Ratusan usahawan Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) ikut serta dalam seminar hybrid (offline dan online) Rabu, 7 Oktober 2026 itu memilih tajuk Menuju DAMIU Sehat, Legal, Halal dan Berdaya Saing.

Seminar yang digelar satu hari (full day) ini dibuka secara resmi oleh Direktur Pemberdayaan Konsumen, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Pada sore hari, acara penutupan seminar AUDAMSI ini dilakukan secara resmi oleh Dr. H. Dedie Abdu Rachim, M.A. Walikota Bogor.

"Kepada calon pengurus DPD AUDAMSI Kota Bogor. Sepakat nih. Gak usah didorong-dorong lagi. Bikin organisasi yang mempermudah tata kelola usaha Bapak Ibu semuanya. Karena beda, antara perorangan sendiri-sendiri dengan bergabung. Akan lebih mudah dengan satu kelompok kerja dengan satu visi dan tujuan yang sama. Jadi saya dorong dibentuk AUDAMSI Kota Bogor yang kini sebagai organisasi depot air minum isi ulang yang terbaik saat ini," kata Dedie Abdu Rachim disambut tepuk tangan peserta.

Sebelumnya pada awal seminar, Desmanjon Purba Wakil Ketua Umum DPP AUDAMSI dalam laporannya menegaskan bahwa keluarga besar usahawan DAMIU di AUDAMSI dipupuk rasa kekeluargaan dan ikatan emosional yang erat, sekaligus kesediaan untuk saling mendukung dan mengingatkan (peer mentoring).

"Di seminar ini, AUDAMSI tak mau sekadar membahas gejala-gejala kekurangan di sistem DAMIU. Kita perlu menuntaskan persoalan pada akar masalah yang ada. Kita berharap ada solusi taktis terhadap persoalan/kekurangan yang dihadapi para usahawan DAMIU kita," tukas dia.

Desmanjon mengharapkan para usahawan DAMIU mendapat pembekalan ilmu, wawasan, sekaligus terbantu dalam mengoperasikan OSS untuk mengurus NIB, mendapat SLHS, uji laboratorium, sertifikat standar, dan persyaratan pendukung lainnya.

"Kami DPP AUDAMSI selanjutnya kmengusulkan penegakan hukum dengan mengedepankan pendekatan edukatif dan kekeluargaan lewat LPKSM dan BPSK. Pidana diposisikan sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir. Sebagai usahawan DAMIU, kami juga memerlukan konsumen yang kritis dan tegas," kata Desmanjon yang juga pendiri AUDAMSI ini.

Hadirkan Air Sehat dan Aman sebagai Hak Konsumen

Pada Panel I (pertama), para peserta seminar dibekali tentang hak dan kewajiban konsumen DAMIU dengan menghadirkan pembicara antara lain Immanuel Tarigan Sibero, S.Kom. Direktur Pemberdayaan Konsumen, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Endang Purweni, S.Sos., M.Si. Ketua Tim Kerja Industri Minuman Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, dan Furnitur pada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Marusaha Doloksaribu, S.E., S.H., M.B.A., Certified of Mediator Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor, Dani Rakhmawan, S.T. Direktur Operasional Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, dan Desmanjon Purba, S.S. Pendiri/Wakil Ketua Umum DPP AUDAMSI.

"Tujuan perlindungan konsumen adalah terbangunnya konsumen yang cerdas, terwujudnya pelaku usaha (usahawan DAMIU) yang bertanggung jawab, meningkatnya harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif, dan produk barang dan jasa (termasuk air dari DAMIU) yang beredar di pasar Indonesia semakin berkualitas, "kata Immanuel, Direktur Pemberdayaan Konsumen Kemendag RI tersebut.

Desmanjon sebagai narasumber dalam kesempatan ini memaparkan hubungan air, DAMIU, dan konsumen yang sehat untuk bangsa yang mau hebat. Ia mengatakan, penggunaan air isi ulang sebagai sumber air minum utama masyarakat Indonesia terus meningkat. Menurutnya modal membuka usaha DAMIU relatif terjangkau, apalagi air merupakan kebutuhan harian yang tidak pernah berhenti dicari orang, maka DAMIU merupakan pilihan bisnis pemenuhan kebutuhan air yang sangat menjanjikan dan mendapat keuntungan.

"Namun, sangat ironis kalau air yang dijual berkualitas buruk. Usahawan DAMIU perlu ketulusan hati dalam berusaha dan bukan sekadar keuntungan semata. Melalui kepatuhan usahawan terhadap legalitas dan regulasi, kita perlu terus berusaha menghadirkan air yang aman dan sehat untuk dikonsumsi rakyat Indonesia, "papar Desmanjon.

Sementara itu, Dani Rakhmawan mengatakan bahwa Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dan DAMIU perlu berkolaborasi menghadirkan air minum yang aman bagi warga Kota Bogor.

Menurut Dani, kualitas air Tirta Pakuan sudah sesuai dengan standar, memiliki pasokan air baku yang andal sehingga bahan baku DAMIU senantiasa konsisten tanpa risiko sumur kering di musim kemarau, dan sudah memiliki sertifikat halal.

Selanjutnya pada panel II, para peserta seminar disuguhi pengetahuan tentang pemanfataan teknologi AI pada DAMIU oleh Staf Ahli DPP AUDAMSI Oscar Rachman, S.Si. serta pengetahuan tentang sertifikat halal oleh Bustanol Arifin, S.Pd., M.Sos. Ketua Departemen Pengembangan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Hidayatullah.

"Titik kritis halal pada pengelolan depot air minum yakni karbon yang terbebas dari arang tulang hewan tak halal/tanpa penyembelihan syar'i, resin penukar ion yang bebas dari pelumas/aditif asam lemak hewani dan membran filtrasi RO/UF/NF terbebas bahan kimia pembantu dan sanitasi bernajis," papar Bustanol Arifin.

OSS, NIB, Uji Laboratorium, SLHS, dan Regulasi lainnya untuk DAMIU

Pada panel III, antusiasme para usahawan DAMIU masih terjaga untuk menimba ilmu dan wawasan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor, Ibu Tyas Ajeng Fitriani Prihandari, S.P., M.Si., Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bogor, Bpk. Bai Kusnadi, S.K.M., M.P.H., dan Osep Sutajat trainer dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (Dinkukmdagin) Kota Bogor, Bpk. Rahmat Hidayat, S.Sos., M.M. menuju sukses regulasi pemenuhan sertifikat standar.

Kata Bai Kusnadi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat bahwa pada tahun 2025, didapatkan data sebesar 35,72% penduduk Indonesia menggunakan air minum isi ulang sebagai sumber utama air minum. Di sisi lain, pada penelitian ditemukan bahwa kualitas air minum isi ulang masih rendah.

Berdasarkan Surveilans Keamanan Air Minum Rumah Tangga (SKAM-RT) Kemenkes RI Tahun 2023 terdapat 54,1% sarana air minum yang tercemar e-Coli.

Air sehat sangat penting bagi umat manusia dan sebaliknya, air tercemar membahayakan kesehatan masyarakat. "E-Coli bagian dari bakteri yang mengontaminasi air minum. Bakteri, virus, dan parasit memicu wabah akut seperti Diare, Kolera, Tifoid, Hepatitis A, dan Disentri pada manusia. Air yang terpapar oleh bahan kimia berbahaya memiliki akumulasi jangka panjang seperti logam berat & pestisida yang dapat memicu kerusakan ginjal, saraf, dan risiko kanker. Tanpa air sehat, masyarakat terancam dehidrasi & toksisitas yaitu penurunan fungsi organ secara sistematis yang berakibat fatal jika tidak ditangani segera,"papar Bai.

Lebih lanjut, Bai Kusnadi menjelaskan bahwa berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025, setiap pelaku usaha yang memiliki Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) termasuk DAMIU wajib memiliki SLHS atau Label Higiene Sanitasi Pangan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. TPP yang wajib SLHS antara lain Restoran, Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu, Usaha Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu, Kedai Makanan, dan Rumah Minum/Kafe termasuk yang berada di kawasan pariwisata, serta DAMIU.

"DAMIU harus memiliki penampungan air baku, penyaringan/filterisasi, disinfeksi dan pengisian, air baku yang dibuktikan melalui bukti tertulis nota pembelian air baku dari Pelaku Usaha penyedia air baku sekaligus hasil laboratorium air baku dari Pelaku Usaha penyedia air baku, dan hasil uji laboratorium kualitas air minum untuk produksi DAMIU, "ujar Bai.

Sementara itu, Tyas Ajeng Fitriani Prihandari, S.P., M.Si Kepala DPMPTSP Kota Bogor mengatakan bahwa pihaknya menyelenggarakan perizinan dan non perizinan, melalui Sistem OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach), SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung), dan Sistem SMART. "Resiko Menengah Tinggi dengan output NIB, Sertifikat Standar, Verifikasi dan Validasi Daerah diterbitkan sesuai dengan kewenangan daerah (Provinsi, Kota/Kabupaten) dan output Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR) Daerah diterbitkan sesuai lokasi usaha daerah (Provinsi, Kota/Kabupaten), "kata Tyas Ajeng.

Menurutnya, memiliki NIB saja belum cukup untuk membuat depot beroperasi secara sah. Ia kemudian menerangkan bahwa usahawan DAMIU wajib melengkapi perizinan sektor kesehatan (PB UMKU) dari Dinas Kesehatan/PTSP Kabupaten/Kota setempat, yang meliputi Sertifikat/Hasil Uji Laboratorium terakreditasi (misal: KAN) yang menyatakan air baku dan air olahan memenuhi Standar Baku Mutu. Lalu kelengkapan lainnya seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang diterbitkan setelah dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) ke lokasi DAMIU. Kemudian kelengkapan Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan/Higiene Sanitasi bagi pemilik/pengelola dan penjamah pangan (operator/karyawan depot), dan kesediaan dokumen pendukung lainnya seperti denah tata letak (layout) bangunan depot, surat pasok/asal air baku, serta daftar peralatan/mesin filtrasi yang digunakan.

Menurut Tyas, KBLI Untuk Industri Air Minum Isi Ulang adalah 11052. Kelompok ini masuk dalam kategori Risiko Menengah Tinggi. Kode 11052 tetap digunakan pada KBLI 2025. "Dimungkinkan terdapat penyesuaian berupa perubahan diksi dalam judul atau perubahan dalam uraian Sertifikat Laik Higeinis Sanitasi di Wilayah (Kewenangan Daerah Kab/Kota), jangan memilih Sertifikat Laik Higeinis Sanitasi di Bandar Udara, Pelabuhan dan Lintas Batas Darat Negara (Kewenangan Provinsi), "kata Tyas.

Lebih lanjut ia memaparkan bahwa perizinan berusahanya adalah Sertifikat Standar Belum Terverifikasi dengan Resiko Menengah Tinggi; dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) berupa Sertifikat Laik Higienis Sanitasi dengan persyaratan seperti administrasi, teknis, bukti laboratorium Standar Baku Mutu, dan formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan.

Turut hadir Kepala Kepolisian Polisi Resort Kota (Polresta) Bogor Kota yang diwakili oleh AKP Ni Komang Armini, S.H., M.H. dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Bogor Kota dan jajaran Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Usahawan Depot Air Minum Sehat Indonesia (DPP AUDAMSI). Turut hadir melalui zoom, jajaran Dewan Pimpinan Wilayah AUDAMSI Jakarta dan Jogyakarta dan beberapa Dewan Pimpinan Daerah (Pengurus Kota/Kabupaten) AUDAMSI dari wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, dan lain-lain. AUDAMSI dikenal memiliki motto pergerakan Trisvastha, yaitu "sehat airnya, sehat depotnya, dan sehat konsumennya". Seluruh DAMIU diharapkan menjual air yang sehat serta memiliki perizinan yang lengkap dan manajemen yang juga sehat demi mendukung kesehatan konsumen DAMIU sekaligus tercapainya kesejahteraan para usahawan DAMIU di Indonesia. ***

Jalan yang telah selesai diperbaiki ini menjadi jalur alternatif bagi masyarakat menuju Lubuk Pakam maupun Galang, sekaligus pilihan untuk menghindari kendaraan bertonase besar yang melintas di jalan utama Lubuk Pakam–Galang.

Salah seorang warga Desa Parbarakan mengungkapkan, waktu tempuh menuju pusat kecamatan yang sebelumnya sekitar 30–40 menit kini dapat dipangkas menjadi sekitar 10 menit melalui jalan alternatif tersebut.

"Saya merasa bangga. Tadinya akses ke kecamatan sekitar 30 menit atau 40 menit, ini sudah sekitar 10 menit dari belakang. Tidak lagi bersamaan dengan mobil-mobil besar yang penuh dengan bahaya di jalan utama," ujarnya.

Ia menyampaikan terima kasih atas perbaikan jalan yang manfaatnya dirasakan masyarakat. Warga berharap pembangunan infrastruktur terus berlanjut untuk mendukung kelancaran aktivitas sehari-hari.

Selain ruas Simpang Parbarakan–Kebun Jagung, perbaikan jalan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2026 di Kecamatan Pagar Merbau juga mencakup ruas Purwodadi–Tanjung Garbus sepanjang 2,3 kilometer yang kini telah selesai diperbaiki.

Warga Purwodadi, Rahmad, mengatakan jalan mulus tersebut telah lama dinanti masyarakat. Ia bersama warga berkomitmen menjaga kondisi jalan agar tetap baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang.

"Sudah lama kali kami idam-idamkan jalan mulus seperti ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Bupati yang telah memperbaiki jalan kami ini," ucapnya.

Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan menekankan pemasangan papan nama jalan berwarna hijau tersebut sebagai bentuk informasi dan transparansi kepada masyarakat atas pembangunan yang dilakukan pemerintah kabupaten.

"Inilah arah baru pembangunan di masa saya dan Pak Wakil Bupati. Setiap jalan kabupaten yang telah selesai dibangun atau diperbaiki akan kita pasang plang hijau ini. Lengkap dengan status jalannya kewenangan siapa, menggunakan anggaran darimana dan panjang jalannya," terangnya.

Ia berharap pemasangan papan informasi tersebut

dapat mengedukasi masyarakat sekaligus mengingatkan masyarakat untuk menjaga bersama ruas jalan yang telah baik.

"Saya berharap jalan yang sudah baik ini dijaga bersama. Saya minta kepala desa mengajak masyarakat bergotong royong membersihkan rumput agar tidak menutupi bahu jalan dan mempersempit akses. Awasi juga pengguna jalan agar tidak menjadikan ruas ini sebagai lokasi balap liar," pesannya.

Jalan alternatif yang telah diperbaiki ini diharapkan menjadi pilihan bagi masyarakat menuju Lubuk Pakam maupun Galang, selain melalui jalan provinsi Lubuk Pakam–Galang yang juga sedang diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

"Perbaikan jalan kabupaten dan provinsi ini diharapkan mendukung mobilitas masyarakat dari berbagai wilayah yang menggunakan jalur Lubuk Pakam–Galang," pungkasnya.( Drt)

Saat meninjau progres pembangunan di kedua ruas jalan tersebut, Senin (12/10/2026), Rico Waas menegaskan bahwa penataan trotoar tidak sekadar memperindah wajah kota, tetapi juga memastikan tersedianya fasilitas pedestrian yang aman, nyaman, serta ramah bagi penyandang disabilitas.

Dalam peninjauan tersebut, Rico Waas didampingi Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan Khairul Azmi, Kabag Prokopim Arafat Syam, serta Kabag Umum M. Ridho Siregar.

Rico Waas menjelaskan, pembangunan dilakukan dengan mengganti penutup saluran drainase (cover slab) menjadi konstruksi trotoar yang memiliki permukaan lebih rata dan nyaman dilalui, tanpa menghilangkan fungsi utama saluran drainase di bawahnya.

Menurutnya, kondisi trotoar sebelumnya masih memiliki sejumlah kekurangan, terutama permukaan cover slab yang tidak seragam sehingga mengurangi kenyamanan masyarakat saat berjalan kaki. Selain itu, fasilitas jalur pemandu bagi penyandang disabilitas juga belum tersedia secara memadai.

"Kalau sebelumnya kita memakai cover slab, permukaannya terkadang tidak rata, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Ini kurang nyaman bagi masyarakat. Jalur pemandu bagi penyandang disabilitas juga belum dibangun. Karena itu, sekarang kita bangun trotoar sekaligus menyediakan jalur pemandu," kata Rico Waas.

Bangun Trotoar Sepanjang 2,76 Kilometer

Sementara itu, Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan Khairul Azmi turut mendampingi Wali Kota dalam memastikan pelaksanaan pembangunan di kedua ruas jalan tersebut.

Adapun panjang pembangunan trotoar di Jalan Juanda mencapai 1,48 kilometer, sedangkan Jalan Merak Jingga sekitar 1,28 kilometer. Dengan demikian, total penataan pedestrian di kedua kawasan tersebut mencapai sekitar 2,76 kilometer.

Seluruh pekerjaan ditargetkan rampung menjelang akhir tahun 2026. Pemko Medan juga berencana melanjutkan penataan trotoar di sejumlah ruas jalan lainnya secara bertahap, sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas infrastruktur dan ruang publik perkotaan.

Khusus di kawasan Jalan Merak Jingga, Rico Waas turut mengingatkan pihak kewilayahan agar membangun komunikasi dengan para pedagang elektronik yang menjalankan aktivitas usaha di sepanjang kawasan tersebut.

Ia meminta agar informasi mengenai pelaksanaan penataan disampaikan dengan baik sehingga proses pembangunan dapat berjalan selaras dengan perhatian terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Tak Hanya Trotoar, Persoalan Genangan Air Ikut Ditangani

Dalam kesempatan yang sama, Rico Waas juga menaruh perhatian terhadap laporan masyarakat mengenai genangan air yang masih terjadi di sejumlah titik, khususnya di bagian ujung Jalan Merak Jingga.

Menindaklanjuti persoalan tersebut, Dinas SDABMBK Kota Medan telah merencanakan pelebaran saluran drainase di seberang jalan, tepatnya di sekitar Kantor Lurah Kesawan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas saluran sekaligus memperlancar aliran air guna meminimalkan potensi genangan.

Penanganan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Medan dalam melakukan pembenahan infrastruktur secara terintegrasi, tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas jalan dan trotoar, tetapi juga memperhatikan sistem drainase serta kenyamanan lingkungan sekitarnya.

"Pelan-pelan kita benahi. Kita ingin kawasan ini lebih tertata, nyaman bagi pejalan kaki, dan persoalan genangan air juga bisa ditangani," ungkap Rico Waas.

Melalui pembangunan ini, Pemko Medan berharap kawasan Jalan Juanda dan Jalan Merak Jingga dapat menjadi ruang perkotaan yang semakin ramah bagi pejalan kaki, inklusif bagi penyandang disabilitas, serta mendukung terwujudnya wajah Kota Medan. (ATN)

Untuk menelusuri informasi itu, awak media meminta klarifikasi kepada Ketua Yayasan Delisha berinisial AW, yang namanya disebut dalam dugaan itu. Dalam pertemuan di MKA Cafe, Jalan Soekarno Hatta, Binjai, Senin (12/10/2026), AW membantah melakukan praktik jual beli titik dapur SPPG.

AW menjelaskan, hubungan antara yayasan dan mitra merupakan bentuk kerja sama dalam penyelenggaraan dapur MBG, dengan pembagian tanggung jawab terkait penyediaan bangunan, ompreng, dan peralatan dapur.

"Membangun dapur tidak cukup kalau hanya Rp660 juta. Biayanya bisa mencapai Rp1,5 miliar, bahkan ada yang sampai Rp2 miliar. Di sini kami menjalin kerja sama, bukan jual beli titik. Misalnya, ada titik yang sudah centang biru, kemudian mitra menyiapkan ompreng dan peralatan dapur sesuai kesepakatan," ujar AW.

Terkait dugaan permintaan setoran Rp500 per ompreng, AW membantah dirinya pernah meminta pembayaran itu kepada mitra yang dibantunya memperoleh titik dapur SPPG.

"Jika saya dituduh meminta setoran Rp500 per ompreng, itu salah. Saya tidak pernah meminta kepada mitra yang saya bantu mendapatkan titik. Silakan dibuktikan jika saya pernah meminta," tegasnya.

Menurutnya, apabila terdapat yayasan lain yang menerapkan skema pembayaran dalam kerja sama, hal itu harus dilihat berdasarkan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

AW menjelaskan, mitra yang merasa keberatan dapat menyampaikan pengaduan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar persoalan itu dapat diperiksa sesuai mekanisme yang berlaku.

Selain dugaan setoran per ompreng, awak media juga meminta penjelasan AW mengenai klaim pihak ketiga berinisial RA yang menyebut masih terdapat uang sebesar Rp150 juta yang belum dikembalikan.

AW membantah klaim itu. Ia menyatakan seluruh uang milik RA sebesar Rp450 juta telah dikembalikan dan menunjukkan dokumen Berita Acara Pelunasan bermeterai yang ditandatangani oleh adik RA berinisial M.

"Ini saya tunjukkan buktinya. Sudah tidak ada uang RA yang belum dikembalikan. Uang itu juga tidak ada kaitannya dengan perkara titik dapur," ujar AW.

AW menegaskan bahwa menurut keterangannya, seluruh dana yang sebelumnya dipersoalkan telah diselesaikan dengan pihak-pihak terkait. Namun, klaim itu dibantah oleh RA ketika dikonfirmasi.

RA menyatakan bahwa uang sebesar Rp150 juta yang diklaimnya masih menjadi haknya belum dikembalikan oleh AW. RA juga mempersoalkan Berita Acara Pelunasan senilai Rp450 juta yang ditunjukkan AW.

"Belum ada, Bang. Belum dia kembalikan uang saya yang Rp150 juta, yang terpakai untuk verifikasi. Jangan begitu kali dia, jangan jahat kali bilang, sudah dibayarkan semua. Bahkan dari berita acara yang Rp450 juta itu saja, baru Rp200 juta yang dibayarkan. Bodohnya adik saya mau menandatangani berita acara itu. Pertemukan saya dengan dia, Bang," kata RA.

Sebelumnya, AW juga merujuk Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026.

Ia menyebut halaman 25 poin 3.1.2 huruf b dalam dokumen itu mengatur kewajiban Penerima Bantuan Pemerintah (Yayasan) untuk menyiapkan unit bangunan, peralatan dapur, peralatan makan, alat kantor, prasarana kantor, dan genset sesuai standar BGN.

Menurut AW, ketentuan itu menjadi salah satu dasar dalam pembagian tanggung jawab penyediaan sarana dan prasarana antara yayasan dan mitra.

"Juknis BGN sudah jelas, BGN tidak membangunkan dapur. Yayasan yang wajib menyiapkan. Satu dapur membutuhkan minimal Rp1,5 miliar. Jadi, Rp660 juta itu merupakan porsi kewajiban mitra dalam kerja sama pembangunan. Ini bukan jual beli titik. Antara yayasan dan mitra tidak ada masalah, semuanya sesuai dokumen," ujarnya.

AW menegaskan pihaknya berpegang pada dokumen resmi dan perjanjian kerja sama yang telah disepakati. Ia menyatakan yayasan akan tetap menjalankan kerja sama secara profesional dan mendukung pelaksanaan program MBG. (Den)

Ketua DPD IPK Kabupaten Deli Serdang, Parmonangan Gultom, SE, komandoi langsung penyerahan surat mandat tersebut. Ia didampingi oleh Sekjen, M.Yudi L.Tobing, Theo Ketua Ranting IPK Desa Bangun Sari, Adel Gondrong, Ketua Satgas DPD IPK Deli Serdang, Freddy Siahaan, Wakil Ketua DPD IPK Deli Serdang, dan sejumlah pengurus lainnya.

Dalam kesempatan itu, surat Mandat dibacakan oleh Sekjen DPD IPK Kabupaten Deli Serdang, M.Yudi L.Tobing, sebelum akhirnya diserahkan oleh Ketua DPD IPK Deli Serdang, Parmonangan Gultom, SE, kepada Ketua Iwan F Tarigan, SP.d atau biasa disapa dengan panggilan Ketua Iwan Brekele. surat Mandat tersebut diberikan dengan harapan Ketua Iwan Tarigan segera melakukan kepengurusan definitif PAC IPK Sibiru - biru, untuk segera mengembangkan dan menghidupkan kembali bendera biru IPK periode 2026-2031, di seluruh wilayah kerjanya.

Usai menerima mandat, Ketua Parmonangan Gultom bersama Ketua Iwan Tarigan serta rombongannya dengan penuh semangat meneriakkan yel-yel kebesaran IPK sebagai bentuk kesiapan dirinya untuk memimpin PAC IPK Kecamatan Sibiru - biru.

"Hidup IPK, IPK Setia, IPK Luar Biasa !" serunya lantang.

Sorakan itu pun disambut antusias oleh seluruh kader yang hadir dengan balasan "Hidup IPK!" sebanyak tiga kali, lalu diakhiri dengan teriakan bersama, " IPK Luar Biasa !.

Sementara itu, ditempat yang sama, Ketua Iwan Tarigan, kepada awak media ini mengatakan kesiapan dirinya untuk kembali membirukan Kecamatan Sibiru - biru, IPK kita hidupkan kembali, harimau tidur Sibiru - biru bangun kembali, Hidup IPK," ujarnya.

Dengan penyerahan surat Mandat ini, diharapkan kepengurusan PAC IPK Kecamatan Sibiru - biru dapat segera terbentuk dan berkontribusi nyata bagi organisasi serta masyarakat, harimau IPK Kecamatan Sibiru - biru yang sempat tidur, harus bangun, tunjukkan kembali siapa kita ," tegas Ketua Parmonangan Gultom.( Hap).

Komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan Groundbreaking atau Peletakan Batu Pertama Pembangunan Kawasan UMKM dan Kuliner Blok Petisah yang dilakukan langsung oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Senin (12/10/2026).

Kegiatan ini turut dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fachrurrazi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang), serta jajaran perangkat daerah terkait, di antaranya unsur yang membidangi UMKM, Kepala Dinas Perhubungan Irsan Nasution, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Melvi , Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) John Ester Lase, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Khairul Azmi, Perusahaan Umum Daerah (PUD), Satpol PP, serta Camat Medan Petisah Syamsul Alam Nasution dan para lurah Se-kecamatan Medan Petisah.

Kehadiran lintas perangkat daerah tersebut menjadi wujud sinergi dan dukungan bersama terhadap langkah strategis Pemko Medan dalam menghadirkan kawasan perdagangan dan kuliner yang lebih representatif, nyaman, serta mampu mengakomodasi kebutuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pembangunan Kawasan UMKM dan Kuliner Blok Petisah diharapkan tidak sekadar menghadirkan pembaruan infrastruktur fisik, tetapi juga menjadi momentum dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, meningkatkan daya saing pelaku usaha, serta menciptakan ruang aktivitas ekonomi yang lebih tertib dan produktif.

Melalui penataan kawasan yang terintegrasi, Pasar Petisah diharapkan semakin berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan sekaligus destinasi kuliner unggulan di Kota Medan yang memiliki daya tarik bagi masyarakat maupun pengunjung dari luar daerah.

Selain memberikan ruang usaha yang lebih layak bagi pelaku UMKM, pembangunan ini juga diharapkan mampu menghadirkan dampak ekonomi yang lebih luas, mulai dari meningkatnya aktivitas perdagangan, terbukanya peluang usaha, hingga penguatan perputaran ekonomi masyarakat di sekitar kawasan.

Dukungan seluruh perangkat daerah menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan dan penataan kawasan dapat berjalan secara terkoordinasi, baik dari aspek infrastruktur, kebersihan lingkungan, ketertiban, maupun kelancaran akses dan mobilitas masyarakat.

Melalui pembangunan Kawasan UMKM dan Kuliner Blok Petisah, Pemko Medan kembali menegaskan arah pembangunan kota yang tidak hanya berfokus pada pembenahan wajah perkotaan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan Kota Medan yang semakin maju, tertata, nyaman, dan berdaya saing, sejalan dengan semangat pembangunan Medan Untuk Semua.(ATN)

Kegiatan diawali dengan observasi dan pemetaan potensi masyarakat, khususnya di Dusun V Sri Utama. Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman seperti kunyit dan jahe telah dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat.Sementara itu, bunga telang masih relatif belum dikenal dan belum banyak ditanam oleh masyarakat.

Kondisi tersebut kemudian menjadi dasar bagi mahasiswa untuk mengembangkan Rumah Bibit dan Rumah TOGA sebagai sarana belajar sekaligus ruang pemanfaatan potensi tanaman yang tersedia di lingkungan masyarakat.

Selain membangun dan menata Rumah TOGA, mahasiswa juga melaksanakan pelatihan pengolahan teh herbal berbahan bunga telang bersama ibu-ibu Dusun V. Dalam pelatihan tersebut, bunga telang diolah bersama jahe, serai, lemon, dan madu menjadi minuman herbal.

Kegiatan ini tidak hanya bertujuan memperkenalkan cara pengolahan minuman herbal, tetapi juga memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan tanaman yang tersedia di lingkungan sekitar untuk kebutuhan sehari-hari.

Keberadaan Rumah TOGA mendapat respons positif dari Pemerintah Desa Sukasari. Kepala Desa Sukasari menyampaikan bahwa kegiatan Proyek Kemanusiaan yang dilaksanakan mahasiswa memberikan kesan yang baik bagi masyarakat, khususnya melalui pembangunan Rumah TOGA.

"Kegiatan Proyek Kemanusiaan ini sangat meninggalkan kesan yang baik bagi masyarakat Desa Sukasari, khususnya dengan adanya Rumah TOGA yang sudah dibangun oleh mahasiswa. Kami berharap Rumah TOGA ini dapat terus dimanfaatkan dan dirawat oleh masyarakat," ujar Kepala Desa Sukasari.

Respons positif juga datang dari masyarakat Dusun V Sri Utama. Salah seorang warga menyampaikan bahwa keberadaan Rumah TOGA dinilai dapat memberikan manfaat bagi kesehatan dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Terlebih, masyarakat juga mendapatkan pelatihan mengenai cara mengolah tanaman TOGA menjadi minuman herbal.

"Kami merasa Rumah TOGA ini akan sangat bermanfaat untuk kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Apalagi kami juga sudah diberi pelatihan bagaimana cara mengolah tanaman TOGA menjadi minuman herbal. Jadi, pengetahuan yang diberikan mahasiswa bisa kami manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari," ungkap salah seorang warga Dusun V Sri Utama.

Kegiatan pemberdayaan perempuan tersebut turut didukung oleh Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI) yang memiliki hubungan historis dengan Desa Sukasari. HAPSARI telah mengembangkan berbagai kegiatan di bidang pendidikan, pengorganisasian masyarakat, kepemimpinan perempuan, serta pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

Melalui kegiatan Proyek Kemanusiaan ini, mahasiswa berharap Rumah TOGA dapat terus dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai ruang belajar, pengelolaan tanaman, dan pengembangan keterampilan, khususnya bagi perempuan. Pemanfaatan tanaman lokal diharapkan tidak berhenti pada kegiatan menanam dan merawat, tetapi dapat terus dikembangkan hingga tahap pengolahan dan menghasilkan produk yang memiliki nilai guna bagi keluarga dan masyarakat.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mahasiswa Pendidikan Masyarakat UNIMED untuk menghubungkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dengan kebutuhan nyata masyarakat, sekaligus mendorong pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan.(hum)

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan yang diketuai Cipto Hosari Nababan, tampak kesal dengan ketidaksiapan tersebut. Hakim pun menjadwalkan ulang sidang pada Senin (19/10/2026) pukul 10.00 WIB.

"Mana saksinya?" ujar Cipto saat membuka persidangan di ruang Cakra Utama, Senin (12/10/2026).

Tim JPU Kejari Belawan kemudian menjelaskan bahwa baru satu saksi dari bagian KSOP Belawan yang hadir. Sementara saksi lainnya yang ditunggu disebut masih berada di area parkir.

Penjelasan tersebut tak meredakan kekesalan hakim. Cipto menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam persidangan harus menghargai waktu dan mematuhi jadwal yang telah ditetapkan.

"Parkiran mana, parkiran Sun Plaza? Kalau sidang dijadwalkan jam 10, ya tepat waktulah. Ini pelajaran bagi masyarakat agar menghargai persidangan," tegasnya.

Tanpa melanjutkan pemeriksaan saksi, majelis hakim akhirnya menunda persidangan hingga pekan berikutnya.

"Sidang ditunda ke Senin (19/10/2026) jam 10," kata Cipto sembari mengetuk palu.

Dalam perkara dugaan korupsi jasa pandu tersebut, terdapat empat orang yang duduk sebagai terdakwa. Mereka adalah Wisnu Handoko, yang menjabat Kepala KSOP Pelabuhan Utama Belawan pada 2023, serta Sapril Heston Simanjuntak (SHS), yang menjabat pada 2024.

Dua terdakwa lainnya adalah Marganda Lamhot Asi Sihite (MLA) dan Rivolino, yang disebut terkait dengan jabatan di lingkungan KSOP Belawan pada periode 2023-2024.

Pelindo Diberi Kewenangan, KSOP Jadi Pengawas

Perkara ini berkaitan dengan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di perairan Pelabuhan Belawan. Dalam penyelenggaraan layanan tersebut, terdapat pelimpahan kewenangan kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 616 Tahun 2023.

Dalam keputusan yang ditetapkan di Jakarta pada 20 September 2023 yang ditandatangani Plt Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Dr Capt Antoni Arif Priadi, M.Sc itu, PT Pelindo diberikan pelimpahan untuk melaksanakan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di Perairan Wajib Pandu Kelas I Pelabuhan Belawan.

Sementara itu, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Belawan ditetapkan sebagai pengawas pemanduan di wilayah tersebut.

Keputusan tersebut juga mengatur sejumlah kewajiban Pelindo, antara lain memberikan pelayanan sesuai prosedur, memenuhi standar kinerja, memastikan kelayakan sumber daya manusia dan sarana pemanduan, melaporkan hambatan pelayanan, serta menetapkan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pelindo diwajibkan membayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sesuai ketentuan dan menyediakan sistem informasi pelayanan yang dapat diintegrasikan dengan sistem pengawasan pemanduan.

Pelaksanaan pelayanan tersebut dievaluasi setiap enam bulan oleh pengawas pemanduan setempat. Sementara evaluasi atas pelimpahan kewenangan dilakukan setiap dua tahun oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Keputusan itu juga menyebutkan bahwa pelimpahan dapat dicabut apabila Pelindo melanggar kewajiban yang ditetapkan atau tidak melaksanakan pelayanan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan sejak tanggal pelimpahan diterbitkan.

Meski demikian, substansi keputusan tersebut merupakan konteks pengaturan pelayanan pemanduan dan penundaan kapal di Belawan. Pembuktian mengenai dugaan tindak pidana yang menjerat para terdakwa tetap harus merujuk pada dakwaan, alat bukti, serta fakta yang terungkap selama persidangan. (Ril/Dam)

Imbauan tersebut disampaikan Kepala Bidang Bina Marga Dinas SDABMBK Kota Medan, Yulius Ares, saat memimpin apel rutin yang diikuti seluruh jajaran pegawai di lingkungan Dinas SDABMBK Kota Medan, Senin (12/10/2026).

Dalam arahannya, Yulius Ares menekankan bahwa upaya mengantisipasi dan menangani genangan air bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas teknis di lapangan, tetapi juga membutuhkan kepedulian dan partisipasi aktif seluruh keluarga besar Dinas SDABMBK.

Terlebih, meningkatnya intensitas hujan berpotensi menimbulkan genangan di sejumlah ruas jalan maupun kawasan permukiman. Karena itu, informasi yang cepat dan akurat dari lapangan menjadi bagian penting dalam mendukung percepatan penanganan.

Seluruh pegawai diharapkan dapat turut mengidentifikasi dan melaporkan titik-titik genangan yang ditemukan, sehingga informasi tersebut dapat segera dikoordinasikan kepada bidang maupun unit teknis terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kebutuhan penanganan.

Melalui langkah tersebut, Dinas SDABMBK Kota Medan berupaya memperkuat sistem koordinasi internal sekaligus membangun budaya kerja yang lebih responsif, proaktif, dan peka terhadap persoalan infrastruktur yang dihadapi masyarakat.

Apel rutin ini sekaligus menjadi momentum untuk mempertegas komitmen seluruh jajaran Dinas SDABMBK dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam mendukung upaya Pemerintah Kota Medan mengantisipasi dampak musim hujan.

Dengan pengawasan yang lebih intensif serta koordinasi yang solid antarseluruh jajaran, penanganan titik-titik genangan diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat, terarah, dan optimal.

Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen Dinas SDABMBK Kota Medan dalam mewujudkan infrastruktur perkotaan yang lebih baik, sekaligus menjaga kenyamanan, keselamatan, dan kelancaran aktivitas masyarakat sejalan dengan semangat Medan Untuk Semua.(ATN)

Dalam operasi gabungan itu, tim berhasil meringkus seorang pria berisinial AJ (30) warga kota Medan, yang merupakan pemasok narkoba. AJ, ditangkap di salah satu ruangan karaoke THM yang digerebek, dan petugas menyita 2 pcs vape narkoba merk EL Chapo dari tangannya.

"AJ hasil pemeriksaan, diduga selama ini kerap memasok narkoba ke THM. Kami juga amankan seorang wanita pemesan narkoba," ungkap Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP.

Narkoba yang disita dari AJ, didapat dari seorang pria berinisial RL. RL Pun, kini dalam pengejaran Polisi, agar mata rantai peredaran narkoba di THM yang kerap dilakukan para pelaku dapat diputus.

"Pemasok narkoba kami sudah kantongi identitasnya, dan kami pastikan akan terus kami kejar. Kami ultimatum untuk penikmat dunia malam, malam boleh gemerlap namun hukum akan tetap tegak. Pengguna kita akan pulihkan, seluruh bandar dan mata rantainya kita akan putus. Polisi bersama masyarakat," pungkas Rafli.***

Dalam operasi gabungan itu, tim berhasil meringkus seorang pria berisinial AJ (30) warga kota Medan, yang merupakan pemasok narkoba. AJ, ditangkap di salah satu ruangan karaoke THM yang digerebek, dan petugas menyita 2 pcs vape narkoba merk EL Chapo dari tangannya.

"AJ hasil pemeriksaan, diduga selama ini kerap memasok narkoba ke THM. Kami juga amankan seorang wanita pemesan narkoba," ungkap Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP.

Narkoba yang disita dari AJ, didapat dari seorang pria berinisial RL. RL Pun, kini dalam pengejaran Polisi, agar mata rantai peredaran narkoba di THM yang kerap dilakukan para pelaku dapat diputus.

"Pemasok narkoba kami sudah kantongi identitasnya, dan kami pastikan akan terus kami kejar. Kami ultimatum untuk penikmat dunia malam, malam boleh gemerlap namun hukum akan tetap tegak. Pengguna kita akan pulihkan, seluruh bandar dan mata rantainya kita akan putus. Polisi bersama masyarakat," pungkas Rafli.***

GastroLingua merupakan website pembelajaran bilingual yang dikembangkan melalui riset kolaboratif antartiga perguruan tinggi dengan mengintegrasikan bahasa Jerman dan bahasa Inggris dalam bidang gastronomi. Website ini dirancang untuk mendukung pembelajaran Deutsch für Gastronomie dan English for Specific Purposes (ESP), khususnya dalam penguasaan kosakata, komunikasi profesional, serta keterampilan berbahasa yang relevan dengan industri kuliner, restoran, dan perhotelan.

Pengembangan website ini melibatkan tim peneliti dari tiga perguruan tinggi, yaitu Dr. Anna Riana Suryanti Tambunan, S.S., M.Hum. dan Dr. Surya Masniari Hutagalung, S.Pd., M.Pd. dari Universitas Negeri Medan; Dr. Dewi Kartika Ardiyani, S.Pd., M.Pd. dan Prof. Dr. Primardiana Hermilia Wijayati, M.Pd. dari Universitas Negeri Malang; serta Ari Arifin Danuwijaya, S.Pd., M.Pd., Ph.D. dan Prof. Dr. Tri Indri Hardini, M.Pd. dari Universitas Pendidikan Indonesia.

Salah satu keunggulan pengembangan GastroLingua adalah keterlibatan alumni yang telah bekerja di Jerman dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan materi pembelajaran. Pengalaman langsung alumni dan informasi yang diperoleh dari lingkungan kerja internasional menjadi sumber utama dalam pengembangan konten website interaktif ini. Berbagai pengalaman mengenai komunikasi profesional, penggunaan istilah gastronomi, budaya kerja, serta interaksi dalam industri kuliner diintegrasikan menjadi materi pembelajaran yang autentik dan kontekstual.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Michael Zega turut membagikan pengalaman bekerja di Jerman yang memberikan gambaran nyata mengenai kompetensi bahasa dan keterampilan komunikasi yang dibutuhkan dalam lingkungan kerja internasional. Kontribusi alumni tersebut menjadi bagian penting dalam menjembatani pembelajaran akademik dengan kebutuhan dunia industri, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami bahasa secara teoretis, tetapi juga mampu mengenali penerapannya dalam situasi profesional.

Pengembangan GastroLingua menggunakan model Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation (ADDIE) untuk menghasilkan media pembelajaran yang sistematis, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Integrasi teknologi digital dengan pengalaman autentik alumni diharapkan dapat memperkaya sumber belajar sekaligus meningkatkan relevansi pembelajaran bahasa asing terhadap perkembangan dunia kerja global.

Kolaborasi ini mencerminkan komitmen tiga LPTK Indonesia dalam memperkuat sinergi penelitian, transformasi digital pembelajaran, dan pengembangan sumber belajar inovatif. Keterlibatan alumni yang telah berkarier di luar negeri juga menunjukkan pentingnya hubungan berkelanjutan antara perguruan tinggi dan lulusan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

Melalui GastroLingua, diharapkan mahasiswa tidak hanya menguasai bahasa Jerman dan bahasa Inggris secara akademik, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam komunikasi profesional di bidang gastronomi. Inovasi ini menjadi langkah nyata dalam menghadirkan pembelajaran bahasa asing yang adaptif, relevan, dan berdaya saing internasional. Kolaborasi Riset, Inovasi Digital, dan Kontribusi Alumni untuk Pembelajaran Bahasa Berorientasi Global.(hum)

Prestasi ini menjadi bukti komitmen mahasiswa UINSU Medan dalam mengembangkan keterampilan kepalangmerahan, khususnya di bidang pertolongan pertama. Keberhasilan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kegiatan organisasi kemahasiswaan dapat menjadi ruang pembelajaran untuk membangun kedisiplinan, kerja sama tim, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap sesama.

Dalam kompetisi tersebut, KSR PMI UINSU Medan mengirimkan enam delegasi relawan dari berbagai program studi. Mereka adalah Muhammad Faiz Al Hudzaifi dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Ro'fat Ja'far Alhadidi Pulungan dari Program Studi Hukum Ekonomi Islam, Irene Dwi Monica dan Anggina Zahra Salsabilla dari Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Hilwa Muslimah Harahap dari Program Studi Perbankan Syariah, serta Rahma Sakina Harahap dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah.

Pencapaian Juara II tersebut merupakan hasil dari kerja keras, kedisiplinan, kekompakan, dan latihan intensif yang dijalani para relawan. Kompetisi pertolongan pertama menjadi kesempatan bagi anggota KSR PMI untuk mengasah kemampuan dalam memberikan penanganan awal kepada orang yang membutuhkan bantuan, sekaligus melatih ketepatan tindakan dan koordinasi tim dalam situasi darurat.

Lomba ini juga menjadi bagian dari semangat peringatan HUT ke-81 PMI yang jatuh pada 17 September 2026. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran relawan dalam menjalankan misi kemanusiaan. Di Kota Medan, rangkaian perayaan HUT PMI turut diisi dengan berbagai kegiatan sosial dan perlombaan, termasuk kompetisi pertolongan pertama bagi anggota KSR dari perguruan tinggi.

Bagi KSR PMI UINSU Medan, prestasi ini bukan sekadar pencapaian dalam sebuah kompetisi, melainkan juga motivasi untuk terus meningkatkan kapasitas relawan agar semakin terampil, sigap, dan siap berkontribusi di tengah masyarakat. Keterampilan pertolongan pertama memiliki peran penting dalam memberikan bantuan awal ketika terjadi kecelakaan atau kondisi darurat sebelum korban memperoleh penanganan medis lebih lanjut.

Prestasi tersebut juga diharapkan dapat menginspirasi mahasiswa lainnya untuk aktif dalam kegiatan kemanusiaan dan pengabdian kepada masyarakat. Dukungan sivitas akademika serta berbagai pihak menjadi bagian penting dalam mendorong mahasiswa mengembangkan potensi, memperkuat solidaritas, dan menumbuhkan semangat sukarela.

Melalui capaian ini, UINSU Medan terus mendorong tumbuhnya mahasiswa yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan kesiapan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Keberhasilan KSR PMI UINSU Medan meraih Juara II menjadi pengingat bahwa semangat kemanusiaan perlu diwujudkan melalui keterampilan, kepedulian, dan tindakan nyata dalam membantu sesama. (Hun)

Penghargaan tersebut disampaikan dalam kegiatan Road to Galeri Investasi Award KP BEI Sumatera Utara 2026 yang berlangsung, kemarin di Potte House Cafe & All Day Dining. Kegiatan ini menjadi wadah silaturahmi, berbagi pengalaman, serta memperkuat koordinasi antarpengelola Galeri Investasi dan kelompok studi pasar modal dalam menyambut pelaksanaan Galeri Investasi Award 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan dan staf KP BEI Sumatera Utara, dosen pembina Galeri Investasi, perwakilan Anggota Bursa atau perusahaan sekuritas mitra BEI, serta perwakilan Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) dan Kelompok Studi Pasar Modal Syariah (KSPMS) dari berbagai perguruan tinggi di Sumatera Utara. Pertemuan berlangsung interaktif melalui sesi berbagi pengalaman, informasi, dan capaian berbagai Galeri Investasi maupun KSPM/KSPMS selama tahun 2025.

Dalam kesempatan tersebut, KSPMS Golden UINSU hadir dengan jajaran pengurus periode 2026/2027, yakni Aris Kurniawan selaku Presiden Direktur, Nurhaliza Azzahra selaku Sekretaris Jenderal, dan Naisya Febrina Putri selaku Bendahara Umum. Turut hadir Purnama Ramadani Silalahi selaku Pembina Galeri Investasi Syariah FEBI UINSU dan Yustika Sitompul sebagai perwakilan IPOT Sekuritas Medan.

Adapun tiga penghargaan yang berhasil diraih KSPMS Golden UINSU meliputi Juara I Pembukaan Rekening Efek Terbanyak, Juara II Kegiatan Edukasi dan Informasi Terbanyak, serta Juara I Peserta Duta Pasar Modal di TICMI Terbanyak. Capaian ini menunjukkan kontribusi aktif KSPMS Golden UINSU dalam memperluas jangkauan edukasi pasar modal sekaligus mendorong keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan literasi keuangan.

Prestasi tersebut tidak terlepas dari konsistensi program dan kolaborasi yang dibangun bersama Galeri Investasi Syariah FEBI UINSU, KP BEI Sumatera Utara, dosen pembina, serta mitra perusahaan sekuritas. Sinergi berbagai pihak tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dalam mengembangkan kegiatan edukasi, memperluas akses informasi, dan meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam mengenal serta memahami investasi di pasar modal.

Bagi kepengurusan KSPMS Golden UINSU periode 2026/2027, keberhasilan ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi untuk terus mengembangkan program kerja yang inovatif dan berdampak. Partisipasi dalam kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk memperkuat komunikasi dan membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem pasar modal di Sumatera Utara.

Melalui capaian ini, KSPMS Golden UINSU diharapkan dapat terus berkontribusi dalam memperkuat literasi dan inklusi pasar modal di kalangan mahasiswa. Prestasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam mendorong mahasiswa agar aktif mengembangkan kompetensi, memperluas wawasan, dan berprestasi melalui kegiatan akademik maupun organisasi kemahasiswaan. (hun)

Kegiatan yang dilaksanakan melalui Tim Kerja Kerukunan Umat Beragama (KUB) dan Pelayanan Umat Khonghucu tersebut diikuti oleh penyuluh lintas agama, penghulu, dan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di jajaran Kemenag Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tapanuli Selatan diwakili oleh Kasubag Tata Usaha Hilman Simanjuntak, S.Pd., M.A., yang menyampaikan pentingnya pemahaman aplikasi EWS Si-Rukun sehingga setiap peristiwa yang memiliki potensi konflik sosial berdimensi keagamaan dapat segara dilaporkan dalam aplikasi tersebut dalam rangka pencegahan konflik di wilayah Tapanuli Selatan.

SI-RUKUN atau Sistem Deteksi Dini Indonesia Rukun merupakan aplikasi Kementerian Agama untuk mengelola informasi potensi konflik sosial berdimensi keagamaan. Informasi dari lapangan menjadi bahan verifikasi dan koordinasi penanganan, sekaligus membantu pemantauan perkembangan persoalan secara berjenjang.

Ketua Tim KUB dan Pelayanan Umat Khonghucu Kanwil Kemenag Sumatera Utara, H. Ibnu Mufid, S.Ag., M.AP., sebagai pemateri pertama, menjelaskan pentingnya sistem peringatan dini untuk membuka ruang pencegahan konflik yang lebih luas.

"Semakin dini gejala konflik dikenali, semakin luas ruang yang kita miliki untuk melakukan klarifikasi, membangun komunikasi, dan mengambil langkah pencegahan. Kita perlu bertindak sejak tanda-tanda awal muncul, sebelum persoalan berkembang menjadi konflik terbuka," ujar Ibnu Mufid.

Ia menjelaskan, keadaan yang tampak tenang tetap memerlukan pemantauan. Keluhan berulang, prasangka, atau komunikasi yang mulai merenggang dapat menjadi gejala yang perlu diperhatikan dan diperiksa. Informasi awal memberi kesempatan kepada pihak terkait untuk memahami persoalan dan mengambil langkah yang sesuai sebelum ketegangan meningkat.

Pemateri kedua, Admin KUB Provinsi Sumatera Utara, Agung Purnomo Sidik, S.Kom., M.Kom., menekankan pentingnya dukungan penyuluh dan penghulu dalam pelaporan. Kedekatan mereka dengan masyarakat menempatkan keduanya sebagai ujung tombak Kementerian Agama dalam mengenali dinamika sosial di wilayah binaan.

"Penyuluh dan penghulu adalah ujung tombak Kementerian Agama yang paling dekat dengan dinamika masyarakat. Laporkan setiap indikasi potensi konflik yang ditemukan di lapangan melalui SI-RUKUN dengan menjelaskan fakta dan sumber informasinya.Semakin cepat gejalanya dideteksi dan dilaporkan, semakin besar peluang konflik dapat dicegah," ujar Agung.

Agung mengingatkan agar indikasi awal tidak diabaikan hanya karena persoalan terlihat kecil. Petugas perlu mencatat peristiwa, waktu, lokasi, pihak terkait, serta sumber informasi secara jelas. Fakta, keterangan, dan dugaan juga perlu dibedakan agar laporan tetap objektif serta dapat diverifikasi.

Dalam materi penguatan dan monitoring, perhatian juga diberikan pada kesiapan akun, pemahaman peran pengelola, kelengkapan laporan, serta kecepatan verifikasi dan tindak lanjut. Pemantauan perkembangan di lapangan diperlukan untuk mengetahui apakah persoalan mereda, berlanjut, atau berulang.

"Kepala KUA memiliki peran dalam memonitoring data konflik, mendorong pelaporan, memperkuat koordinasi, dan mengawal perkembangan persoalan di wilayah kerjanya sesuai kewenangan. Dukungan tersebut sangat membantu informasi yang dihimpun penyuluh dan penghulu terhubung dengan proses penanganan" ujar Agung.

Melalui penguatan ini, Kanwil Kemenag Sumatera Utara mendorong agar informasi dari lapangan segera diterima, diperiksa, dan ditindaklanjuti. Pelaporan yang aktif dan koordinasi yang berjalan diharapkan memperluas kesempatan pencegahan serta memperkuat pemeliharaan kerukunan umat beragama di Tapanuli Selatan.(hkm)

Acara tersebut dihadiri Keluarga Oppung Echauli Manurung, Keluarga Marolop Manurung dan Novayana Lumbantobing selaku owner Hotel MG House 2, Otopia Car Wash, dan Marlova Minimarket, serta Pimpinan Pomparan Raja Toga Manurung Dohot Borunya (Patambor) Pematangsiantar-Simalungun.

Wesly Silalahi atas nama Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar mengucapkan selamat dan sukses kepada Keluarga Besar Keluarga Marolop Manurung MBA dan Novayana Lumbantobing atas diresmikannya usaha usaha tersebut.

"Hari ini merupakan momentum yang sangat baik, bukan hanya bagi keluarga pemilik usaha, tetapi juga bagi masyarakat dan perekonomian Kota Pematangsiantar. Kehadiran hotel, car wash, dan minimarket ini menambah pilihan layanan bagi masyarakat, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan," katanya.

Wesly Silalahi berharap usaha yang dibangun dapat berkembang dengan baik, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta mampu menjadi bagian dari kemajuan ekonomi di Kecamatan Siantar Marimbun dan Kota Pematangsiantar secara keseluruhan.

"Kepada keluarga besar dan seluruh pengelola, saya berpesan agar senantiasa menjaga kualitas pelayanan, kebersihan, kenyamanan, dan profesionalisme. Jadikan kepercayaan masyarakat sebagai modal utama dalam menjalankan usaha," sebutnya.

Pemko Pematangsiantar, lanjutnya, tentu menyambut baik setiap investasi dan kegiatan usaha yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kita ingin dunia usaha terus tumbuh, karena kemajuan daerah tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi membutuhkan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat dan dunia usaha. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga menyampaikan apresiasi atas kebersamaan keluarga dan masyarakat dalam rangkaian acara yang dilaksanakan, termasuk nilai-nilai adat dan kekeluargaan yang tetap dijunjung tinggi," tuturnya.

"Semoga usaha ini semakin maju, berkembang, memberikan manfaat bagi banyak orang, membuka lapangan pekerjaan, serta menjadi usaha yang membawa berkat bagi keluarga dan masyarakat. Selamat atas Grand Opening Hotel MG House 2, Otopia Car Wash, dan Marlova Minimarket," pungkasnya.***

Hal tersebut disampaikan Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, saat menjadi narasumber dalam program Jurnal Nusantara yang disiarkan langsung oleh Kompas TV, Minggu (11/10/2026).

Saat ini, PAS JEMPOL telah diterapkan di seluruh puskesmas dan rumah sakit umum daerah (RSUD) di Deli Serdang. Inovasi ini memanfaatkan sidik jari untuk mempermudah administrasi dan identifikasi pasien, termasuk mengakses riwayat penyakit yang telah tercatat saat pasien mendapatkan pelayanan kesehatan.

"Tujuannya untuk memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan layanan kesehatan tanpa perlu membawa berkas apa pun, termasuk KTP. Ke depan, kita akan mendorong integrasi dengan faskes swasta agar layanan ini dapat menjangkau lebih banyak fasilitas kesehatan," ujarnya.

Selain memperluas integrasi dengan faskes swasta, Pemkab Deli Serdang juga menargetkan sinkronisasi PAS JEMPOL dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Pengembangan lainnya diarahkan pada pemanfaatan teknologi face recognition atau pengenalan wajah untuk mendukung identifikasi pasien.

PAS JEMPOL juga memiliki basis data tersendiri yang mencakup informasi desil kesejahteraan masyarakat. Basis data tersebut turut dimanfaatkan dalam pengembangan layanan SIAP SEHAT, yang mencatat peristiwa kelahiran dan kematian di fasilitas kesehatan untuk mempermudah pengurusan akta kelahiran dan akta kematian.

Melalui SIAP SEHAT, masyarakat ditargetkan dapat memperoleh dokumen kependudukan tersebut dalam waktu 1 x 24 jam.

Asri Ludin berharap PAS JEMPOL terus berkembang dan dapat menjadi model inovasi pelayanan kesehatan yang diterapkan lebih luas di Indonesia.

"Harapan saya, suatu saat inovasi ini bisa menjadi role model dan dilirik Kementerian Dalam Negeri agar memudahkan seluruh masyarakat Indonesia," pungkasnya.( Drt)

Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, menyambut baik terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online. Politisi yang akrab disapa Ijeck itu menyebut beleid tersebut sebagai tonggak penting bagi kepastian hukum dan perlindungan yang lebih layak bagi jutaan pengemudi ojek online (ojol) di Indonesia.

Menurut Ijeck, aturan yang mencakup ekosistem transportasi berbasis aplikasi digital, baik angkutan orang, barang, maupun makanan, ini telah lama ditunggu. Perpres tersebut dinilai tidak hanya menguatkan posisi pengemudi, tetapi juga memperjelas pola kemitraan yang adil antara driver dan perusahaan aplikator, termasuk keterbukaan soal biaya layanan.

"Saya mengapresiasi langkah pemerintah bersama DPR RI. Perpres Nomor 27 Tahun 2026 ini adalah jawaban atas perjuangan panjang teman-teman ojol untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian kerja. Ini kabar baik," kata Ijeck dalam keterangannya, Minggu (11/10/2026).

Meski begitu, legislator dari daerah pemilihan Sumatera Utara I tersebut mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru muncul setelah regulasi disahkan. Sebagai mitra kerja pemerintah di sektor transportasi, Komisi V DPR RI akan berfokus mengawal agar Perpres ini tidak sebatas dokumen formal.

Ijeck menekankan bahwa kunci keberhasilan terletak pada konsistensi pelaksanaan di lapangan serta koordinasi antarkementerian. Dengan begitu, pembagian kewenangan pengaturan transportasi orang, barang, dan makanan dapat berjalan selaras tanpa saling tumpang tindih.

"Tugas kami di DPR RI sekarang adalah memastikan pengawasan berjalan. Jangan sampai regulasi yang sudah baik ini hanya berhenti di atas kertas. Manfaatnya harus benar-benar dirasakan langsung oleh pengemudi, pelaku usaha, dan masyarakat pengguna layanan," tegas mantan Wakil Gubernur Sumatera Utara itu.

Ia berharap, dengan implementasi yang terukur, Perpres ini dapat melahirkan ekosistem transportasi online yang lebih sehat: kesejahteraan pengemudi terjaga, kepastian usaha bagi aplikator tetap terjamin, dan kualitas layanan bagi masyarakat terus meningkat.

"Karena itu, kami akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal agar kebijakan ini terlaksana dengan baik dan terukur," pungkasnya

Bagaimana tidak, lewat BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) warga miskin yang tak sanggup memerbaiki rumahnya secara mandiri, kini menjadi perhatian pemerintah.

Seperti dikutip dari website resminya pematangsiantar.go.id yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 10 Oktober 2026, tahun 2026 ini, Kota Pematangsiantar menerima kuota BSPS rehab rumah tak layak huni sebanyak 634 unit.

Harapannya, bantuan ini tepat sasaran bagi warga yang benar-benar butuh sesuai kriteria yang ditentukan program ini.

Wesly Silalahi, Wali Kota Pematangsiantar diwakili Subrata Nata Lumbantobing SSTP MSP, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako mengatakan hal tersebut pada Sabtu (10/10/2026) dalam sebuah rapat koordinasi.

Rapat itu terkait percepatan pendataan dan monitoring progres membedah rumah tak layak huni, Kumuh dan sanitasi tahun anggaran 2026 di Pematangsiantar.

Rapat dimaksud juga dihadiri Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Dr Sri Haryati SPi MSi.

Wesly Silalahi yang disampaikan Subrata menjelaskan Kota Pematangsiantar memiliki kawasan kumuh di Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara dengan luas kawasan 19,85 hektare.

Untuk itu, efek kunjungan Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP ke Kota Pematangsiantar, kawasan kumuh itu bisa diprioritaskan.

Robert Sitanggang SSTP MSi, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Kota Pematangsiantar sebelumnya melaporkan program bedah rumah tak layak huni untuk mencegah berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman dibawah 10 hektar

Tahun 2025 silam, Robert mencatat, Kota Pematangsiantar sudah menangani 830 unit rumah tak layak huni.

tahun 2026 ini, lanjutnya, Pemko Pematangsiantar sudah menganggarkan rehabilitasi rumah tak layak huni (RTLH) 15 unit di kawasan kumuh, dan rehab RTLH 8 unit di kawasan non kumuh.

Hadir di sana, tim Kementerian PKP dan Satuan Kerja (Satker) PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Sumut, Kadis Kominfo Pematangsiantar, Johannes Sihombing SSTP MSi, para camat dan lurah.***

Penemuan bayi perempuan usia 3 bulan tersebut terjadi pada Jumat (9/10/2026) sekitar pukul 06.00 WIB.

Seperti disiarkan humas.polri.go.id pada Sabtu 10 Oktober 2026, temuan ini pertama kali diketahui Umak Jelli Nainggolan (40), seorang warga setempat.

Saat itu Umak Jelli Nainggolan berada di pinggir jalan raya lingkungan itu.

Saat ditemukan Umak Jelli Nainggolan, kondisi bayi tak berdosa itu berada dalam kondisi terbalut kain panjang yang basah.

Melihat kondisi ini, saksi segera memberitahukan kejadian ini ke Kepala Lingkungan (Kepling) IV, Sion Tambunan.

Bayi itu selanjutnya dievakuasi ke Kantor Kelurahan Sipange untuk mendapatkan perawatan awal.

Bayi dimaksud langsung dibersihkan dan dibalutkan pakaian layak untuk membungkus tubuhnya yang kedinginan.

Selanjutnya, pihak kelurahan meneruskan info berharga itu ke aparat kepolisian.

Tak berselang lama, personel Polsek Pandan tiba di lokasi untuk memastikan kondisi sang bayi.

Personel Polsek Pandan juga berkoordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait.

Untuk memastikan kondisi kesehatan bayi secara menyeluruh, pihak Polsek Pandan memboyong bayi itu ke RSUD Pandan untuk penanganan medis.***