Pada Rabu, 15 Juli 2026, petugas menangkap dua orang terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis ganja di Jalan AMD Lorong 36, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan.

Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan MMR (19) yang diduga sebagai pengedar dan MA (18) sebagai pengguna.

Dari tangan kedua tersangka, personel Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan berhasil menyita barang bukti berupa 50 paket ganja siap edar serta uang tunai sebesar Rp50 ribu yang diduga hasil penjualan narkotika.

Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait adanya aktivitas peredaran narkoba di lokasi tersebut.

Setelah dilakukan penyelidikan, petugas langsung melakukan tindakan dan berhasil mengamankan para tersangka beserta barang bukti.

Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan AKP A.R. Riza, SH., MHseperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Polres Pelabuhan Belawan yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 21 Juli 2026 menyampaikan kedua tersangka kini masih menjalani proses penyidikan untuk mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.

Dia menegaskan pihaknya akan terus berkomitmen memberantas peredaran narkotika dan mengajak masyarakat aktif memberikan informasi guna menciptakan lingkungan yang aman serta bebas narkoba.***

Kedua terduga pelaku yang diamankan masing-masing berinisial HPS (35) dan ES alias UB (31). Keduanya diketahui merupakan warga yang berdomisili di sekitar lokasi kejadian.

Kapolres Tapanuli Tengah melalui Kasat Narkoba AKP Johannes Munthe, S.H seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Polres Tapanuli Tengah yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 21 Juli 2026, menyampaikan penangkapan ini berawal dari keluhan masyarakat yang resah atas maraknya aktivitas transaksi barang haram di wilayah itu.

Menanggapi laporan warga, tim opsnal langsung melakukan penyelidikan hingga berhasil menyergap kedua pelaku di tempat kejadian perkara (TKP).

Saat digeledah, petugas menemukan sejumlah barang bukti dari tangan para terduga pelaku. Dari HPS, polisi menyita tiga paket sabu siap edar dengan berat bruto 2 gram yang disembunyikan di dalam wadah minyak rambut dan penutup kotak.

Sementara itu, dari tangan ES alias UB, petugas menyita empat paket sabu seberat bruto 9,45 gram, satu unit timbangan digital, 15 lembar plastik klip kosong, dua buah sendok sabu dari pipet, satu unit ponsel, serta uang tunai sebesar Rp350.000 yang diduga hasil penjualan.

Guna menjalani pemeriksaan intensif, kedua terduga pelaku beserta seluruh barang bukti langsung diboyong ke Mapolres Tapanuli Tengah. Atas perbuatannya, para pelaku terancam dijerat sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.***

Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Ferdiansyah, di halaman Kantor Wilayah, Senin (20/7). Apel pagi diikuti oleh seluruh jajaran pegawai sebagai momentum memperkuat disiplin, kebersamaan, serta komitmen dalam meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Ferry Ferdiansyah,seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Kanwil Kemenkum sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 21 Juli 2026, mengajak seluruh peserta apel untuk turut menyampaikan belasungkawa dan mendoakan keluarga besar Kanwil Kemenkum Sumut yang tengah berduka.

Dia berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan tersebut.

Selanjutnya, Ferry menekankan pentingnya menyusun langkah-langkah strategis dalam menghadapi pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan III.

Menurutnya, seluruh unit kerja perlu memperkuat koordinasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan setiap target kinerja dapat dicapai secara optimal sehingga indeks kinerja Kanwil Kemenkum Sumatera Utara dapat terus meningkat sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Dia juga mengapresiasi seluruh jajaran yang telah berhasil melewati tahapan Tim Penilai Nasional (TPN) dalam pembangunan Zona Integritas.

Namun begitu, Ferry mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut bukanlah akhir dari proses, melainkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas.

"Jangan sampai kita sendiri yang justru memperburuk citra instansi. Mari bersama-sama menjaga nama baik organisasi melalui pelayanan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat," pesannya.

Mengakhiri arahannya, Ferry mengajak seluruh pegawai untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.

Dengan kerja sama seluruh jajaran, diharapkan Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara mampu meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai bentuk nyata komitmen dalam memberikan pelayanan publik yang prima.***

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Police Goes to School yang bertujuan membangun kedekatan antara Polri dengan kalangan pelajar sekaligus memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Di hadapan ratusan siswa, guru dan tenaga kependidikan, Kapolres menyampaikan amanat yang sarat motivasi.

Dia mengajak para pelajar untuk memiliki semangat belajar yang tinggi, menjunjung disiplin, menghormati orang tua dan guru, serta mempersiapkan diri menjadi generasi yang berprestasi dan berkarakter.

"Gunakan masa sekolah untuk belajar, berkarya, dan mengejar cita-cita. Hindari pergaulan yang dapat merusak masa depan karena keberhasilan dimulai dari disiplin dan kerja keras," pesan Kapolres.

Dalam amanatnya, AKBP Pebriandi Haloho,seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Polres Karo yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 21 Juli 2026, menyampaikan sejumlah imbauan kamtibmas. Para siswa diingatkan agar menjauhi penyalahgunaan narkoba, tidak terlibat tawuran, balap liar maupun aksi perundungan (bullying), serta bijak menggunakan media sosial dengan tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.

Selain itu, Kapolres mengajak para pelajar untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dengan mematuhi aturan berkendara dan mengutamakan keselamatan saat berada di jalan.

Melalui kegiatan Police Goes to School, Polres Karo berharap dapat menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini, mempererat hubungan antara Polri dengan dunia pendidikan, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman, tertib, dan kondusif sebagai fondasi lahirnya generasi penerus bangsa yang berkualitas.***

Dalam audiensi yang berlangsung di ruang kerja wali kota di lantai 2 Balai Kota, Jalan Merdeka, Senin (20/07/2026), disampaikan jadwal pelantikan Pengurus Cabang IDI Pematangsiantar-Simalungun.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Wesly mendengarkan dan menyimak pembahasan pertemuan yang disampaikan langsung Ketua IDI terpilih Reinhard John Devison Hutahaean.

Tujuan dari pertemuan tersebut, antara lain mengundang Wali Kota Wesly untuk hadir pada prosesi pelantikan pengurus baru IDI Pematangsiantar-Simalungun Masa Bakti 2025-2028, sekaligus memperkenalkan jajaran pengurus baru, memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan organisasi profesi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

Wali Kota Wesly mengatakan akan berkenan hadir saat pelantikan pengurus IDI yang akan berlangsung di Hotel Sapadia Pematangsiantar, 29 Juli 2026.

"Mudah-mudahan apabila tidak ada agenda setingkat lebih tinggi, kami Pemko Pematangsiantar akan hadir, dikarenakan IDI adalah mitra strategis pemerintah kota," katanya.

Guna mewujudkan visi-misi Kota Pematangsiantar yang Sehat, Wesly berharap kolaborasi Pemko Pematangsiantar dan IDI tentang kesehatan, dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, penanganan stunting, hingga akses informasi terkait kesehatan kepada masyarakat Kota Pematangsiantar.

Dalam diskusi, Wesly juga menyampaikan beberapa masukan agar IDI dapat mengambil peran lebih luas di bidang kesehatan serta komitmen bersama antara pemerintah dan IDI untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan merata.

Tampak hadir, Ketua IDI terpilih periode 2025-2028 Dr dr Reinhard John Devison Hutahaean SKed SpF SH MM MH MBA dan jajaran pengurus IDI diantaranya dr Dexsa Kefine MKES; dr Eva Marini Tampubolon MKes; dr Leonardus Mirzal Lumbangaol MH(Kes); dan dr Joko Siringoringo MKed (FOR) SpFM.***

Penangkapan berlangsung di sebuah rumah samping minimarket, Jalan Sibolga-Padang Sidimpuan, Lingkungan II, Kelurahan Pinang Baru, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Jumat (17/7/2026) sekira pukul 21.00 WIB.

Kedua terduga pelaku yang diamankan masing-masing berinisial HPS (35) dan ES alias UB (31). Keduanya diketahui merupakan warga yang berdomisili di sekitar lokasi kejadian.

Kapolres Tapanuli Tengah melalui Kasat Narkoba AKP Johannes Munthe, S.Hseperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @kabar daerah 66 yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 21 Juli 2026 menyampaikan penangkapan ini berawal dari keluhan masyarakat yang resah atas maraknya aktivitas transaksi barang haram di wilayah tersebut.

Menanggapi laporan warga, tim opsnal langsung melakukan penyelidikan hingga berhasil menyergap kedua pelaku di tempat kejadian perkara (TKP).

Saat digeledah, petugas menemukan sejumlah barang bukti dari tangan para terduga pelaku. Dari HPS, polisi menyita tiga paket sabu siap edar dengan berat bruto 2 gram yang disembunyikan di dalam wadah minyak rambut dan penutup kotak.

Sementara itu, dari tangan ES alias UB, petugas menyita empat paket sabu seberat bruto 9,45 gram, satu unit timbangan digital, 15 lembar plastik klip kosong, dua buah sendok sabu dari pipet, satu unit ponsel, serta uang tunai sebesar Rp350.000 yang diduga hasil penjualan.

Guna menjalani pemeriksaan intensif, kedua terduga pelaku beserta seluruh barang bukti langsung diboyong ke Mapolres Tapanuli Tengah.

Atas perbuatannya, para pelaku terancam dijerat sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.***

Silaturahmi berlangsung di ruang kerja wali kota, lantai 2 Balai Kota, Jalan Merdeka, Senin (20/07/2026).

Dalam pertemuan itu disampaikan YPU Kota Pematangsiantar yang terus aktif berkontribusi kepada Persatuan Bilal Mayat (PBM) di delapan kecamatan se-Kota Pematangsiantar. Serta terus aktif melakukan pendataan para bilal mayat.

Program YPU terkait bilal mayat sebagai bentuk kepedulian sekaligus tanggung jawab sosial umat Islam dalam memberikan pelayanan terakhir yang penuh hormat kepada saudara-saudara yang telah kembali ke Rahmatullah.

Wesly Silalahi,seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Pemko Pematangsiantar yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 21 Juli 2026 menyatakan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar sangat perhatian dengan kegiatan sosial keagamaan serta turut membantu sebagai mitra strategis dalam mewujudkan kesejahteraan para bilal mayat.

"Sepanjang kami dapat membantu untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, pasti kita akan akomodir," katanya.

Ia juga mengapresiasi YPU Kota Pematangsiantar atas program-program keumatan yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya kepada para bilal mayat.

Sebelumnya, Ketua YPU Kota Pematangsiantar Mukti Pramono mengatakan pihaknya telah memiliki program-program yang aktif melaksanakan pembelajaran, pelatihan, dan media pengembangan diri sesuai syariat Islam.

"Kami aktif melaksanakan pelatihan, bahkan melakukan sertifikasi spiritual training kepada para bilal mayat. Ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial kami yang berdampak kepada keumatan. Terima kasih kami ucapkan kepada Wali Kota Bapak Wesly Silalahi yang terus mendukung penuh program-program keagamaan di Kota Pematangsiantar," katanya.

Ia berharap Wesly Silalahi untuk terus membantu berbagai kegiatan YPU, khususnya bagi para bilal mayat.***

Kegiatan ini dalam rangkaian memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-23 Kabupaten Humbang Hasundutan yang digelar di Takkas Coffee Lintongnihuta.

Dalam sambutannya, Bupatiseperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Sahabat Oloan Paniaran Nababan yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 21 Juli 2026, mengajak seluruh peserta untuk menjadikan pertandingan ini sebagai ajang mempererat tali persaudaraan, saling mengenal, serta membangun kekompakan antarpelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Bupati juga berpesan agar seluruh tim menjunjung tinggi sportivitas, menjaga ketertiban dan keamanan selama pertandingan berlangsung, serta mengutamakan semangat kebersamaan di atas kemenangan.

"Selamat bertanding, tunjukkan kemampuan terbaik, raih prestasi, dan jadikan olahraga sebagai sarana membentuk generasi muda yang sehat, disiplin, dan berkarakter," pinta Bupati.***

Pitra menyebut kasus ini bukan perkara biasa. Ini menyangkut dugaan korupsi besar, kepercayaan publik, dan integritas aparat penegak hukum.

"Kita sepakat FA ini telah mengkhianati Presiden dengan dia melakukan tindakan-tindakan mengkhianati rakyat," kata Pitra seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Geo Genius yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 21 Juli 2026.

Ia menegaskan pengambilalihan perkara oleh Kejaksaan Agung dari Polri bukan langkah serampangan.

Menurutnya, mekanisme itu memiliki dasar hukum yang jelas.

"Kalau seumpamanya Polri tidak menyerahkan pada Kejaksaan, UU mengatakan harus izin dulu pada Jaksa Agung, ini perintah undang-undang," ujarnya.

Pitra juga menilai Kortas Tipidkor Polri bergerak hati-hati karena perkara ini menyentuh dugaan keterlibatan aparat hukum dalam tiga kasus besar. Barang bukti pun dinilai harus segera diamankan agar tidak lenyap.

"Jadi Kortas Tipidkor juga sangat hati-hati betul dalam menangani kasus ini, karena di sini yang ingin ditelusuri dalam tiga kasus besar itu ada keterlibatan dari aparat penegak hukum, seorang ahli hukum. Jadi kalau memang Kortas Tipidkor kemarin tidak buru-buru mengamankan itu barang bukti dan 74 kg emas, saya kira itu akan hilang secepat kilat," katanya.

Namun, pandangan berbeda datang dari pengamat intelijen Kolonel (Purn) Sri Radjasa. Ia menilai Febrie justru sedang disasar karena motif politik. Menurutnya, Febrie dianggap berbahaya karena berpeluang menjadi Jaksa Agung.

"Jadi kalau saya lihat kasus Febrie ini, yang penting Febrie bisa diamputasi, dia tidak ada kesempatan jadi Jaksa Agung," kata Sri.

Sri menilai sepak terjang Febrie dalam menangani kasus korupsi besar membuat sejumlah pihak gerah.

Ia menyebut posisi Febrie sebagai Jampidsus saja sudah menimbulkan ketakutan, apalagi bila naik menjadi Jaksa Agung.

"Tentunya Febrie bisa jadi ancaman, apalagi Febrie digadang-gadang bakal menjadi Jaksa Agung. Ini kan ada sesuatu yang gerah kalau Febrie Jampidsus aja begini, apalagi jadi Jaksa Agung," katanya.

Kasus ini harus dibuka seterang-terangnya. Jangan sampai hukum tumpul karena tekanan politik, dan jangan pula dugaan korupsi besar ditutup dengan manuver kekuasaan. Publik berhak tahu siapa yang bermain, siapa yang melindungi, dan siapa yang benar-benar mengkhianati rakyat.***

Kuatnya intensitas ledakan membuat bangunan rumah mewah tersebut roboh hingga porak-poranda. Tidak hanya itu, getaran besar yang dihasilkan juga merusak sejumlah rumah di sekitar lokasi kejadian, mulai dari kaca yang pecah berantakan hingga kerusakan pada struktur bangunan warga.

Wiwin, salah seorang pekerja bangunan yang sedang beraktivitas tidak jauh dari lokasi kejadian, mengaku merasakan getaran yang sangat kuat saat ledakan terjadi. Menurutnya, sebelum dentuman keras terdengar, sempat terlihat kilatan misterius.

"Kejadiannya jam 4 sore. Ada sekilas seperti petir menyambar ke gedung lantai dua rumah itu. Tapi kita belum bisa pastikan apakah itu benar petir atau bukan. Tiba-tiba langsung meledak rumah yang kami kerjain di dekatnya," ujar Wiwin kepada Posmetro Medan.

Setelah ledakan terjadi, Wiwin bersama pekerja lainnya langsung bergegas membantu proses evakuasi awal. Ia mengaku sempat menyelamatkan seorang bayi dari lantai dua rumah yang telah hancur tersebut.

"Kalau korban yang dievakuasi lainnya meninggal atau tidak, saya kurang tahu pasti. Yang jelas, kami tadi mengangkat seorang anak kecil dari lantai dua. Posisinya mengalami luka bakar," ungkapnya dengan nada bergetar.

Ia juga menambahkan informasi mengenai perkiraan jumlah orang yang berada di dalam rumah mewah tersebut saat insiden terjadi. "Setahu kami, ada empat orang pembantu di dalam rumah itu, bang," tambahnya.

Pascakejadian, situasi di Kompleks Grand Polonia langsung mencekam. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan, personel Polrestabes Medan, hingga Tim Gegana Brimob Polda Sumatera Utara langsung diterjunkan ke lokasi.

Hingga berita ini diturunkan, petugas gabungan masih terus melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk menyelidiki penyebab pasti ledakan. Selain itu, petugas juga fokus melakukan proses evakuasi di antara puing-puing bangunan, guna memastikan apakah masih ada korban lain yang tertimbun reruntuhan. (Dam)

Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan keseriusan Pemprov Sumut dalam menegakkan hukum sekaligus melindungi lingkungan dan keselamatan masyarakat.

Arif Tanjung mengatakan, operasi penertiban yang dilakukan tim terpadu tidak hanya menyasar aktivitas PETI di Kecamatan Kotanopan, tetapi juga berlanjut ke kawasan Sungai Batang Gadis, tepatnya di sekitar Muara Mais, yang masih ditemukan aktivitas pertambangan ilegal.

"Kami mengapresiasi komitmen Gubernur Bobby Nasution yang langsung membentuk tim khusus untuk menertibkan pertambangan ilegal di Madina. Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat," ujar Arif Tanjung kepada wartawan di Medan, Minggu (19/7/2026).

Ia menilai, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menunjukkan keseriusan dalam memberantas aktivitas PETI yang selama ini menjadi perhatian masyarakat karena dampaknya terhadap lingkungan maupun keselamatan warga.

Dalam operasi tersebut, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut, Dedi Jamiansyah Putra, bersama tim terpadu turun langsung ke lokasi untuk melakukan penindakan.

Tim menghancurkan sarana dan peralatan yang digunakan dalam aktivitas pertambangan ilegal, menyita barang bukti, serta memproses pelanggaran sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Arif, tindakan tersebut merupakan bukti nyata komitmen Pemprov Sumut dalam menjalankan Program Cepat Hasil Terbaik (PCHT) yang menjadi prioritas Gubernur Bobby Nasution.

"Seluruh aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan mengancam keselamatan masyarakat harus ditindak secara konsisten sesuai peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, aktivitas PETI di kawasan Sungai Batang Gadis telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup serius. Pengerukan di sepanjang bantaran sungai mengakibatkan perubahan bentang alam, kerusakan ekosistem, serta pengikisan tanah yang telah mendekati badan Jalan Lintas Sumatera.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor, sekaligus mengancam keselamatan masyarakat serta infrastruktur jalan nasional apabila aktivitas pertambangan ilegal terus berlangsung.

Arif berharap operasi penertiban terhadap PETI dilakukan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Sumatera Utara yang masih ditemukan aktivitas pertambangan tanpa izin.

"Langkah ini bukan hanya bentuk penegakan hukum, tetapi juga upaya nyata menjaga kelestarian lingkungan, melindungi keselamatan masyarakat, serta memastikan sumber daya alam dimanfaatkan sesuai aturan yang berlaku," pungkasnya.(japs)

Penegasan itu disampaikan Kanit Resmob Sat Reskrim Polres Simalungun, IPTU Ivan Roni Purba, SH, pada Senin, 20 Juli 2026.

Dalam keterangannya, IPTU Ivan Roni Purba menjelaskan pelaksanaan KRYD merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas agar tetap aman, tertib, dan kondusif.

Menurutnya, kegiatan itu bukan hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan melalui keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

"Polres Simalungun Polda Sumatera Utara berintegritas dan humanis dalam melayani masyarakat. Melalui KRYD ini, kami ingin memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat serta mengajak seluruh warga untuk bersama-sama mencegah dan memberantas berbagai penyakit masyarakat yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban," ujar IPTU Ivan Roni Purba.

Ia mengungkapkan, sasaran utama dalam kegiatan KRYD tersebut meliputi berbagai bentuk penyakit masyarakat yang selama ini dinilai meresahkan warga.

Di antaranya, premanisme, perjudian, peredaran minuman keras ilegal, prostitusi, penyalahgunaan dan peredaran narkoba, kepemilikan senjata tajam tanpa hak, balap liar, geng motor, hingga tindak kriminal lainnya yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat di wilayah Kabupaten Simalungun.

Menurut IPTU Ivan,seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Humas Polres Simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 21 Juli 2026 langkah itu diambil karena berbagai bentuk pelanggaran dan kejahatan itu memiliki dampak langsung terhadap rasa aman warga.

Makanya, Polres Simalungun tidak hanya hadir untuk melakukan penindakan hukum, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa menjaga keamanan merupakan tanggung jawab bersama.

"Kami mengajak seluruh masyarakat agar tidak memberi ruang terhadap premanisme dan aksi pemerasan, tidak terlibat dalam perjudian baik secara langsung maupun daring, serta menjauhi penyalahgunaan dan peredaran narkoba," ucapnya.

Lebih lanjut, IPTU Ivan juga menekankan pentingnya peran keluarga dan lingkungan dalam mencegah munculnya gangguan kamtibmas, khususnya yang melibatkan kalangan remaja.

Ia mengatakan, pengawasan terhadap pergaulan anak perlu diperkuat agar mereka tidak terjerumus ke dalam aktivitas geng motor, balap liar, maupun bentuk kenakalan remaja lainnya yang berpotensi mengarah pada tindak pidana.

Selain itu, masyarakat juga diminta tidak mengonsumsi maupun mengedarkan minuman keras ilegal serta menghindari kepemilikan senjata tajam tanpa hak.

"Peran masyarakat sangat penting. Kami berharap warga ikut peduli terhadap lingkungan sekitarnya dan segera melaporkan setiap aktivitas mencurigakan ke kantor polisi terdekat atau melalui layanan Kepolisian 110. Dengan kerja sama yang baik antara masyarakat dan kepolisian, potensi gangguan keamanan bisa dicegah sejak dini," ungkap IPTU Ivan.

Ajakan itu menjadi bagian dari upaya Polres Simalungun untuk memperkuat sinergi dengan masyarakat dalam menciptakan situasi wilayah yang kondusif. Di tengah tantangan gangguan keamanan yang semakin beragam, pendekatan preventif dan persuasif dinilai menjadi langkah penting untuk mendukung efektivitas penegakan hukum.

Meski begitu, Sat Reskrim Polres Simalungun memastikan tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran hukum yang terbukti meresahkan masyarakat.

IPTU Ivan menegaskan, Sat Reskrim Polres Simalungun berkomitmen menjalankan penegakan hukum secara tegas, profesional, dan humanis demi terciptanya stabilitas keamanan yang berkelanjutan. Komitmen tersebut, kata dia, sejalan dengan semangat Presisi, yakni Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan, yang terus dipegang dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian.

Melalui kegiatan KRYD, Polres Simalungun ingin memastikan bahwa kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang siap menjaga ketertiban di setiap lini kehidupan warga.

Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian kolektif, Polres Simalungun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menciptakan Simalungun yang aman, nyaman, tertib, dan bebas dari penyakit masyarakat.***

Terduga pelaku ditangkap di TKP pada Kamis 16 Juli 2026 malam sekira pukul 20.15 WIB.

Terduga pelaku tersebut inisial AP (18) warga Huta Sidorukun I Kelurahan Rukun Mulyo, Kecamatan Panombean Panei, Kabupaten Simalungun.

Kapolres Pematangsianțar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak SH. SIK. MH melalui Kasat Resnarkoba AKP Irwanta Sembiring SH. MHseperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Polres Pematangsiantar Bersama Masyarakat yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 21 Juli 2026 menjelaskan awalnya diperoleh informasi masyarakat adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu di Jalan Lapangan Tembak Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar.

Setelah penyelidikan dan pengintaian di TKP, pada Kamis 16 Juli 2026 malam sekira pukul 20.15 Wib personil sat narkoba Polres Pematangsiantar berhasil mengungkapnya dengan menangkap AP di atas sepedamotor Honda Beat warna hitam tanpa plat nopol dipinggir jalan.

Kemudian dari AP ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus Rokok Surya kecil dari tangan kirinya yang di dalamnya terdapat 1 plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu di balut tisu, 1 unit Handphone (HP) merk Samsung warna biru milik tersangka dari dalam dasboard sepedamotor sebelah kiri dimana dari balik casing HP terdapat plastik di duga berisikan narkotika jenis sabu dan juga uang tunai Rp50 ribu.

Diinterogasi AP mengaku pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut dan 2 paket sabu total berat bruto 1,53 gram tersebut didapatkannya dari seorang laki - laki inisial VAD yang berada di daerah Setia Negara (Dalam Lidik).

Selanjutnya Tim Opsnal membawa AP beserta barang bukti ke kantor Sat Res Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

"Saat ini AP sudah ditahan guna diproses dengan mempersangkakan Pasal 114 (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf a UU No. 1 Tahun 2023 KUHP Jo UU No.1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana," jelas AKP Irwanta.***

‎Dalam video yang berdurasi singkat, tampak staf bidan tersebut terlihat geram serta hilang kesabaran hingga meluapkan kekecewaannya kepada atasan.

‎"Ini Kepala Puskesmas k">Tanjung Haloban yang sok hebat itu," cetus bidan sambil mencoba menghadang mobil yang di dalamnya terdapat seorang wanita yang merupakan Kepala Puskesmas (kapus/" target="_blank">Kapus).

‎Dalam video, bidan tersebut mengeluhkan adanya sejumlah pengutipan yang tidak jelas peruntukannya yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas

‎"Semua pungutan-pungutan tidak jelas, potongan-potongan tak jelas," lontarnya.

Sementara itu, ‎Kepala Puskesmas k">Tanjung Haloban, Susyani Purba saat dikonfirmasi Jumat (17/7/2026) dan Minggu (19/7/2026) hingga saat ini belum bersedia memberikan tanggapan.

Terpisah, ‎salah seorang bidan yang berhasil dikonfirmasi membenarkan adanya kutipan setiap bulannya yang dilakukan oleh kapus/" target="_blank">Kapus.

‎Adapun modus dugaan pungli yang dilakukan kapus/" target="_blank">Kapus adalah dengan melakukan pengutipan secara manual kepada seluruh tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas k">Tanjung Haloban, melalui dua orang bendahara yang ditunjuk.

Menurut bidan yang tidak ingin namanya ditulis itu, untuk dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kapus/" target="_blank">Kapus melakukan pemotongan 16 % per stafnya. "Kalau JKN ini nominalnya bervariasi pak, tergantung pendapatan kita per bulannya," katanya

‎"Yang paling parah pak, dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) kita dikenakan potongan 45 % per kegiatan. Dengan menugaskan Buk Vivi, (panggilan akrab Devita Siregar, bendahara BOK) untuk melakukan pengutipan kepada kita semua yang bertugas di Puskesmas k">Tanjung Haloban," bebernya.

Selain Devita yang ditunjuk sebagai bendahara BOK, sumber mengatakan, ada seorang lagi inisial M sebagai bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang ditugaskan melakukan pengutipan sebesar 16 % tiap bulannya.

‎Saat dikonfirmasi, Devita Siregar membantah ikut andil dalam pengutipan tersebut "tidak ada," bantah Devita. Ia juga mengaku tidak mengetahui apa yang memicu keributan di Puskesmas beberapa waktu lalu.

‎"Maaf pak, saya pun kurang tau pak, untuk lebih jelasnya konfirmasi aja sama kapus/" target="_blank">Kapus," akunya. (BS)

Acara tersebut berlangsung dengan melaksanakan Nonton Bareng (Nobar) yang diadakan di Warkop Meuligoe Kuphie Atjeh (MKA), beralamat di Jalan Soekarno - Hatta, Binjai Timur. Senin, (20/7/2026).

Giat tersebut dilakukan secara spontan atau mendadak, "karena animo kawan-kawan yang semangat dalam menonton laga babak final Piala Dunia 2026 ini", ucap H. M. Yusuf yang akrab disapa Ucok Aank.

Masih kata Ucok Aank yang juga merupakan politisi senior Partai Golkar, ia mengatakan, " melalui olahraga sepak bola kita bisa belajar bagaimana kerjasama tim untuk meraih sebuah kemenangan, dimana konsep tersebut dapat kita lakukan dimana saja, tidak hanya soal sepak bola", kata Ucok Aank.

"Disela-sela babak pertandingan, tidak hanya nobar, makan dan minum, tetapi kita juga kita siapkan hadiah-hadiah menarik bagi para pengunjung yang nobar, dengan menjawab kuis yang dipandu oleh MC Manza, yang tidak lain juga sebagai Wakil Ketua DPD AMPI Binjai", ucap Ucok Aank.

Ditempat yang sama, Ketua DPD AMPI Kota Binjai Surya Darma Sitepu, didampingi sekretarisnya Rizki Mardhatillah, mengungkapkan rasa Terima kasih kepada bang H. M. Yusuf atau Ucok Aank karena sudah mengadakan giat nobar ini, "karena giat nobar ini bagian daripada pemersatu dalam sebuah perhelata. Terlepas kita dipihak sporter Spanyol dan Argentina, yang terpenting kita tetap Indonesia", papar Darma Sitepu.

Lanjutnya lagi, "walaupun ini dadakan, tapi tidak mengurangi semangat kita dalam memupuk kebersamaan untuk sama sama melihat tim raksasa yang akan menoreh sejarah baru pada Piala Dunia tahun ini", tutur Surya Darma Sitepu yang juga fungsionaris DPD Partai Golkar Kota Binjai.

"Momentum Piala Dunia ini, menjadi harapan besar di perhelatan Piala Dunia selanjutnya, agar timnas kita juga dapat masuk pada perhelatan akbar sepak bola dunia kedepan", harap Surya Darma didampingi Rizki Mardhatillah sebagai sekretaris.( Riz)

Dalam agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), penasihat hukum terdakwa Enda Simakasura Ketaren menilai keterangan saksi justru menguatkan bahwa kliennya tidak bersalah.

Penasihat hukum dari Hotma Sitompoel Law Firm, Philipus Sitepu, SH, MH, yang didampingi Tim Donny Manullang, SH, dan Mulyadi, SH menyampaikan bahwa saksi yang merupakan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) dalam proyek tersebut menjelaskan proses pelaksanaan pekerjaan telah berjalan sesuai prosedur.

"Saksi menerangkan bahwa proses lelang hingga pelaksanaan pekerjaan oleh KSO HK-BM berjalan sesuai aturan. Bahkan telah diterbitkan NOL (No Objection Letter) dari World Bank, yang berarti tidak ada keberatan dari pihak pemberi pinjaman," ujar Philipus kepada wartawan usai persidangan.

Menurutnya, fakta itu memperkuat posisi terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bahwa tidak terdapat pelanggaran maupun tindakan yang merugikan keuangan negara.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan memaksimalkan proses pemeriksaan silang (cross examination) terhadap saksi-saksi yang dihadirkan jaksa guna membantah seluruh dakwaan.

"Dari lima saksi yang dijadwalkan, hari ini baru satu yang diperiksa. Sidang akan dilanjutkan pada Jumat (24/7/2026) mendatang," katanya.

Philipus menambahkan, kliennya telah menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya dan tidak memiliki kepentingan pribadi dalam proyek tersebut.

"Tidak ada cawe-cawe atau kepentingan pribadi dari terdakwa terhadap pihak mana pun. Semua akan kami buktikan melalui fakta persidangan," tegasnya.

Meski sebelumnya majelis hakim yang diketuai M. Yusafrihardi Girsang menolak eksepsi atau nota keberatan dari pihak terdakwa, Philipus menilai proses pembuktian di persidangan akan menjadi tahap krusial dalam mengungkap fakta secara utuh.

"Nantinya semua akan diuji di persidangan, baik dari sisi penuntut umum maupun pembelaan kami," ujarnya.

Ia memastikan pihaknya akan menghadirkan berbagai alat bukti, termasuk dokumen, saksi, dan ahli, setelah jaksa menyelesaikan pembuktian dakwaan.

Dalam kesempatan itu, Philipus juga menyebut bahwa proyek Waterfront City Pangururan telah selesai dan dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, sehingga menurutnya tidak dapat dikategorikan sebagai proyek mangkrak.

"Faktanya proyek tersebut sudah selesai dan digunakan, bahkan untuk kegiatan berskala nasional maupun internasional," katanya.

Sidang mendengar keterangan Saksi akan di lanjutkan pada Jum'at, (24/7/2026) mendatang.

Dakwaan Jaksa

Dalam perkara ini, Enda Simakasura Ketaren didakwa terkait dugaan penyimpangan saat menjabat sebagai PPK pada proyek yang dibiayai dari pinjaman Bank Dunia tersebut.

Jaksa menilai terdakwa menyetujui sejumlah kebijakan yang dianggap menyimpang, di antaranya terkait pembayaran uang muka, pencairan monthly certificate (MC), perubahan kontrak tanpa dasar teknis yang kuat, serta penandatanganan berita acara serah terima pekerjaan meskipun proyek dinilai belum sepenuhnya rampung.

Selain Enda, jaksa juga menjerat mantan General Manager PT Yodya Karya (Persero) Wilayah IV Medan, Edwyn Tresnanugraha, yang disidangkan secara terpisah.

Perkara ini akan terus bergulir dengan agenda pemeriksaan saksi lanjutan, dan diperkirakan menjadi persidangan yang menghadirkan pembuktian intensif dari kedua belah pihak.(DEN)

Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, mengatakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berkomitmen menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, cepat, dan tidak lagi dipandang berbelit-belit oleh masyarakat. Karena itu, berbagai masukan dan saran dari para notaris akan menjadi bahan evaluasi bagi perangkat daerah, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

"Kita tidak ingin lagi masyarakat berpikir sulit berurusan dengan pemerintah. Kalau pelayanan kita permudah, mereka akan menyampaikan kepada kliennya bahwa mengurus administrasi di Deli Serdang tidak lagi dipersulit," ujarnya saat pertemuan bersama para notaris dan PPAT di Kantor Bupati Deli Serdang, Senin (20/7/2026).

Menurutnya, notaris dan PPAT memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam berbagai urusan pertanahan. Oleh sebab itu, kolaborasi yang baik diharapkan mampu menciptakan pelayanan yang semakin efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum.

Ia juga mengajak para notaris dan PPAT mendukung proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sedang dilakukan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Melalui pendampingan kepada masyarakat dan pemilik lahan, diharapkan rencana pemanfaatan tanah dapat selaras dengan arah kebijakan tata ruang yang tengah disusun pemerintah daerah.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, mengingatkan para notaris agar tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, khususnya dalam menangani tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) yang cukup banyak terdapat di Kabupaten Deli Serdang, sehingga setiap proses administrasi memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Saya mengapresiasi capaian PAD kita yang sudah menunjukkan hasil positif. Namun saya juga berharap kepada para notaris agar lebih teliti memeriksa data tanah milik klien, terutama tanah eks HGU. Jangan sampai karena mengejar percepatan pelayanan, justru muncul persoalan hukum di kemudian hari," kata Lom Lom.

Dalam sesi dialog, para notaris dan PPAT menyampaikan sejumlah masukan terkait pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), mulai dari penyelarasan data luas tanah antara SPPT PBB dan sertifikat hingga penguatan layanan digital untuk mempercepat proses administrasi. Mereka juga mengapresiasi berbagai perbaikan pelayanan yang dilakukan Bapenda Deli Serdang yang dinilai semakin memudahkan masyarakat.

"Koordinasi dengan Bapenda selama ini sudah berjalan baik. Kami berharap sinergi ini terus dipertahankan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Masukan yang kami sampaikan juga diharapkan dapat menjadi bagian dari penyempurnaan pelayanan ke depan," ujar M Zunuza mewakili para notaris dan PPAT. ( Drt)

Pembukaan pendidikan ditandai dengan pembacaan amanat Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan (Kalemdiklat) Polri Komjen Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si., yang menegaskan pentingnya membentuk personel Polri yang profesional, berintegritas, humanis, dan unggul dalam pelayanan kepada masyarakat.

Dalam amanat tersebut, Kalemdiklat Polri menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta didik yang berhasil melewati proses seleksi hingga dinyatakan lulus mengikuti Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Berkemampuan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Tahun Anggaran 2026. Mereka dinilai sebagai putra-putri terbaik bangsa yang akan dipersiapkan menjadi garda terdepan pelayanan kepolisian.

"Pendidikan ini tidak boleh dipandang sekadar proses mengubah status seseorang menjadi anggota Polri, melainkan proses transformasi pengetahuan, keterampilan, karakter, mental, dan budaya sehingga setiap peserta didik benar-benar siap menjadi pelaksana tugas kepolisian yang profesional, khususnya pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)," demikian amanat Kalemdiklat Polri yang dibacakan Wakapolda Sumut.

Secara nasional, Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Berkemampuan SPKT TA 2026 diikuti sebanyak 4.792 peserta didik, terdiri atas 708 polisi wanita yang menjalani pendidikan di Sepolwan Lemdiklat Polri dan 4.084 polisi pria yang mengikuti pendidikan di 31 SPN Polda di seluruh Indonesia selama lima bulan.

Pendidikan tahun ini mengusung tema "Membangun Keutamaan Pendidikan Polri yang Berbasis Moral dan Literasi untuk Mendukung Program Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi yang Produktif serta Inklusif." Tema tersebut menegaskan bahwa pendidikan Polri tidak hanya berorientasi pada kemampuan teknis, tetapi juga membentuk karakter, integritas, kemampuan berpikir kritis, serta kesiapan menghadapi tantangan tugas kepolisian di era digital.

Kalemdiklat Polri menekankan bahwa personel SPKT merupakan wajah pertama Polri yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena itu, lulusan pendidikan ini diharapkan mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, santun, humanis, serta mampu menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan pelayanan kepolisian.

Selain membangun karakter dan kompetensi pelayanan, kurikulum pendidikan tahun ini juga menerapkan pendekatan Outcome-Based Education (OBE) yang menitikberatkan pada capaian kompetensi lulusan. Melalui sistem tersebut, peserta didik tidak hanya dituntut memahami teori, tetapi juga mampu berpikir analitis, memecahkan persoalan, bekerja sama, memanfaatkan teknologi, serta mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab.

Dalam amanatnya, Kalemdiklat Polri juga mengingatkan seluruh peserta didik agar menjaga keimanan, memperkuat disiplin, membangun solidaritas, menghormati tenaga pendidik, serta menjadikan setiap tantangan selama pendidikan sebagai proses menempa mental dan karakter sebagai insan Bhayangkara yang Presisi.

Di sisi lain, para kepala SPN, tenaga pendidik, instruktur, dan pengasuh diinstruksikan untuk menyelenggarakan pendidikan secara profesional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kalemdiklat Polri menegaskan bahwa proses pendidikan harus bebas dari segala bentuk kekerasan, perundungan, maupun tindakan yang merendahkan martabat peserta didik.

"Pendidikan yang keras tidak harus kasar. Latihan yang berat tidak boleh kehilangan martabat. Ketegasan harus membentuk karakter, bukan menumbuhkan dendam. Tekanan latihan harus memperkuat daya juang, bukan merusak fisik dan mental peserta didik," demikian penegasan Kalemdiklat Polri dalam amanat yang dibacakan Wakapolda Sumut.

Melalui Pendidikan Pembentukan Bintara Polri TA 2026 ini, Polri berharap dapat melahirkan personel yang memiliki moral dan integritas kuat, profesional dalam menjalankan tugas, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin berkualitas, humanis, dan dipercaya masyarakat.(HPSU)

Monitoring ketiga selama dua hari, pada 14-15 Juli 2026 di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan indikator Kabupaten Ber-Aksi (Berani Berantas Korupsi) dan Desa Antikorupsi berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) 1 Direktorat Permas KPK, Firlana Ismayadin, saat membuka kegiatan menegaskan monitoring kali ini difokuskan pada aspek implementasi program, bukan lagi pada penyusunan regulasi.

"Monitoring ketiga ini fokus utamanya pada pembuktian implementasi, penguatan dokumentasi, publikasi, monitoring, hingga pelaporan," ujar Firlana ketika membuka kegiatan.

Diketahui Kabupaten Asahan menjadi salah satu daerah calon kabupaten Ber-Aksi tahun 2026, usai melalui tahapan observasi dan bimbingan teknis panjang oleh KPK. Dengan ini, KPK sekaligus membuka forum bagi pemerintah daerah guna menelaah pemenuhan indikator, penyampaian catatan perbaikan, serta ruang klarifikasi maupun konsultasi.

Berdasarkan hasil monitoring ketiga ini, Kabupaten Asahan memperoleh skor sementara sebesar 58,3. Meski meningkat dibandingkan dengan tahapan sebelumnya, KPK mendorong pemerintah daerah memperkuat berbagai indikator yang masih perlu disempurnakan.

Lebih lanjut, menurut Firlana, Kabupaten Asahan masih berpeluang meningkatkan capaian indikator dengan mengoptimalkan dokumentasi dan publikasi program, serta melibatkan masyarakat melalui pendekatan kearifan lokal.

Menanggapi itu, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, menegaskan komitmen pihaknya guna menindaklanjuti seluruh catatan serta rekomendasi KPK.

"Sejak kami ditetapkan sebagai calon, kami terus melakukan berbagai upaya pembenahan. Kami berkomitmen melanjutkan penguatan integritas sebagai langkah mewujudkannya," tegas Taufik.

Ia juga menyatakan Pemkab Asahan akan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, meningkatkan kualitas dokumentasi, serta mendigitalisasi tata kelola pemerintahan agar mampu memenuhi capaian penilaian tersebut.

Evaluasi Tata Kelola Desa Ledong Barat

Rangkaian kegiatan KPK turut menyasar pemerintahan desa melalui bimbingan teknis calon Percontohan Desa Antikorupsi di Ledong Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Selasa (14/7). Program ini merupakan bagian dari pemenuhan indikator Kabupaten Ber-Aksi sekaligus upaya membangun ekosistem antikorupsi hingga tingkat desa.

Dalam paparannya, KPK menyoroti besarnya pengelolaan Dana Desa untuk seluruh Indonesia, yang mencapai Rp68 triliun pada 2022. Di sisi lain, sepanjang 2015-2022, tercatat 851 perkara korupsi melibatkan 973 pelaku, yang sebagian besar berasal dari kepala desa maupun perangkatnya.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan sistem pengawasan, transparansi, dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Untuk itu, KPK akan membekali tata kelola pemerintahan berintegritas, langkah pemenuhan 18 indikator penilaian, hingga tata cara menyusun folder unggahan dokumen pendukung.

Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Zainal Aripin Sinaga, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan desa berintegritas membutuhkan komitmen seluruh pihak.

"Pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab KPK, tetapi tanggung jawab bersama," ucapnya.

Ia pun mengajak seluruh peserta, menjadikan integritas sebagai landasan menjalankan tugas dan melayani masyarakat dengan baik, khususnya di Desa Ledong Barat dan Kabupaten Asahan.

Belum selesai, KPK turut mengunjungi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta meninjau pembangunan jalan dan lapangan olahraga di Desa Ledong Barat, guna memastikan kesesuaian implementasi program dengan kondisi lapangan.

Melalui rangkaian monitoring dan bimbingan teknis ini, KPK berharap Kabupaten Asahan mampu mengoptimalkan pemenuhan indikator Kabupaten Ber-Aksi maupun Desa Antikorupsi di Ledong Barat, sesuai target penilaian pada akhir Oktober 2026 mendatang.

Pendampingan ini juga diharapkan melahirkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas sehingga mampu menjadi contoh kabupaten atau desa lainnya dalam memperkuat budaya antikorupsi di seluruh Indonesia.(lam/rel)

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Deli Serdang, Agustiawan Saragih, didampingi Wakil Ketua DPRD Hamdani Syahputra, serta dihadiri para anggota DPRD dan jajaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Dalam penjelasan Bupati yang disampaikan Wakil Bupati, dijelaskan bahwa penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Deli Serdang atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat selama tahun anggaran 2025.

Tantangan pembangunan ke depan, lanjutnya, akan semakin kompleks sehingga diperlukan kerja sama dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan agar program pembangunan yang telah direncanakan dapat terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Deli Serdang.

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk kedelapan kalinya. Prestasi tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang melalui sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD.

Dalam pemaparan Ranperda, dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp4.842.829.886.434, dengan realisasi mencapai Rp4.833.365.736.551,45 atau 99,80 persen.

Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah ditargetkan sebesar Rp1.599.788.162.625, dengan realisasi Rp1.426.414.592.445 atau 89,16 persen.

Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya ditargetkan sebesar Rp3.239.041.723.809, dengan realisasi Rp3.402.782.860.599 atau 105,06 persen. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp4 miliar dan terealisasi Rp4.168.870.000 atau 104,22 persen.

Pada sektor belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menganggarkan sebesar Rp5.048.003.000.000, dengan realisasi Rp4.263.539.613.738,60 atau 84,46 persen.

Realisasi tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp2.919.040.368.698,24 atau 83,09 persen, belanja modal sebesar Rp753.608.964.203,45 atau 87,56 persen, belanja tidak terduga sebesar Rp2.762.843.202 atau 31,25 persen, serta belanja transfer sebesar Rp588.127.437.635 atau 88,38 persen.

Pada sektor pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan ditargetkan sebesar Rp223.173.696.650 dan terealisasi 100 persen, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan ditargetkan sebesar Rp18 miliar, dengan realisasi Rp5 miliar atau 27,78 persen, yang digunakan sebagai penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Adapun SiLPA Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp787.959.819.463,20, yang antara lain berasal dari tambahan penghasilan guru, Dana BOS, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah ditentukan penggunaannya, serta SiLPA BLUD RSUD dan Puskesmas.

"Kami berharap Ranperda ini mendapat memperoleh persetujuan DPRD untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara guna dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Apresiasi kami sampaikan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang atas sinergi dan kerja sama yang telah terjalin selama ini, serta berharap kolaborasi terus terpelihara demi mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Deli Serdang," tutupnya.( Drt)