Serah terima jabatan (sertijab) berlangsung di Aula Tribrata Polda Sumatera Utara, Medan, Kamis (17/9/2026), dalam rangkaian upacara sertijab sejumlah pejabat utama dan Kapolres jajaran Polda Sumut yang dipimpin langsung Kapolda Sumatera Utara, Irjen. Pol. Whisnu Hermawan Februanto.

Jajaran Polres Simalungun --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Batak TV yang terlihat POSMETRO MEDAN, Selasa 22 September 2026-- menyatakan siap mendukung kepemimpinan baru tersebut, termasuk program dan kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Untuk diketahui, AKBP Hendri yang merupakan Lulusan Sespimmen Polri TA 2024 dan STIK-PTIK TA 2016 sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Sumut, sebelum akhirnya kembali lagi ke Polres Simalungun.

Di tanah 'Habonaron do Bona', Hendri pernah datang sebagai Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) tahun 2017 silam, sesuai dengan background kejuruannya di bidang lalu lintas.

Karier Hendri sendiri cukup panjang dihabiskan di bawah jabatan Polda Sumut.

Selain Kasat Lantas Polres Simalungun, dia pernah menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Binjai, Kabag Ops Polres Batubara, Wakapolres Langkat, Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sumut, Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Sumut.***

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08.00 WIB tersebut dilaksanakan di SPPG Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Sibolga, Jalan F.L. Tobing, Kelurahan Huta Tonga-Tonga, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga.

Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproduksi SPPG memenuhi standar keamanan dan layak dikonsumsi sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.

Dalam kegiatan itu, pemeriksaan dilakukan oleh personel Seksi Dokkes Polres Sibolga bersama ahli gizi SPPG.

Pemeriksaan meliputi pengamatan secara organoleptik, yakni pengecekan makanan berdasarkan warna, rasa dan bau, untuk memastikan kondisi makanan berada dalam batas normal.

Menu MBG yang diperiksa terdiri atas nasi putih, telur cabai hijau, tempe orek, tumis sayur manis dengan jagung, serta buah pepaya.

Kapolres Sibolga AKBP Budi Prasetyo bersama Ketua Bhayangkari Cabang Sibolga turut meninjau langsung proses pemeriksaan makanan tersebut. Kegiatan ini menjadi bagian dari perhatian Polres Sibolga terhadap aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi bagi masyarakat.

Selain pemeriksaan terhadap menu makanan, --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Humas polres sibolga yang terlihat POSMETRO MEDAN, Selasa 22 September 2026-- kegiatan juga menjadi sarana koordinasi antara jajaran Polres Sibolga, Seksi Dokkes, Bhayangkari dan pengelola SPPG untuk memastikan proses penyediaan makanan berjalan sesuai dengan ketentuan serta mengutamakan keamanan dan kualitas makanan.

Dari hasil pemeriksaan, seluruh menu yang diperiksa dinyatakan dalam kondisi normal dan laik disajikan. Tidak ditemukan perubahan yang mengindikasikan makanan tidak layak untuk dikonsumsi berdasarkan pemeriksaan organoleptik yang dilakukan.

Pemeriksaan tersebut dilaksanakan Ps. Kasi Dokkes Polres Sibolga Aiptu Sutan J. Siregar, TKK Sidokkes Sri Riski, A.Md.Keb., serta Ahli Gizi SPPG Kemala Bhayangkari Cabang Sibolga Yesebel Agnes Monicah Hutagalung, S.Gz.***

Kegiatan ini dilaksanakan di Sekretariat FPK Kota Medan, Komplek Setia Budi Centre, pada Selasa (22/9/2026), dan dipimpin langsung oleh Ketua FPK Kota Medan, Dr. dr. Delyuzar, M.Ked (PA), Sp.PA(K) bersama Sekretaris Arwin Harahap, M.Si, serta dihadiri jajaran pengurus dan pemangku kepentingan daerah.

Hadir sebagai narasumber, Dosen Universitas Negeri Medan (Unimed) yang juga Pengurus FPK Provinsi Sumatera Utara, Assoc. Prof. Dr. Hasjim, S.Ag, S.E, M.Si. Ia menyambut positif dialog ini. Menurutnya, silaturahmi ini menjadi wadah strategis dalam menjaring aspirasi demi kemajuan organisasi dan masyarakat Kota Medan.

"Kegiatan ini sangat bagus karena dapat menghimpun berbagai masukan dari berbagai pihak untuk kemajuan FPK. Selain itu, ini juga sangat penting bagi masyarakat Medan dalam menjaga harmonisasi, sehingga Kota Medan sebagai daerah yang majemuk dapat terus tumbuh menjadi kota yang maju dan bermartabat," ujar Prof. Hasjim.

Nara sumber lainnya, Kepala Bidang Pengembangan Ideologi dan wawasan Kebangsaan Kesbangpol Kota Medan, Drs. Donal R. Simanjuntak, M.IKom, menegaskan pentingnya konsistensi dalam merawat nilai-nilai pembauran kebangsaan di tengah dinamika kota heterogen.

"Pembauran ini harus tetap dilaksanakan karena Medan ini penuh keragaman etnis dan budaya. Keragaman ini harus terus kita pelihara bersama agar situasi Kota Medan senantiasa aman dan kondusif," tegas Donal.

Melalui dialog ini, FPK Kota Medan periode 2025-2030 berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi antaretnis dan menjadi garda terdepan dalam menjaga kerukunan serta kondusivitas Kota Medan.

Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan SK Kepengurusan kepada Anggota FPK yang baru bergabung untuk turut serta menggaungkan persatuan dalam kemajemukan diantaranya Darsen Song dan Robet Irfandi H Situmorang. (Dam)

Upacara tradisi yang berlangsung penuh khidmat ini --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Satbrimob polda sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN, Selasa 22 September 2026-- dipimpin Komandan Detasemen (Danden) Gegana Satbrimob Polda Sumut, AKBP Octorolas Simbolon, S.T., M.Han.

Tradisi penyambutan ini dirancang sebagai gerbang awal pembinaan mental, karakter, dan mentalitas operasional bagi para bintara remaja sebelum diterjunkan dalam penanganan tugas-tugas berisiko tinggi.

Selain penyiraman air bunga tradisi dan penyerahan perlengkapan dinas secara simbolis, para bintara remaja diberikan pembekalan pemahaman kesiapsiagaan menghadapi ancaman kejahatan berintensitas tinggi, penanganan bahan peledak, hingga bahaya Kimia, Biologi, Radiasi, dan Nuklir (KBRN).

Danden Gegana Satbrimob Polda Sumut, AKBP Octorolas Simbolon, S.T., M.Han., menegaskan pentingnya integritas, kedisiplinan, serta kerendahan hati dalam menyertai keahlian teknis setiap personel Gegana.

"Menjadi bagian dari Detasemen Gegana bukan sekadar kebanggaan menggunakan seragam dan kemampuan taktis khusus, tetapi merupakan amanah besar untuk hadir menjadi pelindung masyarakat di saat-saat paling krusial. Kepada para bintara remaja, asah terus kemampuan teknis kalian, jaga etika, dan jadilah pilar kepolisian yang humanis serta dicintai masyarakat Sumatera Utara," tegas AKBP Octorolas Simbolon.

Melalui tradisi ini, Detasemen Gegana Satbrimob Polda Sumut terus memperkuat kualitas sumber daya manusia demi menjaga stabilitas keamanan serta memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kegiatan yang dimulai pukul 13.00 WIB tersebut menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi, membangun sinergi, serta memperkuat hubungan harmonis antara instansi pemerintah dan organisasi masyarakat.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan dan doa bersama, dilanjutkan dengan tarian pembuka serta menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Mars Pendawa, dan Pamer

Bojo.

Kegiatan turut diisi dengan sambutan secara virtual oleh Jenderal Pol (Purn) Dr. Agus Andrianto, S.H., M.H. selaku Dewan Pembina PB Pendawa Indonesia, serta sambutan langsung oleh Ketua Pelaksana, Donnie, dan Ketua Umum PB Pendawa Indonesia, Ruslan.

Pada kesempatan tersebut, panitia PB Pendawa Indonesia juga menyerahkan cenderamata kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk, yang kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng dan foto bersama seluruh peserta.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk, menyampaikan bahwa kehadiran Imigrasi Belawan dalam kegiatan kemasyarakatan merupakan bagian dari upaya membangun hubungan yang baik dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat.

"Kami menyambut baik pelaksanaan Perayaan Harmoni Milad 27 Tahun Pendawa ini. Kehadiran kami merupakan bentuk dukungan sekaligus upaya mempererat silaturahmi dengan seluruh elemen masyarakat khususnya keluarga besar Pendawa. Kami berharap

hubungan yang terjalin dapat terus bersinergi, sehingga bersama-sama kita dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan memberikan manfaat bagi

masyarakat," ujar Eko.

Lebih lanjut, partisipasi Imigrasi Belawan dalam kegiatan tersebut sejalan dengan semangat yang disampaikan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, melalui semangat "Imigrasi untuk Rakyat".

Semangat tersebut menjadi landasan bagi jajaran Imigrasi untuk terus menghadirkan pelayanan yang humanis, membangun komunikasi yang terbuka, serta

hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, tetapi juga melalui keterlibatan dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

Imigrasi untuk Rakyat bukan hanya tentang memberikan pelayanan keimigrasian, tetapi juga bagaimana kami dapat hadir, berkomunikasi, dan membangun hubungan yang baik dengan

masyarakat.

Melalui kegiatan seperti ini, kami berharap sinergi dan kebersamaan yang terjalin

dapat terus dipelihara dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar," tambah Eko.

Seluruh rangkaian Puncak Perayaan Harmoni Milad 27 Tahun Pendawa berlangsung dengan

aman, tertib, dan lancar hingga kegiatan berakhir pada pukul 16.00 WIB.

Melalui kehadiran tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi

dengan masyarakat dan berbagai organisasi, serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang humanis dan berorientasi pada kepentingan rakyat.(Ril/Dam)

Rapat Paripurna tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Kabupaten Samosir Nasip Simbolon, didampingi Wakil Ketua DPRD Sarhockel Tamba. Turut hadir Pabung 0210/TU T. Siringo-ringo, Kasat Intel Polres Samosir, Kepala Cabang Bank Sumut, para Staf Ahli Bupati, para Asisten, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.

Dalam nota pengantarnya, Wakil Bupati Ariston --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Pemerintah kabupaten samosir yang terlihat POSMETRO MEDAN, Selasa 22 September 2026-- menyampaikan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan wujud pengabdian bersama dalam mewujudkan Samosir yang lebih baik, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dengan memperhatikan potensi, kondisi serta kemampuan keuangan daerah.

Disampaikan bahwa perubahan APBD dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap pendapatan daerah, penajaman program dan kegiatan dalam belanja daerah, serta optimalisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2025.

"P-APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dengan mempedomani perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati sebelumnya. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan rencana indikator makro sebagai ukuran pencapaian pembangunan di Kabupaten Samosir dapat tercapai sesuai dengan RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan," ujar Ariston.

Terkait Ranperda Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sumut, Ariston menjelaskan penyertaan modal tersebut berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyertaan modal kepada BUMD maupun BUMN.

"Penyertaan modal ini menjadi salah satu upaya dalam rangka penguatan investasi daerah yang memberikan manfaat ekonomi dengan peningkatan pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan," kata Ariston.

Ariston menyampaikan, jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Samosir pada PT Bank Sumut sampai dengan tahun 2025 telah mencapai Rp40,2 miliar lebih, dengan perolehan dividen sebesar Rp9,9 miliar lebih.

Dalam rangka memperkuat kepemilikan saham daerah di Bank Sumut, Pemerintah Kabupaten Samosir menargetkan penyertaan modal hingga tahun 2030 mencapai Rp49,7 miliar lebih.

"Melalui penguatan penyertaan modal ini, diharapkan Bank Sumut sebagai bank pembangunan daerah dapat menjalankan fungsi yang sangat penting dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat, penyaluran kredit kepada sektor produktif, pelayanan transaksi keuangan pemerintah daerah, pengelolaan kas daerah, digitalisasi layanan keuangan, serta mendorong pertumbuhan investasi daerah," jelasnya.

Mengakhiri penyampaiannya, Wakil Bupati Ariston menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Samosir atas kebersamaan dan kerja sama yang telah terjalin dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

"Terima kasih kepada DPRD Kabupaten Samosir atas kebersamaan dan kerja sama yang terjalin baik selama ini. Semoga seluruh tahapan berjalan dengan baik sehingga kedua Perda dapat kita tetapkan sesuai tahapan dan tepat waktu," ujar Ariston.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Samosir Nasip Simbolon dalam kesempatan tersebut berharap agar dalam pembahasan lanjutan, Pemerintah Kabupaten Samosir dapat melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan program yang telah disusun.

Rapat Paripurna selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.***

Tersangka berinisial BW alias K (31), warga Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, diamankan pada Kamis (17/9/2026) sekitar pukul 19.15 WIB di Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Lau Mulgap 1, Kecamatan Berastagi, tepatnya di sekitar Terminal Berastagi.

Pengungkapan kasus tersebut dilakukan Tim Cobra Satreskrim Polres Karo bersama Personel Unit Reskrim Polsek Berastagi yang dipimpin Kasatreskrim Polres Karo AKP Hizkia Siagian, S.T.K., S.I.K., M.Si.

Kasus pencurian itu diketahui terjadi pada Selasa (8/9/2026) sekitar pukul 07.00 WIB di Jalan Jamin Ginting, Gang Tropis, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo.

Peristiwa diketahui setelah korban berinisial ASBG diberitahu adiknya bahwa sejumlah barang milik korban tidak berada di dalam kamar. Barang yang hilang berupa satu unit iPad merek Apple warna silver, satu unit iPhone 13, dan satu unit laptop merek Acer warna silver.

Saat dicek, korban bersama saksi mendapati jendela kamar dalam kondisi terbuka lebar.

Peristiwa itu kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan.

Berdasarkan hasil penyelidikan, petugas memperoleh informasi bahwa tersangka BW alias K sedang berada di sekitar Terminal Berastagi pada Kamis malam.

Tim Cobra bersama Personel Unit Reskrim Polsek Berastagi kemudian bergerak menuju lokasi dan berhasil mengamankan tersangka.

Namun, saat dilakukan pengembangan untuk mencari barang bukti, tersangka disebut melakukan perlawanan terhadap petugas. Petugas kemudian memberikan tembakan peringatan ke udara sebanyak tiga kali. Karena peringatan tersebut tidak diindahkan, petugas melakukan tindakan tegas dan terukur.

Setelah diamankan, tersangka dibawa ke RSUD Kabanjahe untuk mendapatkan penanganan medis. Selanjutnya, tersangka dibawa ke Mapolres Karo guna menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa satu unit iPad merek Apple warna silver, satu unit iPhone 13, dan satu unit laptop merek Acer warna silver.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, S.H., S.I.K., M.Si., melalui Kasatreskrim Polres Karo AKP Hizkia Siagian,--seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @polres karo yang terlihat POSMETRO MEDAN, Selasa 22 September 2026-- membenarkan pengungkapan kasus tersebut.

Perkara selanjutnya masih dalam proses penyidikan Satreskrim Polres Karo.

Tersangka diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku terkait dugaan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.***

Kasus itu menjadi salah satu perkara menonjol yang dipaparkan Polres Samosir dalam konferensi pers di Gedung Pinandita Aula Pusuk Buhit Polres Samosir, Sabtu (19/9/2026).

Seorang perempuan berusia 17 tahun di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, mengaku telah mengalami kekerasan seksual berulang kali.

Pria yang diduga melakukannya bukan orang asing.

Dia (pelaku) berinisial MS, 45 tahun, paman korban atau yang dalam hubungankekerabatan Batak disebut bapa uda (adik kandung ayah korban).

Dalam pemeriksaan awal, korban mengaku kepada neneknya bahwa peristiwa itu terjadi sebanyak 15 kali.

Polisi menyebut perbuatan itu berlangsung sejak Januari hingga Agustus 2026.

Perkara itu akhirnya terbuka setelah nenek korban melihat perubahan pada kondisi tubuh cucunya.

Korban kemudian dibawa untuk diperiksa.

Dari pemeriksaan tersebut diketahui korban telah hamil. Nenek korban kemudian melaporkan perkara itu kepada polisi pada Agustus 2026.

Kapolres Samosir, AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan memimpin pemaparan sejumlah perkara yang diungkap jajarannya.

Sejumlah barang bukti hasil pengungkapan turut diperlihatkan kepada wartawan.

Kasat Reskrim Polres Samosir IPTU Antonius Hutahaean kemudian memaparkan perkara itu.

Beredar kabar, akibat perlakuan bapa uda, korban kini sedang mengandung alias berbadan dua.***

Patroli tersebut digelar sejak Rabu (16/9/2026) malam sebagai langkah preventif Polres Asahan dalam mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya aksi geng motor, tawuran, begal dan kejahatan jalanan lainnya.

Tim yang dipimpin Padal Regu A IPDA Dimas Tirta Sasangka dan IPDA B. Togatorop tersebut melibatkan 14 personel gabungan dari Sat Intelkam, Sat Reskrim, Sat Samapta, Sat Lantas dan Provos.

Sekitar pukul 00.30 WIB, tim menindaklanjuti informasi masyarakat terkait adanya sekelompok remaja yang diduga akan melakukan tawuran di sekitar Jalan Mantap, Desa Bahung Sibatu-batu dan Desa Tanjung Asri.

Saat tiba di lokasi, petugas mendapati sekelompok remaja sedang berkumpul di pinggir jalan dan halaman rumah warga. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan secara humanis.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan satu buah senjata tajam yang diduga akan digunakan dalam aksi tawuran. Selanjutnya, 10 remaja beserta kendaraan yang mereka gunakan dibawa ke Mapolres Asahan untuk menjalani proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.

Dalam kegiatan tersebut, petugas turut mengamankan barang bukti berupa 6 unit sepeda motor, 6 unit telepon seluler Android dan 1 buah senjata tajam.

Kapolres Asahan AKBP Adi Dharma Pramudhita, S.H., S.I.K., M.Sc.IT., melalui kegiatan patroli tersebut menegaskan komitmen Polres Asahan untuk terus hadir di tengah masyarakat dalam menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif.

Patroli Sergap Berantas Geng Motor juga menjadi bagian dari upaya kepolisian merespons informasi masyarakat sekaligus mencegah potensi gangguan kamtibmas sebelum berkembang menjadi tindak pidana.

Dalam pelaksanaannya, personel tetap mengedepankan pendekatan humanis dengan prinsip senyum, sapa dan salam, serta mengutamakan tindakan sesuai prosedur.

Kegiatan patroli berakhir sekitar pukul 03.20 WIB. Selama pelaksanaan, situasi berjalan aman dan lancar.

Polres Asahan mengajak masyarakat, khususnya para orang tua, untuk bersama-sama mengawasi aktivitas anak dan remaja serta segera melaporkan informasi yang berpotensi mengganggu keamanan lingkungan.

Jika membutuhkan bantuan atau ingin menyampaikan informasi terkait gangguan kamtibmas, masyarakat dapat menghubungi Call Center Polri 110.(HPSU)

Pengungkapan tersebut dilakukan selama tiga hari, 14 hingga 16 September 2026, dengan mengamankan 106 tersangka yang diduga terlibat dalam berbagai perkara pencurian.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja jajaran kepolisian dalam menindaklanjuti laporan serta informasi dari masyarakat.

"Selama tiga hari, Polda Sumatera Utara bersama polres jajaran berhasil mengungkap 96 kasus curas dan curat dengan mengamankan 106 tersangka," ujar Ferry di Medan, Kamis.

Ia menjelaskan dari 96 kasus tersebut, sebanyak empat kasus merupakan pencurian dengan kekerasan dengan empat tersangka, sedangkan 92 kasus lainnya merupakan pencurian dengan pemberatan dengan 102 tersangka.

Menurut dia, pengungkapan perkara dilakukan melalui penyelidikan dengan mendalami keterangan korban dan saksi, mengumpulkan informasi serta melakukan penelusuran terhadap keberadaan para pelaku.

Salah satu pengungkapan dilakukan Satreskrim Polres Tapanuli Tengah terhadap kasus pencurian sepeda motor milik warga bernama Parsaoran Marsoit.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi, polisi memperoleh informasi bahwa pencurian satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tersebut diduga dilakukan MS.

Tim Opsnal Satreskrim Polres Tapanuli Tengah bersama Kanit I Pidum kemudian melakukan penyelidikan hingga menangkap MS pada Rabu (16/9) sekitar pukul 10.00 WIB.

"Dari hasil interogasi, tersangka mengakui melakukan pencurian sepeda motor tersebut. Selanjutnya tersangka dibawa ke Polres Tapanuli Tengah untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," kata Ferry.

Pengungkapan kasus lainnya dilakukan Tim Jatanras Satreskrim Polres Toba terkait pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Balige.

Pada Rabu (16/9) sekitar pukul 13.00 WIB, tim melakukan penyelidikan setelah mendapatkan informasi mengenai keberadaan terduga pelaku.Sekitar pukul 14.30 WIB, petugas berhasil mengamankan AS di sebuah rumah di Kelurahan Balige III, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba.Dalam pemeriksaan awal, AS mengakui telah melakukan pencurian satu unit sepeda motor Honda Beat.

Polisi kemudian melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan kendaraan hasil curian tersebut. Dari keterangan tersangka, sepeda motor telah dijual kepada AAN.

Tim selanjutnya melakukan penyelidikan dan pada malam harinya sekitar pukul 22.00 WIB menemukan AAN di sebuah rumah di Desa Sangkar Nihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba.

Dari hasil pemeriksaan, AAN mengaku membeli sepeda motor tersebut dari BN. Polisi kemudian kembali melakukan penyelidikan hingga menemukan sepeda motor tersebut di kediaman DS di Desa Taon Marisi, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba.

Setelah dilakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin, kendaraan tersebut dipastikan sesuai dengan sepeda motor yang dilaporkan hilang. Selanjutnya para pihak yang diamankan bersama barang bukti dibawa ke Polsek Balige untuk menjalani proses hukum.

Ferry mengatakan Polda Sumut dan jajaran akan terus melakukan penindakan terhadap tindak pidana yang meresahkan masyarakat sekaligus meningkatkan pelayanan dalam menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat.

"Setiap laporan masyarakat menjadi bahan bagi kami untuk melakukan penyelidikan. Kami juga mengajak masyarakat segera melapor apabila mengetahui adanya tindak pidana atau aktivitas yang mencurigakan di lingkungannya," ujarnya.

Ia mengimbau masyarakat turut menjaga keamanan lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kendaraan maupun barang berharga.

"Keamanan membutuhkan kerja sama antara kepolisian dan masyarakat. Informasi yang cepat dari masyarakat sangat membantu polisi dalam mengungkap tindak pidana," kata Ferry.(HPSU)

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Wakil Ketua Forwaka Sumut Rizaldi Gultom, SH, Sekretaris Tengku Andry Pratama, S.Pd, Wakil Sekretaris Adv Sabaruddin Daeli, SE, SH, C.Md, Bendahara Awaluddin Lubis, Bidang Keanggotaan dan Antar Lembaga Salamuddin dan Lilik Riyadi Dalimunthe.

Kajati Sumut, Dr Muhibuddi, SH, MH, yang diwakili oleh Kasi Penkum Kejati Sumut, Rizaldi, SH, MH, menyampaikan beberapa pokok pikiran, betapa penting dan strategisnya peran peran pers atas Kejaksaan Republik Indonesia, terkhusus Kejati Sumut.

"Pers memiliki peran strategis sebagai mitra utama dan pengawas independen bagi Kejaksaan dalam mendukung penegakan hukum yang transparan dan akuntabel," ujar Rizaldi, SH, MH, dengan nada yang sangat bersahaja.

Lebih jauh lagi, Rizaldi, SH, MH mengatakan, Pers membantu menyampaikan informasi dan data yang akurat mengenai proses serta capaian penegakan hukum kepada masyarakat luas.

Lanjutnya, sebagai pilar keempat demokrasi, pers melakukan kritik, pengawasan, dan peninjauan objektif terhadap langkah-langkah atau penanganan perkara yang dilakukan oleh institusi kejaksaan.

Menurut Rizaldi, SH, MH, pemberitaan yang benar dan berimbang dari media membangun citra positif serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan.

Ditambah, Kejaksaan membutuhkan dukungan pers untuk memerangi berita keliru, fitnah, atau ujaran kebencian yang berpotensi mendiskreditkan institusi dan memperlemah penegakan hukum.

"Jadi, sebenarnya ada empat point penting peran strategis pers terhadap kinerja Kejaksaan," ujar Rizaldi SH MH.

Ketua Forwaka Sumut Irfandi melalui Sekretaris Tengku Andry Pratama, S.Pd, yang mewakili seluruh unsur pengurus dan anggota Forwaka, mengucapkan rasa terima kasih atas sambutan hangat dalam silaturahmi di Kejati Sumut.

"Ketua Forwaka Sumut berterima kasih atas sambutan hangat kehadiran kami ini karena beliau tidak bisa hadir dalam silaturahmi dikarenakan sakit," ujar Tengku Andry Pratama, S.Pd mengawali kata sambutannya.

Pada bagian lain, sambung Tengku Andry Pratama, S.Pd , Forwaka Sumut akan menjadi mitra strategis Kejati Sumut dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, pers yang professional serta menjadi jembatan komunikasi yang sehat, objektif dan terpercaya antara kejaksaan dan masyarakat melalui karya jurnalistik.

"Kami menilai ini sangat penting. Karenanya kami berhadir di sini guna menjaga sekaligus mempererat hubungan harmonis yang telah terbangun sebelumnya," ujar Tengku Andry Pratama, S.Pd.

Tengku Andry Pratama, S.Pd. secara singkat menyampaikan visi dan misi Forwaka Sumut, yakni menyebarkan informasi mengenai penegakan hukum, kinerja kejaksaan serta memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar tercipta kesadaran hukum yang lebih baik. Menjalin kerjasama yang kuat dan harmonis dengan Kejati Sumut serta jajaran Kejaksaan Negeri di Wilayah Sumatera Utara dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalisme.

"Kemudian, Forwaka Sumut secara berkesinambungan melakukan pembinaan para wartawan di kejaksaan agar menghasilkan produk jurnalistik yang berintegritas, akurat, berimbang dan jauh dari informasi hoax. Ditambah, kehadiran Forwaka bertujuan memastikan informasi penegakan hukum tersampaikan dengan akurat kepada publik sekaligus mendukung kinerja kejaksaan dalam melayani masyarakat," tutup Tengku Andry Pratama, S.Pd.(lam/rel)

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan selamat kepada para peserta yang meraih prestasi. Menurut Menag, capaian tersebut merupakan buah dari ketekunan, kedisiplinan, doa, serta proses pembinaan yang panjang. Namun, Menag mengingatkan bahwa gelar juara bukan akhir dari perjalanan. Prestasi di arena MTQ harus diikuti tanggung jawab untuk terus menjaga dan menghadirkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan.

"Kemenangan sejati bukan sekadar mengalahkan peserta lain, melainkan mengalahkan kemalasan, mengalahkan kesombongan, mengalahkan keputusasaan, dan mengalahkan keinginan untuk berhenti belajar," ujar Menag.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara H. Ahmad Qosbi, S.Ag, MM menyampaikan ucapan Selamat atas prestasi yang diraih Kafilah Sumatera Utara. "Selamat buat seluruh kafilah Sumatera Utara yang sudah bersemangat dan berjuang dalam kegiatan ini. Prestasi yang luar biasa dan patut dibanggakan. Karena Allah telah menjanjikan, siapa yang menyemarakkan siar Allah dapat membawa berkah". ", tambahnya.

Kakanwil Kemenagsu juga berterima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara, Pemerintah Daerah provinsi Sumatera Utara, pelatih, ofisial, dan juga LPTQ Provinsi Sumatera Utara yang mendukung seluruh kebutuhan dan pembinaan peserta.

Secara terpisah Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf Dr. Zulfan Efendi juga menyampaikan ucapan Selamat. " Bidang Penerangan Agama Islam selain melakukan pembinaan Al-Quraan, juga ikut serta dalam LPTQ, Kabid juga sekaligus Sekretaris Umum LPTQ Sumatera Utara. Alhamdulillah kita meraih peringkat 5 Nasional, kita semuanya tentu bersyukur atas pretasi yang diraih", kata Zulfan.

Zulfan mengungkapkan bahwa keberhasilan Kafilah Sumatera Utara juga merupakan upaya dan pembinaan yang telah dilakukan oleh Pengurus LPTQ Sumatera Utara, Dewan Hakim, Akademisi Terkait Pengembangan Al-Quran, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera. " Sinergitas yang telah dilakukan oleh bidang Penais, LPTQ dan Pemerintah Sumatera Utara terus dilakukan untuk raihan prestasi terbaik Sumatera Utara", tambahnya.

Berikut perolehan juara Kafilah Sumatera Utara pada MTQN XXXI Tahun 2026 di Semarang

1. Humaira Azzahra Asri Lubis Sumatera Utara , Terbaik 2 Kategori Tilawah Anak-Anak

2. Muhammad Daud Sitorus, Harapan I Kategori Tilawah Remaja

3. Adnan Tumangger, Harapan I Kategori Tilawah Dewasa

4. Nurhazlin, Harapan III Kategori Qira'at Al-Qur'an Murattal Remaja

5. Haffa Fatirrahim, Terbaik I Kategori Hafalan Al-Quran Golongan 1 Juz dan Tilawah

6. Aqsal Z Rafsanjani Hasibuan, Terbaik I Kategori Hafalan Al-Quran 5 Juz dan Tilawah Hafiz

7. Nujha Khairani, Harapan II Kategori Hafalan Al-Quran 5 Juz dan Tilawah Hafizah

8. Garal Habibi Sembiring, Terbaik III Kategori Hafalan Al-Quran 10 Juz Hafiz

9. Qonitah Syukroparinduri, Harapan II Kategori Hafalan Al-Quran 10 Juz Hafizah

10. Rizky Alfarijy, Terbaik I Kategori Hafalan Al-Quran 20 Juz Hafiz

11. Rahmiyatul Khairat , Terbaik II Kategori Hafalan Al-Quran 20 Juz Hafizah

12. Riha Hayyi Alizzah, Harapan II Tafsir AlQuran Golongan Bahasa Arab

13. Ameliatul Khoiriah Nasution, Harapan II Tafsir AlQuran Golongan Bahasa Indonesia

14. Anindya Aziza, Harapan II Tafsir AlQuran Golongan Bahasa Inggris

15. Kafilah Sumatera Utara, Terbaik III Kategori Fahm Al-Quran Regu Pria

16. Alamsyah, Harapan I Kategori Seni Kaligrafi Al-Quran Golongan Digital.( hkm)

Tim penasihat hukum terdakwa Nur Erdian Ritonga mengatakan terlalu prematur penyidik Polda Sumatera Utara dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan uang Rp175 juta yang diserahkan oleh sales PT.Whiz adalah uang suap.

Penasihat hukum Ir. Pahala Sitorus, SH MH MM. didampingi timnya, Ganda Putra Marbun, SH MH dan Baginta Manihuruk,SH.MH mengatakan konstruksi perkara harus dilihat secara utuh sejak proses pengadaan, penetapan penyedia, penerbitan kontrak dan Pelaksanaan kegiatan.

Pahala dan tim menyatakan pengadaan internet tersebut telah selesai dan berjalan berdasarkan proses yang benar, Bahkan terungkap pada fakta persidangan spesifikasi teknis yang diperoleh lebih tinggi dibanding pengadaan sebelumnya dan nilai kontrak lebih rendah dari sebelumnya dengan keuntungan bagi negara mencapai lebih dari Rp1 miliar.

"Kalau kerugian negara tidak ada, justru negara memperoleh keuntungan, dan proses pengadaan jaringan internet sudah sesuai ketentuan, uang yang diserahkan oleh sales PT.Whiz kepada Nur Erdian bukan uang suap, di mana letak pidananya.

Namun, klaim tersebut merupakan argumentasi pihak pembela yang masih harus dinilai majelis hakim berdasarkan seluruh alat bukti persidangan.

Uang Rp175 Juta Jadi Titik Sengketa

Perkara kemudian mengarah pada uang Rp175 juta yang menurut keterangan Sales PT.Whiz Digital Berjaya merupakan biaya pemeliharaan (maintenance cost), bukan success fee untuk mempengaruhi penunjukan penyedia Jaringan Internet.

Dalam persidangan sebelumnya terungkap adanya uang Rp150 juta yang diterima Nur Erdian dan sisa Rp25 juta menyusul, kemudian diamankan oleh Penyelidik Polda Sumatera Utara yang didakwakan jaksa dengan dugaan success fee.

PH mempertanyakan konstruksi tersebut karena, menurut mereka, uang itu belum digunakan untuk kepentingan yang berkaitan dengan tindak pidana.

Dalam keterangannya di persidangan, Nur Erdian sendiri mengakui uang tersebut berada padanya dan menyebut dirinya sempat meminjam sebagian untuk membayar biaya kuliah. Sisanya, menurut keterangannya, tetap ada dan kemudian dikembalikan sepenuhnya untuk barang bukti

Ketua Majelis Hakim M. Nazir kemudian menggali persoalan tersebut dengan pertanyaan sederhana, apakah uang itu akan dikembalikan apabila perkara tidak terjadi?

Pertanyaan tersebut membuat Nur Erdian sempat terdiam sebelum memberikan jawabannya.

Perkara ini tidak lagi sekadar berbicara mengenai ada atau tidaknya uang, tetapi mengenai asal-usul, tujuan, kewenangan, serta hubungan uang tersebut dengan proses pengadaan.

PH: Nur Erdian Bukan Pejabat Dinas Kominfo dan tidak punya kewenangan menentukan dan membatalkan Vendor Jaringan Internet.

Menurut PH ketika uang Rp150 juta diterima dari sales PT.Whiz Digital Berjaya untuk Anggaran Maintenance Cost, Nur Erdian belum bertugas di Dinas Kominfo. Bahkan ketika kemudian menjabat sebagai PPTK pada bulan Februari 2026, PH menyatakan proses penentuan vendor telah selesai dan tidak ada kaitannya dengan Nur Erdian.

Keterangan Nur Erdian saat persidangan Ketika ditanya jaksa mengenai jabatannya, ia menjelaskan menjadi PPTK setelah penetapan Vendor selesai dan Jaringan Internet telah digunakan, ketika itu Nur Erdian masih menjadi staf pada BPKPAD dan kemudian menjabat sebagai Kasubag Umum Kepegawaian di Kominfo.

Karena itu, PH mempertanyakan hubungan langsung antara uang yang diterima dengan kewenangan Nur Erdian dalam menentukan PT Whiz Digital Berjaya sebagai penyedia.

Keterangan Ahli Edi Yunara Kembali Disorot

Pembelaan tersebut juga dikaitkan dengan keterangan ahli hukum pidana Dr. Edi Yunara, S.H., M.Hum., dalam sidang sebelumnya.

Edi menerangkan bahwa tidak setiap pemberian uang kepada ASN otomatis merupakan suap. Menurut ahli, harus dibuktikan hubungan antara pemberian tersebut dengan jabatan dan kewenangan penerima serta tujuan pemberiannya.

Keterangan itu menjadi salah satu pijakan PH untuk mempersoalkan apakah uang Rp25 juta yang oleh jaksa dikonstruksikan sebagai bagian dari success fee benar-benar mempunyai hubungan dengan kewenangan Nur Erdian dalam pengadaan.

PH juga menilai perkara tertangkap tangan tidak cukup dilihat semata-mata dari keberadaan uang. Tujuan pemberian dan kaitannya dengan jabatan tetap harus dibuktikan melalui keseluruhan alat bukti.

"Kalau Belum Digunakan, Di Mana Pidananya"

Tim PH bahkan membawa persoalan tersebut ke titik yang lebih mendasar.

Menurut mereka, apabila uang Rp175 juta benar merupakan maintenance cost, maka penggunaan dan pertanggungjawabannya seharusnya dilihat dalam rangkaian pelaksanaan kontrak. Mereka menilai proses tersebut belum berjalan sepenuhnya ketika penangkapan terjadi.

Pahala juga berargumentasi bahwa jika yang terjadi sebenarnya adalah persoalan penggunaan uang perusahaan oleh pihak tertentu, persoalan tersebut tidak otomatis menjadi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Menurut PH, apabila perusahaan merasa dirugikan oleh penggunaan dana tersebut, mekanisme hukum terhadap pihak yang menggunakan atau mengelolanya menjadi persoalan tersendiri.

Majelis hakim M. Nazir bersama anggota majelis akan menilai hubungan antara uang, jabatan Nur Erdian, proses pengadaan, keterangan saksi-ahli, dokumen kontrak, serta seluruh alat bukti yang telah terungkap di persidangan.

Sebab dalam perkara pidana, pertanyaan terpenting bukan hanya "uang itu ada di tangan siapa, tetapi juga "untuk apa uang itu diberikan, apa kewenangan penerimanya, dan apakah seluruh unsur pidana yang didakwakan benar-benar terbukti(erni)

Entry meeting turut diikuti Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara, Paula Henri Simatupang, melalui Zoom Meeting.

Paula menyampaikan, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari tugas BPK dalam bentuk Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), dengan fokus pada kepatuhan pengelolaan belanja daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan mencakup proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan. Tim pemeriksa juga akan melakukan pendalaman terhadap kegiatan dan jenis belanja tertentu berdasarkan hasil identifikasi dan analisis awal.

"Dalam pelaksanaannya, tim pemeriksa akan melakukan berbagai prosedur, antara lain permintaan dokumen, wawancara, klarifikasi, konfirmasi, penelusuran dokumen, serta pengujian dan analisis terhadap data maupun transaksi yang diperlukan," jelas Paula.

Untuk belanja barang dan jasa, pemeriksaan antara lain mencakup kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan, dokumen pekerjaan, bukti realisasi, pembayaran, serta dokumen pendukung penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksa wilayah Kabupaten Deli Serdang, Suhardi, menjelaskan pemeriksaan masih berada pada tahap pendahuluan yang meliputi perencanaan, identifikasi, analisis, dan evaluasi data serta dokumen.

"Kami ingin melihat apakah proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Suhardi.

Ia menambahkan, hasil pemeriksaan akan memuat hal-hal yang perlu mendapat perhatian, termasuk rekomendasi apabila ditemukan permasalahan atau ketidaksesuaian. Objek dan jenis belanja yang diuji selanjutnya ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, sehingga tidak seluruh belanja diperiksa secara keseluruhan.

Di tempat yang sama, Hendra Wijaya menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendukung pelaksanaan pemeriksaan dengan menyiapkan data, dokumen, serta pihak-pihak terkait yang diperlukan tim pemeriksa.

"Pada prinsipnya, kami berkomitmen untuk memperlancar seluruh proses pemeriksaan. Kami berharap seluruh OPD dapat mempersiapkan data dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang telah disampaikan," ujar Hendra.( Drt)

Penguatan tersebut dipaparkan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Deli Serdang, Jelita Asri Ludin Tambunan, dalam evaluasi Lomba Posyandu 6 SPM Provinsi Sumatera Utara di Posyandu Mawar, Desa Pasar VI Kualanamu, Kecamatan Beringin, Senin (21/9/2026).

Melalui Sipostes, Posyandu dikembangkan tidak hanya sebagai tempat pelayanan, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme untuk mengenali kebutuhan masyarakat dan menghubungkannya dengan perangkat daerah atau layanan terkait.

Inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya menerapkan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Selain Sipostes, penguatan Posyandu dilakukan melalui Pas Sehat yang terintegrasi dengan CKG dan pelayanan berdasarkan siklus hidup, mulai dari bayi, anak, remaja, dewasa hingga lanjut usia. Di bidang pendidikan dan tumbuh kembang anak, dikembangkan pula inovasi Demi Pemula Sepeda Bagus dan Kas Anak Pasir, yang diperkuat dengan layanan PAUD, perpustakaan desa, literasi digital dan alat permainan edukatif.

Posyandu juga diarahkan menjadi pintu awal untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terkait sanitasi, air bersih, jalan desa, rumah tidak layak huni, persoalan sosial hingga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

"Transformasi Posyandu bukan hanya menambah jenis pelayanan, tetapi memastikan layanan tersebut terhubung dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, inovasi harus mampu menjawab kebutuhan yang ada di lapangan," ujar Jelita.

Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan menegaskan, transformasi Posyandu harus diterjemahkan menjadi pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah dan desa tidak cukup hanya mengikuti perubahan regulasi, tetapi harus mampu mengimplementasikannya di lapangan.

"Pemerintah daerah tidak hanya harus mengikuti perubahan peraturan yang ada, tetapi juga harus mampu mengimplementasikannya. Karena yang paling penting adalah bagaimana pelayanan itu sampai kepada masyarakat," ujarnya.

Bupati yang juga Penasihat Tim Pembina Posyandu Kabupaten Deli Serdang mengapresiasi Posyandu Mawar yang mewakili Deli Serdang dalam evaluasi tingkat provinsi. Menurutnya, Posyandu Mawar memiliki kesiapan karena pelayanan di desa telah dikembangkan secara terintegrasi, di antaranya melalui Posyandu, PAUD dan perpustakaan desa, dengan dukungan PT Angkasa Pura.

"Selamat kepada Kepala Desa dan Ibu Kepala Desa yang telah membawa Desa Pasar VI Kualanamu mewakili Deli Serdang. Menurut saya, mereka memang layak untuk mewakili kabupaten,"pungkasnya ( drt)

Pelaksanaan program tersebut ditinjau Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, didampingi Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, dalam kunjungan kerja di Kabupaten Deli Serdang, Senin (21/9/2026).

Kunjungan diawali dengan temu wicara bersama Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di GOR Mini Pembangunan Nasional (Pemnas)/Futsal Arena, Desa Sukamandi Hilir, Kecamatan Pagar Merbau. Rombongan kemudian meninjau P3A Bersinar Embun Pagi, Daerah Irigasi Sungai Ular di Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, terkait pemanfaatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM).

Dudung menjelaskan, P3-TGAI diarahkan untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi kecil dan tersier agar distribusi air dapat menjangkau petak-petak sawah dan lahan pertanian masyarakat. Dana program disalurkan kepada kelompok masyarakat untuk dikelola dan dikerjakan secara swakelola dengan pengawasan berjenjang.

"Program ini dilaksanakan secara padat karya dan swakelola oleh masyarakat tani. Dana APBN disalurkan langsung kepada kelompok masyarakat untuk dikelola dan dikerjakan sendiri dengan pengawasan secara berjenjang," jelas Dudung.

Untuk Provinsi Sumatera Utara, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp527,50 miliar yang tersebar di 21 kabupaten/kota. Khusus di Kabupaten Deli Serdang, program tersebut menjangkau 57 titik lokasi awal dengan target penyerapan sebanyak 38.475 tenaga kerja. Pengembangannya direncanakan mencapai 82 titik lokasi dengan target penyerapan hingga 58.850 tenaga kerja.

Dudung menjelaskan, pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder merupakan tanggung jawab Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara itu, jaringan irigasi tersier dikerjakan secara langsung oleh kelompok petani melalui mekanisme swakelola.

"Melalui program ini diharapkan efisiensi distribusi air irigasi semakin baik, produktivitas pertanian meningkat, dan kesejahteraan petani ikut terdorong. Pada akhirnya, program ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan ketahanan pangan dan swasembada pangan nasional," ujar Dudung.

Sejalan dengan penguatan irigasi, Pemkab Deli Serdang juga mendorong pengembangan lahan pertanian. Wakil Bupati Lom Lom Suwondo menyampaikan usulan pemanfaatan sekitar 2.000 hektare lahan kawasan kehutanan yang berpotensi dikembangkan menjadi lahan persawahan baru sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Lom Lom, pengembangan lahan tersebut tidak hanya berpotensi menambah luas areal tanam dan produksi pertanian, tetapi juga membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat.

"Jika terealisasi, lahan sekitar 2.000 hektare tersebut berpotensi menyerap sekitar 2.000 tenaga kerja atau petani baru. Dengan demikian, pengembangan lahan ini dapat memperkuat sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.( Drt)

Penilaian dilakukan Tim Evaluasi PKK Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin Ketua Tim Evaluasi Kategori PHBS, Ika Lestari Siregar, di Dusun III Desa Bakaran Batu. Kedatangan tim disambut Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo bersama Staf Ahli I TP PKK Deli Serdang, Asniar Lom Lom Suwondo.

Lom Lom mengatakan keikutsertaan Bakaran Batu menjadi kesempatan untuk menunjukkan upaya pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun kebiasaan hidup bersih dan sehat.

"PHBS dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten, seperti menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan air bersih, menjaga sanitasi, mengelola sampah, mencuci tangan, dan menjaga kebersihan makanan," ujarnya.

Ia berharap penerapan PHBS tidak berhenti pada evaluasi, tetapi terus menjadi kebiasaan masyarakat. Ia juga mengapresiasi pemerintah desa, kader PKK, dan masyarakat yang telah bergotong royong mempersiapkan kegiatan tersebut.

Staf Ahli I TP PKK Deli Serdang, Asniar Lom Lom Suwondo, menambahkan, keterwakilan Bakaran Batu merupakan hasil kolaborasi kader PKK dan masyarakat. Menurutnya, evaluasi menjadi momentum untuk memperkuat keberlanjutan budaya hidup bersih dan sehat.

"Juara adalah bonus dari ikhtiar yang dilakukan. Namun perubahan perilaku menuju hidup sehat adalah kemenangan yang sesungguhnya," katanya.

Sementara itu, Ika Lestari Siregar membacakan sambutan Ketua TP PKK Sumatera Utara Kahiyang Ayu Bobby Nasution yang menekankan bahwa PHBS dan Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) bukan sekadar memenuhi indikator penilaian, tetapi membangun kesadaran dan kebiasaan masyarakat untuk hidup sehat serta menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

Evaluasi diikuti enam nominasi kabupaten dan tiga nominasi kota. Penilaian mencakup keterlibatan masyarakat, inovasi, hasil pelaksanaan, dan keberlanjutan program.

Kegiatan dilanjutkan dengan ekspos Desa Bakaran Batu oleh Ketua TP PKK Desa Bakaran Batu, Sunarsi M Irwan Tanjung serta kunjungan ke Lorong PHBS Asri dan Lorong Toga di Dusun III. ( Drt)

Sejak 2023, pemimpin muda yang kerap dijuluki kontroversial itu menyatakan korupsi pejabat berdasi sama berbahayanya dengan teror geng bersenjata, sehingga penanganannya pun harus setegas itu.

Bukele berulang kali menekankan bahwa korupsi adalah "kanker mematikan" yang merampok uang rakyat. Daya rusaknya dinilai setara dengan kekerasan geng, sehingga hukumannya harus setara. Langkah konkret yang diambil pemerintahannya meliputi beberapa kebijakan keras.

Pertama, diumumkannya rencana atau pembangunan fasilitas penjara berkeamanan tinggi khusus untuk pelaku korupsi. Kedua, negara secara aktif menyita aset bernilai jutaan dolar yang diduga hasil korupsi milik mantan pejabat tinggi, termasuk yang terkait mantan presiden.

Ketiga, sistem peradilan dibersihkan secara masif. Pemerintah memecat ratusan hakim dan jaksa yang dinilai korup atau tidak kompeten, sebagai bagian dari reformasi lembaga peradilan.

Langkah-langkah ini melanjutkan gaya kepemimpinan Bukele yang sudah terbukti menurunkan angka pembunuhan secara drastis melalui kebijakan keamanan ekstrem terhadap geng. Kali ini, targetnya bergeser ke pejabat dan mantan pejabat yang diduga mengorupsi anggaran negara.

Pengamat menilai pendekatan Bukele memberi contoh nyata bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan keberanian politik, bukan sekadar janji kampanye.

Meski mendapat pujian dari pendukungnya di dalam negeri dan sebagian masyarakat internasional karena hasil nyata di bidang keamanan, kebijakan tersebut juga menuai kritik terkait isu demokrasi, independensi peradilan, dan hak asasi manusia.

Hingga saat ini, Bukele tetap mempertahankan dukungan publik yang tinggi di El Salvador. Perang barunya melawan korupsi masih berlangsung dan menjadi salah satu fokus utama pemerintahan yang sedang berjalan. (BBS)

Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Deli Serdang, Zainal Abidin Hutagalung, mengajak jajaran TP PKK di seluruh tingkatan untuk terus memperkuat inovasi dan kerja nyata dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

"PKK harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan penguatan keluarga," ujarnya.

Mewakili Ketua TP PKK Kabupaten Deli Serdang, Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga, Dona Rudi Akmal Tambunan, mengatakan program LBS merupakan bagian penting dari upaya membangun keluarga dan lingkungan yang sehat.

TP PKK Kabupaten Deli Serdang terus mendorong penerapan lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), meliputi tidak buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah, serta pengelolaan limbah cair rumah tangga.

"Keluarga adalah madrasah pertama dan sekolah pertama bagi anak-anak kita. Jika keluarga sehat, maka desa akan sehat dan Deli Serdang akan kuat," katanya.

Khusus Desa Pagar Merbau III, Dona mengapresiasi kader PKK yang terus menghadirkan inovasi dalam pelaksanaan LBS. Ia berharap evaluasi tersebut memberikan masukan untuk memperkuat program agar dapat diterapkan secara berkelanjutan dan menjadi contoh bagi desa lainnya.

Mewakili Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara, Latifah Hanum Siregar mengatakan evaluasi tidak hanya melihat pemenuhan indikator, tetapi juga konsistensi pelaksanaan, keterlibatan masyarakat, inovasi, dukungan pemerintah desa serta keberlanjutan program.

"Tahun ini terdapat enam nominasi kabupaten dan tiga nominasi kota yang mengikuti evaluasi pelaksanaan PHBS dan LBS," katanya.( Drt)

Mewakili Bupati Deli Serdang, Staf Ahli Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Adela Sari Lubis, mengatakan keteladanan Rasulullah SAW, seperti kebersamaan, kepedulian, persaudaraan, dan saling menghargai, tetap relevan dalam kehidupan masyarakat saat ini.

Ia juga mendorong organisasi yang tergabung dalam GOW untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah melalui program yang memberikan manfaat langsung, khususnya dalam pemberdayaan keluarga, sosial, dan keagamaan.

"Melalui keteladanan Nabi Muhammad SAW, mari kita memperkuat semangat kebersamaan, kepedulian, dan persaudaraan dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis," ujarnya.

Adela berharap sinergi GOW dengan pemerintah terus diperkuat untuk mendukung terwujudnya Deli Serdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan.( Drt)