Insiden tersebut diduga dipicu rendahnya standar higienitas dalam proses pengolahan makanan sehingga memungkinkan terjadinya kontaminasi bakteri yang membahayakan kesehatan para pelajar.

DPP HARI menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas musibah tersebut. Organisasi ini menilai peristiwa itu tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa karena menyangkut keselamatan dan kesehatan anak-anak yang menjadi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami turut berduka atas peristiwa yang terjadi di Sidoarjo. Kejadian ini harus menjadi evaluasi total terhadap sistem pengelolaan makanan di seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jangan sampai kelalaian dalam menjaga kebersihan mengorbankan kesehatan anak-anak Indonesia," tegas Ketua Harian DPP HARI, H.M. Nezar Djoeli, ST.

Nezar mendesak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) segera menetapkan standar nasional yang lebih ketat terkait higienitas seluruh dapur SPPG. Menurutnya, setiap makanan yang akan didistribusikan ke sekolah maupun pesantren wajib melalui proses pemeriksaan akhir dengan teknologi atau peralatan yang mampu memastikan makanan benar-benar aman, steril, dan layak dikonsumsi.

"Kalau perlu gunakan alat pendeteksi keamanan pangan sebagai tahap akhir sebelum makanan dikirim ke sekolah. Jangan hanya mengandalkan pemeriksaan manual. Standar kebersihan harus diterapkan secara ketat tanpa ada toleransi," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa sekecil apa pun angka kasus keracunan, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele.

"Ini bukan soal besar atau kecilnya persentase. Ini menyangkut keselamatan manusia. Satu korban saja sudah menjadi alarm bahwa sistem pengawasan dan pengendalian mutu masih harus dibenahi secara serius," katanya.

Sebagai bahan evaluasi, DPP HARI mendorong pemerintah mempelajari sistem penyediaan makan bergizi di Jepang yang dinilai berhasil menjaga keamanan pangan bagi jutaan pelajar. Negara tersebut menerapkan standar sanitasi yang sangat ketat, mulai dari penggunaan teknologi antibakteri, sistem pengolahan modern, hingga prosedur penggunaan pakaian khusus bagi seluruh petugas dapur.

Di akhir pernyataannya, Nezar meminta BGN melakukan reformasi tata kelola agar tanggung jawab tidak berhenti pada pelaksana di lapangan.

"Kepala setiap SPPG harus bertanggung jawab penuh atas keamanan makanan yang diproduksi di wilayahnya. Demikian pula kepala regional harus bertanggung jawab terhadap seluruh SPPG yang berada di bawah pengawasannya. Dengan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan standar higienitas yang tinggi, kami berharap kejadian seperti di Sidoarjo tidak akan terulang kembali," ungkapnya.

Selain itu, DPP HARI menegaskan bahwa setiap dugaan kelalaian yang mengakibatkan masyarakat, khususnya peserta didik, mengalami keracunan harus ditindak secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Ke depan, apabila terbukti terdapat unsur kelalaian atau pelanggaran terhadap standar keamanan pangan yang mengakibatkan keracunan massal, maka penanggung jawab dapur, kepala SPPG, maupun pihak pengawas yang memiliki tanggung jawab tidak cukup hanya dikenai sanksi administratif. Aparat penegak hukum perlu melakukan penyelidikan dan, apabila ditemukan unsur pidana berdasarkan alat bukti yang cukup, proses hukum harus ditegakkan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketegasan ini penting agar menimbulkan efek jera dan memastikan keselamatan anak-anak menjadi prioritas utama," tutup Nezar.***

Api berhasil dipadamkan berkat bantuan dan gotong royong dari masyarakat sekitar. Selanjutnya petugas pemadam kebakaran langsung melakukan proses pendinginan di seluruh area lokasi kebakaran guna memastikan api benar-benar padam dan tidak ada titik api yang menyala kembali.

Musibah kebakaran ini menimpa kediaman milik warga bernama Berniala Marbun.Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun api menghanguskan satu unit rumah beserta satu unit sepeda motor.

Total kerugian material akibat peristiwa tersebut ditaksir mencapai kurang lebih Rp200 juta.

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan--seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Pemerintah kabupaten humbang hasundutan yang terlihat POSMETRO MEDAN Kamis 3 September 2026-- menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas musibah yang menimpa keluarga Berniala Marbun, sekaligus memberikan apresiasi tinggi atas kepedulian masyarakat sekitar yang saling bahu-membahu membantu saat kejadian.

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan kembali mengimbau seluruh warga untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya kebakaran. Pastikan instalasi listrik di rumah dalam kondisi aman, selalu periksa kompor sebelum meninggalkan rumah, serta hindari aktivitas pembakaran sampah tanpa pengawasan demi keselamatan bersama.***

Kehadiran Wali Kota Binjai dan rombongan disambut hangat Pemerintah Kabupaten Samosir yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak bersama istri didampingi Asisten II Hotraja Sitanggang, para pimpinan OPD atau yang mewakili, Camat Pangururan Robintang Naibaho di Rumah Dinas Bupati Samosir.

Kunjungan itu terasa istimewa. Bukan sekadar agenda pemerintahan, Amir Hamzah ternyata memiliki ikatan emosional dengan Kabupaten Samosir. Dalam suasana santai dan penuh kekeluargaan, Amir Hamzah mengenang masa lalu ketika dirinya pernah tinggal di Pangururan (Ibukota Kabupaten Samosir saat ini).

Dia bercerita, saat orangtuanya yang merupakan anggota Polri mendapat tugas di Pangururan, dirinya sempat tinggal beberapa waktu di Samosir.

Kenangan itu membuat kunjungannya kali ini terasa seperti kembali ke tempat yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya.

"Saya bangga dan senang hadir di Samosir. Terima kasih atas segala penyambutannya," ungkap Amir Hamzah, seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Pemerintah kabupaten samosir yang terlihat POSMETRO MEDAN Kamis 3 September 2026.

Cerita ini sekaligus mencairkan suasana pertemuan. Merasa terhormat dan bangga dengan kunjungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Samosir menyerahkan ulos kepada Wali Kota Binjai sebagai simbol persahabatan dan ikatan tali persaudaraan. Bagi masyarakat Batak, ulos bukan sekedar kain tradisional.

Ulos menjadi simbol kasih, penghormatan dan persaudaraan yang mempererat hubungan antarsesama. Ulos yang disematkan menjadi simbol bahwa hubungan tersebut bukan hanya sebatas hubungan kedinasan, tetapi juga ikatan persaudaraan yang diharapkan terus terjalin.

Sekdakab Samosir Marudut Tua Sitinjak menyampaikan rasa senang atas kunjungan Wali Kota Binjai beserta rombongan.

"Kami sangat senang atas kehadiran Bapak di Samosir. Kami ingin Bapak kembali lagi menikmati keindahan alam Samosir," ujar Marudut.

Selain ulos, Pemkab Samosir juga menyerahkan produk UMKM berupa kopi asli Samosir kepada Wali Kota Binjai. Pemberian tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi produk lokal Samosir sekaligus mempererat hubungan kedua daerah, momentum memperkuat silaturahmi, persahabatan dan sinergi.

Tidak hanya bersilaturahmi di Rumah Dinas Bupati Samosir, Wali Kota Binjai bersama rombongan juga menyempatkan diri menikmati salah satu daya tarik pariwisata Kabupaten Samosir, yakni pertunjukan air menari di Waterfront City Pangururan.

Pertunjukan air menari yang menjadi salah satu ikon kawasan Waterfront City tersebut berhasil menarik perhatian Amir Hamzah beserta istri dan rombongan.

Mereka tampak menikmati suasana malam sambil menyaksikan perpaduan permainan air dan cahaya yang menjadi salah satu daya tarik baru bagi wisatawan di kawasan Danau Toba. Kunjungan ini pun meninggalkan kesan tersendiri. Bagi Amir Hamzah, Samosir bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga tempat yang menyimpan kenangan masa lalu.***

AMPDT menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses penanganan terlapor pemilik akun TikTok "polda stg", Polda Sitanggang. Sorotan utama diarahkan pada tindakan penjemputan terlapor di kediamannya di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, yang disebut terjadi hanya tiga hari setelah laporan polisi dibuat.

Ketua Umum AMPDT, Rico Nainggolan --seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Kabar daerah 66 yang terlihat POSMETRO MEDAN Kamis 3 September 2026-- mengatakan laporan polisi terkait dugaan pencemaran nama baik itu dibuat pada Jumat, 28 Agustus 2026. Namun, pada Senin, 31 Agustus 2026, terlapor disebut langsung dijemput paksa personel Satreskrim Polres Kuansing.

Menurut AMPDT, persoalan yang perlu diperiksa bukan semata-mata substansi perkara, melainkan apakah seluruh tindakan penyidik telah dilakukan sesuai hukum acara pidana dan prosedur kepolisian.

"Prosedur macam apa yang diterapkan di Polres Kuansing? Laporan masuk tanggal 28 Agustus, lalu 31 Agustus terlapor langsung dijemput tanpa adanya proses pemanggilan resmi terlebih dulu. Kami mempertanyakan dasar dan prosedur tindakan tersebut," tegas Rico.

Ia menilai apabila tindakan paksa dilakukan tanpa tahapan yang semestinya, hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam penegakan hukum, khususnya menyangkut prinsip due process of law dan perlindungan hak warga negara.

Rico bahkan meminta agar Propam Mabes Polri tidak hanya memeriksa Kasat Reskrim, tetapi juga mengevaluasi seluruh rangkaian tindakan yang dilakukan jajaran Polres Kuansing dalam perkara tersebut.

"Stop kriminalisasi masyarakat kecil. Jangan sampai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tindakan Polres Kuansing kami nilai lebih barbar dari cara bicara Polda Sitanggang," ujar Rico.

Sementara itu, Korwil AMPDT Kabupaten Samosir, Ambrin Simbolon menilai dugaan penjemputan terlapor tanpa didahului proses pemanggilan formal perlu mendapatkan perhatian serius.

Menurutnya, penegakan hukum harus berjalan transparan, objektif, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menegaskan bahwa setiap tindakan kepolisian harus memiliki dasar hukum yang jelas serta mengikuti mekanisme yang berlaku.

"Kami meminta Kadiv Propam Mabes Polri segera memanggil, memeriksa, dan mengevaluasi Kapolres serta Kasat Reskrim Polres Kuansing beserta jajaran penyidik yang terlibat," tegas Ambrin.

AMPDT juga menyatakan tidak akan berhenti pada pernyataan di ruang publik. Organisasi tersebut mengaku tengah menyiapkan dokumen pengaduan masyarakat (Dumas) untuk disampaikan secara resmi kepada Mabes Polri.

Langkah itu, kata Rico, dilakukan untuk meminta adanya pemeriksaan secara objektif terhadap dugaan penyimpangan prosedur dalam perkara tersebut.

"Kita meminta dan mendesak Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri segera memeriksa Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Kuantan Singingi. Jika memang seluruh prosedur telah dijalankan sesuai aturan, tentu pemeriksaan Propam juga akan menjadi ruang untuk membuktikannya secara terbuka," kata Rico.

AMPDT menegaskan, kritik yang disampaikan bukan dimaksudkan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan sesuai aturan dan tidak mengabaikan hak-hak warga negara.

Kini, bola berada di tangan Propam Mabes Polri untuk menilai apakah tindakan jajaran Polres Kuansing dalam perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur kepolisian yang berlaku.***

Aston Villa mendatangkan Zion Suzuki dari Parma seharga 30 juta Euro atau setara Rp 617 miliar. Suzuki menggantikan posisi Emi Martinez yang gabung ke Chelsea.

Zion Suzuki jalani debutnya di laga Aston Villa vs Arsenal pada pekan kedua Liga Inggris, Selasa (1/9). Villa kalah 0-1.

Saka mampu lakukan sontekan di depan gawang. Suzuki tidak kuasa membendungnya dan kebobolan. Terlepas dari itu, Zion Suzuki tampil cukup tangguh. Suzuki lakukan satu penyelamatan gemilang, menepis sundulan jarak dekat Declan Rice.

Suzuki juga mampu bendung sepakan Havertz dalam posisi satu lawan satu. Meski kemudian, Havertz dinyatakan offside. Akurasi umpan sukses Suzuki di angka 68 persen.

Suzuki jadi kiper Jepang pertama yang berkarier di Liga Inggris. Jalannya masih panjang, bisa seperkasa apa kiper berusia 24 tahun itu nanti? (detikSport)

Kapolsek Kota Kisaran Timur, IPTU Riki Hamdany membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, terduga pelaku melakukan hal tersebut di bawah pengaruh alkohol alias mabuk.

"Awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat melalui call center 110 adanya dugaan kasus penganiayaan. Saya memerintahkan Kanit Reskrim untuk langsung melakukan pengecekan ke lokasi," kata Kapolsek Kota Kisaran Timur, IPTU Riki Hamdany, Senin (31/8/2026).

Lanjutnya, setelah menuju ke TKP, Kanit langsung mengamankan terduga pelaku. "Saat diamankan, pelaku sudah dalam keadaan tidak sadar atau di bawah pengaruh alkohol," katanya.

Katanya, saat kejadian tersebut, korban sedang melakukan live media sosial di lokasi kejadian perkara. Namun, pelaku diduga tersinggung.

"Tersinggung, karena saat itu pelaku yang mengendarai becak tidak hidup-hidup saat diengkol. Merasa diejek, diduga pelaku langsung menikam korban," terangnya.

Kini pelaku sudah diamankan di Mapolsek Kota Kisaran Timur, dan kini petugas masih memproses seluruh perbuatan hukum. (TaslabNews)

Berdasarkan laporan evaluasi Bapenda Kabupaten Deli Serdang per 1 September 2026, total realisasi penerimaan pajak daerah telah mencapai 72,81 persen atau sebesar Rp821,99 miliar dari target APBD 2026 sebesar Rp1,129 triliun.

"Saya harap semua bekerja lebih cepat, tepat, dan saling koordinasi. Potensi pajak yang masih belum optimal harus dikejar dengan cara-cara inovatif dan humanis," tegasnya dalam rapat bersama di Kantor Bapenda, Senin (2/9/2026).

Dari 13 jenis pajak daerah yang dikelola, sejumlah sektor menunjukkan kinerja memuaskan dan diproyeksikan melampaui target, di antaranya Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang telah mencapai 95,75 persen, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 92,09 persen, PBJT Makanan dan/atau Minuman sebesar 80,77 persen, Pajak Air Tanah sebesar 80,48 persen, serta PBJT Hotel sebesar 79,26 persen.

Namun, evaluasi rapat memberikan perhatian khusus pada sektor pajak yang realisasinya masih tergolong rendah atau berpotensi defisit, seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang baru terealisasi 45,94 persen, Pajak Reklame sebesar 61,48 persen, PBJT Hiburan sebesar 68,04 persen, dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang baru mencapai 8,74 persen.

Bupati menekankan bahwa upaya peningkatan pendapatan daerah harus tetap berjalan seiring dengan pelayanan yang menyentuh masyarakat bawah.

"Optimalisasi target ini harus diiringi dengan kemudahan akses. Jika ada wajib pajak yang kesulitan, bantu permudah sesuai ketentuan. Kerjasama lintas OPD harus dikuatkan, baik dalam hal koordinasi maupun penegakan aturan," terangnya.

Sebelumnya Kepala Bapenda, Sri Armayani, mengatakan, seluruh jajaran akan melakukan kerja maksimal menuju akhir triwulan III serta dalam pencapaian target di triwulan IV.

"Kamj telah melakukan penagihan pasca-jatuh tempo PBB-P2 melalui aksi jemput bola serta pembukaan Layanan Pajak Keliling pada acara publik seperti CFD, CFN, kegiatan Berjemur di kecamatan, dan lain yang ," terangnya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, lanjutnya, Bapenda, berkomitmen memperkuat sinergi lintas OPD dan instansi untuk mengejar optimalisasi target pendapatan daerah.( Drt)

Staf Ahli I TP PKK Kabupaten Deli Serdang, Asniar Lom Lom Suwondo, mengatakan monitoring menjadi bagian dari pembinaan sekaligus evaluasi pelaksanaan program Pokok PKK di tingkat desa. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk melihat langsung pelaksanaan program serta mendorong kader meningkatkan kekompakan dan inovasi.

"Tidak harus memaksakan inovasi yang tidak sesuai dengan kondisi desa. Lihat kebutuhan masyarakat, kemudian kembangkan inovasinya. Yang paling penting adalah kekompakan antara kader, pemerintah desa dan masyarakat," ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar program yang telah berjalan tidak berhenti setelah perlombaan selesai. Khusus PHBS, kebersihan lingkungan, akses air bersih, sanitasi dan pola hidup sehat perlu menjadi kebiasaan masyarakat sehari-hari.

"Jangan hanya dilakukan karena ada perlombaan. Setelah perlombaan selesai, kebiasaan hidup bersih dan sehat harus tetap dilanjutkan," katanya.

Untuk mendukung hal itu, pemerintah desa bersama kader PKK didorong mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan melalui kegiatan Jumat Bersih, termasuk membersihkan parit, gorong-gorong dan fasilitas umum. Kader juga diminta aktif mendata persoalan sosial di lingkungan masing-masing, seperti rumah tidak layak huni, anak putus sekolah dan masyarakat yang membutuhkan akses pelayanan kesehatan.

Asniar turut mengingatkan pentingnya menciptakan lingkungan bebas asap rokok, khususnya di rumah yang terdapat anak-anak. Masyarakat yang masih merokok diharapkan menggunakan tempat khusus dan tidak merokok di dalam rumah.

Ia mengajak kader terus belajar, berdiskusi dan bertukar pengalaman dengan desa yang telah berhasil mengembangkan program PKK, dengan tetap menyesuaikannya dengan kebutuhan dan potensi lokal.

"Jangan minder walaupun berada jauh dari pusat kabupaten. Tunjukkan bahwa desa kita ada, desa kita mampu dan desa kita bisa," tegasnya.

Melalui monitoring ini, Desa Tiga Juhar dan Desa Durian IV Mbelang diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program, menunjukkan inovasi dan kekompakan, serta meraih hasil terbaik untuk melanjutkan ke tingkat Provinsi Sumatera Utara.( Drt)

Dari unsur legislatif ada Ronggur Simorangkir dan Azrai. Dari akademisi ada Agus Purwanto, Agustyanto. Dari kalangan aktivis muda ada Leriadi dan Novrizal. Dari kalangan pendidik ada Syamsul Agus, Rizal Fahlevi.

Banyak lagi lah, banyak sekali jika saya sebut semua disini, Kahmi gk pernah kehabisan stok kader," ujar Robby Effendi Hutagalung menjawab pertanyaan wartawan kemarin saat disinggung Musda Kahmi Binjai yang sudah dekat.

Lebih jauh Robby mengatakan dirinya sebenarnya tidak ingin terlalu jauh memberi komentar.

"Ini karena kalian tanya- tanya saja, Kahmi gak pernah kehabisan kader. Banyak," ujarnya lagi.

Karena banyaknya potensi kader itu, Robby menyarankan untuk konsolidasi total segenap kekuatan Kahmi.

"Yah kita kan berkahmi ini untuk menebar kebaikan dan kebermanfaatan untuk umat dan untuk semua," sambungnya lagi.

Ia berharap momentum Musda ke depan ini dapat memberikan penguatan progresif dalam mengemban misi Kahmi ke depan. "Saya berdoa semoga semua berjalan baik dan lancar. Konsolidasi total untuk sumbangsih kemajuan Binjai dan sumut serta nasional," sebutnya. ( Oji )

Pemilik rumah makan yang disebut berinisial ADR, saat dikonfirmasi awak media, membantah adanya dugaan bahwa rumah makan miliknya menjadi tempat penampungan atau pengurangan minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO).

Menurut ADR, rumah makan tersebut telah menjalankan usaha selama bertahun-tahun. Banyaknya mobil tangki yang berhenti, menurutnya, karena para sopir memang singgah untuk makan.

"Saya jualan rumah makan sudah tahunan. Namanya jualan, banyak mobil tangki dan sejenisnya yang berhenti. Kalau dikatakan saya penampung CPO, itu tidak benar. Sopir mau makan di sini karena sudah langganan," ujar ADR saat dikonfirmasi.

Ia menegaskan, keberadaan mobil tangki di sekitar rumah makan tidak serta-merta menunjukkan adanya aktivitas pengurangan maupun penjualan CPO.

Sementara itu, salah seorang sopir mobil tangki yang sedang makan di rumah makan tersebut ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa dirinya dan sejumlah sopir lainnya memang kerap singgah untuk makan.

"Kami makan di sini karena lebih enak dan murah. Selain itu, ini juga satu perjalanan menuju pabrik tempat kami melakukan pembuangan," kata sopir tersebut, Kamis (3/9) pagi.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya pengurangan minyak dari dalam tangki untuk dijual, sopir itu dengan tegas membantah.

"Kalau membuang minyak untuk dijual, itu tidak benar. Dari mana, Bang? Di sana sudah pas isinya 20 ton. Mana mungkin bisa dikurangi lagi. Kalau nanti toke tahu susut, kami bisa dipecat," katanya.

Berdasarkan keterangan pemilik rumah makan dan sopir tersebut, aktivitas mobil tangki yang berhenti di lokasi disebut berkaitan dengan kebutuhan makan dan istirahat selama perjalanan. (LAR)

Melalui program PKK Goes to School yang diikuti peserta didik, orangtua, dan tenaga pendidik, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun kebiasaan positif dan karakter anak sejak usia dini.

Asniar mengajak anak-anak mengenal tujuh kebiasaan tersebut, yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, serta tidur cepat.

Dengan antusias, anak-anak mengikuti gerakan dan menyanyikan lagu 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat bersama-sama.

Asniar juga mengingatkan orangtua untuk menerapkan kebiasaan tersebut di rumah, termasuk memperhatikan pola makan anak dengan membiasakan konsumsi makanan bergizi seperti sayur, ikan, dan telur.

"Bunda-bunda, ibu-ibu dan bapak-bapak, tujuh kebiasaan ini menjadi salah satu pedoman dalam membiasakan anak-anak kita di rumah. Mulai dari bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan makanan yang sehat dan bergizi, belajar, bersosialisasi, sampai membiasakan anak tidur tepat waktu," ujarnya.

Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Asniar berharap anak-anak PAUD Santa Katarina nantinya dapat memperoleh manfaat program tersebut.

"Semoga anak-anak kita semua nantinya mendapatkan MBG, sehingga dapat memperoleh makanan yang sehat dan bergizi," harapnya.

Ia juga mengapresiasi keberadaan Sekolah Terpadu Santa Katarina yang memberikan akses pendidikan bagi masyarakat di Kecamatan STM Hulu. Menurutnya, kehadiran sekolah di wilayah tersebut membantu anak-anak memperoleh pendidikan tanpa harus menempuh jarak jauh ke perkotaan.

Asniar turut mengajak orangtua membangun komunikasi yang baik dengan guru. Ia meminta orangtua memahami teguran guru sebagai bagian dari proses pendidikan.

"Kita sebagai orangtua harus lebih banyak bersabar dan lebih banyak pengertian. Kalau anak kita dimarahi atau ditegur guru, jangan langsung marah. Itu merupakan bagian dari proses belajar mengajar," pesannya.

Sementara itu, Kepala Sekolah PAUD Santa Katarina, Saulina Samosir, menyampaikan apresiasi atas kunjungan TP PKK Kabupaten Deli Serdang.

"Atas nama seluruh warga sekolah, kami menyampaikan selamat datang dan rasa terima kasih atas kesediaan waktu untuk hadir dan berkunjung ke sekolah kami," ujarnya.

Ia berharap kunjungan tersebut menjadi motivasi bagi sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan serta mendapat bimbingan dan dukungan dalam pengembangannya.

Dalam kegiatan itu, Asniar juga memberikan makanan bergizi kepada anak yang mengalami stunting di Kecamatan STM Hulu yang hadir di PAUD Santa Katarina. Bantuan sembako dan bingkisan turut diberikan kepada anak-anak sebagai bentuk kepedulian terhadap tumbuh kembang mereka.

Asniar menegaskan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus memberikan perhatian terhadap pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini.

"Pemerintah Kabupaten sangat mendukung pendidikan. Ini tentu tidak akan terlaksana tanpa dukungan dari masyarakat. Karena itu, mari bersama-sama mendidik anak-anak kita menjadi anak yang sehat, cerdas dan berkarakter," pungkasnya.( Drt)

Kebijakan tersebut disampaikan dalam Rapat Program Keluarga Harapan Medan Makmur yang dipimpin oleh Pj Sekda Kota Medan, Erfin Fahrurrazi, mewakili Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, di Balai Kota Medan, Rabu (02/09/2026).

Rapat tersebut turut dihadiri para pimpinan Perangkat daerah,Camat dan Lurah se-Kota Medan.

Dalam rapat tersebut Erfin menyampaikan bahwa penambahan kuota dilakukan karena program PKH Medan Makmur dinilai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.Pemko Medan menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp24 miliar untuk mendukung 10.000 penerima baru, dengan bantuan sebesar Rp200.000 per bulan bagi masyarakat lanjut usia dan penyandang disabilitas yang memenuhi ketentuan.

Pajak Sekda Kota Medan,Erfin juga menekankan pentingnya peran aktif camat dan lurah dalam memastikan proses pendataan masyarakat dilakukan dengan baik.

Pendataan yang akurat menjadi bagian penting agar bantuan sosial dapat diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan serta tersalurkan secara optimal dan tepat sasaran.

Untuk mempercepat proses penyaluran, bantuan PKH Medan Makmur Tahap II direncanakan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

Langkah tersebut diambil untuk menyesuaikan dengan waktu pelaksanaan anggaran P-APBD yang tersedia selama tiga bulan.

Sebelumnya, pada PKH Medan Makmur Tahap I, Pemko Medan telah melakukan pendataan terhadap 9.300 penerima manfaat.

Dengan adanya tambahan kuota pada tahap II, diharapkan semakin banyak masyarakat lanjut usia dan penyandang disabilitas di Kota Medan yang dapat memperoleh perlindungan dan manfaat dari program tersebut,"pungkas Erfin.

Pemerintah Kota Medan kembali memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu, khususnya lanjut usia dan penyandang disabilitas, melalui penambahan 10.000 kuota calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) Medan Makmur Tahap II.

Kebijakan tersebut disampaikan dalam Rapat Program Keluarga Harapan Medan Makmur yang dipimpin oleh Pj Sekda Kota Medan, Erfin Fahrurrazi, mewakili Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, di Balai Kota Medan, Rabu (02/09/2026).

Rapat tersebut turut dihadiri para pimpinan Perangkat daerah,Camat dan Lurah se-Kota Medan.

Dalam rapat tersebut Erfin menyampaikan bahwa penambahan kuota dilakukan karena program PKH Medan Makmur dinilai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.Pemko Medan menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp24 miliar untuk mendukung 10.000 penerima baru, dengan bantuan sebesar Rp200.000 per bulan bagi masyarakat lanjut usia dan penyandang disabilitas yang memenuhi ketentuan.

Pj Sekda Kota Medan,Erfin juga menekankan pentingnya peran aktif camat dan lurah dalam memastikan proses pendataan masyarakat dilakukan dengan baik.

Pendataan yang akurat menjadi bagian penting agar bantuan sosial dapat diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan serta tersalurkan secara optimal dan tepat sasaran.

Untuk mempercepat proses penyaluran, bantuan PKH Medan Makmur Tahap II direncanakan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

Langkah tersebut diambil untuk menyesuaikan dengan waktu pelaksanaan anggaran P-APBD yang tersedia selama tiga bulan.

Sebelumnya, pada PKH Medan Makmur Tahap I, Pemko Medan telah melakukan pendataan terhadap 9.300 penerima manfaat.

Dengan adanya tambahan kuota pada tahap II, diharapkan semakin banyak masyarakat lanjut usia dan penyandang disabilitas di Kota Medan yang dapat memperoleh perlindungan dan manfaat dari program tersebut,"pungkas Erfin. ( Atn)

Dalam kegiatan tersebut, Camat Medan Selayang Muhammad Husnul Hafiz Rambe, S.STP., M.AP diwakili Sekretaris Camat Rinaldi Sahputra Siagian, S.H., M.H, bersama Ketua TP PKK Kecamatan Medan Selayang Ny. Syamsiah Hafiz Rambe yang diwakilkan Wakil Ketua TP PKK Kecamatan Ny. Syafrina Rinaldi Sahputra Siagian.

Lokakarya Mini Lintas Sektoral ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah kecamatan, puskesmas, kelurahan, dunia pendidikan, aparat keamanan, serta berbagai unsur masyarakat.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan bidang kesehatan adalah pelaksanaan imunisasi bagi anak sekolah. Program imunisasi di lingkungan sekolah merupakan salah satu langkah penting dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada anak-anak sekaligus mendukung upaya pencegahan berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi.

Untuk itu, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, khususnya sekolah, orang tua, tenaga kesehatan, pemerintah kelurahan dan kecamatan, serta para pemangku kepentingan lainnya agar pelaksanaan imunisasi anak sekolah dapat berjalan dengan baik, tertib, dan menjangkau sasaran secara optimal.

Selain imunisasi, forum lintas sektoral ini juga menjadi ruang untuk membangun komunikasi dan koordinasi terkait berbagai persoalan kesehatan masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala UPT Puskesmas PB. Selayang II, KUA, Babinsa 07 Medan Tuntungan, Kapolsek Medan Sunggal, perwakilan Dinas Pendidikan Kota Medan, para Lurah se-Kecamatan Medan Selayang yang diwakili oleh Sekretaris Lurah, Kapustu Asam Kumbang dan Tanjung Sari, Kepala Sekolah SD dan SMP se-Kecamatan Medan Selayang, Koordinator PLKB, serta tokoh masyarakat.( Atn)

Hal itu disampaikan Lom Lom usai mengikuti Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu (2/9/2026).

"Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus mendorong percepatan pelaksanaan reforma agraria sebagai upaya memberikan kepastian hukum atas tanah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Lom Lom.

Menurutnya, kepastian hukum atas tanah penting untuk memberikan rasa aman sekaligus membuka peluang masyarakat meningkatkan produktivitas dan mengembangkan usaha. Pemkab Deli Serdang siap memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan ATR/BPN dalam penyelesaian persoalan pertanahan.

Sementara itu, membacakan sambutan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Sumatera Utara H Surya menegaskan reforma agraria tidak hanya berkaitan dengan penerbitan sertifikat tanah, tetapi juga penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Reforma agraria bukan hanya berbicara tentang penerbitan sertifikat tanah, tetapi juga menghadirkan keadilan dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat," katanya.

Direktur Landreform Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Rudi Rubijaya, menjelaskan reforma agraria dilaksanakan melalui dua pendekatan, yakni penataan aset dan penataan akses.

Penataan aset mencakup legalisasi aset, redistribusi tanah, penyelesaian konflik agraria, hingga penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Sementara penataan akses diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui kelembagaan, akses permodalan, pengembangan usaha, dan peningkatan produktivitas lahan.

"Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, menyelesaikan konflik agraria, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup," ujar Rudi.

Rudi juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan berbagai sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), termasuk lahan eks Hak Guna Usaha (HGU), pelepasan kawasan hutan, tanah telantar, maupun aset negara lainnya yang berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam rakor tersebut, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sumatera Utara, Nugraha, menyebut GTRA memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan penyediaan TORA, penataan aset dan akses, serta penyelesaian konflik agraria.

Untuk Deli Serdang, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah konflik aset Kodam I/Bukit Barisan di Kecamatan Pancur Batu dan Kutalimbaru. Selain itu, program penataan akses GTRA Sumatera Utara Tahun 2026 akan dilaksanakan di 12 kabupaten, termasuk Kabupaten Deli Serdang.( Drt)

Pada Senin (31/8/2026), Koptu Rahmayadi turun langsung ke lahan persawahan milik warga untuk membantu mengendalikan hama tanaman padi.

Kegiatan ini dilaksanakan di lahan pertanian milik Mamik Selamet di Huta IV, Nagori Bandar Tongah, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun.

Dengan mengenakan perlengkapan penyemprotan, Koptu Rahmayadi turut membantu petani melakukan penyemprotan hama pada tanaman padi.

Pendampingan ini merupakan bagian dari upaya Babinsa dalam mendukung para petani agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan hasil panen nantinya dapat lebih optimal.

Bagi petani, kehadiran Babinsa di tengah aktivitas pertanian bukan sekadar membantu pekerjaan di sawah, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian dan motivasi agar masyarakat terus bersemangat dalam mengelola lahan pertanian.

"Pendampingan kepada petani merupakan salah satu bentuk kepedulian Babinsa dalam mendukung ketahanan pangan. Dengan tanaman yang terawat dan terbebas dari serangan hama, diharapkan hasil panen dapat meningkat," demikian semangat yang ditunjukkan dalam kegiatan itu.

Kegiatan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan lancar.

Kehadiran Babinsa di tengah para petani --seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @kodim simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN Rabu 2 September 2026-- diharapkan semakin memperkuat sinergi TNI dengan masyarakat sekaligus mendorong semangat mewujudkan ketahanan pangan di wilayah.

Dari sawah untuk ketahanan pangan, Babinsa hadir bersama petani, bekerja dan bergerak untuk hasil panen yang lebih baik.***

Kasat Narkoba Polres Langkat AKP Amrizal Hasibuan menjelaskan, pihaknya langsung bergerak setelah menerima laporan tersebut. Pada Minggu malam, 30 Agustus 2026, tim menyisir lokasi yang dimaksud di Desa paya Prupuk Kecamatan tanjung pura kebupaten langkat.

Di lokasi, petugas menemukan sebuah gubuk atau pondok di pohon pisang yang diduga digunakan sebagai tempat berkumpul. Setelah dilakukan pemeriksaan, tim menemukan alat hisap (bong) dan plastik klip bening.

Sebagai langkah pencegahan agar lokasi tersebut tidak kembali dimanfaatkan untuk aktivitas yang melanggar hukum, gubuk tersebut kemudian dimusnahkan oleh petugas dengan disaksikan sejumlah warga serta Kapala Desa paya Prupuk kecamatan Tanjung pura Sdra Fahrizal.

Langkah ini sebagai upaya menghilangkan tempat yang berpotensi menjadi titik penyalahgunaan narkoba sekaligus memberikan pesan tegas bahwa lingkungan yang rawan penyalahgunaan narkotika tidak boleh dibiarkan.

Kepala Desa Paya Perupuk, Fahrizal, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Polres Langkat yang telah merespons dengan cepat informasi dari masyarakat terkait dugaan lokasi peredaran narkoba di wilayah desanya.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Polres Langkat, khususnya Satresnarkoba, yang telah cepat merespons laporan masyarakat. Kami berharap kegiatan seperti ini terus dilakukan agar wilayah Desa Paya Perupuk tetap aman dan terbebas dari penyalahgunaan serta peredaran narkoba," ujar Fahrizal.

"Terpisah Kapolres Langkat, AKBP Hannry PH Tambunan, S.E., S.I.K. menegaskan setiap informasi dari masyarakat akan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sesuai prosedur.

"Kami tidak hanya melakukan penindakan ketika narkotika ditemukan. Lokasi yang berdasarkan informasi masyarakat diduga menjadi tempat penyalahgunaan juga akan kami tindak lanjuti. Pencegahan harus dilakukan sebelum persoalan berkembang," tegas AKBP Hannry-- seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Surat kabar garuda pos yang terlihat POSMETRO MEDAN Rabu 2 September 2026.

Satresnarkoba Polres Langkat juga terus mendalami informasi yang diterima, termasuk memetakan lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

Pendekatan melalui pemolisian masyarakat terus diperkuat. Masyarakat diajak menjadi mitra kepolisian dengan memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan komunikasi yang aktif, polisi dapat bergerak lebih cepat ketika muncul indikasi gangguan kamtibmas di lingkungan warga.

Kegiatan ini merupakan implementasi dari program POLISI LANGKAT GARUDA KSATRIA, yang diinisiasi Kapolres Langkat dengan semangat Gagah Berani untuk Dicintai Masyarakat, Kuat, Sadar Aturan, Taat, Responsibility, Inovatif, dan Aman.

Melalui semangat "Satu Langkah, Satu Hati untuk Langkat yang Aman dan Damai," Polres Langkat terus menghadirkan Polri yang humanis, responsif, dan dekat dengan masyarakat. Sebab, keamanan yang berkelanjutan lahir dari komunikasi yang terjalin, kepercayaan yang tumbuh, dan kebersamaan dalam menjaga lingkungan.***

Kunjungan ini dilakukan untuk melihat perkembangan aktivitas gunung sekaligus memastikan kondisi masyarakat yang terdampak.

Gubernur Sumut tiba di Pos Pengamatan Gunungapi (PGA) Sinabung PVMBG, Desa Ndokum Siroga, Kecamatan Simpang Empat, sekitar pukul 15.30 WIB.

Didampingi Forkopimda Kabupaten Karo, Bobby Nasution menerima informasi mengenai perkembangan terkini aktivitas vulkanik Sinabung dari petugas pengamatan.

Setelah mengecek kondisi dan perkembangan aktivitas Gunungapi Sinabung di pos pengamatan, Gubernur Sumut kemudian melanjutkan kunjungan ke lokasi pengungsian untuk melihat langsung kondisi warga yang terdampak erupsi dan abu vulkanik.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, S.H, S.I.K, M. Si, mengatakan, kehadiran Gubernur Sumut di tengah masyarakat terdampak merupakan bentuk empati sekaligus perhatian pemerintah terhadap keselamatan dan kondisi warga pascaerupsi.

"Kehadiran Bapak Gubernur Sumatera Utara ini merupakan bentuk empati dan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Sinabung. Beliau ingin melihat langsung kondisi di lapangan, baik perkembangan gunung maupun masyarakat yang saat ini berada di pengungsian," ujar Kapolres Karo--seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Polres karo yang terlihat POSMETRO MEDAN Rabu 2 September 2026.

Menurut Kapolres, kunjungan tersebut juga memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, TNI, Polri, BPBD dan seluruh unsur terkait dalam penanganan dampak erupsi Sinabung.

"Ini juga menunjukkan bahwa penanganan Sinabung dilakukan bersama-sama. Kita terus berkoordinasi dan memastikan kebutuhan masyarakat di pengungsian dapat ditangani dengan baik," katanya.

Kapolres menegaskan, jajaran Polri bersama TNI dan instansi terkait tetap melakukan kesiap siagaan di sejumlah titik, termasuk menyiapkan personel untuk merespons apabila terjadi perkembangan aktivitas Gunungapi Sinabung.

Masyarakat diimbau tetap tenang namun waspada, mengikuti arahan petugas serta tidak mempercayai informasi yang belum terverifikasi.

"Kita terus melakukan langkah antisipasi dan respons cepat. Yang paling utama adalah keselamatan masyarakat. Kami meminta warga mengikuti arahan petugas dan informasi resmi terkait perkembangan Gunung Sinabung," pungkasnya.***

Dalam keterangannya Selasa, 1 September 2026, AKP Verry Purba menjelaskan kegiatan pencegahan Karhutla ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, sejalan dengan komitmen Polres Simalungun Polda Sumatera Utara dalam memberikan pelayanan yang berintegritas dan humanis, khususnya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.

"Kegiatan ini merupakan bentuk nyata Polri untuk masyarakat, sekaligus upaya preemtif dan preventif dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Polres Simalungun," ujar AKP Verry Purba, seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Humas Polres Simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN Rabu 2 September 2026.

Kegiatan ini dilaksanakan Selasa, 1 September 2026, sekira pukul 10.00 WIB hingga selesai, dengan menyasar kawasan hutan serta permukiman masyarakat yang berada di sekitar wilayah hukum Polres Simalungun.

Dasar pelaksanaan kegiatan, menurut AKP Verry Purba, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Kegiatan ini juga dilaksanakan atas perintah pimpinan dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla di wilayah hukum Polres Simalungun," ucap AKP Verry Purba.

Pelaksanaan kegiatan ini dipimpin Kasat Reskrim Polres Simalungun, AKP Wisnugraha Paramaartha, S.T.K., S.I.K., dengan melibatkan IPDA Gagas Dewanta Aji, S.Tr.K., M.H., beserta anggota Opsnal Unit II, yang bersinergi dengan Maralo Tambun selaku Sekretaris Manggala Agni Daops II Pematang Siantar beserta timnya.

"Kegiatan diawali dengan koordinasi langsung ke kantor Manggala Agni Daops II Pematangsiantar, guna menyamakan langkah dalam upaya pencegahan Karhutla di lapangan," ungkap AKP Verry Purba.

Ia menjelaskan personel gabungan kemudian melaksanakan patroli dan sambang kepada masyarakat yang bertempat tinggal maupun beraktivitas di sekitar kawasan hutan, sekaligus membagikan dan menempelkan stiker imbauan pencegahan Karhutla di lokasi-lokasi strategis yang mudah terlihat masyarakat.

"Personel kami memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat agar tidak membuka maupun mengolah lahan dengan cara membakar, serta mengingatkan agar tidak membuang puntung rokok sembarangan di sekitar kawasan hutan," kata AKP Verry Purba.***

Hal itu dilakukan Sertu Heriansyah saat melaksanakan komunikasi sosial (komsos) bersama Iwan, warga yang memiliki usaha budidaya ikan lele di Nagori Dolok Mainu, Kecamatan Dolok Batunanggar, Kabupaten Simalungun, Selasa (1/9/2026).

Dalam pertemuan itu, keduanya membahas berbagai hal terkait perawatan ikan lele, termasuk menjaga kebersihan kolam agar kondisi ikan tetap sehat dan pertumbuhannya optimal.

Sertu Heriansyah mengingatkan kebersihan kolam menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan budidaya ikan.

Kolam yang terawat, kata dia, dapat membantu menjaga kualitas air sekaligus mengurangi risiko munculnya penyakit pada ikan.

"Perawatan ikan harus dilakukan secara rutin. Kebersihan kolam dan kualitas air perlu diperhatikan agar ikan tetap sehat dan hasil budidaya bisa maksimal," ujar Sertu Heriansyah--seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Kodim Simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN Rabu 2 September 2026.

Menurutnya, pendampingan terhadap pelaku usaha masyarakat merupakan bagian dari tugas Babinsa untuk membantu meningkatkan perekonomian warga sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat.

Sementara itu, Iwan menyambut baik perhatian dan masukan yang diberikan Babinsa.

Dia berharap usaha budidaya ikan lele yang dijalankannya dapat terus berkembang dan memberikan tambahan penghasilan bagi keluarganya.

Kegiatan komsos tersebut berlangsung dalam suasana akrab. Selain membahas budidaya ikan, kegiatan itu menjadi sarana bagi Babinsa untuk mengetahui secara langsung kondisi serta perkembangan usaha masyarakat di wilayah binaannya.***

Hal ini ditandai dengan pelaksanaan Tanam Perdana Tanaman Kelapa Sawit Rakyat (PSR) yang bermitra dengan PTPN IV Regional I serta Tanam Perdana Inter Cropping Padi Gogo di lahan PSR KPPKS Kesepakatan, Dusun III, Desa Gotting Sidodadi, Kecamatan Bandar Pulau Mandoge, Kabupaten Asahan, Senin (31/8/2026).

Kegiatan itu turut dihadiri Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos., Kapolres Asahan AKBP Adi Dharma Pramudhita, S.H., S.I.K., M.Sc.IT., Dandim 0208 Asahan Letkol Inf Edy Syahputra, S.H., M.I.P., Kapolsek Bandar Pulau Mandoge AKP Tona Simanjuntak, S.H., M.H., serta sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan lainnya.

Hadir pula Direktur Hubungan Kelembagaan Sandi Yudha, Ketua Koperasi KPPKS Kesepakatan Syarifudin Sirait, Manager PTPN III Huta Padang Fauji Saragih, Camat Bandar Pulau Mandoge Micam Sitorus, S.H., para kepala desa, peserta petani Koperasi KPPKS Kesepakatan serta tamu undangan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, doa, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan sambutan dan arahan dari Direktur Hubungan Kelembagaan, Ketua Koperasi Produsen Petani Kelapa Sawit Kesepakatan dan Bupati Asahan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan prosesi tanam perdana kelapa sawit rakyat dan padi gogo di lahan PSR. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong produktivitas lahan sekaligus memberikan nilai tambah bagi para petani melalui pola intercropping atau tumpang sari tanaman pangan di lahan perkebunan.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan penyerahan bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk perbaikan Kantor KPPKS Kesepakatan serta penyerahan santunan kepada anak yatim piatu.

Rangkaian kegiatan turut diisi dengan testimoni dari perwakilan mitra Program PSR dan Revitbun, di antaranya KUD Pelita, KPPKS Kesepakatan dan Koperasi Gunung Jaya Sejahtera, terkait pengalaman mereka selama bermitra dengan PTPN IV Regional I.

Untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar, Polsek Bandar Pulau Mandoge menurunkan personel pengamanan yang dipimpin jajaran perwira dan personel Polsek, di antaranya Waka Polsek IPTU C.H. Sianipar, Kanit Intelkam IPDA M. Sagala, S.H., Kanit Samapta IPDA E. Simorangkir, Kanit Propam IPDA F. Hutajulu, serta personel lainnya.

Pengamanan dilakukan sebagai bentuk kehadiran Polri dalam mendukung berbagai kegiatan masyarakat, khususnya agenda yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sekitar pukul 10.30 WIB, seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Selama kegiatan berlangsung, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terpantau aman, tertib dan kondusif.

Melalui kegiatan itu, Polres Asahan --seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Humas Polres Asahan yang terlihat POSMETRO MEDAN Rabu 2 September 2026--menunjukkan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat serta mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif, sekaligus mendorong sinergi antara pemerintah, TNI-Polri, perusahaan dan masyarakat dalam mendukung kemajuan sektor pertanian dan perkebunan rakyat di Kabupaten Asahan.***