Permintaan ini disampaikan sebagai respons terhadap isu kudeta terhadap Ketua Umum yang beredar dalam beberapa hari terakhir.

pan-sumut/" target="_blank">Wakil Ketua DPW PAN Sumut, H. Muslim Simbolon, MA, menegaskan, isu kudeta tersebut tidak berasal dari kader di daerah, melainkan dari segelintir pihak yang tidak puas dan haus jabatan.

"Kami minta Ketum Zulhas bersihkan para pengkhianat di tubuh PAN. Jangan dibiarkan. Jangan diberi ruang. Kalau dibiarkan, mereka akan terus menggerogoti partai dari dalam," tegas Muslim Simbolon kepada wartawan di Medan, Sabtu (14/11/2026).

*Isu Kudeta Dilawan Kader*

Menurut Muslim, isu kudeta Zulhas justru mendapat perlawanan tegas dari pengurus dan kader di Sumatera Utara. Seluruh struktur, dari DPW, 33 DPD kabupaten/kota, DPC hingga ranting, menyatakan tetap solid, tegak lurus dan satu komando di bawah kepemimpinan Zulhas.

"Isu kudeta ini kami lawan. Kader PAN Sumut 100 persen tegak lurus, loyal tanpa syarat kepada Ketua Umum. Tidak ada kader PAN Sumut yang mau kudeta. Yang mau kudeta itu bukan kader, itu pengkhianat," ujarnya.

Muslim yang juga Founder LEKAS Pembangunan Sumut itu menyebut, kepemimpinan Zulhas terbukti berhasil membawa PAN tetap eksis sebagai partai tengah yang moderat, terbuka, dekat dengan rakyat, dan konsisten mendukung program pemerintahan dan pembangunan.

"Tidak ada alasan untuk kudeta. Prestasi Bang Zulhas nyata. PAN tetap diperhitungkan, PAN tetap dipercaya rakyat. Jadi apa alasan kudeta? Hanya alasan nafsu kekuasaan," kata Muslim. ( Evi)

Adapun tiga masjid penerima bantuan tersebut, yakni:

1. Masjid Lama 1902–1904 Lau Cimba, Kabanjahe – Renovasi total masjid.

2. Masjid Agung Kabanjahe – Renovasi kubah masjid.

3. Masjid Man Banta Salam, Merek Pembangunan teras dan menara masjid.

Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua Umum Majelis Taklim Zikir Al Haura Sumatera Utara, Ernawati Br Sitepu, yang juga merupakan Penasihat Masjid Lama 1902–1904 Lau Cimba Kabanjahe.

Penyerahan didampingi para Pengurus Majelis Taklim Zikir Al Haura Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, serta Ketua Generasi Muda Al Haura Kabupaten Karo, Supartin Sembiring, yang juga mengemban amanah sebagai Humas BKM dan Bendahara Nadzir Wakaf Masjid Lama 1902–1904 serta Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga BKM Masjid Agung Kabanjahe serta Humas, Dokumentasi, Publikasi Hubungan Antar Lembaga Panitia Renovasi Kubah Masjid Agung Kabanjahe.

Bantuan masing-masing sebesar Rp1.100.000,- diterima langsung oleh pengurus setiap masjid. Dana tersebut merupakan hasil pengumpulan dari para jamaah pengajian dan pengurus Majelis Taklim Zikir Al Haura di beberapa daerah se-Sumatera Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum MT Zikir Al Haura Sumatera Utara, Ibu Ernawati Br Sitepu, menyampaikan harapan agar bantuan ini dapat menjadi penyemangat dan wujud nyata kepedulian bersama terhadap keberlangsungan pembangunan rumah ibadah.

Beliau berharap, meskipun nilainya tidak seberapa, bantuan tersebut dapat memberikan manfaat dan menjadi amal jariyah bagi seluruh jamaah serta para donatur yang telah menyisihkan sebagian rezekinya.

"Jangan melihat besar kecilnya bantuan, tetapi lihatlah ketulusan dan kebersamaan di baliknya. Semoga setiap rupiah yang disalurkan menjadi amal jariyah, membawa keberkahan bagi para pemberi dan penerima, serta menjadi bagian dari ikhtiar kita dalam memakmurkan masjid dan rumah Allah SWT."

Kegiatan ini menjadi bukti bahwa kepedulian, kebersamaan, dan semangat berbagi tidak dibatasi oleh jarak maupun besarnya kemampuan. Sebab, membangun rumah ibadah bukan hanya tentang mendirikan bangunan, tetapi juga tentang merawat ukhuwah dan menumbuhkan kepedulian umat. (Ril/Dam).

Berdasarkan laporan polisi, Yosef kemudian diduga mencabuli korban dan menariknya ke kamar tidur. Dugaan pemerkosaan disebut terjadi dua kali, yakni sekitar pukul 20.00 Wita dan tengah malam.

Setelah kejadian kedua, Yosef disebut memasukkan uang Rp3 juta ke dalam tas korban dan menyuruhnya pergi. Sementara itu, EK diduga mengancam korban agar tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada siapa pun, bahkan mengancam akan memutus hubungan kekeluargaan dan persahabatan.

Korban akhirnya melaporkan dugaan tindak pidana tersebut ke Polda NTT melalui laporan polisi Nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT.

"Ditres PPA dan PPO Polda NTT tengah menangani laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berinisial RWM (21) dengan seorang berinisial YL (Yosef Lede) sebagai pihak terlapor," ujar Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).

Dugaan pemerkosaan itu bermula saat seorang perempuan berinisial EK mengajak RWM ke rumah dinas Bupati Kupang dengan iming-iming pekerjaan.

Setibanya di lokasi, Yosef Lede disebut menyuruh EK keluar sehingga dia hanya berdua dengan RWM di dalam rumah. Selanjutnya, politikus Partai Gerindra itu diduga mencabuli RWM dan menariknya ke dalam kamar tidur.

Korban diduga diperkosa dua kali. Pemerkosaan pertama disebut terjadi sekitar pukul 20.00 Wita. Dalam kondisi ketakutan, RWM kemudian menghubungi seorang saksi, STM (20), untuk menjemputnya.

Selanjutnya, dugaan pemerkosaan kedua terjadi sekitar pukul 00.00 Wita. Setelah kejadian tersebut, Yosef Lede disebut memasukkan uang senilai Rp 3 juta ke dalam tas milik RWM dan menyuruhnya keluar dari ruangan.

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menanggapi kasus dugaan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi yang dilakukan oleh Bupati Kupang Yosef Lede. Mahasiswi berinisial RWM (21) itu telah melapor ke Polda NTT.

"Jadi karena persoalan ini sudah diserahkan ke proses hukum. Jadi biarlah proses hukum berjalan. Kita ikuti saja prosesnya seperti apa," jawab Laka Lena diwawancarai di sela kunjungan kerjanya ke Waingapu, Sumba Timur, Jumat (13/11). (Ril).

Ajakan tersebut disampaikan Anwar Sadat dalam rangkaian kegiatan Fun Walk dan acara puncak Dies Natalis ke-46 FISIP USU Sabtu, (14/11/2026). Mengusung tema "Connecting Knowledge, Society and Change", peringatan ini menjadi momentum mempererat hubungan perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Menurut Anwar, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memiliki ruang kebijakan dan program pembangunan, sementara FISIP USU mempunyai kekuatan intelektual serta kemampuan analisis sosial. Pertemuan kedua potensi tersebut, menurutnya, dapat menghasilkan kerja sama yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara.

"Maka jadikanlah Kabupaten Deli Serdang sebagai laboratorium sosial dan mitra strategis pembangunan. Mari kita perbanyak program pengabdian kepada masyarakat, penelitian bersama, serta program magang mahasiswa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang," ujar Anwar.

la menilai, kebutuhan kolaborasi tersebut semakin relevan di tengah tantangan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik berbasis digital, pemberdayaan masyarakat desa, hingga penanganan berbagai persoalan sosial di Deli Serdang.

Karena itu, Anwar mengharapkan kemitraan dengan perguruan tinggi terus dikembangkan melalui riset aplikatif, pemikiran kritis, dan inovasi kebijakan publik yang menjawab kebutuhan daerah.

"Kami siap menyambut ide-ide segar dari kampus hijau kebanggaan Sumatera Utara ini-untuk diterjemahkan menjadi kebijakan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat," katanya.

Anwar menyampaikan bahwa kerja sama antara Pemkab Deli Serdang dan USU telah memiliki landasan melalui nota kesepahaman yang ditandatangani Bupati Deli Serdang dr. H. Asri Ludin Tambunan bersama Rektor USU Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan keterbukaan pemerintah daerah terhadap kontribusi perguruan tinggi dalam pembangunan.

la juga menekankan eratnya hubungan Deli Serdang dengan USU. Dinamika sosial, ekonomi, dan pembangunan daerah, menurut Anwar, membutuhkan dukungan pemikiran akademis sekaligus keterlibatan alumni yang mengabdi di berbagai bidang.

Dalam kesempatan itu, Anwar menyampaikan ucapan selamat kepada keluarga besar FISIP USU atas perjalanan pengabdian selama 46 tahun.

"Atas nama pribadi, masyarakat, dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, saya mengucapkan Selamat Ulang Tahun ke-46 kepada keluarga besar FISIP USU!" ucapnya.

la menilai usia tersebut mencerminkan kematangan FISIP USU dalam melahirkan pemikir, pemimpin birokrasi, politisi, aktivis, jurnalis, serta praktisi sosial.

"Banyak di antara alumni terbaik FISIP USU yang saat ini turut berkarya dan mengabdi membangun Kabupaten Deli Serdang," tuturnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU), Dr. Hatta Ridho, S.Sos., MSP, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Bupati Deli Serdang dr. H. Asri Ludin Tambunan yang telah menghadirkan jajaran organisasi perangkat daerah dalam perayaan tersebut.

Hatta Ridho berharap hubungan kemitraan antara FISIP USU dan Pemkab Deli Serdang dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

Kemitraan tersebut sejalan dengan visi USU dan tema dies natalis tahun ini yang menghubungkan pengetahuan, masyarakat, dan perubahan.

Rangkaian kegiatan dimulai pukul 07.00 WIB dengan fun walk yang dilepas Dekan FISIP USU Dr. Hatta Ridho dari pelataran fakultas. Peserta menempuh rute sepanjang 4,6 kilometer mengelilingi kawasan kampus USU.

Kegiatan tersebut dihadiri Rektor USU Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si., Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kealumnian Prof. Dr. Poppy Anjelisa Zaitun Hasibuan, S.Si., M.Si., Apt., serta Wakil Rektor II Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Sistem Informasi Dr. Muhammad Arifin Nasution, S.Sos., M.SP.

Turut hadir jajaran pejabat struktural, ketua program studi, dan staf FISIP USU, Ketua Ikatan Alumni FISIP USU beserta alumni, Kepala Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta ketua dan anggota KPU Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.

Selain jalan santai, kegiatan diisi dengan pengundian hadiah, sambutan Dekan dan Rektor USU, serta penampilan komedi tunggal. Suasana kebersamaan dan nostalgia era 1990-an turut mewarnai perayaan yang berlangsung lancar tersebut. (Ril/Dam)

Perselisihan tersebut terjadi sebelum apel dimulai, saat Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas belum tiba di lokasi. Adu mulut antara kedua pihak bahkan berujung aksi saling dorong.

Sejumlah kepling mengaku telah diminta hadir pada pukul 07.00 WIB. Namun, hingga sekitar pukul 09.00 WIB, apel belum juga dimulai. Kondisi tersebut membuat sebagian kepling memilih duduk beristirahat di tepi lapangan sembari menunggu kegiatan berlangsung.

Situasi kemudian memanas ketika petugas Satpol PP meminta para kepling kembali memasuki lapangan dengan alasan apel akan segera dimulai. Teguran tersebut memicu adu argumen hingga terjadi aksi saling dorong antara kepling dan petugas Satpol PP.

Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Kabid Satpol PP Albena Malau menjelaskan bahwa teguran tersebut disampaikan karena kegiatan akan segera dimulai, sementara sejumlah kepala lingkungan dinilai tidak menunjukkan kedisiplinan.

Menurut Albena, terdapat kepala lingkungan yang duduk dan merokok ketika persiapan apel berlangsung. Karena itu, dirinya merasa perlu memberikan teguran agar para peserta kembali mengikuti ketentuan kegiatan.

Albena menegaskan, pihaknya tetap mengedepankan mekanisme dan prosedur dalam menjalankan tugas, termasuk melalui pendekatan dengan memberikan teguran kepada kepala lingkungan agar tetap menjaga kedisiplinan.

Ia juga berharap insiden serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari. Menurutnya, kedisiplinan dan sikap saling menghargai menjadi hal penting dalam mendukung kelancaran setiap kegiatan pemerintahan.

"Harapan kami, kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Secara mekanisme dan prosedur, kami tetap melaksanakan tugas dengan cara profesional yakni melalui teguran agar para kepala lingkungan lebih disiplin," ujar Albena.

Insiden ini menjadi perhatian tersendiri, mengingat apel kesiapsiagaan bencana merupakan agenda penting untuk memperkuat koordinasi dan kesiapan seluruh unsur pemerintahan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

Terlebih, kepala lingkungan merupakan unsur pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memiliki peran strategis dalam penyampaian informasi serta penanganan awal ketika terjadi bencana.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan mengenai adanya kesepakatan atau upaya perdamaian antara kedua belah pihak, baik dari perwakilan kepala lingkungan maupun petugas Satpol PP.(ATN)

Pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan (Unimed), Dr. Armin Rahmansyah Nasution, SE, MSi, Sabtu (14/11/2026), mengingatkan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar mengantisipasi lonjakan inflasi akhir tahun sejak dini.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi nasional Oktober 2026 mencapai 3,23 persen secara tahunan, atau 0,22 persen dibanding bulan sebelumnya, dengan inflasi sepanjang tahun berjalan 2,40 persen. Angka itu mendekati batas atas sasaran inflasi pemerintah, yakni 2,5 persen dengan toleransi plus-minus 1 persen. Pendorong utamanya adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang naik 4,82 persen, disusul kelompok transportasi 4,87 persen, dengan harga cabai dan beras menjadi sorotan.

"Angka 3,23 persen itu belum mengkhawatirkan kalau berhenti di sini. Masalahnya, pengalaman lima tahun terakhir menunjukkan inflasi hampir selalu menguat saat hari besar keagamaan, dan Natal Tahun Baru adalah ujian berikutnya. Ditambah rupiah yang melemah, ini ibarat api kecil bertemu angin kencang," kata Armin.

Jika dilihat dari inflasi tahunan pada bulan Desember, angkanya bergerak naik-turun: 1,87 persen pada 2021, melonjak 5,51 persen pada 2022 akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, turun ke 2,61 persen pada 2023 dan 1,57 persen pada 2024, lalu naik lagi ke 2,92 persen pada 2025, tertinggi sejak 2022. Pada Desember 2025 saja, inflasi bulanan mencapai 0,64 persen.

Emas perhiasan menjadi penyumbang terbesar sepanjang 2025 dengan andil 0,79 poin persentase, diikuti cabai merah 0,18 poin dan cabai rawit 0,15 poin. BPS sendiri mencatat bahwa dalam lima tahun terakhir inflasi relatif tinggi umumnya terjadi pada periode hari besar keagamaan nasional, seperti Ramadan, Lebaran, serta Natal dan Tahun Baru.

Sumatera Utara punya catatan yang perlu diwaspadai. Pada Oktober 2025, inflasi tahunan Sumut sebesar 4,97 persen menjadi yang tertinggi di Indonesia, dan pada Juli 2026 masih berada di 4,20 persen, di atas rata-rata nasional 2,88 persen pada bulan yang sama.

"Artinya Sumut bukan penonton. Kita termasuk daerah yang paling cepat merasakan tekanan harga, sehingga tidak boleh lengah menjelang libur akhir tahun, ketika mobilitas dan belanja masyarakat naik bersamaan," ujarnya.

Selain itu posisi nilai tukar pun akan sangat menentukan. Rupiah berada di kisaran Rp16.675 per dolar AS pada akhir Desember 2025, lalu menembus Rp18.000 pada pertengahan 2026 dan mencetak rekor terlemah Rp18.189.

Setelah sempat menguat ke Rp17.830 pada akhir September, tekanan kembali muncul sepanjang Oktober hingga awal November, dan pada 11 November rupiah diperdagangkan di sekitar Rp18.145. Secara kasar, nilai rupiah sudah tergerus sekitar 8 persen sejak akhir tahun lalu.

Tekanan datang dari inflasi Amerika Serikat yang lebih tinggi serta ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed, sementara surplus perdagangan Indonesia pada Januari–September 2026 menyusut menjadi US$10,61 miliar dari US$33,54 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Bank Indonesia menahan BI Rate di 5,75 persen pada Oktober.

Dr Armin Rahmansyah Nasution menjelaskan pelemahan rupiah menjalar ke harga lewat apa yang disebut inflasi impor. Sebagai gambaran, bahan baku impor senilai 100 dolar AS yang pada akhir 2025 setara Rp1.667.500, kini setara sekitar Rp1.814.500, atau lebih mahal Rp147.000 (sekitar 8,8 persen), belum termasuk ongkos angkut.

"Rupiah melemah itu bukan cuma urusan pasar uang. Dampaknya sampai ke dapur dan pabrik. Bahan baku industri, pakan ternak, hingga komponen pangan olahan jadi lebih mahal, dan biaya itu akhirnya diteruskan ke harga jual," katanya.

Dia menambahkan, ada sisi lain yang perlu dilihat utuh. Eksportir komoditas Sumut seperti sawit, karet, dan kopi memang diuntungkan oleh kurs yang tinggi, tetapi manfaat itu tidak otomatis dirasakan konsumen dan industri yang bergantung pada bahan impor.

"Jadi keuntungan di satu sisi tidak boleh membuat kita menutup mata terhadap beban di sisi yang lain," ujarnya.

Dosen FE Unimed ini memberi simulasi sederhana berbasis data BPS. Dengan inflasi tahun berjalan 2,40 persen hingga Oktober, jika inflasi November sekitar 0,2 persen dan Desember sama dengan Desember 2025 (0,64 persen), inflasi sepanjang 2026 akan berada di kisaran 3,26 persen, masih di bawah batas atas 3,5 persen.

Namun bila inflasi Desember melonjak hingga 1 persen, angka tahunan bisa mencapai sekitar 3,63 persen dan melewati batas atas sasaran.

"Selisihnya cuma 0,36 poin dari Desember, tapi efeknya membuat sasaran jebol. Karena itu Desember adalah bulan penentu," kata Armin Nasution.

Menurut Dr Armin Rahmansyah Nasution, ada lima langkah yang perlu dilakukan sebelum harga bergerak. Pertama, pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu memulai operasi pasar dan gerakan pangan murah sebelum pekan terakhir Desember, bukan setelah harga naik, sambil memantau selisih harga terhadap Harga Acuan Penjualan, terutama cabai rawit yang sudah diingatkan BPS berpotensi terus naik hingga akhir tahun.

Kedua, stok dan distribusi pangan pokok seperti beras, cabai, bawang, ayam, dan telur harus dipastikan aman lewat Bulog, cadangan pangan daerah, dan kerja sama antardaerah penghasil. Ketiga, Bank Indonesia dan pemerintah pusat perlu menjaga stabilitas rupiah dan kredibilitas bauran kebijakan agar tekanan kurs tidak makin menjalar ke harga.

Keempat, pelaku usaha disarankan melakukan lindung nilai kurs dan mulai mengalihkan sebagian bahan baku ke pemasok lokal, serta tidak menimbun barang. Kelima, masyarakat diimbau berbelanja terencana dan tidak panic buying.

"Inflasi itu seperti pajak yang tidak terlihat. Yang paling terpukul adalah mereka yang pendapatannya tetap. Antisipasi dini jauh lebih murah daripada memadamkan api setelah harga melonjak," pungkas Armin Nasution. (Den)

Penghargaan tersebut diumumkan pada acara penutupan FSQ Sumatera Utara 2026 di Asrama Haji Medan, Jalan AH Nasution, Jumat (13/11/2026). Kegiatan ditutup oleh Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumatera Utara sekaligus Ketua Umum DPW Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (LASQI) Sumatera Utara, H Basarin Yunus Tanjung.

Mewakili Bupati, Kontingen Kabupaten Deli Serdang berhasil meraih Juara Umum II pada Festival Seni Qasidah (FSQ) Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026. Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, H Misran Sihaloho menyampaikan apresiasi kepada seluruh kontingen yang telah berjuang dan membawa nama baik Kabupaten Deli Serdang.

Misran berharap capaian ini menjadi motivasi bagi para peserta untuk terus mengasah kemampuan, mengembangkan bakat, dan meningkatkan kualitas seni qasidah agar dapat meraih prestasi lebih baik pada kompetisi mendatang.

"Alhamdulillah, kita patut bersyukur atas capaian ini. Terima kasih kepada seluruh peserta, pelatih, dan pendamping yang telah bekerja keras membawa nama baik Deli Serdang. Prestasi ini harus menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kemampuan dan pembinaan seni qasidah, sehingga ke depan kita bisa meraih hasil yang lebih baik," ujar Misran.

Adapun 14 prestasi yang diraih kontingen Deli Serdang terdiri dari empat Juara I, tiga Juara II, tiga Harapan I, dua Harapan II, dan dua Harapan III.

Empat gelar Juara I diraih melalui kategori Bintang Vokalis (Binvok) Remaja Putri, Pop Remaja Putri, Pop Anak-Anak Putri, serta Usia Emas Putra. Kemudian, tiga gelar Juara II diperoleh pada kategori Pop Dewasa Putri, Binvok Dewasa Putra, dan Usia Emas Putri.

Selanjutnya, tiga penghargaan Harapan I diraih pada kategori Pop Remaja Putra, Binvok Remaja Putra, dan Binvok Dewasa Putri. Dua penghargaan Harapan II diperoleh pada kategori Rebana Klasik Remaja Putri dan Rebana Klasik Dewasa Putri.

Sedangkan dua penghargaan Harapan III diraih pada kategori Rebana Klasik Remaja Putra dan Binvok Anak-Anak Putra.

Dalam hasil akhir FSQ Sumatera Utara 2026, Kabupaten Serdang Bedagai keluar sebagai Juara Umum I, disusul Deli Serdang di posisi kedua dan Kabupaten Langkat di posisi ketiga. Selanjutnya, Kota Tanjungbalai menempati peringkat keempat dan Kabupaten Asahan berada di peringkat kelima.( Drt)

Penguatan kompetensi tersebut dinilai penting agar jurnalis perempuan semakin mampu menyampaikan realitas sosial melalui kekuatan visual.

Hal tersebut disampaikan Ketua FJPI Sumut, Khairunnisak Lubis, pada Pelatihan Fotografi Jurnalis Perempuan yang diselenggarakan FJPI Sumut bertajuk "Empowering Women: Perempuan Bercerita Melalui Lensa" di Aula Transparansi Diskominfo Sumut, Jalan H.M. Said No. 27 Medan, Jumat (13/11/2026).

Khairunnisak mengatakan, pelatihan yang didukung penuh oleh Diskominfo Sumut ini merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam meningkatkan profesionalisme dan kompetensi anggota, sekaligus rangkaian HUT ke-19 FJPI pada 22 Desember mendatang yang rencananya akan dilaksanakan pada 13 Desember 2026.

Menurutnya, perkembangan era digital menuntut jurnalis memiliki keterampilan yang semakin beragam. Tidak hanya kemampuan menulis, jurnalis juga perlu menguasai fotografi untuk menghasilkan karya visual yang menarik dan memiliki nilai berita.

"Di era digital saat ini, seorang jurnalis dituntut tidak hanya piawai menulis, tetapi juga mampu menghasilkan foto jurnalistik yang menarik, bernilai berita, akurat, dan tetap berpegang pada etika jurnalistik," kata Khairunnisak.

Ia berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan pelatihan tersebut untuk menyerap ilmu dan pengalaman sebanyak-banyaknya sehingga dapat langsung diterapkan dalam aktivitas jurnalistik sehari-hari.

"Momentum HUT ke-19 ini juga harus menjadi penyemangat bagi kita untuk terus berkembang, saling mendukung, dan membuktikan bahwa jurnalis perempuan memiliki peran penting dalam membangun pers yang berkualitas dan mencerdaskan masyarakat," tegasnya.

Sekretaris Dinas Kominfo Sumut Achmad Yazid Matondang, mewakili Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Harahap saat membuka kegiatan, menyampaikan apresiasi atas inisiatif FJPI Sumut dalam menggelar pelatihan tersebut.

"Saya yakin melalui pelatihan yang digagas FJPI Sumut ini akan mampu mengasah kompetensi visual rekan-rekan jurnalis perempuan sehingga ke depannya dapat melahirkan karya-karya fotografi jurnalistik yang semakin tajam, berbobot, dan penuh makna," ujar Yazid Matondang, didampingi Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Sumut, Porman Mahulae.

Menurut Yazid, fotografi jurnalistik bukan sekadar menangkap estetika visual, tetapi juga menjadi medium untuk menyampaikan cerita dan membangun empati publik. Sebuah foto memiliki kekuatan untuk merekam peristiwa, mengabadikan momentum, sekaligus menyampaikan pesan yang terkadang sulit diungkapkan melalui kata-kata.

"Sebuah foto tidak hanya mengabadikan gambar, melainkan juga mengunci cerita, membekukan waktu dan menyuarakan rasa yang tak dapat diucapkan oleh kata-kata," ujarnya.

Ia juga menilai peran jurnalis perempuan semakin krusial di tengah derasnya arus informasi. Dengan sentuhan empati dan kepekaan nurani, jurnalis perempuan diharapkan terus menjadi mata dan telinga bagi kelompok marginal serta menyuarakan berbagai realitas sosial secara manusiawi.

"Semoga ke depannya, akan lahir karya-karya foto jurnalistik yang tidak hanya indah secara visual, melainkan juga membawa perubahan positif serta memperkuat posisi jurnalis perempuan sebagai garda terdepan penyuara kebenaran di Sumatera Utara," katanya.

Ketua Panitia Kegiatan, Irin Juwita, menjelaskan pelatihan yang merupakan bagian dari rangkaian Road to HUT ke-19 FJPI tersebut diikuti puluhan peserta.

Kegiatan ini menghadirkan dua fotografer profesional dari Pewarta Foto Indonesia (PFI), yakni M. Said Harahap dan Chalid Nasution, sebagai narasumber utama.

"Selama ini, perempuan kerap menjadi objek dalam berbagai cerita visual. Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong perempuan agar tidak hanya menjadi objek yang difoto, tetapi juga hadir sebagai subjek yang mampu memotret, menentukan sudut pandang, dan menceritakan realitas di sekitarnya melalui karya fotografi," jelas Irin.

Ia menambahkan, pelatihan tersebut tidak hanya memberikan pemahaman teori mengenai teknik pengambilan gambar, pencahayaan, dan komposisi, tetapi juga dilengkapi praktik lapangan secara langsung dengan bimbingan kedua narasumber.

Karya fotografi yang dihasilkan peserta nantinya akan diikutsertakan dalam rangkaian lomba fotografi dalam rangka menyambut HUT ke-19 FJPI.(Rel)

Pesta Ada Budaya Melayu I Deli Serdang yang digagas Pengurus Daerah Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PD MABMI) Deli Serdang berlangsung selama tiga hari, dengan menghadirkan sembilan perlombaan.

Bupati mengaku bangga karena pada tahun kedua kepemimpinannya, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dapat turut menghadirkan kegiatan yang memperkuat identitas dan jati diri Melayu di daerah ini.

Ke depan, pelaksanaan pesta adat tersebut direncanakan bergilir di kecamatan yang memiliki akar budaya Melayu kuat. Dengan begitu, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga mempertemukan masyarakat Melayu dari berbagai wilayah setiap tahunnya.

"Budaya harus kita rawat dan kita banggakan. Anak-anak kita juga harus punya wadah untuk mengenal budaya, menambah wawasan, sekaligus meraih prestasi. Saya berharap kegiatan ini terus berkembang dan menjadi kebanggaan Deli Serdang," ujarnya.

Bupati juga berharap Bual Melayu yang menjadi salah satu kategori lomba dapat dimasukkan dalam agenda Car Free Day (CFD) dan Car Free Night (CFN) agar semakin dikenal masyarakat. Menurutnya, Bual Melayu merupakan salah satu identitas budaya Melayu Deli Serdang yang perlu terus diperkenalkan kepada generasi muda.

Selain memperkuat pelestarian budaya, kegiatan ini diharapkan turut menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Bupati turut menerima keberadaan Senandung Deli Serdang karya Jamaluddin untuk menjadi aset daerah dan diputar di Museum Deli Serdang.

"Selamat berpesta adat Melayu. Ini bentuk sukacita kita di penghujung tahun. Semoga kegiatan ini terus menjadi penggerak pelestarian budaya dan memberi manfaat bagi masyarakat. Takkan hilang Melayu di bumi," ucapnya seraya melakukan tepukan gendang tanda acara resmi dibuka.

Sementara itu, Ketua Panitia, Jamaluddin, menyampaikan bahwa lagu "Senandung Deli Serdang", yang dibawakan Abdul Qodir Zailani, merupakan wujud karya atas kecintaannya terhadap budaya melayu dan Deli Serdang.

Ketua Pengurus Wilayah MABMI Sumatera Utara, OK Ibnu Affan, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum untuk meneguhkan semangat berbudaya dan beradat. Menurutnya, mengurus dan melestarikan budaya Melayu juga merupakan bagian dari menjaga kebudayaan bangsa Indonesia.( drt)

Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, bersama pimpinan DPRD, yakni Wakil Ketua DPRD Hamdani Syahputra dan Agustiawan Saragih.

Dalam penyampaian Nota Pengantar Bupati terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA 2027, Lom Lom menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan melalui serangkaian rapat dan dialog konstruktif antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD.

Berbagai pandangan, saran, dan koreksi yang disampaikan DPRD selama pembahasan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan dokumen perencanaan anggaran agar tersusun secara matang, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Melalui penandatanganan nota kesepakatan ini, kita telah menyamakan persepsi mengenai arah kebijakan fiskal daerah, proyeksi pendapatan, alokasi belanja, serta pembiayaan daerah untuk Tahun Anggaran 2027. Seluruhnya diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, serta skala prioritas," ungkap Wabup.

Kebijakan penganggaran TA 2027 disusun berdasarkan RKPD dengan tema pembangunan "Akselerasi Pembangunan Daerah yang Sehat, Inklusif dan Berkelanjutan". Arah pembangunan diselaraskan dengan agenda Pemerintah Pusat melalui Asta Cita dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui PHTC, serta dijabarkan ke dalam 10 prioritas pembangunan daerah.

Kesepuluh prioritas tersebut meliputi peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan publik; peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan; peningkatan produktivitas sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan industri; pembangunan sumber daya manusia yang berbudaya dan inovatif; serta peningkatan partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan akademisi dalam pembangunan daerah.

Prioritas lainnya mencakup peningkatan infrastruktur yang terintegrasi, berkesinambungan, dan tangguh terhadap bencana; peningkatan konektivitas wilayah untuk mendukung perekonomian dan investasi; peningkatan perlindungan sosial melalui perluasan akses pendidikan; peningkatan kapasitas fiskal daerah; serta peningkatan kualitas ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas).

Pada sektor pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menargetkan penambahan 100 loket Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada 2027 sehingga jumlah keseluruhan loket di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan ditargetkan mencapai 329 loket.

Di bidang kesehatan, cakupan kepesertaan BPJS ditargetkan mencapai 98,8 persen dengan UHC Prioritas. Pemerintah juga merencanakan pembangunan tahap II RS Hamparan Perak serta satu puskesmas di Kecamatan Percut Sei Tuan.

Sementara itu, di sektor pendidikan direncanakan pembangunan 222 ruang kelas baru, terdiri atas dua ruang kelas PAUD, 217 ruang kelas SD, dan tiga ruang kelas SMP. Pembangunan tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya tampung sekolah sekaligus mengurangi penerapan sistem pembelajaran dua sesi (double shift).

Pada sektor ekonomi, produksi padi ditargetkan mencapai 446.615 ton dan produksi perikanan sebesar 101.277 ton, didukung pembangunan 100 kolam baru. Target lainnya meliputi realisasi investasi sebesar Rp7,35 triliun, kontribusi industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 30,03 persen, peningkatan UKM/IKM naik kelas sebesar 2,81 persen, serta pembangunan 238 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Di bidang infrastruktur, pemerintah menargetkan jalan dalam kondisi baik mencapai 79 persen dan jalan mantap hingga 100 persen dengan panjang penanganan 560,05 kilometer. Selain itu, cakupan layanan irigasi ditargetkan mencapai 91,63 persen, pembangunan alun-alun di lima kecamatan, penanganan delapan kawasan kumuh, serta rehabilitasi 672 unit rumah tidak layak huni (RTLH).

Pada sektor perlindungan sosial dan pendidikan, program beasiswa bagi masyarakat kelompok desil 1–5 akan dilanjutkan, termasuk Beasiswa Indonesia Emas bagi putra-putri terbaik daerah.

Untuk memperkuat kemandirian fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2027 ditargetkan sebesar Rp1,643 triliun, meningkat dibandingkan realisasi tahun 2026 sebesar Rp1,274 triliun.

Berdasarkan hasil pembahasan bersama, selain pendapatan daerah sebesar Rp4.185.647.540.707, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp4.790.282.360.170. Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp657.634.819.463 dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp53.000.000.000, sehingga pembiayaan netto diproyeksikan sebesar Rp604.634.819.463.

Wabup berharap hasil kesepakatan KUA-PPAS TA 2027 segera ditindaklanjuti seluruh perangkat daerah sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yang selanjutnya dituangkan dalam RAPBD TA 2027.

"Kami berharap pengawalan dan kerja sama yang baik ini terus berlanjut pada tahap-tahap penganggaran berikutnya, sehingga seluruh program yang telah direncanakan dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Deli Serdang, Misnan Al Jawi, menegaskan bahwa keberhasilan 10 prioritas pembangunan daerah tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan maupun banyaknya program yang dilaksanakan. Keberhasilan harus dilihat dari pencapaian target pembangunan, penyelesaian persoalan masyarakat, dan manfaat yang benar-benar dirasakan.

Ia mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjaga fokus, konsistensi, dan ketajaman arah kebijakan dalam melaksanakan seluruh prioritas pembangunan sehingga tidak terjebak pada banyaknya program, tetapi kehilangan substansi dan capaian pembangunan.

Menurutnya, seluruh prioritas pembangunan harus bermuara pada terwujudnya visi Kabupaten Deli Serdang, yakni Deli Serdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan.

"Visi tersebut tidak boleh berhenti sebagai rumusan normatif dalam dokumen perencanaan maupun sekadar pemenuhan administrasi pemerintahan. Sebaliknya, harus diterjemahkan secara konkret melalui kebijakan, program, dan alokasi anggaran yang tepat sasaran, dengan hasil yang terukur serta dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," tegasnya. ( Drt)

Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi antara Pemerintah Kota Medan dengan masyarakat sekaligus menyerap aspirasi terkait berbagai persoalan sosial dan lingkungan di tengah kehidupan warga.

Dalam kesempatan itu, Zakiyuddin mengajak masyarakat menjadikan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan keagamaan dan sosial yang memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menekankan pentingnya pengelolaan dana infak secara amanah dan transparan, menjaga kebersihan serta kelayakan fasilitas masjid, dan menghidupkan salat berjemaah lima waktu, khususnya salat Subuh.

Pemko Medan juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung kebutuhan masjid dan masyarakat, di antaranya dana pembangunan masjid sebesar Rp50 juta, mesin servis AC, meja tenis, bibit cabai, serta rak buku yang dilengkapi buku bacaan dan barcode e-book.

Selain itu, Zakiyuddin mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sebagai bagian dari upaya bersama mengatasi persoalan sampah dan banjir di Kota Medan. Kesadaran menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, serta memelihara saluran drainase dinilai membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Sementara itu, Khairul Azmi menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga serta meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Menurutnya, persoalan infrastruktur, khususnya drainase dan pengendalian banjir, tidak dapat ditangani pemerintah sendiri tanpa dukungan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Melalui kegiatan Safari Jumat tersebut, diharapkan sinergi antara Pemko Medan dan masyarakat semakin kuat, baik dalam memakmurkan masjid, meningkatkan kepedulian sosial, maupun mewujudkan lingkungan permukiman yang bersih, sehat, dan bebas dari persoalan banjir.(ATN)

Kegiatan Pembekalan dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi yang berlangsung di Putra Mulia Hotel tersebut secara resmi ditutup oleh Kepala Bidang Bina Konstruksi SDABMBK Kota Medan, Fakhrul.

Dalam sambutan penutupnya, Fakhrul menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan baik dan penuh kesungguhan. Ia berharap materi, wawasan, serta pengetahuan yang diperoleh selama pembekalan dapat diterapkan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Menurutnya, sertifikasi tenaga kerja konstruksi bukan sekadar pemenuhan persyaratan administrasi, melainkan bentuk pengakuan terhadap kompetensi dan kemampuan seseorang dalam menjalankan pekerjaan sesuai standar profesional yang telah ditetapkan.

Ia juga mengingatkan pentingnya penerapan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam setiap tahapan pekerjaan konstruksi. Sebab, kualitas hasil pekerjaan harus berjalan seiring dengan jaminan keselamatan tenaga kerja serta lingkungan kerja yang aman.

Melalui kegiatan ini, SDABMBK Kota Medan berharap para peserta semakin siap menghadapi tantangan pekerjaan konstruksi, memiliki daya saing, serta mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang konstruksi diharapkan turut memperkuat kualitas pembangunan infrastruktur Kota Medan agar semakin berkualitas, aman, dan berkelanjutan.(ATN)

Kegiatan yang dipimpin langsung Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H., berlangsung di bantaran Sungai Denai, Kecamatan Medan Denai. Aksi ini menjadi langkah nyata kepedulian Polri terhadap lingkungan sekaligus upaya deteksi dini dan mitigasi bencana banjir yang berpotensi mengancam permukiman warga.

Dalam sambutannya, Kapolrestabes Medan menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari program prioritas Kapolri dan komitmen Polrestabes Medan dalam menjaga kelestarian lingkungan serta melindungi masyarakat dari ancaman bencana.

Menurutnya, Sungai Denai memiliki peran penting dalam aliran air di kawasan tersebut. Apabila terjadi luapan, dampaknya dapat meluas hingga ke wilayah lain.

Terlebih, berdasarkan prediksi BMKG, curah hujan pada November dan Desember diperkirakan meningkat sehingga diperlukan langkah antisipatif sejak dini.

"Kita tidak boleh menunggu banjir datang baru bergerak. Pencegahan harus dilakukan sejak sekarang. Melalui kegiatan ini, kita berharap aliran sungai lebih terjaga dan dapat mengurangi potensi dampak banjir bagi masyarakat," ungkap Kapolrestabes Medan.

Perwakilan pelaksana teknis BBWS Sumatera II, Erwansyah Harahap, menyampaikan dukungan dan apresiasi atas kolaborasi bersama Polrestabes Medan dalam pelaksanaan Green Policing normalisasi Sungai Denai.

Sinergi lintas instansi tersebut diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Camat Medan Denai Yogi Prayoga, S.I.P., mengapresiasi langkah preventif tersebut.

Ia menjelaskan bahwa pihak kecamatan telah menyiapkan sejumlah titik evakuasi, memasang spanduk informasi kebencanaan, serta mendata warga lanjut usia dan penyandang disabilitas yang tinggal sendiri agar mendapat prioritas penanganan apabila terjadi bencana.

Kegiatan ini turut dihadiri Danramil Medan Denai Kapten Inf Hendri Sihombing, jajaran PJU Polrestabes Medan, Kapolsek Medan Area, Lurah Binjai Sarina Pohan, Kepling 20 Rico Syahputra, perwakilan BBWS Sumatera II, serta masyarakat Lingkungan 20 Medan Denai.

Melalui Green Policing, Polrestabes Medan menegaskan bahwa menjaga keamanan bukan hanya tentang menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif, tetapi juga memastikan lingkungan tetap terjaga dan masyarakat terlindungi dari ancaman bencana

Polri hadir bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi bergerak bersama masyarakat untuk mencegahnya. (Dam).

Mengantisipasi potensi banjir akibat meningkatnya curah hujan, Polrestabes Medan melakukan normalisasi Sungai Denai Jalan Bromo Ujung, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai lewat program Green Policing, Jumat (13/11).

Kegiatan yang dipimpin Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak, SIK, MH, itu melibatkan jajaran pejabat utama (PJU) Polrestabes Medan, unsur TNI, Balai Wilayah Sungai (BWS) II, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta tokoh agama dan masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak, SIK, MH mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari program prioritas Kapolri Jendral Pol Suyudi Ario Seto dalam kepedulian terhadap lingkungan. Sebelumnya, kegiatan serupa telah beberapa kali dilaksanakan di sejumlah lokasi.

Hadir dalam kesempatan itu, Danramil 03 Medan Kapten Inf Hendrik Sihombing, perwakilan BWS II Herwansyah, Kasat Intelkam Kompol LS Siregar, Lurah Binjai Syahrina, Kepling 20 Riko Syahputra, serta tokoh agama dan masyarakat.

Lebih jauh, kali ini perhatian diarahkan ke bantaran Sungai Denai sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi banjir, terutama menjelang periode peningkatan curah hujan pada November dan Desember sebagaimana diperkirakan BMKG.

Dikatakan Kapolrestabes , hujan deras yang terjadi sebelumnya telah menyebabkan meluapnya sejumlah aliran sungai dan mengakibatkan banjir di Kota Medan. Karena itu, diperlukan langkah persiapan dan kepedulian bersama untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan.

"Untuk itu, kita persiapkan apa yang bisa dilakukan saat ini melalui Green Policing normalisasi Sungai Denai," ujarnya.

Kombes Pol Calvijn juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Ia berharap kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat, tetapi juga melibatkan masyarakat.

Usai penyampaian sambutan dari perwakilan BWS II dan Camat Medan Denai Yogi Prayoga, Kapolrestabes bersama jajaran PJU dan peserta langsung melaksanakan kegiatan normalisasi di bantaran Sungai Denai.

Melalui kegiatan Green Policing tersebut, Polrestabes Medan berupaya membangun kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mengantisipasi potensi bencana banjir di wilayah Kota Medan.

Bersama jajaran Pimpinan Anak Cabang (PAC) di sejumlah wilayah, GRIB Jaya Kota Medan membagikan ratusan hingga lebih dari seribu paket makanan siap santap kepada masyarakat, jemaah masjid, serta pengguna jalan.

Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan di beberapa titik, di antaranya Kantor DPC GRIB Jaya Kota Medan di Jalan Sei Serayu dan kawasan Jalan Bromo bersama PAC Medan Denai.

Chief Dapur Haris mengatakan, kegiatan Jumat Berkah bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan wujud nyata kepedulian GRIB Jaya terhadap masyarakat yang diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung.

Menurutnya, kegiatan berbagi tersebut juga menjadi sarana mempererat hubungan antara organisasi dan masyarakat sekaligus menumbuhkan semangat kepedulian tanpa membedakan latar belakang.

"Jumat kali ini menjadi momentum bagi kami untuk terus konsisten menebar kebaikan. Siapa pun dan dari latar belakang apa pun, kami persilakan datang. Kami menyediakan sedikitnya 700 porsi makanan prasmanan di Kantor DPC untuk dinikmati warga sekitar, pejalan kaki hingga jemaah masjid," ujar Chief Dapur Haris di sela-sela kegiatan.

Ia menjelaskan, keberhasilan kegiatan tersebut tidak terlepas dari kekompakan jajaran pengurus dan kader serta dukungan Pembina DPC GRIB Jaya Kota Medan, Ferdy Sanjaya Sembiring.

Dukungan juga diberikan Ketua DPC GRIB Jaya Kota Medan, Rudi Ginting, bersama Bendahara DPC, Rio Siahaan, Kabid OKK Dudi Efni, Sekcab Toyib Marbun.

"Kegiatan ini berjalan sukses berkat dukungan penuh dari Pembina kami, Bapak Ferdy Sanjaya Sembiring, serta Ketua Rudi Ginting. Kami mendoakan semoga beliau berdua senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan, dan kemudahan rezeki agar program bermanfaat ini terus berkelanjutan," ungkapnya.

Pantauan di lokasi Kantor DPC, masyarakat tampak antusias menikmati hidangan yang disediakan. Para kader juga terlihat membaur bersama warga dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan.

Chief Dapur Haris berharap kegiatan sosial tersebut dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga keberadaan GRIB Jaya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Semoga kehadiran GRIB Jaya dapat terus memberi warna positif serta membuktikan bahwa kami hadir sebagai mitra sosial yang peduli terhadap kondisi masyarakat di Kota Medan," pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPC GRIB Jaya Kota Medan, Drs. Toyib Marbun, menyampaikan bahwa kegiatan Jumat Berkah juga dilaksanakan secara masif di tingkat PAC.

Salah satunya bersama PAC Medan Denai di bawah pimpinan Ketua Maruli Tobing beserta jajaran ranting.

Menurut Toyib, kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat maupun kader yang terlibat langsung dalam aksi berbagi.

"Hari ini kami kembali melaksanakan kegiatan Jumat Berkah bekerja sama dengan PAC Medan Denai beserta jajaran ranting. Antusiasme masyarakat dan kader yang hadir sangat luar biasa," jelas Toyib.

Di wilayah Medan Denai, pembagian makanan difokuskan kepada jemaah seusai menunaikan Salat Jumat, masyarakat sekitar, serta para pengendara yang melintas.

Sebanyak 300 hingga 500 paket makanan siap santap disalurkan dalam kegiatan tersebut.

Toyib juga menyampaikan apresiasi kepada Pembina GRIB Jaya Kota Medan, Ferdy Sanjaya Sembiring, dan Ketua DPC Rudi Ginting atas dukungan yang diberikan sehingga kegiatan sosial tersebut dapat terlaksana dengan baik.

"Semoga seluruh kebaikan ini membawa berkah untuk kita semua," tutupnya. (Dam)

Hal tersebut disampaikan Dr. Christian Orchard Perangin-angin Direktur Eksekutif Pusat Kajian Hukum dan Budaya Perkebunan Indonesia dalam keterangan persnya di Jakarta kepada media, Jumat.

Selama ini stigma yang terbentuk adalah pencurian diakibatkan oleh karena adanya kebutuhan primer yang belum tercukupi oleh pelaku, padahal dari hasil penelitian hampir sebagian besar kasus pencurian yang terjadi di perusahaan perkebunan adalah akibat maraknya peredaran narkoba yang membutuhkan sangat besar biaya, sehingga pencurian produksi menjadi alternatif sebagai sumber pembiayaan.

Dalam beberapa hasil penangkapan terhadap kasus pencurian perusahaan perkebunan sering lalai menjadikan peredaran narkoba sebagai penyebab aksi pencurian. Pencurian selalu dipandang sebagai bagian yang disebabkan oleh adanya pemenuhan kebutuhan dari sang pelaku padahal besar dugaan bahwa pencurian tersebut memiliki kaitan dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di sekitar wilayah perkebunan.

Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan ketergantungan yang mendorong penggunanya untuk melakukan tindakan kriminal dalam memenuhi konsumsi narkoba. Dalam kondisi tertentu pencurian menjadi salah satu jalan yang ditempuh untuk memperoleh uang secara cepat. Komoditas seperti tandan buah segar dan brondolan memiliki nilai ekonomis dan mudah dipindahtangankan melalui jaringan penadah apabila pengawasan dari perusahaan perkebunan terhadap rantai distribusinya lemah. Situasi ini semakin berbahaya apabila terdapat jaringan penadah yang sistematis membeli hasil curian.

Artinya pencurian tidak selalu menjadi tindakan individual, tetapi dapat berkembang menjadi mata rantai kejahatan yang melibatkan pencuri, penadah, dan kemungkinan jaringan kriminal lainnya.

Karakteristik wilayah perkebunan yang memiliki areal luas, akses jalan yang beragam, serta lokasi yang relatif jauh dari permukiman menghadirkan tantangan tersendiri dari pengawasan keamanan. Kondisi tersebut berpotensi dapat dimanfaatkan oleh tindakan kejahatan untuk melakukan pencurian, menyembunyikan hasil kejahatan dan menjalankan aktivitas ilegal lainnya.

Christian berpendapat perlu dibangun kerja sama aktif oleh perusahaan perkebunan dengan Polri dan BNN untuk memetakan potensi peredaran narkoba di sekitar wilayah perkebunan. Penindakan harus diarahkan pada jaringan pengedar dan bandar, bukan semata-mata kepada pengguna yang membutuhkan rehabilitasi. Perusahaan perkebunan juga harus menerapkan program deteksi dini penyalahgunaan narkoba melalui pemeriksaan yang objektif dan proporsional, dimulai dari petugas pengamanan internal, dengan tentu saja memperhatikan kerahasiaan dan objektivitas terhadap pemeriksaannya.

Direktur Ekskutif Pusat Kajian Hukum dan Budaya Perkebunan Indonesia ini juga berpendapat bahwa persoalan pencurian di perusahaan perkebunan harus diubah paradigma penanganannya dengan cara berani melihat akar persoalan secara lebih komprehensif. Jika terdapat keterikatan antara pencurian dan penyalahgunaan narkoba serta jaringan penadah maka harus ditangani sebagai satu rangkaian persoalan keamanan yang saling berhubungan.

Perusahaan perkebunan baik milik negara maupun swasta harus berani berkolaborasi lintas institusi, memperkuat penegakan hukum serta menciptakan lingkungan sosial yang menolak peredaran narkoba. Perkebunan juga bukan semata-mata menempatkan tujuan operasionalnya terhadap keuntungan ekonomi namun harus menempatkan proses pengamanan sebagai metode untuk menjaga kelangsungan serta keberlanjutan dari perusahaan.

"Jangan hanya mengejar pencuri di kebun, tetapi bongkar juga jaringan yang memungkinkan pencurian tetap terjadi," tegas Christian.

"Jika narkoba menjadi faktor utama pemicu kriminalitas pencurian di perusahaan perkebunan maka pemberantasan serta penindakan dengan melibatkan Polri serta BNN harus berjalan beriringan," pungkas Christian . ( Evi/R)

Bermula dari laporan warga Nagori Karang Sari yang rumahnya dibobol maling, 1 unit Honda Beat berikut dompet berisi Rp 3 juta raib dibawa kabur pelaku.

Beruntung, tak sampai 2 hari, tim langsung bergerak dan berhasil mengamankan seorang wanita diduga pelaku.

Terduga pelaku diamankan di depan Showroom Honda, Perdagangan, Kabupaten Simalungun pada Rabu (11/11/2026) sekira pukul 00.30 WIB dini hari.

Polisi pun mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepedamotor Honda Beat BK 5133 TBW dan berhasil dikembalikan ke pemiliknya aslinya.

AKP Hengki B Siahaan, SH, MH selaku Kapolsek Gunung Malela menegaskan pelaku kejahanan jangan mencoba-coba untuk berbuat jahat di wilayah Gunung Malela.

"Kami akan kejar sampai dapat!" katanya pada Kamis 12 November 2026.

Dia juga mengingatkan agar pemilik kendaraan tetap mengunci ganda kendaraannya.

"Selain itu kunci rapat rumahmu, kalau ada yang mencurigakan langsung telepon 110 - gratis!"***

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Lurah Simalingkar B tersebut merupakan bagian dari tahapan pengadaan tanah guna memastikan seluruh proses berjalan transparan, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas Perkimcataru Kota Medan, John Ester Lase, yang diwakili Bambang, menyampaikan bahwa konsultasi publik ini bertujuan untuk menyampaikan hasil pendataan awal kepada pihak-pihak terkait, berupa Daftar Nominatif Sementara dan Peta Bidang Tanah.

Penyampaian kedua dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam memberikan informasi awal mengenai objek tanah yang akan menjadi bagian dari rencana pengadaan, sekaligus memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk mengetahui dan mencermati data yang telah dihimpun.

Menurut Bambang, konsultasi publik juga menjadi sarana membangun keterbukaan dan pemahaman bersama agar setiap tahapan pengadaan tanah dapat dilaksanakan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku.

Ia berharap melalui forum tersebut, seluruh pihak memperoleh kejelasan mengenai proses yang sedang berjalan sehingga pelaksanaan pengadaan tanah dapat berjalan dengan baik serta meminimalkan potensi permasalahan di kemudian hari.

Hal senada disampaikan perwakilan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan yang turut hadir. Ia menegaskan bahwa konsultasi publik memiliki peran penting dalam proses pengadaan tanah, terutama untuk mengantisipasi potensi sengketa pertanahan maupun persoalan hukum perdata di kemudian hari.

Sementara itu, Lurah Simalingkar B, Inganta Pulung Sembiring, SE, yang membuka kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa konsultasi publik merupakan tahapan penting dalam proses pengadaan tanah. Melalui forum ini, diharapkan seluruh pihak dapat memperoleh informasi yang jelas dan memahami tahapan yang sedang dilaksanakan.

Dalam kesempatan tersebut, pemilik tanah, Rias Thomas Tarigan, turut menyampaikan bahwa lahan yang dimaksud merupakan tanah yang berada dalam penguasaannya dan memiliki dokumen kepemilikan yang sah. Ia berharap proses pengadaan dan pembebasan tanah tersebut dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Konsultasi publik ini turut dihadiri perwakilan Bappeda Kota Medan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, Tata Pemerintahan (Tapem), Kecamatan Medan Tuntungan, Kelurahan Simalingkar B, aparatur sipil negara (ASN), kepala lingkungan, masyarakat, serta pemilik tanah.

Melalui konsultasi publik ini, Pemko Medan berharap proses pengadaan tanah untuk perluasan TPU Kristen di Kelurahan Simalingkar B dapat berjalan secara transparan, tertib, dan akuntabel. Dengan penyampaian hasil pendataan awal berupa Daftar Nominatif Sementara dan Peta Bidang Tanah, diharapkan tercipta kesamaan pemahaman serta kepastian informasi bagi seluruh pihak, sehingga proses pengadaan tanah dapat terlaksana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(ATN)

Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat menyerahkan 17 persil sertifikat tanah wakaf kepada para nazir wakaf di Gedung PKK Kota Medan, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin beserta jajaran dan sejumlah instansi terkait.

Dalam kesempatan itu, Rico Waas menekankan bahwa persoalan tanah wakaf tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sebab, tanah wakaf bukan sekadar aset berupa lahan, melainkan amanah umat yang harus dijaga, dilindungi, dan dipastikan keberlanjutan pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakaf.

Menurut Rico, masih ditemukan sejumlah persoalan terkait aset wakaf di lapangan, mulai dari dokumen kepemilikan yang hilang, perubahan status kepemilikan sertifikat, hingga tanah wakaf yang belum memiliki kelengkapan administrasi dan legalitas yang kuat.

Kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius serta penanganan terpadu lintas instansi agar aset umat tidak kehilangan kepastian hukum maupun berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Karena itu, Pemko Medan menggandeng Kejati Sumut dan BPN untuk memperkuat koordinasi serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan hukum dan administrasi pertanahan. Melalui kolaborasi ini, diharapkan proses pengamanan dan sertifikasi tanah wakaf dapat berjalan lebih optimal.

Penyerahan 17 persil sertifikat tanah wakaf tersebut menjadi salah satu langkah konkret dalam memberikan perlindungan hukum terhadap aset keagamaan sekaligus memastikan tanah wakaf dapat dimanfaatkan secara aman dan berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat.

Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan agar lebih proaktif dalam melakukan pendataan, penertiban administrasi, serta pengamanan aset wakaf di wilayah Kota Medan.

Dalam kegiatan tersebut, Rico Waas didampingi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fachrurrazi, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Muhammad Sofyan, seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, serta lurah se-Kota Medan.

Kehadiran jajaran perangkat daerah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan menunjukkan bahwa perlindungan aset wakaf membutuhkan keterlibatan bersama. Dengan sinergi yang kuat, Pemko Medan berharap seluruh aset wakaf dapat terdata, terlindungi, dan memiliki legalitas yang jelas demi menjaga amanah umat serta memberikan manfaat bagi generasi mendatang.(ATN)

Sebagai bentuk penegakan peraturan dan memastikan kepatuhan regulasi, Tim Terpadu Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Samosir pada Rabu (11/11/2026) kembali menertibkan dua bangunan gedung usaha yang sebelumnya telah diimbau agar menyetop operasional sementara, namun masih beroperasi dan belum menuntaskan proses perizinannya.

Dalam penertiban tersebut, tim terpadu kembali menempel stiker penghentian operasional sebagai bentuk peringatan lanjutan sekaligus penegasan bahwa setiap kegiatan usaha wajib memenuhi ketentuan perizinan sebelum beroperasi.

Tim juga mengingatkan bahwa pencabutan atau pemindahan stiker secara sepihak merupakan bentuk ketidakpatuhan yang dapat berujung pada tindakan lebih tegas, termasuk penutupan permanen bangunan usaha.

Penertiban ini menegaskan proses pengurusan izin yang sedang berjalan tidak serta-merta memberikan keleluasaan bagi pelaku usaha untuk tetap beroperasi.

Selama persyaratan perizinan belum dipenuhi dan izin belum diterbitkan, operasional usaha wajib dihentikan sementara.

Pemerintah memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menyelesaikan kewajibannya, tetapi kepatuhan terhadap aturan tetap menjadi keharusan.

Rikardo Sidabutar, selaku Plt. Kepala Satpol PP Kabupaten Samosir menjelaskan penempelan ulang stiker tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat evaluasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan tim terpadu.

"Berdasarkan kesepakatan kami dari tim, kami harapkan pemilik gedung dapat mematuhi peraturan yang berlaku. Hari ini operasionalnya kami hentikan," tegas Rikardo setelah membacakan hasil rapat evaluasi tim terpadu.

Dia juga mengimbau pemilik bangunan agar menghormati keputusan pemerintah dengan tidak mencabut maupun memindahkan stiker penghentian operasional yang telah dipasang.

Apabila pelanggaran serupa kembali terjadi, pihaknya akan mengambil langkah hukum dengan melaporkannya kepada pihak berwajib.

"Jika terjadi lagi pencabutan stiker, akan kami laporkan kepada pihak yang berwajib. Apabila tetap beroperasi tanpa izin PBG, tetap akan ditindak dan mengarah pada penutupan operasional secara permanen. Stiker akan dicabut setelah izin diterbitkan sehingga usaha dapat kembali beroperasi sesuai ketentuan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Samosir, Pilippi Simarmata, meminta para pemilik bangunan yang sedang mengurus perizinan agar menyampaikan perkembangan proses pengurusan secara berkala, termasuk kendala yang dihadapi.

Dengan begitu, pemerintah dapat memberikan masukan dan solusi untuk mempercepat penyelesaian persyaratan perizinan.

Menurutnya, pemerintah telah memberikan waktu dan kesempatan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban tersebut. Namun, apabila belum menunjukkan kesungguhan dalam menuntaskan perizinan, penghentian sementara operasional menjadi langkah yang harus dilakukan agar pemilik usaha dapat lebih fokus menyelesaikan seluruh persyaratan.

"Ada baiknya pemilik bangunan melaporkan progres pengurusan perizinan secara berkala. Sudah diberikan waktu, tetapi apabila belum ada kesungguhan untuk menuntaskannya, operasional harus dihentikan sementara agar pemilik dapat fokus menyelesaikan perizinan," ujar Pilippi.

Pilippi menjelaskan, dari empat bangunan usaha yang sebelumnya dikenakan penghentian operasional, dua bangunan gedung yaitu hotel dan rumah makan kembali ditertibkan karena belum memenuhi ketentuan. Sementara itu, satu bangunan telah mematuhi imbauan pemerintah dan satu bangunan lainnya telah menuntaskan proses perizinan sehingga diperbolehkan kembali beroperasi.

Sementara itu, Satpol PP dan tim terpadu melanjutkan pengawasan terhadap 47 bangunan gedung lainnya yang sebelumnya telah ditertibkan. Pemerintah Kabupaten Samosir juga akan tetap melakukan penyidikan terhadap bangunan gedung yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai bagian dari upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penertiban ini bukan semata-mata untuk menghentikan aktivitas usaha, melainkan memastikan terciptanya iklim usaha yang tertib, aman, dan memiliki kepastian hukum.

Pemerintah Kabupaten Samosir tetap membuka ruang bagi pelaku usaha untuk berkembang dan berinvestasi, namun setiap kegiatan usaha harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap aturan.

Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi daerah bisa lebih sehat lagi, tertib dan bermanfaat bagi warga setempat.

Hadir dalam kegiatan itu Inspektur Daerah Manthun Sinaga, Kepala DPMPTSP Pilippi Simarmata, Plt. Kasat Pol PP Rikardo Sidabutar, Kepala Bapenda Besron Sitanggang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Rudimantho Limbong, Kabid IKP Diskominfo Togarma Naibaho, serta anggota tim terpadu.***