Dalam arahannya, Ny. Nurhayati mendorong pelaku UMKM untuk terus meningkatkan kualitas, inovasi, manajemen usaha, dan tertib administrasi agar mampu berkembang dan bersaing lebih luas. Ia juga mengajak seluruh kader dan masyarakat memperkuat sinergi dalam mempersiapkan Mencirim sebagai Kampung Kreatif Sumut Berkah.

Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke sejumlah UMKM di Kelurahan Mencirim, di antaranya kerajinan keranjang, ulos, sepatu, olahan makanan, dan kursi bambu, sebagai bentuk dukungan terhadap potensi ekonomi kreatif masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt. Kepala Dinas Koperasi Kota Binjai Gloria Sinulingga, S.Pd., M.Pd.; Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat (P3AM) Kota Binjai Jonner Lumbantoruan, S.Si.T., M.Kes.; Kepala Dinas Pariwisata Kota Binjai Zulfan, S.T., M.M.; Babinsa Kelurahan Mencirim Olo Aritonang; Lurah Mencirim Bambang Asmanto; para kader TP PKK Kecamatan Binjai Timur dan Kelurahan Mencirim; serta para kepala lingkungan ( Oji )

Dari penelusuran Awak Media, tindakan Kejagung RI atas oknum-oknum di Kejari Belawan tidak terendus pada saat Bobby Nasution menjabat sebagai Walikota Medan. "Waktu itu Pak Kajari dan Kasi Pidus sempat diperiksa oleh Kejatisu Sumut. Yang kenak waktu itu Kasi Pidsusnya aja," ujar Sumber awak media di Belawan, Rabu (7/10/2026).

Menyahuti Bobby Nasution pernah terlibat perselisihan dengan salah satu Kepala Kejaksaan yang menyeret Kajari Belawan, Kajati Sumut, Muhibuddin SH MH, melalui Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi SH MH mengatakan, pihak kejaksaan akan menelusuri oknum Jaksa tersebut. Meski tidak merinci secara jelas tindakan apa yang akan dilakakukan, Rizaldi menyahuti awak media melalui pesan text mengatakan," Blum sy cek bang..krn kmarin bliau kan waktu jd walikota."

Sebelumnya diberitakan Gubernur Bobby Nasuiton mengaku pernah terlibat perselisihan dengan salah satu Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) di Medan. Pengalaman tersebut diceritakan Bobby saat menghadiri Peluncuran Program Jaksa Sahabat Pendidik di Kantor Pemerintah Provinsi Sumut, Selasa (6/10/2026). Dalam kesempatan itu, Bobby berbicara mengenai keresahan kepala sekolah dan tenaga pendidik yang menghadapi berbagai bentuk tekanan dari pihak luar.

Cerita tersebut bermula ketika Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut Muhibbudin menyinggung Wali Kota Medan Rico Waas yang saat itu disebut didampingi oleh dua orang dari Kejari, yakni Kejari Medan dan Kejari Belawan, Karena memang, kedua Kejari ini berada di wilayah Pemerintah Kota Medan. Pernyataan tersebut membuat Bobby teringat pada pengalamannya ketika menjadi Wali Kota Medan.

Ia kemudian menceritakan pernah berselisih dengan salah satu unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yang berkaitan dengan persoalan kepala sekolah. "Mohon izin, mohon izin, Pak. Saya dulu pas di Medan, mohon maaf Pak Rico bukannya menyinggung nih, Pak ya. Saya dulu pas di Medan, saya pernah berantam, Pak, sama Forkopimda saya. Makanya tadi pas Pak Kajati sampaikan Pak Rico tadi didampingi dua Kejari, seingat saya, Pak, saya pernah berantam sama salah satu Kejari saya di Medan," kata Bobby.

Mengapa Bobby sampai berselisih dengan Kejari? Bobby kemudian menjelaskan persoalan yang menjadi latar belakang perselisihan tersebut. Menurut dia, persoalan itu berkaitan dengan adanya permintaan uang kepada sejumlah kepala sekolah. Bobby menyebut, saat itu dirinya memperoleh laporan dari Kepala Dinas Pendidikan mengenai adanya guru atau kepala sekolah yang dimintai sejumlah uang. Ia kemudian menghubungi salah satu Kejari untuk meminta penjelasan.

"Berantamnya, karena kepala sekolah, Pak. Nah itu ada Pak Sulaiman (dulu menjabat Inspekotorat Pemko Medan). Jadi saya ingat, Kejari-nya waktu itu minta uang ke kepala sekolah-kepala sekolah, Pak. Seingat saya, totalnya ada Rp 5 juta, ada Rp 10 juta. Kebetulan, pada saat itu siangnya saya mau ketemu sama Pak Kajati, waktu itu, kami ada kegiatan Pemko Medan dan Kejatisu. Paginya, itu Kepala Dinas Pendidikan saya laporan, Pak, ada berapa guru, Pak, segala macam ini. Saya teleponlah Pak Kejari saya, Pak, waktu itu," jelasnya.

Bobby tidak merinci Kejari mana yang dimaksud dalam cerita tersebut. Ia juga menegaskan tidak ingin menyebut apakah pejabat tersebut berasal dari Kejari Medan atau Kejari Belawan. Setelah menerima laporan, Bobby kemudian bertemu dengan Kejari tersebut. Dalam pertemuan itu, ia membahas persoalan uang yang disebut diminta dari kepala sekolah.

"Pak Kejari nanti hadir di acara sama Pak Kajati?, hadir. Oh baik, Pak, kalau kayak gitu. Pak Kejari, nanti yang uang kepala sekolah ini enggak usah dari kepala sekolah, dari saya saja. Tapi kalau boleh, Pak, nanti saya serahkan di depan Pak Kajati ya, Pak, ya, saya bilang. Gimana, Pak? Boleh, Pak? saya bilang. Kalau boleh, saya siapkan sekarang. Tapi kalau kata Bapak enggak usah, saya rasa enggak usah dari kepala sekolah, Pak. Minta sama saya aja, Pak, saya bilang," ujarnya.

Apa dampaknya terhadap hubungan Pemko Medan dan Kejari? Bobby mengatakan setelah persoalan tersebut, hubungan antara Pemko Medan dan salah satu Kejari sempat menjadi renggang. "Alhamdulillah, Pak, enggak jadi, Pak, waktu itu. Alhamdulillah enggak jadi. Cuman habis itu konsekuensinya agak renggang hubungan, Pak, waktu itu memang. Konsekuensinya agak renggang hubungan Pemko Medan dengan salah satu Kejari, saya enggak bilang, Pak, antara Kejari Medan dan Kejari Belawan, Pak ya. Enggak, saya enggak akan sebut antara dua itu dan tahun berapa enggak akan saya sebut juga," katanya.

Bobby menyampaikan cerita tersebut untuk menggambarkan keresahan yang menurutnya masih dirasakan kepala sekolah dan jajaran Dinas Pendidikan. Baca juga: Gubernur Bobby Minta Publik Stop Komentar Negatif kepada Korban MBG di Karo Ia menilai kepala sekolah membutuhkan kepastian dan rasa aman dalam menjalankan tugas, terutama ketika berhadapan dengan berbagai pihak yang mengatasnamakan lembaga tertentu.

"Artinya, tantangan bagi para kepala sekolah, baik dari Dinas Pendidikan, baik dari kami dari pimpinan, dari Gubernur, Wakil Gubernur, dan seluruh jajaran. Keresahan ataupun apa yang disampaikan oleh kepala sekolah sebenarnya keluhannya hampir sama, keresahan yang seperti saya bilang tadi,"Jelasnya.

Mengapa Bobby menyinggung LSM yang menyerupai institusi penegak hukum? Dalam kesempatan tersebut, Bobby juga menyoroti keberadaan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menurutnya menggunakan nama yang menyerupai lembaga atau institusi penegakan hukum.

Menurut Bobby, kondisi tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan kepala sekolah. Terlebih, ia mengaku pernah menerima laporan mengenai adanya kepala sekolah yang merasa dimintai uang oleh pihak yang dikaitkan dengan institusi penegakan hukum.

"Pertanyaannya, kenapa LSM ini harus menyerupai-nyerupai namanya dengan lembaga atau institusi penegakan hukum? Artinya, Pak Kajati, sebenarnya yang kepala sekolah ini—kalau yang benar, Pak ya, kalau yang salah wajib takut—kalau yang benar dan yang mau menjalankan dengan benar, ini bukan takut sama LSM-nya, Pak. Tapi takut sama yang bekingi LSM-nya, Pak," ucapnya.

Bobby berharap Program Jaksa Sahabat Pendidik dapat menjadi sarana untuk memberikan rasa aman kepada para tenaga pendidik. Menurutnya, kehadiran kejaksaan melalui program tersebut diharapkan dapat membantu kepala sekolah memahami aspek hukum sekaligus menjadi tempat mencari perlindungan ketika menghadapi persoalan hukum. "Dan kegiatan ini tadi saya di depan sekali saya sampaikan, ini membuat ketenangan. Membuat tenang bagi para kepala sekolah, yang selama ini di ribut-ributi oleh LSM dan segala macam, ini adalah PSN, Pak. Proyek Strategis Nasional. Bukan Proyek Strategis Daerah lagi, ini proyeknya Bapak Presiden yang ada di seluruh wilayah Indonesia dan ini sedang masuk PSN," jelasnya.(**)

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, dalam Rapat Sinkronisasi Usulan Lokasi Program Listrik Perdesaan (Lisdes), Fasilitasi Penyiapan Lahan, serta Penyelesaian Perizinan di Aula Kantor PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara, Medan, Rabu (7/10/2026).

Ia menegaskan, perluasan jaringan listrik harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian status lahan, khususnya di sejumlah kawasan eks Hak Guna Usaha (HGU) di Deli Serdang. Menurutnya, kemudahan sambungan listrik jangan sampai justru menimbulkan persoalan pertanahan dan konflik di kemudian hari.

"Kalau listrik mau diberikan, kita harus pastikan dulu alas haknya jelas. Kita ingin membantu masyarakat, tetapi jangan sampai kenyamanan hari ini justru meninggalkan masalah untuk masa depan," ujarnya.

Ia juga menyoroti masih banyaknya pelaku UMKM yang beraktivitas di pinggir jalan dan telah mendapatkan sambungan listrik, meski lokasinya belum sesuai dengan penataan kawasan. Kondisi tersebut perlu dibenahi agar sejalan dengan Gerakan Indonesia ASRI yang mendorong penataan lingkungan secara menyeluruh.

"UMKM tetap harus kita dukung. Pemkab siap menyiapkan tempat bagi UMKM dan mendorong sambungan listrik resmi. Jadi usaha masyarakat tetap berjalan, tetapi penataan kawasan juga tidak kita tinggalkan," katanya.

Dalam kesempatan itu, ia turut meminta kualitas layanan bagi pelanggan resmi menjadi perhatian. Saat ini, lanjutnya, masih ada wilayah yang mengalami listrik padam berulang, sementara aktivitas di pinggir jalan justru dapat menggunakan listrik dengan lancar.

"Jangan sampai masyarakat yang resmi menjadi pelanggan terus mengalami gangguan, sementara penggunaan arus di tempat yang belum tertata justru berjalan. Kita ingin pelayanan listrik yang adil dan bisa diandalkan," tegasnya.

Menurut Asri, listrik bukan sekadar penerangan, tetapi kebutuhan penting yang mendukung pendidikan, aktivitas rumah tangga, UMKM, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, perluasan akses harus diikuti layanan yang andal serta penggunaan listrik yang tertib dan resmi.

Pandangan tersebut sejalan dengan upaya Pemprov Sumut bersama Kementerian ESDM dan PLN dalam menuntaskan program Lisdes hingga mencapai Rasio Elektrifikasi (RE) 100 persen. Saat ini RE Sumut telah mencapai 99,86 persen dengan target 100 persen pada 2029.

Pj Sekdaprov Sumut, Timur Tumanggor, menegaskan akses listrik berperan penting dalam menggerakkan perekonomian, mendukung pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini terdapat 117 usulan lokasi Lisdes yang masuk ke Dinas ESDM Sumut dan forum coaching clinic dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai kendala perizinan.

Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna, menyebut pada 2026 terdapat 106 lokasi jaringan Lisdes di 23 kabupaten/kota di Sumut. Strateginya meliputi perluasan jaringan distribusi, pembangunan PLTS Komunal, dan PLTS Individual.

"Sekitar 44% atau 47 lokasi di antaranya berada di wilayah Kepulauan Nias dan Mandailing Natal," terang Andriah.

Ia juga meminta dukungan pemerintah daerah dalam memastikan akses jalan, kejelasan koordinat lokasi, perizinan kawasan hutan, serta sosialisasi Right of Way (ROW) agar pembangunan jaringan tidak terkendala persoalan lahan.

Sementara itu, General Manager PLN UID Sumut, Rizky Mochamad, memastikan PLN siap mengeksekusi pembangunan infrastruktur Lisdes. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah jaringan yang terbangun, tetapi dari masyarakat yang benar-benar menikmati manfaatnya.

"Ukuran keberhasilan program listrik desa bukan sekadar berapa banyak tiang dan jaringan yang terbangun, tetapi berapa banyak masyarakat yang akhirnya dapat menikmati listrik dan merasakan manfaat nyatanya," pungkas Rizky.( Drt)

Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto dipercaya menggantikan Komjen Pol Asep Edi Suheri yang kini mendapat amanah baru sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri.

Pengangkatan ini tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 yang diterbitkan pada 2 Oktober 2026.

Sebelum menduduki jabatan sebagai Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto diketahui menjabat Kapolda Maluku.

Perwira tinggi Polri lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994 itu --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @PQ7 yang terlihat POSMETRO MEDAN, Rabu 7 Oktober 2026-- memiliki pengalaman panjang di bidang reserse. Ia juga pernah mengemban sejumlah jabatan di tingkat kewilayahan maupun lingkungan Mabes Polri.

Beberapa posisi yang pernah diembannya diantaranya Kapolres Subang, Sekretaris Pribadi Kapolri, serta Ketua STIK Lemdiklat Polri.

Tak hanya memiliki pengalaman di institusi kepolisian, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto juga mempunyai latar belakang akademik.

Ia tercatat sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Berdasarkan data UMSU, Dadang menyelesaikan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, kemudian melanjutkan studi S2 dan S3 di Universitas Indonesia dengan konsentrasi Ilmu Administrasi Publik.

Tahun2023, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang Ilmu Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU.

Sosok Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto juga pernah mendapat perhatian publik ketika ditunjuk sebagai Komandan Upacara Hari Bhayangkara ke-79 yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta, pada 1 Juli 2025.

Dalam upacara itu, Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara.

Usai seluruh rangkaian kegiatan selesai, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto juga sempat dipanggil untuk menghadap Presiden Prabowo.***

Dalam suasana yang penuh khidmat dan kehangatan, UINSU Medan sukses menyelenggarakan perhelatan Temu Alumni sekaligus Pengukuhan Pengurus Forum Alumni UINSU Medan Periode 2024–2027. Mengusung tema "Peran dan Kontribusi Alumni dalam Pengembangan Almamater untuk Mewujudkan UIN Sumatera Utara Maju", kegiatan ini menjadi cermin nyata komitmen swadaya dan dedikasi tinggi lebih dari 82 ribu alumni yang tersebar di berbagai pelosok Nusantara hingga mancanegara untuk mendorong almamater tercinta kian unggul dan mendunia.

Acara monumental ini dihadiri Rektor UINSU Medan Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag., Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya, B.Sc. yang hadir membacakan sambutan resmi Gubernur Sumut H. Muhammad Bobby Afif Nasution, Ketua MUI Sumut Dr. H. Maratua Simanjuntak, Ketua BAZNAS Sumut Prof. Dr. Muhammad Hatta, Rektor UNIVA Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, Asisten Umum Pemprov Sumut Dr. Muhammad Suib, Ketua Kadin Kota Medan Arman Chandra, para pimpinan daerah/perwakilan kabupaten/kota, serta jajaran Wakil Rektor, Dekan, dan Guru Besar UINSU Medan.

Pengukuhan pengurus dipimpin secara resmi, mempercayakan tampuk kepemimpinan Forum Alumni UINSU kepada Dr. Hasan Matsum, M.Ag. (Ketua MUI Kota Medan) sebagai Ketua Umum, Dr. H. Zulkifli Sitorus (Kakanwil Kemenhaj Sumut) sebagai Sekretaris Jenderal, serta H. Zulfan, M.Pd. (Kabid Penais Zawa Kanwil Kemenag Sumut) sebagai Bendahara Umum. Kegiatan ini turut dirangkaikan dengan penyerahan surat mandat kepengurusan kepada perwakilan alumni dari 21 kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Ketua Panitia Pelaksana Dr. Hayatsyah, M.Pd. dalam laporannya menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena seluruh rangkaian acara Temu Alumni ini terselenggara secara mandiri berkat gotong royong dan kesadaran murni para alumni tanpa bergantung pada proposal dana eksternal. Dr. Hayatsyah menegaskan bahwa momentum pengukuhan ini tidak hanya sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi fondasi awal peluncuran program donasi alumni guna menyokong Tri Dharma Perguruan Tinggi, mulai dari bantuan beasiswa pendidikan mahasiswa kurang mampu hingga hibah penelitian.

Dalam sambutan perdananya usai dikukuhkan, Ketua Umum Forum Alumni UINSU Medan Dr. Hasan Matsum, M.Ag. mengibaratkan dinamika kepengurusan alumni seperti perjuangan menaklukkan puncak Gunung Everest dalam film Beyond the Edge (2013). Dia memaparkan tiga tantangan besar yang harus dihadapi bersama, yaitu terpaan angin kencang, cuaca ekstrem yang mudah berubah, serta rasa gamang di ketinggian.

Namun dengan tekad yang kokoh dan saling menguatkan, kepengurusan baru siap menjalankan lima langkah strategis: menggelar Rapat Kerja (Raker) untuk merumuskan AD/ART dan Peraturan Organisasi, menuntaskan konsolidasi pembentukan pengurus di 21 kabupaten/kota dalam waktu 30 hari, membangun database alumni terintegrasi melalui portal website mandiri, memperkuat ikatan alumni tingkat fakultas, serta menggalang donasi dan beasiswa bagi keluarga alumni dan mahasiswa UINSU.

Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya, B.Sc. saat membacakan pidato Gubernur Sumatera Utara menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kontribusi besar alumni IAIN/UINSU di berbagai bidang pemerintahan, pendidikan, dunia usaha, hingga keagamaan. Pemprov Sumut menegaskan bahwa alumni merupakan representasi utama perguruan tinggi di tengah masyarakat yang membawa nilai moral, integritas, dan karakter unggul. Menyikapi pesatnya era transformasi digital dan kecerdasan buatan (AI), Pemprov Sumut mengajak keluarga besar UINSU dan alumninya untuk terus memperkuat sinergi "Kolaborasi Sumut Berkah" demi mewujudkan Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan.

Rektor UINSU Medan Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag. dalam arahannya yang membakar semangat memaparkan berbagai lompatan prestasi spektakuler yang berhasil diraih UINSU selama masa kepemimpinannya. Di antaranya adalah penuntasan status dosen DPK UINSU yang terbengkalai bertahun-tahun, raihan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) bertaraf "UNGGUL" untuk pertama kalinya dalam sejarah kampus, lonjakan akreditasi program studi unggul dari 7 prodi menjadi 39 prodi dari total 65 prodi, penyerahan sertifikat resmi BPN untuk lahan Sena seluas 97 hektar lebih di tahun 2025 yang siap dibangun menjadi Kampus VI dan Fakultas Kedokteran, lonjakan jumlah Guru Besar dari 27 orang menjadi 71 orang, perjuangan alih hibah lahan Sutomo dari Pemko Medan, hingga pencapaian reputasi dunia dalam THE Impact Rankings (peringkat 1000–1500 perguruan tinggi dunia).

Prof. Nurhayati berpesan agar seluruh alumni dapat menjadi Duta Branding positif UINSU di tingkat nasional maupun internasional. Mengingat hampir 80 persen mahasiswa UINSU berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah dengan tingkat UKT yang sangat terjangkau, Rektor mengajak alumni menyisihkan donasi secara rutin serta menyatukan tekad bersama untuk mewujudkan impian membangun "Gedung Alumni UINSU Medan" di masa depan. Kemeriahan acara ditutup dengan doa bersama dan foto kekeluargaan yang memancarkan optimisme baru bagi kejayaan UIN Sumatera Utara Medan. (evi)

Pengungkapan kasus ini bermula dari patroli rutin yang digelar petugas di wilayah hukum Polres Sergai pada Rabu (30/09/2026) sekira pukul 19.00 WIB.

Petugas di lapangan menaruh curiga pada dua pria yang berada di tepi jalan, yang belakangan diketahui berinisial HW (40) warga Tebing Tinggi dan MR (34) warga Teluk Mengkudu.

Saat didatangi tim patroli, salah satu tersangka tepergok membuang satu paket plastik klip transparan berisi kristal putih dengan tangan kirinya.

Berkat kesigapan personil di lapangan, kedua tersangka langsung diamankan beserta seluruh barang bukti tanpa perlawanan.

Dalam penangkapan itu, polisi menyita satu bungkus plastik klip transparan berisi sabu dengan berat bruto 0,25 gram, dua unit ponsel pintar, serta satu unit sepeda motor Honda Scoopy yang digunakan para pelaku.

Kedua tersangka beserta seluruh barang bukti kini telah diboyong ke Mapolres Serdang Bedagai guna menjalani proses pemeriksaan dan penyidikan hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Pasal 114 dan Pasal 609 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika.

Kasatres Narkoba Polres Sergai AKP Erikson David, S.H., melalui Kasi Humas Polres Sergai AKP Bringin Jaya, S.H., M.H.,--seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Updates Terkini yang terlihat POSMETRO MEDAN, Rabu 7 Oktober 2026-- membenarkan penangkapan itu pada Selasa (6/10/2026).

Pihaknya menegaskan komitmen Polres Sergai untuk tidak memberikan ruang bagi peredaran narkotika, sekaligus mengimbau masyarakat agar aktif melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar.***

Kedua terduga berinisial R.S (54) dan M.B (41), warga setempat.

Kasat Resnarkoba Polres Simalungun AKP Charles H. Nababan, S.H., M.H., --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Yuni sara yang terlihat POSMETRO MEDAN, Rabu 7 Oktober 2026-- membenarkan penindakan itu.

"Benar ada dua orang diamankan terkait dugaan ganja. Saat ini masih dilakukan penyidikan," ujarnya.

Penindakan berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan peredaran narkotika di kawasan perladangan. Petugas kemudian melakukan penyelidikan ke lokasi dan mendapati dua pria di pinggir jalan.

Dari penggeledahan, petugas menyita total 77,22 gram bruto diduga ganja yang terdiri dari 2 paket besar dan 21 paket kecil. Rinciannya, dari R.S disita 6 paket seberat 28 gram bruto beserta tas, alat pelinting, dan bungkus rokok. Dari M.B disita 17 paket seberat 49,22 gram bruto beserta kertas tiktak dan plastik.

Dari pemeriksaan awal, R.S mengaku barang tersebut diperoleh dari M.B. Keduanya kemudian dibawa ke Mako Polres Simalungun untuk proses hukum lebih lanjut.***

Berikut adalah profil singkat dan rincian prestasinya, seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Sumut Indah yang terlihat POSMETRO MEDAN, Rabu 7 Oktober 2026:

Nama Lengkap: Putu George Matthew Simbolon.

Pencapaian Utama: Wisudawan Terbaik Program Studi Magister Ilmu Hukum UI dengan predikat Summa Cum Laude dan IPK 4.00.

Catatan Sejarah: Menjadi mahasiswa Magister Ilmu Hukum pertama yang lulus dengan IPK sempurna sepanjang sejarah Fakultas Hukum UI yang telah berdiri lebih dari 100 tahun.

Latar Belakang Pendidikan: Alumni SMA Taruna Nusantara (Angkatan 26).

Bidang Keahlian: Menekuni hukum internasional dan perdagangan internasional, serta aktif dalam berbagai riset nasional maupun internasional.

Penghargaan Lain: Selain prestasi akademik, ia juga menerima penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi bidang non-akademik dan penghargaan Sakut dari Fakultas Hukum UI pada tahun 2024.

Kisah Putu George menjadi inspirasi besar bagi komunitas Batak, yang dikenal menjunjung tinggi filosofi pendidikan demi masa depan generasi mudanya.***

Pria berusia 34 tahun ini di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan lantaran memikul 20 kilogram ganja kering dengan menggunakan sepeda motor.

Penangkapan tersangka ini berawal dari laporan masyarakat yang memberitahukan adanya pengendara sepeda motor matik membawa barang haram dengan menggunakan karung di seputaran Jalan Melati, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.

Mendapat laporan itu, petugas melakukan penyelidikan dan pengintaian dengan cara survailen di jalan yang di informasikan.

Tak butuh waktu lama, petugas melihat seorang pria dengan mengendarai sepeda motor jenis matic dengan membawa karung. Alhasil, petugas langsung menghentikannya.

"Pada saat team opsnal menghentikan sepeda motor yang di kendarai laki- laki tersebut dengan cara mematikan kunci kontak sepeda motor, dan pengemudi tersebut melompat dari sepeda motornya dan melarikan diri.

Selanjutnya team opsnal mengejar laki laki tersebut dengan jarak 20 meter dan berhasil mengamankan pengemudi sepeda motor tersebut dan pengemudi sepeda motor tersebut berusaha mengadakan perlawan dengan cara menggigit lengan anggota, dan pelaku dapat diamankan," ungkap Kasat Narkoba Polres Padangsidimpuan, AKP Juli Pranowo,seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Indra mulia s'gian yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 6 Oktober 2026.

Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 karung bewarna biru dan memeriksanya 20 ball diduga berisi narkotika jenis ganja, setelah petugas memeriksa masing-masing ball itu benar berisikan narkotika golongan I jenis ganja selanjutnya laki-laki itu dan barang bukti diamankan.

‎

‎"Saat diinterogasi, tersangka mengaku memperoleh narkotika jenis ganja itu dari seseorang laki-laki bernama U untuk dibawa ke Desa Pal XI Kabupaten Tapanuli Selatan dengan upah Rp1.800.000 setelah barang itu sampai. Namun pelaku baru menerima uang senilai Rp800.000," pungkasnya.

Untuk kepentingan penyelidikan, tersangka dan barang bukti digelandang ke Mapolres Padangsidimpuan.***

Kehadiran Polres Tanjung Balai dalam peringatan HUT TNI tahun ini mengusung tema "TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur", sekaligus menegaskan soliditas dan sinergitas yang erat antara TNI dan Polri dalam menjaga kondusivitas wilayah hukum Sumatra Utara, khususnya wilayah Asahan, Tanjungbalai, dan Batubara.

Upacara yang berlangsung khidmat sejak pukul 08.30 WIB itu-- seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Polres tanjung balai yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 6 Oktober 2026-- dipimpin langsung Komandan Kodim (Dandim) 0208/Asahan, Letkol Inf Edy Syahputra, S.H., M.I.P., selaku Inspektur Upacara.***

Kegiatan berlangsung secara daring dari Aula Nusantara I, Kantor Wali Kota Sibolga, pada Selasa (6/10/2026) pagi.

Penandatanganan MoU tersebut dilaksanakan secara serentak antara Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumatera Utara dengan Bupati/Wali Kota di wilayah masing-masing. Di Kota Sibolga, penandatanganan dilakukan langsung oleh Wakil Wali Kota Sibolga bersama Kajari Sibolga.

Kegiatan mengusung tagline "Jaksa Adalah Sahabat Pendidik", sebagai bentuk komitmen Kejaksaan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bersih, transparan, serta memberikan kepastian dan pendampingan hukum bagi para pendidik dan tenaga kependidikan.

Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara --seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Pemerintah kota sibolga yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 6 Oktober 2026-- menegaskan kerja sama itu tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai langkah pencegahan melalui pendampingan dan pemberian pemahaman hukum dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

Melalui program "Jaksa Sahabat Pendidik", Kejaksaan memberikan pendampingan, pendapat hukum, serta pengamanan dalam pengelolaan anggaran pendidikan, termasuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Menurutnya, pendampingan tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi guru, kepala sekolah, maupun kepala perangkat daerah dalam mengelola anggaran pendidikan secara tepat dan sesuai ketentuan.

Hal ini sekaligus mendorong optimalisasi penyerapan anggaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh peserta didik.

Gubernur Sumatera Utara menyambut baik kolaborasi tersebut dan menilai kerja sama antara pemerintah daerah dan Kejaksaan merupakan langkah strategis dalam mendukung pengelolaan anggaran pendidikan yang akuntabel.

Dengan adanya MoU tersebut, kepala sekolah dan pengelola anggaran pendidikan diharapkan memiliki ruang untuk berkonsultasi dan memperoleh kepastian hukum dalam pelaksanaan program pendidikan, sehingga setiap anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara tepat dan memberikan manfaat bagi peserta didik.

Adapun ruang lingkup kerja sama dalam MoU tersebut meliputi pendampingan hukum terhadap pengelolaan Dana BOS, DAK Fisik Pendidikan, dan bantuan pendidikan lainnya, penerangan dan penyuluhan hukum bagi pendidik serta tenaga kependidikan, pengamanan proyek strategis di bidang pendidikan, serta upaya penanganan dan pencegahan penyimpangan anggaran pendidikan secara preventif.

Kegiatan ditandai dengan pemukulan gong sebagai tanda resmi dimulainya program "Jaksa Sahabat Pendidik", yang kemudian dilanjutkan dengan foto bersama para kepala daerah dan Kajari se-Sumatera Utara.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, Politik dan Sosial Setda Kota Sibolga, Josua Hutapea, S.Sos., Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Sibolga, Rahmat Tarihoran, S.T., M.M., pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta para kepala sekolah se-Kota Sibolga.***

Kegiatan digelar bersama secara serentak melalui zoom meeting yang dipimpin Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution. Zoom meeting diikuti dari Ruang Data Balai Kota, Jalan Merdeka, Selasa (06/10/2026).

Hadir, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pematangsiantar Erwin Purba SH, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Syaiful Rizal SSTP, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan (Kadis Arpus) Ir Cristina Risfani Sidauruk, jajaran kejaksaan, kepala sekolah SD dan SMP sederajat.

Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menjalin kerja sama strategis dengan kejaksaan melalui peluncuran program 'Jaksa Sahabat Pendidik'.

Sinergi ini ditandai penandatanganan kesepakatan (kerja sama) yang bertujuan memperkuat perlindungan hukum serta meningkatkan integritas di lingkungan Dinas Pendidikan se-Provinsi Sumut.

Kesepakatan ditandatangani serentak bersama bupati/wali kota dan kajari di 33 kabupaten/kota se-Sumut. Kegiatan ini diinisiasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumut Alexander Sinulingga.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan pemahaman hukum di lingkungan pendidikan, khususnya bagi tenaga pendidik dan pengelola satuan pendidikan.

Kegiatan dan kerjasama ini juga sebagai penguatan literasi hukum bagi tenaga pendidik menjadi langkah preventif agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai ketentuan. Kolaborasi ini penting untuk mencegah terjadinya persoalan hukum di kemudian hari.

Program 'Jaksa Sahabat Pendidik' merupakan upaya membangun komunikasi yang terbuka antara dunia pendidikan dan aparat penegak hukum.

Anggaran pendidikan merupakan amanah yang harus dikelola secara akuntabel. Kolaborasi pemko dan kejaksaan hadir tidak hanya dalam fungsi penegakan hukum, tetapi juga melalui pendekatan preventif dan pendampingan.

Poin Utama Kerja Sama Jaksa Sahabat Pendidik yakni; Penyuluhan dan Edukasi Hukum guna memberikan pemahaman regulasi hukum secara preventif bagi para tenaga pendidik, kepala sekolah, dan aparatur pendidikan; Transparansi Anggaran guna membantu pendampingan tata kelola keuangan sekolah, salah satunya untuk mengantisipasi kesalahan administrasi atau penyimpangan dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); Perlindungan Profesi Guru guna membangun ruang komunikasi yang aman bagi guru agar dapat menjalankan tugas mengajar dengan tenang tanpa rasa takut terhadap intimidasi atau kriminalisasi hukum; Pendidikan Karakter Antikorupsi guna mendorong penanaman nilai kejujuran dan sadar hukum sejak dini langsung ke ekosistem sekolah.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut Muhibuddin --seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Pemko Pematangsiantar yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 6 Oktober 2026-- mengatakan, sejak beberapa bulan bertugas ia gelisah karena laporan terkait dunia pendidikan masuk setiap hari. Laporan itu menyangkut dana BOS, revitalisasi sekolah, hingga pembangunan infrastruktur sekolah.

"Setiap hari ada laporan terkait lembaga pendidikan, sekolah, dana BOS, revitalisasi, pembangunan infrastruktur sekolah, laporan bertubi-tubi," tuturnya.

Karena itu, ia memerintahkan Asisten Intelijen berkolaborasi dengan Kadisdik Sumut. Pertemuan tersebut juga mengundang perwakilan Kemendikdasmen.

Muhibuddin menegaskan, anggaran pendidikan yang besar menuntut transparansi dan akuntabilitas.

Menurutnya, uang APBN tidak boleh sekadar mengucur tanpa bekas, apalagi hanya menghasilkan bangunan seadanya. Ia menekankan pencegahan korupsi di sektor pendidikan bukan semata soal represif.

"Jangan ada lagi kepala dinas dan guru yang masuk penjara karena dugaan korupsi, itu yang kita inginkan," tegasnya.

Menurut dia, lebih baik jaksa datang ke sekolah untuk memberi konsultasi dan mengawal pembangunan, ketimbang datang membawa surat panggilan.

Pencegahan, kata dia, harus dimulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.

Muhibuddin juga mengingatkan kerugian negara tidak hanya sebatas nilai penyimpangan anggaran.

Negara, ujarnya, turut kehilangan aset manusia yang sudah disubsidi sejak dalam kandungan hingga menjadi pejabat.

"Jangan intervensi kepala sekolah. Jangan incar proyek-proyek untuk sekolah," tegasnya, seraya meminta kepala daerah tidak mengambil hak bangsa demi kepentingan politik praktis.

Sementara itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution menyebut kehadiran kajati menenangkan para kepala sekolah.

Menurut Bobby, saat ditanya apakah terbebani menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), semua kepala sekolah menjawab terbebani.

Bobby menjelaskan, beban itu muncul karena dana BOS yang sebelumnya dikelola dinas kini langsung dikelola kepala sekolah, tanpa pelatihan khusus. Kebijakan ini, kata dia, berlaku di seluruh Indonesia.

Bobby juga menyoroti maraknya LSM yang namanya menyerupai lembaga penegak hukum. Ia menilai kepala sekolah yang bekerja benar tak perlu takut.

"Ini bukan takut sama LSM-nya, tapi takut sama yang membekingi LSM-nya," ujarnya

Ia mengaku pernah mendengar kasus pemerasan terhadap kepala sekolah oleh oknum kejari semasa di Medan, dengan nilai Rp5 juta hingga Rp10 juta. Namun, ia enggan menyebut identitas oknum maupun waktunya.

Bobby juga menambahkan, program revitalisasi sekolah merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) milik presiden, sehingga daerah wajib mengawal dengan integritas.

Di akhir sambutan, ia menyebut Pemprov Sumut telah menganggarkan 2027 untuk menaikkan penghasilan guru paruh waktu, dari sekitar Rp1 juta–Rp2 juta menjadi target take home pay Rp3,5 juta hingga Rp4 juta.***

Komandan Koramil 13/Purba Kodim 0207/Simalungun, Kapten Kav Nelson Sipayung turut menghadiri kegiatan peresmian itu bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) Purba.

Peresmian SPBU itu menjadi penanda hadirnya fasilitas pengisian bahan bakar yang dapat mendukung kebutuhan masyarakat di wilayah Bandar Hinalang dan sekitarnya.

Bagi masyarakat, keberadaan SPBU memiliki arti penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan mobilitas sehari-hari, baik untuk aktivitas ekonomi, transportasi maupun berbagai kegiatan masyarakat.

Kapten Kav Nelson Sipayung --seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Kodim simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 6 Oktober 2026-- mengatakan kehadiran fasilitas seperti SPBU di wilayah kecamatan diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar.

"Kehadiran fasilitas pelayanan seperti ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat serta mendukung aktivitas warga di wilayah Kecamatan Purba," ujar Kapten Kav Nelson Sipayung.

Menurutnya, sinergi antara unsur pemerintahan, TNI-Polri dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan suasana wilayah yang aman, nyaman dan kondusif.

Peresmian tersebut juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung perkembangan wilayah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan beroperasinya SPBU di Bandar Hinalang, masyarakat kini memiliki tambahan akses terhadap fasilitas pengisian bahan bakar yang berada di wilayah Kecamatan Purba.

Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan turut memperlancar mobilitas masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi warga di kawasan sekitar.***

Peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan serah terima kunci rumah hasil program bedah rumah, sertifikat tanah, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan nilai nol rupiah kepada warga penerima manfaat.

Penataan Kampung Berkah Syahmad dilakukan secara menyeluruh melalui program bedah rumah dan pembenahan lingkungan, seperti drainase, pengelolaan sampah, sanitasi, serta peningkatan kelayakan hunian. Penataan tersebut diharapkan menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, nyaman, dan layak bagi masyarakat.

"Penataan Kampung Berkah Syahmad bukan hanya soal memperbaiki rumah melalui program bedah rumah, tetapi juga bagaimana kita membenahi lingkungannya secara menyeluruh. Mulai dari drainase, sanitasi, persampahan, sampai memastikan masyarakat mendapatkan hunian dan lingkungan yang lebih layak," ujar Asri.

Menurutnya, perubahan lingkungan harus dirasakan langsung oleh masyarakat dan memberikan manfaat dalam jangka panjang, khususnya bagi keluarga dan generasi berikutnya.

"Kita ingin kawasan yang sebelumnya kumuh bisa benar-benar berubah. Harapannya, lingkungan yang lebih baik ini bisa mengangkat martabat masyarakat sekaligus menjadi investasi untuk anak-anak dan keluarga ke depan," katanya.

Selain peresmian, dilakukan pula penyerahan secara simbolis alat pemadam api ringan (APAR) untuk empat lokasi kawasan kumuh serta tong sampah untuk mendukung keamanan dan kebersihan lingkungan.

Ia mengatakan penataan kawasan akan terus dilanjutkan, termasuk memperhatikan kebutuhan infrastruktur lingkungan yang masih diperlukan masyarakat.

"Masukan dari masyarakat tentu menjadi perhatian kita. Termasuk normalisasi sungai dan kebutuhan bronjong. Normalisasi akan dilakukan segera setelah alat berat kita selesai melakukan penanganan banjir si Hamparan Perak," ujarnya.

Ia menegaskan, Kampung Berkah Syahmad bukan menjadi akhir dari penanganan kawasan kumuh di Deli Serdang. Masih terdapat delapan kawasan kumuh yang direncanakan mendapat penanganan pada tahun depan.

"Saya berharap apa yang sudah dibangun dapat dijaga bersama. Karena Kampung Berkah ini adalah milik dan untuk masyarakat," tambahnya.

Salah satu warga penerima manfaat, Usman, yang masuk kelompok desil 1, menyampaikan terima kasih kepada Bupati Deli Serdang atas bantuan bedah rumah yang diterimanya.

"Terima kasih kepada Pak Bupati dan pemerintah yang sudah membantu memperbaiki rumah kami," ujarnya.

Warga lainnya, Sri Wahyuni, mengaku merasakan perubahan setelah penataan dilakukan. Menurutnya, lingkungan tempat tinggalnya kini tidak lagi mudah becek saat hujan.

"Kami tinggal di sini sekarang sudah tidak becek lagi. Kami juga berharap sungai dapat dinormalisasi dan dibuat bronjong," katanya.( Drt)

Penandatanganan tersebut merupakan bagian dari program Jaksa Sahabat Pendidik yang diinisiasi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), dengan fokus pada pendampingan dan konsultasi hukum bagi kepala sekolah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pengguna Anggaran (PA), khususnya dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

Bupati Asri Ludin Tambunan menyambut baik sinergi tersebut. Ia menilai pendampingan hukum dapat menjadi bagian dari upaya memastikan pengelolaan anggaran di sekolah berjalan sesuai aturan, sekaligus membantu kepala sekolah menjalankan kewenangannya secara tepat.

"Pendampingan seperti ini penting agar setiap proses berjalan sesuai aturan dan kepala sekolah dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik," kata Bupati.

Melalui kerja sama ini, Pemkab Deli Serdang mendorong pengelolaan pendidikan yang tertib, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Pencegahan sejak awal diharapkan memastikan anggaran pendidikan dikelola secara tepat dan manfaatnya dirasakan langsung oleh peserta didik serta masyarakat.

Selain penandatanganan nota kesepahaman, Kejati Sumut juga meluncurkan hotline pengaduan yang dapat dimanfaatkan masyarakat, guru, dan kepala sekolah untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang, suap, pungutan liar, maupun korupsi.( Drt)

Babinsa Koramil 01/Sunggal, Sertu Irwansyah, turut mendampingi petugas BNN dalam operasi tersebut.

Penggerebekan dipimpin Kepala BNN Kabupaten Deli Serdang, Kombes Pol. M. Fadris Sangun Ratu Lana. Operasi melibatkan 25 personel BNN Kabupaten Deli Serdang dan BNN Sumatera Utara, dua personel Polisi Militer Angkatan Darat, 20 personel Satpol PP, serta Babinsa setempat.

Petugas mengepung lokasi dan mengamankan enam pria yang diduga berkaitan dengan aktivitas penggunaan maupun peredaran narkoba.

Dalam penggerebekan itu ditemukan barang bukti berupa sabu, sementara sejumlah orang lainnya disebut sempat melarikan diri.

Menurut Sertu Irwansyah--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Sekilas sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 6 Oktober 2026--, petugas memusnahkan alat isap sabu dan plastik klip yang ditemukan di lokasi. Gubuk atau barak yang diduga digunakan untuk aktivitas narkoba juga dibakar setelah penggerebekan.

Keenam pria yang diamankan kemudian diserahkan kepada BNN Sumatera Utara untuk penanganan lebih lanjut.

Penindakan di kawasan Serbajadi disebut telah dilakukan berulang kali, termasuk pemusnahan barak serupa. Aktivitas narkoba yang kembali muncul dan meresahkan masyarakat membuat kawasan tersebut terus menjadi perhatian petugas.***

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas turun langsung meninjau progres pengerjaan RTLH tersebut di Jalan Air Bersih Gang Amal Bakti dan Jalan Rela, Kelurahan Sudirejo, Kecamatan Medan Kota, Senin (5/10/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Rico didampingi Ketua TP PKK Kota Medan Ny. Airin Rico Waas. Keduanya melihat langsung kondisi bangunan serta progres rehabilitasi empat unit rumah yang menjadi bagian dari program penanganan RTLH.

Rico menegaskan, rehabilitasi rumah tidak sekadar memperbaiki bangunan, tetapi harus memberikan hunian yang benar-benar nyaman, aman, sehat, dan layak bagi masyarakat penerima manfaat.

Menurutnya, setiap unit RTLH ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 40 hingga 45 hari, dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan dan kebutuhan dasar penghuni.

"Begitu serah terima, rumah harus sudah layak huni, bersih, bagus, dan tidak menyisakan puing-puing," tegas Rico.

Ia juga meminta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan John Ester lase, memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan dan menghasilkan bangunan yang berkualitas.

Rico menekankan, hasil rehabilitasi harus memberikan perubahan nyata terhadap kondisi kehidupan masyarakat. Rumah yang sebelumnya tidak layak dihuni diharapkan dapat berubah menjadi tempat tinggal yang lebih aman dan nyaman bagi keluarga.

"Jangan hanya selesai secara fisik. Pastikan hasil akhirnya benar-benar memberikan manfaat dan kenyamanan bagi masyarakat," pesannya.

Program rehabilitasi RTLH ini menjadi salah satu bentuk komitmen Pemko Medan dalam menghadirkan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur kota, tetapi juga berupaya memastikan masyarakat memperoleh lingkungan dan tempat tinggal yang lebih layak.

Dengan pengawasan dan pengerjaan yang dilakukan secara optimal, Pemko Medan berharap seluruh unit RTLH yang masuk dalam program dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat langsung bagi keluarga penerima. (ATN)

Pergantian pucuk pimpinan di Polda Sumatera Utara selalu membawa harapan baru. Bagi Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., Sumatera Utara bukan wilayah yang sepenuhnya asing. Pengalamannya sebagai Wakapolda Sumut menjadi modal penting untuk memahami karakteristik wilayah, dinamika sosial, serta berbagai persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah ini.

Tantangannya adalah bagaimana menerjemahkan pemahaman tersebut menjadi kerja nyata yang hasilnya bisa dirasakan masyarakat. Dari catatan Posmetro Medan, setidaknya, ada lima pekerjaan besar yang layak menjadi perhatian utama.

Perang terhadap narkoba

Persoalan narkotika di Sumut sudah berada pada tingkat yang membutuhkan perhatian superserius. Pesisir timur Sumut, termasuk kawasan Asahan, Tanjungbalai, dan Batu Bara, menjadi wilayah yang patut mendapat perhatian dalam pengawasan jalur laut dan upaya membongkar jaringan peredaran narkotika lintas negara.

Bukan hanya menangkap kurir atau pengguna di lapangan, tetapi menelusuri pemasok, bandar, jalur distribusi, hingga aliran uang yang menopang bisnis haram tersebut.

Perang terhadap narkoba tidak cukup diukur dari berapa banyak pelaku yang ditangkap atau barang bukti yang disita. Lebih jauh adalah memastikan semakin sempitnya ruang gerak jaringan peredaran dan terlindunginya masyarakat dari ancaman narkotika.

Mengembalikan Rasa Aman di Jalanan

Bagi warga Medan dan sejumlah daerah lain di Sumatera Utara, aksi geng motor, begal, dan kejahatan jalanan masih menjadi persoalan yang dampaknya terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari. Sudah ada perbaikan, tetapi tetap harus ditekan sampai seminimal mungkin.

Masyarakat ingin bisa pulang bekerja pada malam hari tanpa rasa waswas. Orangtua ingin anak-anaknya dapat beraktivitas dengan aman. Pengendara sepeda motor tidak seharusnya dihantui kekhawatiran menjadi korban kekerasan ketika melintasi jalan yang sepi.

Pendekatan keamanan juga harus dibarengi pencegahan. Keluarga, sekolah, pemerintah daerah, dan komunitas pemuda perlu dilibatkan untuk memutus mata rantai kenakalan yang berpotensi berkembang menjadi tindak kriminal.

Premanisme dan Konflik Agraria

Sumatera Utara memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks. Persoalan pertanahan, sengketa lahan perkebunan, konflik antara masyarakat dan perusahaan, serta perselisihan antarkelompok dapat berkembang menjadi persoalan keamanan apabila tidak ditangani secara tepat.

Di tengah situasi seperti ini, polisi dituntut berdiri tegak pada hukum. Tidak boleh ada kelompok yang merasa memiliki kekebalan hanya karena mengatasnamakan organisasi, memiliki banyak anggota, atau mengklaim kedekatan dengan pihak tertentu.

Pada saat bersamaan, polisi juga perlu berhati-hati agar tidak menyederhanakan konflik agraria sebagai persoalan kriminal semata. Di balik sengketa lahan, bisa terdapat persoalan administrasi, tumpang tindih hak, ketimpangan penguasaan tanah, dan sejarah konflik yang panjang. Penegakan hukum harus berjalan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat maupun kepastian hukum bagi pihak yang memiliki hak sah.

Pengawasan Pesisir dan Penyelundupan

Letak geografis Sumatera Utara yang berhadapan dengan Selat Malaka memberikan keuntungan ekonomi sekaligus menghadirkan tantangan keamanan yang tidak sederhana.

Jalur laut yang ramai untuk aktivitas perdagangan juga berpotensi dimanfaatkan oleh jaringan penyelundupan narkotika, barang ilegal, maupun tindak pidana perdagangan orang. Pemberangkatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural melalui jalur-jalur tidak resmi di pesisir timur menjadi persoalan lain yang membutuhkan perhatian serius.

Pekerjaan ini tentu tidak dapat dibebankan kepada Polda Sumut seorang diri. Dibutuhkan koordinasi erat dengan TNI AL, Bakamla, Bea Cukai, Imigrasi, BP3MI, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum lainnya sesuai kewenangan masing-masing.

Membenahi Lalu Lintas dan Keselamatan di Jalan.

Ada satu bidang yang memiliki kaitan khusus dengan rekam jejak Irjen Pol. Sonny Irawan, yakni lalu lintas. Pengalamannya di bidang tersebut, termasuk sebagai mantan Dirlantas, dapat menjadi modal untuk mendorong pembenahan tata kelola lalu lintas di Sumatera Utara.

Medan dan kawasan perkotaan di sekitarnya menghadapi persoalan kemacetan yang membutuhkan solusi lebih dari sekadar menempatkan petugas di persimpangan. Sementara itu, jalan lintas Sumatera menuntut perhatian terhadap keselamatan berkendara, kondisi jalan, perilaku pengguna jalan, serta penanganan titik-titik rawan kecelakaan.

Balap liar, pelanggaran lalu lintas, dan ketidakdisiplinan pengendara juga memerlukan kombinasi penindakan dan edukasi yang konsisten.

Optimalisasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), pemanfaatan data kecelakaan, rekayasa lalu lintas berbasis kondisi lapangan, dan koordinasi dengan instansi pengelola jalan dapat menjadi bagian dari pendekatan modern yang perlu diperkuat.

Butuh Dukungan

Lima pekerjaan tersebut tentu bukan daftar yang mencakup seluruh persoalan Sumatera Utara. Masih ada tantangan lain, mulai dari kejahatan konvensional hingga kejahatan siber yang terus berkembang. Namun, kelimanya memperlihatkan betapa luas dan beragamnya tanggung jawab yang menanti Kapolda baru.

Dalam bingkai optimisme dan keyakinan kepada kemampuan Kapolda, dukungan masyarakat mutlak dibutuhkan. Informasi dari warga, keberanian melaporkan kejahatan, serta partisipasi komunitas dalam menjaga lingkungan merupakan bagian penting dari sistem keamanan yang sehat. Polisi yang profesional harus membuka ruang partisipasi tersebut, merespons laporan dengan baik, dan membangun kepercayaan melalui tindakan nyata.

Sekali lagi, kita berharap estafet ini menjadi momentum penting menjadikan Sumatera Utara tempat yang semakin aman bagi warganya, semakin tertib bagi siapa pun yang beraktivitas, dan semakin kuat dalam menegakkan hukum.

Selamat bertugas, Pak Kapolda. (Toga Nainggolan, Pemred Posmeto Medan)

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Medan memastikan seluruh kendaraan dinas dan kendaraan operasional sebagai aset pemerintah daerah berada dalam kondisi baik, terawat, layak digunakan, serta memiliki administrasi yang tertib.

Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Ia memastikan kendaraan dinas yang digunakan untuk menunjang operasional Bapenda senantiasa dijaga dan dirawat dengan baik.

Selain aspek kondisi fisik dan kelayakan kendaraan, Bapenda Kota Medan juga memberikan perhatian terhadap tertib administrasi, khususnya pemenuhan kewajiban pembayaran pajak kendaraan dinas yang menjadi bagian dari aset operasional pemerintah daerah.

Usai memimpin apel, Wali Kota Medan Rico Waas melakukan peninjauan langsung terhadap kendaraan dinas operasional milik masing-masing OPD hingga jajaran kewilayahan. Pemeriksaan mencakup berbagai jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor hingga mobil dinas yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.

Dalam arahannya, Rico Waas mengingatkan seluruh aparatur yang dipercaya menggunakan kendaraan dinas agar memiliki rasa tanggung jawab dalam menjaga dan merawat aset pemerintah tersebut.

"Bagi yang menggunakan kendaraan dinas, tolong dijaga dengan baik. Ini merupakan aset pemerintah yang harus kita rawat dan kita pertanggungjawabkan," pesan Rico Waas.

Rico juga menekankan pentingnya memastikan seluruh kendaraan dinas memenuhi kewajiban perpajakan. Ia meminta tidak ada kendaraan milik pemerintah yang mengabaikan kewajiban pembayaran pajak, terlebih hingga mengalami tunggakan.

"Pajaknya juga harus diperhatikan. Jangan sampai ada kendaraan dinas yang pajaknya belum dibayarkan, apalagi sampai menunggak," tegasnya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Bapenda Kota Medan berkomitmen memperkuat tertib administrasi kendaraan dinas sekaligus memastikan kewajiban perpajakan kendaraan operasional dapat dipenuhi secara tepat waktu.

Kepatuhan terhadap kewajiban pajak kendaraan dinas tidak hanya menjadi bagian dari tertib administrasi pemerintahan, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan aset daerah serta keteladanan pemerintah kepada masyarakat.

Melalui apel dan pemeriksaan kendaraan dinas ini, Pemko Medan mendorong seluruh OPD dan jajaran kewilayahan untuk semakin meningkatkan kepedulian terhadap aset daerah. Kendaraan yang terawat, layak operasional, serta didukung administrasi dan kewajiban perpajakan yang tertib diharapkan mampu menunjang kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Bapenda Kota Medan pun menegaskan komitmennya untuk terus mendukung terciptanya tata kelola aset dan administrasi perpajakan kendaraan dinas yang semakin tertib, transparan, dan bertanggung jawab. (ATN)

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolsek Munte AKP D. Tambunan, S.H., M.H., Camat Munte Nellyanna Br Karo, S.H., M.I.Kom., personel Polsek Munte serta staf Kantor Camat Munte.

Dalam kesempatan itu, Polsek Munte menyampaikan ucapan selamat HUT ke-81 TNI. Kegiatan dilanjutkan dengan pemotongan roti ulang tahun, doa bersama dan ramah tamah.

Kapolsek Munte AKP D. Tambunan--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @polres karo yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 6 Oktober 2026-- mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan dan sinergitas antara TNI, Polri dan unsur Forkopimca dalam menjaga keamanan serta kondusivitas di wilayah Kecamatan Munte.

"Melalui momentum HUT ke-81 TNI ini, kami terus memperkuat sinergitas dan soliditas TNI-Polri bersama seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat," ujar Kapolsek.

Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan menjadi wujud soliditas TNI-Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Munte.***