Kegiatan ini merupakan wujud dukungan Polri terhadap program percepatan swasembada bawang putih nasional yang dicanangkan pemerintah pusat.

Kegiatan itu disampaikan Kapolres Simalungun melalui laporan resminya kepada Kapolda Sumatera Utara, terkait pelaksanaan penanaman bawang putih serentak yang berlangsung pada Rabu, 19 Agustus 2026 di Nagori Purba Tua Baru, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun.

"Mohon ijin melaporkan kegiatan Polres Simalungun dalam rangka penanaman bawang putih serentak di 17 provinsi," demikian bunyi laporan yang disampaikan Kapolres Simalungun ke Kapolda Sumatera Utara.

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan tiga dasar hukum, yakni Surat Perintah Kapolri Nomor: SPM/2436/VIII/2026/KEP tanggal 31 Juli 2026 tentang Tim Satgas Percepatan Bawang Putih Nasional TA 2026, Surat Perintah Kapolda Sumut Nomor: SPRIN/VIII/HUK.7./2026 tanggal 7 Agustus 2026 tentang Tim Satgas Percepatan Bawang Putih Nasional TA 2026, serta Surat Perintah Nomor: SPRINT/772/VIII/Binmas/2026 tanggal 14 Agustus 2026 tentang Panitia Pelaksana Tanam Raya Serentak.

Dalam pelaksanaannya, --sebagaimana disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Humas Polres Simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 20 Agustus 2026-- Polres Simalungun diwakili Kabag SDM, Kompol M. Ritonga, S.H., M.H., yang mengikuti kegiatan penanaman serentak tersebut melalui Zoom Meeting bersama seluruh jajaran terkait.

"Kegiatan penanaman bawang putih serentak ini diikuti melalui Zoom Meeting, sebagai bentuk sinergitas antara Polri, Pemerintah Daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan nasional," ujar Kompol M. Ritonga mewakili Kapolres Simalungun.

Hadir di sana, unsur Forkopimda dan instansi terkait, di antaranya Kepala Bidang Ketahanan Pangan Simalungun Lamria Sitorus, S.P., Kepala Dinas Pertanian Simalungun Jenri Saragih, S.P., M.Si., perwakilan Danramil 12/Sardolok Sertu Darwin Purba, anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Veronika br. Munthe, serta Kasat Binmas Polres Simalungun AKP Dorlan Pasaribu.

"Kehadiran unsur lintas sektoral dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen bersama untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan swasembada bawang putih nasional," ucap Kompol M. Ritonga.

Kegiatan ini juga melibatkan para Kapolsek jajaran Polres Simalungun, di antaranya Kapolsek Pam. Silimahuta AKP R. Sipayung, S.H., Kapolsek Raya IPTU O. Sihabat, Kapolsek Dolok Silau AKP M. Nasir Daulay, Kapolsek Purba IPTU Budi Silalahi, serta Kapolsek Dolok Pardamean AKP Restuadi, yang turut hadir bersama personel masing-masing guna mendukung kelancaran jalannya kegiatan penanaman.

Selain unsur kepolisian dan pemerintah daerah, kegiatan ini turut dihadiri Camat Silimakuta Richad KP. Girsang, Kepala BPS Simalungun Baryanto Pelawi, S.Si., M.Si., tokoh masyarakat Viktor Tarigan, tokoh agama Zulkifli Harahap, tokoh adat setempat, serta Kelompok Tani Juma Tongah dan Cinta Tani yang menjadi pelaksana langsung penanaman di lapangan.

"Keterlibatan kelompok tani dan tokoh masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini, mengingat merekalah yang akan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan penanaman hingga masa panen mendatang," ungkap Kompol M. Ritonga.

Ia menambahkan, kegiatan penanaman bawang putih serentak ini merupakan bagian dari upaya strategis nasional dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bawang putih, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal melalui pendampingan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Polri.

"Polres Simalungun akan terus mendukung dan mengawal program-program strategis nasional, khususnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Simalungun," pungkas Kompol M. Ritonga.

Kegiatan penanaman bawang putih serentak di Nagori Purba Tua Baru ini berjalan lancar dan kondusif berkat dukungan penuh dari seluruh unsur yang terlibat.

Sinergi antara Polri, TNI, Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, dan kelompok tani diharapkan mampu mempercepat pencapaian target swasembada bawang putih nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Simalungun dan Indonesia secara keseluruhan.***

Turnamen sepak bola dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke – 81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di Stadion Mutiara Kisaran itu dibuka Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar S.Sos, MSi, Rabu sore (19/08/2026).

"Turnamen ini selain merupakan bagian dari rangkaian memeriahkan HUT ke - 81 Kemerdekaan Republik Indonesia, juga sebagai upaya pembinaan generasi muda di Asahan," ujar Taufik Zainal Abidin Siregar S.Sos, MSi di awal sambutannya, di acara pembukaan yang dihadiri Ketua DPRD Asahan bersama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, Kapolres dan Dandim 0208 Asahan, Danyon 126 Kala Cakti, pimpinan OPD serta tim SSB peserta turnamen tersebut.

Dikatakannya , Asahan memiliki banyak bibit potensial dalam olahraga sepak bola. Potensi itu dapat dilihat dengan banyak SSB di Asahan. Untuk mendukung hobi dan bakat talenta – talenta pesepak bula muda itu, pihaknya merasa perlu mengadakan sarana untuk mengasah kemampun mereka dengan pertandingan menggelar pertandingan.

Menurutnya,pembinaan secara berkelanjutan perlu dilakukan agar para pesepak bola muda tersebut mendapatkan kesempatan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Diharapkannya para pesepak bola muda tersebut dapat menjadi kebanggan Asahan dalam berbagai kompetisi baik ditingkat daerah maupun nasional serta internasional.

Dikesempatan itu juga terungkap jika turnamen tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan ditetapkan sebagai salah satu agenda atau kalender olah raga tahunan.

Sebelumnya, Ketua Panitia Turnamen Sepak Bola U-15 Piala Bupati Asahan, Faisal Farid Akbar Nasution dalam laporannya mengatakan, turnamen sepak bola kelompok umur itu diikuti sebanyak 16 tim berbagai SSB di Asahan.

Turnamen itu diharapkan dapat menjadi wadah bagi para pesepak bola muda dalam mengembangkan kemampuan sekaligus mendapatkan pengalaman dalam berkompetisi dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas disetiap pertandingan.

Faisal Farid Akbar Nasution juga mengharapkan agar talenta – talenta muda dari dunia olah raga sepak bola itu, dapat menjadikan turnamen tersebut menjadi ajang unjuk kemampuan dan mengembangkan bakat. Dan turnamen itu merupakan salah satu wujud bentuk nyata kepedulian Bupati Asahan terhadap generasi muda, khususnya dalam pembinaan olahraga sepak bola sejak usia dini.(Rel).

Pemasangan garis polisi ini menarik perhatian warga dan awak media yang sejak beberapa hari terakhir terus mendatangi lokasi. Potongan garis polisi berwarna kuning terlihat masih terikat di bagian atap teras rumah Susanah pada Senin (17/8/2026) sekitar pukul 09.00 WIB.

Namun, garis tersebut tidak membentang di depan rumah secara penuh. Di ujung gang menuju rumah, gulungan garis polisi serupa juga tampak di sebuah bangunan warga yang biasa digunakan sebagai tempat berkumpul atau pos kamling.

Mengapa rumah Susanah dipasangi garis polisi? Menurut keterangan Iis, istri Ketua RT setempat, pemasangan garis polisi tersebut dilakukan beberapa hari sebelum Senin (17/8/2026).

Saat itu, Susanah dan suaminya, Didim, diketahui sedang berada di Jakarta. Pemasangan ini merupakan hasil pembahasan antara perangkat lingkungan, mulai dari Ketua RW, kepala desa, hingga kepala dusun.

Pertimbangan utamanya adalah tingginya intensitas kedatangan awak media ke rumah tersebut. "Takutnya, khawatirnya mungkin jiwa anak-anaknya belum siap dengan kondisi yang tiba-tiba orang tuanya viral," kata Iis kepada wartawan.

Selain itu, pemasangan garis pembatas juga dimaksudkan untuk mengurangi keramaian di sekitar rumah dan menjaga kondisi psikologis anak-anak Susanah yang ikut terdampak sorotan publik.

Bagaimana pengaturan peliputan media di lokasi? Iis menjelaskan bahwa wartawan yang ingin melakukan peliputan diminta untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan perangkat lingkungan setempat.

Hal ini dilakukan agar aktivitas di sekitar rumah tetap tertib dan tidak mengganggu warga sekitar. Ia juga menyinggung bahwa pihak pemerintah, termasuk Kementerian Sosial (Kemensos), sempat melakukan pengambilan gambar di lokasi tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan perangkat lingkungan.

Kondisi ini kemudian menjadi salah satu alasan pengaturan akses di sekitar rumah Susanah diperketat sementara waktu.

Siapa Susanah yang menjadi sorotan publik? Nama Susanah menjadi perhatian publik setelah disebut oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI–DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo memperkenalkan Susanah sebagai warga Kabupaten Bogor yang bekerja sebagai buruh harian pengupas bawang dengan upah sekitar Rp700 ribu per kilogram.

"Hadir bersama kita Ibu Susanah dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian mengupas bawang dengan upah sekitar Rp 700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan Program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya," ujar Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Susanah terlihat mengenakan pakaian adat dan berdiri di balkon Gedung Nusantara sambil mengatupkan tangan saat namanya disebut.

Tayangan video dirinya juga ditampilkan, yang memperlihatkan keseharian dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun, pernyataan terkait besaran upah tersebut kemudian menjadi sorotan publik dan ramai diperbincangkan di media sosial. Hingga kini, angka Rp 700.000 per kilogram belum terverifikasi secara independen.

Apa pekerjaan Susanah sebenarnya menurut warga? Berbeda dengan narasi yang beredar, warga sekitar menyebut bahwa profesi pengupas bawang tidak dikenal di lingkungan Kampung Ciuncal, khususnya RT 01.

"Di Kampung Ciuncal ini, terutama di RT 01, tidak ada profesi pengupas bawang ya," kata Iis.

Menurut penjelasan warga, Susanah diketahui bekerja membuat kain majun pada pagi hari, sementara pada siang hingga sore hari ia bekerja mencuci ompreng di salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sementara itu, suaminya, Didim, disebut bekerja serabutan, mulai dari kuli bangunan hingga menerima pekerjaan memperbaiki rumah warga. (Kompas)

Rombongan jamaah yang berasal dari beberapa wilayah seperti Linggabayu, Tabuyung, Muara Batung, Manambin, hingga Panyabungan tersebut sebelumnya diberangkatkan menggunakan bus dari Masjid Agung Nur Ala Nur Panyabungan pada Minggu (16/8/2026) sore.

Namun, saat jadwal penerbangan menuju Tanah Suci yang seharusnya berlangsung pada Selasa (18/8/2036) pukul 15.00 WIB, seluruh jamaah justru tertahan tanpa kepastian di penginapan. Sementara barang bawaan mereka telah diangkut lebih dulu ke area bandara.

Salah satu jamaah korban penelantaran, dokter Khairani yang sehari-hari bertugas di RSUD Panyabungan, mengatakan seluruh jamaah telah memenuhi kewajiban administrasi, termasuk penukaran mata uang asing kepada pengelola travel.

Pimpinan agen Travel Sultan Andalus Haramain Cabang Madina, Ustaz Alwi Batubara, disebut mendadak menghilang dan memutus komunikasi secara sepihak.

"Kami ditelantarkan sebanyak 30 orang. Tas kami semua sudah diangkat ke bandara dan uang kami sudah ditukar Riyal, satu paketnya itu 2,5 juta kepada pemimpin travel. Ternyata sampai jam 4 sore kami tidak ada berangkat, dan owner-nya, Ustaz Alwi Batubara, melarikan diri, sampai sekarang tidak bisa dihubungi," ungkap dokter Khairani.

Kondisi di lokasi penampungan sementara saat ini semakin mengkhawatirkan mengingat sejumlah jamaah masuk dalam kategori lanjut usia.

Selain kerugian materiil dan beban moral terhadap keluarga di kampung halaman yang telah melepas keberangkatan mereka, fisik para jamaah mulai menurun akibat tekanan mental serta kelelahan.

Dokter Khairani mengatakan beberapa lansia dalam rombongan mulai menunjukkan gejala gangguan kesehatan akibat situasi terkatung-katung tanpa kejelasan tersebut.

"Ada beberapa jemaah umrah yang lansia, ada yang sudah mulai sakit, ada yang sudah menangis, ada yang sudah mulai demam, ada yang sudah tidak tahu lagi apa yang mesti dilakukan. Kami terlunta-lunta di sini di hotel, kami bingung. Mudah-mudahan ada jalan keluar," ujar dokter Khairani.

Hingga berita ini ditayangkan, para jamaah masih bertahan di penginapan sekitar Bandara Kualanamu sembari berharap adanya tindakan tegas dari pihak berwenang serta solusi atas keberangkatan ibadah mereka.

Ketika redaksi mengonfirmasi masalah ini kepada pemilik Travel Sultan Andalus Haramain, Ustaz Alwi Batubara, nomor handphone-nya tidak aktif.(TikTok/DPPIM3Madina)

Hal ini disampaikan Pj Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi saat membuka Evaluasi Parameter dan Dokumen Pendukung IGA 2026 di Balai Kota Medan, Selasa (18/8/2026).

Ia menjelaskan, penilaian Indeks Inovasi Daerah 2026 mencakup dua aspek utama dengan total 36 indikator yang membutuhkan data dan dokumen pendukung lengkap serta dapat diverifikasi.

"Yang kita siapkan bukan sekadar dokumen, tetapi bukti dari inovasi yang sudah kita kerjakan," kata Erfin saat membacakan sambutan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas.

Ia meminta seluruh perangkat daerah memeriksa kembali kesesuaian inovasi dengan parameter penilaian dan melengkapi setiap kekurangan.

Erfin menegaskan, proses tersebut membutuhkan ketelitian, keseriusan, dan sinergi seluruh jajaran. Menurutnya, inovasi harus menjadi budaya kerja yang meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik, bukan sekadar untuk mengejar penghargaan.

"Jadikan inovasi sebagai budaya kerja, bukan sekadar untuk mengejar penghargaan," tegasnya.

Sementara itu, Kepala BRIDA Kota Medan Benny Iskandar mengatakan evaluasi merupakan tindak lanjut pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah serta IGA 2026.

Ia meminta seluruh perangkat daerah segera menuntaskan penginputan dan kelengkapan evidence inovasi yang lahir atau diperbarui sepanjang 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2025.(ATN)

Upacara pembukaan pelatihan dipimpin langsung oleh Komandan Satuan Brimob Polda Sumut, Kombes Pol. M. Rendra Salipu, S.I.K., M.Si., dan turut dihadiri Direktur PTKI Medan Dr. Poltak Evencus Hutajulu, S.T., M.T., para Pejabat Utama Satuan Brimob Polda Sumut serta jajaran PTKI Medan.

Pelatihan PDMBN ini bukan sekadar pembinaan kedisiplinan, tetapi menjadi proses untuk membentuk mental, karakter, kekompakan, tanggung jawab dan semangat bela negara bagi para mahasiswa/i sebagai generasi penerus bangsa.

Dalam arahannya, Dansat Brimob Polda Sumut Kombes Pol. M. Rendra Salipu, S.I.K., M.Si., menekankan bahwa kedisiplinan dan ketangguhan mental merupakan bekal penting bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan.

"Pelatihan ini diharapkan mampu membentuk karakter mahasiswa yang disiplin, memiliki mental yang kuat, bertanggung jawab, mampu bekerja sama, serta memiliki semangat bela negara," katanya.

Apa yang dibangun selama pelatihan ini diharapkan dapat menjadi bekal dalam kehidupan, baik di lingkungan pendidikan maupun di tengah masyarakat," sambungnya.

Satuan Brimob Polda Sumut mempersiapkan seluruh rangkaian pelatihan secara matang, mulai dari personel pelatih, materi pembinaan, sarana dan prasarana, hingga kesiapan tim medis sebagai bentuk dukungan terhadap keamanan dan keselamatan selama kegiatan berlangsung.

Dengan didampingi para seniornya, 239 mahasiswa/i akan menjalani berbagai rangkaian pembinaan yang diarahkan untuk membangun sikap disiplin, mental pantang menyerah, kekompakan, kepemimpinan dan rasa tanggung jawab.

Melalui kegiatan ini, Satuan Brimob Polda Sumut turut mengambil bagian dalam menanamkan nilai-nilai positif kepada generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, disiplin, berkarakter dan memiliki semangat cinta tanah air.(WH/MS)

Gol-gol Barcelona dicetak oleh Hamza Abdelkarim (30') dan penalti Raphinha (45'). Sementara itu, Al Ahly hanya bisa membalasnya melalui torehan satu gol Zizo (51').

Sejak awal laga, Barcelona langsung mengambil kendali permainan. Tekanan tuan rumah akhirnya menghasilkan gol pada menit ke-30. Gol tersebut dicetak Hamza Abdelkarim setelah menerima rangkaian umpan bersama Raphinha.

Alejandro Balde kemudian mengirimkan umpan tarik ke kotak penalti. Abdelkarim menyambutnya dengan sontekan keras hingga bola masuk ke gawang Al Ahly.

Menariknya, pemain muda asal Mesir itu tidak melakukan selebrasi. Abdelkarim memilih menunjukkan gestur meminta maaf. Al Ahly merupakan mantan klubnya sebelum ia melanjutkan karier bersama Barcelona.

Barcelona kemudian mendapat penalti pada menit ke-45 setelah Raphinha dilanggar di dalam kotak terlarang. Raphinha sendiri maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan baik.

Tendangannya mengarah ke pojok kanan gawang. Skor 2-0 untuk Barcelona bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Hansi Flick mulai melakukan sejumlah pergantian pemain. Beberapa pemain utama ditarik keluar dan digantikan talenta dari tim junior Barcelona.

Perubahan tersebut membuat permainan Barcelona lebih tidak stabil. Al Ahly mulai mendapat ruang untuk membangun serangan serta menekan lini pertahanan tuan rumah.

Kesempatan itu dimanfaatkan Al Ahly pada menit ke-51. Zizo berhasil memperkecil ketertinggalan setelah memanfaatkan celah di belakang garis pertahanan tinggi Barcelona.

Gol tersebut membuat Al Ahly kembali memiliki peluang untuk mengejar skor. Barcelona pun harus lebih berhati-hati dalam menjaga keunggulan.

Setelah gol Zizo, kedua tim masih berusaha menciptakan peluang tambahan. Barcelona tetap mencoba menguasai bola, sedangkan Al Ahly mencari celah melalui serangan cepat. Namun, tidak ada gol tambahan hingga pertandingan berakhir.

Barcelona akhirnya mengamankan kemenangan 2-1 atas Al Ahly dalam laga Joan Gamper Trophy. Hasil tersebut sekaligus menjadi penutup rangkaian pramusim Barcelona sebelum memasuki kompetisi musim 2026-2027.

Susunan Pemain

Barcelona (4-3-3): 1-Garcia (Szczesny 73'); 24-Garcia (Gavi 63'), 23-Kounde (Christensen 63'), 18-Martin (Moyano 46'), 2-Balde Pesquer 46'); 7-Lopez (20-Olmo 46'), 22-Bernal (Ferinas 46'), 36-Espart (Goren 46'); 10-Yamal (Adeyemi 63'), 29-Abdelkarim (Bisiwu 73'), 11-Raphinha (Gordon 46')

Pelatih: Hansi Flick

Al Ahly (4-2-3-1): 31-Shobeir (El Shenawy 46'); 28-Fouad, 26-Gazar (Marei 72'), 5-Rayad (Ibrahim 51'), 3-Hany (Eid 72'; 36-Koka (El Saaiy 76'), 13-Attia (Tawfik 72'); 17-Bencharki (Abdallah 72'), 25-Zizo (Debes 59'), 7-Mohamed (El Shahat 72'); 8-Benjdida (Bakrar 46')

Pelatih: Ammouta.(Kompas)

Selain itu, pelaku juga mencuri ponsel korban.

Peristiwa ini terjadi di Jalan Amal, Kecamatan Medan Sunggal, 13 Agustus 2026.

Pelaku menjalankan aksinya dengan modus memberhentikan korban yang saat itu sedang berboncengan dengan teman cowoknya di Simpang Pajak Melati.

Lalu, pelaku berpura-pura menanyakan alamat dan mengaku sebagai polisi.

Pelaku kemudian menanyakan SIM dan alasan korban tidak mengenakan helm.

Setelah itu, pelaku menyuruh korban turun dari motornya.

Sementara rekan cowok korban disuruh pelaku untuk mengelilingi lampu merah menggunakan motornya dengan dalih sebagai hukaman karena tidak mengenakan helm.

Saat rekan korban sedang melaksanakan hukuman itu, pelaku --sebagaimana disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Potret Medan yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 20 Agustus 2026-- membawa korban kabur dan memperkosanya di sebuahh rumah yang terbengkalai di Jalan Amal.

Beruntung, kini polisi sudah menangkap pelaku David.

Kepada polisi, pelaku mengakui dirinya sudah 20 kali melakukan pemerkosaan serta pencurian HP dengan modus mengaku sebagai anggota polisi.

Selain menangkap David, polisi juga menangkap istri kedua pelaku David bernama Lisa (45) karena ikut bersama suaminya menjual ponsel itu.

Pelaku David ini disebut-sebut memiliki istri hingga 4 orang.

Polisi juga menangkap pelaku bernama Raja (24) karena berulang kali menjadi penadah ponsel yang dicuri pelaku.

Tim JCS Unitresmob Polrestabes Medan yang menyelidiki perkara ini berhasil meringkus pelaku di Jalan Platina IV, Titi Papan, Medan Deli, Selasa (18/8/2026).

Dari hasil interogasi pelaku sudah berulang kali melakukan hal serupa sedikitnya sudah 20 kali melakoni kejahatan serupa dengan modus mengaku anggota Polri lalu memeras dan memperkosa para korbannya.

"Ada enam video bukti rekaman pelaku saat melakukan pemerkosaan sudah kita amankan. Untuk LP lain masih kita lakukan pencarian. Pelaku ini merupakan residivis kasus pemerasan mengaku sebagai polisi pada tahun 2020 ditahan di Polres Pelabuhan Belawan dan 2021 ditahan di Polsek Medan Tembung," kata Kanitresmob Polrestabes Medan, Iptu Bimo Setiadi, Rabu (19/8/2026).

Dari pengakuannya, pelaku juga pernah melakukan aksi yang sama pada 22 April 2024, 26 Juli 2025, 21 November 2025, 29 Juli di Selayang korban atas nama S dan 31 Juli juga di Selayang. Duh!***

Pertanyaan itu sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Rabu (19/8) sore. Penasihat hukum terdakwa Saiful Abdi, menghadirkan dua ahli pidana, Dr. Andi Hakim Lubis, SH. dan Khomaini, SH.

Dalam keterangannya, Andi Hakim Lubis menekankan pentingnya membedakan ranah etik dan hukum pidana. Menurut dia, pelanggaran etik tidak serta-merta dapat dipidana apabila perbuatan tersebut tidak memiliki dasar pemidanaan dalam undang-undang.

"Etik tidak boleh dihilangkan dalam ranah hukum," demikian pokok keterangan ahli ketika menjawab pertanyaan penasihat hukum.

Keterangan kedua ahli tersebut kemudian menjadi dasar bagi penasihat hukum untuk menilai posisi Dr. H. Saiful Abdi, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, dalam rangkaian pengadaan Smartboard.

Kuasa hukum Saiful Abdi, Johnson David Sibarani, mengatakan pemeriksaan ahli pidana tersebut justru memperkuat keyakinan pihaknya bahwa kliennya tidak semestinya dibebani pertanggungjawaban pidana dalam perkara tersebut.

Menurut Johnson, dalam persidangan Saiful telah memberikan sejumlah keterangan yang menunjukkan dirinya tidak berada dalam posisi menentukan pengadaan sebagaimana didakwakan.

"Sidang pemeriksaan ahli pidana tadi menunjukkan bahwa Saiful Abdi patut untuk dibebaskan dalam perkara ini," ujar Johnson kepada wartawan seusai persidangan.

Johnson merinci sejumlah hal yang menurutnya telah terungkap dalam persidangan.

Pertama, Saiful disebut telah menunjukkan keberatan terhadap pengadaan tersebut melalui protes dalam rapat-rapat internal. Bahkan, menurut kuasa hukum, Saiful sempat menolak menandatangani pencairan hingga proses tersebut berlangsung sampai dini hari.

Kedua, Saiful disebut menerima pelaksanaan pengadaan karena berada dalam posisi menjalankan perintah pimpinan. Ketiga, tanda tangannya dalam proses pencairan disebut dilakukan dalam situasi tekanan dari pimpinan maupun rekan sesama pimpinan organisasi perangkat daerah.

Pihak pembela juga mempertahankan dalil bahwa terdapat dokumen terkait pemesanan Smartboard yang tanda tangan Saiful disebut dipalsukan.

Persoalan lain yang disoroti adalah kedudukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Menurut Johnson, Saiful sebenarnya telah menetapkan seorang PPK pada 7 Mei 2024. Namun, ketika pengadaan berlangsung pada September 2024, tidak terdapat penetapan baru dari Pengguna Anggaran, tetapi nama Saiful justru disebut sebagai PPK.

"Jadi pertanggungjawaban pidana tidak tepat dikenakan kepada Saiful Abdi," kata dia.

Selain itu, penasihat hukum menyatakan Saiful tidak menerima aliran dana dari proyek tersebut dan tidak memiliki kewenangan untuk mengatur berbagai tahapan pengadaan sebagaimana yang dipersoalkan dalam perkara.

Keterangan tersebut menjadi bagian dari strategi pembelaan untuk memisahkan antara jabatan Saiful sebagai pengguna anggaran dengan siapa yang secara faktual mengendalikan proses pengadaan.

Proses pengadaan dipersoalkan

Perkara ini bermula dari pengadaan 312 unit Smartboard untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Langkat pada 2024. Berdasarkan dakwaan jaksa, pengadaan tersebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp49,916 miliar dan diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp29,58 miliar berdasarkan hasil penghitungan ahli yang tercantum dalam perkara.

Jaksa mendalilkan proses pengadaan tidak sepenuhnya didasarkan pada identifikasi kebutuhan sekolah, tidak didukung penyusunan harga satuan dan survei harga yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dilakukan melalui e-Katalog tanpa evaluasi harga yang memadai.

Di sisi lain, pembelaan Saiful berusaha menunjukkan bahwa posisi formal seseorang sebagai kepala dinas atau pengguna anggaran tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa orang tersebut mengendalikan seluruh proses pengadaan.

Di sinilah keterangan ahli pidana menjadi penting. Sebab, yang hendak diuji bukan hanya apakah terdapat persoalan dalam proses administrasi pengadaan, tetapi apakah perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa.

Persidangan belum berakhir. Keterangan ahli dan saksi yang telah disampaikan masing-masing pihak masih akan dinilai bersama alat bukti lainnya oleh majelis hakim.

Karena itu, pernyataan penasihat hukum bahwa Saiful Abdi "patut dibebaskan" merupakan pandangan pihak pembela, bukan kesimpulan pengadilan. Demikian pula dalil jaksa mengenai dugaan penyimpangan dan kerugian negara masih harus dibuktikan dalam persidangan.

Sidang lanjutan selanjutnya akan menjadi ruang bagi majelis hakim untuk menilai apakah rangkaian tindakan yang dipersoalkan dalam pengadaan Smartboard tersebut berhenti sebagai persoalan administrasi dan tata kelola, atau justru memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana didakwakan kepada Saiful Abdi.(erni)

Nenek tersebut diketahui bernama Emi. Ia mengaku datang ke lokasi bukan untuk mengikuti acara secara khusus, melainkan mencari botol-botol bekas yang tersisa di tengah keramaian.

Namun, menurut pengakuannya, ia sempat diminta meninggalkan lokasi saat sedang mengumpulkan botol bekas.

"Cari botol itu aku kalau ada rame-rame aja. Ini pun belum aku jual. Tiga bulan sekali belum tentu, kadang dapat Rp500 ribu, kadang Rp450 ribu," ujar NenekEmi dengan napas terdengar sesak, Selasa (18/8/2026).

Menurut Emi, mengumpulkan botol bekas merupakan salah satu cara yang dilakukannya untuk mendapatkan penghasilan. Ia mengaku tidak ingin terlalu membebani anaknya karena kondisi ekonomi keluarga yang juga tidak mudah.

"Dak capek setengah mati aku, cuman mau cari botol aja. Karena aku tinggal sama anak, enggak enak aku minta duit sama anak. Dia pun susah juga," tuturnya.

Emi juga menceritakan bahwa dirinya sebenarnya sudah terbiasa mencari botol bekas setiap kali ada kegiatan yang ramai. Saat acara HUT RI tersebut, ia mengaku sempat duduk sambil melihat jalannya kegiatan sekaligus mengumpulkan botol yang berserakan.

"Kemarin aku dengar aja acara itu sambil duduk, cari botol, lihat-lihat jalan. Ada juga ibu-ibu yang kasih duit, kemarin Rp5 ribu, Rp2 ribu," katanya.

Namun, ia mengaku kemudian diminta keluar dari area kegiatan.

"Iya, disuruh keluar. Aku cari botol-botol itu keliling. Kalau enggak diambil takut berserak. Rupanya sudah ada tiga goni, malah dicampur sama tukang sapu sampah jadi bercampur lagi," ungkapnya.

Kisah NenekEmi menjadi sorotan karena terjadi di tengah suasana perayaan kemerdekaan yang dihadiri masyarakat dan sejumlah pejabat serta tamu undangan.

Momen seorang perempuan lanjut usia melintas di sekitar lokasi kegiatan juga terekam dalam dokumentasi. Peristiwa tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat kecil, termasuk mereka yang mencari penghasilan dari barang bekas, mendapatkan ruang dan perhatian di tengah kegiatan publik.

Bagi Emi, mencari botol bekas bukan sekadar memungut sampah. Botol-botol tersebut menjadi salah satu sumber penghasilan yang meski tidak seberapa, tetap berarti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam kondisi yang diakuinya sudah sering sakit-sakitan, Emi kini berharap ada perhatian dan bantuan dari pemerintah.

"Saya cuma mau cari botol," katanya.

Ini menjadi gambaran sederhana dari perjuangan seorang warga lanjut usia yang berusaha bertahan hidup dengan cara yang ia mampu.

Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa makna kemerdekaan tidak hanya tercermin dari kemeriahan seremoni, pengibaran bendera dan kehadiran para pejabat, tetapi juga dari kepedulian terhadap masyarakat kecil yang masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup.(DAM/REL)

Dalam unggahan Instagram-nya, Mawa menulis caption singkat "One day with you." Sosok pria yang menemaninya sengaja tidak diperlihatkan secara jelas. Salah satu foto menampilkan Mawa menerima bunga dari pria yang duduk di hadapannya, sementara foto lainnya menunjukkan keduanya bersama dengan wajah sang pria ditutupi.

Unggahan tersebut memicu spekulasi warganet soal identitas pria yang mendampingi Mawa. Banyak yang menduga pria tersebut adalah Sayyid Azri Al-Hafiz Dasopang, selebgram yang memiliki puluhan ribu pengikut. Dugaan semakin kuat setelah Azri turut membagikan ulang foto kebersamaannya dengan Mawa.

Komentar publik pun beragam. Sebagian netizen mengingatkan Mawa agar tidak terburu-buru membuka hati setelah perceraian. Menanggapi hal itu, Mawa menjelaskan, "Teman kak, kita sama-sama dari Medan."

Mawa resmi bercerai dari Insanul Fahmi pada 8 Juli 2026 setelah sebelumnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Sebelum perceraian, Mawa juga sempat melaporkan Insanul Fahmi dan Inara Rusli ke Polda Metro Jaya terkait dugaan perzinahan.

Kini, unggahan Mawa bersama Azri kembali membuat kehidupan pribadinya menjadi sorotan publik.(Matamata)

Pelaku yang ditangkap itu merupakan residivis berinisial BS (33), warga Jalan B Katamso, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun.

Kapolsek Medan Kota, AKP Feriawan S.H, melalui Kanit Reskrim, Iptu Poltak Tambunan, SH.MH menjelaskan, keberhasilan pihaknya mengungkap kasus ini, berawal adanya laporan korban bernama Fikri Adlian Rangkuti (32), warga Jalan Brigjen Katamso, Gang Bidan, Kecamatan Medan Maimun.

Korban kehilangan satu unit sepeda motor Yamaha Scorpio Z warna hitam tahun 2009 dengan nomor polisi (nopol) BK 2890 LAB dan ditaksir kerugian sekitar Rp 18 juta.

"Berdasarkan LP korban, tim melakukan penyelidikan di seputaran kawasan Jalan Brigjen Katamso dan mendapatkan informasi dari masyarakat keberadaan pelaku sedang berjalan di pinggir rel. Dengan cepat tim langsung menuju lokasi tersebut dan langsung mengamankan pelaku," terang, Iptu Poltak Tambunan, Rabu (19/8/2026).

Mantan Kanit Reskrim Polsek Medan Baru tersebut mengatakan, pelaku BS sudah empat kali melakukan berbagai macam kasus tindak pidana (residivis).

"Pelaku BS, merupakan residivis dan sudah empat kali masuk penjara dengan bermacam kasus," ujar Poltak.

Saat di interogasi, lanjut Poltak, pelaku mengakui perbuatannya telah mencuri sepeda motor milik korban dan telah menggadaikannya di Binjai seharga Rp. 3.700.000 kepada seseorang bernama Katong.

"Saat ini pelaku telah ditahan di Mako Polsek Medan Kota, guna proses hukum lebih lanjut," pungkas Mantan Kanit Reskrim Polsek Medan Area tersebut.(Hap).

"Yang jelas, sudah ada tersangka yang kita tetapkan," kata Kapolrestabes Medan, Kombes Jean Calvijn Simanjuntak saat diwawancarai, Rabu (19/8/2026).

Calvijn mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara bersama Polda Sumut. Hasil gelar perkara, pihak kepolisian menaikkan status perkara itu ke tahap sidik.

"Kasus ini sudah naik sidik. Kita telah melakukan gelar perkara khusus yang dihadiri oleh Polda," jelasnya.

Mantan Dirresnarkoba Polda Sumut itu belum memerinci pihak yang dijadikan tersangka dalam kasus itu. Calvijn mengatakan penjelasan lebih lanjut akan segera disampaikan.

"Nanti kita akan sampaikan Minggu depan," pungkasnya.

Untuk diketahui, ledakan itu terjadi pada Senin (20/7). Dalam peristiwa itu, ada tiga orang yang tewas tertimbun.

Sejak kejadian itu, polisi telah melakukan olah TKP. Hasil penyelidikan sejauh ini, ledakan itu dipicu karena adanya kebocoran pipa gas tanam milik PT PGN. Titik kebocoran pipa itu juga telah ditemukan.(DetikSumut)

Seorang warga yang disebut dengan nama samaran Ahyar, diduga bebas menjalankan aktivitas peredaran sabu di sejumlah lokasi di Malindo Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu.

Informasi mengenai dugaan tersebut beredar di tengah masyarakat dan menimbulkan keresahan. Warga berharap aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

"Kami berharap aparat segera mengecek informasi ini. Kalau memang terbukti ada aktivitas peredaran narkoba, harus ditindak sesuai hukum," ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Sumber mengungkapkan, Ahyar kerap melakukannya transaksi sabu di sejumlah wilayah di Desa Sei Siarti tepatnya di Malindo, Dusun Ahok, Tangkahan Mayor, Sipege dan lokasi lainnya di Kecamatan Panai Tengah.

Kapolsek Panai Tengah, AKP Amlan saat diminta tanggapannya berjanji akan menindaklanjuti dugaan peredaran sabu yang saat ini bebas dikendalikan oleh Ahyar.

"Terima kasih infonya pak. Kami tindaklanjuti dan lakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, " ucap Kapolsek, Rabu (19/8/2026).

Masyarakat juga meminta agar pemberantasan narkoba di Panai Tengah dilakukan secara serius, termasuk menindak pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. (BS)

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, PNM akan menghimpun dan mengukuhkan 88 organisasi kemasyarakatan (ormas) di Sumatera Utara (Sumut).

Langkah itu merupakan bagian dari upaya memperkuat dukungan masyarakat terhadap program Indonesia Emas di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"PNM yang hadir sebagai wadah dan rumah besar bagi seluruh anak bangsa diharapkan menjadi ruang bersama untuk membangun sinergi, pemberdayaan, serta kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara," ujar Ketua Umum PNM Rahudman Harahap saat deklarasi dan konferensi pers PNM di Pendopo Club, Kompleks Tasbi, Medan, Rabu (19/8/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Rahudman didampingi sejumlah pengurus PNM, antara lain Wakil Ketua Zakaria Rambe, Sekretaris Rusdi Sinuraya, Wakil Sekretaris Parluhutan Hasibuan, dan Bendahara Budi Harahap.

Rahudman mengatakan, PNM mendapat mandat dari Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) untuk mempersiapkan pengukuhan 88 ormas di Sumut.

Menurut Rahudman, yang pernah menjabat Wali Kota Medan periode 2010-2015, pengukuhan 88 ormas tersebut direncanakan berlangsung pada Oktober 2026 di Kota Medan.

Kegiatan itu akan digelar bersamaan dengan rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-2 Formas.

"Sebagai pemegang mandat Formas di Sumatera Utara, kami akan menghimpun 88 ormas untuk kemudian dikukuhkan dan berhimpun dalam Forum Masyarakat Indonesia Emas," kata Rahudman.

Ia menegaskan, ormas yang dihimpun harus memiliki independensi dan tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu.

"Nantinya, ormas-ormas yang dihimpun ini juga akan dijadikan mitra strategis pemerintah untuk turut serta mengawal berbagai Program Strategis Nasional, demi terciptanya Indonesia Emas yang makmur, mandiri, dan berdaulat," tegasnya.

*PNM Jadi Rumah Besar Anak Bangsa*

Rahudman menuturkan, Pendopo Nusantara Mandiri merupakan organisasi yang telah berbadan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0004866.AH.01.07.TAHUN 2026 tertanggal 24 Juni 2026.

Menurutnya, nama Pendopo Nusantara Mandiri memiliki filosofi yang menggambarkan semangat kebersamaan sekaligus cita-cita membangun kemandirian bangsa.

"PNM lahir dari semangat kebersamaan. Pendopo memiliki makna rumah besar Nusantara. Sedangkan Nusantara Mandiri merupakan cita-cita kita untuk membangun kemandirian dari Sabang sampai Merauke," tuturnya.

Rahudman mengatakan, PNM terbuka bagi seluruh elemen masyarakat tanpa membatasi latar belakang suku, agama, profesi, maupun kelompok sosial.

"PNM merupakan ormas yang terbuka dan menjadi rumah besar bagi seluruh anak bangsa untuk bersinergi, berdaya, dan berkontribusi bagi Indonesia yang maju," katanya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, PNM memiliki sejumlah misi, di antaranya mempererat silaturahmi dan persaudaraan lintas suku, agama, dan profesi.

PNM juga mendorong pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemuda, serta masyarakat melalui berbagai program.

Selain itu, PNM akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan dan pelestarian budaya Nusantara.

Rahudman menegaskan, PNM tidak ingin berjalan sendiri. Karena itu, pihaknya mengajak pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, dan media membangun kolaborasi dalam berbagai bidang.

"PNM tidak akan berjalan sendiri. Kami mengajak seluruh elemen bangsa, pemerintah, swasta, dan media untuk bersama-sama. Deklarasi ini bukan akhir, tetapi awal dari kerja-kerja nyata kita untuk negeri," tegasnya.

Momentum 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kata Koordinator Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Sumatera Utara itu, harus menjadi energi untuk memperkuat semangat kebangsaan melalui karya dan kontribusi nyata.

"Di usia RI ke-81 ini, semangat kemerdekaan harus kita isi dengan karya. Itulah semangat PNM, mandiri, gotong royong, dan berdampak," pungkasnya.***

Hal itu diungkapkan saksi P Siregar, selaku Site Engineer PT Hutama Karya (HK), saat memberikan keterangan dalam persidangan yang digelar di Ruang Cakra 9 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (19/8/2026).

P Siregar merupakan satu-satunya saksi yang diperiksa dari lima saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Nurdiono. Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim M. Yusafrihardi Girsang.

Saksi saat memberikan keterangan di hadapan hakim. (Raden Arman/posmetromedan.id)

Dalam fakta persidangan, terungkap PT Hutama Karya mengerjakan proyek tersebut secara swakelola. Salah satu tugas P Siregar selaku Site Engineer adalah memastikan kesesuaian volume pekerjaan dengan gambar atau perencanaan proyek.

Ketika majelis hakim menanyakan apakah pekerjaan yang dilaksanakan telah sesuai dengan volume, P Siregar menjawab bahwa seluruh pekerjaan telah sesuai.

"Sudah sesuai semua," kata P Siregar di hadapan majelis hakim.

Penasihat hukum terdakwa Enda Simakasura Ketaren, Donny P Manullang menyebutkan keterangan saksi P Siregar kembali menguatkan konstruksi pembelaan pihaknya sejak awal persidangan, khususnya mengenai kesesuaian volume pekerjaan.

"Semua sudah sesuai. Saksi dari awal sampai sekarang pun sudah menyatakan volume sudah sesuai. Kan itu yang kita bingung, apa yang kurang itu volume?" ujar Donny didampingi Mulyadi Sihombing.

Menurutnya, keterangan sejumlah saksi juga dinilai tidak sejalan dengan metode pemeriksaan yang sebelumnya disampaikan ahli yang dihadirkan jaksa.

Penasihat Hukum Enda Simakasura Ketaren, Mulyadi dan Donny. (Raden Arman/posmetromedan.id)

"Yang menarik tadi adalah ada beberapa metode pemeriksaan dari ahli Kejati. Ternyata dikonfirmasi dengan saksi-saksi ini, satu tidak dilakukan, kedua tidak ada kesesuaian antara saksi ahli audit yang dihadirkan oleh Kejati dengan tenaga-tenaga ahli dari proyek tersebut," sebut Donny.

Donny menambahkan, pihaknya juga menyoroti keterangan terkait kondisi keuangan PT Hutama Karya dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dalam persidangan, kata dia, perusahaan justru mengalami kerugian dalam mengerjakan proyek tersebut.

"Yang kedua yang menarik tadi adalah pernyataan dari HK yang menyatakan bahwa ternyata mereka tidak menerima keuntungan dalam proyek ini, malah yang ada kerugian dari mereka," ungkapnya.

Ia menyebut terdapat audit internal perusahaan yang menunjukkan pelaksanaan proyek tersebut mengalami kerugian bagi PT Hutama Karya.

"Kalau HK rugi, lalu siapa yang diuntungkan? Rp13 miliar ini dari mana? Mereka ternyata tidak menerima keuntungan Rp13 miliar itu," tutur Donny.

Penasihat hukum juga menyinggung keterangan terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Donny, dalam persidangan sebelumnya disebutkan bahwa proyek tersebut telah diaudit dan terdapat temuan yang kemudian telah dibayarkan.

Selain itu, ia menjelaskan laporan harian, mingguan, dan bulanan pekerjaan dibuat PT Hutama Karya dan diverifikasi oleh PT Yodya Karya selaku manajemen konstruksi. Sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menurut dia, menerima laporan akhir.

"Kalau sudah menerima laporan akhir, berarti sudah dicek oleh MK. Berarti tidak ada kesalahan. Itu yang menjadi lucu dalam perkara ini," cetusnya.

Donny menegaskan pihaknya akan terus mengawal persidangan untuk menguji seluruh dakwaan yang disampaikan JPU.

"Semakin jaksa menghadirkan saksi-saksi, semakin terbuka bahwa dakwaan itu memang cacat. Dakwaannya lemah, pembuktiannya lemah," tandasnya.

Penasihat hukum lainnya, Mulyadi Sihombing juga menyoroti dakwaan mengenai dugaan kerugian negara sebesar Rp13,1 miliar.

Menurutnya, hingga persidangan tersebut belum terdapat keterangan saksi yang membuktikan adanya kerugian sebesar nilai tersebut.

"Sampai hari ini enggak ada satu pun yang membuktikan, enggak ada bukti jaksa yang menyatakan ada kerugian Rp13,1 miliar tadi," pungkas Mulyadi.

Sementara itu, persidangan ditunda hingga Senin (31/8/2026). Pada persidangan berikutnya, majelis hakim dijadwalkan memeriksa empat saksi lainnya yang telah disumpah.

Dalam perkara ini, Enda Simakasura Ketaren selaku PPK dari Kementerian PUPR dan Edwin Tresnan Nugraha selaku General Manager/Kepala Wilayah IV Medan PT Yodya Karya (Persero) didakwa terlibat dalam dugaan korupsi proyek penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele, Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2022. (den)

Duka keluarga belum terjawab dengan jelas. Publik pun menanti penjelasan terbuka mengenai pelaksanaan vaksinasi, koordinasi antarinstansi, serta langkah penanganan setelah kejadian tersebut.

Kepala Puskesmas Tigapanah, Lenny Florenta br Sinulingga, sebelumnya mengaku telah berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Tigapanah terkait pelaksanaan vaksinasi kepada siswa.

"Sudah berkoordinasi dengan Kecamatan Tigapanah perihal suntik vaksin kepada siswa," ujar Lenny saat dikonfirmasi, Kamis (14/8).

Namun, keterangan tersebut justru berbeda dengan pernyataan Camat Tigapanah, Bartholomeus Barus, S.IP.

Saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (19/8/2026), Camat Tigapanah secara tegas mengatakan bahwa pihak kecamatan tidak pernah menerima koordinasi maupun surat dari Puskesmas Tigapanah terkait pelaksanaan vaksinasi terhadap para siswa.

"Tidak ada koordinasi atau surat dari Puskesmas Tigapanah ke kecamatan terkait dilakukannya vaksinasi kepada siswa," tegas Bartholomeus.

Pernyataan Berbeda, Publik Berhak Mendapat Penjelasan

Perbedaan keterangan antara kepala puskesmas dan camat tersebut patut dipertanyakan. Jika benar koordinasi telah dilakukan, bentuk koordinasi seperti apa yang dimaksud? Apakah dilakukan secara lisan, tertulis, atau melalui mekanisme resmi lainnya?

Sebaliknya, jika memang tidak pernah ada koordinasi dengan pihak kecamatan, mengapa kepala puskesmas menyatakan sebaliknya?

Pertanyaan tersebut semakin penting karena kasus ini menyangkut keselamatan anak dan berujung pada meninggalnya seorang siswa. Karena itu, persoalan ini tidak semestinya berhenti pada saling klaim antarpejabat.

Ketika dikonfirmasi kembali oleh Posmetro Medan ke Puskesmas Tigapanah, Kepala Puskesmas tidak berada di tempat.

Salah seorang staf awalnya mengatakan akan menghubungi Kapus. Namun, sekitar tiga menit kemudian, staf tersebut muncul dari pintu belakang dan menyampaikan bahwa Kepala Puskesmas sedang menuju Dinas Kesehatan karena dipanggil pimpinan.

"Ibu Kapus ke Dinas Kesehatan, dipanggil sama kepala," ujar staf tersebut.

Kapus Sulit Dikonfirmasi, Dinkes Juga Belum Memberikan Penjelasan

Upaya konfirmasi kemudian dilanjutkan ke Kantor Dinas Kesehatan. Namun, lagi-lagi belum diperoleh penjelasan dari pejabat yang berwenang.

Staf Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa Kepala Dinas sedang cuti, sedangkan Sekretaris Dinas sedang mengikuti rapat. Sementara terkait keberadaan Kepala Puskesmas Tigapanah, staf tersebut menyebut Kapus baru datang sehari sebelumnya.

Situasi ini tentu menimbulkan kesan bahwa upaya memperoleh informasi mengenai kasus tersebut justru berhadapan dengan pintu yang tertutup.

Padahal, masyarakat berhak mengetahui bagaimana prosedur vaksinasi dilaksanakan, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana koordinasinya dilakukan, serta apakah seluruh tahapan telah sesuai dengan ketentuan.

Terlebih lagi, kasus ini menyangkut seorang anak yang meninggal dunia. Publik membutuhkan penjelasan berbasis fakta dan hasil pemeriksaan, bukan pernyataan yang saling bertentangan.

Jangan Biarkan Kematian Anak Berakhir Tanpa Jawaban

Pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Karo seharusnya tidak tinggal diam. Perbedaan keterangan antara Puskesmas Tigapanah dan pihak kecamatan perlu segera diklarifikasi secara terbuka.

Apabila memang vaksinasi telah dilaksanakan sesuai prosedur, pemerintah perlu menjelaskan dasar pelaksanaannya dan hasil investigasi medis terkait kematian korban.

Sebaliknya, jika ditemukan adanya prosedur yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya, masyarakat juga berhak mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab.

Kasus ini bukan sekadar persoalan administrasi antara puskesmas dan kecamatan. Ini menyangkut nyawa seorang anak dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pemerintah.

Karena itu, sikap menghindar dari konfirmasi justru dapat memperbesar kecurigaan dan memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.

Kini publik menunggu: siapa yang akan memberikan penjelasan sebenarnya?

Hingga berita ini ditulis, Kepala Puskesmas Tigapanah belum memberikan keterangan langsung terkait perbedaan pernyataan tersebut maupun kronologi vaksinasi yang dilakukan terhadap korban.

Catatan redaksi: dugaan hubungan antara vaksinasi dan kematian korban tetap perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan keterangan medis yang berwenang. Berita ini tidak menyimpulkan vaksin sebagai penyebab kematian.(JpG)

Pemuda berusia 28 tahun yang merupakan tahanan titipan Polsek Sunggal tersebut meninggal dunia akibat penyakit bawaan yang diidapnya sejak lama.

Pihak RutanKelas I Medan menjelaskan, bahwa berdasarkan catatan pemeriksaan kesehatan yang dimiliki, pembesaran kelenjar tersebut merupakan kondisi yang telah ada sebelum yang bersangkutan menjalani penahanan di RutanKelas I Medan dan bukan kondisi yang baru muncul pada saat kejadian tersebut.

"Sejak yang bersangkutan datang ke klinik dengan keluhan kesehatan, petugas kami langsung memberikan penanganan dan melakukan observasi. Ketika kondisi pasien mengalami penurunan, kami segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan mengambil langkah rujukan emergency. Prioritas kami adalah keselamatan dan pelayanan kesehatan pasien," ujar Kepala RutanKelas I Medan, Andi Surya, Rabu (19/8/2026).

Sesampainya di RS Bhayangkara Medan, RutanKelas I Medan selanjutnya melakukan serah terima tahanan kepada pihak yang melakukan penahanan untuk proses penanganan dan tindak lanjut sesuai kewenangan.

Namun, setelah dilakukan pemeriksaan di IGD RS Bhayangkara Medan, Jopi Sembiring dinyatakan meninggal dunia oleh dokter.

"RutanKelas I Medan menyampaikan turut berduka atas meninggalnya Jopi Sembiring dan memastikan bahwa selama berada dalam penanganan Rutan, pelayanan kesehatan diberikan sesuai kondisi pasien dengan tetap mengutamakan keselamatan serta berkoordinasi dengan pihak yang melakukan penahanan," ucap Andi.

Testimoni di dalam surat pernyataan kakak kandung Jopi Sembiring, Elisya Br Sembiring (34) yang menolak dilaksanakan autopsi dengan memastikan bahwa sang adik meninggal dunia bukan karena faktor lain seperti isu yang beredar, namun karena penyakit bawaan yang dideritanya sejak lama.

Bahkan keluarga tidak mencurigai atau menuntut siapapun di kemudian hari atas meninggalnya Jopi Sembiring.

Sebelumnya, pihak Rutan I Medan juga memastikan bahwa tahanan dalam perkara judi online yang baru dititipkan 3 minggu itu, telah mendapatkan pelayanan kesehatan dan penanganan medis sebelum dirujuk secara emergency ke rumah sakit.

Melihat kondisi pasien yang semakin menurun, dokter piket segera berkoordinasi dengan pimpinan serta pihak yang melakukan penahanan.

Setelah administrasi dan dokumen kesehatan disiapkan, pasien kemudian dirujuk secara emergency ke RS Bhayangkara Medan untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Untuk diketahui, Jopi Sembiring datang ke Klinik Pratama RutanKelas I Medan pada Minggu (16/8/2026) sekitar pukul 12.30 WIB dengan keluhan demam dan mual. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas medis memberikan penanganan dan melakukan observasi terhadap kondisi pasien.

Dalam proses observasi, kondisi pasien mengalami perubahan. Pasien mengalami muntah, suhu tubuh meningkat hingga 42°C dan kemudian mengalami penurunan kesadaran. Pada saat pemeriksaan, petugas medis juga menemukan adanya pembesaran kelenjar pada bagian belakang punggung sebelah kanan. (Rel)

Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Dansat Brimob Polda Sumut Kombes Pol. M. Rendra Salipu dan Kabag Ops Polrestabes Medan AKBP Dhana Noer Kurniawan.

Berdasarkan hasil pendataan terkini di lapangan, total 150 rumah warga mengalami kerusakan dengan rincian Kelurahan Suka Maju 121 unit rumah dan Kelurahan Titi Kuning 29 unit rumah.

Tingkat kerusakan bangunan terbagi menjadi 2 unit rusak berat, 17 unit rusak sedang, dan 131 unit rusak ringan.

Selain kerugian materiel, seorang lansia bernama Sarkawi Tanjung (71) dilaporkan mengalami luka di bagian kepala akibat tertimpa material balok bangunan. Korban langsung dievakuasi ke RS Mitra Sejati untuk mendapatkan perawatan medis dan kini telah kembali ke kediamannya.

Guna meringankan beban masyarakat, bantuan darurat segera didistribusikan ke titik-titik pengungsian dan posko warga. Logistik yang disalurkan meliputi 700 bungkus nasi dan air mineral, Paket Makanan Bergizi Gratis (MBG) dari sekolah, 2 bal selimut dari BPBD dan 3 unit kendaraan dapur lapangan dari Sat Brimob Polda Sumut.

Kapolrestabes Medan menegaskan bahwa kepolisian terus bersinergi dengan seluruh unsur forkopimda dan instansi penanggulangan bencana agar pemulihan wilayah terdampak berjalan cepat.

"Kami akan terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan penanganan bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, serta proses pemulihan masyarakat terdampak dapat berjalan optimal," ujar Kombes Pol. Jean Calvijn di lokasi kejadian.

Polrestabes Medan bersama jajaran terkait memastikan pendataan berkala dan pengawalan distribusi logistik akan tetap disiagakan hingga situasi permukiman warga sepenuhnya pulih. (Dam)

Polda Sumut menyiapkan total lahan 6,16 hektare yang tersebar di sembilan Polres (Mandailing Natal, Karo, Deli Serdang, Samosir, Humbang Hasundutan, Simalungun, Toba, Dairi, dan Tapanuli Utara).

Bibit yang ditanam meliputi varietas Lumbu Hijau, Lumbu Kuning, dan Sangga Sembalun, melalui kerja sama dengan 10 kelompok tani, masyarakat pemilik lahan, Kementerian Pertanian, dan pemerintah daerah. Panen ditargetkan pada November 2026 dan akan diprioritaskan sebagai sumber bibit untuk perluasan.

Kegiatan ini sejalan dengan penanaman serentak bawang putih oleh Polri di 14 Polda pada hari yang sama sebagai bagian dari upaya nasional memperkuat ketahanan pangan.

Kabupaten Samosir sendiri telah dipersiapkan sebagai salah satu sentra bawang putih nasional berkat dukungan pemerintah pusat dan potensi geografis yang mendukung.

Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., kegiatan menjadi bagian dari dukungan Polri terhadap program swasembada pangan nasional, khususnya komoditas bawang putih.

Whisnu Hermawan Februanto menekankan bahwa penanaman bawang putih merupakan langkah strategis mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan impor.

"Penanaman bawang putih ini merupakan usaha nyata menuju swasembada pangan nasional untuk mengurangi impor pangan. Saat ini stok pangan Indonesia masih bergantung pada hasil impor, termasuk komoditas bawang putih. Target kita, untuk lahan seluas satu hektare minimal menghasilkan 15 ton sudah sangat baik. Ketersediaan pupuk dan air harus dipastikan aman agar produksi dapat optimal," ujar Whisnu.

Whisnu menambahkan bahwa Polri siap mendukung program swasembada pangan, termasuk komoditas lain seperti kedelai.

"Lahan itu tersebar di sembilan Polres yang ada di Sumatera Utara," sambung Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Sumut Kombes Pol Afriadi Lemana di Samosir, Rabu (19/8/2026).

Ia mengatakan sembilan Polres yang menyiapkan lahan tersebut, yakni Polres Mandailing Natal, Polres Karo, Polres Deli Serdang, Polres Samosir, Polres Humbang Hasundutan, Polres Simalungun, Polres Toba, Polres Dairi, dan Polres Tapanuli Utara.

Menurut dia, pengembangan bawang putih dilakukan di wilayah tersebut karena memiliki kondisi geografis yang mendukung, terutama ketinggian sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl).

"Bibit bawang yang ditanam tersebut merupakan jenis varietas Lumbu Hijau, Lumbu Kuning, dan Sangga Sembalun," katanya.

Afriadi mengatakan pengembangan bawang putih tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan 10 kelompok tani, masyarakat pemilik lahan, Kementerian Pertanian, serta pemerintah daerah untuk mengoptimalkan produktivitas.

"Kami siap mendukung program pemerintah dalam percepatan swasembada, khususnya bawang putih," ujarnya.

Ia mengatakan potensi lahan yang tersedia akan dimanfaatkan secara optimal sehingga selain mendukung ketahanan pangan juga dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

"Panen yang ditargetkan pada November 2026 akan diprioritaskan sebagai sumber bibit untuk penanaman kembali sehingga cakupan produktivitas dapat diperluas," katanya.

Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom mengapresiasi kehadiran Kapolda sebagai bentuk dukungan nyata. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Kepolisian terus diperkuat, termasuk rencana pembangunan gudang pangan di Kabupaten Samosir.

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Samosir, Timiur Gultom mengatakan petani saat ini mendapatkan dukungan berupa bibit bawang putih, alat pertanian, dan pendampingan untuk meningkatkan produktivitas.

"Setelah berhasil, petani sudah memiliki pasar karena hasilnya dibeli langsung oleh Kementerian Pertanian menggunakan dana APBN. Bibit bawang putih juga akan dikembalikan untuk ditanam kembali oleh petani selama dua tahun," katanya.

Secara nasional, Polri bersinergi dengan berbagai pihak telah memperoleh potensi lahan terverifikasi seluas 2.593 hektare yang tersebar di 17 Polda untuk mendukung percepatan swasembada bawang putih. Program tersebut memberdayakan 117 kelompok tani dengan melibatkan 2.257 petani.

Dari luasan tersebut, 927,6 hektare telah ditanami dengan proyeksi produksi mencapai 9.276 ton.

Sementara Rabu ini, penanaman bawang putih dilaksanakan secara serentak di 14 Polda pada lahan seluas 279,5 hektare. Penanaman tersebut diproyeksikan menghasilkan sekitar 2.795 ton bawang putih yang dapat dipanen pada kuartal IV 2026.

Sementara itu, tiga Polda lainnya akan melaksanakan penanaman menyesuaikan masa tanam di wilayah masing-masing.