Penangkapan ini dilakukan di kawasan Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapteng, pada Sabtu (7/11/2026).

Kapolres Tapanuli Tengah, AKBP Muhammad Alan Haikel lewat AKP J. Munthe, Kasat Narkoba Polres Tapteng membenarkan penangkapan itu.

Dia menjelaskan pengungkapan kasus ini berkat adanya informasi dari masyarakat.

"Berawal dari informasi masyarakat bahwa di Simpang Idola, Kelurahan Hajoran, sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Opsnal yang dipimpin oleh IPDA Kasmin Nadeak, S.H., langsung bergerak melakukan penyelidikan di lapangan," ujar Kapolres, Selasa (10/11/2026).

Tiba di lokasi pada Sabtu (7/11/2026) sekira pukul 17.30 WIB, petugas melihat seorang pria dengan gerak-gerik mencurigakan di samping rumah pemukiman warga, tepatnya di Simpang Idola.

Petugas kemudian langsung mengamankan pelaku yang mengaku bernama SP alias Gelleng (20), warga Kelurahan Lopian, Kecamatan Badiri.

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut plastik warna hitam dengan berat bruto 80 gram dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam.

Saat diinterogasi di tempat, pelaku mengaku mendapatkan paket narkotika tersebut dari seseorang bernama MHP alias Uccok, yang kemudian juga berhasil diamankan oleh petugas pada malam hari itu juga di Lopian Badiri.

Guna proses hukum lebih lanjut, tersangka beserta seluruh barang bukti langsung digelandang ke Markas Komando (Mako) Polres Tapanuli Tengah guna proses hukum sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga SH didampingi Wakil Ketua Ir Daud Simanjuntak MM dan Frengki Boy Saragih ST, yang Digelar di Gedung Harungguan DPRD Kota Pematangsiantar, Senin (9/11/2026).

Wali Kota Wesly menyampaikan, dalam mempedomani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan di Pasal 89 ayat 1 bahwa kepala daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD), dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Kemudian, Pasal 91 ayat 1 menyebutkan kepala daerah menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD.

Dipaparkan Wesly, dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, maka telah diterbitkan Keputusan Wali Kota Pematangsiantar Nomor: 001/900.1.1.1/496/IX/2026 tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD ta 2027 dengan struktur APBD sebagai berikut: Pendapatan Daerah direncanakan Rp971.963.461.907; Belanja Daerah direncanakan Rp995.963.461.907. Sehingga defisit sebesar Rp24 miliar.

Untuk Pembiayaan Daerah, dengan perincian: Penerimaan Pembiayaan Daerah direncanakan Rp30 miliar Pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan Rp6 miliar.

Maka jumlah pembiayaan sebesar Rp24 miliar.

Dengan demikian Rancangan APBD TA 2027 mengalami defisit Rp24 miliar yang dibiayai pembiayaan daerah yang mengalami surplus sebesar Rp24miliar.

Dengan demikian sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0 (nihil).

Dijelaskan Wesly, dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2027, bahwa pada saat Penyampaian Pengantar Nota Keuangan ini, juga turut diserahkan dokumen untuk mendapat pembahasan lebih lanjut, yaitu: Nota Keuangan Atas Rancangan APBD TA 2027, Buku Rancangan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar tentang APBD TA 2027, dan Buku Rancangan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Penjabaran APBD TA 2027.

Sedangkan perincian struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah secara lebih terperinci akan dijelaskan pada buku Rancangan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar tentang APBD TA 2027 dan Buku Rancangan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Penjabaran APBD TA 2027, dan dalam rapat pembahasan lebih lanjut sebagaimana telah dijadwalkan untuk pembahasan APBD.

Wesly Silalahi menegaskan, Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menerima tanggapan, kritik, dan saran yang nantinya akan disampaikan pada tahapan pembahasan selanjutnya, yang tentunya ditujukan untuk penyempurnaan Rancangan APBD Kota Pematangsiantar TA 2027. Sehingga memberikan kontribusi terbaik terhadap upaya perbaikan di berbagai sektor pembangunan, pelayanan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Sebagai wujud tanggung jawab kita bagi kemajuan daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah," sebutnya.

Wesly berharap pembahasan Rancangan APBD Kota Pematangsiantar TA 2027 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar sebelum tahun anggaran tahun berkenaan dimulai.

"Dan pelaksanaannya dapat segera dimulai pada awal tahun 2027," tukasnya.

Turut hadir, Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, para anggota DPRD Kota Pematangsiantar, para asisten, staf ahli, serta para pimpinan OPD di lingkungan Pemko Pematangsiantar, dan para camat. (*)

Bantuan ini menjadi wujud kepedulian pemerintah sekaligus penyemangat bagi korban untuk bangkit dan kembali membangun kehidupan.

Kali ini, bantuan stimulan diberikan kepada dua keluarga korban kebakaran yang saat ini tengah memulai pembangunan kembali rumah mereka.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Samosir Sarimpol Simanihuruk bersama sejumlah perwakilan perangkat daerah turun langsung meninjau proses pembangunan sekaligus menyerahkan bantuan bahan bangunan sesuai kebutuhan masing-masing keluarga.

Salah satu penerima bantuan, Elianto Sihombing, merupakan korban kebakaran yang terjadi di Dusun Sidaji pada 29 September 2025 lalu.

Untuk mendukung pembangunan kembali rumahnya, Elianto menerima bantuan sebanyak 104 zak semen dengan total nilai Rp7.956.000.

Sementara itu, keluarga Setia Sondang Halomoan Simbolon, warga Dusun II Desa Rianiate, menerima bantuan berupa 60 batang kayu broti ukuran 5/7 dengan panjang 4 meter dan 60 zak semen.

Total nilai bantuan yang disalurkan ke keluarga itu sebesar Rp6.960.000.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Samosir, Sarimpol Simanihuruk, menjelaskan bantuan stimulan diberikan dalam bentuk bahan bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan rumah masing-masing korban.

Besaran bantuan ini mengacu pada Keputusan Bupati Samosir Nomor 112 Tahun 2026 tentang Besaran Bantuan Stimulan pada Saat Bencana.

"Penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kehadiran Pemerintah Kabupaten Samosir di tengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Kami ingin memastikan bahwa pemerintah tidak hanya hadir saat bencana terjadi, tetapi juga mendampingi masyarakat dalam proses pemulihan," ungkap Sarimpol.

Ia menegaskan, penyaluran bantuan dilakukan secara langsung kepada penerima dan disesuaikan dengan waktu dimulainya pembangunan rumah. Dengan demikian, bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan tepat sasaran sesuai kebutuhan pembangunan tempat tinggal korban.

"Bantuan diberikan ketika korban sudah mulai melakukan pembangunan. Saat itu juga kami hadir dan mengantarkan bahan bangunan sesuai kebutuhan mereka. Harapan kami, bantuan ini dapat meringankan beban keluarga dan membantu mereka kembali memiliki tempat tinggal yang layak," jelasnya.

Tidak hanya memberikan dukungan dalam bentuk material, Sarimpol juga menyampaikan penguatan moril kepada keluarga penerima bantuan. Ia mengajak para korban untuk tetap tabah, tidak kehilangan harapan, serta menyerahkan setiap pergumulan kepada Tuhan.

Menurutnya, musibah yang dialami bukanlah akhir dari segalanya, tetapi harus menjadi momentum untuk kembali bangkit dan menata kehidupan.

Melalui bantuan stimulan ini, Pemerintah Kabupaten Samosir menegaskan komitmennya untuk terus hadir mendampingi masyarakat yang terdampak bencana.

Perhatian dan pendampingan itu diharapkan menjadi kekuatan bagi para korban untuk kembali membangun rumah, memulihkan kehidupan, dan menatap masa depan dengan penuh harapan.***

Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan ini dihadiri oleh Perwakilan Komando Daerah Angkatan Laut I, perwakilan Detasemen Polisi Militer 1/5 Medan, Kapolsek Belawan, Perwakilan Kejaksaan Negeri Belawan, perwakilan Komando Rayon Militer (Koramil) Belawan dan sejumlah stakeholder lainnya, Senin (9/11/2026).

Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian sosial serta komitmen jajaran Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya dalam meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan.

Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk, ia menekankan pentingnya menumbuhkan semangat kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat.

"Melalui kegiatan IMIPAS PEDULI 2026, kami ingin menunjukkan bahwa kehadiran Imigrasi tidak hanya sebatas memberikan pelayanan keimigrasian, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pembagian kacamata baca dan pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap kebutuhan masyarakat.Kami berharap kegiatan ini dapat membantu masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara Imigrasi dan masyarakat, sejalan dengan semangat Imigrasi untuk Rakyat," ujar Eko.

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan kacamata baca gratis secara simbolis oleh para tamu undangan kepada perwakilan masyarakat penerima manfaat. Setelah sesi foto bersama, masyarakat memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan dan pembagian kacamata baca gratis yang terlaksana melalui kerja sama dengan RS Advent Medan dan UPT Puskesmas Belawan.

Kolaborasi ini menjadi salah satu bentuk sinergi lintas instansi dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah Belawan dan sekitarnya.

Melalui penyelenggaraan IMIPAS PEDULI 2026, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan berharap semangat kepedulian sosial dapat terus tumbuh dan menjadi bagian dari budaya pelayanan publik yang humanis, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Momentum peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Ke-2 ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pengabdian jajaran Imigrasi tidak hanya diwujudkanmelalui pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, tetapi juga melalui kontribusi sosial yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kegiatan ini sejalan dengan semangat.

"Imigrasi untuk Rakyat", yaitu menghadirkan pelayanan dan pengabdian yang semakin dekat, bermanfaat, dan dirasakan langsung oleh masyarakat," sambungnya.

Selanjutnya, Perwakilan Wali Kota Medan, Muhammad Sofyan menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan sosial tersebut sebagai bentuk sinergi antara instansi pemerintah dan berbagai pihak dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tausiah oleh Wakil Ketua Umum MUI Medan, KH Zulfiqar Hajar yang mengajak seluruh peserta untuk memperkuat kerja sama antara ulama dan pemerintah demi kemaslahatan umat serta menanamkan empat nilai utama dalam kehidupan, yaitu rajin, jujur, ikhlas, dan peduli. Tausiah ditutup dengan pembacaan doa bersama.(Ril/Dam).

"Berdasarkan komitmen Bapak Kapolrestabes Medan, jajaran bergerak cepat dan tegas dengan mengamankan oknum Polri berinisial Brigadir IS yang saat ini tengah menjalani proses penanganan,"jelas Kasi Propam, Kompol Rasmaju Tarigan didampingi Wakasat Narkoba, Kompol Abdi Harahap dan Kasi Humas, AKP Nover Gultom pada wartawan, Selasa (10/11/2026).

Lebih jauh, dalam video viral yang beredar pada 7 November lalu Polrestabes langsung berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba untuk melakukan penindakan.

"Alhamdulillah, pada 9 November pelaku berhasil kita amankan dan langsung dilakukan pemeriksaan. Atas ketegasan Bapak Kapolrestabes, Brigadir IS saat ini telah dicopot dari jabatannya yang sebelumnya bertugas di Ba Sat Tanti, dan dimutasi menjadi bintara evaluasi," tegas Kasubbid Propam.

Selain dicopot, Brigadir IS juga langsung dijebloskan ke sel khusus (Patsus) guna memudahkan proses pemeriksaan lanjutan, baik terkait pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi Polri.

Sementara, Wakasat Narkoba, Kompol Abdi Harahap menambahkan, hasil pendalaman terkait kasus narkoba tersebut. Pihaknya bersama Tim Propam telah melakukan penggeledahan di tempat tinggal dan kamar kos terduga pelaku, yang diduga menjadi lokasi pembuatan video viral tersebut.

"Di lokasi kos-kosan tersebut, kami menemukan device yang sudah kosong dan tidak ada keterkaitan langsung dengan barang bukti narkoba di tempat. Saat ini, kami masih mendalami asal-usul narkotika yang dikonsumsi serta dari mana barang tersebut diperoleh," ungkap Wakasat Narkoba.

Saat disinggung awak media mengenai hasil tes urine, Wakasat Narkoba memastikan bahwa Brigadir IS positif mengonsumsi pod mengandung etomidate. "Ya, untuk tes urine, hasil tes urine positif etomidate,"tegasnya.

Terkait waktu pembuatan video yang beredar, bedasarkan keterangan sementara dari yang bersangkutan, Video sekitar bulan juli lalu. Kendati demikian, pihak kepolisian tetap melakukan pendalaman secara maraton bersama Tim Propam guna memastikan kebenarannya, termasuk menyelidiki sosok wanita yang turut disebut dalam video tersebut.

"Yang bersangkutan sebelumnya merupakan personel Sat Tanti. Atas perintah Bapak Kapolrestabes, jabatannya dicopot, kini berstatus Brigadir evaluasi, dan telah ditempatkan di sel khusus (Patsus)," pungkasnya. (Dam)

Ajakan tersebut disampaikan saat memimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 di Alun-Alun Pemkab Deli Serdang, Selasa (10/11/2026). Dalam kesempatan itu, Wabup membacakan amanat Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf.

Mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan", peringatan Hari Pahlawan tahun ini menjadi momentum untuk meneladani keberanian, pengorbanan, persatuan, dan semangat pengabdian para pendahulu bangsa.

Dalam amanat Menteri Sosial, menyampaikan bahwa perjuangan masa kini diwujudkan melalui pembangunan manusia, peningkatan kesejahteraan, penguatan persatuan, serta kepedulian terhadap sesama.

Pembangunan juga tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi harus diikuti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, perluasan kesempatan, dan pemerataan kesejahteraan.

Pada rangkaian peringatan tersebut, Pemkab Deli Serdang juga memberikan penghargaan kepada kecamatan berprestasi berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan Tahun 2026.

Kecamatan Tanjung Morawa meraih Juara I, disusul Lubuk Pakam sebagai Juara II dan Galang sebagai Juara III. Sementara itu, Juara Harapan I diraih Kecamatan Patumbak, Harapan II Kecamatan Labuhan Deli, dan Harapan III Kecamatan Pagar Merbau.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja kecamatan sekaligus dorongan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di wilayah masing-masing.( Drt)

Kompetisi ini menjadi wadah bagi pelajar untuk menunjukkan kemampuan sekaligus membuka peluang lahirnya atlet-atlet muda berprestasi.

Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, menghadiri pembukaan sekaligus menyaksikan pertandingan perdana yang mempertemukan tim bola voli pelajar Deli Serdang melawan Asahan.

Lom Lom menyampaikan dukungan kepada para pelajar Deli Serdang yang mengikuti kompetisi tersebut. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan kemampuan terbaik, menjunjung tinggi sportivitas, dan membawa nama baik daerah.

"Semoga melalui kompetisi ini, para atlet pelajar semakin termotivasi untuk meningkatkan kemampuan, mengasah bakat, serta mempersiapkan diri menghadapi ajang kompetisi bola voli berikutnya," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan bahwa pembinaan atlet tidak boleh berhenti setelah kompetisi berakhir. Para atlet muda yang memiliki potensi harus terus dipantau dan diberikan kesempatan untuk berkembang melalui berbagai program pembinaan.

Ia juga mengingatkan pentingnya kegiatan olahraga sebagai sarana positif bagi generasi muda untuk menghindari berbagai pengaruh negatif, seperti penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, tawuran, dan perilaku menyimpang lainnya.

"Gunakan masa muda untuk berlatih, meningkatkan kemampuan, menuntut ilmu, dan meraih prestasi. Jadilah kebanggaan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tunjukkan bahwa generasi muda Sumatera Utara adalah generasi yang kuat, berkarakter, dan memiliki masa depan," pesannya.

Lebih lanjut, Surya menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen mendorong perkembangan olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi. Namun, upaya tersebut membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, termasuk dukungan orang tua dalam mempersiapkan generasi penerus yang berprestasi.

Oleh karenanya, ia berharap GOR Voli Indoor Sumatera Utara dapat dimanfaatkan secara optimal, tidak hanya sebagai tempat penyelenggaraan pertandingan, tetapi juga sebagai pusat latihan, pembinaan, dan pengembangan atlet bola voli.( Drt)

Pesan tersebut ditegaskan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat bertindak sebagai inspektur upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 di halaman depan Balai Kota Medan, Selasa (10/11/2026).

Upacara yang mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama Melanjutkan Perjuangan" ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Pj Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fachrurrazi, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seluruh jajaran ASN, para camat, serta unsur terkait lainnya.

Dalam keterangannya usai upacara, Rico Waas mengajak seluruh elemen Pemerintah Kota Medan untuk memaknai perjuangan para pahlawan melalui semangat bekerja lebih keras, meningkatkan pengabdian, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa dan negara.

Menurutnya, pengorbanan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan harus menjadi inspirasi bagi generasi saat ini untuk melanjutkan perjuangan melalui karya dan pengabdian.

"Dengan jerih payah yang telah diberikan para pahlawan di masa lalu untuk memerdekakan Republik Indonesia dan membangun Indonesia hingga saat ini, seharusnya kita bisa memaknainya lebih dalam lagi. Bagaimana kita bekerja harus lebih keras lagi," ujar Rico Waas.

Lebih lanjut, Rico menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang memiliki peran strategis dalam memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kesempatan memperoleh pendidikan tidak boleh hanya dinikmati kelompok masyarakat tertentu, tetapi harus terbuka bagi seluruh anak tanpa terkecuali.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pemerintah Kota Medan mendukung keberadaan Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kelompok desil terbawah. Dukungan itu diwujudkan melalui penyediaan lahan hibah, peningkatan akses jalan menuju sekolah, fasilitas penerangan, hingga koordinasi dalam pemeliharaan dan perawatan lingkungan sekolah.

"Dengan pendidikan, mudah-mudahan bisa mengubah nasib keluarganya. Walaupun disebut investasi jangka panjang, kita meyakini suatu saat bangsa kita akan menjadi bangsa yang maju melalui pendidikan," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rico Waas juga menyerahkan santunan kepada para veteran sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi atas jasa, perjuangan, serta pengorbanan mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Peringatan Hari Pahlawan ini menjadi momentum bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Medan untuk memperkuat semangat nasionalisme, meningkatkan kualitas pengabdian, serta menghadirkan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui semangat kepahlawanan, Pemko Medan berkomitmen meneruskan perjuangan para pendahulu dengan memperluas kesempatan pendidikan, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun Kota Medan yang lebih maju, inklusif, serta berkeadilan.(ATN)

Hal tersebut menjadi pesan utama dalam Upacara Peringatan Hari Pahlawan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Medan, Selasa (10/11/2026). Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Khairul Azmi, turut hadir bersama jajaran pejabat dan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Dalam amanatnya, Wali Kota Medan mengajak seluruh ASN dan pejabat untuk meneladani semangat juang para pahlawan yang telah rela berkorban demi bangsa dan negara. Menurutnya, semangat kepahlawanan tidak cukup hanya dikenang melalui seremoni peringatan, tetapi harus diwujudkan dalam sikap, tanggung jawab, serta kesungguhan menjalankan tugas sehari-hari.

Pengabdian sebagai ASN, lanjutnya, merupakan bentuk perjuangan masa kini yang menuntut kerelaan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran demi kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap aparatur diharapkan mampu memberikan dedikasi terbaik sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Momentum Hari Pahlawan ini juga menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Medan untuk terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga integritas, serta bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan pesan tersebut, jajaran SDABMBK Kota Medan diharapkan terus menjadikan semangat kepahlawanan sebagai motivasi dalam menjalankan tugas, khususnya menghadirkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan pelayanan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Semangat kepahlawanan harus terus hidup dalam setiap pengabdian. Bukan sekadar mengenang jasa para pahlawan, melainkan meneruskan perjuangan mereka melalui kerja nyata demi mewujudkan Kota Medan yang lebih baik.(ATN)

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TP PKK Kota Binjai terhadap pemenuhan kebutuhan gizi anak, khususnya bagi anak-anak yang mengalami stunting. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi sekaligus mendukung tumbuh kembang anak.

Dalam kesempatan itu, Camat Binjai Barat, Romi Surya Dharma Damanik, menyampaikan harapannya agar bantuan ini dapat menjadi penyemangat bagi seluruh pihak untuk terus meningkatkan perhatian terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak.

"Semoga ke depannya Kota Binjai dapat mencapai zero stunting dan anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang sehat," harapnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Binjai, Ny. Nurhayati Amir Hamzah, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Ia berharap anak-anak di Kota Binjai dapat tumbuh sehat dan terbebas dari stunting.

Ia juga mengimbau para ibu agar rutin membawa anak ke Posyandu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara berkala.

"Saya mengucapkan terima kasih dan berharap anak-anak serta para ibu di sini senantiasa diberikan kesehatan. Saya juga mengingatkan agar ibu-ibu tetap rutin membawa anak ke Posyandu untuk memantau tumbuh kembangnya," ujarnya.

Sebanyak 11 anak menerima paket bantuan dalam kegiatan tersebut. Melalui penyerahan bantuan ini, TP-PKK Kota Binjai berharap dapat turut mendukung upaya percepatan penurunan angka stunting serta meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.

Turut hadir Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Binjai, Syamsul Efendi Siregar, para lurah se-Kecamatan Binjai Barat, serta Kepala Pustu Kelurahan Limau Sundai, Muntiani Ressely, S.Kep., Ners. (Oji)

Pelatihan itu menghadirkan berbagai elemen sebagai narasumber, diantaranya Direktur Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa (LKAD), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nitta Rosalin, Ketua BRWA (Badan Registrasi Wilayah Adat Sumatera Utara) Roganda Simanjuntak, Ketua Pengurus Harian AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) Humbahas Samuel Purba, Susi Halawa dari KSPPM (Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat) dan lainnya.

Hadir juga dalam acara itu Asisten Pemerintahan dan Kesra Sabar H Purba.

Bupati Humbahas mengatakan Pemerintah Daerah menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BRWA Sumut yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan pelatihan dan verifikasi MHA di Humbahas.

MHA beserta wilayah adatnya adalah pilar utama identitas, budaya, dan benteng kelestarian lingkungan, khususnya di Humbang Hasundutan. Keberadaan wilayah adat merupakan ruang hidup yang mengikat tatanan sosial, nilai luhur, dan hukum adat yang diwariskan leluhur ke lintas generasi.

Proses pengakuan dan perlindungan hak-hak MHA seringkali menghadapi tantangan pemetaan dan legalitas. Melalui pelatihan ini, Bupati Humbahas sangat berharap dapat lahir verifikator-verifikator yang kompeten, objektif, dan memahami instrumen pemetaan partisipatif.

Bupati Humbahas juga mengharapkan kepada seluruh peserta agar mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh sehingga proses verifikasi di lapangan nantinya dapat meminimalisir konflik dan benar-benar mencerminkan sejarah.

Pemerintah Daerah Humbahas (Humbang Hasundutan) memberikan dukungan dan komitmen penuh dalam memperkuat keberadaan MHA.***

Konferensi pers yang dipimpin Kapolres Tapteng itu turut didampingi oleh Wakapolres, Kasat Reskrim, serta Kasi Humas. Berdasarkan keterangan kepolisian, keempat perkara tersebut terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Tapanuli Tengah selama periode Agustus hingga Oktober 2026.

Dalam dua perkara pertama, polisi mengamankan dua tersangka berinisial AL (47) dan BCLG alias Boy (26). Keduanya diduga terlibat dalam pencurian sepeda motor Honda Vario 125 dan Yamaha N-Max di wilayah Kecamatan Tapian Nauli serta Pandan.

Pada kasus pencurian Honda Vario, peristiwa bermula di Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, pada 25 Agustus 2026. Saat itu, sepeda motor milik korban Bonar Simorangkir dipinjam oleh anak korban kepada saksi Rio Salman Jambak. Ketika melintas di lokasi, Rio diduga diberhentikan oleh sejumlah orang menggunakan mobil Toyota Avanza hitam.

Sepeda motor tersebut kemudian dirampas, sementara saksi dipaksa masuk ke dalam mobil dan diturunkan di kawasan Tangga Seratus, Jalan Sisingamangaraja, Sibolga.

Sementara itu, pencurian sepeda motor Yamaha N-Max milik Ikhsan Batubara terjadi di Jalan Sibolga-Padangsidimpuan, Kelurahan Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan.

Dalam melancarkan aksinya, para tersangka diduga menggunakan modus serupa, yakni menggunakan mobil Avanza hitam dan mengikuti pergerakan korban berdasarkan pelacakan telepon genggam.

Untuk perkara ketiga, jajaran Polres Tapteng mengamankan tersangka berinisial SS dan seorang tersangka lainnya berinisial MS, yang terlibat pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik pelajar bernama Gabriel Hamonangan Sinaga. Peristiwa itu terjadi pada 10 Oktober 2026 di Desa Sihorbo, Kecamatan Barus Utara.

Korban yang sedang berteduh karena hujan memarkirkan motornya di depan warung dengan kunci tertinggal di atas meja, hingga akhirnya dilarikan oleh pelaku saat korban tertidur. Berdasarkan pengembangan, motor curian tersebut sempat dijual seharga Rp1,5 juta di kawasan Hutabalang, Kecamatan Badiri, yang uangnya diduga digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu.

Adapun perkara keempat kembali melibatkan tersangka MS dalam pencurian sepeda motor Honda Beat Street milik Agustina Manalu. Kejadian berlangsung pada 21 Oktober 2026 di Kelurahan Fina Bolak, Kecamatan Andam Dewi, di mana kendaraan diparkir di teras rumah tanpa kunci stang sehingga mudah dibawa kabur pelaku.

Dari empat perkara tersebut, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa unit sepeda motor Honda Vario, Yamaha N-Max, Yamaha Jupiter MX, dan Honda Beat Street, lengkap dengan dokumen kendaraan seperti STNK, BPKB, serta kunci motor.

Untuk perkara yang melibatkan tersangka AL dan BCLG, penyidik menjerat pelaku dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, termasuk merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sementara itu, dua perkara lainnya masih terus dikembangkan oleh satuan Reskrim dan Polsek jajaran.

"Kami mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dengan menggunakan kunci pengaman tambahan dan tidak meninggalkan kendaraan dalam keadaan tidak terkunci atau kunci tertinggal," tegas Kapolres. Masyarakat juga diminta segera melapor kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau mengalami tindak pidana pencurian.***

Gagasan tersebut disampaikan tokoh pers Sumatera Utara, Rizal Rudi Surya, saat memaparkan pandangannya di hadapan sejumlah tokoh pers senior dan pengurus PWI Sumut, Jumat (6/11/2026).

Rizal menyampaikan gagasan itu sehari setelah resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Sumut periode 2026–2031. Pemilihan akan berlangsung dalam Konferensi PWI Sumut pada 21 November 2026.

Menurut Rizal, DK dan pengurus PWI merupakan dua unsur organisasi yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki fungsi berbeda, tetapi bermuara pada tujuan yang sama, yakni menjaga etika wartawan dan membangun PWI Sumut yang berintegritas.

Karena itu, hubungan keduanya tidak semestinya dibangun dengan pola saling berhadapan. Sebaliknya, harus tercipta keselarasan agar fungsi masing-masing berjalan optimal.

Berbeda Fungsi, Satu Tujuan

Rizal menilai, Dewan Kehormatan memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga etika profesi. Sementara pengurus PWI menjalankan roda organisasi dan berbagai program pembinaan serta pengembangan anggota.

Perbedaan fungsi tersebut bukan alasan untuk membangun sekat kelembagaan. Justru, keduanya harus saling memahami kewenangan dan saling mendukung dalam menjalankan tanggung jawab.

Ia menginginkan tidak muncul friksi maupun dikotomi antara DK dan pengurus. Hubungan harmonis harus menjadi kekuatan untuk memastikan seluruh kebijakan organisasi tetap berpijak pada etika dan integritas.

Pandangan ini sekaligus menempatkan harmonisasi sebagai bagian penting dari tata kelola organisasi. Sebab, organisasi profesi yang sehat membutuhkan keseimbangan antara fungsi pengelolaan dan penegakan etika.

Harmonisasi Bukan Menghilangkan Independensi

Namun, harmonisasi yang ditawarkan Rizal bukan berarti Dewan Kehormatan kehilangan independensinya. DK tetap harus menjalankan kewenangan etik secara objektif dan adil.

Ketika terdapat dugaan pelanggaran, pemeriksaan harus tetap berlandaskan aturan dan bukti, tanpa dipengaruhi kedekatan personal maupun kepentingan kepengurusan.

Dengan demikian, independensi dan keharmonisan tidak perlu dipertentangkan. DK dapat bersikap tegas dalam urusan etika, sementara hubungan kelembagaan dengan pengurus tetap terjaga secara profesional.

Di sinilah pentingnya saling menguatkan. Pengurus menghormati kewenangan DK, sedangkan DK menjalankan tugas etik dengan tetap memahami kepentingan organisasi secara menyeluruh.

Meningkatkan Kehormatan PWI Sumut

Rizal juga menilai, PWI Sumut selama ini telah memiliki posisi dan kehormatan yang cukup disegani. Kondisi tersebut harus dipertahankan sekaligus ditingkatkan.

Baginya, kehormatan organisasi tidak hanya ditentukan oleh program kerja atau besarnya jumlah anggota. Integritas wartawan, kualitas karya jurnalistik, dan keteladanan dalam berorganisasi menjadi fondasi yang tidak kalah penting.

Karena itu, apabila dipercaya memimpin DK PWI Sumut, ia ingin memastikan hubungan harmonis antara kedua unsur organisasi tetap terpelihara.

Pengalaman Rizal dalam dunia pers menjadi salah satu modal yang dibawanya. Ia merupakan Wakil Pemimpin Redaksi I Harian Analisa, Ahli Pers Dewan Pers di Sumatera Utara, serta pernah menjabat Wakil Ketua PWI Sumut selama dua periode.

Dalam pendaftaran sebelumnya, Rizal mengusung semangat menjaga etika dan integritas PWI Sumut. Ia juga menyerahkan dukungan sebanyak 96 anggota, dengan 89 kartu anggota secara fisik, sebagaimana dicatat panitia.

Gagasan harmonisasi yang disampaikannya kini memberikan penekanan tersendiri terhadap arah kepemimpinan DK yang ditawarkan.

Pada akhirnya, PWI membutuhkan organisasi yang kuat, bukan karena seluruh unsurnya selalu memiliki pandangan sama, melainkan karena mampu mengelola perbedaan secara dewasa.

DK yang berwibawa tidak harus berhadap-hadapan dengan pengurus. Sebaliknya, pengurus yang kuat tidak perlu merasa terancam oleh DK yang independen. Keduanya justru harus saling menguatkan demi menjaga kehormatan wartawan dan marwah PWI Sumatera Utara.( Rel)

Ia menilai audit yang dilakukan belum sepenuhnya mencocokkan data penyidik dengan bukti pembayaran yang dimiliki PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Menurutnya, sejumlah kapal yang masuk dalam data perkara sebenarnya telah melakukan pembayaran.

Hal itu disampaikan Hepy, setelah mendengarkan keterangan 5 saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (9/11/2026) sore.

Lima saksi tersebut terdiri dari dua auditor KAP Ribka, Mangasa Marbun dan Binsar Sirait, serta tiga saksi lainnya, yakni Masninda dari Pelindo, Siswati dan Ade dari KSOP.

Hepy mengatakan, berdasarkan keterangan dua auditor, data yang digunakan dalam pemeriksaan berasal dari penyidik. Namun, menurut dia, auditor belum memperoleh dan memeriksa seluruh bukti pembayaran dari Pelindo secara utuh.

"Dalam melakukan audit, seharusnya seluruh data, baik yang diperoleh penyidik maupun bukti pembayaran dari Pelindo, dicocokkan secara lengkap," ujarnya.

Ia menilai, konfirmasi langsung terhadap data pembayaran kapal menjadi hal penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan kewajiban PNBP. Sebab, pihaknya mengaku telah mencocokkan sejumlah data kapal dengan bukti pembayaran yang dimiliki Pelindo.

Menurut Hepy, pencocokan tersebut menunjukkan kapal-kapal yang dipersoalkan dalam perkara telah melakukan pembayaran, baik berdasarkan nota maupun data yang tercantum dalam dakwaan.

*Minta Data Ratusan Kapal Direkap*

Dalam persidangan tersebut, saksi Masninda dari Pelindo juga diminta merekap seluruh data kapal yang telah melakukan pembayaran. Rekapitulasi itu nantinya akan digunakan untuk mencocokkan satu per satu kapal yang masuk dalam perkara.

Hepy menyebut, jumlah data kapal yang perlu dibuktikan pembayarannya mencapai sekitar 670 kapal. Ia mencontohkan, data kapal yang dikaitkan dengan terdakwa Rivolino harus dilengkapi bukti pembayaran secara terperinci.

"Kami menunggu pembuktian pada sidang Senin depan. Kami optimistis bukti-bukti pembayaran dari Pelindo dapat menunjukkan bahwa kapal-kapal tersebut sudah membayar," katanya.

Dia juga menanggapi keterangan mengenai 5 kapal yang disebut belum membayar. Menurutnya, lima kapal tersebut berkaitan dengan jasa labuh. Namun, berdasarkan penjelasan yang diterimanya dalam persidangan, pembayaran atas kapal-kapal itu telah dilakukan setelah proses penyelidikan.

Ia pun menilai perlu ada pemeriksaan lebih cermat terhadap batas wilayah wajib pandu dan jenis layanan yang dikenakan kepada masing-masing kapal.

"Perbedaan wilayah dan jenis layanan tersebut harus diperhitungkan dalam menilai ada atau tidaknya kewajiban pembayaran," pungkasnya.

Sidang lanjutan dijadwalkan pekan depan dengan menghadirkan kembali saksi ahli dari JPU. (Dam)

Dorongan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat meninjau lokasi rencana pembangunan PSEL di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terjun, Kota Medan, bersama Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, Senin (9/11/2026).

Melalui kerja sama penanganan sampah lintas daerah, Deli Serdang akan memasok 400 ton sampah/hari untuk diolah di fasilitas PSEL Medan Raya. Kehadiran proyek strategis nasional (PSN) ini diharapkan dapat mengurangi beban tempat pemrosesan akhir sekaligus mengubah sampah menjadi sumber energi yang bermanfaat.

Zulkifli Hasan berharap pembangunan PSEL Medan Raya dapat dipercepat. Menurutnya, sejumlah proyek PSEL di daerah lain telah memasuki tahap pembangunan dan ditargetkan selesai secara bertahap hingga 2028.

Ia menjelaskan, pembangunan PSEL menjadi salah satu langkah penting untuk mengakhiri praktik pembuangan sampah secara terbuka atau open dumping yang telah dilarang dalam peraturan perundang-undangan.

"Ini namanya open dumping, masuk kategori darurat. Dalam undang-undang, cara seperti ini sudah tidak boleh lagi. Sampah terbuka sangat berbahaya karena ada gas metana, mikroplastik, dan dampaknya terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat," tegasnya.

Ia mengingatkan, timbunan sampah yang dibiarkan terbuka dapat mencemari lingkungan dan aliran sungai, serta berisiko menimbulkan kebakaran. Karena itu, pemerintah menargetkan praktik open dumping dapat dihentikan paling lambat pada 2028.

Zulkifli menyebutkan, pembangunan satu fasilitas PSEL diperkirakan membutuhkan investasi sekitar Rp3 triliun. Selain mengurangi timbunan sampah, fasilitas tersebut akan mengolah sampah menjadi energi listrik.

Selain pengolahan skala kawasan melalui PSEL, pemerintah juga mendorong pengelolaan sampah dari tingkat desa dan kelurahan. Zulkifli menyampaikan rencana dukungan anggaran sekitar Rp1 miliar untuk setiap desa dan kelurahan guna menyediakan teknologi pengolahan sampah, dengan usulan yang masih menunggu persetujuan Presiden.

Pengolahan dari sumbernya diharapkan dapat mengurangi sampah yang harus dibawa ke TPA. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk, sedangkan sampah anorganik yang sulit diolah dapat ditangani melalui fasilitas pengolahan yang disiapkan.

Zulkifli memperkirakan pemilahan dan pengolahan sampah dari rumah tangga berpotensi mengurangi hingga 70 persen volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir.

"Persoalan sampah ini bukan hanya urusan wali kota atau bupati, tetapi urusan kita semua. Masyarakat harus diajari bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri. Kalau setiap rumah tangga peduli dan mau memilah, volume sampah bisa berkurang hingga 70 persen," ujarnya.( Drt)

Pangdam I/BB bersama rombongan tiba di Bandara Binaka, Gunungsitoli, menggunakan pesawat Wings Air IW-1248 sekitar pukul 09.10 WIB. Setelah beristirahat sejenak di ruang transit VIP, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Lapangan Merdeka Onolimbu, Kabupaten Nias Barat, menggunakan helikopter Bell-412 TNI AD.

Setibanya di lokasi, Pangdam I/BB beserta rombongan melanjutkan agenda kunjungan ke Mako Yonif TP 903/Baluseda. Dalam kunjungan tersebut, Pangdam didampingi Asops Kasdam I/BB Kolonel Inf Wisyudha.

Di hadapan para prajurit, Mayjen TNI Hendy Antariksa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh personel yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti pengarahan. la juga mengingatkan bahwa setiap tugas yang dijalankan merupakan bagian dari pengabdian yang memiliki tujuan mulia.

Pangdam berpesan agar seluruh prajurit senantiasa menjaga semangat dan bekerja dengan penuh keikhlasan dalam menjalankan tanggung jawab. Menurutnya, semangat dan ketulusan menjadi modal penting untuk menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugas.

"Terima kasih kepada seluruh prajurit yang sudah meluangkan waktunya untuk berada di sini.

Kegiatan yang kita lakukan ini merupakan tujuan yang sangat mulia. Kita harus tetap semangat dan bekerja dengan ikhlas, sehingga senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan tugas demi bangsa dan negara yang kita cintai ini,"

Usai memberikan pengarahan, Pangdam I/BB bersama rombongan melakukan peninjauan pembangunan Mako Yonif TP 903/Balused. Peninjauan juga dilakukan terhadap lahan pertanian satuan guna melihat secara langsung perkembangan pembangunan serta pemanfaatan lahan yang tersedia. ( Red)

Keberangkatan kafilah tersebut dilepas Sekretaris Daerah (Sekda) Deli Serdang, Dedi Maswardy, mewakili Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, di Aula Cendana Lantai II Kantor Bupati Deli Serdang, Senin (9/11/2026).

Dalam arahannya, Dedi berpesan agar seluruh peserta memberikan penampilan terbaik karena mereka membawa nama Kabupaten Deli Serdang. Ia juga meminta peserta menjaga kesehatan, disiplin, dan menjunjung tinggi sportivitas selama mengikuti perlombaan.

"Seluruh peserta yang berangkat merupakan duta Kabupaten Deli Serdang. Karena itu, saya berharap saudara-saudara dapat memberikan penampilan terbaik, menjaga kekompakan, serta menjunjung tinggi sportivitas. Tunjukkan bahwa kalian telah mempersiapkan diri dengan baik dan manfaatkan setiap kesempatan untuk meraih prestasi," ujarnya.

Menurutnya, FSQ bukan sekadar ajang perlombaan, tetapi juga kesempatan untuk mengembangkan kecintaan terhadap seni Islami dan menjaga tradisi budaya yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan.

"Kegiatan seperti ini perlu terus kita dukung dan kembangkan agar dapat melahirkan lebih banyak generasi muda yang mencintai Al-Qur'an dan seni Islam. Saya berharap seluruh kafilah dapat mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan baik, lancar, dan kembali ke Kabupaten Deli Serdang dengan membawa pengalaman serta prestasi yang membanggakan," ungkapnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Deli Serdang, Zainal Abidin Hutagalung, dalam laporannya menyampaikan, 58 peserta akan mengikuti sejumlah cabang perlombaan, yakni Grup Rebana Klasik kategori remaja dan dewasa, Bintang Vokalis kategori anak-anak, remaja, dan dewasa, Pop Religi kategori anak-anak, remaja, dan dewasa, serta kategori Usia Emas.

Sebelum keberangkatan, seluruh peserta telah mengikuti pembinaan dan Training Center pada 5 November 2026 di Aula Taman Cadika Lubuk Pakam. Persiapan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan peserta menghadapi perlombaan.

Zainal berharap seluruh peserta dapat tampil maksimal sekaligus menjaga nama baik daerah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPD LASQI, para pelatih, ofisial, pendamping, orang tua, serta seluruh pihak yang telah mendukung persiapan kafilah. ( Drt)

Sebelumnya, kuasa hukum korban, Supri Darsono Silalahi, menyoroti kinerja Satreskrim Polres Binjai lantaran tersangka dalam kasus tersebut belum ditahan. Bahkan, dia menilai tersangka masih bebas berkeliaran dan meminta agar Kasat Reskrim dicopot dari jabatannya.

Menanggapi hal itu, AKP Hotdiatur menjelaskan bahwa penyidik Satreskrim Polres Binjai telah menetapkan pihak terlapor sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Menurutnya, penyidik juga telah melakukan pemanggilan sebanyak dua kali. Namun, tersangka tidak memenuhi panggilan yang dilayangkan.

"Kami telah melakukan pemanggilan sebanyak dua kali, namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan," tegas AKP Hotdiatur.

Kasat Reskrim Polres Binjai ini menambahkan, penyidik telah menerbitkan surat perintah penangkapan dan melakukan pencarian ke kediaman tersangka. Namun, saat didatangi, tersangka tidak berada di rumah dan hingga kini belum ditemukan.

"Saat ini, Satreskrim Polres Binjai masih terus berupaya mencari dan menemukan keberadaan tersangka untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut," ujar AKP Hotdiatur.

Pihaknya memastikan upaya pencarian terhadap tersangka terus dilakukan guna menindaklanjuti proses hukum atas perkara dugaan penganiayaan tersebut. ( Oji )

Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan lokasi yang telah disiapkan bagi pembangunan fasilitas pengolahan sampah yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.

Kehadiran Rico Waas dalam peninjauan itu sekaligus menegaskan dukungan penuh Pemko Medan terhadap percepatan realisasi PSEL Medan Raya. Proyek ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan sampah sekaligus mendorong sistem pengelolaan lingkungan yang lebih modern dan berkelanjutan.

Saat ini, Pemko Medan terus melakukan berbagai persiapan, mulai dari pematangan lahan hingga penyediaan infrastruktur pendukung. Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan fasilitas PSEL dapat segera direalisasikan sesuai tahapan yang telah direncanakan.

Melalui fasilitas ini, pengelolaan sampah diharapkan mengalami transformasi signifikan, dari sistem pembuangan terbuka (open dumping) menuju teknologi pengolahan modern yang tidak hanya mampu mengurangi timbunan sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa penanganan sampah menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat dan mendapat perhatian langsung Presiden RI Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan persoalan sampah dapat dituntaskan paling lambat pada 2028 melalui pembangunan fasilitas pengolahan yang bersih, higienis, dan ramah lingkungan.

"Fasilitas PSEL nantinya dirancang menyerupai mal atau supermarket yang bersih, higienis, dan tidak berbau," ujar Zulkifli Hasan.

Ia juga mengajak masyarakat untuk mulai membiasakan diri memilah sampah sejak dari rumah. Menurutnya, keberhasilan penanganan sampah tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi dan kesadaran seluruh elemen masyarakat.

Peninjauan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Bupati Deli Serdang H. Asri Ludin Tambunan, serta jajaran pimpinan perangkat daerah terkait di lingkungan Pemko Medan.

Dengan dukungan pemerintah pusat dan sinergi lintas daerah, pembangunan PSEL Medan Raya diharapkan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih efektif, mengurangi beban TPA, sekaligus menciptakan lingkungan Kota Medan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Mengawali perjalanan dari halaman Kantor Wali Kota Medan, rombongan mengayuh sepeda menyusuri sejumlah ruas jalan perkotaan menuju kawasan Kesawan, salah satu kawasan bersejarah yang menjadi ikon sekaligus bagian penting dari identitas Kota Medan.

Di tengah suasana pagi yang sejuk dan kondisi lalu lintas yang relatif lengang, kegiatan gowes tersebut tidak sekadar menjadi sarana menjaga kebugaran tubuh, tetapi juga momentum mempererat silaturahmi dan membangun kebersamaan dalam suasana santai dan penuh keakraban.

Sepanjang perjalanan, rombongan menikmati suasana Kota Medan sekaligus melihat lebih dekat dinamika kehidupan masyarakat pada pagi hari. Setibanya di Kesawan, perhatian tertuju pada deretan bangunan bersejarah dengan arsitektur khas kolonial yang menjadi saksi perjalanan panjang perkembangan Kota Medan.

Kawasan Kesawan memiliki daya tarik tersendiri dengan kekayaan sejarah, nilai arsitektur, serta potensi wisata yang dimilikinya. Keberadaan bangunan-bangunan bersejarah tersebut menjadi aset budaya yang perlu terus dijaga dan dikembangkan sebagai bagian dari identitas serta kebanggaan Kota Medan.

Kegiatan gowes Minggu pagi ini pun ditutup dengan sarapan bersama di Restoran Tip Top, salah satu restoran legendaris yang telah menjadi bagian dari sejarah kuliner Kota Medan.

Perpaduan olahraga, silaturahmi, dan wisata sejarah menjadikan kegiatan tersebut lebih dari sekadar perjalanan bersepeda. Momentum ini sekaligus menjadi cara sederhana untuk menikmati pesona Kota Medan, mengenal warisan sejarahnya, serta memperkuat semangat kebersamaan. (ATN)