Menurut Ketua PWI Sumut Farianda Sinik dan Ketua JMSI Sumut Rianto, Jumat (17/4/2026) di bawah komando Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, sejumlah prestasi membanggakan berhasil diraih sepanjang 2025. Mulai dari penghargaan peringkat III terbaik nasional dalam Satuan Kerja Kompetisi Ber-AKHLAK yang diberikan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, hingga capaian peringkat III dalam kinerja pengelolaan keuangan APBN (IKPA) dengan nilai tinggi 98,18.

Ketua JMSI Sumuti Rianto memaparkan, Kejati Sumut juga mencatatkan kinerja unggul dalam laporan keuangan, serta konsistensi pengelolaan anggaran, bahkan masuk dalam peringkat 7 besar nasional untuk transaksi Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

"Di bidang intelijen, pengamanan terhadap 66 proyek strategis nasional dengan nilai mencapai Rp930,5 miliar dan USD 163 juta menjadi bukti konkret kontribusi Kejati Sumut dalam mendukung pembangunan," katanya.

Sementara itu, dalam bidang penegakan hukum, pendekatan keadilan restoratif menjadi salah satu inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Tercatat 101 perkara berhasil diselesaikan melalui Restorative Justice, serta terbentuk 60 Rumah Restorative Justice di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Komitmen pemberantasan korupsi juga ditunjukkan melalui capaian penyelamatan kerugian keuangan negara yang mencapai lebih dari Rp435 miliar sepanjang tahun 2025. Selain itu, keberhasilan pelelangan aset hasil tindak pidana senilai Rp172,7 miliar mengantarkan Kejati Sumut meraih peringkat I nasional dalam kinerja pemulihan aset.

Memasuki tahun 2026, kinerja positif tersebut terus berlanjut dengan penyelamatan kerugian negara sebesar Rp13 miliar dari kasus dugaan korupsi pembangunan di kawasan Pangururan dan Tele Samosir. Langkah tegas juga ditunjukkan melalui penggeledahan kantor BPN Sumut dan Kota Medan terkait dugaan korupsi proyek jalan tol Medan–Binjai.

Capaian gemilang tersebut mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk dari Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara.

Ketua JMSI Sumut, Rianto SH MH, yang akrab disapa Anto Genk, menyampaikan penghargaan atas kinerja nyata yang ditunjukkan Kajati Sumut.

"Kita sangat apresiasi Pak Harli dalam upaya penegakan hukum di Sumatera Utara," ujar Rianto, yang juga CEO Sumut24 Group ini.

Terpisah, Ketua PWI Sumut Farianda Sinik mengatakan, berbagai prestasi dan capaian yang diraih dalam waktu singkat menjadi bukti keseriusan serta komitmen Kejati Sumut dalam menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan sederet capaian tersebut, kepemimpinan Dr Harli Siregar dinilai berhasil membawa semangat baru dalam penegakan hukum di Sumatera Utara, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan.

Farianda Putra Sinik merespon perpindahan Kajati Sumut. Harli disebutnya, sangat dekat dgn wartawan, selama dia menjadi Kajatisu kedekatannya itu dibuktikan melalui main sepakbola bersama para pemred dan wartawan unit Kejatisu, berbuka puasa bersama dilaksanakan di Kantor Kejatisu dalam bulan Ramadhan yang lalu dan akan menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yg rencana akan digelar diawal Mei tahun ini.

"Semoga Pak Harli sehat2 dan sukses selalu, tentunya tetap tegas dalam memberantas korupsi," ujar Farianda sambil berdoa dan diaminkan teman-teman wartawan PWI lainnya. (lam)

Dalam amanahnya yang disampaikan langsung oleh Ketua DPD IPK Deli Serdang, Parmonangan Gultom, dirinya berpesan agar para pengurus PAC IPK Lubuk Pakam yang baru menerima SK defenitif, agar dapat menjalankan roda organisasi sesuai AD ART dan Program Kerja IPK.

"Pengurus PAC IPK Lubuk Pakam yang baru harus lansung menjalankan progran kerja sesuai mekanisme organisasi IPK," pesan Parmonangan Gultom, S.E.

Maju dan besarnya IPK, terletak pada kemauan seluruh pengurus dan kader IPK Lubuk Pakam. Jika maksimal melaksanakan amanah organisasi, maka IPK Lubuk Pakam otomatis akan maju dan besar yang hasilnya nantinya dapat dirasakan oleh seluruh keluarga besar IPK Lubuk Pakam.

Demikian sebaliknya, jika loyalitas dan militansi untuk berbuat dan memajukan IPK tidak dimiliki oleh jajaran pengurus maka organisasi tidak akan besar dan maju, segeralah kembangkan ranting - ranting IPK diwilayah Lubuk Pakam.

"Jalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar, tokoh agama, unsur pemerintahan, TNI dan Polri," tegasnya.

Sementara itu, kepada awak media ini di tempat yang sama, Ketua PAC IPK Lubuk Pakam, Muhammad Arif Aulia didampingi sekretarisnya, Alamsyah, S.H.,M.H., juga Bendahara, Luas Siahaan, menyatakan siap mengemban amanah dan memajukan dan membirukan wilayah Kecamatan Lubuk Pakam dengan bendera IPK.

"Rencana Program Kerja juga sudah disusun untuk memajukan IPK dengan program-program yang bermanfaat dan dapat dirasakan oleh masyarakat Lubuk Pakam, termasuk tentunya kader kader IPK kita yang ada," ungkap Ketua PAC IPK Lubuk Pakam, Muhammad Arif Aulia.

"Untuk itu kita juga memohon arahan dan bimbingan dari para senior, khususnya dari Ketua DPD IPK Deli Serdang, yang kami hormati ini,sekali lagi kami tegaskan, PAC IPK Lubuk Pakam siap membenarkan IPK di seluruh wilayah Kecamatan Lubuk Pakam, Hidup IPK, IPK Setia, IPK Luar Biasa," pungkasnya.(Hap).

Demikian diungkapkan oleh Kajari Gunungsitoli melalui Kasi Intel, Yaatulo Hulu, kepada Wartawan, Jumat (17/4/2026), di Gunungsitoli.

Ungkapan ini sekaligus menjawab tudingan di beberapa media online bahwaKajari Gunungsitoli, Firman Halawa, yang menuding "mengkotak-kotakan" Wartawan untuk mendapatkan Informasi.

Yaatulo Hulu menegaskan, pertemuan yang dilaksanakan (Forwaka) dengan Kajari dan dirinya di Resto Janji Jiwa pada Senin (13/4/2026), guna membahas rencana pelantikan ForwakaGunungsitoli. Bukan sedang melakukan Konferensi Pers!

"Pada pertemuan itu (Pembahasan tentang rencana pelantikan ForwakaGunungsitoli,red), rekan-rekan dari Forwaka menyelingi pertanyaan atas adanya isu liar yang beredar seputar penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan RSUP Kabupaten Nias, dan Pak Kajari menanggapi untuk meluruskan informasi liar yang beredar, jadi tidak ada Konferensi Pers dan tak ada niat mengkotak-kotakan Wartawan," ujarnya.

Ditambahkannya lagi, tudingan terhadap Kajari Firman Halawa yang terkesan hanya mau terbuka kepada oknum Wartawan tertentu saja, tidak benar sama sekali.

Senada dengan itu,Sekretaris ForwakaGunungsitoli, Haogo Zega, mengatakan bahwa pertemuan yang dilaksanakan dengan Kajari Gunungsitoli yang didampingi Kasi Intel semata-mata membahas rencana pelantikan ForwakaGunungsitoli.

"Pertemuan itu untuk membahas pelantikan, sekaligus ForwakaGunungsitoli meminta saran dan masukan untuk suksesnya rencana pelantikan," kata Haogo Zega, Jum'at (17/4/2026).

Diterangkan bahwa di sela-sela pertemuan itu, beberapa Pengurus ForwakaGunungsitoli mengkonfirmasi isu liar yang beredar di tengah publik terkait penanganan kasus dugaan korupsi RSUP Kabupaten Nias.

"Jadi tidak ada Konferensi Pers. Konfirmasi kasus itu tidak terencana sebelumnya. Itu spontan dan hanya kebetulan di sela-sela diskusi mengenai rencana pelantikan," ujarnya.

Haogo Zega menjelaskan bahwaForwakaGunungsitoli adalah wadah berhimpunnya Wartawan yang memiliki tujuan dan visi misi yang sama. Forwaka sendiri adalah forum yang terbentuk secara berjenjang mulai dari Pusat, Provinsi dan Daerah.

"Jadi Forwaka ini sama dengan organisasi kewartawanan lainnya, dibentuk secara mandiri dan ada AD-ARTnya," imbuhnya.

Ia memastikan keberadaan ForwakaGunungsitoli siap bersinergi dengan pihak manapun, khususnya kepada seluruh insan pers. Forwaka ini dibentuk bertujuan untuk menjadi mitra strategis pihak Kejaksaan dalam menyampaikan informasi terkait penegakan hukum dan kinerja Kejaksaan kepada publik, serta mewujudkan sinergitas yang sehat antara Kejaksaan dengan media.

"Kemarin saja sewaktu bulan puasa dan hari raya, Forwaka di tingkat Sumut menggelar safari ramadhan bersama PWI dan SMSI. Jadi kami di ForwakaGunungsitoli siap bersinergi maupun berkolaborasi dengan siapapun, terutama rekan-rekan pers," ujar Haogo.

Ia pun mengajak rekan-rekan wartawan dari berbagai media untuk selalu bersatu dan bergandengan-tangan.

"Mari kita jaga kebersamaan sebagai sesama insan pers, melakukan tugas sesuai dengan Kode Etik Jurnalis (KEJ), dan kami memohon dukungan semua pihak terkhusus rekan-rekan pers terkait rencana pelantikan ForwakaGunungsitoli," ujarnya.

Haogo Zega juga menyarankan agar pihak KejariGunungsitoli dapat memberikan informasi kepada Wartawan tanpa dibeda-bedakan.

"Kami yakin dan percaya KejariGunungsitoli tidak ada niat untuk mengkotak-kotakan Wartawan, dan harapan kami dapat bersinergi dengan semua pers serta memberikan informasi sesuai dengan mekanisme atau SOP-nya," tambahnya.(red/fwk)

Kegiatan ini merupakan simulasi taktis yang bertujuan untuk mematangkan strategi pengamanan kota dalam menghadapi berbagai potensi gangguan kamtibmas, baik yang bersifat situasional maupun kontijensi. Melalui Tactical Floor Game, seluruh unsur pelaksana dilatih untuk memahami peran, tugas, serta mekanisme komando secara terstruktur, cepat, dan tepat.

Pelaksanaan kegiatan dipimpin langsung oleh Kabag Ops Polrestabes Medan, AKBP Dhana, S.I.K., M.H., didampingi Danyon A Satuan Brimob Polda Sumut Kompol Mukhtar I Kadoli, S.I.K., M.H., serta Plh. Kabag Binops Ro Ops Polda Sumut, Kompol Agung Basuni, S.H., S.I.K., M.H. Kegiatan ini diikuti oleh personel gabungan sebagai peserta simulasi.

Dalam Tactical Floor Game tersebut, disimulasikan berbagai skenario pengamanan kota, mulai dari pengendalian massa, penanganan gangguan keamanan berskala besar, hingga pengaturan lalu lintas guna menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergitas, soliditas, dan profesionalisme antara Brimob dan jajaran Polda Sumut dalam menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat. Dengan latihan yang terukur dan terencana, diharapkan seluruh personel semakin siap, responsif, dan presisi dalam menghadapi dinamika tugas kepolisian di lapangan.

TFG Sispamkota ini sekaligus menegaskan komitmen Polda Sumut untuk terus meningkatkan kualitas pengamanan wilayah demi terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif, aman, dan terkendali.

Dalam penggerebekan tersebut, petugas berhasil mengamankan tiga orang, terdiri dari satu orang pengedar berinisial ASS alias Mirin (29) serta dua orang pengguna masing-masing AAS (31) dan IL (37).

Dari lokasi, petugas juga menyita barang bukti berupa 1 plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis sabu dan 1 unit timbangan elektrik.

Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Rosef Efendi, SIK., MH., CPHR., melalui Kasat Narkoba AKP A.R. Riza, SH., MH., menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan hasil tindak lanjut dari informasi masyarakat.

"Penggerebekan ini dilakukan berdasarkan informasi yang kami terima dari masyarakat saat pelaksanaan penyelidikan tindak pidana narkoba di wilayah tersebut. Setelah informasi dipastikan, kami langsung melakukan penggerebekan di rumah tersangka," ujar AKP A.R. Riza.

Ia menambahkan, saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti yang disembunyikan di dalam rumah tersangka.

"Barang bukti sabu ditemukan di bawah meja yang berada di ruangan dapur rumah tersangka, dan pada saat yang sama turut diamankan dua orang yang diduga sebagai pengguna," tambahnya.

Dari hasil interogasi awal, tersangka ASS alias Mirin mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang rencananya akan diedarkan.

"Tersangka mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya dan akan diedarkan," jelasnya.

Saat ini, seluruh pelaku telah diamankan di Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif dalam memberikan informasi terkait peredaran narkoba demi menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari penyalahgunaan narkotika.

"Diharapkan melalui kegiatan ini, peredaran narkoba dapat ditekan dan situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan tetap aman dan kondusif," tutupnya.(HPS)

Dalam penangkapan tersebut turut diamankan temannya berinisial SH, (41), bekerja sebagai Petani, warga Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumun, Kabupaten Palas.

Penangkapan dilakukan pada Rabu (15/04/2026) sekitar pukul 13.00 Wib di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumun, Kabupaten Palas.

Kapolres Palas, AKBP Dodik Yuliyanto, SIK., melalui Ps Kasubsi Penmas Polres Palas, Bripka Ginda K Pohan Kepada awak media, Kamis (16/04/2026), membenarkan atas penangkapan kedua orang tersebut. Bripka Ginda menerangkan, berdasarkan laporan masyarakat yang diterima Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Palas, Pada Rabu (15/04/2026) pada pukul 12.00 wib yang menyebutkan bahwa di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumun, Kabupaten Palas. sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan juga mengkomsumsi narkotika jenis sabu.

Segera setelah mendapatkan informasi tersebut, Kemudian atas perintah Kasat Narkoba Polres Palas, Tim opsnal Satresnsrkoba Polres Palas yang di pimpin oleh Kanit 1 (satu) Ipda A Sihotang S.H langsung bergerak cepat ke lokasi yang di maksud untuk dilakukan penyelidikan dan penangkapan.

Ia melanjutkan, Setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam, pada pukul 13.00 wib tim Opsnal Satresnarkoba berhasil mengamankan tersangka SS yang dimana di duga sebagai pengedar narkotika jenis sabu dan berhasil juga di amankan 1 (satu) orang lain nya tersebut diatas.

Selanjutnya, tim Opsnal Satresnarkoba Polres Palas menggeledah rumah tersangka SS yang berada di lingkungan 4 (empat), Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, kabupaten palas, kemudian tim opsnal menemukan barang bukti narkotika jenis sabu di dalam kamar tersangka SS.

Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Palas menyita sejumlah barang bukti, di antaranya: 29 (dua puluh sembilan) plastik klip kecil berisikan yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 27,80 gram. Dan 1 (satu) plastik klip sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 37,78 gram.

Selain itu juga turut diamankan, 1 (satu) plastik klip sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,55 gram., 2 (dua) bal plastik kosong., 2 (dua) sendok sabu., 1 (satu) tas kecil berwarna pink., 1 (satu) plastik asoy berwarna hitam., 1 (satu) unit hp android., 1 (satu) unit timbangan elektrik., dan uang tunai Rp.900.000,-. Ujarnya.

"Kemudian tersangka dan barang bukti di bawa ke Polres Palas untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut". Terangnya.

Selain itu, Dikatakan Bripka Ginda bahwa Bapak Kapolres Palas AKBP Dodik Yuliyanto, S.I.K. juga mengimbau masyarakat untuk terus mendukung upaya pemberantasan narkoba dengan melaporkan aktivitas mencurigakan.

"Narkoba merusak generasi bangsa, kami tidak akan toleransi terhadap pelakunya," tegasnya.(HPS)

Sastriadi Aritonang, perwakilan dari Persatuan Buruh (Prabu) Peduli K3 yang berada di lokasi, secara tegas menghentikan sementara aktivitas pembongkaran. Ia menilai seluruh personel yang terlibat tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), sebuah pelanggaran mendasar dalam setiap kegiatan kerja berisiko tinggi.

"Semua personel tidak pakai APD. Ini bukan pelanggaran kecil, ini menyangkut keselamatan jiwa. Bahkan operator excavator tidak bisa menunjukkan SIO (Surat Izin Operator) dan sertifikat K3 saat diminta," ungkap Sastriadi dengan nada geram.

Lebih mengejutkan lagi, Sekretaris SDABMBK Kota Medan, Willy Irawan, disebut tidak mengetahui adanya personel yang bekerja tanpa perlindungan keselamatan standar. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya pengawasan internal dalam pelaksanaan kegiatan lapangan yang berisiko tinggi.

Sastriadi juga mengungkapkan bahwa saat dirinya meminta kehadiran PJK3 (Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja) serta dokumen pendukung K3, permintaan tersebut diabaikan.

"Saya minta hentikan kegiatan sampai PJK3 dihadirkan. Tapi mereka berdalih ini sudah perintah pimpinan. Ketika diminta sertifikat, malah dijawab 'di rumah'. Ini sangat tidak profesional," tegasnya.

Yang paling disorot adalah pernyataan salah satu oknum Satpol PP berinisial Taufik yang justru meremehkan aspek keselamatan kerja.

"Saat saya tanya soal K3 dan APD, dia bilang K3 itu cuma urusan administrasi, suruh saya datang ke kantor. Ini pernyataan yang menunjukkan ketidaktahuan fatal," tambah Sastriadi.

Diduga Langgar UU K3

Sikap dan tindakan aparat di lapangan tersebut diduga kuat melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Dalam undang-undang tersebut secara tegas diatur bahwa:

- Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya.

- Setiap pemberi kerja wajib menyediakan APD dan memastikan penggunaannya.

- Setiap pekerjaan dengan risiko tinggi wajib diawasi oleh tenaga ahli K3 yang kompeten.

Selain itu, ketentuan ini juga diperkuat oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan kewajiban perlindungan tenaga kerja, termasuk aspek keselamatan kerja.

Jika terbukti melanggar, maka pihak yang bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif, karena kelalaian terhadap K3 bukan sekadar pelanggaran teknis, melainkan ancaman nyata terhadap keselamatan manusia.

Cerminan Buruk Aparat Penegak Perda

Alih-alih menjadi contoh dalam penegakan aturan, tindakan Satpol PP Kota Medan justru dinilai mencoreng wajah penegakan hukum itu sendiri. Pernyataan yang menyebut K3 hanya sebagai "urusan administrasi" menunjukkan rendahnya pemahaman terhadap regulasi yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap kegiatan operasional.

Padahal sebelumnya, berbagai elemen masyarakat, termasuk Prabu Peduli K3, telah menggelar aksi damai di Kantor Wali Kota Medan selama dua hari berturut-turut untuk mendesak penguatan pengawasan K3 di Sumatera Utara yang disebut sudah memasuki "zona merah".

"Ini bukan sekadar kelalaian, ini kebodohan yang dipertontonkan ke publik. Mereka yang seharusnya menegakkan aturan, justru melanggar aturan paling mendasar," pungkas Sastriadi.

Desakan Evaluasi dan Sanksi

Peristiwa ini memunculkan desakan agar Pemerintah Kota Medan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satpol PP dan SDABMBK. Selain itu, aparat yang terlibat diminta untuk diperiksa dan diberikan sanksi tegas jika terbukti lalai.

Jika dibiarkan, praktik abai K3 seperti ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan korban jiwa—sesuatu yang seharusnya bisa dicegah dengan kepatuhan terhadap aturan yang sudah jelas.

Terpisah, Kasatpol PP Medan Yunus yang dikonfirmasi awak media, hingga berita ini masuk ke meja redaksi masih belum memberikan tanggapan.(Dam)

Melalui Dewan Pimpinan Wilayah Sumatera Utara, HIPSI menggelar sosialisasi pembentukan struktur organisasi yang dirangkai dengan agenda strategis penguatan ekonomi berbasis syariah.

Kegiatan berlangsung pada Jumat, 17 April 2026 di Aula Rumah Makan Ayam Goreng Wong Solo, Medan itu dihadiri 78 peserta.

Mereka tidak hanya datang sebagai undangan, tetapi langsung mengambil peran dengan resmi mendaftarkan diri sebagai anggota Himpunan Pengusaha Syariah Indonesia.

Yang menarik, forum ini juga dihadiri perwakilan pelaku usaha UMKM dari beberapa kabupaten dan kota di Sumatera Utara, menegaskan bahwa Himpunan Pengusaha Syariah Indonesia tidak hanya membangun struktur organisasi, tetapi juga merangkul basis ekonomi riil di daerah.

Ketua Himpunan Pengusaha Syariah Indonesia, Muhammad Nasution, memaparkan arah pembentukan bidang organisasi sekaligus menekankan pentingnya integrasi antar pelaku usaha dalam satu ekosistem.

Menurutnya, HIPSI harus menjadi rumah bersama yang mampu menghubungkan potensi usaha dari berbagai daerah.

Kehadiran Ketua Umum DPP Himpunan Pengusaha Syariah Indonesia, Effriady Guaman, memberi bobot strategis pada kegiatan ini.

Ia menegaskan bahwa penguatan HIPSI di daerah merupakan bagian dari upaya membangun jaringan ekonomi syariah yang terstruktur secara nasional.

Tak berhenti pada pembentukan organisasi, HIPSI Sumatera Utara juga memperkenalkan rencana pendirian Koperasi Produsen HIPSI DPW Sumatera Utara. Koperasi ini dirancang sebagai instrumen konkret untuk memperkuat ekonomi anggota, khususnya pelaku UMKM yang selama ini menghadapi keterbatasan akses permodalan dan distribusi.

Dengan konsep berbasis syariah, koperasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi lembaga simpan pinjam, tetapi juga pusat produksi dan distribusi yang mampu menghubungkan pelaku usaha dari berbagai kabupaten dan kota dalam satu rantai ekonomi.

Peserta kegiatan yang terdiri dari pengurus, calon pengurus bidang, komunitas usaha, serta perwakilan UMKM lintas daerah menunjukkan antusiasme tinggi.

Diskusi berkembang pada isu-isu praktis, bagaimana memperluas pasar, memperkuat kolaborasi, hingga menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien di bawah naungan Himpunan Pengusaha Syariah Indonesia.

Kegiatan ini menjadi penanda bahwa HIPSI tidak sekadar hadir sebagai organisasi formal, tetapi sebagai gerakan ekonomi yang berupaya menjawab kebutuhan nyata pelaku usaha.

Dengan merangkul UMKM dari berbagai kabupaten/kota dan menyiapkan koperasi sebagai instrumen utama, HIPSI Sumatera Utara mulai membangun fondasi ekonomi kolektif yang terarah.

Di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah, langkah HIPSI ini memperlihatkan satu arah, memperkuat dari dalam, menghubungkan dari daerah, dan membangun kemandirian ekonomi umat secara berkelanjutan.(erni)

Sastriadi Aritonang, perwakilan dari Persatuan Buruh (Prabu) Peduli K3 yang berada di lokasi, secara tegas menghentikan sementara aktivitas pembongkaran. Ia menilai seluruh personel yang terlibat tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), sebuah pelanggaran mendasar dalam setiap kegiatan kerja berisiko tinggi.

"Semua personel tidak pakai APD. Ini bukan pelanggaran kecil, ini menyangkut keselamatan jiwa. Bahkan operator excavator tidak bisa menunjukkan SIO (Surat Izin Operator) dan sertifikat K3 saat diminta," ungkap Sastriadi dengan nada geram.

Lebih mengejutkan lagi, Sekretaris SDABMBK Kota Medan, Willy Irawan, disebut tidak mengetahui adanya personel yang bekerja tanpa perlindungan keselamatan standar. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya pengawasan internal dalam pelaksanaan kegiatan lapangan yang berisiko tinggi.

Sastriadi juga mengungkapkan bahwa saat dirinya meminta kehadiran PJK3 (Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja) serta dokumen pendukung K3, permintaan tersebut diabaikan.

"Saya minta hentikan kegiatan sampai PJK3 dihadirkan. Tapi mereka berdalih ini sudah perintah pimpinan. Ketika diminta sertifikat, malah dijawab 'di rumah'. Ini sangat tidak profesional," tegasnya.

Yang paling disorot adalah pernyataan salah satu oknum Satpol PP berinisial Taufik yang justru meremehkan aspek keselamatan kerja.

"Saat saya tanya soal K3 dan APD, dia bilang K3 itu cuma urusan administrasi, suruh saya datang ke kantor. Ini pernyataan yang menunjukkan ketidaktahuan fatal," tambah Sastriadi.

Diduga Langgar UU K3

Sikap dan tindakan aparat di lapangan tersebut diduga kuat melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Dalam undang-undang tersebut secara tegas diatur bahwa:

- Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya.

- Setiap pemberi kerja wajib menyediakan APD dan memastikan penggunaannya.

- Setiap pekerjaan dengan risiko tinggi wajib diawasi oleh tenaga ahli K3 yang kompeten.

Selain itu, ketentuan ini juga diperkuat oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan kewajiban perlindungan tenaga kerja, termasuk aspek keselamatan kerja.

Jika terbukti melanggar, maka pihak yang bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif, karena kelalaian terhadap K3 bukan sekadar pelanggaran teknis, melainkan ancaman nyata terhadap keselamatan manusia.

Cerminan Buruk Aparat Penegak Perda

Alih-alih menjadi contoh dalam penegakan aturan, tindakan Satpol PP Kota Medan justru dinilai mencoreng wajah penegakan hukum itu sendiri. Pernyataan yang menyebut K3 hanya sebagai "urusan administrasi" menunjukkan rendahnya pemahaman terhadap regulasi yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap kegiatan operasional.

Padahal sebelumnya, berbagai elemen masyarakat, termasuk Prabu Peduli K3, telah menggelar aksi damai di Kantor Wali Kota Medan selama dua hari berturut-turut untuk mendesak penguatan pengawasan K3 di Sumatera Utara yang disebut sudah memasuki "zona merah".

"Ini bukan sekadar kelalaian, ini kebodohan yang dipertontonkan ke publik. Mereka yang seharusnya menegakkan aturan, justru melanggar aturan paling mendasar," pungkas Sastriadi.

Desakan Evaluasi dan Sanksi

Peristiwa ini memunculkan desakan agar Pemerintah Kota Medan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satpol PP dan SDABMBK. Selain itu, aparat yang terlibat diminta untuk diperiksa dan diberikan sanksi tegas jika terbukti lalai.

Jika dibiarkan, praktik abai K3 seperti ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan korban jiwa—sesuatu yang seharusnya bisa dicegah dengan kepatuhan terhadap aturan yang sudah jelas.(Dam)

Ironisnya, uang hasil kejahatan tersebut diakuinya ludes digunakan untuk berfoya-foya membeli narkoba dan bermain judi online (judol).

Kapolsek Medan Area, AKP M Ainul Yaqin, menjelaskan bahwa aksi pencurian tersebut terjadi pada Rabu, 18 Maret 2026, sekitar pukul 13.30 WIB. Korban bernama Habib baru menyadari ponselnya raib saat berada di area masjid dan langsung membuat laporan resmi ke Mapolsek Medan Area.

"Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku masuk ke dalam masjid dan mengambil handphone milik korban. Setelah dilakukan penyelidikan, identitas pelaku berhasil kita kantongi," ujar AKP Ainul Yaqin, Jumat (10/4/2026).

Setelah melakukan perburuan, petugas mendapatkan informasi keberadaan pelaku. Tak butuh waktu lama, tim yang dipimpin Kanit Reskrim langsung bergerak menuju kawasan Pajak Sambas, Kelurahan Masjid, Kecamatan Medan Kota.

Di sana, petugas menemukan Charles sedang berada di sebuah mushola. Tanpa perlawanan berarti, pria paruh baya ini langsung diboyong petugas ke mako.

Saat diinterogasi penyidik, Charles tidak dapat mengelak. Ia mengakui seluruh perbuatannya. Namun sayang, handphone milik korban sudah tidak ada di tangannya karena telah digadaikan kepada orang lain.

"Kepada penyidik, pelaku mengakui perbuatannya. Untuk barang milik korban telah digadai dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba serta main judi online," pungkas Ainul Yaqin. (Dam)

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas turun langsung ke lokasi untuk memastikan percepatan penanganan segera dilakukan.

Jembatan peninggalan era kolonial Belanda yang dibangun pada rentang 1887–1915 itu roboh setelah diterjang banjir besar. Meski tak lagi difungsikan sebagai jalur kereta api, jembatan tersebut selama ini menjadi akses penting mobilitas warga antarwilayah, termasuk jalur utama anak-anak menuju sekolah.

Peninjauan dilakukan bersama perangkat daerah terkait, mulai dari Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas SDABMBK, camat terkait, hingga perwakilan PT KAI dan PDAM Tirtanadi. Sinergi ini menegaskan komitmen percepatan pemulihan akses masyarakat yang terdampak.

Rico Waas menegaskan Pemko Medan tidak akan membiarkan kondisi ini berlarut. Dengan status lahan berada di bawah kewenangan PT KAI, Pemko Medan kini menyiapkan strategi kolaboratif untuk membangun kembali akses penyeberangan yang lebih modern, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

"Kami bersama PT KAI akan menyiapkan strategi pembangunan akses penyeberangan yang nyaman bagi masyarakat," kata Rico Waas seraya berharap pembangunan akses penyebrangan ini dapat menghubungkan kembali aktivitas warga antar kecamatan dan kelurahan, serta memastikan mobilitas, khususnya anak-anak sekolah, kembali normal dan aman.(ATN)

Kemarin, salah satu Penasehat Hukum (PH) korban, yang berasal dari kantor hukum Sinergi Law Firm, Aulia Rahman Hakim Hasibuan, S.H., M.H menyambangi Polsek Medan Area. Ia mempertanyakan perkembangan dari laporan kliennya yang hingga kini tak kunjung ada titik terang.

"Aneh juga, padahal sudah jelas bukti-bukti yang kita serahkan ke penyidik, baik saksi, visum et repertum, serta rekaman video pada saat kekerasan terjadi, tapi tak seorang pelaku yang diamankan," imbuh Aulia Rahman, Jumat (17/4/2026).

Untuk itu, ia meminta Polsek Medan Area menaikkan status laporan menjadi penyidikan dan segera menetapkan tersangka atas tindak kekerasan yang terjadi di muka umum yang dilakukan lebih dari satu orang serta mengakibatkan luka berat terhadap korban.

Seperti diketahui, pada Senin (30/3/2026) pagi, aksi brutal sekelompok preman di Pasar Sukaramai Medan membuat koordinator lapangan perparkiran di pasar tersebut, Dandy Aulia Pratama, babak belur. Seluruh tubuhya mengalami luka memar dan bibirnya robek sehingga harus menjalani operasi.

Ceritanya, pagi itu Dandy datang bersama rekannya ke lokasi kejadian untuk melaksanakan tugasnya.

Setibanya di lokasi, mereka dihampiri sekelompok preman dan melarang mereka untuk mengutip uang parkir di kawasan tersebut.

"Kalau masih mengutip uang parkir di sini, akan terjadi bentrok," ancam salah seorang pelaku.

Dandy yang merasa telah menerima mandat dari PUD Pasar Kota Medan, tak mempedulikan ancaman tersebut. Dan, tak berapa lama, sekelompok preman menyambangi dan menghujaninya dengan pukulan.

Akibatnya, korban mengalami luka serius, di antaranya bibir koyak, kedua tangan bengkak, kaki kanan bengkak, punggung memar, serta kepala korban terbentur keras ke aspal.

Beruntung, korban yang masih bisa menyelamatkan diri, kabur ke arah Pos Lantas Sukaramai. Selanjutnya, korban membuat laporan ke Polsek Medan Area.

Terpisah, Kapolsek Medan Area AKP Ainul Yaqin yang dikonfirmasi awak media, mengaku pihaknya masih memeriksa saksi-saksi.(Dam)

Dalam pelantikan tersebut, terdapat sejumlah perubahan susunan kepengurusan, di antaranya Ny. Asniar Lom Lom Suwondo menjabat sebagai Staf Ahli I serta Ny. Nurbaiti Dedi Maswardy sebagai Staf Ahli II TP PKK Kabupaten Deli Serdang.

Bupati menegaskan bahwa revisi dalam kepengurusan merupakan hal yang wajar dan harus dimaknai sebagai upaya akselerasi kinerja. Seluruh pengurus, baik inti, harian, maupun tingkat kecamatan, diharapkan mampu meningkatkan peran dan kontribusinya.

"Enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi indikator kinerja PKK, selaras dengan visi dan misi daerah, Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, serta program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, saya harap kita bisa bersinergi, mengingat sebagian besar pengurus PKK merupakan pendamping pejabat struktural," jelasnya.

Selaku Pembina TP PKK Kabupaten, Bupati berharap seluruh pengurus yang dilantik dapat menjalankan amanah dengan baik dan memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan. Menurutnya, keberhasilan program PKK tidak terlepas dari dukungan para camat sebagai pembina PKK di wilayah masing-masing.

"Program PKK khususnya di kecamatan, tidak terlepas dari peran Bapak Ibu Camat. Tidak mungkin terjadi keberhasilan program PKK ini bila tidak didukung oleh camat selaku pembina PKK di kecamatan," ujarnya.

Ia juga berharap para camat tidak hanya berperan sebagai pembina tingkat kecamatan, tetapi juga menjadi katalisator agar seluruh program PKK benar-benar memberi dampak nyata kepada masyarakat. Ia menegaskan, capaian tersebut juga akan berkaitan dengan kinerja seluruh pihak yang telah disepakati bersama.

Bupati juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan unsur struktural maupun fungsional pemerintah semata, tetapi harus melibatkan seluruh peran serta masyarakat. Karena itu, TP PKK diharapkan mengambil peran penting dalam menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk bersama-sama membangun Deli Serdang.

"Selamat bekerja kepada seluruh pengurus yang baru dilantik, tunjukkan kinerja terbaik dan berikan kontribusi yang besar dan nyata," pungkasnya.( DMS)

Percepatan ekosistem halal di Kota Medan kian dipacu melalui sinergi Pemko Medan dan Sekretariat BPJPH Sumatera Utara. Hal ini mengemuka dalam audiensi di Rumah Dinas Wali Kota, Jumat (17/4/2026).

Fokus pembahasan diarahkan pada penguatan sertifikasi halal sebagai fondasi peningkatan daya saing produk lokal, khususnya sektor UMKM.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan komitmen Pemko Medan untuk mempercepat sertifikasi halal bagi UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah. "Kami mengharapkan peran Sekretariat BPJPH dalam memastikan produk-produk di Kota Medan bersertifikat halal, khususnya UMKM," kata Rico Waas.

Ia menilai jaminan halal menjadi kunci menembus pasar yang lebih luas. Karena itu, Pemko Medan mendorong kemudahan proses sertifikasi agar tidak membebani pelaku usaha. "Kami ingin pelaku UMKM dipermudah karena sertifikat halal akan menjadi motor pemasaran produk mereka," ungkapnya.

Sekretaris BPJPH Sumut Makmur Nasution, mengapresiasi dukungan Pemko Medan dan menegaskan kesiapan pihaknya mempercepat penguatan ekosistem halal. "Dengan dukungan fasilitas dan kebijakan dari Pemko Medan, kami optimistis ekosistem halal akan tumbuh lebih cepat dan kuat," ujar Makmur Nasution.(ATN)

Dansub Denpom I/5-1 Belawan, Lettu CPM Pebruari P Tobing, SH tampak memimpin langsung kegiatan tersebut bersama anggotanya. Ia terlihat berdiri di tepi jalan sambil sesekali menyapa masyarakat yang menerima bantuan.

Sebanyak 100 kotak nasi dibagikan dalam kegiatan tersebut. Sasaran penerima terlihat beragam, mulai dari pengendara roda dua hingga warga sekitar yang melintas di lokasi.

Dari pantauan di lapangan, kegiatan berlangsung dengan tertib. Warga yang menerima bantuan tampak antusias, beberapa di antaranya mengucapkan terima kasih sebelum melanjutkan perjalanan.

"Yang dibagikan hari ini ada 100 kotak nasi," ujar Lettu CPM Pebruari P Tobing, SH singkat di sela kegiatan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian sosial jajaran Sub Denpom I/5-1 Belawan kepada masyarakat sekitar.

Sementara itu, Dandenpom I/5 Medan, Letkol Cpm Atep Priatna, S.H., M.Tr. Mil., M.Han., senantiasa menekankan kepada seluruh jajaran agar terus berbuat baik secara tulus dan ikhlas kepada masyarakat.

Hingga kegiatan berakhir, situasi tetap berjalan aman dan lancar, serta mendapat respon positif dari masyarakat yang melintas di kawasan tersebut. ( Atn)

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek peningkatan dan rehabilitasi jaringan tersier irigasi di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara.

Dalam aksinya, massa menyoroti adanya dugaan penyimpangan dalam kegiatan yang berstatus Swakelola Tipe I, yang seharusnya dilaksanakan secara mandiri oleh pemerintah melalui Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan (OP).

Namun, berdasarkan temuan di lapangan, kegiatan tersebut diduga disubkontrakkan secara ilegal hingga mencapai 40 persen, sehingga berdampak pada menurunnya kualitas pekerjaan.

"Kami menemukan sekitar 20 titik pekerjaan dengan nilai anggaran kurang lebih Rp200 juta per titik. Jika diakumulasikan, total anggaran mencapai sekitar Rp4 miliar dari APBN. Namun hasilnya sangat memprihatinkan, banyak pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi bahkan terindikasi rusak dan tidak berfungsi," ujar Habibi Habibi, koordinator aksi.

Massa aksi menilai, kondisi tersebut tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya para petani yang sangat bergantung pada keberadaan irigasi. Alih-alih meningkatkan produktivitas pertanian, proyek tersebut justru dinilai gagal memberikan manfaat nyata.

Dalam tuntutannya, MADILOG SUMUT mendesak KPK RI untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan korupsi tersebut, termasuk memanggil dan memeriksa Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Kota Medan, Satuan Kerja OP, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OP yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.

Selain itu, massa juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum RI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pejabat terkait. Jika terbukti terdapat pelanggaran, mereka mendesak agar Kepala BBWS Sumatera II, Satker OP, dan PPK OP segera dicopot dari jabatannya.

"Aksi ini adalah bentuk komitmen kami dalam mengawal uang rakyat. Kami tidak ingin anggaran negara disalahgunakan tanpa pertanggungjawaban. Jika tuntutan kami tidak ditindaklanjuti, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar," tegas Habibi.

Aksi berlangsung dengan tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian. MADILOG SUMUT menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait.(Dam)

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dengan Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Deli Serdang serta Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Cabang Deli Serdang. Kerja sama ini diharapkan memperkuat pengawasan partisipatif terhadap potensi pencemaran sungai.

Turut hadir anggota DPRD Deli Serdang Andi Baso Ariani, pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Camat Tanjung Morawa bersama Forkopimcam, organisasi kepemudaan, komunitas pecinta lingkungan, serta masyarakat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Rio Laka Dewa, mengatakan sungai memiliki peran strategis sebagai sumber air, penopang ekosistem, serta bagian dari sistem pengendalian banjir. Namun, kondisi sungai saat ini masih menghadapi tantangan serius akibat pencemaran dari aktivitas domestik maupun dunia usaha.

"Berdasarkan data tahun 2025, indeks kualitas air Kabupaten Deli Serdang berada di angka 69,59 poin atau kategori sedang. Sementara target nasional tahun 2026 ditetapkan sebesar 75,85 poin. Ini menjadi tantangan yang harus dijawab melalui langkah nyata, terukur, dan berkelanjutan," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, menegaskan bahwa menjaga kebersihan sungai dan kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

"Kegiatan hari ini bukan sekadar seremonial, tetapi wujud kepedulian dan tanggung jawab kita bersama menjaga ekosistem. Sungai adalah sumber kehidupan, karena itu kebersihannya harus kita rawat demi kesehatan masyarakat dan masa depan generasi mendatang," tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk membangun kebiasaan hidup bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan serta mengelola limbah rumah tangga secara baik dan benar.

"Menjaga lingkungan dimulai dari hal sederhana. Jika sungai bersih, lingkungan sehat, maka kualitas hidup masyarakat juga akan semakin baik," tambahnya.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penebaran bibit ikan lele di Sungai Belumai. Selanjutnya, Wakil Bupati bersama rombongan menyusuri aliran sungai sambil meninjau kondisi lapangan dan menanam bibit pohon trambesi di sejumlah titik bantaran sungai.

Dalam penyusuran tersebut, rombongan menemukan sampah plastik di beberapa titik pinggir sungai. Kondisi itu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memperkuat upaya pengendalian pencemaran sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat.

Kegiatan berakhir di Tangkahan Pasir, Desa Telaga Sari. Di lokasi tersebut, Wakil Bupati bersama rombongan meninjau pelaksanaan Program PATEN KALI, serta melaksanakan Salat Jumat berjemaah di Masjid Sholihin.( DMS)

Keberagaman suku, budaya, dan agama, kata Rico Waas, merupakan identitas kuat yang harus dirawat melalui sikap saling menghargai dan memahami antarwarga.

"Semangat Bhinneka Tunggal Ika harus terus kita jaga. Rasa saling memahami di tengah keberagaman adalah kunci agar Kota Medan tetap kondusif," tegas Rico Waas.

Ia juga mendorong organisasi kemasyarakatan berperan aktif membantu pemerintah menangani persoalan sosial, khususnya penyalahgunaan narkoba dan kekerasan, baik di ruang publik maupun dalam keluarga.

Ketua Umum Pujaketarub Hermawan menyampaikan, selain bersilaturahmi, kedatangan mereka juga untuk mengundang Wali Kota menghadiri pelantikan pengurus Pujaketarub Sumut pada 25 April 2026 di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara. Selain mendukung kegiatan, Rico Waas akan berupaya hadir dalam kegiatan tersebut. (ATN)

Dukungan terhadap penguatan gaya hidup sehat dan partisipasi publik kembali ditegaskan melalui rencana penyelenggaraan event "Spirit Run 5K", yang diinisiasi BEM Universitas Pelita Harapan. Kegiatan ini dinilai Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, menjadi ruang positif bagi masyarakat sekaligus wadah kontribusi generasi muda.

Hal itu disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi pengurus BEM Universitas Pelita Harapan di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jumat (17/4/2026). Ia juga mendorong mahasiswa memahami tata kelola pemerintahan.

Rico Waas menegaskan, kegiatan publik harus dipersiapkan secara matang dan berkoordinasi dengan OPD, seperti rute dan persyaratan teknis demi keamanan dan kelancaran kegiatan.

"Acara olahraga harus dikoordinasikan ke Dispora. Rute dan persyaratan harus jelas agar bisa diamankan," kata Rico Waas seraya menambahkan, Pemko Medan juga membuka peluang PKL bagi mahasiswa untuk pembelajaran langsung.

Ketua BEM Universitas Pelita Harapan, Jasmine Angelica, menyampaikan Spirit Run 5K, dijadwalkan 25 April 2026 di Taman Kebun Bunga, melibatkan ratusan peserta. Ia juga mengundang Wali Kota hadir di acara tersebut.(ATN)

Dalam amanatnya, Wakil Bupati mengapresiasi disiplin ASN yang tetap menjalankan tugas di tengah cuaca kurang bersahabat.

"Walaupun hujan menempa kita pagi ini, saya yakin saudara-saudara tidak akan gentar. Tetap semangat, karena ini adalah rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan hujan ini membawa berkah, menghapus penat, serta memberikan kesehatan bagi kita semua," ujarnya.

Ia menegaskan apel gabungan menjadi momentum memperkuat disiplin dan komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Pelayanan yang baik akan mendorong kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, kita dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik," tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, Deli Serdang memiliki potensi besar di berbagai sektor yang harus dimaksimalkan secara profesional dan berkelanjutan.

"Peran seluruh perangkat daerah sangat penting dalam mendorong peningkatan PAD. Pelayanan yang mudah dan berkualitas akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya," tambahnya.

Selain itu, Wakil Bupati mengingatkan pembangunan daerah harus berjalan selaras melalui empat misi utama, yakni sehat pelayanan publiknya, sehat masyarakatnya, sehat ekonominya, dan sehat lingkungannya.

Pada apel gabungan tersebut, turut dilaksanakan penyerahan dana santunan Korpri Kabupaten Deli Serdang TMT 01-05-2026 dan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada tenaga Buruh Harian Lepas (BHL) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Wabup mengucapkan selamat kepada para penerima dan berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan dedikasi.

"Keberadaan BHL menjadi bagian penting dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat," katanya.

Menutup amanatnya, Wakil Bupati mengajak seluruh ASN terus meningkatkan kinerja, menjaga integritas, serta membangun budaya kerja yang efisien dan berorientasi hasil.

"Saya berharap seluruh ASN terus meningkatkan kinerja, menjaga integritas, dan bekerja dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan Kabupaten Deli Serdang," tutupnya.(DMS)