Kegiatan tersebut dipimpin oleh PAWAS AKP M. Hutasoit didampingi Padal BRIPKA F. Simanullang dengan menggunakan kendaraan dinas roda dua.

Monitoring ini sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kepadatan arus lalu lintas maupun gangguan keamanan di sekitar kawasan SPBU.

Dalam pelaksanaannya, --seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Polres dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 29 Juli 2026-- personel melakukan pemantauan situasi, mengawasi aktivitas pengisian BBM, serta memastikan arus kendaraan tetap berjalan tertib sehingga tidak menimbulkan kemacetan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.

Dari hasil pemantauan, situasi di sekitar SPBU terpantau aman, tertib, dan kondusif.

Arus lalu lintas berjalan lancar, tidak ditemukan gangguan kriminalitas, serta tidak terjadi kecelakaan lalu lintas maupun kejadian menonjol.

Kehadiran personel Polres Dairi di lokasi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang sedang mengisi bahan bakar maupun melintas di kawasan itu.

Polres Dairi akan terus melaksanakan monitoring secara rutin di sejumlah SPBU sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, guna memastikan aktivitas pengisian BBM berlangsung aman, tertib, serta mendukung terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Dairi.***

- Presenter TVRI Papua Barat, Yanto Indorway yang hilang usai terseret arus Sungai Memti ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di Pegunungan Arfak.

Korban yang sudah tak bernyawa itu ditemukan petugas setelah 9 hari hilang.

"Tim gabungan TNI-Polri bersama Basarnas dan masyarakat serta para relawan dan keluarga berhasil menemukan presenter TVRI Papua Barat, Yanto Idorway yang sebelumnya dilaporkan hilang setelah terseret arus Sungai Memti," kata Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Trihadi Kuncahyo, Selasa (28/7/2026).

Yanto Indorway -- seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Franklyn Tampubolon yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 29 Juli 2026-- dilaporkan terseret arus Sungai Memti pada Sabtu (18/7/2026) sekitar pukul 11.05 WIT di Pegunungan Arfak.

Upaya pencarian korban dilakukan selama 9 hari dan baru ditemukan pada Senin (27/7).

Sejak laporan diterima, tim gabungan terus melakukan operasi pencarian dengan menyisir sepanjang aliran sungai dan wilayah sekitar lokasi kejadian," katanya.

Trihadi mengatakan, selama proses pencarian, tim menghadapi berbagai kendala, di antaranya derasnya arus Sungai Memti serta medan yang terjal dan sulit dijangkau.

Selain itu, kondisi cuaca di kawasan Pegunungan Arfak kerap berubah-ubah.

Seluruh personel tetap berupaya maksimal hingga akhirnya korban berhasil ditemukan. Jenazah korban ditemukan oleh tim gabungan bersama warga di aliran Sungai Memti, sekitar 10 meter dari titik awal korban dilaporkan terjatuh dan hanyut," bebernya.

Diamelanjutkan penemuan itu merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh unsur yang terlibat dalam operasi pencarian selama sembilan hari. Setelah korban bisa ditemukan, tim gabungan segera melakukan proses evakuasi sesuai prosedur dari lokasi penemuan menuju tempat yang lebih aman.***

Penghargaan itu diberikan ke satuan kerja yang dinilai mampu menghadirkan pelayanan profesional, transparan, cepat, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Penghargaan ini,seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @balai polres yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 29 Juli 2026, menjadi bukti komitmen seluruh jajaran Polres Tanjungbalai dalam mengimplementasikan transformasi Polri Presisi, khususnya pada aspek pelayanan publik.

Berbagai inovasi pelayanan yang diterapkan dinilai berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan di lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Kapolda Sumut, Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H.,berharap penghargaan itu menjadi motivasi bagi Polres Tanjungbalai untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan capaian ini, Polres Tanjungbalai diharapkan mampu menjadi contoh bagi satuan wilayah lainnya dalam menghadirkan pelayanan kepolisian yang humanis, profesional, dan berintegritas.***

Dia seorang tukang becak di Yogyakarta yang sering membawa muatan sayuran dari dari daerah Geneng sehingga digelar sebagai Pono Geneng.

Suatu hari di tahun 1992 dia menemukan sebuah tas di pinggiran jalan di daerah Prawirotaman, Yogyakarta.

Alangkah terkejutnya Pono Geneng ketika membuka tas itu, ternyata isinya uang dolar.

Tanpa tahu harus berbuat apa, Pono kemudian pulang ke rumah dan menceritakan kepada ibunya.

Oleh ibunya tas itu disuruh dikembalikan ke pemiliknya.

Pono,--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Ahmad nursodiq yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 29 Juli 2026-- sempat membantah ibunya dengan mengatakan uang temuannya banyak sekali dan bisa mengubah hidup keluarga mereka, termasuk beli rumah dan lainnya.

"Harga mobil carry ketika itu cuma Rp 14 juta," kata Pono setelah tahu uang di tas itu setara Rp 42 miliar.

Tapi ibunya tetap menyuruhnya mengembalikan tas itu karena bukan miliknya.

"Nek mbok tukoke mobil malah bablas, piye malah medeni," ujar Bu Giyem ibunya seperti ditirukan Pono.

"Kalau dibelikan mobil malah kecelakaan, apa tidak mengerikan," begitu kurang lebih terjemahan yang dikatakan ibunya.

Pono Geneng akhirnya menuruti pesan ibunya dan mencari pemilik tas itu.

Setelah bertanya sana sini akhirnya dia menemukan pemilik tas itu yang sedang menginap di Hotel Garuda jalan Malioboro.

Pemilik tas berisi uang tersebut bernama Charli Morandi, seorang Warganegara Swiss yang datang ke Yogya bersama isterinya.

Uang di dalam tas itu rencananya untuk membeli emas dan perak.

Setelah bertemu dengan Charli, Pono segera menyerahkan tas itu dengan mantap.

Charli memfoto KTP Pono dan serah terima tas itu berlangsung begitu saja tanpa ada pemberian apapun dari Charli ke Pono!

Sialnya saat itu, becak Pono yang di tinggalkannya di luar hotel justru hilang ketika dia hendak pulang dari hotel.

"Ya sudah mau apalagi? Pulang jalan kaki. Semuanya saya ceritakan kepada orangtua saya," kenang Pono Geneng.

Tiga hari kemudian ternyata Charli Morandi dan isterinya mencari Pono.

Mereka merasa tidak tenang di Bali dan segera balik ke Yogya untuk bertemu dengan Pono.

Di Bali keduanya sempat berdebat. Charli mengatakan Pono bodoh karena mengembalikan uang sebanyak itu, tetapi isterinya justru memuji dan mengatakan orang seperti Pono langka.

Mereka mengatakan selama di Bali dilanda keresahan sampai tidak bisa tidur. Karena itulah mereka segera ke Yogya menemui Pono.

Di Yogya keduanya menginap di rumah Pono yang sederhana. Sebagai ucapan terima kasih, keduanya kemudian mengajak Pono ke Swiss untuk menetap di sana.

Segala akomodasi ke negara produsen jam itu ditanggung Charli.

Singkatnya, berangkatlah Pono ke Swiss di tahun 1992.

Warga Swiss pemilik uang itu rupanya seorang petani. Pono kemudian diajar bertani.

Setelah 3 tahun bertani Charli mengatakan kepada Pono bahwa semua harta benda pasangan itu akan diwariskan kepada Pono.

"Asal jangan kamu jual kepada siapapun," ujar Charli ketika itu.

Pria 67 tahun itu yakin Pono akan amanah karena selain rendah hati dia juga orang yang jujur.

Karena itu Charli dan isterinya berketetapan menganggap Pono sebagai anak.

Tak lama kemudian Charli Morandi dan isterinya yang penderita diabetes itu meninggal dunia.

Dengan begitu, semua asetnya diwariskan kepada Pono.

Pemuda Yogya itu kemudian melanjutkan usaha orangtua angkatnya dan menjadi petani dan pengusaha di Fribourg, Swiss.

Namun Pono yang menguasai 5 bahasa itu (Perancis, Italia, Jerman, Inggris British dan Inggris Amerika) tidak melupakan Yogya dan teman-temannya sesama tukang becak.

Pono masih sering ke Yogya bahkan menginisiasi Perkumpulan Pengemudi Becak Prawirotaman (P2BP).

Tahun 2019 Pono mendirikan 20 stan makan gratis untuk pengemudi becak.

Pono mengakui dirinya masih kangen Yogya dan Indonesia. Karena itu dia tetap memegang paspor Indonesia.

Tahun 2012 Pono, walaupun muslim, pernah berbicara di hadapan Paus Benedictus XVI di event internasional di Vatikan.

Pono menjelaskan tentang keberagaman Indonesia.***

Lokasi ini berada di Desa Perkebunan Membangmuda, Kecamatan Kualuh Hulu.

Dalam operasi itu, petugas mengamankan 39 orang untuk menjalani tes urine.

Dari hasil pemeriksaan, sebanyak 13 orang yang seluruhnya merupakan pria dinyatakan positif mengonsumsi amphetamine (AMP) dan methamphetamine (MET).

Meski demikian, petugas tidak menemukan barang bukti narkotika saat razia berlangsung.

Kepala BNNKLabura, M Hendro--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Warta labura yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 29 Juli 2026-- mengatakan razia itu merupakan bagian dari Operasi Saber Bersinar 2026 yang dilaksanakan di wilayah hukum BNNKLabura.

Kegiatan ini, kata dia, juga merupakan tindak lanjut atas instruksi Kepala BNN RI melalui BNN Provinsi Sumatera Utara.

"Operasi ini bertujuan menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif sekaligus mendukung terwujudnya Kabupaten Labuhan Batu Utara yang bersih dari penyalahgunaan narkoba," ujar Hendro.

Dia menjelaskan, 13 pengunjung yang hasil tes urinenya positif langsung dibawa ke Kantor BNNKLabura untuk menjalani asesmen serta proses penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Razia tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kepala BNNKLabura Nomor: Sprin/239/VII/KA/PB/2026/BNNK. Dalam pelaksanaannya, Hendro didampingi Kasubag Umum T. Ewa Gunawa Simamora, Ketua Tim Rehabilitasi Nurmawati Sipahutar, Ketua Tim Pemberantasan Marlia Ulfa, serta Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Sihol Primadi Sihotang.***

Dedi mengapresiasi penyaluran PIP yang telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.

"Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengapresiasi penyaluran Program Indonesia Pintar. Kami berharap bantuan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung kebutuhan pendidikan para siswa sehingga mereka dapat terus belajar dan meraih cita-cita," ujarnya.

dr Sofyan Tan menegaskan bahwa PIP merupakan bentuk nyata komitmen negara dalam memastikan setiap anak Indonesia memperoleh hak atas pendidikan tanpa terkendala kondisi ekonomi keluarga. Bantuan ini juga hasil sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

"Melalui Program Indonesia Pintar ini, kami ingin memastikan tidak ada anak yang putus sekolah hanya karena keterbatasan biaya. Bantuan ini harus benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pendidikan sehingga para siswa dapat belajar dengan baik, meraih prestasi, dan mewujudkan cita-citanya," kata Sofyan Tan.(drt)

Kurang dari 24 jam setelah kasus penganiayaan berat terjadi di Kecamatan Kabanjahe, dua terduga pelaku berhasil diringkus di lokasi persembunyiannya dan kini menjalani proses hukum.

Kedua tersangka masing-masing berinisial B.K. (25) dan R.M.S. (27). Keduanya diamankan pada Senin (27/7/2026) sekitar pukul 11.00 WIB di dua lokasi berbeda di wilayah Kabanjahe.

Pengungkapan kasus ini dilakukan Tim Cobra Satreskrim Polres Karo yang dipimpin Kanit Pidum Ipda Indra Marbun, S.H., bersama personel Tim Cobra, setelah memperoleh informasi mengenai keberadaan kedua tersangka.

Peristiwa penganiayaan ini terjadi pada Minggu (26/7/2026) sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah rumah kos di Jalan Letnan Rata Perangin-angin, Kecamatan Kabanjahe.

Berdasarkan laporan dari korban, --seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @kabar daerah 66 yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 29 Juli 2026-- dua pelaku mendatanginya dan sempat mempertanyakan sesuatu sebelum korban berusaha melarikan diri ke sebuah rumah makan karena merasa terancam.

Namun, korban berhasil dikejar dan diduga dianiaya secara bersama-sama dengan pukulan menggunakan tangan kosong yang berulang kali mengarah ke wajah.

Akibat kejadian itu, korban menderita luka di bagian bawah mata hingga mengeluarkan darah dan harus menjalani perawatan di RSU Kabanjahe sebelum melaporkan kejadian itu ke Polres Karo.

Menindak lanjuti laporan tersebut, Tim Cobra melakukan penyelidikan intensif. Sekitar pukul 10.40 WIB pada Senin, petugas memperoleh informasi bahwa salah satu tersangka berada di sebuah rumah kos di Jalan Mariam Ginting Gang Purba, sementara tersangka lainnya berada di sebuah rumah kos di Jalan Letnan Rata Perangin-angin Gang Melati.

Dipimpin Kasat Reskrim Polres Karo AKP Hizkia Siagian, S.T.K., S.I.K., M.Si., tim segera bergerak menuju kedua lokasi dan berhasil mengamankan kedua tersangka tanpa perlawanan.

Selanjutnya keduanya dibawa ke Mapolres Karo untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, S.H., S.I.K., M.Si., melalui Kasi Humas AKP Pedoman Maha, menyampaikan bahwa penyidik menjerat para tersangka dengan dugaan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Motif penganiayaan masih didalami oleh penyidik. Kami mengimbau masyarakat agar tidak menyelesaikan persoalan dengan tindakan kekerasan karena setiap perbuatan melawan hukum akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku," tegas AKP Pedoman Maha.

Polres Karo menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap bentuk tindak pidana kekerasan guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Karo.***

Dalam amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi ditegaskan bahwa Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam memenuhi hak-hak anak serta memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

"Tema Hari Anak Nasional Tahun 2026, 'Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan', mengingatkan kita bahwa setiap anak adalah pribadi yang berharga, memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta memperoleh perlindungan. Anak juga merupakan subjek pembangunan yang harus didengar suaranya sesuai usia dan tingkat kematangannya," ujar Wakil Bupati membacakan amanat Menteri PPPA.

Dalam amanat tersebut juga disampaikan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dunia usaha, media, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, akademisi, hingga pemerintah pusat dan daerah. Kolaborasi seluruh pihak diperlukan untuk mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak.

Peringatan HAN Tahun 2026 juga diimplementasikan melalui Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak (Gernas RANA) dan kampanye BERLIAN (Bersama Lindungi Anak) sebagai upaya memperkuat perlindungan anak, pemenuhan hak anak, penguatan keluarga, keamanan ruang digital, serta pencegahan berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.

Usai membacakan amanat Menteri PPPA, Lom Lom menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta upacara, khususnya para siswa Sekolah Dasar yang mengikuti kegiatan dengan tertib.

"Saya memberikan apresiasi kepada adik-adik Sekolah Dasar yang mengikuti upacara dari awal hingga akhir dengan sangat baik. Terima kasih juga kepada para guru dan kepala sekolah yang telah membimbing serta melatih anak-anak dengan penuh dedikasi," ucapnya.

Ia berharap, momentum peringatan ini anak-anak terus tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, serta siap menjadi pemimpin masa depan. "Selamat Hari Anak Nasional kepada seluruh anak-anakku di Kabupaten Deli Serdang.

Semoga kalian tumbuh menjadi generasi penerus yang kuat, berkarakter, mencintai Kabupaten Deli Serdang, dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik," tutupnya.(drt)

Mewakili Bupati Deli Serdang, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs Zainal Abidin Hutagalung MAP, menyambut baik rencana kerja SNV Tahun 2026 yang berfokus pada pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Deli Serdang. Program tersebut mencakup penguatan kapasitas pekebun swadaya, penguatan kelembagaan petani dan koperasi, serta perluasan akses pembiayaan dan pasar.

"Diharapkan pembahasan rencana kerja ini dapat menghasilkan program yang tepat sasaran, berkelanjutan, serta memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat," ujar Zainal pada pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati, Rabu (22/7/2026).

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berharap kemitraan yang telah terjalin dengan SNV dapat terus diperkuat melalui komunikasi dan koordinasi yang baik sehingga berbagai program yang direncanakan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sementara itu, Project Manager Horas Hub SNV, Vivi Andriani, menjelaskan Kabupaten Deli Serdang menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor kelapa sawit berkelanjutan. Pada tahap awal, pelaksanaan program tahun 2026 direncanakan difokuskan di Kecamatan Biru-Biru dan Kecamatan Namorambe. Dalam pelaksanaannya, SNV akan bekerja sama dengan Yayasan Sumatera Hijau Lestari (YSHL), kelompok masyarakat, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sesuai kebutuhan program.(drt)

Merasa ada yang tidak beres, pengemudi ojol itu memutuskan mengikuti kedua pria itu hingga melintas di kawasan Teladan.

Saat tiba di depan Polsek Medan Kota, dia segera meminta bantuan petugas kepolisian yang sedang berjaga untuk mengejar kedua pria itu.

Pengejaran pun berlangsung hingga ke Simpang Pelangi, tepat di depan salah satu gerai makanan cepat saji.

Polisi sempat berhasil menerkam salah seorang terduga pelaku. Namun, pria itu berhasil melepaskan diri dan kabur menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox ke arah Amplas.

Sementara itu, sepeda motor yang diduga ditinggalkan pelaku berhasil diamankan petugas dan kini berada di Polsek Medan Kota.

Bagi masyarakat yang merasa kehilangan sepeda motor, diimbau untuk datang ke Polsek Medan Kota dengan membawa dokumen kepemilikan yang sah guna proses verifikasi.

Seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @R anggi teamsniper yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 29 Juli 2026, peristiwa tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 21.00 WIB pada Selasa malam (28/7/2026).

Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap terduga pelaku yang berhasil melarikan diri.***

Penyampaian jawaban tersebut dilakukan Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang, Zakky Shahri, Rabu (22/7/2026).

Dalam penyampaiannya, Lom Lom Suwondo menyampaikan apresiasi atas berbagai saran, masukan, kritik, dan dukungan yang diberikan seluruh fraksi DPRD sebagai bagian dari fungsi pengawasan serta kemitraan antara legislatif dan eksekutif dalam pembangunan daerah.

Menanggapi masukan terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjelaskan bahwa berbagai langkah optimalisasi terus dilakukan melalui validasi potensi pendapatan, digitalisasi layanan pajak, pengawasan terhadap wajib pajak, penagihan, hingga pemasangan tapping box untuk meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah.

Upaya tersebut turut mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah. Pada Tahun Anggaran 2025, realisasi pajak daerah berhasil melampaui Rp1 triliun. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga terus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran agar setiap program dan kegiatan berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjelaskan bahwa sebagian besar berasal dari pelampauan target pendapatan daerah, pembayaran piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sisa Dana Alokasi Khusus (DAK), serta sisa anggaran layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang penggunaannya telah ditetapkan sesuai ketentuan.

Di bidang pelayanan dasar, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.

Pada sektor pendidikan, upaya peningkatan mutu dilakukan melalui dukungan terhadap tenaga pendidik, pemberian insentif bagi guru honorer dan guru sekolah agama, serta pemberian beasiswa pendidikan bagi guru berprestasi.

Sementara pada sektor kesehatan, dukungan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus diperkuat, termasuk persiapan kebutuhan tambahan anggaran melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pemerintah Daerah dalam Perubahan APBD, serta peningkatan mutu pelayanan dengan waktu respons yang lebih cepat.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga memastikan tindak lanjut terhadap seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terus dilakukan melalui pengawasan, evaluasi, dan penyelesaian sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang berdampak terhadap keuangan daerah, Pemerintah siap melakukan koordinasi dengan pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam penguatan pelayanan publik, Pemerintah menjelaskan bahwa Mall Pelayanan Publik (MPP) telah mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu sistem pelayanan terpadu sejak 1 April 2026.

Pemerintah juga terus melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah dan badan usaha milik daerah agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.

Pada sektor infrastruktur dan keamanan lingkungan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyampaikan bahwa pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) akan diprioritaskan pada titik-titik rawan kriminalitas dan ruas jalan kabupaten sesuai kemampuan keuangan daerah.

Selain itu, pemasangan kamera pengawas (CCTV) menjadi salah satu target dalam implementasi Master Plan Smart City Kabupaten Deli Serdang. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan keamanan lingkungan, mempercepat penanganan kondisi darurat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi.

"Pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi merupakan wujud tanggung jawab konstitusional serta komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan transparansi dan penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Wakil Bupati . (drt)

Dalam sambutan yang dibacakan Asisten I, Bupati menyampaikan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati serta mengapresiasi Universitas Quality yang terus berperan dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Ia menyebut, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Universitas Quality menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Hari ini adalah hari kemenangan atas perjuangan panjang, kerja keras, dan semangat pantang menyerah selama menempuh pendidikan. Keberhasilan ini menjadi kebanggaan bagi wisudawan, orang tua, dosen, dan seluruh civitas akademika Universitas Quality," ujarnya.

Para lulusan diharapkan dapat terus mengembangkan kompetensi, menjaga integritas, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

"Lulusan perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan, melahirkan inovasi, dan menjadi agen perubahan di tengah masyarakat. Jadilah pribadi yang rendah hati dalam keberhasilan, tangguh dalam menghadapi tantangan, dan selalu membawa solusi di tengah masyarakat," pesannya.(drt)

Dalam potongan video itu, pengasuh Pesantren Tebuireng itu menyampaikan pandangannya mengenai hukuman yang dinilai pantas bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam ceramahnya, KH Musta'in Syafi'i menyebut koruptor yang merugikan negara hingga sekitar Rp1 miliar layak dijatuhi hukuman potong tangan.

Sementara itu, bagi pelaku korupsi dengan nilai kerugian di atas Rp1 miliar, menurutnya, hukuman mati patut diterapkan karena dampak kejahatannya sangat besar terhadap kehidupan masyarakat.

Video ceramah itu,--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Melihat indonesia yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 29 Juli 2026-- kemudian viral dan memicu beragam tanggapan dari warganet.

Sebagian menyatakan dukungan dengan alasan korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan rakyat dan negara.

Namun, tak sedikit pula yang menilai penerapan hukuman harus tetap mengacu pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Pandangan KH Musta'in Syafi'i itu sebenarnya bukan hal baru. Gagasan serupa pernah dia sampaikan dalam tulisan berjudul Falsafah Idul Adha; Koruptor Harus Dihukum Mati yang dipublikasikan Tebuireng Online.

Dalam tulisan itu, dia menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa sehingga membutuhkan efek jera yang tegas.

Sebagai informasi, hukum positif di Indonesia membuka kemungkinan pidana mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, hingga kini ketentuan tersebut belum pernah diterapkan dalam putusan pengadilan terhadap perkara korupsi.

Potongan video ceramah KH Musta'in Syafi'i yang kembali beredar di media sosial pun menjadi perbincangan luas di tengah menguatnya tuntutan publik agar negara menjatuhkan hukuman lebih berat kepada para pelaku korupsi.***

Gempa yang berpusat sekitar 20 km selatan Kota Kumamoto ini menyebabkan setidaknya 13 orang tewas, puluhan luka-luka, dan kerusakan signifikan pada bangunan serta infrastruktur. Pemerintah Jepang masih mengerahkan seluruh sumber daya untuk menyelamatkan korban yang terjebak.

Gempa terjadi sekitar pukul 16:27 waktu setempat dan tercatat mencapai intensitas maksimum 7 pada skala seismik Jepang di beberapa wilayah, termasuk Uki City dan sekitarnya.

Badan Meteorologi Jepang (JMA) sempat mengeluarkan peringatan tsunami dengan ketinggian maksimal 1 meter untuk pesisir Laut Ariake dan Yatsushiro, meski akhirnya tidak ada tsunami besar yang terjadi.

Insiden paling parah terjadi di Aeon Mall Kumamoto. Sekitar 90 menit setelah gempa, ledakan diduga akibat kebocoran gas menghancurkan sebagian lantai dua mal.

Pelanggan berhasil dievakuasi, tetapi puluhan karyawan terjebak di dalam reruntuhan. Tim penyelamat berhasil menarik delapan orang, di antaranya dua perempuan berusia 20-an yang ditemukan tewas, sementara satu orang lainnya dalam kondisi henti jantung paru. Lima orang lainnya mengalami luka tapi tidak mengancam jiwa.

Korban tewas lainnya dilaporkan akibat runtuhnya bangunan dan cerobong asap pabrik Nippon Paper Industries di Yatsushiro, di mana beberapa orang masih dinyatakan hilang.

Rumah sakit di wilayah terdampak melaporkan puluhan hingga puluhan korban luka, termasuk yang kondisinya serius. Lebih dari 9.000 orang mengungsi ke pusat-pusat evakuasi akibat listrik padam yang melanda puluhan ribu rumah tangga.

Kerusakan infrastruktur meliputi:

Retak dan rusaknya jalan raya utama.

Runtuhnya sebagian dinding Kastil Kumamoto (yang masih dalam perbaikan pasca gempa 2016).

Gangguan layanan kereta api (termasuk Shinkansen) dan penerbangan di Bandara Kumamoto.

Kebakaran di beberapa bangunan.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan bahwa 13 orang telah ditemukan tewas dan operasi pencarian serta penyelamatan masih berlanjut.

"Ini adalah perlombaan melawan waktu," ujarnya, seraya mengerahkan ratusan personel Pasukan Bela Diri Jepang (SDF) untuk membantu tim darurat di lokasi mal dan pabrik. Ia juga meminta warga tetap waspada terhadap gempa susulan yang berpotensi kuat dalam seminggu ke depan, serta risiko longsor.

Sekitar 260.000–300.000 warga diinstruksikan mengungsi. Suhu tinggi di wilayah tersebut (mencapai 34°C) menambah kekhawatiran akan heatstroke bagi para pengungsi yang kehilangan listrik.

Perusahaan seperti TSMC, Sony, Fujifilm, Tokyo Electron, dan Honda turut mengevakuasi atau menghentikan sementara operasi pabrik mereka di kawasan tersebut sebagai langkah pencegahan.

Wilayah Kumamoto sebelumnya pernah dilanda gempa dahsyat pada 2016 dengan magnitudo 7,0–7,3 yang menewaskan sekitar 275 orang dan merusak ribuan bangunan. Kejadian kali ini kembali mengingatkan warga akan kerentanan wilayah tersebut yang terletak di "Cincin Api" Pasifik.

Operasi penyelamatan masih berlangsung intens hingga Rabu pagi (29 Juli 2026). Jumlah korban dipastikan masih bisa bertambah seiring pencarian yang terus dilakukan di reruntuhan. Pihak berwenang terus memantau situasi dan menyediakan bantuan bagi para korban. (RTR/Al Jazeera/AP/BBS/RED)

Apel dipimpin Kabag Ops Polres Karo Kompol Jonista Tarigan, S.H., dan diikuti pejabat utama Polres Karo, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta personel gabungan yang akan terlibat dalam pengamanan.

Dalam arahannya, --seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @humas polres karo yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 29 Juli 2026-- Kabag Ops menekankan agar seluruh personel memaksimalkan pengamanan guna meminimalisir kemacetan yang selama ini menjadi perhatian pada setiap penyelenggaraan Pesta Bunga dan Buah.

Para Padal (Perwira Pengendali) juga diminta bertanggung jawab penuh di wilayah tugas masing-masing.

Usai apel, dilakukan penjabaran tugas setiap objek pengamanan serta pemaparan rekayasa lalu lintas oleh Satlantas Polres Karo. Skema yang disiapkan meliputi pengaturan arus, penempatan personel di titik rawan, pengaturan parkir, hingga pengalihan arus secara situasional apabila terjadi kepadatan kendaraan.

Polres Karo juga memetakan potensi gangguan berupa kemacetan, penonton yang menerobos jalur pawai, kecelakaan lalu lintas, dan tindak pidana pencurian.

Pengamanan pembukaan Karnaval Pesta Bunga dan Buah yang berlangsung mulai Kamis hingga Sabtu akan dilaksanakan secara terpadu bersama Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Pemerintah Kabupaten Karo guna menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.***

Kapolres Karo, AKBP Pebriandi Haloho, S.H., S.I.K., M.Si, menerima penghargaan dari Kapolri atas keberhasilan pembangunan Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sekaligus sebagai Unit Pelayanan Publik Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Instansional Tahun 2026 dengan Kategori Pelayanan Prima (A).

Penghargaan tersebut diserahkan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., didampingi Wakapolda Sumut Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., kepada Kapolres Tanah Karo pada Selasa (29/7) pagi di Mapolda Sumatera Utara.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh personel Polres Karo dalam membangun budaya pelayanan yang bersih, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

"Penghargaan ini bukanlah akhir dari perjalanan ataupun alasan untuk berpuas diri. Justru ini menjadi tanggung jawab yang lebih besar bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas," ujar Kapolres.

Ia menegaskan, keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari dukungan, kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat yang terus memberikan masukan serta mengawasi kinerja kepolisian.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Karo atas kepercayaan yang diberikan. Dukungan masyarakat menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, transparan dan humanis," tambahnya.

Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Polres Karo untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga kehadiran Polri benar benar mampu memberikan manfaat nyata dan memenuhi harapan masyarakat.(RED)

Asesmen dilakukan oleh tim verifikator dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, serta World Bank.

Tahapan ini merupakan lanjutan dari proses seleksi yang berlangsung di Jakarta pada April 2026. Dari 65 daerah kandidat, Kabupaten Deli Serdang berhasil masuk dalam 45 daerah yang lolos ke tahap verifikasi teknis dan kini bersaing menjadi salah satu dari 28 daerah penerima dukungan Program LSDP.

Mewakili Bupati Deli Serdang, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Deli Serdang, Hendra Wijaya, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penuh pelaksanaan program tersebut.

"Pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten sangat menginginkan program ini hadir di Kabupaten Deli Serdang. Untuk menunjukkan keseriusan tersebut, pemerintah daerah telah mempersiapkan berbagai aspek, mulai dari perencanaan, penganggaran, penyediaan lahan hingga koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti PLN, Perumda Air Minum Tirta Deli dan pihak terkait lainnya," ujarnya.

Menurutnya, seluruh perangkat daerah terkait telah dilibatkan sebagai bentuk komitmen bersama agar implementasi Program LSDP dapat berjalan optimal.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Deli Serdang, Rio Laka Dewa, memaparkan kesiapan daerah dalam mendukung program tersebut. Selain memiliki dua Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Namo Rube Julu dan Tadukan Raga dengan sistem sanitary landfill, Pemkab Deli Serdang juga telah menyiapkan berbagai sarana pendukung, seperti TPS 3R, pusat daur ulang, bank sampah, armada pengangkut sampah, serta penguatan kelembagaan masyarakat.

Rio menjelaskan kesiapan tersebut turut didukung dokumen perencanaan yang lengkap, mulai dari surat minat pemerintah daerah, surat komitmen DPRD, Feasibility Study (FS), Detail Engineering Design (DED), hingga lahan seluas 7,5 hektare di Desa Tadukan Raga yang telah bersertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Dari total lahan tersebut, empat hektare telah dimanfaatkan sebagai TPA, sedangkan 3,5 hektare disiapkan untuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

"Kami juga telah menyiapkan dukungan infrastruktur berupa ketersediaan listrik, jaringan air bersih, serta komitmen dari berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pembangunan TPST di Tadukan Raga," katanya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan membentuk Perkumpulan Masyarakat Pengelola Sampah sebagai upaya memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular.

Dalam paparannya, Rio menjelaskan implementasi Program LSDP dirancang bertahap hingga 2030, dimulai dari penguatan tata kelola dan regulasi, pembangunan TPST beserta infrastruktur pendukung, hingga mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang mandiri dan berkelanjutan.

Untuk mendukung pelaksanaannya, Pemkab Deli Serdang telah menyiapkan estimasi alokasi anggaran sebesar Rp150 miliar hingga 2030.

Melalui asesmen verifikasi teknis ini, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berharap dapat menjadi salah satu dari 28 daerah penerima Program LSDP sehingga mampu mempercepat pembangunan sistem pengelolaan sampah yang modern, terpadu, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas lingkungan serta pelayanan kepada masyarakat. (drt)

Kasus ini sudah dilaporkan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sultra dan korban menolak upaya damai.

AD mengaku mengenal MAD sejak Januari 2026.

Menurutnya, sejak awal perkenalan, pelaku beberapa kali melakukan pelecehan dan mengajaknya berhubungan intim, namun selalu ditolak.

"Pada 18 Mei 2026, dia (red, pelaku) mengajak saya bertemu di sebuah rumah di Kota Kendari dengan alasan perpisahan temannya. Saat itu saya bersama teman saya," kata AD, Minggu (26/7/2026)--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @R anggi teamsniper yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 29 Juli 2026.

AD mengaku dirinya tidak mengonsumsi minuman beralkohol saat pertemuan itu.

Namun, MAD dan beberapa orang lainnya disebut mengonsumsi minuman keras (miras) hingga dalam kondisi mabuk.

Korban mengaku sempat meminta pulang, tetapi MAD justru mengajaknya ke kamar. AD menyebut dirinya menolak, namun diduga diseret dan digendong secara paksa oleh terlapor.

"Di dalam kamar saya sempat berteriak, tetapi mulut saya ditutup. Dia bilang nanti terdengar tetangga dan kami akan digerebek," kenangnya.

AD menyebut dugaan pemerkosaan itu terjadi pada 18 Mei 2026 dan kembali terjadi pada 24 Mei 2026.

Setelah kejadian, korban mengaku sempat mendapat ajakan untuk menjalin hubungan berpacaran, namun ditolak keras.

AD kemudian melaporkan MAD ke Bidpropam Polda Sultra pada 21 Juni 2026.

Setelah laporan dibuat, korban mengaku mendapat berbagai upaya pendekatan dan perdamaian melalui sejumlah perantara.

"Saya menolak karena kasus ini bukan mau sama mau. Saya tidak ada hubungan asmara dengan dia (pelaku)," tegasnya.

Pelaku Di-patsus Tapi Bisa Pakai HP

Ia mengaku masih trauma dan beberapa kali harus mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Dia berharap proses hukum berjalan tanpa hambatan dan meminta MAD diberhentikan jika terbukti bersalah.

"Beberapa kali saya tanyakan sama penyidik propam katanya dia lagi dipatsus. Tapi masa dipatsus (penempatan khusus) bisa pegang HP 24 jam. Saya rasa tidak adil sekali, sampai bapakku sendiri turun tangan," keluhnya. Duh!

Peristiwa ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita semua, terutama kaum remaja putri!***

Sebuah pohon besar milik Pemerintah Kota Medan yang berfungsi sebagai paru-paru kota dan bagian penting dari Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang berdiri di Jalan SM Raja tepat di depan lokasi usaha Flow Padel, telah ditebang secara sengaja tanpa izin resmi. Namun hingga kini belum ada tindakan nyata.

Peristiwa ini jelas melanggar Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021, yang melarang keras penebangan maupun pemangkasan pohon sembarangan tanpa izin resmi dari pihak berwenang. Aturan ini dibuat khusus untuk melindungi aset lingkungan milik warga, namun kenyataannya tampak seolah tidak berlaku bagi pihak tertentu.

Saat dikonfirmasi oleh wartawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Melvi Marlabayana, membenarkan adanya pelanggaran tersebut.

Melvi menyatakan, bahwa pihak Flow Padel sama sekali belum mengantongi izin penebangan pohon.

"Untuk itu, pihak DLH sedang melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku," ujar Melvi.

Pernyataan ini justru semakin mempertegas kelemahan kinerja DLH Medan. Pasalnya, jika sudah diketahui bahwa penebangan dilakukan tanpa izin, artinya pelanggaran sudah terbukti sejak awal mengapa butuh waktu begitu lama hanya untuk sekadar memanggil pihak pengusaha?

Lokasi usahanya diketahui dengan jelas, pelanggarannya terjadi di tempat terbuka yang ramai, namun pemanggilan baru sedang dilakukan. Padahal kasus ini sudah diketahui publik sejak lama.

"Di mana kecepatan, ketegasan, dan keseriusan yang diharapkan masyarakat dari instansi yang memegang wewenang penuh?" ujar warga.

Garis police line sempat dipasang di lokasi pada (24/6/2026) seolah memberi harapan akan adanya tindakan. Namun harapan itu perlahan memudar seiring berjalannya waktu.

Hari terus berganti janji untuk memanggil pihak terkait belum juga terwujud. Masyarakat mulai meragukan,apakah kinerja DLH Medan memang selemah itu? Atau sengaja menunda agar kasus ini meredup dengan sendirinya.

Warga yang tak ingi namanya ditulis itu juga mempertanyakan, apakah pernyataan Kadis DLH hanya semata untuk menutupi kelalaian dan ketidaksanggupan instansinya.

"Jika pelanggaran yang terang benderang pun tidak segera ditindaklanjuti, maka kinerja DLH Medan patut dipertanyakan secara serius. Apa gunanya peraturan jika tidak ditegakkan? Apa gunanya wewenang jika tidak digunakan untuk melindungi aset milik warga?" sambung warga itu.

Warga Kota Medan menuntut agar DLH Medan segera membuktikan kinerjanya. Jangan hanya berjanji lewat pernyataan kepada wartawan, tetapi tunjukkan tindakan nyata. Segera panggil, periksa, dan kenakan sanksi setimpal kepada pihak pengusaha Flow Padel.

"Jangan biarkan kinerja yang lemah dan penuh keraguan semakin merusak kepercayaan masyarakat terhadap instansi yang seharusnya menjadi pelindung lingkungan kota," katanya. (TIM/RED)

Keputusan itu diambil dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar di Ruang Sidang Bidpropam Polda Aceh, Selasa, 28 Juli 2026, setelah komisi menyatakan Briptu MZ terbukti melakukan perbuatan tercela.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan sidang etik merupakan rangkaian proses yang telah dimulai sejak Jumat, 24 Juli 2026 dengan agenda pembacaan persangkaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan terduga pelanggar, serta pemeriksaan barang bukti.

Persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan pada Senin kemarin, sebelum putusan dibacakan pada Selasa 28 Juli 2026.

"Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi etik berupa pernyataan bahwa pelanggar telah melakukan perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)," kata Joko, Selasa, 28 Juli 2026.

Ia menjelaskan, Briptu MZ disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau perampokan Toko Emas Amin Setia pada Sabtu, 18 Juli lalu dengan menggunakan senjata api organik Polri.

Menurutnya, --seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @kabar daerah 66 yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 29 Juli 2026-- penetapan status tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan, pemeriksaan sejumlah saksi, rekaman CCTV, barang bukti, serta pengakuan tersangka.

Kini proses penyidikan pidana terhadap Briptu MZ masih ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh.

Dalam sidang etik, perbuatan Briptu MZ dinilai melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Selain menjatuhkan sanksi PTDH, komisi juga mempertimbangkan bahwa perbuatan pelanggar dilakukan secara sengaja, sadar, dan terencana, sehingga mencoreng nama baik institusi Polri, menurunkan kepercayaan masyarakat, serta menimbulkan kerugian bagi korban dan keresahan di tengah masyarakat.

Terhadap putusan tersebut, Briptu MZ menyatakan menerima dan tidak mengajukan banding.

Joko menegaskan, sanksi PTDH menjadi bukti komitmen Polda Aceh dalam menindak tegas setiap anggota yang melakukan pelanggaran berat.

"Pemberian sanksi PTDH merupakan bentuk komitmen Polda Aceh dalam menegakkan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri. Setiap anggota yang melakukan pelanggaran berat akan diproses secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku tanpa pandang bulu," ujarnya.

Ia menambahkan, proses penegakan kode etik berjalan beriringan dengan proses pidana yang kini masih berlangsung.

"Polda Aceh tidak akan mentoleransi setiap bentuk pelanggaran hukum maupun penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh anggota. Penegakan hukum yang tegas terhadap anggota yang melakukan pelanggaran merupakan bagian dari komitmen kami untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," kata Joko.***