Video detik-detik Lijan menghadiri persidangan dengan pengawalan, serta momen haru saat dia mencium anak dan istrinya mendadak viral di media sosial.

Publik dibuat terenyuh mengetahui nasib guru yang selama ini mengabdi dengan honor pas-pasan sebesar Rp 500 ribu per bulan tersebut.

Peristiwa ini bermula pada 5 Agustus 2025 silam di SMP Negeri 1 Kualuh Selatan, Labura.

Saat itu, 200 pelajar tengah bersiap mengikuti kegiatan senam pagi di lapangan apel sekolah.

Lijan, yang hari itu bertugas sebagai guru piket kesiswaan, berkeliling untuk mengawasi kedisiplinan barisan murid.

Di tengah barisan, pandangan Lijan tertuju pada seorang siswi yang tidak mengenakan sepatu.

Saat ditegur, siswi itu menjawab bahwa sepatunya basah.

Suasana yang awalnya formal mendadak cair ketika Lijan melihat sebuah permen bertangkai terselip di kantong seragam siswi itu.

Berniat mencairkan suasana dan menegur secara humanis agar siswa tidak makan permen saat kegiatan berlangsung, Lijan spontan mengambil dan memakan permen itu.

"Untuk bapak saja permenmu ini yah karena enggak boleh sambil senam makan permen," canda Lijan kepada siswi yang bahkan bukan merupakan murid di kelas yang dia ajarkan itu.

Candaan itu sempat memancing gelak tawa para siswa yang hadir.

Namun, candaan yang dimaksudkan untuk keakraban itu berbuntut panjang.

Dua hari kemudian, tepatnya pada 7 Agustus 2025, kakek korban bersama sejumlah awak media mendatangi sekolah sambil melontarkan tudingan keras dan meneriakinya sebagai 'guru cabul'.

Lijan dituduh melakukan tindakan tidak senonoh dengan sengaja memasukkan tangan ke bagian kantong rok siswi itu.

Tidak terima dengan insiden itu, pihak keluarga --sebagaimana dikabarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Sidikalang Dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 14 Agustus 2026-- melaporkan Lijan ke kepolisian dengan nomor laporan LP/B/962/VIII/2025/SPKT/RES-LABUHANBATU/POLDASUMUT tertanggal 11 Agustus 2025.

Setelah proses penyelidikan dan penyidikan yang berjalan selama kurang lebih satu tahun, berkas perkara dinyatakan lengkap (P21).***

Aksi itu digelar untuk menyuarakan penyelesaian konflik agraria sekaligus mendesak keterbukaan pengelolaan lahan perkebunan yang sebelumnya dikuasai kembali oleh negara melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), kemudian diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara untuk dikelola.

Massa membentangkan spanduk sepanjang sekitar 30 meter yang memuat sejumlah tuntutan, antara lain keterbukaan dokumen dan data pengelolaan perkebunan, transparansi hasil pengelolaan, serta kejelasan mekanisme kerja sama operasional (KSO) dengan pihak ketiga.

Aksi tersebut mendapat pengawalan aparat kepolisian. AKP Jufir, Kanit Sabhara Polsek Setiabudi, mengatakan pengamanan melibatkan personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Selatan, serta Polsek Setiabudi.

Dalam orasi masa menyuarakan adapun kegiatan aksi yang dilaksanakan itu dalam rangka menindaklanjuti surat-surat DPN LKLH terdahulu yang tidak dibalas oleh PT Agrinas Palma Nusantara. Disamping itu sebagaimana diketahui 5 juta hektar perkebunan kelapa sawit yang sudah dikuasai oleh negara.

Sebagian besar telah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara. Maka untuk itu Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup meminta pihak Agrinas Palma Nusantara apakah jutaan hektar yang dikelola itu sepadan jumlah nya dengan yang disetorkan kepada Negara oleh PT Agrinas Palma Nusantara. Sebut orator.

Tampak hadir dalam aksi itu Direktur Investigasi dan Litbang DPN LKLH Darwin Marpaung dan Koordinator Aksi Fathur Abdal. Perwakilan Danantara dari Deputi Kepatuhan juga terlihat memantau jalannya aksi.

Selain menuntut transparansi pengelolaan hasil perkebunan dan dokumen KSO, DPN LKLH mempertanyakan legal standing PT Agrinas Palma Nusantara dalam mengelola sejumlah lahan yang menurut mereka masih memiliki persoalan perizinan maupun konflik dengan masyarakat.

LKLH juga mendesak aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses penguasaan serta pengelolaan lahan tersebut.

Darwin Marpaung menegaskan, persoalan utama bukan sekadar siapa yang mengelola lahan, tetapi bagaimana negara memastikan pengelolaan tersebut tidak mengorbankan masyarakat yang selama ini berada dalam pusaran konflik agraria.

Menurut Darwin, pengambilalihan lahan oleh negara kemudian diserahkan kepada badan usaha untuk dikelola berpotensi memunculkan benturan baru apabila status konflik dan hak-hak masyarakat tidak diselesaikan terlebih dahulu.

"Pada lahan-lahan masyarakat yang berkonflik secara berkepanjangan dengan pelaku usaha korporasi, akhirnya masyarakat tidak mendapatkan keadilan. Panjangnya konflik yang dialami banyak masyarakat menimbulkan kerugian dan masalah baru," ujar Darwin. Ia mencontohkan kondisi ketika lahan yang masih bersengketa atau berkonflik kemudian dikuasai Satgas PKH dan diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara, lalu sebagian pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak lain.

"Ketika lahan itu sedang berkonflik, kemudian datang Satgas PKH menguasai lahan tersebut dan menyerahkannya kepada PT Agrinas Palma Nusantara, kemudian PT Agrinas Palma Nusantara meng-KSO-kannya kepada pihak lain. Tentunya hal ini menjadi benturan di lapangan," katanya.

Darwin menilai negara harus hadir memberikan kepastian hukum, rasa aman, kenyamanan, dan keadilan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki sejarah konflik agraria. Ia juga menyinggung sejumlah persoalan konflik lahan di Riau dan Sumatera Utara. Karena itu, pemerintah pusat didorong lebih serius memperkuat pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di daerah sebagai instrumen penyelesaian konflik.

"Pemerintah pusat harus memberikan instruksi yang lebih intens kepada pemerintah daerah untuk membentuk GTRA. Diharapkan dengan adanya GTRA, konflik agraria dapat diminimalkan," ujarnya.

Selain legal standing dan mekanisme KSO, DPN LKLH mempertanyakan keterbukaan informasi mengenai hasil bersih yang diperoleh dari pengelolaan perkebunan yang diserahkan negara kepada PT Agrinas Palma Nusantara.

LKLH meminta agar mekanisme pengelolaan dibuka secara terang kepada publik, termasuk bagaimana lahan dirawat, dimanfaatkan, diproduktifkan, serta bagaimana hasil pengelolaannya dihitung dan dipertanggungjawabkan.

Menurut LKLH, pengelolaan aset atau lahan yang telah kembali dikuasai negara tidak boleh berjalan tanpa pengawasan publik yang memadai. Aspek ketenagakerjaan juga menjadi sorotan. LKLH mempertanyakan kepesertaan pekerja dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, status pekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), serta pemenuhan hak-hak pekerja lainnya.

LKLH juga meminta PT Agrinas Palma Nusantara mempertimbangkan masyarakat tempatan apabila pengelolaan lahan dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Irmansyah, SE., mengatakan pihaknya tidak ingin persoalan pengelolaan lahan justru membuka ruang baru bagi pihak-pihak yang memanfaatkan situasi konflik untuk kepentingan tertentu.

"Banyak persoalan konflik di lapangan terkait lahan yang dikuasai kembali oleh Satgas PKH dan kemudian dikelola PT Agrinas Palma Nusantara. Ini bukan persoalan main-main. Ada kasus hingga menyebabkan seseorang kehilangan tangan di Riau, bahkan ada korban meninggal dunia seperti di Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara," ujar Irmansyah.

Ia juga menyoroti dugaan munculnya spekulasi dan permainan pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi konflik agraria.

"Jangan sampai masyarakat yang selama ini berkonflik justru menjadi korban untuk kedua kalinya. Situasi seperti ini harus diawasi agar tidak dimanfaatkan oleh mafia tanah atau pihak-pihak yang mencari keuntungan," katanya. Menurut Irmansyah, pihaknya mendukung aksi DPN LKLH sebagai bentuk penyampaian aspirasi kepada pemerintah dan pemangku kebijakan.

"Kami berharap penyampaian Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup melalui aksi ini ditanggapi serius oleh para pembuat kebijakan dan menjadi dasar kehati-hatian pemerintah dalam mengambil setiap kebijakan terkait pengelolaan lahan," ucapnya.

Ia menambahkan, apabila PT Agrinas Palma Nusantara melakukan KSO atau menunjuk pihak ketiga untuk mengelola perkebunan, masyarakat tempatan seharusnya menjadi salah satu prioritas sepanjang memenuhi seluruh persyaratan hukum dan administratif yang ditetapkan.(adam)

Kapolsek Siantar Martoba IPTU EDY J.J Manalu, SH MH--sebagaimana dikabarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Pematangsiantar Bersama Masyarakat yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 14 Agustus 2026-- mengatakan awalnya warga inisial A melaporkan ke Polres Pematangsiantar bahwa anaknya yang saat ini duduk dibangku SMA kelas XI sudah sering melakukan pencurian uang.

Selain itu, kata Kapolsek, anak dimaksud sering melawan orang tua, merokok, berbohong dan memfitnah orang tua, judi online serta bermain mobile legend.

Selain itu, jelasnya, anaknya itu juga sudah sering dinasehati.

Termasuk pada 26 Juli 2026 anaknya itu telah membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatnnya namun tetap terulang kembali perbuatannya tersebut.

Selanjutnya Bhabinkamtibmas Kelurahan Setia Negara AIPTU Januar Butarbutar respons cepat menindaklanjuti laporan itu dengan sambangi rumah A.

Kemudian Bhabinkamtibmas memberikan nasehat kepada anak itu untuk tidak melakukan hal - hal yang tidak baik lantaran itu bisa merusak masa depannya.

Lalu anak itu kembali berjanji di depan ibunya tidak akan mengulangi perilakunya yang tidak baik itu serta sudah meminta maaf kepada ibunya.

Bhabinkamtibmas juga menyampaikan apabila ada permasalahan lagi agar menghubungi bhabinkamtibmas ataupun layanan Polri dengan call center 110.

Sementara A mengucapkan terimakasih kepada bhabinkamtibmas atas kehadirannya.

Sepanjang kegiatan berjalan dengan baik dan lancar.***

​Kegiatan patroli yang diawali dengan apel kesiapan pukul 22.00 WIB ini dipimpin Perwira Pengawas (Pawas) AKP Syahrizal bersama Perwira Pengendali (Padal) IPDA Chandra Purba, S.H., dengan melibatkan 10 personel gabungan Polres Sibolga.

​Dengan menggunakan armada patroli, petugas menyisir sejumlah rute strategis dan kawasan padat aktivitas warga, mulai dari Jalan F.L. Tobing, Jalan SM. Raja, area persimpangan pemukiman warga (seperti Simpang Murai, Bangau, hingga Aek Parombunan), kawasan Lapangan Simare-mare, serta berbagai Objek Vital di Kota Sibolga.

​Patroli preventif ini, kataAKP Syahrizal --sebagaimana dikabarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Sibolga yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 14 Agustus 2026-- ditujukan untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas, seperti:​Pencegahan Kejahatan Jalanan: Antisipasi aksi geng motor, balap liar, dan potensi tawuran antar kelompok.

Selain itu Polres Sibolga menjalankan​Penindakan Kriminalitas (3C): Mencegah tindak pidana Curat, Curas, dan Curanmor.

​Pengawasan Pekat: Meminimalisir peredaran narkoba, minuman keras, serta kepemilikan senjata api maupun senjata tajam. ***

Tim gabungan yang terdiri dari BNN RI, Polda Metro Jaya, BNNP DKI Jakarta, dan BNNK Jakarta Utara sukses meringkus buronan (DPO) berinisial Muhammad Ridwan alias Bos Gendut.

Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari operasi penertiban Kampung Narkoba yang dilakukan pada Oktober 2025 silam, di mana pelaku melarikan diri setelah tersangkut kasus kepemilikan 98 kg sabu, uang tunai Rp1,4 miliar, berbagai logam mulia, serta tujuh pucuk senjata api.

Kegiatan operasi gabungan ini diawali dengan apel kesiapan personel yang dipusatkan di Kantor BNNK Jakarta Utara pada pukul 05.30 WIB.

Setelah melakukan koordinasi matang, tim gabungan--sebagaimana dikabarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Humas BNN RI yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 14 Agustus 2026-- bergerak menuju beberapa target operasi di wilayah Kampung Bahari.

Sasarannya tidak hanya kediaman pribadi MR, tetapi juga rumah milik dua bandar narkoba lainnya yang beroperasi di wilayah tersebut, yaitu A alias Lopes dan seorang bandar berinisial Kimmul.

Dalam proses penggeledahan, tim gabungan menyisir lokasi yang diduga menjadi titik utama penyimpanan barang bukti narkotika dan senjata. Lokasi yang digeledah meliputi garasi serta kediaman MR di Jalan Bak Air dan Jalan Samudra, serta rumah milik A alias Lopes dan Kimmul di kawasan Jalan Bak Air, Tanjung Priok. Operasi ini ditujukan untuk memutus mata rantai distribusi narkoba yang selama ini meresahkan warga Kampung Bahari.

Situasi di lapangan sempat memanas saat tim gabungan melakukan penindakan. Sejumlah warga sekitar sempat melakukan perlawanan dengan melemparkan kembang api ke arah petugas keamanan.

Menanggapi situasi yang berpotensi membahayakan tersebut, tim gabungan dengan sigap mengambil tindakan tegas dan terukur dengan menembakkan gas air mata guna membubarkan massa dan mengamankan perimeter operasi agar penggeledahan dapat terus berjalan.

Setelah situasi berhasil dikendalikan, tim gabungan melanjutkan rangkaian penggeledahan hingga seluruh target tercapai. Selain menangkap Bos Gendut, petugas juga mengamankan tiga orang lainnya yang diduga berperan sebagai pengedar narkoba di wilayah tersebut.

Seluruh pihak yang diamankan segera dibawa ke Kantor BNNK Jakarta Utara bersama dengan barang bukti temuan untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terkait jaringan narkotika mereka.

Dari hasil penggeledahan, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti krusial yang memperkuat bukti keterlibatan para pelaku dalam jaringan kejahatan terorganisir. Barang bukti yang diamankan meliputi dua unit mobil mewah, yakni BMW X1 putih dan Mitsubishi Xpander hitam, serta berbagai peralatan pendukung operasional bandar narkoba, seperti timbangan digital, perangkat CCTV, alat komunikasi HT, dan ponsel iPhone.

Kekhawatiran akan senjata api ilegal di tangan para bandar terbukti nyata dengan disitanya berbagai perlengkapan berbahaya dari lokasi kejadian. Tim gabungan berhasil mengamankan satu pucuk senjata api, satu buah laras panjang, 54 butir peluru tajam kaliber 9 mm, 71 butir peluru karet, serta holster senjata. Barang-barang ini menjadi indikasi kuat bahwa kelompok ini memiliki potensi ancaman keamanan yang sangat serius di lingkungan masyarakat.

Operasi ini menjadi bukti nyata komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas narkoba hingga ke akar-akarnya, terutama di wilayah yang selama ini dikenal sebagai basis peredaran gelap. BNN RI dan Polda Metro Jaya menegaskan akan terus memburu pelaku kejahatan narkoba lainnya tanpa pandang bulu.

Penangkapan Muhammad Ridwan diharapkan menjadi titik balik dalam upaya menciptakan Kampung Bahari yang bersih dari narkoba dan kondusif bagi masyarakat.***

Pada musim 2015/2016, The Foxes adalah raja. Namun setelah keajaiban itu, skuat emas mereka perlahan digembosi. Bintang-bintang utama dibajak raksasa, seperti Riyad Mahrez ke Man City dan N'Golo Kante ke Chelsea.

Sejak saat itu, kejayaan Leicester runtuh tak bersisa. Aiyawatt Srivaddhanaprabha awalnya menolak melepas klub. Namun, mereka tampaknya tak sanggup lagi menahan pendarahan finansial.

Dalam lima tahun terakhir, Leicester merugi gila-gilaan dengan angka: 92,5 juta, 89,7 juta, 19,4 juta, dan terbaru 71,1 juta Pounds. Puncaknya pada Februari 2026 kemarin, mereka melanggar aturan Profitabilitas dan Keberlanjutan (PSR).

Hukuman pengurangan poin pun dijatuhkan, yang berimbas tragis dengan terdegradasinya klub dari Championship ke League One untuk musim 2026/27.

Keluarga Srivaddhanaprabha akhirnya menyerah dan menjual klub dengan proposal "Project Lineup". Mereka membuka harga mulai dari 222 juta Pounds (Rp 5,4 triliun).

Penawaran ini sudah termasuk seluruh portofolio mewah klub seperti Stadion King Power, pusat pelatihan Seagrave, dan Belvoir Drive yang bernilai 204 juta Pounds.

Akan tetapi, para pakar keuangan menaksir nilai riil Leicester City saat ini hanya ada di angka 150 juta Pounds (Rp 3,6 triliun) mengingat performa mereka yang kini berstatus tim kasta ketiga dengan tumpukan kerugian. (GS/TikTok)

Sosialisasi taat berlalu lintas itu digelar pada Kamis (13/8/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan di Jalan Nusantara, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi.

Dalam kegiatan ini, personel Satlantas memberikan pembinaan dan penyuluhan (Binluh) serta pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas) kepada para sopir angkutan umum.

Petugas menyampaikan berbagai imbauan terkait pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, mengutamakan keselamatan saat berkendara, serta selalu berhati-hati di jalan raya guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Selain itu, para pengemudi juga diingatkan agar senantiasa menjaga kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan lainnya dengan tidak mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan. Petugas juga menekankan pentingnya melengkapi dokumen kendaraan seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saat berkendara.

Dalam kesempatan itu, personel Satlantas turut mensosialisasikan Call Center Polri 110.

Para pengemudi diminta untuk segera menghubungi layanan tersebut apabila menemukan kemacetan, kecelakaan lalu lintas, maupun gangguan keamanan dan ketertiban lainnya di jalan.

Kasat Lantas Polres Dairi, IPTU Rotua Hotmauli Sipayung, S.H-- sebagaimana dikabarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 14 Agustus 2026-- mengatakan kegiatan Polantas Karib merupakan salah satu bentuk pendekatan humanis Polri kepada masyarakat, khususnya para pengguna jalan, guna mewujudkan budaya tertib berlalu lintas yang berkeselamatan.

"Melalui kegiatan ini diharapkan para pengemudi angkutan umum semakin memahami pentingnya disiplin berlalu lintas, sehingga dapat menjadi pelopor keselamatan bagi penumpang maupun pengguna jalan lainnya," ujarnya.***

DPD PAN Kota Medan menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan urusan pribadi antara pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak berkaitan dengan institusi PAN Kota Medan.

Klarifikasi itu disampaikan jajaran DPD PAN Kota Medan dalam konferensi pers di Kantor DPD PAN Kota Medan, Jalan H. Juanda, Medan, Rabu (12/8/2026) malam.

Ketua DPD PAN Kota Medan, M. Faisal, B.IRKH, M.H., mengatakan pihaknya perlu memberikan penjelasan kepada publik karena pemberitaan yang beredar dinilai telah mengaitkan persoalan personal dengan institusi partai.

"Permasalahan ini adalah persoalan pribadi atau person to person. Tidak ada kaitannya dengan institusi Partai Amanat Nasional," tegas Faisal.

Faisal membenarkan bahwa Muhammad Azrai pernah menjadi kader PAN dan aktif pada periode 2019–2024.

Bahkan, Azrai sempat masuk dalam bursa calon formatur Musyawarah Cabang (Muscab) PAN Kecamatan Medan Johor.

Namun, menurut DPD PAN Kota Medan, status tersebut kini telah berubah.

Sekretaris DPD PAN Kota Medan, Edwin Sugesti Nasution, SE., MM., menjelaskan bahwa setelah muncul laporan terkait dugaan persoalan hukum yang melibatkan Azrai dan dilakukan konfirmasi kepada pimpinan partai, yang bersangkutan kemudian dicoret dari pencalonan formatur dan tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan PAN Kota Medan.

"Yang bersangkutan sudah tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan PAN Kota Medan," ujar Edwin.

Karena itu, DPD PAN Kota Medan meminta agar status Muhammad Azrai sebagai mantan kader tidak disamakan dengan posisi sebagai pengurus atau pejabat partai.

DPD PAN Kota Medan juga menyoroti penggunaan istilah "Ketua PAN di Medan" dalam sejumlah pemberitaan yang mengaitkan Muhammad Azrai dengan dugaan penipuan.

Ketua DPD PAN Kota Medan, M. Faisal, menilai penyebutan tersebut tidak sesuai dengan struktur organisasi PAN dan berpotensi menimbulkan persepsi seolah-olah persoalan yang dihadapi Azrai memiliki keterkaitan dengan institusi PAN Kota Medan.

Menurut Faisal, struktur kepemimpinan PAN memiliki mekanisme dan pejabat yang jelas. Karena itu, setiap penyebutan jabatan maupun posisi seseorang di dalam partai harus berdasarkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Edwin Sugesti menambahkan bahwa pihaknya menghormati kerja jurnalistik dan kebebasan pers. Namun, akurasi identitas dan jabatan seseorang dinilai penting agar pemberitaan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

"DPD PAN Kota Medan menegaskan bahwa struktur kepemimpinan partai memiliki mekanisme dan pejabat yang jelas. Karena itu, setiap pemberitaan yang mengaitkan seseorang dengan institusi PAN diharapkan terlebih dahulu mengacu pada status dan posisi yang sebenarnya," ujar Edwin.

Sementara itu, Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPD PAN Kota Medan, Ahmad Anugerah Lubis, SH., MH., menegaskan bahwa PAN tidak akan menghalangi proses hukum apabila terdapat laporan atau dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan Muhammad Azrai.

Menurut Ahmad, apabila ada pihak yang merasa dirugikan, maka yang bersangkutan memiliki hak untuk menempuh jalur hukum dan menyerahkan proses tersebut kepada aparat penegak hukum.

"Partai menjunjung tinggi proses hukum dan tidak akan melakukan intervensi," tegas Ahmad.

Ahmad juga mengatakan bahwa bidang hukum PAN Kota Medan telah diminta mencermati pemberitaan yang beredar, terutama pemberitaan yang dinilai mengaitkan persoalan pribadi tersebut dengan institusi PAN.

Ia menyayangkan apabila terdapat pemberitaan yang membawa nama PAN tanpa terlebih dahulu meminta klarifikasi kepada DPD PAN Kota Medan.

"Kami menyayangkan kalau ada pemberitaan yang mengaitkan persoalan ini dengan PAN, tetapi pihak PAN tidak pernah dikonfirmasi terlebih dahulu," ujarnya.

Namun, Ahmad menegaskan bahwa langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk menghambat proses hukum terhadap Muhammad Azrai.

Menurutnya, persoalan dugaan tindak pidana dan persoalan penggunaan identitas institusi harus ditempatkan sebagai dua hal yang berbeda.

"Kalau memang ada dugaan tindak pidana, silakan diproses sesuai hukum yang berlaku. PAN tidak akan melakukan intervensi," tegasnya.

DPD PAN Kota Medan kembali menegaskan bahwa Muhammad Azrai memang pernah menjadi kader PAN, tetapi berdasarkan klarifikasi partai, yang bersangkutan saat ini sudah tidak berada dalam struktur kepengurusan PAN Kota Medan.

PAN menilai penting bagi publik untuk membedakan antara status seseorang sebagai mantan kader dengan kedudukannya sebagai pengurus atau pejabat partai.

Partai juga menegaskan tidak akan memberikan perlindungan khusus maupun melakukan intervensi apabila proses hukum terhadap mantan kader tersebut berjalan.

DPD PAN Kota Medan menyerahkan sepenuhnya dugaan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum dan menghormati setiap proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, PAN meminta media dan masyarakat menggunakan informasi yang akurat ketika menyebut identitas maupun jabatan seseorang agar tidak menimbulkan persepsi bahwa persoalan pribadi seorang mantan kader merupakan persoalan institusi partai.

DPD PAN Kota Medan menegaskan: proses hukum dipersilakan berjalan, tetapi persoalan pribadi jangan dicampuradukkan dengan institusi PAN. (Warta)

Kondisi itu terutama terjadi di berbagai titik rawan kemacetan dan persimpangan strategis di wilayah Kota Sibolga.

​Kehadiran petugas di lapangan dimulai sejak pagi hari, bertepatan dengan melonjaknya volume kendaraan saat jam berangkat anak sekolah dan para pekerja yang hendak menuju kantor.

Melalui kesiapsiagaan ini, personel tidak hanya fokus mengatur ritme arus kendaraan agar tetap mengalir lancar, tetapi juga aktif membantu anak-anak sekolah serta pejalan kaki untuk menyeberang jalan dengan aman.

​Langkah proaktif ini, menurut AKBP Eddy Inganta, S.H., S.I.K., M.H--sebagaimana dikabarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Sibolga yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 14 Agustus 2026-- merupakan bentuk komitmen Polres Sibolga dalam menghadirkan rasa aman, nyaman, dan tertib bagi seluruh pengguna jalan.

Kehadiran polisi di tengah masyarakat pada jam-jam rawan ini, katanya lagi, terbukti efektif mencegah terjadinya kemacetan panjang serta menekan potensi kecelakaan lalu lintas.

​Pihak Polres Sibolga juga mengimbau kepada seluruh pengendara untuk senantiasa mematuhi rambu-rambu lalu lintas, mengutamakan keselamatan pejalan kaki, serta saling menghormati sesama pengguna jalan demi terwujudnya kamseltibcarlantas yang kondusif di Kota Sibolga.***

Kehadiran pimpinan kepolisian Kota Medan ini merupakan wujud sinergitas jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Rapat Paripurna Istimewa yang digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut mengagendakan siaran langsung Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, termasuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI, Prabowo Subianto.

Kegiatan diawali dengan menyimak pidato pembuka dari Ketua MPR RI, Ahmad Muzani. Dalam penyampaiannya, Muzani memaparkan berbagai dinamika serta perkembangan bangsa, mulai dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan, regenerasi, hingga percepatan transformasi digital yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

"Sekali merdeka, tetap merdeka. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur," tegas Ahmad Muzani, yang langsung disambut riuh tepuk tangan peserta rapat di Ruang Paripurna.

Politisi Partai Gerindra tersebut menekankan bahwa memasuki usia kemerdekaan ke-81 tahun, semangat Sang Saka Merah Putih harus terus menjadi dorongan moral masyarakat dalam memperkokoh tekad kebangsaan dan menjaga keutuhan kedaulatan bangsa.

Selain jajaran Forkopimda dan Kapolrestabes Medan, agenda paripurna ini turut dihadiri oleh para pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Medan, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.(DAM)

"Sebagai bentuk kepedulian akan kesehatan pegawai dan masyarakat umum PT Socfindo kembali mengadakan kegiatan donor di Klinik Pratama PT Socfindo Indonesian, di Jalan Kolonel Yos Sudarso Medan, Sabtu (13/8/2026), Kegiatan yang langsung dihadiri oleh General Manager PT Socfindo Indonesian Erikson Ginting tersebut disambut hangat oleh para pegawai.

"Kegiatan donor darah ini sudah rutin kita laksanakan sejak tahun 2022 bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia Kota Medan. Dan rutin dilaksanakan tiga bulan sekali, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian Socfindo kepada sesama dan para karyawan. Dengan harapan, bersama donor darah ini tubuh sehat semangat pun kuat," tegas General Manager PT Socfindo Indonesia, Erikson Ginting, Sabtu (13/8/2026).

Kegiatan ini juga sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Tercatat dalam kegiatan donor darah kali ini ada 80 peserta yang ikut mendonorkan darahnya. Selain karyawan PT Socfindo juga mengundang karyawan, masyarakat umum untuk berpartisipasi, yang bertujuan membantu sesama dan meningkatkan kesadaran kesehatan.

Diketahui kegiatan donor darah yang rutin memiliki manfaat yang signifikan, baik bagi penerima donor (pasien) maupun bagi pendonor itu sendiri, dari aspek kesehatan fisik dan mental.

Dan karena darah hanya dapat disimpan untuk jangka waktu terbatas, pasokan reguler dari pendonor sangat penting untuk memastikan ketersediaan darah setiap saat dibutuhkan.(DAM)

Acara dipimpin Kepala Dinas SDAMBMBK Kota Medan Khairul Azmi yang diwakili oleh Sekretaris Dinas SDABMBK, Gema Isa Halelu.

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas sekaligus mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air.

Pembagian bendera diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan mengibarkan Bendera Merah Putih di lingkungan rumah, tempat usaha, maupun fasilitas umum.

Melalui kegiatan ini, Dinas SDABMBK mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga semangat persatuan, kesatuan,dan gotong royong, serta menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai momentum untuk memperkuat rasa kebersamaan dalam membangun daerah dan Indonesia yang lebih maju.(ATN)

Personel Sat Resnarkoba pada Selasa, 11 Agustus 2026 sekitar pukul 17.00 WIB mengamankan dua orang pengedar dan seorang pengguna narkotika jenis sabu dalam penggerebekan di Desa Lama, Kecamatan Hamparan Perak.

Tiga tersangka yang berhasil diamankan masing-masing J alias I (51) dan SA (35) yang berperan sebagai pengedar, serta H (36) yang diduga sebagai pengguna narkotika.

Dari lokasi penangkapan, petugas menyita barang bukti berupa 13 paket narkotika jenis sabu, 2 bungkus plastik klip kosong, 1 unit timbangan elektrik, 2 buah dompet, 3 buah pipet yang ujungnya diruncingkan, serta uang tunai sebesar Rp202.000,- yang diduga merupakan hasil transaksi narkotika.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya S.P. Sembiring, M., S.I.K., melalui Kasat Resnarkoba AKP A.R. Riza, S.H., M.H--sebagaimana dikabarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Updates Terkini yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 14 Agustus 2026-- menjelaskan pengungkapan kasus itu berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya aktivitas peredaran narkoba di Desa Lama.

"Keberhasilan ini merupakan tindak lanjut dari informasi yang disampaikan masyarakat. Setelah menerima informasi tersebut, personel Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenarannya. Setelah informasi dinyatakan valid, petugas langsung melakukan penggerebekan di lokasi," ujar AKP A.R. Riza.

Dalam penggerebekan itu, petugas berhasil mengamankan ketiga tersangka beserta barang bukti yang berada dalam penguasaan mereka.

"Saat dilakukan penggerebekan, petugas menemukan barang bukti berupa paket-paket sabu, timbangan elektrik, pipet yang telah dimodifikasi, plastik klip kosong, serta uang tunai yang diduga hasil penjualan narkotika. Seluruh barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan para tersangka," jelasnya.

Kasat Resnarkoba menambahkan bahwa seluruh tersangka telah diamankan di Mapolres Pelabuhan Belawan untuk menjalani proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.

"Saat ini ketiga tersangka masih menjalani proses penyidikan. Kami akan terus melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang terkait dengan para pelaku," tambahnya.

AKP A.R. Riza juga mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi yang membantu pengungkapan kasus tersebut serta mengajak seluruh warga untuk terus mendukung upaya pemberantasan narkotika.

"Peredaran narkoba merupakan musuh bersama yang harus kita berantas. Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan informasi kepada kepolisian. Kami mengimbau seluruh masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. Dengan sinergi antara masyarakat dan kepolisian, kita dapat mewujudkan wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan yang aman, kondusif, dan bersih dari narkoba," tutup AKP A.R. Riza.***

"Saya bersama personel sudah turun ke lokasi (TKP) melakukan penyelidikan, mudah-mudahan kasus penemuan mayat itu dapat segera diungkap," terang Kasubdit III Jatanras Dit Reskrimum Polda Sumut, Kompol Jama Kita Purba saat dihubungi wartawan, Jumat (14/8).

Ia mengatakan, personel Inafis Polda Sumut sudah mengidentifikasi identitas pelaku serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkapkan kasus penemuan mayat yang diduga menjadi korban perampokan dan pembunuhan tersebut.

"Dari keterangan awal yang didapat korban merupakan pengemudi taksi online. Namun begitu kasusnya masih dalam penyelidikan," katanya kepada awak media.

Sementara menurut informasi, Kasubdit Jatanras Kompol Jama Purba yang turun ke TKP bersama anggotanya telah mengidentifikasi identitas pelaku dan sejumlah saksi juga yang sudah diperiksa menguatkan identitas pelaku. Bahkan, informasi yang diperoleh Jatanras sudah mengamankan seorang yang dicurigai sebagai pelaku.

Sebelumnya, warga yang bermukim di kawasan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang, mendadak heboh penemuan mayat di perkebunan tebu, Bulu Cina, Kamis (13/8) malam.

Penemuan mayat itu pun dilaporkan warga kepada aparat kepolisian setempat untuk dilakukan evakuasi serta dibawa ke rumah sakit. Saat ditemukan jasad korban dalam posisi terlentang mengenakan celana pendek biru kaos putih

Kemudian kedua kaki korban dalam keadaan terikat serta terdapat sejumlah luka memar di tubuh dan wajah diduga akibat tindakan penganiayaan.

Berdasarkan informasi yang didapat, menerangkan korban korban berinisial RA (25), warga Kecamatan Medan Helvetia, pengemudi taksi online.

Kuat dugaan pengemudi taksi online itu menjadi korban pencurian dengan kekerasan (curas) atau pembegalan oleh pelaku yang menyaru sebagai penumpang. Sebab mobil korban tidak ditemukan.(MedanPos)

Dalam penggerebekan, seorang ibu rumah tangga (IRT) diringkus, karena menjadi bandar narkoba.

Penggerebekan Rabu (12/8) sore itu setelah Polisi mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya praktek jual beli narkoba, di rumah tempat penggerebekan.

Untuk sampai di rumah yang jadi target, Polisi harus melewati gang sempit yang letaknya persis di bantaran Sungai Deli.

Polisi, kemudian meringkus dua pria yakni KW (32) dan JE (37) warga setempat karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu.

"Awalnya kami menangkap 2 pria dalam penggerebekan, kemudian keduanya mengaku mendapat narkoba dari seorang ibu rumah tangga yakni EH (50), yang kemudian kami tangkap. EH ini pengakuannya baru satu bulan terlibat dalam kasus ini," ungkap Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP-- sebagaimana dikabarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Plrstbes Medan yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 14 Agustus 2026.

Dari lokasi penggerebekan, petugas menyita tiga paket sabu siap edar, sejumlah uang hasil penjualan narkoba, beberapa alat hisap sabu, hingga rokok elektrik.

"Kami menyita beberapa barang bukti narkoba, kami juga temukan rokok elektrik yang sedang kami teliti apakah rokok elektrik ini mengandung narkoba atau tidak," tambah Rafli.

Dalam kasus ini, Polisi kini sedang mengejar pemasok narkoba kepada para pelaku. Satresnarkoba Polrestabes Medan, mengajak masyarakat kota Medan untuk sama - sama memerangi narkoba, demi generasi bangsa yang lebih baik.

"Kasus ini masih akan kami kembangkan. Ayo masayarakat kota Medan, kita lawan seluruh peredaran narkoba, kita putus rantainya, kita selamatkan generasi bangsa," pungkas Rafli.***

Kepala Dusun 14 Krani Lama, Sudarmanto (46) mengatakan mayat korban itu ditemukan di perkebunan tebu yang berada di Dusun 22 Segitiga, Desa Bulu Cina, sekira pukul 18.30 WIB. Mayat korban itu pertama kali ditemukan oleh warganya yang sedang mengarit rumput di sekitar lokasi.

"Pertama kali yang menemukan itu warga saya, lagi ngarit di situ," kata Sudarmanto saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (14/8/2026).

Usai menerima informasi penemuan mayat itu, Sudarmanto bersama Kepala Desa Bulu Cina langsung menuju lokasi bersama warga lainnya. Pihaknya juga sembari menginformasikan penemuan mayat itu ke Bhabinkamtibmas setempat.

Sudarmanto mengatakan mayat itu berjenis kelamin laki-laki yang diperkirakan berusia sekitar 25 tuhanan. Saat ditemukan, mayat korban mengenakan baju putih dan celana jeans. Sepengetahuannya, korban bukanlah warga sekitar.

Namun, pada saat ditemukan itu, korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi bagian kaki terikat tali plastik. Selain itu, Sudarmanto juga melihat bagian kening korban dalam kondisi memar.

"Iya, terikat pakai tali plastik. Kalau tangannya nggak terikat. Kalau luka ada di bagian kening itu memar," jelasnya.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, korban adalah seorang sopir taksi online. Namun, saat penemuan mayat itu, pihaknya tidak ada mendapati mobil di lokasi.

Selain itu, tak ada ditemukan barang-barang korban yang lain. Namun, di lokasi ada ditemukan ikat pinggang yang diduga bukan milik korban. Belakangan jasad korban dievakuasi oleh petugas kepolisian dan dibawa menuju rumah sakit.

"Cuman di situ ada tali pinggang satu. Kalau tali pinggang dia (korban) masih di badan, cuma ada ada tali pinggang lain di situ," ujarnya.(detikSumut)

Wakil Bupati Pakpak Bharat H Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd yang hadir mewaliki Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor menyampaikan selamat Ulang Tahun bagi keluarga besar Batalyon 906.

"Kami sampaikan salam dari bapak Bupati, beliau belum bisa hadir saat ini. Atas nama beliau kami sampaikan selamat ulang tahun, semoga di ulang tahunnya yang pertama ini bisa menjadi rintisan, jalan stapak bagi Batalyon kebanggan ini. Walaupun masih setahun tetapi karyanya sudah dirasakan masyarakat Pakpak Bharat," ucap Mutsyuhito.

Sementara itu komandan Batalyon Inf TP 906/SLG, Letkol Inf Rahmat Shaleh, SH, M.Han--sebagaimana dikabarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Pemkab Pakpak Bharat yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 14 Agustus 2026-- mengatakan, Batalyon 906 yang dipimpinnya merupakan bagian dari Kabupaten Pakpak Bharat dan senantiasa siap berkontribusi menjaga dan mengawal Pakpak Bharat.

"Kami berterimakasih atas segala dukungan Pemerintah yang sangat kami rasakan, juga kepada seluruh Forkopimda, tokoh adat dan tokoh agama serta seluruh orang tua kami."

Tanpa dukungan ini, kataLetkol Inf Rahmat Shaleh, pihaknya tidak dapat bekerja dengan baik.

"Kami berkomitmen untuk selalu hadir bersama masyarakat, melalui tugas pokok kami. Satu tahun bukanlah waktu yang lama, namun kami merasakan bahwa kami telah diterima dengan baik sebagai warga Pakpak Bharat. Harapan kami dapat terus menjadi mitra strategis, kebanggaan masyarakat, menjadi satuan yang selalu siap menjaga dan membangun Pakpak Bharat. Apabila dalam setahun ini terdapat sikap dan prilaku kami yang tidak berkenaan dihati, kami mohon maaf," ucap Rahmat Shaleh.

Sekadar diketahui Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 906/Sanalenggam (Yonif TP 906/Sanalenggam) adalah satuan baru TNI Angkatan Darat dibawah Kodam I/Bukit Barisan.

Satuan ini bermarkas di Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara yang diresmikan akhir tahun 2025 silam.***

Seorang buruh bangunan berinisial D.G. (30) diamankan personel Unit I Satresnarkoba Polres Karo.

Pasalnya polisi menemukan sejumlah paket diduga ganja siap edar dengan total berat hampir 108 gram netto dalam penggerebekan sebuah rumah di Gang Aditia, Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe.

Pengungkapan kasus ini terjadi pada Rabu (12/8/2026) sekitar pukul 00.20 WIB.

Personel Satresnarkoba yang melakukan penyelidikan langsung bergerak menuju sebuah rumah di Jalan Perumahan Rakyat Gang Aditia setelah memperoleh informasi terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, S.H., S.I.K., M.Si. melalui Kasatresnarkoba AKP Joni H. Pardede, S.H--sebagaimana dikabarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @polres karo yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 14 Agustus 2026 --menjelaskan saat penggerebekan petugas mengamankan seorang pria dewasa yang kemudian mengaku bernama D.G.

Setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan seluruh bagian rumah, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis ganja.

Dari ruang tamu, petugas menemukan satu bungkus kertas coklat berisi ganja kering seberat netto 12,26 gram yang disimpan dalam plastik assoy warna biru. Penggeledahan kemudian berlanjut ke kamar rumah tersebut.

Di dalam lemari pakaian, polisi menemukan satu bungkus kertas coklat berisi ganja seberat 41,44 gram, satu plastik assoy merah berisi ganja seberat 40,70 gram, serta lima bungkus kecil kertas coklat berisi ganja dengan total berat 5,49 gram. Selain itu, di atas lemari piring ruang dapur ditemukan lagi satu bungkus ganja seberat 8,11 gram.

Petugas juga menyita sejumlah barang yang diduga digunakan untuk pengemasan dan distribusi narkotika, yakni lima lembar kertas coklat, satu tas ransel hitam, satu timbangan warna oranye, satu gunting, satu hekter, dan satu unit telepon genggam Android merek Infinix warna abu-abu.

AKP Joni menyebutkan, keseluruhan barang bukti diduga ganja yang berhasil diamankan mencapai sekitar 108 gram netto.

Temuan timbangan dan alat pengemasan menjadi salah satu petunjuk yang sedang didalami penyidik terkait dugaan peredaran narkotika.

"Pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan ke Satresnarkoba Polres Karo untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut," ujar AKP Joni.

Saat ini penyidik menerapkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609 ayat (1) juncto Pasal VII poin 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Polres Karo menegaskan komitmennya untuk terus menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Karo. Polisi juga mengajak masyarakat agar aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba demi menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.***

Menurut hakim, kedua terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan dalam kasus peredaran 20 kilogram narkotika jenis ganja.

Menurut hakim, perbuatan kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009, tentang Narkotika jo Pasal 20 huruf c UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo UU No 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

"Mengadili, menjatuhkan pidana kepada para terdakwa masing-masing selama 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 140 hari penjara," ucap hakim ketua Lenny Napitupulu di sidang online di Ruang Cakra 3 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (13/8/2026) kemarin.

Dalam pertimbangan majelis hakim, hal yang memberatkan putusan karena perbuatan kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.

"Hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan," ungkap hakim.

Putusan tersebut, lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Belawan. Sebelumnya, JPU menuntut Cokky Dolly S dan Yasser Arafat masing-masing 12 tahun penjara serta denda Rp1 miliar subsider 190 hari penjara.

Kasus ini bermula, ketika ada informasi masyarakat mengenai aktivitas Saljudi yang diduga menjual ganja. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan memesan 20 kilogram ganja melalui skema pembelian terselubung.

Saljudi selanjutnya memesan ganja tersebut kepada Bang Min yang hingga kini masih berstatus daftar pencarian orang (DPO).

Pada 7 Februari 2026 malam, Saljudi bersama Cokky berangkat menuju kawasan Nagan Raya, Aceh, menggunakan mobil Daihatsu Terios. Keduanya disebut mengambil 20 kilogram ganja dari Bang Min.

Barang itu dibawa menuju Medan, setelah sampai Saljudi menghubungi Yasser. Yasser kemudian diminta membantu menunjukkan lokasi pengantaran ganja di kawasan Jalan Setia Budi Pasar II, Kecamatan Medan Selayang. Untuk bantuan tersebut, Yasser disebut dijanjikan upah Rp500 ribu.

Pada 8 Februari 2026 sekitar pukul 20.30 WIB, ketiganya tiba di lokasi tujuan. Mereka kemudian menurunkan dua goni yang dibalut plastik hitam dari bagasi mobil. Namun, saat hendak menyerahkan ganja kepada pembeli yang ternyata merupakan polisi, petugas langsung melakukan penangkapan.

Setelah goni tersebut diperiksa, polisi menemukan ganja dengan berat masing-masing 11 kilogram dan 9 kilogram. Total barang bukti yang diamankan mencapai 20 kilogram. Selain ganja, polisi turut menyita sejumlah telepon seluler dan satu unit mobil Daihatsu Terios yang digunakan untuk membawa narkotika tersebut.

Ketika diperiksa, Saljudi disebut mengaku mendapatkan ganja dari Bang Min untuk dijual kepada pembeli. Dari transaksi tersebut, Saljudi dan Cokky disebut akan memperoleh keuntungan masing-masing Rp 4 juta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik kemudian memastikan sampel daun dan biji kering yang diamankan mengandung narkotika jenis ganja.

Diketahui, Saljudi dalam perkara tersebut menjalani proses penuntutan secara terpisah. Begitu juga dengan Bang Min yang masih dalam pengejaran aparat.(DetikSumut)

Menurut Emilda, tema kemerdekaan "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur" tidak cukup berhenti sebagai slogan, tetapi perlu diterjemahkan dalam kebijakan pembangunan yang terukur, khususnya di sektor pendidikan.

"Indonesia akan benar-benar berdaulat ketika anak-anaknya mampu berpikir merdeka. Indonesia akan menjadi adil ketika tempat lahir dan kondisi ekonomi keluarga tidak menentukan mutu pendidikan seorang anak. Indonesia akan menjadi makmur ketika sekolah mampu membuka jalan bagi setiap warga untuk memperbaiki kehidupan," kata Emilda.

Ia mengatakan pendidikan merupakan sektor strategis untuk melihat sejauh mana kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran benar-benar dirasakan masyarakat.

Dalam konteks pendidikan, kata dia, kedaulatan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan sekolah, tetapi juga kemampuan bangsa menghasilkan sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, mampu berpikir mandiri, dan tidak hanya menjadi konsumen teknologi dari negara lain.

Sementara itu, keadilan pendidikan harus diwujudkan dengan memastikan anak-anak di wilayah terpencil memperoleh mutu pembelajaran yang setara dengan anak-anak di kota besar.

Emilda menyoroti masih adanya kesenjangan antara harapan pendidikan masyarakat dan tingkat pendidikan yang benar-benar diselesaikan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dikutipnya, rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia berusia 25 tahun ke atas pada 2025 mencapai 9,07 tahun, sedangkan harapan lama sekolah mencapai 13,30 tahun.

Menurut dia, selisih lebih dari empat tahun tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemauan anak melanjutkan pendidikan, tetapi juga menunjukkan persoalan dalam pengelolaan pendidikan.

Ia menyebut persoalan itu antara lain transisi antarkelas dan antarjenjang yang belum optimal, bantuan pendidikan yang belum selalu tepat sasaran, serta koordinasi antara sekolah, keluarga, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang perlu diperkuat.

Emilda juga menyoroti mutu pembelajaran. Ia merujuk hasil PISA 2022 yang menunjukkan skor Indonesia sebesar 366 untuk matematika, 359 untuk membaca, dan 383 untuk sains.

"Hadirnya anak di sekolah belum selalu berbanding lurus dengan proses belajar yang bermakna," ujarnya.

Ia mengatakan Rapor Pendidikan Indonesia 2025 menunjukkan adanya perbaikan kemampuan literasi dan numerasi selama periode 2022 hingga 2024. Namun, kesenjangan masih terjadi antardaerah, kelompok sosial ekonomi, jenjang pendidikan, serta antara sekolah negeri dan swasta.

Karena itu, menurut Emilda, pengelolaan pendidikan perlu mengedepankan perencanaan berbasis data, pembagian kewenangan yang jelas, penggunaan anggaran sesuai kebutuhan, penguatan kepemimpinan sekolah, serta evaluasi yang berorientasi pada hasil belajar.

Ia menilai sekolah juga perlu memperoleh ruang yang lebih besar untuk mengambil keputusan terkait proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan karakteristik daerah.

Menurutnya, kepala sekolah dan guru selama ini masih menghadapi beban administratif yang dapat mengurangi waktu dan energi untuk menjalankan fungsi utama dalam pembelajaran.

"Kedaulatan pendidikan harus dimulai dengan mengembalikan sekolah sebagai pusat pengambilan keputusan pedagogis," katanya.

Meski demikian, Emilda menegaskan otonomi sekolah tetap harus disertai peningkatan kompetensi kepala sekolah, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang terbuka.

Dalam aspek pemerataan, ia mengatakan kebijakan pendidikan tidak dapat menggunakan pendekatan yang sama untuk seluruh sekolah karena setiap daerah memiliki kondisi berbeda.

Sekolah di daerah terpencil, misalnya, menghadapi persoalan transportasi, keterbatasan guru, akses internet, dan fasilitas pembelajaran yang berbeda dengan sekolah di perkotaan.

Karena itu, Emilda mendorong distribusi anggaran pendidikan yang mempertimbangkan kebutuhan dan tingkat kesenjangan masing-masing sekolah.

Sekolah yang melayani banyak peserta didik dari keluarga kurang mampu, berada di daerah tertinggal, melayani anak penyandang disabilitas, atau memiliki capaian belajar rendah, menurut dia, perlu memperoleh dukungan lebih besar.

Ia juga mendorong pendidikan agar lebih terhubung dengan kebutuhan kehidupan nyata. Pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada kelulusan dan nilai akademik.

Pendidikan, kata Emilda, perlu mengembangkan kemampuan membaca secara kritis, berhitung, memecahkan masalah, bekerja sama, menggunakan teknologi, dan menjaga integritas.

Hal serupa berlaku bagi pendidikan vokasi. Menurut dia, sekolah kejuruan perlu membangun kurikulum dan kemitraan berdasarkan potensi ekonomi daerah seperti pertanian, perikanan, pariwisata, industri, dan ekonomi kreatif.

Namun, ia mengingatkan keterhubungan pendidikan dengan dunia kerja tidak boleh menghilangkan fungsi pendidikan dalam membentuk warga negara yang kritis dan bertanggung jawab.

Emilda juga menekankan perlunya akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran pendidikan.

Ia menyebut anggaran pendidikan pada 2026 mencapai Rp757,8 triliun atau sekitar 20 persen dari APBN. Menurutnya, besarnya anggaran harus diikuti dengan pengukuran hasil yang jelas.

"Setiap rupiah harus diuji melalui pertanyaan sederhana: apakah angka putus sekolah menurun, apakah kemampuan membaca dan berhitung meningkat, apakah distribusi guru lebih merata, dan apakah sekolah menjadi tempat yang aman bagi anak?" ujarnya.

Ia juga meminta sistem pengawasan pendidikan tidak hanya berfokus pada pemeriksaan administrasi dan dokumen, tetapi lebih banyak mengevaluasi dampak program terhadap kualitas pembelajaran.

Data Rapor Pendidikan, menurut Emilda, harus menjadi dasar penyusunan program dan anggaran di sekolah maupun pemerintah daerah, bukan hanya menjadi bahan laporan tahunan.

Pada usia kemerdekaan ke-81, ia menilai Indonesia telah memiliki banyak program dan sumber daya untuk membangun pendidikan. Tantangannya adalah memastikan seluruh sumber daya tersebut dikelola secara konsisten menuju tujuan yang sama.

"Perayaan kemerdekaan seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki cara kita mengelola pendidikan. Masa depan kemerdekaan juga ditentukan di ruang-ruang kelas tempat generasi Indonesia belajar memahami dirinya, bangsanya, dan dunia," kata Emilda.(Rel)