Kegiatan yang berlangsung , Rabu(15/7/2026) pukul 08.30 hingga 09.30 WIB di Aula MAN Karo, Jalan Samura Gang Madrasah No. 6, Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe, tersebut dihadiri Kepala MAN Karo Ashari Fahmi, S.Pd., M.M., serta Kasat Binmas Polres Karo AKP Taruli Silalahi, S.H., bersama personel Sat Binmas.

Dalam kesempatan itu, Sat Binmas Polres Karo memberikan materi pembinaan sebagai bagian dari program penyuluhan kepada pelajar baru guna membentuk generasi muda yang disiplin, taat hukum, dan memiliki wawasan kebangsaan.

Materi yang disampaikan meliputi penguatan nilai-nilai Pancasila, semangat persatuan, cinta tanah air, serta pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, para siswa juga diberikan edukasi mengenai pencegahan kenakalan remaja, khususnya bahaya perundungan (bullying), dampak negatif yang ditimbulkan, serta pentingnya saling menghormati untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.

Tak hanya itu, penyuluhan juga menekankan pentingnya tertib berlalu lintas, mulai dari mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm berstandar SNI, larangan mengendarai kendaraan tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), hingga mengutamakan keselamatan saat berkendara.

Kasat Binmas Polres Karo AKP Taruli Silalahi, S.H., dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Karo yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 16 Juli 2026 mengatakan pembinaan sejak dini sangat penting untuk membangun karakter generasi muda agar tidak mudah terjerumus dalam perilaku menyimpang.

"Melalui kegiatan MPLS ini kami ingin menanamkan nilai-nilai kebangsaan, membangun kesadaran hukum, mencegah bullying, serta mengajak para pelajar menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Harapannya mereka tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, disiplin, bertanggung jawab, dan mampu menjadi teladan baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat," ujar AKP Taruli.***

Pemeriksaan dimulai pukul 07.30 WIB di Kantor SPPG-1, Jalan Air Bersih Aspol Lapangan Tembak No.105, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, oleh personel Sidokkes Polres Dairi, Penda TK I Hegatrapulina Ginting, A.Md.Farm.

Kegiatan ini,seperti terungkap dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 16 Juli 2026, bertujuan memastikan seluruh makanan yang disajikan memenuhi standar keamanan pangan sebelum didistribusikan kepada 2.409 penerima manfaat, yang terdiri dari peserta didik, tenaga pendidik, ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), serta balita.

Dalam pemeriksaan itu, petugas melakukan uji keamanan makanan menggunakan reagen kimia untuk mendeteksi kandungan Nitrat, Nitrit, Fosfat dan Formalin, serta pemeriksaan organoleptik yang meliputi warna, aroma, rasa, dan tekstur makanan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh menu makanan berada dalam batas normal dan dinyatakan aman untuk dikonsumsi.

Menu Makan Bergizi Gratis yang disiapkan pada hari tersebut terdiri dari nasi putih, ikan botan bumbu sarden, tahu balado, tumis buncis, wortel dan tahu, serta buah salak sebagai pelengkap gizi.

Selain melakukan pemeriksaan keamanan pangan, Sidokkes Polres Dairi juga memberikan edukasi kepada petugas ahli gizi di SPPG agar setiap hari menyisihkan dua sampel makanan (ompreng) untuk disimpan di dalam chiller selama 2 x 24 jam. Langkah ini merupakan bagian dari prosedur keamanan pangan sebagai upaya antisipasi apabila diperlukan penelusuran lebih lanjut terhadap kualitas makanan yang telah didistribusikan.

Kasidokkes Polres Dairi menegaskan bahwa kegiatan Safety Food akan terus dilaksanakan secara rutin sebagai bentuk komitmen Polri dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis agar seluruh makanan yang diterima masyarakat benar-benar memenuhi standar kesehatan, aman dikonsumsi, dan memberikan manfaat bagi peningkatan gizi generasi penerus bangsa.

Adapun penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis meliputi: Anak sekolah sebanyak 1.776 orang, terdiri dari TK Kemala Bhayangkari, TK RA Al Uswah, TK RA Nuraidah, MIS Pesantren, MTs Pesantren, MAS Pesantren, dan SMK Negeri 1 Sidikalang. Guru sebanyak 183 orang dari seluruh sekolah penerima program. Ibu hamil (Bumil) sebanyak 30 orang. Ibu menyusui (Busui) sebanyak 40 orang.Balita sebanyak 380 orang.***

Pertemuan itu turut dihadiri para Pejabat Utama (PJU) dari Polres Karo, Kejaksaan Negeri Karo, dan Kodim 0205/TK. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan koordinasi, kolaborasi, serta mempererat hubungan kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas masing-masing.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres karo yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 16 Juli 2026 menyampaikan sinergitas antara Polri, TNI dan Kejaksaan merupakan kunci dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif melalui Criminal Justice System (CJS), sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Karo.

Ketiga institusi berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi operasional, meningkatkan kerja sama dalam proses penegakan hukum, mempererat silaturahmi sebagai sarana penyamaan persepsi dan pertukaran informasi, serta bersama-sama mendukung dan menyukseskan program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Selain itu, Polres Karo dan Kodim 0205/TK juga sepakat untuk terus menjaga sinergitas hingga ke tingkat Polsek dan Koramil, sehingga kolaborasi dalam menjaga Harkamtibmas dapat berjalan optimal di seluruh wilayah Kabupaten Karo.***

Program berkantor di daerah merupakan salah satu agenda pemerintahan Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Sumut Surya untuk memastikan pembangunan berlangsung merata di seluruh wilayah.

Bobby Nasution mengatakan dirinya dan Surya akan bergantian berkantor di Kepulauan Nias.

Tahap awal, Bobby Nasution akan berada di wilayah itu selama sekitar satu pekan sebelum dilanjutkan wakil gubernur.

"Kali ini saya dulu seminggu. Setelah itu Pak Wagub yang datang seminggu. Nanti kami bergantian," ujar Bobby Nasution seperti terungkap dalam sebuah postingan anonim facebook @Sekilas Sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 16 Juli 2026.

Menurut Bobby Nasution, program berkantor di daerah tidak hanya bersifat seremonial. Kehadiran kepala daerah secara langsung diharapkan dapat mempercepat penyelesaian persoalan serta memastikan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik berjalan sesuai rencana.

Pihaknya juga menyiapkan sedikitnya tiga program utama yang akan dilaksanakan di Kepulauan Nias. Namun, Bobby Nasution belum menjelaskan secara rinci bentuk dan pembagian program tersebut di setiap daerah.

Di Nias, Bobby Nasution dijadwalkan meninjau sejumlah fasilitas pendidikan, jembatan, dan pusat kesehatan masyarakat.

Peninjauan ini untuk melihat langsung kondisi infrastruktur dan pelayanan dasar yang diterima masyarakat.

Selain melakukan monitoring program pembangunan, Bobby Nasution juga dijadwalkan membuka forum diskusi bersama tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.

Pertemuan itu diharapkan menjadi ruang untuk menyerap aspirasi dan membahas berbagai kebutuhan masyarakat Kepulauan Nias.

Dalam rangkaian kegiatan itu, Bobby Nasution juga direncanakan menonton pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 bersama warga setempat.***

Kedatangan Kapolres Toba disambut hangat Komandan Subdenpom I/2-6 Balige Kapten CPM B.M Nainggolan S.H., beserta jajaran. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban sebagai bentuk penguatan koordinasi dan komunikasi antarinstansi dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Toba.

Dalam kesempatan itu, AKBP V.J. Parapaga menyampaikan bahwa hubungan baik antara TNI dan Polri merupakan modal utama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menciptakan situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif.

"Silaturahmi ini bukan hanya sebagai bentuk penghormatan antarinstansi, tetapi juga untuk semakin mempererat sinergitas dan soliditas dalam pelaksanaan tugas di lapangan. TNI dan Polri akan terus berjalan beriringan menjaga keamanan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat," ujar Kapolres dalam sebuah postingan anonim facebook @Humas Polres Toba yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 16 Juli 2026..

Sementara itu, Komandan Subdenpom I/2-6 Balige menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan komitmen untuk terus menjaga kerja sama yang telah terjalin dengan Polres Toba.

Melalui pertemuan ini, diharapkan koordinasi antara TNI dan Polri semakin kuat sehingga mampu menjawab berbagai tantangan tugas ke depan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kedua institusi negara.

Silaturahmi tersebut ditutup dengan sesi ramah tamah dan foto bersama sebagai simbol eratnya sinergitas TNI–Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Toba.***

Sidang dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Indonesia Asahan Aluminium (PT Inalum) memasuki babak baru. Jaksa Penuntut Umum menghadirkan ahli Hernold Ferry Makawimbang untuk mengurai batas tipis antara kerugian negara dan kerugian korporasi, isu yang kini menjadi titik krusial dalam pembuktian perkara yang turut menyeret mantan SEVP Pengembangan Usaha PT Inalum, Dante Sinaga. Di sisi lain, tim penasihat hukum Kasmin Sidauruk SH menilai keterangan ahli justru membuka ruang untuk menguji kembali konstruksi dakwaan terhadap kliennya.

Di hadapan majelis hakim, ahli menerangkan bahwa kerugian negara merupakan berkurangnya uang, surat berharga, maupun aset negara yang bersifat nyata dan pasti. Ahli juga menjelaskan bahwa dalam perkara korupsi, unsur perbuatan melawan hukum dan mens rea atau niat jahat menjadi bagian penting yang harus dianalisis sebelum suatu kerugian dapat dikaitkan dengan tindak pidana.

Selain itu, ahli menjelaskan adanya perbedaan mendasar antara kerugian korporasi dan kerugian negara. Menurut penjelasannya, kerugian yang timbul dalam aktivitas bisnis BUMN tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai kerugian negara apabila merupakan risiko usaha yang terjadi dalam pengelolaan perusahaan. Sebaliknya, apabila kerugian lahir akibat perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, atau tindakan yang bertujuan memperkaya diri sendiri maupun pihak lain, maka kerugian tersebut dapat masuk dalam ranah tindak pidana korupsi setelah melalui mekanisme pembuktian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterangan ahli tersebut menjadi perhatian tim penasihat hukum terdakwa Dante Sinaga, yang sejak awal menilai perkara ini harus dilihat secara utuh berdasarkan kronologi kebijakan perusahaan dan periode jabatan masing-masing pejabat.

Kuasa hukum Dante Sinaga, Kasmin Sidauruk, SH, MH, mengatakan pemeriksaan ahli membuka ruang pembahasan mengenai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sebelumnya menyoroti adanya piutang PT Prima Alloy Steel Universal (PT PASU) kepada PT Inalum.

"Di persidangan tadi banyak dibahas mengenai kerugian negara, hasil pemeriksaan BPK, dan perbedaan kerugian negara dengan kerugian korporasi. Itu menjadi bagian yang kami dalami melalui pemeriksaan ahli," kata Kasmin kepada wartawan, Kamis, (16/7/2026).

Menurut Kasmin, hasil pemeriksaan BPK yang pernah dilakukan pada 2025 menyebut adanya potensi kerugian korporasi terkait piutang yang belum tertagih. Ia menilai hal tersebut berbeda dengan pandangan yang disampaikan ahli mengenai konsep kerugian negara dalam perkara pidana korupsi.

Kasmin mengatakan piutang yang menjadi pokok persoalan berasal dari pengiriman aluminium alloy pada 2020 dengan jatuh tempo pembayaran pada 2021, atau setelah Dante Sinaga tidak lagi menjabat sebagai Senior Executive Vice President (SEVP) Pengembangan Usaha.

"Klien kami sudah tidak menjabat di posisi itu sejak April 2020. Karena itu kami mempertanyakan sejak kapan kerugian negara dianggap terjadi dan siapa yang memiliki kewenangan pengawasan pada saat kewajiban pembayaran tersebut jatuh tempo," ujarnya melalui WhatsApp.

Menurut Kasmin, pertanyaan tersebut juga disampaikan tim penasihat hukum kepada ahli di persidangan sebagai bagian dari upaya menguji konstruksi dakwaan jaksa.

Ia kembali mengingatkan bahwa dalam persidangan sebelumnya sejumlah saksi, termasuk dari unsur audit internal PT Inalum, menerangkan kronologi penumpukan stok aluminium alloy yang mendorong perusahaan mencari jalan agar produk kembali terserap pasar. Saksi juga menerangkan bahwa perubahan mekanisme pembayaran merupakan bagian dari kebijakan korporasi yang dibahas melalui mekanisme internal perusahaan.

Kasmin menambahkan, tim pembela juga mencatat adanya keterangan saksi mengenai rekam jejak profesional Dante Sinaga. Menurutnya, salah seorang saksi menerangkan Dante memperoleh apresiasi atas kinerjanya yang bahkan tercantum dalam laporan tahunan perusahaan dan menjadi bagian dari penilaian perusahaan terhadap kinerja kliennya.

"Fakta-fakta itu kami nilai penting karena memperlihatkan konteks pengambilan kebijakan dan posisi Pak Dante pada saat itu. Kami berharap seluruh keterangan saksi maupun ahli dinilai secara utuh oleh majelis hakim," kata Kasmin.

Kasmin juga menyoroti pembahasan mengenai kewenangan penetapan kerugian negara. Menurut dia, dalam persidangan ahli mengakui bahwa BPK merupakan lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional melakukan audit dan menetapkan kerugian keuangan negara. Pandangan itu, kata Kasmin, sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan posisi BPK sebagai lembaga audit keuangan negara. Meski demikian, ahli juga menerangkan bahwa pembuktian perkara korupsi tetap dilakukan melalui keseluruhan alat bukti yang diperiksa di persidangan."

Perkara ini berawal dari kerja sama penjualan aluminium alloy antara PT Inalum dan PT PASU yang dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU). Dalam dakwaannya, jaksa menilai perubahan mekanisme pembayaran dan pelaksanaan kerja sama tersebut mengakibatkan kerugian negara. Sementara itu, tim penasihat hukum berpendapat transaksi pada masa jabatan Dante Sinaga telah diselesaikan, sedangkan piutang yang kemudian menjadi pokok perkara muncul setelah kliennya tidak lagi menjabat sebagai SEVP Pengembangan Usaha.

Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan berikutnya sesuai penetapan majelis hakim setelah seluruh keterangan ahli dicatat sebagai bagian dari proses pembuktian perkara.(erni)

Kedatangan rombongan Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara disambut hangat oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H., beserta jajaran di ruang kerja Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan.

Pertemuan itu berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat kolaborasi sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat hubungan kelembagaan.

Audiensi itu merupakan bagian dari agenda silaturahmi dan perkenalan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara yang baru, sekaligus menjadi momentum strategis untuk mempererat koordinasi antara jajaran Pemasyarakatan dan Pengadilan Tinggi Medan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Dalam kesempatan itu, Kakanwil Ditjenpas Sumut, Jalu Yuswa Panjang, menyampaikan sinergi yang baik antara Pemasyarakatan dan lembaga peradilan merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu dan berkeadilan.

Menurutnya, komunikasi yang intensif dan koordinasi yang berkesinambungan akan memberikan dampak positif terhadap kelancaran pelaksanaan tugas, khususnya yang berkaitan dengan proses pembinaan warga binaan, administrasi perkara, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

"Silaturahmi ini merupakan langkah awal untuk memperkuat hubungan kelembagaan yang selama ini telah terjalin dengan baik. Kami berharap koordinasi dan komunikasi antara Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara dengan Pengadilan Tinggi Medan dapat terus ditingkatkan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi dapat berjalan lebih optimal, profesional, serta memberikan pelayanan hukum yang semakin baik kepada masyarakat," ujar Jalu Yuswa Panjang dalam sebuah postingan anonim facebook @Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 16 Juli 2026.

Sementara itu, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi atas kunjungan yang dilakukan jajaran Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara. Ia menegaskan bahwa hubungan baik antarinstansi penegak hukum merupakan fondasi penting dalam menjaga efektivitas sistem peradilan pidana.

Menurutnya, Pengadilan Tinggi Medan siap terus membangun komunikasi, koordinasi, dan kerja sama yang harmonis dengan jajaran Pemasyarakatan demi mendukung pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Melalui audiensi ini, diharapkan hubungan kelembagaan antara Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara dan Pengadilan Tinggi Medan semakin erat, sehingga sinergi yang telah terbangun dapat terus ditingkatkan dalam mendukung pelaksanaan tugas, penegakan hukum yang berintegritas, serta mewujudkan Pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat.***

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai ini turut diikuti oleh Ketua Bhayangkari Cabang Simalungun Ny. Nanik M. Aritonang, Wakapolres Simalungun Kompol Imam Alriyuddin, S.H., M.H. beserta Ny. Ennik Imam, para Pejabat Utama (PJU) Polres Simalungun, serta pengurus Bhayangkari Cabang Simalungun.

Rombongan tiba di Markas Komando Polsek Pematang Silimahuta disambut hangat Forkopimca setempat yang terdiri dari Sekcam, Danramil, para Pangulu/Kepala Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, serta pengurus Bhayangkari Ranting Polsek Pematang Silimahuta.

Dalam arahannya, Kapolresseperti terungkap dalam sebuah postingan anonim facebook @Humas Polres Simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 16 Juli 2026 memperkenalkan seluruh jajaran PJU yang mendampingi, menyampaikan kunjungan ini bertujuan melihat langsung kondisi satuan sekaligus mempererat silaturahmi dengan Muspika dan elemen masyarakat.

"Kami ingin mendengar langsung aspirasi, saran, maupun keluhan masyarakat terkait keamanan, ketertiban, dan pelayanan kepolisian," ujar AKBP Marganda Aritonang.

Dia juga menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) terkait pemberantasan narkoba, perjudian, dan tindak kriminalitas, serta mengajak seluruh elemen bersinergi menjaga wilayah tetap aman. Kapolres juga menekankan agar Kapolsek senantiasa memperkuat kerja sama dengan Muspika dan seluruh pemangku kepentingan.

Melalui kunjungan ini, diharapkan seluruh jajaran Polsek semakin solid, responsif, dan mampu memberikan pelayanan serta perlindungan terbaik bagi masyarakat di wilayah hukum Polres Simalungun.

Masyarakat yang memiliki informasi, keluhan, atau laporan terkait gangguan keamanan maupun pelayanan kepolisian, dapat menghubungi layanan Call Center 110 Polri yang beroperasi 24 jam secara gratis.

Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab dan foto bersama.***

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan didampingi oleh Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) MAN 1 Padangsidimpuan, Sri Hartati, bersama tim tenaga kesehatan dari Puskesmas Sadabuan. Pemeriksaan meliputi pengecekan kondisi kesehatan dasar, seperti tinggi dan berat badan, tekanan darah, kesehatan umum, serta skrining awal untuk mengetahui kondisi kesehatan para murid baru.

Plt. Kepala MAN 1 Padangsidimpuan, Marataon Hasibuan, S.Pd, menyampaikan apresiasi kepada Puskesmas Sadabuan atas sinergi yang terjalin dalam mendukung kesehatan peserta didik. Menurutnya, kesehatan merupakan faktor penting yang mendukung keberhasilan proses pembelajaran sehingga perlu mendapat perhatian sejak awal siswa memasuki lingkungan madrasah.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Puskesmas Sadabuan yang telah memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi murid baru MAN 1 Padangsidimpuan. Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan bahwa peserta didik memulai proses belajar dalam kondisi sehat sehingga mampu mengikuti pembelajaran secara optimal. Kesehatan dan pendidikan harus berjalan beriringan untuk menciptakan generasi yang unggul," ujar Marataon.

Sementara itu, Pembina UKS Sri Hartati menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan kesehatan sekolah yang bertujuan meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Selain pemeriksaan kesehatan, para murid juga mendapatkan edukasi mengenai pola hidup bersih dan sehat, pentingnya menjaga kebersihan diri, serta menerapkan gaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Para murid baru tampak antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan yang berlangsung tertib dan lancar. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kondisi kesehatan peserta didik dapat terpantau sejak awal sehingga mendukung terciptanya lingkungan belajar yang sehat, aman, dan nyaman. Kolaborasi antara MAN 1 Padangsidimpuan dan Puskesmas Sadabuan juga menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas kesehatan peserta didik sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi madrasah yang sehat, cerdas, dan berprestasi.( maldi)

Bahkan, kedua pelaku merupakan spesialis pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang sudah sering beraksi.

Keduanya Indra Wijaya (27) tukang bangunan warga Jalan Sari Rejo, Gang Karoja, Kecamatan Medan Polonia dan Deni Irawan (28) pekerja dekorasi warga Perumahan Griya Mutiara III, Jalan Perjuangan, Kelurahan Sembahe Baru, Kecamatan Pancurbatu.

Kasatreskrim Polrestabes Medan, AKBP Adrian Risky Lubis dalam sebuah postingan anonim facebook @Putra Akbar Nasution yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 16 Juli 2026 menjelaskan salah satu pelaku atas nama Deni Irawan merupakan buronan polisi (DPO) dalam kasus pencurian dengan kekerasan (curas) alias begal.

Pengungkapan kasus ini bermula saat petugas menindaklanjuti laporan dari Syarifuddin Pulungan (41).

Dalam laporannya, sepeda motor Honda Beat Street warna silver BK 2991 AIQ telah hilang di Jalan Sei Rokan, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Sabtu (11/7/2026) sekira pukul 13.00 WIB.

Atas kejadian ini, korban kemudian mengadu ke Polrestabes Medan untuk membuat LP (Laporan Pengaduan).

Petugas yang melakukan penyelidikan mengendus keberadaan pelaku Indra Wijaya.

Pelaku pun diringkus di Jalan Swasta Tengah Pasar IV, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Senin (13/7/2026) sekira pukul 16.00 WIB.

"Saat diinterogasi pelaku mengakui perbuatannya dan mengatakan bahwa ia beraksi bersama temannya, Deni Irawan. Lalu, dilakukan pengembangan dan di hari yang sama petugas berhasil meringkus pelaku Deni Irawan di Jalan Peratun, Kelurahan Kenangan Baru, Percut Sei Tuan," kata Adrian Lubis didampingi Iptu Bimo Setiadi.

Terhadap kedua pelaku, sambung Adrian, diberikan tindakan tegas terukur di bagian kakinya karena melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri saat dibawa pengembangan.

Eks Kasatreskrim Polres Asahan ini mengungkapkan bahwa tersangka Deni Irawan merupakan buronan yang selama ini dicari-cari.

Pasalnya, tersangka pernah membegal pengendara motor di depan RS TNI AU Abdul Malik, Jalan Ir. Juanda, Rabu (8/10/2025) silam.

Tersangka bersama komplotannya menggunakan sebilah parang.

Dalam aksinya, komplotan pelaku merampas motor Honda Beat warna hitam BK 5137 AKF.

Kejadian berawal saat korban berboncengan mengemudikan motor bersama teman satu kerjaannya. Saat melintas di lokasi,

tiba-tiba salah satu dari pelaku mengendarai motor jenis matic memepet korban dari sebelah kanan dan langsung mencabut kunci kontak sepeda motornya. Lalu korban pun menepi ke pinggir jalan.

Selanjutnya, empat pelaku mengendarai motor matic berboncengan mendekati korban. Salah satu pelaku turun dari motor mencabut sebilah parang dari balik bajunya dan mengancam dengan mengacungkannya ke arah korban.

Karena sudah ketakutan, korban berlari menjauh dari pelaku. Seketika komplotan pelaku membawa kabur motor milik korban.

Kasus ini pun sudah dilaporkan ke Polsek Medan Baru.

"Dari hasil interogasi, tersangka Indra Wijaya bersama tersangka Deni Irawan ini sudah merencanakan akan mencuri motor dari chatingan WhatsApp. Kemudian tersangka Indra ini dijemput tersangka Deni menggunakan motor Vario ke rumahnya," ujarnya.

"Kemudian keduanya beraksi di kos-kosan Jalan Sei Rokan. Tersangka Indra Wijaya ini berperan mencuri motor korban menggunakan kunci T. Sedangkan tersangka Deni ini berperan memantau situasi," sambungnya.

Dari pengakuan tersangka Indra sudah berulang kali mencuri motor. Sebelumnya, tersangka bersama temannya Wanda mencuri Beat F1 warna merah di Ring Road, Medan Sunggal, Vario warna hitam di Jalan Bunga Terompet (dimassa).

Kemudian tersangka bersama tersangka Deni Irawan mencuri Beat Street warna silver di Jalan Sei Rokan, mencuri motor Vario hitam di Medan Johor dan di Ring Road.

Untuk tersangka Deni Irawan saat melakukan pembegalan berperan membawa motor korban bersama Ricky Syahputra alias Acong (sudah ditangkap) dan M. Nabil Febrian (sudah ditangkap) berperan membawa sekaligus mengancam korban.

"Mereka juga mengaku melakukan aksi begal di Jalan Pringgan mengambil motor Honda Beat warna merah hitam," pungkasnya.

Dari kedua tersangka, diamankan barang bukti motor Honda Beat Street warna silver beserta kuncinya (milik korban), Vario warna biru doff (motor yang digunakan saat beraksi) dan sebuah kunci T.***

Sosialisasi dan advokasi ini digelar di aula kantor perpustakaan-dan-kearsipan/" target="_blank">Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toba.

Sosialisasi dan advokasi pada Rabu (15/7/2026) ini diikuti peserta yang terdiri dari Kepala SMP/MTs, Kepala/pengelola perpustakaan SMP/MTs, Kepala Desa, pengelola perpustakaan desa, Lurah dan pengelola taman bacaan.

Dalam laporannya, Kepala perpustakaan-dan-kearsipan/" target="_blank">Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toba, Almen Hutagalung dalam sebuah postingan anonim facebook @Johan Pangaribuan yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 16 Juli 2026 menyampaikan sosialisasi dan advokasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta terkait kebijakan, standar dan instrumen perpustakaan, memberikan pembekalan teknis meliputi persiapan dokumen, bukti fisik dan mekanisme pengajuan akreditasi, memperkuat komitmen dalam pengelolaan perpustakaan dalam meningkatkan mutu layanan perpustakaan.

Sebelum membuka secara resmi, dalam arahan dan bimbingannya, Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu yang diwakili Asisten I Pemerintahan, Eston Sihotang menyampaikan sosialisasi dan advokasi akreditasi perpustakaan sebuah upaya perpustakaan-dan-kearsipan/" target="_blank">Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toba untuk mengedukasi dan membina Kepala Sekolah, Kepala Desa dan Lurah beserta masing-masing pengelola perpustakaannya tentang pentingnya standar penilaian dan teknis pengajuan akreditasi.

Ini, kata dia, penting untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, serta memberikan pemahaman kepada pihak perpustakaan sekolah, desa dan kelurahan mengenai standar nasional perpustakaan, sehingga mendorong peningkatan mutu layanan, fasilitas dan pengelolaan perpustakaan agar sesuai standar.

"Saya berharap kegiatan ini tidak hanya berupa sosialisasi saja, tetapi semua peserta harus mengikuti akreditasi perpustakaan yang akan dilaksanakan dikemudian hari sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan," harap Bupati melalui sambutannya yang dibacakan Asisten I Pemerintahan, Eston Sihotang.

Dalam sosialisasi dan advokasi itu, perpustakaan-dan-kearsipan/" target="_blank">Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menghadirkanPustakawan Ahli Madya Dinas Perpustakaan Propinsi Sumatera Utara, Hairani Lubis, S.Sos dan Dewi Ani Tampubolon S.Sos sebagai narasumber.***

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada TNI, khususnya Kodim 0210/Tapanuli Utara, atas sinergi bersama Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam mempercepat pembangunan desa.

Program TMMD tahun ini, kata Bupatiseperti terungkap dalam sebuah postingan anonim facebook @Sahabat Oloan Paniaran Nababan yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 16 Juli 2026 difokuskan pada pembukaan jalan Sijarango–Pusuk II yang diharapkan membuka keterisolasian wilayah, memperlancar akses masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Usai menyampaikan sambutan, Bupati melaksanakan penandatanganan naskah/program TMMD, dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta Satgas TMMD, serta penyerahan alat kerja secara simbolis sebagai tanda dimulainya pelaksanaan TMMD Ke-129 di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Kegiatan diakhiri dengan foto bersama seluruh peserta dan tamu undangan, kemudian Bupati bersama rombongan meninjau langsung lokasi pembukaan jalan Sijarango–Pusuk II yang menjadi sasaran utama Program TMMD Ke-129.***

Melalui Satuan Reserse Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan, polisi mengungkap kasus dugaan peredaran sabu dan pil ekstasi dengan mengamankan seorang perempuan berinisial K alias Sekar pada Senin, 13 Juli 2026, sekitar pukul 14.30 WIB di Dusun Bis II, Desa Pekan Tolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat melalui layanan Dumas Presisi yang menyebut lokasi tersebut kerap dijadikan tempat transaksi narkotika.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Satresnarkoba langsung melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan tersangka di sebuah rumah yang diduga menjadi lokasi transaksi.

Dari hasil penggeledahan, petugas menyita barang bukti berupa 39,35 gram sabu yang dikemas dalam sembilan plastik klip, 12 butir pil ekstasi merek Gol dengan berat bruto 6,70 gram, plastik klip kosong, alat hisap dan skop, dua unit telepon genggam, buku catatan, uang tunai sebesar Rp10.560.000, serta dompet dan tas selempang yang diduga digunakan untuk menyimpan barang bukti.

Seluruh barang bukti bersama tersangka kemudian dibawa ke Satresnarkoba Polres Labuhanbatu Selatan untuk menjalani proses hukum.

Kasi Humas Polres Labuhanbatu Selatan AKP Sujonoseperti terungkap dalam sebuah postingan anonimfacebook @Balai Polres yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 16 Juli 2026 membenarkan pengungkapan kasus tersebut dan mengapresiasi peran aktif masyarakat yang memberikan informasi melalui Dumas Presisi.

Menurutnya, keberhasilan ini menjadi bukti keseriusan Polres Labuhanbatu Selatan dalam menindak setiap bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat agar terus berani melaporkan aktivitas mencurigakan terkait narkoba demi mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, nyaman, serta mewujudkan Labuhanbatu Selatan yang bersih dari narkoba.***

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, H. Ahmad Qosbi, menegaskan bahwa deklarasi ini bukan sekadar seremonial belaka. Momen ini merupakan langkah krusial untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) pesantren di Sumatera Utara.

"Pesantren adalah lembaga pendidikan pencetak generasi Islami yang unggul. Oleh karena itu, kita harus memastikan lingkungan di dalamnya benar-benar memberikan rasa aman dan nyaman bagi santri untuk menuntut ilmu. Melalui program Pesantren Ramah Anak ini, kita ingin membangun ekosistem yang melindungi hak-hak anak, mengoptimalkan potensi mereka, sekaligus memberikan ketenangan bagi orang tua yang menitipkan anak-anaknya di pondok pesantren," ujar Kakanwil usai mendeklarasikan Pesantren Ramah Anak di Aula Kanwil Kemenag Sumut, Rabu (15/07/2026).

Ahmad Qosbi menambahkan, implementasi program ini membutuhkan sinergi yang kuat dari tingkat pimpinan hingga akar rumput. Kanwil Kemenag Sumut melalui Bidang PAKIS akan berkomitmen melakukan pembinaan, monitoring, serta evaluasi secara berkala. Hal ini dilakukan agar prinsip-prinsip ramah anak dapat terinternalisasi dengan baik dalam pola pengasuhan dan pembelajaran sehari-hari.

"Dengan adanya deklarasi ini, kami berharap seluruh pondok pesantren di Sumatera Utara mampu menjadi pelopor lembaga pendidikan berbasis agama yang ramah, inklusif, serta bebas dari tindakan perundungan (bullying) maupun kekerasan," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang PAKIS Kanwil Kemenag Sumut, Dahyar Husein pada Rapat Koordinasi Pembentukan Kepengurusan Forum Komunikasi Kepala Seksi Pendis/Pontren/Pakis/Pais sekaligus Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi di Aula Kanwil Kemenag Sumut mengajak seluruh Kepala Seksi untuk berkomitmen penuh merealisasikan program Pesantren Ramah Anak di daerah masing-masing.

"Komitmen ini kita dedikasikan demi masa depan anak-anak yang cerah, agar mereka tumbuh menjadi pemimpin yang berakhlakul karimah dan siap menyongsong cita-cita menuju Indonesia Emas 2045," ucap Dahyar.

Adapun isi Deklarasi

Komitmen:

1. Menjadikan pesantren sebagai tempat tumbuh kembang santri yang aman, nyaman, sehat, dan inklusif sesuai dengan ajaran Islam, etika pesantren dan peraturan perundang-undangan.

2. Menolak segala bentuk kekerasan, perundungan (bullying), pelecehan, eksploitasi, diskriminasi, intoleransi, serta bentuk perlakuan yang merendahkan martabat anak, baik secara fisik, psikis, verbal, maupun digital.

3. Membangun budaya pengasuhan, pembelajaran, dan pembinaan yang mengedepankan keteladanan, kasih sayang (tarbiyah bil mahabbah), penghormatan terhadap martabat santri, serta mendidik tanpa kekerasan.

4. Berkolaborasi dengan pemerintah, masyarakat, lembaga perlindungan anak, tenaga kesehatan, tenaga konseling psikologis, serta berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak di lingkungan pesantren.

5. Mendorong partisipasi aktif santri dalam menyampaikan aspirasi, pendapat, maupun pengaduan secara aman, bertanggung jawab, dan bebas dari intimidasi.(maldi)

Kapolsek Sorkam, Iptu Ahmad Affandi Hasibuan, S.H., hadir langsung menjadi pemateri dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMK Negeri 1 Sorkam pada Rabu, 15 Juli 2026.

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 11.00 WIB ini bertujuan menanamkan kedisiplinan serta kesadaran hukum sejak dini kepada para pelajar.

Tak cuma menyasar para siswa baru, Kapolsek juga mengajak pihak dewan guru untuk bersama-sama bersinergi dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), khususnya di lingkungan sekolah.

Dalam paparannya, Iptu Ahmad Affandi menyampaikan sejumlah materi krusial yang kerap menjadi tantangan bagi generasi muda saat ini. Ia menekankan pentingnya edukasi karakter dengan mengimbau para siswa untuk selalu mematuhi nasehat orang tua dan guru sebagai fondasi utama moral remaja.

Sosialisasi Helm Standar

Selain itu, materi mengenai keselamatan berlalu lintas juga menjadi sorotan, di mana Kapolsek menyosialisasikan pentingnya penggunaan helm standar dan melarang keras penggunaan knalpot brong yang selama ini mengganggu kenyamanan publik.

Lebih lanjut, Kapolsek juga memberikan edukasi seputar pencegahan kriminalitas agar para siswa terhindar menjadi pelaku maupun korban pelecehan seksual, serta mengantisipasi tindakan pencurian baik di lingkungan sekolah maupun di tempat tinggal.

Terakhir, materi ditutup dengan penjelasan mendalam mengenai jenis-jenis narkoba beserta peringatan keras agar tidak terlibat dalam penggunaan maupun jual beli barang haram tersebut, termasuk menyoroti bahaya judi online yang saat ini sedang marak terjadi.

Melalui pembekalan ini, diharapkan para siswa baru SMK Negeri 1 Sorkam dapat lebih fokus belajar, mengukir prestasi, dan menjauhi segala bentuk tindakan yang melanggar hukum. Secara keseluruhan, kegiatan MPLS ini berjalan dengan aman, tertib, dan mendapat sambutan hangat dari pihak sekolah.(gabriel ginting)

Berikut profil singkatnyaseperti terungkap dalam sebuah postingan anonim facebook @Sumut Indah yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 16 Juli 2026.

Jabatan sekarang: Gubernur Sumatera Utara ke-19, dilantik pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dia mencatatkan sejarah sebagai gubernur termuda di Indonesia saat diusianya yang ke- 33 tahun.

Karier sebelumnya: Menjabat sebagai Wali Kota Medan ke-18 dari tahun 2021 hingga awal 2025.

Keluarga:

Lahir di Medan pada 5 Juli 1991. Dia merupakan menantu dari Presiden ke-7 RI, Jokowi (red, Joko Widodo), setelah menikah dengan Kahiyang Ayu pada tahun 2017.

Latar Belakang: Sebelum terjun ke politik, dia seorang pengusaha di bidang properti dan kuliner.

Pernah pula menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).***

Kegiatan pada Rabu (15/7/2026) berlangsung di Ruang Kerja Kajari Dairi, Jalan SM. Raja No. 08, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi.

Mereka disambut Kepala Kejaksaan Negeri Dairi, Bima Yudha Asmara, S.H., M.H., bersama jajaran, di antaranya Kasi Datun Ade Sinaga, S.H., M.H., Kasi Pidum Andy Situmorang, S.H., M.H., serta Kasubbagbin Juni Kristian, S.H., M.H.

Silaturahmi ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat koordinasi antara Polres Dairi dan Kejaksaan Negeri Dairi guna mendukung penegakan hukum yang profesional, berintegritas, serta menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif di Kabupaten Dairi.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban tersebut, Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan Kajari Dairi beserta jajaran.

Dia menegaskan sinergi yang telah terjalin dengan baik selama ini harus terus dipelihara dan ditingkatkan sebagai bentuk komitmen bersama dalam memberikan pelayanan hukum terbaik kepada masyarakat.

"Kami berharap hubungan harmonis antara Polres Dairi dan Kejaksaan Negeri Dairi yang selama ini telah terbangun dapat terus dijaga. Sinergitas ini menjadi modal utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan," ujar Kapolres dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 16 Juli 2026..

Sementara itu, Kajari Dairi Bima Yudha Asmara menyampaikan terimakasih atas kunjungan silaturahmi yang dilakukan jajaran Polres Dairi.

Menurutnya, komunikasi dan koordinasi yang baik merupakan kunci utama dalam mendukung keberhasilan proses penegakan hukum di Kabupaten Dairi.

Kajari juga mengajak seluruh jajaran untuk tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang dapat memengaruhi hubungan baik antar institusi. Ia menegaskan bahwa Kejaksaan Negeri Dairi bersama Polres Dairi tetap berkomitmen menjaga soliditas, memperkuat koordinasi, serta terus bersinergi dalam menjalankan tugas demi kepentingan masyarakat.

Melalui kegiatan silaturahmi ini, Polres Dairi dan Kejaksaan Negeri Dairi kembali menegaskan komitmen bersama untuk terus membangun komunikasi yang efektif, memperkuat kerja sama lintas institusi, serta menjaga stabilitas keamanan dan penegakan hukum yang profesional demi terciptanya Kabupaten Dairi yang aman, tertib, dan kondusif.***

Dugaan yang selama ini berkembang bahwa korban meninggal dunia akibat diterkam atau dimakan buaya terpatahkan setelah Satreskrim Polres Tapanuli Tengah menggelar perkara pada Rabu (15/7/2026).

Dalam gelar perkara yang dihadiri penyidik, keluarga korban, kuasa hukum, serta dokter forensik dari RSUD Pandan itu, dipaparkan hasil pemeriksaan medis yang menyatakan penyebab kematian Boy Simamora bukan karena serangan buaya atau binatang buas lainnya.

Kuasa hukum keluarga korban, Parlaungan Silalahi, SH., MH., mengatakan ahli forensik menyimpulkan bahwa Boy Simamora meninggal akibat mati lemas karena terhalangnya udara masuk ke paru-paru yang dipicu trauma benda tumpul.

"Hasil forensik menegaskan tidak ditemukan tanda-tanda bahwa korban diterkam ataupun dimakan buaya. Kesimpulan ini menjadi fakta baru yang sangat penting dalam proses penyelidikan," ujar Parlaungan kepada wartawan.

Menurutnya, temuan ini membuka arah baru dalam penanganan perkara. Karena itu, keluarga meminta Satreskrim Polres Tapanuli Tengah mendalami seluruh fakta yang terungkap dalam gelar perkara hingga penyebab kematian korban benar-benar terungkap.

Pihak keluarga juga meminta penyidik memeriksa kembali sejumlah saksi, termasuk 5 rekan korban yang diketahui bersama Boy Simamora sebelum peristiwa terjadi, serta saksi yang pertama kali menemukan jasad korban.

Seluruh keterangan dinilai perlu diuji kembali untuk mengungkap rangkaian peristiwa secara utuh.

Selain itu, keluarga memperoleh informasi bahwa penyidik berencana kembali melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) guna melengkapi proses penyelidikan dan mencari fakta-fakta baru yang dapat memperkuat pembuktian.

Suasana haru mewarnai usai gelar perkara.

Ibunda Boy Simamora, Felisiana Tampubolon, tak kuasa menahan air mata saat mengingat kembali kepergian putranya.

"Sampai hari ini kami belum ikhlas kehilangan anak kami. Kami hanya berharap polisi dapat mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi Boy," ucapnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tapanuli Tengah, Iptu Dian Agustian Perdana memastikan penyelidikan akan terus berlanjut. Menurutnya, seluruh fakta yang diperoleh dari hasil forensik, keterangan saksi, maupun hasil olah TKP akan menjadi bahan pendalaman penyidik.

Hingga kini, penyidik telah memeriksa sekitar 20 saksi yang terdiri dari keluarga, rekan korban, petugas keamanan PT Nauli Sawit, serta pihak-pihak lain yang dianggap mengetahui peristiwa tersebut.

Polisi menegaskan proses penyelidikan masih terus berjalan untuk mengungkap secara utuh penyebab kematian Boy Simamora.(Gabriel Ginting)

Dia berasal dari Partai Golkar dan resmi dilantik sebagai ketua definitif pada 31 Januari 2025 silam.

Berikut ini beberapa fakta mengenai dirinya seperti terungkap dalam sebuah postingan anonim facebook @Sumut Indah yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 16 Juli 2026.

Latar Belakang Partai:

Merupakan politisi dari Partai Golkar yang meraih suara tertinggi (114.492 suara) di daerah pemilihan Sumut 6 pada Pileg 2024.

Perempuan Kedua:

Erni Ariyanti tercatat sebagai perempuan kedua yang menjabat sebagai Ketua DPRD Sumatera Utara sepanjang sejarah, setelah Dharma Taksiah.

Informasi Terkini (2026):

Berdasarkan data Januari 2026, Erni Ariyanti aktif memimpin rapat paripurna dan kegiatan koordinasi pemerintahan di Sumatera Utara (Sumut).***

Sejak ditetapkannya mantan Jampidsus Febrie Adriansyah sebagai tersangka pada 11 Juli 2026 oleh Kortas Tipikor Polri, Jaksa Agung, ST Burhanuddin selaku Penuntut Umum Tertinggi pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sudah tidak memiliki lagi kualifikasi secara moral untuk bertahan pada jabatannya.

Kejaksaan RI sebagai salah satu badan yang fungsi dan perspektifnya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman menurut Pancasila dan UUD 1945, atau yang berkaitan dengaan pelaksanaan Kekuasaan Negara di bidang Penuntutan, yang diselenggarakan oleh

Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, harus merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, yang kini telah runtuh selama ST Burhanuddin memimpin Kejaksaan RI, sekaligus dapat dipandang ia telah menghianati Sumpah Jabatan Jaksa Agung di hadapan Presiden RI.

"Tidak punya pilihan lain untuk menjaga marwah pemerintah dalam bidang penegakan hukum Presiden Prabowo Subianto harus mencopot ST Burhanuddin dari kedudukannya sebagai Jaksa Agung RI!"

Hal itu dikatakan KOSMAK dalam siaran persnya yang diterima POSMETRO MEDAN pada Kamis 16 Juli 2026.

Sekadar diketahui, KOSMAK terdiri dari beberapa lembaga diantaranyaRonad Loblobly, Koordinator Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi, Petrus Seestinus, SH, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Sugeng Teguh Santoso, SH Ketua Indonesia Police Watch (IPW) dan Carel Ticualu, SH, Ketua PAPN (Pergerakan Advokat Perekat Nusantara).

KOSMAK, kata Sugeng Teguh Santoso, Dewan Pembina KOSMAK didampingi Ronald Loblobly, Petrus Selestinus, dan Carel Ticualu kepada wartawan di Jakarta (15/7/2026) menegaskan komitmen dukungan sepenuhnya terhadap langkah-langkah pemberantasan korupsi yang tengah gencar dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

Sialnya, niat mulia Presiden yang ingin menyejahterakan rakyat dengan mendorong kuat pemberantasan korupsi dan penguatan integritas aparatur pemerintah -- niscaya sulit dicapai apabila Aparat Penegak Hukum melakukan praktek "Memberantas Korupsi Sembari Korupsi", sebagaimana yang diduga dilakukan Febrie Adriansyah selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri pada tanggal 11 Juli 2026, atas laporkan KOSMAK (12/6/2026), dalam dugaan korupsi kualitas batubara di PLN yang merugikan negara sejatinya kurang lebih Rp.132,5 triliun dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

KOSMAK, kata Sugeng Teguh Santoso, sudah berulang kali meminta Presiden Prabowo Subianto agar dilakukannya audit investigasi dengan memanfaatkan sistem digital pengelolaan batubara terintegrasi untuk membongkar dugaan korupsi manipulasi kualitas dan harga pengadaan batubara yang angkanya menembus angka 40% dari quantiy total batubara yang dibutuhkan Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), diduga merugikan negara triliunan itu, yang diduga melibatkan Jampidsus Febrie Adriansyah.

Merujuk pada fakta terjadi dugaan beberapa dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam waktu berdekatan yang merupakan kejahatan yang berdiri sendiri-sendiri, yang diduga selama menjadi Jampidsus, Febrie Adriansyah yakni:

(1) Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan dan/atau Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Penyidikan Kasus Korupsi Jiwasraya dan/atau lelang saham PT. Gunung Bara Utama, yang merugikan negara Rp.9,7 triliun.

(2) Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan dan/atau Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Penyidikan dengan Tersangka Zarof Ricar.(

3) Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan dan/atau Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Penyidikan Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Tata Kelola Pertambangan Batubara di Kalimantan Timur, yang merugikan negara Rp.6 triliun.

(4) Penyalahgunaan Wewenang dengan Sengaja (dolus) Tidak Melakukan Penertiban dan/atau Melindungi Perusahaan Pertambangan Nikel PT. Putra Kendari Sejahtera yang melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan hutan tanpa izin Menteri, yang merugikan negara Rp825 miliar.

(5) Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menurut KOSMAK telah mengkonfirmasi bahwa Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin tidak menjalankan kewajiban hukumnya melakukan fungsi pengawasan, pencegahan dan pembinaan.

"Karena seluruh dugaan tindak pidana yang dilakukan Febrie Adriansyah selaku Jampidsus secara berkelanjutan terjadi di depan mata Jaksa Agung ST Burhanuddin" timpal Ronald Loblobly.

Kejaksaan RI, jabarPetrus Selestinus, sebagai salah satu badan yang fungsi dan perspektifnya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman menurut Pancasila dan UUD 1945, atau yang berkaitan dengaan pelaksanaan Kekuasaan Negara di bidang Penuntutan, yang diselenggarakan "Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri", harus merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, kini telah runtuh selama ST Burhanuddin memimpin Kejaksaan RI, dapat dipandang sudah menghianati Sumpah Jabatan Jaksa Agung di hadapan Presiden RI.

Tolak Pengganti

Mengenai adanya surat yang ditandatangani Jaksa Agung ST Burhanuddin, tanggal 13 Juli 2026, yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, perihal: Pengusulan Menduduki Jabatan Pimpinan Tertinggi Madya, KOSMAK meminta kepada Presiden agar menolaknya.

Selain Jaksa Agung ST Burhanuddin dapat dipandang memiliki cacat moral untuk membuat Pengusulan Menduduki Jabatan Pimpinan Tertinggi Madya, terdapat alasan lain yang dapat dipakai sebagai dasar penolakan.

Dalam surat pengusulan itu selain Asep Nana Mulyana (Wakil Jaksa Agung), Leonard Eben Ezer Simanjuntak (Jampidum), Harli Siregar (Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan) terdapat nama Kuntadi sebagai pejabat yang diusulkan untuk mendudukan jabatan Jampidsus.

Ternyata pada saat terjadinya dugaan penyalahgunaan kewenangan dan/atau Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Penyidikan Kasus Korupsi Jiwasraya, dan/atau lelang saham PT. Gunung Bara Utama, yang merugikan negara Rp.9,7 triliun, Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan dan/atau Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Penyidikan dengan Tersangka Zarof Ricar, dan Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan dan/atau Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Penyidikan Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Tata Kelola Pertambangan Batubara di Kalimantan Timur, yang merugikan negara Rp.6 triliun, Kunadi menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Minta Febrie Adriansyah Ditahan, dan Perkaranya Dilimpah atau Diambilalih KPK

Berdasaran ketentuan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK dapat mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan lembaga penegak hukum lain apabila dipandang terjadi korupsi dalam pemberantasan korupsi.

Penetapan tersangka terhadap mantan Jampidsus Febrie Adriansyah menjadi fakta yang tidak terbantahkan dapat dipakai oleh KPK dalam pengambialihan penanganan perkara korupsi termaksud.

"KOSMAK mendesak agar Febrie Adransyah ditahan sebagai bentuk equality before of the law, bahwa setiap orang berkedudukan setara di hadapan hukum, dan KPK harus pula segera mengambil alih" tukas Carel Tucualu.***