Pengungkapan tersebut berawal dari kegiatan Operasi Sarang Narkoba yang dilakukan Ditresnarkoba Polda Riau melalui pemantauan sejumlah lokasi yang teridentifikasi sebagai sarang narkoba, termasuk kawasan yang telah bertransformasi menjadi Kampung Bersih Narkoba (Bersinar).

Dalam kegiatan itu, petugas memperoleh informasi mengenai rencana penyelundupan narkotika dalam jumlah besar melalui perairan Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis.

Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam memutus jalur masuk narkotika dari luar negeri.

"Pengungkapan besar ini merupakan komitmen berkelanjutan Polda Riau dalam memberantas jaringan peredaran gelap narkotika, khususnya yang memanfaatkan wilayah pesisir Riau sebagai jalur masuk barang haram dari luar negeri," sebut Irjen Arman di Pekanbaru, Selasa (27/10).

Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol Putu Yudha Prawira menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut bermula dari penangkapan dua tersangka berinisial MZH (24) dan WA (23) oleh Tim Opsnal Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Riau yang di pimpin Kasubdit Kompol Herman Pelani di Kabupaten Bengkalis, Rabu (21/10).

"Setelah dilakukan penyelidikan selama lebih kurang Dua Minggu tim mendapatkan informasi bahwa ciri - ciri orang yang melakukan penyelundupan Narkoba tersebut sedang berada di sebuah SPBU, kemudian tim langsung mengamankan terduga pelaku dan melakukan penggeledahan di mobil yang digunakan oleh pelaku," kata Kombes Putu.

Dari penggeledahan kendaraan tersangka, polisi menemukan 35 bungkus besar sabu dengan berat kotor mencapai 35.000 gram dan 7,4 gram sabu beserta barang bukti lainnya.

Petugas kemudian melakukan pengembangan terhadap MZH dan WA. Hasilnya, tim berhasil mengamankan tersangka SL (38) di kawasan Kabupaten Kampar, disusul penangkapan tersangka JA (51) di wilayah Kota Pekanbaru pada hari yang sama.

"Dalam pengembangan tersebut, tim mengamankan tersangka SL dan JA di hari yang sama, keduanya berperan sebagai penerima barang tersebut dari tersangka MZH dan WA," lanjutnya.

Pengembangan kasus berlanjut hingga ke Provinsi Sumatera Barat pada Jumat (23/10), petugas menelusuri jaringan narkotika ini, hingga mengamankan tersangka SD (39) di Kota Payakumbuh.

"Tersangka SD di Payakumbuh bertindak sebagai pengendali dan pemesan narkotika tersebut dari negeri seberang serta yang mengatur alur masuknya barang bukti dari wilayah pantai hingga ke kurir darat. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku dikendalikan oleh seorang pengendali utama di negeri seberang ," ujar Kombes Putu.

Selain 35 kilogram sabu dan 7,4 gram sabu, polisi menyita sejumlah barang bukti pendukung meliputi empat unit telepon seluler, satu unit sepeda motor, dua unit mobil, serta satu unit komputer tablet.

Saat ini seluruh tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolda Riau untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut, pemeriksaan laboratorium forensik, serta pengembangan untuk mengungkap jaringan pemasok dan pengendali di atasnya.

"Kami juga akan memburu pemasok narkotika yang berada di negeri seberang, sekaligus menelusuri aset-aset milik para tersangka yang diduga berasal dari hasil tindak pidana narkotika. Langkah ini dilakukan untuk mengembangkan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan memutus jaringan peredaran narkotika hingga ke akar-akarnya," tutup Kombes Putu.(Den)

Ketua BKSAP DPR RI dari Komisi I, Syahrul Aidi Maazat, memperkenalkan gagasan diplomasi sapu lidi, yakni mempromosikan produk unggulan UMKM Indonesia dalam berbagai kegiatan diplomatik dan kunjungan bilateral ke negara sahabat dalam kunjungan kerja yang berlangsung di Aula Cendana Lantai II, Kantor Bupati Deli Serdang, Selasa (27/10/2026).

Menurutnya, sapu lidi merupakan contoh bagaimana bahan yang sebelumnya dianggap limbah dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi dan memiliki peluang pasar internasional.

"Kalau kita memanfaatkan ini, berarti ada nilai tambah bagi masyarakat petani sawit dan sekitarnya untuk meningkatkan ekonomi mereka. Tadinya sampah bisa menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi," ujarnya.

Syahrul menjelaskan, sapu lidi dapat menjadi alternatif cenderamata dalam pertemuan diplomatik, sehingga produk lokal Indonesia semakin dikenal di dunia internasional.

"Kalau selama ini cenderamata dalam kegiatan diplomatik biasanya berupa kopi atau produk lainnya, sesekali kita bisa memperkenalkan sapu lidi. Kita ingin produk lokal Indonesia semakin dikenal dan bisa mendunia," tambahnya.

BKSAP juga siap memfasilitasi komunikasi dengan kedutaan negara-negara sahabat di Jakarta untuk menjajaki peluang kerja sama perdagangan maupun hubungan antardaerah atau sister city.

"Kita ingin mengajak Deli Serdang mengubah cara pandang bahwa daerah ini bukan hanya bagian dari Indonesia, tetapi juga bagian dari dunia. Karena itu, produk-produk yang dihasilkan masyarakat harus mulai diarahkan untuk mampu menembus pasar internasional," terangnya.

Menanggapi dukungan tersebut, Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, menyambut baik gagasan diplomasi sapu lidi sebagai dorongan untuk mengembangkan potensi UMKM dan petani kelapa sawit di daerah.

"Kami berterima kasih atas dukungan BKSAP DPR RI yang ikut mendorong ekspor produk lokal. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk menghimpun UMKM dan petani kelapa sawit, mulai dari skala kecil hingga besar, dalam sebuah komunitas agar pengembangannya lebih terarah," ujarnya.

Ia mengatakan, pembentukan komunitas tersebut diharapkan memudahkan koordinasi dan pengembangan usaha, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku UMKM, dan petani.

Bupati juga berharap dukungan BKSAP tidak berhenti pada pengenalan produk, tetapi berlanjut pada pembukaan akses pasar dan kerja sama dengan negara-negara tujuan ekspor.

"Kami berharap BKSAP dapat membantu menjembatani kerja sama dengan negara-negara tujuan agar produk masyarakat Deli Serdang mendapat peluang pasar yang lebih luas. Dengan begitu, potensi yang kita miliki bisa memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI dari Komisi V, Musa Rajekshah atau Ijeck, menilai Deli Serdang memiliki potensi strategis untuk terus berkembang, terutama karena keberadaan Bandara Internasional Kualanamu yang menjadi salah satu pintu penghubung Sumatera Utara dengan berbagai wilayah.

"Deli Serdang ini memiliki potensi luar biasa karena menjadi salah satu daerah terdepan di Sumatera Utara, didukung keberadaan Bandara Kualanamu. Saya melihat Bupati Asri Ludin Tambunan mulai menggerakkan kreativitas dan inovasi untuk meningkatkan pembangunan daerah," ujarnya.( Drt)

‎

‎Kegiatan tersebut diikuti siswa dan siswi dari SMAN 2 Medan, SMAN 5 Medan, dan SMAN 13 Medan. Selain membahas literasi digital, kegiatan ini juga menekankan pentingnya berpikir kritis, memperkuat wawasan kebangsaan, serta menanamkan nilai nasionalisme dan persatuan di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

‎

‎Acara yang dipandu oleh host Ratih Danu Warso, S.Pd., M.Pd., tersebut juga dirangkai dengan pemberian tali asih kepada puluhan pelajar sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap generasi muda berprestasi.

‎

‎Kegiatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran pelajar agar lebih cermat dalam menerima, memeriksa, dan menyebarkan informasi, terutama menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober.

‎

‎Dalam sesi edukasi, para peserta mendapatkan pemahaman tentang cara mengenali berita bohong, memverifikasi informasi, serta menggunakan media sosial dan teknologi AI secara bertanggung jawab.

‎

‎Pemateri Muhammad Safi'i Sitorus, S.H., M.H., menegaskan bahwa kemajuan teknologi harus diimbangi dengan pengetahuan, etika, dan tanggung jawab dalam penggunaannya.

‎

‎Menurut dia, kecerdasan buatan dapat memberikan manfaat besar bagi generasi muda apabila digunakan untuk mendukung pembelajaran, mengembangkan kreativitas, memperluas wawasan, dan menghasilkan karya yang produktif.

‎

‎"Gunakan media sosial dengan benar. Manfaatkan AI untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat, bukan untuk membuat atau menyebarkan hoaks," demikian pesan yang disampaikan dalam pelatihan tersebut.

‎

‎Ia mengingatkan para pelajar agar tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama jika sumber dan kebenarannya belum dapat dipastikan.

‎

‎Para siswa didorong untuk membiasakan diri memeriksa sumber informasi, membandingkan pemberitaan dari sejumlah media tepercaya, serta memahami konteks sebelum mengambil kesimpulan atau membagikannya kepada orang lain.

‎

‎Selain itu, penggunaan teknologi digital harus tetap memperhatikan etika dan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi maupun konten yang diunggah dan disebarluaskan dapat menimbulkan konsekuensi bagi diri sendiri maupun orang lain.

‎

‎Kewaspadaan tersebut semakin penting di era AI. Teknologi ini memungkinkan pembuatan teks, gambar, suara, hingga video yang terlihat meyakinkan, tetapi belum tentu sesuai dengan fakta.

‎

‎Sementara itu Pemateri, Elfenda Ananda, pendiri Suluh Muda Inspirasi sekaligus peneliti FITRA Sumatera Utara, menyoroti pentingnya literasi digital untuk menghadapi derasnya arus informasi di masyarakat.

‎

‎Menurut Elfenda, kemampuan mengenali hoaks merupakan bekal penting agar generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan.

‎

‎Literasi digital, kata dia, bukan sekadar kemampuan mengoperasikan perangkat teknologi. Pelajar juga perlu memiliki kemampuan berpikir kritis untuk menilai kredibilitas sumber, membedakan fakta dan opini, serta memahami dampak informasi yang dikonsumsi maupun disebarkan.

‎

‎Ia mendorong para siswa untuk tidak terburu-buru membagikan informasi yang diterima. Verifikasi sumber dan perbandingan dengan pemberitaan media tepercaya perlu dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi sebelum meneruskannya kepada orang lain.

‎

‎Kemampuan tersebut semakin relevan seiring perkembangan AI yang memungkinkan pembuatan beragam konten digital, termasuk konten yang berpotensi menyesatkan apabila tidak diperiksa secara cermat.

‎

‎M. Arif Tanjung mengatakan, penguatan literasi digital perlu dilakukan agar generasi muda tidak hanya cakap menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki karakter, kepedulian sosial, dan tanggung jawab dalam menyebarkan informasi.

‎

‎Menurut Arif, kemudahan memperoleh informasi harus diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis. Informasi yang disebarkan melalui media sosial dapat memengaruhi individu sekaligus kehidupan bermasyarakat.

‎

‎"Generasi muda harus menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan bertanggung jawab. Jangan mudah percaya terhadap informasi yang beredar sebelum mengetahui kebenarannya. Periksa sumbernya, pahami konteksnya, dan jangan ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi," ujar Arif.

‎

‎Ia menegaskan, kecerdasan buatan seharusnya dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan, meningkatkan kreativitas, memperluas wawasan, serta melahirkan gagasan positif bagi kemajuan bangsa.

‎

‎Sebaliknya, teknologi tidak seharusnya digunakan untuk memproduksi atau menyebarkan informasi menyesatkan yang berpotensi merugikan orang lain maupun memicu konflik di tengah masyarakat.

‎

‎Arif juga mengingatkan bahwa semangat Sumpah Pemuda tidak cukup diwujudkan melalui kegiatan seremonial. Nilai persatuan dan kesatuan harus tercermin dalam tindakan nyata, termasuk dalam cara berkomunikasi dan berinteraksi di ruang digital.

‎

‎"Di era digital ini, menjaga persatuan bukan hanya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga melalui cara kita berkomunikasi di media sosial. Jangan sampai hoaks dan ujaran yang memecah belah merusak persaudaraan. Generasi muda harus menjadi pelopor penyebaran informasi yang benar dan membawa manfaat bagi masyarakat," katanya.

‎

‎Ia berharap kegiatan tersebut dapat menumbuhkan kesadaran pelajar untuk menggunakan teknologi secara bijak, menghormati perbedaan, serta ikut menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan produktif.

‎

‎Selain memberikan edukasi literasi digital, kegiatan tersebut diisi dengan pemberian tali asih kepada puluhan siswa dan siswi berprestasi dari SMAN 2 Medan, SMAN 5 Medan, dan SMAN 13 Medan.

‎

‎Pemberian tali asih tersebut merupakan bentuk perhatian dan dukungan terhadap para pelajar yang telah menunjukkan pencapaian positif di bidang pendidikan maupun pengembangan diri.

‎

‎Arif menilai, siswa berprestasi merupakan aset penting bagi masa depan bangsa yang perlu mendapatkan dukungan agar terus berkembang, baik dalam bidang akademik, penguasaan teknologi, maupun pembentukan karakter.

‎

‎"Anak-anak berprestasi ini merupakan aset masa depan bangsa. Mereka perlu terus didukung agar mampu berkembang, menguasai teknologi, memiliki kepedulian sosial, dan tetap berpegang pada nilai-nilai kebangsaan," tuturnya.

‎

‎Melalui kegiatan ini, Arif berharap semakin banyak generasi muda yang tidak hanya unggul dalam prestasi, tetapi juga memiliki kecakapan literasi digital, mampu menangkal hoaks, bijak menggunakan AI, serta menjunjung tinggi persatuan dan nilai-nilai kebangsaan.

‎

‎Kegiatan edukasi literasi digital dan pemberian tali asih tersebut turut disponsori oleh UD Hutajulu Furnitur, dengan Bhineka News sebagai media partner.

‎

‎Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap kegiatan edukatif dan sosial bagi generasi muda, khususnya dalam meningkatkan literasi digital, mencegah penyebaran hoaks, serta menumbuhkan semangat kebangsaan di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan. (Ril/Dam).

Laporan tersebut tercatat dengan nomor STTLP/B/720/X/2026/SPKT/POLRES LANGKAT/POLDA SUMATERA UTARA. Kasus ini menjadi perhatian serius karena korban masih di bawah umur dan, berdasarkan keterangan pihak keluarga, ibu korban disebut melihat langsung dugaan peristiwa tersebut.

Terduga pelaku berinisial ML, berusia sekitar 60 tahun, yang menurut keterangan pihak korban merupakan warga Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. ML disebut berprofesi sebagai tabib yang kerap melakukan pengobatan tradisional.

Usai mendampingi orang tua korban membuat laporan, kuasa hukum korban, Rani Wahyu Ningsih, SH, didampingi Lean Sang Lanang, SH, dan Habibullah, SH, memberikan keterangan kepada sejumlah awak media di depan SPKT Polres Langkat.

Rani menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan yang diterima tim kuasa hukum, hubungan korban dengan terduga pelaku bermula dari pengobatan tradisional sekitar Agustus 2026. Namun, dugaan peristiwa yang menjadi dasar laporan disebut terjadi pada Jumat, 9 Oktober 2026, sekitar pukul 11.00 WIB, ketika terduga pelaku datang ke rumah orang tua korban.

Menurut keterangan korban yang disampaikan kepada pihak keluarga dan kuasa hukum, terduga pelaku diduga membuka pakaian korban, mencium bagian perutnya, memegang dadanya kemudian membuka celana dan mencium bagian intim korban .Pihak korban juga menyampaikan dugaan bahwa tindakan tersebut terjadi lebih dari satu kali.

Dugaan peristiwa itu, menurut keterangan pihak keluarga, disaksikan langsung oleh ibu korban. Sang ibu disebut mengalami syok dan marah setelah melihat tindakan yang diduga dilakukan terhadap anaknya.

Rani menuturkan, pada 11 Oktober 2026, ayah korban mendatangi terduga pelaku untuk meminta penjelasan mengenai dugaan kejadian tersebut. Namun, menurut keterangan pihak keluarga, terduga pelaku tidak mengakui tuduhan yang disampaikan.

Selanjutnya, pada 19 Oktober 2026, pihak keluarga korban kembali mendatangi tempat tinggal terduga pelaku hingga terjadi cekcok. Pada hari yang sama, terduga pelaku disebut datang ke rumah korban bersama anggota keluarga dan beberapa orang lainnya untuk meminta maaf atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Meski demikian, keluarga korban memilih membawa persoalan tersebut ke jalur hukum agar dugaan peristiwa itu dapat diperiksa secara objektif dan memperoleh kepastian hukum.

"Kami hadir untuk memastikan bahwa hak anak sebagai korban mendapatkan perlindungan dan keadilan sebagaimana mestinya. Anak berusia 14 tahun harus mendapatkan perlindungan penuh dari segala bentuk tindakan yang dapat merusak kehormatan, martabat, keselamatan, dan masa depannya. Apabila dugaan peristiwa ini terbukti melalui proses hukum, maka harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang-undangan," tegas Rani Wahyu Ningsih, SH, kepada awak media.

Ia menekankan bahwa laporan yang telah disampaikan kepada Polres Langkat harus ditindaklanjuti secara serius, profesional, transparan, dan berkeadilan. Menurutnya, setiap keterangan korban perlu didalami secara cermat, disertai pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti yang diperlukan.

"Kami meminta penyidik Polres Langkat mengusut laporan ini secara menyeluruh. Jangan sampai hak seorang anak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan terabaikan. Korban harus diberikan ruang yang aman untuk menyampaikan keterangannya tanpa tekanan, intimidasi, ataupun perlakuan yang dapat memperburuk kondisi psikologisnya," ujarnya.

Rani juga menegaskan bahwa profesi atau kedudukan seseorang di tengah masyarakat tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan dugaan pelanggaran hukum. Kepercayaan masyarakat, menurutnya, harus dijaga dengan perilaku yang bertanggung jawab dan penghormatan terhadap hak setiap orang, terlebih anak yang masih membutuhkan perlindungan.

"Kami tidak ingin mendahului proses penyidikan ataupun menyimpulkan seseorang bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Namun, laporan ini harus ditangani berdasarkan fakta dan alat bukti. Apabila unsur tindak pidana terbukti terpenuhi, kami berharap proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa mengabaikan hak-hak korban," kata Rani.

Ia turut menyoroti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026. Rani menjelaskan bahwa Pasal 415 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga merupakan anak.

Ketentuan Pasal 415 huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023 berbunyi, "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak."

"Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar hukum yang perlu diperhatikan dalam penanganan dugaan perkara ini. Kami berharap penyidik mengkaji secara cermat perbuatan yang dilaporkan, keterangan korban, keterangan saksi, serta bukti-bukti yang tersedia untuk menentukan ketentuan hukum yang tepat. Penerapan pasal tentu harus didasarkan pada terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana berdasarkan hasil pemeriksaan," jelasnya.

Rani menambahkan bahwa perlindungan terhadap korban harus berjalan seiring dengan proses penegakan hukum. Identitas anak, informasi keluarga, dan hal-hal pribadi yang dapat mengungkap jati diri korban harus dijaga agar anak tidak mengalami tekanan sosial maupun dampak psikologis yang berkepanjangan.

"Jangan sampai anak yang diduga menjadi korban justru kembali menanggung beban akibat pemberitaan atau tekanan lingkungan. Kami mengajak semua pihak untuk menjaga identitas korban, menghormati privasinya, dan memberikan dukungan agar anak dapat menjalani proses pemulihan dengan baik," tutupnya. ( Wan)

Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Rektor IPDN, Halilul Khairi, di Kantor Bupati, Selasa (27/10/2026).

Asri Ludin Tambunan menilai pendidikan dan pembinaan calon aparatur yang dilakukan penting untuk menyiapkan sumber daya manusia pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Terima kasih telah berkunjung ke Deli Serdang, Pak Rektor. Tentu ini menjadi penyemangat kami dan khususnya bagi alumni IPDN," ucapnya.

Ia menyatakan, Pemkab Deli Serdang siap mendukung kegiatan IPDN sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku. Namun, dukungan tersebut tetap perlu mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

"Kalau dari Pemkab Deli Serdang akan mendukung kegiatan IPDN dan membantu sesuai dengan kemampuan," ujarnya didampingi Wakil Bupati, Lom Lom Suwondo.

Sementara itu, Rektor IPDN, Halilul Khairi, menjelaskan bahwa dukungan pemerintah daerah penting untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengembangan praja. Hal tersebut sejalan dengan arahan sinergi dengan Pemerintah daerah oleh Menteri Dalam Negeri.

Halilul menyebutkan, efisiensi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) turut berdampak pada pelaksanaan sejumlah kegiatan besar IPDN. Karena itu, pihaknya melakukan kunjungan ke sejumlah daerah di Sumatera, termasuk Kabupaten Deli Serdang, untuk membangun dukungan dan sinergi dengan pemerintah daerah.

Selain dukungan terhadap kegiatan pendidikan, Halilul juga berharap Bupati Deli Serdang beserta jajaran dapat berkunjung ke kampus IPDN.

"Kami sangat terbuka apabila bapak Bupati, Pak Wakil bisa kembali berkunjung ke kampus IPDN," ucapnya.(drt)

Senin (26/10/2026) pukul 16.00 WIB, Satresnarkoba Polres Binjai dipimpin AKP Ismail Pane, S.H., M.H., bersama BNN Kota Binjai kembali menggelar operasi di Jalan Simpang Kantor, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur.

Dan hasilnya kembali mengecewakan hanya dapat plastik transparan dan pipet , 1 buah bong alat isap serta membakar gubuk.

Petugas melakukan penggerebekan terhadap lokasi yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba, barak tersebut sudah dalam keadaan kosong. Petugas kemudian melakukan penyisiran dan menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, yakni 1 alat hisap (bong), 2 bungkusan besar berisi plastik klip transparan kosong, 6 kaca pirex, 2 pipet sekop, dan 10 plastik klip transparan," terang AKP Ismail Pane.

Selanjutnya, bangunan yang diduga digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba tersebut dirobohkan dan dimusnahkan dengan cara dibakar oleh petugas gabungan.

Kapolres Binjai menegaskan, kegiatan OSN dan P4GN merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menekan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi masyarakat dari bahaya narkotika.

Polres Binjai mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan masing-masing.

Polres Binjai berkomitmen hadir untuk melindungi masyarakat dan mewujudkan wilayah yang aman serta bebas dari bahaya narkoba," ujar AKBP Bimo Moernanda. ( Red )

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, membenarkan bahwa yang bersangkutan telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan. Menurutnya, polisi mendalami sejumlah pernyataan yang diduga mengandung unsur penghinaan terhadap agama Kristen. Hal itu disampaikannya pada Selasa (27/10/2026).

Dugaan penghinaan tersebut bermula ketika Ritman melakukan siaran langsung melalui akun TikTok miliknya.

Saat itu, seorang penonton dengan nama akun @mangdalena menyampaikan akan melaporkan dirinya.

Menanggapi komentar itu, Ritman disebut-sebut memberikan tantangan balik disertai ucapan yang diduga menghina Tuhan Yesus, sosok sentral dalam ajaran agama Kristen.

Polda Sumut saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

Kombes Ferry menyampaikan bahwa penyidik tengah menggelar perkara untuk meningkatkan penanganan kasus ke tahap penyidikan. Kepolisian masih mendalami dugaan pelanggaran hukum tersebut sebelum menentukan langkah selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.***

Pemeriksaan ini jadi langkah tegas menindaklanjuti kendala pemblokiran akses akun Notaris pada portal AHU Online.

Pemblokiran itu bersumber dari belum dipenuhinya kewajiban pengisian instrumen Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) serta evaluasi pengisian survei kepatuhan PMPJ yang menjadi syarat mutlak dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di sektor kenotariatan.

Dalam sesi pemeriksaan, MPD Notaris Deli Serdang memberikan pengarahan serta klarifikasi teknis agar para notaris yang terdampak segera melengkapi dan memperbarui data PMPJ sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langkah ini diambil untuk memastikan setiap notaris menjalankan tugas jabatan secara tertib administrasi, berintegritas, serta senantiasa patuh pada regulasi penegakan hukum kenotariatan.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sumut bersama MPD Notaris Deli Serdang menegaskan komitmennya untuk terus memantau dan membina kepatuhan Notaris di daerah.

Proses klarifikasi ini diharapkan dapat segera menyelesaikan permasalahan pemblokiran akun, sehingga para notaris dapat kembali memberikan pelayanan hukum yang optimal, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.***

Kegiatan yang dimulai pukul 11.25 WIB tersebut dipimpin Kasat Lantas Polres Karo IPTU Feri P. M. Sigalingging, S.H., dengan menyasar pengemudi dan masyarakat pengguna jalan di wilayah hukum Polres Karo.

Sosialisasi dilaksanakan di dua lokasi, yakni Simpang Laudah Kabanjahe dan Radio Ersena FM Kabanjahe. Melalui kedua sarana tersebut, Satlantas Polres Karo berupaya menjangkau masyarakat secara lebih luas, baik melalui media elektronik maupun komunikasi langsung di jalan raya.

Kasat Lantas Polres Karo IPTU Feri P. M. Sigalingging, S.H., menyampaikan bahwa edukasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan Operasi Patuh Toba 2026 guna membangun budaya tertib berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan.

"Melalui kegiatan ini, kami mengimbau masyarakat agar selalu disiplin dan berhati-hati saat berkendara, mematuhi peraturan lalu lintas, serta mengutamakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya," ujar IPTU Feri P. M. Sigalingging.

Ia menjelaskan, sosialisasi melalui Radio Ersena FM dilakukan untuk menyampaikan pesan-pesan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) kepada masyarakat. Sementara itu, edukasi di Simpang Laudah Kabanjahe dilakukan secara langsung kepada pengemudi dan pengguna jalan.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat juga diarahkan untuk menghubungi Call Center Polri 110 apabila membutuhkan bantuan kepolisian, termasuk ketika menghadapi situasi darurat di jalan raya, kecelakaan lalu lintas, maupun gangguan kemacetan yang memerlukan penanganan petugas. ***

Kegiatan bertajuk "Polisi Bersama Masyarakat" ini menjadi wujud nyata komitmen Polrestabes Medan dalam menciptakan ruang publik yang aman, tertib, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Tak sekadar memberikan instruksi kepada personel, Kapolrestabes Medan bersama Wakapolrestabes turut mengambil peran langsung di lapangan.

Keduanya memastikan arus kendaraan berjalan lancar sekaligus mengingatkan para pengguna jalan agar senantiasa mengutamakan keselamatan dalam berkendara.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolrestabes Medan juga menunjukkan kepeduliannya terhadap keselamatan pengendara dengan membagikan helm kepada pengendara sepeda motor yang kedapatan tidak menggunakan pelindung kepala.

Bahkan, helm tersebut langsung dipasangkan kepada pengendara sebagai bentuk edukasi sekaligus ajakan untuk lebih disiplin dalam berlalu lintas.

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa penegakan aturan dapat berjalan beriringan dengan pelayanan yang humanis.

Kehadiran polisi di tengah masyarakat bukan hanya untuk menjaga ketertiban, tetapi juga membangun kesadaran dan menumbuhkan kepedulian terhadap keselamatan bersama.

Melalui kegiatan ini, Polrestabes Medan menegaskan bahwa menciptakan ruang publik yang aman membutuhkan kehadiran polisi yang responsif, peduli, dan mampu menjadi teladan bagi masyarakat. (Dam)

Perkara PNBP KSOPBelawan di Pengadilan Tipikor Medan memperlihatkan bagaimana jantung itu justru paling lemah dalam dakwaan jaksa.

Angka yang Dihitung Belakangan

Ketika menahan para tersangka pada Februari 2026, Kejati Sumut hanya menyebut kerugian negara "mencapai miliaran rupiah". Kepala Seksi PenyidikanArif Kadarman saat itu juga mengakui bahwa penyidik masih terus berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk menghitung kerugian keuangan negara secaradetail.

Artinya, orang lebih dulu ditahan, baru kemudian kerugiannya dicari angkanya.

Angka yang akhirnya dipakai, sebesar Rp1,49 miliar untuk periode 2023–2024, pun tidak berasal dari BPK. Angka itu berasal dari akuntan publik yang ditunjuk jaksa.

Mengapa Bukan BPK?

Jaksa memang bisa berlindung di balik Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor, yang menyebut kerugian negara dapat dihitung oleh instansi berwenang atau

akuntan publik yang ditunjuk. Tetapi norma itu lahir pada 1999, jauh sebelum Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menata ulang soal ini.

Bagian A angka 6 SEMA Nomor 4 Tahun 2016 menyebut bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional.

SEMA itu adalah pedoman bagi para hakim, termasuk majelis yang kini mengadili perkara ini. Lalu, melalui Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026, MK menegaskan bahwa BPK, berbekal mandat Pasal 23E UUD 1945, memiliki wewenang konstitusional untuk menilai, menyatakan, dan menetapkan jumlah kerugian negara. Dasar kewenangan BPK di sini adalah konstitusi, dan konstitusi berdiri di atas undang-undang mana pun, termasuk UUTipikor.

Jaksa punya pilihan untuk meminta audit lembaga yang kewenangannya dijamin UUD 1945. Jaksa justru memilih jalur yang paling diperdebatkan. Publik wajar bertanya: apakah karena audit BPK belum tentu menghasilkan angka yangdiinginkan?

Saksi Jaksa Sendiri Membantah

Masalah jaksa tidak berhenti pada soal kewenangan. Sejak Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 menghapus kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara" dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, kerugian negara harus nyata,bukan potensi atau dugaan.

Faktanya, saksi-saksi yang dihadirkan jaksa sendiri justru meruntuhkan klaim kerugian itu. Siswati Sinaga, Kepala Seksi Lalu Lintas KSOPBelawan,

menyatakan bahwa pembayaran PNBP yang dipersoalkan, sepengetahuan dirinya,

telah dibayarkan dan disetorkan kepada negara. Ia bahkan mengaku sudah mengecek silang ke Pelindo dan mendapati semuanya sudah dibayar.

Pada sidang 19 Oktober 2026, empat saksi dari Pelindo, termasuk Manajer Keuangan Pelindo Cabang Belawan Syarif Husain, menyatakan bahwa

pembayaran jasa pandu dan tunda kapal yang dipersoalkan dalam dakwaan jaksatelah dilakukan.

Jika regulator dan operator sama-sama menyatakan uang sudah masuk, maka kerugian Rp1,49 miliar itu tinggal angka di atas kertas.

Persoalan Administrasi yang Dipidanakan

Konstruksi dakwaan jaksa bertumpu pada data. Menurut Kejati, kapal di atas GT 500 yang masuk perairan wajib pandu tercatat dalam data Surat Persetujuan Berlayar, tetapi tidak masuk dalam data rekonsiliasi yang ditandatangani para tersangka.

Pertanyaannya sederhana: jika kapal-kapal itu tetap membayar dan uangnya tetap masuk kas negara, apa yang hilang? Selisih pencatatan administrasi adalah urusan pembenahan tata kelola dan pengawasan internal, bukan alasan memenjarakan orang.

Ketidaksiapan di Ruang Sidang

Kelemahan ini terlihat juga dari jalannya sidang. Pada 12 Oktober 2026, persidangan ditunda karena saksi yang dihadirkan JPU dari Kejaksaan Negeri

Belawan tidak hadir sesuai jadwal, dan ketua majelis Cipto Hosari Nababan tampak kesal atas ketidaksiapan pihak jaksa. Perkara yang menyangkut

kebebasan dan nama baik empat orang mantan pejabat semestinya ditangani dengan kesiapan penuh, bukan setengah hati.

Saatnya Majelis Bersikap

Penegakan hukum antikorupsi wajib didukung. Tetapi pemberantasan korupsi tidak boleh dilakukan dengan cara yang melanggar asas kepastian hukum.

Dakwaan yang angkanya tidak ditetapkan lembaga berwenang menurut konstitusi, dan dibantah oleh saksi-saksi jaksa sendiri, tidak layak menjadi dasaruntuk menghukum siapa pun.

Majelis hakim memiliki kesempatan untuk menegaskan satu prinsip penting:kerugian negara harus dibuktikan, bukan dicari-cari. (*)

Kompetisi tingkat nasional tersebut berlangsung pada 20–22 Oktober 2026 di Sahid Raya Hotel and Convention, Yogyakarta. KREASI 2026 diselenggarakan oleh Abak Academy bersama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Gadjah Mada serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ajang ini menjadi ruang bagi para pelajar untuk mengembangkan kemampuan penelitian, kreativitas, dan inovasi dalam menjawab berbagai persoalan di lingkungan sekitar.

Prestasi pertama diraih oleh Aisyah Hasby Lubis dan Fitri Mulyana, siswi kelas XI IIS 1, yang berhasil meraih medali perak pada bidang ISHK – Sosiologi, Ekonomi, dan Kewirausahaan. Keduanya juga memperoleh penghargaan Stand Terfavorit pada kategori ISHK – SE dalam rangkaian Expo KREASI 2026.Tim ini mengangkat penelitian berjudul "Tidak Dilirik Ternyata Menyimpan Daya Eksentrik: Inovasi Sirkular Pemanfaatan Berbagai Bagian Salak bagi Lingkungan dan Ekonomi Petani di Kota Padangsidimpuan."Penelitian tersebut mengangkat potensi pemanfaatan berbagai bagian tanaman salak yang selama ini belum banyak diperhatikan. Melalui gagasan inovasi sirkular, penelitian ini menyoroti peluang pengolahan sumber daya lokal agar memiliki nilai tambah, mengurangi potensi limbah, serta membuka peluang manfaat ekonomi bagi petani salak di Kota Padangsidimpuan.

Raihan medali perak sekaligus penghargaan Stand Terfavorit menunjukkan bahwa gagasan berbasis potensi lokal dapat menjadi bagian dari inovasi yang menarik perhatian dalam kompetisi nasional. Prestasi ini juga menjadi kebanggaan karena mengangkat kekayaan daerah melalui karya ilmiah siswa madrasah. Prestasi berikutnya diraih oleh Rahmah Sari dan Meisahriani Nasution, siswi kelas XII IIS 1. Keduanya memperoleh penghargaan Honorable Mention pada bidang ISHK – Bahasa, Budaya, dan Agama melalui penelitian berjudul "Habonaron Do Bona Gabe: Reaktualisasi Dalihan Natolu sebagai Instrumen Resolusi Konflik Marboruni Dongan Sabutuha di Era Disrupsi."

Penelitian ini mengangkat nilai kearifan lokal masyarakat Batak, khususnya prinsip Dalihan Natolu, sebagai landasan untuk memahami dan mengembangkan pendekatan penyelesaian konflik dalam hubungan kekerabatan di tengah perubahan sosial pada era disrupsi.

Melalui penelitian tersebut, para siswa berupaya menunjukkan bahwa tradisi dan nilai budaya lokal bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan juga dapat menjadi sumber pembelajaran dan inspirasi dalam menghadapi persoalan kehidupan masa kini. Penghargaan Honorable Mention menjadi bentuk apresiasi terhadap karya yang membawa perspektif budaya lokal ke dalam forum riset tingkat nasional.

Keberhasilan kedua tim tersebut tidak terlepas dari proses pembelajaran, persiapan, dan pendampingan yang dilakukan selama pengembangan penelitian. Di bawah bimbingan Dedi Riandi Pasaribu, M.E., para siswa mendapatkan pendampingan dalam mengembangkan gagasan riset dan mempersiapkan diri untuk berkompetisi di tingkat nasional.

Plt. Kepala MAN 1 Padangsidimpuan,.posmetromedan.id/tag/-marataon-hasibuan/" target="_blank"> Marataon Hasibuan,.posmetromedan.id/tag/-s-pd/" target="_blank"> S.Pd., turut mendampingi peserta selama kegiatan di Yogyakarta. Kehadiran pimpinan madrasah tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan potensi siswa, khususnya dalam bidang penelitian dan inovasi. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa siswa madrasah memiliki kesempatan untuk mengembangkan gagasan ilmiah yang berangkat dari persoalan nyata, baik dalam bidang lingkungan dan ekonomi maupun sosial dan budaya. Karya-karya tersebut juga memperlihatkan bahwa potensi lokal Kota Padangsidimpuan dapat menjadi sumber inspirasi bagi penelitian yang relevan dan bermanfaat.

Keluarga besar MAN 1 Padangsidimpuan menyambut capaian ini dengan bangga. Medali perak, penghargaan Stand Terfavorit, dan Honorable Mention diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh siswa untuk terus belajar, berani meneliti, berpikir kritis, dan menghasilkan inovasi. ( Hkm)

Komandan Distrik Militer (Dandim) 0209/Labuhanbatu, Letkol Inf Hanung K, mengonfirmasi bahwa luapan air dipicu

jebolnya tanggul di sisi kanan lokasi KDMP akibat tidak mampu menahan tingginya debit air.

Letkol Hanung menjelaskan, pembangunan KDMP di atas lahan milik Pemkab Labuhanbatu dilakukan berdasarkan permohonan Kodim kepada Pemkab melalui Dinas Pertanian.

Pihaknya bersama instansi terkait sebelumnya telah membangun tanggul pengaman di sisi belakang dan kiri lokasi untuk mencegah genangan. Namun, curah hujan berdurasi lama membuat tanggul kanan jebol hingga air meluap ke kawasan tersebut.

Hingga saat ini, jelas Dandim, TNI bersama pemerintah daerah telah merealisasikan 186 titik KDKMP dari total target 242 desa dan kelurahan di Kabupaten Labuhanbatu.

Lokasi Bakaran Batu menjadi salah satu perhatian khusus karena tergolong rawan genangan saat hujan deras.

Sebagai penanganan awal, tim gabungan telah menyedot genangan air menggunakan dua unit truk pemadam kebakaran dari Pemkab Labuhanbatu dan Yonif TP. Saat ini kondisi di lokasi telah surut dan kering.

Selanjutnya, pengerjaan fisik perbaikan dan peninggian tanggul kanan yang rusak akan dimulai pada Rabu mendatang.

Pihak Kodim bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah menurunkan alat berat untuk meninggikan tanggul dan kanal, serta membuat kolam penampungan air guna mengoptimalkan alur pembuangan.

Dandim mengimbau masyarakat untuk turut mengawasi proses pengerjaan infrastruktur ini agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal dan berjangka panjang oleh warga Labuhanbatu.(Hbb)

Upacara yang dimulai pukul 08.30 WIB itu menandai berakhirnya pendidikan para siswa Dikmabaif Gelombang III TA 2026. Mereka selanjutnya resmi dilantik menjadi prajurit TNI AD dengan pangkat Sersan Dua (Serda).

Dalam amanatnya, Pangdam I/BB Mayjen TNI Hendy Antariksa mengucapkan selamat kepada seluruh prajurit yang telah menyelesaikan pendidikan. la menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras, kedisiplinan, serta semangat pengabdian yang harus terus dijaga saat menjalankan tugas.

"Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras, disiplin, dan semangat pengabdian yang harus terus dipelihara dalam pelaksanaan tugas ke depan," demikian pesan Pangdam I/BB kepada para bintara remaja.

Pangdam I/BB juga mengingatkan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah bukan sekadar seremoni, melainkan momentum bersejarah yang menjadi awal perjalanan pengabdian para prajurit kepada bangsa dan negara.

Sumpah yang telah diucapkan merupakan janji suci yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa, dan negara.

Karena itu, para prajurit diminta memahami tanggung jawab yang melekat pada status baru sebagai abdi negara. Mereka juga ditekankan untuk menjunjung tinggi hukum, disiplin, serta norma kehidupan bermasyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas.

Pangdam I/BB meminta para bintara remaja menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan jati diri prajurit TNI AD, baik saat bertugas maupun ketika berada di tengah masyarakat. Mereka diharapkan mampu menjaga kehormatan institusi serta membangun kepercayaan publik melalui tindakan yang profesional.

Turut hadir dalam upacara penutupan Dikmabaif TNI AD Gelombang III TA 2026, Kasdam I/BB Brigjen TNI Deki Santoso Pattinaya, Danrindam I/BB Brigjen TNI Abdul Razak Rangkuti beserta pejabat lainnya.( Put)

Operasi yang berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026, melibatkan 37 personel dan bersinergi dengan instansi terkait.

Kapolres menegaskan, operasi ini tidak hanya berfokus pada penindakan pelanggaran, tetapi juga mengedepankan edukasi dan pencegahan guna meningkatkan kesadaran serta disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.

Seluruh personel diinstruksikan bertugas secara profesional, humanis, dan tegas, sekaligus menghindari penyalahgunaan wewenang serta mengutamakan keselamatan masyarakat," terang Kapolres Binjai.

Melalui Operasi Patuh Toba 2026, Polres Binjai berharap dapat menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta memperkuat dampak nyata bagi masyarakat dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar di Kota Binjai," ucap AKBP Bimo Moernanda. ( Oji )

‎

‎Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat evaluasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah maupun kering yang digelar Pemkab Labuhanbatu di ruang rapat Bupati, Senin (26/10/2026).

‎

‎Rapat yang dipandu Asisten II, Drs. Ikramsyah Putra Nasution, itu dihadiri Sekdakab Labuhanbatu Abdi Jaya Pohan, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Kepala BPBD Muhammad Perjuangan Hasibuan, para camat, serta sejumlah pejabat terkait.

‎

‎Agenda tersebut membahas kesiapan pemerintah daerah menghadapi berbagai ancaman bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, angin kencang hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

‎

‎Kepala BPBD Labuhanbatu, Muhammad Perjuangan Hasibuan, mengungkapkan sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap persoalan banjir, di antaranya tingginya intensitas curah hujan, sedimentasi daerah aliran sungai, serta penyempitan, pendangkalan dan penyumbatan drainase.

‎

‎Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan banjir tidak semata-mata disebabkan tingginya curah hujan. Kondisi saluran air dan sungai yang tidak berfungsi optimal juga menjadi faktor yang harus ditangani secara serius.

‎

‎Artinya, upaya mitigasi tidak cukup hanya dengan meningkatkan kewaspadaan ketika hujan turun. Pembenahan infrastruktur pengendali air, pemeliharaan drainase, serta penanganan sedimentasi sungai harus menjadi pekerjaan prioritas yang dilaksanakan secara terukur dan berkelanjutan.

‎

‎BPBD menyebut sejumlah langkah yang disiapkan, antara lain normalisasi dan pembersihan drainase, pengerukan sedimentasi sungai, perbaikan tanggul atau bronjong, serta penguatan koordinasi antarinstansi dan dengan BMKG Wilayah I Sumatera Utara.

‎

‎Meski demikian, rencana tersebut perlu ditindaklanjuti dengan langkah operasional yang jelas. Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai lokasi prioritas, jadwal pengerjaan, ketersediaan anggaran, serta pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

‎

‎Tanpa kejelasan tersebut, rencana normalisasi berisiko hanya menjadi agenda rutin yang kembali dibicarakan ketika ancaman banjir muncul.

‎

‎Dalam rapat itu, Camat Rantau Utara, Nafsir Rambe, turut melaporkan sejumlah titik yang berpotensi mengalami banjir dan menjadi penyebab genangan di kawasan perkotaan Rantauprapat dan sekitarnya.

‎

‎Laporan tersebut semestinya menjadi dasar bagi Pemkab Labuhanbatu untuk menyusun peta kerawanan sekaligus menetapkan prioritas penanganan berdasarkan tingkat risiko dan dampaknya terhadap masyarakat.

‎

‎Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa setiap titik rawan yang telah teridentifikasi tidak hanya dicatat dalam laporan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan dan perbaikan yang diperlukan.

‎

‎Terlebih, persoalan banjir di kawasan perkotaan dapat mengganggu aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, hingga merusak fasilitas umum dan permukiman warga.

‎

‎Karena itu, keterlibatan lintas perangkat daerah harus dibuktikan melalui pembagian tugas yang jelas. Dinas teknis, BPBD, kecamatan, kelurahan, desa hingga pemerintah lingkungan perlu bergerak dalam satu rencana penanganan yang terkoordinasi.

‎

‎Sekdakab Labuhanbatu, Abdi Jaya Pohan, menekankan pentingnya peningkatan kewaspadaan, pemantauan wilayah rawan, serta koordinasi antarinstansi untuk mengantisipasi potensi bencana.

‎

‎Di akhir rapat, Abdi juga meminta para camat, lurah, kepala desa dan kepala lingkungan agar segera menggerakkan masyarakat untuk bergotong royong membersihkan parit dan gorong-gorong.

‎

‎"Secepatnya lakukan gotong royong, ajak masyarakat bersihkan parit dan gorong-gorong," tegasnya.

‎

‎Ajakan tersebut patut didukung. Namun, persoalan banjir tidak bisa dibebankan hanya kepada masyarakat melalui kegiatan gotong royong.

‎

‎Di sinilah pemerintah daerah dituntut membedakan persoalan yang bisa diselesaikan melalui kerja. (BS)

‎

‎

‎

‎

Mantan General Manager (GM) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, Jonedi Ramli, dicecar penasihat hukum terdakwa terkait kewenangan perusahaan, pelimpahan pelayanan pemanduan kapal, pengaturan tarif, hingga mekanisme pembayaran jasa pandu dan tunda.

Dalam persidangan tersebut, selain Jonedi Ramli, jaksa juga menghadirkan mantan Manajer Operasional Hasudungan Manurung, dan mantan Manajer Keuangan Nadlin.

Saat diperiksa, Jonedi ditanya mengenai dasar pelimpahan kewenangan pelayanan pemanduan kapal dengan ukuran di atas 500 gross tonnage (GT) kepada Pelindo Belawan.

"Pelimpahan tersebut diberikan pada tahun 2023. Namun, mengenai proses dan waktu pelimpahan, saya lupa dan minta waktu untuk melakukan pengecekan," kata Jonedi.

Penasihat hukum kemudian mengaitkan hal tersebut dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 616 Tahun 2023. Tentang pelimpahan kepada Badan Usaha Pelabuhan PT Pelindo untuk melaksanakan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di perairan wajib pandu.

Ketika ditanya mengenai hak dan kewajiban Pelindo, Jonedi menjelaskan bahwa perusahaan berkewajiban menyiapkan sarana pandu, sementara KSOP menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelayanan kapal pandu dan tunda.

Jonedi juga menyebut Pelindo memiliki operator pemanduan yang menerima informasi melalui radio Channel 12.

"Pelindo bertanggung jawab melaksanakan pelayanan pemanduan dan penundaan kapal secara aman sesuai ketentuan yang berlaku," terangnya.

Namun, penasihat hukum kembali menyoroti tanggung jawab Pelindo sebagaimana tercantum dalam ketentuan pelimpahan kewenangan, termasuk tanggung jawab atas keabsahan dokumen dan informasi serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul.

Penasihat hukum juga mempertanyakan ketentuan pelayanan wajib pandu dan tunda bagi kapal dengan ukuran di atas 500 GT, termasuk mekanisme pembayaran jasa tersebut.

"Penerbitan nota dan pranota berkaitan dengan mekanisme penagihan jasa pandu dan tunda. Izin pelayaran dapat diterbitkan meskipun pembayaran jasa pandu dan tunda belum dilakukan," jelasnya.

Sementara itu, saksi Hasudungan Manurung selaku mantan Manajer Operasional Pelindo menerangkan bahwa jasa pandu dan tunda belum dapat dibayar sebelum kegiatan pelayanan selesai.

Keterangan tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan untuk memperjelas mekanisme pelayanan kapal, penerbitan dokumen pelayaran, serta pembayaran PNBP yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.

Usai mendengarkan keterangan para saksi, Hakim Ketua Cipto Hosari Nababan menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi lainnya.

*Kuasa Hukum Sebut Pembayaran Telah Dilakukan*

Penasihat hukum terdakwa Rivolino, Hepy Laia, usai persidangan menyatakan keterangan para saksi memperkuat pandangan pihaknya bahwa pembayaran jasa pandu dan tunda yang dipersoalkan telah dilakukan.

Ia juga menyoroti keterangan saksi Nadlin mengenai urutan penandatanganan berita acara rekonsiliasi antara Pelindo dan KSOP.

"Saksi Nadlin tadi juga mengatakan bahwa yang duluan menandatangani berita acara rekonsiliasi ini adalah pihak dari Pelindo. Yang pertama itu adalah manajer keuangan, kemudian GM, baru pihak KSOP," jelasnya.

Menurut Hepy, dakwaan terhadap kliennya terkesan dipaksakan apabila bukti-bukti pembayaran dari Pelindo tidak diperiksa secara konkret. Ia juga menyinggung adanya surat pelimpahan kewenangan dari Dirjen Perhubungan Laut.

Terpisah, Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. Soleman B. Ponto menilai unsur kerugian keuangan negara menjadi salah satu aspek krusial yang harus diuji dalam perkara dugaan korupsi PNBP jasa pandu dan tunda kapal di KSOP Belawan.

Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI tersebut menyoroti perhitungan kerugian negara sekitar Rp1,49 miliar yang disebut berasal dari auditor akuntan publik, bukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Soleman merujuk SEMA Nomor 4 Tahun 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 dalam menyampaikan pandangannya mengenai kewenangan lembaga yang menilai dan menetapkan kerugian negara.

Ia juga menilai keterangan saksi dari KSOP Belawan dan Pelindo yang menyebut pembayaran jasa pandu dan tunda telah dilakukan perlu menjadi perhatian majelis hakim.

Menurutnya, apabila pembayaran telah masuk ke kas negara, harus dijelaskan kerugian nyata yang ditimbulkan, bukan sekadar persoalan perbedaan pencatatan administrasi.

Soleman berpandangan, kerugian negara dalam perkara korupsi harus dibuktikan secara nyata dan sah. Karena itu, ia meminta majelis hakim mencermati dasar perhitungan kerugian negara serta seluruh alat bukti sebelum mengambil keputusan.

Perkara ini menyeret empat mantan pejabat KSOP Belawan, yakni Wisnu Handoko, Safril Heston Simanjuntak, Marganda LA Sihite, dan Rivolino. Dugaan kerugian negara dalam perkara tersebut disebut mencapai sekitar Rp1,49 miliar berdasarkan perhitungan auditor. (Ril/Dam)

Tiga saksi dari PT Pelindo dihadirkan untuk memberikan keterangan. Diantaranya, Jonedi Ramli selaku mantan General Manager (GM) PT Pelindo, Hasudungan Manurung selaku mantan Manajer Operasional dan Nadlin selaku mantan Manajer Keuangan.

Ketiga saksi yang dicecar pengacara terdakwa, dinilai berbelit saat ditunjukkan sejumlah data terkait pembayaran jasa pandu kapal periode 2023-2024.

"Apa hak dan kewajiban Pelindo?," tanya Landong MT Nadeak, kepada saksi Jonedi Ramli.

Jonedi menjawab, bahwa Pelindo menyiapkan sarana pandu, cq KSOP sebagai pengawas yang mengatur kapal pandu dan tunda terkait pemanduan tersebut.

Lalu Landong menyinggung operator pemanduan, yang menurutnya menjadi tanggungj awab Pelindo, kemudian hal itu telah diakui oleh Jonedi ramli, bahwa Pelindo(BUP) selaku pihak pertama yang menerima informasi kedatangan kapal masuk ke wilayah perairan Belawan melalui radio channel 12.

"Pelindo bertanggung jawab penuh secara hukum atas keabsahan dan/atau keaslian dokumen serta informasi yang disampaikan dalam pemenuhan persyaratan, serta menjamin dan menghilangkan gugat hukum dan/atau Upaya hukum lainnya kepada Kementerian Perhubungan atas permasalahan hukum yang timbul di kemudian hari sesuai Keputusan Direjnd HUBLA Nomor KP-DJPL 616 tahun 2023 tentang pemberian pelimpahan kepada Badan Usaha pelabuhan P PT.Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk melaksanakan pelayanan jasa pemanduan dan Penunddan Kapal di perairan Wajib pandu Kelas I pada Perairan Pelabuhan Belawan Provinsi Sumatera Utara," kata Landong.

Saat Landong menyinggung siapa yang mengatur tarif jasa pandu, Jonedi dinilai berbelit-belit dalam memberikan jawaban karena tak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Jangan berbelit-belit saudara saksi, anda GM," kata Landong.

Usai mendengarkan keterangan saksi, Hakim Ketua Cipto Hosari Nababan, menunda sidang hingga pekan depan, dengan mendengarkan 7 saksi dari pihak agen pelayaran.

Penasehat Hukum tiga terdakwa, Landong MT Nadeak, menilai keterangan sejumlah saksi dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo memperjelas persoalan pembayaran jasa pandu dan tunda yang menjadi pokok perkara.

Tiga terdakwa yang didampingi Tim Hukum Landong Nadeak, masing-masing Wisnu Handoko, Safril Heston Simanjuntak, dan Marganda LA Sihite.

Landong mengatakan, berdasarkan keterangannya di persidangan, Jonedi mengakui pembayaran yang berkaitan dengan sejumlah transaksi jasa pandu dan tunda setelah diperlihatkan bukti-bukti : BA Rekonsiliasiy g ditandatangani olej kedua belah Pihak, Bukti dari Pelindo Penyampaian Pendapatan PNBP Jasa Pandu dan Tunda ke KSOP, Nota Tagih, Kode Billing, Bukti Bayar Pelindo ke Bank dan Bukti setor ke Kas negara (SIMPONI) periode 2023-2024.

"Setelah kami tunjukkan bukti-bukti yang ada, Pak Jonedi Ramli mengakui pembayaran yang dilakukan sesuai dengan bukti yang kami ajukan," katanya seusai persidangan.

Ia menyebut keterangan tersebut berkaitan dengan pembayaran jasa pandu dan tunda, untuk sejumlah periode yang dipersoalkan dalam perkara. Menurutnya, bukti pembayaran yang diajukan pihaknya perlu menjadi pertimbangan dalam menguji dugaan kerugian negara.

Dia juga menyoroti keterangan saksi terkait proses pencocokan data (COKLIT) pembayaran. Ia menyebut saksi Nadlin dari bagian keuangan Pelindo, menerangkan bahwa proses pencocokan data telah dilakukan.

Menurutnya, persoalan muncul karena adanya perbedaan penafsiran antara pihak Jaksa dan Penasehat Hukum terhadap pencatatan pembayaran jasa pandu dan tunda, khususnya transaksi yang melibatkan kapal tunda (tugboat) dan tongkang.

Ia berpendapat, pembayaran yang tercatat atas nama tongkang perlu dilihat bersama dokumen Pranota dan Nota yang berkaitan dengan kapal tunda yang menariknya.

"Faktanya, menurut bukti yang kami tunjukkan, pembayaran sudah dilakukan. Karena itu, kami meminta agar seluruh dokumen pembayaran dan pencocokan data diperiksa secara utuh," ujarnya.

Landong menilai perbedaan pembacaan terhadap dokumen tersebut penting untuk diperjelas dalam persidangan. Namun, kebenaran mengenai status pembayaran dan dampaknya terhadap perhitungan kerugian negara tetap harus dinilai berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan.

Selain persoalan pembayaran, dia turut menyoroti keterangan saksi mengenai penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) jasa pandu.

Ia menyebut saksi Hasudungan Manurung menerangkan, bahwa SPK jasa pandu diterbitkan melalui sistem yang digunakan dalam pelayanan kapal di Pelabuhan Belawan.

Menurut Landong, penerbitan SPK dan pelaksanaan pelayanan jasa pandu serta tunda perlu dipahami berdasarkan pembagian kewenangan antara Pelindo sebagai operator Pelayanan Jasa Pandu dan Tunda dan KSOP sebagai pihak yang menjalankan fungsi pengawasan sesuai ketentuan.

Ia juga berpendapat bahwa penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan persoalan pembayaran jasa pandu dan tunda belum bayar seperti dakwaan jaksa kepada ke 3 terdakwa, tetapi Jasa Pandu dan Tunda belum bisa dibayar sebelum kapal dilayani pandu dan tunda ke luar dermaga. Setelah setelah pelayanan Jasa pandu dan tunda, maka baru bisa ditagih dengan menbuat Pra Nota 2 x24 jam dan Nota 1 x 24 jam oleh Pelindo.

"Menurut kami, keterangan saksi hari ini memberikan gambaran lebih jelas mengenai proses penerbitan SPK oleh Pelindo pelaksanaan jasa pandu dan tunda, serta pembayaran yang dipersoalkan," pungkasnya.

Perkara ini menyeret empat mantan pejabat KSOPBelawan, yakni Wisnu Handoko, Safril Heston Simanjuntak, Marganda LA Sihite, dan Rivolino. Dugaan kerugian negara dalam perkara tersebut sebelumnya disebut mencapai sekitar Rp4.090.776.731 berdasarkan perhitungan auditor Riska Arta dan Rekan sebagai Akuntan Publik Independen. (Ril/Dam)

Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati Asri Ludin Tambunan bersama Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang Sapta Putra, Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang, Mahyu Danil, Kepala Kantor Kementerian Agama Saripuddin Daulay, dan Ketua Badan Wakaf Deli Serdang Syawaluddin Nasution kepada perwakilan Kantor Urusan Agama Kecamatan masing-masing.

Bupati Asri Ludin Tambunan mengatakan, sertipikat tanah wakaf memberikan kepastian hukum bagi nazir dalam mengelola aset yang diamanahkan masyarakat.

"Harapannya, dengan percepatan ini ke depan semakin banyak rumah ibadah yang memiliki kepastian hukum dan tidak lagi menjadi objek sengketa," ujarnya.

Ia juga mengapresiasi sinergi seluruh pihak dan berharap percepatan sertifikasi terus berlanjut agar lebih banyak tanah wakaf terlindungi secara hukum.

Delapan sertipikat tersebut mencakup tanah wakaf di Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal; Desa Pasar Miring dan Desa Perbarakan, Kecamatan Pagar Merbau; Desa Juhar Baru, Kecamatan Galang; Desa Bintang Merah, Kecamatan Batang Kuis; Desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Morawa; serta wilayah Ramunia, Kecamatan Beringin.

Tanah wakaf tersebut berasal dari masyarakat dan diperuntukkan bagi masjid, musala, rumah tahfiz, serta lembaga pendidikan.( Dr

Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, meresmikan penggunaan jalan berstatus jalan kabupaten tersebut pada Senin (26/10/2026). Peresmian ditandai dengan pembukaan kain tirai papan nama jalan berwarna hijau yang menjadi simbol baru pembangunan jalan kabupaten.

Pembangunan jalan dengan lebar tiga meter ini disambut gembira masyarakat. Sebelumnya, kondisi jalan yang rusak kerap menyulitkan aktivitas warga, terutama saat musim hujan karena becek dan tergenang air. Padahal, ruas tersebut menjadi salah satu akses penting bagi mobilitas masyarakat dan kegiatan perekonomian setempat.

Tokoh masyarakat, Syahrial, menyampaikan apresiasi atas pembangunan jalan yang telah lama diharapkan warga.

"Sudah puluhan tahun kami menanti pembangunan jalan ini. Baru pada masa Pak Bupati Asri Ludin jalan ini dibangun. Terima kasih, Pak Bupati," ujarnya haru.

Sebagai bentuk penghormatan, masyarakat setempat juga menyematkan tanjak, penutup kepala khas Melayu, kepada Bupati.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati berpesan agar masyarakat bersama-sama menjaga jalan yang telah dibangun sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

"Jalan yang sudah dibangun ini harus kita jaga bersama. Pemerintah hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan setelah pembangunan selesai, kita berharap jalan ini dapat dimanfaatkan dengan baik serta mendukung kelancaran aktivitas dan perekonomian warga," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga meminta tokoh masyarakat bermusyawarah mengusulkan nama tokoh Melayu yang memiliki jasa dan pengaruh bagi masyarakat Hamparan Perak, baik untuk penamaan ruas jalan ini maupun rumah sakit di Hamparan Perak.

"Kita ingin nama yang dipilih memiliki nilai sejarah dan menjadi kebanggaan masyarakat Hamparan Perak," pungkasnya.( Drt)