Menanggapi kabar tersebut Kapolres Labuhanbatu, AKBP Wahyu Endrajaya melalui Plt Kasi Humas, Iptu Arwin membantah yang meninggal dunia tersebut adalah seorang tahanan. "Bukan tahanan bang," sebut Arwin, Jumat (3/4/2026.

Lebih lanjut Arwin menjelaskan, pada Kamis (2/4/2026) kemarin, sekira pukul 13.13 WIB, Sat Reskrim Polres Labuhanbatu menerima penyerahan seorang terduga pelaku yang berinisial HE (39), berkaitan dengan tindak pidana PPA, yang diserahkan oleh masyarakat dan kepala desa ke Polres Labuhanbatu.

"Setelah diserahkan, berproses pembuatan laporan polisi di SPKT, yang kemudian terduga pelaku diamankan sementara di piket Sat Reskrim Polres Labuhanbatu," jelas Arwin.

Di ruang tersebut, lanjut Arwin, petugas piket Reskrim melakukan pengawasan. Kemudian, pukul 17.19 WIB terduga pelaku masuk ke dalam kamar mandi yang berada di dalam ruang piket Sat Reskrim.

"Setelah 40 menit berada dalam kamar mandi, terduga pelaku tidak keluar. Pukul 17.59 WIB, petugas piket melakukan pengecekan di kamar mandi dan ditemukan pelaku HE sudah mengakhiri hidupnya dengan cara menjeratkan leher ke jendela kamar mandi menggunakan celana yang dipakai," ungkap Arwin.

Selanjutnya Kapolres, Kasat Reskrim, personel Sat Reskrim dan Propam pun melakukam olah TKP. Kemudian petugas menghubungi dan mengundang pihak keluarga beserta perangkat desa dan pihak kecamatan untuk hadir ke Polres Labuhanbatu, guna melihat bukti rekaman CCTV selama terduga pelaku berada di dalam ruang piket Sat Reskrim, dan melihat kondisi jenazah yang masih dalam status quo.

Kemudian jenazah terduga pelaku dibawa ke RSUD Rantauprapat didampingi keluarga untuk dilakukan pemeriksaan jenazah (VER).

Menurut Kasi Humas, keluarga terduga pelaku (HE) menerima dengan ikhlas atas peristiwa yang terjadi dan tidak bersedia dilakukan otopsi.

"Langkah yang diambil oleh Polres Labuhanbatu adalah melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap petugas piket Sat Reskrim oleh petugas Propam Polres Labuhanbatu," tutup Arwin. (BS)

Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, menegaskan pentingnya menjaga independensi gerakan mahasiswa, terutama dalam merespons persoalan hukum yang masih menyisakan polemik. Ia mengingatkan agar mahasiswa tidak tergesa-gesa memberikan legitimasi terhadap proses hukum yang belum sepenuhnya transparan.

Menurut Muzammil, kasus yang menyeret Amsal Sitepu menjadi perhatian serius karena diduga mengandung unsur ketidakadilan, khususnya terhadap pelaku ekonomi kreatif (ekraf). Ia menilai, hukum seharusnya hadir untuk melindungi, bukan justru mematikan ruang kreativitas masyarakat.

"Ketika muncul keputusan pembebasan, itu menjadi langkah positif sekaligus bentuk koreksi terhadap proses sebelumnya yang dipertanyakan. Ini menunjukkan bahwa keadilan masih memiliki ruang untuk ditegakkan," ujarnya.

Lebih lanjut, Muzammil menyebut peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi bagi negara, khususnya dalam sistem penegakan hukum. Ia mendorong agar pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh guna mencegah adanya oknum yang dapat merusak kepercayaan publik.

"Ini momentum bagi Presiden untuk mengevaluasi institusi penegak hukum secara menyeluruh. Reformasi hukum harus diarahkan pada terciptanya keadilan yang bersih, jujur, dan bebas dari diskriminasi," tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Daerah BEM SI Sumatera Utara, Istqon Wafi Fauzan, menekankan pentingnya keadilan substantif, bukan sekadar prosedural. Ia menilai, dalam kasus Amsal Sitepu terdapat indikasi perlakuan diskriminatif terhadap pelaku ekonomi kreatif.

"Keadilan tidak cukup hanya dilihat dari aspek formal. Harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Keputusan pembebasan ini memberikan harapan bahwa keadilan masih bisa ditegakkan," katanya.

Istqon juga menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki keterkaitan dengan kelompok yang mengatasnamakan BEM SI Kerakyatan. Ia khawatir, hal tersebut dapat menimbulkan persepsi negatif dan merusak kepercayaan publik terhadap gerakan mahasiswa, khususnya di Sumatera Utara.

"Perlu kami tegaskan bahwa sikap tersebut tidak mewakili BEM SI Sumut. Kami tetap berkomitmen mengawal keadilan dan berdiri bersama masyarakat, termasuk pelaku ekonomi kreatif yang membutuhkan perlindungan," ujarnya.

BEM SI berharap ke depan tidak ada lagi praktik penegakan hukum yang merugikan masyarakat, terutama bagi pelaku usaha kecil dan ekonomi kreatif. Gerakan mahasiswa, kata mereka, harus tetap berada di garis perjuangan—mengawal proses hukum agar berjalan transparan, objektif, dan bebas dari kepentingan tertentu.

Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa mahasiswa akan terus berperan sebagai kontrol sosial dalam menjaga tegaknya keadilan demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.(Rez)

Salah sebelumnya mengumumkan akan hengkang dari Anfield pada akhir musim ini setelah mencapai kesepakatan dengan klub. Keputusan itu mengakhiri perjalanan panjangnya sejak bergabung pada 2017.

Selama berseragam Liverpool, pemain asal Mesir itu mencetak 255 gol dari 435 penampilan. Ia juga membantu klub meraih berbagai gelar, termasuk dua Premier League dan dua Liga Champions.

Sejumlah rumor pun bermunculan terkait tujuan berikutnya, mulai dari Arab Saudi hingga Major League Soccer (MLS). Namun, muncul pula spekulasi mengejutkan soal kemungkinan ia tetap bermain di Inggris bersama klub rival.

Spekulasi mengenai masa depan Salah semakin ramai setelah muncul perdebatan di kalangan mantan pemain. Salah satunya adalah kemungkinan bergabung dengan Chelsea atau Arsenal yang dinilai cukup mengejutkan.

Gerrard dengan cepat menepis ide tersebut dan menilai langkah itu tidak akan diambil oleh Salah. Ia lebih melihat peluang sang pemain untuk melanjutkan karier di luar Inggris.

"Saya tidak mengatakan tidak tepat baginya untuk pergi ke Arab Saudi atau MLS. Saya berbicara tentang apa yang mungkin dia pikirkan di kepalanya dan di mana dia melihat dirinya," ujar Gerrard di The Overlap.

"Saya tidak berpikir dia akan melakukan itu bergabung dengan rival Premier League. Saya tidak akan terkejut jika dia pergi ke klub besar lain di tempat lain, tetapi saya tidak pikir dia akan pindah ke rival," lanjutnya.

Gerrard memiliki pandangan kuat bahwa Arab Saudi menjadi destinasi paling realistis bagi Salah. Pengalamannya pernah melatih di sana membuatnya memahami situasi dan daya tarik liga tersebut.

Ia juga menilai Salah akan mendapatkan lingkungan yang sesuai serta rekan setim berkualitas. Hal itu membuat opsi tersebut semakin masuk akal.

"Saya pikir itu akan ke Arab Saudi. Saya pernah tinggal di sana dan tahu bagaimana dia dipandang di sana, saya pikir itu akan ke Arab Saudi," kata Gerrard.

"Tidak akan mengejutkan jika dia pindah ke Italia, tetapi jika saya harus bertaruh, saya akan memilih Arab Saudi. Ada pemain-pemain bagus di level atas di sana dan dia akan bermain dengan pemain yang sangat bagus," tambahnya.

Mentalitas Salah Jadi Faktor Utama

Gerrard menilai mentalitas Salah sebagai salah satu faktor penting dalam menentukan langkah kariernya. Ia menyebut sang pemain masih merasa berada di level tertinggi dunia.

Hal itu juga menjadi alasan di balik dinamika yang terjadi di Liverpool belakangan ini. Salah dinilai kesulitan menerima perubahan peran dalam tim.

"Mengetahui dirinya, dia masih akan menganggap dirinya sebagai salah satu pemain terbaik di dunia," ungkap Gerrard.

"Itulah sebabnya masalah itu terjadi di Liverpool, dia mungkin kesulitan dengan transisi ketika tidak selalu menjadi starter. Tetapi saya pikir itulah mentalitasnya," imbuhnya.

Neville Lempar Ide Mengejutkan

Sebelumnya, Gary Neville sempat mengemukakan ide yang dianggap tidak biasa terkait masa depan Salah. Ia mempertanyakan kemungkinan sang pemain tetap bermain di Liga Inggris bersama klub lain.

Menurut Neville, pilihan klub untuk Salah di level tertinggi tidak terlalu banyak. Ia bahkan menyebut kemungkinan bergabung dengan Chelsea atau Arsenal sebagai ide mengejutkan.

"Apakah dia punya kejutan dalam dirinya? Saya akan mengatakan sesuatu yang mungkin terdengar konyol, apakah dia bisa saja bergabung dengan Chelsea atau Arsenal?" ujar Neville.

"Para pemain seperti ini memiliki ego yang membuat mereka harus bermain di klub yang sesuai dengan citra dan cara berpikir mereka," tutupnya.

(wan/lip6)

Sampai seri ketiga MotoGP 2026, Marc Marquez belum mampu naik podium. Alhasil, ia saat ini berada di posisi kelima klasemen sementara dengan 45 poin, terpaut 36 angka dari Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) di puncak.

Ruben Xaus mengatakan peta persaingan di MotoGP 2026 akan lebih ketat ketimbang musim sebelumnya. Hal itu pun akan menjadi tantangan buat Marc Marquez jika ingin mempertahankan gelar juara MotoGP.

"Yang benar-benar belum berkembang adalah Marc Márquez dalam hal ketepatan waktunya dibandingkan tahun lalu. Yang lain jelas telah membuat lompatan besar," kata Ruben Xaus, mengutip dari Motosan, Jumat (3/4/2026).

Ia menjelaskan Ducati sebenarnya sudah mengalami perkembangan cukup baik dari segi motor. Akan tetapi, Marc Marquez masih harus beradaptasi agar dapat nyetel dengan Ducati Desmosedici GP26.

"Yang dikatakan Ricard Jove (pengamat MotoGP) adalah Ducati mengalami stagnasi, atau mungkin tidak, tetapi mungkin tahun lalu Marc lebih mampu memaksimalkan potensinya daripada motornya," ucap Ruben Xaus.

"Saat ini motor tersebut telah berevolusi ke arah yang tidak lagi mampu ia maksimalkan," tambah Ruben Xaus.

Sementara, Marc Marquez mengaku kesulitan menunggangi motor Ducati di awal MotoGP 2026 dan hal itu tak lepas dari efek operasi bahu yang ia jalani pada Oktober lalu.

Marquez menyebut motor Ducati bisa tampil cepat di MotoGP Amerika. Namun long lap penalty yang ia jalani membuat dirinya tertinggal dari rombongan depan. Alhasil, ia tidak bisa naik podium di MotogP Amerika.

"Ya, saya tampil cepat di sana. Saya bisa terus melaju dengan kecepatan seperti itu."

"Bila saya tidak membuang waktu [dengan long lap penalty], juga saat menyalip Pecco [Bagnaia] dan Enea [Bastianini], saya bisa saja mengejar dan bertarung dengan DiGia [Fabio Di Giannantonio]," kata Marquez dikutip dari Crash.

Selain soal long lap penalty, Marquez juga membicarakan dirinya. Baby Alien menyebut dirinya juga butuh perubahan besar, bukan hanya motor Ducati, untuk bisa tampil impresif seperti tahun lalu.

"Motor itu jelas merupakan hal yang penting, namun demikian juga saya. Saya juga sedang berjuang."

"Motor jelas merupakan satu hal, namun saya juga sama," ucap Marquez.

Meski demikian, Marquez masih menyimpan optimisme di tengah situasi sulit. Ia yakin bila membuat start yang bagus, situasi balapan akan lebih menguntungkan bagi dirinya.

"Saya melihat ulang balapan Thailand dan Brasil. Bila saya bisa menjalani tiga lap dengan baik, saya punya kesempatan untuk menang," ujar Marquez.

Selanjutnya, seri keempat MotoGP 2026 akan berlangsung Sirkuit Jerez, Spanyol. Seri itu akan dimulai pada tanggal 24-26 April 2026.

(wan/bbs)

Dalam orasinya, massa aksi menuntut BPJS Ketenagakerjaan agar mengimplementasikan hasil temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman Sumatera Utara. Temuan tersebut menyoroti adanya dugaan maladministrasi dalam pengelolaan kepesertaan dan pembayaran JHT bagi P3K paruh waktu yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan.

"Kami meminta BPJS Ketenagakerjaan tidak mengabaikan temuan Ombudsman. Ini menyangkut hak para pekerja yang seharusnya dilindungi negara," tegas salah satu orator dalam aksi tersebut.

Selain itu, massa juga menyoroti persoalan tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh PUK SPSI AGN di PT Hugo. Disebutkan bahwa sejak tahun 2024 hingga saat ini, perusahaan tersebut belum melunasi kewajiban pembayaran iuran, yang berdampak langsung terhadap jaminan sosial para pekerja.

FPAN menilai persoalan ini harus segera diselesaikan secara transparan dan bertanggung jawab, mengingat hak-hak pekerja tidak boleh diabaikan oleh perusahaan maupun pihak terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Reza Nasution selaku perwakilan FPAN menjelaskan bahwa organisasi yang mereka bentuk lahir dari kegelisahan bersama atas berbagai persoalan ketenagakerjaan yang terjadi.

"FPAN ini lahir dari buah pikir kawan-kawan yang tergabung dari SPSI AGN dan Prabu. Kami melihat dan mengapresiasi bagaimana SPSI AGN Sumut di bawah pimpinan T.M Yusuf begitu all out dalam memperjuangkan hak-hak buruh, sehingga menjadi inspirasi bagi kami untuk ikut bergerak," ujar Reza.

Aksi berlangsung dengan tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian. Massa berharap pihak BPJS Ketenagakerjaan segera memberikan respon konkret atas tuntutan yang disampaikan, serta mengambil langkah nyata dalam memperbaiki sistem pelayanan dan kepesertaan demi melindungi hak-hak pekerja di Sumatera Utara.(Rez)

"Banyak orang memiliki tanah, tetapi belum bersertipikat sehingga tidak memiliki nilai ekonomi. Maka lahirlah program PRONA yang dilanjutkan menjadi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)," ujar Menteri ATR/Kepala BPN saat memberikan Kuliah Umum di Auditorium UIN Datokarama Palu, Sulawesi Tengah, Rabu.

Menteri ATR/Kepala BPN kemudian mengutip pandangan ekonom Hernando de Soto yang menyebut bahwa kemiskinan tidak bisa diatasi dengan bantuan sosial, tetapi melalui pemberian akses legal, termasuk terhadap tanah. Sertipikat tanah ini merupakan bagian dari akses legal yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tanpa legalitas yang jelas, tanah tidak dapat dijadikan jaminan, tidak dapat diakses dalam sistem keuangan formal, dan berpotensi menimbulkan konflik. Untuk itulah percepatan sertipikasi tanah dilakukan Kementerian ATR/BPN.

"Dari 45 juta sertipikat sebelum 2017, meningkat menjadi 126 juta saat ini. Namun, masih ada sekitar 14,4 juta bidang tanah yang belum tersertipikasi," ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.

Dengan informasi ini, Menteri Nusron berharap mahasiswa dari Kampus 1000 Mimpi ini bisa lebih peduli terhadap isu pertanahan di tengah masyarakat. Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting untuk ikut memahami sekaligus membantu menyebarkan kesadaran akan pentingnya kepastian hukum atas tanah. ( Rel/Lkt)

Di tengah kondisi geopolitik global yang tidak stabil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa ketahanan pangan menjadi prioritas nasional. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN menerapkan pembatasan alih fungsi lahan sawah maksimal hanya 11% dari total Lahan Baku Sawah (LBS), sementara sekitar 89% sisanya wajib dilindungi.

"Dalam situasi dunia yang seperti ini, yang paling gawat adalah pangan sama energi. Jangan sampai kita punya duit, tapi tidak ada pangan yang bisa dibeli," ucap Menteri ATR/Kepala BPN dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pemerintah daerah se-Sulawesi Tengah di Palu, Sulawesi Tengah, kemarin.

Menteri Nusron menjelaskan, dengan pembatasan yang dilakukan artinya hanya sebagian kecil lahan sawah yang bisa dialihfungsikan untuk kepentingan non-pertanian. Mayoritas lahan sawah harus dikunci untuk menjamin ketersediaan pangan nasional.

Kebijakan tersebut merupakan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, yang mensyaratkan minimal 87% dari total LBS harus ditetapkan sebagai Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).

"Kalau LP2B itu 87%, ditambah infrastruktur dan cadangan, berarti kurang lebih sekitar 89% yang harus dilindungi," ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.

Secara khusus di Sulawesi Tengah, upaya perlindungan lahan pertanian capaiannya masih perlu ditingkatkan. Saat ini, realisasi LP2B di tingkat provinsi baru sekitar 68%, sedangkan di tingkat kabupaten/kota masih berkisar 41% sehingga masih jauh dari target nasional.

Terkait kebijakan alih fungsi lahan sawah, pemerintah tetap membuka ruang peralihan fungsi dalam kondisi tertentu dengan syarat ketat. Di antaranya, kewajiban mengganti lahan pertanian sesuai ketentuan, seperti hingga tiga kali lipat untuk lahan irigasi teknis.

Dalam Rakor yang menghadirkan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid beserta sejumlah kepala daerah di kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah ini juga dilakukan penyerahan sertipikat aset milik pemerintah daerah. Setidaknya, Menteri ATR/Kepala BPN menyerahkan 103 Sertipikat Hak Pakai milik delapan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.( Rel/Lkt)

Dukungan ini sekaligus menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan nasional berbasis ilmu pengetahuan dan data.

"Kementerian ATR/BPN mendukung penuh ikhtiar dan niat baik dalam menunjukkan kemandirian pangan bagi masyarakat kita. Tentunya kepastian tata ruang dan kepastian atas tanah menjadi aspek utama yang akan diberikan oleh Kementerian ATR/BPN," ujar Wamen Ossy, dalam Rapat Pembahasan Pengembangan Pertanian Berbasis AI di Kawasan Danau Toba, di Ruang Rapat kawasan TSTH2 Institut Teknologi Del.

Kawasan TSTH2 merupakan pusat riset terintegrasi yang berfokus pada penelitian dan pengembangan bibit unggul di sektor pertanian. Kawasan ini juga dirancang sebagai lokasi budidaya tanaman herbal dari skala lokal hingga internasional yang tidak hanya mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, tetapi juga mendorong inovasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut Wamen Ossy, pendekatan berbasis sains akan memberikan kemudahan dalam berbagai aspek pembangunan nasional. Ia mengapresiasi semua pihak terkait atas upaya yang telah dilakukan untuk menghadirkan TSTH2.

"Tentunya kami sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan di Institut Teknologi Del maupun TSTH2. Jika kita ingin mengambil keputusan, menetapkan kebijakan, ataupun menganalisis suatu permasalahan, hal tersebut harus didasarkan pada data, bukan semata pada asumsi atau prediksi," tutur Wamen Ossy.

Senada dengan itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, menekankan pentingnya pendekatan berbasis riset dalam setiap upaya pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan ketahanan nasional. "Menurut saya, apa pun yang mau kita kerjakan, itu dalam konteks ketahanan harus ada studi atau riset. Jadi dengan studi riset ini kita punya data. Data itulah yang nanti kita bisa menjalankan. Jadi tidak bisa asal mau kita saja," tegasnya.

Ia menilai, seluruh elemen yang dibutuhkan untuk pengembangan TSTH2 saat ini telah tersedia. Langkah berikutnya adalah memastikan implementasi berjalan secara terintegrasi dan kolaboratif. "Harus kita padukan dalam satu program teamwork yang bagus. Jadi harus berperan semua. Tadi saya kira kita sudah lihat dari semua bidang menyampaikan pikirannya, semua studi tinggal sekarang bagaimana kita melaksanakan," pungkas Luhut .(Rel/Lkt)

Peringatan yang jatuh pada Jumat, 3 April 2026 tersebut menjadi momen bagi seluruh jajaran dan masyarakat untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, pengabdian, serta semangat melayani dengan penuh keikhlasan. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Melalui peringatan ini, diharapkan semangat kasih dan pengorbanan yang diajarkan oleh Isa Al-Masih dapat terus menginspirasi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan kerja maupun dalam interaksi sosial di tengah masyarakat.

Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momen ini sebagai penguat iman, mempererat kebersamaan, serta menumbuhkan semangat toleransi antar umat beragama.

"Semoga kasih Isa Al-Masih senantiasa menemani dan memberikan kekuatan dalam setiap langkah perjalanan hidup kita," menjadi pesan yang diusung dalam peringatan tahun ini.

Dengan semangat Melayani, Profesional, Terpercaya, Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat berkomitmen untuk terus hadir memberikan pelayanan yang humanis dan berintegritas kepada seluruh lapisan masyarakat. (Rel/Lkt)

Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah preventif dan bentuk kesiapsiagaan Polri dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan pada momentum hari besar keagamaan. Dengan penuh ketelitian dan profesionalisme tinggi, Tim 1 Sterilisasi yang terdiri dari personel Jibom dan KBRN diterjunkan langsung ke lokasi-lokasi ibadah untuk memastikan seluruh area dalam kondisi aman dan steril.

Dipimpin oleh IPTU Syariful Rahmi, S.H., tim melaksanakan sterilisasi secara menyeluruh di beberapa gereja prioritas, di antaranya HKBP Sudirman, Gereja Katedral, Gereja Kristus Raja, GMI Gloria, Gereja Katolik H.M Joni, serta GKPS Teladan. Setiap sudut lokasi diperiksa secara detail, mulai dari area dalam seperti mimbar, kursi, ruang ibadah, hingga area luar seperti halaman dan parkiran.

Dalam pelaksanaannya, personel menggunakan berbagai peralatan modern, seperti metal detector, X-ray, hingga peralatan khusus penjinak bahan peledak, guna mendeteksi potensi ancaman sekecil apa pun. Selain itu, koordinasi aktif dengan pihak pengamanan wilayah terus dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan optimal dan terintegrasi.

Hasil dari kegiatan sterilisasi menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya benda mencurigakan maupun indikasi bahan berbahaya, baik berupa bahan peledak maupun zat kimia berbahaya lainnya. Dengan demikian, seluruh gereja yang menjadi objek pengamanan dinyatakan aman dan siap digunakan untuk pelaksanaan ibadah.

Kehadiran personel Gegana Brimob di tengah masyarakat menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam memberikan rasa aman dan perlindungan maksimal, khususnya pada momen sakral seperti Kamis Putih dan Jumat Agung. Diharapkan, umat Kristiani dapat menjalankan ibadah dengan penuh ketenangan dan kekhusyukan.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar, sekaligus mempertegas peran Satuan Brimob Polda Sumatera Utara sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.(Rez)

Tersangka yang berhasil diamankan berinisial APT (18), dengan barang bukti berupa 5 plastik klip sabu, 2 pipet ujung runcing, 1 buah dompet, 1 unit timbangan elektrik, serta uang tunai sebesar Rp60.000,-.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Rosef Efendi, SIK., MH., CPHR., melalui Kasat Narkoba AKP A.R. Riza, SH., MH., pada Kamis, 2 April 2026 menjelaskan bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada 26 Maret 2026, berawal dari laporan masyarakat.

"Penangkapan terhadap tersangka berawal dari laporan masyarakat terkait sering terjadinya transaksi narkotika jenis sabu yang meresahkan warga di Jalan Andansari Durung I, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan," ujar AKP A.R. Riza.

Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Sat Narkoba kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan pelaku di lokasi.

"Setelah dilakukan penyelidikan, pada Kamis, 26 Maret 2026 sekira pukul 18.30 WIB, tim menuju lokasi dan mendapati tersangka sedang menunggu pembeli di belakang rumah. Selanjutnya tim langsung melakukan penangkapan," jelasnya.

Saat dilakukan penangkapan, petugas menemukan barang bukti narkotika yang berada dalam genggaman tangan tersangka.

"Barang bukti ditemukan dalam genggaman tangan tersangka, dan dari hasil interogasi awal, tersangka mengakui perbuatannya sebagai pengedar narkoba," tambahnya.

Saat ini, tersangka telah diamankan di Polres Pelabuhan Belawan dan masih menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

"Kami akan terus melakukan pengembangan terhadap kasus ini serta menindak tegas pelaku peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan," tegas Kasat Narkoba.

Polres Pelabuhan Belawan juga mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif dalam memberikan informasi terkait peredaran narkoba di lingkungan masing-masing.

"Kami berharap peran serta masyarakat untuk terus memberikan informasi kepada pihak kepolisian, sehingga peredaran narkoba dapat ditekan dan lingkungan tetap aman serta kondusif," pungkasnya.(lam)

Kasi Humas Polres Simalungun, AKP Verry Purba, saat dikonfirmasi pada hari Rabu (1/4/2026) sekitar pukul 21.40 WIB, menjelaskan bahwa keberhasilan ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.

"Polri terus hadir untuk masyarakat. Kali ini, Unit Reskrim Polsek Bangun berhasil mengungkap kasus pencurian dalam rumah dengan serangkaian penangkapan terhadap para pelaku," ujar AKP Verry Purba mengawali keterangannya.

Kapolsek Bangun, AKP Hengky B. Siahaan, S.H., M.H., dalam penjelasannya kepada awak media, menguraikan bahwa kasus ini bermula dari laporan korban berinisial RM, seorang wanita berusia 24 tahun yang berprofesi sebagai wiraswasta. Peristiwa pencurian terjadi pada hari Kamis (5/3/2026) sekitar pukul 03.30 WIB dini hari.

"Korban saat kejadian sedang berada di Kota Medan. Ia dihubungi oleh saksi bernama Budi Andika yang memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian di rumah korban yang beralamat di Jalan Surt Suri No. 1, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun," ungkap AKP Hengky B. Siahaan.

Kapolsek menjelaskan bahwa setelah mendapat informasi tersebut, korban segera berangkat menuju rumahnya. "Sesampainya di lokasi, korban melihat rumahnya dalam keadaan telah diobrak-abrik. Sejumlah barang miliknya raib," ujarnya.

AKP Hengky merinci barang-barang yang hilang dari rumah korban, antara lain satu unit televisi LG 32 inci warna hitam, satu unit kipas angin AC merk Sharp, satu unit parabola, satu set springbed Comforta, satu unit rice cooker merk Miyako, satu unit kulkas satu pintu merk Sharp, dan satu unit speaker aktif merk Advan.

"Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materi yang ditaksir mencapai sekitar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Korban kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Bangun untuk diusut tuntas," ungkap Kapolsek.

Menindaklanjuti laporan polisi nomor LP/B/56/III/2026/SPKT/Polsek Bangun/Polres Simalungun/Polda Sumut tersebut, AKP Hengky B. Siahaan bersama Kanit Reskrim IPDA B. Situngkir, S.H., serta tim Opsnal dan penyidik Unit Reskrim Polsek Bangun langsung bergerak melakukan penyelidikan intensif.

"Tim kami bekerja keras mengumpulkan alat bukti dan informasi di lapangan hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi para pelaku," ujar Kapolsek.

Setelah identitas pelaku diketahui, tim langsung bergerak melakukan penangkapan secara serentak pada hari Rabu (1/4/2026). "Pelaku berinisial HS (25 tahun) ditangkap sekitar pukul 12.00 WIB di rumahnya," terang AKP Hengky.

Lebih lanjut, Kapolsek menyebutkan bahwa pelaku berinisial EPS G (25 tahun) ditangkap pada pukul 13.00 WIB di rumahnya, pelaku berinisial ARS (28 tahun) ditangkap pukul 15.00 WIB di kediamannya, dan pelaku berinisial RAK (22 tahun) diamankan pada pukul 16.00 WIB juga di rumah masing-masing.

"Keempat pelaku ini kami amankan dari lokasi yang berbeda dalam waktu yang berdekatan," ungkap AKP Hengky.

Yang menarik, Kapolsek mengungkapkan bahwa dari penyelidikan lebih lanjut, kasus ini ternyata melibatkan jaringan yang lebih luas. "Tiga pelaku lainnya, yakni R B A P (27 tahun), R N S (27 tahun), dan K K N S (24 tahun), ternyata sudah lebih dulu kami amankan dan ditahan dalam perkara pencurian lain," ujarnya.

AKP Hengky menjelaskan bahwa ketiga pelaku tersebut sebelumnya telah ditangkap dalam kasus pencurian di Jalan Asahan KM.4, Nagori Pematang Simalungun, dengan korban seorang anggota Polwan berinisial W A S. "Mereka adalah pelaku yang sama, dengan modus operandi yang serupa," tegasnya.

Saat ini, masih terdapat satu orang pelaku lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) berinisial A (30 tahun), warga Jalan Parluasan, Kecamatan Siantar Utara, Pematang Siantar. "Kami masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku A," imbuh Kapolsek.

Dari tangan para pelaku, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti. "Kami amankan satu buah linggis yang digunakan untuk membobol rumah, satu unit becak motor dengan nomor polisi BK 6910 GY yang digunakan sebagai alat transportasi para pelaku, serta sejumlah barang milik korban seperti televisi LG 32 inci, satu set springbed, kipas angin AC Sharp, dan rice cooker," rinci AKP Hengky B. Siahaan.

Seluruh pelaku dijerat dengan Pasal 477 ayat (1) huruf (e), (f), (g) dan ayat (2) KUHPidana tentang Pencurian dengan Pemberatan. "Proses hukum akan terus kami lanjutkan. Saat ini para tersangka telah kami serahkan kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam," pungkas Kapolsek Bangun.(lam)

Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa Bank Sumut tidak sekadar menyediakan solusi finansial, tetapi juga berperan aktif dalam mempersiapkan calon jemaah haji secara menyeluruh, baik dari sisi spiritual, pengetahuan, maupun kesiapan teknis menuju Tanah Suci.

Inisiatif ini mendapat apresiasi dari berbagai pemangku kepentingan. Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Manajemen Risiko, Hukum, dan Kepatuhan, Acep Riana Jayaprawira, menilai langkah Bank Sumut sebagai inovasi layanan yang memberikan nilai tambah dan belum banyak dilakukan oleh perbankan lain.

"Kami mengapresiasi Bank Sumut atas penyelenggaraan manasik ini. Ini adalah bentuk layanan yang komprehensif dan berdampak nyata bagi calon jemaah," ujarnya di Asrama Haji Medan.

Apresiasi juga disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, yang menilai kegiatan ini mencerminkan kepedulian dan peran aktif Bank Sumut dalam mendukung kesiapan masyarakat menjalankan ibadah haji.

"Bank Sumut tidak hanya memberikan kemudahan secara finansial, tetapi juga membantu membangun kesiapan spiritual. Ini adalah nilai tambah yang sangat penting," ujarnya.

Lebih lanjut, kegiatan ini menjadi wujud sinergi kuat antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, BPKH, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menghadirkan layanan yang holistik dan berdampak bagi masyarakat.

Direktur Utama Bank Sumut, Heru Mardiansyah, menjelaskan bahwa Manasik Haji Akbar tahun ini diikuti 1.661 peserta dari total 1.807 jemaah yang telah melunasi biaya haji, yang dilaksanakan dalam dua gelombang pada 31 Maret–3 April dan 5–8 April 2026.

Peserta berasal dari berbagai daerah di Sumatera Utara, mencerminkan jangkauan layanan Bank Sumut yang luas dan inklusif. Kegiatan ini juga menjadi penyelenggaraan ke-15 sejak pertama kali digelar pada 2006 setelah sempat terhenti akibat pandemi Covid-19, sebagai bagian dari konsistensi Bank Sumut dalam memberikan nilai tambah kepada nasabah.

Sebagai bentuk apresiasi dan komitmen layanan, Bank Sumut menyediakan fasilitas lengkap, mulai dari transportasi, akomodasi, hingga dukungan penerbangan bagi jemaah dari wilayah kepulauan. Selain itu, peserta juga mendapatkan perlengkapan ibadah serta pembekalan komprehensif dari para pembimbing berpengalaman.

"Bank Sumut ingin memastikan bahwa setiap nasabah tidak hanya siap secara finansial, tetapi juga matang secara spiritual dan teknis dalam menjalankan ibadah haji," ujar Heru.

Ke depan, Bank Sumut akan terus memperkuat posisinya sebagai mitra strategis masyarakat, tidak hanya dalam layanan perbankan, tetapi juga dalam mendukung perjalanan hidup dan ibadah. Melalui inovasi produk seperti Tabungan Smart IB Makbul, Bank Sumut hadir memberikan kemudahan, kepastian, dan kenyamanan bagi masyarakat dalam merencanakan ibadah haji.

Dengan semangat "Berubah, Bertumbuh, dan Berprestasi," Bank Sumut terus melangkah sebagai bank kebanggaan masyarakat Sumatera Utara yang berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.(lam)

Dalam forum yang berlangsung serius tersebut, Harli Siregar mengakui bahwa polemik yang muncul telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat serta menjadi sorotan publik, termasuk perhatian dari para legislator di Senayan. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menghindar dari tanggung jawab atas persoalan tersebut.

"Kami menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi dalam penanganan perkara ini. Kami juga menegaskan siap bertanggung jawab dan melakukan evaluasi menyeluruh," ujar Harli di hadapan anggota Komisi III.

Lebih lanjut, Harli menjelaskan bahwa Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara akan melakukan langkah-langkah konkret untuk membenahi sistem internal, termasuk memperkuat pengawasan terhadap jajaran di bawahnya. Ia juga memastikan bahwa setiap proses penegakan hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, evaluasi tidak hanya dilakukan pada aspek teknis penanganan perkara, tetapi juga mencakup integritas aparat penegak hukum agar kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan tetap terjaga.

Rapat bersama Komisi III tersebut juga diwarnai dengan berbagai pertanyaan kritis dari anggota dewan. Sejumlah anggota menyoroti pentingnya transparansi dalam penanganan perkara yang menjadi perhatian publik, serta meminta agar kejaksaan tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum.

Selain itu, Komisi III juga menekankan agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera memberikan kejelasan terkait perkembangan perkara Amsal, termasuk kronologi penanganan, dasar hukum yang digunakan, hingga langkah-langkah lanjutan yang akan diambil.

Menanggapi hal itu, Harli menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk membuka informasi secara proporsional kepada publik tanpa mengganggu proses hukum yang sedang berjalan. Ia juga memastikan bahwa perkara tersebut akan ditangani secara objektif dan akuntabel.

"Kami akan pastikan penanganan perkara ini berjalan sesuai koridor hukum. Tidak ada yang ditutup-tutupi, namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam proses penegakan hukum," tambahnya.

Kisruh terkait perkara Amsal sendiri mencuat ke publik dalam beberapa waktu terakhir dan memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Sejumlah pihak menilai adanya kejanggalan dalam proses penanganannya, sehingga mendorong Komisi III DPR RI untuk meminta klarifikasi langsung dari pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Situasi tersebut dinilai menjadi ujian bagi institusi kejaksaan dalam menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, langkah permohonan maaf dan komitmen evaluasi yang disampaikan Kajati dinilai sebagai bagian dari upaya meredam polemik sekaligus memperbaiki kinerja institusi ke depan.

Di akhir pernyataannya, Harli kembali menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap pengawasan, baik dari internal maupun eksternal, termasuk dari DPR RI dan masyarakat luas.

"Kami siap diawasi dan dikoreksi demi perbaikan ke depan. Ini menjadi pembelajaran penting bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi," pungkasnya.(Rez)

Direktur Utama Perumda Tirtanadi, Ardian Surbakti, hadir bersama Direktur Administrasi dan Keuangan Salman Sihotang serta Direktur Air Limbah Ikrimah Hamidy. Kehadiran mereka turut mendampingi Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam agenda penyampaian penjelasan LKPJ Gubernur.

Dalam rapat tersebut, Pansus DPRD Provsu membahas sejumlah isu strategis, di antaranya upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Partisipasi aktif Perumda Tirtanadi dalam forum tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan daerah itu untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi. Hal ini dinilai penting guna mendukung kebijakan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan air bersih dan pengelolaan air limbah kepada masyarakat Sumatera Utara.

Rapat Pansus LKPJ ini merupakan bagian dari mekanisme evaluasi kinerja pemerintah daerah selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan ke depan.(Rez)

Kegiatan yang berlangsung di salah satu ruang kelas tersebut dihadiri oleh kepala sekolah, para guru, tokoh masyarakat, serta wali murid yang turut berpartisipasi dalam proses pemilihan.

Terdapat dua kandidat yang maju dalam pemilihan Ketua Komite Sekolah, yakni Imana Giawa dan M. Habib. Keduanya berasal dari unsur wali murid dan tokoh masyarakat, yang bersaing secara santai, humanis, dan penuh kebersamaan.

Menariknya, proses pemilihan dilakukan secara langsung oleh wali murid yang hadir, melalui mekanisme voting terbuka. Dari hasil penghitungan suara, Imana Giawa berhasil unggul dengan perolehan suara terbanyak, sehingga ditetapkan sebagai Ketua Komite Sekolah SDN 101778 Medan Estate.

Kepala SDN 101778 Medan Estate, Tetty Mikke Wijaya Silaen, menyampaikan bahwa terbentuknya kembali kepengurusan komite sekolah diharapkan dapat membawa semangat baru serta memperluas jejaring dalam mendukung berbagai program pendidikan di sekolah tersebut.

Ia menjelaskan, sebelumnya komite sekolah sempat terbentuk sekitar dua tahun lalu. Namun, karena sebagian pengurus telah meninggal dunia dan lainnya sudah lanjut usia, aktivitas komite menjadi vakum.

"Karena kondisi tersebut, maka hari ini kami melaksanakan kembali pemilihan secara demokratis agar komite sekolah dapat aktif kembali di SDN 101778 Medan Estate," ujar Tetty saat memimpin kegiatan.

Lebih lanjut, Tetty juga menyatakan komitmennya untuk menjalin sinergi dan kolaborasi bersama jajaran komite yang baru, di bawah kepemimpinan Imana Giawa.

"Kerja sama yang harmonis antara komite, guru, dan wali murid sangat krusial dalam mencapai tujuan pendidikan yang optimal," tambahnya.

Sementara itu, pemilihan berlangsung lancar dan penuh kekeluargaan. Usai penetapan ketua komite terpilih, kegiatan ditutup dengan pembacaan doa yang dipandu oleh M. Habib, yang juga merupakan tokoh masyarakat Deliserdang.(rel)

Penelusuran dimulai dari konfirmasi ke pihak BPJS Ketenagakerjaan, khususnya kantor cabang Medan Utara, yang memiliki wilayah kerja terhadap perusahaan pelaksana proyek. Dari hasil investigasi tersebut, diperoleh informasi bahwa korban yang meninggal dunia tidak terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Salah satu sumber internal menyebutkan bahwa nama almarhum tidak ditemukan dalam data kepesertaan, baik sebagai pekerja individu maupun dalam skema jasa konstruksi (jakon) yang seharusnya didaftarkan oleh perusahaan pelaksana proyek.

"Dari hasil penelusuran kami, yang bersangkutan memang tidak terdaftar. Ini tentu menjadi perhatian serius karena setiap pekerja wajib mendapatkan perlindungan jaminan sosial," ujar sumber tersebut.

Menindaklanjuti temuan itu, pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara langsung melakukan kunjungan dan pemeriksaan ke perusahaan terkait, yakni PT JSE yang disebut sebagai salah satu pelaksana proyek dan merupakan bagian dari entitas yang terlibat dalam pembangunan Islamic Center tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, pihak perusahaan akhirnya mengakui adanya kelalaian. Mereka menyatakan belum mendaftarkan seluruh pekerja ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

"Kami sudah mendatangi perusahaan, dan mereka mengakui bahwa memang ada kelalaian di pihak mereka. Pekerja belum didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan," ungkap perwakilan BPJS Medan Utara kepada wartawan.

Fakta ini memperkuat dugaan bahwa proyek yang sebelumnya digadang-gadang menjadi ikon pembangunan dan kebanggaan Kota Medan tersebut tidak sepenuhnya memenuhi standar keselamatan dan perlindungan tenaga kerja.

Selain itu, kasus ini juga membuka potensi adanya pelanggaran administratif hingga pidana, mengingat kewajiban pendaftaran pekerja dalam program jaminan sosial merupakan hal yang diatur secara tegas oleh pemerintah.

Sejumlah aktivis dan pemerhati ketenagakerjaan pun mulai angkat suara. Mereka mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap proyek Islamic Center, termasuk memeriksa seluruh perusahaan yang terlibat dalam proyek tersebut.

Mereka juga meminta agar pemerintah daerah serta instansi terkait tidak tutup mata terhadap kejadian ini, dan segera mengambil langkah tegas untuk memastikan tidak ada lagi pekerja yang dirugikan akibat kelalaian perusahaan.

Di sisi lain, pihak keluarga korban hingga kini masih menunggu kejelasan tanggung jawab dari perusahaan, baik dalam bentuk santunan maupun jaminan hak-hak korban yang seharusnya diterima.

Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa di balik megahnya sebuah proyek pembangunan, keselamatan dan perlindungan pekerja tidak boleh diabaikan. Aparat penegak hukum serta instansi terkait diharapkan segera turun tangan untuk mengusut tuntas dugaan kelalaian ini serta memberikan keadilan bagi korban.(Rez)

Untuk itu Satres Narkoba Polres Binjai kembali lagi melakukan Grebek Sarang Narkoba (GSN) di Desa Perhiasan Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Kamis,(2/4/1026)

Pemggrebekan terjadi setelah polisi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang aktivitas barak narkoba tersebut .

Kemudian Kasat Narkoba Binjai AKP Ismail Pane, S.H., M.H., langsung memimpin untuk melakukan penggrebekan terhadap barak narkoba tersebut.

"Setelah dilakukan penggrebekan di TKP oleh petugas, namun tidak ditemukan adanya penghuni dan barak saat itu dalam keadaan kosong, diduga kedatangan petugas sudah di bocorkan terlebih dahulu ," tegas AKP Ismail Pane.

Ketika dilakukan penyisiran di lokasi sekitaran barak tersebut, ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) buah plastik klip kosong, 10 (sepuluh) buah pipet serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong). Berarti ada aktivitas sebelum petugas datang .

Kemudian personil dari Satresnarkoba Polres Binjai melakukan pembongkaran serta memusnahkannya dengan cara dibakar terhadap barak narkoba yang sudah meresahkan masyarakat di sekitar lokasi.

Sesuai keterangan Kapolres Binjai AKBP Mirzal Maulana, S.I.K., S.H., M.M. M.H., melalui Kasi Humas AKP Junaidi, bahwa Polres Binjai tetap berkomitmen untuk brantas dan musnahkan terhadap barak-barak yang digunakan sebagai tempat pengguna maupun peredaran narkoba. (Oji )

Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menegaskan komitmen Pemko Medan untuk memperkuat peran RSUD H. Bachtiar Djafar sebagai pusat layanan kesehatan di kawasan Medan Utara.

Hal itu disampaikannya usai bersilaturahmi dengan jajaran rumah sakit dan kepala puskesmas di wilayah Medan bagian Utara, Kamis (2/4/2026).

Zakiyuddin menilai keberadaan RSUD Bachtiar Djafar sangat strategis karena berada dekat dengan wilayah Kecamatan Medan Belawan, Labuhan, Deli, dan Marelan. .

"Kita berharap rumah sakit ini bisa menjadi ujung tombak kesehatan di Medan Utara," ujarnya.

Menurutnya, salah satu tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah masih terbatasnya jumlah dokter spesialis. Karena itu, Pemko Medan akan mendorong pemerataan tenaga medis, termasuk membuka peluang kerja sama dengan dokter non-ASN melalui sistem kontrak.

"Kita harapkan dokter-dokter spesialis mau ikut berperan membantu masyarakat Medan⁰ Utara. Kalau memang kurang dari internal, bisa juga kita kontrak dari luar," katanya.

Zakiyuddin mengungkapkan, pihaknya telah mulai berkoordinasi dengan para dokter spesialis di RSUD Pirngadi untuk mendukung penguatan layanan di RSUD Bachtiar Djafar yang berlokasi di Jalan K.L Yos Sudarso, Km 18,5 Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan itu. Ia menekankan pentingnya keberadaan dokter spesialis yang menetap agar pelayanan berjalan optimal.

"Kita berharap dokter itu bisa stay di Bachtiar Djafar. Jangan sampai dibagi-bagi, karena kalau hanya satu dokter lalu pergi, pelayanan bisa terganggu. Idealnya ada beberapa dokter dengan spesialis yang sama," jelasnya.

Ia juga menyoroti belum optimalnya pemanfaatan sejumlah fasilitas, seperti ruang bedah yang hingga kini belum dapat digunakan secara maksimal akibat keterbatasan tenaga dokter spesialis.(ATN)

Didampingi Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman, beserta jajaran pimpinan Perangkat Daerah, Rico Waas menyimak dengan serius arahan strategis yang disampaikan Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi.

Dalam arahannya, Bobby Adhityo Rizaldi menyampaikan bahwa BPK menggunakan pendekatan berbasis risiko (risk-based audit) yang dipadukan dengan menggunakan Big Data Analytics dalam melaksanakan pemeriksaan LKPD guna meningkatkan kualitas dan kedalaman analisis pemeriksaan.

"Oleh karenanya Bapak dan Ibu, kita perlu bekerja sama agar proses pemeriksaan ini bisa menjadi lancar,"kata Bobby Adhityo Rizaldi dalam pertemuan yang diikuti oleh seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD di lingkup Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V tersebut.

Bobby Adhityo Rizaldi juga menekankan bahwa BPK hadir bukan untuk mengkritisi kebijakan yang diambil kepala daerah, melainkan memastikan turunan kebijakan berupa program maupun kegiatan berjalan sesuai aturan.

"Saya sampaikan bahwa BPK itu tidak di dalam posisi untuk mengkritisi atau memberikan rekomendasi terhadap kebijakan-kebijakan. Apapun kebijakan yang diambil oleh Bapak dan Ibu, yang kita periksa itu adalah turunan kebijakannya yaitu berupa program atau event-event untuk pencapaian kebijakan tersebut,"ujar Bobby Adhityo Rizaldi.(ATN)