Hal tersebut disampaikan Bupati saat menerima audiensi Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dohot Boru (PPTSB) bersama Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati, Selasa (7/4/2026).

Menurut Bupati, organisasi berbasis kekerabatan seperti PPTSB memiliki kekuatan dalam membangun solidaritas sosial, mempererat hubungan antarwarga, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai program pembangunan.

"Organisasi kemasyarakatan bukan hanya wadah silaturahmi, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam menggerakkan pembangunan dan menjaga kebersamaan," tegasnya.

Bupati juga berharap pelantikan PPTSB Cabang Medan Amplas dan Cabang Deli Serdang yang direncanakan berlangsung pada April 2026, dapat memperkuat peran organisasi dalam mendukung pembangunan daerah.

"Kalau tidak ada halangan, tentu saya dan Pak Wakil akan hadir pada pelantikan pekan depan. Kami berharap PPTSB terus berkontribusi bagi kemajuan daerah dan mempererat hubungan antarwarga," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Deli Serdang menyampaikan apresiasi atas kontribusi PPTSB dalam kehidupan sosial masyarakat yang majemuk.

Ia menegaskan, pemerintah daerah terbuka terhadap kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan dalam berbagai kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

"Sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Wakil Bupati.

Sementara itu, Ketua PPTSB Wilayah Sumut I, Dr. Timbul Sinaga, menyampaikan bahwa audiensi tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat silaturahmi dengan pemerintah daerah sekaligus menyampaikan rencana kegiatan organisasi ke depan.

Ia menerangkan pelantikan Pengurus PPTSB Cabang Medan Amplas akan dilaksanakan pada Minggu, 12 April 2026 di Wisma Tamora, Kecamatan Tanjung Morawa dan pelantikan Pengurus PPTSB Cabang Deli Serdang pada Minggu, 26 April 2026 di Bintang Jaya Hall, Kecamatan Lubuk Pakam.

Panitia berharap Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang dapat hadir langsung pada kedua agenda tersebut sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan organisasi serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat.(DMS)

"Pada tanggal 29 Maret 2026 sekitar pukul 02.00 wib dinihari di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Satria Kecamatan Binjai Kota, jajaran Polres Binjai telah mengamankan 8 (delapan) unit sepeda motor yang akan melaksanakan kegiatan balap liar," kata Kapolres Binjai AKBP Mirzal Maulana melalui Kasi Humas Polres Binjai AKP Junaidi , Selasa,(7/4/2026)

"Untuk aksi yang terlibat begal Polres Binjai kembali mengamankan 6 (enam) unit sepeda motor di Jalan Tengku Amir Hamzah Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 sekira pukul 03.00 wib ," terang AKP Junaidi

Sesuai keterangan Kapolres Binjai AKBP Mirzal Maulana, S.I.K., S.H., M.M., M.H., melalui Kasi Humas AKP Junaidi, Kegiatan KRYD ini merupakan upaya preventif atau pencegahan terhadap para pelaku kejahatan di wilayah hukum Polres Binjai. ( Oji )

Kegiatan ini diawali dengan apel kesiapan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, S.Sos., M.M. Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa keberadaan bangunan tanpa izin di kawasan strategis, khususnya di sekitar fasilitas kesehatan, merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara berkelanjutan.

Ia menyampaikan, selain melanggar ketentuan hukum, bangunan liar tersebut juga berpotensi menghambat aksesibilitas serta mengganggu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. "Kegiatan ini bukan semata-mata tindakan penegakan aturan, tetapi juga merupakan upaya bersama dalam mewujudkan ketertiban, keindahan, dan keselamatan lingkungan kota," ujarnya.

Sekda menjelaskan bahwa proses penertiban telah melalui tahapan yang komprehensif serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Daerah terkait ketertiban umum dan penataan ruang wilayah. Dengan demikian, seluruh tindakan yang dilakukan memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pelaksanaannya, Sekda juga menginstruksikan kepada seluruh petugas yang terdiri dari unsur TNI, Polri, dan perangkat daerah terkait untuk tetap mengedepankan profesionalitas dan pendekatan humanis. Petugas diminta bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), mengutamakan komunikasi yang baik, menjaga keselamatan seluruh pihak, serta memperkuat sinergi lintas sektor agar kegiatan berjalan efektif dan terkendali.

Penertiban ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Pemerintah Kota Binjai dalam menciptakan tata kota yang rapi, tertib, dan nyaman. Ke depan, pengawasan akan terus ditingkatkan secara berkala untuk mencegah munculnya kembali pelanggaran serupa.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kasatpol PP Kota Binjai Arif Budiman Sihotang, S.STP., M.H., Kadis Kominfo Kota Binjai Muhammad Ikhsan Siregar, S.H., M.H., Kepala BPBD Kota Binjai Rudi Iskandar Baros, S.T., Kadis Lingkungan Hidup Kota Binjai Ahmad Yani, S.STP., M.AP., Kadis PMPTSP Dr. Bona Manuel Tarigan Sibero. S.E., M.Si., Kadis PUPR Kota Binjai Wahyu Umara, S.T., Sekretaris Dishub Kota Binjai Rahmat Azahar Siregar, S.STP., Kabag Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama Setdako Binjai Avro Wibowo, S.STP., M.AP., Kabag Hukum Setdako Binjai Muhammad Iqbal, S.H., Camat Binjai Selatan Salamuddin, S.E., perwakilan Polres Binjai, perwakilan Kodim 0203/Lkt, para lurah, serta kepala lingkungan setempat ( Oji )

Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi jajaran Universitas Terbuka (UT) Medan di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Deli Serdang, bersama Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS di ruang rapat lantai II Kantor Bupati, Selasa (7/4/2026).

"Kami sangat terbuka terhadap berbagai bentuk kolaborasi, terutama yang dapat mendukung peningkatan kualitas SDM masyarakat Deli Serdang. Pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam mendorong pembangunan daerah," ujar Bupati.

Ia juga menekankan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses pembentukan pola pikir dan karakter.

"Ada perbedaan mendasar antara siswa dan mahasiswa. Mahasiswa seharusnya sudah mampu berpikir kritis dan mandiri, bukan sekadar menghafal. Oleh karena itu, pendidikan harus membentuk mindset dan wawasan yang kuat, bukan sekadar mengejar gelar," lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, menambahkan bahwa kehadiran UT memberikan peluang besar dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi masyarakat, sekaligus mendukung visi pembangunan daerah.

"Peran UT semakin nyata dalam membuka akses pendidikan berkualitas. Ini sejalan dengan komitmen Bupati dalam memajukan sektor pendidikan di Deli Serdang," ujarnya.

Ia juga berharap ke depan kerja sama dapat diperluas, termasuk mendorong keterlibatan mahasiswa dalam program pemberdayaan masyarakat di desa-desa.

Direktur UT Medan, Yasir Riady, menyampaikan bahwa Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri pertama di Indonesia yang menerapkan sistem pembelajaran berbasis daring dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem ini memungkinkan akses pendidikan tinggi yang lebih luas bagi masyarakat di berbagai wilayah.

"Di Kabupaten Deli Serdang saat ini terdapat 581 mahasiswa aktif yang menempuh pendidikan di UT. Sebelumnya, sekitar 3.000 mahasiswa juga pernah mengikuti pendidikan di UT, mayoritas merupakan guru dan telah menyelesaikan studi," ungkap Yasir.

Menurutnya, fleksibilitas sistem pembelajaran UT menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan tanpa terkendala ruang dan waktu.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten I Pemerintahan dan Kesra Zainal Abidin Hutagalung, Kepala Dinas Pendidikan Suparno, Kepala Dinas Kominfostan Sandra Dewi Situmorang, Kepala Dinas Budporapar Yudy Hilmawan, Kepala Dinas PMD Anita Magdalena Br. Situmorang. ( DMS)

Kejaksaan Negeri Labuhanbatu memaparkan perkembangan penyidikan dugaan korupsi dana hibah Pramuka dalam konferensi pers di Kantor Kejari Labuhanbatu. Selasa, (07/04/2026).

Plh Kajari Labuhanbatu, Deby Rinaldi, S.H., M.H., yang juga selaku Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti, bersama Kepala Seksi Intelijen Memed Rahmad Sugama, S.H., dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Sabri Fitriansyah Marbun, S.H.

Dalam keterangannya, pihak Kejaksaan menjelaskan bahwa penyidikan kasus hibah Kwartir Cabang Gerakan Pramuka tahun anggaran 2022 hingga 2024 sudah dimulai sejak 2 Januari 2026.

Sejauh ini, penyidik sudah memeriksa puluhan saksi. Total ada sekitar 85 orang yang dipanggil, mulai dari pihak vendor, pengurus, hingga unsur pemerintah daerah."Sebagian besar saksi sudah hadir dan memberikan keterangan," ujar Deby.

Proses pemeriksaan sendiri berjalan sekitar 45 hari kerja efektif hingga awal April. Dalam kurun waktu itu, tim penyidik terus mengumpulkan bukti untuk memperjelas perkara.

Dari hasil sementara, penyidik menemukan indikasi kerugian negara."Potensinya diperkirakan sekitar Rp 1 miliar. Tapi ini masih sementara, belum final," jelasnya.

Ia menegaskan, angka pasti masih menunggu hasil audit dari lembaga berwenang.Dalam sesi tanya jawab dengan wartawan, penyidik mulai membuka dugaan modus yang digunakan.Salah satunya terkait penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan.

"Ada kegiatan yang sebenarnya tidak menggunakan dana hibah, tapi dibuat seolah-olah menggunakan dana hibah," ungkapnya.

Selain itu, ditemukan juga dugaan rekayasa laporan."Misalnya laporan konsumsi. Di atas kertas jumlahnya besar, tapi realisasinya tidak sesuai," katanya.

Tidak hanya itu, penyidik juga menemukan indikasi pemotongan hak peserta."Ada honor atau uang transport yang tidak dibayarkan penuh. Bahkan ada dugaan tanda tangan yang tidak sesuai," tegasnya.

Dari data yang disampaikan, total dana hibah selama tiga tahun mencapai Rp3,75 miliar.

"Tahun 2022 sekitar Rp1,55 miliar, 2023 Rp1 miliar, dan 2024 Rp1,2 miliar," terangnya.

Saat ini, progres penyidikan disebut sudah hampir rampung."Sekitar 95 persen. Tinggal menunggu proses lanjutan," tandasnya.

Kejari menegaskan tidak terburu-buru menetapkan tersangka.Mereka memilih fokus lebih dulu pada perhitungan kerugian negara."Kami hitung dulu kerugian negaranya. Setelah itu baru dilihat siapa yang bertanggung jawab.Kami tidak ingin menetapkan tersangka tanpa dasar yang kuat," tambahnya.

Menjawab pertanyaan wartawan, penyidik membantah jika proses ini berjalan lambat.Menurut mereka, waktu penyidikan masih dalam batas wajar.

"Kalau dihitung hari kerja, ini tidak lama. Karena ada libur nasional dan cuti bersama.Ia memastikan pemeriksaan berjalan terus tanpa jeda.

Kejari Labuhanbatu memastikan proses penyidikan dilakukan secara hati-hati dan transparan. Mereka juga meminta masyarakat untuk bersabar menunggu hasil akhir."Kami pastikan proses ini berjalan sesuai aturan dan bisa dipertanggungjawabkan," tutupnya.

Kasus ini sendiri menjadi sorotan publik lantaran dana hibah yang seharusnya digunakan untuk kegiatan pembinaan generasi muda melalui Pramuka, diduga disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu demi kepentingan pribadi.

Kepercayaan publik dipertaruhkan, mengingat dana hibah berasal dari uang negara yang seharusnya memberi manfaat luas.

Sejumlah aktivis juga mulai angkat suara, meminta agar penegak hukum tidak tebang pilih dalam menetapkan tersangka. Siapa pun yang terbukti terlibat, diminta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. (KY)

Yang diadakan di Gedung PKK Kota Medan Jalan Rotan, Kecamatan Medan Petisah, Selasa (7/4/2026).

Rico Waas menekankan pentingnya silaturahmi dijaga, serta memperkuat sinergi antara Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan ( IKAPTK ) dengan pemerintah demi kemajuan Kota Medan.

Dalam sambutannya, Rico Waas mengajak seluruh ( IKAPTK) untuk bisa bersama - sama membangun kota Medan dengan spirit dan semangat yang baru serta bekerja dengan ikhlas dan sepenuh hati, kita yakin bahwasannya apa yang kita laksanakan dalam pekerjaaan kita itu nantinya benar , baik dan bisa membangun bangsa kita", ujar nya Rico.

Lanjut Rico Waas buat para alumni bersyukur dan bangga karena memiliki Ikatan Alumni.

Rico selaku Dewan Pembina DPK IKAPTK Kota Medan mengapresiasi ketua Panitia Sutan Fauzi Arif Lubis yang sudah menyiapkan kegiatan halal bihalal IKAPTK kota Medan dan tak lupa kepada Penasihat IKAPTK Kota Medan Yang juga Anggota DPRD kota Medan fraksi Demokrat Dr.Drs.H.Muslim MSi atas kehadiran dan memberikan edukasi agar senantiasa menjaga nama baik alumni sebagai abdi negara dan bangsa bagi para anggota IKAPTK kota Medan" , ujar Rico.

Rico juga menekankan kepada seluruh anggota IKAPTK untuk, "Memupuk Silaturahmi dan Memperkuat Sinergitas Demi Mewujudkan Medan Untuk Semua" , ujar Rico.

Sebelum penutup, Walikota Medan Rico Waas bersama sekda Kota Medan serta seluruh OPD naik ke panggung bernyanyi dengan lantunan lagu" kebersamaan ini jangan lah cepat berlalu", yang disaksikan seluruh anggota IKAPTK Kota Medan yang membuat suasana semakin akrab dan hangat .

Ketua Panitia IKAPTK kota Medan Sutan Fauzi Arif Lubis ,SSTP, M,Si juga mengucapkan Terima kasih atas kehadiran Walikota Medan Rico Waas dalam acara halal bihalal IKAPTK yang membawa aura positif bagi seluruh anggota IKAPTK kota Medan, sesuai Motto kota Medan "Medan Untuk Semua" .

Turut hadir mendampingi Walikota Medan, sekda kota medan Wiriya Alrahman,Anggota DPRD Kota Medan Dr.Drs.H.Muslim MSi, Ketua IKAPTK kota Medan Rahmat,para asisten,staf ahli para pemimpin perangkat daerah dan para camat .(ATN)

Penegasan itu disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi dari Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Sumut, di Balai Kota,Selasa (7/4/2026).

Didampingi Kadis Kominfo Arrahmaan Pane, Plt Kadis Perhubungan Suriono, dan Plt Kadis SDABMBK Ferri Ichsan, orang nomor satu di Pemko Medan itu menekankan pentingnya penataan kabel di kawasan ruas jalan agar ibu kota Provinsi Sumatera Utara ini terlihat lebih rapi, estetis, dan nyaman.

"Kita tahu bagaimana kondisi kabel di Kota Medan. Kalau bisa ke depan harus dihilangkan kabel udara. Kota Medan akan lebih cantik dan estetik jika tidak ada lagi kabel yang semrawut," kata Rico Waas.

Rico Waas juga menyampaikan bahwa saat ini masih banyak kabel-kabel yang semrawut diruas jalan hingga fasilitas jalan dan sangat mengganggu pengguna jalan termasuk warga masyarakat kota Medan oleh karena itu pemerintah kota medan mendorong pihak-pihak untuk bersama sama membangun kota Medan yang lebih modern agar warga masyarakat merasakan kenyamanan", ujar Rico. (ATN)

Kolaborasi antara pemerintah dan komunitas keagamaan menjadi kunci penting dalam memperkuat pembangunan sosial di Kota Medan. Karenanya, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak jemaat gereja berperan aktif mendukung berbagai program Pemko Medan, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan hingga memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

"Pembangunan kota tidak dapat berjalan optimal tanpa keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk komunitas keagamaan," kata Rico Waas saat menerima pengurus GPIB Immanuel Medan di Balai Kota, Selasa (7/4/2026).

Rico Waas menjelaskan, sinergi itu dapat diwujudkan melalui berbagai program, salah satunya gerakan ASRI (Aksi Bersih dan Lestari) yang diinisiasi Dinas Lingkungan Hidup. Program ini mendorong partisipasi masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan. "Gerakan bersih-bersih lingkungan ini bisa kita lakukan bersama agar dampaknya lebih luas," ujarnya.

Selain itu, Rico Waas juga menyoroti program PKH Medan Makmur yang menyasar kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Melalui program yang bersumber dari APBD tersebut, penerima manfaat memperoleh bantuan Rp200 ribu per bulan. Ia berharap pihak gereja dapat turut membantu memastikan bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak.

Rico Waas kemudian menyinggung rumah ibadah yang memiliki nilai sejarah, termasuk gereja yang berstatus cagar budaya. Pemko Medan, katanya, memiliki program untuk membantu renovasi bangunan tersebut agar tetap terjaga fungsinya sekaligus nilai historisnya bagi masyarakat.

Sementara itu, Pendeta Salmon Lea Timea menyampaikan, komitmen gereja untuk berkontribusi melalui program "Gerakan Peduli Immanuel Berbagi". Program ini mencakup kegiatan sosial, penguatan toleransi antarumat beragama, serta kepedulian terhadap lingkungan sebagai bentuk nyata kehadiran gereja di tengah masyarakat.(ATN)N jl llll

Pemko Medan mendukung penuh digelarnya perayaan Paskah Pemko Medan. Bahkan, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas berharap agar perayaan digelar lebih meriah dan berkualitas. Sebab, Paskah bukan sekadar perayaan keagamaan, tetapi juga momentum penting untuk memperkuat nilai-nilai kedamaian dan kebersamaan di tengah masyarakat yang beragam.

Dukungan ini disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi Panitia Paskah Pemko Medan di Balai Kota Medan, Selasa (7/4/2026). Karena itu, ia berharap persiapan dilakukan secara maksimal agar perayaan berlangsung khidmat sekaligus membawa pesan damai bagi seluruh warga.

"Paskah merupakan perayaan penting yang patut dipersiapkan secara maksimal. Saya ucapkan selamat Paskah, semoga kedamaian ada di hati saudara," kata Rico Waas.

Orang nomor satu di Pemko Medan itu juga menginginkan agar pelaksanaan Paskah tahun ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia berharap panitia dapat memilih lokasi yang representatif dan mampu menampung jemaat dalam jumlah besar sehingga masyarakat dapat mengikuti perayaan dengan nyaman.

Selain khidmat, Rico Waas juga mendorong agar perayaan Paskah dikemas secara menarik dan menyenangkan. Ia mempersilakan panitia menghadirkan hiburan, termasuk mengundang artis, selama tetap disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Menurutnya, Pemko Medan siap memberikan dukungan penuh demi suksesnya pelaksanaan kegiatan tersebut.

Sementara itu, Ketua Panitia Paskah Kota Medan Wandro Abadi Agnellus Malau menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah konsep kegiatan, termasuk usulan lokasi di Pardede Hall atau Medan International Convention Center (MICC) dengan kapasitas sekitar 5.000 orang. Perayaan Paskah direncanakan berlangsung pada 28 atau 29 April dan diharapkan menjadi momentum kebersamaan yang meriah sekaligus sarat makna bagi masyarakat Kota Medan.(ATN)

Pada kunjungan tersebut yang dipimpin Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Lokot Nasution, yang juga merupakan anggota DPR-RI Fraksi Demokrat Dapil Sumatera Utara didampingi Sekretaris Partai Demokrat DPD Sumatera Utara (anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara), para Ketua DPC Demokrat se-Provinsi Sumatera Utara, utusan perwakilan anggota DPRD dari fraksi Demokrat kabupaten/kota, hingga perwakilan atau utusan kepala daerah dari Partai Demokrat di wilayah Sumatera Utara.

Kajati Sumatera Utara Dr. Harli Siregar, SH., M.Hum dengan didampingi Wakajati Sumut Abdullah Noer Denny, SH.,MH, para Asisten hingga Kabag Tata Usaha serta pejabat eselon IV Kejati Sumatera Utara menyampaikan selamat datang dan apresiasi atas kunjungan jajaran anggota DPR-RI dari Fraksi Demokrat serta seluruh pengurus partai Demokrat Sumatera Utara.

" Mengawali kegiatan ini, kami sampaikan apresiasi dan penghargaan kepada jajaran partai Demokrat Sumatera Utara yang saat ini diketuai oleh bapak Muhammad Lokot Nasutioan selaku Ketua DPD Demokrat Sumatera Utara yang juga sebagai anggota DPR-RI dapil Sumut," Ujarnya.

Sebagai pertanggungjawaban kepada publik dan masyarakat, Kajati Sumut juga memaparkan struktur organisasi Kejati Sumatera Utara serta capaian kinerja. Hal ini dianggap penting mengingat partai Demokrat secara kelembagaan merupakan representasi perwakilan rakyat (legislatif).

"Kami sampaikan progres dan capaian kinerja agar masyarakat termasuk partai Demokrat dapat mengetahui secara jelas apa dan bagaimana kinerja jajaran Kejati Sumatera Utara" ujar Harli.

Ditambahkan Kajati Sumut, bagi Kejaksaan, kunjungan audiensi ini juga menjadi langkah penting untuk membangun kemitraan antara penegak hukum dengan partai politik, sebagai wujud sinergitas kelembagaan antara legislatif dengan aparatur penegak hukum. Ujar Kajati.

Kita sepakat dan komit bagaimana kita bersama-sama dapat memberikan sumbangsih dalam pembangunan sumatera utara khususnya dalam membangun kondusifitas politik dan hukum di Sumatera utara, sehingga akan dapat terwujud suatu penegakan hukum yang lebih bermartabat.

Sebelum menutup paparannya, Harli Siregar menegaskan bahwa dalam setiap pertemuan antara penegak hukum dengan mitra lembaga politik bukan lah merupakan intervensi.

Ditegaskan Kajati Sumut, di era keterbukaan saat ini, kita dituntut bekerja secara transparan, oleh karenanya kita juga harus siap menerima kritik sebagai spirit dari pihak manapun demi mencapai tujuan utama yakni pembangunan hukum untuk kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPD partai Demokrat Sumatera Utara Muhammad Lokot Nasution menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas sambutan hangat dari Kajati Sumatera Utara beserta jajaran sehingga tatap muka dalam rangka audiensi ini dapat kita laksanakan untuk membangun dan menjaga silaturahmi.

"Secara jujur kami sampaikan, Partai Demokrat khususnya DPD Provinsi Sumatera Utara menilai Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara saat ini merupakan lembaga penegak hukum yang sangat konsen dan layak dibanggakan dalam rangka penegakan hukum di wilayah Sumatera Utara"* ujarnya.

"Kami dari jajaran partai Demokrat Sumatera Utara baik sebagai Lembaga Legislatif, Eksekutif maupun secara kelembagaan politik sepakat dan komit mendukung penuh langkah penegakan hukum yang adil dan humanis yang dilakukan oleh Kejatisu dan jajaran selama ini," tegas Lokot Nasution.

Tambah Lokot, bahkan jajaran pimpinan DPP demokrat mengapresiasi kebijakan penegakan hukum humanis oleh Kejaksaan serta mengajak seluruh insan adhyaksa agar dapat bekerjasama secara positif secara kelembagaan termasuk dengan partai politik sebagai lembaga representasi perwakilan rakyat. (HKSU)

Kajari Deliserdang, Sapta Putra SH mengatakan temu ramah ini untuk saling mendukung karena merupakan pers merupakan mitra dari Kejari Deliserdang. Sapta Putra SH memperkenalkan diri dengan singkat, sebelum menjabat Kajari Deliserdang, Sapta Putra SH sebelumnya bertugas di Riau. "Sejak tahun 1999 bertugas di Kejaksaan diantaranya bertugas di Propinsi Riau, Maluku dan Aceh. Sebagai perpanjangan Kejagung RI pasti pindah-pindah Deni tanggungjawab dan tugas yang diemban. Mau dipanggil abang atau dinda tidak masalah, bagaimana lah biar situasi santai dan rileks," sebutnya sembari mempersilahkan wartawan untuk menyampaikan aspirasi pertanyaan dan tanya jawab

Wartawan menyampaikan pertanyaan terkait terbitnya peraturan Restorasi Justice (RJ) kasus narkoba, laporan masyarakat terkait dugaan korupsi dan konfirmasi guna kecepatan pemberitaan. Menjawab pertanyaan itu, Kajari Deliserdang, Sapta Putra SH mengatakan terkait kecepatan informasi atau konfirmasi, wartawan dipersilahkan ke Kasi Intelijen karena corong penerangan hukum di Kejari Deliserdang. "Segala sesuatu silahkan kordinasi dan berhubungan ke Kasi Intelijen karena Intelijen harus berhubungan dengan wartawan. Kalau ada anggota " menakut-nakuti" dan bersikap atau bertindak aneh, silahkan laporkan ke saya," imbuhnya.

Terkait kasus (RJ) kasus narkoba, Kajari Deliserdang, Sapta Putra SH mengatakan sebenarnya RJ sudah lama berlaku melihat kondisi sekarang Lapas dan Rutan yang over load . Bukan hanya kasus narkoba, kasus lain juga begitu. Kalau kasus narkoba ada kriteria yaitu orang yang kecanduan atau pengguna harus direhab dan tidak bisa dimasukkan ke penjara karena harus diobati lengkap dengan dokternya. "Pecandu narkoba harus dimasukkan ke balai rehab tidak bisa disatukan dengan tahanan kasus yang lain," sebutnya.

Kalau ada kesalahan pengelolaan dana desa oleh kepala desa, pihak Kejari Deliserdang kordinasi dengan inspektorat terkait kerugian negara. Apabila keterangan dari inspektorat jika kepala desa tidak dapat lagi mengembalikan kerugian negara maka inspektorat mengembalikan perkara itu ke kejaksaan untuk diproses kembali. Hal itu sesuai perjanjian kerjasama antara Kejaksaan, Kepolisian dan Inspektorat

Kajari Delisedang juga sudah berpesan kepada Kasi Intelijen agar sering mengecek aplikasi pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi. "Karena apabila pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi sampai ke Kapuspenkum Kejagung RI maka Kejagung RI pasti mengontak (menghubungi) Kajari Deliserdang untuk mempertanyakan terkait pengaduan masyarakat tersebut," ujar Kajari Deliserdang (DMS)

Reza Andrian Fachri selaku Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran, yang memberikan arahan serta penguatan kepada jajaran pelaksana agar setiap tahapan kegiatan PTSL dilaksanakan secara profesional, dan berorientasi pada pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, dilakukan peninjauan langsung terhadap progres kegiatan PTSL, identifikasi kendala di lapangan, serta penguatan koordinasi guna meningkatkan kualitas pelayanan. Evaluasi ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan serta percepatan sertipikasi tanah bagi masyarakat. (Rel/Lkt)

Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan melakukan pembinaan langsung di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara yang dihadiri Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara beserta seluruh Kepala Kantor Pertanahan lingkungan Provinsi Sumatera Utara.

Dalam pembinaan kali ini Ossy Dermawan menyampaikan bahwa talenta di bidang teknologi perlu terus diasah agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan semangat belajar dan inovasi, generasi muda dapat menciptakan solusi, karya, dan ide-ide baru yang membawa perubahan positif.

Pada kesempatan ini Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara mendapatkan apresiasi kinerja dari Wakil Menteri ATR/BPN yang menjadi sebuah kehormatan sekaligus motivasi untuk terus memberikan kinerja terbaik. Apresiasi ini bukan hanya tentang pencapaian individu, tetapi juga hasil dari kerja keras, kolaborasi, dan komitmen seluruh tim dalam menjalankan setiap tanggung jawab dengan penuh dedikasi.

Dan terakhir Ossy Dermawan menyampaikan bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara harus menjadi model Nasional bahwa pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan baik. (Rel/Lkt)

Dalam proses pengurusan sertipikat tanah secara mandiri, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, pemohon perlu menyiapkan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) terbaru sebagai bukti subjek hukum dalam proses pendaftaran tanah.

Selain identitas diri, pemohon juga perlu melampirkan dokumen yang menunjukkan riwayat penguasaan atau perolehan tanah sebagai bagian dari data yuridis. Dokumen tersebut dapat berupa girik, letter C, petok D, akta jual beli, maupun Surat Keterangan Riwayat Tanah dari pemerintah desa atau kelurahan setempat. Dokumen tersebut tidak lagi merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, melainkan menjadi dasar penelitian dalam proses penetapan hak.

Dalam hal tertentu, khususnya apabila tanah diperoleh melalui peralihan hak, pemohon juga perlu melengkapi dokumen perpajakan seperti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun berjalan serta bukti pelunasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila bukti tertulis tidak tersedia secara lengkap, pembuktian hak dapat dilakukan melalui penguasaan fisik tanah secara terus-menerus dengan itikad baik selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut serta didukung oleh kesaksian pihak yang dapat dipercaya. Hal ini menjadi bagian dari penelitian data yuridis dalam rangka penetapan hak atas tanah.

Selain penelitian data yuridis, pendaftaran tanah juga mencakup pengumpulan data fisik, salah satunya melalui tahapan pengukuran bidang tanah. Dalam tahapan ini, pemohon wajib memasang tanda batas serta memastikan batas bidang tanah telah disepakati dengan pemilik tanah yang berbatasan langsung. Pengukuran dilakukan setelah batas dinyatakan jelas guna menjamin kepastian letak dan luas bidang tanah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021.

Setelah seluruh tahapan pengumpulan serta penelitian data fisik dan data yuridis selesai dilakukan, Kantah akan melakukan pencatatan pada buku tanah dan menerbitkan sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanah yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.

Adapun biaya yang timbul dalam proses pendaftaran tanah dibayarkan melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015. Masyarakat juga dapat menghitung estimasi biaya melalui aplikasi Sentuh Tanahku.

Informasi mengenai prosedur pendaftaran tanah dapat diperoleh melalui kanal resmi Kementerian ATR/BPN, seperti Hotline WhatsApp Pengaduan di nomor 0811-1068-0000 serta aplikasi Sentuh Tanahku yang tersedia di iOS dan Android.

Bagi masyarakat yang mengurus sertipikat tanahnya sendiri, Kementerian ATR/BPN juga telah menyediakan loket khusus di Kantor Pertanahan agar proses pengurusan lebih mudah dan cepat. Dengan melengkapi seluruh persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, proses sertipikasi tanah diharapkan berjalan lancar serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah (Rel/Lkt)

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemetaan ZNT yang telah berjalan, sekaligus memperkuat koordinasi antar bidang dalam rangka penyempurnaan data nilai tanah yang mencerminkan kondisi riil di lapangan. Dengan adanya pemetaan ZNT yang tepat dan terbarukan, diharapkan dapat mendukung berbagai kebutuhan layanan pertanahan, seperti peralihan hak, penilaian tanah, serta kebijakan pertanahan lainnya.

Rapat koordinasi ini juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan guna optimalisasi pelaksanaan ZNT ke depan. Komitmen bersama untuk menjaga kualitas data dan integritas dalam proses pemetaan menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan terpercaya.

Melalui kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat terus berupaya menghadirkan layanan pertanahan yang lebih baik, berbasis data yang valid, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan. (Rel/Lkt)

Dalam insiden tersebut, tiga nelayan dilaporkan meninggal dunia, lima lainnya hilang, dan 13 orang berhasil diselamatkan.

Peristiwa nahas itu diduga dipicu ledakan pada turbo mesin induk yang berada di ruang mesin kapal saat para anak buah kapal (ABK) tengah beristirahat.

Berdasarkan keterangan nelayan, KM Indah Sakti sebelumnya bertolak dari Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan pada Senin (6/4/2026) sore untuk menangkap ikan teri di laut. Setibanya di lokasi, para ABK menurunkan pukat dan melakukan aktivitas penangkapan seperti biasa.

Beberapa jam kemudian, saat seluruh ABK beristirahat, tiba-tiba terdengar ledakan keras dari dalam kamar mesin yang diduga berasal dari turbo mesin induk. Ledakan tersebut langsung memicu kebakaran hebat yang melalap kapal.

Kapal nelayan yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian, termasuk KM Mandiri, segera memberikan pertolongan. Sebanyak 13 nelayan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, sementara tiga korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan lima lainnya masih dinyatakan hilang.

Setelah proses evakuasi, KM Mandiri membawa para korban menuju Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di PPS Belawan. Kapal tersebut tiba sekitar pukul 08.00 WIB dengan membawa korban selamat dan korban meninggal dunia.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait penyebab pasti kebakaran maupun upaya pencarian terhadap lima nelayan yang masih hilang. (sindosumut)

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut, Rizaldi membenarkan adanya penunjukan Plh Kejari Karo.

"Iya benar," ucapnya kepada detikSumut melalui telphone selular, Selasa (7/4/2026).

Rizaldi juga mengatakan Herlangga Wisnu Murdianto merupakan koordinator bidang intelijen Kejatisu.

"Jabatannya sebagai Koordinator Bidang Intelijen Kejatisu, Herlangga Wisnu Murdianto," tambah Rizaldi.

Herlangga sebelumnya ditugaskan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati) Sumut Harli Siregar, sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kajari Palas pada Kamis (29/1/2026) lalu.

"Iya, setelah ada Kajari defenitif balik lagi ke Kejati sebagai koordinator," tandas Rizaldi.

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) turun tangan untuk mengusut dugaan pelanggaran etik dalam penanganan kasus Amsal Sitepu.

Kejagung menarik Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo Dante Rajagukguk, Kasipidsus serta para jaksa yang menangani kasus itu.

"Bahwa terhadap Kejari Karo, Kasipidsus, dan para Kasubsi atau JPU yang menangani kasus tersebut saat ini sudah ditarik ke Kejaksaan Agung untuk dilakukan klarifikasi dan dieksaminasi nantinya terhadap mereka oleh internal Kejaksaan Agung," kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna kepada wartawan, Minggu (5/4/2026).(DetikSumut)

Malam itu bukan sekadar seremoni. Begitu tiba, Rico Waas dan Airin disambut hangat dengan pengalungan kain ulos kepada Wali Kota Medan sebagai simbol kehangatan khas Batak, kemudian dikenakan juga topi udeng khas Bali. Dua budaya berbeda, satu makna yakni Indonesia yang beragam namun tetap satu.

Di tengah semilir angin laut, dentuman drum band para kadet mengiringi langkah tamu yang hadir. Tak lama, tarian tradisional Batak sampai kebudayaan Nusantara seperti Bali pun memukau, menghadirkan nuansa lokal yang begitu hidup di panggung internasional.

Sejumlah tokoh turut hadir, seperti Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen dan Anggota DPRD Medan Saipul Bahri, Sultan Deli ke -14, Sultan Mahmud Arya Lamanjiji Perkasa Alam Shah serta para konsul dari berbagai negara sahabat. Pada Malam itu, Belawan terasa seperti titik temu dunia, di mana perbedaan justru menjadi jembatan kebersamaan.

Bagi Wali Kota Medan Rico Waas, momen ini lebih dari sekadar agenda resmi. Rico Waas melihatnya sebagai peluang memperkenalkan wajah Medan yang sesungguhnya yakni kota yang terbuka, kaya budaya, dan punya potensi besar di sektor maritim.

"Ini adalah kesempatan emas bagi Kota Medan untuk menunjukkan kepada dunia betapa indahnya keberagaman kita. Lewat momentum ini, kita memperkenalkan potensi budaya dan maritim Medan sebagai bagian penting dari kekayaan Nusantara," kata Rico Waas.

Diharapkan Rico Waas kegiatan ASEAN Plus Cadet Sail 2026 ini dapat memberikan dampak positif bagi citra Kota Medan sebagai kota yang terbuka, beragam, dan memiliki potensi besar di kawasan barat Indonesia.

Sebelumnya Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Dankodaeral) I Belawan, Laksamana Muda TNI Deny Septiana, menyampaikan bahwa ASEAN Plus Cadet Sail 2026 merupakan langkah nyata dalam memperkuat diplomasi maritim serta membangun kepercayaan di antara para kadet dari negara ASEAN dan non-ASEAN.

"Melalui semangat sailing together, laut menjadi pemersatu kerja sama dan persahabatan internasional," kata Dankodaeral I Belawan.

Menurut Laksamana Muda TNI Deny Septiana, terpilihnya Belawan sebagai salah satu lokasi kegiatan menjadi bentuk kepercayaan sekaligus peluang untuk memperkenalkan potensi maritim dan budaya Sumatera Utara kepada dunia, sekaligus memperkuat kerja sama antarnegara melalui generasi muda.

Seperti diketahui ASEAN Plus Cadet Sail 2026 merupakan bagian dari pelayaran persahabatan yang berlangsung selama 124 hari atau sekitar empat bulan. Kegiatan ini melibatkan para kadet dari berbagai negara sebagai upaya mempererat hubungan antarbangsa sekaligus meningkatkan pemahaman tentang kemaritiman.(ATN/REL)

Kunjungan edukatif ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk memperkenalkan wawasan kemaritiman kepada generasi muda.

Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Khoiruddin Rangkuti, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan arahan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.

"Sesuai arahan Wali Kota Medan, kami membawa siswa Sekolah Rakyat tingkat SMP untuk berkunjung ke KRI Bima Suci yang sedang sandar di Belawan," ujar Khoiruddin saat mendampingi para siswa.

Ia menambahkan, para siswa tampak antusias mengikuti setiap rangkaian kegiatan, mulai dari mengenal bagian-bagian kapal hingga mendengarkan penjelasan dari awak kapal.

Sementara itu, perwakilan Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 2 Medan, Maragoti, mengapresiasi fasilitasi yang diberikan Pemko Medan dalam kegiatan tersebut.

Menurutnya, kegiatan ini memberikan pengalaman baru bagi siswa sekaligus mendukung proses pembelajaran di luar kelas.

"Kami mengapresiasi dukungan Pemko Medan yang telah memfasilitasi kunjungan ini bagi para siswa," kata Maragoti.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut diharapkan dapat menambah wawasan serta memupuk rasa ingin tahu siswa terhadap dunia kemaritiman.(ATN)

Pemasok narkoba kepada jaringan Koh Erwin ini ditangkap empat hari berselang setelah namanya diterbitkan dalam daftar pencarian orang (DPO).

Sekretaris NCB Interpol Indonesia, Brigjen Untung Widyatmoko, menyampaikan Andre 'The Doctor' masuk DPO sejak 1 Maret 2026. Pada Minggu (5/4/2026), 'The Doctor' terdeteksi berada di Penang, Malaysia, hingga akhirnya ditangkap pada pukul 13.44 waktu setempat.

Brigjen Untung menyampaikan bahwa keberhasilan operasi penangkapan ini merupakan buah dari koordinasi dan pertukaran intelijen yang intensif antara otoritas Indonesia dan Malaysia.

"Penangkapan buronan atas nama Andre Fernando Tjhandra alias 'The Doctor' merupakan bukti nyata soliditas kerja sama operasional antara Set NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri dan Special Branch PDRM," kata Untung dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (6/4/2026).

Divhubinter Polri melacak Andre 'The Doctor' setelah ada permintaan pencarian tersangka dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Menurut Untung, 'The Doctor' cukup licin dan sempat lolos dari upaya penangkapan di Kuala Lumpur.

"Subjek ini cukup licin dan sempat lolos dari upaya penangkapan di Kuala Lumpur, sebelum akhirnya berhasil kami sudutkan dan tangkap di Penang. Tidak ada ruang aman bagi sindikat narkotika, di mana pun mereka bersembunyi," imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso membenarkan soal penangkapan Andre 'The Doctor'. Andre saat ini telah tiba di Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Benar, pada hari Minggu, 5 April 2026, DPO atas nama Andre Fernando alias Charlie alias The Doctor berhasil ditangkap oleh tim gabungan dalam join operation antara DittipidnarkobaBareskrim Polri, Divhubinter Polri, dan Interpol di Penang, Malaysia," kata Brigjen Eko Hadi.

Andre Fernando Tjhandra merupakan buronan utama setelah penyidik Bareskrim Polri membongkar jaringan peredaran narkotika yang melibatkan oknum kepolisian di wilayah hukum Polres Bima Kota, Nusa Tenggara Barat.

Kasus ini bermula dari pengembangan penyidikan terhadap AKP Maulangi dan AKBP Didik Putra Kuncoro, yang diduga menerima aliran dana pelindungan sebesar Rp 2,8 Miliar dari salah satu anggota sindikat bernama Erwin bin Iskandar alias Koko Erwin.

Andre 'The Doctor' diketahui memfasilitasi penangkapan Koh Erwin ke Malaysia. Namun Koh Erwin berhasil ditangkap di perairan jalur ilegal saat menuju Malaysia, pada 26 Februari 2026.

Dari penangkapan kaki tangannya, yakni Charles Bernando dan Arfan Yulius Lauw, polisi memastikan identitas asli 'The Doctor' adalah Andre Fernando Tjhandra.

Dalam sindikat ini, 'The Doctor' memegang kendali penuh sebagai distributor utama berskala internasional. Ia mendistribusikan berbagai jenis narkotika, dari sabu, happy water, hingga cairan vape yang mengandung etomidate (merek Ferrari dan Lamborghini).

Modus operandi yang digunakan tersangka sangat terorganisir. Barang haram jenis vape diselundupkan dari Malaysia melalui jalur laut ke Dumai, Riau.

Sementara itu, untuk narkotika jenis sabu, tersangka menggunakan jalur darat dan kargo dengan cara menyembunyikannya di dalam boneka yang dibungkus rapi dalam kotak kado untuk mengelabui petugas. (detiknews)