Berdasarkan mutasi besar-besaran yang ditetapkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dirinya dipercaya untuk mengemban amanah strategis baru sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XVIII/Kasuari di Papua Barat.

Sebelum menjabat sebagai Pangdam, jenderal berdarah Batak ini -- seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Sumut Indah yang terlihat POSMETRO MEDAN Selasa 15 September 2026-- sempat menduduki posisi krusial di Markas Besar Angkatan Darat sebagai Asisten Operasi (Asops) Kasad.

Jenderal kelahiran 15 Januari 1971 ini diketahui lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1994 dari kecabangan Infanteri.

Rekam jejak karier militernya didominasi penugasan di bidang operasi dan kepemimpinan teritorial yang sangat matang.

Sebelum pecah bintang dua, dirinya telah melewati berbagai penugasan penting di antaranya pernah menjabat sebagai Komandan Korem (Danrem) 151/Binaiya di Ambon, hingga menjadi Kepala Staf Kodam (Kasdam) II/Sriwijaya dengan pangkat Brigadir Jenderal.

Sebagai perwira tinggi yang memiliki jam terbang tinggi di bidang taktis dan operasi, kenaikan pangkat menjadi bintang dua ini menegaskan kepercayaan besar komando atas terhadap kapabilitasnya.

Kepemimpinannya kini sangat diandalkan untuk menjaga stabilitas keamanan, pertahanan serta merangkul masyarakat di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Papua Barat melalui amanahnya sebagai Pangdam XVIII/Kasuari.***

Langkah ini dilakukan guna memperkuat kedisiplinan, menjaga integritas, serta memastikan lingkungan kerja bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan dipimpin Kepala Lapas (Kalapas) Narkotika Kelas IIA Langkat, Robinson Perangin Angin didampingi Kepala KPLP, Kasi Kamtib, Kasubbag TU, Tim Sat Ops Patnal, serta diikuti seluruh personel jajaran pengamanan.

Dalam arahannya, Kalapas --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Lapas narkotika langkat yang terlihat POSMETRO MEDAN Selasa 15 September 2026-- menegaskan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme selama menjalankan tugas pengamanan. Seluruh petugas diminta untuk tetap disiplin, hadir tepat waktu dan memberikan keterangan yang jelas jika berhalangan hadir.

Pengarahan dilanjutkan Kasi Kamtib dan Ka. KPLP yang menekankan agar jajaran pengamanan tetap bersemangat dan senantiasa mengedepankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap pelaksanaan tugas.

Setelah sesi pengarahan, seluruh jajaran pengamanan menjalani pemeriksaan tes urine. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh petugas dinyatakan negatif narkotika.

Selain sebagai wadah penegakan aturan, agenda rapat dinas ini juga difungsikan sebagai sarana komunikasi dua arah antara pimpinan dan anggota di lapangan. Melalui rapat dinas ini, para petugas dapat menyampaikan kendala operasional secara langsung untuk dicari pemecahannya bersama.***

Forum tersebut dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Turut hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI M. Qodari, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana TNI (Purn.) Dr. Didit Herdiawan Ashaf, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta dihadiri 37 Bupati/Wali Kota se-Indonesia.

Keikutsertaan Bupati Humbang Hasundutan dalam forum tersebut merupakan bagian dari langkah strategis Pemkab Humbahas untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya dalam mendorong dukungan program dan kebijakan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas permukiman masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Penanganan permukiman kumuh membutuhkan sinergi lintas sektor dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait serta masyarakat.

Penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.

Pemkab Humbang Hasundutan terus memperkuat komitmen dalam menciptakan lingkungan hunian yang layak, sehat, aman, nyaman dan tertata.

Berbagai program penanganan permukiman juga diarahkan agar mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan.

Bupati Humbahas --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Pemerintah kabupaten humbang hasundutan yang terlihat POSMETRO MEDAN Selasa 15 September 2026-- mengapresiasi perhatian dan dukungan pemerintah pusat (Bappenas, Kementerian PU dan Kementerian PKP) karena pada TA 2025 Pemkab Humbang Hasundutan mendapat program PPKT di Desa Simamora Kecamatan Baktiraja yang penanganannya meliputi Pembangunan RTLH, Sanitasi, Jalan Lingkungan dan Drainase.

Lebih lanjut Bupati berharap pada TA. 2027 Program Penanganan Kawasan Kumuh Terpadu (PPKT) dapat dilanjutkan di Kabupaten Humbang Hasundutan, karena hasil Penilaian Bappenas, Usulan PPKT Jangka Menengah Kabupaten Humbahas sudah lolos verifikasi untuk Tahap I.

Turut mendampingi Bupati Asisten Pemerintahan dan Kesra, Sabar H. Purba , Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman, Anggiat Simanullang, Kadis PMPTSP, Sabar L. Purba, Kabag Administrasi Pembangunan, Saut Simanullang dan Kabid Kawasan Permukiman, Boima Tambunan.***

Terduga pelaku ditangkap Minggu (13/9/2026) sekitar pukul 01.00 WIB, bekerja sama dengan Personel Unit Reskrim Polsek Pancur Batu.

Kasus ini dilaporkan korban berinisial DLS (36), warga Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo.

Peristiwa bermula saat tersangka yang merupakan pegawai korban mengambil sejumlah tabung gas dan galonair isi ulang dari rumah korban untuk dipasarkan ke Desa Kuta Buluh pada 4 September 2026.

Namun, hingga malam hari tersangka bersama kendaraan yang digunakan mengangkut barang belum kembali.

Saat dihubungi, telepon tersangka tidak diangkat. Keesokan harinya, korban menemukan catatan yang ditinggalkan tersangka terkait keberadaan kendaraan dan uang hasil penjualan.

Setelah kendaraan diperiksa di sebuah bengkel di Kabanjahe, korban mendapati 10 tabung gas, 18 galon air, serta uang hasil penjualan sebesar Rp990 ribu tidak ditemukan. Selain itu, satu unit handphone Samsung milik korban juga turut dibawa.

Atas kejadian ini, korban menderita kerugian sejumlah barang dan uang.

Mendapat informasi keberadaan tersangka di Pancur Batu, Tim Opsnal Cobra Satreskrim Polres Karo yang dipimpin Kasat Reskrim AKP Hizkia Siagian, S.T.K., S.I.K., M.Si., bersama Personel Unit Reskrim Polsek Pancur Batu bergerak ke lokasi.

Petugas --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Updates terkini yang terlihat POSMETRO MEDAN Selasa 15 September 2026-- kemudian mengamankan RSRS di pinggir jalan kawasan Pancur Batu.

Dari tangan tersangka turut diamankan satu unit handphone Samsung warna biru tua yang diketahui milik korban.

Selanjutnya, tersangka beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Karo untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.***

Menurut Arifki, gaya ini memang berhasil mendongkrak popularitas Purbaya di mata publik, tetapi pada saat yang sama berpotensi menimbulkan ketidakpastian di pasar dan ketidaknyamanan di kalangan elite politik.

"Purbaya punya gaya komunikasi yang menarik secara politik. Dia berani bicara apa adanya dan tidak terlalu birokratis, sehingga mudah mendapat perhatian publik, tetapi sebagai Menteri Keuangan, setiap pernyataan memiliki konsekuensi yang lebih besar. Pasar bisa membacanya sebagai sinyal kebijakan, sementara elite politik bisa membacanya sebagai sikap politik," ujar Arifki dalam keterangannya, Selasa (15/9/2026).

Menurut Arifki, seperti diberitakan JPNN-- salah satu contohnya saat Purbaya terlibat perdebatan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengenai obligasi daerah.

Secara substansi, perdebatan tersebut berada dalam ranah kebijakan fiskal. Namun, karena Pramono merupakan salah satu figur penting PDIP, polemik itu memiliki dimensi politik yang tidak bisa sepenuhnya diabaikan.

"Secara tidak langsung, perdebatan dengan Pramono bisa terbaca sebagai gesekan dengan PDIP. Jadi, isu yang awalnya teknokratis bisa berkembang menjadi isu politik," katanya.

Hal serupa terjadi ketika Purbaya menyampaikan pandangan mengenai persoalan utang proyek Whoosh.

Arifki menilai isu itu memiliki sensitivitas politik karena proyek kereta cepat tersebut sangat lekat dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ketika seorang Menkeu berbicara soal beban pembiayaan Whoosh, publik tidak hanya melihat angka dan utang. Ada legacy pemerintahan sebelumnya yang ikut tersentuh. Karena itu, pernyataan itu secara tidak langsung bisa dibaca sebagai evaluasi terhadap kebijakan Jokowi," ujarnya.

Arifki juga menyoroti polemik pembagian dividen Danantara dengan Kementerian Keuangan.

Menurutnya, perbedaan pandangan mengenai persoalan tersebut sebenarnya wajar dalam sebuah pemerintahan, tetapi menjadi sensitif ketika berlangsung secara terbuka.

"Publik akhirnya bisa menangkap kesan adanya perbedaan kepentingan atau tarik-menarik kewenangan di dalam pemerintahan. Padahal, pemerintah membutuhkan satu pesan yang solid, terutama dalam isu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara," katanya.

"Kalau tiga kasus ini ditarik dalam satu garis, bukan berarti Purbaya salah secara substansi, tetapi terlihat pola komunikasi yang sangat terbuka dan berani masuk ke wilayah sensitif. Ketika yang disentuh adalah PDIP, legacy Jokowi, dan dinamika internal pemerintahan, akumulasi persepsinya bisa menjadi persoalan politik," jelas Arifki.

Menurutnya, di situlah paradoks gaya komunikasi Purbaya. Semakin blak-blakan seorang pejabat, semakin mudah mendapatkan popularitas karena publik merasa mendapatkan informasi secara langsung. Namun, semakin strategis jabatannya, semakin besar pula kebutuhan untuk menjaga stabilitas komunikasi.

"Popularitas publik dan stabilitas pemerintahan itu tidak selalu berjalan beriringan. Menteri Keuangan harus menjaga kepercayaan pasar sekaligus menjaga koordinasi politik di dalam pemerintahan," katanya.

Karena itu, Arifki menilai jika gaya komunikasi menjadi salah satu pertimbangan dalam pergantian Purbaya, hal tersebut lebih tepat dilihat sebagai akumulasi, bukan akibat satu kontroversi tertentu.

"Terlalu sederhana kalau mengatakan Purbaya diganti hanya karena satu pernyataan. Tetapi kalau gaya komunikasi tersebut berulang kali menimbulkan pertanyaan di pasar dan ketidaknyamanan di kalangan elite, tentu biaya politiknya semakin besar," ujarnya.

Arifki menegaskan, persoalannya bukan semata-mata Purbaya terlalu banyak bicara, melainkan posisi yang membuat setiap perkataannya memiliki efek berantai.

"Blak-blakan bisa menjadi modal popularitas, tetapi belum tentu menjadi modal stabilitas," ujar Arifki.

Untuk seorang Menteri Keuangan, kata dia, kemampuan mengelola komunikasi sama pentingnya dengan kemampuan mengelola kebijakan.

"Kalau pasar mulai bertanya-tanya dan elite mulai merasa tidak nyaman, persoalannya sudah bergeser dari sekadar gaya bicara menjadi persoalan politik pemerintahan," pungkas Arifki.***

Pemeriksaan tersebut dilaksanakan pada Sabtu, 12 September 2026 dan diikuti seluruh jajaran, mulai pejabat struktural hingga petugas pelaksana.

Proses pengambilan dan pemeriksaan sampel dilakukan dengan melibatkan petugas dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara. Keterlibatan pihak eksternal itu dilakukan untuk memastikan pemeriksaan berjalan objektif, transparan, dan akuntabel.

Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel urine petugas Lapas Binjai dinyatakan negatif narkotika. Hasil tersebut dinilai menjadi indikator positif sekaligus memperkuat komitmen Lapas Kelas IIA Binjai dalam mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau P4GN.

Kepala Lapas Kelas IIA Binjai, Mochamad Mukaffi,--seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Sekilas sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN Selasa 15 September 2026-- menegaskan tes urine merupakan bagian dari upaya membangun integritas sekaligus memastikan tidak ada ruang bagi penyalahgunaan narkotika di lingkungan lapas.

Menurutnya, kegiatan ini akan terus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan sebagai bentuk pengawasan internal.

Mukaffi juga menekankan bahwa pengawasan tidak hanya ditujukan kepada warga binaan, tetapi harus dimulai dari petugas sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan pemasyarakatan.

Karena itu, integritas dan komitmen untuk menjauhi narkoba dinilai menjadi hal yang tidak dapat ditawar.

Lapas Binjai memastikan tes urine serupa akan terus dilakukan secara berkala sebagai langkah pencegahan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat budaya kerja yang profesional sekaligus menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, berintegritas, dan bebas dari narkoba.***

Pemuda yang diamankan berinisial A (20), warga kawasan Jalan Yos Sudarso, Mabar. Penindakan dilakukan di sekitar Jalan Mabar, dekat rel kereta api, Lingkungan V, Kecamatan Medan Deli.

Kegiatan bermula ketika Tim Macan melaksanakan patroli KRYD dan mendapatkan informasi masyarakat mengenai adanya perkumpulan sejumlah pemuda yang diduga akan melakukan tawuran di sekitar rel Mabar.

Menindaklanjuti informasi tersebut, personel langsung mendatangi lokasi.

Saat petugas tiba, sejumlah pemuda terlihat melarikan diri. Tim kemudian melakukan penyisiran di sekitar lokasi dan menemukan empat bilah celurit yang diduga ditinggalkan oleh kelompok tersebut.

Petugas selanjutnya melakukan pengejaran hingga berhasil mengamankan seorang pemuda berinisial A.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya S.P. Sembiring, M., SIK., melalui Kabag Ops Kompol Jan Piter Napitupulu, SH., MH.,--seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Surat kabar garuda pos yang terlihat POSMETRO MEDAN Selasa 15 September 2026-- mengatakan penindakan itu merupakan bentuk respons cepat kepolisian dalam mencegah aksi tawuran yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat.

"Patroli KRYD terus kami lakukan terutama pada jam-jam rawan. Setiap informasi masyarakat akan kami tindak lanjuti untuk mencegah terjadinya tawuran maupun kejahatan jalanan," ujar Kompol Jan Piter.

Ia menambahkan, keberadaan senjata tajam yang ditemukan menjadi perhatian serius karena dapat membahayakan keselamatan masyarakat.

"Kami mengimbau para pemuda agar tidak terlibat tawuran ataupun membawa senjata tajam. Mari bersama-sama menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif," tegasnya.

Pemuda yang diamankan bersama barang bukti selanjutnya diserahkan kepada piket Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan untuk menjalani pemeriksaan dan proses lebih lanjut.***

Kegiatan road race yang sempat vakum beberapa lama, kembali dilaksanakan di kota dengan motto Sapangambei Manoktok Hitei ini.

Wali Kota Wesly didampingi Ketua TP PKK Kota Pematangsiantar Ny Liswati Wesly Silalahi bersama Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Togi Marito Sitinjak SH SIK MH dan Duta Road Race Pematangsiantar Nazwa Anisa melepas secara resmi para peserta Wali Kota Cup Siantar Road Race Tahun 2026, Minggu (13/09/2026) di Terminal Tanjung Pinggir Kelurahan Tanjung Tongah Kecamatan Siantar Martoba.

Wesly Silalahi bersama Forkopimda, panitia, serta pimpinan OKP dan ormas tiba di lokasi road race dengan becak BSA, dari Hotel Manna di Jalan Medan.

Bersama ribuan masyarakat yang hadir, Wesly Silalahi menyaksikan kemampuan para pembalap. Ada 16 kelas yang dipertandingkan, termasuk Moto GP Mini.

Dalam sambutannya, Wesly Silalahi --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Pemko Pematangsiantar yang terlihat POSMETRO MEDAN Selasa 15 September 2026-- menyebut atas nama Pemko Pematangsiantar, menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Wesly Silalahi menilai, road race bukan hanya menjadi ajang untuk menunjukkan kemampuan dan prestasi para pembalap, namun juga sebagai wadah generasi muda untuk menyalurkan bakat dan minatnya di bidang olahraga otomotif secara positif dan terarah.

"Kami sangat mendukung kegiatan-kegiatan positif seperti ini, sehingga Pematangsiantar semakin dikenal sebagai kota yang aktif dalam pengembangan olahraga, kreativitas, dan kegiatan anak muda," ujarnya.

Wesly Silalahi berharap Wali Kota Cup Siantar Road Race 2026 berjalan lancar, aman, dan sukses, serta melahirkan pembalap-pembalap berprestasi, yang nantinya dapat mengharumkan nama Kota Pematangsiantar di tingkat yang lebih tinggi.

"Akhirnya, dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Kuasa, saya menyatakan Wali Kota Cup Siantar Road Race 2026 secara resmi dibuka. Selamat bertanding, junjung tinggi sportivitas, dan utamakan keselamatan," sebut Wesly sembari melepas para peserta road race.

Pada kesempatan ini, Wesly bersama AKBP Sah Udur menyempatkan diri berinteraksi dengan para pembalap.

Sebelum meninggalkan lokasi, Wesly didampingi Ny Liswati, AKBP Sah Udur, Ketua Panitia Rocky Marbun, dan Ketua IPK Kota Pematangsiantar Roni Simbolon menyerahkan piala dan hadiah kepada para pemenang road race.

Terpisah, Ketua Panitia Rocky Marbun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas terselenggaranya kegiatan tersebut dengan baik dan lancar.

Ia berharap kegiatan road race dapat menjadi agenda tahunan di Kota Pematangsiantar.

Turut hadir, perwakilan Unsur Forkopimda Kota Pematangsiantar, sejumlah anggota DPRD Kota Pematangsiantar, seperti Immanuel Lingga, Metro B Hutagaol, Darson Anggiat Rajagukguk, Ketua KNPI Kota Pematangsiantar Arif Harahap, Ketua MPC PP Kota Pematangsiantar Ronald D Tampubolon, Ketua GAMKI Kota Pematangsiantar Jon Roi T Purba, para ketua OKP se-Kota Pematangsiantar, sejumlah pimpinan OPD, serta para sponsor.***

Pengamanan terhadap terpidana dilaksanakan Senin (14/9/2026) sekira pukul 08.00 WIB, di rumah kontrakannya di kawasan Jalan Sukapura, Kelurhan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor. Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

"Pada saat diamankan, keluarga dari terpidana sempat melakukan perlawanan, dan terpidana akhirnya berhasil diamankan dan dibawa ke kantor Kejati Sumut untuk proses administrasi," kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Jupri W. Banjarnahor SH, MH, Senin (14/9/2026).

Menurut Jupri W Banjarnahor, keberhasilan pengamanan DPO tersebut merupakan hasil koordinasi dan kerja sama antara Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dengan Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

"Pengamanan terhadap DPO ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan dalam memastikan setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan. Kami terus melakukan koordinasi dan upaya pencarian terhadap para buronan, khususnya dalam rangka mendukung pelaksanaan penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat," ujar Kasi Intelijen Kejari Madina.

Sebelumnya, majelis hakim dalam putusanya menyebutkan, terpidana telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) perkara tindak pidana kehutanan yaitu melakukan usaha pertambangan di kawasan hutan, yaitu DPO ini melakukan penggalian di sungai Lolo menggunakan alat berat, yang kemudian tanah hasil galian didulang untuk mendapatkan emas, yang mana lokasi terpidana melakukan penggalian tanah tersebut masuk dalam kawasan Hutan Produksi terbatas (HPT).

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1205K/Pid.Sus-LH/2025, terpidana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengerjakan, dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.

"Atas perbuatannya tersebut, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana kepada terpidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)," paparnya.

Terhadap DPO, lanjut Kasi Intel, sudah lama dilakukan pemantauan, dan telah mempelajari pergerakan daripada DPO, selanjutnya berkordinasi dengan Intelijen Kejati Sumut, hingga mendeteksi keberadaan DPO di Medan dan langsung melakukan pengamanan.

Setelah berhasil diamankan, terpidana selanjutnya dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan.

Kasi Intelijen Kejari Madina menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara serta bidang terkait, guna memastikan proses administrasi dan pelaksanaan eksekusi oleh Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal terhadap terpidana berjalan sesuai dengan putusan pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Setelah berhasil diamankan, terpidana selanjutnya diserahkan kepada Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal untuk dilakukan eksekusi sesuai dengan putusan pengadilan. Pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Gilbeth Sitindaon, SH, MH, dengan menempatkan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan," tandasnya.

Lebih lanjut Kasi Intel Kejari Madina menegaskan bahwa tidak ada tempat yang aman bagi DPO. Kepada DPO yang masih bersembunyi agar segera menyerahkan diri dan menjalani proses hukum yang berlaku.(RK)

Dr. Fernanda, akademisi politik anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) USU menyatakan bahwa pergeseran anggaran dalam konteks pembangunan daerah bukanlah hal yang baru. Dalam situasi tertentu, pemerintah daerah memang harus memiliki fleksibilitas untuk mengalihkan dana ke proyek yang lebih mendesak.

"Namun, ini harus dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas," Jelas Dr Fernanda di Medan (14/9/2026).

Selain itu dia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan pembangunan yang mendesak dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.

Ia menambahkan bahwa pengalihan anggaran harus disertai dengan dokumentasi yang jelas dan komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif.

Banyak pihak berpendapat bahwa pengalihan anggaran ke proyek median jalan di Jalan Sultan Serdang menuju Bandara Kualanamu adalah langkah strategis.

Prof Aulia Ishak, MT, Ph.D pengamat infrastruktur dari USU mengatakan

"Pembangunan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas, terutama menuju bandara, sangat penting untuk pengembangan ekonomi daerah. Jika pengalihan anggaran ini dapat meningkatkan infrastruktur transportasi, maka hal itu dapat dipertimbangkan sebagai langkah positif. Polemik ini menunjukkan perlunya dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat.

Begitu juga dengan Pengamat Sosial, Dr. Agus Suriadi, menyatakan

"Transparansi dalam pengelolaan anggaran adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik. Namun, fleksibilitas dalam penggunaan anggaran juga penting untuk menjawab kebutuhan mendesak. Masyarakat harus diajak berpartisipasi dalam proses ini agar keputusan yang diambil dapat diterima secara luas,"Jelasnya.

Dengan demikian, masyarakat Deli Serdang menantikan langkah konkret dari pemerintah dan DPRD untuk memastikan bahwa setiap keputusan terkait anggaran tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.( Drt)

Para siswa yang berasal dari kelas 1, 2, dan 3 kemudian dilarikan ke RSUD HAMS Kisaran dan RSUD Wira Husada untuk mendapatkan penanganan medis.

Menurut keterangan para korban, menu yang dikonsumsi berupa acar nanas, timun, semangka yang terasa pahit, serta rendang. Keluhan gangguan kesehatan pertama kali ditangani di Unit Kesehatan Sekolah (UKS) sebelum akhirnya dirujuk ke rumah sakit.

Kepala Madrasah MTs Negeri 2 Kisaran, Drs. Daman Huri Lubis, M.Pd., membenarkan peristiwa tersebut melalui pesan WhatsApp. Ia menyebutkan makanan yang diduga memicu keracunan berasal dari pengelola dapur MBG SPPG Polres Asahan.

"Penanganan anak-anak berawal dari UKS sekolah, selanjutnya dirujuk ke RSUD HAMS Kisaran dan RSUD Wira Husada. Ada sekitar 30 siswa, campur dari kelas 1, 2, dan 3. Namun hingga saat ini belum bisa dipastikan menu mana yang diduga mengandung racun. Sekitar 18 siswa lebih dulu menyantap makanan itu. Kita harus menunggu hasil pasti dari rumah sakit," ujarnya.

Sementara itu, pihak RSUD HAMS Kisaran dalam keterangannya menyebut sejumlah siswa harus menjalani rawat inap dan observasi intensif untuk mengetahui penyebab pasti gejala yang muncul. Meskipun belum ada hasil pasti, fakta bahwa gejala muncul serentak setelah menyantap menu yang sama menguatkan dugaan keracunan makanan.(RED)

Kedatangan rombongan PB Pendawa Indonesia diterima langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk, beserta jajaran.

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempererat komunikasi sekaligus membahas peluang kerja sama dalam bidang pelayanan keimigrasian dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Ketua Umum PB Pendawa Indonesia, H. Ruslan, SH, menyampaikan apresiasi atas sambutan dan penerimaan yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan.

Ia juga mengapresiasi pelayanan keimigrasian yang diberikan kepada masyarakat serta menilai pertemuan tersebut menjadi momentum yang baik untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus membangun sinergitas antara PB Pendawa Indonesia dengan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan.

"Kami mengapresiasi sambutan dan penerimaan yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan. Pelayanan yang diberikan juga sangat baik dan tentunya menjadi hal positif dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat. Adapun maksud kedatangan kami untuk menjalin tali silaturahmi sekaligus membangun sinergitas dan kerja sama dengan Imigrasi, khususnya terkait pengurusan paspor bagi masyarakat," ujar Ruslan.

Menurutnya, Pendawa Indonesia yang memiliki jaringan di berbagai daerah memiliki peran dalam menjembatani komunikasi dan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, kerja sama dengan instansi pemerintah diharapkan dapat membuka akses informasi dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk, mengapresiasi kunjungan Ketua Umum PB Pendawa Indonesia beserta jajaran pengurus.

Ia menyampaikan bahwa Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan terbuka terhadap berbagai bentuk sinergi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kami mengapresiasi kunjungan silaturahmi Ketua Umum PB Pendawa Indonesia Bapak H. Ruslan, SH beserta jajaran. Kami siap membangun kerja sama, khususnya dalam memberikan informasi dan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat" ujar Eko.

Hal tersebut sejalan dengan semangat "Imigrasi untuk Rakyat" yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam Pelaksanaan pelayanan keimigrasian.

Eko menambahkan bahwa kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat merupakan bagian dari upaya menghadirkan pelayanan keimigrasian yang semakin dekat dan mudah diakses oleh masyarakat.

Sinergitas tersebut juga sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, yakni memperkuat jajaran Imigrasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, komunikasi dengan masyarakat, serta menghadirkan Imigrasi yang semakin responsif terhadap kebutuhan publik.

Melalui pertemuan ini, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan dan PB Pendawa Indonesia berharap komunikasi dan kerja sama yang telah terjalin dapat terus dikembangkan, baik dalam bidang pelayanan keimigrasian maupun program sosial kemasyarakatan lainnya.

Kunjungan tersebut ditutup dengan ramah tamah dan pembahasan mengenai peluang kolaborasi antara PB Pendawa Indonesia dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan sebagai bagian dari upaya bersama menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, informatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. (Ril/Dam)

Pesan tersebut disampaikan Jelita saat menghadiri kegiatan LEADER: Literasi Deli Serdang 2026 yang digelar Komunitas Mulai Menulis Indonesia di aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Deli Serdang, Minggu (14/9/2026).

Hadir bersama jajaran lainnya, Jelita mengapresiasi kolaborasi yang dibangun komunitas bersama pemerintah, satuan pendidikan, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mendorong budaya literasi di Deli Serdang.

Menurutnya, perkembangan teknologi dan penggunaan gadget perlu disikapi secara bijak agar tidak membuat generasi muda menjadi individualis dan kehilangan kebiasaan membaca serta berinteraksi dengan lingkungan.

"Anak muda harus banyak membaca. Tidak harus langsung banyak, satu atau dua halaman setiap hari pun tidak apa-apa. Yang penting menjadi kebiasaan," pesannya.

Jelita juga mengajak generasi muda untuk terus belajar, bekerja keras, menghargai dukungan orang tua dan guru, serta tidak berhenti mengejar cita-cita.

Ia berharap kegiatan literasi seperti LEADER dapat melahirkan lebih banyak generasi muda yang gemar membaca, berani menulis, dan mampu menghasilkan karya yang memberi manfaat bagi masyarakat.

"Mulai sekarang, ayo kita budayakan membaca. Karena membaca akan menambah wawasan dan membuka cakrawala kita terhadap dunia," ajaknya. ( Drt)

Hal itu ditegaskan ahli hukum pidana Dr Edi Yunara, SH., M.Hum., saat memberikan keterangan dalam persidangan perkara dugaan suap proyek jaringan internet Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tebing Tinggi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (14/9/2026).

Menurut Edi, untuk menyatakan suatu pemberian sebagai suap, harus dibuktikan adanya hubungan antara pemberian tersebut dengan jabatan dan kewenangan penerima.

"Tidak cukup hanya karena seseorang berstatus ASN atau pegawai negeri. Harus dilihat apakah ada kewenangan atau pengaruh yang berkaitan dengan keputusan atau tindakan yang dimaksud," demikian pokok keterangan ahli dalam persidangan.

Dihadapan Hakim yang diketuai M Nazir, Edi menjelaskan, suap berkaitan dengan pemberian atau janji kepada pegawai negeri, ASN, atau penyelenggara negara dengan maksud agar penerima melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatan dan kewenangannya.

Ia juga membedakan suap aktif dan pasif. Suap aktif berkaitan dengan pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, sedangkan suap pasif berkaitan dengan pihak yang menerima pemberian atau janji.

Ketika Jaksa Penuntut Umum mempertanyakan kepada Ahli Dalam konteks Pasal 606 ayat (2) KUHP, Edi selaku Ahli Hukum Pidana menegaskan, ketentuan tersebut harus dilihat bersama ketentuan sebelumnya, terutama mengenai jabatan dan kewenangan penerima.

Karena itu, apabila penerima uang tidak mempunyai jabatan, kewenangan, ataupun hubungan dengan proses pengadaan atau keputusan yang dimaksud, menurut pendapat ahli, penerimaan tersebut tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai suap. Meski demikian, Edi menegaskan, perbuatan tersebut masih mungkin masuk kategori tindak pidana lain apabila unsur-unsurnya terpenuhi.

Keterangan ahli juga menyinggung perkara tertangkap tangan. Menurut Edi, keterangan petugas yang melakukan penangkapan merupakan salah satu alat bukti dan tetap membutuhkan dukungan alat bukti lainnya.

Dukungan tersebut, antara lain, dapat berupa percakapan, rekaman, dokumen, atau bukti lain yang menerangkan tujuan pemberian uang serta kaitannya dengan jabatan penerima.

Poin ini sangat menentukan dengan perkara Nur Erdian Ritonga, terdakwa dalam perkara dugaan suap proyek internet Kominfo Tebing Tinggi. Jaksa sebelumnya mengaitkan uang Rp25 juta dengan dugaan success fee.

Penasehat hukum Nur Erdian, Ir.Pahala Sitorus, SH.MH,MM menilai keterangan ahli hari ini penting untuk melihat perkara tidak semata-mata dari keberadaan uang, tetapi dari tujuan pemberian dan hubungan uang tersebut dengan kewenangan terdakwa.

"Yang harus dibuktikan bukan hanya ada uang, tetapi untuk apa uang itu diberikan dan apa hubungan pemberian tersebut dengan kewenangan terdakwa," demikian pokok pandangan PH dalam menanggapi keterangan ahli.

Edi juga menjelaskan perbedaan suap dan gratifikasi. Suap pada umumnya memiliki maksud tertentu yang berkaitan dengan jabatan, sedangkan gratifikasi tidak selalu didahului janji atau kesepakatan mengenai suatu keputusan atau tindakan tertentu.

Namun, ahli menegaskan, baik dugaan suap maupun gratifikasi tetap harus dibuktikan berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah di persidangan.(erni)

Hal itu disampaikan saat menerima audiensi Komandan Satuan Patroli (Satrol) Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) I, Letkol Laut (P) Soni Wibisono, dan jajaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Deli Serdang, Senin (14/9/2026).

Bersama Satrol Kodaeral I, dibahas penguatan pengamanan wilayah maritim Deli Serdang yang berbatasan dengan Selat Malaka. Satrol Kodaeral I menyampaikan kesiapan mendukung pengamanan melalui unsur armada serta patroli keamanan laut yang dimiliki.

Kolaborasi juga diarahkan pada pengembangan potensi pesisir dan ketahanan pangan. Salah satunya rencana pemanfaatan lahan sekitar 900 hektare di Paluh Kurau untuk pengembangan ketahanan pangan, serta pengembangan ekonomi biru melalui budidaya kepiting soka.

Didampingi dinas terkait, Bupati menyambut baik kolaborasi tersebut, termasuk rencana cetak sawah baru sebagai program memperluas lahan ketahanan pangan di Deli Serdang.

"Kita kolaborasikan. Kami juga sudah menyiapkan masyarakat alat berat untuk cetak sawah. Lahan yang ada harus semakin produktif dan memberi manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Bupati juga menilai pengawasan kawasan pesisir menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan narkoba, mengingat wilayah pantai menjadi salah satu titik yang perlu diwaspadai dalam masuknya narkotika melalui jalur laut.

"Kami mohon dukungan dari kawan-kawan TNI AL khususnya untuk membantu pemerintah daerah dalam mengantisipasi peredaran narkoba yang masuk melalui jalur laut, mengingat garis pantai kita itu ada sekitar 65 km," ucapnya.

Bersama BNNK Deli Serdang, Bupati juga membahas penguatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika (P4GN), termasuk melalui deteksi dini di lingkungan ASN.

"Kalau kita ingin memperbaiki, memang harus dimulai dari dalam. Saya terbuka untuk pemeriksaan kepada para ASN," tegasnya.

Ia juga bersedia menindaklanjuti instruksi Gubernur Sumatera Utara tentang pelarangan penggunaan rokok elektrik atau vape di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Kepala BNNK Deli Serdang, Kombes Pol M Fadris Sangun Ratu Lana, menyampaikan saat ini semakin marak penyalahgunaan narkotika dalam bentuk cair yang berpotensi dicampurkan ke dalam cairan vape dan menyasar remaja maupun masyarakat usia produktif.

"Kami sudah melihat komitmen Pak Bupati terhadap perang melawan narkoba. Berbagai penindakan serta dukungan yang telah dilakukan bisa terus kita kolaborasikan bersama," pungkasnya. ( Drt)

JPU menghadirkan 4 pegawai SPTN III Blangkejeren sebagai saksi. Salah satunya Kepala Seksi Pengelolaan TNGL, Ali Sadikin, S.H., M.H. Sidang yang awalnya dijadwalkan pukul 10.00 WIB molor hingga 13.30 WIB.

Selama hampir tiga jam majelis hakim mencecar para saksi. Fokus pertanyaan mengarah pada dampak perambahan terhadap bencana longsor di Gayo Lues yang tak kunjung usai.

Proses persidangan.(ist)

Kasus ini berawal dari temuan Tim SMART Patrol pada 29 Maret 2026. Di Blok Hutan Reje Bujang, Desa Uning Pune ditemukan bukaan lahan baru seluas 0,5 hektare. Tim juga mengamankan barang bukti 8 batang meranti dan 20 jenis pohon campuran yang sudah ditebang.

Lokasi kejadian berada di Zona Rehabilitasi TNGL. Zona ini seharusnya dipulihkan karena berbatasan langsung dengan hutan primer.

"Dampak aktivitas ilegal ini bisa memicu longsor dan merusak ekosistem," kata Ali Sadikin usai sidang.

Ali menyebut sebelumnya TNGL dan KTHK sudah membuat kesepakatan. Warga boleh hak kelola berusaha, tapi dilarang membuka lahan baru. TNGL bahkan sudah memberikan bansos dan mengajak kepala desa tanda tangan komitmen menjaga kawasan. Namun kesepakatan itu dilanggar.

"Kedudukan kepala desa harusnya jadi role model pencegahan, bukan pelaku. Karena itu kami tempuh ultimum remedium atau jalur hukum terakhir," tegas Ali.

Di persidangan, kuasa hukum terdakwa mempertanyakan kenapa hanya kliennya yang diproses, padahal ada titik perambahan lain. Saksi menjawab unsur perbuatan sudah terpenuhi dan posisi terdakwa sebagai kepala desa jadi pertimbangan.

JPU juga mempertajam soal upaya pencegahan yang sudah dilakukan TNGL. Sementara majelis terus mengaitkan kasus ini dengan kerusakan lingkungan di Gayo Lues.

"Kasus ini bukan OTT tapi pengembangan oleh petugas TNGL dan Polres Gayo Lues yang dikenal dengan model Wasmatlitrik yakni pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan," ujarnya. (Den)

Video berdurasi sekitar tiga menit tersebut diunggah melalui akun TikTok @abdul tamba latam dan kemudian menjadi perhatian masyarakat.

Video yang beredar pada Sabtu (12/9/2026) sekitar pukul 12.00 WIB itu memuat narasi mengenai dugaan adanya anggota Polri berinisial Brigadir E yang disebut menerima setoran uang dari bandar narkotika jenis sabu.

Menanggapi informasi tersebut, Polres Langkat langsung melakukan klarifikasi dan penelusuran untuk memastikan konteks serta kebenaran informasi yang disampaikan dalam video itu.

Ps. Kasi Propam Polres Langkat, Iptu Ferry Irmawan, S.H., M.H., saat memberikan penjelasan, Senin (14/9/2026) mengatakan, bahwa video tersebut direkam ketika Abdul Tamba masih aktif sebagai anggota Polri dan bertugas sebagai penjaga RTP Polres Langkat.

"Dari keterangan Abdul Tamba, video tersebut direkam saat yang bersangkutan masih aktif berdinas di Samapta Polres Langkat," jelas Iptu Ferry.

Menurut keterangan yang diperoleh Propam, Abdul Tamba sebelumnya tidak mengenal tahanan yang diwawancarainya. Saat melakukan pengecekan ruang tahanan, ia bertemu dengan seorang tahanan bermarga Sitanggang yang ketika itu menempati sel nomor 6.

Tahanan tersebut diketahui sedang menjalani proses hukum terkait perkara pencurian sepeda motor yang ditangani Polsek Padang Tualang.

Peristiwa wawancara itu disebut terjadi sekitar November 2025, saat Abdul Tamba masih bertugas sebagai penjaga RTP. Dalam percakapan tersebut, Abdul Tamba menanyakan perkara yang menjerat tahanan tersebut.

Berdasarkan hasil klarifikasi Propam, percakapan kemudian berkembang ke pernyataan mengenai narkotika dan dugaan adanya setoran uang kepada anggota berinisial Brigadir E.

Abdul Tamba disebut meminta tahanan tersebut memberikan keterangan seolah-olah uang yang ditransfer merupakan setoran kepada Brigadir E dengan nominal tertentu, dengan iming-iming akan membantu meringankan hukuman.

Polres Langkat menegaskan, informasi dalam video tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya keterlibatan anggota sebagaimana tuduhan yang beredar. Setiap informasi akan diverifikasi berdasarkan fakta dan proses pemeriksaan yang berlaku.

Ps. Kasi Humas Polres Langkat Iptu M. Siregar, menegaskan bahwa setiap informasi yang menyangkut anggota Polri harus ditangani secara objektif dan profesional.

"Kami merespons setiap informasi yang berkembang di masyarakat secara serius. Klarifikasi dan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan fakta yang sebenarnya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan oleh informasi yang belum terverifikasi," katanya.

Iptu M. Siregar, juga mengingatkan bahwa media sosial memiliki jangkauan yang sangat luas sehingga informasi yang belum jelas kebenarannya dapat dengan cepat menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Percayakan proses klarifikasi kepada pihak yang berwenang," ujar Iptu M. Siregar.

Langkah cepat tersebut menjadi bagian dari komitmen Polres Langkat dalam menjaga profesionalitas, transparansi, sekaligus membangun komunikasi yang sehat dengan masyarakat di tengah derasnya arus informasi media sosial. (QQ)

Kapolsek Deli Tua AKP Kennedy Sitompul, S.H., M.H. bertindak sebagai pembina upacara sekaligus memberikan pesan kepada para pelajar.

Para siswa diajak untuk membiasakan hidup disiplin, menghormati orang tua dan guru, serta bijak menggunakan media sosial dan teknologi untuk hal-hal yang positif.

Pelajar juga diingatkan untuk menjauhi geng motor, tawuran, narkoba, minuman keras, pornografi dan berbagai pergaulan yang dapat merusak masa depan.

"Jadilah pribadi yang disiplin, patuh kepada orang tua dan menghormati guru. Manfaatkan teknologi untuk belajar dan melakukan hal-hal yang positif," ujarnya, seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Plrstbes Mdn yang terlihat POSMETRO MEDAN Senin 14 September 2026.

"Mari bersama jaga generasi muda agar tumbuh menjadi pelajar yang positif, berprestasi dan membanggakan," katanya.***

Seorang pria berinisial WR alias K (23) berhasil diamankan petugas setelah diduga terlibat dalam aksi pencurian saat terjadi kerusuhan dan tawuran di kawasan Pulau Sicanang.

Pelaku diamankan pada Senin, 14 September 2026 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan P. Sicanang, Kelurahan Bahari, Kecamatan Medan Belawan. Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan 1 tabung gasLPG 3 kilogram sebagai barang bukti.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya S.P. Sembiring, M., SIK., melalui Kasat Reskrim AKP Agus Purnomo, SH., MH., mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan tindak lanjut laporan masyarakat terkait aksi perusakan dan pencurian yang terjadi pada April 2026.

"Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengakui terlibat dalam aksi tersebut bersama beberapa rekannya. Pelaku juga mengakui mengambil dua goni beras ukuran 10 kilogram dan satu tabung gas 3 kilogram dari lokasi kejadian," ujar AKP Agus Purnomo--seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Pelabuhan Belawan yang terlihat POSMETRO MEDAN Senin 14 September 2026.

Peristiwa itu terjadi pada Sabtu, 4 April 2026 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan P. Sicanang, Kecamatan Medan Belawan. Saat itu, terjadi tawuran di sekitar lokasi yang kemudian berlanjut dengan aksi pelemparan, perusakan rumah dan warung milik korban.

Dalam kejadian itu, sejumlah barang milik korban dilaporkan hilang, termasuk beras, tabung gas, telepon seluler, televisi, freezer, serta satu unit sepeda motor. Total kerugian korban diperkirakan mencapai Rp70 juta.

Berdasarkan hasil penyelidikan, Tim Unit Reskrim Polres Pelabuhan Belawan yang dipimpin Kanit Pidum IPDA Marcelino T. S. Damanik, S.Tr.K., berhasil mengetahui keberadaan pelaku dan langsung melakukan penangkapan.

"Pelaku mengakui mendapat bagian sekitar Rp100 ribu dari hasil penjualan barang yang diambil. Saat ini pelaku telah diamankan di Mako Polres Pelabuhan Belawan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut, sementara terhadap rekan-rekannya yang masih dalam pengejaran akan terus dilakukan pengembangan," tegas Kasat Reskrim.

Polres Pelabuhan Belawan menegaskan akan terus menindak tegas aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat serta mengimbau warga untuk segera melaporkan setiap gangguan keamanan dan tindak pidana kepada pihak kepolisian.***

Keduanya diamankan pada Jumat, 11 September 2026, setelah polisi melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus.

Polisi menyebut salah satu terduga pelaku lebih dahulu beraksi seorang diri sejak Juni 2026 di kawasan Jalan Asia, Medan.

Dalam beberapa kejadian, sejumlah sepeda motor seperti Honda Vario dan Honda Beat diduga dicuri sebelum kemudian dijual kepada pihak lain.

Memasuki Juli hingga Agustus 2026, kedua terduga pelaku disebut mulai beraksi bersama di sejumlah lokasi, di antaranya Pasar Merah Barat, Jalan Seksama, Jalan Alfalah, Jalan Asia, dan Jalan Sutrisno.

Sepeda motor hasil pencurian diduga dijual dengan harga mulai sekitar Rp1,8 juta hingga Rp3 juta.

Pada September 2026, keduanya kembali diduga melakukan pencurian di Jalan Sutomo dan Jalan Brigjen Katamso. Polisi menyebut beberapa kendaraan hasil curian telah dijual, sementara satu unit Honda Supra 125 yang diduga dicuri di kawasan Kampung Baru belum sempat dijual.

Pengungkapan kasus --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Sekilas Sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN Senin 14 September 2026-- bermula saat tim Opsnal Polsek Medan Kota berpatroli di Jalan Brigjen Katamso dan mendengar teriakan warga.

Salah satu terduga pelaku kemudian ditangkap dengan bantuan masyarakat. Polisi menyebut yang bersangkutan sempat melawan dan berusaha melarikan diri sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur pada bagian kaki.

Dari hasil pemeriksaan dan pengembangan, polisi kemudian menangkap terduga pelaku lainnya di kawasan Karang Berombak, Medan Barat. Polisi juga masih memburu seorang pria lain yang disebut terlibat dalam salah satu aksi dan telah masuk dalam daftar pencarian orang.

Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Iptu PM Tambunan, mengatakan bahwa berdasarkan hasil interogasi, kedua pelaku diketahui telah beraksi di sejumlah lokasi di wilayah Sumatera Utara (Sumut).***