Permintaan itu disampaikan saat HBB dan PMS (Pemuda Merga Silima), 'mangulosi' Sultan Deli XIV Seri Paduka Sultan Mahmud Aria Lamantjiji Perkasa Alam Shah, di Istana Maimun, Kamis (1/10/2026).

Mewakili Ketua Umum DPP HBB, proses 'mangulosi' dilaksanakan beberapa pengurus, di antaranya Bendahara DPD HBB Sumut Deminar Nabanan SPd MPd dan Ketua DPC Deli Serdang Mangapul Sitindaon. Sedangkan dari PMS langsung Ketua Umum DPP Mbelin Brahmana.

Pada kesempatan itu, Mangapul Tindaon menyebut, bahwa acara 'mangulosi' itu adalah pesan dari Ketum DPP HBB Lamsiang Sitompul SH MH, sekaligus minta doa restu dari tokoh masyarakat Sumut dan Sultan Deli, untuk Mubes I dan Pelantikan Pengurus DPP HBB.

Sedangkan Mbelin Brahmana menegaskan, bahwa acara 'mangulosi' ini, adalah simbol kebersamaan dalam keberagaman yang terajud dengan baik di Sumatera Utara.

Selanjutnya, secara bersama-sama, mereka pun menyematkan 'Ulos' kepada Sultan Deli. Sedangkan Sultan Deli, sekaligus mewakili tokoh masyarakat Sumut, mendoakan Mubes I dan Pelantikan Pengurus DPP HBB.

Acara 'mangulosi' itu berlangsung di tengah acara silaturahmi bersama tokoh lintas agama, tokoh adat, dan tokoh organisasi kemasyarakatan, di Istana Maimun, Medan, Kamis (1/10/2026).

Silaturahmi

Sebelumnya di awal acara, Seri Paduka Sultan Mahmud Aria Lamantjiji Perkasa Alam Shah, yang merupakan Ketua DPD Forum Keberagaman Nusantara (FKN) Sumatera Utara, memperkenalkan seluruh yang hadir, terdiri dari perwakilan berbagai etnis dan agama yang ada di Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Sultan Deli yang akrab disapa Tuanku Aji menegaskan, FKN di Sumatera Utara bukan untuk kepentingan kelompok. Melainkan sebagai wadah bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk.

"FKN merupakan tempat silaturahmi semua tokoh masyarakat dan tokoh ormas untuk menjaga Kamtibmas," ujar Sultan Deli, seraya mengapresiasi antusiasme peserta silaturahmi dalam memberikan dukungan penuh terhadap FKN Sumut.

Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Pembina FKN Ruslan, menceritakan awal terbentuknya FKN. Dia menyebut ada beberapa ormas yang terlibat pembentukannya, di antaranya, HBB, PMS, Pujakesuma, Walubi, dan lainnya. Ia pun berharap keberadaan FKN dapat membawa kebaikan di tengah masyarakat.

Sedangkan perwakilan HBB mengapresiasi terbentuknya FKN dan berharap kebersamaan akan membawa masyarakat ke arah yang lebih baik.

Hadir dalam kegiatan tersebut dari Persatuan Marga Silima (PMS), Keuskupan Agung Medan, Sandra Vihara, Walubi, HBB, FKUB, Persatuan Masyarakat Bali, Balai Pustaka Marga Silima Pemena, Berutu se-Indonesia, Pujakesuma, Paguyuban Warga Sunda (PWS), Majelis Tinggi Konghucu, Kerukunan Kekuarga Sulawesi (KSS), PGI, Majelis Musyawarah Keluarga Minang, Jamiah Batak Muslim, warga Maluku, persatuan warga Sunda, dan organisasi paguyuban etnis lainnya.

Tampak juga hadir Panitia Mubes I dan pengurus HBB, di antaranya Sekretaris Panitia Mubes 1 HBB Deminar Nababan STh MPd dan lainnya, seperti Juliana, Andrea Gas SH MH, Aria Angkola, serta beberapa pengurus DPC HBB Deli Serdang.

Akar Rumput

Berbagai masukan konstruktif mengalir dalam pertemuan yang dipandu Sekretaris FKN Sumut Taufik Ismail Siregar tersebut.

Para tokoh sepakat bahwa FKN harus menjadi garda terdepan dalam meredam konflik sosial, menjadi penengah jika terjadi gesekan antar kelompok, serta memperkuat dialog lintas iman dan budaya secara berkelanjutan.

Tokoh agama meminta agar FKN aktif turun ke akar rumput melalui kegiatan sosial seperti bakti sosial lintas agama, gotong-royong kebangsaan, dan buka puasa bersama. Sementara tokoh adat menekankan pentingnya pelestarian kearifan lokal sebagai perekat persatuan.

"Semua masukan ini kita tampung. Tujuannya satu, agar tujuan FKN tercapai, yaitu terwujudnya Sumatera Utara yang aman, damai, dan guyub dalam keberagaman," tutup Sultan Deli.(adam)

Pesan itu disampaikan Jean saat menjadi narasumber kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026/2027 di Universitas Al Wasliyah Medan, Jalan SM Raja, Kecamatan Medan Amplas, Jumat (2/10/2026).

Dalam kuliah umum tersebut, Jean menegaskan bela negara tidak berarti harus menjadi anggota militer atau kepolisian. Mahasiswa juga dapat berperan melalui sikap positif, keberanian menyampaikan pendapat serta menjaga diri dari berbagai ancaman, termasuk narkoba.

"Bela negara bukan mewajibkan kamu untuk menjadi militer atau polisi. Di kampus juga ada faktor-faktor yang masuk menjadi bela negara," katanya.

Jean kemudian menayangkan video tentang Panca dan Sila untuk menggambarkan dampak penyalahgunaan narkoba. Panca yang semula berprestasi dan memiliki karier baik mengalami perubahan setelah mengenal narkoba dari lingkungan pertemanan.

"Orang yang pintar bisa hancur dengan narkoba," ujar Jean.

Ia mengingatkan mahasiswa agar tidak mencoba narkoba, karena pendidikan, prestasi maupun kondisi ekonomi tidak menjamin seseorang terbebas dari dampaknya.

"Sepintar apa pun dan sebanyak apa pun yang kalian punya, sekaya apa pun kalian jika dihadapkan dengan narkoba akan jatuh," katanya.

Suasana semakin interaktif ketika Jean memberikan sejumlah pertanyaan kepada mahasiswa terkait materi yang disampaikan. Beberapa mahasiswa diminta maju dan menjelaskan pelajaran yang mereka dapat dari kisah Panca dan Sila.

Jawaban mahasiswa yang disambut respons Jean membuat suasana kuliah umum semakin hidup. Jean juga memberikan cenderamata kepada sejumlah mahasiswa yang mampu menjawab pertanyaan, menambah riuh suasana di tengah kegiatan.

Di akhir penyampaiannya, Jean mengajak mahasiswa tidak menyerah ketika menghadapi keterpurukan serta membantu teman yang mengalami persoalan.

"Walaupun kalian di titik nadir terendah, jatuh, tetapi pelan-pelan bangkit, kalian pasti bisa," ujarnya.

Kegiatan tersebut dihadiri Rektor Universitas Al Wasliyah Medan Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, M.A., para wakil rektor dan dekan, serta sejumlah pejabat Polrestabes Medan.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan piagam kepada Kapolrestabes Medan dan peresmian penggunaan Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Al Wasliyah Medan melalui pemotongan tumpeng dan pita.(adam)

Mereka bergegas menuju Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pematangsiantar di Jalan Dahlia Nomor 8 untuk menemui Kepala Kantor BPN, Rio Kurniawan, S.P., M.Si.

Pertemuan yang berlangsung hangat di ruang kerja Kepala BPN tersebut fokus membahas legalitas hukum aset-aset milik gereja.

Di sana, Sekretaris Jenderal (Sekjen) GKPS, Pdt. Dr. Janhotner Saragih, --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Sinode gkps yang terlihat POSMETRO MEDAN, Jumat 2 Oktober 2026 -- menyerahkan langsung satu bundel berkas pengurusan sertifikat tanah untuk Kantor Sinode GKPS.

Berkas itu diterima Rio Kurniawan. Dia memastikan pihak BPN akan langsung memeriksa kelengkapan administrasi dokumen itu dalam waktu dua hari ke depan.

Rio juga mengapresiasi langkah taktis dan proaktif yang diambil oleh pimpinan GKPS dalam mengamankan aset legal mereka. Lebih lanjut, ia mendorong agar GKPS segera melakukan inventarisasi secara menyeluruh dan mengurus sertifikasi kepemilikan seluruh aset tanah gereja secara bertahap.

Sebagai penutup pertemuan itu, Pimpinan Sinode GKPS menyematkan syal khas kepada Kepala BPN Pematangsiantar sebagai simbol komitmen dan keberlanjutan sinergi kedua belah pihak.***

SIMALUNGUN-PEMATANGSIANTAR — Bagi Darma Putra Rangkuti, S.Hut., M.Si., reses bukan sebatas pertemuan, menyerap aspirasi, lalu kembali ke gedung parlemen. Baginya, bertemu masyarakat adalah kesempatan untuk benar-benar mendengar, berdiskusi sekaligus menyampaikan hal-hal yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari warga.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumatera Utara itu memanfaatkan Reses I Masa Sidang III Tahun 2026–2027 dengan menemui masyarakat di sejumlah titik di daerah pemilihannya, Simalungun dan Kota Pematangsiantar.

Sepanjang rangkaian reses, 21–31 September 2026, anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Golkar tersebut antara lain menyambangi Nagori Perdagangan III, Nagori Marihat Bukit, Nagori Karangsari, mengikuti Fun Walk di Nagori Bosar, serta bertemu masyarakat di Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Sitalasari, Kota Pematangsiantar.

Darma Putra juga hadir dalam Jalan Santai bersama Karang Taruna dalam rangka HUT ke-66 Karang Taruna di Kelurahan Proklamasi, Kota Pematangsiantar.

Di setiap tempat, suasana pertemuan berlangsung cair. Warga tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga dapat berbincang langsung dengan wakil mereka di DPRD Sumut tersebut.

"Bertemu langsung dengan masyarakat selalu punya cerita tersendiri. Suasana yang hangat dan penuh keterbukaan membuat kami bisa duduk bersama, berdiskusi, dan mendengar langsung berbagai aspirasi serta persoalan yang dirasakan masyarakat," ujar Darma.

Jaminan Sosial untuk Mereka yang Paling Rentan

Salah satu isu yang secara konsisten disampaikan Darma dalam rangkaian reses tersebut adalah pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan.

Bersama BPJS Ketenagakerjaan, ia mengajak masyarakat memahami pentingnya perlindungan ketika seseorang menghadapi risiko akibat pekerjaan maupun risiko kehidupan yang dapat berdampak langsung terhadap ekonomi keluarga.

Isu ini menjadi penting karena tidak semua pekerja memiliki pekerjaan formal dengan penghasilan tetap dan perlindungan dari pemberi kerja. Pekerja mandiri, pedagang kecil, petani, nelayan, pengemudi, pekerja lepas, pekerja harian, hingga berbagai kelompok pekerja informal dapat berada dalam posisi rentan ketika mengalami kecelakaan, sakit akibat pekerjaan, atau meninggal dunia.

BPJS Ketenagakerjaan sendiri menyediakan skema bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), termasuk pekerja mandiri. Untuk kelompok ini tersedia antara lain Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). JKK memberikan manfaat berupa pelayanan kesehatan dan manfaat uang tunai ketika peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat lingkungan kerja.

Sementara JKM memberikan manfaat kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Dengan demikian, perlindungan tersebut bukan hanya menyangkut pekerja, tetapi juga keberlangsungan kehidupan keluarganya.

Secara lebih luas, jaminan sosial memang merupakan hak warga negara. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menegaskan hak setiap orang atas jaminan sosial dan mengatur penyelenggaraan jaminan sosial secara menyeluruh bagi rakyat Indonesia.

Karena itu, bagi pekerja yang hidup dari penghasilan harian atau usaha kecil, perlindungan tersebut memiliki arti yang sangat besar. Satu kecelakaan kerja tidak hanya dapat menghentikan aktivitas mencari nafkah, tetapi juga berpotensi mengguncang ekonomi seluruh keluarga.

"Harapannya, masyarakat semakin memahami manfaat perlindungan sosial dan mengetahui hak yang bisa mereka dapatkan ketika menghadapi risiko dalam bekerja," kata Darma.

Hadir, Mendengar, dan Menjaga Kedekatan

Menariknya, sosialisasi jaminan sosial itu tidak disampaikan dalam suasana yang kaku. Darma memilih hadir dalam berbagai kegiatan masyarakat, mulai dari pertemuan warga hingga kegiatan olahraga dan kepemudaan.

Di sela-sela kegiatan tersebut, ia juga mengingatkan masyarakat mengenai bahaya narkotika.

"Ada satu hal lain yang juga tidak kalah penting untuk menjadi perhatian kita bersama yaitu bahaya narkotika. Mari mulai dari keluarga, dengan saling memperhatikan, membangun komunikasi, dan menjaga lingkungan agar tetap sehat dan jauh dari narkotika," ujarnya.

Kehadiran Darma di tengah masyarakat mendapat sambutan hangat. Sejumlah tokoh masyarakat menilai dirinya sebagai wakil rakyat yang tidak menjaga jarak dengan konstituen.

Bagi mereka, kehadiran seorang anggota legislatif bukan semata-mata soal datang ketika membutuhkan suara, melainkan kesediaan untuk terus kembali menemui masyarakat setelah pemilihan selesai.

Kesan itulah yang tampak dalam rangkaian reses Darma Putra kali ini. Ia tidak hanya hadir dalam forum resmi, tetapi juga menyatu dalam aktivitas warga, berjalan bersama, berbincang, mendengar keluhan, dan menyampaikan informasi yang dianggap penting bagi kehidupan masyarakat.

Semangat tersebut menjadi bagian dari cara Darma memaknai tugasnya sebagai wakil rakyat.

Sebab, bagi masyarakat kecil, perhatian terhadap persoalan yang tampak sederhana sering kali justru memiliki arti besar. Termasuk memastikan bahwa seorang pekerja yang setiap hari bekerja keras untuk keluarganya tidak kehilangan seluruh sumber penghidupan hanya karena sebuah risiko yang sebenarnya dapat diproteksi.

Dan dari tengah masyarakat itulah, Darma kembali membawa aspirasi, cerita, sekaligus persoalan nyata warga ke meja legislatif.

Dengan begitu, reses tidak berhenti sebagai agenda administratif lima tahunan, tetapi menjadi ruang untuk menjaga hubungan antara wakil rakyat dan mereka yang diwakilinya.

Kabid Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPC GRIB Jaya Kota Medan, Dudi Efni Pasaribu, membenarkan penerimaan bantuan tersebut.

"Hari ini kita menerima lagi dan lagi kami mendapatkan bantuan beras sebanyak setengah ton dari Hamba Allah untuk DPC GRIB Kota Medan," ujar Dudi Efni.

Dudi turut menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada donatur yang enggan disebutkan namanya tersebut.

"Terima kasih kepada Hamba Allah yang telah memberikan bantuan ini. Semoga senantiasa dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan selalu," ucapnya.

Lebih lanjut, Dudi mengungkapkan bahwa bantuan beras tersebut akan langsung diolah di dapur umum DPC GRIB Jaya Medan untuk selanjutnya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Beras yang diberikan ini kami peruntukkan sebagai bahan masakan di dapur umum, yang nantinya siap saji untuk dibagikan langsung kepada masyarakat," pungkasnya.

Sementara, sama seperti minggu lalu Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Kota Medan kembali menunjukkan kepedulian nyatanya kepada masyarakat. Berkolaborasi dengan PAC Medan Tembung aksi sosial bertajuk "Jumat Berkah" dengan membagikan ratusan porsi makanan siap santap.

Berdasarkan pantauan di lapangan, aksi sosial kali ini dipusatkan di dua lokasi strategis. Titik pertama berada di Kantor DPC GRIB Jaya Kota Medan, Jalan Sei Serayu. Sementara titik kedua dilaksanakan bersama PAC Medan Baru di Jalan S Parman yang menyasar jemaah masjid serta para pengguna jalan.

Sekretaris DPC GRIB Jaya Kota Medan, Drs. Toyib Marbun, menyampaikan bahwa aksi berbagi berkah ini juga berjalan masif di tingkat basis melalui kerja sama DPC GRIB Jaya Kota Medan dengan PAC GRIB Jaya Medan Baru di bawah kepemimpinan Ketua Silen

"Hari ini kami kembali melaksanakan kegiatan Jumat Berkah bersama PAC Medan Baru beserta jajaran ranting. Antusiasme masyarakat dan kader yang hadir sangat luar biasa," jelas Toyib.

Dalam kegiatan di Jalan S Parman tersebut, sasaran pembagian paket makanan difokuskan kepada para jemaah seusai menunaikan ibadah, serta masyarakat dan pengendara yang melintas.

"Sebanyak 300 hingga 500 paket makanan siap santap telah kami salurkan. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Pembina GRIB Jaya Kota Medan, Ferdy Sanjaya Sembiring, serta Ketua Rudi Ginting atas dukungannya. Semoga seluruh kebaikan ini membawa berkah untuk kita semua," tutup Toyib. (Dam)

Mengusung tema "Satu Semangat, Satu Tujuan untuk Indonesia yang Lebih Maju", perayaan satu tahun perjalanan GMN berlangsung sederhana, hangat, dan penuh makna bersama keluarga besar organisasi.

Momentum tersebut turut dirangkaikan dengan ucapan ulang tahun untuk Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke-39 tahun serta Iriana Joko Widodo ke-63 tahun. Suasana semakin hangat saat dilakukan pemotongan kue spesial bertuliskan "1 TAHUN GMN – HBD GMN."

Kegiatan dipimpin langsung Ketua Umum DPD GMN Tapanuli Utara Hendra Christian Siregar, didampingi Sekretaris Parlindungan Sinaga, bersama jajaran pengurus dan anggota GMN.

Hendra Christian Siregar: GMN Adalah Kita Semua

Dalam sambutannya, Hendra Christian Siregar menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar GMN, mulai dari DPP, DPW hingga DPD, yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan dedikasi dalam membangun organisasi.

"Selamat ulang tahun ke-1 GMN."

Menurut Hendra, satu tahun bukan sekadar pertambahan usia organisasi, tetapi menjadi momentum untuk mengenang perjalanan, kebersamaan, perjuangan, serta kerja keras yang telah dilakukan bersama.

"Untuk seluruh keluarga besar GMN, dari tingkat DPP, DPW hingga DPD. Hari ini bukan hanya tentang bertambahnya usia GMN menjadi satu tahun, tetapi juga tentang perjalanan, kebersamaan, perjuangan, dan kerja keras yang sudah kita lalui bersama."

Ia mengakui bahwa perjalanan satu tahun GMN masih memiliki berbagai kekurangan yang harus terus dibenahi.

"Mungkin perjalanan satu tahun ini belum sempurna. Masih banyak kekurangan yang harus kita benahi dan masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan."

Namun, Hendra menegaskan bahwa keberadaan GMN hingga mampu melewati tahun pertama merupakan buah dari kebersamaan seluruh jajaran.

"Satu hal yang harus kita banggakan: GMN sudah berjalan sejauh ini karena ada orang-orang yang mau bergerak dan bekerja bersama."

Ia pun mengajak seluruh keluarga besar GMN menjadikan usia satu tahun sebagai momentum untuk semakin memperkuat persatuan dan kekompakan.

"Mari kita jadikan usia satu tahun ini sebagai momentum untuk semakin solid, semakin kompak, dan semakin nyata dalam memberikan manfaat bagi masyarakat."

Hendra kemudian menyampaikan pesan yang menjadi semangat utama dalam perayaan HUT pertama tersebut.

"GMN bukan sekadar nama. GMN adalah kebersamaan. GMN adalah kerja nyata. GMN adalah kita semua."

"Selamat ulang tahun ke-1 GMN — Gajah Muda Nusantara. Terima kasih atas perjuangan dan kerja keras seluruh pengurus. Tetap solid, tetap kompak, dan terus bergerak bersama," pungkasnya.

Harapan Memasuki Tahun Kedua

Wakil Bendahara GMN DPD Tapanuli Utara turut menyampaikan harapan agar memasuki tahun kedua, GMN semakin berkembang, semakin solid, serta semakin mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Tapanuli Utara.

Semangat kebersamaan dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi sekaligus memperkuat hubungan antara pengurus dan anggota.

Doa Bersama dan Pemotongan Kue

Momen khidmat hadir saat seluruh peserta mengikuti doa bersama yang dipimpin Ketua Bidang Kerohanian GMN DPD Tapanuli Utara Maldiana Hutabarat.

Doa dipanjatkan untuk keberkahan perjalanan organisasi GMN, serta kesehatan dan umur panjang bagi Gibran Rakabuming Raka dan Iriana Joko Widodo. ( Tim)

Penjelasan tersebut disampaikan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, Rikie, melalui Kepala Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I, Fernando H Siagian, dalam pertemuan pendampingan di Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri Inspektur Deli Serdang Edwin Nasution, Kepala Bappedalitbang Yeti Sembiring, Kepala Dinas SDABMBK Suparno, serta Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Faisal Rahman.

"Bukan (bukan cacat hukum). Baca lagi PP 12 Tahun 2019 Pasal 69, yang sifatnya darurat dan mendesak," kata Fernando.

Fernando menjelaskan, pergeseran anggaran tersebut berkaitan dengan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta kebijakan pemerintah pusat terkait pengembalian Transfer ke Daerah (TKD) yang sebelumnya dipotong. Anggaran tersebut diarahkan untuk kebutuhan penanganan kebencanaan.

Dalam kondisi darurat, lanjutnya, pergeseran anggaran dapat dilakukan dengan menginformasikannya kepada DPRD. Penggunaan anggaran tetap harus mengikuti petunjuk teknis dan dapat diuji melalui fungsi pengawasan DPRD.

"Jadi cukup diinformasikan ke DPRD saja. DPRD dalam posisi tidak menerima dan tidak menolak, nanti diakomodasi dalam perubahan APBD," ujarnya.

Ia menambahkan, kepala daerah tetap bertanggung jawab atas penggunaan anggaran. Pergeseran tersebut selanjutnya diakomodasi dalam perubahan Perda APBD.

Terkait belum disepakatinya Perubahan APBD (P-APBD) Deli Serdang, Fernando mengatakan regulasi tidak mewajibkan daerah melakukan perubahan APBD. Namun, kegiatan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya akan lebih sulit diakomodasi apabila perubahan APBD tidak dilakukan.

Fernando juga menegaskan anggaran yang dialihkan untuk penanganan kebencanaan wajib digunakan sesuai peruntukannya. Ia mencontohkan, anggaran untuk kebencanaan tidak dapat digunakan membeli kendaraan yang tidak berkaitan dengan penanganan bencana.

Sementara itu, jika perubahan APBD tidak disepakati hingga 30 September 2026, menurut Fernando, tidak ada perubahan Perda APBD dan pemerintah daerah tetap menggunakan APBD yang telah ditetapkan.( Drt)

Komitmen nyata tersebut langsung dibuktikan pasca-prosesi pelantikan pengurus baru dan setelah resmi menandatangani Surat Kuasa Khusus. Jajaran pengurus baru LKBH AMPI Binjai yang dikomandoi langsung oleh Direktur LKBH Ali Ibsan Jaya, SH., MH turun tangan mendampingi seorang ibu rumah tangga berinisial SR (54). Korban mengalami dugaan pembakaran rumah berencana yang diduga melibatkan jaringan pengedar narkoba dari balik jeruji besi.

Kasus yang menimpa warga Jalan Danau Laut Tawar, Binjai Timur, Kota Binjai ini telah resmi terdaftar di Polres Binjai dengan nomor laporan LP/B/572/IX/2026/SPKT/polres Binjai/Polda Sumatera Utara tertanggal 29 September 2026.

Tamparan Keras bagi Kepolisian Kota Binjai,

Di bawah komando Direktur LKBH AMPI Binjai yang baru, Ali Ibsan Jaya, SH., MH, bersama tim penasihat hukum Boturan N.P Simatupang, SH.,MH dan Binka L.G Simatupang, SH.,MH, penanganan kasus ini dipastikan menjadi prioritas utama kerja kepengurusan mereka.

1

Tepat setelah menerima kuasa hukum secara resmi, Direktur LKBH AMPI Binjai beserta tim menegaskan bahwa peristiwa ini diduga kuat sudah menjadi tamparan keras bagi institusi kepolisian, khususnya Polres Binjai. Pasalnya, jaringan narkoba diduga sudah sangat berani dan terang-terangan melakukan intimidasi, pengancaman, hingga aksi nekat melakukan pembakaran rumah di dalam wilayah hukum Kota Binjai.

"Pelantikan ini menjadi momentum bagi kami pengurus baru di bawah kepemimpinan Direktur Ali Ibsan Jaya untuk membuktikan bahwa LKBH AMPI hadir sebagai pembela masyarakat kecil. Kami mendesak Polres Binjai untuk sungguh-sungguh menangani perkara ini karena sudah mengancam keselamatan jiwa klien kami. Ini diduga menjadi tantangan sekaligus tamparan keras bagi kepolisian karena komplotan ini berani menebar teror di wilayah hukum Binjai," tegas tim hukum secara lugas setelah resmi menerima kuasa dari korban.

Duduk Perkara Kasus: Berawal dari Peringatan Jaringan Narkoba

Berdasarkan berkas perkara, kasus ini bermula dari adanya dugaan peringatan dan intimidasi dari kelompok suruhan eksekutor lapangan di wilayah Binjai Timur. Mereka memperingatkan agar anak korban tidak mengganggu atau memviralkan pekerjaan bos mereka, yang diduga kuat dikendalikan oleh seorang aktor intelektual berinisial N dari dalam salah satu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di wilayah Sumatera Utara.

Perintah intimidasi tersebut diduga diteruskan melalui dua orang perantara berinisial HD dan HI, sebelum akhirnya dieksekusi oleh sekelompok orang di lapangan. Karena pihak korban tidak gentar dengan ancaman tersebut, para pelaku diduga nekat melakukan permufakatan jahat dengan membakar rumah korban SR di Binjai Timur.

Menyikapi aksi teror terorganisir ini, pengurus LKBH AMPI Binjai menerapkan pasal-pasal berat dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, meliputi pasal Pembakaran Sengaja (Pasal 308), Permufakatan Jahat (Pasal 309), Pengancaman/Intimidasi (Pasal 448), dan Penyertaan Pidana Aktor Intelektual (Pasal 20).

Langkah Tegas Pengurus Baru LKBH AMPI Binjai:

Meminta SP2HP ke Polres Binjai: Tim hukum bergerak cepat mengirimkan surat resmi ke Polres Binjai untuk meminta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) secara berkala guna memastikan penanganan kasus berjalan transparan, objektif, dan diseriusi oleh penyidik.

Mengajukan Saksi-Saksi Kunci: Tim hukum secara resmi mengajukan saksi-saksi guna memperkuat pembuktian penyidik Satreskrim Polres Binjai agar tabir gelap kasus teror ini segera terungkap terang benderang.

Menyerahkan Bukti Tambahan: Menyerahkan dokumen digital berupa rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian, foto, serta bukti pesan ancaman pembunuhan untuk melengkapi berkas penyidikan.

Mendesak Razia Lapas: Mengirimkan surat resmi ke Kanwil Kemenkumham Sumut untuk mendesak pemeriksaan internal dan penyitaan alat komunikasi milik terduga N di dalam Lapas.

Memohon Perlindungan Nyawa ke LPSK: Berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) demi memberikan perlindungan melekat bagi keselamatan fisik korban SR beserta keluarganya dari ancaman nyata.

LKBH AMPI Binjai di bawah komando Direktur Ali Ibsan Jaya meminta aparat kepolisian bertindak cepat menangkap seluruh eksekutor lapangan hingga aktor intelektual di balik jeruji besi guna memulihkan rasa aman di masyarakat Kota Binjai.***

Salah satu perhatian datang dari Ketua Perkumpulan Masyarakat Demokrasi 14 Sumatera Utara (PD 14 Sumut), Muhri Fauzi Hafiz, yang dalam keterangannya merasa prihatin atas peristiwa tersebut. Sebab, menurut Muhri Fauzi Hafiz, Bupati Deli Serdang dr. AsriLudin Tambunan dan Wakil Bupati Lom Lom Suwondo didukung mayoritas partai politik yang ada di DPRD, termasuk Partai Gerindra yang saat ini kadernya sebagai Ketua DPRD Deli Serdang.

"Dengan tidak disahkannya P-APBD 2026, tentu berdampak signifikan pada proses pembangunan yang sedang berjalan di Deli Serdang, tidak mungkin pimpinan dan anggota DPRD masing-masing tersebut tidak mengetahuinya," tegas Muhri.

Meski demikian, lanjut Muhri Fauzi Hafiz, apa yang terjadi di Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, bukanlah satu peristiwa hukum yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, melainkan peristiwa politik yang kerap terjadi.

"Bupati dan jajarannya tidak perlu khawatir. Apalagi jika semua kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya, sudah direalisasikan, Karena ini peristiwa politik yang berkaitan dengan hubungan dua lembaga, yaitu eksekutif dan legislatif. Maka, yang perlu kita perhatikan adalah, bagaimana peran fraksi-fraksi yang berasal dari partai politik pendukung Bupati, termasuk Ketua DPRD-nya," sambung pria yang juga menjabat Wakil Sekretaris DPP Lembaga Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis (LMP MBG) ini.

Lanjut Muhri, "Peristiwa ini membuktikan bahwa, ada komunikasi yang buntu antara pimpinan partai politik, dengan fraksi di DPRD, juga pasangan Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati). Penyebabnya bisa dari oknum-oknum, atau bisa juga sikap resmi Partai Politik. Maka, kita sarankan kepada Bupati, agar segera melakukan konsultasi kepada Gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah, juga melakukan konsultasi politik pada pimpinan partai politik pendukung setingkat di atasnya. Bertemu dengan pimpinan di tingkat Provinsi atau bahkan di Pusat."

Misalnya, lanjut Muhri, untuk ketua DPRD yang berasal dari Partai Gerindra, apakah peristiwa ini memang sikap politik partai Gerindra baik di Deli Serdang atau Provinsi atau Pusat?

"Ini kan perlu juga dipertegas. Soalnya Ketua Umum Partai Gerindra juga saat ini menjadi Presiden, yang merupakan bagian dari lembaga eksekutif. Kita kan sederhana saja, jika tak mau lagi jadi Ketua DPRD, silahkan lapor ke partai-nya, jangan melakukan manuver politik yang bisa menggangu jalannya pembangunan di Deli Serdang," tandasnya.

Terpisah, Antoni Napitupulu dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPRD Kabupaten Deli Serdang coba berkilah kalau P-APBD batal disahkan.

"Tidak benar DPRD Kabupaten Deli Serdang membatalkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026. Tapi kami mendapat informasi Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026 telah dibatalkan, padahal belum ada keputusan," ujar Antoni Napitupulu dalam konferensi pers di Ruangan Komisi I Gedung DPRD Kabupaten Deli Serdang, Kamis (01/10/2026).

Ia menjelaskan kronologi pembahasan. Pada pukul 14.30 WIB, rapat diskors karena waktu Sholat. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang melaksanakan Sholat Maghrib berjamaah.

"Setelah Sholat pada pukul 19.05 WIB, kami tunggu sampai pukul 19.30 WIB. Kami sudah berupaya menunggu tapi sampai pukul 23.40 WIB, Pimpinan DPRD Kabupaten Deli Serdang menutup rapat tanpa ada hasil apapun tentang Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (TA) 2026 tersebut. Tidak diputuskan sudah selesai atau tidak, jadi pembahasan menggantung," jelas Antoni Napitupulu, Kamis (01/10/2026).

Menurutnya, batas pengesahan dari Gubernur Sumatera Utara adalah tanggal 30 September 2026. Hingga batas waktu tersebut, DPRD Kabupaten Deli Serdang belum menerima penjelasan resmi mengapa skor tidak dibuka ataupun pembahasan tidak dilanjutkan.

"Seharusnya pimpinan wajib memberitahukan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang bagaimana kabarnya hasil Pembahasan P-APBD Tahun Anggaran (TA) 2026 tersebut, apakah berubah, batal, atau ditolak. Tahapan itu harus diselesaikan," tegas Antoni Napitupulu, menyayangkan sikap pimpinan DPRD Deli Serdang yang 'abai' dengan agenda tersebut.(JS)

Hal itu disampaikannya saat menghadiri nonton bareng (nobar) film G30S/PKI yang digelar Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Nurul Hidayah bersama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di halaman Masjid Nurul Hidayah, Pasar Raya MMTC, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Rabu (30/9/2026) malam.

"Menonton dan mengingat kembali sejarah ini penting agar kita tidak lupa. Kita berharap kegiatan ini memperkuat keteguhan, kepercayaan kepada Pancasila, nilai-nilai luhur bangsa, serta iman dan agama," ujar Lom Lom.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah, ulama, pengurus rumah ibadah, tokoh masyarakat, pemuda, dan masyarakat. Rumah ibadah, lanjutnya, memiliki peran penting sebagai ruang ibadah sekaligus membangun silaturahmi dan pembinaan masyarakat.

"Pemerintah pada prinsipnya hadir untuk melayani dan membantu masyarakat melalui regulasi maupun fasilitasi. Mudah-mudahan kerja sama ini menjadi awal dan dapat terus dikembangkan," katanya.

Lom Lom juga menyampaikan apresiasi kepada BKM Nurul Hidayah dan seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan serupa dapat melibatkan masyarakat lebih luas dan memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dengan berbagai unsur masyarakat.

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Deli Serdang, Anwar Sadat Siregar, mengatakan kegiatan tersebut berawal dari komunikasi antara pimpinan daerah dan pengurus BKM Nurul Hidayah. Pemkab Deli Serdang kemudian mendukung pelaksanaan kegiatan melalui penyediaan sejumlah fasilitas, seperti karpet, televisi, baliho, dan perangkat pendukung lainnya.

"Bangsa kita telah beberapa kali menghadapi ujian dan cobaan. Karena itu, sejarah harus menjadi pelajaran bagi kita semua," ujarnya.

Ketua BKM Masjid Nurul Hidayah, Ibrahim Sinambela, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemkab Deli Serdang. Menurutnya, nobar tahun ini merupakan kegiatan yang digelar dalam skala lebih besar dibandingkan pelaksanaan sebelumnya.

"Alhamdulillah, tahun ini kami sangat bersyukur dan terharu karena Wakil Bupati beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dapat hadir dan mendukung kegiatan ini," katanya.

Ibrahim berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ruang refleksi sejarah, terutama bagi generasi muda, sekaligus memperkuat persatuan dan kecintaan terhadap NKRI. ( drt)

Pada kesempatan ini, Bhabinkamtibmas pada Rabu (30/09/2026) menghadiri undangan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dalam rangka Pendampingan Desa Devisa Lidi Sawit Sumatera Utara.

Program ini --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Polsek Bangun yang terlihat POSMETRO MEDAN, Kamis 1 Oktober 2026-- bertujuan untuk menciptakan eksportir baru dengan memberikan pendampingan dan pelatihan kepada warga masyarakat yang selama ini berprofesi sebagai pengepul lidi sawit, guna meningkatkan ekonomi kerakyatan.

Kegiatan pendampingan akan berlangsung selama 2 hari, 30 September - 1 Oktober 2026.

Polri hadir tidak hanya menjaga Kamtibmas, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat.***

Kegiatan ini dilaksanakan di Aula SMA Negeri 1 Barusjahe, Kamis(1/10/2026), mulai pukul 09.00 WIB. Kegiatan diikuti sekitar 45 siswa dan dihadiri Camat Barusjahe Rion Ginting, S.E., Kepala SMA Negeri 1 Barusjahe Helenta Br Tarigan, S.Sos., Kasi Trantib Beton Ginting, Ps. Panit Intelkam Aiptu P. Bukit, serta personel Polsek Barusjahe.

Kapolsek Barusjahe AKP Budi Edwin M. Naibaho diwakili Ps. Panit Binmas Aiptu Holmes Barus dan Bhabinkamtibmas Aiptu Hardianto Barus--seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Karo yang terlihat POSMETRO MEDAN, Kamis 1 Oktober 2026-- menyampaikan arahan untuk para siswa agar lebih disiplin, menaati aturan serta menjauhi berbagai perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Dalam kesempatan itu, para siswa juga diberikan ruang untuk berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan terkait persoalan yang dihadapi di lingkungan sekolah maupun dalam pergaulan sehari-hari.

"Sebagai pelajar, adik-adik harus bisa menjaga sikap, saling menghargai dan menaati aturan yang ada. Gunakan waktu untuk belajar dan melakukan kegiatan yang positif. Kalau ada persoalan, jangan takut untuk bercerita kepada guru, orang tua maupun pihak yang dapat membantu," ujar Aiptu Hardianto Barus.

Kegiatan dimaksud berjalan dengan lancar. Seluruh rangkaian pembinaan dan bimbingan berlangsung dalam keadaan aman, tertib dan kondusif.***

Kegiatan berlangsung khidmat dan penuh haru sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas di institusi Kepolisian Republik Indonesia.

Acara dihadiri Kapolres Humbahas AKBP Adi Nugroho, S.H., S.I.K., Ketua Bhayangkari Cabang Humbahas Ny. Dewi Adi Nugroho, para Pejabat Utama, personel Polres Humbahas, serta pengurus Bhayangkari Cabang Humbahas.

Dalam kesempatan itu, Kapolres Humbahas menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan selama bertugas di Polri, khususnya di Polres Humbahas.

Sementara itu, Kompol (Purn) Manson Nainggolan --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Humbahas yang terlihat POSMETRO MEDAN, Kamis 1 Oktober 2026-- menyampaikan rasa syukur dan haru atas kebersamaan serta dukungan seluruh personel selama masa tugasnya, serta berpesan agar seluruh anggota tetap menjaga kekompakan dan semangat dalam melayani masyarakat.

Sebagai penutup kegiatan, dilaksanakan Upacara Pedang Pora sebagai simbol penghormatan terakhir, yang dipimpin langsung oleh Kapolres Humbahas dan mengantarkan Kompol (Purn) Manson Nainggolan bersama istri hingga gerbang Mapolres Humbahas.

Momen ini menjadi wujud penghormatan atas pengabdian, loyalitas, dan dedikasi yang telah diberikan, serta menjadi inspirasi bagi seluruh personel Polres Humbahas.***

Kapolres Pematangsiantar AKPB Dhana Noer Kurniawan, S.I.K., M.M melalui Kasi Humas IPTU Agustina T.D --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Pematangsiantar Bersama Masyarakat yang terlihat POSMETRO MEDAN, Kamis 1 Oktober 2026-- mengatakan dugaan Curanmor tersebut dilaporkan Pelapor inisial GM melalui Layanan Kepolisian Call Center (CC) 110 (Bebas Pulsa).

Selanjutnya Operator CC 110 Polres Pematangsiantar meneruskan laporan tersebut ke Piket Polsek Siantar Barat dan respons cepat ditindaklajuti dengan pengecekan.

Setibanya di TKP, personil piket Polsek Siantar Barat melakukan interogasi awak terhadap Pelapor selaku korban pemilik sepedamotor tersebut.

Kemudian mencari saksi saksi yang mengetahui terjadinya tindak pidana serta menyarankan kepada pelapor agar membuat LP (Laporan Pengaduan Polisi) ke Mako Polseķ Siantar Barat," jelas IPTU Agustina***

Kepastian mengenai waktu pelantikan suksesor Jenderal Listyo Sigit Prabowo tersebut disampaikan Mensesneg di Jakarta.

"Rencana demikian, calon Kapolri yang baru akan dilantik oleh Bapak Presiden siang hari ini nanti," kata Prasetyo Hadi kepada wartawan, Kamis (1/10/2026).

Prasetyo menjelaskan bahwa jajarannya bergerak cepat untuk memastikan seluruh dokumen dan kesiapan seremonial berjalan lancar. "Insya Allah ini sedang dipersiapkan administrasinya," ujar Mensesneg menambahkan.

Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis menyetujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Persetujuan tersebut diberikan setelah pada hari yang sama Suyudi menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI. Sebelumnya, pimpinan DPR menerima surat Presiden Prabowo Subianto Nomor R57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026 mengenai usulan pemberhentian dari jabatan Kapolri dan pengangkatan dalam jabatan Kapolri.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa Listyo diberhentikan dari jabatannya sebagai Kapolri karena sudah waktunya.

Menurut dia, Listyo pun diberhentikan secara terhormat setelah memimpin Korps Bhayangkara itu. Dia mengatakan Rapat Paripurna DPR RI pun telah menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon tunggal Kapolri untuk dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Karena memang sudah waktunya," kata Puan saat konferensi pers usai memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta.

Suyudi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Dia merupakan alumni Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) yang sekarang Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 1994, satu angkatan dengan Kapolda Metro Jaya Komjen Polisi Asep Edi Suheri.

Penerima Bintang Bhayangkara Nararya itu memiliki pengalaman spesialis di bidang reserse. Sebelum dilantik sebagai Kepala BNN pada 25 Agustus 2025 menggantikan Komjen Pol. Martinus Hukom, dia menjabat sebagai Kapolda Banten dengan masa jabatan 26 Juni 2024 sampai 5 Agustus 2025.(antara/jpnn)

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan bersama jajaran turut hadir dan mengikuti seluruh rangkaian upacara dengan penuh khidmat.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong dan pengabdian dalam menjalankan tugas pemerintahan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Di tengah dinamika pembangunan Kota Medan, nilai-nilai Pancasila menjadi pijakan penting bagi setiap aparatur dalam menjalankan amanah, membangun kebersamaan dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin responsif.

Jajaran SDABMBK pun menegaskan komitmennya untuk terus bekerja profesional, berintegritas dan bertanggung jawab, khususnya dalam mendukung pembangunan serta peningkatan kualitas infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Momentum Hari Kesaktian Pancasila diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi menjadi pengingat bagi seluruh aparatur untuk menerjemahkan nilai-nilai Pancasila dalam kerja nyata dan pengabdian kepada masyarakat.***

Prosesi pelantikan yang dipimpin langsung oleh Ketua MPN Sapma Pemuda Pancasila Pusat, Aulia Arif, S.H., dirangkai dengan Malam Renungan Suci dalam rangka memperingati peristiwa Gerakan 30 September (G30S), Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara (MPW PP Sumut), semakin memperkuat semangat patriotisme para generasi muda PP yang bernaung di Sapma PP.

Tampak hadir, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Utara, di antaranya perwakilan Pangdam I/Bukit Barisan, Dandim 0201/Medan Kolonel Inf. Fernando Batubara, S.Sos., M.Han., perwakilan Kapolda Sumatera Utara, perwakilan Kajati Sumatera Utara, serta unsur Forkopimda Sumatera Utara lainnya, dan tokoh masyarakat lainnya.

Mendampingi Ketua MPW PP Sumut, Musa Rajekshah, turut hadir juga, Ketua Panitia Apel Kehormatan dan Malam Renungan Suci, Sugiat Santoso, unsur MPW, MPC, serta Ketua Sapma PP Sumut terpilih, M. Firman Shah.

Dalam sambutannya, Musa Rajekshah, menyampaikan bahwa Renungan Suci menjadi momentum untuk mengenang sejarah bangsa sekaligus memperkuat komitmen dalam menjaga ideologi negara, persatuan, dan kebersamaan.

"Acara ini juga bagian dari keinginan kita semua, bahwa, kita ingin generasi-generasi muda, pemuda dan mahasiswa, mengingat sejarah peristiwa G30S ini, dan untuk menjaga kebersamaan, kesatuan, maka MPW PP Sumut menjadikan acara ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya," sebut Musa Rajekshah, Rabu, (30/9/2026).

Pelantikan kepengurusan Sapma PP Sumut periode 2026–2031, diketuai Firman Shah, didampingi masing-masing wakil ketua diantaranya, Rayviza Siddik, Ripy Hamdani, Arie Wahyu dan Musa Arjian Shah. Dengan sekretaris, M. Zikri Asmara, dan wakil-wakil sekretaris diantaranya, M. Hawari Afif Ritonga, Fahrul Hafiz Effendi, Haris Martondi Hasibuan, serta Bendahara, Arnold Sitepu dengan wakil-wakil Bendahara, Muhammad Rizqi Sukarno, AswinEfratta Ginting, Abdillah Didit Priyatna, dan Azzizah Chairiah. (Dam)

Kegiatan yang dirangkai dengan santunan kepada anak yatim dan masyarakat sekitar tersebut dipusatkan di Masjid Al-Musannif Miftahul Ulum, Jalan Sukmo, Dusun 12, Desa Kolam.

Ketua MPW PP Sumut, Musa Rajekshah, menegaskan bahwa kawasan Kampung Kolam memiliki keterikatan historis yang sangat kuat dalam sejarah lokal perjuangan mempertahankan Pancasila. Keberadaan Tugu Ampera di lokasi tersebut menjadi bukti fisik dan penanda penting dari peristiwa bersejarah pada tahun 1965.

"Masyarakat Kampung Kolam adalah bagian yang tak terpisahkan dari sejarah mempertahankan Pancasila. Tugu Ampera menjadi salah satu monumen bersejarah yang setiap tahun selalu kami peringati melalui Apel Kehormatan dan Malam Renungan Suci," ujar Musa Rajekshah yang akrab disapa Bang Ijeck.

Bang Ijeck menekankan, agenda tahunan ini bukan sekadar kegiatan seremonial organisasi. Kehadiran Pemuda Pancasila di tengah masyarakat harus selalu diwujudkan dalam bentuk pengabdian nyata, kepedulian sosial, serta menjaga hubungan silaturahmi yang erat.

"Sebagai bagian dari masyarakat, Pemuda Pancasila sadar harus terus mengabdi dan membantu sesama. Semoga hubungan baik ini tetap terjaga, dan generasi muda kita di sini tidak lupa akan sejarah, khususnya peristiwa G30S/PKI," tegas Ijeck.

Usai menyalurkan santunan, Musa Rajekshah didampingi Sekretaris MPW PP Sumut Ikbal Hanafi Hasibuan, Ketua Panitia Sugiat Santoso, serta jajaran pengurus MPW PP Sumut berjalan kaki menuju Tugu Ampera untuk melaksanakan puncak acara Apel Kehormatan dan Malam Renungan Suci.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober di Kampung Kolam ini diharapkan terus menjadi sarana edukasi sejarah bagi generasi muda, sekaligus memperkokoh pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.(Dam)

WaliKotaBinjai,Drs.H.AmirHamzah,M.AP.,menyampaikanapresiasikepadapimpinandanseluruhanggotaDPRDKotaBinjaiataskerjasamadankomitmendalammenyelesaikanpembahasanP-APBDTahunAnggaran2026.Iamengatakan,pembahasanRanperdatersebuttelahmelaluiprosesyangmembutuhkanwaktu,energi,danpemikiranbersama,namundapatdiselesaikandandisetujuitepatwaktusebagaibentuktanggungjawabkepadamasyarakat.

MenurutWaliKota,pengambilankeputusanbersamatersebutsesuaidenganamanatPeraturanMenteriDalamNegeri(Permendagri)Nomor14Tahun2025tentangPedomanPenyusunanAPBDTahunAnggaran2026,yangmenetapkanpersetujuanbersamakepaladaerahdanDPRDpalinglambattigabulansebelumtahunanggaranberakhiratau30September.

WaliKotamenjelaskan,P-APBDTahunAnggaran2026disusununtukmendukungdanmenyelaraskankebijakanpembangunandaerahdenganprioritaspembangunannasionaldanProvinsiSumateraUtara.ProgramyangdiakomodasijugadiarahkanuntukmendukungvisipembangunanKotaBinjaiTahun2025-2029,yakni"BinjaiMaju,Sejahtera,danBerkelanjutan".

Adapunarahkebijakantersebutmencakuppeningkatankualitaskesehatandanpendidikan,termasukdukunganterhadapProgramMakanBergiziGratisbagipesertadidikjenjangTK,SD,danSMP;peningkatanketahananpangandanekonomisertapenguatanperlindungansosialdanpemberantasankemiskinan;pembangunaninfrastrukturberbasisteknologidanberwawasanlingkungan;sertapenguatantatakelolapemerintahanyanginovatifdankreatif.

Menutupsambutannya,WaliKotamemintaDPRDKotaBinjaiterusmelakukanpengawasanagarpelaksanaanprogramdankegiatanberjalandenganbaik,tepatsasaran,dantepatwaktu.IajugamenginstruksikanseluruhkepalaperangkatdaerahuntuksegeramerealisasikanprogramdankegiatansetelahRanperdadievaluasiolehGubernurSumateraUtaradanditetapkanmenjadiPeraturanDaerah(Perda),khususnyakegiatanyangberkaitandenganpembangunanfisik.

RapatparipurnatersebutturutdihadiriKetuaDPRDKotaBinjaiHj.K.GusuartiniBr.Surbakti,WakilKetuaIDPRDKotaBinjaiH.JuliSawitmaNasution,S.H.,M.H.,WakilKetuaIIDPRDKotaBinjaiHairilAnwar,S.Pd.I.,M.Pd.,paraanggotaDPRDKotaBinjai,unsurForkopimdaKotaBinjai,SekretarisDaerahKotaBinjai,paraAsisten,StafAhliWaliKota,kepalaperangkatdaerah,camat,sertalurahse-KotaBinjai.(Oji)

Menyimpan dan membingkai foto dari penerbitan awal selama hampir seperempat abad bukanlah sekadar tindakan melestarikan. Melainkan bukti ketangguhan media yang boleh dibilang bukan kaleng-kaleng.

Karena selama 25 tahun, Koran Posmetro Medan mampu berkibar sebelum platform beragam media sosial membumi di dunia maya. Kiamat media cetak itu pun datang setelah handphone menjadi barang yang wajib dipegang, dibaca dan dibawa kemanapun serta oleh siapapun.

Desain iklan 25 tahun di atas adalah saksi bisu kejayaan koran bergenre kriminal itu. Bagaimana media yang berinduk di Riau Pos dan Jawa Pos, berkiprah dan menikmati masa kedigjayaannya sejak dari nol hingga kini.

Sebuah salinan dari masa ketika perusahaan jurnalis ini masih dianggap bukan apa-apa sampai digelari 'Bayi Ajaib' oleh media-media mainstream.

Menyimpan kenangan selama dua puluh lima tahun disini (Posmetro Medan) menunjukkan bahwa kami tidak hanya tumbuh bersama, tapi juga menua bersama dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Momen ke 25 tahun ini tetap menjadi pengingat bahwa setidaknya, kami punya masa jaya yang penuh warna dan drama.

Sekarang, kami akui, kami tertaklukkan dengan media sosial. Tapi kami tetap berharap bahwa pengalaman kami menumbuhkembangkan Posmetro Medan menjadi sebuah raksasa media dieranya, bisa menjadi sumber inspirasi; bahwa Posmetro Medan masih mampu bertahan melalui perubahan tren dan gelombang digitalisasi hingga 25 tahun.***