Penangkapan itu merupakan tindak lanjut penyelidikan kasus perampasan sepeda motor yang dialami seorang warga di kawasan Medan Polonia.

Kanit Timsus JCS, Iptu Ramadhani Bimo Setiadi, pada Sabtu malam (3/10/2026) menegaskan bahwa pihaknya akan terus menindak kejahatan jalanan yang mengancam keselamatan masyarakat.

Dia menyampaikan bahwa setiap laporan warga akan ditelusuri hingga tuntas untuk mengungkap para pelaku dan menjaga keamanan di Kota Medan.

Kasus ini bermula dari laporan Naufal Abdurrasyid Rangkuti (18), yang menjadi korban begal pada Rabu (8/10/2025) sekitar pukul 02.50 WIB.

Saat kejadian, korban bersama temannya melintas menggunakan sepeda motor di Jalan Ir. Juanda, tepatnya di depan Rumah Sakit TNI AU Abdul Malik, Medan Polonia.

Menurut informasi yang disampaikan, --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Sekilas sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN, Senin 5 Oktober 2026-- para pelaku tiba-tiba memepet korban dan mencabut kunci kontak sepeda motornya. Mereka kemudian mengancam korban menggunakan celurit dan parang. Korban melarikan diri untuk menyelamatkan diri, sementara komplotan tersebut membawa kabur sepeda motor Honda Beat miliknya.

Polisi melakukan penyelidikan berdasarkan laporan bernomor LP/B/818/X/2025/SPKT/Polsek Medan Baru/Polrestabes Medan. Setelah sempat buron, AH ditangkap pada Sabtu (3/10/2026) sekitar pukul 03.10 WIB di Jalan Jamin Ginting, Titi Rantai, Medan Baru.

Penangkapan dipimpin Iptu Ramadhani Bimo Setiadi bersama Panit 2 Timsus JCS, Ipda Richard Derio Siahaan.

Dalam pemeriksaan awal, AH disebut mengakui keterlibatannya dalam perampasan sepeda motor tersebut. Informasi yang dibagikan juga menyebut tersangka mengaku pernah beraksi di lima lokasi berbeda, meskipun rincian lokasi lainnya tidak dijelaskan dalam materi tersebut. Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya Polrestabes Medan menangani kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat.***

Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi para pelajar untuk menguji kemampuan akademik, meningkatkan kepercayaan diri, sekaligus berkompetisi meraih prestasi di tingkat Sumatera Utara.

Direktur Tri Pranata ID, Dr. Jamalum Sinambela, SH., MH., turut mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan potensi akademik para pelajar.

Ketua Panitia TriPranata Science & Social Olympiad 2026, Zulkarnain Nasution, SH., mengatakan olimpiade tahun ini diikuti sekitar 400 peserta yang berasal dari berbagai sekolah di Sumatera Utara.

Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi para pelajar untuk mengembangkan potensi dan kemampuan akademiknya melalui kompetisi yang sehat dan edukatif.

"Peserta yang mengikuti kegiatan ini mencapai 400 orang dari berbagai sekolah se-Sumatera Utara. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi motivasi bagi para pelajar untuk terus belajar, mengembangkan kemampuan dan berani berkompetisi," ujar Zulkarnain.

Kompetisi tersebut melombakan sejumlah bidang, di antaranya Matematika, IPA, IPS dan Bahasa Inggris untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Sementara untuk jenjang SMA/SMK, bidang yang diperlombakan meliputi Matematika, Biologi, Kebumian dan Bahasa Inggris.

Kegiatan ini mengusung semangat "Ayo! Tantang Diri, Raih Prestasi".

Melalui olimpiade tersebut, para pelajar diharapkan tidak hanya mengejar prestasi, tetapi juga mampu meningkatkan kemampuan akademik, membangun kepercayaan diri serta mengembangkan potensi melalui kompetisi.

Berdasarkan hasil yang diumumkan panitia, SD Methodist Pematangsiantar berhasil meraih Juara Umum tingkat SD, sedangkan SMPS Ahmad Yani Binjai keluar sebagai Juara Umum tingkat SMP.

Daftar Pemenang

Matematika SD

Justin Tannady – SD Methodist Pematangsiantar

Keenan Axello Winata – SD Swasta Permata Bangsa

Kayla Pebina Athalia Br Sembiring – SD Swasta Permata Bangsa

IPA SD

Azzahra Felia Pulungan – SD Swasta Permata Bangsa

Felicia Maggie Manihuruk – SD Swasta Permata Bangsa

Zita Xaviera Hasian Banjar – SD Methodist Pematangsiantar

IPS SD

Aneeta Pasris Hutapea – SD Methodist Pematangsiantar

Ray Nathan Ginting – SD Swasta Permata Bangsa

Azahra Nabilah Putri – SD Swasta Permata Bangsa

Bahasa Inggris SD

Lorraine Irina Tancredi – SD Methodist Pematangsiantar

Mikha Basado Ionnes Simatupang – SD Methodist Pematangsiantar

Pierre Matthew Gurning – Binjai English School

Matematika SMP

Jonathan Vincent Siantana – SMPS Ahmad Yani

Naila Dzakirah – SMP Negeri 2 Binjai

Matthew Bacaro Sianturi – SMP Swasta Permata Bangsa

IPA SMP

Raihan Aldimar Zahran – SMP Swasta Permata Bangsa

El Joshua Ginting – SMP Negeri 1 Binjai

Queen Bellvania Siregar – SMP Swasta RK Bintang Timur Pematangsiantar

IPS SMP

Christopher Aldric Benedictus Siregar – SMP Swasta RK Bintang Timur Pematangsiantar

Rushel Ciang – SMPS Ahmad Yani

Regina Br Ginting – SMPS Ahmad Yani

Jasen Mayrick – SMPS Ahmad Yani

Yoshi Nagata Govhincen – SMPS Ahmad Yani

Bintang Ihsan Maulana Sitepu – SMPS Ahmad Yani

Hemako Eka Kumara – SMPS Ahmad Yani

M. Azka Dayylan – SMPS Ahmad Yani

Raza Alif Athaya – SMPS Ahmad Yani

Kania Naura Jasmine – SMPS Ahmad Yani

Bahasa Inggris SMP

Viona Lim – SMPS Ahmad Yani

Julia Jocelyne Wijaya – SMPS Ahmad Yani

Shatara Naufal Azmi – SMP Negeri 7 Binjai

Irene Cahaya Naiha – SMPS Ahmad Yani

Zhian Ibra Dzaky Lubis – SMP Negeri 1 Binjai

Alfathir Arka Rayhan – SMP Negeri 1 Binjai

Nahda Hanifa Widyadhna – SMP Negeri 1 Binjai

Crist Vens Yerico Simbolon – SMP Negeri 1 Binjai

Kenny Pratama Pethoreza – SMP Negeri 1 Binjai

Michelle Aubriana Simas – SMPS Ahmad Yani

Matematika SMA

Vivien Yang – SMA Swasta Methodist 2 Medan – Medali Emas

Biologi SMA

Khairani – SMK Swasta Tunas Pelita Binjai – Medali Emas

Kebumian SMA Jalika Zaz

Yansi – SMA Negeri 3 Binjai – Medali Emas

Bahasa Inggris SMA

Chairin Gladiez – SMA Swasta Tunas Pelita Binjai – Medali Emas

Selain medali, para peserta juga mendapatkan sertifikat dan piagam penghargaan. Panitia turut menyediakan sejumlah penghargaan lainnya, seperti uang pembinaan, trofi juara umum, sertifikat guru pendamping, hard copy soal serta pembahasan soal.

Yayasan Tri Pranata juga menyediakan program seminar dan bimbingan sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan kemampuan akademik pelajar.

Melalui kegiatan tersebut, Yayasan Tri Pranata berharap TriPranata Science & Social Olympiade dapat terus menjadi ajang positif bagi pelajar untuk mengasah kemampuan, menumbuhkan semangat berprestasi dan mempersiapkan generasi muda yang memiliki kompetensi akademik serta kepercayaan diri.( Oji )

Upacara dipimpin Dandim 0205/Tanah Karo Letkol Inf Robert B. Panjaitan selaku Inspektur Upacara dan diikuti personel Staf Kodim, Koramil 01 hingga Koramil 09, Dinas Jawatan serta PNS Kodim 0205/Tanah Karo.

Mengusung tema "TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur."

Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan pada upacara tersebut, ditegaskan bahwa kepercayaan rakyat kepada TNI merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab yang harus terus dijaga melalui pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara.

TNI juga terus berkomitmen meningkatkan profesionalisme melalui budaya PRIMA: Profesional, Responsif, Integratif, Modern, Adaptif.

Semangat HUT ke-81 TNI --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Kodim tanah karo yang terlihat POSMETRO MEDAN, Senin 5 Oktober 2026-- menjadi momentum untuk semakin memperkuat soliditas, sinergitas dan kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam menjaga keutuhan NKRI.***

Kasat Resnarkoba Polres Binjai AKP Ismail Pane, S.H., M.H., bersama personelnya mengamankan tiga terduga pelaku masing-masing TJA (30), DA (17), dan JZ (29).

Terduga TJA (30) diamankan di Jalan Ir. Juanda, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur, Selasa (29/9/2026) sekitar pukul 21.00 WIB.

Selanjutnya, JZ (29) ditangkap di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Tunggorono, Kecamatan Binjai Timur, Selasa (29/9/2026) sekitar pukul 23.00 WIB.

Sementara DA (17) diamankan di Jalan Apel, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Binjai Barat, Rabu (30/9/2026) sekitar pukul 02.10 WIB.

Dari pengungkapan tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 6,82 gram, satu kotak rokok yang digunakan sebagai tempat penyimpanan narkoba, satu pipet yang telah dimodifikasi menjadi sekop, serta lima plastik transparan.

"Ketiga terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Satresnarkoba Polres Binjai untuk proses hukum lebih lanjut," tegas Kasat Resnarkoba AKP Ismail Pane,Senin,(5/10/2026)

Para terduga pelaku dijerat Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 609 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun.

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa Polres Binjai akan terus meningkatkan upaya penindakan terhadap peredaran narkoba.

"Polres Binjai tetap berkomitmen memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Binjai. Kami tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku peredaran narkoba," tegas Kapolres Binjai.(oji)

Kehadiran jajaran GMN DKI Jakarta menjadi bentuk perhatian organisasi terhadap proses hukum yang tengah berjalan dan mendapat perhatian publik, khususnya perkara yang berkaitan dengan nama Joko Widodo (Jokowi), Presiden ke-7 Republik Indonesia.

Persidangan yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB tersebut beragenda penyampaian tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap nota keberatan atau eksepsi yang diajukan pihak terdakwa. Sidang berlangsung hingga sekitar pukul 12.30 WIB.

Pengawalan dilakukan oleh jajaran pengurus inti DPW GMN DKI Jakarta, yakni M. Afif Kafandi, S.H., M.H., Ketua DPW GMN DKI Jakarta; Eveline Pasaribu, S.E., Bendahara DPW GMN DKI Jakarta; Adv. Harlin Sinaga, S.H., Ketua Bidang Hukum dan Advokasi; serta Josrie Leonard Kusumodipo, S.H., Sekretaris Bidang Hukum dan Advokasi.

Ketua DPW GMN DKI Jakarta, M. Afif Kafandi, S.H., M.H., menegaskan bahwa kehadiran GMN bukan untuk mengintervensi jalannya persidangan, melainkan untuk mengikuti proses hukum secara langsung serta menghormati seluruh tahapan peradilan.

"Kami hadir untuk melihat langsung bagaimana proses hukum berjalan. Kami menghormati independensi Majelis Hakim dan seluruh proses persidangan. Bagi kami, hukum harus berjalan berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Afif.

Menurut Afif, perkara yang berkaitan dengan nama Joko Widodo menjadi perhatian masyarakat karena Jokowi merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia dan memiliki posisi penting dalam perjalanan pemerintahan Indonesia.

"Ketika muncul persoalan hukum yang berkaitan dengan nama Bapak Joko Widodo, tentu menjadi perhatian masyarakat. Namun, semuanya harus dikembalikan kepada proses hukum dan fakta yang terungkap di persidangan," katanya.

JPU Tolak Eksepsi Roy Suryo

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan menolak seluruh poin eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum Roy Suryo.

JPU menilai surat dakwaan telah disusun sesuai ketentuan hukum dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP. JPU kemudian meminta Majelis Hakim menolak eksepsi dan melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahapan berikutnya.

Jalannya persidangan sempat mengalami kendala teknis akibat padamnya aliran listrik di ruang sidang utama. Meski demikian, proses persidangan tetap berlangsung hingga agenda selesai.

GMN DKI Jakarta Komitmen Kawal Proses Hukum

Kehadiran Gajah Muda Nusantara (GMN) dalam persidangan tersebut menunjukkan perhatian organisasi terhadap berbagai persoalan hukum dan kebangsaan yang menjadi perhatian masyarakat.

GMN DKI Jakarta menegaskan bahwa setiap proses hukum harus diberikan ruang untuk berjalan secara adil, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kami ingin menunjukkan bahwa generasi muda juga memiliki kepedulian terhadap persoalan hukum dan kebangsaan. Kita kawal prosesnya, kita hormati hukumnya, dan kita serahkan keputusan kepada lembaga peradilan," tegas Afif.

GMN DKI Jakarta menyatakan akan terus memantau perkembangan perkara tersebut dengan tetap menghormati kewenangan Majelis Hakim dan seluruh pihak yang terlibat.

Bagi Gajah Muda Nusantara, keterlibatan generasi muda dalam mengawal proses hukum merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat untuk menghormati supremasi hukum, demokrasi, dan proses peradilan.

Gajah Muda Nusantara (GMN) hadir, mengawal proses, menghormati hukum.(Hendra christian Siregar)

Ada satu hal yang menarik dari cara Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto melihat kementerian yang dipimpinnya. Ia tidak pernah menggambarkan persoalan di lingkungan Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai sesuatu yang sederhana.

Sebaliknya, Agus berkali-kali mengakui bahwa institusi yang dipimpinnya menghadapi situasi yang kompleks. Ada persoalan disiplin, integritas, tata kelola, hingga perilaku sebagian pegawai yang tidak sejalan dengan tuntutan sebagai aparatur negara.

Tentu saja, ia tidak berhenti pada pengakuan apalagi keluhan. Salah satu ukuran paling nyata dari gerak itu adalah bagaimana ia membenahi institusi dari dalam, termasuk ketika yang harus ditindak adalah orang-orang yang berada di dalam jajaran kementeriannya sendiri.

Agus dikenal sebagai pemimpin yang siap pasang badan membela anggota, selama anggota itu benar. Apa pun yang menjadi taruhannya, dia siap. Sebaliknya, jika terbukti bersalah, dia tidak akan pernah mau menutupi-nutupi.

Data resmi Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode Oktober 2024 hingga Agustus 2026 menunjukkan, sebanyak 1.076 pegawai telah dikenai hukuman disiplin berdasarkan SK yang telah terbit. Rinciannya, 344 hukuman ringan, 525 hukuman sedang, dan 207 hukuman berat. Masih terdapat pula 232 pegawai dalam proses penanganan disiplin.

Angka-angka itu tentu bukan angka yang menyenangkan untuk dibaca oleh sebuah kementerian. Akan tetapi, justru keberanian untuk membuka dan menindak persoalan itulah yang penting.

Institusi yang sehat bukanlah institusi yang tidak pernah menemukan pelanggaran, tetapi institusi yang memiliki keberanian untuk menemukan, memeriksa, dan menindak pelanggaran ketika memang terbukti terjadi.

Dalam data tersebut, pelanggaran SOP menjadi kasus terbanyak dengan 320 kasus. Berikutnya tidak masuk kerja sebanyak 215 kasus, pungutan liar 123 kasus, pelanggaran integritas dan keteladanan 103 kasus, serta penyalahgunaan wewenang 80 kasus.

Ini memperlihatkan bahwa pembenahan yang dilakukan bukan sekadar menyasar pelanggaran yang bersifat administratif ringan. Persoalan yang menyentuh integritas dan kewenangan pun masuk dalam radar penindakan.

Bahkan, ketika Agus berbicara di hadapan Komisi XIII DPR pada Juni lalu, ia menyampaikan secara terbuka bahwa 90 pegawai telah diberhentikan karena melakukan pelanggaran. Data terbaru menunjukkan proses itu tidak berhenti di sana.

Hingga Agustus 2026, jumlah pegawai yang diberhentikan telah mencapai 98 orang. Sebanyak 86 orang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, sementara 12 orang diberhentikan tidak dengan hormat.

Jenis pelanggarannya pun beragam.

Dalam kategori PDHTAPS, misalnya, terdapat pelanggaran tidak masuk kerja, narkoba, pidana narkoba, pidana perlindungan anak, pelanggaran ketentuan perkawinan, pelanggaran SOP, pidana penganiayaan, gratifikasi, penipuan, penyalahgunaan wewenang hingga pungli. Sedangkan pada kategori PTDH terdapat antara lain pidana TPPU, pidana narkoba, pidana korupsi, KDRT dan penyalahgunaan wewenang.

Pesannya jelas: seragam, jabatan dan posisi tidak boleh menjadi tameng ketika seorang pegawai terbukti melakukan pelanggaran.

Ia menghadapi kementerian dengan persoalan yang tidak kecil. Namun kompleksitas tidak dijadikannya alasan untuk menunda pembenahan. Justru sebaliknya, kompleksitas itu dijawab dengan konsistensi. Bahkan ketika pelanggaran itu berujung pada konsekuensi paling berat bagi karier seorang pegawai, tindakan tetap dilakukan sesuai ketentuan.

Di balik angka-angka itu terdapat pesan lain: ada proses pembenahan yang sedang berjalan. Pembenahan itu tidak mengenal prinsip melindungi kesalahan hanya karena kesalahan tersebut terjadi di dalam rumah sendiri.

Namun, bersih-bersih tentu tidak cukup hanya dengan menghukum mereka yang terbukti melakukan penyimpangan.

Ada sisi lain yang juga penting: menciptakan sistem dan memberikan jalan agar petugas dapat bekerja dengan benar, sekaligus mempersempit ruang terjadinya penyimpangan.

Di titik inilah pendekatan Agus menjadi menarik.

Ia tidak hanya berbicara mengenai pengawasan, disiplin dan sanksi. Ia juga memberikan arahan agar jajaran Pemasyarakatan memperbaiki berbagai aspek pelayanan dan kesejahteraan di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.

Salah satunya menyangkut bahan makanan atau bama bagi warga binaan.

Agus meminta para kepala lapas dan rutan menggandeng pengusaha lokal dalam penyediaan kebutuhan tersebut. Jika ada pengusaha dari luar daerah yang ingin masuk, mereka diarahkan untuk tetap menggandeng pengusaha lokal.

Sekilas, kebijakan itu tampak sebagai persoalan pengadaan dan distribusi. Tetapi di baliknya ada gagasan yang lebih besar: membangun tata kelola yang terbuka, melibatkan potensi ekonomi lokal, sekaligus menciptakan ekosistem yang tidak hanya menguntungkan satu pihak.

Hal serupa diterapkan dalam pengelolaan kantin.

Kualitas kantin, baik kantin kering maupun kantin basah, didorong untuk ditingkatkan. Kantin kering dikelola secara nasional oleh Induk Koperasi. Keuntungannya tidak berhenti sebagai keuntungan pengelola, tetapi dibagikan kepada seluruh pegawai Pemasyarakatan melalui mekanisme Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Sementara kantin basah dikelola oleh koperasi masing-masing Lapas dan Rutan. Keuntungannya diperuntukkan bagi pegawai di tempat tersebut. Termasuk di dalamnya penyediaan fasilitas wartel.

Bahkan, Agus membuka ruang agar skema keuntungan tersebut juga dapat memberikan bagian kepada investor. Logikanya sederhana: sebuah usaha harus memberikan manfaat dan memiliki insentif yang wajar bagi mereka yang ikut menggerakkannya.

Dengan pendekatan seperti itu, Agus seolah ingin mengatakan bahwa pembenahan institusi tidak cukup dilakukan dengan memasang pagar dan membuat larangan. Orang juga harus diberi jalan yang benar.

Petugas dituntut bekerja profesional dan berintegritas. Tetapi pada saat yang sama, sistem harus dibangun sedemikian rupa sehingga kebutuhan-kebutuhan yang sah dapat dipenuhi melalui mekanisme yang sah pula.

Ini penting. Sebab, pemberantasan penyimpangan tidak akan pernah selesai hanya dengan memperbanyak hukuman. Ia juga harus disertai dengan perbaikan tata kelola, transparansi dan penciptaan ruang-ruang usaha yang legal, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks itu pula Agus menegaskan bahwa Kementerian tidak melakukan intervensi terhadap program maupun anggaran yang melekat pada unit pelaksana teknis (UPT) Pemasyarakatan.

Pesan ini juga tidak kalah penting. UPT harus diberi ruang untuk menjalankan tugas dan program sesuai kewenangan serta anggaran yang melekat padanya. Pada saat yang sama, ruang tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab dan dapat diawasi.

Dengan demikian, pembenahan yang dilakukan Agus memiliki dua sisi yang saling melengkapi.

Di satu sisi, ketika terjadi pelanggaran, tindakan tegas dilakukan. Tidak ada kompromi terhadap pungli, penyalahgunaan wewenang, narkoba, korupsi, maupun berbagai bentuk pelanggaran lainnya.

Di sisi lain, ketika petugas dituntut untuk bekerja dengan benar, mereka juga diberi arahan, sistem dan ruang untuk melaksanakan tugas secara benar.

Mungkin di situlah letak pentingnya memahami gerakan bersih-bersih di Kemenimipas secara lebih utuh.

Bersih-bersih bukan semata-mata mencari siapa yang salah lalu menghukumnya. Bersih-bersih juga berarti membenahi sistem yang memungkinkan kesalahan terjadi, memperbaiki tata kelola, membuka ruang yang sehat, dan memberikan jalan agar orang-orang di dalam institusi dapat menjalankan tugasnya dengan benar.

Institusi yang bersih bukan hanya institusi yang takut melakukan kesalahan karena ancaman hukuman. Lebih jauh dari itu, ia adalah institusi yang memiliki sistem yang membuat orang terdorong untuk bekerja dengan benar, memiliki ruang untuk bekerja secara profesional, dan memiliki keberanian untuk menindak ketika ada yang menyimpang.

Di tengah upaya membangun institusi Imigrasi dan Pemasyarakatan yang lebih tertib, berintegritas dan profesional, ketegasan semacam inilah yang layak mendapatkan apresiasi.

Agus sudah bertekad, bersih-bersih di Kemenimipas masih akan terus berlanjut. Akan tetapi, bersih-bersih itu bukan sekadar soal menyapu mereka yang dianggap bermasalah.

Ia juga sedang berusaha membenahi lantai tempat semua orang bekerja: membuat aturannya lebih jelas, jalannya lebih terbuka, dan ruang geraknya lebih sehat.

Pada akhirnya, membangun institusi yang bersih bukan hanya tentang menghukum yang salah, tetapi juga tentang memudahkan orang untuk berbuat benar.

Pria kelahiran Medan, 10 Agustus 1978 ini merupakan keturunan suku Batak Karo dan tercatat sebagai salah satu alumni Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 2000 yang berhasil memecahkan bintang (meraih pangkat Brigadir Jenderal) di usia yang relatif muda.

Dia dikenal di lingkungan kepolisian sebagai sosok pemimpin yang tegas, disiplin, namun tetap humanis dalam menjalankan tugasnya.

Sepanjang perjalanan kariernya, Edy Suranta Sitepu --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Jimmy pasaribu yang terlihat POSMETRO MEDAN, Minggu 4 Oktober 2026-- sudah dipercaya untuk memegang berbagai posisi strategis di berbagai wilayah hukum Indonesia.

Dia juga pernah mengemban amanah sebagai Kapolresta Banyumas, sebelum akhirnya ditarik ke Mabes Polri sebagai Kasubdit V Dittipideksus Bareskrim Polri.

Setelah itu, kepemimpinannya semakin teruji saat ditunjuk menduduki posisi penting sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya.Pada awal tahun 2026, kariernya kembali melesat ketika beliau resmi mendapatkan promosi kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal Polisi (bintang satu).

Bersamaan dengan kenaikan pangkat tersebut, beliau diamanahkan untuk menduduki jabatan baru sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Karo Korwas PPNS) Bareskrim Polri.

Di posisi barunya ini, beliau bertanggung jawab penuh dalam mengawasi, memeriksa, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas penegakan hukum penyidik pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia.***

Apel itu dipimpin Kepala Dinas PKPCKTR Kota Medan.

Dalam amanatnya, Kadis PKPCKTR menegaskan pentingnya memperkuat kinerja aparatur sekaligus mendorong percepatan pelayanan publik, khususnya dalam proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

pelayanan PBG-2.jpg">

Menurutnya, pelayanan PBG harus terus diupayakan agar berlangsung lebih cepat, efektif, transparan dan responsif, sehingga dapat memberikan kepastian serta kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasibangunan gedung.

"Percepatan pelayanan harus menjadi perhatian bersama. Kita harus bekerja secara profesional, responsif dan memastikan setiap proses pelayanan berjalan sesuai ketentuan serta memberikan kemudahan bagi masyarakat," tegasnya dalam amanat apel.

Selain pelayanan PBG, seluruh jajaran Dinas PKPCKTR juga diingatkan untuk terus meningkatkan kedisiplinan, koordinasi dan kualitas pelaksanaan tugas. Setiap aparatur diharapkan mampu menjalankan tanggung jawab secara optimal dengan mengedepankan integritas, ketelitian dan semangat memberikan pelayanan terbaik.

Kadis PKPCKTR menekankan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik tidak hanya bergantung pada sistem dan prosedur, tetapi juga pada komitmen seluruh jajaran dalam melaksanakan tugas secara konsisten.

Melalui apel rutin tersebut, jajaran Dinas PKPCKTR Kota Medan diharapkan semakin solid dalam menjalankan tugas, meningkatkan produktivitas serta menghadirkan pelayanan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dinas PKPCKTR Kota Medan pun terus berkomitmen memperkuat kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kinerja aparatur, percepatan proses pelayanan, serta koordinasi yang semakin efektif.

Dengan semangat kerja yang lebih baik dan orientasi pelayanan yang semakin kuat, Dinas PKPCKTR Kota Medan berupaya menghadirkan pelayanan publik yang profesional, responsif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (ATN)

Apel dipimpin langsung oleh Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan, Khairul Azmi, dan diikuti seluruh jajaran pegawai di lingkungan Dinas SDABMBK.

Dalam arahannya, Khairul Azmi mengajak seluruh jajaran untuk terus menumbuhkan rasa cinta terhadap pekerjaan yang dijalankan. Menurutnya, setiap tugas yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan dan dedikasi akan memberikan kontribusi positif bagi organisasi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Cintai pekerjaan yang kita jalankan. Ketika pekerjaan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan, hasilnya akan memberikan manfaat, bukan hanya bagi organisasi tetapi juga bagi masyarakat," ujar Khairul Azmi.

Selain menekankan pentingnya dedikasi dalam bekerja, Khairul Azmi juga mengingatkan seluruh pegawai untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan kerja.

Menurutnya, kebersihan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab petugas tertentu, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh jajaran. Lingkungan kerja yang bersih, tertata dan nyaman diyakini mampu menciptakan suasana kerja yang lebih sehat sekaligus mendukung peningkatan produktivitas.

"Menjaga kebersihan lingkungan kerja adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau lingkungan bersih dan nyaman, tentu suasana kerja juga menjadi lebih baik," pesannya.

Di samping itu, Khairul Azmi mendorong seluruh jajaran untuk terus memperkuat solidaritas dan kebersamaan. Komunikasi yang baik, kepedulian antarpegawai serta sikap saling mendukung dinilai menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tugas dan tantangan, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia berharap semangat kebersamaan tersebut terus dipelihara sehingga seluruh jajaran dapat bekerja secara lebih solid, disiplin dan profesional.

Apel pagi awal bulan tersebut menjadi momentum bagi jajaran Dinas SDABMBK Kota Medan untuk memperkuat kembali semangat kerja, kedisiplinan dan komitmen dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab.

Dengan menanamkan kecintaan terhadap pekerjaan, menjaga lingkungan kerja dan memperkuat solidaritas, Dinas SDABMBK Kota Medan berkomitmen terus meningkatkan kualitas kinerja dan menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Medan.(ATN)

Rony sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Sumsel dan kini dipercaya memimpin Polda Sumsel menggantikan Irjen Pol Sandi Nugroho yang dalam jabatan baru PATI Bareskrim Polri.

Penunjukan Rony sebagai Kapolda Sumsel tertuang dalam Telegram Kapolri Nomor KEP/1532/X/2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

Mutasi tersebut menjadi bagian dari rotasi jabatan di lingkungan Polri.

Rony bukan sosok baru di jajaran kepolisian Sumsel. Sebelum ditunjuk menjadi Kapolda, ia menjabat Wakapolda Sumsel dan mendampingi Kapolda dalam menjalankan tugas kepolisian di wilayah tersebut.

Perwira tinggi Polri ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1996. Kariernya banyak diwarnai pengalaman di bidang reserse dan kriminal, termasuk pernah bertugas sebagai penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Setelah itu, Rony melanjutkan kariernya di lingkungan Bareskrim Polri. Ia pernah menduduki sejumlah jabatan, di antaranya Kasubdit V Dittipidter Bareskrim Polri dan Wadirtipidter Bareskrim Polri.

Pengalaman Rony kemudian berlanjut di wilayah Sumatera Utara.

Dia pernah dipercaya menjadi Kapolres Tapanuli Selatan, Wadirreskrimsus Polda Sumut hingga Dirreskrimsus Polda Sumut.

Tahun 2023, Rony mendapat kepercayaan menjabat sebagai Wakapolda Sumut.

Setelah menjalankan tugas di Polda Sumut, dia kemudian dimutasi ke Sumsel dan ditunjuk sebagai Wakapolda Sumsel.

Kini, Rony kembali mendapat penugasan baru. Berdasarkan TR Kapolri tertanggal 2 Oktober 2026, dia dipercaya menduduki jabatan sebagai Kapolda Sumsel menggantikan Sandi.

Rony menggantikan Irjen Sandi Nugroho yang juga mendapat penugasan baru di lingkungan Bareskrim Polri.

Pergantian itu sekaligus membuat Rony yang sebelumnya menjadi orang nomor dua di Polda Sumsel kini memimpin langsung jajaran kepolisian di Sumatera Selatan.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mu'min Wijaya--seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Kita kalak karo yang terlihat POSMETRO MEDAN, Minggu 4 Oktober 2026-- membenarkan adanya mutasi dan pergantian jabatan itu.

Nandang mengatakan rotasi dan mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi di tubuh Polri.

Pergantian jabatan juga menjadi bagian dari penyegaran dan pembinaan karier anggota kepolisian.

"Mutasi merupakan hal yang biasa dalam dinamika organisasi Polri," ujar Nandang.***

Kegiatan ini menjadi ruang publik bagi masyarakat untuk berolahraga, memperoleh layanan kesehatan, menikmati hiburan, sekaligus mendukung geliat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif di Kota Sibolga.

Kegiatan itu dihadiri Wali Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazry Penarik, Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga, H. Jamil Zeb Tumori, S.H., M.AP., M.I.Kom., Sekretaris Daerah Kota Sibolga, Drs. Herman Suwito, M.M., para Staf Ahli dan Asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah, serta masyarakat dari berbagai kalangan.

CFD Spesial bulan Oktober 2026 berlangsung semarak dan mendapat antusiasme masyarakat. Beragam kegiatan dan layanan publik turut dihadirkan, mulai dari senam sehat massal, bazar UMKM, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, mobil perpustakaan keliling, hiburan musik, hingga kegiatan sepeda BMX.

Rangkaian kegiatan tersebut meliputi Senam Sehat Massal yang diikuti masyarakat, stand UMKM yang menghadirkan beragam produk dan kuliner lokal, serta Lucky Draw dengan berbagai hadiah menarik bagi pengunjung. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan Cek Kesehatan Gratis berupa pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol yang disediakan Dinas Kesehatan bersama RSU FL Tobing.

Untuk mendukung peningkatan literasi, Mobil Perpustakaan Keliling turut hadir dan memberikan ruang bagi anak-anak untuk membaca serta mengenal berbagai bahan bacaan di ruang terbuka. Suasana CFD semakin semarak dengan penampilan band lokal yang menghibur masyarakat, serta kegiatan sepeda BMX yang menjadi salah satu daya tarik bagi anak muda dan pengunjung.

Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Pemerintah kota sibolga yang terlihat POSMETRO MEDAN, Minggu 4 Oktober 2026-- menyampaikan bahwa CFD merupakan ruang publik yang diperuntukkan bagi masyarakat, tidak hanya sebagai tempat berolahraga, tetapi juga sebagai wadah untuk mendukung berbagai aktivitas masyarakat.

"CFD ini adalah milik rakyat. Kita ingin warga Sibolga sehat dengan olahraga, anak-anak kita pintar dengan perpustakaan keliling, dan UMKM kita laku. Ekonomi berputar, hiburan ada, kesehatan pun dapat. Ini akan kita gelar rutin setiap minggu," ujar Wali Kota.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada para musisi Kota Sibolga yang turut memeriahkan kegiatan CFD. Menurut Wali Kota, keterlibatan pelaku seni dan ekonomi kreatif merupakan bagian penting dalam membangun ruang kreativitas bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

"Terkhusus kepada teman-teman musisi Kota Sibolga, terima kasih karena sudah kompak dan memakai kaos di acara CFD. Semoga kegiatan ini bisa menumbuhkan semangat-semangat baru, khususnya bagi Pemerintah Kota Sibolga," ungkap Wali Kota.

Wali Kota juga menyampaikan rencana penyelenggaraan festival band se-Sumatera Utara pada bulan Desember mendatang. Wali Kota mengajak para musisi Kota Sibolga untuk mulai mempersiapkan diri dan turut mengambil bagian dalam kegiatan tersebut.

"Insyaallah bulan 12 akan kembali diadakan festival band se-Sumatera Utara. Kepada musisi-musisi Kota Sibolga, persiapkan band-nya masing-masing," ucap Wali Kota.

Lebih lanjut, Wali Kota berharap keberadaan panggung hiburan di Kota Sibolga dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi para musisi lokal untuk menampilkan kreativitasnya di daerah sendiri.

"Saya berharap panggung kita bukan hanya dinikmati oleh masyarakat dari luar. Saya berharap musisi-musisi kita bisa menikmati panggung di Kota Sibolga," tutur Wali Kota.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan kreativitas generasi muda, Wali Kota juga mengungkapkan rencana menghadirkan Rumah Kreativitas Kota Sibolga yang nantinya diharapkan dapat menjadi wadah bagi berbagai komunitas dan pelaku seni, seperti band, BMX, teater, serta bidang kreativitas lainnya.

"Mohon juga doanya kepada kita semua. Insyaallah saya akan membuat Rumah Kreativitas Kota Sibolga untuk anak-anak band, BMX, teater, dan anak-anak kreativitas lainnya. Kalau terwujud, anak-anak musisi di Kota Sibolga boleh nongkrong di situ, mau latihan di situ. Itu nanti bisa menjadi tempat bagi musisi anak-anak di Kota Sibolga. Mohon doanya agar Rumah Kreativitas itu bisa terwujud," tambah Wali Kota.

Selain rangkaian kegiatan olahraga, layanan publik, UMKM, dan hiburan, CFD Spesial bulan Oktober 2026 juga diwarnai kejutan ulang tahun untuk Wali Kota Sibolga yang diberikan oleh para musisi dan band lokal Kota Sibolga.

Pemko Sibolga mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi dan meramaikan pelaksanaan CFD yang digelar secara rutin setiap minggu, dengan menghadirkan beragam aktivitas yang sehat, edukatif, kreatif, serta mendukung perputaran ekonomi masyarakat.***

Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal Kamis 2 Oktober 2026.

Sejumlah Pati mendapat jabatan strategis di tingkat Mabes Polri hingga Kapolda. Salah satunya Brigjen Pol Hengki Kurniawan yang mendapat penugasan baru sebagai Kapolda Banten.

Brigjen Pol Hendra Kurniawan ditunjuk sebagai Kapolda Banten menggantikan Irjen Hengki yang dipercaya menjadi Kapolda Jawa Barat.

Jenderal Bintang Satu yang ditunjuk Kapolda Banten ini bukanlah polisi yang pernah terseret kasus Ferdy Sambo. Ia adalah Pati yang sebelumnya menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama TK. II Sespim Lemdiklat Polri.

Sedangkan Brigjen Hendra Kurniawan yang sempat terseret kasus obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J melibatkan Ferdy Sambo adalah Karo Paminal Divpropam Polri yang tercatat sedang menjalani proses hukum sejak 2022.

Kabar itu dibenarkan istri Mantan Karo Paminal Divisi Propam Mabes Polri Hendra Kurniawan, Seali Syah melalui akun Instagram pribadinya. Bahwa Hendra yang diangkat sebagai Kapolda Banten bukanlah suaminya.

"Semua.. terima kasih untuk semangat dan Doa-doa baik 'nya. Tapi untuk jabatan tersebut BEDA ORANG yaa," tulis keterangan dalam story Instagram @sealisyah, dengan suasana latar foto kawasan Cairnhill Circle, dikutip Sabtu (3/10/2026).

Adapun, Brigjen Hendra Kurniawan yang kini ditunjuk sebagai Kapolda Banten memiliki riwayat jabatan di lingkungan Polda Banten.

Termasuk sebagai Irwasda sebelum kemudian menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama TK. II Sespim Lemdiklat Polri. Sementara Hendra Kurniawan yang muncul dalam perkara Ferdy Sambo merupakan pejabat Divpropam Polri pada saat kasus Brigadir J mencuat pada 2022. Namanya tercantum dalam proses hukum terkait perkara tersebut.

Makanya, nama yang sama tersebut merujuk pada dua orang yang berbeda. Penunjukan Brigjen Hendra Kurniawan sebagai Kapolda Banten sendiri menjadi bagian dari rotasi 19 Kapolda dalam mutasi 88 Pati dan Pamen Polri yang dilakukan Suyudi setelah resmi menjabat sebagai Kapolri.***

Upacara yang dimulai pukul 08.15 WIB tersebut dipimpin Danrem 023/KS Kolonel Inf. Iwan Budiarso, S.Sos., M.Han., selaku Inspektur Upacara.

Kegiatan diikuti unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, serta organisasi keluarga besar TNI.

Ziarah nasional ini-- seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Humas polres sibolga yang terlihat POSMETRO MEDAN, Minggu 4 Oktober 2026-- menjadi momentum pengingat bagi generasi penerus untuk menjaga persatuan, memperkuat soliditas TNI-Polri, serta terus memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara.***

Korban Fatir adalah siswa kelas 3 di SMPN 1 Binjai .Saat ini korban masih berada di Polres Binjai untuk membuat laporan polisi .

Informasi tentang peristiwa ini diterima dari salah satu keluarga Fatir bernama Rina.

" Korban dibegal 3 pria , dengan modus mamak Fatir tabrakan . Kemudian pelaku dengan pisau memaksa dan membawa sepeda motor Honda CRF yang belum ada nomor polisinya," ujar tetangga Fatir .

" Tadi katanya ia mau pulang dan wajahnya pucat pas ku vidio call ," terang tetangga Fatir via mesengger Facebook.

" Salah satu wajahnya berjerawat," ujar Rina menirukan perkataan Fatir

Terkait hal tersebut diatas maka elemen masyarakat Binjai dengan tegas mendesak pihak Polres Binjai segera menangkap para pelaku . Pasal aksi pencurian dan penggelapan sekedar motor di Binjai makin nekat dan marak ( Oji )

Sanksi tersebut diputuskan setelah RA diketahui berada di rumah seorang perangkat Desa Sido Urip berinisial NA, yang berstatus janda pada Rabu malam, 30 September 2026.

Peristiwa yang terjadi di Dusun I Desa Sido Uripdi Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara itu kemudian menjadi perhatian warga hingga berujung pada penyelesaian melalui mekanisme adat setempat.

Informasi mengenai keberadaan RA di rumah NA yang berstatus janda diketahui warga sekitar tengah malam. Warga bersama kepala dusun kemudian mendatangi rumah tersebut untuk memastikan situasi yang terjadi.

Persoalan itu selanjutnya dibawa ke forum musyawarah adat yang digelar pada Kamis pagi, 1 Oktober 2026, sekitar pukul 09.30 WIB. Pertemuan tersebut melibatkan pemerintah desa, tokoh adat, masyarakat, kedua pihak yang bersangkutan, serta Bhabinkamtibmas.

Setelah melalui pembahasan bersama, musyawarah menetapkan sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi sebagai bentuk penyelesaian persoalan tersebut. Salah satu keputusan utamanya adalah pemberian sanksi berupa denda senilai 10 gram emas kepada pihak yang dikenai ketentuan adat.

Selain denda emas, musyawarah juga menyepakati pelaksanaan selamatan bersih desa dengan menyembelih satu ekor kambing jantan berumur dua tahun. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari hasil kesepakatan adat yang telah dibahas bersama dalam pertemuan tersebut.

Seluruh hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara sebagai dasar pelaksanaan kesepakatan. RA dan NA disebut telah menyatakan kesediaan untuk mengikuti keputusan yang dihasilkan dalam forum tersebut.

Kepala Desa Sido Urip, Sukarnoto, --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Adbondro pasmi yang terlihat POSMETRO MEDAN, Minggu 4 Oktober 2026-- membenarkan bahwa penyelesaian persoalan itu telah dilakukan melalui musyawarah adat. Ia menyebut pelaksanaan sanksi maupun tindak lanjut lainnya akan berjalan sesuai kesepakatan yang telah ditentukan bersama.

Dalam forum musyawarah tersebut, RA juga disebut mengaku telah menikah secara siri dengan NA. Namun, menurut Sukarnoto, pengakuan itu belum disertai dokumen tertulis yang diperlihatkan kepada pemerintah desa sebagai bukti pernikahan.

Meski demikian, persoalan mengenai bukti pernikahan tersebut tidak mengubah keputusan sanksi adat yang telah disepakati dalam musyawarah.

Selain ketentuan denda emas dan penyembelihan kambing untuk selamatan bersih desa, NA juga menyampaikan kesediaannya untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai Kepala Urusan Tata Usaha (Kaur TU) Desa Sido Urip.

Proses pengunduran diri tersebut masih menunggu tindak lanjut sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Demikian pula pelaksanaan sanksi adat akan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah bersama.

Dengan keputusan tersebut, penyelesaian perkara melalui mekanisme adat menjadi langkah yang ditempuh masyarakat setempat. Denda 10 gram emas dan kewajiban menyembelih kambing jantan menjadi dua ketentuan utama yang harus ditindaklanjuti berdasarkan hasil kesepakatan tersebut.***

Kapolda Maluku diserahkan ke Irjen Suwondo Nainggolan menggantikan Irjen Dadang Hartanto.

Irjen Pol Suwondo Nainggolan sebelumnya menjabat sebagai Asisten Logistik (Aslog) Kapolri.

Sebagai penggantinya, Kapolri menunjuk Brigjen Agus Dwi Hermawan sebagai Aslog Kapolri.

Sebelum digeser menjadi Aslog Kapolri, pria kelahiran Jakarta, 26 April 1972 ini menjabat Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dia merupakan jebolan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994 dan berpengalaman dalam bidang reserse.

Berbagai jabatan pernah diembannya, antara lain--seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Batak TV yang terlihat POSMETRO MEDAN, Minggu 4 Oktober 2026-- Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Kapolsek Metro Setiabudi.

Selanjutnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Kasubdit V/Korupsi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Kemudian, Pamen Polda Metro Jaya (2011), Kasubdit I/Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya (2013), Kapolres Karimun (2014), Wakapolresta Barelang (2015), Kasubdit V/Dittipidum Bareskrim Polri (2016). Selamat bertugas Jenderal! ***

Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar mengamankan EL (35) di samping rumahnya di Dusun III, Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu, Minggu (27/9/2026) sekitar pukul 23.30 WIB.

Berdasarkan keterangan kepolisian, EL diamankan saat petugas melakukan penyelidikan terkait dugaan peredaran barang terlarang di wilayah tersebut.

Saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang disaksikan perangkat desa, petugas menemukan dua paket diduga sabu yang dibungkus plastik klip. Barang tersebut disebut sempat dilemparkan ke tanah di depan rumah.

Kasat Narkoba Polres Kampar IPTU Rifles Bagariang --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Dedi radarlentera yang terlihat POSMETRO MEDAN, Minggu 4 Oktober 2026-- mengatakan, dari hasil interogasi awal, EL mengakui barang tersebut merupakan miliknya dan diperoleh dari seseorang berinisial RE di wilayah Dusun III, Desa Bukit Kemuning.

"Pelaku ini selain IRT juga nyambi jual sabu-sabu dan perbuatannya ini sudah sangat meresahkan masyarakat sekitar," ujar IPTU Rifles Bagariang, sebagaimana dikutip dari keterangan kepolisian.

Selanjutnya, EL bersama barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Dalam perkara ini, kepolisian menyebut EL dijerat Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf a UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dengan UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.

Proses hukum terhadap perkara itu masih berjalan.***

Tersangka yang diamankan adalah BP alias Hutu (36), warga Kelurahan Tapian Nauli II.

Ia ditangkap Tim Opsnal Pidum Satreskrim Polres Tapteng pada Rabu (30/9/2026) sekitar pukul 11.00 WIB.

Kasus pembobolan ini pertama kali diketahui pada Minggu (12/7/2026) sekira pukul 10.06 WIB.

Saksi mata bernama Lambok Samosir yang hendak beribadah ke gereja merasa curiga setelah melihat pintu sekolah sudah dalam keadaan terbuka. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada Kepala Sekolah SMP Swasta HKBP Poriaha, Arninovita Hutagalung (43).

Saat mengecek ke lokasi sekitar pukul 12.00 WIB, Arninovita mendapati gembok pintu utama telah dirusak. Kondisi di dalam ruang kepala sekolah berantakan, dan sebanyak 9 unit Chromebook merek Zyrex M432 milik sekolah lenyap dari dalam lemari penyimpanan.

"Atas kejadian tersebut, pihak sekolah mengalami kerugian materiil yang diperkirakan mencapai Rp38.223.000 dan langsung melaporkannya ke SPKT Polres Tapanuli Tengah," ujar Kasat Reskrim AKP Dian Agustian Perdana, S.H., M.H--seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres tapteng yang terlihat POSMETRO MEDAN, Minggu 4 Oktober 2026.***

Camat Medan Baru Frans S.R.H. Siahaan, S.STP., MSP., bersama Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kasi Kesos) turun langsung menyambangi masyarakat sekaligus menyerahkan tali asih kepada warga yang membutuhkan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di dua lokasi. Kunjungan pertama berlangsung di kediaman Sudarisem, 80 tahun, di Jalan Bunga Cempaka Pasar III, Kelurahan Titi Rantai. Selanjutnya, rombongan menyambangi kediaman Maria Angeline, 24 tahun, di Jalan Sei Bahbolon, Kelurahan Babura.

Turut terlibat dalam kegiatan tersebut jajaran Kelurahan Titi Rantai dan Kelurahan Babura. Kehadiran langsung jajaran pemerintah kecamatan dan kelurahan di tengah masyarakat menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi sekaligus memastikan kepedulian sosial dapat dirasakan secara langsung oleh warga.

Lebih dari sekadar penyerahan bantuan, kegiatan Tali Asih ini menjadi momentum untuk membangun dan mempererat silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat. Kolaborasi bersama organisasi kemasyarakatan juga menunjukkan bahwa kepedulian sosial dapat tumbuh melalui kebersamaan dan semangat gotong royong.

Camat Medan Baru Frans S.R.H. Siahaan menyampaikan bahwa perhatian terhadap masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun lingkungan yang harmonis dan saling peduli.

Melalui kegiatan tersebut, Kecamatan Medan Baru berharap semangat berbagi dan membantu sesama dapat terus tumbuh di tengah masyarakat. Pemerintah pun diharapkan senantiasa hadir bukan hanya melalui pelayanan, tetapi juga melalui kepedulian dan kedekatan dengan warga.

Kegiatan Tali Asih ini sekaligus menjadi gambaran bahwa sinergi antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat dapat menjadi kekuatan dalam menghadirkan kepedulian sosial yang lebih nyata dan berkelanjutan.( Atn)

Dalam konferensi pers yang digelar Sabtu, 3 Oktober 2026 di salah satu Cafe di Stabat, Ariswan selaku Koordinator Nasional PERMADA, Rahmat Syahputra alias Tata Putra selaku Koordinator AMK Kabupaten Langkat, serta Roni Dermawan secara tegas menyatakan bahwa gerakan yang mereka lakukan merupakan gerakan rakyat dan bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ketiganya menegaskan bahwa aksi yang dilakukan bukan untuk menghakimi ataupun menjatuhkan pihak tertentu, melainkan untuk meminta penjelasan dan klarifikasi atas persoalan yang berkembang setelah audiensi antara pengusaha konstruksi lokal dengan Plh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat pada Rabu, 23 September 2026.

Ariswan mengatakan bahwa masyarakat dan pelaku usaha jasa konstruksi memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai pengelolaan pekerjaan pemerintah yang bersumber dari anggaran publik, sepanjang informasi tersebut merupakan informasi yang dapat diakses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, polemik bermula dari adanya pernyataan dalam audiensi yang kemudian dipahami oleh peserta pertemuan sebagai adanya paket pekerjaan yang telah dibagi-bagi, sementara pada saat itu sejumlah paket pekerjaan yang menjadi perhatian belum diketahui telah melalui proses pengadaan secara elektronik melalui LPSE.

Karena itu, kata Ariswan, AMK dan PERMADA tidak ingin mengambil kesimpulan sendiri.

Justru yang diminta adalah klarifikasi langsung dari pihak yang menyampaikan pernyataan tersebut agar publik memperoleh penjelasan yang utuh mengenai konteks, maksud dan mekanisme yang sebenarnya.

"Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami meminta klarifikasi. Kalau memang ada penjelasan yang benar dan sesuai dengan regulasi, sampaikan kepada publik sehingga tidak ada lagi tafsir yang berkembang di tengah masyarakat," ujar Ariswan dalam konferensi pers, Sabtu 3 Oktober 2026.

Ariswan juga menegaskan bahwa persoalan yang mereka soroti tidak semata-mata menyangkut kepentingan kontraktor mendapatkan pekerjaan.

Lebih jauh, kata dia, persoalan tersebut menyangkut kepastian hukum, transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah serta kesempatan yang adil bagi pelaku usaha jasa konstruksi yang memenuhi persyaratan.

Ia kemudian menyinggung Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai salah satu landasan yang menurutnya perlu menjadi perhatian seluruh pihak dalam penyelenggaraan kegiatan jasa konstruksi.

Menurut Ariswan, pelaksanaan pekerjaan konstruksi pemerintah tidak dapat dipisahkan dari ketentuan hukum yang mengatur jasa konstruksi maupun ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Karena itu, ia meminta Plh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat memahami bahwa terdapat regulasi yang mengatur proses dan tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk sebelum suatu paket pekerjaan ditayangkan melalui sistem pengadaan secara elektronik atau LPSE.

"Kami mengingatkan bahwa ada regulasi yang mengatur proses dan tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ada proses perencanaan, penganggaran, persiapan pengadaan, penetapan dan tahapan lainnya sebelum paket ditayangkan sesuai mekanisme yang berlaku. Jadi yang kami minta adalah penjelasan, pada tahapan mana pembagian yang dimaksud itu terjadi dan apa dasar hukumnya," tegas Ariswan.

Ia mengatakan bahwa pertanyaan tersebut menjadi penting karena terdapat berbagai mekanisme pengadaan pemerintah, termasuk pengadaan langsung maupun tender, yang masing-masing memiliki ketentuan dan batasan tersendiri.

Menurutnya, istilah "paket sudah dibagi-bagi" harus dijelaskan secara terang agar tidak menimbulkan persepsi bahwa suatu pekerjaan telah ditentukan penyedianya sebelum proses pengadaan dilaksanakan sesuai mekanisme.

"Kalau yang dimaksud pembagian itu adalah pembagian secara administratif dalam perencanaan paket, silakan dijelaskan. Kalau yang dimaksud sudah ada penyedia atau pelaksana sebelum proses pengadaan, tentu ini harus dijelaskan lagi bagaimana mekanismenya. Jangan sampai masyarakat menangkap pengertian yang berbeda," katanya.

Sementara itu, Koordinator AMK Kabupaten Langkat Rahmat Syahputra alias Tata Putra mengatakan bahwa keberadaan kontraktor lokal dalam persoalan tersebut bukan semata-mata karena ingin mendapatkan proyek.

Menurutnya, pengusaha jasa konstruksi lokal juga memiliki kepentingan untuk mengetahui apakah proses pengadaan pemerintah daerah dilaksanakan secara terbuka dan memberikan kesempatan yang sesuai kepada seluruh pelaku usaha yang memenuhi persyaratan.

"Kami bukan meminta proyek untuk diberikan kepada kami. Yang kami minta adalah prosesnya dibuka dan dilaksanakan sesuai aturan. Kalau kami memenuhi persyaratan, berikan kesempatan untuk ikut. Kalau tidak memenuhi persyaratan, tentu kami juga harus menerima hasilnya," ujar Tata Putra.

Ia menilai, kepastian proses jauh lebih penting daripada sekadar mendapatkan pekerjaan.

Menurutnya, apabila proses pengadaan dilakukan sesuai ketentuan, maka siapapun yang menjadi penyedia dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan mekanisme yang berlaku.

"Jangan sampai kontraktor lokal hanya menjadi penonton. Tetapi kami juga tidak meminta perlakuan khusus. Kami meminta kesempatan yang sama dan proses yang transparan," katanya.

Hal senada disampaikan Roni Dermawan. Ia mengatakan bahwa persoalan yang berkembang harus ditempatkan dalam kerangka klarifikasi dan pengawasan publik.

Menurutnya, AMK dan PERMADA tidak ingin polemik tersebut berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar.

Karena itu, pihaknya justru meminta Pemerintah Kabupaten Langkat dan Dinas Pendidikan dan Pengajaran membuka informasi yang dapat diberikan kepada publik mengenai paket pekerjaan yang menjadi sorotan.

"Kalau memang semuanya sudah sesuai regulasi, mari dibuktikan dengan data dan dokumen. Jangan hanya terjadi perdebatan antara pernyataan dengan persepsi. Kami ingin persoalan ini terang," ujar Roni.

Roni juga meminta agar penjelasan nantinya tidak berhenti pada pernyataan umum.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu menjelaskan tahapan pengadaan, status masing-masing paket pekerjaan, sumber anggaran, mekanisme pemilihan penyedia serta tahapan yang telah dilalui, sepanjang informasi tersebut merupakan informasi publik dan tidak bertentangan dengan ketentuan kerahasiaan yang berlaku.

Dalam konferensi pers tersebut, ketiga tokoh tersebut kembali menegaskan bahwa aksi yang dilakukan pada Jumat, 2 Oktober 2026 merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat.

Mereka juga menegaskan bahwa penyampaian aspirasi dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyampaian pendapat di muka umum.

Ariswan mengatakan, pihaknya masih memberikan ruang kepada Pemerintah Kabupaten Langkat untuk memberikan klarifikasi dan menyelesaikan persoalan melalui dialog.

Namun, ia menegaskan bahwa ruang dialog tersebut harus menghasilkan penjelasan yang konkret.

"Kami masih membuka ruang dialog. Kami tidak ingin persoalan ini menjadi konflik. Kami ingin pemerintah menjelaskan berdasarkan data dan regulasi. Kalau ada kekeliruan persepsi, luruskan. Kalau ada mekanisme yang memang sudah sesuai aturan, jelaskan kepada masyarakat," kata Ariswan.

Ia juga mengingatkan bahwa anggaran yang digunakan dalam pekerjaan pemerintah merupakan bagian dari keuangan publik sehingga proses perencanaannya hingga pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

AMK dan PERMADA, kata Ariswan, akan terus mengawal persoalan tersebut dan menunggu realisasi pertemuan yang sebelumnya disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat setelah aksi pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Apabila pertemuan tersebut terlaksana, mereka akan meminta pihak terkait memberikan penjelasan secara langsung mengenai pernyataan yang menjadi sumber polemik serta menjelaskan mekanisme pengadaan paket pekerjaan yang dipersoalkan.

Namun demikian, Ariswan kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti pada satu pertemuan apabila substansi persoalan belum memperoleh penjelasan yang memadai.

Ia mengatakan, AMK dan PERMADA akan mempertimbangkan langkah lanjutan sesuai perkembangan dan hasil klarifikasi pemerintah daerah.

"Jangan anggap aksi ini selesai hanya karena massa sudah membubarkan diri. Ini baru awal dari proses kontrol sosial. Kami akan melihat bagaimana pemerintah menjawabnya. Kami berharap jawabannya bukan sekadar normatif, tetapi berdasarkan dokumen, data dan aturan," tegas Ariswan.

Tata Putra menambahkan bahwa pihaknya juga berharap polemik tersebut tidak dipandang sebagai persoalan antara pemerintah dengan kontraktor.

Menurutnya, masyarakat luas memiliki kepentingan terhadap tata kelola anggaran daerah karena setiap proyek pemerintah pada akhirnya berkaitan dengan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

"Ini bukan hanya persoalan kontraktor. Ini soal bagaimana uang rakyat digunakan. Karena itu masyarakat berhak mengetahui bahwa prosesnya berjalan sesuai aturan," ujarnya.

Sementara Roni Dermawan menegaskan bahwa apabila nantinya ditemukan adanya perbedaan antara prosedur yang seharusnya dengan fakta di lapangan, maka pihaknya akan menyerahkan persoalan tersebut kepada lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan.

"Kami tidak ingin mengambil kewenangan aparat penegak hukum (APH). Kami hanya menyampaikan informasi, meminta klarifikasi dan melakukan kontrol sosial. Kalau kemudian ada temuan yang memang masuk ranah hukum, biarkan lembaga yang berwenang menanganinya sesuai ketentuan," katanya.

AMK dan PERMADA juga kembali meminta Pemerintah Kabupaten Langkat Khususnya PLH. Kadisdik tidak membiarkan polemik tersebut berlarut-larut.

Mereka berharap Plt Bupati Langkat dapat memfasilitasi pertemuan antara pemerintah daerah, Dinas Pendidikan dan Pengajaran, AMK, PERMADA serta pihak-pihak terkait sehingga seluruh persoalan dapat dibahas secara terbuka.

Di sisi lain, hingga konferensi pers tersebut digelar, perhatian publik masih tertuju pada klarifikasi pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat terkait substansi pernyataan yang disampaikan dalam audiensi pada 23 September 2026.

Klarifikasi tersebut dinilai penting untuk menjawab pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan paket pekerjaan yang disebut telah dibagi-bagi, apakah yang dimaksud merupakan proses perencanaan paket atau telah berkaitan dengan penentuan penyedia, serta bagaimana tahapan pengadaan dilaksanakan sesuai ketentuan.

AMK dan PERMADA menegaskan, mereka akan memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk menjelaskan persoalan tersebut secara resmi.

Namun apabila tidak ada penjelasan yang dianggap memadai, mereka menyatakan akan mempertimbangkan aksi lanjutan dengan melibatkan massa yang lebih besar.

Bahkan, rencana membawa aspirasi tersebut ke tingkat nasional dengan mendatangi lembaga penegak hukum di Jakarta sebagaimana disampaikan dalam aksi Jumat, 2 Oktober 2026.

Bagi AMK dan PERMADA, inti persoalan bukan mengenai siapa yang memperoleh pekerjaan, melainkan bagaimana memastikan setiap paket pekerjaan yang menggunakan anggaran pemerintah dari uang pajak rakyat diproses melalui mekanisme yang jelas, transparan, kompetitif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kini, bola berada di tangan Kadisdik Langkat. Publik menunggu penjelasan resmi mengenai polemik tersebut, sementara AMK dan PERMADA menyatakan akan terus mengawal proses klarifikasi hingga memperoleh jawaban yang mereka nilai dapat menjelaskan persoalan berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku. (Red)