Aksi kemanusiaan yang berlangsung sejak pukul 11.00 hingga 12.15 WIB tersebut digelar untuk meringankan beban warga pascabencana banjir susulan yang kembali menerjang wilayah Kelurahan Sipange pada Sabtu (18/7/2026) lalu.

Kapolres Tapanuli Tengah, AKBP Muhammad Alan Haikel, S.K.M., S.I.K., M.I.K., menyampaikan bahwa penyaluran bantuan pangan ini difokuskan kepada 40 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai wujud kepedulian dan respon cepat kepolisian dalam membantu pemulihan ekonomi serta kebutuhan pokok masyarakat.

Adapun bantuan logistik yang diserahkan meliputi 50 karung beras, 50 kardus mie instan, 50 kardus air mineral, 50 papan telur ayam, dan 15 kotak sarden kaleng. Penyerahan bantuan disalurkan secara langsung oleh pejabat utama Polres Tapteng, di antaranya Kasat Samapta AKP Dorpis Sitompul, Kasat Binmas IPTU I.S. Tanjung, Kasat Intelkam IPTU F. Simanjuntak, Kasi Humas IPTU A.P. Limbong, serta Bhabinkamtibmas Polsek Pandan AIPDA M. Sianturi bersama personel Polres Tapteng lainnya.

Mewakili warga penerima bantuan, Kepala Lingkungan (Kepling) IV Kelurahan Sipange, Sidon Tambunan, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Polres Tapanuli Tengah atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, perhatian dari pihak kepolisian sangat berharga dan langsung menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat yang terdampak.( Gab)

Pengungkapan berawal sekitar pukul 17.30 WIB setelah personel Subnit I Unit II Satresnarkoba Polresta Deli Serdang menerima informasi dari masyarakat mengenai seorang pria yang diduga membawa narkotika jenis sabu di Simpang Sidourip, Desa Sidourip, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang.

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas segera melakukan penyelidikan. Sekitar pukul 18.00 WIB, petugas menemukan seorang pria yang kemudian diketahui berinisial A (36) sedang mengendarai sepeda motor. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan satu kotak rokok warna putih yang berisi satu plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,18 gram, yang disimpan di dalam kantong celana pelaku.

Dari hasil interogasi awal, Pelaku A mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya. Ia juga menerangkan bahwa narkotika tersebut diperoleh dari seorang pria di wilayah Percut Sei Tuan atas suruhan rekannya berinisial AH (44).

Berdasarkan keterangan tersebut, personel Satresnarkoba segera melakukan pengembangan. Sekitar pukul 18.15 WIB, petugas memperoleh informasi mengenai keberadaan pria yang dimaksud di Jalan Sadar, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.

Saat dilakukan penggeledahan, petugas berhasil mengamankan pria tersebut beserta barang bukti berupa satu plastik klip transparan ukuran sedang berisi sabu dengan berat bruto 0,50 gram serta lima plastik klip transparan ukuran kecil kosong yang ditemukan di bawah tempat tidur kamar pelaku. Kepada petugas, pelaku juga mengakui bahwa barang haram tersebut diperoleh dari seseorang di wilayah Percut Sei Tuan.

Selanjutnya, kedua terduga pelaku beserta seluruh barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polresta Deli Serdang untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka, pemeriksaan awal barang bukti menggunakan test kit, serta penimbangan awal barang bukti.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si. melalui Kasatres Narkoba Kompol Dr. Fery Kusnadi SH, MH menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polresta Deli Serdang dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika

"Kami mengapresiasi peran aktif masyarakat yang telah memberikan informasi kepada kepolisian. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bekerja sama dalam memerangi peredaran gelap narkotika.

Polresta Deli Serdang akan terus melakukan penindakan secara tegas terhadap setiap pelaku penyalahgunaan maupun peredaran narkoba demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari narkotika," tegasnya.(HPDS)

Kasus tersebut ditangani berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/639/VII/2026/SPKT/Polres Asahan/Polda Sumut tertanggal 16 Juli 2026. Peristiwa kekerasan itu diketahui terjadi pada Kamis (16/7/2026) sekitar pukul 13.00 WIB.

Korban berinisial S.R. (23), seorang ibu muda, diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya sendiri, R.F. (34).

Berdasarkan hasil penyelidikan Satreskrim Polres Asahan, pelaku diduga melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan cara mencekik leher korban, memukul bagian mata kiri hingga mengalami memar, serta membenturkan kepala korban ke dinding rumah.

Akibat tindakan tersebut, korban mengalami sejumlah luka dan merasakan sakit pada beberapa bagian tubuh. Korban kemudian melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Asahan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menindaklanjuti laporan tersebut, penyidik Satreskrim Polres Asahan segera melakukan serangkaian penyelidikan guna mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi-saksi, serta mendalami kronologi peristiwa.

Polres Asahan menegaskan komitmennya untuk menangani setiap laporan tindak pidana, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga, secara profesional dan sesuai prosedur hukum.

Kasus ini masih dalam proses penyidikan lebih lanjut untuk melengkapi berkas perkara dan menentukan langkah hukum berikutnya terhadap terduga pelaku.(RED/WIK)

Sebelum menyarankan hal itu lebih jauh, Alfri menyempatkan diri mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kecelakaan maut tersebut. Malah dia mengaku, sore harinya langsung menjenguk korban luka di RS Adam Malik, Medan.

Kepada wartawan, Anggota Komisi B mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut XI yang meliputi Kabupaten Dairi, Karo, dan Pakpak Bharat itu menjelaskan kecelakan di Jalan Jamin Ginting kerap terjadi. Alasannya selalu diakibatkan rem blong, kelalaian supir dan muatan berlebihan (Odol).

Untuk itu, ia meminta agar instansi terkait khususnya Pemprovsu dapat membuat jalur penyelamatan, apabila kendaraan dalam kondisi darurat berupa rem blong.

Ia menjelaskan, jalur penyelamat (emergency safety area/escape ramp) dibuat berada di sisi jalan pada area turunan panjang atau tanjakan buntu.

Jalur yang dirancang dengan material pasir atau kerikil untuk meredam laju kendaraan secara paksa dapat digunakan pengemudi apabila kendaraannya mengalami rem blong untuk menghindari korban.

Selain membuat jalur penyelamatan emergency safety area / escape ramp), ia juga meminta agar Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara benar-benar bekerja dan mengawasi truk-truk yang melintas agar masuk ke timbangan truk (truck scale) atau timbangan jembatan.

Dan apabila truk-truk tersebut melebihi tonase, petugas yang ada di jembatan timbang memberikan tindakan dengan mengurangi muatan atau menahan kendaraan tersebut," ujar.

Lanjut dikatakannya, beberapa waktu yang lalu, pada hari Sabtu, Minggu dan libur Nasional, truk dua sumbu dilarang melintas di Jalan Jamin Ginting.

Namun setahu bagaimana, truk dua sumbu kini sudah kembali bisa melintas pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur Nasional.

"Untuk itu, ia berharap agar larang tersebut kembali diberlakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dan Satlantas," ujarnya tegas. (RED/WIK)

Aksi kepedulian ini digelar di tengah masa transisi pemulihan pascabencana, menyusul banjir susulan yang kembali menerjang wilayah tersebut pada Sabtu (18/7/2026) lalu.

Kapolres Tapanuli Tengah melalui Kasat Samapta AKP Dorpis Sitompul, menyampaikan bahwa kegiatan yang berlangsung singkat dan khidmat pada pukul 10.00 hingga 10.30 WIB ini bertujuan untuk meringankan beban warga yang sedang berjuang bangkit dari dampak bencana alam. Bantuan sosial ini diserahkan langsung kepada 40 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai bentuk wujud nyata kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat.

Adapun paket logistik dan bahan pokok yang disalurkan meliputi 50 karung beras, 50 kardus mie instan, 50 kardus air mineral, 50 papan telur ayam, serta 15 kotak sarden kaleng. Seluruh bantuan diserahkan secara merata untuk memastikan kebutuhan dasar warga tercukupi selama proses pemulihan.

Penyerahan bantuan di lapangan dipimpin langsung oleh jajaran pejabat utama Polres Tapteng, di antaranya Kasat Samapta AKP Dorpis Sitompul, Kasat Binmas IPTU I.S. Tanjung, Kasat Intelkam IPTU F. Simanjuntak, Kasi Humas IPTU A.P. Limbong, serta Bhabinkamtibmas Polsek Pandan AIPDA M. Sianturi bersama personel Polres Tapteng lainnya.

Mewakili masyarakat penerima bantuan, Kepala Lingkungan (Kepling) I Kelurahan Hutanabolon, Rasoki Panggabean, menyampaikan apresiasi mendalam dan rasa terima kasihnya atas perhatian serta kepedulian dari jajaran Polres Tapanuli Tengah.

"Bantuan Sembako ini sangat berarti bagi warga kami yang terdampak banjir susulan beberapa hari lalu" ucap Kepling 1 Hutanabolon.(HPT)

Kali ini, dua orang pria berhasil diamankan dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkotika jenis sabu di Dusun Cikampak Permai, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, pada Senin (20/7/2026) sekitar pukul 21.30 WIB.

Kedua terduga pelaku yang diamankan masing-masing berinisial JN alias OGEK (30), seorang wiraswasta warga Dusun Karang Sari, Desa Sisumut, Kecamatan Kota Pinang, serta AS alias EEN (43), wiraswasta yang berdomisili di Dusun Cikampak Permai, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 206,78 gram, 1 plastik warna hitam, 2 unit telepon genggam masing-masing merek Vivo warna biru dan Realme warna putih, serta 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1644 KK.

Kapolres Labuhanbatu Selatan AKBP Rosef Efendi, S.I.K., M.H., CPHR, melalui Kasat Resnarkoba AKP Sahat Marulam Lumbangaol, S.H., menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan adanya dua pria yang diduga melakukan transaksi narkotika jenis sabu di lokasi tersebut.

Menindaklanjuti informasi itu, Kasat Resnarkoba memerintahkan KBO Satresnarkoba bersama Kanit I dan Tim Opsnal untuk melakukan penyelidikan. Setelah mengantongi identitas para terduga pelaku, tim kemudian melaksanakan teknik undercover buy hingga akhirnya berhasil mengamankan kedua pelaku beserta barang bukti.

"Dari hasil interogasi awal, kedua terduga pelaku mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik mereka," ujar AKP Sahat Marulam Lumbangaol.

Saat ini kedua pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Satresnarkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut dan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika lainnya.

Kapolres Labuhanbatu Selatan melalui Kasat Resnarkoba menegaskan bahwa Polres Labuhanbatu Selatan akan terus berkomitmen melakukan tindakan tegas terhadap setiap bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Pihaknya juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, demi mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang bersih dari narkoba.(HPSU)

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi di Medan, Rabu (22/7), membenarkan pengangkatan ketiga mantan pejabat Kejati Sumut tersebut.

"Keppres-nya sudah keluar dan ketiganya resmi menjabat sebagai Wakil Jaksa Agung, Jampidum, dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI," kata Rizaldi.

Ketiga pejabat tersebut yakni Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, SH, M.Hum yang dipercaya menjabat Wakil Jaksa Agung, Dr. Leonard Eben Ezer Simanjuntak, SH, MH sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), serta Dr. Harli Siregar, SH, M.Hum sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kabadiklat) Kejaksaan RI.

Asep Nana Mulyana memiliki rekam jejak karier di Sumatera Utara. Ia pernah menjabat Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumut pada Januari hingga Oktober 2015. Sebelumnya, ia juga menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Stabat, yang kini menjadi Kejaksaan Negeri Langkat, pada tahun 2012.

Sementara itu, Leonard Eben Ezer Simanjuntak pernah menjabat Asisten Intelijen Kejati Sumut sebelum dipromosikan menjadi Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung pada 31 Juli 2019.

Saat bertugas di Sumatera Utara pada 2018 hingga pertengahan 2019, ia dikenal aktif memimpin berbagai operasi penangkapan buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Adapun Harli Siregar pernah menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara setelah dilantik Jaksa Agung ST Burhanuddin pada 16 Juli 2025 menggantikan Idianto.

Selanjutnya, ia mendapat penugasan sebagai Inspektur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 488 Tahun 2026 tertanggal 13 April 2026, sebelum akhirnya dipercaya memimpin Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

Menurut Rizaldi, penempatan ketiga mantan pejabat Kejati Sumut tersebut merupakan bentuk kepercayaan pimpinan Kejaksaan terhadap insan Adhyaksa yang memiliki pengalaman di bidang penegakan hukum, manajemen organisasi, dan pembinaan sumber daya manusia.

"Dengan promosi tersebut, Sumatera Utara kembali mencatatkan kontribusi kader terbaiknya di jajaran pimpinan Kejaksaan RI melalui penempatan tiga mantan pejabat Kejati Sumut pada posisi strategis sebagai Wakil Jaksa Agung, Jampidum, dan Kabadiklat Kejaksaan RI," ujar Rizaldi.

Mantan pejabat di Kejaksaan Tinggi Sumut saat ini menjadi bintang di Kejaksaan Agung. Luar biasa. (ANT)

Seorang pria berinisial H (38), yang sehari-hari bekerja sebagai penjual es, ditangkap petugas melalui undercover buy. Selasa (14/7/2026) malam sekira pukul 22.30 WIB.

Penangkapan tersangka H yang merupakan warga Dusun II Desa Jambur Pulau tersebut bermula dari laporan masyarakat yang resah terhadap maraknya transaksi narkoba di lingkungan mereka.

Kasatres Narkoba Polres Sergai AKP Erikson David, S.H., M.H-- seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Surat kabar garuda pos yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 22 Juli 2026--menerangkan, menindaklanjuti informasi dari warga, tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Sergai langsung melakukan penyelidikan mendalam di lapangan.

Setelah memetakan lokasi dan mengidentifikasi ciri-ciri pelaku, petugas melakukan undercover buy.

"Tiba di lokasi, tersangka H menyerahkan satu bungkus kotak rokok merek Surya kepada petugas. Saat kotak tersebut dibuka, ditemukan dua bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga sabu. Petugas di lokasi langsung sigap mengamankan tersangka tanpa perlawanan," kata Kasatres Narkoba.

Sabu Jadi Barang Bukti

Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti berupa:

- 2 bungkus plastik klip transparan berisi sabu dengan berat bruto 10,40 gram.

- 1 bungkus kotak rokok merek Surya tempat menyimpan sabu.

- 1 unit ponsel Android yang digunakan untuk komunikasi transaksi.

Hasil interogasi awal di tempat kejadian perkara (TKP) mengungkap barang haram itu milik tersangka H yang disiapkan untuk diperjualbelikan kepada calon pemesan.

Tersangka H mengaku mendapatkan pasokan sabu dari seorang pria berinisial W yang berdomisili di daerah Tembung.

Modus operandi yang digunakan yakni pemesanan via telepon seluler, dilanjutkan pembayaran secara transfer bank, lalu barang diantarkan oleh W ke lokasi yang ditentukan oleh H.

Praktik jual beli narkoba jaringan ini diakui H telah berlangsung selama kurang lebih satu bulan.

Kasi Humas Polres Sergai, AKP Bringin Jaya, S.H., M.H., membenarkan penangkapan itu.

"Benar, Sat Res Narkoba Polres Sergai telah mengamankan seorang tersangka berinisial H (38) terkait tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis sabu di wilayah Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan. Pengungkapan ini merupakan wujud tindakan cepat petugas merespons aduan masyarakat," pungkas Kasi Humas, Selasa (21/7).

Kasi Humas menegaskan kini tersangka H beserta seluruh barang bukti telah diboyong ke Mapolres Sergai untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Pihaknya juga tengah melakukan pengembangan guna memburu pemasok utama berinisial W.

"Tersangka dan barang bukti sudah diamankan di Polres Sergai. Saat ini tim penyidik terus melakukan pendalaman dan pengembangan jaringan atas berinisial W. Kami menegaskan tidak ada ruang bagi pengedar maupun bandar narkoba di wilayah hukum Polres Sergai, dan kami sangat mengapresiasi peran aktif masyarakat yang terus bersinergi dengan kepolisian," tegasnya.

Menurutnya, persoalan utama terletak pada batas peran aparat dalam memperoleh informasi wajib pajak.

Fajry menilai keterlibatan pihak ketiga masih dapat diterima apabila sebatas menjadi sumber informasi.

Masalah muncul apabila aparat diminta secara aktif mencari data mengenai warga atau pelaku usaha.

"Kalau hanya sebatas sumber data pihak ketiga seharusnya tidak masalah. Tapi, kalau kemudian mendorong babinsa dan bhabinkamtibmas secara aktif mencari informasi wajib pajak, jelas itu melanggar," tegas Fajryseperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Geo Genius yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 22 Juli 2026.

Dia juga menyoroti dampak psikologis kehadiran aparat dalam urusan yang selama ini ditangani otoritas fiskal.

"Kalau yang melakukan pencarian informasi wajib pajak itu aparat penegak hukum atau militer pasti mereka akan waswas," ujarnya.

Menurut Fajry, pendekatan yang menimbulkan kesan militeristik berpotensi membuat masyarakat menganggap pengawasan pajak sebagai bentuk tekanan.

Kondisi ini, kata dia, dinilai lebih sensitif bagi UMKM di pedesaan karena hubungan antara aparat teritorial dan masyarakat berlangsung secara langsung.

DJP sudah menjelaskan Babinsa dan Bhabinkamtibmas tidak bertugas memeriksa pajak.

Meski begitu, batas kewenangan dan bentuk kegiatan di lapangan perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat tidak menganggap koordinasi itu sebagai pemanggilan, pemeriksaan apalagi penagihan.***

John Christian Saragih lahir di Sondi Raya, Kabupaten Simalungun pada 19 Oktober 1972.

Sebagai pimpinan tertinggi (Ephorus) di sinode GKPS, dia dikenal sebagai sosok yang rendah hati, mengayomi serta berkomitmen penuh dalam memajukan pelayanan jemaat di lingkungan masyarakat.

Dalam hal latar belakang akademis, dia menempuh pendidikan Teologi (S.Th) di STT Abdi Sabda Medan dan lulus pada tahun 1998.

Minatnya yang mendalam pada isu sosial-keagamaan mendorongnya untuk melanjutkan studi ke luar negeri hingga meraih gelar Master of Science (M.Sc) dalam bidang Pastoral Sociology dari Asian Social Institute (ASI) di Manila, Filipina tahun 2010 silam.

Sebelum terpilih menjadi Ephorus,John Christian Saragih sudah mendedikasikan dirinya dalam berbagai tugas pelayanan strategis, termasuk menjabat sebagai Kepala Departemen Pelayanan (2021–2023) dan Kepala Departemen Persekutuan GKPS (2023–2025).

Pdt. John Christian Saragih--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @sumut indah yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 22 Juli 2026--resmi terpilih menjadi Ephorus dalam Sidang Sinode Bolon GKPS ke-46 di Pematangsiantar setelah memperoleh suara mayoritas.

Setelah resmi dilantik 6 Juli 2025, dia aktif menjalankan visi gereja yang mandiri dan berdampak nyata bagi lingkungan sekitar.

Selain berfokus pada penguatan penginjilan di internal jemaat, dirinya juga dikenal sangat vokal menyuarakan pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan, hubungan oikumene, serta toleransi antarumat beragama di Indonesia.***

Hal ini sebagai upaya mendukung dan memperkuat kecintaan terhadap seni dan budaya daerah.

Kegiatan ini diikuti Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD dari seluruh kecamatan di Kota Medan.

Setiap kecamatan mengirimkan peserta yang terdiri atas kepala sekolah, guru, dan siswa yang memiliki kemampuan bernyanyi.

Melalui kegiatan ini para seniman lokal, peserta diajak untuk lebih mengenal dan mengapresiasi kekayaan seni budaya yang tumbuh dan berkembang di wilayah Kota Medan.

Selain menjadi wadah ekspresi bagi pelaku seni, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya lokal di tengah kemajuan teknologi dan perkembangan zaman.

Sementara itu, sosialisasi Mars Kota Medan dilakukan untuk menumbuhkan rasa bangga, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kebersamaan melalui lagu yang menjadi simbol Kota Medan.

Disdikbud Kota Medan, Andy Yudhistira S.Pd, M.Pd selaku sekretaris Dinas berharap kegiatan ini mampu menginspirasi generasi muda, tenaga pendidik, serta seluruh elemen masyarakat agar terus melestarikan seni dan budaya sebagai bagian dari karakter serta jati diri Kota Medan sesuai Motto"Medan untuk Semua".

Melalui kolaborasi antara dunia pendidikan dan kebudayaan, Pemerintah Kota Medan berupaya membangun ekosistem yang mendukung pelestarian nilai-nilai budaya sekaligus membentuk generasi yang mencintai daerahnya.

Seni, budaya, dan pendidikan diharapkan dapat berjalan bersama dalam mewujudkan Kota Medan yang semakin berbudaya, berprestasi, dengan nilai-nilai dan norma-norma kebudayaan yang ada saat ini.***

Sidang yang berlangsung di Ruang Cakra I Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan dipimpin Ketua Majelis Hakim As'ad Rahim Lubis, Rabu (22/7/2026).

Hadir dalam persidangan terdakwa Idam Khalid, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi, serta terdakwa Irjen (Purn.) Bambang Ghiri Arianto.

JPU menghadirkan seorang ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah, Ahmad Feri Tanjung, serta dua ahli akuntan Audit Perhitungan Keuangan Negara independen, yang memberikan keterangan terkait audit dan perhitungan kerugian keuangan negara dalam proyek pengadaan 93 unit Smartboard senilai Rp14,415 miliar yang bersumber dari Perubahan APBD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024.

Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, Ahmad Feri Tanjung menjelaskan bahwa sistem e-Katalog dibentuk untuk mempercepat dan mempermudah proses pengadaan pemerintah, namun tetap harus dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, keberadaan suatu produk dalam e-Katalog tidak berarti pejabat pengadaan bebas menentukan pilihan.

Seluruh proses pengadaan harus didasarkan pada kebutuhan riil pengguna, bukan keinginan, serta mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan.

"Pengadaan barang dan jasa bukan mengikuti keinginan, tetapi mengikuti kebutuhan. Apa yang dibutuhkan saja.Semua tahapan sudah memiliki aturan dan standar operasional prosedur," terang Ahmad Feri Tanjung.

Ia menegaskan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak diperbolehkan membuat ikatan dengan penyedia di luar mekanisme pengadaan yang telah diatur. Harga dalam e-Katalog, kata dia, tetap harus diuji kewajarannya agar dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum dan cek pasar ke lapangan.

"Dalam pengadaan barang dan jasa tidak dikenal istilah menentukan keuntungan. Yang diuji adalah apakah harga tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Jika tahapan itu tidak dilakukan, prosesnya menjadi tidak akuntabel," ujarnya.

Menjawab pertanyaan JPU mengenai kewenangan membatalkan proses pengadaan, Ahmad Feri menyebut keputusan tersebut berada pada PPK sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga menjelaskan apabila tidak ditemukan produk pembanding yang sama di pasaran, maka PPK tetap wajib mencari produk lain dengan spesifikasi dan kualitas yang setara sebagai dasar pembentukan harga.

Persidangan juga menyinggung dugaan penggunaan akun yang mengatasnamakan Dinas Pendidikan dalam sistem e-Katalog.

Menurut Ahmad Feri, sepanjang pengetahuannya setiap akun dalam sistem dapat ditelusuri melalui rekam jejak komunikasi. Apabila ditemukan dugaan penyalahgunaan akun, persoalan tersebut dapat ditelusuri melalui mekanisme pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Ahli kembali menegaskan bahwa barang yang dibeli melalui e-Katalog harus sesuai dengan spesifikasi yang telah tercantum dalam sistem dan tidak dapat diganti dengan produk lain di luar spesifikasi tersebut.

Selain ahli pengadaan, JPU juga menghadirkan dua ahli akuntan independen Audit Keuangan negara yang memberikan keterangan mengenai audit serta perhitungan kerugian keuangan negara. Keterangan kedua ahli tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam pembuktian unsur kerugian negara yang didalilkan penuntut umum.

Usai persidangan, penasihat hukum Irjen (Purn) Bambang Ghiri Arianto, Paulus Peringatan Gulo SH MH, mengatakan tim pembela menyoroti metode serta dasar hukum yang digunakan dalam menghitung nilai kerugian negara. Menurut Paulus, pihaknya mengajukan sejumlah pertanyaan kepada ahli mengenai dasar perhitungan tersebut selama persidangan berlangsung.

Paulus menyatakan, berdasarkan keterangan yang di persidangan, terdapat penjelasan mengenai koreksi terhadap nilai perhitungan kerugian negara dibandingkan angka yang sebelumnya digunakan dalam proses perkara. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu fakta yang akan dijadikan bahan pembelaan dalam persidangan.

"Kami meminta seluruh dasar perhitungan kerugian negara diuji secara objektif di depan persidangan sehingga seluruh alat bukti dapat dinilai secara utuh oleh majelis hakim," kata Paulus kepada wartawan usai sidang.

Ia menambahkan pihaknya tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk menilai bobot seluruh alat bukti, termasuk keterangan para ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum maupun pihak lainnya.

Perkara ini sebelumnya telah menyita perhatian publik setelah persidangan mengungkap berbagai fakta, mulai dari dugaan peniruan tanda tangan pada sejumlah dokumen proyek hingga perdebatan mengenai kehadiran saksi-saksi yang dinilai mengetahui proses administrasi pengadaan. Dalam sidang sebelumnya, majelis hakim juga mengingatkan bahwa menghadirkan saksi yang relevan merupakan tanggung jawab JPU agar seluruh fakta dapat diuji secara terbuka di persidangan.

Berdasarkan dakwaan JPU, perkara ini bermula dari pengadaan 93 unit Smartboard pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi dengan nilai anggaran Rp14,415 miliar yang bersumber dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Saat itu Idam Khalid menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Dalam dakwaan disebutkan pengadaan tersebut berkaitan dengan penyediaan papan tulis interaktif merek ViewSonic untuk SMP Negeri se-Kota Tebing Tinggi. Penuntut umum.atas mendalilkan proyek itu melibatkan sejumlah pihak, termasuk Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa dan Direktur Utama PT Gunung Emas Eka Putra, yang masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah.

Dengan masuknya keterangan para ahli, persidangan kini memasuki fase pembuktian yang lebih menitikberatkan pada pengujian prosedur pengadaan, penerapan mekanisme e-Katalog, kewenangan PPK, serta pembuktian unsur kerugian keuangan negara.(erni)

Wacana ini muncul setelah Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasto menilai keterlibatan unsur TNI dan Polri dalam urusan pengumpulan pajak berpotensi membawa Indonesia kembali pada praktik kekuasaan masa lalu.

Menurut Hasto--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Geo Genius yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 22 Juli 2026-- pembayaran pajak seharusnya dibangun melalui kesadaran dan kepatuhan warga negara, bukan melalui pendekatan aparat keamanan.

"Ketika ABRI ataupun aparatur negara, ya seperti saat ini TNI dan Polri, untuk dilibatkan di dalam kepentingan-kepentingan kekuasaan tidak boleh terjadi kembali," kata Hasto, usai pembukaan pameran sejarah dan arsip foto 'Meretas Jalan Demokrasi' di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).

Dia juga membandingkan pendekatan tersebut dengan praktik pemungutan pajak pada masa Hindia Belanda yang melibatkan aparatur negara dan kerap menekan masyarakat.

"Penggunaan elemen militer bagi kepentingan pengumpulan pajak bagian dari penyalahgunaan kekuasaan negara," tandas Hasto.***

Dipimpin Kapolsek Tanjung Pura Iptu Mimpin Ginting, S.H., M.H, tim gabungan langsung melakukan penyisiran di lokasi yang diinformasikan masyarakat. Pada titik pertama, petugas menemukan sebuah gubuk beserta kursi, meja dan kepingan kayu yang diduga digunakan sebagai perlengkapan aktivitas penyalahgunaan narkoba. Seluruh fasilitas tersebut kemudian dimusnahkan di lokasi.

Tidak berhenti sampai di situ, petugas kembali menyusuri area sekitar hingga menemukan satu titik lain yang masih berada di Desa Bubun.

Di areal perkebunan kelapa sawit, tim menemukan sejumlah klip plastik kosong serta pipet yang telah dimodifikasi menjadi sekop, yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan narkotika.

Gubuk yang diduga digunakan sebagai tempat berkumpul dan penyalahgunaan narkoba itu juga langsung dibongkar dan dimusnahkan.

Proses pemusnahan dilakukan secara terbuka dan disaksikan langsung oleh perangkat desa serta sejumlah warga setempat.

Langkah ini menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas kepolisian, sekaligus memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah desa, dan masyarakat dalam memerangi peredaran serta penyalahgunaan narkoba.

Dengan melibatkan masyarakat sebagai saksi, Polres Langkat ingin memastikan bahwa setiap tindakan penertiban dilakukan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta menjadi bukti nyata pemberantasan narkoba membutuhkan kolaborasi semua pihak.

Kapolres Langkat AKBP Hannry PH. Tambunan, S.E., S.I.K., melalui PS. Kasi Humas Polres Langkat IPTU M.R. Siregar,--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonimfacebook @Surat kabar garuda pos yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 22 Juli 2026-- menegaskan setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secara serius sebagai bentuk komitmen Polres Langkat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba.

"Kami mengapresiasi keberanian masyarakat yang telah memberikan informasi. Ini menunjukkan pemberantasan narkoba tidak bisa dilakukan sendiri oleh kepolisian, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Setiap informasi yang diterima akan kami tindak lanjuti secara profesional, dan kami tidak akan memberikan ruang bagi pelaku maupun lokasi yang dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Langkat," tegas IPTU M.R. Siregar.

Dia mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan masing-masing.

Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi kunci penting dalam memutus mata rantai peredaran narkoba sejak dari tingkat desa.

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program POLISI LANGKAT GARUDA KSATRIA, yang diinisiasi Kapolres Langkat dengan semangat Gagah Berani untuk Dicintai Masyarakat, serta berlandaskan nilai Kuat, Sadar Aturan, Taat, Responsibility, Inovatif, dan Aman dalam setiap pelaksanaan tugas.***

Hibah dimaksud untuk pengamanan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026.

Penandatanganan ini berlangsung di Ruang Inspirasi Kantor Bupati Humbahas, Selasa (21/7/2026).

Diketahui penandatanganan ini menjadi komitmen bersama dalam mendukung terselenggaranya Pilkades yang aman, damai, jujur, adil, dan demokratis di 28 desa se-Kabupaten Humbang Hasundutan.

Kapolres Humbahas,AKBP Adi Nugroho, S.H., S.I.K menyampaikan dana hibah akan digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan secara transparan untuk mendukung seluruh tahapan pengamanan Pilkades yang direncanakan berlangsung pada Oktober 2026.

Bupati Humbahas,Dr. Oloan Paniaran Nababan, S.H., M.H--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Polres humbahas yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 22 Juli 2026-- mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi yang kondusif serta menjunjung tinggi persatuan dan menghormati setiap pilihan dalam pesta demokrasi desa.

"Mari kita sukseskan Pilkades Serentak 2026 yang aman, tertib, dan berintegritas," kata Bupati.

Sayangnya dalam postingan di media sosial itu, tak dijabarkan tota nilai hibah dimaksud.***

Motivasi ini disampaikan Qosbi saat menghadiri Lomba Pembacaan Khutbah Nikah Penghulu Tahun 2026 yang diselenggarakan dalam rangka MILAD Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Provinsi Sumatera Utara bertempat di Aula Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan, Rabu (22/07).

Kakanwil juga mengajak para penghulu untuk terus meningkatkan kompetensi supaya mampu menghadapi tantangan era digital saat ini. " Perkembangan media digital membuatkan kita harus menguasai media, saat ini kuasailah media sosial, lakukanlah inovasi inovasi yang lebih dari biasanya kita lakukan, jadi apa saja yang punya nilai lebih dari layanan nikah dan tugas tugas kita sehari hari kita bisa publikasikan melalui media sosial agar semakin banyak masyarakat yang tahu inovasi inovasi tersebut, dan nama Kementerian Agama besar di era digital saat ini", jelas Ahmad Qosbi.

Ahmad Qosbi juga menyampaikan kisah yang dapat memotivasi kinerja Penghulu sehingga dapat memanfaatkan media agar lebih mudah berkomunikasi dengan masyarakat. Penghulu berkreasi menemukan ide baru dan inovasi baru dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, mempercepat proses administrasi, serta menjaga hubungan yang lebih baik dengan masyarakat.

Terkait pelaksanaan tugas Kakanwil juga menyampaikan kepenghuluan tidak hanya sebatas pencatatan pernikahan, tetapi juga pembinaan keluarga dan peran sosial keagamaan yang lebih luas.

Ia juga mengingatkan pentingnya pelaksanaan tugas dan fungsi kepenghuluan secara optimal melalui penguatan kolaborasi dan komunikasi, baik internal maupun eksternal. " Sering berkolaborasi dengan banyak pihak dan kompak di APRI sehingga kita mudah memitigasi tantangan kerja di masa kini", tambahnya.

Kolaborasi inilah yang selanjutnya diharapkan Ahmad Qosbi dapat membesarkan nama Kementerian Agama khususnya Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini Ketua APRI Provinsi Sumatera Utara H. Yakhman Hulu, S.Ag, M.I.Kom mengatakan bahwa selama 7 tahun ini, APRI telah menjadi wadah pemersatu penghulu dan merupakan mitra strategis pemerintah dalam pelaksanaan layanan kepenghuluan, bukan hanya sebagai pelaksana administrasi pernikahan namun berperan dalam arsitektur ibadah dan pembinaan umat.

"Kegiatan ini sebagai rangkaian MILAD APRI ke 7 semoga kegiatan ini dapat memperkuat komitmen kita dalam peningkatan pelayanan dan kompetensi para penghulu. Sehingga lahirlah penghulu yang berkualitas dan berintegritas", tambahnya.

Ketua Panitia H. Zainal Arifin, M.Si menyampaikan bahwa kegiatan Lomba Khutbah Nikah ini merupakan rangkaian kegiatan Milad ke-7 APRI Provinsi Sumatera Utara yang diperingati pada tanggal 17 Juli 2026. Peringatan hari lahir ini mengambil tema "Penghulu Profesional, Keluarga Sakinah, Masyarakat Harmonis".

Pada pembukaan acara ini disampaikan beberapa penghargaan kepada Kantor Urusan Agama Kab/ Kota yang telah meraih capaian prestasi dan kinerja terbaik diantaranya, Penghargaan PC Pemberitaan Layanan Inspiratif yang diraih oleh PC APRI Kota Medan, Penghargaan PC Pemberitaan Layanan Inovatif yang diraih oleh PC APRI Kota Padangsidimpuan, Penghargaan PC Akses Pemberitaan Terbanyak 16.684 berita dari PC APRI Kab. Deli Serdang, Penghargaan PC APRI untuk Produktivitas Penulisan Berita diraih oleh PC APRI Kab. Dairi, PC APRI Kab. Asahan, PC APRI Kab. Simalungun dan Penghargaan PC Teraktif Pembayaran Iuran yakni PC APRI Kota Binjai. (maldi)

Deddy Fajar Purba diketahui menempuh pendidikan tinggi teologi hingga meraih gelar Doktor dan membangun keluarga bersama istrinya, Triwani Saragih, SKM, serta dianugerahi seorang putri bernama Yefani Christie Purba.

Perjalanan pelayanan rohaninya dimulai sejak ditahbiskan menjadi pendeta GKPS pada tahun 1995 dengan penugasan awal di GKPS Resort Raya Huluan.

Deddy Fajar Purba--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Sumut Indah yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 22 Juli 2026--memiliki segudang pengalaman oikumene internasional yang luas, termasuk diutus menjadi International Staff pada program Lutheran Outdoor Ministries oleh Evangelical Lutheran Church of America (ELCA) di Chicago dan Ohio, AS (1997).

Selain itu tercatat pernah mengikuti pelatihan rekonsiliasi bersama Lutheran Church of Australia (LCA) pada tahun 2019.

Di dalam struktur internal, Deddy Fajar Purba juga pernah dipercaya mengemban berbagai posisi strategis di Kantor Pusat GKPS serta menjabat sebagai Ketua Prodi Pendidikan Agama Kristen (PAK) di STT Abdi Sabda Medan.

Puncak kepemimpinannya tercapai ketika Deddy Fajar Purba terpilih dan dilantik sebagai Ephorus (Pimpinan Pusat) GKPS periode 2020–2025 dalam Sidang Sinode Bolon ke-44.

Selama masa pelayanannya sebagai Ephorus, Deddy Fajar Purba aktif memimpin berbagai program strategis gereja, penahbisan pendeta serta memperkuat hubungan kemitraan dengan pemerintah daerah.

Setelah menyelesaikan masa baktinya sebagai pemimpin tertinggi sinode, dirinya melanjutkan dedikasinya di dunia pendidikan teologi dengan menerima penugasan baru sebagai dosen di STT Abdi Sabda Medan mulai tahun 2025.***

Rapat ini membahas kesiapan kegiatan Sumatera Utara Rally 2026 FIA Asia Pacific Rally Championship.

Rapat dipimpin Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Togi Marito Sitinjak SH SIK MH diwakili Wakapolres Kompol Budiono Saputro SH MH.

Dalam pembukaannya, Kompol Budiono--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Pemko Pematangsiantar yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 22 Juli 2026--mengatakan rapat bertujuan meminimalisir kemacetan lalu lintas di Jalan Sutomo untuk parkir berlapis serta pelaksanaan rally, hingga perhatian terhadap marka yang ada di Kota Pematangsiantar.

Terkhusus, rapat juga membahas terkait pelaksanaan persiapan event venue Sumatera Utara Rally 2026 FIA Asia Pacific Rally Championship Round 3 dan IMI National Rally Championship Round 4 tentang kolaborasi pengamanan jalur lintas pembukaan dan sterilisasi lokasi Lapangan Adam Malik sebagai lokasi pembukaan seremonial dan penyambutan kedatangan peserta rally.

Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Pematangsiantar menyatakan pihaknya akan melaksanakan pengerjaan bertahap pada satu sisi di ring road Simpang Dua hingga ke ujung, sesuai kontrak kalender kerja. Pekerjaan dilaksanakan 18 Mei hingga 13 November 2026 untuk ring road Simpang Dua.

Terkait sarana dan prasarana ring road Simpang Dua, melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan melaksanakan pekerjaan sesuai kebutuhan, serta memantau lampu penerangan jalan umum yang harus diganti apabila padam.

Wakapolres Budiono menyarankan agar anatomi rawan kecelakaan harus diantisipasi Kasat Lantas sesegera mungkin.

"Coba diinventarisir apakah ada hubungannya terkait rambu-rambu atau marka. Atau koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk percepatan rambu atau marka yang hilang. Karena Senin mendatang, di tanggal 27 Juli 2026, sesuai arahan Kapolri akan ada penindakan manual kepada pengemudi kendaraan roda dua dan roda empat," terangnya.

Budiono mengucapkan terima kasih kepada Pemko Pematangsiantar atas adanya Command Center, yang menjadi salah satu penunjang tilang elektronik melalui kamera mobile.

"Inilah kolaborasi kita dengan Pemko melalui Dinas Kominfo dan Dinas PUTR fasilitasnya," tuturnya.***

Medan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara menggelar Rapat Finalisasi Kajian Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK) di Bidang Hukum di Ruang Rapat I Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.

Kegiatan ini merupakan tahapan akhir penyusunan kajian sebagai tindak lanjut rencana aksi Badan Strategi Kebijakan Hukum dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis data, analisis, dan kebutuhan implementasi di lapangan, Selasa (21/7/2026).

Rapat dibuka Koordinator Analis Kebijakan Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara, Bram Lumban Gaol, yang menyampaikan bahwa finalisasi AIEK menjadi langkah penting untuk memastikan dokumen kajian memiliki kualitas yang komprehensif sebelum disampaikan kepada Badan Strategi Kebijakan Hukum.

Selanjutnya, Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan, Eka NAM Sihombing, memberikan arahan sekaligus membuka jalannya pembahasan finalisasi kajian.

Pada kesempatan tersebut, Tim Kerja AIEK--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Kanwil Kemenkum Sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 22 Juli 2026--memaparkan hasil penyempurnaan dokumen kajian terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Nomor 10 Tahun 2024.

Paparan meliputi latar belakang penyusunan kajian, identifikasi permasalahan, hasil analisis terhadap implementasi regulasi, serta rekomendasi kebijakan yang diharapkan mampu mendukung penyempurnaan pengaturan di bidang kewarganegaraan.

Sebagai narasumber, Dr. Andryan, S.H., M.H., akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), memberikan pendalaman terhadap substansi kajian.

Dia menekankan pentingnya ketepatan metode Analisis Evaluasi Kebijakan agar rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya memiliki dasar akademis yang kuat, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan implementasi di lapangan.

Selain itu, ia memberikan masukan terkait kesesuaian data pendukung, ketajaman analisis terhadap pelaksanaan regulasi, serta penyempurnaan rumusan rekomendasi kebijakan.

"Analisis evaluasi kebijakan harus dilakukan secara objektif dan komprehensif. Setiap rekomendasi yang disusun perlu mempertimbangkan kondisi implementasi di lapangan sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," ujar Andryan.

Dalam sesi diskusi, Andryan bersama Tim Kerja AIEK membahas setiap rekomendasi secara komprehensif, mulai dari aspek substansi, teknik penyusunan, hingga relevansinya dengan kondisi faktual di masyarakat.

Pembahasan itu menghasilkan sejumlah penyempurnaan yang akan dituangkan dalam dokumen Kajian Analisis Evaluasi Kebijakan beserta policy brief sebagai usulan kepada Badan Strategi Kebijakan Hukum dalam rangka penyempurnaan regulasi di bidang kewarganegaraan.

Hasil finalisasi ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi Badan Strategi Kebijakan Hukum dalam penyusunan maupun penyempurnaan kebijakan di bidang hukum. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan mampu mendukung terwujudnya regulasi yang lebih adaptif, implementatif, dan memberikan kepastian hukum, khususnya dalam pelaksanaan tata cara penyampaian permohonan kewarganegaraan RI.***

Dia resmi memimpin institusi Polda Sumut sejak Juli 2024 menggantikan Komjen Pol. Agung Setya Imam Effendi.

Berikut ini profil singkatnya seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Sumut Indah yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 22 Juli 2026.

Data Pribadi

Nama Lengkap: Whisnu Hermawan Februanto

Tempat, Tanggal Lahir: Bandung, Jawa Barat, 16 Februari 1972

Pangkat: Inspektur Jenderal Polisi (Bintang Dua)

Lulusan: Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1994

Keahlian: Berpengalaman luas di bidang Reserse

Jejak Karier Penting

Sebelum menjabat sebagai Kapolda Sumut, Irjen Whisnu dikenal lama bertugas di Bareskrim Polri dengan fokus pada tindak pidana ekonomi.

Kapolres Tulungagung (2011)

Wadirresnarkoba Polda Jabar (2014)

Kasubdit Uang Palsu Dirtipideksus Bareskrim Polri (2018)

Wadirtipideksus Bareskrim Polri (2020)

Dirtipideksus Bareskrim Polri (2021–2024)

Kapolda Sumatera Utara (2024–sekarang)

Penghargaan

Ragam penghargaan yang sudah diterima Whisnu Hermawan Februanto. Salah satunya,menerima tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama dari Kapolri pada November 2025 atas integritas dan kepemimpinannya.

Gaya Hidup

Sering disebut dalam berbagai media Whisnu Hermawan Februanto sebagai sosok yang hidup sederhana, bahkan sempat dijuluki sebagai salah satu Kapolda dengan laporan kekayaan (LHKPN) paling rendah di Indonesia dibandingkan rekan sejawatnya.

Kini Whisnu Hermawan Februanto didampingi Brigjen Pol. Sonny Irawan yang menjabat sebagai Wakapolda Sumut per April 2026.***