Catatan : Faisal Matondang

POSMETRO MEDAN adalah sejarah monster koran. Buah pikir dan kerja sekelompok wartawan 'out of the box'. Syaiful Ishak, salah satunya.

"Kalau naga muncul dan mencabik-cabik kapal ini, bagaimana pun caranya kita jangan sampai terluka parah, apalagi mati. Kita harus selamat agar bisa melaporkan berita besar itu," jokes Syaiful Ishak, dari geladak KM Kelud, suatu hari pada tahun 2001.

Saat itu saya dan dia sekapal dalam pelayaran dari Tanjung Priok ke Belawan. Dan, potongan canda menggambarkan jiwa kewartawanan itu dilemparnya sekitar empat bulan jelang dia menjadi pemred pertama POSMETRO MEDAN.

"Ya, mau buat harian yang tak biasa. Coraknya, koran kriminal," akunya, buka kartu soal formula media anak usaha Jawa Pos di Sumatera Utara.

Omongan itu akhirnya terbukti. Bikin koran tak biasa, di antaranya terbukti lewat harga dan masa edar. Harian pagi dengan price list seceng ini digeber beredar sejak jam 11 malam. Bahkan sempat tetap terbit 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri.

Publik terperangah. Apalagi saat melihat 'barangnya'.

Dengan layout ala sirkus plus gaya jurnalisme yang eksploitatif, koran 'mesin uang' tahun-tahun berlalu ini serasa menantang status quo produk media cetak di Sumatera Utara masa itu.

Bahkan gegara tenar menjual berita-berita kriminal dicampur anekdot Lae Togar serta info hiburan dalam arti seluas-luasnya, banyak orang diam-diam bertanya. "Ini koran apa komik?"

Begitulah. Meski rada kontroversi, koran yang lahir Senin pagi 1 Oktober dua puluh lima tahun lalu ini hanya butuh sembilan bulan untuk menjadi candu bacaan. Itu seiring oplahnya melonjak drastis, nyaris 100 ribu eksemplar per edisi.

Dengan gaya penulisan blak-blakan dan kasual ala Medan, kehadiran media ini dikenal ampuh menjangkitkan minat baca di Sumatera Utara. Riset AC Nielsen menyatakan itu.

"Usia ke-25 tahun ini mengantar integritas kami dalam langkah yang semakin gaul terhadap zaman, kian pede di tengah persaingan online," tegas Direktur POSMETRO MEDAN, Zulkifli Tanjung, memaknai peringatan anniversary perak media yang kini menjadi redaksi multi platform.

Seperti Syaiful, Zul -sapaan akrabnya- pun tercatat sebagai generasi perintis yang membangun POSMETRO MEDAN.

Wartawan senior di dunia kepolisian ini bahkan dikenal sebagai algojo redaksi. Ops, itu cerita dua puluh lima tahun lalu. Hari ini (1/10/2026), so happy anniversary.!! (*)

Rapat dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Basarin Yunus Tanjung, dan dihadiri perwakilan Pemkab Serdang Bedagai.

Pembahasan mencakup batas antara Desa Paku, Kecamatan Galang, Deli Serdang, dan Desa Kotarih Baru, Kecamatan Kotarih, Sergai, dengan mengacu pada Sungai Ular dan Sungai Buaya sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 29 Tahun 2007 serta Permendagri Nomor 141 Tahun 2017.

Dalam rapat terungkap adanya perbedaan penggambaran garis batas pada peta administrasi Kementerian Dalam Negeri dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Pemkab Deli Serdang menilai perbedaan tersebut perlu dikaji karena tidak serta-merta menunjukkan adanya perubahan batas daerah yang telah ditetapkan.

Zainal menegaskan, batas wilayah telah diatur dalam Permendagri Nomor 29 Tahun 2007 dan dilengkapi koordinat Pilar Acuan Batas Utama (PABU).

"Permasalahan yang muncul saat ini bukan terletak pada perubahan koordinat PABU, melainkan adanya perbedaan penggambaran garis batas pada peta administrasi yang mengakibatkan lokasi yang selama ini dipahami sebagai wilayah Kabupaten Deli Serdang tergambarkan sebagai wilayah Kabupaten Serdang Bedagai," jelasnya.

Terkait rencana pembangunan jembatan penghubung Desa Kotarih Baru dan Desa Paku pada 2027, Pemkab Deli Serdang menyatakan dukungan karena pembangunan tersebut dinilai dapat meningkatkan konektivitas, akses pendidikan, dan distribusi hasil pertanian.

Sebagai langkah penyelesaian, Pemkab Deli Serdang mengusulkan verifikasi teknis bersama yang melibatkan Pemprov Sumut, kedua pemerintah kabupaten, Kemendagri, dan BIG dengan membandingkan dokumen Permendagri, koordinat PABU, peta administrasi, serta kondisi aktual di lapangan.

"Pemkab Deli Serdang berkomitmen mendukung penyelesaian persoalan batas daerah secara objektif berdasarkan ketentuan hukum dan data geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan LPtetap mengedepankan kepastian wilayah dan kepentingan masyarakat kedua kabupaten," tutup Zainal.( Drt)

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menandai dimulainya program tersebut dengan peletakan batu pertama di Jalan Kapten Rahmad Buddin, Gang Amaliyah, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kamis (1/10/2026) siang.

Rico mengatakan, penambahan LPJU merupakan bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di kawasan yang masih minim penerangan maupun ruas jalan yang sebelumnya belum memiliki lampu jalan.

"Ini (LPJU) dibutuhkan masyarakat karena menurut saya masih banyak jalan yang bukan saja kurang penanganannya, tapi memang sebelumnya belum ada. Jadi, kita mulai program penambahan LPJU ini," kata Rico.

Dalam pelaksanaannya, kawasan Medan Utara menjadi salah satu prioritas. Sebanyak 183 titik LPJU dialokasikan untuk tiga kecamatan, yakni Medan Belawan, Medan Marelan, dan Medan Labuhan.

Khusus di Gang Amaliyah, direncanakan pemasangan 10 titik LPJU dengan ketinggian tiang mencapai 7 meter. Penambahan penerangan ini diharapkan dapat meningkatkan pencahayaan lingkungan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat yang beraktivitas maupun melintas di kawasan tersebut.

Menurut Rico, penerangan jalan merupakan salah satu aspirasi masyarakat yang perlu ditindaklanjuti secara bertahap dan terencana. Karena itu, pembangunan LPJU diarahkan untuk menjangkau kawasan-kawasan yang selama ini masih membutuhkan penerangan yang memadai.

Program tersebut juga tidak berhenti pada 1.000 titik. Pemko Medan menyiapkan pengembangan program dengan target penambahan hingga 5.000 titik LPJU pada tahun depan.

"Untuk tahun ini kita membangun program 1.000 titik. Tahun depan kita tambah 5.000 titik," tegas Rico.

Rico menuturkan, peningkatan penerangan jalan merupakan bagian dari komitmen Pemko Medan dalam memperkuat pelayanan publik sekaligus menghadirkan fasilitas yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.( Drt)

Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota Medan didampingi Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan Khairul Azmi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Melvi, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Irsan Nasution, serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan John Ester Lase.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses revitalisasi Taman Sri Deli berjalan sesuai dengan rencana, sekaligus melihat langsung perkembangan pekerjaan di sejumlah titik kawasan.

Wali Kota melihat berbagai bagian taman yang tengah ditata dan dibenahi. Sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari penataan infrastruktur kawasan, sistem drainase, hingga berbagai fasilitas pendukung yang nantinya menunjang kenyamanan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Rico menekankan pentingnya kualitas pekerjaan serta ketepatan pelaksanaan di lapangan. Setiap tahapan revitalisasi diharapkan dikerjakan secara optimal dengan tetap memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan, dan kualitas kawasan.

"Yang kita bangun bukan hanya tampilan kawasan, tetapi bagaimana taman ini nantinya benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang publik yang nyaman," ujar Rico.

Menurutnya, keberadaan ruang terbuka publik memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tertata sekaligus menyediakan ruang interaksi bagi masyarakat.

Karena itu, revitalisasi Taman Sri Deli diharapkan tidak sekadar mempercantik wajah kawasan, tetapi juga mengembalikan dan memperkuat fungsi taman sebagai ruang publik yang representatif bagi warga Kota Medan.

Pemerintah Kota Medan pun memastikan proses revitalisasi terus dikawal agar pelaksanaannya berjalan sesuai perencanaan dan memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.(ATN)

Rencana tersebut dibahas Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, saat beraudiensi dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII di Jakarta, Kamis (1/10/2026). Audiensi diterima Direktur Bisnis PT PII, Wibawa Pram Sihombing dan jajaran.

Ia mengatakan potensi Deli Serdang sebagai daerah penyangga Kota Medan dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara membutuhkan pengembangan infrastruktur yang dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.

"Deli Serdang tidak bisa dikerjakan sendiri. Upaya ini menjadi peluang bagaimana meningkatkan infrastruktur melalui skema pembiayaan kreatif dengan tidak sepenuhnya membebani APBD langsung," katanya.

Menurutnya, pemerintah tidak harus mengerjakan seluruh pembangunan sendiri, tetapi perlu merangkul berbagai elemen sesuai peran masing-masing.

"Kita optimis sebab sudah mendapat dukungan dari Pak Gubernur dan PT PII. Tinggal kita terus mengikuti prosesnya, termasuk dukungan dari DPRD," ujarnya.

Ia berharap proses penyiapan KPBU APJ dapat terus berjalan sesuai tahapan dan ketentuan, dengan target proyek dapat mulai direalisasikan pada 2027 atau 2028.

Ia menilai pengembangan APJ tidak hanya berkaitan dengan peningkatan penerangan jalan, tetapi juga berpotensi memberikan multiplier effect terhadap aktivitas ekonomi.

"Harapannya, investasi-investasi baru yang masuk dapat menambah pertumbuhan ekonomi dan peningkatan itu juga menambah pendapatan masyarakat secara langsung. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat," kata Asri.

Sementara itu, Wibawa mengatakan PII menyambut baik inisiatif Pemkab Deli Serdang untuk mengembangkan infrastruktur melalui KPBU, khususnya APJ.

Ia mengakui, kebutuhan pembangunan infrastruktur terus meningkat, sementara kemampuan anggaran pemerintah memiliki keterbatasan. Karena itu, diperlukan alternatif pembiayaan dengan melibatkan badan usaha.

"Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan, tetapi alokasi anggaran yang disediakan negara terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan pembiayaan kreatif selain APBN, APBD dan sumber pembiayaan pemerintah lainnya," ujar Wibawa.

Dalam skema KPBU, PII dapat memberikan penjaminan sesuai ketentuan dan tahapan proyek. Penjaminan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kepastian proyek serta mendukung kelayakan pembiayaan bagi badan usaha.

Wibawa menyebut PII telah memiliki pengalaman dalam pengembangan proyek APJ, salah satunya di Madiun.

Ia menilai APJ memiliki manfaat yang lebih luas karena penerangan jalan berpotensi mendukung mobilitas masyarakat dan barang serta mendorong tumbuhnya aktivitas usaha di kawasan yang mendapatkan penerangan.

"Kalau jalannya terang, aktivitas ekonomi bisa terbantu. Mobilitas barang bisa lebih lancar, kemudian muncul usaha-usaha baru. Ini yang kita harapkan sebagai multiplier effect dari investasi yang dilakukan," katanya.( Drt)

Pihak keluarga keturunan Oppu Raja NapasangSimanullang meminta aparat penegak hukum tidak hanya melihat peristiwa pada hari tersebut sebagai sebuah kejadian yang berdiri sendiri.

Melalui permohonan yang ditujukan kepada Kapolda Sumatera Utara cq. Direktur Reserse Kriminal Umum cq. Kapolres Humbang Hasundutan, pihak keluarga meminta agar penahanan para tersangka dari keturunan Oppu Raja NapasangSimanullang dapat dialihkan dari Rumah Tahanan Polda Sumatera Utara ke Polres Humbang Hasundutan.

Permohonan tersebut disampaikan dengan pertimbangan bahwa lokasi peristiwa berada di wilayah hukum Kabupaten Humbang Hasundutan.

Menurut pihak keluarga, pengalihan penahanan ke Polres Humbahas diharapkan dapat mendukung efektivitas proses penanganan perkara, termasuk pemeriksaan saksi, pendalaman fakta, serta pengumpulan dan pemeriksaan alat bukti.

"Kami memohon agar penahanan tersangka-tersangka dari keturunan Oppu Raja NapasangSimanullang dapat dialihkan dari tahanan Polda Sumatera Utara ke Polres Humbang Hasundutan atas kejadian 12 September 2026 di Matiti, demi efektifnya penanganan perkara," demikian inti permohonan itu.

Jangan Cuma Lihat Kericuhannya

Desakan agar perkara ditangani secara menyeluruh juga disampaikan Olsen Lumbantobing, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum Raja Bius Manullang.

Olsen meminta aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada kericuhan yang terjadi pada 12 September 2026, tetapi juga menelusuri secara utuh rangkaian persoalan yang diduga melatarbelakangi munculnya konflik tersebut.

Menurutnya, apabila terdapat persoalan lain yang memiliki keterkaitan dengan rangkaian peristiwa, termasuk persoalan lahan maupun dugaan pembakaran pondok, hal tersebut perlu didalami berdasarkan fakta, keterangan para saksi, serta alat bukti yang sah.

"Salus Populi Suprema Lex Esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Penegakan hukum harus objektif, profesional, transparan dan berkeadilan," tegas Olsen.

Ada Rangkaian Peristiwa Sebelum 12 September?

Peristiwa Matiti kini menyisakan sejumlah pertanyaan yang menurut kuasa hukum perlu dijawab melalui proses hukum secara terang dan objektif.

Apakah kericuhan pada 12 September 2026 merupakan peristiwa yang berdiri sendiri?

Atau apakah terdapat rangkaian persoalan sebelumnya yang memiliki hubungan dengan kejadian tersebut?

Bagaimana dengan persoalan lahan dan dugaan pembakaran pondok yang disebut-sebut dalam rangkaian persoalan tersebut? Apakah memiliki keterkaitan langsung atau justru merupakan perkara yang berbeda?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut, menurut pihak kuasa hukum, tidak semestinya dijawab melalui asumsi ataupun opini, melainkan harus diuji melalui proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan keterangan saksi serta alat bukti yang sah.

Buka Seluruh Fakta

Pihak keluarga berharap aparat kepolisian memberikan ruang yang proporsional kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara untuk menyampaikan keterangan, bukti maupun kronologi versi masing-masing.

Dengan demikian, proses hukum diharapkan tidak hanya berangkat dari satu peristiwa atau satu sudut pandang, melainkan melihat keseluruhan rangkaian kejadian yang dapat dibuktikan secara hukum.

Jangan Ada akta yang Terlewat

Pesan tersebut menjadi harapan pihak keluarga dan kuasa hukum agar proses penanganan perkara Matiti dilakukan secara transparan, profesional serta memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pihak untuk mengungkap fakta.

Namun demikian, benar atau tidaknya setiap dugaan, termasuk ada atau tidaknya keterkaitan antara berbagai peristiwa yang disebutkan, sepenuhnya masih harus dibuktikan melalui proses hukum.

Asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Penetapan seseorang sebagai tersangka maupun proses penahanan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa yang bersangkutan telah bersalah. Kesalahan seseorang baru dapat dinyatakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kini, perhatian tertuju pada bagaimana aparat penegak hukum mengurai perkara Matiti secara menyeluruh—bukan hanya melihat apa yang terjadi pada 12 September 2026, tetapi juga memastikan setiap fakta yang berkaitan dengan perkara tersebut diperiksa dan diuji berdasarkan hukum. (Hendra christian Siregar)

Dalam peninjauan ini, Musa Rajekshah didampingi Wali Kota Tebing Tinggi Iman Irdian Saragih dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan Feriyanto Pawenrusi.

Kemudian, Musa Rajekshah Bersama dengan rombongan juga meninjau Sungai Sibarau, di Kota Tebing Tinggi. Musa Rajekshah mengatakan, karena di Kota Tebing Tinggi dilintasi dua sungai, kebanjiran kerap terjadi melanda permukiman warga.

"Kota Tebing Tinggi ini kita ketahui adalah dua sungai yang melintasinya. Karena itu debit air ketika hujan melanda kerap tidak tertampung sehingga meluap ke permukiman, sehingga menyebabkan banjir," kata Musa Rajekshah.

Pria yang karib disapa Ijeck ini mengatakan, untuk mengantisipasi tingkat keparahan terhadap banjir, BBWS Sumatera II Medan melaksanakan pembangunan dinding penahan pada sungai tersebut.

Untuk itu, kedatangan Ijeck ke lokasi ini memastikan bahwa pembangunan berjalan dengan lancar sehingga bermanfaat kepada masyarakat.

"Sudah dilaksanakan oleh BBWS Sumatera II Medan sepanjang 500 meter. ini diharapakan Pemkot Tebing Tinggi bisa ikut berpartisipasi menyampaikan aspirasi untuk kemudian saya bahas di Komisi V DPR RI," jelasnya.

Kemudian, untuk di Sungai Sibarau, pembangunan tembok penahan banjir sudah dibangun sepanjang 200 meter.

Wali Kota Tebing Tinggi, Iman Irdian Saragih mengucapkan terima kasihnya kepada Anggota DPR RI Musa Rajekshah yang turut mendorong pembangunan pada daerah-daerah di Sumut.

Satu di antaranya, apresiasi disampaikan Iman Irdian Saragih atas dibangunnya tembok penahan air pada dua lokasi sungai yang ada di Kota Tebing Tinggi.

"Saya ucapkan terimakasih kepada Bapak Musa Rajekshah dan BWS sudah memperhatikan Kota Tebing Tinggi dan ini sudah sangat membangu pembangunannya. Warga juga diharapkan dapat menjaga dan merawat pembangunan penahan banjir," jelasnya.

Terpisah, perwakilan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II Medan Feriyanto Pawenrusi menyebut, pada lokasi pertama sudah dibangunkan kontruksi penahan banjir, jenisnya adalah parapet berupa dinding beton tegak lurus untuk menahan air sungai supaya tidak meluap.

Sementara itu, pada sungai kedua, BBWS Sumatera II Medan juga sudah melaksanakan pembangunan penahan gerusan abrasi sungai. Jenisnya susunan beton dipasang di kaki dasar sungai untuk menahan gerusan akibat abrasi air sungai, yang jika tanpa pelindung dapat menggerus sungai terus menerus dan bahkan dapat mengancam rumah penduduk.[gil]

Aksi tersebut digelar di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dan kemudian dilanjutkan ke Kantor Bupati Langkat.

Massa aksi membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan transparansi, tata kelola anggaran, proses pengadaan barang dan jasa, serta kesempatan pelaku usaha konstruksi lokal dalam mengikuti pekerjaan pemerintah di Kabupaten Langkat.

Salah satu persoalan utama yang menjadi sorotan massa adalah pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, Sinarta Sitepu, dalam audiensi bersama sejumlah pengusaha kontraktor lokal pada Rabu 23 September 2026.

Menurut massa aksi, dalam pertemuan tersebut muncul pernyataan bahwa paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat sudah habis dibagi-bagi.

Pernyataan tersebut kemudian dipersoalkan karena menurut massa, pada saat pernyataan itu disampaikan, paket pekerjaan yang dimaksud disebut belum ditayangkan melalui sistem pengadaan secara elektronik atau LPSE Kabupaten Langkat.

Massa aksi meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai maksud pernyataan tersebut, termasuk paket pekerjaan yang dimaksud, mekanisme pembagiannya, pihak yang disebut menerima pekerjaan, serta siapa yang memiliki kewenangan dalam menentukan proses tersebut.

Dalam orasinya, Koordinator Nasional PERMADA Ariswan bersama Koordinator AMK Kabupaten Langkat Rahmad Syahputra alias Tata Putra dan Roni Dermawan menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bertujuan menghakimi pihak tertentu, melainkan meminta adanya keterbukaan dan kepastian mengenai proses pengadaan pekerjaan pemerintah.

Ariswan menyampaikan bahwa pengelolaan anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan dan setiap proses pengadaan harus memberikan ruang yang adil bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan.

Menurutnya, munculnya pernyataan mengenai paket pekerjaan yang disebut telah dibagi-bagi sebelum proses pengadaan diketahui publik menimbulkan pertanyaan di kalangan kontraktor lokal.

Karena itu, kata Ariswan, pihaknya meminta persoalan tersebut dijelaskan secara terbuka agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.

Dalam pernyataan sikapnya, AMK bersama PERMADA juga mendesak Plh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat memberikan klarifikasi terkait pernyataan yang disampaikan dalam audiensi 23 September 2026.

Massa mempertanyakan apa yang dimaksud dengan paket pekerjaan yang disebut telah dibagi-bagi, kepada siapa pekerjaan tersebut disebut dibagikan, atas dasar dan mekanisme apa pembagian dilakukan, serta siapa pihak yang melakukan atau menentukan pembagian tersebut.

Selain itu, massa mendesak Plt Bupati Langkat melakukan evaluasi terhadap Plh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat atas munculnya polemik tersebut.

Evaluasi juga diminta mencakup pelaksanaan tugas, tata kelola kegiatan, perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan anggaran pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

Tidak hanya itu, massa meminta Pemerintah Kabupaten Langkat membuka informasi secara transparan mengenai kegiatan dan pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran, mulai dari perencanaan, paket pekerjaan, pagu anggaran, sumber anggaran, proses pemilihan penyedia hingga pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan sepanjang informasi tersebut merupakan informasi publik.

AMK dan PERMADA juga menuntut agar pelaku usaha jasa konstruksi lokal memperoleh kesempatan yang adil dan proporsional untuk mengikuti proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Mereka menolak segala bentuk praktik yang berpotensi menutup akses pelaku usaha lokal terhadap proses pengadaan secara tidak transparan atau diskriminatif.

Massa juga meminta seluruh proses pembangunan dan pengadaan pekerjaan pemerintah dilaksanakan secara terbuka, kompetitif dan profesional serta terhindar dari praktik monopoli, pengaturan paket, konflik kepentingan, kolusi, nepotisme maupun intervensi yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Dalam tuntutannya, massa bahkan meminta Aparat Penegak Hukum, termasuk KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, melakukan penelaahan dan klarifikasi sesuai kewenangan terhadap informasi mengenai dugaan pembagian paket pekerjaan tersebut.

Massa menegaskan bahwa apabila dari proses penelaahan ditemukan adanya indikasi pelanggaran hukum, maka persoalan tersebut diminta ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saat menggelar aksi di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, massa diterima Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, Robert Hendra Ginting, AP, M.Si.

Dalam dialog tersebut, Robert menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan massa akan diteruskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

Namun, massa aksi meminta agar Kepala Dinas hadir secara langsung menemui mereka untuk memberikan penjelasan.

Sekretaris Dinas kemudian berupaya menghubungi Sinarta Sitepu melalui telepon WhatsApp. Namun, menurut keterangan yang disampaikan dalam aksi, panggilan tersebut tidak mendapatkan jawaban.

Massa kemudian melanjutkan aksi ke depan Kantor Bupati Langkat.

Di lokasi tersebut, massa diterima oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat, H. Sutrisuanto, S.Sos., M.AP.

Dalam dialog dengan massa, Sutrisuanto menyampaikan bahwa dirinya juga telah berupaya menghubungi Sinarta Sitepu, namun panggilan tersebut disebut tidak mendapatkan jawaban.

Massa kemudian meminta Sutrisuanto menghubungi Plt Bupati Langkat.

Namun, upaya komunikasi tersebut juga belum mendapatkan jawaban.

Sutrisuanto kemudian menjelaskan kepada massa bahwa Plt Bupati Langkat sedang menghadiri takziah karena terdapat keluarga yang sedang berduka.

Ia menyampaikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan massa aksi akan segera diteruskan kepada Plt Bupati Langkat.

Menurut Sutrisuanto, dalam waktu dekat pemerintah daerah akan menghubungi perwakilan massa aksi untuk mengagendakan pertemuan dengan Plt Bupati Langkat dan Plh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

Penjelasan tersebut kemudian diterima massa sebagai bagian dari proses penyampaian aspirasi, meskipun mereka tetap meminta agar tuntutan yang disampaikan mendapatkan jawaban yang jelas dan terbuka.

Usai dialog, Ariswan, Tata Putra dan Roni Dermawan kembali menyampaikan sikap kepada sejumlah awak media.

Mereka menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan langkah awal untuk meminta kejelasan mengenai persoalan yang mereka soroti.

Ariswan menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta Pemerintah Kabupaten Langkat tidak mengabaikan tuntutan yang telah disampaikan.

Ia juga mengatakan, apabila tuntutan massa tidak mendapatkan respons atau tidak ditindaklanjuti, AMK bersama PERMADA dan elemen masyarakat lainnya berencana menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar di Kabupaten Langkat.

Bahkan, mereka menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke tingkat nasional dengan menggelar aksi di tiga lembaga penegak hukum di Jakarta, yakni KPK RI, Kejaksaan Agung RI dan Mabes Polri.

Bagi massa, inti persoalan bukan sekadar mengenai siapa mendapatkan pekerjaan, tetapi menyangkut bagaimana proses pengadaan pekerjaan yang bersumber dari anggaran publik dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.

Mereka meminta agar seluruh tahapan pengadaan dapat berjalan sesuai ketentuan, transparan, kompetitif dan memberikan kesempatan yang setara kepada pelaku usaha yang memenuhi persyaratan.

Aksi kemudian berakhir setelah para peserta menyampaikan keterangan pers. Massa membubarkan diri secara tertib.

Kini perhatian publik tertuju pada Pemerintah Kabupaten Langkat, khususnya Dinas Pendidikan dan Pengajaran, terkait tindak lanjut atas tuntutan tersebut. Publik menunggu apakah polemik mengenai pernyataan paket pekerjaan yang disebut telah dibagi-bagi tersebut akan memperoleh klarifikasi terbuka, serta apakah pemerintah daerah akan mempertemukan perwakilan massa dengan Plt Bupati Langkat dan Plh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran sebagaimana disampaikan dalam dialog.

Klarifikasi dari pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat maupun Pemerintah Kabupaten Langkat mengenai substansi pernyataan yang dipersoalkan massa menjadi penting agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi dan dapat diselesaikan berdasarkan data, mekanisme pengadaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Ari)

Kemudian, hewan-hewan itu diduga tewas akibat keracunan yang ditengarai dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Medan, Jum'at (2/10/2026).

Kejadian ini langsung mengundang perhatian warga sekitar, berdasarkan informasi yang berkembang di lokasi, kelima lembu tersebut diduga mengalami keracunan. Namun, penyebab pasti kematian lembu dan apakah ada unsur kesengajaan belum dapat dipastikan hingga saat ini.

Pihak kepolisian melalui Polsek Dolok Batu Nanggar telah menunggu kedatangan tim Identifikasi Forensik (Inafis) Polres Simalungun guna melakukan pemeriksaan mendalam serta olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengungkap penyebab sesungguhnya kematian hewan-hewan tersebut.

Selanjutnya, hingga proses pemeriksaan dilakukan, belum dapat dipastikan secara resmi apakah kematian lembu tersebut murni akibat keracunan atau disebabkan faktor lain.

Hasil pemeriksaan dari tim kepolisian serta Dinas Peternakan Kabupaten Simalungun diharapkan dapat memberikan kepastian dan keterangan resmi kepada masyarakat.

Sementara itu, perkembangan lebih lanjut terkait kasus ini akan diinformasikan setelah keluarnya hasil penyelidikan resmi dari Polres Simalungun dan instansi terkait," ujarnya.(adam)

Kedua terduga pelaku masing-masing berinisial MS (39) dan FRS (37).

Keduanya diamankan secara beruntun pada Kamis (1/10/2026) malam, setelah Tim Satreskrim Polres Binjai melakukan penyelidikan atas laporan pencurian yang menyebabkan korban mengalami kerugian sekitar Rp157.650.000.

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen Polres Binjai dalam memberantas berbagai tindak kejahatan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Kasus tersebut diketahui pada Senin (28/9/2026) sekitar pukul 08.30 WIB.

Saat itu, korban M (58) datang ke tokonya dan mendapati pintu bagian depan telah dalam keadaan terbuka.

Merasa curiga, korban kemudian memeriksa seluruh bagian toko.

Dari hasil pemeriksaan, sejumlah barang diketahui telah hilang. Barang-barang tersebut berupa sepatu, sangkur, pakaian, 1 unit printer, 2 unit stabilizer, 3 unit TV ukuran 32 inci, 1 unit TV ukuran 60 inci, 8 unit outdoor AC, 1 unit baterai genset, 2 unit mesin Sanyo dan 1 unit DVR.

Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp157.650.000 dan selanjutnya melaporkan peristiwa itu kepada Polres Binjai.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Satreskrim Polres Binjai yang dipimpin Kasat Reskrim AKP Hotdiatur A.W. Purba, S.Tr.K., S.I.K., M.H., langsung melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku dan keberadaan barang hasil kejahatan.

Upaya penyelidikan membuahkan hasil. Pada Kamis (1/10/2026) sekitar pukul 20.30 WIB, petugas berhasil mengamankan MS (39) sedang berada di Jalan Samanhudi, Kelurahan Satria, Kecamatan Binjai Kota.

Dari hasil pemeriksaan awal, MS mengakui keterlibatannya dalam aksi pencurian tersebut dan menyebut bahwa perbuatan itu dilakukan bersama rekannya berinisial FRS (37).

Petugas kemudian bergerak cepat melakukan pengembangan. Tidak berselang lama, sekitar pukul 21.00 WIB pada hari yang sama, FRS berhasil diamankan di Jalan Bintara, Kelurahan Satria, Kecamatan Binjai Kota.

"Kedua terduga pelaku saat ini telah diamankan di Satreskrim Polres Binjai untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kami masih melakukan pengembangan terhadap kasus ini, termasuk menelusuri keberadaan barang-barang hasil pencurian," tegas Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Hotdiatur A.W. Purba.

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa jajaran Polres Binjai tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat.

"Polres Binjai berkomitmen untuk terus memberantas segala bentuk kejahatan di wilayah hukum Polres Binjai. Setiap laporan masyarakat akan kami tindak lanjuti secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tegas Kapolres Binjai. [Oji]

Permintaan itu disampaikan saat HBB dan PMS (Pemuda Merga Silima), 'mangulosi' Sultan Deli XIV Seri Paduka Sultan Mahmud Aria Lamantjiji Perkasa Alam Shah, di Istana Maimun, Kamis (1/10/2026).

Mewakili Ketua Umum DPP HBB, proses 'mangulosi' dilaksanakan beberapa pengurus, di antaranya Bendahara DPD HBB Sumut Deminar Nabanan SPd MPd dan Ketua DPC Deli Serdang Mangapul Sitindaon. Sedangkan dari PMS langsung Ketua Umum DPP Mbelin Brahmana.

Pada kesempatan itu, Mangapul Tindaon menyebut, bahwa acara 'mangulosi' itu adalah pesan dari Ketum DPP HBB Lamsiang Sitompul SH MH, sekaligus minta doa restu dari tokoh masyarakat Sumut dan Sultan Deli, untuk Mubes I dan Pelantikan Pengurus DPP HBB.

Sedangkan Mbelin Brahmana menegaskan, bahwa acara 'mangulosi' ini, adalah simbol kebersamaan dalam keberagaman yang terajud dengan baik di Sumatera Utara.

Selanjutnya, secara bersama-sama, mereka pun menyematkan 'Ulos' kepada Sultan Deli. Sedangkan Sultan Deli, sekaligus mewakili tokoh masyarakat Sumut, mendoakan Mubes I dan Pelantikan Pengurus DPP HBB.

Acara 'mangulosi' itu berlangsung di tengah acara silaturahmi bersama tokoh lintas agama, tokoh adat, dan tokoh organisasi kemasyarakatan, di Istana Maimun, Medan, Kamis (1/10/2026).

Silaturahmi

Sebelumnya di awal acara, Seri Paduka Sultan Mahmud Aria Lamantjiji Perkasa Alam Shah, yang merupakan Ketua DPD Forum Keberagaman Nusantara (FKN) Sumatera Utara, memperkenalkan seluruh yang hadir, terdiri dari perwakilan berbagai etnis dan agama yang ada di Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Sultan Deli yang akrab disapa Tuanku Aji menegaskan, FKN di Sumatera Utara bukan untuk kepentingan kelompok. Melainkan sebagai wadah bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk.

"FKN merupakan tempat silaturahmi semua tokoh masyarakat dan tokoh ormas untuk menjaga Kamtibmas," ujar Sultan Deli, seraya mengapresiasi antusiasme peserta silaturahmi dalam memberikan dukungan penuh terhadap FKN Sumut.

Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Pembina FKN Ruslan, menceritakan awal terbentuknya FKN. Dia menyebut ada beberapa ormas yang terlibat pembentukannya, di antaranya, HBB, PMS, Pujakesuma, Walubi, dan lainnya. Ia pun berharap keberadaan FKN dapat membawa kebaikan di tengah masyarakat.

Sedangkan perwakilan HBB mengapresiasi terbentuknya FKN dan berharap kebersamaan akan membawa masyarakat ke arah yang lebih baik.

Hadir dalam kegiatan tersebut dari Persatuan Marga Silima (PMS), Keuskupan Agung Medan, Sandra Vihara, Walubi, HBB, FKUB, Persatuan Masyarakat Bali, Balai Pustaka Marga Silima Pemena, Berutu se-Indonesia, Pujakesuma, Paguyuban Warga Sunda (PWS), Majelis Tinggi Konghucu, Kerukunan Kekuarga Sulawesi (KSS), PGI, Majelis Musyawarah Keluarga Minang, Jamiah Batak Muslim, warga Maluku, persatuan warga Sunda, dan organisasi paguyuban etnis lainnya.

Tampak juga hadir Panitia Mubes I dan pengurus HBB, di antaranya Sekretaris Panitia Mubes 1 HBB Deminar Nababan STh MPd dan lainnya, seperti Juliana, Andrea Gas SH MH, Aria Angkola, serta beberapa pengurus DPC HBB Deli Serdang.

Akar Rumput

Berbagai masukan konstruktif mengalir dalam pertemuan yang dipandu Sekretaris FKN Sumut Taufik Ismail Siregar tersebut.

Para tokoh sepakat bahwa FKN harus menjadi garda terdepan dalam meredam konflik sosial, menjadi penengah jika terjadi gesekan antar kelompok, serta memperkuat dialog lintas iman dan budaya secara berkelanjutan.

Tokoh agama meminta agar FKN aktif turun ke akar rumput melalui kegiatan sosial seperti bakti sosial lintas agama, gotong-royong kebangsaan, dan buka puasa bersama. Sementara tokoh adat menekankan pentingnya pelestarian kearifan lokal sebagai perekat persatuan.

"Semua masukan ini kita tampung. Tujuannya satu, agar tujuan FKN tercapai, yaitu terwujudnya Sumatera Utara yang aman, damai, dan guyub dalam keberagaman," tutup Sultan Deli.(adam)

Pesan itu disampaikan Jean saat menjadi narasumber kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026/2027 di Universitas Al Wasliyah Medan, Jalan SM Raja, Kecamatan Medan Amplas, Jumat (2/10/2026).

Dalam kuliah umum tersebut, Jean menegaskan bela negara tidak berarti harus menjadi anggota militer atau kepolisian. Mahasiswa juga dapat berperan melalui sikap positif, keberanian menyampaikan pendapat serta menjaga diri dari berbagai ancaman, termasuk narkoba.

"Bela negara bukan mewajibkan kamu untuk menjadi militer atau polisi. Di kampus juga ada faktor-faktor yang masuk menjadi bela negara," katanya.

Jean kemudian menayangkan video tentang Panca dan Sila untuk menggambarkan dampak penyalahgunaan narkoba. Panca yang semula berprestasi dan memiliki karier baik mengalami perubahan setelah mengenal narkoba dari lingkungan pertemanan.

"Orang yang pintar bisa hancur dengan narkoba," ujar Jean.

Ia mengingatkan mahasiswa agar tidak mencoba narkoba, karena pendidikan, prestasi maupun kondisi ekonomi tidak menjamin seseorang terbebas dari dampaknya.

"Sepintar apa pun dan sebanyak apa pun yang kalian punya, sekaya apa pun kalian jika dihadapkan dengan narkoba akan jatuh," katanya.

Suasana semakin interaktif ketika Jean memberikan sejumlah pertanyaan kepada mahasiswa terkait materi yang disampaikan. Beberapa mahasiswa diminta maju dan menjelaskan pelajaran yang mereka dapat dari kisah Panca dan Sila.

Jawaban mahasiswa yang disambut respons Jean membuat suasana kuliah umum semakin hidup. Jean juga memberikan cenderamata kepada sejumlah mahasiswa yang mampu menjawab pertanyaan, menambah riuh suasana di tengah kegiatan.

Di akhir penyampaiannya, Jean mengajak mahasiswa tidak menyerah ketika menghadapi keterpurukan serta membantu teman yang mengalami persoalan.

"Walaupun kalian di titik nadir terendah, jatuh, tetapi pelan-pelan bangkit, kalian pasti bisa," ujarnya.

Kegiatan tersebut dihadiri Rektor Universitas Al Wasliyah Medan Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, M.A., para wakil rektor dan dekan, serta sejumlah pejabat Polrestabes Medan.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan piagam kepada Kapolrestabes Medan dan peresmian penggunaan Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Al Wasliyah Medan melalui pemotongan tumpeng dan pita.(adam)

Mereka bergegas menuju Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pematangsiantar di Jalan Dahlia Nomor 8 untuk menemui Kepala Kantor BPN, Rio Kurniawan, S.P., M.Si.

Pertemuan yang berlangsung hangat di ruang kerja Kepala BPN tersebut fokus membahas legalitas hukum aset-aset milik gereja.

Di sana, Sekretaris Jenderal (Sekjen) GKPS, Pdt. Dr. Janhotner Saragih, --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Sinode gkps yang terlihat POSMETRO MEDAN, Jumat 2 Oktober 2026 -- menyerahkan langsung satu bundel berkas pengurusan sertifikat tanah untuk Kantor Sinode GKPS.

Berkas itu diterima Rio Kurniawan. Dia memastikan pihak BPN akan langsung memeriksa kelengkapan administrasi dokumen itu dalam waktu dua hari ke depan.

Rio juga mengapresiasi langkah taktis dan proaktif yang diambil oleh pimpinan GKPS dalam mengamankan aset legal mereka. Lebih lanjut, ia mendorong agar GKPS segera melakukan inventarisasi secara menyeluruh dan mengurus sertifikasi kepemilikan seluruh aset tanah gereja secara bertahap.

Sebagai penutup pertemuan itu, Pimpinan Sinode GKPS menyematkan syal khas kepada Kepala BPN Pematangsiantar sebagai simbol komitmen dan keberlanjutan sinergi kedua belah pihak.***

SIMALUNGUN-PEMATANGSIANTAR — Bagi Darma Putra Rangkuti, S.Hut., M.Si., reses bukan sebatas pertemuan, menyerap aspirasi, lalu kembali ke gedung parlemen. Baginya, bertemu masyarakat adalah kesempatan untuk benar-benar mendengar, berdiskusi sekaligus menyampaikan hal-hal yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari warga.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumatera Utara itu memanfaatkan Reses I Masa Sidang III Tahun 2026–2027 dengan menemui masyarakat di sejumlah titik di daerah pemilihannya, Simalungun dan Kota Pematangsiantar.

Sepanjang rangkaian reses, 21–31 September 2026, anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Golkar tersebut antara lain menyambangi Nagori Perdagangan III, Nagori Marihat Bukit, Nagori Karangsari, mengikuti Fun Walk di Nagori Bosar, serta bertemu masyarakat di Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Sitalasari, Kota Pematangsiantar.

Darma Putra juga hadir dalam Jalan Santai bersama Karang Taruna dalam rangka HUT ke-66 Karang Taruna di Kelurahan Proklamasi, Kota Pematangsiantar.

Di setiap tempat, suasana pertemuan berlangsung cair. Warga tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga dapat berbincang langsung dengan wakil mereka di DPRD Sumut tersebut.

"Bertemu langsung dengan masyarakat selalu punya cerita tersendiri. Suasana yang hangat dan penuh keterbukaan membuat kami bisa duduk bersama, berdiskusi, dan mendengar langsung berbagai aspirasi serta persoalan yang dirasakan masyarakat," ujar Darma.

Jaminan Sosial untuk Mereka yang Paling Rentan

Salah satu isu yang secara konsisten disampaikan Darma dalam rangkaian reses tersebut adalah pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan.

Bersama BPJS Ketenagakerjaan, ia mengajak masyarakat memahami pentingnya perlindungan ketika seseorang menghadapi risiko akibat pekerjaan maupun risiko kehidupan yang dapat berdampak langsung terhadap ekonomi keluarga.

Isu ini menjadi penting karena tidak semua pekerja memiliki pekerjaan formal dengan penghasilan tetap dan perlindungan dari pemberi kerja. Pekerja mandiri, pedagang kecil, petani, nelayan, pengemudi, pekerja lepas, pekerja harian, hingga berbagai kelompok pekerja informal dapat berada dalam posisi rentan ketika mengalami kecelakaan, sakit akibat pekerjaan, atau meninggal dunia.

BPJS Ketenagakerjaan sendiri menyediakan skema bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), termasuk pekerja mandiri. Untuk kelompok ini tersedia antara lain Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). JKK memberikan manfaat berupa pelayanan kesehatan dan manfaat uang tunai ketika peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat lingkungan kerja.

Sementara JKM memberikan manfaat kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Dengan demikian, perlindungan tersebut bukan hanya menyangkut pekerja, tetapi juga keberlangsungan kehidupan keluarganya.

Secara lebih luas, jaminan sosial memang merupakan hak warga negara. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menegaskan hak setiap orang atas jaminan sosial dan mengatur penyelenggaraan jaminan sosial secara menyeluruh bagi rakyat Indonesia.

Karena itu, bagi pekerja yang hidup dari penghasilan harian atau usaha kecil, perlindungan tersebut memiliki arti yang sangat besar. Satu kecelakaan kerja tidak hanya dapat menghentikan aktivitas mencari nafkah, tetapi juga berpotensi mengguncang ekonomi seluruh keluarga.

"Harapannya, masyarakat semakin memahami manfaat perlindungan sosial dan mengetahui hak yang bisa mereka dapatkan ketika menghadapi risiko dalam bekerja," kata Darma.

Hadir, Mendengar, dan Menjaga Kedekatan

Menariknya, sosialisasi jaminan sosial itu tidak disampaikan dalam suasana yang kaku. Darma memilih hadir dalam berbagai kegiatan masyarakat, mulai dari pertemuan warga hingga kegiatan olahraga dan kepemudaan.

Di sela-sela kegiatan tersebut, ia juga mengingatkan masyarakat mengenai bahaya narkotika.

"Ada satu hal lain yang juga tidak kalah penting untuk menjadi perhatian kita bersama yaitu bahaya narkotika. Mari mulai dari keluarga, dengan saling memperhatikan, membangun komunikasi, dan menjaga lingkungan agar tetap sehat dan jauh dari narkotika," ujarnya.

Kehadiran Darma di tengah masyarakat mendapat sambutan hangat. Sejumlah tokoh masyarakat menilai dirinya sebagai wakil rakyat yang tidak menjaga jarak dengan konstituen.

Bagi mereka, kehadiran seorang anggota legislatif bukan semata-mata soal datang ketika membutuhkan suara, melainkan kesediaan untuk terus kembali menemui masyarakat setelah pemilihan selesai.

Kesan itulah yang tampak dalam rangkaian reses Darma Putra kali ini. Ia tidak hanya hadir dalam forum resmi, tetapi juga menyatu dalam aktivitas warga, berjalan bersama, berbincang, mendengar keluhan, dan menyampaikan informasi yang dianggap penting bagi kehidupan masyarakat.

Semangat tersebut menjadi bagian dari cara Darma memaknai tugasnya sebagai wakil rakyat.

Sebab, bagi masyarakat kecil, perhatian terhadap persoalan yang tampak sederhana sering kali justru memiliki arti besar. Termasuk memastikan bahwa seorang pekerja yang setiap hari bekerja keras untuk keluarganya tidak kehilangan seluruh sumber penghidupan hanya karena sebuah risiko yang sebenarnya dapat diproteksi.

Dan dari tengah masyarakat itulah, Darma kembali membawa aspirasi, cerita, sekaligus persoalan nyata warga ke meja legislatif.

Dengan begitu, reses tidak berhenti sebagai agenda administratif lima tahunan, tetapi menjadi ruang untuk menjaga hubungan antara wakil rakyat dan mereka yang diwakilinya.

Kabid Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPC GRIB Jaya Kota Medan, Dudi Efni Pasaribu, membenarkan penerimaan bantuan tersebut.

"Hari ini kita menerima lagi dan lagi kami mendapatkan bantuan beras sebanyak setengah ton dari Hamba Allah untuk DPC GRIB Kota Medan," ujar Dudi Efni.

Dudi turut menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada donatur yang enggan disebutkan namanya tersebut.

"Terima kasih kepada Hamba Allah yang telah memberikan bantuan ini. Semoga senantiasa dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan selalu," ucapnya.

Lebih lanjut, Dudi mengungkapkan bahwa bantuan beras tersebut akan langsung diolah di dapur umum DPC GRIB Jaya Medan untuk selanjutnya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Beras yang diberikan ini kami peruntukkan sebagai bahan masakan di dapur umum, yang nantinya siap saji untuk dibagikan langsung kepada masyarakat," pungkasnya.

Sementara, sama seperti minggu lalu Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Kota Medan kembali menunjukkan kepedulian nyatanya kepada masyarakat. Berkolaborasi dengan PAC Medan Tembung aksi sosial bertajuk "Jumat Berkah" dengan membagikan ratusan porsi makanan siap santap.

Berdasarkan pantauan di lapangan, aksi sosial kali ini dipusatkan di dua lokasi strategis. Titik pertama berada di Kantor DPC GRIB Jaya Kota Medan, Jalan Sei Serayu. Sementara titik kedua dilaksanakan bersama PAC Medan Baru di Jalan S Parman yang menyasar jemaah masjid serta para pengguna jalan.

Sekretaris DPC GRIB Jaya Kota Medan, Drs. Toyib Marbun, menyampaikan bahwa aksi berbagi berkah ini juga berjalan masif di tingkat basis melalui kerja sama DPC GRIB Jaya Kota Medan dengan PAC GRIB Jaya Medan Baru di bawah kepemimpinan Ketua Silen

"Hari ini kami kembali melaksanakan kegiatan Jumat Berkah bersama PAC Medan Baru beserta jajaran ranting. Antusiasme masyarakat dan kader yang hadir sangat luar biasa," jelas Toyib.

Dalam kegiatan di Jalan S Parman tersebut, sasaran pembagian paket makanan difokuskan kepada para jemaah seusai menunaikan ibadah, serta masyarakat dan pengendara yang melintas.

"Sebanyak 300 hingga 500 paket makanan siap santap telah kami salurkan. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Pembina GRIB Jaya Kota Medan, Ferdy Sanjaya Sembiring, serta Ketua Rudi Ginting atas dukungannya. Semoga seluruh kebaikan ini membawa berkah untuk kita semua," tutup Toyib. (Dam)

Mengusung tema "Satu Semangat, Satu Tujuan untuk Indonesia yang Lebih Maju", perayaan satu tahun perjalanan GMN berlangsung sederhana, hangat, dan penuh makna bersama keluarga besar organisasi.

Momentum tersebut turut dirangkaikan dengan ucapan ulang tahun untuk Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke-39 tahun serta Iriana Joko Widodo ke-63 tahun. Suasana semakin hangat saat dilakukan pemotongan kue spesial bertuliskan "1 TAHUN GMN – HBD GMN."

Kegiatan dipimpin langsung Ketua Umum DPD GMN Tapanuli Utara Hendra Christian Siregar, didampingi Sekretaris Parlindungan Sinaga, bersama jajaran pengurus dan anggota GMN.

Hendra Christian Siregar: GMN Adalah Kita Semua

Dalam sambutannya, Hendra Christian Siregar menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar GMN, mulai dari DPP, DPW hingga DPD, yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan dedikasi dalam membangun organisasi.

"Selamat ulang tahun ke-1 GMN."

Menurut Hendra, satu tahun bukan sekadar pertambahan usia organisasi, tetapi menjadi momentum untuk mengenang perjalanan, kebersamaan, perjuangan, serta kerja keras yang telah dilakukan bersama.

"Untuk seluruh keluarga besar GMN, dari tingkat DPP, DPW hingga DPD. Hari ini bukan hanya tentang bertambahnya usia GMN menjadi satu tahun, tetapi juga tentang perjalanan, kebersamaan, perjuangan, dan kerja keras yang sudah kita lalui bersama."

Ia mengakui bahwa perjalanan satu tahun GMN masih memiliki berbagai kekurangan yang harus terus dibenahi.

"Mungkin perjalanan satu tahun ini belum sempurna. Masih banyak kekurangan yang harus kita benahi dan masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan."

Namun, Hendra menegaskan bahwa keberadaan GMN hingga mampu melewati tahun pertama merupakan buah dari kebersamaan seluruh jajaran.

"Satu hal yang harus kita banggakan: GMN sudah berjalan sejauh ini karena ada orang-orang yang mau bergerak dan bekerja bersama."

Ia pun mengajak seluruh keluarga besar GMN menjadikan usia satu tahun sebagai momentum untuk semakin memperkuat persatuan dan kekompakan.

"Mari kita jadikan usia satu tahun ini sebagai momentum untuk semakin solid, semakin kompak, dan semakin nyata dalam memberikan manfaat bagi masyarakat."

Hendra kemudian menyampaikan pesan yang menjadi semangat utama dalam perayaan HUT pertama tersebut.

"GMN bukan sekadar nama. GMN adalah kebersamaan. GMN adalah kerja nyata. GMN adalah kita semua."

"Selamat ulang tahun ke-1 GMN — Gajah Muda Nusantara. Terima kasih atas perjuangan dan kerja keras seluruh pengurus. Tetap solid, tetap kompak, dan terus bergerak bersama," pungkasnya.

Harapan Memasuki Tahun Kedua

Wakil Bendahara GMN DPD Tapanuli Utara turut menyampaikan harapan agar memasuki tahun kedua, GMN semakin berkembang, semakin solid, serta semakin mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Tapanuli Utara.

Semangat kebersamaan dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi sekaligus memperkuat hubungan antara pengurus dan anggota.

Doa Bersama dan Pemotongan Kue

Momen khidmat hadir saat seluruh peserta mengikuti doa bersama yang dipimpin Ketua Bidang Kerohanian GMN DPD Tapanuli Utara Maldiana Hutabarat.

Doa dipanjatkan untuk keberkahan perjalanan organisasi GMN, serta kesehatan dan umur panjang bagi Gibran Rakabuming Raka dan Iriana Joko Widodo. ( Tim)

Penjelasan tersebut disampaikan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, Rikie, melalui Kepala Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I, Fernando H Siagian, dalam pertemuan pendampingan di Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri Inspektur Deli Serdang Edwin Nasution, Kepala Bappedalitbang Yeti Sembiring, Kepala Dinas SDABMBK Suparno, serta Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Faisal Rahman.

"Bukan (bukan cacat hukum). Baca lagi PP 12 Tahun 2019 Pasal 69, yang sifatnya darurat dan mendesak," kata Fernando.

Fernando menjelaskan, pergeseran anggaran tersebut berkaitan dengan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta kebijakan pemerintah pusat terkait pengembalian Transfer ke Daerah (TKD) yang sebelumnya dipotong. Anggaran tersebut diarahkan untuk kebutuhan penanganan kebencanaan.

Dalam kondisi darurat, lanjutnya, pergeseran anggaran dapat dilakukan dengan menginformasikannya kepada DPRD. Penggunaan anggaran tetap harus mengikuti petunjuk teknis dan dapat diuji melalui fungsi pengawasan DPRD.

"Jadi cukup diinformasikan ke DPRD saja. DPRD dalam posisi tidak menerima dan tidak menolak, nanti diakomodasi dalam perubahan APBD," ujarnya.

Ia menambahkan, kepala daerah tetap bertanggung jawab atas penggunaan anggaran. Pergeseran tersebut selanjutnya diakomodasi dalam perubahan Perda APBD.

Terkait belum disepakatinya Perubahan APBD (P-APBD) Deli Serdang, Fernando mengatakan regulasi tidak mewajibkan daerah melakukan perubahan APBD. Namun, kegiatan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya akan lebih sulit diakomodasi apabila perubahan APBD tidak dilakukan.

Fernando juga menegaskan anggaran yang dialihkan untuk penanganan kebencanaan wajib digunakan sesuai peruntukannya. Ia mencontohkan, anggaran untuk kebencanaan tidak dapat digunakan membeli kendaraan yang tidak berkaitan dengan penanganan bencana.

Sementara itu, jika perubahan APBD tidak disepakati hingga 30 September 2026, menurut Fernando, tidak ada perubahan Perda APBD dan pemerintah daerah tetap menggunakan APBD yang telah ditetapkan.( Drt)

Komitmen nyata tersebut langsung dibuktikan pasca-prosesi pelantikan pengurus baru dan setelah resmi menandatangani Surat Kuasa Khusus. Jajaran pengurus baru LKBH AMPI Binjai yang dikomandoi langsung oleh Direktur LKBH Ali Ibsan Jaya, SH., MH turun tangan mendampingi seorang ibu rumah tangga berinisial SR (54). Korban mengalami dugaan pembakaran rumah berencana yang diduga melibatkan jaringan pengedar narkoba dari balik jeruji besi.

Kasus yang menimpa warga Jalan Danau Laut Tawar, Binjai Timur, Kota Binjai ini telah resmi terdaftar di Polres Binjai dengan nomor laporan LP/B/572/IX/2026/SPKT/polres Binjai/Polda Sumatera Utara tertanggal 29 September 2026.

Tamparan Keras bagi Kepolisian Kota Binjai,

Di bawah komando Direktur LKBH AMPI Binjai yang baru, Ali Ibsan Jaya, SH., MH, bersama tim penasihat hukum Boturan N.P Simatupang, SH.,MH dan Binka L.G Simatupang, SH.,MH, penanganan kasus ini dipastikan menjadi prioritas utama kerja kepengurusan mereka.

1

Tepat setelah menerima kuasa hukum secara resmi, Direktur LKBH AMPI Binjai beserta tim menegaskan bahwa peristiwa ini diduga kuat sudah menjadi tamparan keras bagi institusi kepolisian, khususnya Polres Binjai. Pasalnya, jaringan narkoba diduga sudah sangat berani dan terang-terangan melakukan intimidasi, pengancaman, hingga aksi nekat melakukan pembakaran rumah di dalam wilayah hukum Kota Binjai.

"Pelantikan ini menjadi momentum bagi kami pengurus baru di bawah kepemimpinan Direktur Ali Ibsan Jaya untuk membuktikan bahwa LKBH AMPI hadir sebagai pembela masyarakat kecil. Kami mendesak Polres Binjai untuk sungguh-sungguh menangani perkara ini karena sudah mengancam keselamatan jiwa klien kami. Ini diduga menjadi tantangan sekaligus tamparan keras bagi kepolisian karena komplotan ini berani menebar teror di wilayah hukum Binjai," tegas tim hukum secara lugas setelah resmi menerima kuasa dari korban.

Duduk Perkara Kasus: Berawal dari Peringatan Jaringan Narkoba

Berdasarkan berkas perkara, kasus ini bermula dari adanya dugaan peringatan dan intimidasi dari kelompok suruhan eksekutor lapangan di wilayah Binjai Timur. Mereka memperingatkan agar anak korban tidak mengganggu atau memviralkan pekerjaan bos mereka, yang diduga kuat dikendalikan oleh seorang aktor intelektual berinisial N dari dalam salah satu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di wilayah Sumatera Utara.

Perintah intimidasi tersebut diduga diteruskan melalui dua orang perantara berinisial HD dan HI, sebelum akhirnya dieksekusi oleh sekelompok orang di lapangan. Karena pihak korban tidak gentar dengan ancaman tersebut, para pelaku diduga nekat melakukan permufakatan jahat dengan membakar rumah korban SR di Binjai Timur.

Menyikapi aksi teror terorganisir ini, pengurus LKBH AMPI Binjai menerapkan pasal-pasal berat dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, meliputi pasal Pembakaran Sengaja (Pasal 308), Permufakatan Jahat (Pasal 309), Pengancaman/Intimidasi (Pasal 448), dan Penyertaan Pidana Aktor Intelektual (Pasal 20).

Langkah Tegas Pengurus Baru LKBH AMPI Binjai:

Meminta SP2HP ke Polres Binjai: Tim hukum bergerak cepat mengirimkan surat resmi ke Polres Binjai untuk meminta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) secara berkala guna memastikan penanganan kasus berjalan transparan, objektif, dan diseriusi oleh penyidik.

Mengajukan Saksi-Saksi Kunci: Tim hukum secara resmi mengajukan saksi-saksi guna memperkuat pembuktian penyidik Satreskrim Polres Binjai agar tabir gelap kasus teror ini segera terungkap terang benderang.

Menyerahkan Bukti Tambahan: Menyerahkan dokumen digital berupa rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian, foto, serta bukti pesan ancaman pembunuhan untuk melengkapi berkas penyidikan.

Mendesak Razia Lapas: Mengirimkan surat resmi ke Kanwil Kemenkumham Sumut untuk mendesak pemeriksaan internal dan penyitaan alat komunikasi milik terduga N di dalam Lapas.

Memohon Perlindungan Nyawa ke LPSK: Berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) demi memberikan perlindungan melekat bagi keselamatan fisik korban SR beserta keluarganya dari ancaman nyata.

LKBH AMPI Binjai di bawah komando Direktur Ali Ibsan Jaya meminta aparat kepolisian bertindak cepat menangkap seluruh eksekutor lapangan hingga aktor intelektual di balik jeruji besi guna memulihkan rasa aman di masyarakat Kota Binjai.***

Salah satu perhatian datang dari Ketua Perkumpulan Masyarakat Demokrasi 14 Sumatera Utara (PD 14 Sumut), Muhri Fauzi Hafiz, yang dalam keterangannya merasa prihatin atas peristiwa tersebut. Sebab, menurut Muhri Fauzi Hafiz, Bupati Deli Serdang dr. AsriLudin Tambunan dan Wakil Bupati Lom Lom Suwondo didukung mayoritas partai politik yang ada di DPRD, termasuk Partai Gerindra yang saat ini kadernya sebagai Ketua DPRD Deli Serdang.

"Dengan tidak disahkannya P-APBD 2026, tentu berdampak signifikan pada proses pembangunan yang sedang berjalan di Deli Serdang, tidak mungkin pimpinan dan anggota DPRD masing-masing tersebut tidak mengetahuinya," tegas Muhri.

Meski demikian, lanjut Muhri Fauzi Hafiz, apa yang terjadi di Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, bukanlah satu peristiwa hukum yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, melainkan peristiwa politik yang kerap terjadi.

"Bupati dan jajarannya tidak perlu khawatir. Apalagi jika semua kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya, sudah direalisasikan, Karena ini peristiwa politik yang berkaitan dengan hubungan dua lembaga, yaitu eksekutif dan legislatif. Maka, yang perlu kita perhatikan adalah, bagaimana peran fraksi-fraksi yang berasal dari partai politik pendukung Bupati, termasuk Ketua DPRD-nya," sambung pria yang juga menjabat Wakil Sekretaris DPP Lembaga Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis (LMP MBG) ini.

Lanjut Muhri, "Peristiwa ini membuktikan bahwa, ada komunikasi yang buntu antara pimpinan partai politik, dengan fraksi di DPRD, juga pasangan Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati). Penyebabnya bisa dari oknum-oknum, atau bisa juga sikap resmi Partai Politik. Maka, kita sarankan kepada Bupati, agar segera melakukan konsultasi kepada Gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah, juga melakukan konsultasi politik pada pimpinan partai politik pendukung setingkat di atasnya. Bertemu dengan pimpinan di tingkat Provinsi atau bahkan di Pusat."

Misalnya, lanjut Muhri, untuk ketua DPRD yang berasal dari Partai Gerindra, apakah peristiwa ini memang sikap politik partai Gerindra baik di Deli Serdang atau Provinsi atau Pusat?

"Ini kan perlu juga dipertegas. Soalnya Ketua Umum Partai Gerindra juga saat ini menjadi Presiden, yang merupakan bagian dari lembaga eksekutif. Kita kan sederhana saja, jika tak mau lagi jadi Ketua DPRD, silahkan lapor ke partai-nya, jangan melakukan manuver politik yang bisa menggangu jalannya pembangunan di Deli Serdang," tandasnya.

Terpisah, Antoni Napitupulu dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPRD Kabupaten Deli Serdang coba berkilah kalau P-APBD batal disahkan.

"Tidak benar DPRD Kabupaten Deli Serdang membatalkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026. Tapi kami mendapat informasi Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026 telah dibatalkan, padahal belum ada keputusan," ujar Antoni Napitupulu dalam konferensi pers di Ruangan Komisi I Gedung DPRD Kabupaten Deli Serdang, Kamis (01/10/2026).

Ia menjelaskan kronologi pembahasan. Pada pukul 14.30 WIB, rapat diskors karena waktu Sholat. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang melaksanakan Sholat Maghrib berjamaah.

"Setelah Sholat pada pukul 19.05 WIB, kami tunggu sampai pukul 19.30 WIB. Kami sudah berupaya menunggu tapi sampai pukul 23.40 WIB, Pimpinan DPRD Kabupaten Deli Serdang menutup rapat tanpa ada hasil apapun tentang Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (TA) 2026 tersebut. Tidak diputuskan sudah selesai atau tidak, jadi pembahasan menggantung," jelas Antoni Napitupulu, Kamis (01/10/2026).

Menurutnya, batas pengesahan dari Gubernur Sumatera Utara adalah tanggal 30 September 2026. Hingga batas waktu tersebut, DPRD Kabupaten Deli Serdang belum menerima penjelasan resmi mengapa skor tidak dibuka ataupun pembahasan tidak dilanjutkan.

"Seharusnya pimpinan wajib memberitahukan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang bagaimana kabarnya hasil Pembahasan P-APBD Tahun Anggaran (TA) 2026 tersebut, apakah berubah, batal, atau ditolak. Tahapan itu harus diselesaikan," tegas Antoni Napitupulu, menyayangkan sikap pimpinan DPRD Deli Serdang yang 'abai' dengan agenda tersebut.(JS)

Hal itu disampaikannya saat menghadiri nonton bareng (nobar) film G30S/PKI yang digelar Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Nurul Hidayah bersama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di halaman Masjid Nurul Hidayah, Pasar Raya MMTC, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Rabu (30/9/2026) malam.

"Menonton dan mengingat kembali sejarah ini penting agar kita tidak lupa. Kita berharap kegiatan ini memperkuat keteguhan, kepercayaan kepada Pancasila, nilai-nilai luhur bangsa, serta iman dan agama," ujar Lom Lom.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah, ulama, pengurus rumah ibadah, tokoh masyarakat, pemuda, dan masyarakat. Rumah ibadah, lanjutnya, memiliki peran penting sebagai ruang ibadah sekaligus membangun silaturahmi dan pembinaan masyarakat.

"Pemerintah pada prinsipnya hadir untuk melayani dan membantu masyarakat melalui regulasi maupun fasilitasi. Mudah-mudahan kerja sama ini menjadi awal dan dapat terus dikembangkan," katanya.

Lom Lom juga menyampaikan apresiasi kepada BKM Nurul Hidayah dan seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan serupa dapat melibatkan masyarakat lebih luas dan memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dengan berbagai unsur masyarakat.

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Deli Serdang, Anwar Sadat Siregar, mengatakan kegiatan tersebut berawal dari komunikasi antara pimpinan daerah dan pengurus BKM Nurul Hidayah. Pemkab Deli Serdang kemudian mendukung pelaksanaan kegiatan melalui penyediaan sejumlah fasilitas, seperti karpet, televisi, baliho, dan perangkat pendukung lainnya.

"Bangsa kita telah beberapa kali menghadapi ujian dan cobaan. Karena itu, sejarah harus menjadi pelajaran bagi kita semua," ujarnya.

Ketua BKM Masjid Nurul Hidayah, Ibrahim Sinambela, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemkab Deli Serdang. Menurutnya, nobar tahun ini merupakan kegiatan yang digelar dalam skala lebih besar dibandingkan pelaksanaan sebelumnya.

"Alhamdulillah, tahun ini kami sangat bersyukur dan terharu karena Wakil Bupati beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dapat hadir dan mendukung kegiatan ini," katanya.

Ibrahim berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ruang refleksi sejarah, terutama bagi generasi muda, sekaligus memperkuat persatuan dan kecintaan terhadap NKRI. ( drt)