Acara nobar akan berlangsung di dua lokasi bioskop, yakni Ringroad City Walk dan Millennium XXI. Penyelenggara menyediakan beberapa pilihan jam tayang agar masyarakat dapat menyesuaikan dengan waktu yang diinginkan.

Untuk pemutaran di Ringroad City Walk, film dijadwalkan tayang pukul 12.15 WIB, 16.15 WIB, dan 20.15 WIB. Sementara di Millennium XXI, jadwal tayang tersedia pada pukul 12.00 WIB, 16.15 WIB, dan 20.15 WIB.

Meski tidak dipungut biaya, peserta diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya mengikuti akun Instagram adorablemovie, bergabung dengan saluran WhatsApp resmi penyelenggara, serta menunjukkan bukti telah mengikuti kedua akun tersebut sesuai jumlah tiket yang dipesan.

Selain itu, peserta harus berusia minimal 17 tahun dan setelah menyaksikan film diwajibkan membuat ulasan (review) dengan mengunggah foto tiket ke media sosial serta menandai akun Instagram yang akan diumumkan oleh panitia.

Pendaftaran dilakukan dengan mengirimkan format data berupa nama, nomor telepon, pilihan bioskop, jam tayang, serta jumlah tiket. Setiap satu nomor WhatsApp hanya dapat melakukan pemesanan maksimal dua tiket.

Pihak penyelenggara mengingatkan bahwa jumlah tiket yang disediakan sangat terbatas. Karena itu, masyarakat yang berminat diimbau segera melakukan pendaftaran sebelum kuota habis.

Film Cinta Lama Babak Kedua menjadi salah satu film Indonesia yang tengah menarik perhatian penonton dengan mengangkat kisah romansa, pertemuan kembali dengan cinta masa lalu, serta berbagai konflik emosional yang dibalut drama dan komedi ringan.(WA)

Dari dua pengungkapan tersebut, petugas mengamankan enam orang tersangka serta menyita sekitar 714,13 gram sabu, uang tunai ratusan juta rupiah, kendaraan, telepon genggam, timbangan digital hingga perhiasan emas dengan total berat hampir 65 gram.

Pengungkapan pertama bermula pada Rabu, 20 Mei 2026 sekitar pukul 14.30 WIB. Tim Pemberantasan BNNP Sumut menerima informasi masyarakat mengenai dugaan akan berlangsungnya transaksi narkotika di kawasan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Barat.

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi yang dimaksud.

Sekitar pukul 19.40 WIB, tim berhasil mengidentifikasi seorang pria dengan ciri-ciri yang sesuai informasi intelijen. Pria berinisial HS kemudian ditangkap saat mengendarai sepeda motor Honda Beat hitam bernomor polisi BK 8090 AMQ di bantaran rel kereta api Jalan Perjuangan, Kecamatan Medan Deli.

Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sebuah bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisi dua plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat bruto sekitar 2,51 gram.

Dalam pemeriksaan awal, HS mengaku memperoleh sabu tersebut dari seseorang berinisial UM.

Berdasarkan keterangan HS, petugas segera melakukan pengembangan. Setelah melakukan pelacakan, pada Kamis, 21 Mei 2026 dini hari sekitar pukul 01.56 WIB, tim menemukan UM berada di kawasan SPBU Simpang Selayang, Jalan Setia Budi, Kecamatan Medan Tuntungan.

Saat itu UM sedang mengendarai mobil Daihatsu Sigra merah bernomor polisi BK 1478 AEG bersama dua orang lainnya, yakni ES dan SA alias Icha.

Meski penggeledahan terhadap kendaraan tidak menemukan narkotika, hasil interogasi mengungkap fakta baru. UM menyebut narkotika disimpan oleh ES.

ES kemudian mengakui masih menyimpan sabu di rumahnya yang berada di Jalan Family Gang Cendana Blok A, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang.

Sekitar pukul 02.00 WIB, petugas bergerak menuju rumah ES dan melakukan penggeledahan. Hasilnya, petugas menemukan sejumlah paket sabu yang disimpan di beberapa lokasi berbeda di dalam rumah.

Barang bukti terbesar ditemukan tersembunyi di dalam jok sepeda motor Yamaha NMAX warna hijau lumut bernomor polisi BK 2480 ALE, yakni satu bungkus besar sabu dengan berat sekitar 507,49 gram.

Selain itu, petugas juga menemukan: satu paket sabu seberat 25,18 gram di bawah tempat tidur, enam paket sabu dengan total berat 23,47 gram di bawah tempat tidur, tiga paket sabu dengan total berat 29,61 gram di dalam lemari tas ruang tamu. Total barang bukti sabu yang disita dari ES mencapai 613,31 gram bruto.

Selain narkotika, BNNP Sumut turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Dari ES disita uang tunai sebesar Rp323.456.000, empat unit timbangan digital, kendaraan Yamaha NMAX, telepon genggam, plastik klip kemasan, kantong kain merah, serta berbagai perlengkapan yang diduga digunakan untuk mengemas sabu.

Dari UM turut disita uang tunai Rp4.700.000, sedangkan dari HS diamankan uang Rp140.000. Petugas juga menyita satu unit mobil Daihatsu Sigra merah yang digunakan saat penangkapan.

Tak hanya itu, BNNP Sumut turut mengamankan perhiasan emas dengan total berat 64,96 gram, terdiri dari gelang, cincin, rantai, anting hingga liontin berbagai model yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana narkotika.

Dalam perkara ini, empat tersangka yang diamankan yakni: HS,ES,SA alias Icha,UM

Pengungkapan kedua dilakukan berdasarkan Laporan Kasus Nomor LKN/0019-NAR/VI/2026/BNNPSumatera Utara.

Pada Minggu, 31 Mei 2026, sekitar pukul 08.00 WIB, BNNP Sumut menerima informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi sabu di kawasan Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Setelah melakukan penyelidikan selama beberapa jam, petugas berhasil mengidentifikasi seorang pria berinisial J. Sekitar pukul 20.00 WIB, J ditangkap di Jalan Pusaka Pasar 10 bersama seorang pria lainnya berinisial MZ.

Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu bungkus plastik bening berisi sabu seberat 98,69 gram yang disimpan dalam plastik merah bertuliskan "CINT". Selain itu turut diamankan telepon genggam milik kedua tersangka serta uang tunai Rp300 ribu milik J.

Dalam pemeriksaan awal, MZ mengakui masih menyimpan sabu di rumahnya yang berada di Jalan Pusaka Pasar 11, Desa Bandar Khalipah. Petugas kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan aparat lingkungan setempat.

Di rumah tersebut ditemukan kembali satu paket sabu seberat 2,13 gram yang disimpan di dalam kantong jaket milik MZ serta satu unit timbangan digital.

Total barang bukti sabu yang diamankan dalam pengungkapan kedua mencapai 100,82 gram bruto. Dua tersangka yang diamankan dalam perkara ini adalah:J danMZ

Seluruh tersangka kini menjalani proses hukum di BNNPSumatera Utara. Mereka dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, junto ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Atas perbuatannya, para tersangka terancam pidana penjara seumur hidup hingga hukuman mati, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BNNPSumatera Utara menyatakan bahwa dari dua pengungkapan tersebut, aparat berhasil mencegah peredaran sekitar 714,13 gram sabu yang diperkirakan dapat menyelamatkan sekitar 5.507 orang dari potensi penyalahgunaan narkotika.(REL/WIK)

Nama Moettaqien disebut dalam persidangan setelah saksi Fatimah dari PT Gunung Mas memberikan keterangan mengenai adanya permintaan uang sebesar Rp600 juta yang, menurut informasi yang diterimanya dari Bahrun Walidin alias Baron, diperuntukkan bagi Pj Wali Kota Tebingtinggi.

Usai persidangan, Moettaqien menjadi sasaran pertanyaan awak media terkait kesaksian tersebut. Namun, ia memilih memberikan jawaban singkat dan tidak menjelaskan lebih jauh substansi dugaan yang mencuat di ruang sidang.

"Katanya tadi Pj, enggak tahu Pj mana. Terkait itu kita sudah sama-sama dengar, sesuai persidangan saja," ujar Moettaqien sembari berjalan menuju kendaraannya.

Ketika kembali ditanya mengenai dugaan penyerahan uang Rp600 juta yang disebut dilakukan melalui sopir atau ajudannya, Moettaqien kembali menepis keterkaitannya.

"Saya tidak tahu permintaan siapa," ucapnya singkat sebelum meninggalkan lokasi.

Dalam persidangan, saksi Fatimah menerangkan bahwa permintaan uang sebesar Rp600 juta disampaikan oleh Bahrun Walidin alias Baron. Menurutnya, Baron beberapa kali meminta uang tersebut dengan alasan akan diserahkan kepada Pj Wali Kota Tebingtinggi.

"Disampaikan Baron, untuk Pj, Rp600 juta. Permintaan lebih dari dua kali soal uang Rp600 juta itu," kata Fatimah di hadapan majelis hakim.

Fatimah juga menjelaskan bahwa dirinya mengenal Baron yang disebut berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) di Provinsi Aceh. Dari komunikasi tersebut, pembahasan mengenai proyek pengadaan smartboard berlangsung hingga akhirnya PT Gunung Mas mengikuti proses pengadaan.

Majelis hakim turut menyoroti belum dihadirkannya Bahrun Walidin alias Baron dan Iskandar sebagai saksi. Ketua Majelis Hakim As'ad Rahim Lubis menilai keduanya memiliki peran penting untuk mengklarifikasi dugaan aliran dana yang terungkap dalam persidangan.

Dalam persidangan, majelis hakim juga mengungkap adanya keterangan mengenai dugaan penyerahan uang tunai sebesar Rp600 juta yang disebut dilakukan di sebuah area basement di Kota Tebingtinggi.

"Ada keterangan bahwa Baron menyebut telah terjadi penyerahan uang Rp600 juta melalui ajudan kepada Pj Wali Kota Tebingtinggi. Keterangan ini tentu perlu dikonfirmasi lebih lanjut melalui saksi-saksi yang bersangkutan," ujar Ketua Majelis Hakim.

Karena itu, majelis hakim meminta Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Bahrun Walidin alias Baron dan Iskandar pada persidangan berikutnya guna menguji dan mengonfirmasi keterangan yang telah disampaikan para saksi.

"Kenapa Baron dan Iskandar tidak dihadirkan? Padahal keterangan mereka penting. Harus didatangkan paksa pada sidang selanjutnya," tegas hakim.

Hingga berita ini diterbitkan, seluruh keterangan mengenai dugaan aliran dana Rp600 juta tersebut masih merupakan bagian dari proses pembuktian di persidangan.

Dugaan tersebut belum dapat dianggap sebagai fakta hukum yang telah terbukti, karena perkara masih diperiksa dan belum diputus secara berkekuatan hukum tetap. Moettaqien Hasrimi juga belum berstatus sebagai terdakwa maupun tersangka dalam perkara tersebut.(medandigitalnews)

Fakta mengejutkan itu diungkap oleh Satreskrim Polres Lumajang setelah berhasil membekuk pelaku, AR (18) di kediamannya yang berlokasi tak jauh dari rumah korban.

Petugas kepolisian membeberkan bahwa sebelum pertengkaran hebat yang berujung pada maut itu pecah di dalam kamar, pasangan kekasih ini sempat kencan keluar rumah lalu pulang dan melakukan hubungan badan.

"Korban dan pelaku sempat berhubungan badan 2 kali hingga akhirnya terjadi cek Cok mulut hingga terjadi pembunuhan," ujar Kasat Reskrim Polres Lumajang, AKP Ari Aulia kepada wartawan, Minggu (5/7/2026).

Tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku baru saja pulang berkencan dari area Kota Lumajang pada pagi hari. Sesampainya di rumah korban, kemesraan tersebut mendadak berubah menjadi petaka setelah keduanya terlibat adu mulut hebat di dalam kamar.

Pertengkaran pecah akibat perkataan korban dinilai sangat menyakiti hati pelaku. AR yang tersulut emosi dan gelap mata kemudian keluar dari kamar untuk mengambil sebilah kayu. Kayu tersebut dilesatkan secara brutal ke tubuh korban hingga tak berdaya.

"Korban pergi dengan pelaku ke Lumajang kemudian setelah itu pulang. Di rumah korban terjadi cek cok hingga pelaku memukul korban," jelas AKP Ari Aulia.

"Pelaku memukul korban 3 kali kemudian menyumpal mulut korban menggunakan kain sprei, hingga mengikat leher korban menggunakan celana jin," terangnya

Tindakan membekap mulut dengan kain seprai dan melilit leher korban dengan celana jin tersebut sengaja dilakukan agar korban tidak berteriak meminta pertolongan warga sekitar.

Setelah korban dipastikan meninggal pelaku membiarkan jasad korban telentang tanpa busana di atas kasur demi mengaburkan motif aslinya.(DetikJateng)

Pesawat yang berangkat dari Sharjah, Uni Emirat Arab (UEA), menuju Karachi itu sempat melaporkan gangguan teknis sebelum akhirnya menghilang dari radar.

Pesawat yang membawa lima awak tersebut diduga mengalami masalah pada sistem navigasi. Hingga kini, otoritas Pakistan masih melakukan operasi pencarian untuk menemukan pesawat tersebut.

Dilansir dari BBC, Otoritas Penerbangan Pakistan menyebut pesawat kehilangan kontak dengan pengatur lalu lintas udara (ATC) pada Selasa (7/7) sekitar pukul 21.21 waktu setempat. Sebelum komunikasi terputus, pesawat diketahui mengalami penurunan ketinggian secara cepat.

Beberapa menit sebelumnya, awak pesawat telah melaporkan adanya gangguan pada sistem navigasi. Pesawat tersebut dioperasikan oleh K2 Airways, maskapai kargo swasta yang berbasis di Karachi dan berdiri sejak 2018.

Dalam pernyataan resminya pada Rabu (8/7), K2 Airways mengungkap identitas lima awak yang berada di dalam pesawat serta memastikan pihaknya bekerja sama dengan Otoritas Penerbangan Sipil Pakistan dan instansi terkait dalam penanganan insiden tersebut.

"Kami terus berdoa dengan sungguh-sungguh demi keselamatan rekan-rekan kami," demikian pernyataan K2 Airways.

Untuk mendukung pencarian, pemerintah Pakistan mengerahkan sejumlah instansi, termasuk Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Diduga Jatuh ke Laut

Berdasarkan data pelacakan penerbangan, pesawat mengalami perubahan ketinggian yang tidak normal sebelum akhirnya menukik tajam. Boeing 737 yang telah berusia sekitar 27 tahun itu sebelumnya merupakan pesawat penumpang yang kemudian dimodifikasi menjadi pesawat kargo.

Mengutip The Guardian, data dari layanan pelacakan Flightradar24 mengindikasikan pesawat kemungkinan jatuh ke Laut Arab di sebelah barat daya Karachi. Selama fase akhir penerbangan, pesawat tercatat mengalami beberapa perubahan ketinggian secara ekstrem sebelum kehilangan ketinggian secara drastis.

Operasi pencarian dan penyelamatan kini difokuskan di wilayah laut dengan melibatkan berbagai lembaga terkait. Hingga saat ini, penyebab pasti insiden tersebut masih dalam penyelidikan.

Menurut catatan penerbangan, Boeing 737 itu diproduksi pada 1999 sebagai pesawat penumpang sebelum dikonversi menjadi pesawat angkut barang pada 2012.

Penurunan Ketinggian Ekstrem

Otoritas bandara Pakistan menjelaskan bahwa pesawat melaporkan masalah navigasi pada pukul 21.18 waktu setempat saat sedang menuju Karachi. Setelah menerima laporan tersebut, petugas ATC berupaya memberikan panduan kepada awak pesawat.

Namun, sekitar tiga menit kemudian, radar menunjukkan pesawat mengalami penurunan ketinggian secara drastis disertai perubahan arah yang tajam. Tak lama setelah itu, komunikasi dengan pesawat terputus.

Saat hilang kontak, posisi pesawat berada sekitar 287 kilometer di sebelah barat Karachi. Laporan Gulf News menyebut lokasi hilangnya pesawat berada di atas Laut Arab.

Data Flightradar24 memperlihatkan pesawat sempat kehilangan ketinggian sekitar 5.000 kaki (1.524 meter) dalam waktu kurang dari satu menit. Setelah itu, pesawat kembali naik sekitar 6.000 kaki (1.828 meter) hanya dalam 30 detik sebelum akhirnya menukik dari ketinggian 36.550 kaki (11.140 meter).

Rekaman data terakhir menunjukkan pesawat berada di ketinggian sekitar 1.100 kaki (335 meter) di atas permukaan laut dengan laju penurunan vertikal mencapai minus 22.400 kaki (6.827 meter) per menit atau sekitar 400 kilometer per jam, sebuah angka yang tergolong sangat ekstrem.

Flightradar24 menyatakan bahwa data pelacakan yang tersedia mengindikasikan "kemungkinan kecelakaan". sembari mencatat bahwa pesawat mengalami gangguan Global Navigation Satellite System (GNSS) tak lama setelah lepas landas dari Sharjah yang mempengaruhi akurasi pelacakan.(DetikNews)

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Kunjungan tersebut menjadi momentum mempererat sinergi antara Kejaksaan dan DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Darma Putra Rangkuti menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Simalungun atas keberhasilan pelaksanaan Program "Jaksa Menyapa Masyarakat Kabupaten Simalungun" yang telah menjangkau delapan nagori, yakni Nagori Asilom, Nagori Senio, Nagori Sitalasari, Nagori Karanganyar, Nagori Bosar, Nagori Totap Majawa, Nagori Landbouw, dan Nagori Bandar Jawa.

Menurutnya, program yang terlaksana melalui kolaborasi Kejaksaan Negeri Simalungun bersama anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

"Program ini tidak hanya memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, tetapi juga membangun budaya sadar dan taat hukum melalui pendekatan yang informatif, dialogis, dan partisipatif," ujarnya.

Ia berharap sinergi antara Kejaksaan dan DPRD terus diperkuat sehingga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan di Kabupaten Simalungun.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun, Munawal Hadi, menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Menurutnya, keberhasilan Program "Jaksa Menyapa Masyarakat" merupakan hasil kerja sama yang baik antara Kejaksaan, DPRD, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat.

"Keberhasilan program ini merupakan buah dari kolaborasi, komunikasi, dan komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan hukum yang edukatif dan bermanfaat bagi masyarakat," kata Munawal.

Ia menegaskan, Kejaksaan Negeri Simalungun akan terus berkomitmen menjalankan berbagai program penyuluhan hukum sebagai upaya membangun masyarakat yang sadar hukum serta mewujudkan Kabupaten Simalungun yang taat hukum dan berkeadilan.(RED)

Penggeledahan dilakukan sebagai tindak lanjut penyidikan kasus dugaan suap proyek dan gratifikasi yang menjerat Bupati Langkat nonaktif, Syah Afandin.

Tim penyidik KPK tiba di Kantor Dinas Pendidikan yang berada di Jalan Kartini, Kecamatan Stabat, sejak pagi hari dengan pengawalan ketat personel Brimob Polda Sumatera Utara bersenjata lengkap.

Penggeledahan berlangsung sekitar empat jam dengan menyisir sejumlah ruangan yang diduga berkaitan dengan proyek pengadaan di lingkungan Dinas Pendidikan.

Usai penggeledahan, penyidik tampak keluar membawa tiga koper dan satu kardus yang diduga berisi dokumen serta barang bukti lainnya. Seluruh barang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kendaraan KPK untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Selain Kantor Dinas Pendidikan, pada hari yang sama KPK juga menggeledah sedikitnya tujuh lokasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Lokasi tersebut meliputi Kantor Bupati Langkat, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta Rumah Dinas Bupati.

Penggeledahan dilakukan setelah KPK menetapkan Syah Afandin bersama seorang pihak swasta, Yaqub Abdhal Al Mu'arif, sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap proyek tahun anggaran 2025–2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan proyek-proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perkim.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Yaqub diduga memperoleh puluhan paket proyek di Dinas Pendidikan dan sejumlah proyek di Dinas Perkim.

Penyidik menduga terdapat permintaan fee proyek dari pekerjaan yang dijalankan. Selain dugaan suap proyek, KPK juga tengah mendalami dugaan penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Hingga saat ini KPK belum merinci secara resmi dokumen maupun barang bukti yang disita dari hasil penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan. Seluruh barang yang diamankan akan dianalisis untuk memperkuat pembuktian serta mengembangkan penyidikan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

Penggeledahan ini menjadi salah satu rangkaian langkah penyidikan KPK pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret Bupati Langkat nonaktif. KPK menegaskan proses hukum masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan terhadap pihak lain apabila ditemukan alat bukti yang cukup. (QQ/BBS)

Pantauan wartawan, Rabu (8/7/2026), di kantor Dinas Perkim yang berada di Jalan Diponegoro, Kecamatan Stabat, tampak petugas KPK keluar dari gedung Dinas Perkim sekira pukul 17.36 WIB. Mereka keluar dari pintu samping gedung itu dan berjalan menuju mobil yang terparkir di halaman kantor dinas tersebut.

Awalnya, tampak ada seorang wanita yang menyeret koper hitam dan membawanya ke mobil. Tak lama, menyusul salah seorang wanita lainnya yang juga membawa koper hitam ke mobil lainnya. Ada juga beberapa pria yang ikut masuk ke dalam mobil.

Setelah itu, petugas KPK tersebut meninggalkan kantor Dinas Perkim dengan diikuti oleh mobil Brimob.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Langkat Amril mengatakan KPK turut menggeledah rumah dinas Bupati Langkat, hari ini. "Iya, benar (rumah dinas Bupati digeledah)," kata Amril.

Meski begitu, dia tidak mengetahui pasti apa saja yang dibawa KPK dari rumah dinas itu. "Kalau itu saya nggak tahu pasti apa yang diambil mereka," jelasnya.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, kata Amril, KPK juga dikabarkan melakukan penggeledahan di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yakni Dinas Perkim, PUTR, BKD, dan Dinas Kesehatan. Namun, sejauh ini dia masih akan memastikannya.

"Iya, saya baru juga dapat informasi katanya (yang digeledah) Perkim, PU. Ada juga penggeledahan katanya di BKD, Disdik juga. Iya (Dinas Kesehatan juga digeledah), informasinya begitu. Namun, baru dapat informasi, belum terkonfirmasi dengan kadisnya. Katanya masih ada dalam proses penggeledahan, ada yang sudah selesai," ujarnya.

Amril mengatakan bahwa segel di beberapa kantor yang sempat disegel KPK, telah dicopot. Dengan begitu, ruangan yang sebelumnya disegel itu, sudah bisa kembali digunakan.

"Jadi, hari ini kebetulan tadi juga menyaksikan mereka melakukan penggeledahan dan melepas segel. Artinya ruangan-ruangan yang disegel, bisa kita bilang sudah bisa dipergunakan," ujarnya.

Untuk diketahui, Syah Afandin atau Ondim terjaring OTTKPK, Rabu (1/7). KPK telah menetapkan Ondim sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Ondim diduga menerima gratifikasi Rp 3,5 miliar dari sejumlah sumber. Dia diduga telah menerima suap dari pihak swasta bernama Yaqub Abdhal Al Mu'arif selaku pihak swasta.

Yaqub merupakan tim sukses Ondim pada Pilkada 2024. Setelah Ondim menang, Yaqub mendapat proyek di Dinas Pendidikan senilai Rp 9,5 miliar dan Dinas Permukiman Langkat senilai Rp 748 juta.

Ondim kemudian meminta fee 10% ke Yaqub dari proyek itu. Nilainya, Rp 990 juta untuk proyek di Disdik Langkat dan Rp 126,8 juta untuk proyek di Disperkim.

KPK menduga Ondim telah menerima Rp 800 juta dari Yaqub hingga April 2026. Pada Juni 2026, Ondim meminta Rp 300 juta, namun Yaqub diduga hanya sanggup memberi Rp 100 juta.

Selain suap, Ondim diduga menerima gratifikasi. Jumlahnya mencapai Rp 3,5 miliar. KPK juga menguraikan sumber gratifikasi itu, yakni mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan serta Camat di Langkat, pengangkatan kepala sekolah SD maupun SMP serta pengadaan seragam sekolah SD.

"Di mana ketika banyak anak didik membutuhkan seragam sekolah, namun justru pengadaannya tidak luput menjadi ceruk korupsi," ujar Taufik.(detikSumut)

Kebijakan ini mulai diterapkan setelah pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan akan dievaluasi selama satu semester.

Plt Kepala Disdikpora Toba, Natalia Silitonga dalam sebuah postingan anonim facebook @Anak Balige yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 9 Juli 2026 menyatakan uji coba bertujuan meningkatkan mutu pendidikan, efisiensi waktu belajar, serta mendukung kesejahteraan psikologis peserta didik dan tenaga pendidik.

Sekolah, kata dia, diminta menyusun jadwal pelajaran secara proporsional agar capaian kurikulum tetap terpenuhi meskipun kegiatan belajar dilaksanakan lima hari dalam sepekan.

Pelaksanaan kebijakan disesuaikan dengan kesiapan masing-masing sekolah, kearifan lokal, dan kebutuhan peserta didik, serta diharapkan melibatkan komite sekolah dan orang tua.

Disdikpora menyebut evaluasi akan dilakukan berdasarkan indikator seperti prestasi akademik, kehadiran siswa, kesejahteraan psikologis, dan efisiensi operasional sekolah.***

Langkah dimaksud sebagai tindak lanjut atas pemberitaan media yang santer belakangan ini menyebut oknum polisi di Polres Karo terlibat dengan bandar narkoba.

Dalam keterangannya, Kasi Humas Polres Karo AKP Pedoman Maha didampingi Kasipropam IPTU Hendri F. Marpaung, S.H., M.Hdalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Karo yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 9 Juli 2026 menjelaskan bahwa Sipropam langsung mengklarifikasi dan pemeriksaan terhadap jajaran Satresnarkoba Polres Karo, termasuk Kaurbinops IPTU Laksana Perangin Angin, S.H., Kanit I IPDA Johan Syahputra, S.H., AIPTU Hesron Barus, serta AIPDA Alifren Jekson Ginting.

Dari hasil pemeriksaan, kata Kasi Humas, tidak ditemukan fakta yang mendukung tuduhan sebagaimana dimuat dalam pemberitaan tersebut.

Sebaliknya, hasil klarifikasi menunjukkan bahwa selama bertugas di Unit Lidik Satresnarkoba Polres Karo, AIPTU Hesron Barus dan AIPDA Alifren Jekson Ginting justru aktif terlibat dalam berbagai pengungkapan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Karo.

Data Satresnarkoba Polres Karo juga menunjukkan kinerja penegakan hukum yang signifikan.

Sepanjang Januari hingga awal Juli 2026, Satresnarkoba berhasil mengungkap 104 laporan polisi dengan 136 tersangka, terdiri dari 9 orang pengguna dan 127 orang pengedar narkotika.

Kasipropam menjelaskan, setiap pelaksanaan pengungkapan kasus selalu dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP), yakni oleh satu unit atau tim yang dipimpin seorang perwira. Seluruh rangkaian penindakan di lapangan didokumentasikan melalui foto maupun rekaman video sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas.

Selain itu, setiap barang bukti yang ditemukan dari tersangka langsung dibawa ke ruang Satresnarkoba untuk diserahkan kepada penyidik, kemudian dilakukan penimbangan di hadapan tersangka sebelum dilanjutkan dengan gelar perkara sesuai mekanisme yang berlaku.

"Dari hasil pemeriksaan terhadap personel maupun mekanisme kerja di lapangan, tidak ditemukan adanya informasi ataupun fakta bahwa barang bukti hasil pengungkapan berasal dari pihak lain sebagaimana tuduhan yang beredar. Personel yang disebut dalam pemberitaan juga menyatakan tidak mengenal nama-nama maupun seseorang berinisial IL sebagaimana disebutkan dalam berita tersebut," ujar IPTU Hendri F. Marpaung.

Untuk memastikan integritas personel, Sipropam juga melaksanakan tes urine terhadap anggota yang disebut dalam pemberitaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh personel yang diperiksa negatif mengonsumsi narkotika.

Kasipropam menegaskan, pemberitaan yang viral tersebut tidak didukung sumber yang jelas maupun identitas narasumber yang dapat dipertanggung jawabkan.

Di sisi lain, fakta kinerja Satresnarkoba yang telah mengungkap ratusan kasus penyalahgunaan narkotika dinilai tidak sejalan dengan tuduhan yang beredar.

Meski begitu, Polres Karo menegaskan tidak akan mengabaikan setiap informasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota akan tetap ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan internal secara profesional, objektif, dan transparan.

"Polres Karo berkomitmen menjaga integritas institusi. Sipropam akan senantiasa melakukan pengawasan dan pengamanan internal terhadap setiap pemberitaan viral yang melibatkan personel Polri, khususnya anggota Polres Karo. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, tentu akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Namun hingga saat ini, hasil penyelidikan belum menemukan fakta yang membenarkan tuduhan dalam pemberitaan tersebut," tutup IPTU Hendri F. Marpaung.***

Pria kelahiran 1 September 1962 ini diketahui jebolan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1985 dan memiliki pengalaman panjang di bidang reserse.

Biodata Singkat

Nama Lengkap: Arman Depari (Marga Sembiring Depari).

Tempat/Tanggal Lahir: Berastagi, Sumatera Utara, 1 September 1962.

Suku: Karo.

Pangkat Terakhir: Inspektur Jenderal Polisi (Bintang Dua).

Riwayat Jabatan Strategis

Arman Depari menghabiskan sebagian besar kariernya dalam satuan pemberantasan narkoba, baik di Polri maupun BNN:

Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI: Menjabat sejak 2016 hingga masa pensiunnya pada tahun 2020.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri: Bertanggung jawab atas berbagai pengungkapan kasus narkotika berskala besar di tingkat nasional.

Kapolda Kepulauan Riau (2014): Pernah menjabat sebagai pimpinan kepolisian di wilayah Kepri sebelum ditarik ke Mabes Polri.

Peran Pasca-Pensiun

Setelah menyelesaikan masa baktinya di Polri, Arman Depari ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengisi jabatan strategis di perusahaan plat merah:

Menjabat sebagai Komisaris PT Pelindo I: Ditunjuk pada April 2020.

Komisaris PT Pelindo Multi Terminal: Menjabat setelah proses penggabungan (merger) Pelindo.

Gaji Arman Depari sebagai Komisaris PT Pelindo Multi Terminal

Dalam sebuah postingan anonim facebook @Sumut Indahdikutip dari Laporan Tahunan PT Pelindo Multi Terminal tahun 2024 yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 9 Juli 2026 menyebut total penerimaan yang diterima Arman Depari sebagai Komisaris mencapai Rp3.210.503.129, dengan rincian sebagai berikut ini:

- Gaji: Rp96.795.000 per bulan

- Tunjangan: Rp19.359.000 per bulan

- Tunjangan Hari Raya: Rp96.795.000 (1 kali)

- Asuransi Purna Jabatan: Rp290.385.000

- Tantiem (bonus atau bagian dari keuntungan perusahaan): Rp1.429.475.129.***

Begitu menerima laporan petugas langsung pengecekan TKP sekaligus mediasi pelemparan rumah di Gang Buntu Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar yang terjadi, Selasa 7 Juli 2026.

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak SH. SIK. MH. melalui Kasi Humas IPTU Agustina T.Ddalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Pematangsiantar Bersama Masyarakat yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 9 Juli 2026 mengatakan adanya pelemparan rumah dalam kondisi mabok itu dilaporkan Pelapor inisial HS melalui Layanan Kepolisian di Call Center (CC) 110.

Selanjutnya Operator CC 110 Polres Pematangsiantar meneruskan laporan ini ke piket Polsek Siantar Marihat dan respons cepat dilakukan dengan pengecekan langsung ke TKP (tempat kejadian perkara).

Kemudian Personil piket mengamankan seorang laki laki inisial JS diduga pelaku pelemparan rumah.

Saat itu Pelaku JS mengakui perbuatannya dan memohon Maaf kepada warga yang ada di Lokasi.

Adanya permohonan maaf pelaku JS serta atas kesepakatan dari RT setempat dan warga sekitar memberikan toleransi dan pengampunan terhadap pelaku JS dengan catatan apabila dikemudian hari melakukan hal – hal yang dapat menggangu kamtibmas atau mengulangi hal yang sama maka warga akan membawa pelaku JS ke jalur hukum atas apa yang dilakukan.

Permohonan maaf itu diberikan warga karena tidak ada korban materil maupun korban luka atas perbuatan pelaku JS.***

Berikut detail pimpinan Kota Tebing Tinggi saat ini, sebagaimana dalam sebuah postingan anonim facebook @Sumut Indah yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 9 Juli 2026.

Wali Kota: H. Iman Irdian Saragih, S.E..

Wakil Wali Kota: H. Chairil Mukmin Tambunan, S.E., M.Si..

Masa Jabatan: Pasangan ini terpilih dalam Pilkada 2024 dan dilantik secara serentak pada Februari 2025.

Sebelum pelantikan Wali Kota definitif, jabatan ini sempat diisi Dr. Moettaqien Hasrimi, S.STP., M.Si. sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota sejak Mei 2024.***

Gudang itu berada di Jalan Kakap Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar.

Kapolsek Siantar Timur Edy J.J. Manalu SH. MHdalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Pematangsiantar Bersama Masyarakat yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 9 Juli 2026 mengatakan dalam kegiatan DDS tersebut Bhabinkamtibmas menyampaikan kondisi saat ini cuaca Sangat panas siang hari, agar menjauhkan barang barang yang dapat memicu kebakaran terutama lingkungan daerah padat penduduk.

Bhabinkamtibmas juga menyampaikan apabila ada gangguan kamtibmas (Guantibmas) agar segara menghubungi Layanan Kepolisian di Call Center 110 (Bebas Pulsa).

Kapolseķ menambahkan selain menjalin silaturahmi kegiatan DDS tersebut juga bertujuan menjalin kemitraan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri serta peningkatan kehadiran Polri di tengah tengah masyarakat.***

Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Sumatera Utara sebagai momentum penyambutan Kepala Kantor Wilayah yang baru sekaligus memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemasyarakatan secara profesional, akuntabel, dan berintegritas.

Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah menegaskan bahwa seluruh jajaran Pemasyarakatan harus menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, disiplin, loyalitas, serta memperkuat sinergi dalam pelaksanaan tugas.

Beliau menekankan pentingnya memutus supply dan demand terhadap peredaran narkoba, telepon genggam ilegal, serta berbagai bentuk pelanggaran di dalam Lapas dan Rutan melalui penguatan sistem pengamanan dan pengawasan yang berkelanjutan.

Kepala Kantor Wilayah juga menginstruksikan agar pemeriksaan pada Pintu P2U dilaksanakan secara lebih ketat dan sesuai standar operasional.

Setiap UPT diminta menyediakan loker penitipan barang bagi pegawai sehingga telepon genggam dan barang pribadi dititipkan sebelum memasuki area steril.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat keamanan dan mencegah potensi penyalahgunaan di lingkungan Pemasyarakatan.

Dalam bidang keamanan dan pembinaan, beliau menegaskan bahwa tidak diperkenankan lagi adanya tamping yang bertugas pada malam hari dan seluruh tamping wajib kembali ke kamar hunian setelah menyelesaikan tugasnya.

Di sisi lain, pemenuhan hak-hak warga binaan harus tetap diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai wujud pelayanan Pemasyarakatan yang profesional dan berkeadilan.

Selain itu, Kepala Kantor Wilayah menginstruksikan seluruh UPT untuk melakukan normalisasi blok hunian dengan menjaga kebersihan, kerapian, dan ketertiban lingkungan hunian warga binaan.

Penunjukan tamping harus dilaksanakan melalui Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) secara objektif dan transparan. Seluruh UPT juga diwajibkan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lengkap serta memastikan SOP tersebut dipahami dan disosialisasikan kepada seluruh pegawai.

Sebagai bentuk penegakan disiplin organisasi, Kepala Kantor Wilayah turut menegaskan bahwa setiap pelanggaran disiplin akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pegawai yang menjalani pembinaan maupun terbukti melakukan pelanggaran akan menjadi bahan evaluasi dan dapat dikenakan kebijakan mutasi ke luar Provinsi Sumatera Utara.

Usai mengikuti kegiatan tersebut, Kepala Rutan Kelas IIB Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring, menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan seluruh arahan yang telah disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah.

"Arahan Bapak Kepala Kantor Wilayah menjadi pedoman sekaligus komitmen bagi kami di Rutan Kelas IIB Tarutung untuk terus memperkuat integritas, disiplin, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas," katanya.

Menurutnya, seluruh penguatan yang disampaikan, mulai dari peningkatan pengawasan, pengetatan pemeriksaan di Pintu P2U, optimalisasi keamanan dan ketertiban, normalisasi blok hunian, hingga pemenuhan hak-hak warga binaan akan kami tindak lanjuti secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami juga menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung dan mengimplementasikan Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Agus Andrianto, serta melaksanakan seluruh arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Bapak Mashudi, dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemasyarakatan yang bersih, profesional, dan berintegritas," katanya.

Sejalan dengan itu, Rutan Kelas IIB Tarutung berkomitmen mendukung penuh terwujudnya Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam penguatan reformasi birokrasi, penegakan hukum yang berkeadilan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ketahanan nasional melalui penyelenggaraan sistem Pemasyarakatan yang humanis, aman, dan produktif.

"Dengan semangat kebersamaan, integritas, dan sinergi, kami optimistis dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Pemasyarakatan yang semakin PASTI Bermanfaat untuk Masyarakat," tegas Evan.

Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh jajaran Pemasyarakatan di Sumatera Utara memiliki kesamaan persepsi, komitmen, dan semangat dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis guna mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, humanis, serta mendukung transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menuju organisasi yang semakin maju, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.(BUD)

Kegiatan tersebut menjadi forum bagi para kepala sekolah untuk memaparkan maklumat pelayanan, gagasan, serta strategi pengembangan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, bertempat di Aula SMP Negeri 1 Pahae Julu, Onan Hasang, Rabu (8/7/2026).

Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai pemimpin yang menentukan arah kemajuan sekolah.

Menurutnya, setiap kepala sekolah harus mampu mengenali potensi yang dimiliki, mulai dari sumber daya manusia, jumlah tenaga pendidik, hingga fasilitas yang tersedia, sehingga dapat menyusun langkah-langkah nyata untuk mewujudkan sekolah yang lebih baik. Ia juga mengingatkan pentingnya komitmen, disiplin, dan keteladanan dalam menjalankan tugas serta membangun koordinasi yang baik dengan koordinator wilayah maupun Dinas Pendidikan.

Wakil Bupati juga mengajak seluruh kepala sekolah untuk membangun komunikasi yang baik, terbuka, dan harmonis dengan guru maupun peserta didik. Komunikasi yang efektif, menurutnya, menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan berbagai program pemerintah daerah, sehingga seluruh kebijakan dan program sekolah dapat terlaksana secara optimal demi peningkatan kualitas pendidikan.

Lebih lanjut, Wakil Bupati mengingatkan pentingnya mengimplementasikan tiga program prioritas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, yakni Saitapaias sebagai gerakan membangun karakter melalui kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, Tapamajuma (Tapanuli Utara Manjaha, Maretong, dan Martorsa) untuk menumbuhkan budaya membaca, berhitung, dan bercerita, serta pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) sebagai sarana pendukung pembelajaran agar guru semakin kreatif dan inovatif dalam meningkatkan kemampuan peserta didik.

src="https://posmetromedan.id/cdn/uploads/images/2026/07/9dcb88e0137649590b755372b040afad_IMG-20260708-WA0028.jpg">

Mengakhiri arahannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa forum bersama para kepala sekolah akan dilaksanakan secara berkala setiap semester sebagai wadah evaluasi, koordinasi, dan penguatan program pendidikan. Ia berharap seluruh kepala sekolah terus menjadi teladan dalam membina guru dan peserta didik, sehingga mampu melahirkan generasi yang berkualitas serta mewujudkan kemajuan pendidikan di kawasan Pahae dan Kabupaten Tapanuli Utara secara umum.

Pada sesi ekspose, masing-masing kepala sekolah mempresentasikan maklumat pelayanan serta berbagai inovasi dan gagasan yang akan diterapkan di sekolahnya. Beragam strategi dipaparkan, mulai dari peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan karakter peserta didik, optimalisasi potensi sekolah, hingga langkah-langkah mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah di bidang pendidikan. (Lindung Sinaga)

Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Pelaksanaan Tim Penagihan Tunggakan Pajak Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, M. Agha Novrian, dan diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan & Pengendalian Pajak & Retribusi Daerah, Popy Maya Syafira, Rabu ( 8/7/2026).

Rapat tersebut membahas hasil pelaksanaan penagihan tunggakan pajak daerah selama Juni 2026, evaluasi kegiatan di lapangan, serta langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penagihan ke depan.

Kegiatan penagihan dilaksanakan oleh Tim Penagihan Tunggakan Pajak Daerah yang dikoordinasikan oleh Bidang Pengembangan & Pengendalian Pajak & Retribusi Daerah. Tim dibagi menjadi dua kelompok yang melibatkan unsur Bapenda Kota Medan, Kejaksaan Negeri Medan, Kejaksaan Negeri Belawan, Polrestabes Medan, Kodim 0201/Medan, Lanud Soewondo, Satpol PP Kota Medan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan, Dinas Pariwisata Kota Medan, Bagian Hukum Setda Kota Medan, serta jajaran kewilayahan.

Melalui sinergi lintas instansi tersebut, tim secara rutin turun ke lapangan untuk melakukan penagihan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan. Sepanjang pelaksanaan kegiatan pada Juni 2026, sebanyak 15 wajib pajak telah menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan total pembayaran tunggakan mencapai Rp811.642.001.

.id/cdn/uploads/images/2026/07/0e65972dce68dad4d52d063967f0a705_IMG-20260708-WA0033.jpg">

Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Kami berharap seluruh wajib pajak yang telah terdaftar dapat memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak tepat waktu. Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Medan," ujar Agha.

Melalui pelaksanaan Tim Penagihan Tunggakan Pajak Daerah yang melibatkan berbagai instansi, Bapenda Kota Medan optimistis tingkat kepatuhan wajib pajak akan terus meningkat sehingga mampu memperkuat Pendapatan Asli Daerah dan mendukung percepatan pembangunan Kota Medan.(ATN)

Rico Waas menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari investasi dan infrastruktur, tetapi juga dari perlindungan bagi seluruh pekerja, terutama pekerja informal seperti pengemudi becak, pengemudi ojek online, nelayan, pelaku UMKM, sopir, asisten rumah tangga serta kelompok pekerja rentan lainnya.

"Setiap perusahaan yang kita bangun harus memberikan dampak bagi masyarakat, tidak hanya kepada pekerja di perusahaan itu sendiri. Karena itu, pekerja formal dan informal harus berjalan beriringan," kata Rico Waas.

Saat ini, Pemko Medan telah memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada 17.851 pekerja rentan melalui APBD dan berharap kolaborasi pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, serta dunia usaha dapat mempercepat terwujudnya UCJ.

Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Ramaddan, mengatakan target tersebut merupakan tindak lanjut program pemerintah pusat. Selain 17.851 pekerja yang telah dibiayai APBD, sisanya didorong melalui CSR perusahaan. Program ini memberikan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja informal yang belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. (ATN)

Dimana saat logo Festival Bunga dan Buah di tampilkan terlihat buah yang tak beada di Karo.

"Ini yang kuning buah apa ini, saya kurang tau, buat EO agara segera merevisi logo Festival Bunga dan Buah dengan buah unggul di Karo seperti ,Jeruk, Alpokat, Salak, Buah Naga dan Markisa" ucap Sekda.

Tak hanya soal desain logo, Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Glora Kurnia Putra Ginting juga menilai desain video visual bumper opening juga kurang mencerminkan indentitas Karo, karena kiri kanan desain atap rumah adat Karo bukan terlihat seperti tanduk kerbau melainkan terlihat seperti hurup y.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Karo, Ny. Roswitha Antonius Ginting juga ikut berkomentar perihal tema Festival Bunga Dan Buah yaitu " The Eternal Of Karo Paradise" yang jauh dari Budaya Karo.

"Coba kita buat terjemahan The Eternal Of Karo Paradise, ke bahasa Indonesia dan Karo agar masyarakat tau tanda kita go internasional, jadi coba dipertimbangkan, saya liat ada penampilan dari marching band dari Satpol-PP Propinsi Sumatera, apakah tidak ada marching band dari Karo yang bisa ditampilkan, bisa aja ditampilkan marching band luar, tapi lebih bagus kalau ada dari lokal", pungkas ketua PKK. (jpg)

Dengan membawa spanduk dan menyampaikan orasi secara bergantian, massa aksi menilai aktivitas bongkar muat tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan bisnis, tetapi juga harus mengedepankan kepatuhan terhadap aturan, transparansi, dan akuntabilitas.

Koordinator Aksi SPPPLU, Fikril Hakim didampingi Koordinator Lapangan, Chairil Adha Nasution menegaskan bahwa kegiatan unjuk rasa dilakukan secara damai sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut bertujuan mendorong terciptanya tata kelola pelabuhan yang transparan, akuntabel, dan menjunjung tinggi kepastian hukum.

"Kami meminta UPP Kelas III Tanjung Sarang Elang menghentikan sementara aktivitas bongkar muat CPO PT Hijau Pryan Perdana (HPP) kepada pihak PT Sinar Maritim Anugrah sebagai pihak pengangkut CPO sampai seluruh proses evaluasi selesai dilakukan. Ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap penegakan aturan dan tata kelola pelabuhan yang baik," ujar koordinator aksi dalam orasinya. Di depan gerbang Kantor UPP Kelas III Tanjung Sarang Elang Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. Rabu, (8/7/2026) sekira pukul 10 Wib sampai selesai.

Koordinator aksi Serikat Pemuda Peduli Pantai Labuhanbatu (SPPPLU) menegaskan bahwa penghentian sementara yang mereka tuntut bukan bertujuan menghambat investasi, melainkan sebagai langkah preventif agar tidak muncul polemik yang lebih besar di kemudian hari.

"Kami meminta otoritas pelabuhan tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik. Jika masih ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, maka aktivitas bongkar muat sebaiknya dihentikan sementara sampai semuanya terang," tegasnya dalam orasi.

Massa juga mendesak UPP Kelas III Tanjung Sarang Elang untuk bersikap independen dan terbuka kepada masyarakat. Menurut mereka, setiap aktivitas di kawasan pelabuhan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam aksi tersebut, para demonstran menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta evaluasi terhadap aktivitas bongkar muat CPO PT HPP, peningkatan pengawasan oleh instansi berwenang, serta penyampaian informasi kepada publik secara transparan apabila terdapat persoalan administratif maupun teknis.

Dikatakan sebelumnya, "Berdasarkan hasil pengamatan lapangan Aktivis Mahasiswa Serikat Pemuda Pantai Peduli (SPPPLU) Senin, 27 April 2026 lalu sekitar pukul 21.00 Wib, ditemukan adanya aktivitas bongkar muat CPO diduga berkaitan dengan kegiatan operasional PT HPP Panai Tengah, yang diduga berlangsung lebih kurang selama 2 tahun. Menurut informasi dan pengamatan kami tidak pernah dilakukan sosialisasi secara terbuka kepada masyarakat sekitar, sehingga menimbulkan keberatan dari masyarakat. Juga mengeluhkan lalu lalang truck pengangkut CPO melintasi jalan Desa dengan kecepatan tinggi, menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan terhadap pengguna jalan khususnya anak - anak dan warga sekitar." Ujarnya.

"Tidak hanya itu, juga muncul ada dugaan mengenai kelengkapan perizinan aktivitas bongkar muat, serta dugaan pencemaran lingkungan yang berpotensi mengganggu kelestarian Sungai Berumun dan mata pencaharian masyarakat nelayan," tambahnya.

"Sebelumnya SPPPLU juga sudah melakukan audiensi dengan UPP Kelas III Tanjung Sarang Elang turut dihadiri Manager PKS PT HPP Panai Tengah pada 25 Mei 2026 namun pihak UPP maupun PT HPP belum memberikan penjelasan yang transparan diduga masih banyak informasi yang ditutup - tutupi."

Pada 25 Juni 2026, SPPPLU mengajukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Labuhanbatu difasilitasi Komisi IV turut dihadiri Kepala UPP Kelas III Tanjungn Sarang Elang, Julharia beserta jajaran, dan Manager PKS PT HPP Panai Tengah, dan Dishub Labuhanbatu. Namun belum bisa menunjukkan dokumen resmi dan lengkap yang menjadi dasar hukum aktivitas pelaksanaan bongkar muat CPO yang dipertanyakan.

Tuntutan aksi ada 5 poin, diantaranya,

- Meminta UPP Kelas III Tanjung Sarang Elang menghentikan sementara aktivitas bongkar muat CPO sampai dokumen perizinan dan aspek hukum dinyatakan lengkap sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

- Untuk segera membuat sosialisasi kepada masyarakat Tanjung Sarang Elang, aktivitas bongkar muat CPO yang berdampak terhadap lingkungan dan kepentingan masyarakat.

- Meminta PR HPP Panai Tengah membuka seluruh dokumen perizinan yang berkaitan dengan kegiatan bongkar muat CPO.

Kepala UPP Tanjung Sarang Elang, Julharia melalui Staff Andriea Kurniawan dikonfirmasi langsung mengatakan, mohon maaf sebelumnya atas ketidakhadiran Kepala UPP Tanjung Sarang Elang dikarenkan sakit. Dikatakan "Mengenai hal ini dari pihak PT HPP sudah berkoordinasi dengan UPP Tanjung Sarang Elang untuk melakukan sosialisasi dengan masyarakat Tanjung Sarang Elang, namun sampai saat ini ditunggu belum ada khabar. Terkait bongkar muat kami hanya penyedia." Ujarnya.

Manager PT HPP, Dedi di konfirmasinya via Whatsapp mengatakan terkait hal tersebut hanya mengatakan, " Kami belum bisa menjawab, nanti akan masih ada rapat berikutnya." Katanya singkat

LPPPLU menilai bahwa kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui keterbukaan, bukan dengan membiarkan berbagai pertanyaan berkembang tanpa jawaban yang jelas.

Hingga aksi berakhir, demonstrasi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan dari Personil Polsek Panai Tengah dan Kagatur Lantas Pos Ajamu.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak PT HPP maupun UPP Kelas III Tanjung Sarang Elang belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan yang disampaikan massa aksi. (K**)