Penandatanganan dilakukan langsung oleh Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik dengan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, Kunto Wibowo, di Medan, Selasa (20/10/2026).

Turut menyaksikan penandatanganan itu Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sumut Rifki Warisan, Bendahara Hartati Rangkuti, Wakil Sekretaris Riza Mulyadi dan Juli Tarigan serta Merry Ismail. Sedangkan dari BPJS Ketenagakerjaan turut menyaksikan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa, Bunyamin Najmi bersama para staf.

Kunto Wibowo mengaku, bangga telah melakukan penandatanganan PKS dengan PWI Sumut. "Saya pernah bertugas menjadi Kepala Kanwil di Banten, Jawa Barat dan saat ini di Sumut. Dari tiga wilayah tugas ini, baru kali ini melakukan penandatanganan PKS dengan PWI. Ini inisiatif luar biasa. Ini menunjukkan komitmen PWI Sumut hadir dalam melindungi anggotanya," kata Kunto.

Kunto menceritakan, dirinya sering mendapat pertanyaan dari kalangan wartawan terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. "Namun, dalam hati saya bertanya, apakah wartawan ini terlindungi atau tidak dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Jangan setiap hari menulis, tetapi tidak terlindungi," katanya.

Inisiatif PWI Sumut ini, menurut Kunto, sangat luar biasa. Sebab, profesi wartawan rentan terhadap risiko yang sering dijalankan, seperti meliputi aksi demonstrasi, di mana wartawan menjadi garda terdepan di tengah gerakan massa.

"Ini inisiatif sangat luar biasa. PWI Sumut maju ke depan memastikan seluruh anggotanya, baik anggota biasa maupun muda wajib terlindungi. Alhamdulillah, ini menjadi contoh nasional bagi PWI-PWI lain di Indonesia, karena penandatanganan PKS juga dilaporkan ke Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, melalui videocall. PWI Sumut menjadi barometer dalam memberikan jaminan sosial kepada anggotanya," ungkap Kunto.

Program PEKA

Pada kesempatan itu, Kunto, menyampaikan BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen memperbaiki pelayanan dan pengembangan program kepesertaan. Saat ini, katanya, pihaknya sedangkan mengembangkan program Pemberdayaan Ekonomi untuk Keluarga (PEKA).

"Program PEKA menawarkan berbagai jenis pelatihan kepada ahli waris penerima santunan, sehingga santunan yang diterima bisa menjadi produktif. Kami melakukan assessment sesuai kebutuhan, apakah pelatihan jahit-menjahit, barista. Intinya, pelatihan untuk pengembangan dan peningkatan ekonomi keluarga. Pelatihannya gratis," sebutnya.

Lahirnya program PEKA ini, sebut Kunto, karena BPJS Ketenagakerjaan melihat dana santunan sebesar Rp42 juta yang diterima ahli waris tidak tahu kemana penggunaannya.

"Program PEKA ini murni inisiasi kita. Kita juga nanti akan bekerjasama dengan bank-bank dalam hal pengelolaan keuangan, Kemenaker dan Disnaker. Mohon dukungannya, kiranya program yang baik ini dapat dimanfaatkan masyarakat," harapnya.

Senada dengan itu Ketua PWI Sumut, Farianda Putra Sinik, mengaku bersyukur dapat melanjutkan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. "Alhamdulillah, hari ini kita dapat menandatangani PKS dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau sebelumnya penandatanganan itu selama 2 tahun, hari ini kita tandatangani langsung 5 tahun," katanya.

Penandatanganan ini, sebut Farianda, sifatnya fluktuatif. "Artinya, sifatnya terbuka karena belum masuk semua, terutama anggota muda hasil ujian penerimaan beberapa waktu lalu. Bahkan, anggota PWI berusia di atas 65 tahun sebanyak 81 orang juga sudah tercover. Diperkirakan, sekitar 1.000 orang anggota PWI (muda dan biasa, red) nantinya tercover semuanya," sebut pria yang akrab disapa, Nanda, itu.

Kelanjutan penandatanganan PKS ini, sebut Nanda, merupakan wujud tanggung jawab selaku Ketua PWI terhadap anggota. "Walaupun masa kepengurusan akan berakhir, namun keberlanjutan perjanjian kerja sama ini tetap ditandatangani. Dengan PKS ini, organisasi hadir melindungi anggota. Semoga kerja sama ini dapat bermanfaat bagi seluruh anggota," harap Nanda. (Red )

Aksi ini merupakan bentuk desakan terhadap keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban pejabat publik terkait isu dugaan ijazah palsu yang dikaitkan dengan anggota DPRD Sumut berinisial JT.

GARDA HARAPAN SUMUT menegaskan bahwa integritas pejabat publik tidak boleh dibiarkan menjadi tanda tanya yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

Koordinator Aksi Aulia Ramadhan, menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh kejelasan atas persoalan yang menyangkut integritas wakil rakyat.

Ia mendesak anggota DPRD yang bersangkutan segera memberikan klarifikasi secara terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami tidak akan membiarkan persoalan ini tenggelam tanpa kejelasan. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang transparan dari wakil rakyatnya. Jabatan publik bukan alasan untuk menghindari pertanyaan, dan keterbukaan merupakan bentuk tanggung jawab kepada rakyat," tegas Aulia, Selasa (20/10/2026).

GARDA HARAPAN SUMUT juga mendesak aparat penegak hukum (APH) mengawal proses pemeriksaan secara profesional dan objektif serta menghentikan segala bentuk intimidasi maupun intervensi terhadap pelapor dan penyampai informasi yang berpotensi menghambat pengungkapan fakta.

"Kami menuntut APH mengawal persoalan ini secara serius. Hentikan intimidasi dan segala upaya yang dapat mengaburkan proses pemeriksaan. Kami ingin fakta diungkap secara transparan, bukan ditutupi oleh kepentingan pihak mana pun," lanjutnya.

Sementara itu, Muhammad Sofyan, S. Sos., selaku Kasubbag Humas DPRD Sumatera Utara yang menerima massa aksi, menyampaikan bahwa tuntutan tersebut akan diterima dan ditindaklanjuti sesuai SOP DPRD serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkembangan tindak lanjut dijadwalkan dapat ditinjau pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Menutup aksi, Aulia Ramadhan menegaskan bahwa GARDA HARAPAN SUMUT akan terus mengawal tuntutan tersebut dan siap menggelar aksi lanjutan apabila belum ada tindak lanjut yang jelas maupun klarifikasi terbuka dari anggota DPRD yang bersangkutan.

"Kami menuntut transparansi, bukan pembiaran; pertanggungjawaban, bukan penghindaran. GARDA HARAPAN SUMUT akan terus bergerak hingga tuntutan ini mendapat kejelasan. Namun, seluruh dugaan harus tetap diuji berdasarkan bukti dan mekanisme hukum yang sah, dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," tutup Aulia.

GARDA HARAPAN SUMUT menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat, memperjuangkan keterbukaan informasi publik, dan mendesak penanganan setiap dugaan secara transparan, objektif, serta sesuai hukum yang berlaku. (Dam)

Penghargaan diserahkan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, kepada Bupati Deli Serdang yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setdakab Deli Serdang, Rudi Akmal Tambunan, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa (20/10/2026).

Rudi mengatakan, capaian tersebut menjadi dorongan bagi Pemkab Deli Serdang untuk terus memperkuat keterbukaan informasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui prinsip Cepat, Transparan, dan Mudah (CTM).

"Penghargaan ini menambah kepercayaan diri kami untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan. Namun, tujuan kami bukan semata-mata memperoleh penghargaan dari lembaga penilai, melainkan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat," kata Rudi.

Ia berharap keterbukaan informasi semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus mendorong partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Informasi yang terbuka dan mudah diakses menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. ( Drt)

Keduanya mempertanyakan transparansi pelaksanaan ujian serta hasil penilaian yang dinilai perlu mendapat penjelasan secara terbuka dari panitia penyelenggara.

Dua calon tersebut, Sulastri Tampubolon dan Ester Novita Pasaribu, mengaku kecewa terhadap hasil seleksi yang telah dilaksanakan. Keduanya merupakan peserta penjaringan bersama satu calon lainnya, yakni Leo Sitorus.

Sebagai bentuk keberatan, Sulastri dan Ester telah mendatangi Kepala Desa Bangun Sari untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta agar proses penjaringan dievaluasi secara menyeluruh.

Keduanya berharap pelaksanaan seleksi perangkat desa dapat mengedepankan prinsip transparansi, objektivitas, kejujuran, dan keadilan sehingga seluruh peserta memperoleh kesempatan yang sama.

Keberatan tersebut turut mendapat perhatian salah seorang warga, Frans Willy Sinaga, SH. Ia menilai persoalan yang disampaikan kedua calon perlu ditindaklanjuti secara bijaksana agar tidak menimbulkan keraguan masyarakat terhadap hasil penjaringan perangkat desa.

Menurut Frans, kedua peserta yang menyampaikan keberatan mengaku mempertanyakan adanya perbedaan bobot nilai yang cukup tinggi, sementara mekanisme penilaian dinilai belum dijelaskan secara transparan.

Selain persoalan nilai, salah seorang calon juga mempertanyakan materi ujian yang memuat sejumlah pertanyaan mengenai nama pejabat pemerintahan dan unsur Forkopimcam, di antaranya Kapolsek Tanjung Morawa, Bupati Deli Serdang, Danramil Tanjung Morawa, Kepala Desa Bangun Sari, Camat serta Sekretaris Camat Tanjung Morawa.

Peserta tersebut mengaku hanya melakukan satu kesalahan dalam menjawab soal dan berharap panitia dapat memberikan penjelasan mengenai sistem pembobotan nilai yang digunakan.

Sejumlah hal teknis lainnya turut menjadi sorotan, termasuk pengaturan tempat duduk peserta ujian serta proses pemberitahuan verifikasi administrasi.

Salah seorang calon mengaku baru menerima pemberitahuan terkait verifikasi berkas pada hari kelima dengan alasan nomor telepon yang bersangkutan tidak aktif.

Namun, alasan tersebut dibantah karena menurut pengakuannya nomor telepon yang digunakan tetap aktif.

Berbagai keberatan itu diharapkan dapat diklarifikasi secara terbuka oleh panitia agar tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.

Frans Willy Sinaga: Seleksi Harus Menjunjung Integritas

Menanggapi persoalan tersebut, Frans Willy Sinaga, SH, berharap Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Camat Tanjung Morawa serta Kepala Desa Bangun Sari dapat memberikan perhatian terhadap aspirasi kedua calon.

Ia meminta agar proses seleksi dievaluasi dan, apabila ditemukan ketidaksesuaian prosedur maupun pelanggaran ketentuan, penjaringan dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan kembali sesuai aturan yang berlaku.

Frans menegaskan bahwa jabatan kepala dusun memiliki tanggung jawab besar karena berkaitan langsung dengan pelayanan administrasi dan kepentingan masyarakat.

"Ini bukan jabatan untuk satu sampai lima tahun. Masa pengabdian perangkat desa dapat berlangsung hingga batas usia 60 tahun. Karena itu, proses penjaringannya harus benar-benar transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Frans Willy Sinaga, SH.

Ia juga berharap panitia tidak hanya mempertimbangkan hasil ujian, tetapi turut memperhatikan rekam jejak, integritas, serta kemampuan sosial para calon dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sepanjang sesuai dengan ketentuan seleksi.

Frans turut mengingatkan agar siapa pun yang nantinya dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Dusun I dapat menjalankan tugas secara profesional dan menjauhi segala bentuk praktik pungutan liar (pungli).

Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama, bukan justru dijadikan sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi.

"Kita menginginkan kepala dusun yang benar-benar mampu melayani masyarakat dengan baik. Jangan sampai ada lagi keluhan masyarakat mengenai praktik pungli dalam pelayanan. Siapa pun yang terpilih harus menjaga amanah dan integritas," tegasnya.

Kepala Desa Bangun Sari: Akan Dicek dan Ditindaklanjuti

Sementara itu, Kepala Desa Bangun Sari, Muhammad Rifai, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap sejumlah persoalan yang disampaikan terkait pelaksanaan penjaringan Kepala Dusun I.

Rifai menjelaskan bahwa tahapan seleksi perangkat desa telah berjalan berdasarkan mekanisme yang ada, termasuk melalui pembentukan panitia seleksi.

Meski demikian, pihaknya tetap membuka ruang untuk menindaklanjuti apabila ditemukan hal-hal yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip integritas dan profesionalitas dalam pelaksanaan penjaringan.

"Kita akan cek terlebih dahulu.Proses pemilihan kepala dusun sudah berjalan sesuai mekanisme yang ada, yakni dengan mengangkat panitia seleksi. Apabila ditemukan hal-hal yang tidak mengedepankan integritas dan profesionalitas, tentu akan kita proses sesuai aturan yang berlaku," ujar Muhammad Rifai.

Pernyataan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memberikan kejelasan atas keberatan yang disampaikan para peserta.

Sulastri Tampubolon dan Ester Novita Pasaribu berharap aspirasi mereka mendapat perhatian serius dari pihak terkait, sehingga proses penjaringan Kepala Dusun I Bangun Sari dapat menghasilkan perangkat desa yang memiliki kompetensi, integritas, serta memperoleh kepercayaan masyarakat.

Hingga berita ini disusun, keberatan kedua calon tersebut masih berupa dugaan dan penilaian peserta yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Belum terdapat kesimpulan resmi mengenai adanya pelanggaran ataupun kecurangan dalam proses seleksi dimaksud. (ATN)

Penghargaan tersebut diberikan pada gelaran KI Awards 2026 yang dilaksanakan di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (20/10/2026).

Penghargaan ini menjadi wujud apresiasi resmi atas komitmen keterbukaan informasi publik di lingkungan Kemenag se-Sumatera Utara.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, H. Ahmad Qosbi menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas capaian yang diraih jajarannya. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi pemicu semangat untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat luas.

"Penghargaan ini adalah bukti komitmen seluruh jajaran Kementerian Agama di Sumatera Utara dalam menjunjung tinggi keterbukaan informasi publik. Kami siap melayani masyarakat secara optimal dengan kinerja terbaik, sehingga hubungan Kementerian Agama dengan masyarakat semakin erat, kian disayangi, dan disenangi khalayak luas. Ke depan, kami berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan publik terbaik," tegas Kakanwil.

Ia menambahkan bahwa pencapaian kategori Informatif ini tidak lepas dari kerja keras dan kolaborasi solid dari seluruh jajaran terutama tim Humas, Komunikasi Publik, Data, dan Informasi Kanwil Kemenag Sumut melalui tim PPID Sumut. Keterlibatan aktif PPID Sumut dalam mengelola informasi publik secara terbuka dan akuntabel terbukti mampu membangun kepercayaan publik terhadap instansi keagamaan ini.

"Pencapaian ini bukanlah akhir, melainkan pengingat bahwa transparansi harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan di lapangan. Kami ingin memastikan masyarakat merasakan kemudahan akses informasi, baik mengenai pelayanan haji, keagamaan, maupun pendidikan Islam secara mutakhir dan akurat," tambahnya.

Adapun 10 penerima KI Awards 2026 Kategori Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Kantor Kementerian Agama Kota Medan, Kantor Kementerian Agama Dairi, Kantor Kementerian Agama Tebing Tinggi, Kantor Kementerian Agama Kab. Asahan, Kantor Kementerian Agama Kab. Pakpak Bharat, Kantor Kementerian Agama Kab. Karo, Kantor Kementerian Agama Labuhanbatu, Kantor Kementerian Agama Pematangsiantar, dan Kantor Kementerian Agama Kab. Nias Barat.(hkm)

Operasi pemberantasan sarang narkoba, dilakukan usai berdasarkan hasil pantauan tim gabungan, kembali ditemukan adanya sarang narkoba, yang baru sepekan berdiri.

Dipimpin Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, tim gabungan pun kemudian bergerak cepat ke lokasi.

Hasilnya, 3 pelaku yakni HN (35) dan MA (19) warga Kec.Medan Denai, serta IG (47) warga Kec.Medan Sunggal, berhasil diringkus tim gabungan di lokasi.

"Ada 3 orang yang kami amankan, dan kami duga sebagai pengguna narkoba. Kami juga menemukan barang bukti seperti alat hisap narkoba, 2 paket sabu, dan 14 paket ganja kering di lokasi," ungkap Rafli.

Di lokasi penggerebekan, tim gabungan kemudian menghancurkan 2 barak narkoba yang menurut warga setempat baru sepekan berdiri.

Barak – barak narkoba itu, kemudian dibakar agar tidak lagi digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba.

"Barak narkoba kami hancurkan dan kami bakar, ini komitmen kami bersama. Lokasi ini merupakan lokasi dengan status pantauan utama tim gabungan, nantinya jika praktek serupa kembali ditemukan, maka penggerebekan serupa akan kami lakukan," tambah Rafli.

Dalam kasus ini, tim gabungan kini sedang mengejar aktor intelektual dibalik berdirinya sarang narkoba di Kawasan Jermal 12 ini. Petugas, sudah mengantongi identitas aktor intelektual tersebut.

"Kami ultimatub untuk pelaku narkoba baik itu pengedar maupun bandar, modus ataupun tempat ada bisa saja berubah, namun kami tidak akan pernah kehilangan langkah. Pulihkan pengguna, putus mata rantai bandar narkoba, Polisi bersama masyarakat," pungkasnya.( Dam)

Komitmen tersebut diwujudkan melalui peninjauan langsung Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan, Khairul Azmi, terhadap progres pembangunan drainase di Jalan Mangaan I, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Senin (19/10/2026).

Peninjauan ini dilakukan guna memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan optimal, baik dari sisi progres maupun kualitas pembangunan, sehingga infrastruktur yang dihadirkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Sebelumnya, kondisi drainase di kawasan tersebut masih berupa parit alami dengan kapasitas aliran air yang belum optimal. Kondisi ini menyebabkan kawasan sekitar rentan mengalami genangan, bahkan dalam waktu relatif singkat ketika hujan deras mengguyur.

Sebagai langkah penanganan, Dinas SDABMBK Kota Medan melakukan pembenahan melalui pembangunan saluran drainase menggunakan konstruksi U-Ditch sepanjang 633 meter dengan kedalaman 120 sentimeter.

Penggunaan konstruksi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kelancaran aliran air, sekaligus menghadirkan sistem drainase yang lebih tertata dan berkelanjutan.

Hingga peninjauan dilakukan, progres fisik pembangunan telah mencapai 75 persen. Pekerjaan diharapkan dapat segera diselesaikan agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam mengurangi risiko genangan saat intensitas curah hujan meningkat.

Pembangunan drainase ini juga menjadi bagian dari upaya Pemko Medan dalam meningkatkan kualitas infrastruktur lingkungan serta menciptakan kawasan permukiman yang lebih aman, nyaman, dan tertata.

Melalui Dinas SDABMBK, Pemko Medan terus mendorong percepatan pembangunan dan pembenahan infrastruktur secara berkelanjutan, dengan menempatkan kebutuhan serta keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.

Langkah tersebut sekaligus sejalan dengan semangat pembangunan Kota Medan yang lebih tangguh terhadap persoalan genangan dan banjir, demi mewujudkan pelayanan infrastruktur yang semakin baik bagi seluruh masyarakat.

(Antonius/Posmetro Medan)

Capaian membanggakan diraih Program Studi DIII Kebidanan yang berhasil lulus Ujian Kompetensi Nasional 100 persen.

Ketua Yayasan STIKes Sentral, Ahmad Husein Pan Harahap, S.H., M.Kn, dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada para wisudawati yang telah menyelesaikan studi.

"Alhamdulillah, hari ini janji kami dulu telah kami tepati. Insya Allah, adik-adik yang telah lulus akan menjadi bidan yang berakhlak. Kami yakini itu, karena STIKes Sentral telah lulus uji kompetensi 100 persen," ungkap Ahmad Husein.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para orang tua yang telah mempercayakan putri-putrinya untuk dididik di STIKes Sentral.

"Insya Allah, ke depan STIKes Sentral akan menjadi kampus unggul yang mampu melahirkan lulusan-lulusan berkualitas," harapnya.

Sementara itu, Wali Kota Padangsidimpuan yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Ihram Kurnia Agustan, S.KM., M.Kes., berpesan agar para wisudawati terus meningkatkan kompetensi dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ia juga mengingatkan agar para lulusan senantiasa menjunjung tinggi standar profesi dalam setiap pelaksanaan tugas.

"Ingatlah, bahwa dalam dunia kesehatan, melayani dengan hati merupakan nilai yang sangat penting," pesannya.

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. Drs. Saiful Anwar Matondang, M.A., Ph.D., turut memberikan pesan menyentuh bagi para wisudawati.

"Ingatlah selalu kebaikan orang tuamu yang telah menyekolahkanmu hingga dapat menyelesaikan pendidikan tinggi. Jangan sampai kamu lebih peduli dengan pacarmu yang baru kamu kenal dibanding dengan orang tuamu," pesan Prof. Saiful, menutup sambutannya.(bj)

Peresmian klinik yang berlokasi diJanan Tandang Mulia Hrp, komplek sidimpuan baru, silandit kota padangsidimpuan atau berlokasi di kampus stikes sentral, inimenjadi wujud kontribusi nyata perguruan tinggi dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Kepala LLDIKTI Wilayah I, Prof. Saiful Anwar Matondang, menyampaikan apresiasi kepada Yayasan STIKes Sentral atas kepedulian dan komitmennya dalam mendukung pelayanan kesehatan.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada yayasan yang menaungi STIKes Sentral atas kepeduliannya terhadap kesehatan masyarakat," ujar Saiful.

Ia menegaskan, kehadiran Klinik Pratama STIKes Sentral sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang mendorong perguruan tinggi untuk memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

"Ini salah satu program dari kementerian, bahwa kampus harus berdampak bagi masyarakat. Salah satunya melalui pelayanan kesehatan dengan hadirnya Klinik Pratama ini," ungkapnya.

Saiful berharap, peresmian ini menjadi langkah awal bagi STIKes Sentral untuk mengembangkan fasilitas kesehatan yang lebih besar di masa mendatang.

"Ini langkah awal. Harapan kita, nantinya klinik ini dapat berkembang menjadi rumah sakit. Kampus-kampus besar di Sumatera Utara juga memiliki rumah sakit sebagai sarana pelayanan bagi masyarakat umum," harapnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan STIKes Sentral, Ahmad Husein Pan Harahap, S.H., M.Kn, menyampaikan terima kasih kepada LLDIKTI Wilayah I atas bimbingan dan dukungan yang diberikan, serta kepada Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang telah memberikan kemudahan dalam proses perizinan.

"Ini merupakan salah satu wujud pengabdian kami kepada masyarakat. Semoga dengan hadirnya klinik ini dapat membawa dampak positif terhadap pelayanan kesehatan," ujar Ahmad Husein.

Apresiasi serupa disampaikan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Kota Padangsidimpuan, Ihram Kurnia Agustan, S.KM., M.Kes., yang mewakili Wali Kota Padangsidimpuan.

Ia menilai kehadiran Klinik Pratama STIKes Sentral merupakan kontribusi nyata perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah.

"Kami mengapresiasi kontribusi nyata STIKes Sentral di Kota Padangsidimpuan, baik di bidang pendidikan maupun pelayanan kesehatan. Mudah-mudahan kehadiran klinik ini memberikan dampak positif dan manfaat bagi masyarakat," pungkasnya. (Dam)

MEDAN – Pengasuh pondok pesantren sekaligus aktivis dakwah, Ustaz Zulfan Nababan, mengapresiasi langkah cepat Kapolri Jenderal Pol. Dr (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., M.H., M.Si., beserta jajaran yang aktif hadir di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan keagamaan lintas umat. Ia juga mengusulkan program Polri Gemilang (Gerakan Rumah Ibadah dan Lingkungan Cemerlang).

Apresiasi itu disampaikan Zulfan setelah mencermati kehadiran Kapolri dan jajarannya di masjid untuk salat Subuh berjemaah dan salat Jumat, serta dalam kegiatan Minggu Kasih di gereja dan rumah ibadah lainnya.

Menurut Zulfan, kehadiran langsung pimpinan kepolisian di rumah ibadah merupakan langkah positif untuk memperkuat hubungan Polri dengan masyarakat. Pendekatan itu tak hanya menunjukkan kedekatan aparat dengan umat, tetapi juga membangun komunikasi, mempererat persaudaraan, dan menjaga kerukunan di tengah keberagaman.

"Ini bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Rumah ibadah bisa menjadi ruang strategis untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kepercayaan antara kepolisian dengan seluruh lapisan masyarakat," ujar Zulfan di Medan, Minggu (18/10/2026).

Ia menilai kegiatan seperti salat Subuh berjemaah, salat Jumat keliling, dan Minggu Kasih akan berdampak lebih besar jika dilaksanakan berkesinambungan, terjadwal, dan terintegrasi dengan program pemberdayaan masyarakat di sekitar rumah ibadah. Pendekatan humanis itu, katanya, perlu dikembangkan menjadi gerakan bersama yang melibatkan kepolisian, tokoh agama, pengurus rumah ibadah, pemuda, dan warga setempat.

Usulan Polri Gemilang

Zulfan mengusulkan gerakan bernama Polri Gemilang, singkatan dari Gerakan Rumah Ibadah dan Lingkungan Cemerlang. Gagasan ini mengembangkan pendekatan kepolisian yang dekat dengan masyarakat melalui kegiatan keagamaan, sosial, gotong royong, dan pembinaan lingkungan secara terpadu.

"Program ini diharapkan tidak berhenti pada ibadah bersama, tetapi berlanjut menjadi gerakan kebersamaan yang nyata. Rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya harus menjadi pusat kegiatan positif, tempat masyarakat saling mengenal, saling membantu, dan bersama-sama menjaga keamanan serta ketertiban," jelasnya.

Menurut Zulfan, program ini dapat dilaksanakan di semua rumah ibadah, yakni masjid, gereja, pura, vihara, dan kelenteng, dengan menyesuaikan karakteristik agama dan kebutuhan masyarakat setempat. Kegiatannya dapat mencakup ibadah bersama sesuai keyakinan masing-masing, gotong royong membersihkan rumah ibadah dan lingkungan, kegiatan sosial, olahraga bersama, serta dialog rutin antara kepolisian, tokoh agama, dan warga.

Interaksi yang rutin, ujarnya, akan memperkuat komunikasi Polri dengan masyarakat sekaligus mempererat kerukunan antarumat beragama.

Pencegahan Gangguan Kamtibmas

Zulfan berharap Polri Gemilang menjadi pendekatan preventif untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Menurutnya, lingkungan dengan komunikasi sosial yang kuat, kepedulian bersama, dan partisipasi aktif warga lebih siap mengenali dan mencegah potensi gangguan sejak dini, termasuk peredaran narkoba, tawuran, keributan antarwarga, dan tindak kriminal lainnya.

"Ketika polisi dan masyarakat saling mengenal, komunikasi berjalan baik, dan warga peduli terhadap lingkungannya, potensi gangguan kamtibmas lebih cepat diketahui dan ditangani. Karena itu, pendekatan preventif harus diperkuat melalui kebersamaan, bukan semata-mata penindakan," ungkapnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan program perlu menghormati perbedaan keyakinan, menjaga netralitas Polri, dan memastikan seluruh warga memperoleh kesempatan setara untuk berpartisipasi.

Terintegrasi dengan Green Policing

Zulfan juga menyarankan agar Polri Gemilang diintegrasikan dengan pendekatan green policing, yakni kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Bentuknya dapat berupa penghijauan dan penanaman pohon di sekitar rumah ibadah, pengelolaan sampah, kerja bakti membersihkan saluran air, serta edukasi tentang kebersihan lingkungan.

Dengan begitu, manfaat program tidak hanya berupa membaiknya hubungan Polri dan masyarakat, tetapi juga lingkungan permukiman yang lebih bersih, sehat, hijau, dan nyaman. Rumah ibadah, kata Zulfan, berpotensi menjadi pusat penggerak kepedulian sosial dan lingkungan karena dekat dengan kehidupan sehari-hari warga.

Pemetaan Wilayah Jadi Prioritas

Agar efektif, Zulfan menyarankan pelaksanaan diawali dengan pendataan dan pemetaan rumah ibadah serta lingkungan masyarakat di wilayah hukum masing-masing. Tahap awal sebaiknya memprioritaskan kawasan padat penduduk yang rawan gangguan kamtibmas, seperti peredaran narkoba, tawuran, dan kriminalitas.

Di kawasan prioritas itu, Polri dapat berkoordinasi intensif dengan pengurus rumah ibadah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan perangkat lingkungan untuk menyusun kegiatan sesuai kebutuhan setempat. Rumah ibadah dan lingkungan prioritas kedua dapat menjadi sasaran secara berkala atau acak, dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan warga.

Menurut Zulfan, tiap wilayah memiliki karakteristik berbeda sehingga programnya tidak harus seragam. Perencanaan perlu menyesuaikan kondisi sosial, tingkat kerawanan, ketersediaan sumber daya, dan aspirasi masyarakat. Ia juga menyarankan evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas program, mulai dari tingkat partisipasi warga, kualitas komunikasi Polri dengan masyarakat, kebersihan lingkungan, hingga perkembangan gangguan kamtibmas.

Dari Kedekatan Menjadi Gerakan Berkelanjutan

Zulfan berharap langkah Kapolri mendatangi rumah ibadah menjadi momentum memperkuat pendekatan humanis kepolisian secara berkelanjutan. Baginya, kehadiran polisi dalam kegiatan keagamaan adalah awal yang baik, tetapi nilai strategisnya akan lebih besar bila dilanjutkan dengan program nyata yang menyentuh kehidupan sosial dan lingkungan masyarakat.

"Polri Gemilang diharapkan menjadi gerakan bersama yang menghubungkan rumah ibadah, lingkungan, keamanan, kerukunan antarumat beragama, dan kepedulian terhadap alam. Dengan semangat Polri bersama masyarakat, kita ingin mewujudkan lingkungan yang aman, damai, rukun, bersih, dan cemerlang," tutupnya.

Ia berharap gagasan ini dapat menjadi bahan pertimbangan jajaran Polri untuk mengembangkan kegiatan keagamaan dan sosial menjadi gerakan kemasyarakatan yang terencana, inklusif, dan berkelanjutan demi situasi kamtibmas yang kondusif.

Sebagai bagian dari tahapan tersebut, Dinas Perkimcikataru Kota Medan menggelar sosialisasi bersama masyarakat dan pemilik lahan yang berlangsung penuh khidmat di Aula Kantor Kelurahan Simalingkar B, Selasa (20/10/2026).

Kegiatan ini menjadi ruang komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat guna memberikan pemahaman terkait rencana pengadaan lahan, sekaligus memastikan seluruh proses berjalan secara transparan serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan, John Ester Lase, melalui perwakilannya, Bambang Suryanto, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa proses pembebasan lahan untuk perluasan TPU Kristen Simalingkar B akan segera ditindaklanjuti sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.

Ia menjelaskan, sosialisasi tersebut merupakan bagian penting dalam menyamakan persepsi sekaligus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, khususnya pemilik lahan yang berkaitan langsung dengan rencana perluasan TPU.

Sementara itu, Rias Tarigan selaku pemilik tanah menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Pj Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fachrurrazi, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam proses tersebut.

Rias berharap perhatian dan langkah konkret Pemko Medan dapat mempercepat penyelesaian pengadaan lahan sehingga rencana perluasan TPU Kristen Simalingkar B dapat segera terealisasi.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada Bapak Wali Kota Medan Rico Waas, Pj Sekda Kota Medan Erfin, serta seluruh OPD yang terlibat langsung. Semoga proses ini dapat diselesaikan dalam tahun ini," ungkap Rias Tarigan.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan terbangun kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat sehingga setiap tahapan pengadaan lahan dapat berjalan dengan baik, tertib, serta tetap memperhatikan hak dan kepentingan seluruh pihak.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan, Bagian Tata Pemerintahan (Tapem), Bagian Hukum, perwakilan Kecamatan Medan Tuntungan, Lurah Simalingkar B, jajaran ASN, serta para kepala lingkungan.(ATN)

Ketua DPP Lembaga Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis (LMP MBG) Indonesia, Haji Suratman, menilai MBG berperan dalam mengurangi ketimpangan pemenuhan gizi dan mencegah stunting.

"Program MBG telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat. Ini menunjukkan perannya dalam membantu memenuhi kebutuhan gizi, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan," kata Haji Suratman di Medan, Selasa (20/10/2026).

Haji Suratman mengatakan, pelaksanaan program berskala nasional tersebut masih memerlukan perbaikan, terutama dalam aspek kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan sasaran, serta pengawasan.

"Pelaksanaan MBG harus terus diperbaiki melalui edukasi, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Berdasarkan data pemerintah per 30 September 2026, penyaluran MBG untuk menjangkau sekitar 57 juta penerima manfaat tersebut didukung oleh 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi. Hingga tanggal yang sama, realisasi anggaran program tercatat mencapai Rp153,2 triliun.

Dalam rangka memperketat pengawasan keamanan pangan, pemerintah juga menutup sementara 1.276 SPPG. Penutupan itu dilakukan terhadap SPPG yang hingga 30 September 2026 belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sehingga jumlah SPPG yang beroperasi dapat berubah dari total yang tercatat sebelumnya.

LMP MBG menilai perluasan program harus diikuti peningkatan kualitas layanan dan pengawasan. Dengan demikian, MBG dapat mendukung pemenuhan gizi masyarakat serta pembangunan generasi yang sehat dan berkualitas.

"Tujuan utama program ini adalah memastikan masyarakat, khususnya anak-anak, memperoleh asupan gizi yang baik. Kritik dan evaluasi harus menjadi dasar perbaikan, dan kami LMP MBG , mengapresiasi kepemimpinan pak Prabowo yang sangat dekat dengan rakyat melalui program MBG ini," kata Haji Suratman. (Dam)

Para saksi yang dihadirkan antara lain, Yusrizal selaku Executive General Manager atau pimpinan PT Pelindo, Maslinda Harianja selaku senior menejer marketing dan penjualan PT Pelindo, kemudian, deputi manajer PT Pelindo Joko Ramani Putra, serta Syarif Husain selaku menejer keuangan PT Pelindo cabang Belawan.

Joko Putra menjelaskan bahwa jasa pandu tunda pada pelabuhan Belawan berada dalam kewenangan Pelindo. Sementara KSOP bertugas melakukan memeriksa dokumen kapal, serta menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Joko menyampaikan, Pelindo menyediakan dan melayani jasa pemanduan serta penundaan di area wajib tunda.

"Pelindo melakukan aturan wajib pandu sejak tahun 2012 untuk kapal GT 500. Pelindo mempunyai aturan jasa pandu dan tindakan. Kapal berlayar kemudian berlabu, kemudian dilakukan nota tarik atau pembayaran setelah keluar," kata Joko di Pengadilan Negeri Medan, Senin (19/10/2026).

Keterangan Joko menjelaskan, saat kapal ukuran GT 500 memasuki daerah wajib tunda Belawan, Pelindo melakukan pengawasan dan kepengurusan izin pemanduan kapal lewat aplikasi.

"Kemudian izin diproses oleh KSOP, setelah dikeluarkan izin pemaduan dan tunda kapal kemudian dilakukan deposit kepada Pelindo lewat aplikasi lalu dilakukan pemaduan kapal. Setelah itu, dilakukan nota pandu keluar dilakukan jasa pandu kemudian dilakukan pembayaran lewat sistem yang ada," ujarnya.

Usai jasa pandu dan tunda dilakukan, maka pengguna jasa yakni mayoritas kapal niaga melakukan pembayaran.

Maslinda Harianja selaku senior menejer marketing dan penjualan PT Pelindo menjelaskan, seluruh jasa pandu tunda kapal dilakukan lewat aplikasi inakornet.

Setelahnya, pengguna jasa akan diberikan nota pembayaran usai menggunakan jasa melalui sistem yang tersedia.

"Kemudian dilakukan pencocokan dan penelitian data atau coklit keuangan kapal yang masuk antara Pelindo dan KSOP. Kemudian disetorkan ke KSOP sebagai PNBP pada pertengahan bulan," kata Maslinda.

Kepada hakim, Maslinda yakin seluruh data kapal yang menggunakan jasa pandu dan tunda oleh Pelindo telah disesuaikan dengan data KSOP.

"Setau saya semua sudah dibayarkan, semua yang dalam dakwaan. Ada kapal yang sudah dibayar setelah kasus ini bergulir, ada juga," kata dia.

Dalam dakwaan jaksa, menyebutkan adanya dugaan korupsi sektor PNBP di Pelabuhan Belawan ini terjadi pada 2023-2024, berdasarkan perhitungan akuntan publik.

Empat terdakwa adalah Wisnu Handoko selaku Kepala KSOP Pelabuhan Utama Belawan tahun 2023, Sapril Heston Simanjuntak (SHS) yang menjabat Kepala KSOP Pelabuhan Utama Belawan pada 2024. Kemudian Marganda Lamhot Asi Sihite (MLA).

Satu terdakwa lainnya adalah Rivolino kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan periode 2023-2024.

Berdasarkan dokumen surat persetujuan berlayar (SPB) yang terbit, diperoleh data kapal berukuran Grose Tonase (GT) di atas 500 tidak masuk dalam data rekonsiliasi wajib pandu sehingga terjadi dugaan penyelewengan pendapat negara sebesar Rp1.496.104.645.

Namun, menurut Syarif Husain selaku menejer keuangan PT Pelindo cabang Belawan, seluruh pemasukan dari jasa pandu dan tunda di Pelabuhan Belawan tidak ada masalah.

Kepada hakim Cipto Hosari Nababan, dia menyampaikan dari proses pencocokan dan penelitian data antara Pelindo dan KSOP seluruhnya penerimaan negara sepengetahuannya telah dibayarkan.

"Menurut pengetahuan saya, semua sudah bayar. Saya baru tau ada PNBP itu ketika muncul di sistem. Jadi saya tidak tau, apakah ada nota yang terlambat diterbitkan. Tapi sepengetahuan saya sudah bayar semua, sudah bayar," jelasnya.

Dr Hepy Laia kuasa hukum Rivolino mencatat keterangan saksi yang semakin menunjukkan adanya kekeliruan pada saat proses penyidikan.

"Manajer keuangan di Pelindo bahwa setelah kita pertanyakan terkait masalah data kapal sebagaimana yang didakwakan oleh JPU kepada terdakwa dari Pelindo, dan saksi mengatakan bahwa itu sudah dibayarkan," kata dia.

Hepy menyampaikan, sesuai petunjuk hakim, nantinya manajer Pelindo akan membawa bukti pembayaran yang sudah dilakukan. Dengan itu, dakwaan jaksa terhadap kliennya akan dibuktikan kebenarannya.

"Mungkin persidangan berikutnya akan ditunjukkan terkait data yang sudah dibayar itu. Dan begitu juga data yang sudah kita peroleh itu, apa yang sudah didakwakan ini sebenarnya sudah dibayarkan," ujar Hepy.

Hepy juga menyampaikan, mengenai tidak adanya pencocokan data antara akuntan publik yang melakukan penghitungan kerugian negara dengan data dari KSOP Belawan.

"Jadi sidang hari menjadi angin segar buat membuktikan dakwaan klein kami," kata dia. (R/Dam)

Kini mereka sedang menjalani serangkaian persiapan sebelum diturunkan memadamkan karhutla (kebakaran hutan dan lahan).

Persiapan diklat dimaksud meliputi pengarahan, pelatihan teknis, pembagian lokasi penugasan, hingga perlengkapan operasional yang harus dicek.

Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko selaku Karo Penmas Divisi Humas Polri mengatakan seluruh personel terlebih dulu dibekali pengetahuan mengenai kondisi wilayah serta teknik penanganan karhutla.

Dengan begitu ke depan, personel lebih siap bertugas di lapangan.

Setibanya di Sumatera Selatan, kata Trunoyudo Wisnu Andiko seperti dikutip dari humas.polri.go.id, personel langsung ikut rangkaian persiapan, mulai dari pengarahan mengenai kondisi daerah operasi hingga pelatihan teknis dan pengecekan perlengkapan.

Ini dianggap penting agar setiap personel memahami tugas serta kesiapan yang dibutuhkan sebelum bergerak ke lokasi penugasan.

Diakui, personel Brimob BKO tiba bertahap pada Kamis (15/10/2026) malam dan Jumat (16/10/2026) dini hari.

Personel Resimen I Pelopor tiba lewat jalur Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, sedangkan personel Resimen I Gegana tiba dari jalur Lampung.

Usai pelatihan, mereka pembekalan perlengkapan sesuai kebutuhan.

Peralatan yang disiapkan seperti masker, mesin pompa air, selang pemadam, nosel dan perangkat pemadam portabel disertai cairan pemadam.

Trunoyudo menyebut, diklat (pendidikan dan latihan) sebelum penugasan menjadi bagian penting agar personel bisa bekerja dengan kondisi wilayah yang dihadapi.***

Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan, Khairul Azmi, memaparkan sejumlah agenda pembenahan infrastruktur, termasuk rencana pembangunan trotoar di Jalan Zainul Arifin yang dijadwalkan mulai dikerjakan pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Penataan trotoar ini merupakan bagian dari upaya Pemko Medan dalam menghadirkan infrastruktur pedestrian yang lebih representatif, meningkatkan kenyamanan masyarakat, sekaligus memperindah wajah Kota Medan.

Pembangunan tersebut juga menjadi wujud perhatian pemerintah terhadap pentingnya fasilitas publik yang tertata dan mampu menunjang aktivitas masyarakat di kawasan perkotaan.

Dalam kesempatan yang sama, Komisi IV DPRD Kota Medan menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Dinas SDABMBK yang dinilai terus menunjukkan peningkatan positif, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan dan pembenahan infrastruktur kota.

Apresiasi tersebut menjadi dorongan bagi jajaran SDABMBK untuk terus memperkuat profesionalisme, menjaga kualitas pekerjaan, serta memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif, berbagai agenda pembangunan diharapkan dapat berjalan semakin optimal, terarah, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Dinas SDABMBK Kota Medan pun berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan infrastruktur secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam menghadirkan Kota Medan yang semakin tertata, nyaman, indah, dan inklusif, sejalan dengan semangat Medan untuk Semua. (ATN)

Kegiatan tersebut mengangkat tema "Family 5.0: Strong, Smart, & Resilient, Membangun Ketahanan Keluarga di Era AI". Tema ini menyoroti pentingnya membangun keluarga yang kuat, cerdas, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan teknologi serta berbagai tantangan kehidupan di era kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Dalam sambutannya, Kapolda Sumut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para anggota Bhayangkari di Sumatera Utara yang selama ini memberikan dukungan, doa, dan semangat kepada para suami dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri.

"Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu Bhayangkari Sumut yang telah mendukung serta mendoakan bapak-bapak dalam bertugas. Semoga keluarga kita selalu diberikan kelancaran dan kebahagiaan," ujar Sonny.

Ia juga menyampaikan penghargaan khusus kepada para istri yang senantiasa mendampingi suami, baik dalam keadaan suka maupun duka. Menurutnya, dukungan keluarga memiliki arti penting, terutama ketika anggota Polri menghadapi berbagai tantangan dan situasi sulit dalam pelaksanaan tugas.

"Terima kasih kepada istri saya yang telah mendampingi dalam suka maupun duka, dalam tawa dan tangis, dalam badai hujan maupun terik matahari. Kalau mendampingi dalam kondisi bahagia, semua pasti suka. Namun, dalam situasi terpuruk, istri kita selalu siap mendampingi," ungkapnya.

Pernyataan tersebut menjadi bentuk penghargaan terhadap ketulusan dan pengorbanan para Bhayangkari yang tidak hanya berperan dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga menjadi sumber kekuatan moral bagi suami dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Kapolda Sumut pun mengajak seluruh peserta untuk memberikan apresiasi kepada para Bhayangkari atas kesetiaan, dukungan, dan doa yang senantiasa menyertai perjalanan tugas anggota Polri.

Melalui peringatan HKGB ke-74 ini, diharapkan semangat kebersamaan dan keharmonisan keluarga semakin kuat. Ketahanan keluarga menjadi salah satu fondasi penting dalam membentuk pribadi yang tangguh, menjaga keseimbangan kehidupan keluarga dan pekerjaan, serta mendukung pelaksanaan tugas kepolisian secara profesional.

Sejalan dengan tema yang diusung, kegiatan ceramah keluarga ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kesiapan keluarga dalam menghadapi perubahan zaman, termasuk perkembangan teknologi digital dan AI, tanpa mengesampingkan nilai-nilai kebersamaan, komunikasi, serta kasih sayang di dalam keluarga.(HPSU)

Sertijab ini merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka pembinaan karier, penyegaran kepemimpinan, serta peningkatan kinerja organisasi guna mendukung pelaksanaan tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam mutasi tersebut, jabatan Wakapolda Sumut diserahterimakan dari Brigjen Pol. Naek Pamen Simanjuntak kepada Brigjen Pol. Fadillah Zulkarnaen, yang sebelumnya menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Sabhara Baharkam Polri.

Sementara itu, Brigjen Pol. Naek Pamen Simanjuntak mendapat penugasan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri. Seiring dengan penugasan tersebut, Naek Pamen Simanjuntak diproyeksikan naik pangkat menjadi Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.), dari bintang satu menjadi bintang dua.

Pergantian jabatan juga berlangsung pada posisi Kapolresta Deli Serdang. Kombes Pol. Hendria Lesmana selanjutnya mengemban tugas sebagai Dirbinmas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sedangkan jabatan Kapolresta Deli Serdang dipercayakan kepada Kombes Pol. Muhammad, yang sebelumnya menjabat sebagai Auditor Kepolisian Madya Tingkat III Itwasum Polri.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan bahwa serah terima jabatan merupakan bagian dari mekanisme organisasi Polri untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan sekaligus mendorong peningkatan profesionalisme personel.

"Mutasi dan serah terima jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri. Selain sebagai bagian dari pembinaan karier, langkah ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kinerja organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Ferry.

Ia menambahkan, Kapolda Sumut Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., mengharapkan pejabat yang baru dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas, melanjutkan program kerja yang telah berjalan, serta menghadirkan inovasi dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Menurut Ferry, jabatan Wakapolda memiliki peran strategis dalam membantu Kapolda mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian di wilayah Sumatera Utara. Sementara itu, Kapolresta Deli Serdang diharapkan mampu memperkuat pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), meningkatkan pelayanan publik, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat.

"Bapak Kapolda Sumut menekankan pentingnya soliditas, integritas, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas. Kami berharap pejabat yang baru dapat melanjutkan pengabdian dengan penuh tanggung jawab, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta konsisten memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman yang terbaik," katanya.

Ferry juga mengajak seluruh personel Polda Sumut untuk terus menjaga kekompakan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri melalui pelaksanaan tugas yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Melalui sertijab ini, Polda Sumut diharapkan semakin memperkuat soliditas organisasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian dalam mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Sumatera Utara.(HPSU)

Oleh Ir Zulfikar Tanjung

Pesan yang disampaikannya dalam pelantikan Forwaka Kabupaten Dairi memperlihatkan perhatian terhadap persoalan mendasar dunia jurnalistik: kemerdekaan pers, profesionalisme, independensi, dan perlindungan wartawan.

Irfandi menempatkan kebebasan pers sebagai bagian penting dari kehidupan demokrasi. Namun, ia juga mengingatkan bahwa kemerdekaan tersebut harus dijalankan dengan tanggung jawab, berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik, serta menjunjung tinggi integritas.

Pandangan ini penting. Sebab, dalam perkembangan media digital, tantangan pers bukan hanya tekanan terhadap kebebasan berekspresi, melainkan juga derasnya informasi yang belum terverifikasi, persaingan kecepatan, dan kecenderungan mengabaikan prinsip keberimbangan.

Wartawan profesional tidak boleh sekadar menjadi pihak pertama yang menyampaikan informasi. Ia harus memastikan bahwa informasi tersebut benar, memiliki sumber yang jelas, serta memberikan ruang yang adil kepada pihak-pihak terkait.

Kepemimpinan yang Memahami Marwah Pers

Dalam pengalaman panjang dunia jurnalistik, organisasi wartawan idealnya tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya para jurnalis. Organisasi harus menjadi ruang pembelajaran, penguatan kapasitas, perlindungan profesi, sekaligus tempat membangun kesadaran kolektif mengenai tanggung jawab pers.

Karena itu, penekanan Irfandi terhadap profesionalisme dan independensi merupakan pesan yang relevan. Ia tidak menempatkan wartawan semata-mata sebagai mitra institusi yang diliput, tetapi sebagai profesi yang memiliki tanggung jawab tersendiri kepada publik.

Hal ini menjadi penting ketika Forwaka berhubungan dengan institusi kejaksaan. Hubungan pers dan aparat penegak hukum memang perlu dibangun melalui komunikasi yang terbuka dan saling menghormati.

Namun, kemitraan tidak boleh dimaknai sebagai pengurangan fungsi kontrol sosial. Wartawan tetap harus bebas mengajukan pertanyaan kritis, menguji informasi, dan memberitakan persoalan hukum secara objektif.

Dalam konteks tersebut, gagasan Irfandi mengenai Forwaka sebagai mitra strategis Kejaksaan perlu dibaca secara proporsional. Kemitraan yang sehat justru akan semakin kuat apabila masing-masing pihak memahami batas kewenangan dan menjaga independensinya.

Pers membutuhkan keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum. Sebaliknya, institusi penegak hukum juga membutuhkan pers yang bekerja berdasarkan fakta, bukan prasangka maupun opini yang tidak teruji.

Tidak Melupakan Perlindungan dan Kesejahteraan Wartawan

Satu hal yang menarik dari arah pemikiran Irfandi adalah perhatiannya terhadap perlindungan hukum dan aspek kesejahteraan wartawan.

Selama ini, pembicaraan mengenai profesionalisme pers sering kali lebih banyak diarahkan pada kualitas pemberitaan, kompetensi, dan kepatuhan terhadap kode etik. Padahal, terdapat persoalan lain yang tidak kalah penting, yakni kondisi wartawan ketika menjalankan tugas serta dukungan organisasi ketika menghadapi persoalan hukum.

Gagasan penguatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Forwaka menunjukkan adanya kesadaran bahwa perlindungan profesi perlu dibangun secara lebih terorganisasi. Demikian pula gagasan koperasi wartawan yang dapat menjadi salah satu jalan untuk memperkuat kemandirian ekonomi anggota.

Tentu, gagasan tersebut membutuhkan perencanaan, tata kelola, dan pelaksanaan yang transparan. Namun, keberanian mengangkat persoalan perlindungan dan kesejahteraan sebagai agenda organisasi patut diapresiasi.

Sebab, wartawan yang bekerja dalam lingkungan profesional dan memiliki dukungan organisasi akan lebih leluasa menjalankan tugas jurnalistik secara bertanggung jawab.

Tenang, tetapi Memiliki Arah Kepemimpinan

Dari pesan-pesan yang disampaikan Irfandi, terlihat pendekatan kepemimpinan yang menempatkan konsolidasi organisasi dan penguatan kualitas profesi sebagai perhatian utama.

Kepemimpinan tidak selalu harus ditampilkan melalui pernyataan keras atau langkah yang sensasional. Dalam organisasi profesi, ketenangan dalam bersikap justru dapat menjadi modal untuk membangun komunikasi, merawat solidaritas, dan menyatukan beragam kepentingan.

Namun, ketenangan juga harus disertai ketegasan dalam menjaga prinsip. Dalam konteks pers, prinsip yang tidak boleh dikompromikan adalah independensi, kebenaran informasi, dan kepatuhan terhadap etika jurnalistik.

Pelantikan Forwaka Dairi periode 2026–2028 menjadi salah satu kesempatan bagi Irfandi untuk menyampaikan arah tersebut. Perluasan organisasi di daerah akan memiliki arti apabila diikuti peningkatan kapasitas anggota dan program kerja yang benar-benar dirasakan manfaatnya.

Di sinilah tantangan kepemimpinannya. Mengembangkan organisasi bukan hanya memperbanyak kepengurusan, tetapi memastikan setiap struktur bergerak dengan tujuan yang jelas.

Menjaga Kepercayaan Publik

Pada akhirnya, masa depan organisasi wartawan sangat ditentukan oleh kemampuannya menjaga kepercayaan publik terhadap profesi jurnalistik.

Forwaka memiliki ruang untuk mengambil peran dalam meningkatkan pemahaman hukum, memperkuat kompetensi wartawan, serta membangun komunikasi profesional dengan institusi kejaksaan. Namun, seluruh upaya itu harus tetap berpijak pada kemerdekaan pers.

Saya memandang pesan Irfandi sebagai pengingat bahwa wartawan membutuhkan dua kekuatan sekaligus: keberanian menjalankan fungsi kontrol sosial dan kedisiplinan menjaga etika profesi.

Keduanya tidak boleh dipertentangkan. Justru, keberanian tanpa etika dapat merusak kepercayaan publik, sementara kepatuhan tanpa independensi dapat melemahkan fungsi pers dalam demokrasi.

Karena itu, kepemimpinan Irfandi akan semakin bermakna apabila gagasan-gagasan tersebut diterjemahkan menjadi program nyata, terukur, dan berkelanjutan.

Organisasi wartawan yang kuat bukanlah organisasi yang sekadar besar secara struktur, melainkan yang mampu melindungi anggotanya, menjaga independensi, dan memperjuangkan pers yang profesional. (Penulis Bersertifikat Wartawan Utama Dewan Pers)

Dukungan tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Zainal Abidin Hutagalung, saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara, Senin (19/10/2026).

Rapat yang dipimpin Anggota Komisi A DPRD Sumut, Irham Buana Nasution, bersama Sekretaris Komisi A, Henry Dumanter Tampubolon, turut dihadiri perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara, Musyawarah Warga Sampali Dua Satu (MARWALI-21), serta kuasa hukum warga.

RDP tersebut merupakan pertemuan kelima untuk membahas persoalan lahan seluas sekitar 93 hektare yang saat ini dihuni sekitar 750 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, sebanyak 578 warga telah tergabung dalam MARWALI-21 untuk memperjuangkan legalitas hak atas tanah yang mereka tempati.

Dalam rapat tersebut, Zainal menegaskan bahwa penyelesaian persoalan pertanahan harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan kewenangan masing-masing lembaga.

"Persoalan legalitas lahan ini perlu diselesaikan berdasarkan dasar hukum yang jelas, dengan memperhatikan status tanah, keputusan peradilan, serta kewenangan setiap instansi. Karena itu, koordinasi dan sinergi seluruh pihak sangat diperlukan agar proses penyelesaian dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Zainal.

Ia menambahkan, Pemkab Deli Serdang mendukung upaya pencarian penyelesaian yang sesuai dengan koridor hukum. Pemkab juga akan terus mengikuti perkembangan pembahasan bersama DPRD Sumut dan instansi terkait.

Sementara itu, Komisi A DPRD Sumut merencanakan tindak lanjut dengan menyurati dan menemui Bupati Deli Serdang untuk membahas perkembangan upaya legalitas lahan warga yang tergabung dalam MARWALI-21.

Komisi A juga berencana mendatangi BPN Deli Serdang dan menggelar pertemuan dengan Gubernur Sumatera Utara sebagai bagian dari upaya mendorong percepatan penyelesaian persoalan lahan tersebut.( Drt)

Apel yang dipimpin Kepala Bidang Bina Konstruksi, Fakhrul, tersebut menjadi momentum untuk mengingatkan seluruh jajaran agar senantiasa menjaga profesionalisme, tanggung jawab, serta meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan dan kondisi lingkungan.

Dalam arahannya, Fakhrul menegaskan bahwa kedisiplinan merupakan fondasi utama dalam mendukung optimalisasi kinerja organisasi, khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Di tengah kondisi cuaca yang kurang bersahabat, ia juga mengimbau seluruh pegawai untuk lebih memperhatikan kesehatan, salah satunya dengan menggunakan masker sebagai langkah perlindungan diri.

"Disiplin kerja harus tetap menjadi prioritas. Di sisi lain, kesehatan juga perlu dijaga agar seluruh tugas dan tanggung jawab dapat terlaksana secara optimal," pesannya.

Selain menyoroti kedisiplinan dan kesehatan, Fakhrul turut mengingatkan pentingnya meningkatkan kewaspadaan seiring memasuki musim penghujan.

Ia meminta seluruh jajaran terkait agar lebih intensif melakukan pemantauan terhadap kondisi lingkungan, khususnya memastikan saluran drainase tetap berfungsi dengan baik sehingga aliran air dapat berjalan lancar.

Langkah antisipatif tersebut dinilai penting untuk meminimalkan potensi genangan maupun banjir yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat, terutama saat intensitas curah hujan meningkat.

Melalui apel rutin ini, Dinas SDABMBK Kota Medan kembali menegaskan komitmennya dalam membangun budaya kerja yang disiplin, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Kesiapsiagaan seluruh jajaran diharapkan mampu mendukung upaya Pemerintah Kota Medan dalam menghadirkan infrastruktur yang terpelihara serta lingkungan perkotaan yang aman dan nyaman bagi masyarakat, sejalan dengan semangat Medan Untuk Semua.(ATN)