Menurut hakim, kedua terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan dalam kasus peredaran 20 kilogram narkotika jenis ganja.

Menurut hakim, perbuatan kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009, tentang Narkotika jo Pasal 20 huruf c UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo UU No 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

"Mengadili, menjatuhkan pidana kepada para terdakwa masing-masing selama 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 140 hari penjara," ucap hakim ketua Lenny Napitupulu di sidang online di Ruang Cakra 3 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (13/8/2026) kemarin.

Dalam pertimbangan majelis hakim, hal yang memberatkan putusan karena perbuatan kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.

"Hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan," ungkap hakim.

Putusan tersebut, lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Belawan. Sebelumnya, JPU menuntut Cokky Dolly S dan Yasser Arafat masing-masing 12 tahun penjara serta denda Rp1 miliar subsider 190 hari penjara.

Kasus ini bermula, ketika ada informasi masyarakat mengenai aktivitas Saljudi yang diduga menjual ganja. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan memesan 20 kilogram ganja melalui skema pembelian terselubung.

Saljudi selanjutnya memesan ganja tersebut kepada Bang Min yang hingga kini masih berstatus daftar pencarian orang (DPO).

Pada 7 Februari 2026 malam, Saljudi bersama Cokky berangkat menuju kawasan Nagan Raya, Aceh, menggunakan mobil Daihatsu Terios. Keduanya disebut mengambil 20 kilogram ganja dari Bang Min.

Barang itu dibawa menuju Medan, setelah sampai Saljudi menghubungi Yasser. Yasser kemudian diminta membantu menunjukkan lokasi pengantaran ganja di kawasan Jalan Setia Budi Pasar II, Kecamatan Medan Selayang. Untuk bantuan tersebut, Yasser disebut dijanjikan upah Rp500 ribu.

Pada 8 Februari 2026 sekitar pukul 20.30 WIB, ketiganya tiba di lokasi tujuan. Mereka kemudian menurunkan dua goni yang dibalut plastik hitam dari bagasi mobil. Namun, saat hendak menyerahkan ganja kepada pembeli yang ternyata merupakan polisi, petugas langsung melakukan penangkapan.

Setelah goni tersebut diperiksa, polisi menemukan ganja dengan berat masing-masing 11 kilogram dan 9 kilogram. Total barang bukti yang diamankan mencapai 20 kilogram. Selain ganja, polisi turut menyita sejumlah telepon seluler dan satu unit mobil Daihatsu Terios yang digunakan untuk membawa narkotika tersebut.

Ketika diperiksa, Saljudi disebut mengaku mendapatkan ganja dari Bang Min untuk dijual kepada pembeli. Dari transaksi tersebut, Saljudi dan Cokky disebut akan memperoleh keuntungan masing-masing Rp 4 juta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik kemudian memastikan sampel daun dan biji kering yang diamankan mengandung narkotika jenis ganja.

Diketahui, Saljudi dalam perkara tersebut menjalani proses penuntutan secara terpisah. Begitu juga dengan Bang Min yang masih dalam pengejaran aparat.(DetikSumut)

Menurut Emilda, tema kemerdekaan "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur" tidak cukup berhenti sebagai slogan, tetapi perlu diterjemahkan dalam kebijakan pembangunan yang terukur, khususnya di sektor pendidikan.

"Indonesia akan benar-benar berdaulat ketika anak-anaknya mampu berpikir merdeka. Indonesia akan menjadi adil ketika tempat lahir dan kondisi ekonomi keluarga tidak menentukan mutu pendidikan seorang anak. Indonesia akan menjadi makmur ketika sekolah mampu membuka jalan bagi setiap warga untuk memperbaiki kehidupan," kata Emilda.

Ia mengatakan pendidikan merupakan sektor strategis untuk melihat sejauh mana kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran benar-benar dirasakan masyarakat.

Dalam konteks pendidikan, kata dia, kedaulatan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan sekolah, tetapi juga kemampuan bangsa menghasilkan sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, mampu berpikir mandiri, dan tidak hanya menjadi konsumen teknologi dari negara lain.

Sementara itu, keadilan pendidikan harus diwujudkan dengan memastikan anak-anak di wilayah terpencil memperoleh mutu pembelajaran yang setara dengan anak-anak di kota besar.

Emilda menyoroti masih adanya kesenjangan antara harapan pendidikan masyarakat dan tingkat pendidikan yang benar-benar diselesaikan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dikutipnya, rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia berusia 25 tahun ke atas pada 2025 mencapai 9,07 tahun, sedangkan harapan lama sekolah mencapai 13,30 tahun.

Menurut dia, selisih lebih dari empat tahun tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemauan anak melanjutkan pendidikan, tetapi juga menunjukkan persoalan dalam pengelolaan pendidikan.

Ia menyebut persoalan itu antara lain transisi antarkelas dan antarjenjang yang belum optimal, bantuan pendidikan yang belum selalu tepat sasaran, serta koordinasi antara sekolah, keluarga, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang perlu diperkuat.

Emilda juga menyoroti mutu pembelajaran. Ia merujuk hasil PISA 2022 yang menunjukkan skor Indonesia sebesar 366 untuk matematika, 359 untuk membaca, dan 383 untuk sains.

"Hadirnya anak di sekolah belum selalu berbanding lurus dengan proses belajar yang bermakna," ujarnya.

Ia mengatakan Rapor Pendidikan Indonesia 2025 menunjukkan adanya perbaikan kemampuan literasi dan numerasi selama periode 2022 hingga 2024. Namun, kesenjangan masih terjadi antardaerah, kelompok sosial ekonomi, jenjang pendidikan, serta antara sekolah negeri dan swasta.

Karena itu, menurut Emilda, pengelolaan pendidikan perlu mengedepankan perencanaan berbasis data, pembagian kewenangan yang jelas, penggunaan anggaran sesuai kebutuhan, penguatan kepemimpinan sekolah, serta evaluasi yang berorientasi pada hasil belajar.

Ia menilai sekolah juga perlu memperoleh ruang yang lebih besar untuk mengambil keputusan terkait proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan karakteristik daerah.

Menurutnya, kepala sekolah dan guru selama ini masih menghadapi beban administratif yang dapat mengurangi waktu dan energi untuk menjalankan fungsi utama dalam pembelajaran.

"Kedaulatan pendidikan harus dimulai dengan mengembalikan sekolah sebagai pusat pengambilan keputusan pedagogis," katanya.

Meski demikian, Emilda menegaskan otonomi sekolah tetap harus disertai peningkatan kompetensi kepala sekolah, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang terbuka.

Dalam aspek pemerataan, ia mengatakan kebijakan pendidikan tidak dapat menggunakan pendekatan yang sama untuk seluruh sekolah karena setiap daerah memiliki kondisi berbeda.

Sekolah di daerah terpencil, misalnya, menghadapi persoalan transportasi, keterbatasan guru, akses internet, dan fasilitas pembelajaran yang berbeda dengan sekolah di perkotaan.

Karena itu, Emilda mendorong distribusi anggaran pendidikan yang mempertimbangkan kebutuhan dan tingkat kesenjangan masing-masing sekolah.

Sekolah yang melayani banyak peserta didik dari keluarga kurang mampu, berada di daerah tertinggal, melayani anak penyandang disabilitas, atau memiliki capaian belajar rendah, menurut dia, perlu memperoleh dukungan lebih besar.

Ia juga mendorong pendidikan agar lebih terhubung dengan kebutuhan kehidupan nyata. Pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada kelulusan dan nilai akademik.

Pendidikan, kata Emilda, perlu mengembangkan kemampuan membaca secara kritis, berhitung, memecahkan masalah, bekerja sama, menggunakan teknologi, dan menjaga integritas.

Hal serupa berlaku bagi pendidikan vokasi. Menurut dia, sekolah kejuruan perlu membangun kurikulum dan kemitraan berdasarkan potensi ekonomi daerah seperti pertanian, perikanan, pariwisata, industri, dan ekonomi kreatif.

Namun, ia mengingatkan keterhubungan pendidikan dengan dunia kerja tidak boleh menghilangkan fungsi pendidikan dalam membentuk warga negara yang kritis dan bertanggung jawab.

Emilda juga menekankan perlunya akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran pendidikan.

Ia menyebut anggaran pendidikan pada 2026 mencapai Rp757,8 triliun atau sekitar 20 persen dari APBN. Menurutnya, besarnya anggaran harus diikuti dengan pengukuran hasil yang jelas.

"Setiap rupiah harus diuji melalui pertanyaan sederhana: apakah angka putus sekolah menurun, apakah kemampuan membaca dan berhitung meningkat, apakah distribusi guru lebih merata, dan apakah sekolah menjadi tempat yang aman bagi anak?" ujarnya.

Ia juga meminta sistem pengawasan pendidikan tidak hanya berfokus pada pemeriksaan administrasi dan dokumen, tetapi lebih banyak mengevaluasi dampak program terhadap kualitas pembelajaran.

Data Rapor Pendidikan, menurut Emilda, harus menjadi dasar penyusunan program dan anggaran di sekolah maupun pemerintah daerah, bukan hanya menjadi bahan laporan tahunan.

Pada usia kemerdekaan ke-81, ia menilai Indonesia telah memiliki banyak program dan sumber daya untuk membangun pendidikan. Tantangannya adalah memastikan seluruh sumber daya tersebut dikelola secara konsisten menuju tujuan yang sama.

"Perayaan kemerdekaan seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki cara kita mengelola pendidikan. Masa depan kemerdekaan juga ditentukan di ruang-ruang kelas tempat generasi Indonesia belajar memahami dirinya, bangsanya, dan dunia," kata Emilda.(Rel)

Kegiatan itu dilakukan bersama petani, P. Damanik, di Nagori Parik Sabungan, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, Rabu (12/8/2026).

Sertu Zainal Arifin--sebagaimana dikabarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Kodim Simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 14 Agustus 2026-- ikut membantu membersihkan rumput liar atau gulma yang tumbuh di sekitar tanaman jahe pada lahan seluas sekitar 2 rante.

Gulma yang dibiarkan tumbuh dapat mengganggu pertumbuhan tanaman karena ikut menyerap unsur hara, air, dan ruang tumbuh yang dibutuhkan tanaman jahe.

Karena itu, pembersihan dilakukan secara langsung agar kondisi lahan tetap terawat dan tanaman jahe dapat tumbuh lebih optimal.

Di sela kegiatan, Babinsa juga berdialog dengan petani mengenai perkembangan tanaman serta kendala yang dihadapi selama proses budidaya. Kehadiran Babinsa di lahan pertanian ini menunjukkan bahwa pendampingan kepada masyarakat tidak berhenti pada komunikasi sosial, tetapi diwujudkan melalui aksi nyata di lapangan.

Sertu Zainal Arifin mengatakan, keterlibatan Babinsa dalam kegiatan pertanian merupakan bagian dari upaya membantu dan memotivasi petani agar terus mengembangkan usaha pertaniannya.

"Kami berupaya hadir dan membantu petani secara langsung. Mudah-mudahan tanaman jahe ini tumbuh baik dan hasil panennya dapat meningkatkan pendapatan keluarga," kata Zainal.

Pendampingan itu sekaligus memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat di wilayah binaan. Bagi petani, bantuan tenaga di tengah aktivitas merawat tanaman menjadi dukungan nyata untuk menjaga produktivitas lahan.

Lewat kegiatan seperti ini, Babinsa Koramil 15/Dolok Pardamean terus mendorong masyarakat agar lahan pertanian tetap produktif dan mampu menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan.***

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution secara langsung kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada acara Rapat Koordinasi Forkopimda se-Sumatera di Ruang Balairungsari Lt. 3 BP. Batam, Rabu (12/8/2026).

Menurut Bobby, kepastian acuan anggaran sangat dibutuhkan karena pemerintah kabupaten/kota di Sumut saat ini tengah menyusun Perubahan APBD (P-APBD) 2026 dan bersiap memasuki tahapan penyusunan R-APBD 2027.

"Bagi kami daerah terdampak bencana yang kemarin TKD-nya dipulihkan, ini menjadi pertanyaan besar saat menyusun anggaran 2027. Apakah menggunakan anggaran murni 2026 sebelum TKD dikembalikan, atau setelah pemulihan TKD? Nilai Sumut itu sekitar Rp1,1 triliun, tentu ini sangat menentukan perencanaan kegiatan di lapangan," tegas Bobby.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa Kemendagri telah menyampaikan usulan resmi kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas mengenai opsi alokasi TKD Tahun 2027. Kemendagri menyiapkan tiga skenario pasca-exercise kebutuhan daerah, yakni skenario maksimal/ideal sebesar Rp982 triliun, skenario moderat Rp932 triliun, dan skenario minimal Rp910 triliun.

Tito menegaskan, keputusan akhir mengenai besaran TKD sepenuhnya berada di tangan Presiden dengan mempertimbangkan kondisi APBN, target pendapatan negara, serta devisa. Meski demikian, Kemendagri telah mengusulkan dua kelompok prioritas apabila terdapat penambahan alokasi TKD.

"Pertama itu daerah terdampak bencana, termasuk wilayah di Sumatera, Flores, hingga Kepulauan Sitaro (Sulawesi Utara). Kemudian adalah daerah berkapasitas fiskal rendah yakni daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil agar tidak mengganggu belanja wajib dan pembangunan," ujar Tito Karnavian.

Ia juga meminta seluruh kepala daerah menunggu kepastian alokasi TKD yang dijadwalkan diumumkan dalam Pidato Presiden mengenai Nota Keuangan RAPBN 2027 menjelang Hari Kemerdekaan, atau melalui penjelasan lanjutan bersama para menteri bidang ekonomi.

"Kuncinya ada di pengumuman pertengahan Agustus ini. Dari situ kita bisa melihat apakah angka TKD naik atau tidak. Begitu data resmi keluar, jika belum di-breakdown per daerah, kami akan memberi masukan agar daerah bencana dan berfiskal rendah menjadi prioritas utama," jelas Tito.

Selain membahas TKD, Mendagri juga mengapresiasi penanganan sektor kesehatan pascabencana di wilayah Sumatera yang dinilai berlangsung cepat. Ia turut menyoroti dinamika pembangunan infrastruktur serta stabilitas harga material di kawasan Sumatera.(DISU)

POSMETRO MEDAN,Deli Serdang— Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang melalui Bidang Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) melaksanakan kegiatan Pemantauan dan Optimalisasi Program Digitalisasi Pembelajaran pada SPNF Kabupaten Deli Serdang di PKBM Bumi Literasi, Kamis, 13 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan nonformal, khususnya kemampuan tutor dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai bagian dari proses belajar mengajar.

Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Jenderal Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Rifky, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tutor sekaligus mendorong terciptanya proses pembelajaran yang lebih menarik bagi peserta didik.

"Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan kualitas tutor, membangun dan merencanakan pembelajaran yang lebih menyenangkan, mencerahkan, dan menggembirakan," kata Rifky.

Melalui kegiatan tersebut, para tutor juga didorong untuk mengevaluasi metode pembelajaran yang selama ini diterapkan serta meningkatkan kemampuan dalam menggunakan sarana teknologi digital yang telah disediakan pemerintah.

Seorang peserta dari PKBM MESRA, Wulan Purnama Sari Vinia, mengaku memperoleh banyak pengetahuan setelah mengikuti kegiatan tersebut, terutama dalam mengevaluasi kemampuan dirinya sebagai tutor.

"Saya makin tahu apa saja kekurangan saya dalam mengajar di PKBM. Sebagai guru kita harus melek teknologi. Guru harus tahu cara menggunakan fasilitas teknologi digital yang telah disediakan pemerintah," ujar Wulan.

Sementara itu, Ketua PKBM Bumi Literasi, Yulhasni, mengatakan pihaknya merasa terhormat karena lembaganya dipercaya menjadi tempat pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis tersebut.

Menurut Yulhasni, kepercayaan itu semakin berarti karena salah seorang tutor PKBM Bumi Literasi, Sri Khairani, juga dipercaya menjadi fasilitator di Sumatera Utara dalam kegiatan Pemantauan dan Optimalisasi Program Digitalisasi Pembelajaran.

"Ini merupakan sebuah kehormatan bagi lembaga kami karena dipercaya dalam pelaksanaan bimbingan teknis. Terlebih, salah seorang tutor PKBM Bumi Literasi, Sri Khairani, juga dipercaya sebagai fasilitator di Sumatera Utara," kata Yulhasni.

Kegiatan Pemantauan dan Optimalisasi Program Digitalisasi Pembelajaran tersebut diharapkan dapat memperkuat kompetensi tutor SPNF di Kabupaten Deli Serdang sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, menarik, dan sesuai dengan perkembangan zaman. (rel)

Hal tersebut disampaikan Surya saat memimpin rapat koordinasi penguatan Universal Health Coverage (UHC) di Pendopo Bupati Nias Barat, Selasa (11/8/2026). Dalam kesempatan itu, ia didampingi Staf Ahli I TP PKK Sumut Titiek Sugiharti.

Menurut Surya, UHC merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat di bidang kesehatan. Karena itu, seluruh kepala daerah perlu memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaannya.

"UHC ini adalah pelayanan wajib dasar yang harus dilaksanakan seluruh kepala daerah dan negara," kata Surya.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sumut, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Nias Barat telah mencapai 97,84 persen dari total penduduk. Sementara tingkat keaktifan peserta mencapai 91,01 persen, sehingga status UHC daerah tersebut telah berada pada kategori UHC Madya.

Surya juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Menurutnya, upaya mencapai layanan kesehatan yang merata membutuhkan kerja sama yang berkesinambungan.

"Dan untuk ini, tentu perlu waktu, itu tidak bisa seperti membalik telapak tangan, maka perlu kolaborasi yang kuat, hingga ke tingkat terbawah. Mudah-mudahan kerja sama kita, kolaborasi kita bisa mewujudkan visi misi kita bersama," ujar Surya.

Sementara itu, Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu mengatakan program UHC merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin kesehatan masyarakat. Ia menyambut baik komitmen Pemprov Sumut dalam memperkuat pelaksanaan UHC di daerahnya.

Saat ini, Kabupaten Nias Barat memiliki 13 puskesmas, empat klinik pratama, dan satu Rumah Sakit Umum Daerah sebagai penunjang pelayanan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Nias Barat pun menargetkan peningkatan status UHC dari Madya menjadi Utama pada tahun ini.

"2026 kami ingin targetkan peningkatan status UHC Nias Barat menjadi UHC Utama, agar pelayanan kesehatan masyarakat semakin menyeluruh," kata Eliyunus.

Turut mendampingi Wakil Gubernur Sumut, Asisten Administrasi Umum Muhammad Suib, Staf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Pemberdayaan Masyarakat Alfi Syahrizal, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Achmad Fadly, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumut Mulyono.(DISU)

Pemerintah menyiapkan dukungan pembiayaan agar masyarakat lebih mudah beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik.

Prabowo mengatakan pemerintah akan mengupayakan penurunan bunga cicilan pembelian motor listrik. Selain itu, skema pembelian tanpa uang muka atau down payment (DP) juga tengah didorong.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat meluncurkan Motor Listrik Nasional (Molinas) beserta ekosistem pendukungnya di Fasilitas Produksi ALVA, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Kamis (13/8/2026).

"Bunga cicilan kita turunkan untuk rakyat. Kemudian kita usahakan tidak pakai DP. Yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, kebijakan pembiayaan tersebut diperlukan untuk meningkatkan daya tarik motor listrik di tengah masyarakat. Dengan cicilan yang lebih ringan dan kemungkinan tanpa DP, hambatan biaya awal diharapkan dapat ditekan.

Selain persoalan pembiayaan, Prabowo menilai penggunaan motor listrik memiliki keunggulan dari sisi biaya operasional. Kendaraan listrik dinilai dapat memberikan efisiensi dibandingkan sepeda motor konvensional yang menggunakan bahan bakar minyak.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mendorong industri nasional meningkatkan kapasitas produksi motor listrik hingga mencapai dua juta unit.

Prabowo sebelumnya mengapresiasi capaian kelompok usaha Indika yang telah memproduksi sekitar 20 ribu unit motor listrik.

Ia bahkan menyatakan akan kembali mengunjungi industri tersebut jika mampu meningkatkan produksinya secara signifikan.

"Hari ini kelompok Indika telah berhasil produksi 20 ribu motor. Saya bilang ke kelompok Indika kalau kalian nanti mencapai 200 ribu saya datang lagi, 2 juta saya datang lagi," ujarnya.

Target tersebut menunjukkan ambisi pemerintah untuk tidak hanya meningkatkan penggunaan kendaraan listrik, tetapi juga memperkuat kapasitas industri dalam negeri.

Prabowo juga meminta berbagai pihak ikut mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional. Salah satunya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Menurut dia, dukungan lembaga tersebut diperlukan untuk memperkuat industri kendaraan listrik dari sisi produksi hingga ekosistem pendukungnya.

"Danantara dukung dengan apa yang kau bisa dukung, tadi kita bicarakan," kata Prabowo.

Pemerintah berharap penguatan industri dan dukungan pembiayaan dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, peningkatan produksi motor listrik nasional dapat diikuti dengan semakin luasnya akses masyarakat terhadap kendaraan listrik. (Fajar)

POSMETRO MEDAN, Medan-- Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I mempercayakan STIM Sukma menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Perlombaan Khusus Mahasiswa Inklusi ke-81.

Ajang ini adalah momentum perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini bertujuan untuk membuka ruang setara serta memfasilitasi bakat para mahasiswa penyandang disabilitas.

Perlombaan ini mempertandingkan dua kategori utama, yakni Content Creator dan Desain Grafis. Melalui kegiatan ini, pihak penyelenggara ingin mematahkan pandangan skeptis sebagian masyarakat yang menganggap kemampuan mahasiswa inklusi berada di bawah mahasiswa non-inklusi.

Humas LLDikti Wilayah I, Armiadi. (Raden Arman)

Perwakilan dari STIM Sukma, Ikhsan Iskandar menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bukti nyata kemampuan mahasiswa disabilitas yang selama ini sering terabaikan.

"Tujuan dari program ini adalah membuktikan bahwa pandangan skeptis itu salah. Teman-teman inklusi memiliki bakat terpendam (hidden gem) yang sangat bisa berdaya saing. Harapan kami kegiatan ini dapat menambah kepercayaan diri mereka bahwa berkarya itu tidak memandang fisik, melainkan kemauan," ujar Ikhsan.

Sementara itu Humas LLDikti Wilayah I, Armiadi, memberikan apresiasi tinggi terhadap kualitas karya para peserta yang dinilainya sangat luar biasa dan mampu menyentuh emosi.

Perwakilan STIM Sukma, Ikhsan Iskandar. (Raden Arman)

"Jujur, saya melihat karya mereka sangat luar biasa. Karya mereka bisa membuat kita meneteskan air mata, bukan karena ingin dikasihani, tetapi karena kemampuan mereka dalam membangun video maupun poster. Keterbatasan yang terlihat di mata kita bukanlah batas potensi mereka," tegas Armiadi.

Armiadi juga menegaskan komitmen LLDikti Wilayah I untuk terus mendorong kampus-kampus di Sumatera Utara, seperti STIM Sukma, Politeknik Cendana, hingga STOK Bina Guna—agar konsisten menyediakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Kegiatan positif ini diharapkan tidak berhenti sebagai agenda tahunan HUT RI saja, melainkan terus berkesinambungan demi memberikan ruang berkarya yang setara bagi seluruh mahasiswa.

Sementara itu, seorang peserta Sidik mengatakan senang bisa mewakili teman-teman disabilitas dalam kompetisi kali ini. Apalagi dirinya memang senang membuat konten.

"Kali ini bahan konten adalah perjalanan saya saat berlatih dan kegiatan keseharian. Hanya saja waktu yang tersedia dua jam saja, terlalu singkat," kata Sidik. (DEN)

Posmetro Medan yang berdiri pada 1 Oktober 2001, akan memasuki usia perak pada 1 Oktober 2026. Momentum tersebut menjadi bagian dari semangat jajaran Posmetro Medan, untuk terus melakukan pembenahan dan penguatan perusahaan, khususnya di tengah perkembangan industri media yang semakin dinamis.

Rakerda dihadiri seluruh jajaran wartawan Posmetro Medan yang bertugas di berbagai daerah, serta karyawan dan jajaran redaksi. Kehadiran wartawan dari berbagai wilayah tersebut menjadi momentum untuk mempererat komunikasi, membangun kekompakan, sekaligus menyatukan visi redaksi.

Rakerda tersebut dipimpin Ketua Panitia sekaligus Pemimpin Redaksi Posmetro Medan, Toga Nainggolan. Sementara Direktur Posmetro Medan, Zulkifli Tanjung, turut memberikan arahan dalam agenda konsolidasi redaksi dan perusahaan.

Rakerda mengusung tema "Penguatan Profesionalisme Wartawan dan Solidaritas Redaksi di Era Digital", dengan subtema "Membangun Wartawan yang Cepat, Kritis, Profesional, dan Berintegritas."

Sejumlah agenda menjadi pembahasan dalam Rakerda, mulai dari evaluasi kinerja redaksi, penguatan kualitas pemberitaan, peningkatan disiplin wartawan, pengembangan sumber daya manusia, strategi menghadapi perkembangan media digital dan kecerdasan buatan (AI), hingga penyusunan target dan strategi redaksi ke depan.

Selain Rakerda, kegiatan juga dirangkai dengan pelatihan jurnalistik. Materi yang diberikan mencakup dasar-dasar jurnalistik, teknik menulis berita cepat dan akurat, teknik wawancara dan komunikasi wartawan, investigative news dan depth news, hingga digital journalism serta pemanfaatan AI secara bijak dalam kerja jurnalistik.

Melalui kegiatan ini, Posmetro Medan berharap kualitas sumber daya wartawan semakin meningkat, sekaligus memperkuat solidaritas, loyalitas dan kekompakan seluruh jajaran.

Toga Nainggolan mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi agenda rutin organisasi, tetapi menjadi ruang evaluasi dan konsolidasi untuk meningkatkan kualitas kerja seluruh jajaran Posmetro Medan.

"Rakerda ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, mengevaluasi apa yang sudah dilakukan dan menyusun langkah ke depan agar Posmetro Medan semakin profesional dan mampu menghadapi perubahan di era digital," ujar Toga.

Sementara itu, Direktur Posmetro Medan, Zulkifli Tanjung menekankan pentingnya kekompakan dan tanggung jawab seluruh jajaran dalam menjaga kualitas serta keberlangsungan perusahaan.

Rakerda juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja redaksi yang sehat, disiplin dan profesional, sekaligus meningkatkan solidaritas serta loyalitas tim. Hal tersebut menjadi salah satu tujuan utama kegiatan yang dirancang Posmetro Medan.

Memasuki usia 25 tahun, Posmetro Medan berkomitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar jurnalistik, serta meningkatkan kualitas pemberitaan bagi masyarakat.(WIN)

Adapun JST sopirtaksionline yang nekat mencuri alat musik dari gereja ngaku terdesak karena mau membayar cicilanmobil.

Terduga pelaku JST melakukan aksi pencurian alat alat musik, dan sejumlah barang gereja GBI Eklesia di Jalan SM Raja, Gang Gereja, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, pada Rabu (5/8/2026) lalu.

Kanit Reskrim Polsek Patumbak, Iptu Omrin Siallagan mengatakan satu orang tersangka berinisial JST (21), warga Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, ditangkap.

Tersangka, yang berprofesi sebagai sopir taksi online ternyata merupakan mantan penjaga gereja.

Omrin Siallagan mengatakan, tersangka ditangkap 5 hari setelah kejadian, tepatnya 10 Agustus kemarin, saat sedang nongkrong di kafe Kopi Kenangan, Jalan Ahmad Yani Medan.

Usai ditangkap, tersangka mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian di gereja tersebut.

Adapun barang-barang yang dicurinya mulai dari 1 unit piano digital merk yamaha MX 88, 2 gitar elektrik, 1 gitar bass merk Marcus Miller v3 warna kuning, 1 speaker beringer, 1 speaker bass, 1 mixer sound, 2 set microphone wireles, 1 gitar effect dan 1 mesin jahit.

"Termonitor pelaku sedang nongkrong di kopi kenangan di jalan Ahmad Yani dan team langsung menghampiri dan mengamankan pelaku," kata Kanit Reskrim Polsek Patumbak, Iptu Omrin Siallagan, seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Sidikalang dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 13 Agustus 2026.

Polisi menjelaskan, tersangka baru menjual 1 unit gitar dari hasil pencurian itu.

Sedangkan barang-barang lainnya belum sempat terjual, karena masih menunggu calon pembeli.

Omrin mengatakan, pengakuan tersangka nekat mencuri alat musik dan sejumlah barang di gereja karena terlilit utang.

Kemudian, dia juga diduga terdesak untuk membayar cicilan mobil pribadi yang gunakan untuk menjadi sopir taksi online.

"Baru gitar yang dijual. Uangnya untuk kebutuhan dan cicilan kredit."

Omrin mengungkapkan, pencurian di gereja bermula pada Rabu 5 Agustus lalu, EF, salah satu jemaat melihat alat musik dan sejumlah barang hilang. Kemudian, pintu belakang gereja juga rusak diduga dijebol.***

Seorang pencuri ternak lembu berinisial R, warga Huta I, Nagori Taratak Nagodang, Kecamatan Ujung Padang berhasil diringkus setelah terbukti telah melakukan aksi pencurian hewan ternak milik warga sebanyak dua kali.

Penangkapan ini menjadi bukti nyata komitmen Polres Simalungun Polda Sumatera Utara yang berintegritas dan humanis dalam melayani serta melindungi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kapolsek Bosar Maligas IPTU Sonni G. Silalahi, S.H--seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Humas polres simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 13 Agustus 2026.

Dia menjelaskan pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan ternak lembu ini merupakan hasil kerja keras dan koordinasi intensif antara Unit Reskrim Polsek Bosar Maligas bersama Unit Jahtanras Polres Simalungun yang bergerak cepat sejak laporan resmi diterima.

"Kami sangat bersyukur atas keberhasilan pengungkapan kasus pencurian ternak lembu ini. Sinergi yang solid antara Unit Reskrim Polsek Bosar Maligas dan Unit Jahtanras Polres Simalungun menghasilkan penangkapan tersangka pada hari yang sama dengan saat laporan masuk. Ini adalah wujud nyata keseriusan kami dalam melindungi hak dan harta benda masyarakat," ujar IPTU Sonni G. Silalahi.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/199/VIII/2026/SPKT/Polsek Bosar Maligas/Polres Simalungun/Polda Sumut tanggal 10 Agustus 2026, kasus ini bermula pada Sabtu, 8 Agustus 2026, sekira pukul 17.00 WIB.

Korban bernama Misrianto, seorang karyawan BUMN berusia 57 tahun, warga Huta I Sei Merbau, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, mendapati satu ekor lembu betina miliknya tidak ada di kandang yang berlokasi di Areal Perumahan Pondok Afdeling I, Kebun Tinjowan, Nagori Sei Merbau.

"Korban sudah mencari lembunya selama dua hari berturut-turut di sekitar area penggembalaan di perkebunan Afdeling I Kebun Tinjowan, namun tidak berhasil menemukannya. Baru pada hari Senin, 10 Agustus 2026, korban mendapat informasi dari anaknya bahwa lembu tersebut terlihat di Desa Sei Ajam, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara," ucap IPTU Sonni G. Silalahi.

Korban kemudian langsung menuju lokasi yang dimaksud bersama istrinya dan berhasil menemukan lembu betinanya dalam kondisi baik di kandang milik pembeli berinisial MA bernama Mariadi.

Pemilik kandang itu dengan kooperatif mempersilakan korban membawa pulang lembunya setelah korban memastikan bahwa itu memang hewan ternaknya. Korban kemudian membawa lembu tersebut pulang ke kandangnya dan segera melaporkan kejadian ini ke Polsek Bosar Maligas.

"Fakta bahwa lembu tersebut ternyata sudah berpindah tangan ke pembeli di daerah lain menunjukkan bahwa pencurian ini dilakukan secara terencana dan ada jaringan penjualan yang terorganisir. Ini yang membuat kami segera berkoordinasi dengan Unit Jahtanras Polres Simalungun untuk mengungkap pelakunya," ungkap IPTU Sonni G. Silalahi.

Setelah laporan resmi masuk pada Selasa, 11 Agustus 2026 sekira pukul 01.29 WIB, Unit Reskrim Polsek Bosar Maligas langsung melakukan cek dan olah TKP di lokasi hilangnya ternak, yakni di areal perkebunan sawit PTPN IV Tinjowan, Afdeling I, Nagori Sei Merbau.

Dari keterangan pembeli ternak berinisial MA yang sebelumnya telah diamankan di rumah korban, diperoleh ciri-ciri fisik pelaku yang menjual lembu tersebut pada Sabtu 8 Agustus 2026.***

Azhari menyampaikan klarifikasi tersebut, Kamis (13/8/2026), menyusul beredarnya pemberitaan yang menyebut Daffa Sinik diperiksa Polda Sumut terkait dugaan penggunaan dana hibah, termasuk pembelian kemeja yang disebut memiliki harga tinggi.

"Tidak ada pelaporan terhadap Ketua KORMI Sumut dan tidak ada pemeriksaan di Polda Sumatera Utara sebagaimana diberitakan. Informasi tersebut tidak benar," tegas Azhari.

Menurutnya, terkait bantuan hibah tahun anggaran 2025, seluruh pertanggungjawaban penggunaan anggaran telah disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban (LPJ) sesuai dengan penggunaan dana dan ketentuan yang berlaku.

Azhari menilai munculnya pemberitaan tersebut patut disayangkan karena berpotensi membentuk opini negatif terhadap Ketua KORMI Sumut.

Ia menduga ada pihak-pihak tertentu yang berupaya melakukan kriminalisasi dan fitnah untuk merusak nama baik Daffa Sinik.

"Kalau memang ada laporan atau pemeriksaan, tentu harus ada dasar dan sumber yang jelas. Jangan menyampaikan informasi yang belum terverifikasi karena bisa merugikan nama baik seseorang," ujarnya.

Ia juga meminta media massa mengedepankan prinsip verifikasi dan keberimbangan sebelum mempublikasikan informasi yang menyangkut tuduhan hukum terhadap seseorang.

Menurutnya, setiap informasi yang berkaitan dengan proses hukum harus didukung fakta dan sumber resmi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Azhari menambahkan, pemberitaan yang tidak didasarkan pada fakta dapat berdampak terhadap kredibilitas organisasi maupun individu yang diberitakan.

Karena itu, ia meminta semua pihak menghormati prinsip praduga tak bersalah serta tidak membangun opini berdasarkan informasi yang belum teruji kebenarannya.

"Jangan sampai informasi yang belum jelas kebenarannya kemudian berkembang menjadi seolah-olah sebuah fakta. Ini bisa merugikan banyak pihak, terutama orang yang namanya disebut dalam pemberitaan," katanya.

Ia menegaskan, klarifikasi tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat sekaligus mencegah keresahan di internal organisasi KORMI Sumut.

Sebelumnya, beredar pemberitaan yang menyebut Daffa Sinik dikabarkan dipanggil Polda Sumut untuk menjalani pemeriksaan terkait dana hibah tahun anggaran 2025. Pemberitaan tersebut juga menyebut adanya dugaan persoalan dalam pembelian kemeja.

Namun, berdasarkan klarifikasi Azhari, informasi mengenai pemanggilan dan pemeriksaan tersebut tidak sesuai dengan fakta. Hingga kini, menurutnya, tidak ada pelaporan maupun pemeriksaan terhadap Ketua KORMI Sumut sebagaimana diberitakan.

Azhari berharap seluruh pihak tidak mudah mempercayai informasi yang belum terkonfirmasi dan meminta media melakukan pengecekan langsung kepada pihak-pihak terkait sebelum menyajikan sebuah berita.

"Jangan sampai pemberitaan yang tidak benar menjadi alat untuk melakukan fitnah dan kriminalisasi. Kita harus menjaga marwah organisasi dan nama baik setiap orang dengan menyampaikan informasi berdasarkan fakta," pungkasnya. (Rel/adam)

Kejadian tersebut membuat para orang tua siswa khawatir dan mendatangi sejumlah rumah sakit tempat anak-anak mereka mendapatkan perawatan.

Para siswa yang mengalami keluhan kesehatan tersebut mendapat perawatan di Rumah Sakit Efarina Berastagi, Rumah Sakit Amanda, dan Rumah Sakit Umum (RSU) Kabanjahe. Sejumlah siswa di antaranya harus menjalani rawat inap.

Kamis (13/8/2026), pukul 20.30 Wib, Bupati Karo Antonius Ginting saat berada di RSU Kabanjahe mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dr. Sudaryono, terkait penanganan para siswa.

"Beliau tadi mengatakan agar dilakukan pelayanan terbaik dan mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat memperburuk kondisi anak-anak sekolah di SMA Negeri Berastagi dan SMA Yayasan Bersama," ujar Antonius.

Menurut Antonius, hingga kini tercatat sebanyak 260 siswa mengalami keluhan kesehatan.

Namun, jumlah tersebut masih dapat bertambah apabila terdapat data terbaru dari pihak sekolah maupun rumah sakit.

Sebagai langkah tindak lanjut, kata Antonius, Kepala BGN telah meminta agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terkait dengan penyediaan makanan MBG tersebut ditutup sementara.

"Untuk sementara SPPG ditutup. Selanjutnya kita akan mendapatkan informasi lebih lanjut terkait kejadian ini," katanya.

Salah seorang siswa SMA Negeri 1 Berastagi, Triani Br Sitepu, mengaku mengalami sakit perut dan sesak setelah menyantap makanan MBG.

"Setelah makan, sekitar tiga puluh menit kemudian saya mengalami sakit perut dan sesak. Menu yang kami makan ikan tongkol, sedangkan sayurnya kol dan wortel. Saya juga melihat teman-teman banyak yang tumbang," ujar Triani.

Sementara itu, orang tua Triani, Adriana Br Ginting, meminta agar pelaksanaan program MBG dievaluasi dan untuk sementara tidak dilanjutkan sebelum aspek keamanan makanan benar-benar dipastikan.

"Kalau bisa MBG tidak lagi dilanjutkan. Kalaupun dilanjutkan, kesehatan anak-anak harus benar-benar dijaga agar kejadian seperti ini tidak terulang dan tidak mengganggu kesehatan mereka," pungkas Adriana.

Hingga berita ini diposting, penyebab pasti para siswa mengalami keluhan kesehatan tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan dan penelusuran dari pihak terkait. (JpG)

Di sinilah Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan menjelang HUT ke-81 RI.

Tapi bayangan sidang ini sudah lebih dulu diwarnai kenangan yang tidak nyaman dari setahun lalu.

Pada Agustus 2025, setelah Presiden selesai berpidato, sejumlah anggota DPR berjoget mengikuti irama musik yang diputar dalam ruang sidang. Video itu menyebar, publik bereaksi keras, dan polemik yang semula hanya tentang ekspresi kegembiraan berkembang menjadi bagian dari gelombang kritik yang lebih luas terhadap DPR.

Lima anggota dewan — Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi NasDem, Adies Kadir dari Fraksi Golkar, serta Uya Kuya dan Eko Patrio dari Fraksi PAN — sempat dinonaktifkan sementara. Kini mereka semua sudah aktif kembali.

Ketua DPR RI Puan Maharani,Rabu, 12 Agustus 2026, berdiri di depan wartawan usai gladi kotor dan ditanya: apa yang berbeda tahun ini?

"Insyaallah nanti pada hari H kami semua akan tentu saja akan lebih introspeksi, lebih khidmat, akan lebih bisa menjaga diri kami untuk bisa lebih fokus dalam mengikuti acara kenegaraan tersebut," kata Puan--seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Dasar Desus Cerdas yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 13 Agustus 2026.

Dia menyebut insiden 2025 terjadi secara spontan karena kegembiraan, dan bukan bermaksud tidak menghormati acara kenegaraan.

Tapi janji saja tampaknya tidak cukup — panitia Sekretariat Jenderal MPR-DPR-DPD juga mengambil langkah konkret.

Mahyu, pejabat yang menangani persiapan sidang, memastikan playlist musik tahun ini diubah total: hanya lagu-lagu nasional dan daerah yang akan diputar, dan diprioritaskan hanya di luar rundown acara resmi. "Kami juga menyadari, dan kita terus-menerus evaluasi," kata Mahyu.

Dekorasi gedung pun dibuat lebih sederhana dibanding tahun sebelumnya. Sidang kali ini juga digelar 14 Agustus bukan 16 Agustus, karena 16 Agustus jatuh pada hari Minggu dan aturan mengharuskan sidang tidak dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu.***

‎‎Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG, M.Kes, diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Dr. Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP, M.M, memimpin langsung jalannya pemaparan tersebut.

Kehadiran Sekda selaku pimpinan tertinggi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo menjadi bukti dukungan nyata dalam membangun pondasi manajemen karier ASN yang profesional di lingkungan Pemkab Karo.

‎

‎Kegiatan ekspose ini dihadiri jajaran pejabat tinggi BKN Pusat, antara lain:

1. ‎Dr. Herman, M.Si (Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN);

2. ‎Diah Kusuma Ismuwardani, S.Psi., M.Si. (Sekretaris Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN);

3. ‎Dr. Samsul Hidayat, SS, M.PSDM (Direktur Pengembangan Talenta dan Karier ASN);

4. ‎Ojak Murdani, S.Sos., M.A.P. (Kepala Biro Umum);

5. ‎Wahyu Firdaus, S.T. (Direktur Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen ASN);

6. ‎Tauchid Djatmiko, S.H., M.Si. (Analis SDM Aparatur Ahli Utama);

7. ‎Dr. Janry H.U.P. Simanungkalit, S.Si., M.Si. (Kepala Kantor Regional VI BKN Medan).

‎

‎Dalam paparannya, Sekda Kabupaten Karo, Dr. Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP, MM,--seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Dinas kominfo karo yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 13 Agustus 2026 --menjelaskan secara komprehensif mengenai kebijakan dan strategi implementasi manajemen talenta. Strategi tersebut mencakup tahapan penyusunan profil talenta, pemetaan kompetensi, penilaian kinerja, hingga perencanaan suksesi jabatan yang matang.

‎"Melalui manajemen talenta ini, Pemkab Karo menegaskan komitmennya untuk membangun manajemen ASN yang profesional, objektif, dan berbasis kinerja. Kami ingin manajemen talenta menjadi pondasi utama terwujudnya birokrasi yang adaptif serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat Karo," ujar Sekda.

‎

‎Penjelasan strategis Sekda Karo diperkuat paparan teknis dari Asisten Administrasi Umum Sekdakab Karo, Mulianta Tarigan, S.Sos., bersama Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karo, Drs. Kalsium Sitepu, serta Tim Teknis BKPSDM Kabupaten Karo.

Mereka menjabarkan secara rinci mengenai instrumen penilaian, pelaksanaan teknis di lapangan, hingga kesiapan sistem digital pendukung yang akan digunakan.

‎

‎Langkah progresif Pemkab Karo ini diharapkan dapat mempercepat transformasi birokrasi daerah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.***

Semarak Haul ke-25 Syekh H. Mustafa BS Rokan dilaksanakan dalam suasana penuh khidmat dan semangat keagamaan dan dihadiri OPD dilingkup Pemkab Asahan, Instansi Vertikal dan undangan lainnya.

Kegiatan haul menjadi momentum untuk mengenang jasa, perjuangan, keteladanan dan kontribusi Syekh H. Mustafa BS Rokan dalam membangun kehidupan keagamaan serta pendidikan Islam di tengah masyarakat.

Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina dalam sambutannya menyampaikan pentingnya menjadikan kegiatan haul bukan sekadar mengenang sosok ulama yang telah wafat, tetapi juga sebagai sarana mengambil pelajaran dari perjuangan dan keteladanan beliau.

Menurutnya, ulama memiliki peran besar dalam membimbing umat, membangun akhlak, memperkuat pendidikan keagamaan serta menjaga persatuan dan kerukunan masyarakat. Nilai-nilai perjuangan tersebut hendaknya terus diwariskan kepada generasi penerus saat ini dan yang akan datang

"Semoga melalui kegiatan haul ini kita dapat mengambil hikmah dan keteladanan dari perjuangan almarhum, serta terus melanjutkan nilai-nilai kebaikan yang telah beliau tanamkan kepada umat," harap Fadly.

Semoga melalui haul ini kita dapat meneruskan perjuangan para ulama, memperkuat ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan semangat kebersamaan dalam meneruskan perjuangan Almarhum dalam penyebaran keagamaan dan menjaga kerukunan ditengah masyarakat, ungkapnya

Sementara itu, Syekh Abu Shohir dalam tausiyahnya mengajak seluruh jamaah untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT, menjaga amal ibadah dan meneladani kehidupan para ulama.

Ia mengingatkan bahwa kehidupan dunia memiliki batas waktu. Karena itu, setiap manusia hendaknya mempersiapkan bekal terbaik untuk kehidupan akhirat dengan memperbanyak amal saleh, menjaga akhlak dan memberikan manfaat bagi sesama.

"Warisan terbaik seorang ulama bukan hanya ilmu yang disampaikan, tetapi juga akhlak, keteladanan dan amal kebaikan yang terus hidup di tengah masyarakat," pesan Syekh Abu Shohir dalam tausiyahnya.(Rel)

Kegiatan yang dipimpin Camat Medan Baru Frans S.R.H. Siahaan, S.STP., M.SP., berlangsung di Jalan Iskandar Muda, Kelurahan Merdeka.

Pembagian bendera tersebut menjadi bagian dari upaya menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus mengajak masyarakat turut memeriahkan kemerdekaan yang Ke-81 Tahun RI dengan mengibarkan Bendera Merah Putih di lingkungan masing-masing.

Kegiatan turut dihadiri para lurah , kepala lingkungan (kepling), serta LPM se-Kecamatan Medan Baru.

Camat Medan Baru, Frans berharap semangat kebersamaan dan persatuan terus tumbuh di tengah-tengah masyarakat demi menjaga stabilitas , keamanan dan ketentraman, melalui momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Sinergi antara pemerintah kecamatan, TNI, Polri dan masyarakat dalam kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat semangat gotong royong serta kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia",pungkasnya. ( ATN)

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I meminta mahasiswa yang akan melakukan sidang meja hijau agar menunda hingga perguruan tinggi kembali mendapatkan akreditasinya.

Humas LLDikti Wilayah I, Armiadi menyebutkan jika ada mahasiswa yang berniat pindah perguruan tinggi itu merupakan hak pribadi. Namun perlu diingat bahwa perpindahan ke perguruan tinggi lain, mengharuskan adanya konversi nilai dari perguruan tinggi asal ke perguruan tinggi baru, termasuk dengan skripsi itu sendiri.

"Untuk itu, kami harapkan mahasiswa agar lebih selektif dalam menentukan perguruan tinggi tujuan dan memperhatikan kelengkapan dokumen seperti Surat Rekomendasi dari PT asal, KRS, KHS, maupun Transkrip Akademik Sementara," ujar Armiadi.

Sebelumnya Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Prof Ari Purbayanto mengakui telah menetapkan Universitas Darma Agung (UDA) Tidak Memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi (TMSP), sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor : 258/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/PT/VII/2026 tentang Hasil Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Darma Agung, Kota Medan yang diterbitkan pada 7 Juli 2026.

Prof Ari Purbayanto menyebut BAN-PT menetapkan UDA TMSP aakteditasi karena tidak berjalannya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di kampus milik keluarga DR TD Pardede itu.

"Selain itu, PT (UDA) juga bermasalah dalam tata kelola sehingga tata kelola Perguruan Tinggi yang naik (bertanggungjawab, transparan, akuntabel) tidak dapat diwujudkan," katanya Senin (10/8/2026) lalu.

Purbayanto meminta kepada pihak UDA harus segera memperbaiki dan menjalankan SPMI dan tata kelola yang baik, selanjutnya mengajukan akreditasi ulang dengan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi versi 4.1 yang diterbitkan oleh BAN-PT.

"Kemudian mengunggah ke Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online versi 2.0 (SAPTO 2.0) BAN-PT untuk memperoleh status akreditasi," jelasnya.(DEN)

Hal itu terungkap saat Posmetro Medan mengonfirmasi Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, Heryanta Ginting, S.Pd., diruangannya,Kamis (13/8/2026).

Dirinya mengetahui kejadian ini setelah Kepala Sekolah SD 047164 Seberaya Kec. Tiga Panah, datang dan memberitahu kalau ada siswanya yang sedang mendapatkan perawatan usai mendapatkan suntikan vaksin.

"Kami dari Dinas Pendidikan tidak mengetahui dan pemberitahuan dari Dinas Kesehatan adanya kegiatan suntik vaksin tersebut, taunya saya setelah kepala sekolah datang kemari dan memberitahukan kalau ada siswanya yang opname di rumah sakit," jelasnya

Lanjutnya sesuai dengan prosedur bahwasanya untuk kegiatan vaksinasi, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan orang tua.

"Sesuai prosedurnya, pihak sekolah harus memberitahukan jika ada kegiatan vaksin kepada orang tua, agar orang tua bisa mengetahui. Apakah bisa diberikan ijin atau tidak, karena orang tua yang paham gimana kondisi kesehatan anak, apa bisa divaksin atau tidak," terangnya.

Saat ditanyai adanya kelalaian dalam kegiatan ini, dirinya mengatakan akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pimpinan dan juga dengan pihak sekolah mengenai kejadian yang sebenarnya.

"Untuk hal ini mengenai kelalaian, ataupun sanksi atau apa pun itu kita koordinasi dulu dengan pimpinan dan kepala sekolah. Apa sebenarnya yang terjadi, sehingga kita dapat mengetahui langkah yang akan kita ambil," ungkapnya.

Dan saat ini untuk mengantisipasi kejadian yang sama, pihaknya akan memberikan surat edaran kepada seluruh sekolah SD di Karo untuk melaporkan jika ada kegiatan berbentuk vaksinasi.

"Jadi saat ini kita akan berikan surat edaran kepada seluruh sekolah SD agar wajib memberikan laporan kalau ada kegiatan di sekolah yang berbentuk kesehatan, baik itu pemberian obat, vaksin dan yang lain. Kita antisipasi kedepannya agar kejadian ini tidak terulang lagi," tegasnya.

Di hari yang sama ketika konfirmasi Kadis Kesehatan Kab.Karo, dr. Immanuel Sinuhaji, Sp.PA melalui pesan suara sekitar pukul 11.42 Wib, mengatakan pada media, saya hari ini ke Medan, konfirmasi ke Kabid P2P aja ya kebetulan Kabid berada di puskesmas Tigapanah, pungkasnya

Selanjutnya saat wartawan Posmetro Medan lanjut mengkonfirmasi Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dinas kesehatan Karo, Arie Onasis Lopiga menuturkan," Siap, tadi sudah di bilang kadis kesehatan, saya lagi dilapangan.Kita jumpa kantor aja," tutur Kabid.

Saat wartawan Posmetro Medan tiba di kantor dinas kesehatan,Kabid P2P tak kunjung datang meski sudah di konfirmasi balik.

Diketahui sebelumnya seorang siswa Sekolah Dasar Kelas V diketahui bernama Felicia Karo Sekali (11) warga Desa Seberaya Kec. Tiga Panah, Karo, diduga meninggal dunia usai mendapatkan proses vaksinasi.

Menurut keterangan yang dihimpun, korban yang merupakan siswa SD 047164 Seberaya Kec. Tiga Panah, Karo, ini mendapatkan suntikan vaksinasi pada Rabu (05/08/2026) lalu, dari tenaga medis Puskesmas Tiga Panah Dinas Kesehatan Karo.

Dan setelah itu korban mengalami peningkatan suhu badan lalu dibawa ke rumah sakit. Setelah 3 hari mendapatkan perawatan akhirnya meninggal dunia.

Atas kejadian tersebut, keluarga meminta pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pelaksanaan vaksinasi yang diterima putrinya, termasuk prosedur pemberian vaksin kepada siswa serta mekanisme pemberitahuan kepada orang tua.(JpG)

Ditemui di Kota Medan, Kamis (13/8/2026), Fajri menegaskan narasi yang menyudutkan Lokot Nasution tersebut keliru dan tidak berdasar. Ia menyebut kepemimpinan politisi yang juga Anggota DPR RI itu justru membawa wajah baru dan lebih segar bagi Demokrat Sumut.

"Demokrat Sumatera Utara yang dipimpin Pak Lokot Nasution selama ini itu sebenarnya menunjukkan Demokrat yang lebih fleksibel dewasa ini, modern," ujar Fajri.

Ia menilai regenerasi menjadi bukti nyata keberhasilan kepemimpinan Lokot. Komposisi kader Demokrat Sumut saat ini, kata Fajri, didominasi kaum muda dan generasi milenial yang terus bergabung memperkuat struktur partai di daerah.

Terkait tudingan Lokot lebih sering berada di Jakarta, Fajri menegaskan hal itu tak lepas dari posisi Lokot sebagai Anggota DPR RI. Namun, ujarnya, hal tersebut tidak menghalangi Lokot menjalankan tugas sebagai Ketua DPD Demokrat Sumut dengan baik.

"Beliau ini selama berada di Sumatera Utara itu selalu turun ke lapangan, selalu turun menjumpai masyarakat," tegasnya.

Fajri menyebut pernyataannya bukan tanpa data. Ia mengungkap, melalui akun media sosial pribadi Lokot Nasution, publik dapat melihat sendiri sejumlah program dari APBN yang dibawa Lokot untuk membantu masyarakat Sumut.

Ia menegaskan, program-program tersebut tidak hanya menyasar empat daerah pemilihan (dapil) Lokot di DPR RI, yakni Medan, Deli Serdang, dan sekitarnya, melainkan meluas hingga ke Langkat dan Sibolga.

"Ini menunjukkan bagaimana Lokot bukan hanya sebagai anggota DPR RI yang mewakili dapilnya, tapi mewakili Sumatera Utara. Itulah yang sebenar-benarnya pemimpin," tegas Fajri.

Fajri pun mengkritik keras narasi yang berusaha membusukkan sosok Lokot Nasution. Menurutnya, narasi tersebut justru menunjukkan kelemahan cara berpikir sebagian kalangan internal yang enggan menerima figur pemimpin berskala nasional namun tetap peduli pada daerah.

"Kita mengkerdilkan itu dengan cara hanya memilih pemimpin yang berpikir di daerah, tapi belum tentu berbuat untuk daerah. Kali ini kita punya pemimpin yang berpikir nasional, bekerja secara nasional, tapi mampu berpikir untuk daerah, kita malah merongrong atau berusaha merusak beliau. Ini pemikiran yang keliru," ujar Fajri.

Dari sisi capaian elektoral, Fajri menuturkan perolehan kursi Demokrat di DPR RI dari dapil Sumut tetap bertahan di angka empat kursi pada Pemilu terakhir. Sementara di tingkat kabupaten/kota, capaian relatif stabil meski ada penurunan di sejumlah daerah dan peningkatan di daerah lain.

Adapun di DPRD Provinsi Sumut, Fajri mengakui adanya penurunan kursi dari sembilan menjadi lima. Namun ia meminta publik memahami konteksnya, yakni dua anggota DPRD Provinsi dari Demokrat sebelumnya meninggal dunia sehingga proses regenerasi kandidat belum matang saat Pemilu berlangsung.

"Kita tidak bisa juga menyalahkan Pak Lokot. Beliau pada waktu itu masa transisi, baru memimpin sudah mengikuti pemilihan umum legislatif," ujarnya.

Fajri lantas menyoroti prestasi Demokrat Sumut di ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Presiden. Ia mengungkap, dari 33 kabupaten/kota di Sumut, 19 daerah yang diusung dan didukung Demokrat berhasil memenangkan kontestasi Pilkada, termasuk kemenangan Gubernur Bobby Nasution.

Demokrat Sumut di bawah Lokot Nasution, lanjut Fajri, juga berkontribusi mengantarkan kemenangan Presiden Prabowo Subianto di Sumut pada Pemilu Presiden.

"Saya pikir Demokrat di bawah kepemimpinan Pak Lokot Nasution, Demokrat Sumatera Utara sudah cukup baik. Kalau kita memberikan waktu dan kesempatan lagi, saya pikir lonjakan prestasi Demokrat ini nanti akan semakin luar biasa," tegasnya.

Fajri menegaskan, meski saat ini Demokrat Sumut berada di posisi lima atau enam besar perolehan suara, ia optimistis partainya mampu menembus tiga besar partai politik dengan perolehan suara terbesar di Sumut ke depan, dengan syarat kepemimpinan Lokot Nasution dilanjutkan.

Ia menuturkan, sebagai representasi generasi muda dan milenial Sumut, dirinya menginginkan iklim politik yang sehat, tidak terkekang oleh sekat usia maupun stigma bahwa anak muda tak punya pengalaman dan kapasitas berpikir luas.

"Demi Demokrat Sumatera Utara yang nasionalis, religius, dan berbuat jauh lebih baik lagi untuk Sumatera Utara, saya pikir Demokrat Sumatera Utara ini butuh sosok Bapak Haji Muhammad Lokot Nasution," pungkas Fajri Akbar.(RED)