Jenderal bintang tiga bertubuh kekar yang sejak 24 Juli 2024 lalu menjabat sebagai Kepala Staf Umum (Kasum) TNI ini dikenal luas sebagai "jenderal lapangan" sejati yang kenyang akan bau mesiu.

Meski lahir di Jakarta pada 23 Mei 1969, Richard adalah putra daerah asli Sumatera Utara (Sumut) yang berasal dari Lintong Nihuta, Tampahan, Toba.

Karakter tegas, berani, dan tanpa kompromi khas tanah Batak seolah menyatu erat dengan baret merah Kopassus yang membesarkan namanya.

Di balik posisinya yang kini berada di lingkaran elite Markas Besar TNI berdampingan dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto,

Letjen Richard memiliki catatan operasi militer yang sukses membuat ciut nyali musuh-musuh negara.

Didikan Keras Korps Baret Merah

Alumnus Akademi Militer (Akmil) tahun 1992 ini meniti sebagian besar masa dinasnya di satuan elite Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Sebagai prajurit komando, Richard bukanlah tipe perwira yang hanya duduk manis di balik meja.

Sejak usia muda, ia sudah diterjunkan ke berbagai wilayah konflik berbahaya, mulai dari Operasi Seroja di Timor-Timur pada tahun 1998, perburuan kelompok teroris dalam Operasi Madago Raya di Poso, hingga operasi pengamanan di tanah Papua.

Sukses Acak-acak Markas OPM di Papua

Puncak reputasi tempur Richard Tampubolon membekas dalam ingatan publik saat ia menyandang pangkat Brigadir Jenderal (Bintang Satu). Kala dipercaya menjabat sebagai Wakil Komandan Jenderal (Wadanjen) Kopassus, Richard mengemban tugas maha berat: ditunjuk menjadi Kepala Operasi (Kaops) Nemangkawi I di Papua.

Operasi Nemangkawi adalah operasi gabungan berskala besar yang dibentuk negara untuk menumpas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau yang menamakan diri mereka Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Mendapat mandat itu, Richardseperti dalam sebuah postingan anonim facebook @Nasrul koto psu yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Senin 13 Juli 2026, langsung bergerak memimpin pasukan komando di garda terdepan.

Hasilnya terbilang spektakuler. Dengan strategi senyap dan mematikan, pasukan yang berada di bawah komandonya sukses menembus medan ekstrem dan benteng pertahanan musuh di pedalaman Papua.

Tak sekadar menyisir wilayah, pasukan pimpinan Richard berhasil mengacak-acak dan merebut markas utama OPM, sekaligus melumpuhkan beberapa pimpinan militer dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB). Keberhasilan operasi ini menjadi pukulan telak yang meruntuhkan moral tempur kelompok separatis saat itu.

Dari Medan Laga hingga Menjadi Orang Nomor 3 di TNI

Karier Richard kian bersinar berkat deretan prestasi tempur dan manajerialnya yang matang. Ia tercatat pernah memimpin satuan paling elite di TNI sebagai Komandan Komando Operasi Khusus (Dankoopssus) TNI pada 2020.

Setelah itu, ia berturut-turut dipercaya memegang tongkat komando kewilayahan sebagai Pangdam XVI/Pattimura, menjabat Inspektur Jenderal TNI AD (Irjenad), hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III yang membawahi wilayah rawan konflik Papua dan Maluku.

Kini, sebagai Kepala Staf Umum TNI, Letjen Richard Tampubolon menggunakan seluruh pengalaman tempur dan teritorialnya untuk menjaga kedaulatan utuh NKRI dari pusat komando tertinggi.

Sosok pria ini menjadi bukti, predikat jenderal sejati diraih dari tetesan keringat di medan laga, bukan sekadar fasilitas jabatan apalagi cuma titipan!***

Seperti yang terjadi sejak 2 hari yang lalu di sejumlah SPBU yang ada di Kota Binjai Pertalite kosong akibatnya sejak kemarin masyarakat Binjai antri panjang untuk mendapatkan minyak .

Masyarakat yang terlanjur antri terpaksa harus membeli minyak Partamax Turbo siang ini . Menurut pekerja SPBU Tanah Tinggi Binjai harga Partamax Turbo Rp 19 ribu lebih.

Meski harga Partamax Turbo cukup mahal masyarakat terpaksa harus mengisi tangki kenderaannya agar bisa beraktivitas.

Terkait hal ini masyarakat Binjai berharap Pemko Binjai segera pro aktif agar distribusi minyak Pertalite di Binjai kembali normal. ( Oji )

Presiden Prabowo meminta para pelaku korupsi segera menghentikan praktik penyalahgunaan uang negara dan mengembalikan kekayaan rakyat.

Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada puncak peringatan Hari Koperasi Nasional di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12/7/2026).

Dalam pidatonya, seperti dalam sebuah postingan anonim facebook @Sekilas sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Senin 13 Juli 2026, Presiden Prabowo menyinggung langkah pemerintah melakukan konsolidasi terhadap lebih dari seribu badan usaha milik negara.

Menurutnya, konsolidasi tersebut menghasilkan aset bernilai sekitar 1 triliun dolar AS dan menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan dana kekayaan negara terbesar di dunia.

Prabowo mengajak masyarakat tetap optimistis menghadapi masa depan bangsa.

Menurutnya, masyarakat harus tetap rendah hati, tetapi tidak boleh kehilangan rasa percaya diri maupun terus-menerus merasa rendah dibandingkan bangsa lain.

Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola BUMN yang selama ini dinilai masih rentan terhadap praktik korupsi.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan peringatan keras kepada para koruptor agar segera menyadari perbuatannya.

"Hei para koruptor, sadar diri. Hentikan praktik-praktik itu. Rakyat tidak bodoh. Kembalikan kekayaan rakyat dengan cara yang baik," tegas Prabowo.

Presiden menambahkan bangsa Indonesia memiliki sifat pemaaf. Namun, masyarakat tetap membutuhkan keadilan dan menginginkan anggaran negara dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan.

Menurut Prabowo, dana negara seharusnya digunakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan, meningkatkan kesejahteraan guru, serta mendukung tenaga kesehatan, termasuk dokter dan perawat, agar memperoleh penghasilan yang layak.

Kegiatan yang dimulai pukul 08.30 WIB tersebut dilaksanakan di Gereja GPDI Smima Mulawari, Gereja Katolik Santo Pio Tigapanah, dan Gereja GPDI Bunuraya.

Personel yang bertugas, yakni AIPTU J. Sihombing dan AIPTU F. Bukit, S.H., tidak hanya melakukan pengamanan, tetapi juga menyapa jemaat serta menyampaikan pesan-pesan kamtibmas sebagai bagian dari program Optimalisasi Pemolisian Masyarakat.

Dalam kesempatan itu, personel Polsek Tigapanahseperti dalam sebuah postingan anonim facebook @Polsekta Berastagi Real yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Senin 13 Juli 2026 mengimbau jemaat agar selalu menggunakan kunci ganda pada kendaraan bermotor saat beribadah.

Selain itu, mengajak generasi muda ikut berperan menjaga keamanan lingkungan gereja, menjauhi praktik perjudian dan penyalahgunaan narkoba, serta senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas.

Tak cuma patroli di tempat ibadah, personel juga berinteraksi langsung dengan masyarakat dan membagikan nomor kontak yang dapat dihubungi apabila warga membutuhkan bantuan maupun ingin menyampaikan informasi terkait gangguan keamanan.

Kapolsek Tigapanah AKP Dedy Syahputra Ginting, S.H., M.H., mengatakan kegiatan Minggu Kasih merupakan sarana untuk memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat sekaligus memastikan seluruh rangkaian ibadah berlangsung dengan aman dan nyaman.

"Melalui kegiatan Minggu Kasih, kami ingin menunjukkan bahwa Polri selalu hadir di tengah masyarakat, tidak hanya untuk memberikan pengamanan, tetapi juga mendengarkan aspirasi serta mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Kami berharap komunikasi yang telah terjalin dapat semakin memperkuat sinergi dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif," ujar AKP Dedy Syahputra Ginting.

Melalui kegiatan ini, Polsek Tigapanah berharap komunikasi antara Polri dan masyarakat semakin erat.***

Prestasi tersebut menjadi kebanggaan bagi Sumatera Utara dan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan (FIKK) Universitas Negeri Medan (UNIMED), mengingat Muhammad Izzat merupakan mahasiswa baru Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga (PKO) FIKK UNIMED angkatan 2026.

Dalam ajang tersebut, Muhammad Izzat didampingi oleh Dr. Amansyah, S.Pd., M.Pd. yang juga bertindak sebagai pelatih, sehingga keberhasilan ini menjadi bukti kerja keras atlet dan pelatih dalam mengharumkan nama Sumatera Utara di tingkat nasional.

Prestasi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi mahasiswa dan atlet muda lainnya untuk terus berprestasi serta membawa nama baik daerah dan institusi di tingkat nasional maupun internasional.(rel)

Sebab menurut Sugeng, kasus yang diselidiki dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah terkait dengan beberapa kasus dan berlangsung pada masa tugasnya Jaksa Agung, ST Burhanuddin.

Jika Burhanuddin tidak mundur, menurut Sugeng, Presiden Prabowo Subianto dapat memberhentikan ST Burhanuddin selaku Jaksa Agung.

Diketahui Burhanuddin sudah menjabat posisi Jaksa Agung selama hampir 7 tahun.

Dengan pemberhentian Burhanuddin, Presiden Prabowo dapat menunjuk Jaksa Agung baru.

"Hal ini, agar proses pengungkapan kasus di Kejaksaan Agung tidak terhambat," ujar Sugeng, Senin (13/7/2026).

Disamping itu, kata Sugeng, Jaksa Agung yang baru dapat memeriksa Jaksa Agung saat ini apakah ada korelasi bahwa Jaksa Agung membiarkan Febrie bermain sendiri dan membiarkannya sehingga pengawasan pada institusi tidak berjalan.

"Jadi ada tanggung jawab kelembagaan," ujarnya dalam sebuah postingan anonim facebook @Sekaraa nusantara yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Senin 13 Juli 2026.

Di sisi lain IPW menilai kasus korupsi yang menjerat Febrie Adriansyah sebagai tersangka adalah pengungkapan kasus yang spektakuler oleh Polri.

Karena dari catatan IPW, hampir 25 tahun masa pemerintahan belakangan ini, belum ada seorang Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang terkena kasus korupsi.

"Jadi kasus ini adalah kasus "high-profile", yang sepertinya mustahil bisa dilakukan," ujarnya.***

Kehadiran mereka bertujuan untuk memastikan proses penanganan di lokasi berjalan optimal sekaligus melihat secara langsung kondisi pasar yang terdampak musibah.

Di tengah proses penanganan, Pemko Sibolga terus berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait guna mempercepat pendataan kerusakan serta menyusun langkah-langkah pemulihan bagi para pedagang yang terdampak kebakaran.

Wali Kota Sibolgaseperti dalam sebuah postingan anonim facebook @Pemerintah Kota Sibolga yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Senin 13 Juli 2026 menegaskan Pemerintah Kota Sibolga akan terus hadir mendampingi masyarakat, khususnya para pedagang, hingga proses pemulihan selesai.

Menurut dia, percepatan pendataan menjadi langkah penting agar penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran.

"Hingga saat ini, pendataan terus berjalan dan sudah mencapai sekitar 600 data. Jumlah tersebut masih akan terus diperbarui untuk memastikan seluruh pedagang yang terdampak terdata dengan baik," jelas Wali Kota.

Lebih lanjut, Wali Kota menjelaskan bahwa setelah proses pendataan rampung, pemerintah akan segera melakukan relokasi sementara ke lokasi-lokasi yang telah disiapkan. Langkah tersebut dilakukan agar para pedagang dapat kembali beraktivitas dan menjalankan usahanya sembari menunggu proses perbaikan sibolga-nauli/" target="_blank">Pasar Sibolga Nauli selesai.

Langkah cepat yang dilakukan Pemerintah Kota Sibolga tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah juga memastikan seluruh tahapan penanganan dilaksanakan secara bertahap, terukur, dan mengutamakan kepentingan para pedagang yang terdampak.

Hingga kini, proses pendataan serta penyusunan skema relokasi sementara masih terus berlangsung. Pemerintah Kota Sibolga menargetkan seluruh proses tersebut dapat segera rampung sehingga para pedagang dapat kembali berjualan dan roda perekonomian masyarakat tetap berjalan.

Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, para Anggota DPRD Kota Sibolga, Sekretaris Daerah Kota Sibolga, Drs. Herman Suwito, M.M., serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga. ***

Pasalnya, kedua oknum pelaku diduga kuat terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

Penangkapan dimaksud dilakukan personel Satres Narkoba Polres Samosir pada 2 Juni 2026.

Kapolres Samosir, AKBP Rina Sry Nirwana Tariganseperti dalam sebuah postingan anonim facebook @Karonese Daily yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Senin 13 Juli 2026 menegaskan penangkapan dilakukan personel dari Polres Samosir, bukan Polda Sumut seperti informasi yang sempat beredar.

Setelah diamankan, kata AKBP Rina Tarigan, ke 2 oknum anggota itu langsung diserahkan ke Polda Sumatera Utara untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kapolres AKBP Rina Tarigan mengatakan tindakan tegas ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, termasuk di lingkungan internal kepolisian.

Sementara itu, terkait kemungkinan rehabilitasi bagi ke 2 oknum anggota itu, dia menyebut keputusan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Polda Sumut dan masih menunggu proses penyidikan berlangsung. ***

Kedua pelaku diringkus saat diduga hendak melarikan diri melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan.

Kasatreskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Gigih Andri Putranto mengatakan, kedua pelaku ditangkap kurang dari 12 jam setelah aksi perampasan sepeda motor tersebut dilaporkan.

Peristiwa itu terjadi pada Jumat (10/7/2026) sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan KH Ahmad Dahlan, Gang Cendana, Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung.

Korban, MR (18), saat itu baru pulang membeli rokok menggunakan sepeda motor Honda Vario putih bernomor polisi BE 2242 AJR. Ketika melintas di lokasi kejadian, korban tiba-tiba dipepet dua pelaku.

"Salah satu pelaku menendang sepeda motor korban hingga terjatuh. Setelah itu korban dipukul, kemudian kedua pelaku membawa kabur sepeda motor milik korban," kata Gigih, Sabtu (11/7/2026) seperti dalam sebuah postingan anonim facebook @Rangkuti Putra Labura yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Senin 13 Juli 2026.

Akibat kejadian ini, korban kehilangan satu unit sepeda motor Honda Vario putih beserta STNK dengan nilai kerugian ditaksir mencapai Rp 28 juta.

Korban pun kemudian melaporkan peristiwa itu ke Polsek Teluk Betung Utara.

Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi memperoleh informasi mengenai keberadaan para pelaku.

"Tim Reskrim Polsek Teluk Betung Utara kemudian berkoordinasi dengan Polsek KSKP Bakauheni untuk melakukan pengejaran. Sekitar pukul 11.30 WIB pada hari yang sama, kedua pelaku berhasil diamankan di loket masuk kendaraan Pelabuhan Bakauheni saat diduga akan menyeberang ke Pulau Jawa," ujar dia.

Kedua tersangka masing-masing berinisial RH (26) dan AS (22), warga Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung.

Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Vario milik korban beserta STNK.

Saat ini kedua tersangka telah dibawa ke Polsek Teluk Betung Utara untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Polisi juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan keduanya dalam aksi kejahatan serupa di wilayah Bandar Lampung.***

Forum ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara Kemenkum (Kementerian Hukum) dengan Komisi XIII DPR RI. Sekaligus menjadi sarana sosialisasi tugas dan fungsi Kementerian Hukum, khususnya terkait layanan di bidang Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual kepada masyarakat.

Kegiatan ini dihadiri Anggota DPR RI Rapidin Simbolon dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Sorta Siahaan.

Dari unsur Kementerian Hukum hadir Tim dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang dipimpin Disa.

Turut hadir pula Tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara yang dipimpin Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kortini JM Sihotang.

Forum yang dimoderatori Augus Sinaga ini juga menghadirkan Amon Sormin sebagai narasumber.

Kegiatan turut dihadiri Kepala Desa Bonan Dolok Bapak T. Siboro bersama masyarakat Desa Bonan Dolok.

Dalam forum itu,seperti dalam sebuah postingan anonim facebook @Kanwil Kemenkum Sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Senin 13 Juli 2026 materi yang disampaikan berfokus pada kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat desa, mulai dari pendirian badan usaha, pendaftaran merek, hingga legalisasi dokumen.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sumut, Kortini JM Sihotang menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah agar layanan hukum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke desa.

Sementara itu, Anggota DPR RI Rapidin Simbolon mengapresiasi Kementerian Hukum yang membawa layanan langsung ke Kabupaten Samosir.

"Ini bentuk nyata negara hadir. Masyarakat harus tahu hak dan kemudahan mengakses layanan hukum," ujarnya.

Acara ditutup dengan sesi tanya jawab dan konsultasi langsung bersama tim Ditjen AHU dan Kanwil Kemenkum Sumut.***

Pasca teror yang disebar melalui pesan WhatsApp (WA), kegiatan belajar mengajar pun sempat distop.

Menyikapi hal ini, Polisi langsung mengerahkan Tim Gegana dan Densus 88 guna menyisir seputar lokasi.

Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi mengatakan hasil pemeriksaan awal belum menemukan adanya bahan peledak.

"Ini sudah dicek Gegana dan Densus 88. Nihil, tapi masih disisir," kata Nurma seperti diberitakan RMOL.

Adapun laporan teror diterima Polisi menjelang pukul 08.00 WIB. Di saat bersamaan, para guru sedang mengikuti upacara pembukaan MPLS dengan seluruh murid.

"Laporannya setengah 8 (pagi) tapi memang di WA itu orang lagi pada upacara. Sudah upacara baru liat WA-nya kita langsung datang semuanya bersama camat dan lurah," ujar Nurma.

Pesan ancaman tersebut dikirim secara pribadi melalui WhatsApp kepada guru kelas 1 dan juga staf tata usaha (TU) sekolah.

Dalam pesan itu berisi ancaman bahwa bom telah dipasang di 11 titik di lingkungan sekolah.***

POSMETRO MEDAN,Medan– Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan pelantikan Pejabat Utama (PJU) Polda Sumut serta Kapolres jajaran, di Lapangan KS Tubun Mapolda Sumut, Senin (13/7/2026).

Mutasi tersebut menjadi bagian dari proses regenerasi kepemimpinan dan pembinaan organisasi Polri, guna memperkuat kinerja institusi dalam menghadapi dinamika tugas serta tantangan keamanan yang terus berkembang.

Dalam amanatnya, Kapolda Sumut, Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H. menegaskan bahwa pergantian jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi sebagai upaya penyegaran kepemimpinan sekaligus memberikan ruang bagi lahirnya inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Penyegaran kepemimpinan di lingkungan Polri merupakan bagian dari proses pembinaan organisasi dan regenerasi kepemimpinan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Proses ini merupakan upaya strategis untuk memperkuat kinerja Polri dalam menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan tugas yang terus berkembang," ujar Irjen Pol. Whisnu Hermawan.

Pada kesempatan tersebut, Kapolda Sumut juga menyampaikan ucapan selamat kepada Brigjen Pol. Ricko Taruna Mauruh atas kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Brigadir Jenderal Polisi. Ia berharap amanah baru tersebut dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan memberikan kontribusi yang semakin besar bagi institusi Polri.

Dalam upacara tersebut, dilakukan serah terima jabatan terhadap sejumlah pejabat utama Polda Sumut, di antaranya:

Dirreskrimum, Karorena, Karo SDM, Dirintelkam, Dirreskrimsus, Dirpamobvit, Kabidkum, Dirbinmas, Kabidkeu, Dansat Brimob, Ka SPN, Kabiddokkes, Karumkit Bhayangkara Tingkat II Medan, serta pelantikan Dirlantas dan Kabidlabfor Polda Sumut.

Selain itu, dilakukan pula pergantian sejumlah Kapolres jajaran, yakni Kapolres Batu Bara, Langkat, Tapanuli Utara, Nias Selatan, Padangsidimpuan, Pelabuhan Belawan, Binjai, Tapanuli Selatan, serta pelantikan Kapolres Padang Lawas Utara.

Kapolda menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian selama bertugas di Polda Sumatera Utara. Menurutnya, pengalaman yang diperoleh selama bertugas di Sumatera Utara akan menjadi bekal berharga dalam mengemban amanah di tempat penugasan yang baru.

Kepada para pejabat yang baru dilantik, Kapolda mengajak untuk segera beradaptasi dengan dinamika tugas dan karakteristik wilayah hukum Polda Sumut serta menghadirkan semangat baru dalam meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

"Saya yakin dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki, saudara akan mampu menghadirkan inovasi serta semangat baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Sumatera Utara," katanya.

Lebih lanjut, Irjen Pol. Whisnu mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sekadar posisi struktural. Karena itu, setiap pemimpin di lingkungan Polri dituntut menjadi teladan melalui integritas, disiplin, profesionalisme, serta keteladanan dalam setiap pelaksanaan tugas.

Ia menegaskan bahwa kepemimpinan yang baik akan melahirkan budaya organisasi yang kuat sehingga mampu menekan berbagai bentuk pelanggaran personel menuju target nihil pelanggaran.

"Jagalah dan tunaikan amanah jabatan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ciptakan prestasi, loyalitas, serta torehkan kinerja terbaik selama mengemban tugas di Polda Sumatera Utara," tegasnya.

Mengakhiri amanatnya, Kapolda Sumut mengucapkan selamat bertugas kepada seluruh pejabat yang baru dilantik maupun yang menjalani mutasi. Ia berharap seluruh pejabat dapat terus memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri melalui kinerja yang profesional, humanis, dan berintegritas.(REL/RED)

Rapat ini dipimpin Menteri Pertahanan (Menhan) selaku Ketua Satgas PKH Sjafrie Sjamsoeddin. Panglima TNI selaku Wakil Ketua Pengarah II, sementara Jaksa Agung sebagai Wakil Ketua Pengarah I.

Adapun rapat disebut-sebut berlangsung tertutup. Selain Panglima TNI dan Jaksa Agung, terlihat pula antara lain kehadiran Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana I, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh selaku anggota pengarah, serta Ambarita Simanjuntak selaku juru bicara.

Menhan saat ini merupakan Ketua Pengarah Satgas PKH, sementara jabatan Ketua Pelaksana sebelumnya diisi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Sebagaimana diketahui, eks Jampidsus telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan TPPU terkait tata kelola batu bara yang memicu pemadaman listrik di Sumatera.

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung Rudi Margono menekankan pihaknya akan menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan eks Jampidsus berinisial FA secara profesional dan ada kepastian hukum.

Rudi, yang juga baru menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Jampidsus, mengatakan sinergi dalam penanganan perkara dengan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menjunjung asas praduga tak bersalah.

"Sinergisitas untuk memastikan penanganan perkara ini betul-betul profesional, menjunjung asas praduga tak bersalah, sehingga ada kepastian dalam penyelesaiannya," kata Rudi dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (11/7).

Dia menjelaskan sinergi dalam penanganan perkara dengan Kortastipidkor Polri terkait optimalisasi alat bukti dan barang bukti yang ada di tangan para penyidik. Saat ini, kata dia, barang bukti maupun alat bukti yang dikumpulkan penyidik Kortastipidkor masih berada di Polda Metro Jaya.

"Pelimpahan (barang bukti) nanti nunggu koordinasi," ujarnya. Kortastipidkor melimpahkan penanganan tiga perkara yang melibatkan FA kepada Jampidsus Kejaksaan Agung sebagai bentuk sinergisitas. Ketiga perkara yang dimaksud, yakni terkait dugaan korupsi dan TPPU pada pengadaan batu bara di PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel.***

Penampakan diduga mafia penimbunBBM bersubsidi jenis Pertalite kembali terendus, menyisakan luka mendalam bagi rasa keadilan masyarakat.

​Lebih dari 7 unit becak barang rakitan bermesin Suzuki Thunder (motor yang terkenal memiliki tangki berkapasitas raksasa) tengah melakukan pengisian yang mencurigakan.

​Bagaikan sutradara yang mengatur skenario, sang pengendara becak dengan sengaja menerobos masuk ke jalur pengisian mobil (roda 4). Ini bukan tanpa alasan. Strategi licik ini sengaja dipilih demi mempermudah pasokan volume besar sekaligus mengelabui mata publik yang sibuk mengantre di jalur sepeda motor.

​Lebih menyayat hati, aksi ini bukan sekadar pengisian biasa. Bak sebuah mesin estafet, para pelaku kedapatan bolak-balik melakukan pengisian secara berulang di dispenser yang sama.

​"Sangat jelas, mereka bolak-balik masuk jalur roda empat. Menggunakan tangki rakitan dan motor Thunder yang dimodifikasi, jelas ini bukan untuk konsumsi pribadi. Ini aksi penimbunan yang telanjang di depan mata!" ketus salah satu warga, di lokasi dengan nada geram, meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.

Bahkan para pelaku dengan berani dan lantang menghardik, mengancam serta mengusir siapa saja yang mencoba merekam aksi mereka.

"Kami orang asli sini. Ini cari makan kami jangan kalian usil, coba berani kalian viralkan selesai kalian kami buat," ujar pria berperawakan tinggi tegas kepada warga.

Keberanian luar biasa sang pelaku memicu kecurigaan yang menyengat, apakah ada main mata dengan oknum petugas SPBU?

​Bagaimana mungkin, seorang operator SPBU secara sadar dan terang-terangan terus mengucurkan bensin subsidi ke kendaraan modifikasi yang melanggar aturan, tepat di depan mata antrean warga yang sedang mengular?

Sikap acuh dan pembiaran dari pihak manajemen SPBU ini memperkuat dugaan adanya konspirasi busuk demi meraup keuntungan sepihak di atas penderitaan rakyat.

Sementara itu, Suparyo, S.H, Kepala Desa (Kades) Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, yang dikonfirmasi belum lama ini menyatakan bahwa, sudah banyak laporan warga yang dia terima terkait masalah tersebut.

"Sudah banyak laporan warga, saya juga sudah mencoba konfirmasi ke pihak SPBU, cuma hingga saat ini belum tersambung ke pemiliknya. Masih sama karyawannya saja," kata Suparyo.

Lebih lanjut Kades mengatakan bahwa jika memang itu benar ada kegiatan yang dimaksud, kita mau konfirmasi terkait aturannya.

"Apakah memang ada aturan yg membolehkan pedagang eceran membeli dengan cara seperti itu, atau tidak. Jika tidak maka kita akan menyurati Pertamina untuk menindak," tegasnya.(RKN)

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan, Gernas RANA bukan sebatas program, melainkan komitmen bersama untuk menghadirkan ruang pendidikan yang benar-benar melindungi anak.

"Hari ini kita meluncurkan Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak untuk Pesantren dan Madrasah Ramah Anak. Ini bukan hanya program. Ini adalah komitmen sekaligus ajakan untuk bergerak bersama," kata Menag saat peluncuran Gernas RANA sekaligus pembukaan Masa Taaruf Santri (Mata Santri) di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, Depok, Minggu (12/7/2026).

Menurut Menag, pesantren dan madrasah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, karakter, dan kehidupan spiritual anak. Karena itu, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan harus menjadi bagian utama dalam tata kelola lembaga pendidikan keagamaan.

"Justru karena kita mencintai dan memuliakan pesantren dan madrasah, maka kita berkewajiban merawatnya. Salah satu perbaikan yang tidak bisa lagi kita tunda adalah memastikan tidak ada satu pun anak yang mengalami kekerasan di tempat ia belajar mengaji dan mengenal Tuhannya," ujarnya.

Melalui Gernas RANA, pemerintah mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak, baik di rumah, satuan pendidikan, lingkungan sekitar, maupun ruang digital. Gerakan ini juga mengajak keluarga, guru, pengasuh pesantren, pengelola madrasah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan ruang yang mendukung anak belajar, bermain, berkarya, dan meraih cita-cita.

Gernas RANA juga diarahkan untuk memastikan anak terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan. Masyarakat didorong untuk tidak diam apabila melihat, mengetahui, atau mengalami tindak kekerasan terhadap anak.

Laporan dapat disampaikan melalui layanan Sahabat Perempuan dan Anak atau SAPA 129 agar setiap kasus dapat segera ditindaklanjuti dan anak memperoleh perlindungan, pendampingan, serta penanganan yang diperlukan.

*Lima Pilar Perlindungan Anak*

Menag menjelaskan, pelaksanaan Gernas RANA di pesantren bertumpu pada lima pilar utama. Kelimanya meliputi penguatan regulasi dan tata kelola, pencegahan melalui Kurikulum Berbasis Cinta, penyediaan sarana yang layak dan aman, layanan pengaduan Telepontren, serta kolaborasi lintas kementerian dan pemangku kepentingan.

Menurut Menag, implementasi Kurikulum Berbasis Cinta mulai menunjukkan dampak positif dalam memperkuat hubungan antara guru dan peserta didik, santri dan lingkungan, serta lembaga pendidikan dan masyarakat.

"Pada bulan lalu kita melakukan pertemuan dengan para pengawas guru madrasah dan pengawas pesantren di Jawa Barat. Testimoni yang kita peroleh, semenjak diterapkan Kurikulum Berbasis Cinta ternyata begitu banyak dan begitu dalam efeknya," kata Menag.

Ia menjelaskan, kurikulum tersebut tidak hanya memperkuat proses pembelajaran, tetapi juga membangun relasi yang lebih manusiawi, saling menghormati, dan penuh kepedulian di lingkungan pendidikan.

"Bagaimana relasi antara guru dan anak, bagaimana relasi antara santri dengan lingkungan hidupnya, dan bagaimana relasi santri bersama masyarakat sekitarnya," lanjutnya.

*Standar Pesantren dan Kiai Diperjelas*

Selain memperkuat pencegahan kekerasan, Kementerian Agama juga akan membenahi tata kelola pendidikan keagamaan dengan memperjelas definisi dan standar pondok pesantren serta kiai.

Langkah tersebut diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai lembaga pendidikan yang memenuhi ketentuan, memiliki tata kelola yang baik, dan mampu memberikan pelindungan kepada peserta didik.

"Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang mempraktiskan menamakan diri pondok pesantren. Kiai juga harus ada rukun-rukunnya. Kita tidak ingin terjadi hal-hal yang negatif karena adanya salah pemahaman," ujar Menag.

Menag juga mengajak para pengasuh pesantren dan pimpinan lembaga pendidikan membangun budaya keterbukaan dalam menangani persoalan kekerasan terhadap anak.

Menurutnya, keterbukaan bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk tanggung jawab dan keberanian lembaga untuk memperbaiki diri.

"Mari kita jadikan keterbukaan sebagai tanda kekuatan, bukan kelemahan. Lembaga yang berani memperbaiki diri adalah lembaga yang bermartabat. Menutupi persoalan tidak menyelamatkan nama baik. Ia hanya menunda luka yang lebih mendalam," tegasnya.

Menag berharap Gernas RANA dapat membangun kesadaran bersama bahwa tidak boleh ada ruang yang membiarkan kekerasan terhadap anak.

"Mudah-mudahan hari-hari akan datang tidak ada lagi cerita kekerasan di ruang sekolah, di ruang kelas, di ruang publik, di ruang keluarga, di ruang mana pun juga. Tidak ada ruang kekerasan di bumi Indonesia ini," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, Gernas RANA tidak boleh berhenti pada sosialisasi, tetapi harus diwujudkan dalam langkah nyata di keluarga, satuan pendidikan, ruang publik, dan ruang digital.

Ia mengapresiasi Pondok Pesantren Al-Hamidiyah yang telah memiliki regulasi, komite etik, dan mekanisme pengaduan. Praktik tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pesantren, madrasah, dan satuan pendidikan lainnya.

Kepala Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Oman Fathurahman menyatakan pihaknya siap mendukung pelaksanaan Gernas RANA.

"Saya kira pada dasarnya kita mendukung untuk menolak kekerasan dan menciptakan pesantren sebagai ruang yang aman dan nyaman. Insyaallah mudah-mudahan di Pesantren Al-Hamidiyah bisa kita mulai gerakan ini," katanya.(rel)

Kasat Reskrim PolresPadangsidimpuan AKP Hasiholan Naibaho mengatakan, kasus tersebut dilaporkan ke PolresPadangsidimpuan pada Jumat (10/7/2026). Sejauh ini, ada sekitar 51 orang yang menjadi korban investasi bodong pelaku. Total kerugiannya mencapai Rp 400 juta.

"Kerugian materil kurang lebih Rp 400.000.000 dengan korban 51 orang yang dilakukan oleh perempuan berinisial MA," kata Hasiholan, Minggu (12/7).

Hasiholan menyebut awalnya salah satu korban bernama Yuan Putri (19) melihat unggahan cerita pelaku di Instagram pada 5 Juli 2026 siang.

Dalam unggahan itu, pelaku menawarkan investasi dengan menjanjikan bila korban memberikan investasi sebesar Rp 1 juta, maka korban akan mendapatkan uang Rp 2 juta.

Korban pun tertarik dan memastikan soal keuntungan investasi tersebut. Pelaku pun berupaya untuk meyakinkan korban.

Alhasil, korban memberikan uang investasi sebesar Rp 10 juta dengan perjanjian, pelaku akan mengembalikan uang Rp 11,6 juta ke korban dalam kurun waktu 7 hari.

Lalu, pada 9 Juli 2026 malam, pelaku tak juga mengembalikan uang investasi itu. Pada saat yang bersamaan, korban menerima laporan bahwa ternyata sudah banyak orang yang menjadi korban penipuan pelaku.

"Pelapor mempertanyakan kepada terlapor soal uang yang sudah dikirimkannya. Terlapor menjelaskan tidak ada (uang) dan pelaku hanya untuk menutup utang-utang terlapor sebelumnya kepada orang lain," jelasnya.

Merasa geram, korban Yuan bersama korban lainnya mencari pelaku dan mengamankannya. Setelah itu, pelaku diboyong para korban ke PolresPadangsidimpuan. Usai menyerahkan pelaku, korban Yuan mewakili korban lainnya pun membuat laporan resmi.

Petugas kepolisian pun menyelidiki laporan itu dan menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan pelaku sebagai tersangka dugaan kasus penipuan dan penggelapan.

Hasiholan mengatakan bahwa para korban memberikan uang kepada pelaku dengan jumlah yang bervariasi mulai dari Rp 2 juta, Rp 10 juta hingga Rp 68 juta. Total keseluruhan uang korban yang diterima pelaku sebesar Rp 400 juta.

Penipuan ini dilakukan pelaku sejak Mei 2026 hingga Juli 2026. Namun, nyatanya, uang yang disetor oleh para korban tak juga dikembalikan.

"Modus pelaku adalah melakukan tipu muslihat dengan menawarkan list investasi bodong dengan iming-iming apabila mengirimkan uang Rp 1.000.000, maka akan dikembalikan Rp 2.000.000. Uang itu akan dikembalikan dalam jangka pendek yaitu 7 hari, 14 hari dan 30 hari," pungkasnya.(DetikSumut)

Tahap awal pengadaan direncanakan masuk dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Medan tahun 2026.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, Arrahmaan Pane mengatakan pengadaan CCTV akan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Pada tahap pertama, Pemko Medan berencana mengalokasikan anggaran untuk sekitar 1.000 hingga 2.000 unit CCTV.

"Rencananya di P-APBD akan kita anggarkan sekitar 1.000 sampai 2.000 unit CCTV. Namun, jumlah pastinya masih akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran," ujar Arrahmaan, Sabtu (11/7/2026).

Pria yang akrab disapa Amon itu menjelaskan, pengadaan 10.000 unit CCTV tidak seluruhnya menggunakan APBD Kota Medan. Pemko juga akan menggandeng pihak swasta dan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Menurutnya, kerja sama tersebut telah diterapkan di Kecamatan Medan Deli. Di wilayah itu, sebanyak 200 unit CCTV telah terpasang melalui bantuan dana CSR serta partisipasi masyarakat dan dapat dijadikan sebagai proyek percontohan bagi kecamatan lainnya.

Program pemasangan 10.000 CCTV itu, kata dia seperti dalam sebuah postingan anonim facebook @Sekilas Sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Senin 13 Juli 2026 ditujukan untuk meningkatkan keamanan serta menekan aksi kriminalitas yang kerap terjadi di jalanan maupun lingkungan permukiman warga.

Kamera pengawas diharapkan dapat membantu proses pemantauan sekaligus mendukung aparat dalam mengungkap berbagai tindak kejahatan.

Arrahmaan menegaskan Wali Kota Medan berkomitmen merealisasikan program tersebut. Pemko Medan juga berharap dukungan dari pihak swasta dan masyarakat agar pemasangan CCTV dapat dilakukan secara merata dan program tersebut berjalan sesuai target.***

"Dua puluh tujuh jenazah telah dievakuasi, mereka sudah tak bernyawa. Beberapa dikirim ke rumah sakit, kami sedang memeriksa kondisi mereka," kata Anutin dalam pernyataan yang disiarkan televisi dari lokasi kebakaran, seperti dilansir dari AFP, Senin (13/7/2026).

Kekabaran tersebut terjadi pada Minggu malam waktu setempat. PM Anutin mengatakan para musisi di bar dan restoran di pinggiran Bangkok mengatakan asap keluar dari perangkat pemutus sirkuit di dekat panggung lalu terdengar ledakan.

"Sebagian besar korban berlari ke belakang, ke toilet tanpa jalan keluar. Itu mungkin karena panik karena ada api dan asap di restoran," kata Anutin kepada wartawan.

"Asap dengan cepat menyelimuti area tersebut," tambahnya, mengutip laporan awal dari para korban selamat.

Kepolisian nasional Thailand mengatakan dalam unggahan media sosial sekitar pukul 02.00 Senin waktu setempat bahwa kebakaran telah "dikendalikan".

Pihak berwenang memasang perimeter dengan barikade logam dan garis polisi di luar lokasi kejadian, seperti yang diamati oleh wartawan AFP.(detikNews)

Prosesi yang berlangsung penuh khidmat ini menjadi awal estafet kepemimpinan baru dalam memperkuat pengabdian Korps Brimob kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1335/VI/KEP./2026 tanggal 25 Juni 2026, Kombes Pol. M. Rendra Salipu, S.I.K., M.Si. resmi mengemban amanah sebagai Komandan Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, menggantikan Kombes Pol. Rantau Isnur Eka, S.I.K., M.M., M.H., M.Han.

Upacara serah terima jabatan dipimpin Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H.

Kegiatan ini, seperti dalam sebuah postingan anonim facebook @Satbrimob Polda Sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Senin 13 Juli 2026., merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri sebagai langkah strategis dalam menjaga kesinambungan kepemimpinan, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan organisasi dalam menjawab berbagai tantangan tugas ke depan.

Selain Komandan Satuan Brimob Polda Sumut, pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan serah terima jabatan sejumlah Pejabat Utama Polda Sumut, yakni Dirreskrimum, Dirreskrimsus, Dirpamobvit, Karo SDM, Kabidkum, Kabid Labfor, Kepala SPN, serta 10 Kapolres jajaran Polda Sumut.

Kegiatan itu turut dihadiri Wakapolda Sumut, Irwasda, para Pejabat Utama Polda Sumut, termasuk Karo Ops beserta jajaran lainnya. Kehadiran seluruh unsur pimpinan menjadi simbol soliditas organisasi dalam mendukung keberlanjutan kepemimpinan yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan terbaik kepada masyarakat.***

Hal ini langsung dikatakan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Hendarsam Marantoko pada Minggu (12/7/2026).

Kata dia, Imigrasi telah melaksanakan pencegahan atau pencekalan ke luar negeri terhadap dua orang berinisial FA (ASN) dan DR (Swasta).

"Tindakan tersebut dilakukan berdasarkan permohonan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya melalui surat Nomor B/12730/VII/RES/.3.3/2026/Direskrimsus tertanggal 11 Juli 2026," ucapnya melalui pesan singkat.

Lanjutnya menjelaskan, bahwa pencegahan ke luar negeri tersebut berlaku selama 20 (dua puluh) hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Imigrasi berkomitmen mendukung proses penegakan hukum dengan melaksanakan setiap permohonan pencegahan yang diajukan oleh aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Rudi Margono yang kini menjadi Plt Jampidsus menggantikan Febrie Adriansyah beberkan pesan Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin. Kata Rudi, dirinya diminta menangani perkara secara profesional, termasuk tiga kasus korupsi yang menjerat Febrie Adriansyah.

"(Pesan Jaksa Agung) ditangani secara profesional, dan ini bukan hanya perkara ini (kasus Febrie), semua perkara harus ditangani profesional agar lebih bermanfaat untuk penegakan hukum, tetapi juga harus lebih humanis karena menjunjung asas praduga tak bersalah," ucap Rudi Margono kepada wartawan di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (11/7/2026).

Selain itu, ia akui dirinya baru menerima penugasan sebagai Plt Jampidsus pada dini hari tadi.

Bahkan kata dia, penunjukan tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan.

"Hari ini tadi (penunjukannya). Dini hari. (Oleh Pak JA langsung) Ya itu kan teknis ya, yang jelas kami ditunjuk, amanah dari Tuhan melalui Pak Jaksa Agung untuk melaksanakan tugas-tugas teknis manajerial di Jampidsus," jelasnya.

Lanjut Rudi menjelaskan, bahwa dirinya akan mengumpulkan jajaran Jampidsus untuk memverifikasi perkara-perkara yang menjadi prioritas. Selain menuntaskan perkara, dia juga menekankan pentingnya pemulihan aset negara.

"Kita verifikasi mana-mana yang prioritas diselesaikan lebih dulu, utamanya kasus yang dugaan ini. Kemudian yang lebih penting adalah asset recovery dalam penanganan tindak pidana korupsi," beber Rudi.

Terkait status mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, Rudi membenarkan informasi jika Febrie telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri.

Namun, dia mengatakan saat ini belum ada penahanan terhadap Febrie.

"Kan infonya sudah dijadikan tersangka oleh Kakortas. Belum, belum dilakukan penahanan kan informasinya," jelas Rudi.

Rudi mengatakan Febrie telah mengajukan pengunduran diri. Saat ini, proses administrasi masih menunggu keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden (Keppres).

"Kan sudah mengundurkan diri kalau tidak salah. Iya masih diproses kan, masih diproses Keppres-nya. Secara formil masih menunggu Keppres pengunduran resmi dari Presiden. Apakah mengundurkan diri dari Jampidsus atau mengundurkan diri sebagai pegawai negeri, kita kaji lagi nanti," terang Rudi.

Rudi memastikan Kejaksaan Agung akan berkoordinasi dengan Kortas Tipikor Polri dalam menangani perkara yang telah dilimpahkan. Pihaknya akan segera mempelajari alat bukti dan melakukan ekspose perkara bersama.

"Kita akan memastikan profesionalitas kita dalam menangani perkara itu. Dengan pelimpahan (perkara) tidak begitu lepas, tapi kita tetap sinergi untuk memastikan penanganan perkara ini betul-betul profesional," pungkasnya.

Untuk diketahui, adapun tiga kasus yang dilimpahkan adalah kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel.

Polisi sudah menggeledah money changer dan Cafe de'Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan (Jaksel), hingga sebuah rumah di kawasan Bogor, Jawa Barat (Jabar).

Dalam penggeledahan itu polisi telah menyita sejumlah barang bukti dalam proses penggeledahan tersebut, mulai emas batangan hingga valuta asing (valas) senilai miliaran rupiah. (Rel)