Ketua TP PKK Kota Medan sekaligus Ketua Dekranasda Kota Medan, Airin Rico Waas, membuka langsung kompetisi tersebut dengan pemukulan tagading.

.id/cdn/uploads/images/2026/05/202cb962ac59075b964b07152d234b70_IMG-20260509-WA0045.jpg">

Kegiatan yang digelar Pemko Medan melalui BRIDA bersama UMSU dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kota Medan ini menjadi wadah pembelajaran dan kompetisi bagi pelajar hingga mahasiswa, dari tingkat SD sampai perguruan tinggi.

Berbagai kategori diperlombakan, mulai dari unplugged coding, scratch, robotik, e-sport, Internet of Things (IoT), hingga pengembangan aplikasi mobile sebagai upaya mencetak talenta digital sejak dini.

Airin Rico Waas mengatakan, kompetisi ini merupakan komitmen Kota Medan dalam membangun ekosistem talenta digital untuk mendukung Indonesia Emas 2045. Menurutnya, kemampuan berpikir logis, kreativitas, dan inovasi menjadi bekal penting bagi.posmetromedan.id/tag/-generasi-muda/" target="_blank"> generasi muda.

"Code Your Dream, Win Your Future menegaskan masa depan ada di tangan.posmetromedan.id/tag/-generasi-muda/" target="_blank"> generasi muda. Teruslah belajar, berinovasi, dan jangan takut bermimpi besar," ujarnya.(ATN)

Kasus ini semakin membuat pejabat PLN di Sumut semakin ketar-ketir, setelah penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus mulai melakukan penyelidikan. Bahkan sejumlah pihak sudah mulai diminta keterangan.

Sumber layak dipercaya di Poldasu menyebutkan, bahwa kasus yang kini menjadi target adalah proyek pembangunan SPKLU di sejumlah PLN UP3, Tahun Anggaran 2024-2025.

"Inikan proyek PLN UID Sumut yang diserahkan ke beberapa UP3 pengerjaannya," ungkap sumber.

Dijelaskan pula bahwa, hal sensitif yang kini menjadi target terkait proyek yang tidak melalui proses lelang secara terbuka. Namun belakangan terendus kecurangan dibalik praktik paket proyek tersebut.

"Di PLN, harusnya sesuai aturan, untuk proyek dengan pagu dibatas 300 juta, dilelang terbuka. Tapi informasinya proyek ini dipecah-pecah untuk tiap item sehingga paket proyeknya jadi kecil. Misalnya di PLN UP3 Binjai, proyek itu dibuat dalam dua paket, sehingga nilainya jadi kecil. Untuk satu paket seperti pembangunan shelter SPKLU, tidak sampai 200 juta, kemudian sisanya paket untuk penyediaan mesinnya. Kan kalau tidak sampai 300 juta bisa penunjukan langsung atau PL," urai sumber.

"Ini yang menyalahi aturan diizinkan. Kenapa paket proyek miliaran tidak dilelang malah diturunkan ke UP3, padahal inikan program PLN UID Sumut. Di samping itu isunya untuk ahelter SPKLU ini juga tanpa kontrak anggaran," imbuhnya.

Sementara itu, GM PLN UID Sumut Mundhakir yang dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp,hanya membaca pesan yang dikirim tanpa respons.

Begitu juga MSB Komunikasi PLN UID Sumut Darma Saputra yang juga memilih bungkam.(Wik)

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan gedung ini diharapkan menjadi pusat pembinaan anak agar lebih terarah dan terhindar dari berbagai persoalan sosial.

"Atas nama Pemko Medan dan pribadi, kami mengucapkan selamat atas diresmikannya Gedung Karya Pastoral ini. Mudah-mudahan membawa dampak baik dan semangat baru," kata Rico Waas.

Menurutnya, perhatian terhadap anak sangat penting karena tantangan zaman seperti kurangnya perhatian orang tua, pengaruh gadget, hingga lingkungan keluarga yang tidak kondusif dapat memicu kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba.

"Kalau kita mau melihat bangsa ke depan, maka lihatlah anak-anak kita sekarang. Indonesia 2045 ada di tangan mereka," ujarnya didampingi Kadis Damkarmat Kota Medan Wandro Malau dan Plt Kabag Umum Ridho Siregar dan berharap gedung ini menjadi ruang pembinaan melalui kegiatan kreatif, pelatihan, dan aktivitas keagamaan agar anak-anak tumbuh dengan karakter yang baik.

Ketua Panitia Pembangunan P Siregar mengatakan, gedung ini berawal dari kondisi anak sekolah minggu yang dulu belajar di bawah tenda belakang gereja. Pembangunan dimulai sejak peletakan batu pertama pada 6 Februari 2022 dan selesai akhir 2025. Ia menyebut gedung tersebut merupakan buah kerja sama seluruh umat se-paroki untuk meningkatkan pelayanan pastoral dan sosial keagamaan. (ATN)

Bobby berharap festival tersebut ke depan tidak hanya menjadi ajang olahraga masyarakat, tetapi juga mampu mendongkrak sektor pariwisata Sumut.

Menurut Bobby, pelaksanaan festival layang-layang di masa mendatang dapat dipusatkan di destinasi wisata unggulan, agar sekaligus menjadi sarana promosi daerah.

"Kalau bisa tahun depan festival layang-layang digelar di tempat yang bisa dijual pariwisatanya. Jadi bukan hanya kegiatan layang-layangnya, tetapi juga tempat wisata di Sumut yang bisa kita promosikan," ujar Bobby Nasution.

Festival Layang-Layang Piala Gubernur Sumut berlangsung selama dua hari, 9-10 Mei 2026, dan diikuti lebih dari 1.000 peserta dari berbagai daerah. Bobby mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat terhadap kegiatan tersebut.

"Saya apresiasi kegiatan festival layang-layang ini. Pesertanya lebih dari seribu orang, dan ini sangat menarik di tengah era digitalisasi sekarang," katanya.

Bobby juga menilai permainan tradisional perlu terus dilestarikan karena mampu membangun kreativitas anak-anak. Menurutnya, permainan seperti layang-layang memiliki nilai edukasi dan sosial yang penting di tengah dominasi penggunaan gawai.

"Sekarang ini kadang terbalik. Dulu anak-anak disuruh masuk rumah, sekarang malah disuruh keluar rumah, jangan terus bermain handphone atau game. Permainan tradisional seperti layang-layang, patok lele, dan lainnya perlu kembali digalakkan," ucap Bobby.

Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Sumut M Daffasya Adnan Sinik mengatakan festival layang-layang tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menuju Road to Forprovsu 2026.

"Road to Forprovsu 2026 merupakan festival olahraga masyarakat yang nantinya akan dihadiri lebih dari 10 ribu orang pada Oktober 2026," katanya.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Sumut Mahfullah Pratama, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumut Yuda Pratiwi Setiawan, serta para pelajar yang menjadi peserta maupun penonton festival. (REL)

Rico Waas hadir pagi dengan gotong royong bersama membersihkan lingkungan sambil mengecek titik-titik lokasi yang perlu dilakukan perbaikan dan Normalisasi Drainase.

"Saya ujar Rico,bersama jajaran OPD juga menyerap aspirasi masyarakat sekitar. Mulai dari persoalan infrastruktur, drainase, kebersihan, hingga kebutuhan lingkungan lainnya yang menjadi perhatian warga.

Lanjut Rico,Tentu aspirasi ini akan sesegera mungkin ditindaklanjuti sehingga masyarakat dapat merasakan perubahan yang nyata di lingkungannya.

"Kita berharap kedepannya Kecamatan Bisa bersinergi dengan seluruh OPD, agar keluhan atau berbagai persoalan,mulai dari pengurusan Alas Hak Masjid dan Tanah Wakaf, perbaikan jalan dan lampu penerangan hingga masalah drainase dan sampah bisa diselesaikan dan dapat dirasakan langsung masyarakat, "ujar Rico.

Salah satu warga yang namanya tak mau dimuat ,sangat senang akan kehadiran orang nomor satu di Kota Medan. "Dimana hadirnya Walikota Medan Rico Waas membawa segala Aspirasi kami warga yang sudah lama tinggal disini", ujarnya.

Tampak dilokasi kegiatan, Disdukcapil dan Dinas Kesehatan juga ambil peran, salah satu nya membuka pelayanan pengurusan kartu keluarga, E-KTP dan Kesehatan seperti Posyandu. (ATN)

Peristiwa tersebut melibatkan satu unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi BK 2994 VCD dengan mobil penumpang CV Sartika Group nomor polisi BK 7252 DO.

Kasat Lantas Polres Asahan, Iptu M. Rasyid Ridho S.Tr.K., S.I.K melalui Kanit Gakkum Ipda Julfren saat dikonfirmasi awak media melalui WhatsApp membenarkan kejadian kecelakaan tersebut.

Ipda Julfren menjelaskan, awalnya sepeda motor Honda Beat BK 2994 VCD yang dikendarai Nuriman berboncengan dengan R. Herdyansah Sirait melaju dari arah Rantau Prapat menuju Medan.

Sesampainya di lokasi kejadian, dari arah berlawanan datang mobil penumpang CV Sartika Group BK 7252 DO yang dikemudikan Relixon Alvarius Simanjuntak.

"Tabrakan antara kedua kendaraan tidak dapat dihindari," ujar Ipda Julfren.

Akibat kecelakaan itu, Nuriman (14), warga Desa Pulo Bandring, Kecamatan Pulo Bandring, mengalami luka berat berupa luka di tangan kiri dan kanan, kaki kanan, dagu, telinga mengeluarkan darah serta mengalami pecah pada bagian buah zakar. Korban kemudian dilarikan ke RSUD HAMS Kisaran untuk mendapatkan perawatan medis.

Sementara itu, penumpang sepeda motor, R. Herdyansah Sirait (15), warga Dusun VII Desa Pulo Bandring, Kecamatan Pulo Bandring, mengalami luka ringan di bagian dagu, pelipis, hidung, pipi dan telinga. Korban menjalani perawatan di Klinik Fatimah Medika Sidomulyo.

Petugas kepolisian turut mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat BK 2994 VCD yang mengalami kerusakan pada bagian depan, sayap depan, kap depan dan lampu depan.

Selain itu, satu unit mobil penumpang CV Sartika Group BK 7252 DO juga mengalami kerusakan pada bagian bumper depan dan kaca depan. Kerugian material akibat kecelakaan tersebut ditaksir mencapai Rp1 juta.(MBC)

Di TR tersebut total ada 108 perwira dan termasuk sembilan jabatan Kapolda yang dirotasi. Irjen Pol Pipit Rismanto sebagai Kapolda Jawa Barat (Jabar), menggantikan Irjen Pol Rudi Setiawan yang kini mengemban tugas baru sebagai Perwira Tinggi (Pati) Bareskrim Polri.

Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994 ini dikenal sebagai jenderal bintang dua dengan rekam jejak mentereng di bidang reserse.

Sebelum dipercaya memimpin Jawa Barat, Pipit sempat menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Barat (Kalbar), di mana ia dikenal tegas dalam menindak praktik tambang ilegal.

Karier Pipit di bidang reserse telah teruji selama lebih dari satu dekade: 2013: Wadirresnarkoba Polda Sumatra Barat., 2015: Dirreskrimsus Polda Bangka Belitung, 2021: Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri.

Salah satu prestasi yang mencuri perhatian publik adalah saat dirinya memimpin penanganan kasus gagal ginjal akut pada anak yang sempat menjadi perhatian nasional.

Kemudian Irjen Pol Gatot Tri Suryanta juga dimutasi dari jabatan Kapolda Sumatera Barat (Sumbar). Sebagai gantinya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Irjen Djati Wiyoto yang saat ini menjabat Kapolda Kaltara.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa mutasi ini adalah langkah alamiah untuk memperkuat struktur organisasi dan meningkatkan profesionalisme personel.

"Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta upaya meningkatkan profesionalisme dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis," ujar Johnny, Sabtu (9/5/2026).

Selain posisi Kapolda Jabar, Kapolri juga melakukan rotasi terhadap delapan pimpinan wilayah lainnya guna regenerasi kepemimpinan.

Dengan pergeseran ini, Polri berharap organisasi menjadi lebih adaptif dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di tengah tantangan wilayah yang semakin kompleks. (jpc/fajar/detik)

Berikut daftarnya:

- Kapolda Sumbar kini dijabat oleh Irjen Djati Wiyoto

- Kapolda Kaltara kini dijabat oleh Brigjen Agus Wijayanto

- Kapolda Jabar kini dijabat oleh Irjen Pipit Rismanto

- Kapolda Kalbar kini dijabat oleh Irjen Alberd Teddy Benhard Sianipar

- Kapolda Malut kini dijabat oleh Brigjen Arif Budiman

- Kapolda NTB kini dijabat oleh Irjen Kalingga Rendra Raharja

- Kapolda Bengkulu kini dijabat oleh Brigjen Yudhi Sulistianto

- Kapolda Sultra kini dijabat oleh Brigjen Himawan Bayu Aji

- Kapolda Sulteng kini dijabat oleh Brigjen Nasri

Pantauan di lokasi menunjukkan kondisi pekerjaan yang terhenti tanpa kejelasan. Dengan isu yang beredar ada temuan yang seharusnya Sertu, malah dimasukkan tanah berbatu. Anehnya tanah berbatu yang dimasukkan diduga disulap Karyawan PTPN IV Regional II Perkebunan Ajamu bagian Tekhnik inisial "Darul" surat jalan jadi sertu, dan sudah sempat diturunkan beberapa dump truk dititik lokasi pekerjaan. Sementara pelaksana lapangan, disebut - sebut inisial "Abdi".

1

Selain dugaan pelanggaran juknis, proyek ini juga disinyalir tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, baik dari segi volume pekerjaan maupun kualitas material yang digunakan. Minimnya pengawasan disebut-sebut menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya persoalan tersebut.

Tak hanya itu, transparansi proyek juga dipertanyakan. Di lokasi, tidak ditemukan "Papan Informasi" yang memuat detail anggaran, sumber dana, maupun pelaksana kegiatan, sehingga memunculkan dugaan adanya ketidakterbukaan dalam pengelolaan proyek PTPN IV Regional II Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

Masyarakat mendesak pihak terkait, termasuk manajemen PTPN IV Ajamu dan instansi pengawas, untuk segera melakukan evaluasi serta investigasi menyeluruh. Mereka meminta agar proyek tersebut diaudit guna memastikan apakah terdapat penyimpangan anggaran atau pelanggaran prosedur.

"Jika memang terbukti ada pelanggaran, harus ada tindakan tegas. Jangan sampai anggaran terbuang sia-sia dan masyarakat dirugikan," tegas seorang warga setempat.

APK PTPN IV Perkebunan Ajamu, Vino dikonfirmasi via WhatsApp terkait hal ini mengatakan,

"Terima kasih atas konfirmasinya pak. Menanggapi informasi terkait proyek rabat beton di Jalan Lintas Ajamu I, dapat kami sampaikan bahwa manajemen PTPN IV Regional II Ajamu saat ini sedang melakukan monitoring dan evaluasi intensif terhadap progres pekerjaan CV NAS. Kami sedang memverifikasi laporan di lapangan mengenai dugaan ketidaksesuaian material tersebut.

Secara prinsip, kami tunduk pada aturan hukum kontrak yang berlaku. Apabila ditemukan adanya pelanggaran juknis atau ketidaksesuaian spesifikasi, kami tidak segan untuk mengambil langkah tegas sesuai prosedur administrasi dan hukum, mulai dari teguran hingga blacklist vendor. Kami berkomitmen agar setiap anggaran perusahaan digunakan secara tepat guna dan transparan. Mohon dukungannya agar proses evaluasi internal ini berjalan objektif." Ujarnya.

Manager Perkebunan PTPN IV Regional II Ajamu, Yoga Lesmana dihubungi via WhatsApp, belum ada jawaban.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pelaksana maupun pengelola proyek, adanya kejelasan serta langkah konkret agar proyek dibawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut dapat diselesaikan sesuai aturan dan memberikan manfaat sebagaimana mestinya. (K*)

Saat dikonfirmasi pada Sabtu, 9 Mei 2026, sekira pukul 10.00 WIB, Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polres Simalungun Polda Sumatera Utara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat melalui kinerja kepolisian yang humanis namun tetap tegas terhadap pelaku tindak pidana. "Ini merupakan bentuk nyata pelayanan Polri untuk masyarakat. Setiap laporan yang disampaikan warga harus direspons secara cepat, profesional, dan tuntas," ujar AKP Verry Purba.

Pengungkapan kasus itu berawal dari laporan polisi Nomor LP/B/106/V/2026/SPKT/Polsek Gunung Malela/Polres Simalungun/Polda Sumatera Utara, tertanggal 6 Mei 2026. Peristiwa pencurian sendiri diketahui terjadi pada Senin, 4 Mei 2026, sekira pukul 16.30 WIB, di dalam perumahan kosong di lokasi Perumahan Lestari, Huta VII Kampung Jawa, Nagori Silau Malaha, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun.

Korban dalam perkara tersebut adalah pelapor sendiri, yakni Jepri Prananda, 24 tahun, seorang kuli bangunan, warga Huta Sidorukun Nagori Rukun Mulyo, Kecamatan Panombeian Pane, Kabupaten Simalungun. Saat itu, korban sedang beres-beres untuk pulang kerja. Namun ketika memeriksa tas kerjanya yang sebelumnya diletakkan di rumah kosong tak jauh dari lokasi bekerja, korban mendapati satu unit telepon genggam merek Samsung Galaxy A55 5G warna Awesome Lilac dan uang tunai sebesar Rp300 ribu telah hilang. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai Rp4,3 juta.

Menindaklanjuti laporan itu, Kapolsek Gunung Malela, AKP Hengky B. Siahaan, SH, MH, mengungkapkan bahwa pihaknya segera memerintahkan Unit Reskrim untuk melakukan penyelidikan mendalam. Menurutnya, kecepatan penanganan perkara merupakan bagian penting dari pelayanan kepolisian kepada masyarakat agar korban segera memperoleh kepastian hukum. "Begitu menerima pengaduan, personel kami langsung bergerak melakukan serangkaian penyelidikan, mengumpulkan informasi, mencari alat bukti, dan menelusuri identitas pelaku. Ini adalah komitmen kami dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ucap AKP Hengky B. Siahaan.

Dari hasil penyelidikan yang dilakukan Kanit Reskrim Polsek Gunung Malela IPDA B. Situngkir, SH bersama tim opsnal dan penyidik Unit Reskrim, identitas terduga pelaku akhirnya berhasil diketahui. Pelaku diketahui bernama Risko Surya Putra, 37 tahun, seorang tukang bangunan, warga Huta IV Siderejo, Nagori Bosar, Kecamatan Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun.

Setelah identitas pelaku dikantongi, tim kemudian melakukan pencarian intensif. Hasilnya, pada Jumat, 8 Mei 2026, sekira pukul 20.30 WIB, pelaku berhasil diamankan di Huta IV Siderejo Nagori Bosar, Kecamatan Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun. Dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu unit handphone Samsung Galaxy A55 5G warna Awesome Lilac yang merupakan milik korban.

Kapolsek Gunung Malela AKP Hengky B. Siahaan menjelaskan, keberhasilan pengungkapan kasus ini menunjukkan bahwa setiap laporan masyarakat menjadi atensi serius jajaran Polsek Gunung Malela. Ia menegaskan, tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan untuk merasa aman selama aparat kepolisian bekerja secara maksimal. "Kecepatan pengungkapan ini merupakan hasil kerja keras personel di lapangan. Kami ingin masyarakat merasakan bahwa Polri hadir, bekerja, dan bertindak cepat ketika warga membutuhkan perlindungan hukum," ungkap Kapolsek.

Dalam pemeriksaan awal, pelaku mengakui perbuatannya dan mengaku menyesal telah melakukan pencurian tersebut. Saat ini, pelaku telah diserahkan kepada penyidik untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Adapun tindak lanjut kepolisian mencakup pemeriksaan tersangka secara intensif serta gelar perkara guna melengkapi proses penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan ini sekaligus menjadi gambaran nyata sinergi dan kesiapsiagaan personel Polsek Gunung Malela dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, pengumpulan alat bukti, hingga penangkapan pelaku, seluruh tahapan dilakukan secara cepat dan profesional.

AKP Verry Purba menambahkan, Polres Simalungun akan terus mendorong seluruh jajaran polsek untuk responsif terhadap setiap pengaduan masyarakat. Menurutnya, kepercayaan publik harus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekadar slogan. "Kami ingin masyarakat mengetahui bahwa Polsek sebagai garda terdepan pelayanan kepolisian benar-benar hadir dengan kerja cepat, humanis, dan profesional. Keberhasilan Polsek Gunung Malela ini adalah bukti nyata bahwa laporan masyarakat ditindaklanjuti secara serius," tandasnya.(HPS)

Pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas transaksi narkoba di areal perkebunan PTPN IV Dosin, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, sekitar pukul 17.00 WIB.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Kanit II Sat Narkoba Polres Simalungun IPTU Juli Master Saragih bersama Kanit I Sat Narkoba IPDA Alex Sidabutar memimpin tim melakukan penyelidikan ke lokasi.

Sekitar pukul 18.15 WIB, petugas mengamankan seorang pria bernama Fredi Nata Wijaya (32), warga Huta IV Nagori Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, di depan Pos PTPN IV Dosin.

Dari tangan tersangka, polisi menyita tiga bungkus plastik klip sedang dan 10 bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bruto total 5,92 gram. Selain itu, turut diamankan satu timbangan digital, dompet bermotif bunga, dua lembar plastik klip kosong, tas sandang, ponsel Oppo warna perak, serta sepeda motor Honda Vario warna hitam.

Dalam pemeriksaan awal, Fredi mengaku memperoleh sabu dari seorang pria bernama Dicky Wanar, warga Huta I Nagori Landbouw, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun.

Polisi kemudian melakukan pengembangan. Berdasarkan pengakuan Fredi, transaksi dengan Dicky kerap dilakukan di kawasan Simpang RSUD Limau Manis, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara.

Tim bergerak menuju lokasi dan sekitar pukul 22.00 WIB berhasil menangkap Dicky di kawasan tersebut.

Saat diinterogasi, Dicky mengaku masih menyimpan sabu di rumah pamannya bernama Ilham di Dusun I Kampung Tiger, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara. Polisi lalu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti tambahan.

Dari tangan Dicky dan lokasi penyimpanan, polisi menyita satu bungkus plastik klip besar berisi sabu seberat 101 gram bruto dan sembilan bungkus plastik klip sedang berisi sabu seberat 35,5 gram bruto.

Selain narkotika, polisi juga mengamankan dua timbangan digital, alat hisap sabu, kaca pireks, buku catatan penjualan, dua lembar plastik klip kosong, tas ransel, ponsel Realme warna hitam, satu unit airsoft gun warna perak, serta sepeda motor Yamaha Mio Gear BK 3317 TBU.

Dicky mengaku sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama Eka yang disebut berada di kawasan Tirtanadi, Kota Medan. Polisi sempat melakukan pengembangan ke lokasi dimaksud, namun pemasok utama tersebut diduga telah melarikan diri.

Kasat Narkoba Polres Simalungun AKP Carles Hartono Nababan mengatakan pihaknya masih terus memburu jaringan di atas kedua tersangka.

"Kami tidak akan memberi ruang bagi pelaku peredaran narkotika. Pengembangan terus dilakukan untuk mengungkap jaringan yang lebih besar," ujar Carles.

Sementara itu, Kasi humas Polres Simalungun, AKP V.J. Purba mengapresiasi peran masyarakat dalam pengungkapan kasus tersebut.

"Informasi dari masyarakat sangat membantu kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika. Kami mengajak warga untuk terus berani melapor jika mengetahui adanya aktivitas mencurigakan," katanya.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan turut menegaskan komitmen Polda Sumut dalam mendukung pemberantasan narkoba hingga ke akar jaringan.

"Polda Sumut memberikan apresiasi atas pengungkapan ini. Peredaran narkoba merupakan ancaman serius bagi masyarakat dan generasi muda. Kami pastikan penindakan akan terus dilakukan secara tegas dan berkelanjutan," ujar Ferry.

Saat ini kedua tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Polres Simalungun untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.(HPS)

Dalam video yang beredar, narasi menyebut pasangan lansia ahli waris mendiang Tham Soon atau Tju Tam Sun bersama istrinya, Tan Akie, seolah-olah "terkurung" di dalam rumah. Bahkan disebutkan makanan hanya dapat diberikan melalui celah sempit di tembok sehingga memicu simpati dan beragam reaksi dari masyarakat.

Namun, setelah dilakukan penelusuran dan konfirmasi kepada pihak kecamatan, diperoleh penjelasan berbeda terkait kondisi di lokasi tersebut.

Camat Medan Polonia, Alfi Pane, menjelaskan bahwa lahan di luar tembok rumah tersebut merupakan milik perusahaan PT ADP. Menurutnya, kawasan itu sebelumnya merupakan permukiman warga yang kemudian telah dibebaskan atau dibeli perusahaan secara bertahap.

"Rumah-rumah warga yang ada di sekitar lokasi sebagian besar sudah dibeli PT ADP. Saat ini tinggal rumah pasangan lansia yang viral tersebut," ujar Alfi Pane.

Ia juga menyebut rumah tersebut masih berada dalam satu kawasan tanah warisan keluarga. Di dalam area itu terdapat beberapa bangunan milik keluarga lain yang masih memiliki hubungan saudara dengan penghuni rumah viral tersebut.

Menurut Alfi, akses keluar rumah sebenarnya masih tersedia. Namun jalur itu harus melewati area rumah keluarga sendiri yang disebut memiliki persoalan hubungan internal keluarga.

"Di lokasi itu masih ada akses jalan lain. Kami bersama pihak kepolisian sudah melihat langsung ke lapangan," katanya.

Pihak kecamatan bersama aparat kepolisian dan sejumlah instansi terkait disebut sudah beberapa kali turun untuk melakukan pengecekan sekaligus mediasi. Bahkan, kunjungan dilakukan bersama pihak Polsek, Satreskrim, hingga unsur intelijen kepolisian.

Alfi Pane mengatakan, upaya mediasi telah dilakukan sejak pagi hingga malam hari. Namun saat itu penghuni rumah disebut tidak bersedia keluar untuk berdialog.

"Tujuan kami sebenarnya ingin mencari solusi dan jalan tengah. Karena setelah dicek langsung, memang ada akses lain menuju rumah tersebut," jelasnya.

Di media sosial, sejumlah warganet juga memberikan komentar bahwa akses yang ditutup merupakan bagian belakang rumah, sementara akses keluar utama masih tersedia melalui area lain.

Hingga kini persoalan tersebut masih menjadi perhatian publik. Selain dugaan penutupan akses oleh perusahaan, muncul pula indikasi adanya konflik internal keluarga terkait penggunaan akses jalan di kawasan tanah warisan tersebut.(ATN/BBS)

Perayaan berlangsung sederhana namun khidmat melalui prosesi pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan panjang SSB Mandiri dalam membina talenta muda sepak bola.

Momentum ulang tahun ke-17 ini menjadi refleksi perjalanan SSB Mandiri dalam membangun pondasi pembinaan sepak bola usia dini.

Dalam sambutannya disampaikan bahwa usia 17 tahun bukan sekadar angka, melainkan fase penting menuju kedewasaan dan awal dari berbagai pencapaian baru.

Selain prosesi syukuran, manajemen juga memberikan apresiasi kepada para siswa terfavorit dari tiap kelompok usia. Penghargaan tersebut dipilih langsung oleh para pelatih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan manajemen sebagai bentuk motivasi bagi para pemain muda untuk terus berkembang.

Acara tersebut turut dihadiri Direktur Teknik Asprov PSSI Sumatera Utara, Ridwan Saragih. Dalam kesempatan itu, Coach Ridwan memberikan motivasi kepada para siswa agar terus berlatih dengan disiplin serta menjunjung tinggi akhlak, etika, dan sportivitas baik secara individu maupun tim.

Ia juga menegaskan pentingnya keberadaan pelatih berlisensi dalam pembinaan sepak bola usia dini. Menurutnya, seluruh SSB di Sumatera Utara wajib dilatih oleh pelatih yang memiliki lisensi resmi sebagai bagian dari program PSSI dalam meningkatkan kualitas pembinaan sepak bola nasional.

Manajemen SSB Mandiri juga menyampaikan rasa bangga terhadap sejumlah alumni maupun pemain aktif yang kini telah berkiprah di berbagai klub sepak bola tingkat nasional. Hal itu menjadi bukti bahwa pembinaan yang dilakukan selama ini mampu melahirkan pemain-pemain potensial untuk masa depan sepak bola Indonesia.(REL)

Laporan tersebut dilayangkan oleh istrinya sendiri, seorang wanita berinisial ALU (47), warga N-8, Kecamatan Bilah Hulu.

Laporan resmi ini tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/B/294/II/2026/SPKT/POLRES LABUHANBATU/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 21 Februari 2026.

Kuasa hukum pelapor, Muhammad Putrasyah T, SH, mengungkapkan bahwa keretakan rumah tangga ini bermula pada Juni 2024. Terlapor (W) diduga meninggalkan rumah tanpa pamit dengan alasan pergi ke rumah seorang wanita lain berinisial I.

"Setelah tiga minggu tidak pulang, terlapor sempat kembali dengan alasan melihat anak, namun tak lama kemudian pergi lagi," ujar Putrasyah, saat dihubungi pada Sabtu (9/5).

Ketegangan memuncak pada 17 Agustus 2024, di mana terlapor pulang bukan untuk berdamai, melainkan meminta izin untuk menikah kembali.

Pelapor mengaku dipaksa menyetujui rencana tersebut dengan syarat terlapor wajib memberikan nafkah sebesar Rp10.000.000 per bulan untuk biaya pendidikan anak dan kebutuhan hidup.

Ironisnya, sejak kesepakatan tersebut dibuat hingga laporan polisi dilayangkan, W diduga tidak pernah memberikan nafkah sepeser pun kepada anak dan istrinya.

Tindakan ini dinilai melanggar Pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) terkait penelantaran.

"Seharusnya sebagai pejabat publik memberikan contoh yang baik di masyarakat," tegas Putrasyah.

Selain jalur pidana, kuasa hukum pelapor juga menyatakan telah menyurati Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Bawaslu RI agar diambil tindakan tegas terhadap terlapor.

Upaya mediasi melalui Restorative Justice (RJ) di Polres Labuhanbatu pada 17 April 2026 juga dilaporkan menemui jalan buntu.

"Mediasi gagal karena ada poin yang tidak bisa dipenuhi oleh terlapor, sehingga perkara tetap berlanjut," tandas Putrasyah.

Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada oknum Ketua Bawaslu Labuhanbatu berinisial W belum berhasil, panggilan dan pesan WhatsApp ke ponsel pribadi belum dijawab meski terlihat sudah dibaca. (HBB)

Menurut informasi yang dihimpun Medan Pos, mutasi itu tertuang dalam surat telegram bernomor: ST/ 36/ V/ KEP/ 2026, tanggal 8 Mei 2026.

Adapun daftar nama perwira yang diangkat dalam jabatan baru, di antaranya:

1. PS Kanitreskrim Polsek Medan Timur, Iptu M. Yusuf Dabutar dipromosikan menjadi Kanitpamobvit Satsamapta Polrestabes Medan.

2. PS Kanitintelkam Polsek Medan Barat, Iptu Alwan dipromosikan menjadi PS Kanitreskrim Polsek Medan Timur.

3. Kanitreskrim Polsek Sunggal, AKP Harles Ritcher Gultom dimutasi menjadi Wakapolsek Medan Kota.

4. Panitopsnal 3 Unitreskrim Polsek Sunggal, Iptu Herman Sentosa dimutasi menjadi PS Kanitreskrim Polsek Sunggal.

5. Panitopsnal 2 Unitreskrim Polsek Medan Barat, Iptu Asas Maruli Tua Sihombing dimutasi menjadi PS Kanitreskrim Polsek Medan Helvetia.

6. PS Kanitreskrim Polsek Medan Helvetia, Iptu Ramadhani Bimo Setiadi diangkat dalam jabatan baru sebagai PS Kanit 4 (Resmob) Satreskrim Polrestabes Medan.

7. Panitopsnal 2 Unitreskrim Polsek Medan Timur, Ipda Marshal Darma Satria Sianturi dimutasi menjadi Kanitbinmas Polsek Kutalimbaru.

8. PS Kanitbinmas Polsek Medan Baru, Ipda Adil S. Oktotua Tamba dimutasi menjadi Panitopsnal 2 Unitreskrim Polsek Medan Timur.

9. Paurident 1 Satreskrim Polrestabes Medan, Ipda Hendrizal dimutasi menjadi PS Kaur Subbagkerma Bagops Polrestabes Medan.

10. Panitopsnal 3 Unitreskrim Polsek Medan Tembung, Ipda Hendrawan Bakti dimutasi menjadi Paurident 1 Satreskrim Polrestabes Medan.

11. Kanitbinmas Polsek Medan Tuntungan, Ipda Dasdo P. Manullang dimutasi menjadi Panitopsnal 3 Unitreskrim Polsek Medan Tembung.

12. Panitopsnal 2 Unitreskrim Polsek Pancurbatu, Ipda Edison Ginting dimutasi menjadi Panitopsnal 2 Unitreskrim Polsek Medan Barat.

Mutasi tersebut dikeluarkan pada Jumat (8/5/2026) malam dan ditandatangi oleh Kapolrestabes Medan, KBP Jean Calvijn Simanjuntak. (RED)

"Ini tidak bisa kita terima! Kita merasa direndahkan! Pembatalan audiensi kita terima informasinya saat kita semua berkumpul di sini semua (Kejatisu Sumut,red)," ujar Irfandi dengan nada kesal.

Urai Irfandi lagi, Forwaka Sumut telah melayangkan surat audiensi via daring guna membangun silaturahmi, pascapergantian jabatan Kajati Sumut dari Dr Harli Siregar kepada Bapak Muhibuddin SH MH.

Selain itu, silaturahmi dimaksud untuk mendapatkan informasi langkah kerja Kejati Sumut ke depan serta perkembangan proses berbagai dugaan kasus korupsi.

"Kita ini (Forwaka Sumut,red) adalah mitra strategis, guna mendorong dan mempublikasikan keberhasilan tugas-tugas Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam pemberantas korupsi," tegas Irfandi.

Kajati Sumut, Muhibuddin SH MH, sebelumnya telah mengonfirmasikan kesediaan menerima audiensi Forwaka Sumut pada Jumat, ujar Irfandi sembari menunjukkan pembicaan dirinya kepada Kajati via Whatsap.

Sayangnya, audiensi dibatalkan secara mendadak dengan alasan ada giat lain (sibuk, red). "insyaallah nanti saya akan undang semua rekan² jurnalist untuk silaturrahmi, tapi mohon bersabar karena saya perlu lakukan konsolidasi internal teelebih dahulu," ujar Irfandi membacakan pesan whatsap Kajati Sumut kepada dirinya.

Sebenarnya irfandi tak memaksakan jika Kajati memang masih punya kesibukan lain. Forwaka Sumut tidak mempersoalkan jika audiensi diterima oleh PJU lain di jajaran kejaksaan. Sayangnya Kajati Sumut tak memberi respon dan beralasan sedang melakukan konsolidasi internal.

Sebelumnya, Irfandi sempat bersitegang dengan Kasi Penkum Rizaldi SH, via whatsap, soal pembatalan audiensi tersebut. Soalnya, Kasi Penkum menuding Ketua Forwaka Sumut bertindak seenaknya serta menuduh Forwaka Sumut tidak menghormati dan tidak saling menghargailah!

Tentu saja ungkapan Kasi Penkum tersebut tidak dapat diterima Irfandi.

"Aku dengan sopan menanyakan alasan pembatalan dan bersedia diterima siapa saja di jajaran Kejati sumut. Kok dia bilang aku bertindak seenaknya dan ridak menghargai. Maksud Rizaldi ini apa?" Ujar Irfandi dengan nada bertanya.

Bahkan petugas PTSP (Pelayan Terpadu Satu Pintu) memberikan jawaban yang mengambang saat ditanyakan alasan pembatalan dan rencana audiensi lanjutan.

"Menurut ajudan Kajati Sumut, audiensi akan dilakukan pada minggu depan," ujar Irfandi mengulang kalimat petugas PTSP. Namun petugas tersebut tidak bisa memastikan hari, tanggal dan jam berapa audiensi dilakukan.

" Ini kan aneh. Tak jelas minggu- nya kapan? Kalau tak mau terima audiensi, tak apa-apa," ujar Irfandi geram.(lam)

Kepada posmetromedan.id, Renville mengatakan saat blusukan, dirinya hadir bersama Camat Medan Polonia, Alfi Pane. Ternyata salah satu akses rumah tertutup oleh tembok pihak PT ADP sebagai pemilik lahan.

"Mungkin perusahaan ada rencana melakukan pengembangan. Makanya menutup akses menggunakan tembok. Satu akses rumah warga harus tertutup, walaupun ada akses lain dari rumah saudaranya. Jadi rumahnya terjepit, diantara tembok perusahaan dan rumah saudaranya," kata Renville, Sabtu (9/5/2026).

Namun begitu, selaku anggota DPRD Medan dia ingin membantu memediasi. Tapi disayangkan, penghuni rumah enggan menemuinya.

"Yang di dalam rumah itu orang tua. Mungkin kedatangan saya kemarin membuatnya takut, kan bisa jadi. Niat saya kan baik. Saya minta Camat dan pihak perusahaan mencari jalan keluar melalui cara kekeluargaan, " ujar Politisi PSI ini.

Sebelumnya diketahui, Akses keluar-masuk rumah milik ahli waris mendiang Tham Soon atau Tju Tam Sun bersama istrinya, Tan Akie ditutup oleh pihak PT ADP. Videonya meramaikan jagat raya media sosial. (DEN)

Slogan tersebut dinilai berisiko hanya menjadi "kosmetik" politik dan pencitraan semata jika tidak dibarengi dengan implementasi nyata yang menyentuh masyarakat bawah.

Kritik keras ini dilontarkan langsung oleh Ketua Umum Komite Daerah (Komda) Dewan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Labuhanbatu, Arif Hakiki Hasibuan, SHI.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional untuk membuktikan slogan tersebut melalui dampak konkret, bukan sekadar retorika tanpa isi.

Arif menyatakan, jika fakta di lapangan masih menunjukkan infrastruktur desa yang hancur, buruknya penerangan jalan, hingga sulitnya lapangan kerja, maka slogan tersebut patut dipertanyakan secara hukum dan moral.

"Slogan tidak boleh menjadi kalimat kosong. Jika pembangunan hanya fokus pada pencitraan di wilayah kota sementara desa tertinggal dan UMKM dibiarkan tertatih, maka pemerintah daerah dinilai gagal menjalankan amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," tegas Arif Hakiki dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/5/2026).

Dalam pernyataannya, Arif memaparkan lima landasan hukum yang dianggap menjadi rapor merah bagi efektivitas program pemerintah saat ini.

Pertama, katanya, Pelanggaran Kesejahteraan Rakyat. Sesuai UU No. 23/2014, daerah wajib meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja. "Fokus pada pencitraan kota dianggap mengangkangi aturan ini," kata Arif.

Kedua, sebutnya, Desa Jadi Objek Politik. Merujuk UU No. 6/2014, desa seharusnya menjadi subjek pembangunan. Namun, realita jalan rusak dan akses ekonomi lemah di desa menunjukkan narasi "Membangun Desa" masih jauh dari harapan.

Ketiga, lanjutnya, Krisis Transparansi Anggaran. Berdasarkan UU No. 28/1999, asas keterbukaan adalah wajib. Arif menyoroti ketidaktahuan masyarakat mengenai penggunaan APBD dan prioritas pembangunan yang sebenarnya.

Keempat, paparnya, Pelayanan Publik yang Lemah. Mengacu pada UU No. 25/2009, Arif menyentil masih sulitnya pengurusan izin usaha hingga dugaan pungutan liar (pungli) di sekolah-sekolah.

Terakhir kelima, UMKM Terpinggirkan. Sesuai UU No. 20/2008, UMKM wajib diprioritaskan. Faktanya, dinilai Arif, pelaku usaha kecil masih menjerit karena sulitnya akses modal, pemasaran, dan legalitas.

Sebagai penutup, Dewan UKM Labuhanbatu mengeluarkan pernyataan sikap tegas. Mereka menuntut pemerintah daerah untuk segera, Membuka secara transparan seluruh capaian pembangunan.

Menghentikan pembangunan yang hanya bersifat seremonial dan pemborosan anggaran. Lalu, Melibatkan masyarakat kecil dalam perencanaan pembangunan daerah secara partisipatif.

"Ukuran keberhasilan pemerintah bukanlah banyaknya slogan yang terpampang di baliho, melainkan seberapa besar rakyat merasakan keadilan, kesejahteraan, dan perubahan nyata. Rakyat butuh bukti, bukan narasi" pungkas Arif dengan nada tegas. (HBB)

Hal itu diketahui saat Musyawarah Kelurahan (Muskel) Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang yang berlangsung di Aula Kantor Kelurahan PB Selayang 2 Jalan Bunga Mawar pada 6 Mei 2026 kemarin.

Lurah Beringin, Kecamatan Medan Selayang, Irwansyah, SH, MM kepada wartawan, Jumat (8/5/2026) mengatakan bahwa dari enam lingkungan yang ada di Kelurahan Beringin terdapat 53 warga yang terdata dan terverfikasi berhak mendapatkan program peneriman bantuan PKH Medan Makmur, yang merupakan program dari Pemerintah Kota Medan yakni Bapak Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas.

"Memang 53 warga yang menerima bantuan itu sudah langsung di survei dan terverifikasi layak menerima bantuan porgram PKH Medan Makmur,"bilang Irwansyah.

Dilanjutkan Irwansyah bahwa ke 53 warga yang menerima bantuan PKH Medan Makmur di Kelurahan Beringin itu didominasi warga lanjut usia (lansia).

"Kebanyakan warga lansia yang berhak meneriman bantuan program PKH Medan Makmur tersebut,"bilangya.

Namun, sambung Irwansyah, dari 53 warga lansia menerima bantuan program PKH Medan Makmur itu ada 5 orang warga disabilitas yang terdata atau mendapatkan bantuan tersebut.

"Artinya untuk warga lansia ada 48 orang dan 5 orang warga disabilitas,"jelas Irwansyah.

Untuk itulah dirinya berharap kepada warga yang telah terverifikasi merima bantuan program PKH Medan Makmur itu dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. (REL).

Kali ini jenis mobil yang dipakai jenis listrik dengan bentuk Jeep berwarna hitam. Mobil ini sempat parkir di depan pintu lobi kantor Bupati Deliserdang, Kamis (7/5/2026).

Informasi yang dihimpun wartawan, mobil listrik baru khusus untuk Bupati ini merek Chery J6. Mobil SUV listrik (BEV) bergaya off road ini mulai diluncurkan di Indonesia tahun 2024-2025 dengan harga jual Rp 600 jutaan.

Mobil ini menawarkan keunggulan ground clearance tinggi, fitur mewah (pijat, speaker Infinity) serta jarak tempuh hingga 418-426 km (NEDC).

Untuk saat ini hanya Bupati Asri satu-satunya yang memiliki mobil listrik di Deliserdang sementara wakilnya, Lom Lom Suwondo belum.

Kabag Umum Pemkab Deliserdang, Agung Tritantio menegaskan, mobil dinas baru Bupati ini bukan dibeli melainkan disewa. Pemakaian mobil listrik lantaran Pemkab berencana menghemat atau efisiensi

Nggak beli kita sistem sewa, iya masih baru (belum sebulan). Kita mau efisiensi, harapan nanti kita mau ganti mobil listrik (untuk mobil dinas). Kita sewanya sama PT Sanobar," ujar Agung Tritantio.

Pria yang akrab disapa Tio ini sempat menyampaikan alasan mengapa saat ini Wakil Bupati Lom Lom belum ada mobil listriknya untuk keperluan dinas, karena saat ini masih ujicoba. Namun belum diketahui jenis dan merek apa yang akan dipakai oleh Lom Lom.

"Nggak mahal yang ini (punya Bupati) lebih mahal kalau kita beli. Sewanya per tahun tapi kita bayar nanti per triwulan. Sebulan hitungannya Rp 14 jutaan," sebut Tio.

Tio menambahkan, penggunaan mobil listrik ini bagian dalam penghematan BBM. Di saat adanya kenaikan BBM nonsubsidi, penggunaan mobil listrik sangat tepat. Selain itu, Pemkab juga tidak lagi mengeluarkan biaya operasional kendaraan.

"Jauh lebih irit inilah (mobil listrik). Ya pak setuju kita gas (sediakan). Punya Pak Bupati ini speknya sudah bisa ke Gunung Meriah (kecamatan paling terjauh). Untuk sekali ngecas bisa sampai 450 km. Kalau ke Medan ya sekali cas bisa untuk 3 sampai 4 hari," kata Tio.

Penggunaan mobil listrik ini ke depan akan dilengkapi dengan fasilitas pengecasan atau SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum). Hal ini lantaran ada juga wacana ke depan pembelian mobil listrik untuk OPD. Fasilitas SPKLU ini juga nantinya bisa untuk dipakai masyarakat umum. (KINCIRnews)

Perubahan ini dipicu meningkatnya biaya layanan marketplace yang dinilai semakin membebani penjual. Berdasarkan data pelaku usaha, biaya administrasi di platform e-commerce saat ini berkisar antara 5 hingga 12 persen per produk, tergantung kategori barang dan status keanggotaan penjual.

"Dulu kami terbantu subsidi ongkir, tetapi sekarang biaya layanan naik berkali-kali dalam setahun. Jualan barang Rp100 ribu, yang diterima bersih kadang kurang dari Rp85 ribu setelah dipotong berbagai biaya," ungkap salah satu pelaku UMKM di bidang fashion.

Seperti dilansir Asosiasi E-Commerce Indonesia dan Survei Pelaku UMKM Nasional, fenomena ini dikenal dengan strategi Direct-to-Consumer (D2C), yakni pola bisnis di mana penjual mengarahkan calon pembeli dari media sosial langsung ke kanal pribadi mereka.

Dengan cara tersebut, pelaku usaha dapat memperoleh keuntungan penuh tanpa potongan komisi, sekaligus memiliki kendali lebih besar terhadap data pelanggan dan strategi promosi.

Tidak hanya menguntungkan penjual, pola transaksi langsung juga dinilai memberi manfaat bagi konsumen. Harga barang berpotensi lebih murah karena tidak ada tambahan biaya untuk menutupi potongan layanan marketplace.

Meski demikian, peralihan ke sistem mandiri bukan tanpa tantangan. Tanpa adanya fitur jaminan transaksi seperti di marketplace, risiko penipuan menjadi kekhawatiran utama pembeli. Kepercayaan antara penjual dan konsumen kini menjadi faktor paling penting dalam proses transaksi.

Selain itu, pengelolaan pengiriman barang juga dinilai lebih rumit dan ongkos kirim cenderung lebih mahal. Hal itu disebabkan penjual tidak lagi menikmati fasilitas kerja sama logistik massal yang selama ini disediakan platform e-commerce besar.

Pakar ekonomi digital menilai fenomena ini bukan menandakan berakhirnya peran marketplace, melainkan menunjukkan pasar digital Indonesia yang semakin matang. Marketplace tetap dianggap efektif sebagai etalase untuk menjaring pelanggan baru, sementara kanal mandiri dimanfaatkan untuk menjaga hubungan dengan pelanggan setia.

Ke depan, ekosistem perdagangan daring diperkirakan akan berjalan dengan dua model yang saling melengkapi, yakni penggunaan marketplace sebagai sarana promosi dan kanal mandiri sebagai pusat transaksi utama bagi pelaku usaha yang ingin mempertahankan margin keuntungan. (TikTok)