Dalam video yang beredar, narasi menyebut pasangan lansia ahli waris mendiang Tham Soon atau Tju Tam Sun bersama istrinya, Tan Akie, seolah-olah "terkurung" di dalam rumah. Bahkan disebutkan makanan hanya dapat diberikan melalui celah sempit di tembok sehingga memicu simpati dan beragam reaksi dari masyarakat.

Namun, setelah dilakukan penelusuran dan konfirmasi kepada pihak kecamatan, diperoleh penjelasan berbeda terkait kondisi di lokasi tersebut.

Camat Medan Polonia, Alfi Pane, menjelaskan bahwa lahan di luar tembok rumah tersebut merupakan milik perusahaan PT ADP. Menurutnya, kawasan itu sebelumnya merupakan permukiman warga yang kemudian telah dibebaskan atau dibeli perusahaan secara bertahap.

"Rumah-rumah warga yang ada di sekitar lokasi sebagian besar sudah dibeli PT ADP. Saat ini tinggal rumah pasangan lansia yang viral tersebut," ujar Alfi Pane.

Ia juga menyebut rumah tersebut masih berada dalam satu kawasan tanah warisan keluarga. Di dalam area itu terdapat beberapa bangunan milik keluarga lain yang masih memiliki hubungan saudara dengan penghuni rumah viral tersebut.

Menurut Alfi, akses keluar rumah sebenarnya masih tersedia. Namun jalur itu harus melewati area rumah keluarga sendiri yang disebut memiliki persoalan hubungan internal keluarga.

"Di lokasi itu masih ada akses jalan lain. Kami bersama pihak kepolisian sudah melihat langsung ke lapangan," katanya.

Pihak kecamatan bersama aparat kepolisian dan sejumlah instansi terkait disebut sudah beberapa kali turun untuk melakukan pengecekan sekaligus mediasi. Bahkan, kunjungan dilakukan bersama pihak Polsek, Satreskrim, hingga unsur intelijen kepolisian.

Alfi Pane mengatakan, upaya mediasi telah dilakukan sejak pagi hingga malam hari. Namun saat itu penghuni rumah disebut tidak bersedia keluar untuk berdialog.

"Tujuan kami sebenarnya ingin mencari solusi dan jalan tengah. Karena setelah dicek langsung, memang ada akses lain menuju rumah tersebut," jelasnya.

Di media sosial, sejumlah warganet juga memberikan komentar bahwa akses yang ditutup merupakan bagian belakang rumah, sementara akses keluar utama masih tersedia melalui area lain.

Hingga kini persoalan tersebut masih menjadi perhatian publik. Selain dugaan penutupan akses oleh perusahaan, muncul pula indikasi adanya konflik internal keluarga terkait penggunaan akses jalan di kawasan tanah warisan tersebut.(ATN/BBS)

Perayaan berlangsung sederhana namun khidmat melalui prosesi pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan panjang SSB Mandiri dalam membina talenta muda sepak bola.

Momentum ulang tahun ke-17 ini menjadi refleksi perjalanan SSB Mandiri dalam membangun pondasi pembinaan sepak bola usia dini.

Dalam sambutannya disampaikan bahwa usia 17 tahun bukan sekadar angka, melainkan fase penting menuju kedewasaan dan awal dari berbagai pencapaian baru.

Selain prosesi syukuran, manajemen juga memberikan apresiasi kepada para siswa terfavorit dari tiap kelompok usia. Penghargaan tersebut dipilih langsung oleh para pelatih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan manajemen sebagai bentuk motivasi bagi para pemain muda untuk terus berkembang.

Acara tersebut turut dihadiri Direktur Teknik Asprov PSSI Sumatera Utara, Ridwan Saragih. Dalam kesempatan itu, Coach Ridwan memberikan motivasi kepada para siswa agar terus berlatih dengan disiplin serta menjunjung tinggi akhlak, etika, dan sportivitas baik secara individu maupun tim.

Ia juga menegaskan pentingnya keberadaan pelatih berlisensi dalam pembinaan sepak bola usia dini. Menurutnya, seluruh SSB di Sumatera Utara wajib dilatih oleh pelatih yang memiliki lisensi resmi sebagai bagian dari program PSSI dalam meningkatkan kualitas pembinaan sepak bola nasional.

Manajemen SSB Mandiri juga menyampaikan rasa bangga terhadap sejumlah alumni maupun pemain aktif yang kini telah berkiprah di berbagai klub sepak bola tingkat nasional. Hal itu menjadi bukti bahwa pembinaan yang dilakukan selama ini mampu melahirkan pemain-pemain potensial untuk masa depan sepak bola Indonesia.(REL)

Laporan tersebut dilayangkan oleh istrinya sendiri, seorang wanita berinisial ALU (47), warga N-8, Kecamatan Bilah Hulu.

Laporan resmi ini tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/B/294/II/2026/SPKT/POLRES LABUHANBATU/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 21 Februari 2026.

Kuasa hukum pelapor, Muhammad Putrasyah T, SH, mengungkapkan bahwa keretakan rumah tangga ini bermula pada Juni 2024. Terlapor (W) diduga meninggalkan rumah tanpa pamit dengan alasan pergi ke rumah seorang wanita lain berinisial I.

"Setelah tiga minggu tidak pulang, terlapor sempat kembali dengan alasan melihat anak, namun tak lama kemudian pergi lagi," ujar Putrasyah, saat dihubungi pada Sabtu (9/5).

Ketegangan memuncak pada 17 Agustus 2024, di mana terlapor pulang bukan untuk berdamai, melainkan meminta izin untuk menikah kembali.

Pelapor mengaku dipaksa menyetujui rencana tersebut dengan syarat terlapor wajib memberikan nafkah sebesar Rp10.000.000 per bulan untuk biaya pendidikan anak dan kebutuhan hidup.

Ironisnya, sejak kesepakatan tersebut dibuat hingga laporan polisi dilayangkan, W diduga tidak pernah memberikan nafkah sepeser pun kepada anak dan istrinya.

Tindakan ini dinilai melanggar Pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) terkait penelantaran.

"Seharusnya sebagai pejabat publik memberikan contoh yang baik di masyarakat," tegas Putrasyah.

Selain jalur pidana, kuasa hukum pelapor juga menyatakan telah menyurati Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Bawaslu RI agar diambil tindakan tegas terhadap terlapor.

Upaya mediasi melalui Restorative Justice (RJ) di Polres Labuhanbatu pada 17 April 2026 juga dilaporkan menemui jalan buntu.

"Mediasi gagal karena ada poin yang tidak bisa dipenuhi oleh terlapor, sehingga perkara tetap berlanjut," tandas Putrasyah.

Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada oknum Ketua Bawaslu Labuhanbatu berinisial W belum berhasil, panggilan dan pesan WhatsApp ke ponsel pribadi belum dijawab meski terlihat sudah dibaca. (HBB)

Menurut informasi yang dihimpun Medan Pos, mutasi itu tertuang dalam surat telegram bernomor: ST/ 36/ V/ KEP/ 2026, tanggal 8 Mei 2026.

Adapun daftar nama perwira yang diangkat dalam jabatan baru, di antaranya:

1. PS Kanitreskrim Polsek Medan Timur, Iptu M. Yusuf Dabutar dipromosikan menjadi Kanitpamobvit Satsamapta Polrestabes Medan.

2. PS Kanitintelkam Polsek Medan Barat, Iptu Alwan dipromosikan menjadi PS Kanitreskrim Polsek Medan Timur.

3. Kanitreskrim Polsek Sunggal, AKP Harles Ritcher Gultom dimutasi menjadi Wakapolsek Medan Kota.

4. Panitopsnal 3 Unitreskrim Polsek Sunggal, Iptu Herman Sentosa dimutasi menjadi PS Kanitreskrim Polsek Sunggal.

5. Panitopsnal 2 Unitreskrim Polsek Medan Barat, Iptu Asas Maruli Tua Sihombing dimutasi menjadi PS Kanitreskrim Polsek Medan Helvetia.

6. PS Kanitreskrim Polsek Medan Helvetia, Iptu Ramadhani Bimo Setiadi diangkat dalam jabatan baru sebagai PS Kanit 4 (Resmob) Satreskrim Polrestabes Medan.

7. Panitopsnal 2 Unitreskrim Polsek Medan Timur, Ipda Marshal Darma Satria Sianturi dimutasi menjadi Kanitbinmas Polsek Kutalimbaru.

8. PS Kanitbinmas Polsek Medan Baru, Ipda Adil S. Oktotua Tamba dimutasi menjadi Panitopsnal 2 Unitreskrim Polsek Medan Timur.

9. Paurident 1 Satreskrim Polrestabes Medan, Ipda Hendrizal dimutasi menjadi PS Kaur Subbagkerma Bagops Polrestabes Medan.

10. Panitopsnal 3 Unitreskrim Polsek Medan Tembung, Ipda Hendrawan Bakti dimutasi menjadi Paurident 1 Satreskrim Polrestabes Medan.

11. Kanitbinmas Polsek Medan Tuntungan, Ipda Dasdo P. Manullang dimutasi menjadi Panitopsnal 3 Unitreskrim Polsek Medan Tembung.

12. Panitopsnal 2 Unitreskrim Polsek Pancurbatu, Ipda Edison Ginting dimutasi menjadi Panitopsnal 2 Unitreskrim Polsek Medan Barat.

Mutasi tersebut dikeluarkan pada Jumat (8/5/2026) malam dan ditandatangi oleh Kapolrestabes Medan, KBP Jean Calvijn Simanjuntak. (RED)

"Ini tidak bisa kita terima! Kita merasa direndahkan! Pembatalan audiensi kita terima informasinya saat kita semua berkumpul di sini semua (Kejatisu Sumut,red)," ujar Irfandi dengan nada kesal.

Urai Irfandi lagi, Forwaka Sumut telah melayangkan surat audiensi via daring guna membangun silaturahmi, pascapergantian jabatan Kajati Sumut dari Dr Harli Siregar kepada Bapak Muhibuddin SH MH.

Selain itu, silaturahmi dimaksud untuk mendapatkan informasi langkah kerja Kejati Sumut ke depan serta perkembangan proses berbagai dugaan kasus korupsi.

"Kita ini (Forwaka Sumut,red) adalah mitra strategis, guna mendorong dan mempublikasikan keberhasilan tugas-tugas Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam pemberantas korupsi," tegas Irfandi.

Kajati Sumut, Muhibuddin SH MH, sebelumnya telah mengonfirmasikan kesediaan menerima audiensi Forwaka Sumut pada Jumat, ujar Irfandi sembari menunjukkan pembicaan dirinya kepada Kajati via Whatsap.

Sayangnya, audiensi dibatalkan secara mendadak dengan alasan ada giat lain (sibuk, red). "insyaallah nanti saya akan undang semua rekan² jurnalist untuk silaturrahmi, tapi mohon bersabar karena saya perlu lakukan konsolidasi internal teelebih dahulu," ujar Irfandi membacakan pesan whatsap Kajati Sumut kepada dirinya.

Sebenarnya irfandi tak memaksakan jika Kajati memang masih punya kesibukan lain. Forwaka Sumut tidak mempersoalkan jika audiensi diterima oleh PJU lain di jajaran kejaksaan. Sayangnya Kajati Sumut tak memberi respon dan beralasan sedang melakukan konsolidasi internal.

Sebelumnya, Irfandi sempat bersitegang dengan Kasi Penkum Rizaldi SH, via whatsap, soal pembatalan audiensi tersebut. Soalnya, Kasi Penkum menuding Ketua Forwaka Sumut bertindak seenaknya serta menuduh Forwaka Sumut tidak menghormati dan tidak saling menghargailah!

Tentu saja ungkapan Kasi Penkum tersebut tidak dapat diterima Irfandi.

"Aku dengan sopan menanyakan alasan pembatalan dan bersedia diterima siapa saja di jajaran Kejati sumut. Kok dia bilang aku bertindak seenaknya dan ridak menghargai. Maksud Rizaldi ini apa?" Ujar Irfandi dengan nada bertanya.

Bahkan petugas PTSP (Pelayan Terpadu Satu Pintu) memberikan jawaban yang mengambang saat ditanyakan alasan pembatalan dan rencana audiensi lanjutan.

"Menurut ajudan Kajati Sumut, audiensi akan dilakukan pada minggu depan," ujar Irfandi mengulang kalimat petugas PTSP. Namun petugas tersebut tidak bisa memastikan hari, tanggal dan jam berapa audiensi dilakukan.

" Ini kan aneh. Tak jelas minggu- nya kapan? Kalau tak mau terima audiensi, tak apa-apa," ujar Irfandi geram.(lam)

Kepada posmetromedan.id, Renville mengatakan saat blusukan, dirinya hadir bersama Camat Medan Polonia, Alfi Pane. Ternyata salah satu akses rumah tertutup oleh tembok pihak PT ADP sebagai pemilik lahan.

"Mungkin perusahaan ada rencana melakukan pengembangan. Makanya menutup akses menggunakan tembok. Satu akses rumah warga harus tertutup, walaupun ada akses lain dari rumah saudaranya. Jadi rumahnya terjepit, diantara tembok perusahaan dan rumah saudaranya," kata Renville, Sabtu (9/5/2026).

Namun begitu, selaku anggota DPRD Medan dia ingin membantu memediasi. Tapi disayangkan, penghuni rumah enggan menemuinya.

"Yang di dalam rumah itu orang tua. Mungkin kedatangan saya kemarin membuatnya takut, kan bisa jadi. Niat saya kan baik. Saya minta Camat dan pihak perusahaan mencari jalan keluar melalui cara kekeluargaan, " ujar Politisi PSI ini.

Sebelumnya diketahui, Akses keluar-masuk rumah milik ahli waris mendiang Tham Soon atau Tju Tam Sun bersama istrinya, Tan Akie ditutup oleh pihak PT ADP. Videonya meramaikan jagat raya media sosial. (DEN)

Slogan tersebut dinilai berisiko hanya menjadi "kosmetik" politik dan pencitraan semata jika tidak dibarengi dengan implementasi nyata yang menyentuh masyarakat bawah.

Kritik keras ini dilontarkan langsung oleh Ketua Umum Komite Daerah (Komda) Dewan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Labuhanbatu, Arif Hakiki Hasibuan, SHI.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional untuk membuktikan slogan tersebut melalui dampak konkret, bukan sekadar retorika tanpa isi.

Arif menyatakan, jika fakta di lapangan masih menunjukkan infrastruktur desa yang hancur, buruknya penerangan jalan, hingga sulitnya lapangan kerja, maka slogan tersebut patut dipertanyakan secara hukum dan moral.

"Slogan tidak boleh menjadi kalimat kosong. Jika pembangunan hanya fokus pada pencitraan di wilayah kota sementara desa tertinggal dan UMKM dibiarkan tertatih, maka pemerintah daerah dinilai gagal menjalankan amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," tegas Arif Hakiki dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/5/2026).

Dalam pernyataannya, Arif memaparkan lima landasan hukum yang dianggap menjadi rapor merah bagi efektivitas program pemerintah saat ini.

Pertama, katanya, Pelanggaran Kesejahteraan Rakyat. Sesuai UU No. 23/2014, daerah wajib meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja. "Fokus pada pencitraan kota dianggap mengangkangi aturan ini," kata Arif.

Kedua, sebutnya, Desa Jadi Objek Politik. Merujuk UU No. 6/2014, desa seharusnya menjadi subjek pembangunan. Namun, realita jalan rusak dan akses ekonomi lemah di desa menunjukkan narasi "Membangun Desa" masih jauh dari harapan.

Ketiga, lanjutnya, Krisis Transparansi Anggaran. Berdasarkan UU No. 28/1999, asas keterbukaan adalah wajib. Arif menyoroti ketidaktahuan masyarakat mengenai penggunaan APBD dan prioritas pembangunan yang sebenarnya.

Keempat, paparnya, Pelayanan Publik yang Lemah. Mengacu pada UU No. 25/2009, Arif menyentil masih sulitnya pengurusan izin usaha hingga dugaan pungutan liar (pungli) di sekolah-sekolah.

Terakhir kelima, UMKM Terpinggirkan. Sesuai UU No. 20/2008, UMKM wajib diprioritaskan. Faktanya, dinilai Arif, pelaku usaha kecil masih menjerit karena sulitnya akses modal, pemasaran, dan legalitas.

Sebagai penutup, Dewan UKM Labuhanbatu mengeluarkan pernyataan sikap tegas. Mereka menuntut pemerintah daerah untuk segera, Membuka secara transparan seluruh capaian pembangunan.

Menghentikan pembangunan yang hanya bersifat seremonial dan pemborosan anggaran. Lalu, Melibatkan masyarakat kecil dalam perencanaan pembangunan daerah secara partisipatif.

"Ukuran keberhasilan pemerintah bukanlah banyaknya slogan yang terpampang di baliho, melainkan seberapa besar rakyat merasakan keadilan, kesejahteraan, dan perubahan nyata. Rakyat butuh bukti, bukan narasi" pungkas Arif dengan nada tegas. (HBB)

Hal itu diketahui saat Musyawarah Kelurahan (Muskel) Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang yang berlangsung di Aula Kantor Kelurahan PB Selayang 2 Jalan Bunga Mawar pada 6 Mei 2026 kemarin.

Lurah Beringin, Kecamatan Medan Selayang, Irwansyah, SH, MM kepada wartawan, Jumat (8/5/2026) mengatakan bahwa dari enam lingkungan yang ada di Kelurahan Beringin terdapat 53 warga yang terdata dan terverfikasi berhak mendapatkan program peneriman bantuan PKH Medan Makmur, yang merupakan program dari Pemerintah Kota Medan yakni Bapak Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas.

"Memang 53 warga yang menerima bantuan itu sudah langsung di survei dan terverifikasi layak menerima bantuan porgram PKH Medan Makmur,"bilang Irwansyah.

Dilanjutkan Irwansyah bahwa ke 53 warga yang menerima bantuan PKH Medan Makmur di Kelurahan Beringin itu didominasi warga lanjut usia (lansia).

"Kebanyakan warga lansia yang berhak meneriman bantuan program PKH Medan Makmur tersebut,"bilangya.

Namun, sambung Irwansyah, dari 53 warga lansia menerima bantuan program PKH Medan Makmur itu ada 5 orang warga disabilitas yang terdata atau mendapatkan bantuan tersebut.

"Artinya untuk warga lansia ada 48 orang dan 5 orang warga disabilitas,"jelas Irwansyah.

Untuk itulah dirinya berharap kepada warga yang telah terverifikasi merima bantuan program PKH Medan Makmur itu dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. (REL).

Kali ini jenis mobil yang dipakai jenis listrik dengan bentuk Jeep berwarna hitam. Mobil ini sempat parkir di depan pintu lobi kantor Bupati Deliserdang, Kamis (7/5/2026).

Informasi yang dihimpun wartawan, mobil listrik baru khusus untuk Bupati ini merek Chery J6. Mobil SUV listrik (BEV) bergaya off road ini mulai diluncurkan di Indonesia tahun 2024-2025 dengan harga jual Rp 600 jutaan.

Mobil ini menawarkan keunggulan ground clearance tinggi, fitur mewah (pijat, speaker Infinity) serta jarak tempuh hingga 418-426 km (NEDC).

Untuk saat ini hanya Bupati Asri satu-satunya yang memiliki mobil listrik di Deliserdang sementara wakilnya, Lom Lom Suwondo belum.

Kabag Umum Pemkab Deliserdang, Agung Tritantio menegaskan, mobil dinas baru Bupati ini bukan dibeli melainkan disewa. Pemakaian mobil listrik lantaran Pemkab berencana menghemat atau efisiensi

Nggak beli kita sistem sewa, iya masih baru (belum sebulan). Kita mau efisiensi, harapan nanti kita mau ganti mobil listrik (untuk mobil dinas). Kita sewanya sama PT Sanobar," ujar Agung Tritantio.

Pria yang akrab disapa Tio ini sempat menyampaikan alasan mengapa saat ini Wakil Bupati Lom Lom belum ada mobil listriknya untuk keperluan dinas, karena saat ini masih ujicoba. Namun belum diketahui jenis dan merek apa yang akan dipakai oleh Lom Lom.

"Nggak mahal yang ini (punya Bupati) lebih mahal kalau kita beli. Sewanya per tahun tapi kita bayar nanti per triwulan. Sebulan hitungannya Rp 14 jutaan," sebut Tio.

Tio menambahkan, penggunaan mobil listrik ini bagian dalam penghematan BBM. Di saat adanya kenaikan BBM nonsubsidi, penggunaan mobil listrik sangat tepat. Selain itu, Pemkab juga tidak lagi mengeluarkan biaya operasional kendaraan.

"Jauh lebih irit inilah (mobil listrik). Ya pak setuju kita gas (sediakan). Punya Pak Bupati ini speknya sudah bisa ke Gunung Meriah (kecamatan paling terjauh). Untuk sekali ngecas bisa sampai 450 km. Kalau ke Medan ya sekali cas bisa untuk 3 sampai 4 hari," kata Tio.

Penggunaan mobil listrik ini ke depan akan dilengkapi dengan fasilitas pengecasan atau SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum). Hal ini lantaran ada juga wacana ke depan pembelian mobil listrik untuk OPD. Fasilitas SPKLU ini juga nantinya bisa untuk dipakai masyarakat umum. (KINCIRnews)

Perubahan ini dipicu meningkatnya biaya layanan marketplace yang dinilai semakin membebani penjual. Berdasarkan data pelaku usaha, biaya administrasi di platform e-commerce saat ini berkisar antara 5 hingga 12 persen per produk, tergantung kategori barang dan status keanggotaan penjual.

"Dulu kami terbantu subsidi ongkir, tetapi sekarang biaya layanan naik berkali-kali dalam setahun. Jualan barang Rp100 ribu, yang diterima bersih kadang kurang dari Rp85 ribu setelah dipotong berbagai biaya," ungkap salah satu pelaku UMKM di bidang fashion.

Seperti dilansir Asosiasi E-Commerce Indonesia dan Survei Pelaku UMKM Nasional, fenomena ini dikenal dengan strategi Direct-to-Consumer (D2C), yakni pola bisnis di mana penjual mengarahkan calon pembeli dari media sosial langsung ke kanal pribadi mereka.

Dengan cara tersebut, pelaku usaha dapat memperoleh keuntungan penuh tanpa potongan komisi, sekaligus memiliki kendali lebih besar terhadap data pelanggan dan strategi promosi.

Tidak hanya menguntungkan penjual, pola transaksi langsung juga dinilai memberi manfaat bagi konsumen. Harga barang berpotensi lebih murah karena tidak ada tambahan biaya untuk menutupi potongan layanan marketplace.

Meski demikian, peralihan ke sistem mandiri bukan tanpa tantangan. Tanpa adanya fitur jaminan transaksi seperti di marketplace, risiko penipuan menjadi kekhawatiran utama pembeli. Kepercayaan antara penjual dan konsumen kini menjadi faktor paling penting dalam proses transaksi.

Selain itu, pengelolaan pengiriman barang juga dinilai lebih rumit dan ongkos kirim cenderung lebih mahal. Hal itu disebabkan penjual tidak lagi menikmati fasilitas kerja sama logistik massal yang selama ini disediakan platform e-commerce besar.

Pakar ekonomi digital menilai fenomena ini bukan menandakan berakhirnya peran marketplace, melainkan menunjukkan pasar digital Indonesia yang semakin matang. Marketplace tetap dianggap efektif sebagai etalase untuk menjaring pelanggan baru, sementara kanal mandiri dimanfaatkan untuk menjaga hubungan dengan pelanggan setia.

Ke depan, ekosistem perdagangan daring diperkirakan akan berjalan dengan dua model yang saling melengkapi, yakni penggunaan marketplace sebagai sarana promosi dan kanal mandiri sebagai pusat transaksi utama bagi pelaku usaha yang ingin mempertahankan margin keuntungan. (TikTok)

Dusun Bangun Indah, Desa Hatapang, Kecamatan NA IX-X, yang terletak tepat di bawah kaki Bukit Barisan, kini resmi menjadi "Dusun Hantu".

Ironisnya, meski kosong melompong tanpa penghuni selama tiga tahun terakhir, dusun ini diduga masih terus "menyedot" anggaran daerah.

Hasil penelusuran mengungkapkan bahwa seluruh warga Dusun Bangun Indah telah angkat kaki meninggalkan tanah kelahiran mereka. Penyebabnya klasik namun tragis, ketiadaan listrik PLN dan fasilitas pendidikan.

Pantauan di lokasi menunjukkan pemandangan memilukan. Rumah-rumah penduduk dan mushola yang dulu hidup kini berubah menjadi puing yang ditutupi semak belukar. Hanya beberapa petani karet yang sesekali singgah untuk berteduh saat menyadap, itu pun tidak menetap.

"Warga pindah ke Desa Rombisan, Marantiomas, hingga ke Kota Batu. Bahkan, Kepala Dusunnya sendiri sudah pindah ke Desa Rombisan tapi diduga masih menerima gaji aktif dari APBD," ungkap seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.

Kondisi ini memicu kemarahan publik. Pasalnya, secara administratif, Dusun Bangun Indah masih tercatat aktif di bawah naungan Desa Hatapang.

Hal ini menimbulkan kecurigaan besar mengenai ke mana larinya kucuran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperuntukkan bagi dusun tersebut selama tiga tahun terakhir.

Kepala Desa Hatapang, Hutana Sihombing, kini menjadi sorotan tajam. Ia dituding lalai atau sengaja tidak melaporkan perpindahan massal penduduknya kepada pemerintah kecamatan maupun kabupaten.

"Kami menduga ada penyimpangan penggunaan Dana Desa. Bagaimana mungkin dusun tanpa manusia tetap tercatat aktif? Kami minta Bupati Labura segera turun tangan memanggil dan memeriksa Kades Hatapang," tegas warga tersebut.

Merespons gejolak yang memanas, Camat NA IX-X, Sukur Pasaribu, akhirnya memberikan pernyataan. Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp pada Jumat (8/5/2026), Sukur mengaku baru akan bergerak setelah informasi ini mencuat.

"Terima kasih informasinya, kami akan menindaklanjutinya," tulis Sukur singkat saat dihubungi media.

Ketika dicecar lebih dalam mengenai pertanggungjawaban penggunaan anggaran DD dan ADD di dusun tak berpenghuni tersebut selama 36 bulan terakhir, Sukur tidak memberikan rincian teknis. Ia hanya menegaskan langkah pemanggilan terhadap pimpinan desa terkait.

"Kami akan memanggil Kepala Desa Hatapang," tegasnya. (HBB)

Dalam kegiatan tersebut, Personel Satlantas Polres Sergai berkeliling di tiga tempat yakni di Simpang Matapao, depan Rumah Sakit Sultan Sulaiman dan Simpang Serdang dengan menggunakan 2 unit kendaraan roda empat.

Setiap kali mendapati warga yang sedang beraktivitas di jalan seperti tukang becak, pemulung, sukarelawan pengatur lalu lintas (Supeltas), maupun tukang parkir, petugas berhenti untuk memberikan nasi kotak siap saji.

Kasat Lantas Polres Sergai, AKP Gokma W. Silitonga, S.H.,M.H mengatakan bahwa sebanyak 50 nasi kotak dibagikan langsung kepada masyarakat penerima dengan penuh kehangatan dan senyuman.

"Syukurlah kegiatan Jumat Barokah dengan membagikan nasi kotak tersebut disambut hangat oleh warga,"bilang Gokma Silitonga

Dilanjutkan pria yang kerap disapa Gokma Silitonga itu bahwa dalam Jumat Barokah pemberian nasi kotak tersebut juga mewakili seluruh Personel Polres Sergai, untuk mohon doa dari masyarakat agar dalam pelaksanaan tugas sehari hari dapat berjalan dengan baik dan lamcar.

Perlu diketahui, jelas Gokma, kegiatan Jumat Berkah yang digelar Satlantas Polres Sergai ini merupakan bentuk kepedulian dan empati Polri kepada masyarakat kecil yang bekerja keras di jalanan

kehadiran Polri bukan hanya di tengah masyarakat saat bertugas menjaga lalu lintas, tetapi juga saat berbagi kebahagiaan.

"Kiranya kegiatan kecil ini membawa manfaat dan keberkahan bagi semua," ujar Gokma.

Untuk itulah dirinya berharap kegiatan berbagi ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, sekaligus menumbuhkan semangat sosial di lingkungan kepolisian.(RED).

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman mengikuti rapat koordinasi kesiapan PSEL Batch 2 secara virtual dari ruang Command Center Kantor Wali Kota Medan, Jumat (8/5/2026).

Rapat ini menjadi langkah penting untuk memastikan kesiapan Kota Medan menuju penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama pihak terkait. Program PSEL dirancang sebagai solusi pengelolaan sampah berkelanjutan dengan memanfaatkan sampah menjadi sumber energi listrik yang bernilai ekonomis dan ramah lingkungan.

Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara (Waskoban) Kemendagri, Amran menjelaskan, pertemuan ini difokuskan pada penyempurnaan berbagai aspek teknis, mulai dari kesiapan lahan, pasokan sampah, dukungan pembiayaan daerah, infrastruktur pendukung, hingga progres dokumen kerja sama dan perizinan proyek.

Untuk Kota Medan, proyek PSEL direncanakan berlokasi di TPA Terjun, Kecamatan Medan Marelan, dengan luas lahan sekitar 6 hektare. Lokasi tersebut dinilai memenuhi syarat untuk penerapan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik.

"Daerah yang diundang hari ini adalah daerah yang dinilai paling siap secara dokumen dan infrastruktur untuk melangkah ke tahap penandatanganan MoU," kata Amran. (ATN)

Dalam peninjau yang turut didampingi Kadis SDABMBK Kota Medan Khairul Azmi, Kabag Prokopim Setda Kota Medan Arafat Syam dan Camat Medan Deli M Aidiel Putra Pratama, Rico Waas menyaksikan bagaimana air luapan seringkali menggenangi badan jalan hingga masuk ke pekarangan rumah warga saat hujan deras melanda.

Fokus peninjauan ini menyasar kawasan strategis di sekitar Perguruan Swasta Bahagia yang menaungi tingkat SD dan SMP. Kondisi saluran yang saat ini masih bersifat alami dinilai sudah tidak mampu menampung debit air yang tinggi. Guna mengakhiri penderitaan warga dan para pelajar, instruksi tegas pun langsung diberikan kepada Dinas SDABMBK untuk melakukan normalisasi total melalui pembangunan saluran permanen menggunakan sistem U-Ditch.

"Drainase di kawasan ini akan kita benahi dan diperlebar agar aliran air lebih lancar serta genangan bisa segera teratasi. Kita tidak ingin aktivitas masyarakat, terutama anak-anak sekolah, terganggu hanya karena saluran air yang tersumbat dan terlalu kecil," tegas Rico Waas.

Pembenahan infrastruktur di wilayah Medan Deli ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk meminimalisir titik banjir di lingkungan padat penduduk. Dengan penerapan sistem permanen, diharapkan aliran air menjadi lebih terukur dan lancar. Hal ini diharapkan menjamin mobilitas warga serta kenyamanan proses belajar mengajar di area sekolah tersebut tanpa dihantui ancaman air meluap kembali. (ATN)

Hal ini terungkap saat Rico menerima audiensi pihak PT Nestlé Indonesia di Rumah Dinas Wali Kota, Jumat (8/5/2026). Ajang yang akan memadati Lapangan Benteng, Minggu (10/5/2026) ini, diproyeksikan menjadi motor penggerak pola hidup sehat sekaligus promosi pariwisata daerah.

Public Affairs and Government Relations Lead PT Nestlé Indonesia⁠ Ekki Saputra melaporkan, event lari ini diikuti sekitar 7.300 peserta yang terbagi dalam kategori 2,5K untuk keluarga dan 5K untuk pelari umum. Medan dipilih sebagai kota prioritas nasional karena antusiasme masyarakatnya yang luar biasa tinggi. Selain olahraga, kegiatan ini juga membangun kolaborasi pemberdayaan ekonomi dengan melibatkan puluhan pelaku UMKM lokal yang akan mengisi area tenant di lokasi acara.

Rico Waas menyambut positif kegiatan ini karena mampu menciptakan keharmonisan keluarga melalui olahraga yang menyenangkan (fun). Lebih jauh, Rico Waas menantang penyelenggara untuk menaikkan kelas kompetisi ke level internasional pada masa mendatang guna menarik peserta mancanegara. "Medan siap menjadi tuan rumah berbagai event olahraga kelas dunia. Saya ingin ke depan skalanya lebih besar agar mampu menarik peserta global," tegasnya.

Guna menjamin kelancaran acara yang dimulai pukul 06.00 WIB tersebut, Pemko Medan telah menyiapkan fasilitas pendukung dan koordinasi pengamanan. Panitia juga mengimbau masyarakat untuk memperhatikan rencana penutupan serta pengalihan arus lalu lintas di sekitar Lapangan Benteng selama perlombaan berlangsung. (ATN)

Surya menjelaskan, persoalan bermula dari usulan mahasiswa baru yang sebagian besar mendaftar dengan harapan memperoleh bantuan KIP Kuliah. Menurutnya, mayoritas mahasiswa yang mengajukan bantuan tersebut berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.

"Awalnya ini dari usulan mahasiswa untuk mendapatkan KIP. Mahasiswa kami angkatan 2025 sebagian besar memang mendaftar dengan harapan memperoleh KIP. Asalnya beragam, ada dari Aceh, NTT, Nias, hingga Medan dan sekitarnya," ujarnya, Jumat (8/5/2026).

Surya menanggapi hal ini terkait aksi unjukrasa yang dilakukan puluhan mahasiswa mayoritas asal NTT, di depan kampus di Jalan Sei Batang Hari pada Kamis lalu (7/5/2026).

Ia menuturkan, UBT sebenarnya telah memperoleh beberapa kuota KIP dari berbagai jalur. Pertama, kuota reguler dari LLDikti sebanyak 36 mahasiswa yang telah terpenuhi. Kedua, kuota KIP aspirasi dari Anggota Dewan (DPR RI) sebanyak 19 mahasiswa, sehingga totalnya 55 pada tahun 2025.

Selain itu, pihak kampus juga mengupayakan tambahan kuota melalui pengajuan gelombang ketiga. Surya mengaku telah mengirim surat permohonan kepada Wakil Menteri Pendidikan untuk 178 mahasiswa, yang kemudian ditambah menjadi 211 mahasiswa.

Dalam proses tersebut, UBT juga bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Elang Tiga Hambalang di Jakarta yang disebut memberikan dukungan rekomendasi kepada sejumlah perguruan tinggi swasta, termasuk UBT.

"Kami sudah berupaya maksimal. Sudah dua kali mengajukan, bahkan melalui rekomendasi yayasan dan surat resmi ke kementerian. Tapi hingga akun KIP ditutup pada 2 Februari 2026, kuota tambahan tidak juga turun," katanya.

Gagalnya pengajuan KIP ini membuat kampus menghadapi dilema. Secara aturan, mahasiswa yang tidak lolos KIP seharusnya membayar biaya kuliah normal. Namun, pihak universitas mempertimbangkan latar belakang ekonomi mahasiswa.

Melalui rapat bersama yayasan, kampus akhirnya memutuskan memberikan beasiswa internal untuk menggantikan bantuan KIP yang gagal.

Dalam skema tersebut, mahasiswa program S1 Keperawatan dan program kesehatan lainnya yang semula dikenakan biaya normal Rp4,5 juta per semester hanya diwajibkan membayar Rp1,2 juta. Sementara kekurangannya ditanggung yayasan.

"Beasiswa yayasan ini kami berikan sampai mahasiswa tamat. Ini bentuk tanggung jawab kami karena mereka berasal dari keluarga sederhana," ujar Surya.

Ia menyebut total beban pembiayaan yang harus ditanggung yayasan diperkirakan mencapai miliaran rupiah hingga mahasiswa menyelesaikan studi. Meski demikian, kebijakan tersebut justru memicu penolakan dari sebagian mahasiswa, terutama kelompok mahasiswa asal NTT yang disebut berjumlah sekitar 80 orang.

Menurut Surya, sebagian mahasiswa menolak membayar biaya yang telah diringankan dengan alasan sebelumnya dijanjikan akan memperoleh KIP penuh.

"Mereka tetap bertahan bahwa sudah ada janji akan mendapat KIP atau penggantinya. Tapi ketika saya minta bukti siapa yang menjanjikan, tidak pernah ditunjukkan," katanya.

Surya menegaskan, dirinya tidak pernah menjanjikan mahasiswa pasti memperoleh KIP, melainkan hanya memproses pengajuan sesuai pedoman resmi. Ia menduga persoalan komunikasi terjadi antara mahasiswa dengan pihak eksternal, yakni Yayasan Akar Nesia Cakrantara yang selama ini mendampingi mahasiswa asal NTT.

Pihak kampus, kata dia, telah beberapa kali berkorespondensi dengan Yayasan Cakra, termasuk mengirim balasan surat dan undangan dialog tatap muka untuk membahas persoalan tersebut secara menyeluruh.

"Kami sudah undang datang langsung bersama pihak yang selama ini berkomunikasi dengan kami. Tapi sampai sekarang tidak hadir," ujarnya.

Surya juga membantah tudingan kampus tidak transparan. Ia menilai penyelesaian masalah justru terhambat karena pihak yang disebut memberi janji kepada mahasiswa tidak pernah diungkap secara terbuka.

"Kalau memang ada yang menjanjikan, tunjukkan saja buktinya. Saya siap menindaklanjuti. Tapi sampai sekarang tidak ada," tegasnya.

Di tengah polemik tersebut, UBT tetap membuka ruang bagi mahasiswa untuk melanjutkan studi dengan skema keringanan biaya yang telah ditetapkan yayasan. Kampus juga memastikan mahasiswa yang memilih pulang tetap difasilitasi dokumen akademik agar dapat melanjutkan pendidikan di kemudian hari.

"Kami sudah berjanji, tujuan kami mahasiswa tetap bisa kuliah sampai selesai, bukan berhenti di tengah jalan," pungkasnya.

Terpisah, Kuasa Hukum Universitas Bunda Thamrin, Dr. Redyanto Sidi, S.H., M.H., M.K.M. menyampaikan, terhadap beasiswa KIP-P, yang dipersoalkan bukanlah kewajiban UBT, dimana jelas tertuang dalam Pasal 2 (1) huruf C MoU UBT dengan Yayasan Akar Nesia Cakrantara sebagai Upaya membantu mahasiswa memperoleh beasiswa Pemerintah maupun non Pemerintah.

"Universitas sangat memperhatikan mahasiswanya, namun persoalan KIP-P jangan dianggap seolah UBT menghilangkan hak mahasiswa. Hal tersebut di luar kehendak Universitas. UBT juga telah memberikan solusi dengan memberikan beasiswa internal sebagai implementasi Pasal 2 (1) huruf C MoU," ungkap Redyanto.

Untuk itu, pihaknya juga sedang mempelajari dugaan tudingan yang berpotensi mendiskreditkan dan merugikan Universitas.

Bahkan, lanjutnya, jika diperlukan akan dilakukan langkah hukum, namun tetap menunggu arahan dari Rektor UBT.

"Terkait KIP-P Kepada Ketua Yayasan Akar Nesia Cakrantara juga sudah kita sampaikan tanggapan secara resmi beberapa waktu yang lalu sebagai respons atas suratnya kepada UBT tentang mahasiswa UBT dari NTT, tegasnya," tutupnya.(japs)

Bantuan diserahkan langsung oleh tim Rumah Zakat di Sekretariat Pertuni Sumut yang berlokasi di Jl. Sampul No.30, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah. Penyerahan ini disambut hangat oleh para pengurus dan anggota Pertuni yang telah menantikan adanya pembaruan fasilitas literasi Al-Qur'an.

Perwakilan Pertuni Sumut, Syaiful Bakti Daulay, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kepedulian Rumah Zakat. Ia mengungkapkan bahwa keterbatasan ekonomi dan mahalnya harga Al-Qur'an Braille seringkali menjadi kendala bagi anggotanya untuk memiliki mushaf pribadi yang layak.

Dalam sambutannya, Syaiful Bakti Daulay menjelaskan bahwa bantuan ini sangat berarti untuk menunjang kegiatan belajar mengajar Al-Qur'an yang rutin dilakukan di sekretariat.

"Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Rumah Zakat atas bantuan Al-Qur'an Braille ini. Bagi kami, ini adalah hadiah yang luar biasa karena sangat membantu kawan-kawan tunanetra di sini untuk lebih memperdalam ilmu agama," ujar Syaiful. Ia juga berharap kerja sama dan kepedulian seperti ini dapat terus berlanjut di masa mendatang.

"Hanya Allah yang dapat membalas kebaikan para donatur Rumah Zakat. Dengan adanya Al-Qur'an baru ini, semangat kami untuk mengaji semakin meningkat meski di tengah keterbatasan penglihatan," tambahnya.

Sementara itu, pihak Rumah Zakat Medan menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen lembaga untuk mewujudkan distribusi bantuan yang inklusif. Al-Qur'an Braille tersebut diharapkan dapat digunakan secara maksimal oleh anggota Pertuni untuk mencetak para penghafal Al-Qur'an dari kalangan disabilitas.( Rel)

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi siswa, Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, meletakkan batu pertama rehabilitasi SD Negeri 104240 dan SD Negeri 104232 di Tanjung Morawa, Jumat (8/5/2026).

Bupati menegaskan bahwa sekolah bukan hanya tempat belajar membaca dan menulis, tetapi juga tempat lahirnya mimpi, harapan, serta masa depan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh anak mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai.

"Pembangunan laboratorium, rehabilitasi ruang kelas, dan pembangunan kantin sehat ini bukan hanya sekadar pembangunan fisik, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing," tambahnya

Pada kesempatan tersebut, Bupati berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan tepat waktu, sesuai kualitas yang direncanakan, serta memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan dunia pendidikan di Kabupaten Deli Serdang.

Di SD Negeri 104240 Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, pembangunan meliputi laboratorium komputer, rumah dinas, lapangan olahraga, ruang kelas, serta unit kesehatan sekolah. Selain melakukan peletakan batu pertama, Bupati juga meninjau langsung kondisi sekolah bersama para guru dan pihak terkait.

Sementara itu, di SD Negeri 104232 Desa Tanjung Baru, pembangunan dan rehabilitasi difokuskan pada fasilitas kantor guru, ruang kepala sekolah, ruang belajar mengajar, serta kantin sekolah sehat. Program tersebut juga diiringi dengan upaya menjaga kebersihan lingkungan sekolah sebagai bagian dari visi Deli Serdang Sehat, Berakhlak, dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Kegiatan peletakan batu pertama ini disambut antusias oleh para guru, siswa, dan masyarakat sekitar yang berharap peningkatan fasilitas pendidikan dapat mendukung kualitas pembelajaran dan menciptakan generasi muda yang lebih maju di masa mendatang.( DMS)

Kegiatan berlangsung di Aula Tribrata Mapolda Sumut bertujuan untuk memberikan bimbingan dan penguatan integritas bagi para srikandi Polri di wilayah Sumatera Utara.

Dalam pertemuan tersebut, Mona Whisnu Hermawan memberikan arahan dan bimbingan sebagai bentuk dukungan moril, serta penguatan karakter bagi seluruh personel Polwan dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Diharapkan, momen ini dapat mempererat tali silaturahmi serta menjaga soliditas dan profesionalisme Polwan di lingkungan Polda Sumut.

Suasana tatap muka berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan, dengan antusiasme tinggi dari seluruh personel Polwan yang hadir.(red)

Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, meminta PLN lebih selektif dalam memberikan sambungan listrik guna mencegah munculnya persoalan sosial, bangunan liar, hingga konflik agraria di wilayah Deli Serdang.

Penegasan itu disampaikan saat pertemuan bersama Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Lubuk Pakam di Kantor PLN UP3 Lubuk Pakam, Jumat (8/5/2026).

Bupati menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan PLN dalam mendukung pembangunan daerah yang tertata, aman, dan berkelanjutan. Menurutnya, pelayanan kelistrikan tidak hanya menyangkut kebutuhan masyarakat, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan penataan wilayah.

Bupati meminta agar PLN lebih selektif dalam memberikan sambungan listrik, khususnya terhadap bangunan atau tempat usaha yang dinilai tidak memiliki izin maupun berpotensi menimbulkan persoalan sosial. Ia juga menyoroti sambungan listrik pada kawasan pedagang kaki lima (PKL) agar menjadi perhatian bersama seiring upaya penataan UMKM yang terus dilakukan pemerintah daerah.

"Kalau memang tempat-tempat tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif di tengah masyarakat, sebaiknya tidak diberikan penerangan listrik. Kita tidak ingin muncul persoalan baru yang meresahkan masyarakat," tegasnya.

Selain itu, Bupati berharap adanya sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan PLN, termasuk data pelanggan listrik dan pajak daerah, guna meminimalisir penyalahgunaan administrasi di lapangan.

"Target pelanggan memang penting karena kami juga ikut berimbas. Tapi penataan wilayah dan ketertiban masyarakat juga harus menjadi perhatian bersama," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut menyampaikan dukungan pemerintah daerah terhadap berbagai Program Strategis Nasional, termasuk program dapur gizi (SPBG) yang membutuhkan pasokan listrik memadai serta aman bagi pelanggan rumah tangga di sekitarnya.

"Kami berharap sinergi antara pemerintah daerah dengan PLN terus berjalan baik sehingga seluruh program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat terlaksana maksimal," pungkasnya

Sementara itu, Manager UP3 PLN Lubuk Pakam, M. Harryadi, menyampaikan komitmen PLN dalam menjaga keandalan pasokan listrik guna mendukung pembangunan di Kabupaten Deli Serdang dan wilayah sekitarnya.

Ia menjelaskan, PLN UP3 Lubuk Pakam melayani wilayah Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Simalungun dengan jumlah pelanggan mencapai sekitar 436 ribu pelanggan. Sedangkan khusus Deli Serdang total pelanggan mencapai 246.241 ribu.

Hingga April 2026, kontribusi PLN terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tenaga Listrik (PBJT-TL) tercatat mencapai sekitar Rp25,1 miliar.

"Pertemuan ini menjadi momen sangat penting bagi kami untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah daerah. Kami berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik guna mendukung pembangunan di Kabupaten Deli Serdang dan wilayah sekitarnya," ucapnya.(DMS)