Untuk mewujudkan komitmen tersebut, PNM akan menghimpun dan mengukuhkan 88 organisasi kemasyarakatan (ormas) di Sumatera Utara (Sumut).

Langkah itu merupakan bagian dari upaya memperkuat dukungan masyarakat terhadap program Indonesia Emas di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"PNM yang hadir sebagai wadah dan rumah besar bagi seluruh anak bangsa diharapkan menjadi ruang bersama untuk membangun sinergi, pemberdayaan, serta kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara," ujar Ketua Umum PNM Rahudman Harahap saat deklarasi dan konferensi pers PNM di Pendopo Club, Kompleks Tasbi, Medan, Rabu (19/8/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Rahudman didampingi sejumlah pengurus PNM, antara lain Wakil Ketua Zakaria Rambe, Sekretaris Rusdi Sinuraya, Wakil Sekretaris Parluhutan Hasibuan, dan Bendahara Budi Harahap.

Rahudman mengatakan, PNM mendapat mandat dari Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) untuk mempersiapkan pengukuhan 88 ormas di Sumut.

Menurut Rahudman, yang pernah menjabat Wali Kota Medan periode 2010-2015, pengukuhan 88 ormas tersebut direncanakan berlangsung pada Oktober 2026 di Kota Medan.

Kegiatan itu akan digelar bersamaan dengan rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-2 Formas.

"Sebagai pemegang mandat Formas di Sumatera Utara, kami akan menghimpun 88 ormas untuk kemudian dikukuhkan dan berhimpun dalam Forum Masyarakat Indonesia Emas," kata Rahudman.

Ia menegaskan, ormas yang dihimpun harus memiliki independensi dan tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu.

"Nantinya, ormas-ormas yang dihimpun ini juga akan dijadikan mitra strategis pemerintah untuk turut serta mengawal berbagai Program Strategis Nasional, demi terciptanya Indonesia Emas yang makmur, mandiri, dan berdaulat," tegasnya.

*PNM Jadi Rumah Besar Anak Bangsa*

Rahudman menuturkan, Pendopo Nusantara Mandiri merupakan organisasi yang telah berbadan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0004866.AH.01.07.TAHUN 2026 tertanggal 24 Juni 2026.

Menurutnya, nama Pendopo Nusantara Mandiri memiliki filosofi yang menggambarkan semangat kebersamaan sekaligus cita-cita membangun kemandirian bangsa.

"PNM lahir dari semangat kebersamaan. Pendopo memiliki makna rumah besar Nusantara. Sedangkan Nusantara Mandiri merupakan cita-cita kita untuk membangun kemandirian dari Sabang sampai Merauke," tuturnya.

Rahudman mengatakan, PNM terbuka bagi seluruh elemen masyarakat tanpa membatasi latar belakang suku, agama, profesi, maupun kelompok sosial.

"PNM merupakan ormas yang terbuka dan menjadi rumah besar bagi seluruh anak bangsa untuk bersinergi, berdaya, dan berkontribusi bagi Indonesia yang maju," katanya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, PNM memiliki sejumlah misi, di antaranya mempererat silaturahmi dan persaudaraan lintas suku, agama, dan profesi.

PNM juga mendorong pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemuda, serta masyarakat melalui berbagai program.

Selain itu, PNM akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan dan pelestarian budaya Nusantara.

Rahudman menegaskan, PNM tidak ingin berjalan sendiri. Karena itu, pihaknya mengajak pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, dan media membangun kolaborasi dalam berbagai bidang.

"PNM tidak akan berjalan sendiri. Kami mengajak seluruh elemen bangsa, pemerintah, swasta, dan media untuk bersama-sama. Deklarasi ini bukan akhir, tetapi awal dari kerja-kerja nyata kita untuk negeri," tegasnya.

Momentum 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kata Koordinator Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Sumatera Utara itu, harus menjadi energi untuk memperkuat semangat kebangsaan melalui karya dan kontribusi nyata.

"Di usia RI ke-81 ini, semangat kemerdekaan harus kita isi dengan karya. Itulah semangat PNM, mandiri, gotong royong, dan berdampak," pungkasnya.***

Hal itu diungkapkan saksi P Siregar, selaku Site Engineer PT Hutama Karya (HK), saat memberikan keterangan dalam persidangan yang digelar di Ruang Cakra 9 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (19/8/2026).

P Siregar merupakan satu-satunya saksi yang diperiksa dari lima saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Nurdiono. Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim M. Yusafrihardi Girsang.

Saksi saat memberikan keterangan di hadapan hakim. (Raden Arman/posmetromedan.id)

Dalam fakta persidangan, terungkap PT Hutama Karya mengerjakan proyek tersebut secara swakelola. Salah satu tugas P Siregar selaku Site Engineer adalah memastikan kesesuaian volume pekerjaan dengan gambar atau perencanaan proyek.

Ketika majelis hakim menanyakan apakah pekerjaan yang dilaksanakan telah sesuai dengan volume, P Siregar menjawab bahwa seluruh pekerjaan telah sesuai.

"Sudah sesuai semua," kata P Siregar di hadapan majelis hakim.

Penasihat hukum terdakwa Enda Simakasura Ketaren, Donny P Manullang menyebutkan keterangan saksi P Siregar kembali menguatkan konstruksi pembelaan pihaknya sejak awal persidangan, khususnya mengenai kesesuaian volume pekerjaan.

"Semua sudah sesuai. Saksi dari awal sampai sekarang pun sudah menyatakan volume sudah sesuai. Kan itu yang kita bingung, apa yang kurang itu volume?" ujar Donny didampingi Mulyadi Sihombing.

Menurutnya, keterangan sejumlah saksi juga dinilai tidak sejalan dengan metode pemeriksaan yang sebelumnya disampaikan ahli yang dihadirkan jaksa.

Penasihat Hukum Enda Simakasura Ketaren, Mulyadi dan Donny. (Raden Arman/posmetromedan.id)

"Yang menarik tadi adalah ada beberapa metode pemeriksaan dari ahli Kejati. Ternyata dikonfirmasi dengan saksi-saksi ini, satu tidak dilakukan, kedua tidak ada kesesuaian antara saksi ahli audit yang dihadirkan oleh Kejati dengan tenaga-tenaga ahli dari proyek tersebut," sebut Donny.

Donny menambahkan, pihaknya juga menyoroti keterangan terkait kondisi keuangan PT Hutama Karya dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dalam persidangan, kata dia, perusahaan justru mengalami kerugian dalam mengerjakan proyek tersebut.

"Yang kedua yang menarik tadi adalah pernyataan dari HK yang menyatakan bahwa ternyata mereka tidak menerima keuntungan dalam proyek ini, malah yang ada kerugian dari mereka," ungkapnya.

Ia menyebut terdapat audit internal perusahaan yang menunjukkan pelaksanaan proyek tersebut mengalami kerugian bagi PT Hutama Karya.

"Kalau HK rugi, lalu siapa yang diuntungkan? Rp13 miliar ini dari mana? Mereka ternyata tidak menerima keuntungan Rp13 miliar itu," tutur Donny.

Penasihat hukum juga menyinggung keterangan terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Donny, dalam persidangan sebelumnya disebutkan bahwa proyek tersebut telah diaudit dan terdapat temuan yang kemudian telah dibayarkan.

Selain itu, ia menjelaskan laporan harian, mingguan, dan bulanan pekerjaan dibuat PT Hutama Karya dan diverifikasi oleh PT Yodya Karya selaku manajemen konstruksi. Sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menurut dia, menerima laporan akhir.

"Kalau sudah menerima laporan akhir, berarti sudah dicek oleh MK. Berarti tidak ada kesalahan. Itu yang menjadi lucu dalam perkara ini," cetusnya.

Donny menegaskan pihaknya akan terus mengawal persidangan untuk menguji seluruh dakwaan yang disampaikan JPU.

"Semakin jaksa menghadirkan saksi-saksi, semakin terbuka bahwa dakwaan itu memang cacat. Dakwaannya lemah, pembuktiannya lemah," tandasnya.

Penasihat hukum lainnya, Mulyadi Sihombing juga menyoroti dakwaan mengenai dugaan kerugian negara sebesar Rp13,1 miliar.

Menurutnya, hingga persidangan tersebut belum terdapat keterangan saksi yang membuktikan adanya kerugian sebesar nilai tersebut.

"Sampai hari ini enggak ada satu pun yang membuktikan, enggak ada bukti jaksa yang menyatakan ada kerugian Rp13,1 miliar tadi," pungkas Mulyadi.

Sementara itu, persidangan ditunda hingga Senin (31/8/2026). Pada persidangan berikutnya, majelis hakim dijadwalkan memeriksa empat saksi lainnya yang telah disumpah.

Dalam perkara ini, Enda Simakasura Ketaren selaku PPK dari Kementerian PUPR dan Edwin Tresnan Nugraha selaku General Manager/Kepala Wilayah IV Medan PT Yodya Karya (Persero) didakwa terlibat dalam dugaan korupsi proyek penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele, Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2022. (den)

Duka keluarga belum terjawab dengan jelas. Publik pun menanti penjelasan terbuka mengenai pelaksanaan vaksinasi, koordinasi antarinstansi, serta langkah penanganan setelah kejadian tersebut.

Kepala Puskesmas Tigapanah, Lenny Florenta br Sinulingga, sebelumnya mengaku telah berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Tigapanah terkait pelaksanaan vaksinasi kepada siswa.

"Sudah berkoordinasi dengan Kecamatan Tigapanah perihal suntik vaksin kepada siswa," ujar Lenny saat dikonfirmasi, Kamis (14/8).

Namun, keterangan tersebut justru berbeda dengan pernyataan Camat Tigapanah, Bartholomeus Barus, S.IP.

Saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (19/8/2026), Camat Tigapanah secara tegas mengatakan bahwa pihak kecamatan tidak pernah menerima koordinasi maupun surat dari Puskesmas Tigapanah terkait pelaksanaan vaksinasi terhadap para siswa.

"Tidak ada koordinasi atau surat dari Puskesmas Tigapanah ke kecamatan terkait dilakukannya vaksinasi kepada siswa," tegas Bartholomeus.

Pernyataan Berbeda, Publik Berhak Mendapat Penjelasan

Perbedaan keterangan antara kepala puskesmas dan camat tersebut patut dipertanyakan. Jika benar koordinasi telah dilakukan, bentuk koordinasi seperti apa yang dimaksud? Apakah dilakukan secara lisan, tertulis, atau melalui mekanisme resmi lainnya?

Sebaliknya, jika memang tidak pernah ada koordinasi dengan pihak kecamatan, mengapa kepala puskesmas menyatakan sebaliknya?

Pertanyaan tersebut semakin penting karena kasus ini menyangkut keselamatan anak dan berujung pada meninggalnya seorang siswa. Karena itu, persoalan ini tidak semestinya berhenti pada saling klaim antarpejabat.

Ketika dikonfirmasi kembali oleh Posmetro Medan ke Puskesmas Tigapanah, Kepala Puskesmas tidak berada di tempat.

Salah seorang staf awalnya mengatakan akan menghubungi Kapus. Namun, sekitar tiga menit kemudian, staf tersebut muncul dari pintu belakang dan menyampaikan bahwa Kepala Puskesmas sedang menuju Dinas Kesehatan karena dipanggil pimpinan.

"Ibu Kapus ke Dinas Kesehatan, dipanggil sama kepala," ujar staf tersebut.

Kapus Sulit Dikonfirmasi, Dinkes Juga Belum Memberikan Penjelasan

Upaya konfirmasi kemudian dilanjutkan ke Kantor Dinas Kesehatan. Namun, lagi-lagi belum diperoleh penjelasan dari pejabat yang berwenang.

Staf Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa Kepala Dinas sedang cuti, sedangkan Sekretaris Dinas sedang mengikuti rapat. Sementara terkait keberadaan Kepala Puskesmas Tigapanah, staf tersebut menyebut Kapus baru datang sehari sebelumnya.

Situasi ini tentu menimbulkan kesan bahwa upaya memperoleh informasi mengenai kasus tersebut justru berhadapan dengan pintu yang tertutup.

Padahal, masyarakat berhak mengetahui bagaimana prosedur vaksinasi dilaksanakan, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana koordinasinya dilakukan, serta apakah seluruh tahapan telah sesuai dengan ketentuan.

Terlebih lagi, kasus ini menyangkut seorang anak yang meninggal dunia. Publik membutuhkan penjelasan berbasis fakta dan hasil pemeriksaan, bukan pernyataan yang saling bertentangan.

Jangan Biarkan Kematian Anak Berakhir Tanpa Jawaban

Pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Karo seharusnya tidak tinggal diam. Perbedaan keterangan antara Puskesmas Tigapanah dan pihak kecamatan perlu segera diklarifikasi secara terbuka.

Apabila memang vaksinasi telah dilaksanakan sesuai prosedur, pemerintah perlu menjelaskan dasar pelaksanaannya dan hasil investigasi medis terkait kematian korban.

Sebaliknya, jika ditemukan adanya prosedur yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya, masyarakat juga berhak mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab.

Kasus ini bukan sekadar persoalan administrasi antara puskesmas dan kecamatan. Ini menyangkut nyawa seorang anak dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pemerintah.

Karena itu, sikap menghindar dari konfirmasi justru dapat memperbesar kecurigaan dan memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.

Kini publik menunggu: siapa yang akan memberikan penjelasan sebenarnya?

Hingga berita ini ditulis, Kepala Puskesmas Tigapanah belum memberikan keterangan langsung terkait perbedaan pernyataan tersebut maupun kronologi vaksinasi yang dilakukan terhadap korban.

Catatan redaksi: dugaan hubungan antara vaksinasi dan kematian korban tetap perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan keterangan medis yang berwenang. Berita ini tidak menyimpulkan vaksin sebagai penyebab kematian.(JpG)

Pemuda berusia 28 tahun yang merupakan tahanan titipan Polsek Sunggal tersebut meninggal dunia akibat penyakit bawaan yang diidapnya sejak lama.

Pihak RutanKelas I Medan menjelaskan, bahwa berdasarkan catatan pemeriksaan kesehatan yang dimiliki, pembesaran kelenjar tersebut merupakan kondisi yang telah ada sebelum yang bersangkutan menjalani penahanan di RutanKelas I Medan dan bukan kondisi yang baru muncul pada saat kejadian tersebut.

"Sejak yang bersangkutan datang ke klinik dengan keluhan kesehatan, petugas kami langsung memberikan penanganan dan melakukan observasi. Ketika kondisi pasien mengalami penurunan, kami segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan mengambil langkah rujukan emergency. Prioritas kami adalah keselamatan dan pelayanan kesehatan pasien," ujar Kepala RutanKelas I Medan, Andi Surya, Rabu (19/8/2026).

Sesampainya di RS Bhayangkara Medan, RutanKelas I Medan selanjutnya melakukan serah terima tahanan kepada pihak yang melakukan penahanan untuk proses penanganan dan tindak lanjut sesuai kewenangan.

Namun, setelah dilakukan pemeriksaan di IGD RS Bhayangkara Medan, Jopi Sembiring dinyatakan meninggal dunia oleh dokter.

"RutanKelas I Medan menyampaikan turut berduka atas meninggalnya Jopi Sembiring dan memastikan bahwa selama berada dalam penanganan Rutan, pelayanan kesehatan diberikan sesuai kondisi pasien dengan tetap mengutamakan keselamatan serta berkoordinasi dengan pihak yang melakukan penahanan," ucap Andi.

Testimoni di dalam surat pernyataan kakak kandung Jopi Sembiring, Elisya Br Sembiring (34) yang menolak dilaksanakan autopsi dengan memastikan bahwa sang adik meninggal dunia bukan karena faktor lain seperti isu yang beredar, namun karena penyakit bawaan yang dideritanya sejak lama.

Bahkan keluarga tidak mencurigai atau menuntut siapapun di kemudian hari atas meninggalnya Jopi Sembiring.

Sebelumnya, pihak Rutan I Medan juga memastikan bahwa tahanan dalam perkara judi online yang baru dititipkan 3 minggu itu, telah mendapatkan pelayanan kesehatan dan penanganan medis sebelum dirujuk secara emergency ke rumah sakit.

Melihat kondisi pasien yang semakin menurun, dokter piket segera berkoordinasi dengan pimpinan serta pihak yang melakukan penahanan.

Setelah administrasi dan dokumen kesehatan disiapkan, pasien kemudian dirujuk secara emergency ke RS Bhayangkara Medan untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Untuk diketahui, Jopi Sembiring datang ke Klinik Pratama RutanKelas I Medan pada Minggu (16/8/2026) sekitar pukul 12.30 WIB dengan keluhan demam dan mual. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas medis memberikan penanganan dan melakukan observasi terhadap kondisi pasien.

Dalam proses observasi, kondisi pasien mengalami perubahan. Pasien mengalami muntah, suhu tubuh meningkat hingga 42°C dan kemudian mengalami penurunan kesadaran. Pada saat pemeriksaan, petugas medis juga menemukan adanya pembesaran kelenjar pada bagian belakang punggung sebelah kanan. (Rel)

Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Dansat Brimob Polda Sumut Kombes Pol. M. Rendra Salipu dan Kabag Ops Polrestabes Medan AKBP Dhana Noer Kurniawan.

Berdasarkan hasil pendataan terkini di lapangan, total 150 rumah warga mengalami kerusakan dengan rincian Kelurahan Suka Maju 121 unit rumah dan Kelurahan Titi Kuning 29 unit rumah.

Tingkat kerusakan bangunan terbagi menjadi 2 unit rusak berat, 17 unit rusak sedang, dan 131 unit rusak ringan.

Selain kerugian materiel, seorang lansia bernama Sarkawi Tanjung (71) dilaporkan mengalami luka di bagian kepala akibat tertimpa material balok bangunan. Korban langsung dievakuasi ke RS Mitra Sejati untuk mendapatkan perawatan medis dan kini telah kembali ke kediamannya.

Guna meringankan beban masyarakat, bantuan darurat segera didistribusikan ke titik-titik pengungsian dan posko warga. Logistik yang disalurkan meliputi 700 bungkus nasi dan air mineral, Paket Makanan Bergizi Gratis (MBG) dari sekolah, 2 bal selimut dari BPBD dan 3 unit kendaraan dapur lapangan dari Sat Brimob Polda Sumut.

Kapolrestabes Medan menegaskan bahwa kepolisian terus bersinergi dengan seluruh unsur forkopimda dan instansi penanggulangan bencana agar pemulihan wilayah terdampak berjalan cepat.

"Kami akan terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan penanganan bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, serta proses pemulihan masyarakat terdampak dapat berjalan optimal," ujar Kombes Pol. Jean Calvijn di lokasi kejadian.

Polrestabes Medan bersama jajaran terkait memastikan pendataan berkala dan pengawalan distribusi logistik akan tetap disiagakan hingga situasi permukiman warga sepenuhnya pulih. (Dam)

Polda Sumut menyiapkan total lahan 6,16 hektare yang tersebar di sembilan Polres (Mandailing Natal, Karo, Deli Serdang, Samosir, Humbang Hasundutan, Simalungun, Toba, Dairi, dan Tapanuli Utara).

Bibit yang ditanam meliputi varietas Lumbu Hijau, Lumbu Kuning, dan Sangga Sembalun, melalui kerja sama dengan 10 kelompok tani, masyarakat pemilik lahan, Kementerian Pertanian, dan pemerintah daerah. Panen ditargetkan pada November 2026 dan akan diprioritaskan sebagai sumber bibit untuk perluasan.

Kegiatan ini sejalan dengan penanaman serentak bawang putih oleh Polri di 14 Polda pada hari yang sama sebagai bagian dari upaya nasional memperkuat ketahanan pangan.

Kabupaten Samosir sendiri telah dipersiapkan sebagai salah satu sentra bawang putih nasional berkat dukungan pemerintah pusat dan potensi geografis yang mendukung.

Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., kegiatan menjadi bagian dari dukungan Polri terhadap program swasembada pangan nasional, khususnya komoditas bawang putih.

Whisnu Hermawan Februanto menekankan bahwa penanaman bawang putih merupakan langkah strategis mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan impor.

"Penanaman bawang putih ini merupakan usaha nyata menuju swasembada pangan nasional untuk mengurangi impor pangan. Saat ini stok pangan Indonesia masih bergantung pada hasil impor, termasuk komoditas bawang putih. Target kita, untuk lahan seluas satu hektare minimal menghasilkan 15 ton sudah sangat baik. Ketersediaan pupuk dan air harus dipastikan aman agar produksi dapat optimal," ujar Whisnu.

Whisnu menambahkan bahwa Polri siap mendukung program swasembada pangan, termasuk komoditas lain seperti kedelai.

"Lahan itu tersebar di sembilan Polres yang ada di Sumatera Utara," sambung Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Sumut Kombes Pol Afriadi Lemana di Samosir, Rabu (19/8/2026).

Ia mengatakan sembilan Polres yang menyiapkan lahan tersebut, yakni Polres Mandailing Natal, Polres Karo, Polres Deli Serdang, Polres Samosir, Polres Humbang Hasundutan, Polres Simalungun, Polres Toba, Polres Dairi, dan Polres Tapanuli Utara.

Menurut dia, pengembangan bawang putih dilakukan di wilayah tersebut karena memiliki kondisi geografis yang mendukung, terutama ketinggian sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl).

"Bibit bawang yang ditanam tersebut merupakan jenis varietas Lumbu Hijau, Lumbu Kuning, dan Sangga Sembalun," katanya.

Afriadi mengatakan pengembangan bawang putih tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan 10 kelompok tani, masyarakat pemilik lahan, Kementerian Pertanian, serta pemerintah daerah untuk mengoptimalkan produktivitas.

"Kami siap mendukung program pemerintah dalam percepatan swasembada, khususnya bawang putih," ujarnya.

Ia mengatakan potensi lahan yang tersedia akan dimanfaatkan secara optimal sehingga selain mendukung ketahanan pangan juga dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

"Panen yang ditargetkan pada November 2026 akan diprioritaskan sebagai sumber bibit untuk penanaman kembali sehingga cakupan produktivitas dapat diperluas," katanya.

Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom mengapresiasi kehadiran Kapolda sebagai bentuk dukungan nyata. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Kepolisian terus diperkuat, termasuk rencana pembangunan gudang pangan di Kabupaten Samosir.

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Samosir, Timiur Gultom mengatakan petani saat ini mendapatkan dukungan berupa bibit bawang putih, alat pertanian, dan pendampingan untuk meningkatkan produktivitas.

"Setelah berhasil, petani sudah memiliki pasar karena hasilnya dibeli langsung oleh Kementerian Pertanian menggunakan dana APBN. Bibit bawang putih juga akan dikembalikan untuk ditanam kembali oleh petani selama dua tahun," katanya.

Secara nasional, Polri bersinergi dengan berbagai pihak telah memperoleh potensi lahan terverifikasi seluas 2.593 hektare yang tersebar di 17 Polda untuk mendukung percepatan swasembada bawang putih. Program tersebut memberdayakan 117 kelompok tani dengan melibatkan 2.257 petani.

Dari luasan tersebut, 927,6 hektare telah ditanami dengan proyeksi produksi mencapai 9.276 ton.

Sementara Rabu ini, penanaman bawang putih dilaksanakan secara serentak di 14 Polda pada lahan seluas 279,5 hektare. Penanaman tersebut diproyeksikan menghasilkan sekitar 2.795 ton bawang putih yang dapat dipanen pada kuartal IV 2026.

Sementara itu, tiga Polda lainnya akan melaksanakan penanaman menyesuaikan masa tanam di wilayah masing-masing.

Kapolsek Siantar Barat IPTU Raja Kaya Haloho SH. MH mengatakan dalam kegiatan itu Bhabinkamtibmas menyampaikan arahan kepada warga setempat tentang Bahaya Narkoba sebagai musuh negara dan mengajak warga sekitar untuk bersama sama memerangi narkoba dengan cara melaporkan kepada Kepolisian bilamana ada warga melakukan peredaran narkoba di daerah tersebut.

Kegiatan itu bertujuan peningkatan kehadiran Polri di tengah tengah masyarakat dan mencegah terjadinya peredaran narkoba serta Jalin kemitraan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri.

"Selama kegiatan Patroli Kampung bebas dari Narkoba (KBN) di Jalan Jawa tersebut berlangsung lancar, situasi kamtibmas aman dan kondusif," jelas IPTU Raja--sebagaimana disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Pematangsiantar Bersama Masyarakat yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 19 Agustus 2026.***

Langkah strategis ini disampaikan dalam Peringatan Hari Orangutan Sedunia 2026 yang berlangsung di Gedung Sopo Partungkoan, Tarutung, Rabu (19/8/2026).

‎

‎Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., menekankan bahwa perlindungan terhadap kekayaan hayati warisan dunia ini harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di perbatasan hutan.

‎

‎"Konservasi alam dan pemenuhan kebutuhan ekonomi warga harus saling menopang. Pemkab Tapanuli Utara mendorong langkah konkret melalui sektor hortikultura, salah satunya pembagian dan penanaman bibit durian di wilayah perbatasan hutan. Pendekatan ini memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat tanpa merusak ekosistem yang ada," ujar Wakil Bupati Deni Parlindungan dalam sambutannya.

‎

‎Sementara itu, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Utara (BBKSDA Sumut), Novita Kusuma Wardani, S.Hut., M.AP., M.Env., turut menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan dan kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung konservasi orangutan dan Harangan Tapanuli.

‎

‎Peringatan yang mengusung semangat keberlanjutan bumi Bonapasogit ini dikemas secara edukatif dan interaktif. Rangkaian acara diisi dengan senam pagi, lomba melukis, lomba storytelling, talkshow, hingga sesi Pongotopia bersama maskot Orangutan.

Pelibatan aktif ratusan siswa SD dan SMP se-Kecamatan Tarutung menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam membangun kesadaran pelestarian lingkungan pada generasi muda sejak dini.

‎

‎Melalui sinergi yang makin kuat antara Pemkab Tapanuli Utara, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara, mitra lembaga swadaya masyarakat (NGO), serta elemen sekolah, Pemkab Taput optimistis dapat mewujudkan pembangunan daerah yang maju dan berwawasan lingkungan—menjaga paru-paru dunia sekaligus menyejahterakan rakyatnya. (PS)

Pihak keluarga mengaku sempat berkomunikasi dengan Jopi melalui panggilan video (video call) sekitar pukul 13.00 WIB pada hari yang sama. Saat itu, korban terlihat dalam kondisi sehat tanpa keluhan apapun.

Namun, hanya berselang beberapa jam, keluarga menerima kabar bahwa Jopi telah dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 16.30 WIB.

Kecurigaan keluarga mencuat saat jenazah tiba di rumah duka untuk dimandikan. Keluarga mengaku menemukan sejumlah luka pada tubuh korban, di antaranya lebam di sisi kiri dan kanan tubuh, serta luka yang menyerupai bekas sulutan rokok di bagian punggung.

Atas temuan tersebut, keluarga mendesak adanya pemeriksaan medis dan forensik independen secara transparan untuk mengungkap penyebab pasti kematian almarhum.

"Kami meminta seluruh rangkaian kejadian sebelum kematian dibuka secara terang benderang. Mulai dari kondisi fisik almarhum, SOP penanganan saat ia sakit, hingga alasan ia harus dilarikan ke rumah sakit," ujar salah seorang perwakilan keluarga.

Selain penyebab kematian, keluarga turut mempertanyakan proses hukum yang menjerat Jopi. Diketahui, korban ditangkap bersama tiga orang lainnya, yakni Romi, Fatil, dan Amrih, dalam perkara dugaan tindak pidana judi online.

Keluarga mempersoalkan telepon genggam yang dijadikan barang bukti oleh penyidik, yang diklaim bukan milik Jopi. Di samping itu, kejelasan status hukum ketiga rekan yang diamankan bersama korban juga ikut dipertanyakan.

Sebagai tahanan yang berada di bawah pengawasan negara, keluarga menegaskan pihak Rutan dan aparat terkait wajib bertanggung jawab penuh menjelaskan kronologi medis maupun perlakuan fisik terhadap korban selama berada di balik jeruji besi.

Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Rutan Kelas I Tanjung Gusta Medan, Andi Surya, belum memberikan keterangan resmi maupun jawaban saat dikonfirmasi oleh redaksi terkait peristiwa tersebut.(DAM)

LN diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan APBDes Desa Nagasaribu II Tahun Anggaran 2024-2025. Selain itu, penyidik telah memeriksa kurang lebih 30 orang saksi dan mengumpulkan keterangan ahli serta dokumen pertanggungjawaban.

Tim Penyidik bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah melakukan ekspose pada 12 Agustus 2026. Hasilnya, penyidikan telah memenuhi Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) KUHAP dengan minimal 2 alat bukti.

Dalam rilisnya, Kejari Humbahas membeberkan besaran anggaran yang dikelola. Pada Tahun 2024 APBDes Nagasaribu II senilai Rp999.418.257. Sementara Tahun 2025 anggarannya naik menjadi Rp1.061.630.623.

Namun, dalam pengelolaan dua tahun tersebut ditemukan perbuatan melawan hukum. Modus yang digunakan yaitu mark up anggaran, fiktif, dan manipulasi dokumen seperti kuitansi, SPJ, serta laporan.

Lebih parah lagi, penyidik menemukan fakta bahwa Tersangka LN menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi. Salah satunya untuk bermain judi.

Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Humbahas Nomor: 700/276/Inspektorat/VII/2026 tanggal 17 Juli 2026, kerugian negara ditaksir mencapai Rp325.941.021.

Hingga saat ini kerugian tersebut belum dikembalikan. Oleh karena itu, penyidik langsung melakukan penahanan selama 20 hari, terhitung 18 Agustus 2026 sampai 6 September 2026 di Rutan Kelas II B Humbahas.

Tersangka LN dijerat Pasal 603 dan Pasal 604 jo. Pasal 126 ayat (1) UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP. Selain itu, ia juga dijerat Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejari menegaskan tim penyidik masih akan terus mengembangkan perkara ini. Jika ditemukan bukti keterlibatan pihak lain, maka tidak menutup kemungkinan akan diproses hukum lebih lanjut.(Js)

Teti menegaskan fokus utamanya adalah masa depan 867 siswa SMAN 21 Medan.

"Prinsip saya hanya satu, demi anak-anak. Saya penerima beasiswa sejak bangku SMA hingga S-2, otomatis ada janji bakti untuk negeri yang terpatri kuat di hati saya. Begitu melangkah ke sini, pertanyaan pertama saya kepada rekan-rekan guru adalah: apa yang harus kita benahi bersama?" ujar Teti, yang didampingi jajaran manajemen baru, di antaranya Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Budi Sanjaya Saragih, S.Pd., Wakasek Bidang Kesiswaan Novita Hasibuan, S.Pd., Wakasek Bidang Sarpras Ivawani Hasibuan, serta Humas Mauris Sinaga, S.Pd, Rabu (19/8/2026).

Lanjutnya, langkah awal pembenahan difokuskan pada perbaikan sarana dasar. Selama dua bulan pertama masa kerjanya, pihaknya merombak total sanitasi dan toilet sekolah yang sebelumnya rusak parah dan menimbulkan bau tak sedap ke ruang kelas. Pengecatan gedung turut dilakukan guna menciptakan atmosfer belajar yang representatif.

Tak hanya itu, pihak sekolah juga membangun lapangan bola basket permanen bersama komite sekolah secara transparan. Sebelumnya, para siswa terpaksa menumpang latihan ke SMAN 14 Medan atau bermain di atas tanah terbuka.

"Untuk infrastruktur jalan menuju sekolah, kami sudah berkoordinasi dan menjalin komunikasi intensif dengan pihak Dinas PUPR serta kelurahan setempat agar akses siswa semakin layak," tambahnya.

Dan, yang paling mengagumkan, guna mendongkrak daya saing 867 siswa yang ada, SMAN 21 Medan meluncurkan program Kelas Khusus (Unggulan) berkapasitas 36 kursi. Masuknya siswa ke kelas ini melalui seleksi ketat selama tiga hari, yakni mencakup tes akademik, kesamaptaan, jasmani, serta tes kesehatan.

Aktivitas pembentukan karakter dan kreativitas siswa juga dihidupkan melalui 14 ekstrakurikuler serta program pembiasaan mingguan seperti Rabu Literasi dan Numerasi (Gerasi) literasi membaca dan numerasi dasar. Kamis Religi, Pembinaan rohani dan spiritualitas siswa. Jumat Bersih dan Sehat Senam bersama dan gotong royong massal.

Teti menegaskan tekadnya untuk menutup lembaran masa lalu dan fokus membawa ekosistem SMAN 21 Medan lebih berprestasi.

"Jangan mentang-mentang berada di pinggiran atau dekat kawasan garapan, mimpi anak-anak ini kita batasi. Mereka punya masa depan luar biasa. Kami ingin ada kebahagiaan dan kebanggaan nyata saat anak-anak melangkahkan kaki ke sekolah ini," pungkasnya. (Dam)

Dikatakannya, setiap informasi yang disampaikan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya deteksi dini dan pengawasan.

"Prinsipnya, kami tidak pernah alergi dengan setiap pemberitaan yang sifatnya informasi, pasti akan kami respons positif dan tindaklanjuti. Tapi jangan fitnah! Apalagi menyebarkannya lewat media," ungkap Andi Surya, Selasa (18/8/2026), saat dikonfirmasi terkait adanya tudingan miring tanpa dasar adanya peredaran narkoba yang dimuat sejumlah media.

Kata Andi, di samping rutin melakukan razia, pihaknya selama ini langsung bergerak cepat menindaklanjuti informasi terkait informasi apapun di dalam rutan, termasuk dugaan praktik peredaran narkotika yang beredar di media sosial.

Disampaikannya, jajaran Rutan Kelas I Medan langsung melakukan pemeriksaan terhadap lokasi dan warga binaan yang disebutkan.

"Dari hasil pemeriksaan pada blok hunian sebagaimana disebutkan tidak ditemukan barang bukti narkotika sebagaimana yang dikutip dalam pemberitaan. Selain itu, empat warga binaan yang berkaitan dengan informasi tersebut juga telah menjalani tes urine dan seluruhnya dinyatakan negatif," katanya.

Kendati demikian, lanjut Andi, dia tetap menyampaikan apresiasi atas kepedulian masyarakat dalam membantu menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang terus memberikan perhatian dan informasi kepada kami. Setiap informasi tentu menjadi bahan bagi kami untuk melakukan pengecekan dan tindak lanjut. Ini merupakan bentuk sinergi dalam menjaga Rutan tetap aman dan bersih dari narkoba," ujar Andi Surya.

Ia kembali menegaskan bahwa jajaran Rutan Kelas I Medan akan terus melakukan pengawasan dan deteksi dini melalui penggeledahan rutin maupun insidentil serta memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum.

"Kami tidak menutup diri terhadap setiap informasi yang masuk. Justru kami berharap masyarakat terus berperan aktif memberikan informasi apabila menemukan atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran. Setiap informasi akan kami tindak lanjuti sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku," tandasnya.

Rutan Kelas I Medan berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan serta mendukung upaya pemberantasan narkoba di lingkungan Lapas dan Rutan.

Untuk itu, Rutan Kelas I Medan mengajak masyarakat untuk terus bersama-sama menjaga lingkungan pemasyarakatan agar tetap aman, tertib, dan bersih dari narkoba.(REL/WIK)

Dalam perkara ini, Febrie menggugat sejumlah tindakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Gugatan tersebut ditujukan kepada Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri sebagai termohon, sementara Kejaksaan Agung menjadi turut termohon.

Perkara itu terdaftar dengan nomor 134 Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. Febrie mempersoalkan sejumlah tindakan, mulai dari penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, hingga pencekalan ke luar negeri.

Febrie juga meminta agar barang, dokumen, dan data yang diperoleh dari proses penggeledahan maupun penyitaan dinyatakan tidak sah serta barang-barang yang telah disita dikembalikan.

Di tengah jalannya persidangan, hakim tunggal Richard Edwin Basoeki mengingatkan seluruh pihak agar tidak melakukan tindakan yang dapat memengaruhi independensi hakim dalam menangani perkara tersebut.

"Tidak mengganggu independensi kami sebagai hakim dalam menangani perkara ini dengan hal-hal yang bersifat mempengaruhi," ujar Richard sebagaimana disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @cekpasal yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 19 Agustus 2026.

Hakim menegaskan proses praperadilan harus berjalan sesuai dengan ketentuan hukum tanpa adanya upaya yang dapat memengaruhi jalannya persidangan.

Setelah sidang perdana, hakim menjadwalkan persidangan lanjutan pada Rabu, 19 Agustus 2026, dengan agenda jawaban dari pihak termohon dan turut termohon.

Praperadilan ini pada dasarnya menguji sah atau tidaknya tindakan hukum yang menjadi objek permohonan, bukan menentukan apakah Febrie terbukti melakukan tindak pidana atau tidak.***

Hasil tersebut menempatkan OKKA FC sebagai runner-up, sementara TGM dan Suka Raya masing-masing berada di peringkat ketiga dan keempat. Turnamen yang berlangsung sejak 12 Juli 2026 itu ditutup meriah meski hujan mengguyur kawasan pertandingan. Antusiasme pemain dan penonton tetap terjaga hingga laga berakhir.

Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, yang hadir pada penutupan, mengapresiasi semangat para pemain sekaligus menilai kompetisi seperti ini penting sebagai sarana pembentukan karakter generasi muda dan pencarian bibit atlet potensial.

"Walaupun diguyur hujan deras, para pemain tetap menunjukkan semangat yang luar biasa. Ini menjadi gambaran bahwa olahraga mampu membentuk generasi muda yang sehat jasmani dan rohani," kata Lom Lom.

Ia berharap turnamen dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjadi agenda tahunan yang mempererat hubungan antarpemuda, masyarakat, tokoh adat, serta berbagai elemen lainnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjunjung sportivitas dalam setiap pertandingan.

"Yang paling penting adalah bagaimana bertanding dengan sportif. Semua tim yang ikut bertanding telah menunjukkan kemampuan terbaiknya. Perbedaannya hanya pada skor akhir pertandingan," ujarnya.

Ketua Harian DPP PKN, Tuangkus Harianja, mengatakan pelaksanaan turnamen perdana tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap sepak bola. Menurutnya, kompetisi berkelanjutan diperlukan untuk menjaring dan membina talenta muda agar mampu berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.

"Melalui turnamen seperti ini, kita dapat menemukan bibit-bibit pemain yang nantinya bisa dibina dan dikembangkan untuk membawa nama daerah maupun Indonesia," katanya.

Sementara itu, Ketua DPD PKN Sumatera Utara, Edi Suranta Gurusinga, turut mengapresiasi seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan turnamen. Ia menegaskan, kompetisi tidak hanya berorientasi pada hasil pertandingan, tetapi juga memperkuat persaudaraan dan kebersamaan masyarakat.

"Olahraga menjadi sarana yang efektif untuk mempererat silaturahmi, membangun solidaritas, dan memperkuat persatuan antargenerasi muda," ujar Edi. (drt)

Hal itu disampaikan Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, saat menghadiri Pekan Budaya Permainan Tradisional yang digelar Yayasan Laskar Pelangi Tanjung Rejo, di Alun-Alun Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Saentis, Sabtu .

Kegiatan berlangsung selama dua hari, 8-9 Agustus 2026, dengan berbagai permainan tradisional seperti tarik tambang, terompah, pecah piring dan lainnya.

"Di siang terik ini ternyata tidak menyurutkan kegembiraan anak-anak kita. Saya juga cukup bangga, bahwa anak-anak Tanjung Rejo bisa menggerakkan dan membuat kegiatan yang cukup besar ini untuk permainan tradisional," kata Bupati.

Menurutnya, antusiasme masyarakat dan anak-anak dalam mengikuti kegiatan tersebut menjadi modal penting untuk menjadikan permainan tradisional sebagai agenda budaya yang berkelanjutan di Deli Serdang.

"Kalau antusiasnya besar, kita akan kaji dan memasukkannya ke anggaran APBD. Saya titip, ajarkan anak-anak ini kebanggaan dengan Deli Serdang dan bawa pada kegiatan yang positif. Saya harap acara ini ke depan menjadi ikon Deli Serdang, tiap tahun diadakan pertandingan permainan tradisional," ujarnya.

Bupati yang hadir bersama Ketua TP PKK, Jelita Asri Ludin Tambunan, berharap permainan tradisional dapat terus hidup di tengah perkembangan teknologi dan masuknya berbagai budaya dari luar.

"Semoga budaya bangsa bisa menjadi tuan rumah kita di tengah masuknya perkembangan teknologi dari dunia luar," tambahnya.

Ia juga melihat keberadaan Alun-Alun Kecamatan Percut Sei Tuan yang terus berkembang dapat menjadi ruang publik yang semakin banyak dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan positif, termasuk pelestarian budaya.

Pekan Budaya Permainan Tradisional turut mendapat dukungan dari Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah II Sumatera Utara melalui Dana Indonesiana. Pamong Budaya Ahli Pertama BPK Wilayah II Sumut, Windra Adi Purba, mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk pelestarian kebudayaan, khususnya permainan tradisional yang mulai tergerus perkembangan zaman.

"Ini salah satu kegiatan pelestarian kebudayaan khususnya di permainan tradisional. Perkembangan zaman membuat budaya semakin terkikis khususnya permainan tradisional yang mulai dilupakan," katanya.

Ia menjelaskan, Yayasan Laskar Pelangi mendapat mandat sebagai penerima stimulus Dana Indonesiana untuk mendorong pengembangan permainan tradisional. Menurutnya, masih banyak potensi budaya yang dapat dikembangkan dan dilestarikan, termasuk di Deli Serdang yang memiliki 168 cagar budaya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Laskar Pelangi Tanjung Rejo, Siddik Zailani, menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Deli Serdang atas dukungan terhadap kegiatan tersebut. Ia mengatakan Pekan Budaya Permainan Tradisional merupakan kegiatan tahunan yang digelar untuk mendorong pelestarian permainan tradisional sekaligus mengurangi penggunaan gawai pada anak-anak.

Siddik turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi serta permohonan maaf atas kekurangan selama pelaksanaan kegiatan.(drt)

Oleh: Suardi, SH*

Ketika angka itu saya renungkan, ada rasa haru yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Rasanya baru kemarin saya masih muda, berlari mengejar berita, masuk-keluar kantor pemerintahan, kepolisian, pengadilan, Kodam dan berbagai tempat lainnya.

Kini, rambut telah memutih, usia telah mencapai 72 tahun, dan banyak teman seperjalanan yang dahulu sama-sama berjuang mengejar berita, satu demi satu telah mendahului saya menghadap Sang Maha Kuasa.

Yang tersisa adalah kenangan.

Dan dari semua kenangan itu, saya hanya bisa berkata:

Alhamdulillah.

Saya bersyukur kepada Allah SWT karena masih diberikan umur panjang untuk melihat kembali perjalanan hidup yang penuh suka dan duka sebagai seorang wartawan.

Dari Ruang Redaksi ke Lapangan

Perjalanan saya sebagai wartawan dimulai di Harian Waspada Medan.

Saya menjadi bagian dari staf redaksi. Di tempat itulah saya mengenal banyak wartawan senior dan orang-orang hebat yang memberikan warna dalam perjalanan jurnalistik saya.

Ada H. Prabudi Said, yang sampai hari ini masih hidup. Kemudian almarhum Rauf Syaf, Abd Rachman, Yunan Sipahutar, Amari Iraby yang dikenal sebagai pembuat tajuk, Bachtiar Zein Rangkuti di Redaksi Mingguan, Arsyad Yahya Ritonga sebagai redaktur olahraga, Edi Elison KR, H. Bahriun Yaya sebagai penerjemah, dan Marihot Siagian yang menangani monitor radio.

Nama-nama itu bukan sekadar nama.

Mereka adalah bagian dari sebuah zaman.

Zaman ketika surat kabar masih menjadi salah satu sumber utama masyarakat untuk mendapatkan informasi. Zaman ketika wartawan harus benar-benar turun ke lapangan untuk mendapatkan berita.

Sebelum turun ke lapangan, saya juga belajar banyak hal. Mulai dari kamar film, layout, koreksi berita dan berbagai pekerjaan lainnya.

Dari situlah saya memahami bahwa sebuah berita tidak lahir begitu saja.

Ada keringat.

Ada ketelitian.

Ada tanggung jawab.

Dan terkadang ada keberanian yang harus dipertaruhkan.

Kartu Pers dan Dunia yang Terbuka

Menjadi wartawan memberikan saya kesempatan melihat dunia lebih luas.

Saya pernah menjelajah ke Malaysia, Singapura dan beberapa tempat lainnya.

Di dalam negeri, tugas membawa saya ke Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Bali, Yogyakarta, Surakarta dan berbagai daerah lainnya.

Di Sumatera Utara, saya pernah sampai ke Pematangsiantar, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Langkat, Sibolga dan banyak tempat lainnya.

Saya pernah menikmati perjalanan dengan pesawat.

Saya bisa bergaul dengan pejabat dan berbagai tokoh.

Dengan menunjukkan kartu pers, ada pintu-pintu yang terkadang bisa terbuka.

Tetapi semakin lama saya menjalani profesi ini, saya semakin memahami bahwa kartu pers bukanlah sekadar kartu untuk masuk ke suatu tempat.

Di balik kartu itu ada tanggung jawab.

Ada nama baik profesi.

Ada kepercayaan masyarakat.

Dan ada kewajiban untuk menyampaikan kebenaran.

Wartawan Tidak Mengenal Waktu

Sukanya menjadi wartawan memang banyak.

Tetapi dukanya juga tidak sedikit.

Wartawan tidak mengenal waktu.

Siang, malam, bahkan dini hari, kalau ada peristiwa penting, tugas tetap harus dijalankan.

Ketika banjir terjadi, wartawan harus turun ke lokasi.

Kadang harus menerobos air.

Kadang harus menghadapi hujan.

Kadang harus berhadapan dengan keadaan yang tidak menentu.

Belum lagi menghadapi petugas yang mungkin belum memahami tugas wartawan.

Dan terkadang harus berhadapan dengan preman atau orang-orang yang tidak senang dengan kehadiran pers.

Namun, itulah pekerjaan.

Risiko harus dihadapi.

Berita harus didapat.

Masyarakat harus mengetahui apa yang terjadi.

Satu Tulisan yang Masih Saya Ingat

Dari sekian banyak berita yang pernah saya tulis, ada satu pengalaman yang sampai sekarang masih melekat dalam ingatan.

Ketika itu saya menulis tentang swasembada pangan.

Tulisan tersebut ternyata mendapat perhatian dari Kepala Dinas Pertanian Tingkat I Sumatera Utara, yang kala itu dijabat oleh Ir. Daud Rachman Rusjdi.***

Kehadiran Kapolda Sumut ini untuk memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan jajaran Polda Sumut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya warga di wilayah perdesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma yang meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, asam urat, kolesterol hingga pemeriksaan gigi. Kegiatan ini menyasar sekitar 70 warga Desa Maduma, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia.

Kasubid Kesehatan Kepolisian Bidang Dokkes Polda Sumut AKBP Andrean Lesmana mengatakan, bakti kesehatan tersebut merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat sekaligus upaya mendekatkan akses layanan kesehatan hingga ke wilayah perdesaan.

"Hari ini, kami melakukan bakti sosial dengan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis dan memberikan pengobatan kepada masyarakat di wilayah ini," ujar Andrean di Samosir, Rabu.

Menurut Andrean, pemeriksaan kesehatan tersebut penting dilakukan untuk membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatan secara dini. Terlebih, kondisi geografis wilayah pegunungan menjadi salah satu tantangan bagi sebagian masyarakat dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan.

Dari pemeriksaan yang dilakukan, sejumlah keluhan yang ditemukan di antaranya berkaitan dengan tekanan darah dan gangguan pernapasan. Warga yang diketahui memiliki riwayat atau indikasi penyakit tertentu akan diarahkan untuk memperoleh pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut melalui fasilitas kesehatan rujukan.

"Pemeriksaan kesehatan itu juga bertujuan menjangkau masyarakat yang sulit mendapatkan pelayanan kesehatan seperti di desa ini, agar warga tetap dapat memantau kondisi kesehatannya," katanya.

Andrean menjelaskan, apabila dalam pemeriksaan ditemukan warga yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, pihaknya dapat mengarahkan untuk mendapatkan layanan kesehatan lanjutan di RS Bhayangkara Medan maupun rumah sakit lainnya sesuai kebutuhan medis.

Bakti kesehatan tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di 17 provinsi di Indonesia. Langkah tersebut merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam memperluas dan mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Sementara itu, salah seorang warga Desa Maduma, Siska Turnip, menyambut baik kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Polda Sumut. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat membantu masyarakat desa untuk mengetahui kondisi kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya.

"Ini sangat membantu kami sebagai masyarakat desa karena bisa memeriksakan kesehatan secara gratis dan mengetahui kondisi kesehatan," ujar Siska.

Kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut diharapkan dapat membantu warga Desa Maduma mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini.(japs)

Kasi Humas Polres Dairi, AKP Syahril Ramadhan mengatakan, kini tersangka sudah diamankan unit PPA, dan masih pemeriksaan lebih lanjut.

"Ya tersangka sudah kita amankan, dan sekarang sedang menjalani pemeriksaan, " ujarnya, Senin (17/8/2026).

Kata Syahril, --sebagaimana disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 19 Agustus 2026-- tersangka melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka di beberapa tubuh korban.

Tersangka, kata polisi, melakukan pemukulan ke bagian wajah, punggung, tangan, hingga melempar buah kelapa ke arah korban, dan mengakibatkan korban mengalami luka - luka pada bagian wajah serta kepalanya.

Kini, petugas masih melakukan pendalaman terkeit motif TPS melakukan kekerasan tersebut.

Atas perbuatannya, tersangka dikenakan Pasal 44 Ayat (1) dari Undang - Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Jo Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 466 Ayat (1) dari Undang - Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.***

Sebanyak 86 warga binaan menerima remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana bagi anak binaan. Pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan negara atas proses pembinaan yang telah dijalani sekaligus menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan mempersiapkan kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke tengah masyarakat.

Turut hadir Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon, Kapolres Samosir Rina SN. Tarigan, Pabung 0210/TU T. Siringo-ringo, Assisten, SAB serta sejumlah pimpinan OPD Kabupaten Samosir.

Dalam kesempatan itu, Bupati Vandiko T. Gultom --sebagaimana disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Pemerintahan Kabupaten Samosir yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 19 Agustus 2026-- membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menyampaikan bahwa remisi merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menghargai proses pembinaan yang telah dijalani dengan baik.

Remisi diharapkan menjadi dorongan bagi narapidana untuk menjaga disiplin, meningkatkan kualitas diri dan mengikuti berbagai program pembinaan, sehingga mampu hidup mandiri serta tidak mengulangi tindak pidana setelah kembali ke masyarakat.

Sementara bagi anak binaan, pengurangan masa pidana merupakan bentuk perhatian negara yang memberikan kesempatan untuk memperbaiki masa depan melalui pendidikan, pembinaan karakter, pemulihan dan reintegrasi sosial.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terus mengembangkan program pembinaan yang mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, kegiatan keagamaan, interaksi sosial serta kegiatan produktif.

Sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, pembinaan juga diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, kemandirian ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui budidaya tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan berbagai usaha produktif lainnya.

"Gunakan kesempatan ini sebagai titik awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tunjukkan kepada keluarga, masyarakat dan bangsa bahwa Saudara mampu berubah menjadi warga negara yang taat hukum, bekerja dengan jujur, menghormati sesama dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar," demikian pesan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam sambutan yang dibacakan Bupati Samosir.

Usai penyerahan remisi, Binur Sitanggang selaku Kepala Lapas Kelas III Pangururan menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Pemerintah Kabupaten Samosir terhadap warga binaan, khususnya dalam bidang kesehatan.

Menurutnya, sinergi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir selama ini sangat membantu dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi warga binaan yang membutuhkan penanganan medis.

Binur juga berharap dukungan Pemkab Samosir dapat terus ditingkatkan untuk pengembangan sarana dan prasarana Lapas, mengingat keterbatasan ruang yang ada.

Ia mengusulkan adanya perluasan, relokasi atau rehabilitasi bangunan agar proses pembinaan warga binaan dapat berjalan lebih optimal.

"Kami berharap ke depan sarana dan prasarana Lapas dapat ditingkatkan sehingga semakin menunjang pembinaan warga binaan," ujarnya.***

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan tetap pada tuntutannya setelah memberikan jawaban atas pembelaan terdakwa.

Dokumen yang menjadi dasar jawaban penuntut umum berjudul "Jawaban Penuntut Umum atas Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa Budi Pranoto Seputra." Dengan demikian, agenda persidangan hari ini merupakan tahap replik, yakni tanggapan JPU terhadap nota pembelaan atau pledoi yang sebelumnya disampaikan terdakwa melalui penasihat hukumnya.

Usai persidangan, JPU yang menangani perkara tersebut, tim Jaksa, menyampaikan sikap singkat penuntut umum.

"Kami tetap pada keputusan kami," kata dia.

Setelah jawaban tersebut disampaikan, majelis hakim menutup persidangan. Sidang berlangsung singkat tanpa pemeriksaan saksi maupun ahli seperti pada tahapan pembuktian sebelumnya.

Pada perkara itu Budi Pranoto, sebelumnya dituntut hukuman penjara 9 tahun 6 bulan, Idam Khalid 9 tahun 6 bulan, sedangkan Irjen (Purn.) Bambang Ghiri Arianto 8 tahun 6 bulan. Tuntutan Penuntut Umum bukanlah putusan hakim.

Tuntutan tersebut dibacakan dalam persidangan pada 10 Agustus 2026. JPU juga menuntut denda serta pembayaran uang pengganti yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara.

Perkara yang disidangkan perkara pengadaan berawal dari proyek pengadaan 93 unit Papan Tulis Interaktif Smartboard untuk SMP Negeri se-Kota Tebing Tinggi pada Tahun Anggaran 2024.

Nilai anggaran yang dialokasikan mencapai Rp14,415 miliar dari Perubahan APBD Kota Tebing Tinggi.

Dalam dakwaan, proyek tersebut kemudian dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan elektronik dan menghasilkan kontrak sekitar Rp14,275 miliar.

Jaksa mendakwa perkara ini melibatkan tiga terdakwa dalam berkas terpisah, yakni Budi Pranoto Seputra, Idam Khalid, serta Irjen (Purn.) Bambang Ghiri Arianto. Idam ketika proyek berjalan merupakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi sekaligus Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen.

Bambang merupakan Direktur Utama PT Gunung Emas Eka Putra, sedangkan Budi merupakan Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa.

Dalam konstruksi dakwaan JPU, pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp8,218 miliar berdasarkan hasil audit yang digunakan penuntut umum. Jaksa juga mendalilkan adanya persoalan harga pengadaan dan hubungan antara pihak penyedia dalam proses pengadaan tersebut.

Namun angka tersebut kemudian menjadi salah satu titik yang diperdebatkan dalam persidangan.

Pada sidang sebelumnya, ketika JPU menghadirkan ahli pengadaan barang dan jasa serta dua ahli audit perhitungan kerugian keuangan negara, tim penasihat hukum Bambang Ghiri Arianto menyoroti metode dan dasar perhitungan kerugian negara.

Penasihat hukum Bambang, Paulus Peringatan Gulo SH MH, menyatakan pihaknya mempertanyakan dasar penghitungan kepada ahli yang dihadirkan JPU. Menurut Paulus, dalam persidangan muncul keterangan mengenai perubahan atau koreksi nilai kerugian negara dari angka sekitar Rp8 miliar lebih menjadi sekitar Rp6 miliar lebih.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian dari pihak pembela atas keterangan ahli di persidangan.

Bobot dan kebenaran perhitungan tersebut tetap menjadi kewenangan majelis hakim untuk menilainya berdasarkan seluruh alat bukti.

Persoalan perhitungan itu menjadi penting karena nilai kerugian negara merupakan salah satu unsur yang harus dibuktikan dalam perkara korupsi. Karena itu, angka kerugian tidak berdiri sendiri, melainkan harus dibaca bersama keterangan ahli, dokumen pengadaan, serta seluruh alat bukti yang diperiksa di persidangan.

E- Katalog Juga Dibedah

Sebelum memasuki tahap replik, persidangan telah melewati pemeriksaan sejumlah saksi dan ahli. Salah satu titik pentingnya adalah keterangan Ahmad Feri Tanjung, ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ahmad Feri menjelaskan bahwa penggunaan e-Katalog dimaksudkan untuk mempercepat dan mempermudah pengadaan, tetapi bukan berarti pejabat pemerintah bebas memilih barang atau harga tanpa dasar.

Menurut ahli, pengadaan harus berangkat dari kebutuhan, kemudian disesuaikan dengan spesifikasi yang ditentukan. Barang yang dibeli melalui e-Katalog juga harus sesuai dengan spesifikasi yang tercantum.

Ahmad Feri juga menerangkan bahwa apabila tidak tersedia barang yang sama sebagai pembanding harga, pejabat pengadaan dapat mencari produk sejenis dengan kualitas yang setara. Dengan kata lain, keberadaan barang di dalam katalog tidak otomatis membuat proses pengadaan terbebas dari kewajiban mempertanggungjawabkan kewajaran harga.

Keterangan itu menjadi bagian dari pembuktian yang kemudian harus dinilai majelis hakim bersama bukti-bukti lainnya.

Sempat Diwarnai Dugaan Tanda Tangan

Perkara ini sebelumnya juga menjadi perhatian setelah penasihat hukum Bambang Ghiri Arianto mempersoalkan sejumlah dokumen proyek yang menurut mereka memuat tanda tangan kliennya yang diduga bukan dibuat sendiri oleh Bambang.

Tim PH menyatakan persoalan tersebut telah dilaporkan dan meminta fakta mengenai pembuatan serta penggunaan dokumen diperiksa secara terbuka. Dalam pemeriksaan saksi sebelumnya, tim pembela juga menyoroti keterangan Bahrun

Walidin alias Baron serta Iskandar yang menurut mereka penting untuk menjelaskan proses administrasi dan penyerahan barang.

Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa perkara Smartboard Tebing Tinggi tidak hanya berkutat pada angka kerugian negara. Di dalamnya terdapat pula persoalan mengenai mekanisme e-Katalog, kewenangan PPK, hubungan penyedia, dokumen proyek, hingga validitas perhitungan kerugian keuangan negara.

JPU Bertahan, Putusan Menunggu

Kini bola berada di tangan majelis hakim yang diketuai As'ad Rahim Lubis. Setelah JPU menyampaikan jawaban atas pembelaan terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutannya, rangkaian persidangan bergerak menuju tahap berikutnya.(erni)