Bermula dari laporan warga Nagori Karang Sari yang rumahnya dibobol maling, 1 unit Honda Beat berikut dompet berisi Rp 3 juta raib dibawa kabur pelaku.

Beruntung, tak sampai 2 hari, tim langsung bergerak dan berhasil mengamankan seorang wanita diduga pelaku.

Terduga pelaku diamankan di depan Showroom Honda, Perdagangan, Kabupaten Simalungun pada Rabu (11/11/2026) sekira pukul 00.30 WIB dini hari.

Polisi pun mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepedamotor Honda Beat BK 5133 TBW dan berhasil dikembalikan ke pemiliknya aslinya.

AKP Hengki B Siahaan, SH, MH selaku Kapolsek Gunung Malela menegaskan pelaku kejahanan jangan mencoba-coba untuk berbuat jahat di wilayah Gunung Malela.

"Kami akan kejar sampai dapat!" katanya pada Kamis 12 November 2026.

Dia juga mengingatkan agar pemilik kendaraan tetap mengunci ganda kendaraannya.

"Selain itu kunci rapat rumahmu, kalau ada yang mencurigakan langsung telepon 110 - gratis!"***

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Lurah Simalingkar B tersebut merupakan bagian dari tahapan pengadaan tanah guna memastikan seluruh proses berjalan transparan, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas Perkimcataru Kota Medan, John Ester Lase, yang diwakili Bambang, menyampaikan bahwa konsultasi publik ini bertujuan untuk menyampaikan hasil pendataan awal kepada pihak-pihak terkait, berupa Daftar Nominatif Sementara dan Peta Bidang Tanah.

Penyampaian kedua dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam memberikan informasi awal mengenai objek tanah yang akan menjadi bagian dari rencana pengadaan, sekaligus memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk mengetahui dan mencermati data yang telah dihimpun.

Menurut Bambang, konsultasi publik juga menjadi sarana membangun keterbukaan dan pemahaman bersama agar setiap tahapan pengadaan tanah dapat dilaksanakan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku.

Ia berharap melalui forum tersebut, seluruh pihak memperoleh kejelasan mengenai proses yang sedang berjalan sehingga pelaksanaan pengadaan tanah dapat berjalan dengan baik serta meminimalkan potensi permasalahan di kemudian hari.

Hal senada disampaikan perwakilan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan yang turut hadir. Ia menegaskan bahwa konsultasi publik memiliki peran penting dalam proses pengadaan tanah, terutama untuk mengantisipasi potensi sengketa pertanahan maupun persoalan hukum perdata di kemudian hari.

Sementara itu, Lurah Simalingkar B, Inganta Pulung Sembiring, SE, yang membuka kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa konsultasi publik merupakan tahapan penting dalam proses pengadaan tanah. Melalui forum ini, diharapkan seluruh pihak dapat memperoleh informasi yang jelas dan memahami tahapan yang sedang dilaksanakan.

Dalam kesempatan tersebut, pemilik tanah, Rias Thomas Tarigan, turut menyampaikan bahwa lahan yang dimaksud merupakan tanah yang berada dalam penguasaannya dan memiliki dokumen kepemilikan yang sah. Ia berharap proses pengadaan dan pembebasan tanah tersebut dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Konsultasi publik ini turut dihadiri perwakilan Bappeda Kota Medan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, Tata Pemerintahan (Tapem), Kecamatan Medan Tuntungan, Kelurahan Simalingkar B, aparatur sipil negara (ASN), kepala lingkungan, masyarakat, serta pemilik tanah.

Melalui konsultasi publik ini, Pemko Medan berharap proses pengadaan tanah untuk perluasan TPU Kristen di Kelurahan Simalingkar B dapat berjalan secara transparan, tertib, dan akuntabel. Dengan penyampaian hasil pendataan awal berupa Daftar Nominatif Sementara dan Peta Bidang Tanah, diharapkan tercipta kesamaan pemahaman serta kepastian informasi bagi seluruh pihak, sehingga proses pengadaan tanah dapat terlaksana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(ATN)

Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat menyerahkan 17 persil sertifikat tanah wakaf kepada para nazir wakaf di Gedung PKK Kota Medan, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin beserta jajaran dan sejumlah instansi terkait.

Dalam kesempatan itu, Rico Waas menekankan bahwa persoalan tanah wakaf tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sebab, tanah wakaf bukan sekadar aset berupa lahan, melainkan amanah umat yang harus dijaga, dilindungi, dan dipastikan keberlanjutan pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakaf.

Menurut Rico, masih ditemukan sejumlah persoalan terkait aset wakaf di lapangan, mulai dari dokumen kepemilikan yang hilang, perubahan status kepemilikan sertifikat, hingga tanah wakaf yang belum memiliki kelengkapan administrasi dan legalitas yang kuat.

Kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius serta penanganan terpadu lintas instansi agar aset umat tidak kehilangan kepastian hukum maupun berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Karena itu, Pemko Medan menggandeng Kejati Sumut dan BPN untuk memperkuat koordinasi serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan hukum dan administrasi pertanahan. Melalui kolaborasi ini, diharapkan proses pengamanan dan sertifikasi tanah wakaf dapat berjalan lebih optimal.

Penyerahan 17 persil sertifikat tanah wakaf tersebut menjadi salah satu langkah konkret dalam memberikan perlindungan hukum terhadap aset keagamaan sekaligus memastikan tanah wakaf dapat dimanfaatkan secara aman dan berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat.

Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan agar lebih proaktif dalam melakukan pendataan, penertiban administrasi, serta pengamanan aset wakaf di wilayah Kota Medan.

Dalam kegiatan tersebut, Rico Waas didampingi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fachrurrazi, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Muhammad Sofyan, seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, serta lurah se-Kota Medan.

Kehadiran jajaran perangkat daerah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan menunjukkan bahwa perlindungan aset wakaf membutuhkan keterlibatan bersama. Dengan sinergi yang kuat, Pemko Medan berharap seluruh aset wakaf dapat terdata, terlindungi, dan memiliki legalitas yang jelas demi menjaga amanah umat serta memberikan manfaat bagi generasi mendatang.(ATN)

Sebagai bentuk penegakan peraturan dan memastikan kepatuhan regulasi, Tim Terpadu Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Samosir pada Rabu (11/11/2026) kembali menertibkan dua bangunan gedung usaha yang sebelumnya telah diimbau agar menyetop operasional sementara, namun masih beroperasi dan belum menuntaskan proses perizinannya.

Dalam penertiban tersebut, tim terpadu kembali menempel stiker penghentian operasional sebagai bentuk peringatan lanjutan sekaligus penegasan bahwa setiap kegiatan usaha wajib memenuhi ketentuan perizinan sebelum beroperasi.

Tim juga mengingatkan bahwa pencabutan atau pemindahan stiker secara sepihak merupakan bentuk ketidakpatuhan yang dapat berujung pada tindakan lebih tegas, termasuk penutupan permanen bangunan usaha.

Penertiban ini menegaskan proses pengurusan izin yang sedang berjalan tidak serta-merta memberikan keleluasaan bagi pelaku usaha untuk tetap beroperasi.

Selama persyaratan perizinan belum dipenuhi dan izin belum diterbitkan, operasional usaha wajib dihentikan sementara.

Pemerintah memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menyelesaikan kewajibannya, tetapi kepatuhan terhadap aturan tetap menjadi keharusan.

Rikardo Sidabutar, selaku Plt. Kepala Satpol PP Kabupaten Samosir menjelaskan penempelan ulang stiker tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat evaluasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan tim terpadu.

"Berdasarkan kesepakatan kami dari tim, kami harapkan pemilik gedung dapat mematuhi peraturan yang berlaku. Hari ini operasionalnya kami hentikan," tegas Rikardo setelah membacakan hasil rapat evaluasi tim terpadu.

Dia juga mengimbau pemilik bangunan agar menghormati keputusan pemerintah dengan tidak mencabut maupun memindahkan stiker penghentian operasional yang telah dipasang.

Apabila pelanggaran serupa kembali terjadi, pihaknya akan mengambil langkah hukum dengan melaporkannya kepada pihak berwajib.

"Jika terjadi lagi pencabutan stiker, akan kami laporkan kepada pihak yang berwajib. Apabila tetap beroperasi tanpa izin PBG, tetap akan ditindak dan mengarah pada penutupan operasional secara permanen. Stiker akan dicabut setelah izin diterbitkan sehingga usaha dapat kembali beroperasi sesuai ketentuan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Samosir, Pilippi Simarmata, meminta para pemilik bangunan yang sedang mengurus perizinan agar menyampaikan perkembangan proses pengurusan secara berkala, termasuk kendala yang dihadapi.

Dengan begitu, pemerintah dapat memberikan masukan dan solusi untuk mempercepat penyelesaian persyaratan perizinan.

Menurutnya, pemerintah telah memberikan waktu dan kesempatan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban tersebut. Namun, apabila belum menunjukkan kesungguhan dalam menuntaskan perizinan, penghentian sementara operasional menjadi langkah yang harus dilakukan agar pemilik usaha dapat lebih fokus menyelesaikan seluruh persyaratan.

"Ada baiknya pemilik bangunan melaporkan progres pengurusan perizinan secara berkala. Sudah diberikan waktu, tetapi apabila belum ada kesungguhan untuk menuntaskannya, operasional harus dihentikan sementara agar pemilik dapat fokus menyelesaikan perizinan," ujar Pilippi.

Pilippi menjelaskan, dari empat bangunan usaha yang sebelumnya dikenakan penghentian operasional, dua bangunan gedung yaitu hotel dan rumah makan kembali ditertibkan karena belum memenuhi ketentuan. Sementara itu, satu bangunan telah mematuhi imbauan pemerintah dan satu bangunan lainnya telah menuntaskan proses perizinan sehingga diperbolehkan kembali beroperasi.

Sementara itu, Satpol PP dan tim terpadu melanjutkan pengawasan terhadap 47 bangunan gedung lainnya yang sebelumnya telah ditertibkan. Pemerintah Kabupaten Samosir juga akan tetap melakukan penyidikan terhadap bangunan gedung yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai bagian dari upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penertiban ini bukan semata-mata untuk menghentikan aktivitas usaha, melainkan memastikan terciptanya iklim usaha yang tertib, aman, dan memiliki kepastian hukum.

Pemerintah Kabupaten Samosir tetap membuka ruang bagi pelaku usaha untuk berkembang dan berinvestasi, namun setiap kegiatan usaha harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap aturan.

Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi daerah bisa lebih sehat lagi, tertib dan bermanfaat bagi warga setempat.

Hadir dalam kegiatan itu Inspektur Daerah Manthun Sinaga, Kepala DPMPTSP Pilippi Simarmata, Plt. Kasat Pol PP Rikardo Sidabutar, Kepala Bapenda Besron Sitanggang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Rudimantho Limbong, Kabid IKP Diskominfo Togarma Naibaho, serta anggota tim terpadu.***

Kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada nasabah maupun pegawai bank dalam melaksanakan aktivitas perbankan.

Kapolres Humbang Hasundutan AKBP Adi Nugroho, S.H., S.I.K., melalui Kasat Pamobvit AKP Hendra Sembiring, menyampaikan pengamanan objek vital perbankan akan terus ditingkatkan sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan kehadiran personel kepolisian, diharapkan situasi Kamtibmas di lingkungan perbankan tetap aman, tertib, dan kondusif.

Polres Humbang Hasundutan hadir untuk memberikan rasa aman dan menjaga kenyamanan masyarakat.***

Pria tersebut diamankan setelah polisi menindaklanjuti laporan masyarakat melalui layanan Call Center 110 pada Minggu (8/11/2026) dini hari.

Peristiwa bermula sekitar pukul 02.55 WIB, ketika petugas menerima laporan adanya sekelompok remaja yang berkumpul dan berkonvoi yang diduga hendak melakukan tawuran dengan membawa senjata tajam di wilayah Kota Sibolga

Petugas kemudian berhasil mengamankan salah seorang pria, yakni CAW, ementara seorang lainnya berhasil melarikan diri dari lokasi kejadian.

Pada sekitar pukul 10.00 WIB, pria yang sebelumnya melarikan diri tersebut datang ke Polres Sibolga bersama sejumlah saksi.

Pria itu kemudian mengaku sebagai pemilik sekaligus orang yang membawa senjata tajam yang ditemukan petugas. Ia diketahui berinisial MFSL (18), warga Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dari kejadian ini, polisi mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Spacy warna hitam serta satu senjata tajam jenis sabit bermata dua dengan gagang berwarna merah.

Kini, MFSL telah diamankan personel Satreskrim Polres Sibolga untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Atas perbuatannya, yang bersangkutan disangkakan melanggar Pasal 307 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun.

Kapolres Sibolga AKBP Budi Prasetyo memberi penegasan terkait komitmen jajarannya untuk terus meningkatkan patroli keamanan di ruang publik.

Ini dianggap penting mencegah aksi kekerasan, tawuran, serta berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.***

Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Camat Mardingding Erguna Samuel Sinukaban, S.T., yang mewakili Camat Mardingding, Bhabinkamtibmas Polsek Laubaleng AIPTU HP. Barus yang mewakili Kapolsek Laubaleng AKP A. Nainggolan, S.H., Serma Pnem yang mewakili Danramil 09/Laubaleng, perwakilan BPBD Kabupaten Karo Junaidi Sembiring, Kepala Desa Tanjung Pamah Taman Firdaus Tarigan, Ketua BPD Semit Sembiring, serta masyarakat setempat.

Dalam kegiatan itu, Bhabinkamtibmas AIPTU HP. Barus menyampaikan sosialisasi mengenai mitigasi bencana alam sebagai langkah meningkatkan pemahaman dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi berbagai kemungkinan bencana.

Sementara itu, pihak BPBD Kabupaten Karo memberikan pemaparan mengenai langkah-langkah tanggap darurat bencana, termasuk pentingnya mengenali potensi ancaman bencana, memahami tindakan penyelamatan diri, serta mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika terjadi keadaan darurat.

Kapolsek Laubaleng AKP A. Nainggolan, S.H., menyampaikan bahwa edukasi dan sosialisasi kebencanaan sangat penting agar masyarakat memiliki pengetahuan serta kesiapan dalam menghadapi situasi darurat.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap masyarakat semakin memahami langkah-langkah mitigasi dan tanggap darurat bencana. Kesiapsiagaan harus dibangun sejak dini, sehingga apabila terjadi bencana, masyarakat dapat mengambil tindakan yang tepat dan mengutamakan keselamatan jiwa," ujar AKP A. Nainggolan.

Selama pelaksanaan kegiatan, situasi berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Melalui kegiatan ini, Polsek Laubaleng berharap sinergi antara pemerintah, TNI-Polri, BPBD, dan masyarakat semakin kuat dalam membangun kesiapsiagaan serta meminimalkan risiko dampak bencana alam di wilayah Kabupaten Karo.***

Babak final nasional berlangsung pada 11 November 2026 di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan RI, Jakarta, dan dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Keuangan RI, Luky Alfirman.

Keberhasilan ini merupakan hasil dari perjuangan panjang yang dilalui tim MAN 1 Padangsidimpuan sejak tahap awal kompetisi. Sebelum melaju ke final nasional, para peserta harus melewati sejumlah tahapan, mulai dari babak penyisihan, semifinal regional, hingga final regional. Berkat kemampuan, kerja sama, dan persiapan yang matang, tim MAN 1 Padangsidimpuan berhasil keluar sebagai juara mewakili Regional I (Sumatera) untuk berlaga di tingkat nasional.

Pada babak final nasional, MAN 1 Padangsidimpuan bersaing dengan tiga tim terbaik dari regional lainnya, yakni SMAN 32 Jakarta sebagai wakil Regional II, SMA Taruna Nusantara Kampus IKN dari Regional III, serta SMAN 1 Kendari sebagai wakil Regional IV. Persaingan antartim berlangsung kompetitif dengan mempertemukan peserta-peserta terbaik dari berbagai wilayah Indonesia. Di tengah persaingan tersebut, tim MAN 1 Padangsidimpuan berhasil menunjukkan kemampuan terbaiknya hingga meraih posisi ketiga nasional.

Tim MAN 1 Padangsidimpuan terdiri atas Hanif Salim Silalahi (XII MIA 1), Dea Zahra Parlina (XII MIA 2), dan Syifa Putri Lelian (XII MIA 2). Ketiganya mengikuti kompetisi di bawah binaan guru Olimpiade Ekonomi MAN 1 Padangsidimpuan, Dedi Riandi Pasaribu, M.M., yang memberikan pendampingan dan bimbingan intensif selama proses persiapan.

Prestasi ini semakin istimewa karena tim MAN 1 Padangsidimpuan berhasil melewati persaingan dari total 12.117 peserta pendaftar. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa siswa madrasah mampu bersaing dan menunjukkan kompetensi di bidang pengetahuan ekonomi dan keuangan negara pada tingkat nasional.

Plt. Kepala MAN 1 Padangsidimpuan, Marataon Hasibuan, S.Pd., menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas pencapaian para siswa. Keberhasilan meraih Juara III Nasional merupakan prestasi yang patut disyukuri sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh peserta didik untuk terus mengembangkan potensi, meningkatkan pengetahuan, dan berani mengikuti berbagai kompetisi di tingkat yang lebih tinggi. Terimakasih kepada pembina yang luar biasa dan juga keterlibatan dukungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Padangsidimpuan. ( Hkm)

Dalam sambutannya, Lom Lom menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memastikan penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dan meraih prestasi. Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui dukungan nyata terhadap pembinaan olahraga disabilitas.

"Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berkomitmen mendorong pembangunan yang memberikan kesempatan setara bagi seluruh masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi Deli Serdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan," ujarnya.

Lom Lom meminta perangkat daerah terkait memperkuat koordinasi dengan NPC Deli Serdang dan seluruh pemangku kepentingan agar pembinaan atlet disabilitas semakin terarah, terukur, dan berkesinambungan. Ia juga berharap kompetisi ini menjadi bagian dari proses menyiapkan atlet potensial untuk bersaing di tingkat yang lebih tinggi.

Kepada para peserta, Lom Lom berpesan agar menunjukkan kemampuan terbaik, menjunjung sportivitas, dan tidak membatasi cita-cita karena kondisi fisik.

"Jangan pernah merasa rendah diri ataupun membatasi cita-cita. Kalian memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk berprestasi serta mengharumkan nama Kabupaten Deli Serdang," pesannya.

NPC Deli Serdang Open 2026 berlangsung selama dua hari, 12–13 November 2026, dengan mempertandingkan tiga cabang olahraga. Para atletik diikuti 37 atlet, judo 17 atlet, dan catur 13 atlet.

Ketua NPC Deli Serdang, M. Khairul, menjelaskan bahwa kompetisi ini bertujuan mengevaluasi hasil pembinaan sekaligus menjadi sarana pemanduan bakat untuk menemukan dan mengembangkan potensi atlet disabilitas.

Mewakili NPCI Sumatera Utara, Suliyadi mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan NPC Deli Serdang dalam penyelenggaraan kompetisi tersebut. Menurutnya, ajang ini penting untuk mengukur kemampuan atlet, meningkatkan pengalaman bertanding, serta menjaring bibit potensial yang dapat dipersiapkan mengikuti kejuaraan di tingkat lebih tinggi.( Drt)

POSMETRO MEDAN, Medan – Semangat Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP) 24/7 yang mengedepankan ketulusan melayani, kecepatan merespons, dan integritas menjadi dorongan bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk terus memperkuat pelayanan publik, termasuk dalam situasi pascabencana.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai upaya, salah satunya memfasilitasi percepatan penerbitan dokumen administrasi kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana. Di sisi lain, pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) terus dilakukan agar masyarakat semakin mudah mengakses berbagai layanan pemerintahan.

Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, mengatakan bahwa sejak mulai beroperasi pada akhir Januari 2026, MPP Deli Serdang telah memiliki 29 tenant dengan total 129 layanan dari berbagai sektor. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus melakukan inovasi dan evaluasi, sekaligus membuka ruang bagi masukan masyarakat untuk menyempurnakan kualitas pelayanan.

"Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk memperkuat koordinasi, berbagi pengalaman, dan memperoleh masukan dalam meningkatkan kualitas serta kesiapan pelayanan publik, termasuk ketika menghadapi bencana," ucapnya usai pertemuan bersama Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Komjen Pol (Purn) Purwadi Arianto, dalam kegiatan Optimalisasi Peran MPP dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana di Aula Raja Inal, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (12/11/2026).

Sebelumnya, Purwadi menegaskan, pemulihan pelayanan publik harus menjadi bagian penting dalam penanganan pascabencana. Sebab, bencana tidak hanya merusak infrastruktur fisik dan lingkungan, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat serta akses terhadap layanan pemerintahan.

"Ketika terjadi bencana, masyarakat justru semakin membutuhkan kehadiran pemerintah. Pemulihan pelayanan publik harus menjadi bagian penting dari upaya pemulihan pascabencana. Tidak cukup hanya memulihkan gedung dan fasilitas fisik, kita juga harus memastikan agar pelayanan yang paling dibutuhkan masyarakat dapat kembali berjalan normal secepat mungkin," ujar Purwadi.

Ia juga menekankan bahwa kehadiran pemerintah harus tercermin dari kemampuan aparatur merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tulus. Semangat GNPP 24/7, menurutnya, harus diterjemahkan menjadi budaya kerja yang mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan sekadar slogan.

"Pemerintah tidak boleh kaku, bukan masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan cara kerja pemerintah, melainkan pemerintah yang harus menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk melalui sistem jemput bola bagi warga di wilayah terisolasi atau pengungsian," tambahnya.

"Besok, saya akan ke Deli Serdang untuk melihat kondisi MPP. Deli Serdang masuk dalam tiga daerah baru di Sumut yang telah memiliki MPP. Saya berharap daerah lain yang belum memiliki MPP bisa segera mengikuti jejak ini," ucapnya. ( Drt)

Dalam peristiwa tersebut, petugas gabungan yang melaksanakan kegiatan penyiapan lahan diduga mendapat serangan dari sejumlah massa. Situasi tersebut menjadi perhatian serius aparat keamanan, khususnya dalam penanganan personel yang menjadi korban serta pengungkapan dugaan tindak pidana yang terjadi.

Di balik peristiwa tersebut, persoalan Lahan Usaha Tani Siosar merupakan bagian dari program relokasi masyarakat terdampak erupsi Gunung Sinabung periode 2010–2016. Program ini diperuntukkan bagi masyarakat dari Desa Sigarang-garang, Sukanalu, Dusun Lau Kawar, Kecamatan Namanteran, serta Desa Mardingding, Kecamatan Tiganderket.

Setelah bertahun-tahun meninggalkan kampung halaman dan menjalani kehidupan di pengungsian, pemerintah memfasilitasi masyarakat melalui penyediaan hunian tetap (huntap) dan lahan usaha tani sebagai sumber penghidupan serta penopang perekonomian keluarga.

Namun, proses penyediaan lahan tersebut sebelumnya menghadapi gugatan dari masyarakat sekitar sehingga penyelesaiannya harus melalui tahapan hukum yang cukup panjang.

Setelah adanya putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) pada 2026, proses penyiapan lahan usaha tani akhirnya mulai dilaksanakan pada 6 November 2026.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, S.H., S.I.K., M.Si., melalui Kasi Humas Polres Karo AKP Pedoman Maha menyampaikan bahwa Polri menyayangkan terjadinya insiden kekerasan dalam proses penyiapan lahan tersebut. Ia menegaskan bahwa keselamatan personel maupun masyarakat menjadi perhatian utama, sementara dugaan tindak pidana yang terjadi akan ditangani sesuai ketentuan hukum.

"Kapolres Karo menegaskan bahwa setiap permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat hendaknya diselesaikan melalui jalur hukum dan komunikasi yang baik. Perbedaan pendapat maupun penolakan terhadap suatu kebijakan merupakan hal yang dapat disampaikan, namun tidak boleh diwujudkan melalui tindakan kekerasan, penganiayaan ataupun perusakan fasilitas," ujar AKP Pedoman Maha.

Lebih lanjut disampaikan, aparat penegak hukum akan melakukan penanganan secara profesional dan menyeluruh terhadap insiden tersebut, termasuk mendalami dugaan pelemparan batu, penganiayaan terhadap petugas, pembakaran kendaraan dinas, serta kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang terlibat.

"Setiap dugaan pelanggaran hukum akan ditindaklanjuti berdasarkan hasil penyelidikan, alat bukti, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar dan memberikan kesempatan kepada aparat untuk menjalankan proses hukum secara profesional," tambahnya.

Di sisi lain, penyelesaian persoalan lahan Siosar juga diharapkan tetap memperhatikan kepastian hukum, hak masyarakat pengungsi, serta aspirasi warga setempat yang menyampaikan penolakan. Dialog dan komunikasi antarpihak menjadi langkah penting guna mencegah konflik berkelanjutan.

Polri mengimbau seluruh masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta mempercayakan penanganan persoalan tersebut kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Jangan sampai persoalan lahan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum justru menimbulkan korban dan memperlebar konflik di tengah masyarakat.(JpG)

"Ada banyak tokoh yang kami nilai memilki kualifikasi untuk menggantikan Mas Gibran. Di antaranya, Jaksa Agung ST Burhanuddin. Kenapa? Karena beliau memenuhi kualifikasi untuk mendampingi Bapak Presiden Prabowo," ungkap HM. Nezar Djoeli ST, Ketua Harian DPP Himpunan Aktivis Republik Indonesia (HARI), Kamis (12/11/2026).

Menurut Nezar, di bawah kepemimpinan ST Buhanuddin Kejaksaan Agung RI berada di era keemasan.

"Capaian-capaian kinerja yang dilakukan ST Burhanuddin sangat mengagumkan. Hanya di era Jaksa Agung Burhanuddin, korupsi kelas kakap diusut serta berhasil selamatkan keuangan negara hingga puluhan triliun," ungkapnya.

Dia menilai, Kejaksaan Agung pada periode kepemimpinan Burhanuddin paling galak ke koruptor. Kejagung bahkan berani menerapkan ancaman hukuman mati kepada pelaku tindak pidana korupsi, seperti pada perkara ASABRI dan Jiwasraya.

Kejaksaan Agung RI era Burhanuddin, imbuhnya, juga berani membongkar kasus-kasus besar nilai kerugian keuangan fantastis. Seperti, perkara korupsi BTS Kominfo yang merugikan keuangan negara Rp 8,32 triliun, kasus Duta Palma Grup dengan nilai kerugian mencapai Rp 78 triliun, kasus ekspor CPO minyak goreng yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan masih banyak lainnya.

Kejaksaan Agung RI, kata Nezar, juga menunjukkan keberanian dalam penegakan hukum untuk perkara-perkara yang melibatkan pejabat negara. Seperti menteri, anggota BPK, anggota DPR, hingga pejabat kementerian.

"Kasus-kasus itu tak mudah, melibatkan pejabat negara, politisi, dan pengusaha. Tapi Kejaksaan Agung berhasil membongkar dan berhasil meyakinkan hakim bahwa ada pihak yang bersalah," bebernya.

Kejaksaan Agung juga dinilai menegakkan hukum secara terukur, transparan, dan humanis, frngan menerapkan restorative justice untuk kasus tertentu di tengah masyarakat demi menghadirkan keadilan.

"Tapi untuk kejahatan yang libatkan pejabat negara seperti korupsi tak ada ampun, dilibas. Tajam ke atas, humanis ke bawah," ungkapnya.

Nezar juga membeberkan prestasi Jaksa Agung dalam hal penyelamatan keuangan negara melalui penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Pada 2022 lalu, Kejagung menyelamatkan keuangan negara senilai Rp 21 triliun pada tahap penyidikan dan penuntutan.

Kejagung juga menyita uang dalam bentuk dolar Amerika dan Singapura, yakni 11.400.813,57 dollar Amerika Serikat dan 646,04 dollar Singapura.

Adapun penyelamatan keuangan negara terbanyak berasal dari Jampidsus Kejagung dengan nilai Rp 20.351.199.832.983.

Rinciannya, sebanyak Rp 5.017.600.000 diselamatkan dari kasus tindak pidana korupsi pada Perusahaan Umum (Perum Perindo).

Kemudian, Rp. 2.592.190.524.000 dari kasus tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Lalu, sebesar Rp.289.787.012.600 dari kasus tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri (Persero), sebanyak Rp 44.881.750.000 dari kasus tindak pidana korupsi proses investasi PT Asuransi Jiwa Taspen yang terjadi pada rentang 2017-2020.

Sebanyak Rp 121.504.412.000 dari kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan fasilitas kawasan berikat pada Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Emas tahun 2015-2021.

Juga, sekitar Rp 17.108.527.692.119, 11.400.813,57 dollar Amerika Serikat, dan 646,04 dollar Singapura dari kasus tindak pidana korupsi kegiatan pelaksanaan PT Duta Palma Group.

Selanjutnya, Rp. 26.888.700.000 dari kasus tindak pidana korupsi impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya tahun 2016-2021.

Dalam kasus yang sama juga disita sebanyak Rpb36.155.421.514 dari tersangka korporasi. Sebanyak Rp 2.972.042.750 dari kasus tindak pidana korupsi proyek pembangunan pabrik Blast Furnice PT Krakatau Steel tahun 2011.

Dan Rp 123.274.678.000 dari kasus tindak pidana korupsi penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Karya Beton Precast tahun 2016-2020.

Sedangkan tahun 2021, Kejagung berhasil mengungkap sejumlah kasus dugaan korupsi kakap.

Misalnya, kasus korupsi pengelolaan dana keuangan di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT ASABRI (Persero). Dalam kasus Jiwasraya kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp 16,8 triliun. Sementara dalam kasus ASABRI, negara merugi hingga Rp 22,7 triliun.

"Jadi tidak hanya nangkap koruptor, tapi juga bagaimana menyelamatkan kerugian negara," tegasnya.

Sekali lagi, kenapa harus ST Burhanuddin? HM Nezar mengingatkan 'kode cantik' dari Presiden Prabowo saat acara pengembalian uang negara triliunan rupiah beberapa waktu lalu.

"Jaksa Agung (ST. Burhanuddin). Terima kasih. Pangkat apa yang ada di atas Jaksa Agung?" ucap Prabowo memberi kode kala itu.

"Ucapan Bapak Prabowo ini jangan dianggap biasa. Itu bentuk apresiasi dan dukungan kepada ST Burhanuddin yang berasal dari sosok non Parpol (Partai Politik) dan integritasnya tidak diragukan lagi," tandasnya. (Ril/Dam).

Bantuan tersebut diserahkan melalui Kepala Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (Kabid OKK) DPC GRIB Jaya Kota Medan, Dudi Efni Pasaribu, di Kantor Sekretariat DPC GRIB Jaya, Jalan Sei Serayu, Kamis (12/11/2026).

Dudi menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Hamba Allah yang telah memberikan bantuan tersebut. Menurutnya, bantuan itu merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak orang.

"Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih kepada Hamba Allah yang telah memberikan bantuannya ke Kantor DPC GRIB Jaya Kota Medan. Semoga diberikan umur panjang, kesehatan, kesuksesan, rezeki yang berlimpah, serta dijauhkan dari segala masalah," ujar Dudi.

Selanjutnya, bantuan beras dan minyak goreng tersebut diserahkan Dudi kepada Chief Dapur, Haris, untuk dimanfaatkan sebagai bahan kebutuhan memasak dalam penyediaan makanan pada program makan siang gratis.

Haris turut menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kepedulian Hamba Allah yang telah menyalurkan bantuan melalui DPC GRIB Jaya Kota Medan.

"Kami, Grib Jaya Kota Medan, di bawah binaan Pembina Ferdy Sanjaya Sembiring dan Ketua Rudi Ginting, Sekcab Toyib Marbun, Bendahara Rio Siahaan, Kabid OKK Dudi Efni serta Wakil Ketua Fablo, mengucapkan Alhamdulillah, kami menerima bantuan 1 ton beras dan 10 kotak minyak goreng. Terima kasih kepada Hamba Allah yang telah memberikan bantuan ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kesuksesan, rezeki yang berlimpah, dan dijauhkan dari segala masalah," ungkap Haris.

Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan operasional dapur, sekaligus menjadi wujud nyata kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama. (Dam)

Polda Sumatera Utara dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serdang Bedagai didesak segera turun tangan untuk memeriksa legalitas serta aktivitas operasional perusahaan tersebut.

Sorotan ini mencuat setelah adanya informasi bahwa perusahaan yang disebut telah lama beroperasi itu diduga belum mengantongi Surat Kelayakan Operasional (SLO) dan disinyalir tidak rutin menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan hidup setiap enam bulan.

Jika dugaan tersebut benar, persoalan ini patut mendapat perhatian serius karena menyangkut kepatuhan perusahaan terhadap aturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan informasi sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, aktivitas perusahaan tersebut bergerak di bidang pengolahan karet. Sementara itu, kondisi lokasi yang dikelilingi tembok tinggi, gerbang tertutup rapat, serta tidak terlihatnya plang nama perusahaan di pintu masuk turut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi kegiatan usaha tersebut.

Untuk mendapatkan klarifikasi, sejumlah awak media mendatangi lokasi pada Selasa (10/11/2026) sekitar pukul 10.45 WIB. Namun, awak media hanya diperbolehkan berada di pos penjagaan dan tidak diberikan akses masuk ke area perusahaan.

Ketika ditanya mengenai aktivitas di dalam lokasi, seorang petugas keamanan menjawab, "Pengolahan noten, Pak." Saat awak media meminta bertemu pimpinan perusahaan berinisial HS, sekuriti menyampaikan bahwa yang bersangkutan tidak berada di tempat dan pihak media tidak diperbolehkan masuk.

Atas kondisi tersebut, Kapolda Sumatera Utara didesak memerintahkan Ditreskrimsus Polda Sumut bersama Polres Serdang Bedagai melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi.

Pemeriksaan perlu mencakup legalitas operasional, dokumen lingkungan, serta kemungkinan adanya pelanggaran hukum dalam kegiatan perusahaan. Jika ditemukan unsur tindak pidana lingkungan hidup, aparat diminta mengambil tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan.

Tidak hanya kepolisian, DLH Kabupaten Serdang Bedagai juga diminta segera melakukan inspeksi lapangan dan membuka kejelasan mengenai status kepatuhan lingkungan PT PKN.

DLH perlu memastikan apakah perusahaan memiliki persetujuan lingkungan, memenuhi kewajiban pelaporan berkala, serta mengantongi SLO untuk fasilitas pengelolaan lingkungan yang memang diwajibkan. DPMPTSP Kabupaten Serdang Bedagai juga perlu memverifikasi kelengkapan perizinan berusaha perusahaan tersebut.

Sebagaimana diatur dalam PermenLHK Nomor 5 Tahun 2021, SLO merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan kelayakan operasional fasilitas pengelolaan lingkungan. Ketidakpatuhan terhadap persyaratan lingkungan dapat berujung pada sanksi administratif maupun penegakan hukum sesuai jenis pelanggaran yang terbukti.

Publik kini menunggu ketegasan Polda Sumut dan DLH Serdang Bedagai. Jangan sampai dugaan pelanggaran lingkungan hanya menjadi persoalan yang ramai diberitakan tanpa diikuti pemeriksaan nyata di lapangan. Pengawasan dan penegakan hukum harus berlaku sama terhadap seluruh pelaku usaha, tanpa melihat besarnya modal maupun siapa pemilik perusahaan. (Bud)

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dir res PPA dan PPO) Polda Sumut Kombes Pol. Kristinatara Wahyuningrum mengungkapkan kasus tersebut dalam konferensi pers di Mapolda Sumut, Rabu (11/11/2026).

Ia menjelaskan, pengungkapan dilakukan Subdit III Ditres PPA dan PPO melalui dua laporan polisi tertanggal 3 dan 4 Oktober 2026. Kedua jaringan menggunakan modus berbeda, yakni menyamarkan keberangkatan calon PMI sebagai wisatawan dan memberangkatkan pekerja melalui jalur laut tidak resmi menggunakan kapal tongkang.

"Pengungkapan ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri kepada masyarakat. Kami berkomitmen memastikan setiap tindak pidana terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan ditangani secara profesional, tegas, dan sesuai ketentuan hukum," ujar Kristinatara.

Dalam kasus pertama, polisi menangkap dua perempuan berinisial S alias R (40) dan ES (41) di kawasan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, pada 2 Oktober 2026.

ES berperan merekrut calon PMI dan membantu pengurusan paspor, sedangkan S alias R bertugas mengatur transportasi serta tiket keberangkatan melalui Pelabuhan Tanjung Balai menuju Malaysia.

Keduanya diduga merekrut dua perempuan berinisial R.A. (24), warga Tebing Tinggi, dan N.R. (20), warga Serdang Bedagai, yang dijanjikan bekerja sebagai perawat lansia dan pengasuh bayi dengan upah masing-masing sekitar Rp6,7 juta dan Rp8,6 juta per bulan.

Petugas juga menggagalkan keberangkatan tiga calon PMI lainnya yang hendak berangkat secara mandiri. Dengan demikian, lima orang berhasil diselamatkan dalam perkara pertama.

"Modus yang digunakan adalah mengelabui petugas imigrasi dengan membuat keberangkatan calon PMI seolah-olah untuk perjalanan wisata atau pelancongan, padahal tujuan sebenarnya untuk bekerja di Malaysia," jelasnya.

Pada kasus kedua, polisi menangkap S.B. alias Pak H (57) dan M.D.T. (43), seorang PNS, di kawasan Air Genting, Kabupaten Asahan, pada 3 Oktober 2026.

S.B. diduga berperan merekrut, menampung, dan mengatur pemberangkatan calon PMI melalui jalur laut tidak resmi menggunakan kapal tongkang. Sementara M.D.T. diduga bertugas menjemput calon pekerja dari sejumlah lokasi, yakni loket bus Putra Pelangi, gerbang Tol Bandar Selamat, dan Bandara Internasional Kualanamu.

Dari jaringan tersebut, polisi menyelamatkan enam calon PMI asal Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Utara.

Dalam pengungkapan perkara kedua, penyidik menyita dua unit mobil, masing-masing Mitsubishi Pajero Sport dan Ford Everest, sembilan unit telepon genggam, serta uang tunai Rp8,6 juta. Penyidik juga telah memeriksa sembilan saksi dan meminta keterangan ahli dari Dinas Ketenagakerjaan serta BP3MI.

Kristinatara mengatakan, penanganan kedua perkara tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, BP3MI Sumut, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, dan Laboratorium Forensik Polda Sumut.

Atas perbuatannya, dua tersangka dalam kasus pertama dijerat dengan Pasal 455 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau Pasal 81 subsider Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Sementara dua tersangka dalam kasus kedua dijerat Pasal 81 subsider Pasal 83 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

"Kami tegaskan tidak ada toleransi terhadap kekerasan, eksploitasi, maupun perdagangan manusia, siapa pun pelakunya. Namun, terhadap perkara yang masih dalam proses penyidikan, kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," tegas Kristinatara.

Polda Sumut mengimbau masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar menggunakan jalur resmi dan memastikan legalitas proses penempatan guna menghindari risiko menjadi korban eksploitasi maupun tindak pidana perdagangan orang.(HPSU)

Ajakan tersebut disampaikan Kabag Bin Ops Ditreskrimsus Polda Sumut, AKBP Herwansyah Putra, S.H., M.Si., saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif di Radio Republik Indonesia (RRI) Medan, Rabu (11/11/2026).

Dalam dialog tersebut, AKBP Herwansyah menjelaskan bahwa Ditreskrimsus Polda Sumut memiliki empat subdirektorat yang menangani berbagai jenis tindak pidana khusus, yakni Subdit Industri dan Perdagangan (Indag), Subdit Fiskal, Moneter dan Devisa (Fismondev), Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor), serta Subdit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter).

Ia menyampaikan bahwa salah satu perhatian utama Ditreskrimsus saat ini adalah pengawasan terhadap berbagai aktivitas perdagangan, termasuk persoalan pangan, peredaran BBM ilegal, serta pertambangan ilegal.

Selain itu, pemberantasan narkoba juga menjadi perhatian serius mengingat Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah dengan tantangan peredaran narkoba yang cukup tinggi.

AKBP Herwansyah juga mengingatkan masyarakat agar lebih peduli terhadap aktivitas perdagangan dan turut menjaga stabilitas perekonomian dengan menerapkan sejumlah langkah penting.

Pertama, masyarakat diharapkan menjadi konsumen yang cerdas dan kritis dalam membeli produk. Kedua, memastikan produk yang dibeli memenuhi ketentuan keamanan dan mutu. Ketiga, tidak terlibat dalam praktik perdagangan ilegal.

Keempat, tidak melakukan penimbunan barang kebutuhan pokok yang dapat mengakibatkan kelangkaan dan menyulitkan masyarakat. Kelima, mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi serta bersama-sama menjaga stabilitas perekonomian.

"Yang tidak kalah penting, masyarakat harus berani melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana melalui saluran resmi kepolisian. Jangan takut untuk melapor, karena laporan masyarakat menjadi dasar bagi kepolisian untuk melakukan tindak lanjut dan pengungkapan perkara," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan bahwa keberhasilan kepolisian dalam mengungkap berbagai tindak pidana tidak terlepas dari dukungan dan informasi masyarakat.

"Tanpa ada masyarakat, polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, kami berharap masyarakat dapat memberikan kontribusi dan informasi kepada kepolisian untuk membantu mengungkap berbagai pelanggaran dan kejahatan di Sumatera Utara," ungkapnya.

AKBP Herwansyah turut menyosialisasikan layanan Call Center Polri 110 yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan kejadian atau kondisi darurat yang membutuhkan kehadiran kepolisian.

Layanan 110 merupakan saluran pengaduan kepolisian yang dapat diakses masyarakat secara nasional. Setiap laporan akan diterima operator untuk selanjutnya diteruskan kepada satuan kepolisian terdekat guna mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan.

"Apabila masyarakat mengalami atau mengetahui kejadian yang membutuhkan penanganan segera dari kepolisian, silakan menghubungi Call Center 110. Petugas akan merespons laporan dan menghubungkan dengan personel kepolisian terdekat," jelasnya.

Melalui dialog interaktif ini, Ditreskrimsus Polda Sumut berharap masyarakat semakin memahami tugas kepolisian, menjadi konsumen yang cerdas, menjauhi praktik perdagangan ilegal, serta berani melaporkan setiap dugaan tindak pidana.

Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud komitmen Polda Sumatera Utara untuk terus membangun kedekatan dengan masyarakat melalui keterbukaan informasi, edukasi publik, serta pelayanan kepolisian yang cepat, responsif, dan humanis.(HPSU)

Hardep dipercaya mengemban tanggung jawab memimpin organisasi untuk lima tahun ke depan, menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Ade Julhaidir.

Pergantian kepemimpinan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat persatuan, membangun konsolidasi organisasi, sekaligus menentukan arah perjuangan A-PPI dalam menghadapi berbagai tantangan dunia jurnalistik yang terus berkembang.

Dihadiri Pengurus Wilayah dan Daerah dari Berbagai Provinsi

Pelaksanaan Munas I A-PPI yang diselenggarakan oleh DPP A-PPI tersebut dihadiri jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari berbagai daerah di Indonesia.

Selain unsur internal organisasi, kegiatan ini juga dihadiri perwakilan kepolisian, organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi kewartawanan, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Kehadiran berbagai elemen tersebut menunjukkan komitmen A-PPI untuk membangun hubungan kelembagaan yang terbuka, inklusif, serta menjalin kerja sama konstruktif dengan berbagai pihak.

Hardep Dihadapkan pada Penguatan Organisasi dan Profesionalisme Wartawan

Dengan terbentuknya kepemimpinan baru, A-PPI diharapkan semakin memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjaga independensi dan profesionalisme insan pers.

Sejumlah agenda penting menjadi tantangan kepengurusan periode 2026-2031, mulai dari pembenahan sistem organisasi, peningkatan kompetensi anggota, hingga penguatan tanggung jawab intelektual, moral, dan sosial dalam menjalankan profesi jurnalistik.

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus pemberitaan digital, wartawan dituntut tidak hanya mampu menyampaikan informasi secara cepat, tetapi juga harus mengutamakan ketepatan, verifikasi, keberimbangan, dan independensi.

Kebebasan pers harus tetap dilaksanakan dengan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) agar setiap produk pemberitaan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Keberhasilan organisasi kewartawanan tidak semata-mata diukur dari banyaknya jumlah anggota, melainkan juga dari kualitas sumber daya manusia, profesionalisme, dan kredibilitas karya jurnalistik yang dihasilkan.

Tegaskan Fungsi dan Tanggung Jawab Pers

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 3 menyebutkan bahwa pers memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.Sementara itu, Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Ketentuan tersebut menjadi landasan penting bagi setiap insan pers dalam menjalankan tugas profesionalnya. Seorang jurnalis dituntut memiliki kemampuan analisis, ketelitian dalam mengolah data, serta keberanian mengungkap fakta secara objektif dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat.

Melalui perannya sebagai organisasi kewartawanan, A-PPI diharapkan dapat menjadi wadah pembinaan, peningkatan kapasitas, sekaligus menjaga kehormatan dan martabat profesi wartawan.

Tiga Fokus Utama Kepemimpinan Hardep 2026-2031

Dalam menjalankan kepemimpinan selama periode 2026-2031, Hardep mengarahkan program kerja organisasi pada tiga fokus utama, yakni:

1. Peningkatan Kapasitas Jurnalistik

Mendorong pelaksanaan pelatihan dan pendidikan jurnalistik secara berkelanjutan, termasuk pemahaman regulasi pers, penerapan jurnalistik beretika, serta peningkatan kemampuan anggota dalam menghadapi perkembangan teknologi digital.

2. Penguatan Etika dan Disiplin Wartawan

Membangun pengawasan internal organisasi agar seluruh anggota senantiasa menjunjung tinggi dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik dalam setiap pelaksanaan tugas peliputan maupun pemberitaan.

3. Memperluas Kemitraan Kelembagaan

Mengembangkan hubungan dan sinergi dengan pemerintah, aparat penegak hukum, serta berbagai elemen masyarakat. Namun, kemitraan tersebut tetap harus dilaksanakan dengan menjaga independensi dan fungsi kritis pers.

Munas I A-PPI diharapkan tidak berhenti sebatas menghasilkan keputusan pergantian kepemimpinan, tetapi mampu menjadi awal penguatan organisasi melalui program kerja yang terarah, terukur, realistis, dan memberikan manfaat bagi kehidupan pers nasional.

Dengan terpilihnya Hardep sebagai Ketua Umum DPP A-PPI periode 2026-2031, harapan besar kini berada pada kepengurusan baru untuk membawa organisasi semakin solid, profesional, independen, serta berkontribusi dalam meningkatkan kualitas dan kredibilitas pers Indonesia.(Red/Rill)

Penetapan tersangka tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang diterima Polrestabes Medan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama.

"GS sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan," ujar Jean Calvijn usai menggelar konferensi pers pengungkapan kasus kejahatan jalanan, perjudian, premanisme, dan geng motor di Mapolrestabes Medan, Rabu (11/11/2026).

Jean Calvijn menjelaskan, hingga saat ini penyidik telah menetapkan satu orang tersangka berinisial GS dalam perkara tersebut.

" Terkait laporan masyarakat mengenai adanya tindak pidana yang dilaporkan ke Polrestabes Medan, dalam hal ini dilakukan secara bersama-sama. Sampai saat ini, satu tersangka berinisial GS berhasil diungkap tim penyidik dan sudah berstatus tersangka serta dilakukan penahanan," jelasnya.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai perkara yang menjerat GS, Jean Calvijn menyebut kasus tersebut berkaitan dengan laporan masyarakat tentang dugaan penipuan dan penggelapan.

"Ada kasus masyarakat melaporkan terkait dengan penipuan dan penggelapan," tandasnya.

Sebelumnya, tim gabungan Polrestabes Medan menggeledah rumah GS di kawasan Jermal, Kecamatan Medan Denai, Jumat (30/10/2026) siang.

Penggeledahan tersebut dilakukan setelah petugas menemukan sejumlah petunjuk yang diduga berkaitan dengan aktivitas terlarang di rumah GS.

Proses penggeledahan berlangsung sekitar dua jam. Dalam kegiatan itu, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan praktik penyalahgunaan narkoba.

Selain mengamankan barang bukti, polisi juga membawa dua orang dari lokasi tersebut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Benar, kami melakukan penggeledahan. Ada yang kami amankan," ujar Kasatreskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Rizky Lubis, S.I.K., M.H., saat dikonfirmasi sebelumnya.( Red)

Apresiasi tersebut disampaikan Hasan saat menghadiri konferensi pers pengembalian sepeda motor milik korban kejahatan yang digelar di Mapolrestabes Medan, Rabu (11/11/2026).

"Saya atas nama bagian dari masyarakat Kota Medan tentu mengucapkan terima kasih banyak dan memberikan apresiasi kepada Bapak Kapolrestabes beserta jajaran yang telah memberikan rasa aman, nyaman, dan perlindungan kepada masyarakat Kota Medan," ujar Hasan.

Hasan juga mendoakan agar Kapolrestabes Medan beserta seluruh personel senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam menjalankan tugas, khususnya menghadapi berbagai persoalan keamanan dan ketertiban di Kota Medan.

Dalam kesempatan itu, Hasan turut mengimbau masyarakat agar tidak menjadikan alasan kebutuhan hidup sebagai pembenaran untuk mengambil hak orang lain.

Menurutnya, setiap orang memang memiliki kebutuhan, tetapi hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan tindakan yang merugikan sesama.

"Kami dari MUI Kota Medan mengimbau dan meminta kepada saudara-saudara kami. Kami tahu saudara mempunyai kebutuhan, tetapi jangan kebutuhan kita menjadi legitimasi untuk menghalalkan hak orang lain. Apalagi, perbuatan seperti itu merupakan dosa kemanusiaan yang luar biasa dalam agama Islam," tegasnya.

Sementara itu, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak menyampaikan bahwa pihaknya telah membuka gerai pengembalian kendaraan bermotor hasil kejahatan maupun kendaraan temuan.

Gerai tersebut telah beroperasi selama satu minggu dan direncanakan tetap dibuka hingga satu bulan ke depan. Hingga saat ini, sebanyak 111 unit kendaraan telah didata untuk menjalani proses identifikasi dan pengembalian kepada pemilik yang sah.

"Jadi gerai ini sudah kita buka dan berjalan satu minggu. Akan kita buka satu bulan ke depan. Saya berharap 111 kendaraan ini sudah kita datakan," ujar Jean Calvijn.

Ia mengimbau masyarakat yang kehilangan sepeda motor agar datang langsung ke Mapolrestabes Medan untuk memeriksa kendaraan yang telah diamankan. Imbauan tersebut juga ditujukan kepada masyarakat yang kehilangan kendaraan tetapi belum sempat membuat laporan polisi.

"Saya mengimbau masyarakat datang ke Polrestabes Medan, lihat motor-motornya apabila terjadi tindak pidana. Lihat motornya apabila kehilangan motor tetapi belum membuat laporan polisi," ungkapnya.

Jean Calvijn menegaskan, gerai tersebut tidak hanya menampung kendaraan hasil pengungkapan kasus tindak pidana, tetapi juga kendaraan yang ditemukan oleh personel kepolisian.

Bagi masyarakat yang ingin mengambil kendaraannya, diminta membawa identitas diri serta dokumen kepemilikan, seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

"Silakan bawa identitas diri, BPKB, surat-suratnya, STNK, dan semuanya akan dikembalikan kepada masyarakat. Tidak sedikit pun ada pungutan biaya. Memang tidak ada," pungkasnya. (Dam)

Kegiatan ini meliputi patroli pencegahan gangguan Kamtibmas. Selain itu petugas tampak terlihat mengatur arus lalu lintas.

Hal terpenting lainnya, mengecek kondisi dan ketersediaan stok BBM guna memastikan aktivitas di SPBU berjalan aman, tertib dan lancar.

Kapolres Humbang Hasundutan AKBP Adi Nugroho, S.H., S.I.K., dalam keterangan persnya lewat Kasat Samapta AKP Hotman Sirait menyampaikan patroli itu merupakan upaya preventif Polri untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat serta menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif.

Polres Humbahas mengimbau masyarakat agar tetap tertib, mematuhi aturan lalu lintas, dan bersama-sama menjaga keamanan serta ketertiban lingkungan.***