saya berpikir bagaimana menuju lokasi ke Merauke. Naik pesawat turun di Papua, terus naik kapal 3 hari 3 malam untuk menuju ke lokasi," ucapnya, yang kemudian disambut dengan tawa.

Di akhir pidato, Ijeck menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang selalu memeriahkan peringatan Haul Almarhum Haji Anif di Masjid Al Musannif.(REL)

Seorang anak perempuan berusia 10 tahun, penyandang disabilitas yang tidak dapat mendengar dan berbicara, menjadi korban dugaan kekerasan seksual.

Pelaku berinisial JS (65), warga Berastagi berhasil diamankan kurang dari 1x24 jam setelah laporan polisi diterbitkan.

Korban merupakan pelajar kelas IV SLB dan tinggal bersama ibunya di rumah pelaku.

Ibu korban bekerja di rumah makan milik tersangka.

Peristiwa terjadi sekitar awal Januari 2026, saat korban berada di lantai dua rumah pelaku.

Tersangka diduga mendatangi korban dan memegang bagian sensitif tubuhnya.

Sejak kejadian, korban takut terhadap tersangka dan lebih sering bersama ibunya.

Pada 17 Januari 2026, ketika diminta ibunya naik ke lantai atas, korban menolak dan melalui bahasa isyarat menyampaikan bahwa dirinya takut. Setelah ditanya, korban menunjukkan bahwa bagian sensitifnya pernah dipegang seseorang.

Saat pelaku melintas, korban menunjuknya. Ibu korban kemudian menanyakan langsung kepada pelaku dan tersangka disebut mengakui perbuatannya.

Namun, selama kurang lebih tujuh bulan tidak ada penyelesaian.

Hingga akhirnya korban dan ibunya, didampingi warga serta kepala desa, mendatangi UPTD PPA Pemkab Karo.

Selanjutnya, UPTD PPA berkoordinasi dengan Satres PPA-PPO Polres Karo dan mendampingi korban membuat laporan.

Laporan Polisi diterbitkan pada 27 Juli 2026. Setelah mengantongi dua alat bukti yang cukup, penyidik bergerak cepat dan mengamankan tersangka kurang dari 1x24 jam.

Sejumlah alat bukti turut diamankan, di antaranya fotokopi akta kelahiran korban dan hasil visum et repertum dari RSU Daerah Kabupaten Karo.

Tersangka kini telah ditahan dan dijerat Pasal 415 ke-b UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana juncto Pasal 6 huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf g dan h UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, S.H., S.I.K., M.Si., melalui Kasat Res PPA-PPO Iptu Tina N., S.H., M.H.,--seperti dilansir di sebuah postingan anonim facebook @Polres Karo yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 25 Agustus 2026-- menegaskan penanganan perkara dilakukan cepat dan tepat karena korban merupakan anak sekaligus penyandang disabilitas dan termasuk kelompok rentan.

"Polres Karo tidak memandang status sosial maupun kondisi ekonomi seseorang dalam memberikan pelayanan dan penegakan hukum. Setiap perkara ditangani sesuai prosedur dan berdasarkan alat bukti," tegasnya.***

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Senin (24/8) menjelaskan, penggerebekan dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan petugas, yang menemukan adanya praktek jual beli narkoba di dua tempat kawasan Mangkubumi.

Dengan perhitungan yang matang, seluruh Perwira Satresnarkoba Polrestabes Medan kemudian berpencar bersama tim gabungan untuk melakukan penggerebekan.

Hasilnya, dua sarang narkoba pun berhasil disentuh dan sembilan pria diringkus di lokasi penggerebekan.

"Ada dua sarang narkoba dengan modus berbeda yang kami gerebek. Pertama sarang narkoba modus rumah kos, jadi di lantai 2 kamar kos, dan lantai 1 dijadikan basis narkoba. Sarang narkoba kedua, modusnya berada di bantaran sungai, saat kami gerebek ada beberapa orang yang melompat ke sungai," ungkap Rafli--seperti dilansir di sebuah postingan anonim facebook @Plrstbes Mdn yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 25 Agustus 2026.

Dari sembilan orang yang ditangkap, dua diantaranya yakni AR (37) dan AG (42) yang merupakan warga Jalan Mangkubumi, Kec.Medan Maimun, dipastikan merupakan pengedar narkotika jenis sabu. Dari keduanya, petugas menyita masing – masing 4 paket sabu siap edar dari tangan AR, dan 3 paket sabu siap edar dari tangan AG.

"Untuk tujuh orang kami deteksi sebagai pengguna, mereka ini umumnya berprofesi sebagai juru parkir dan beberapa berprofesi sebagai buruh harian lepas. Selain narkotika jenis sabu, kami juga menyita puluhan alat hisap, puluhan plastik klip, sejumlah uang, dan sebilah kapak yang diduga sengaja disiapkan untuk menyerang petugas," tambah Rafli.

Agar praktek serupa tidak terulang, petugas pun kemudian menghancurkan seluruh tempat transaksi narkoba di pemukiman padat ini. Petugas, juga membakar tempat duduk dan meja yang digunakan untuk menggunakan narkoba, termasuk triplek penutup lapak narkoba.

Kawasan ini, kini dalam pengawasan ketat pihak Kepolisian, dan penggerebekan serupa dipastikan akan kembali dilakukan, jika praktek jual beli narkoba kembali ditemukan di tempat ini.

"Kawasan ini akan kami awasi dengan ketat, kami mengajak masyarakat untuk sama – sama memerangi narkoba, untuk menyelamatkan generasi bangsa," pungkas Rafli. ***

Padahal selama ini Deleng Singkut sebagai kawasan yang ramah wisatawan dan relatif minim pungli.

Keluhan itu kemudian menjadi perhatian setelah videonya beredar dan viral di media sosial.

Dalam rekaman yang beredar, pengunjung mempertanyakan besaran tarif parkir yang harus dibayarkan.

Tarif Rp20 ribu itu dinilai cukup tinggi oleh pengunjung, terutama jika dibandingkan dengan tarif parkir pada umumnya.

Pemkab Karo pun bergerak cepat merespons keresahan masyarakat terkait berita viral tersebut.

Pada Senin (24/08/2026), tim gabungan Dinas Perhubungan, Satpol PP, Kominfo, serta Polsek Berastagi turun langsung ke lokasi kejadian.

Tim mencoba menemui orang yang diduga melakukan pengutipan uang parkir tersebut. Sayangnya orang yang wajahnya sudah viral itu tidak ada di lokasi.

Setelah dihubungi melalui media seluler, disepakati tim gabungan membuat janji dengan oknum warga tersebut beserta kerabatnya untuk bertemu resmi pada Selasa (25/08/2026) pagi di tempat kejadian guna pembinaan dan penyelesaian masalah secara tuntas.

Usai mendatangi lokasi pengutipan, tim gabungan melanjutkan aksi menyisir kawasan sekitar Deleng Singkut. Petugas mendatangi satu per satu tempat usaha untuk memberikan edukasi dan imbauan secara langsung kepada para pelaku usaha.

"Pemkab Karo mengimbau seluruh pengelola dan pemilik usaha di kawasan objek wisata agar selalu mengedepankan pelayanan yang ramah, transparan, dan tidak melakukan pungutan di luar ketentuan resmi," ujar Kepala Dinas Kominfo Karo, Hesti Maria Tarigan--seperti dilansir di sebuah postingan anonim facebook @Sikawes yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 25 Agustus 2026.

Langkah ini dianggap sangat penting demi memastikan para wisatawan merasa aman, nyaman, dan berkesan saat berkunjung ke Kabupaten Karo.***

Pria berinisial AAP alias P (36) warga Jalan Tuba II, Keluraham Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai ini ditangkap petugas saat mengedarkan narkoba di salah satu hotel di Kota Padangsidimpuan.

Penangkapan tersangka ini terjadi di Jalan KH Ahmad Dahlan,Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan tepatnya di halaman Hotel Istana I.

Kala itu, personil yang mendapat informasi lokasi tersebut kerap dijadikan tempat transaksi barang haram.

Setibanya di lokasi, petugas melihat seorang pria dengan gerak-gerik mencurigakan. Alhasil, petugas langsung bergerak cepat mengamankan tersangka.

"Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 plastik klip berisikan Narkotika golongan I jenis Sabu di dalam bungkus rokok Surya milik sdra AAP. Selanjutnya, petugas mengamankan pelaku beserta barang bukti sabu," ucap Kasat Narkoba Polres Padangsidimpuan, AKP Juli Purnowo kepada wartawan, Senin (24/8/2026)--seperti dilansir di sebuah postingan anonim facebook @Indra mulia s'gian yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 25 Agustus 2026.

‎

Saat diinterogasi, AAP menerangkan bahwa dirinya masih memiliki 13 paket narkotika jenis sabu di rumahnya yang berada di Desa Sipogu, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kemudian personil Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan yang di pimpin KBO Sat Narkoba IPDA Amun K Siregar berangkat ke rumah AAP.

"Sesampainya di rumahnya dan dampingi Kepala Desa Sipogu, personil melakukan penggeledahan dan menemukan 13 paket narkotika jenis sabu. Kemudian pelaku mengatakan mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Pandi di Kota Medan," pungkasnya.

Guna kepentingan penyelidikan, tersangka dan barang bukti narkoba diamankan di Mapolres Padangsidimpuan.***

Budi Arie dalam percakapan tersebut menyinggung kemungkinan terjadinya sesuatu yang disebutnya sebagai 'percepatan' sebelum 2029. Tidak diketahui secara pasti kapan dan dalam konteks apa percakapan tersebut berlangsung.

Namun, potongan pernyataan Budi Arie itu kemudian mendapat perhatian setelah beredar di media sosial. Tidak sedikit yang berasumsi bahwa Presiden Prabowo tidak akan menjadi presiden selama satu periode penuh dan akan digantikan.

Budi bahkan mengaku telah mendapat izin dari Jokowi untuk menyampaikan pandangannya mengenai kondisi politik dan sosial yang menurutnya tengah mengalami situasi tidak biasa.

Dalam pertemuan tersebut, Budi Arie mengatakan bahwa dirinya memiliki insting mengenai kemungkinan terjadinya perubahan lebih cepat dari perkiraan.

Ia kemudian meminta agar kemungkinan tersebut turut diperhitungkan, meski menurutnya belum tentu semua pihak menginginkan hal itu terjadi.

"Saya ingin sampaikan, dan saya sudah diizinkan Pak Jokowi. Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?" ujar Budi Arie, Selasa (25/8/2026).

Budi kemudian mempertanyakan kesiapan menghadapi kemungkinan adanya perubahan sebelum tahun yang selama ini menjadi patokan.

"Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong, oh ini 2029, ini 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak?," tukasnya.

Pernyataan tersebut tidak secara eksplisit menjelaskan bentuk percepatan yang dimaksud Budi Arie.

Budi kemudian mengaitkan pandangannya dengan sejumlah dinamika sosial yang terjadi belakangan. Ia menyebut adanya aksi demonstrasi serta situasi masyarakat yang menurutnya menunjukkan kondisi tidak normal.

"Jangan maksud saya begini loh, saya pengalaman dengan gerak sejarah, ini adalah yang abnormal di masyarakat saat ini," jelasnya.

Ia lantas menyinggung aksi massa di Pati dan Madura serta membandingkannya dengan situasi menjelang Reformasi 1998.

"Ini demo Pati, Madura, demo Pati ikut tandingan, nah ini kayak 98, pasti kalah yang preman," bebernya.

Budi mengatakan situasi abnormal tersebut perlu menjadi perhatian karena dapat memunculkan perubahan yang sulit diprediksi.

Menurut Budi, dinamika yang terjadi di masyarakat tidak cukup dihadapi hanya dengan skenario politik yang telah disiapkan sebelumnya.

Ia menilai perubahan dapat berlangsung di luar perkiraan ketika keresahan masyarakat bertemu dengan kondisi ekonomi yang sedang dihadapi.

"Cuma maksud saya itu jadi abnormal, agar masyarakat yang membuat kita tidak hanya memikirkan skenario-skenario profesional, langkah-langkah, tahapan-tahapannya semestinya ini terjadi yang namanya patahan segar," tegasnya.

Budi kemudian kembali menyinggung kondisi masyarakat yang menurutnya sedang menghadapi tekanan.

"Dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat (marah). Saya ingin mengatakan ini adalah sesuatu yang lebih cepat dari yang kita bayangkan," terangnya.

Pegiat media sosial, Yusuf Dumdum, turut menanggapi potongan pernyataan Budi Arie tersebut.

Yusuf meminta publik mencermati bagian ketika Budi menyebut adanya kemungkinan sesuatu terjadi sebelum 2029.

"Coba deh kalian dengerin," ucap Yusuf secara terpisah.

Menurut Yusuf, pernyataan Budi menunjukkan adanya kemungkinan skenario yang sedang diperhitungkan sebelum 2029.

"Budi Arie punya insting kondisi saat ini akan lebih cepat dari 2029," cetusnya.

Yusuf juga menyentil pernyataan Budi yang menanyakan kesiapan apabila terjadi percepatan.

"Dan mereka siap untuk menghadapi jika ada percepatan (sebelum 2029). Artinya apa? Kalian sudah tahu jawabannya," tandasnya.

Hingga kini, pernyataan Budi Arie tersebut belum memberikan penjelasan eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan percepatan sebelum 2029.

Tidak ada pula keterangan dalam pernyataan tersebut yang secara langsung menyebut bahwa masa jabatan Presiden Prabowo Subianto akan berakhir sebelum 2029.

Karena itu, tafsir mengenai maksud percepatan tersebut berkembang di ruang publik, termasuk setelah Yusuf Dumdum mengaitkannya dengan kemungkinan adanya skenario politik tertentu. (fajar)

Pengecekan digelar di Lapangan Samapta Sumatera Utara, Senin (24/8/2026) sekitar pukul 09.30 WIB. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh unsur pendukung penanganan Karhutla dalam kondisi siap digunakan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.

Dalam pengecekan tersebut, Kapolda Sumut bersama PJU tidak hanya memeriksa kesiapan personel, tetapi juga mengecek berbagai peralatan dan kendaraan yang akan digunakan dalam penanganan Karhutla.

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan sarana pendukung dalam kondisi baik dan dapat dioperasionalkan secara cepat.

Kesiapan tersebut menjadi bagian penting dalam menghadapi karhutla, mengingat penanganan kebakaran membutuhkan respons cepat serta dukungan peralatan yang memadai agar api dapat segera dikendalikan dan tidak meluas.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan pengecekan dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan Polda Sumut dalam menghadapi potensi karhutla.

"Bapak Kapolda menekankan bahwa kesiapsiagaan harus dipastikan secara menyeluruh. Bukan hanya personel, tetapi juga peralatan dan kendaraan harus dalam kondisi siap operasional. Ketika terjadi keadaan darurat, seluruh unsur harus bisa bergerak dengan cepat," ujar Ferry menyampaikan arahan Kapolda Sumut.

Menurut Ferry, kesiapan sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penanganan di lapangan.

Karena itu, setiap peralatan yang akan digunakan harus dipastikan berfungsi dengan baik dan personel memahami penggunaannya.

"Kita tidak ingin ketika terjadi kebakaran baru dilakukan pengecekan. Semua harus sudah siap dari sekarang, sehingga apabila ada laporan atau titik api, personel bersama peralatan dan kendaraan dapat langsung digerakkan," katanya.

Selain kesiapan internal, Polda Sumut juga memperkuat koordinasi dengan TNI, pemerintah daerah, BPBD, Manggala Agni dan stakeholder terkait.

Sinergi lintas sektor diperlukan agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara terpadu, mulai dari deteksi dini, pemadaman hingga upaya pencegahan agar kebakaran tidak meluas.

Ferry juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.

Baca Juga: Dalam Waktu Dua Hari,Satresnarkoba Polres Binjai Tangkap 2 Orang Bandar Narkoba di Kota Binjai

Masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran.

"Pencegahan menjadi langkah utama. Namun apabila terjadi karhutla, kita pastikan personel, kendaraan dan peralatan sudah siap untuk memberikan respons secepat mungkin," ujarnya.(WH/MS)

KasatresnarkobaPolrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Selasa (25/8) pagi menjelaskan, terbongkarnya praktek penyelundupan sekaligus peredaran vapenarkoba asal Malaysia di kota Medan, berawal dari informasi yang diperoleh personel Unit 2 SatresnarkobaPolrestabes Medan, terkait dengan aktivitas seorang pria dan wanita, yang kerap mengedarkan vape dengan kandungan narkoba.

Merespon informasi tersebut, petugas kemudian melakukan penyelidikan, dan meringkus seorang pria FCB (22) WN Malaysia dan seorang wanita N (35), warga Jalan Pukat Banting, Kec.Medan Tembung, di parkiran ruko Jalan Cemara, Kec.Percut Sei Tuan.

"Saat kami tangkap, keduanya ini sedang berada di dalam mobil, kami temukan 24 pices vapenarkoba, yang disimpan di dalam tas ransel," ungkap Rafli.

Setelah menangkap keduanya, petugas pun kemudian melakukan pengembangan, dengan melakukan penggeledahan di rumah kos di Jalan PWS, Kecamatan Medan Petisah, tempat keduanya tinggal.

Di kamar kos itu, petugas kembali menemukan barang bukti tambahan berupa 5 pices vapenarkoba, dan uang pecahan Ringgit Malaysia sebanyak 15.000, yang tersimpan di dalam sebuah brankas.

Uang yang jika dirupiahkan berjumlah Rp.66 juta itu, diduga merupakan uang hasil penjualan narkoba, karena ditemukan bukti penukaran uang Rupiah ke Ringgit Malaysia di salah satu money changer.

"Setelah menangkap keduanya, kami langsung melakukan pengembangan malam itu juga. Kami temukan 5 pices pod getar, dan uang pecahan Ringgit Malaysia yang diduga uang hasil penjualan narkoba. Total, terdapat 29 pices pod getar yang disita," ucap Rafli.

Rafli menerangkan, FCB dan N yang merupakan sepasang kekasih, awalnya saling mengenal lewat media sosial. Keduanya, kemudian bertemu di Malaysia dan sepakat mengedarkan narkoba di Kota Medan.

Awalnya, FCB membawa 20 pices vapenarkoba pada Juli 2026 kemarin, dan seluruhnya laku terjual dengan bantuan N. Pembeli narkoba, umumnya merupakan teman N, yang berada di Kota Medan.

"Pertama menyelundupkan narkoba, pelaku membawa 20 pices vapenarkoba seorang diri dari Malaysia. Pelaku, menyelipkan narkoba ke dalam lipatan baju yang tersusun di dalam koper. Saat itu, seluruh pod getar laku terjual. FCB ini, di Malaysia juga mengedarkan narkoba berdasarkan keterangan yang bersangkutan," terang Rafli.

Setelah berhasil menjual vapenarkoba di Kota Medan, pelaku kembali melakukan aksinya yang sama. Sebelum ditangkap, pelaku membawa 40 pices vapenarkoba, dengan modus yang sama dan tidak terdeteksi mesin X-Ray di Bandara.

"Saat ditangkap, ini merupakan aksi pelaku yang kedua. Kali ini, pelaku membawa 40 pices vapenarkoba. Jadi saat ditangkap, vapenarkoba yang kami sita merupakan sisa dari 40 pices yang belum terjual," tambah Rafli.

Dalam kasus ini, SatresnarkobaPolrestabes Medan tengah mengejar bos dari FCB, yang diketahui berada di Malaysia.

SatresnarkobaPolrestabes Medan, bahkan tengah berkoordinasi dengan Kepolisian Malaysia, untuk meringkus bos dari FCB tersebut.

"Kami telah melakukan pemeriksaan urine terhadap keduanya, dan keduanya positif etomidate. Kasus ini masih kembangkan, kami akan berkoordinasi dengan Kepolisian Malaysia untuk menangkap bos dari kedua pelaku," pungkas Rafli.(DAM)

Acara tersebut turut dihadiri Kapolres Tapanuli Utara, Dandim 0210/TU, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Tapanuli Utara, Sekretaris Daerah Tapanuli Utara, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, jajaran instansi vertikal, para Asisten, pimpinan OPD dan jajaran, serta jajaran Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara.

Dalam sambutannya, Dedy Frits Rajagukguk menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir dan memberikan dukungan selama dirinya bertugas di Tapanuli Utara.

"Kami memohon maaf kepada semua pihak, baik secara internal maupun kepada jajaran Pemkab Tapanuli Utara dan secara khusus Forkopimda, apabila selama menjalankan tugas terdapat kekurangan, baik dalam sikap maupun dalam pelaksanaan tugas," ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa selama kurang lebih sembilan bulan bertugas, banyak dinamika yang dihadapi, termasuk dalam penanganan masa bencana, yang dapat dilalui melalui kolaborasi dan sinergitas seluruh jajaran.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara yang baru, Naungan Harahap, S.H., M.H., menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan berbagai hal baik yang telah dilakukan oleh pejabat sebelumnya.

"Apa yang telah Abang saya, Bang Frits Rajagukguk, lakukan bersama Pemkab Tapanuli Utara, akan saya berusaha semaksimal mungkin untuk melanjutkan apa yang telah dilakukan dengan baik. Tujuannya adalah untuk menjadikan institusi Kejaksaan semakin baik," ungkapnya.

Ia juga meminta dukungan Bupati dan seluruh jajaran Forkopimda serta mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi membangun citra positif pemerintah daerah dan Kejaksaan di tengah masyarakat.

Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar P. Hutabarat dalam arahannya menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara yang baru beserta ibu.

"Kami atas nama masyarakat dan jajaran Pemkab Tapanuli Utara mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara yang baru beserta ibu. Saya berharap silaturahmi kita tidak hanya sampai pada acara pisah sambut ini, tetapi akan terus berlanjut pada waktu-waktu selanjutnya, sehingga kita dapat terus saling berkolaborasi," ujar Bupati.

Kepada Dedy Frits Rajagukguk, Bupati juga menyampaikan doa dan harapan agar sukses dalam menjalankan tugas di tempat yang baru. "Kami berdoa agar Bapak di tempat yang baru dapat semakin baik dan sukses menjalankan tugas serta mendapatkan berkat yang luar biasa," katanya.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara yang lama dan yang baru sebagai bentuk penghargaan dan ucapan selamat datang serta ditutup dengan sesi foto bersama. (PS)

Dalam laporan periodik 2024, kekayaan Rico tercatat Rp253.988.530 (atau sekitar Rp253,9 juta). Sementara pada periodik 2025, nilainya meningkat menjadi Rp1.933.419.734.

Artinya, terjadi kenaikan sekitar Rp1,68 miliar atau sekitar 661 persen, sehingga nilai kekayaan yang dilaporkan menjadi lebih dari tujuh kali lipat dalam setahun.

Yang menjadi perhatian, struktur kekayaan dalam LHKPN periodik 2025 tersebut seluruhnya tercatat sebagai kas dan setara kas. Rico juga tidak melaporkan kepemilikan tanah, bangunan, kendaraan, maupun utang.

Kondisi ini membuat perubahan nilai kekayaan tersebut memiliki signifikansi administratif dan layak dibaca secara transparan oleh publik.

Data ini merujuk pada rilis di situs LHKPN KPK yang dilihat media sekitar 9 Mei 2026. Saat mencalonkan diri dalam Pilkada serentak 2024, Rico melaporkan harta sekitar Rp234,9 juta (seluruhnya kas dan setara kas, tanpa aset tetap atau utang), yang menjadikannya salah satu calon/wali kota terpilih dengan harta paling rendah di Sumatera Utara saat itu.

Ia dilantik sebagai Wali Kota Medan periode 2025–2030 pada 20 Februari 2025, berpasangan dengan Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap (yang data LHKPN periodik 2025-nya belum tersedia di laman resmi saat pelaporan serupa; data pencalonannya sekitar Rp2,6 miliar).

Rico Tri Putra Bayu Waas (lahir 5 Juli 1986 di Medan) adalah politisi Partai NasDem, keponakan Ketua Umum NasDem Surya Paloh. Ia pernah aktif di bidang UMKM, termasuk sebagai pemilik Warung Ijo Wedding Organizer sekitar 2014–2018, serta menjabat Wakil Ketua DPW NasDem Sumut Bidang UMKM dan Ketua DPW Garpu Sumut.

Pasangan Rico-Zaki memenangkan Pilkada Medan 2024 dengan perolehan sekitar 297.498 suara (sekitar 49,28 persen).

Secara prinsip tata kelola pemerintahan, kenaikan kekayaan pejabat negara bukan otomatis merupakan pelanggaran. Namun, lonjakan yang sangat besar menuntut keterbukaan mengenai sumber perubahan kekayaan, terutama karena terjadi pada periode ketika Rico menjalankan mandat sebagai Wali Kota Medan.

Publik berhak memperoleh penjelasan yang proporsional dan berbasis dokumen, bukan spekulasi. KPK melalui mekanisme LHKPN memiliki instrumen penting untuk memastikan laporan kekayaan penyelenggara negara tetap berada dalam koridor kepatuhan dan transparansi.

Karena itu, kenaikan lebih dari tujuh kali lipat tersebut semestinya tidak berhenti sebagai statistik LHKPN. Pemeriksaan administratif dan keterbukaan sumber perubahan harta menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan pemerintahan Kota Medan.

Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi publik dari pihak Rico atau Pemko Medan mengenai rincian sumber kenaikan tersebut yang dilaporkan secara luas di media.(NN/BBS)