Patroli tersebut melibatkan personel dari Dinas Pariwisata Kabupaten Karo, Polsek Berastagi, dan Satpol PP Kabupaten Karo. Kegiatan diawali dari halaman Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Karo sebelum tim bergerak menuju sejumlah titik yang dinilai rawan terjadinya praktik pungli, termasuk pos-pos retribusi yang kerap dikeluhkan pengunjung.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karo, Juni Antomi Kemit menyampaikan bahwa patroli ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada wisatawan yang berkunjung ke berbagai destinasi wisata di Kabupaten Karo.

"Patroli ini dilakukan untuk mencegah adanya oknum yang memanfaatkan kunjungan wisatawan dengan melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku. Kami ingin memastikan para wisatawan merasa aman dan nyaman selama berwisata di Kabupaten Karo," ujarnya.

Selain melakukan pengawasan, petugas juga memberikan imbauan kepada masyarakat dan pengelola kawasan wisata agar tidak melakukan pungutan tanpa dasar hukum serta selalu menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan wisata.

Sementara itu, pihak Polsek Berastagi,

AKP Henry D.B. Tobing, S.H menegaskan akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menindak segala bentuk praktik pungli yang dapat merusak citra pariwisata Kabupaten Karo.

Melalui kegiatan patroli gabungan ini, diharapkan kawasan wisata Pemandian Air Panas Doulu dan destinasi wisata lainnya di Kabupaten Karo tetap menjadi tujuan wisata yang aman, tertib, dan ramah bagi seluruh pengunjung, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. (Jpg)

Laga Thailand vs Kamboja berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Kamis (11/6/2026). Laga tersebut Kick-off pukul 16.00 WIB.

Awal laga menit pertama,Thailand cukup mendominasi namun memasuki menit ke-17, pertandingan berjalan mulai ketat. Kamboja tampil lebih agresif dengan terus melancarkan serangan ke area pertahanan Thailand.

Namun, lini belakang Thailand bermain disiplin dan mampu meredam sejumlah upaya yang dibangun para pemain Kamboja. Hingga menit ke-17, kedua tim masih belum mampu memecah kebuntuan.

Menit ke-26, Kamboja terus menekan pertahanan Thailand melalui umpan-umpan ke dalam kotak penalti. Namun, hingga kini peluang yang tercipta belum mampu berbuah gol. Skor masih 0-0.

Thailand akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-31. Berawal dari umpan jauh kiper, pemain Thailand Phosri (11) berhasil lolos dari kawalan dan menuntaskan peluang menjadi gol. Thailand pun unggul 1-0 atas Kamboja.

Thailand nyaris menggandakan keunggulan pada menit ke-42, Tippanet (7) melepaskan tembakan ke arah gawang Kamboja, namun bola masih melebar sehingga skor tetap 1-0 untuk Thailand.

Thailand menggandakan keunggulan pada menit ke-45, Tippanet (7) sukses memanfaatkan umpan rekannya dan melepaskan tembakan yang berbuah gol. Thailand pun memimpin 2-0 atas Kamboja hingga babak pertama berakhir.

Memasuki babak kedua, menit ke-80, Thailand menambah skor lewat Tippanet (7) mencetak gol ketiga. Memanfaatkan peluang di depan gawang, pemain bernomor punggung 7 itu sukses menuntaskan serangan dan membawa Thailand unggul 3-0 atas Kamboja.

Pada menit ke-88, Thailand memperlebar keunggulan menjadi 4-0 setelah Udom Sean (13) mencetak gol bunuh diri. Bola yang berusaha diantisipasi justru masuk ke gawang Kamboja sendiri.

Hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak kedua, skor 4-0 untuk kemenangan Thailand atas Kamboja. Hasil ini mengantarkan Thailand melaju ke finalPiala AFF U-19 2026.

Daftar susunan pemain

Thailand U-19:

Poomraphee S. (1), Pichaiya Kongsri (10), Surachai Booncharee (3), Jeerapong Chamsakul (4), Phurich Subhensawang (5), Danuphon Buppha (6), Itthimon Tippanet (7), Apiwich Laorkhai (12), Kongnat Thuamthongdee (14), David Songjumpao (16), dan Siwakorn Ponsan (19).

Kamboja U-19:

Farib Mat (21), Vreak Phan (6), Vatana Loem (4), Raksa Siem (7), Rintaro Sakakibara (9), Udom Sean (13), Ovanda Noem (14), Mathew Sitha (15), Kimsou Oung (16), Solido Soeun (18), dan Mohamatsorles Seth (20). (DetikNews)

Memori banding akan segera disampaikan ke PN Tipikor Medan atas putusan bebas ada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara Askani, mantan Kepala BPN Deli Serdang Abdul Rahim Lubis, mantan Direktur PTPN II Irwan Perangin-angin, serta Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP) Iman Subakti.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, Kamis (11/6/2026) membenarkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menyampaikan banding ke Majelis Hakim karena memiliki pandangan hukum berbeda dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan. "JPU sdh mnyatakan banding di PN Tipikor pada tgl 8 Juni 2026," kata Rizaldi.

Sementara itu, Tim Khusus Peningkatan Pendapatkan Asli Daerah (PAD) DPRD Deliserdang juga menemukan dugaan potensi hilang miliaran di 4 Perumahan Citraland di Kabupaten itu yang dipaparkan dalam dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Deli Serdang, Rabu (22/4/2026) lalu.

Terungkap berbagai fakta penyebab rendahnya PAD Deli Serdang selama ini. Salah satunya adanya permainan oknum petugas Bapenda dengan pihak perusahaan atau swasta.

Salah satu yang paling disorot saat ini adanya dugaan kebocoran PAD dari pengembang Citraland. Pihak Pansus Peningkatan PAD menemukan kebocoran PAD hampir 100 Milyar untuk tahun 2025. Hal ini terkait dengan luas bangunan perumahan yang belum semua ada Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau yang dulu dikenal dengan istilah IMB.

"Selain luas bangunan perumahan yang belum semua ada izin PBGnya juga belum semua luas bangunan yang ada di Citraland belum masuk SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang). Misalkan luasnya 10 ribu yang masuk hanya 3 sampai 4 ribu saja. Inikan tidak benar bocor PAD kita," ujar Ketua Pansus Peningkatan PAD 2, Misnan Al Jawi.

Menanggapi hal itu, Rabu (11/6/2026) malam, Ketua Umum Forum Komunikasi Suara Masyarakat (FKSM) Irwansyah, meminta jaksa di Sumut segera mengawal proses bading vonis bebas 4 terdakwa korupsi pelepasan HGU PTPN 2 yang dijadikan Perumahan Elit Citraland itu.

"Selain mengawal proses banding, jaksa juga harus mengembangkan kasus yang didakwa merugikan negara Rp. 263 miliaran itu ke semua pihak tak terkecuali ke manajemen PT DMKR selaku pengembang Perumahan Citrland di Helvetia, Sampali, Tanjung Morawa dan Medan Estate masing-masing di Kabupaten Deliserdang," tegasnya.

Selain mengembangkan kasus dugaan pelepasan HGU menjadi Perumahan Citraland, Kejati Sumut diminta Irwansyah, memulai penyelidikan atas temuan Tim Khusus Peningkatan PAD DPRD Serdang yang menuding adanya dugaan kebocoran PAD dari 4 Perumahan dikelola PT DMKR yang disebut-sebt grup usaha PT Ciputra milik konglomerat itu.

"Tak tanggung-tanggung, Tim Khusus Peningkatan PAD DPRD Deliserdang dalam paparan mereka menduga menemukan dugaan kebocoran PAD di daerah itu mencapai ratusan miliaran atas potensi bocornya kewajiban pengembang 4 perumahan Citraland. Itukan baiknya segera diusut," pungkasnya.

BANDING VONIS BEBAS

Empat terdakwa yang sebelumnya divonis bebas oleh majelis hakim yakni mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara Askani, mantan Kepala BPN Deli Serdang Abdul Rahim Lubis, mantan Direktur PTPN II Irwan Perangin-angin, serta Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP) Iman Subakti.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, Kamis (11/6/2026) membenarkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menyampaikan banding ke Majelis Hakim karena memiliki pandangan hukum berbeda dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan. "JPU sdh mnyatakan banding di PN Tipikor pada tgl 8 Juni 2026," kata Rizaldi.

Sementara itu, JPU Hendri Edison Sipahutar menyebutkan proses penyusunan memori banding saat ini tengah dilakukan sebagai bagian dari langkah hukum lanjutan yang ditempuh pihak kejaksaan.

Sebelumnya, Rabu (3/6/2026) malam majelis hakim yang dipimpin Muhammad Kasim menyatakan para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif pertama maupun kedua.

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan jaksa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Atas dasar itu, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas kepada seluruh terdakwa sekaligus memerintahkan pemulihan hak-hak para terdakwa serta membebaskan mereka dari tahanan.

Dalam amar putusannya, majelis hakim memutuskan beberapa hal penting: Membebaskan seluruh terdakwa dari semua dakwaan Memerintahkan agar para terdakwa dibebaskan dari tahanan Memulihkan hak, kedudukan, harkat, dan martabat para terdakwa seperti semula

Dalam tuntutannya, jaksa meminta masing-masing terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun enam bulan serta denda sebesar Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Selain pidana badan, jaksa juga menuntut pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp263,4 miliar kepada PT Nusa Dua Propertindo.

Dana tersebut diketahui telah dibayarkan oleh PT NDP bersama PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR) dan saat ini masih dititipkan dalam rekening pemerintah yang dikelola Kejati Sumut.

Menurut jaksa, tindakan para terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi.

TEMUAN BOCORNYA PAD MILIARAN RUPIAH

Tim pansus Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Deli Serdang telah selesai menyampaikan laporan akhir hasil kerja pada Rapat Paripurna yang berlangsung, Rabu (22/4/2026).

Terungkap berbagai fakta penyebab rendahnya PAD Deli Serdang selama ini. Salah satunya adanya permainan oknum petugas Bapenda dengan pihak perusahaan atau swasta.

Salah satu yang paling disorot saat ini adanya dugaan kebocoran PAD dari pengembang Citraland. Pihak Pansus Peningkatan PAD menemukan kebocoran PAD hampir 100 Milyar untuk tahun 2025. Hal ini terkait dengan luas bangunan perumahan yang belum semua ada Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau yang dulu dikenal dengan istilah IMB.

"Selain luas bangunan perumahan yang belum semua ada izin PBGnya juga belum semua luas bangunan yang ada di Citraland belum masuk SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang). Misalkan luasnya 10 ribu yang masuk hanya 3 sampai 4 ribu saja. Inikan tidak benar bocor PAD kita," ujar Ketua Pansus Peningkatan PAD 2, Misnan Al Jawi.

Dengan didampingi Wakil Ketua Pansus, Junaidi dan Sekretaris Muhammad Ilham Pulungan, Misnan memaparkan pihaknya telah mengumpulkan berbagai data dan kemudian melakukan cek lapangan. Saat itu ditemukan dokumen yang dimiliki tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Kemudian tidak sesuatu NJOP juga. Seperti yang di Tanjung Morawa harusnya 3 jutaan keatas tapi ini hanya dibawah 1 jutaan," ucap Misnan politisi PPP.

Misnan pun mengapresiasi adanya pergantian dan rotasi oknum pejabat dan petugas di Bapenda Deli Serdang. Diduga oknum-oknum pegawai lama yang bermain dengan pihak perusahaan. Selain itu dianggap petugas dari Bapenda lama itu belum seutuhnya turun untuk memvalidasi aset Citraland.

" Kemudian terkait BPHTB juta. Perumahan citraland itu belum semua dipecahkan untuk milik perorang. Harusnya setelah akad itu tanggungjawab pihak properti. Sekarang rata-rata belum dibalik namakan padahal sudah ditempati dan jumlahnya ini sudah ribuan. Satu rumah diperkirakan sekitar 70 juta untuk BPHTB," bilang Misnan.

Banyak hal lain yang juga sempat disinggung dan telah disampaikan atau dibaca langsung di paripurna dan didengarkan oleh Wakil Bupati, Lom Lom Suwondo. Persoalan Air Bawah Tanah (ABT) juga sempat disinggung dimana tidak semua punya izin. Meski mengebor sendiri dan melakukan pengutipan kepada masing-masing rumah namun saat melakukan pembayaran ke Pemkab tidak sesuai apa yang didapatkan dari masing-masing pemilik rumah. Terkait apa yang terjadi ini dugaan kuatnya disampaikan adalah kesengajaan dan telah diketahui oleh oknum petugas nakal.

"Kita pernah panggil untuk RDP tapi kadang datang kadang tidak. Ngaku dokumen belum disiapkan dan mau diantar berkasnya," kata Misnan.

Terkait persoalan dugaan kebocoran PAD ini, Misnan pun membenarkan akan menindaklanjuti kasus ini ke Aparat Penegak Hukum (APH). Disebut karena sudah punya data-data valid, Pansus pun akan melaporkan persoalan ini ke Kejati Sumut. Pansus meminta agar Kejatisu segera turun untuk memeriksa dan mengaudit Citraland.

BANTAH

Sementara itu Humas Citraland Rendy, ketika dikonfirmasi, Kamis (23/4/2026) membantah hal itu dan menyampaikan bahwa hal itu sebelumnya sudah pernah dibahas bersama DPRD, dan dibuktikan dengan dokumen Citraland. "Selamat Siang Bang, terima kasih atas konfirmasinya".

"Terkait hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa isu ini sebelumnya telah dibahas dalam rapat dengan DPRD pada tahun lalu dan seluruhnya telah kami klarifikasi serta lengkapi dengan dokumen pendukung. Kami memastikan bahwa seluruh kewajiban, termasuk PBB, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Pemerintah Daerah Kabupaten Deliserdang," katanya. (Red)

Kegiatan tersebut berlangsung khidmat di Aula Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Kamis (11/6/2026).

Jabatan Kasubbagbin Kejaksaan Negeri Labuhanbatu resmi diserahterimakan dari pejabat lama, Febby Erwan Saputra, S.H., kepada pejabat baru, Azmi Novendri, S.H., M.H.

Upacara seremonial ini dihadiri oleh jajaran internal instansi, mulai dari Pejabat Eselon IV dan V, Jaksa Fungsional, hingga seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.

Kehadiran seluruh personel tersebut menjadi bentuk dukungan penuh terhadap proses regenerasi kepemimpinan di dalam tubuh organisasi.

Dalam kesempatan itu, Kajari Labuhanbatu atas nama keluarga besar kejaksaan menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Febby Erwan Saputra atas dedikasi, pengabdian, serta kontribusi nyata yang telah diberikan selama mengemban tugas sebagai Kasubbagbin.

Pada saat yang sama, ucapan selamat bertugas juga disampaikan kepada Azmi Novendri yang kini resmi memegang amanah baru sebagai Kasubbagbin Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.

"Semoga pergantian kepemimpinan ini semakin memperkuat profesionalisme, integritas, dan kinerja Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tulis keterangan resmi Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.

Mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Korps Adhyaksa ini diharapkan dapat membawa penyegaran organisasi sekaligus mempertahankan tren positif kinerja kejaksaan ke depan. (HBB)

Dipimpin IPDA Afrildhon Pasaribu, S.H., sebanyak 25 personel diterjunkan melaksanakan Kegiatan Patroli Mandiri guna mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Guantibmas), khususnya aksi kejahatan jalanan, balap liar, hingga potensi tawuran yang meresahkan masyarakat.

Patroli diawali dengan apel kesiapan personel di Mako Satuan Brimob Polda Sumut sebelum bergerak menyisir sejumlah titik rawan di Kota Medan. Dengan perlengkapan taktis dan kesiapsiagaan penuh, personel bergerak melalui beberapa ruas strategis, mulai dari Jalan Krakatau, Jalan Cemara, Jalan Bilal, Jalan Aluminium, Jalan Durung, Jalan William Iskandar hingga kawasan Underpass Manhattan Jalan Gatot Subroto.

Kehadiran personel Brimob pada waktu dini hari menjadi bentuk nyata hadirnya negara di tengah masyarakat. Tidak hanya melakukan patroli mobile, personel juga melaksanakan sambang humanis dan berdialog langsung dengan warga guna memberikan rasa aman sekaligus menyerap informasi situasi kamtibmas di lapangan.

Saat pelaksanaan patroli berlangsung, personel menerima pengaduan masyarakat terkait adanya aksi tawuran di kawasan Jalan Perjuangan. Menanggapi laporan tersebut, tim patroli bergerak cepat menuju lokasi untuk melakukan tindakan preventif. Kehadiran personel bersenjata lengkap berhasil membuat situasi kembali kondusif dan kelompok yang terlibat membubarkan diri.

Selain fokus pada antisipasi kriminalitas, personel juga melakukan pemetaan terhadap sejumlah titik yang minim penerangan jalan dan dinilai berpotensi menimbulkan kerawanan kecelakaan maupun tindak kejahatan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya preventif dan deteksi dini demi menciptakan situasi keamanan yang lebih optimal di wilayah Kota Medan.

Patroli berakhir dengan apel konsolidasi di Mako Satuan Brimob Polda Sumut dalam keadaan aman dan terkendali. Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti bahwa Satuan Brimob Polda Sumut terus hadir memberikan perlindungan, rasa aman, serta respon cepat terhadap setiap potensi gangguan keamanan di tengah masyarakat.(HPSU)

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polda Sumut dalam mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian di wilayah Sumatera Utara.

Kapolda bersama rombongan tiba di Kabupaten Samosir menggunakan helikopter Ditpolairud Polda Sumut dan mendarat di Helipad Hotel Labersa Samosir sekitar pukul 09.35 WIB. Kedatangannya disambut oleh Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom, serta Kapolres Samosir, Rina Sry Nirwana Tarigan.

Selanjutnya, rombongan bergerak menuju lahan pertanian bawang putih milik Kelompok Tani Santo Adrianus Peajolo di Dusun II, Desa Maduma. Di lokasi tersebut, Kapolda menerima paparan terkait pengembangan lahan seluas 10 hektare, yang terdiri dari 3 hektare lahan produktif dan 7 hektare lahan yang masih dalam tahap pengembangan.

Dalam kesempatan itu, Kapolda Sumut menyampaikan apresiasi kepada para petani yang terus berupaya mengembangkan sektor pertanian di tengah berbagai tantangan. Menurutnya, budidaya bawang putih memiliki potensi besar untuk mendukung kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan, tetapi juga mendukung program-program strategis pemerintah, termasuk di bidang ketahanan pangan. Kami mengapresiasi semangat para petani yang terus bekerja keras mengembangkan komoditas pertanian unggulan di Kabupaten Samosir," ujar Kapolda.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Kapolda Sumut menyerahkan bantuan stimulan kepada Kelompok Tani Santo Adrianus Peajolo dan Kelompok Tani Lamtama. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu pengembangan budidaya bawang putih dan meningkatkan hasil produksi pertanian masyarakat setempat.

Kegiatan yang berlangsung penuh keakraban itu mendapat sambutan positif dari para petani dan masyarakat yang hadir. Dialog antara petani dan jajaran Polda Sumut juga menjadi wadah untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan lahan pertanian.

Kapolres Samosir, Rina Sry Nirwana Tarigan, mengatakan seluruh rangkaian kunjungan kerja berlangsung aman, tertib, dan kondusif berkat sinergi seluruh pihak yang terlibat.

Usai melaksanakan peninjauan lapangan, Kapolda Sumut beserta rombongan melanjutkan agenda makan siang bersama di Hotel Labersa Samosir sebelum kembali menuju Medan menggunakan helikopter.

Kunjungan kerja ini menjadi wujud nyata dukungan Polda Sumut terhadap program ketahanan pangan yang terus digalakkan pemerintah, sekaligus memperkuat kolaborasi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan kelompok tani dalam mendorong kemandirian pangan di Sumatera Utara.(HPSU)

Direktur Reserse PPA/PPO Polda Sumut, Kombes Pol Kristinattara Wahyuningrum menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari informasi intelijen terkait adanya rencana pemberangkatan warga negara Indonesia secara ilegal menuju Malaysia menggunakan kapal kayu dari kawasan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai.

"Tim gabungan Ditres PPA/PPO bersama Satgas Bais Tanjung Balai Asahan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan kapal beserta para pelaku dan korban di Perairan Kuala Bagan Asahan pada 2 Juni 2026 sekitar pukul 08.00 WIB," kata Kristinattara saat konferensi pers di Mapolda Sumut, Kamis (11/6/2026).

Delapan korban yang seluruhnya laki-laki rencananya akan dipekerjakan sebagai nelayan dan buruh bangunan di Malaysia. Mereka berasal dari Kabupaten Asahan, Batu Bara, Serdang Bedagai dan wilayah sekitarnya.

Polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu unit kapal kayu pukat jaring warna biru-merah, 11 unit telepon genggam, serta uang tunai Rp480 ribu.

Kelima tersangka berinisial B, IN, MJ alias MJT, AA dan P alias I kini ditahan untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Mereka dijerat Pasal 457 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun.

Selain itu, para tersangka juga dijerat Pasal 81 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.(HPSU)

Kesiapsiagaan personel diawali dengan apel gabungan pengamanan di Stadion Utama Sumatera Utara, Batang Kuis, yang dipimpin Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si. Apel tersebut menjadi bentuk pengecekan akhir terhadap seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan pertandingan internasional tersebut.

Selanjutnya, apel kesiapsiagaan personel Brimob dipimpin Danyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Sumut selaku Kasubsatgas PHH, Kompol Muktar Iswanto Kadoli, S.I.K., M.H., guna memastikan kesiapan personel, perlengkapan, kendaraan operasional, serta pola pengamanan berjalan optimal dan terkoordinasi.

Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat selama pertandingan berlangsung, personel Subsatgas SPP (Satuan Penindak Perusuh) yang dipimpin Wadanyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Sumut selaku Kasubsatgas SPP, Kompol Abdul Holid, S.Sos., M.H., turut disiagakan di lokasi pengamanan.

Untuk memperkuat koordinasi dan pemahaman tugas di lapangan, personel Brimob juga mengikuti Tactical Floor Game (TFG) yang dipimpin Kabag Ops Polresta Deli Serdang, Kompol M. Amdi. Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi serta strategi pengamanan guna memastikan seluruh tahapan pertandingan berjalan aman dan kondusif.

Tidak hanya berfokus pada pengamanan stadion, personel Satuan Brimob Polda Sumut juga melaksanakan pengamanan kegiatan penukaran tiket semifinal antara Timnas Indonesia melawan Timnas Australia yang berlangsung di kawasan Perumahan Citraland Batang Kuis.

Dalam kegiatan tersebut, Komandan Kompi 2 Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Sumut, AKP Alwi Budi Utomo, turun langsung melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap personel untuk memastikan seluruh rangkaian penukaran tiket berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Kehadiran personel Brimob di lokasi menjadi bagian dari upaya memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat serta para suporter. Personel tampak sigap melakukan pengaturan situasi, pengawasan antrean, hingga pengamanan di sekitar area kegiatan guna menjaga kondisi tetap kondusif.

Hingga saat ini, proses penukaran tiket telah mencapai sekitar 7.000 gelang dan berlangsung tanpa kendala maupun gangguan kamtibmas. Arus lalu lintas di sekitar lokasi juga terpantau lancar sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan normal.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, S.I.K., menegaskan bahwa Polda Sumut telah menyiapkan pengamanan secara maksimal untuk memastikan seluruh rangkaian Piala AFF U-19 ASEAN Toba 2026 berjalan aman, tertib, dan sukses.

"Polda Sumut berkomitmen memberikan pengamanan terbaik pada setiap tahapan kegiatan, mulai dari penukaran tiket, kedatangan tim, pertandingan hingga kepulangan penonton. Seluruh personel yang terlibat telah dibekali pola pengamanan yang terukur dan profesional agar masyarakat maupun suporter dapat menikmati pertandingan dengan aman dan nyaman," ujar Kombes Pol Ferry Walintukan.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat dan suporter untuk bersama-sama menjaga ketertiban selama berlangsungnya turnamen serta mematuhi aturan yang berlaku di area stadion.

Dengan semangat "Brimob Untuk Nusa dan Bangsa", Satuan Brimob Polda Sumut terus menunjukkan dedikasi, kesiapsiagaan, dan profesionalisme dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan Piala AFF U-19 ASEAN Toba 2026 di Sumatera Utara, sekaligus memastikan situasi keamanan tetap terjaga sepanjang perhelatan sepak bola internasional tersebut.(HPSU)

Kejadian berlangsung pada Selasa, 2 Juni 2026 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Sidikalang–Dolok Sanggul, Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara (Sumut).

Menurut keterangan korban, seperti dimuat postingan anonim Facebook @Sidikalang Dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN Kamis 11 Juni 2026, peristiwa bermula sehari sebelumnya, tepatnya Senin 1 Juni 2026.

Saat itu, Lamria Manullang mendatangi rumahnya dan mendapati tumpukan pakaian serta kayu bakar di area itu.

Dia lalu bertanya kepada tetangga dan meminta barang-barang itu dipindahkan karena rumah tersebut akan segera ditempati.

Tetangga itu menyatakan akan mengambil barangnya dalam waktu dekat.

Namun, keesokan harinya saat kembali ke lokasi, korban terkejut mendapati rumahnya telah digembok.

Merasa haknya dilanggar, Lamria Manullang berusaha membuka gembok itu.

Tak lama kemudian, Rasiden Damanik dan Masro Nainggolan tiba di tempat yang langsung menanyakan tindakan korban.

Saat itulah terjadi 'adu mulut', di mana korban menegaskan bahwa rumah itu adalah miliknya.

"Saya tanya kenapa rumah saya digembok, tapi Rasiden justru langsung menjambak rambut dan mencakar wajah saya. Istrinya juga ikut menjambak. Bahkan ada tetangga yang ikut memegangi saya saat itu sehingga saya sulit bergerak," ungkap Lamria Manullang, Rabu (10/6/2026).

Akibat peristiwa ini, korban menderita luka di bagian pelipis sebelah kiri.

Dia juga mengaku sempat diancam akan ditabrak kendaraan saat berusaha melepaskan diri.

Karena merasa keselamatannya terancam, Lamria Manullang kemudian meninggalkan lokasi dan membuat laporan resmi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Dairi agar kasus ini ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Kini kasus dimaksud sedang ditangani kepolisian setempat.***

Namun lebih parah dari itu, semua terjadi akibat Dirut PLN Darmawan Prasodjo alias Darmo yang tak berbuat apa-apa selama 5 tahun masa kepemimpinannya.

Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Kornas Re-LUN), Teuku Yudhistira menuturkan, berdasarkan hasil pengamatan dan analisis pihaknya, selama dikendalikan Darmawan Prasodjo, tidak ada satupun pembangkit baru yang dibangun untuk memperjuangkan sistem elektrifikasi.

"Silahkan cek, di era Darmawan Prasodjo sebagai Dirut PLN, ada tidak pembangkit baru yang masuk?. Tidak sekalipun ada keputusan dari dia untuk memulai pembangunan pembangkit baru," tegas Yudhistira saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (11/6/2026)..

Artinya, kata Yudhistira, selain stok batubara yang minim, krisis listrik ini juga disebabkan defisit kapasitas pembangkit lama yang selama ini menjadi andalan. Selain itu, defisit ini juga terjadi terkait masalah tata kelola misalkan kinerja dan waktu pemeliharaan pembangkit yang tidak sinkron waktunya sehingga ada masa defisit.

Yudhis juga menyesalkan pihak Komunikasi PLN Pusat yang terkesan mencari kambing hitam dalam menutupi krisis listrik di Pulau Jawa, dengan menyebutkan gangguan di PLTGU Jawa 1.

"Padahal jelas ini murni tanggung jawab Dirut PLN. Apalagi Dirut PLN selama ini hanya mencari solusi jangka pendek dengan pembangkit sewa yang biaya operasionalnya mahal apalagi di tengah harga minyak dunia yang melambung yang pada akhirnya akan menggerus devisa negara melalui subsidi energi ke PLN untuk pembelian minyak," urainya.

"Darmawan Prasodjo itu, terkait omongan dia dimana-mana kalau PLN itu mendukung transisi energi, ya cuma ngomong doang. Tapi eksekusinya nol besar," cetusnya.

Lebih jauh Yudhistira mengatakan bahwa keputusan investasi PLN maupun IPP, selama masa kepemimpinan Darmo tidak terealisasi sehingga menuai kondisi sekarang, adanya defisit pada sistem.

"Karena secara natural, di Jawa inikan jumlah pelanggannya terus bertambah seiring dengan positifnya pertumbuhan ekonomi di masa presiden prabowo sebesar 5 koma sekian persen. Tapi jika Dirut PLN lambat melakukan keputusan investasi, maka dapat dikatakan Dirut PLN sedang melakukan sabotase terhadap pemerintahan Prabowo dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi," pungkasnya.

PLN Lakukan Strategi Komunikasi Pembohongan Publik

Yudhistira juga mengkritik strategi komunikasi PLN yang dinilainya tidak transparan dalam menjelaskan kondisi kelistrikan kepada masyarakat.

Menurutnya, selama terjadi pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Jawa, PLN lebih sering menggunakan istilah "gangguan" dan "pemeliharaan" tanpa memberikan penjelasan yang utuh mengenai akar persoalan yang terjadi.

"Publik berhak mendapatkan informasi yang jujur dan komprehensif. Jangan sampai komunikasi yang disampaikan hanya berhenti pada dua kata, yakni gangguan dan pemeliharaan, sementara masyarakat harus menanggung dampak pemadaman berulang. Yang lebih disayangkan, hampir tidak pernah ada permohonan maaf yang disampaikan secara terbuka kepada pelanggan yang dirugikan," ujar Yudhistira.

Ia menilai pola komunikasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap PLN.

Menurutnya, perusahaan negara seharusnya mengedepankan keterbukaan informasi, termasuk menjelaskan kondisi pasokan, kapasitas pembangkit, hingga langkah-langkah perbaikan yang sedang dilakukan agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai situasi yang terjadi.

"Kondisi ini tanggung jawab Direktur Distribusi PLN Arsyadany Ghana Akmalaputri. Jangan dia malah cuci tangan. Ketika listrik padam berulang, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi bahwa sedang terjadi gangguan. Mereka juga membutuhkan kepastian kapan masalah selesai, apa penyebab sebenarnya, dan siapa yang bertanggung jawab. Transparansi adalah bagian dari pelayanan publik yang tidak boleh diabaikan," tegasnya.(REL/WIK)

Perusahaan tersebut kini menghadapi gelombang protes dari sejumlah organisasi mahasiswa dan pegiat lingkungan yang menilai aktivitas operasional gudang, diduga telah menimbulkan dampak lingkungan serta keresahan di tengah masyarakat.

Sorotan terhadap Gudang KL mencuat setelah warga sekitar menyampaikan berbagai keluhan terkait dugaan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pengolahan ikan asin.

Keluhan tersebut kemudian mendapat perhatian dari Aliansi Perjuangan Mahasiswa Indonesia (APMI), Barisan Intelejen Masyarakat (BIM), Komunitas Peduli Lingkungan (KOPLING), dan Pergerakan Mahasiswa Pesisir (PMP).

Ketua Aliansi, Alrifai Zuhairi Syah atau Bung Aldo, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah persoalan yang perlu segera ditindaklanjuti pemerintah daerah dan instansi terkait.

"Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, informasi masyarakat, dan berbagai laporan yang kami terima, terdapat dugaan pencemaran lingkungan yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat di sekitar lokasi perusahaan," katanya.

Aliansi menyoroti beberapa persoalan yang dinilai mendesak untuk ditangani, mulai dari dugaan pencemaran aliran sungai, menurunnya kualitas lingkungan permukiman warga, munculnya aroma tidak sedap yang mengganggu kenyamanan masyarakat, hingga dugaan terganggunya aktivitas belajar mengajar pada sekolah-sekolah yang berada di sekitar kawasan operasional perusahaan.

Selain persoalan lingkungan, transparansi pengelolaan limbah dan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan lingkungan hidup juga menjadi perhatian.

Bahkan, aliansi mahasiswa meminta pemerintah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh dokumen perizinan perusahaan guna memastikan tidak terjadi pelanggaran administrasi maupun penyimpangan prosedur dalam proses penerbitannya.

Sebagai bentuk penyampaian aspirasi, massa aksi melakukan long march dari lokasi Gudang KL di Kecamatan Teluk Nibung menuju Kantor Pemerintah Kota Tanjungbalai dan berakhir di Kantor DPRD Kota Tanjungbalai.

Saat tiba di Kantor Wali Kota Tanjungbalai, massa aksi diterima langsung oleh Asisten II Pemerintah Kota Tanjungbalai, Tajul Abrar.

Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa mendesak pemerintah agar tidak menutup mata terhadap berbagai keluhan masyarakat yang telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.

Menanggapi aspirasi tersebut, Tajul Abrar menyatakan Pemerintah Kota Tanjungbalai akan menindaklanjuti seluruh laporan dan tuntutan yang disampaikan sesuai mekanisme yang berlaku serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan verifikasi lapangan.

Sementara itu, pihak Gudang KL membantah seluruh tudingan yang diarahkan kepada perusahaan. Humas Gudang KL, Ihsan, saat ditemui di lokasi perusahaan, Kamis (11/6/2026), menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuang limbah pengasinan ikan ke sungai.

"Kami tidak membuang limbah pengasinan ikan ke sungai. Seluruh aktivitas perusahaan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku dan telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai," ujarnya.

Namun, pernyataan tersebut belum mampu meredakan desakan masyarakat dan mahasiswa yang meminta adanya pembuktian melalui audit lingkungan independen serta pengujian kualitas air, udara, dan tanah di sekitar kawasan operasional perusahaan.

Dalam pernyataan sikapnya, aliansi mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, yakni mendesak Wali Kota Tanjungbalai menutup sementara operasional Gudang KL hingga proses pemeriksaan selesai dilakukan, melakukan audit lingkungan secara menyeluruh, memeriksa seluruh dokumen perizinan perusahaan, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kota Tanjungbalai, serta meminta perusahaan bertanggung jawab apabila terbukti menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan.

Aliansi juga mengingatkan adanya komitmen yang pernah disepakati perusahaan dengan masyarakat pada tahun 2022. Oleh karena itu, mereka meminta seluruh pihak terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan DPRD Kota Tanjungbalai, untuk bertindak transparan dan tidak mengabaikan laporan warga.

Hingga kini, polemik Gudang KL masih menjadi perhatian publik. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera melakukan investigasi menyeluruh agar fakta yang sebenarnya dapat terungkap, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pihak perusahaan. (Red/TER)

Personel kepolisian melakukan pengecekan TKP adanya keributan di Cafe Cinta Jalan Tuan Rondahaim Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.

Laporan pengaduan itu masuk pada Selasa 9 Juni 2026 dini hari sekira pukul 04.45 Wib.

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak SH. SIK. MH lewat PS. Kasi Humas, IPTU Agustina Triyadewi mengatakan adanya laporan keributan ini dilaporkan pelapor inisial M di Layanan Kepolisian di Call Center (CC) 110.

Selanjutnya, kata Kasi Humas IPTU Agustina Triyadewi seperti dikutip POSMETRO MEDAN dari postingan anonim Facebook @Polres Pematangsiantar Bersama Masyarakat pada Kamis 11 Juni 2026, Operator CC 110 Polres Pematangsiantar meneruskan laporan itu ke piket Polsek Siantar Martoba dan merespons cepat dilakukan pengecekan.

Setiba di Cafe Cinta itu, Ka. SPKT bersama personil piket melakukan interogasi awal terhadap pelapor dan piket terkait kemudian membawa kedua belah pihak ke Mako Polsek Siantar Martoba untuk proses lanjutan.***

Rapat itu merupakan tindak lanjut koordinasi antara Pemerintah Kota Medan dan pihak terkait dalam percepatan pengembangan proyek strategis pengelolaan sampah berkelanjutan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan, serta pihak Danantara Indonesia.

Dalam rapat tersebut dibahas perkembangan rencana pembangunan fasilitas PSEL Medan Raya beserta tahapan pelaksanaannya.

Selain itu, peserta rapat juga mendapatkan pemaparan terkait jadwal pelaksanaan proyek, mulai dari proses tender, pemilihan mitra, persiapan konstruksi dan lahan, hingga tahapan konstruksi, instalasi, dan commissioning.

Proyek ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah sekaligus mendukung penyediaan energi yang ramah lingkungan.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Medan terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah modern.

Diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dapat memperlancar proses pelaksanaan PSEL Medan Raya guna mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat.(ATN)

Namun sangat disayangkan, pemasangan jaringan yang menggunakan kabel jenis Fiber Optik itu terlihat semrawut sehingga merusak estetika lingkungan.

Seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Bilah Hilir hingga Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, tampak box Optical Distribution Point (ODP) di tiang listrik tiga phasa (arus tegangan tinggi ) menempel, tanpa ada teguran.

Warga menilai, pihak PLN terkesan melakukan pembiaran terhadap maraknya kabel-kabel liar yang melilit tiang listrik. Padahal, sesuai aturan internal, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) hanya memberikan izin pemasangan kabel jaringan kepada anak perusahaannya, yakni PLN Icon Plus, bukan kepada pihak lain.

"Kalau PLN tahu tapi membiarkan, maka ini bukan lagi sekadar kelalaian administratif, tapi bisa masuk ke ranah pidana. Karena fasilitas negara tidak boleh digunakan tanpa izin resmi apalagi tidak ada kontribusi pajak kepada negara," jelas warga.

Dedi, warga Kecamatan Bilah Hilir itu berharap pihak PLN dapat segera melakukan penertiban terhadap kabel-kabel yang menempel tanpa izin di tiang listrik, guna menjaga kualitas jaringan serta ketertiban infrastruktur.

Selain itu kata Dedi, PLN, khususnya PLN Electricity Services yang merupakan anak perusahaannya, memiliki kewenangan untuk menertibkan kabel jaringan yang tidak berizin, apalagi dinilai mengganggu operasional jaringan listrik, serta proses perbaikan darurat nantinya.

Tambahnya lagi, pemandangan kabel internet yang semrawut dan memanfaatkan infrastruktur milik negara itu sudah berlangsung lama, namun hingga saat ini belum pernah dibersihkan oleh pihak PLN.

Menurut Kordinator Kantor PLN wilayah Negeri Lama, Yudi Astaman, saat dikonfirmasi Kamis (11/6/2026), mengatakan keberadaan kabel yang menempel di tiang milik negara tidak mengganggu keandalan kelistrikan, namun diakui bisa mengganggu petugas saat melakukan kegiatan pekerjaan.

Ia juga mengaku, PLN melakukan pembiaran karena selama ini tidak ada petugas dan masyarakat yang komplain terkait kabel tersebut,

"Selama ini tidak ada petugas komplain masalah kabel wifi icon dan masyarakat juga tidak pernah mempermasalahkan kabel tersebut, biasanya kalau kabel itu turun atau mengganggu aktivitas masyarakat akan diinfokan ke pihak Icon," sebut Yudi.

Terpisah, Manajer PLN ULP Labuhan Bilik, Edwin Simatupang mengatakan kondisi tersebut sudah disampaikan kepada pihak Icon Plus dan akan dilakukan razia secara bertahap

"Sudah kita sampaikan ke tim Icon, dan mereka bertahap infonya mau melakukan razia," sebut Edwin. (BS)

Muhammad Ali Pakpahan berangkat pesisir Desa Binangalom menuju Desa Sibaruang, Kecamatan Lumban Julu. Desa tersebut dapat diakses melalui jalur air sehingga perjalanan laut menjadi pilihan utama. Perjalanan ditempuh selama kurang lebih 45 menit dengan menggunakan perahu milik warga yang telah lama membantu mobilitas penyuluh ke desa-desa binaan. Cuaca cerah dan gelombang tenang membuat perjalanan berjalan aman dan lancar.

Setibanya di Desa Sibaruang, Ali Pakpahan langsung mengisi majelis taklim ibu-ibu dan pembinaan remaja masjid di balai desa. Materi yang disampaikan meliputi penguatan akhlak mulia, fikih praktis tentang ibadah sehari-hari, serta pentingnya menjaga kerukunan hidup bertoleransi di tengah keberagaman masyarakat pesisir Danau Toba. Diskusi berlangsung interaktif dan warga antusias menyampaikan berbagai persoalan keagamaan yang mereka hadapi.

Tujuan utama kunjungan ini adalah memastikan layanan pembinaan keagamaan berjalan merata tanpa terkendala geografis. Wilayah kerja KUA Lumban Julu memiliki sejumlah desa yang terpisah Danau Toba, sehingga pendekatan langsung melalui jalur air menjadi strategi efektif. Kehadiran penyuluh di tengah masyarakat memudahkan penyampaian materi, mendengar aspirasi umat, dan memberikan pendampingan langsung terkait permasalahan keagamaan, keluarga sakinah, hingga zakat dan wakaf.

Kasi Bimas Islam Kabupaten Toba, Sahari, menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi Muhammad Ali Pakpahan. "Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Penyuluh Agama Islam KUA Lumban Julu, Muhammad Ali Pakpahan, yang rela menempuh Danau Toba dengan perahu demi menjangkau kelompok binaan di Desa Parsaoran. Inilah bentuk pengabdian tulus penyuluh agama. Semangat seperti inilah yang kita butuhkan agar pelayanan Bimas Islam benar-benar hadir, dirasakan, dan bermanfaat bagi masyarakat sampai pelosok," ungkapnya.

KUA Lumban Julu menegaskan bahwa program penyuluhan keliling akan terus digiatkan, khususnya ke wilayah yang akses daratnya terbatas. Perahu menjadi sarana penting bagi penyuluh untuk menjangkau umat di pulau-pulau kecil dan desa pesisir. Selain pembinaan, penyuluh juga berperan mendata kebutuhan masyarakat, memfasilitasi layanan pencatatan nikah, serta memberikan edukasi tentang program keagamaan Kementerian Agama.

Warga Desa Sibaruang menyambut hangat kedatangan penyuluh. Mereka merasa diperhatikan dan terbantu dengan hadirnya penyuluhan langsung. Ke depan, kelompok binaan berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara rutin agar ilmu agama dan nilai kebersamaan terus terjaga di tengah masyarakat pesisir Danau Toba.(rel)

Kakanwil Kemenag Sumut melantik Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Asahan, Pejabat Fungsional Analis Sumberdaya Manusia, dan Penghulu. Hadir dalam pelantikan Kepala Bagian Tata Usaha Syafrizal Banzin, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Sakoanda Siregar, Pembimas Buddha Sukasdi, Pembimas Hindu Elirosa Tarigan, Pembimas Katolik Marihuttua Pasaribu.

Hadir juga dalam pertemuan daring Kantor Kementerian Agama Kab. Tapanuli Utara, Kemenag Padangsidimpuan, Kemenag Labuhanbatu Selatan, Kemenag Mandailing Natal, dan Kemenag Nias Selatan.

Dalam arahannya, Kakanwil Kemenag Sumut menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas baru. Seluruh ASN harus siap dan mampu melaksanakan tugas dan menjadi teladan di tengah masyarakat.

"Jalani tugas secara profesionalisme, tumpahkan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk instansi ini," ujar Ahmad Qosbi saat memberikan bimbingan dan arahan kepada pejabat yang baru dilantik.

Secara khusus, Kakanwil memberikan pesan kepada para Kepala Madrasah yang dilantik. Ia meminta agar Kepala Madrasah segera menata instansi dengan baik, membuat perencanaan yang matang dan tidak sungkan untuk berdiskusi dengan pemangku kebijakan demi kemajuan madrarah.

"Khusus Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Asahan yang baru agar langsung menata madrasah baik secara administrasi maupun sumberdaya. Jangan malu bertanya ke pada atasan, ke pada Bidang Madrasah. Kita tau Pendidikan di Asahan merupakan salah satu yang terbaik di Sumatera Utara," tambahnya.

Kakanwil Kemenag Sumut juga mengingatkan agar produktif dan punya inovasi, mampu memberikan jalan keluar jika terjadi kendala. Apalagi ASN saat ini telah diberi peningkatan kesejahteraan dari pemerintah. Untuk itu, maksimalkan kinerja dengan baik.

Di akhir arahannya, Kakanwil memberikan peringatan keras terkait pemberantasan pungutan liar (pungli) dan tindakan korupsi bagi ASN. Ia menegaskan agar tidak ada pejabat yang berani mengambil uang dari masyarakat dalam urusan pelayanan apa pun.

"Jangan ambil uang masyarakat dalam setiap urusan. Syukuri apa yang ada, karena tindakan itu (pungli) adalah pidana. Siap-siap berhadapan dengan hukum," tegasnya.

Menutup sambutannya, Ahmad Qosbi mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang dilantik serta mengajak seluruh jajaran untuk bersinergi dan bergotong royong dalam memperbaiki kinerja Kementerian Agama di Sumatera Utara.

"Selamat kepada yang dilantik. Mari sama-sama kita membenahi instansi ini," pungkasnya.(rel)

"Total luas lahan yang terbakar kini telah mencapai kurang lebih 31,1 hektar yang tersebar di lima kecamatan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Aceh Barat Teuku Ronal Nehdiansyah di Meulaboh, Kamis 11 Juni 2026 sebagaimana dilansir Antara.

Dia menjelaskan total lahan yang terdampak kebakaran tersebut di Kecamatan Kecamatan Bubon meliputi Desa/Gampong Berawang (15 hektar) dan Gampong Kuta Padang Layung (10 hektar).

Kecamatan Johan Pahlawan meliputi Desa Lapang (satu hektar) dan Desa Seunebok (0,5 hektar). Kemudian Kecamatan Meureubo meliputi Desa Ujong Tanoh Darat (titik I: 1,6 hektar dan titik II: satu hektar).

Lalu Kecamatan Samatiga di Desa Cot Seumeurueng (dua hektar) dan Kecamatan Arongan Lambalek di Desa Gunung Pulo (satu hektar).

Ia menambahkan upaya pemadaman karhutla di Kabupaten Aceh Barat hingga saat ini terus dilakukan bersama tim gabungan baik di darat maupun dengan jalur udara, sehingga kobaran api diharapkan dapat dipadamkan seluruhnya.

Meski begitu, Teuku Ronal tidak menampik adanya hambatan yang dihadapi tim gabungan di lapangan, antara lain vegetasi yang rusak memicu kepulan asap tebal yang mengganggu pernapasan tim dan memperpendek jarak pandang.

Jauhnya lokasi kebakaran dan angin kencang serta akses jalan yang sulit dilalui kendaraan roda empat, menjadi tantangan bagi tim gabungan untuk melakukan upaya pemadaman api.

Untuk mendukung kelancaran operasi, BPBD bersama BNPB serta instansi terkait telah menurunkan sejumlah sarana dan prasarana seperti satu helikopter pengeboman air BNPB, dua mobil dobel kabin, satu mobil pikap Panther, satu motor trail, dan satu unit armada 014, serta tiga mesin pompa air BPBD dan satu mesin pompa dari swadaya masyarakat.

Teuku Ronal menyebut operasi tersebut melibatkan personel gabungan dari BPBD Aceh Barat, Kodim Aceh Barat, Polres Aceh Barat, Pos Damkar Woyla, Koramil dan Polsek setempat, KPH IV, UKM PK UTU, serta masyarakat di desa.***

Hal ini menyusul serangan AS terhadap Iran.

Laporan pada Kamis (11/6/2026) itu menyebut Iran juga menyerang sebuah situs radar AS di wilayah Kurdistan Irak, serta kapal-kapal Amerika di Selat Hormuz dan Teluk Persia.

Sebelumnya pada Rabu (10/6/2026), Presiden AS, Donald Trump, menuduh Iran mengulur-ulur perundingan. Dia mengatakan mengatakan bahwa Amerika Serikat berniat melancarkan serangan berskala besar terhadap Iran.

Sementara itu, pada Kamis dini hari waktu setempat, media Iran melaporkan adanya ledakan di kota-kota Minab, Mohr, Bandar Abbas, dan Sirik.

Sistem pertahanan udara diaktifkan di Teheran dan wilayah selatan negara tersebut.

Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya Angkatan Bersenjata Iran juga melaporkan adanya pelanggaran wilayah udara Iran bagian selatan oleh sebuah pesawat tempur F-16 milik AS.

Markas tersebut kemudian mengumumkan penutupan Selat Hormuz bagi seluruh kapal dan mengancam akan memberikan respons yang menghancurkan apabila terjadi serangan lebih lanjut dari AS.

Selat Hormuz Kembali Ditutup

Militer Iran pada Kamis (11/6) mengumumkan bahwa Selat Hormuz ditutup sepenuhnya untuk aktivitas pelayaran.

Hal ini menyusul meningkatkan ketegangan dan permusuhan di kawasan.

Melalui siaran televisi nasional Iran, seperti diberitakan JPNN, Markas Besar Khatam Al-Anbiya mengatakan, jalur laut yang strategis tersebut ditutup untuk semua, termasuk kapal tanker dan kapal dagang, karena apa yang mereka sebut sebagai ketidakamanan di kawasan.

Militer Iran mengingatkan 'pergerakan apa pun' di Selat Hormuz akan menjadi sasaran tembak.

Keputusan ini akibat berlanjutnya 'agresi Amerika' serta serangan AS baru-baru ini terhadap Provinsi Hormozgan di Iran selatan.

Markas Besar Khatam Al-Anbiya juga membantah klaim AS bahwa kapal-kapal masih bisa melintasi Selat Hormuz.

Adapun sebelumnya media Iran melaporkan terjadinya ledakan, aktivasi sistem pertahanan udara, dan serangan udara di sejumlah titik di Iran selatan, termasuk Bandar Abbas, Minab, Jask, Qeshm, dan Sirik. Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan bahwa pasukan AS telah melancarkan serangan 'membela diri' tambahan terhadap target-target di Iran.***

Apresiasi tersebut disampaikan saat Tim Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Mizwar, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Tapanuli Utara, Rabu (10/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, tim melakukan peninjauan langsung terhadap seluruh rangkaian operasional dapur MBG, mulai dari proses pengolahan makanan, penerapan standar kebersihan dan sanitasi, distribusi makanan kepada penerima manfaat, hingga pengelolaan peralatan pasca penggunaan.

Mizwar menilai SPPG Lumbansiagian Jae yang dikelola Yayasan Pelita Kita Bersama telah menjalankan seluruh proses sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan pemerintah.

"Dari hasil pemantauan di lapangan, kami melihat penerapan SOP berjalan dengan baik. Kebersihan lingkungan, keamanan pangan, proses produksi hingga distribusi makanan terlaksana secara tertib dan sesuai ketentuan," ujarnya.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator penting dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis yang mengutamakan kualitas gizi, keamanan pangan, dan kesehatan para penerima manfaat.

Pendiri Yayasan Pelita Kita Bersama, Jhonson Edy Simanjorang, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan pembinaan yang diberikan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara serta Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara.

Ia menegaskan pihaknya akan terus berkomitmen menjaga kualitas pelayanan dan memastikan seluruh proses pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

"Pengawasan dan evaluasi menjadi bagian penting untuk memastikan pelayanan tetap berkualitas. Kami akan terus berupaya memberikan yang terbaik demi mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis," kata Jhonson.

Program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik, melalui penyediaan makanan sehat, aman, dan bergizi seimbang. Kehadiran SPPG yang dikelola secara profesional diharapkan mampu menjadi bagian penting dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. (Hcs)

Kegiatan yang berlangsung di wilayah Kecamatan Tanjung Pura ini merupakan bagian dari program pembinaan lingkungan yang secara konsisten dijalankan oleh Rutan Tanjung Pura, demi terciptanya kawasan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh masyarakat setempat. Kamis (11/06/2026)

Kegiatan gotong royong kali ini dipusatkan di Jalan T. Amir Hamzah No. 309, Pekan Tanjung Pura, yang merupakan salah satu titik lingkungan di sekitar Rutan Tanjung Pura.

Lokasi tersebut menjadi prioritas pembersihan mengingat kondisi saluran air di kawasan itu telah mengalami pendangkalan akibat menumpuknya sampah serta pertumbuhan rumput liar yang menutupi aliran drainase.

Apabila tidak segera ditangani, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan genangan air dan menjadi sumber berbagai permasalahan kesehatan lingkungan bagi warga sekitar.

Dalam pelaksanaannya, Rutan Tanjung Pura mengerahkan sebanyak 10 orang tamping yang turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan gotong royong.

Para tamping bersama pegawai Rutan Tanjung Pura bekerja sama membersihkan sampah, mengangkat endapan yang menyumbat saluran, serta memangkas rumput dan tanaman liar yang menutupi area drainase. Kegiatan ini berlangsung dengan penuh semangat dan mengedepankan nilai kebersamaan serta tanggung jawab terhadap lingkungan.

Selain para Tamping, kegiatan Kamis Bersih ini turut diikuti oleh jajaran pegawai Rutan Tanjung Pura serta anak-anak magang yang sedang menjalani program praktik kerja lapangan di instansi tersebut.

Seluruh peserta bahu-membahu membersihkan saluran air dari tumpukan sampah dan mencabut rumput liar yang telah menutup aliran drainase, sehingga saluran air dapat kembali berfungsi dengan optimal.

Antusiasme dan semangat kebersamaan yang ditunjukkan oleh seluruh peserta mencerminkan nilai-nilai gotong royong yang menjadi landasan budaya bangsa Indonesia.

Melalui kegiatan Kamis Bersih ini, Rutan Tanjung Pura menegaskan komitmennya sebagai institusi negara yang tidak hanya berfokus pada fungsi pemasyarakatan, tetapi juga aktif berkontribusi dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di wilayah sekitarnya.

Diharapkan kegiatan ini dapat terus berjalan secara konsisten dan menginspirasi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan demi terwujudnya Kecamatan Tanjung Pura yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.(QQ)