Gagasan tersebut disampaikan tokoh pers Sumatera Utara, Rizal Rudi Surya, saat memaparkan pandangannya di hadapan sejumlah tokoh pers senior dan pengurus PWI Sumut, Jumat (6/11/2026).

Rizal menyampaikan gagasan itu sehari setelah resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Sumut periode 2026–2031. Pemilihan akan berlangsung dalam Konferensi PWI Sumut pada 21 November 2026.

Menurut Rizal, DK dan pengurus PWI merupakan dua unsur organisasi yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki fungsi berbeda, tetapi bermuara pada tujuan yang sama, yakni menjaga etika wartawan dan membangun PWI Sumut yang berintegritas.

Karena itu, hubungan keduanya tidak semestinya dibangun dengan pola saling berhadapan. Sebaliknya, harus tercipta keselarasan agar fungsi masing-masing berjalan optimal.

Berbeda Fungsi, Satu Tujuan

Rizal menilai, Dewan Kehormatan memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga etika profesi. Sementara pengurus PWI menjalankan roda organisasi dan berbagai program pembinaan serta pengembangan anggota.

Perbedaan fungsi tersebut bukan alasan untuk membangun sekat kelembagaan. Justru, keduanya harus saling memahami kewenangan dan saling mendukung dalam menjalankan tanggung jawab.

Ia menginginkan tidak muncul friksi maupun dikotomi antara DK dan pengurus. Hubungan harmonis harus menjadi kekuatan untuk memastikan seluruh kebijakan organisasi tetap berpijak pada etika dan integritas.

Pandangan ini sekaligus menempatkan harmonisasi sebagai bagian penting dari tata kelola organisasi. Sebab, organisasi profesi yang sehat membutuhkan keseimbangan antara fungsi pengelolaan dan penegakan etika.

Harmonisasi Bukan Menghilangkan Independensi

Namun, harmonisasi yang ditawarkan Rizal bukan berarti Dewan Kehormatan kehilangan independensinya. DK tetap harus menjalankan kewenangan etik secara objektif dan adil.

Ketika terdapat dugaan pelanggaran, pemeriksaan harus tetap berlandaskan aturan dan bukti, tanpa dipengaruhi kedekatan personal maupun kepentingan kepengurusan.

Dengan demikian, independensi dan keharmonisan tidak perlu dipertentangkan. DK dapat bersikap tegas dalam urusan etika, sementara hubungan kelembagaan dengan pengurus tetap terjaga secara profesional.

Di sinilah pentingnya saling menguatkan. Pengurus menghormati kewenangan DK, sedangkan DK menjalankan tugas etik dengan tetap memahami kepentingan organisasi secara menyeluruh.

Meningkatkan Kehormatan PWI Sumut

Rizal juga menilai, PWI Sumut selama ini telah memiliki posisi dan kehormatan yang cukup disegani. Kondisi tersebut harus dipertahankan sekaligus ditingkatkan.

Baginya, kehormatan organisasi tidak hanya ditentukan oleh program kerja atau besarnya jumlah anggota. Integritas wartawan, kualitas karya jurnalistik, dan keteladanan dalam berorganisasi menjadi fondasi yang tidak kalah penting.

Karena itu, apabila dipercaya memimpin DK PWI Sumut, ia ingin memastikan hubungan harmonis antara kedua unsur organisasi tetap terpelihara.

Pengalaman Rizal dalam dunia pers menjadi salah satu modal yang dibawanya. Ia merupakan Wakil Pemimpin Redaksi I Harian Analisa, Ahli Pers Dewan Pers di Sumatera Utara, serta pernah menjabat Wakil Ketua PWI Sumut selama dua periode.

Dalam pendaftaran sebelumnya, Rizal mengusung semangat menjaga etika dan integritas PWI Sumut. Ia juga menyerahkan dukungan sebanyak 96 anggota, dengan 89 kartu anggota secara fisik, sebagaimana dicatat panitia.

Gagasan harmonisasi yang disampaikannya kini memberikan penekanan tersendiri terhadap arah kepemimpinan DK yang ditawarkan.

Pada akhirnya, PWI membutuhkan organisasi yang kuat, bukan karena seluruh unsurnya selalu memiliki pandangan sama, melainkan karena mampu mengelola perbedaan secara dewasa.

DK yang berwibawa tidak harus berhadap-hadapan dengan pengurus. Sebaliknya, pengurus yang kuat tidak perlu merasa terancam oleh DK yang independen. Keduanya justru harus saling menguatkan demi menjaga kehormatan wartawan dan marwah PWI Sumatera Utara.( Rel)

Ia menilai audit yang dilakukan belum sepenuhnya mencocokkan data penyidik dengan bukti pembayaran yang dimiliki PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Menurutnya, sejumlah kapal yang masuk dalam data perkara sebenarnya telah melakukan pembayaran.

Hal itu disampaikan Hepy, setelah mendengarkan keterangan 5 saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (9/11/2026) sore.

Lima saksi tersebut terdiri dari dua auditor KAP Ribka, Mangasa Marbun dan Binsar Sirait, serta tiga saksi lainnya, yakni Masninda dari Pelindo, Siswati dan Ade dari KSOP.

Hepy mengatakan, berdasarkan keterangan dua auditor, data yang digunakan dalam pemeriksaan berasal dari penyidik. Namun, menurut dia, auditor belum memperoleh dan memeriksa seluruh bukti pembayaran dari Pelindo secara utuh.

"Dalam melakukan audit, seharusnya seluruh data, baik yang diperoleh penyidik maupun bukti pembayaran dari Pelindo, dicocokkan secara lengkap," ujarnya.

Ia menilai, konfirmasi langsung terhadap data pembayaran kapal menjadi hal penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan kewajiban PNBP. Sebab, pihaknya mengaku telah mencocokkan sejumlah data kapal dengan bukti pembayaran yang dimiliki Pelindo.

Menurut Hepy, pencocokan tersebut menunjukkan kapal-kapal yang dipersoalkan dalam perkara telah melakukan pembayaran, baik berdasarkan nota maupun data yang tercantum dalam dakwaan.

*Minta Data Ratusan Kapal Direkap*

Dalam persidangan tersebut, saksi Masninda dari Pelindo juga diminta merekap seluruh data kapal yang telah melakukan pembayaran. Rekapitulasi itu nantinya akan digunakan untuk mencocokkan satu per satu kapal yang masuk dalam perkara.

Hepy menyebut, jumlah data kapal yang perlu dibuktikan pembayarannya mencapai sekitar 670 kapal. Ia mencontohkan, data kapal yang dikaitkan dengan terdakwa Rivolino harus dilengkapi bukti pembayaran secara terperinci.

"Kami menunggu pembuktian pada sidang Senin depan. Kami optimistis bukti-bukti pembayaran dari Pelindo dapat menunjukkan bahwa kapal-kapal tersebut sudah membayar," katanya.

Dia juga menanggapi keterangan mengenai 5 kapal yang disebut belum membayar. Menurutnya, lima kapal tersebut berkaitan dengan jasa labuh. Namun, berdasarkan penjelasan yang diterimanya dalam persidangan, pembayaran atas kapal-kapal itu telah dilakukan setelah proses penyelidikan.

Ia pun menilai perlu ada pemeriksaan lebih cermat terhadap batas wilayah wajib pandu dan jenis layanan yang dikenakan kepada masing-masing kapal.

"Perbedaan wilayah dan jenis layanan tersebut harus diperhitungkan dalam menilai ada atau tidaknya kewajiban pembayaran," pungkasnya.

Sidang lanjutan dijadwalkan pekan depan dengan menghadirkan kembali saksi ahli dari JPU. (Dam)

Dorongan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat meninjau lokasi rencana pembangunan PSEL di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terjun, Kota Medan, bersama Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, Senin (9/11/2026).

Melalui kerja sama penanganan sampah lintas daerah, Deli Serdang akan memasok 400 ton sampah/hari untuk diolah di fasilitas PSEL Medan Raya. Kehadiran proyek strategis nasional (PSN) ini diharapkan dapat mengurangi beban tempat pemrosesan akhir sekaligus mengubah sampah menjadi sumber energi yang bermanfaat.

Zulkifli Hasan berharap pembangunan PSEL Medan Raya dapat dipercepat. Menurutnya, sejumlah proyek PSEL di daerah lain telah memasuki tahap pembangunan dan ditargetkan selesai secara bertahap hingga 2028.

Ia menjelaskan, pembangunan PSEL menjadi salah satu langkah penting untuk mengakhiri praktik pembuangan sampah secara terbuka atau open dumping yang telah dilarang dalam peraturan perundang-undangan.

"Ini namanya open dumping, masuk kategori darurat. Dalam undang-undang, cara seperti ini sudah tidak boleh lagi. Sampah terbuka sangat berbahaya karena ada gas metana, mikroplastik, dan dampaknya terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat," tegasnya.

Ia mengingatkan, timbunan sampah yang dibiarkan terbuka dapat mencemari lingkungan dan aliran sungai, serta berisiko menimbulkan kebakaran. Karena itu, pemerintah menargetkan praktik open dumping dapat dihentikan paling lambat pada 2028.

Zulkifli menyebutkan, pembangunan satu fasilitas PSEL diperkirakan membutuhkan investasi sekitar Rp3 triliun. Selain mengurangi timbunan sampah, fasilitas tersebut akan mengolah sampah menjadi energi listrik.

Selain pengolahan skala kawasan melalui PSEL, pemerintah juga mendorong pengelolaan sampah dari tingkat desa dan kelurahan. Zulkifli menyampaikan rencana dukungan anggaran sekitar Rp1 miliar untuk setiap desa dan kelurahan guna menyediakan teknologi pengolahan sampah, dengan usulan yang masih menunggu persetujuan Presiden.

Pengolahan dari sumbernya diharapkan dapat mengurangi sampah yang harus dibawa ke TPA. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk, sedangkan sampah anorganik yang sulit diolah dapat ditangani melalui fasilitas pengolahan yang disiapkan.

Zulkifli memperkirakan pemilahan dan pengolahan sampah dari rumah tangga berpotensi mengurangi hingga 70 persen volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir.

"Persoalan sampah ini bukan hanya urusan wali kota atau bupati, tetapi urusan kita semua. Masyarakat harus diajari bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri. Kalau setiap rumah tangga peduli dan mau memilah, volume sampah bisa berkurang hingga 70 persen," ujarnya.( Drt)

Pangdam I/BB bersama rombongan tiba di Bandara Binaka, Gunungsitoli, menggunakan pesawat Wings Air IW-1248 sekitar pukul 09.10 WIB. Setelah beristirahat sejenak di ruang transit VIP, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Lapangan Merdeka Onolimbu, Kabupaten Nias Barat, menggunakan helikopter Bell-412 TNI AD.

Setibanya di lokasi, Pangdam I/BB beserta rombongan melanjutkan agenda kunjungan ke Mako Yonif TP 903/Baluseda. Dalam kunjungan tersebut, Pangdam didampingi Asops Kasdam I/BB Kolonel Inf Wisyudha.

Di hadapan para prajurit, Mayjen TNI Hendy Antariksa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh personel yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti pengarahan. la juga mengingatkan bahwa setiap tugas yang dijalankan merupakan bagian dari pengabdian yang memiliki tujuan mulia.

Pangdam berpesan agar seluruh prajurit senantiasa menjaga semangat dan bekerja dengan penuh keikhlasan dalam menjalankan tanggung jawab. Menurutnya, semangat dan ketulusan menjadi modal penting untuk menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugas.

"Terima kasih kepada seluruh prajurit yang sudah meluangkan waktunya untuk berada di sini.

Kegiatan yang kita lakukan ini merupakan tujuan yang sangat mulia. Kita harus tetap semangat dan bekerja dengan ikhlas, sehingga senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan tugas demi bangsa dan negara yang kita cintai ini,"

Usai memberikan pengarahan, Pangdam I/BB bersama rombongan melakukan peninjauan pembangunan Mako Yonif TP 903/Balused. Peninjauan juga dilakukan terhadap lahan pertanian satuan guna melihat secara langsung perkembangan pembangunan serta pemanfaatan lahan yang tersedia. ( Red)

Keberangkatan kafilah tersebut dilepas Sekretaris Daerah (Sekda) Deli Serdang, Dedi Maswardy, mewakili Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, di Aula Cendana Lantai II Kantor Bupati Deli Serdang, Senin (9/11/2026).

Dalam arahannya, Dedi berpesan agar seluruh peserta memberikan penampilan terbaik karena mereka membawa nama Kabupaten Deli Serdang. Ia juga meminta peserta menjaga kesehatan, disiplin, dan menjunjung tinggi sportivitas selama mengikuti perlombaan.

"Seluruh peserta yang berangkat merupakan duta Kabupaten Deli Serdang. Karena itu, saya berharap saudara-saudara dapat memberikan penampilan terbaik, menjaga kekompakan, serta menjunjung tinggi sportivitas. Tunjukkan bahwa kalian telah mempersiapkan diri dengan baik dan manfaatkan setiap kesempatan untuk meraih prestasi," ujarnya.

Menurutnya, FSQ bukan sekadar ajang perlombaan, tetapi juga kesempatan untuk mengembangkan kecintaan terhadap seni Islami dan menjaga tradisi budaya yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan.

"Kegiatan seperti ini perlu terus kita dukung dan kembangkan agar dapat melahirkan lebih banyak generasi muda yang mencintai Al-Qur'an dan seni Islam. Saya berharap seluruh kafilah dapat mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan baik, lancar, dan kembali ke Kabupaten Deli Serdang dengan membawa pengalaman serta prestasi yang membanggakan," ungkapnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Deli Serdang, Zainal Abidin Hutagalung, dalam laporannya menyampaikan, 58 peserta akan mengikuti sejumlah cabang perlombaan, yakni Grup Rebana Klasik kategori remaja dan dewasa, Bintang Vokalis kategori anak-anak, remaja, dan dewasa, Pop Religi kategori anak-anak, remaja, dan dewasa, serta kategori Usia Emas.

Sebelum keberangkatan, seluruh peserta telah mengikuti pembinaan dan Training Center pada 5 November 2026 di Aula Taman Cadika Lubuk Pakam. Persiapan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan peserta menghadapi perlombaan.

Zainal berharap seluruh peserta dapat tampil maksimal sekaligus menjaga nama baik daerah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPD LASQI, para pelatih, ofisial, pendamping, orang tua, serta seluruh pihak yang telah mendukung persiapan kafilah. ( Drt)

Sebelumnya, kuasa hukum korban, Supri Darsono Silalahi, menyoroti kinerja Satreskrim Polres Binjai lantaran tersangka dalam kasus tersebut belum ditahan. Bahkan, dia menilai tersangka masih bebas berkeliaran dan meminta agar Kasat Reskrim dicopot dari jabatannya.

Menanggapi hal itu, AKP Hotdiatur menjelaskan bahwa penyidik Satreskrim Polres Binjai telah menetapkan pihak terlapor sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Menurutnya, penyidik juga telah melakukan pemanggilan sebanyak dua kali. Namun, tersangka tidak memenuhi panggilan yang dilayangkan.

"Kami telah melakukan pemanggilan sebanyak dua kali, namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan," tegas AKP Hotdiatur.

Kasat Reskrim Polres Binjai ini menambahkan, penyidik telah menerbitkan surat perintah penangkapan dan melakukan pencarian ke kediaman tersangka. Namun, saat didatangi, tersangka tidak berada di rumah dan hingga kini belum ditemukan.

"Saat ini, Satreskrim Polres Binjai masih terus berupaya mencari dan menemukan keberadaan tersangka untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut," ujar AKP Hotdiatur.

Pihaknya memastikan upaya pencarian terhadap tersangka terus dilakukan guna menindaklanjuti proses hukum atas perkara dugaan penganiayaan tersebut. ( Oji )

Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan lokasi yang telah disiapkan bagi pembangunan fasilitas pengolahan sampah yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.

Kehadiran Rico Waas dalam peninjauan itu sekaligus menegaskan dukungan penuh Pemko Medan terhadap percepatan realisasi PSEL Medan Raya. Proyek ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan sampah sekaligus mendorong sistem pengelolaan lingkungan yang lebih modern dan berkelanjutan.

Saat ini, Pemko Medan terus melakukan berbagai persiapan, mulai dari pematangan lahan hingga penyediaan infrastruktur pendukung. Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan fasilitas PSEL dapat segera direalisasikan sesuai tahapan yang telah direncanakan.

Melalui fasilitas ini, pengelolaan sampah diharapkan mengalami transformasi signifikan, dari sistem pembuangan terbuka (open dumping) menuju teknologi pengolahan modern yang tidak hanya mampu mengurangi timbunan sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa penanganan sampah menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat dan mendapat perhatian langsung Presiden RI Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan persoalan sampah dapat dituntaskan paling lambat pada 2028 melalui pembangunan fasilitas pengolahan yang bersih, higienis, dan ramah lingkungan.

"Fasilitas PSEL nantinya dirancang menyerupai mal atau supermarket yang bersih, higienis, dan tidak berbau," ujar Zulkifli Hasan.

Ia juga mengajak masyarakat untuk mulai membiasakan diri memilah sampah sejak dari rumah. Menurutnya, keberhasilan penanganan sampah tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi dan kesadaran seluruh elemen masyarakat.

Peninjauan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Bupati Deli Serdang H. Asri Ludin Tambunan, serta jajaran pimpinan perangkat daerah terkait di lingkungan Pemko Medan.

Dengan dukungan pemerintah pusat dan sinergi lintas daerah, pembangunan PSEL Medan Raya diharapkan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih efektif, mengurangi beban TPA, sekaligus menciptakan lingkungan Kota Medan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Mengawali perjalanan dari halaman Kantor Wali Kota Medan, rombongan mengayuh sepeda menyusuri sejumlah ruas jalan perkotaan menuju kawasan Kesawan, salah satu kawasan bersejarah yang menjadi ikon sekaligus bagian penting dari identitas Kota Medan.

Di tengah suasana pagi yang sejuk dan kondisi lalu lintas yang relatif lengang, kegiatan gowes tersebut tidak sekadar menjadi sarana menjaga kebugaran tubuh, tetapi juga momentum mempererat silaturahmi dan membangun kebersamaan dalam suasana santai dan penuh keakraban.

Sepanjang perjalanan, rombongan menikmati suasana Kota Medan sekaligus melihat lebih dekat dinamika kehidupan masyarakat pada pagi hari. Setibanya di Kesawan, perhatian tertuju pada deretan bangunan bersejarah dengan arsitektur khas kolonial yang menjadi saksi perjalanan panjang perkembangan Kota Medan.

Kawasan Kesawan memiliki daya tarik tersendiri dengan kekayaan sejarah, nilai arsitektur, serta potensi wisata yang dimilikinya. Keberadaan bangunan-bangunan bersejarah tersebut menjadi aset budaya yang perlu terus dijaga dan dikembangkan sebagai bagian dari identitas serta kebanggaan Kota Medan.

Kegiatan gowes Minggu pagi ini pun ditutup dengan sarapan bersama di Restoran Tip Top, salah satu restoran legendaris yang telah menjadi bagian dari sejarah kuliner Kota Medan.

Perpaduan olahraga, silaturahmi, dan wisata sejarah menjadikan kegiatan tersebut lebih dari sekadar perjalanan bersepeda. Momentum ini sekaligus menjadi cara sederhana untuk menikmati pesona Kota Medan, mengenal warisan sejarahnya, serta memperkuat semangat kebersamaan. (ATN)

Penggerebekan itu dilakukan langsung oleh istri sah sang polisi pada Sabtu (7/11) dini hari.

Anggota polisi berinisial IGS dan kades perempuan berinisial AE tersebut kedapatan berduaan di dalam kamar hotel sekitar pukul 01.30 WIB.

Buntut dari peristiwa tersebut, istri sah IGS melayangkan laporan resmi yang kini tengah ditangani polisi. Ps. Kasi Humas Polres Batu Iptu M Huda membenarkan laporan dugaan perselingkuhan tersebut.

"Saat ini, Polres Batu menindak lanjuti laporan tersebut, baik dari Sat PPA dan PPO dan juga melibatkan Si Propam Polres Batu untuk mendalami fakta dan keterangan para pihak sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata Huda, Senin (9/11).

Berdasarkan informasi yang beredar, IGS diketahui menjabat sebagai Kepala Unit Reserse Kriminal di salah satu Polsek di Surabaya.

Pihak Polres Batu memastikan akan menangani aduan masyarakat ini secara profesional, objektif, dan proporsional tanpa memandang status para terlapor.

"Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya dugaan pelanggaran disiplin atau kode etik anggota Polri, tentunya akan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku," ujarnya.

Kepolisian kini masih terus mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak terkait atas aduan dugaan tindak pidana tersebut.

Huda meminta publik agar bersabar dan menunggu hasil penyelidikan resmi yang dilakukan oleh jajarannya.

"Kami selaku Ps Kasihumas Polres Batu mengimbau masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak berspekulasi sebelum diperoleh hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan," ucapnya. (CN/JF).

Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Aliansi Keadilan Darma Agung (AKDA), Liston Hutajulu usai bertemu dengan Kabag Wassidik Ditreskrimum Polda Sumatera Utara, AKBP Wahyudi Rahman, Senin (9/11/2026).

"Saya diundang oleh yang bersangkutan untuk hadir disini seiring adanya pengaduan dari sejumlah mahasiswa S2 Universitas Darma Agung yang ijazahnya ditahan oleh kampus. Nah, dari pertemuan itu tadi beliau (Kabag Wassidik) mengatakan akan memanggil Rektor UDA dan Ketua Yayasan Perguruan Darma Agung," katanya di Polda Sumut.

Liston mengatakan, AKDA hingga saat ini masih terus mendampingi para mahasiswa S2 yang ijazahnya masih tertahan di kampus yang terletak di Jalan TD Pardede, Medan tersebut. Menurutnya, para mahasiswa S2 ini sangat berharap agar ijazah mereka segera diserahkan oleh pihak kampus.

"Ijazah itu sangat mereka butuhkan karena berkaitan dengan jenjang karir masing-masing," ungkapnya.

Diketahui, mahasiswa yang menempuh program pendidikan pascasarjana (S2) di Universitas Darma Agung (UDA) Medan mengadukan sosok pembina Yayasan Perguruan Darma Agung, Richard Pardede ke Polda Sumatera Utara pada 21 Oktober 2026 lalu. Laporan itu tercantum pada nomor STTLP/B/1789/X/2026/SPKT/POLDASumatera Utara tertanggal 21 Oktober 2026

Salah seorang pelapor David Eka Putra mengatakan langkah pelaporan ini ditempuhnya setelah ijazahnya tidak kunjung diberikan oleh pihak kampus. Padahal, seluruh kewajibannya selaku mahasiswa sudah selesai dibayarkannya.

"Saya melapor untuk mendapat kepastian hukum terkait tertahannya ijazah S2 saya di Universitas Darma Agung," katanya usai membuat laporan di Ditreskrimum Polda Sumatera Utara pada 21 Oktober 2026.

David menjelaskan, sebelum melapor ke Polda Sumut dirinya dan beberapa rekannya sudah terlebih dahulu melakukan beberapa upaya yakni dengan menjalin komunikasi dengan pihak Direktur Pascasarjana Dr. Novi Juli Rosani Zulkarnain. Namun, hal ini menjadi buntu karena pihak kampus meminta agar mereka kembali melakukan pembayaran-pembayaran kewajiban agar ijazah tersebut dapat diserahkan.

"Ini yang membuat kami keberatan. Sebab, seluruh kewajiban kami terkait pembayaran-pembayaran dalam perkuliahan S2 sudah selesai, bahkan kami sudah meja hijau. Tinggal wisuda, namun kami kembali diminta membayar. Tentu kami keberatan," pungkasnya. (Den)

Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Bina Marga SDABMBK Kota Medan, Yulius Ares, saat memimpin apel rutin jajaran SDABMBK, Senin (9/11/2026).

Dalam arahannya, Yulius menegaskan bahwa disiplin dan tanggung jawab merupakan aspek penting dalam membangun kinerja organisasi yang profesional. Setiap personel diharapkan mampu menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing dengan mengedepankan integritas, kerja sama, dan orientasi pelayanan publik.

Selain penguatan disiplin kerja, Yulius juga mengingatkan seluruh jajaran agar meningkatkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan, terutama di tengah potensi hujan yang dapat memicu genangan di sejumlah wilayah Kota Medan.

Ia meminta personel untuk lebih proaktif memantau titik-titik rawan genangan serta segera melakukan koordinasi apabila ditemukan permasalahan di lapangan. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap kondisi yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dapat diketahui dan ditindaklanjuti secara cepat.

Menurutnya, kesiapsiagaan dan koordinasi yang solid menjadi bagian penting dalam mendukung upaya penanganan persoalan infrastruktur, khususnya yang berkaitan dengan sistem drainase dan pengendalian genangan.

Melalui apel rutin ini, SDABMBK Kota Medan berharap seluruh jajaran semakin meningkatkan kedisiplinan, memperkuat sinergi, serta membangun kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan semangat kerja yang profesional dan responsif, SDABMBK berkomitmen mendukung terwujudnya infrastruktur perkotaan yang lebih baik serta pelayanan publik yang semakin optimal.(ATN)

Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya Polres Karo untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi secara langsung dengan tokoh agama dan jemaat.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Karo menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Ia mengajak para tokoh agama dan seluruh jemaat untuk turut berperan aktif menjaga keamanan lingkungan serta meningkatkan kepedulian terhadap kondisi sosial di tengah masyarakat.

Kapolres juga mengingatkan pentingnya pengawasan dan perhatian terhadap anggota keluarga, khususnya generasi muda, agar tidak terjerumus dalam tindak kejahatan, penyalahgunaan narkoba, maupun aktivitas negatif lainnya yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat.

"Melalui kegiatan Minggu Kasih ini, kami ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat, menjalin komunikasi, sekaligus mendengarkan aspirasi dan masukan dari tokoh agama maupun jemaat. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing," ujar AKBP Pebriandi Haloho.

Menurutnya, terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan membutuhkan dukungan serta partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Ia menjelaskan, Minggu Kasih merupakan salah satu bentuk pendekatan humanis Polri dalam membangun kedekatan dan kepercayaan masyarakat melalui kehadiran langsung di tengah aktivitas keagamaan dan sosial.

Selain Minggu Kasih, Polres Karo juga rutin melaksanakan berbagai program serupa, seperti Jumat Keliling dan Subuh Keliling, sebagai sarana mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat dari berbagai kalangan.

Kapolres Karo berharap, melalui kegiatan tersebut, sinergitas antara kepolisian, tokoh agama, dan masyarakat semakin kuat sehingga tercipta suasana yang harmonis, toleran, serta situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Karo.***

Kegiatan berlangsung penuh semangat dan kebersamaan, sekaligus menjadi momentum mempererat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan dunia usaha.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KADIN yang telah menginisiasi kegiatan tersebut serta menghadirkan keberagaman dan kebersamaan melalui olahraga.

Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari.

"Jadikan olahraga sebagai bagian dari hidup kita. Dengan tubuh yang sehat, kita akan memiliki semangat dan energi untuk berkarya serta membangun daerah," ungkap Bupati.

Lebih lanjut, Bupati berharap KADIN terus terlibat aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan dan bergandengan tangan dengan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam meningkatkan geliat ekonomi kerakyatan.

Bupati juga mengajak KADIN bersama pemerintah untuk menggali dan mengembangkan berbagai potensi wisata yang dimiliki Tapanuli Utara agar semakin dikenal dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Secara khusus, Bupati turut mengharapkan dukungan dan kolaborasi KADIN dalam menjaga serta mendukung keberlangsungan kawasan Tanggul Aek Sigeaon sebagai salah satu ruang publik dan aset penting daerah.

Lewat kegiatan ini, diharapkan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan Tapanuli Utara yang sehat, maju, dan sejahtera.***

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial WG (55), yang diduga melakukan pencurian sepeda motor milik korban berinisial SM (55), warga Kecamatan Lau Baleng.

Kapolsek Lau Baleng AKP A. Nainggolan, S.H., menjelaskan, peristiwa tersebut bermula sekitar pukul 13.00 WIB, saat korban memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan kawasan Pekan Lau Baleng untuk berbelanja. Namun, setelah selesai berbelanja, korban mendapati kendaraannya telah hilang.

Dari keterangan seorang warga yang mengenali terduga pelaku, korban kemudian melakukan pencarian hingga berhasil menemukan WG. Saat dikonfirmasi, WG mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut dan menyimpannya di suatu lokasi.

Pada Sabtu (31/10/2026), personel Polsek Lau Baleng melakukan pengembangan bersama tersangka ke wilayah Renun, Kabupaten Dairi, untuk mencari keberadaan kendaraan tersebut. Namun, upaya awal belum membuahkan hasil.

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, tersangka akhirnya mengakui bahwa sepeda motor tersebut disembunyikan di area perladangan di Jalan Mesjid, Desa Lau Baleng, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo.

Petugas kemudian menuju lokasi yang dimaksud dan berhasil menemukan serta mengamankan sepeda motor tersebut untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan.

Adapun barang bukti yang diamankan berupa satu unit sepeda motor Honda Revo, satu lembar bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB), serta satu buah kunci kontak sepeda motor.

Kini, tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan (RTP) Polres Karo guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Kapolsek Lau Baleng AKP A. Nainggolan, S.H., mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan saat memarkirkan kendaraan, menggunakan kunci pengaman tambahan, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengalami atau mengetahui adanya tindak pidana.

Polsek Lau Baleng menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan dan menjaga situasi keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukumnya.***

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Utara, KH. Muhammad Nuh, menyayangkan tindakan kekerasan yang menimpa petugas zakat tersebut. Ia meminta kepolisian segera mengusut kejadian itu dan menindak tegas para pelaku sesuai hukum yang berlaku.

"Kita tentu sangat menyesalkan peristiwa pengeroyokan yang terjadi di kawasan CFD Kesawan ini. Apalagi, korban merupakan petugas yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan. Seharusnya, setiap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat dapat diselesaikan dengan cara yang baik, bukan justru dengan tindakan kekerasan," ungkap KH. Muhammad Nuh.

Berawal dari Tiga Sepeda Motor Menerobos Kawasan CFD

Berdasarkan kronologi kejadian, insiden bermula ketika tiga sepeda motor menerobos masuk ke kawasan CFD Kesawan yang sedang berlangsung. Kelompok pengendara tersebut kemudian menabrak Rafli Kahfi yang saat itu tengah bertugas menggalang donasi kemanusiaan.

Akibat tabrakan tersebut, kacamata korban terjatuh hingga pecah. Korban kemudian menghampiri para pengendara untuk meminta pertanggungjawaban atas kerusakan barang miliknya.

Namun, persoalan yang semula berkaitan dengan kerusakan kacamata itu justru berkembang menjadi keributan. Situasi memanas hingga berujung pada pengeroyokan terhadap Rafli Kahfi oleh lima pria yang disebut terlibat dalam insiden tersebut.

Peristiwa ini pun menjadi perhatian masyarakat karena kekerasan terjadi di ruang publik yang seharusnya memberikan rasa aman bagi warga, termasuk mereka yang sedang menjalankan aktivitas sosial dan kemanusiaan.

**KH M. Nuh Minta Pelaku Diproses Hukum**

Menanggapi kejadian tersebut, KH. Muhammad Nuh menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Ia meminta aparat kepolisian memberikan perhatian serius terhadap kasus tersebut, mengidentifikasi seluruh pihak yang terlibat, serta memproses para pelaku sesuai ketentuan hukum.

"Kita meminta kepada aparat keamanan untuk bertindak tegas. Peristiwa seperti ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Siapa pun yang melakukan tindakan kekerasan harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Menurutnya, ketegasan aparat sangat penting untuk memberikan kepastian hukum kepada korban sekaligus mencegah tindakan main hakim sendiri di tengah masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa kawasan CFD merupakan ruang publik yang dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga, berekreasi, dan melakukan berbagai kegiatan sosial. Karena itu, keamanan dan ketertiban di kawasan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan aparat terkait.

"CFD itu merupakan ruang publik bagi masyarakat. Karena itu, keamanan dan ketertibannya harus benar-benar dijaga. Jangan sampai masyarakat yang datang untuk berolahraga maupun mereka yang melakukan kegiatan sosial justru mengalami kejadian yang tidak diinginkan," lanjutnya.

Selain meminta penanganan hukum terhadap kasus pengeroyokan, KH. Muhammad Nuh juga menilai pengawasan terhadap akses kendaraan bermotor di kawasan CFD perlu diperketat.

Pengaturan lalu lintas dan penjagaan akses masuk harus dilakukan secara konsisten agar kawasan bebas kendaraan bermotor benar-benar aman bagi masyarakat.

Kasus pengeroyokan petugas zakat ini diharapkan segera mendapat penanganan serius dari kepolisian sehingga korban memperoleh keadilan dan kejadian serupa tidak kembali terulang. (Ril/Dam)

Peristiwa itu terjadi pada Minggu (8/11/2026). Saat itu, jemaah sedang melaksanakan salat Subuh.

Tiga orang terluka akibat pembacokan tersebut. Pelaku juga membawa tabung gas dan bensin.

Aksi itu dihentikan jemaah. Pelaku kemudian diserahkan warga ke Polres Metro Jaktim. Kasi Humas Polres Metro Jaktim AKP I Made Budi membenarkan peristiwa itu.

"Iya betul (peristiwanya). Betul (pelaku diamankan)," ujar AKP Made Budi saat dimintai konfirmasi.

Dia belum menjelaskan apa motif penyerangan itu. Saat ini, kasus masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.

"Ada tiga luka," tutupnya.(det/js)

Ajakan tersebut disampaikan Lom Lom saat menghadiri Orientasi Politik, Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) se-Kabupaten Deli Serdang, serta Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) masa bakti 2026–2031 di Grha Bhineka Perkasa Jaya, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, pada Minggu (08/11/2026).

Menurut Lom Lom, partai politik memiliki peran strategis dalam menjaga demokrasi sekaligus menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah.

Karena itu, keberhasilan partai tidak semata-mata diukur dari kekuatan struktur organisasi maupun perolehan suara dalam pemilu, tetapi juga dari kontribusi dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

"Saya berharap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Deli Serdang terus hadir di tengah masyarakat, mendengar persoalan rakyat, memperjuangkan aspirasi, serta memberikan solusi. Jangan sampai kehadiran partai hanya terasa pada momentum politik, tetapi harus nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat," ungkap Lom Lom.

Dia menegaskan, pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat tanpa terjebak pada perbedaan warna maupun pilihan politik. Dalam hal ini, Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diharapkan turut memberikan kritik dan masukan yang konstruktif serta mengawal kebijakan pemerintah secara objektif dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan visi Deli Serdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, pembukaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kepada pengurus yang baru dikukuhkan, Lom Lom juga berpesan agar segera melakukan konsolidasi organisasi, memperkuat kaderisasi, menjaga komunikasi dengan masyarakat, serta menyusun program kerja yang terukur dan sesuai kebutuhan rakyat.

"Jadikan masa bakti 2026–2031 sebagai momentum pembuktian bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mampu menjadi kekuatan politik yang dewasa, dekat dengan masyarakat, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan di Kabupaten Deli Serdang," pesan Lom Lom.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), H. Ashari Tambunan, mengatakan pengukuhan kepengurusan bukan sekadar seremoni atau pergantian kepengurusan, melainkan peneguhan amanah dan komitmen untuk membesarkan partai serta memperjuangkan kepentingan rakyat.

Dia meminta seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) se-Kabupaten Deli Serdang memperkuat konsolidasi hingga tingkat Kecamatan dan Desa, membangun komunikasi dengan kader dan masyarakat, serta melibatkan generasi muda dan perempuan dalam kaderisasi berkelanjutan.

Ashari juga mendorong penguatan kerja sama dengan ulama, pesantren, organisasi kemasyarakatan, pemuda, petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Menurutnya, kepercayaan masyarakat harus dijawab dengan kerja nyata, bukan sekadar janji.

Pengukuhan pengurus dilakukan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), H. Ashari Tambunan, dan dihadiri Jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sumatera Utara, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, unsur Forkopimda, Tokoh Agama, serta Kader dan Simpatisan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Deli Serdang, H. Purwaningrum, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dihadiri sekitar 1.500 orang dan menjadi momentum memperkuat semangat kader dalam membesarkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Deli Serdang.

Saat ini, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Deli Serdang memiliki tiga kursi di DPRD Kabupaten Serdang. Pada Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang, partai tersebut menargetkan peningkatan perolehan menjadi tujuh kursi.

Adapun susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Deli Serdang masa bakti 2026–2031 dipimpin H. Purwaningrum sebagai Ketua, Muhammad Hasan Elkholqiyah sebagai Sekretaris, dan M. Fikri Ali Pulungan sebagai Bendahara. Sementara Dewan Syuro dipimpin H. Rakhmadsyah sebagai Ketua dan Awaludin Pulungan sebagai Sekretaris.(Dam)

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut menjadi momentum bagi Kapolrestabes Medan untuk beribadah bersama sekaligus menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada jemaat. Kapolrestabes menegaskan bahwa menjaga keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat.

Dalam arahannya, Kapolrestabes Medan menyampaikan beberapa pesan penting, di antaranya:

Pertama, memperkuat persatuan dan kesatuan. Kapolrestabes mengajak seluruh jemaat untuk terus merajut kebersamaan dan menjaga persaudaraan dalam bingkai Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tanpa membedakan latar belakang maupun golongan.

Kedua, membentengi generasi muda dari bahaya narkoba.Kapolrestabes menekankan pentingnya edukasi sejak dini agar anak-anak dan generasi muda memahami dampak buruk penyalahgunaan narkoba serta tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang dapat merusak masa depan mereka.

Ketiga, memperkuat kepedulian terhadap generasi muda gereja. Kapolrestabes meminta Kapolsek Medan Tembung untuk berdiskusi dengan pendeta guna mengetahui kebutuhan dan potensi yang dapat dikembangkan bagi Naposo HKBP Persatuan Selambo. Hal ini sebagai bentuk dukungan Polri terhadap kegiatan positif generasi muda agar memiliki ruang untuk berkembang dan terhindar dari pengaruh negatif.

Keempat, meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba. Kapolrestabes menjelaskan bahwa keberhasilan penindakan terhadap aktivitas narkoba di kawasan Jermal perlu diikuti dengan kewaspadaan bersama. Pasalnya, para pelaku peredaran narkoba berpotensi menggeser aktivitasnya ke wilayah lain, termasuk Selambo. Karena itu, masyarakat diminta tidak lengah dan bersama-sama menjaga lingkungan dari ancaman narkoba.

Kapolrestabes juga menegaskan bahwa upaya memberantas narkoba tidak cukup hanya melalui penindakan hukum, tetapi harus dibarengi dengan pencegahan, edukasi, kepedulian keluarga, serta keterlibatan tokoh agama dan masyarakat.

Melalui kegiatan Minggu Kasih ini, Polrestabes Medan berharap terbangun komunikasi yang semakin erat antara Polri dan masyarakat, sehingga setiap persoalan keamanan dapat dideteksi dan diselesaikan secara bersama-sama.

Polri hadir bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga mendengar, menjaga, melayani, dan merangkul masyarakat. Bersama masyarakat, kita jaga Selambo tetap aman, bersatu, dan bebas dari narkoba. (Dam)

Menurutnya, tindakan penyadapan ilegal tidak dapat dibenarkan dan memiliki ancaman pidana hingga hukuman mati.

"Nah, semua itu bisa masuk unsur makar, yang ancamannya bisa hukuman mati. Tapi belum bisa kita langsung tetapkan demikian karena ini baru indikasi, nanti pembuktiannya di forum pengadilan," kata Jimly saat ditemui di Jakarta, Minggu (8/11), dikutip dari Antara.

Merujuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kata Jimly, tindakan penyadapan ilegal memiliki ancaman pidana minimal 10 tahun.

Namun, untuk ancaman hukuman mati, Jimly menuturkan masih perlu pembuktian lebih lanjut di pengadilan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu berpendapat penyadapan ilegal yang dilakukan terhadap Presiden merupakan bagian dari permainan politik dan ekonomi yang selama ini berlangsung.

Jimly tidak mau mendahului peradilan sehingga nantinya meja hijau yang akan mengungkap motif penyadapan tersebut dan apakah masuk ke dalam unsur makar.

"Pasti di forum pengadilan akan terungkap motifnya apa. Apa betul mau membunuh Presiden, mau membuat Presiden lumpuh tidak lagi menjalankan pemerintahan, atau misalnya untuk berkhianat pada kepentingan negara," ujarnya.

Sebelumnya, pada 3 November 2026, Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.

Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi berinisial LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi AS, serta widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi EH.

Dua hari kemudian, pada 5 November 2026, Polri menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Polisi SU sebagai tersangka.

Dengan demikian, jumlah tersangka dalam perkara tersebut menjadi empat orang.

Pada hari yang sama, Polri menyampaikan bahwa LSP, AS, dan EH telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, SU belum ditahan karena masih dalam kondisi sakit pascastroke.(ant/js)

"Intinya sudah ada permohonan perlindungan untuk saksi-saksi. Kami masih lakukan penelaahan," kata Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias saat dimintai konfirmasi, Minggu (8/11), dikutip dari detikcom.

Susilaningtias enggan menjelaskan siapa saja saksi tersebut. Dia belum menyebut berapa lama proses penelaahan akan dilakukan.

"Enam orang," ujarnya.

Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif mereka sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Para tersangka merupakan eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Mereka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Selain Slamet, ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.(det/js)