Dukungan itu disampaikan Staf Ahli Kemasyarakatan dan SDM, Hanip Fahri, saat menghadiri Peringatan Hari Credit Union (CU) Dampingan YAPIDI Tahun 2026 di Taman Jubileum Retreat Center, Sibolangit, Selasa (1/9/2026).

Kegiatan yang mengusung tema Gerakan CU Memacu Peran Strategis Kepemimpinan Perempuan itu menjadi momentum untuk memperkuat peran perempuan dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

Hanip menyampaikan apresiasi kepada YAPIDI dan seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam pemberdayaan perempuan, khususnya melalui koperasi dan UMKM.

"Kami dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengucapkan terima kasih kepada YAPIDI dan seluruh stakeholder yang telah berperan dalam memberdayakan ibu-ibu kita. Kami juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini," ujarnya.

Menurutnya, pemberdayaan perempuan melalui koperasi dan UMKM perlu terus didorong agar pelaku usaha perempuan semakin tangguh, mandiri, dan berdaya saing.

"Pada prinsipnya, sebagai pemerintah daerah, kami mendukung seluruh upaya pemberdayaan perempuan, UMKM, dan koperasi agar semakin tangguh dan kuat," katanya.

Ia berharap peringatan Hari CU tidak berhenti sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun motivasi dan semangat bersama dalam mengembangkan lembaga serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Pertemuan ini tentunya membawa hikmah untuk kita semua. Pulang nanti bukan hanya karena bertemu dan melepas rindu dengan kawan, tetapi juga membawa motivasi agar kegiatan dan lembaga ini dapat lebih maju," tuturnya.(drt)

Mencakup trisula pembangunan, program unggulan tersebut yakni DEMI PEMULA SEPEDA BAGUS dan PAS SEHAT pada sektor pembangunan sumber daya manusia, KAWAN UMKM untuk penguatan ekonomi, serta SIBARULAH untuk penanganan kemiskinan.

"Yang kami bangun bukan hanya program, tetapi bagaimana program itu memberikan dampak. Karena itu, perencanaan harus selaras, pelaksanaannya terintegrasi dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat," ujar Asri.

Pada penguatan sumber daya manusia, DEMI PEMULA SEPEDA BAGUS menghadirkan layanan pendidikan inklusif bagi kelompok rentan dan anak berkebutuhan khusus (ABK). Program ini mengintegrasikan layanan pendidikan, kesehatan, terapi, hingga perlindungan sosial tanpa biaya, termasuk melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sentra ABK di Kecamatan Pagar Merbau.

Program tersebut telah melayani 617 ABK. Sejalan dengan itu, sejumlah indikator pembangunan manusia juga menunjukkan peningkatan. Harapan Lama Sekolah naik dari 13,40 tahun pada 2024 menjadi 13,46 tahun pada 2025. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 77,56 menjadi 78,29.

Penguatan layanan kesehatan dilakukan melalui inovasi PAS SEHAT yang mengintegrasikan lima layanan. Di antaranya PAS PULA untuk menjamin akses kesehatan bagi masyarakat rentan yang belum terlindungi JKN, PAS JEMPOL untuk mempermudah administrasi layanan berbasis biometrik, serta PAS CEPAT untuk penemuan aktif kasus tuberkulosis melalui skrining menggunakan mobil X-Ray.

Selanjutnya, PAS CERDIK difokuskan pada deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara melalui IVA Test dan skrining, sedangkan PAS KALI 24 Jam memberikan respons kegawatdaruratan yang terhubung dengan DELTA 112.

Dalam mempercepat perekonomian, Pemkab menghadirkan KAWAN UMKM dan Café SOBATKU melalui penataan kawasan usaha terpadu, fasilitasi legalitas, percepatan akses KUR, hingga digitalisasi QRIS yang sukses meningkatkan omset UMKM rata-rata hingga 93,04 persen

Pada sisi pengurangan kemiskinan, Pemkab Deli Serdang mengandalkan inovasi SIBARULAH (Sinergi Bantuan Rumah Layak Huni). Program ini mengintegrasikan pemenuhan 14.023 unit rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, didukung kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

SIBARULAH juga mencakup bedah rumah terpadu bagi keluarga berisiko stunting. Implementasi program perumahan ini turut mengantarkan Deli Serdang meraih Terbaik I Regional Sumatera untuk Implementasi Program 3 Juta Rumah dari Kementerian PKP RI.

Berbagai intervensi pembangunan tersebut berjalan seiring dengan perbaikan sejumlah indikator makro. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Deli Serdang mencapai 4,55 persen, PDRB per kapita meningkat menjadi Rp78,08 juta, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 7,69 persen, dan angka kemiskinan turun menjadi 3,11 persen. IPM juga meningkat menjadi 78,29.

Dari sisi perencanaan, RKPD Deli Serdang 2026 telah diselaraskan dengan RKP 2026. Sebesar Rp5,18 triliun anggaran RKPD 2026 diarahkan untuk mendukung delapan Prioritas Nasional melalui 2.374 subkegiatan.

Asri Ludin Tambunan menegaskan, masuknya Deli Serdang dalam tiga besar nasional PPD 2026 menjadi momentum untuk memastikan perencanaan pembangunan tidak berhenti pada dokumen dan program, tetapi menghasilkan perubahan yang terukur bagi masyarakat.

"Pada akhirnya, pembangunan harus membawa perubahan. Ketika kemiskinan turun, pengangguran turun, IPM meningkat dan ekonomi tumbuh, di situlah kita melihat pembangunan memberikan dampak," tegasnya.

Presentasi di hadapan tim penilai turut dihadiri Sekretaris Daerah Dedi Maswardy; Ketua TP PKK, Jelita Asri Ludin Tambunan; Kepala Bappedalitbang Yetti Sembiring; Inspektur, Edwin Nasution; serta jajaran pimpinan perangkat daerah lainnya. ( Drt)

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran seluruh pekerja mengenai pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja.

Dalam penyampaiannya, Fakhrul memberikan arahan mengenai pentingnya menjaga keselamatan selama melaksanakan pekerjaan, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, serta menggunakan APD dengan benar sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan.

Selain itu, peserta juga diingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi lingkungan sekitar dan segera melaporkan apabila menemukan potensi bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Penerapan budaya K3 diharapkan menjadi tanggung jawab bersama dan dilakukan secara konsisten. ( Atn(

Peluncuran layanan mandiri Salak Deli dilakukan Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, dalam rangkaian penutupan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Peraturan Perundang-undangan di Pancur Gading Hotel & Resort, Jalan Kuala Simeme, Pamah, Kecamatan Deli Tua.

Bupati mengatakan, penguatan Salak Deli merupakan tindak lanjut Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 24 Tahun 2025 sekaligus bagian dari transformasi pelayanan publik yang cepat, transparan, dan mudah.

"Dengan pengembangan sistem mandiri di Salak Deli, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor," katanya.

Layanan mandiri Salak Deli dapat diakses melalui aplikasi Deli Serdang Sehat yang ada di Play Store. Masyarakat nantinya dapat memanfaatkannya untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Bupati menegaskan, digitalisasi pelayanan ini ditujukan untuk menghilangkan hambatan jarak dan birokrasi sekaligus memastikan tidak ada pungutan liar dalam pengurusan dokumen kependudukan.

"Tidak ada lagi pengurusan KTP bayar Rp150 ribu, Rp60 ribu. Bahkan Rp5 ribu pun kalau diminta kepada masyarakat, itu pungli," tegasnya.

Ia juga mendukung lahirnya inovasi Sistem Integrasi Administrasi Kependudukan melalui Fasilitas Kesehatan (SIAP SEHAT), yang memungkinkan pencatatan peristiwa kelahiran dan kematian di fasilitas kesehatan ditindaklanjuti dengan penerbitan dokumen kependudukan secara terintegrasi.

"Kalau ini berjalan, masyarakat punya pilihan. Mau ke kecamatan, MPP, menggunakan antrean online, atau melalui fasilitas kesehatan, semuanya kita siapkan," ujarnya.

Kepala Disdukcapil Deli Serdang, Danang Purnama Yudha, menyampaikan layanan mandiri Salak Deli menjadi bagian dari penataan sistem pelayanan yang menempatkan desa dan kecamatan sebagai garda terdepan.

Pelayanan akan diarahkan sesuai kewenangan. Urusan yang dapat diselesaikan di desa akan diselesaikan di desa, pelayanan di tingkat kecamatan diselesaikan di kecamatan, sementara Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi tempat penyelesaian layanan yang belum dapat dituntaskan di tingkat bawah.

Ia berharap peluncuran layanan mandiri Salak Deli dapat mempercepat terwujudnya pelayanan adminduk yang lebih mudah, dekat, transparan, dan bebas pungli.

Selain layanan mandiri, Salak Deli juga dilengkapi antrean online. Masyarakat dapat mengetahui proses dan jadwal pelayanan sehingga tidak perlu datang berulang kali hanya untuk memastikan dokumen telah selesai.

Terkait SIAP SEHAT, saat ini pihaknya akan mempercepat proses kerjasama dengan seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Deli Serdang.

"Saat ini kami masih meneken kerjasama dengan 52 faskes. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan akan menyasar klinik juga untuk turut serta dalam inovasi ini," ucapnya.

Melalui Bimtek, Danang juga memaparkan sejumlah kesepakatan untuk memperkuat dan mempermudah pelayanan administrasi kependudukan. Kesepakatan tersebut meliputi pembagian loket pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP), PATEN KALI kecamatan, serta PATEN KALI desa dan kelurahan.

Selanjutnya, permohonan pencetakan KTP-el dalam kondisi tertentu dapat dilakukan oleh anggota keluarga yang berada dalam satu Kartu Keluarga (KK). Perekaman KTP-el dilaksanakan di kecamatan, sementara layanan di MPP difokuskan untuk perubahan foto dan data.

Bimtek juga menyepakati penyusunan SOP aplikasi Salak Deli, khususnya terkait ketepatan waktu verifikasi akun, serta penggunaan surat pernyataan untuk perubahan elemen data seperti pekerjaan dan pendidikan.

Selain itu, dilakukan percepatan penyelesaian berkas administrasi yang masih tersisa pada layanan online. Jumlah berkas yang sebelumnya mencapai sekitar 1.800 hingga 2.000 berkas kini telah berkurang menjadi sekitar 650 berkas.

"Diharapkan juga pada para operator dan petugas di kecamatan maupun desa dan kelurahan dapat menguatkan komitmen sebab menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi sistem pelayanan ini," pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut, turut diserahkan penghargaan atas pencapaian kinerja pelayanan kependudukan selama Semester I Tahun 2026.

Untuk kategori Aktivasi Akun Identitas Kependudukan Digital (IKD) Terbanyak, Kecamatan Percut Sei Tuan meraih peringkat pertama, disikuti Kecamatan Tanjung Morawa di peringkat kedua, dan Kecamatan Sunggal di peringkat ketiga.

Sementara untuk kategori Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Tertinggi, penghargaan diraih oleh Kecamatan Pagar Merbau (peringkat I), Kecamatan Galang (peringkat II), dan Kecamatan Lubuk Pakam (peringkat III).

Adapun penghargaan kategori Desa/Kelurahan dengan Berkas Terbanyak pada Layanan PATEN KALI diberikan kepada Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan sebagai peringkat pertama, Desa Paya Bakung Kecamatan Hamparan Perak di peringkat kedua, serta Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan di peringkat ketiga.( Drt)

Pelaku diketahui berinisial DA (35), warga Dusun Mekar, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara, pada Selasa ( 1/9/2026), sekitar pukul 11.00 WIB dari Pajak Kemiri, Jalan Kemiri 1, Kelurahan Sudirejo 2, Kecamatan Medan Kota.

Dia ditangkap saat membeli bawang sebanyak 5 ribu dengan upal pecahan Rp50 ribu.

Kapolsek Medan Kota, AKP Feriawan, S.H., melalui Kanit Reskrim, Iptu Poltak Tambunan mengatakan, awalnya pihaknya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya satu orang laki - laki yang membeli bawang Rp5 ribu menggunakan satu lembar upal pecahan 50 ribu," ujar Iptu Poltak Tambunan, Selasa (1/9/2026) malam.

Dijelaskan Poltak Tambunan lagi, untuk menindak lanjutin informasi itu, ia bersama Tim Tekab langsung menuju lokasi dan berhasil mengamankan tersangka DA dengan barang bukti satu lembar upal pecahan Rp50 ribu yang digunakan saat belanja bawang.

"Dari hasil interogasi petugas kita kepada pelaku, diketahui bahwa upal tersebut diterimanya melalui pesanan via JNT di Sebejangkar, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara bernama Roy yang sudah enam hari dipesan melalui online yang isinya ada sebanyak Rp1.600.000 upal pecahan Rp50 ribu (sudah diamankan sebagai barang bukti)," katanya.

"Tersangka juga pernah menjalani hukuman penjara dengan kasus yang sama," terang Mantan Kanit Reskrim Polsek Medan Baru itu lagi.

Guna mempertanggung jawabkan perbuatanya sekaligus proses hukum selanjutnya, tersangka DA, berikut barang bukti langsung diboyong ke Mapolsek Medan Kota.(Hap)

Kunjungan Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution untuk memastikan kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi selama masa tanggap darurat.

Menurut Bobby Nasution, evakuasi warga menjadi prioritas utama pemerintah, terutama masyarakat yang berada di wilayah dengan radius berbahaya berdasarkan rekomendasi Badan Geologi.

Menurutnya, terdapat dua desa yang menjadi perhatian utama untuk dilakukan evakuasi. Salah satunya Desa Kuta Tengah, yang sebagian warganya kini telah berada di lokasi pengungsian.

"Yang paling utama kan mengevakuasi warga. Tadi disampaikan dari Badan Geologi, ada dua desa yang paling diutamakan, yang sangat masuk radius kalau terjadi erupsi. Salah satunya Desa Kuta Tengah," ujar Bobby Nasution.

Dimana, sekitar 280 warga Desa Kuta Tengah telah berada di tempat pengungsian. Sehingga, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan fasilitas dasar seperti tempat tidur, air bersih, toilet hingga makanan tersedia dengan baik.

"Kita pastikan yang di sini fasilitasnya dulu. Kita tidak ingin masyarakat yang mengungsi merasa tidak nyaman, kemudian tiba-tiba langsung kembali ke rumah," sambung Bobby.

Menurutnya, pihaknya juga menanggapi keluhan warga yang mengaku sempat menunggu beberapa jam setelah meninggalkan rumah tanpa mendapatkan makanan maupun minuman.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap menyuplai kebutuhan para pengungsi, termasuk makanan dan air bersih. "Kami dari provinsi datang ke sini bukan mau hanya lihat-lihat. Apa yang dibutuhkan silakan sampaikan, kami akan support. Makanan sudah kami siapkan, air bersih juga kami bawa," beber Bobby.

Kondisi pengungsi kali ini berbeda dengan korban bencana yang rumahnya telah hancur. Sebagian warga yang mengungsi masih memiliki rumah, sehingga potensi untuk kembali ke kediaman masing-masing cukup tinggi. "Karena itu, pemerintah harus memastikan kebutuhan pokok selama berada di pengungsian tetap terpenuhi. Tidak bisa senyaman di rumah sendiri, tapi jangan kebutuhan pokoknya ketika mereka pindah ke tempat pengungsian justru hilang total. Seperti makan, tempat tidur dan tempat istirahat," jelas Bobby.

Selain kebutuhan pangan dan air bersih, Pemprov Sumut juga menyiapkan sarana transportasi bagi anak-anak pengungsi untuk bersekolah. "Tadi ada permintaan bus ataupun pengangkutan anak-anak untuk sekolah, kami juga akan siapkan," kata Bobby.

Terkait perkembangan aktivitas Gunung Sinabung, Bobby Afif Nasution menyebut status gunung tersebut masih berada pada Level III atau Siaga.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan terus mengevaluasi kondisi aktivitas vulkanik. "Jika erupsi menurun, status dapat diturunkan menjadi level II atau waspada sehingga masyarakat berpotensi diperbolehkan kembali ke rumah dengan tetap dalam pemantauan. Mungkin masyarakat sudah boleh kembali, tapi tetap dalam perhatian," ujar Bobby.

Sebaliknya, jika aktivitas Gunung Sinabung kembali meningkat, pemerintah telah menyiapkan langkah evakuasi lanjutan, termasuk memperluas radius wilayah yang harus dikosongkan. "Kita juga sudah evaluasi langkah-langkah yang harus dilakukan, radius berapa saja yang bertambah dan siapa saja yang harus mengungsi," sebut Bobby.

Untuk mengantisipasi gangguan kesehatan akibat erupsi, pemerintah juga telah menyiagakan posko kesehatan beserta kendaraan pelayanan kesehatan di lokasi pengungsian.

Bobby Nasution mengatakan, jika kondisi darurat masih berlangsung dalam satu hingga dua hari ke depan, Pemprov Sumut akan mengerahkan bus layanan kesehatan yang memiliki kemampuan memberikan pelayanan medis hingga tindakan operasi ringan.

"Kalau memang satu-dua hari ini masih diperlukan, kita kirim bus layanan kita. Bus layanan itu bisa melaksanakan sampai dengan operasi ringan," ujarnya.

Terkait dampak langsung erupsi terhadap bangunan maupun rumah warga, Bobby menyebut hingga saat ini belum terdapat laporan kerusakan.

"Mudah-mudahan tidak ada. Sejauh ini belum ada yang terdampak secara langsung, artinya kerugian atau kerusakan bangunan belum ada," katanya.

Sementara untuk mengantisipasi gangguan kesehatan akibat abu vulkanik, pembagian masker telah dilakukan sejak erupsi pertama terjadi. "Kejadian pertama pukul 10.17, siang harinya kita langsung bagikan masker. Baik dari provinsi, kabupaten, TNI, Polri, semuanya membagikan masker. Ini langkah antisipasi agar tidak terjadi penyakit berat," jelas Bobby.

Bobby mengatakan pemerintah belum menghitung dampak ekonomi akibat erupsi karena fokus utama saat ini adalah keselamatan masyarakat.

Termasuk keputusan menutup kawasan wisata di sekitar Gunung Sinabung untuk mencegah wisatawan memasuki zona berbahaya. "Dampak ekonominya pasti ada. Wisata kita minta ditutup, tidak boleh ada wisatawan masuk ke sekitar area gunung.

Untuk ketersediaan kebutuhan pangan dan logistik bagi para pengungsi, Bobby memastikan stok dalam kondisi aman."Stok logistik aman," tutup Bobby Afif Nasution mengakhiri. (DISU)

Rapat koordinasi ini merupakan langkah cepat untuk mengantisipasi atas pengaduan masyarakat terkait gangguan Trantibum seperti Kebisingan, Parkir sembarangan, kemacetan, perizinan usaha dan lain sebagainya yang diduga di sebabkan oleh usaha cafe dan restoran.

"Adapun tindak lanjut yang sudah disiapkan meliputi fungsi dan Kewenangan, pembinaan, pengawasan, pengendalian hingga penindakan,"ujar Abena.

Albena juga menyampaikan, apabila pelaku usaha memang dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang selama ini diterapkan, maka akan ditertibkan dan tindak, "terangnya.

Pemko Medan melalui OPD juga menghimbau para pelaku usaha agar menjalankan usaha nya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan terutama menjaga ketertiban dan ketentraman di wilayah sekitar," ungkap Albena.

Albena juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Medan melalui OPD siap membantu dan mempermudah dalam pengurusan izin Usaha dan mendukung penuh bagi para pelaku usaha," Tapi harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan, "pungkasnya.

Ia juga mengingatkan pelaku usaha seperti cafe jagar yang berada di Jalan Rebab dan Cafe Kupiro di Jalan Ambai untuk dapat menjaga dan mentaati aturan yang sudah diterapkan oleh Pemerintah Kota Medan.

Demi menjaga wilayah yang kondusif, aman,nyaman tanpa harus merusak kearifan lokal," tutup Albena. ( ATN)

Layanan tersebut hadir setelah Bank Sumut Kantor Cabang Batam menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Batam melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam.

Pemimpin Cabang Bank Sumut Batam, Thomas Tarigan mengatakan kerjasama dengan BPKAD ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) pada 26 Agustus 2026. Oleh dirinya sebagai Pemimpin Cabang dan Sekretaris Daerah yang juga menjabat Plt. Kepala BPKAD Kota Batam, H. Firmansyah. Diikuti dua hari kemudian, penandatanganan PKS bersama Kepala Bapenda Kota Batam, Raja Azmansyah pada Jumat (28/8).

"Masyarakat Kota Batam kini memiliki akses pembayaran PBB melalui Bank Sumut KC Batam. Layanan ini sekaligus memberikan alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya," ujar Thomas, Selasa (1/9).

Kerjasama tersebut, lanjut Thomas, merupakan bentuk komitmen Bank Sumut untuk memperluas akses layanan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Berupa kemudahan bagi masyarakat dan mendukung pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah.

Perluasan layanan Bank Sumut di Batam juga menjadi bagian dari penguatan konektivitas antardaerah. Sejalan dengan semangat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong kerjasama dan konektivitas kewilayahan di Sumatera. Bukan semata pembangunan infrastruktur dan mobilitas antardaerah, tetapi juga wujud peran perbankan memperlancar transaksi masyarakat sekaligus mendukung aktivitas pemerintah dan perekonomian daerah.

Terpisah, Sekretaris Daerah Kota Batam sekaligus Plt. Kepala BPKAD Kota Batam, H. Firmansyah, menyambut baik kerjasama tersebut. Saat penandatanganan PKS, Firmansyah menyampaikan apresiasi kepada Bank Sumut yang telah menjadi mitra Pemerintah Kota Batam dalam mendukung penerimaan pembayaran pajak daerah.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada Bank Sumut yang telah menjadi mitra Pemerintah Kota Batam dalam penerimaan pembayaran pajak daerah. Kami berharap kerjasama ini dapat semakin mempermudah dan membantu masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak," ujar Firmansyah.

Sementara itu, Kepala Bapenda Batam, Raja Azmansyah menyebutkan kemudahan akses pembayaran pajak juga diharapkan dapat mendorong kepatuhan masyarakat sekaligus memberikan dampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.

"Dengan semakin banyaknya kanal pembayaran yang tersedia, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk membayar pajak. Pada akhirnya, ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah dan mendukung pembangunan Kota Batam," kata Raja Azmansyah.(HBSU)

Pelantikan berlangsung di Gedung DPRD Medan. SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/461/kpps/2026 dibacakan Plt Sekwan, Erisda Hutasoit dan dilanjutkan pengambilan sumpah oleh Ketua PN Medan Mardison.

Sri Rezeki akan mengemban amanah sebagai pimpinan DPRD Medan hingga 2029. Kehadirannya diharapkan membawa warna baru dalam memperjuangkan aspirasi warga.

Wali Kota Medan, Rico Waas menitipkan harapan besar kepada Sri dan anggota DPRD Medan lainnya.

"Pastikan seluruh tugas dan fungsi pimpinan DPRD berjalan baik. Mengawal program Pemkot dan mampu menyerap aspirasi masyarakat," ujarnya.

Rico juga meminta DPRD di bawah kepemimpinan baru lebih responsif dan mengedepankan transparansi dalam pembahasan anggaran serta pelayanan publik. (Den)

Masa kepemimpinan baru ini diwarnai dengan upaya konsolidasi internal sekaligus menyoroti persoalan serius terkait pendidikan inklusif di Sumut, hingga sulitnya akses siswa dan guru tuna netra bekerja serta bekerja di sekolah luar biasa (SLB).

Plt Pertuni Sumut, Linda Wati menyampaikan hal ini saat menerima kunjungan wartawan, Senin (1/9/2026).

"Tugas kami seperti itu. Meneruskan program organisasi yang sedang berjalan saat ini. Juga untuk mewujudkan konsolidasi cabang sampai akhirnya nanti kita bisa buat musyawarah dan terpilih Ketua Definitif," kata Linda, didampingi Humas Andy dan Kordinator Lapangan Irvan.

Mereka mendapat laporan ada salah satu Sekolah Luar Biasa atau SLB di Kota Medan yang menolak menerima siswa tuna netra.

"Kabarnya nggak mau menerima Tuna Netra. Dia mau nyambung SMP. Masuklah di satu tempat SLB di dekat sini. Dia tidak menerima. Katanya nggak ada guru," kata Irvan.

"Sebenarnya lucu Pak. Namanya SLB. Seharusnya itu kan menerima berbagai disabilitas. Harusnya itu jadi prioritas," tambah Irvan.

Pertuni juga menyoroti minimnya guru tuna netra yang menjadi tenaga pengajar di SLB Sumut. Data mereka, saat ini hanya tersisa 1 orang guru disabilitas netra berstatus ASN di Sumut, yaitu di Labura.

"Kita Sumatera Utara ini setahu saya sekarang ini bisa saya hitung dengan jari saya, cuma satu orang. Disabilitas Netra menjadi ASN. Kenapa mereka itu harus mengajar di provinsi lain. Sedangkan di provinsi kita tidak membuka lowongan tersebut?" sambung Andy menambahi.

Ia mencontohkan ada guru tuna netra dari provinsi lain yang ingin pindah ke Sumut namun terkendala birokrasi. Bahkan diduga ada praktik "uang tunai" hingga Rp50 juta untuk bisa menjadi guru.

"Ada teman kita yang mau pindah dari provinsi lain mau mengajar ke Sumatera Utara. Alasannya belum ada instruksi dari atas. Saya dapat informasi sekitar lebih kurang lima puluh ribu. Uangnya berapa ya? Udah bisa dipake beli mobil itu. Habis gaji setahun," ungkapnya.

Kemudian Linda meminta Dinas Pendidikan Kota Medan dan Provinsi Sumut segera menindaklanjuti.

"Ini nanti Abang naikkan beritanya supaya Dinas Pendidikan Kota Medan maupun provinsi mengetahui hal ini," ucapnya.

Pertuni Sumut menyatakan siap membantu mencarikan guru tuna netra lulusan sarjana jika dibutuhkan sekolah.

"Kalau kami diminta bantuan, tolong carikan pengajar yang sarjana ini. Kami siap. Orang kita ada kok. Mereka ini putra daerah asli sini, Sumatera Utara," ujar Linda.

Terkait kisruh internal yang terjadi beberapa waktu lalu, Irvan menyebutkan ada pada 9 dari 17 cabang kabupaten/kota yang dinilai tidak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

"Yang lari dari anggaran dasar ada 9 kabupaten-kota. Yang disahkan sama incumbent. Seharusnya kan sudah habis masa baktinya, ada 2 cabang yang tiba-tiba diperpanjang sama incumbent. Tidak ada koordinasi dengan sekretaris,"ujarnya.

Ia menambahkan 7 cabang lainnya juga bermasalah karena tidak melalui musyawarah cabang.

"Jadi kami yang 6 ini tidak terima pada waktu itu karena lari dari anggaran dasar. Di situlah ricuhnya. Terakhir keputusan deadlock diambil DPP langsung," jelas Irvan.

Menanggapi hal itu, Linda menegaskan organisasi akan taat pada AD/ART.

"Apapun keputusan yang akan kami ambil ke depannya, kami akan melalui perundingan atau diskusi dan mengacu kepada anggaran dasar rumah tangga. Itu yang kami pastikan," tegasnya.

"Kembali ke visi dan misi awal organisasi. Itu untuk memberdayakan Tuna Netra, membuat Tuna Netra mencapai kehidupan yang lebih layak. Itu bisa tercapai dengan cara kita kerjasama, mewujudkan situasi yang kondusif di antara kita. Jangan kita gontok-gontokan di dalam organisasi," lanjutnya. (Den)

"Semoga bermanfaat, semoga bapak dan ibu sekalian khususnya yang berladang di sekitar jembatan ini semakin giat, semakin rajin karena jembatan sudah ada, sudah aman untuk sarana transportasi. Jadi kalau mau mengangkut hasil kebun, gambir, durian, sudah lebih ringan," ucap Bupati Franc Bernhard Tumanggor di sela-sela presmian jembatan gantung tersebut.

Menurutnya hal ini menjadi bukti negara hadir bersama rakyat, TNI hadir ditengah masyarakat baik dalam situasi damai, maupun situasi perang.

Sementara itu menurut Dandim 0206/Dairi, Letkol Arm. Denni Andika Wardana, SH, MIP --seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Pemkab pakpak bharat yang terlihat POSMETRO MEDAN Selasa 1 September 2026-- jembatan gantung Cubancer membentang sepanjang kurang lebih 70 meter di atas sungai lae kombih.

Jembatan ini, kata dia, menghubungkan jalan lintas nasional Sumut-Aceh menuju kawasan perladangan masyarakat di dusun Cubancer yang terkenal kaya akan sumber daya alam termasuk gambir dan durian sebagai komoditas utama.

Sekadar diketahui, jembatan gantung ini dibangun atas inisiatif TNI melalui Kodim 0206/Dairi guna membantu membuka keterisolasian dusun Cubancer yang selama ini kesulitan mengeluarkan hasil-hasil pertaniannya.***

Pesan itu disampaikan Nurhayati saat membuka Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) bagi 4.359 mahasiswa baru UINSU Tahun Akademik 2026/2027 di Kampus IV UINSU Tuntungan, Jalan Lapangan Golf, Durin Jangak, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Selasa (1/9/2026).

Menurut Nurhayati, memasuki perguruan tinggi bukan sekadar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Status sebagai mahasiswa juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya tanggung jawab sebagai insan terdidik.

"Tantangan mahasiswa kini bukan lagi sekadar bagaimana mendapatkan informasi, karena informasi tersedia di mana-mana. Tantangan kita adalah bagaimana membedakan informasi dengan pengetahuan, pengetahuan dengan kebenaran, dan kecerdasan dengan kebijaksanaan," tegasnya.

Karena itu, ia mendorong mahasiswa baru menjadikan masa perkuliahan sebagai ruang untuk membangun kemampuan intelektual sekaligus karakter.

Mahasiswa, kata Nurhayati, harus gemar membaca, berani bertanya, aktif berdiskusi serta terbiasa berpikir kritis, sistematis, kreatif dan inovatif.

"Kampus yang hebat tidak hanya melahirkan mahasiswa yang pintar, tetapi melahirkan manusia yang mampu menggunakan kepintarannya untuk kebaikan," ujarnya.

PBAK, lanjutnya, juga tidak boleh dimaknai sebatas kegiatan pengenalan lingkungan kampus. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mengenalkan budaya akademik, nilai-nilai kemahasiswaan, etika, tanggung jawab dan semangat pengabdian kepada masyarakat.

Hal itu sejalan dengan tema PBAK UINSU 2026, "Membentuk Generasi Unggul dalam Ilmu, Teduh dalam Keberagaman, dan Rahmat bagi Semesta."

Nurhayati menjelaskan, tema tersebut merupakan cita-cita yang hendak ditanamkan kepada seluruh mahasiswa UINSU. Mahasiswa dituntut unggul secara intelektual, namun tetap mampu hidup berdampingan dalam keberagaman.

"Kita tidak boleh menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling menjauh. Sebaliknya, perbedaan harus menjadi ruang untuk saling mengenal, saling memahami dan saling menghormati," katanya.

Ia juga mengingatkan mahasiswa agar tidak mudah terprovokasi, membenci atau menghakimi orang lain hanya karena perbedaan pandangan.

Mahasiswa, menurutnya, harus menjadi penjaga ruang publik yang sehat, bukan penyebar kebencian.

"Jadilah generasi yang mampu berbeda pendapat tanpa bermusuhan. Mampu berdialog tanpa saling merendahkan. Mampu berkompetisi tanpa saling menjatuhkan dan mampu berbeda pilihan tanpa kehilangan persaudaraan," pesan Nurhayati.

Selain ilmu dan keberagaman, Rektor UINSU juga menekankan pentingnya pengabdian. Ilmu yang diperoleh mahasiswa tidak boleh berhenti di ruang kelas, tetapi harus mampu hadir sebagai solusi bagi masyarakat.

Ia menegaskan, semangat tersebut merupakan bagian dari makna rahmatan lil 'alamin yang menjadi salah satu nilai penting dalam pendidikan di UINSU.

"Berilmu untuk mengabdi, berprestasi untuk menginspirasi dan berkarakter untuk memberi arti," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Nurhayati juga secara khusus mengingatkan mahasiswa baru mengenai ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Ia menyebut persoalan narkoba masih menjadi tantangan serius, termasuk di Sumatera Utara. Karena itu, mahasiswa diminta tidak memberikan ruang sedikit pun bagi narkoba dalam kehidupan mereka.

"Narkoba tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga merusak akal, masa depan, keluarga dan cita-cita," ujarnya.

Nurhayati meminta mahasiswa berani menolak ajakan yang dapat menjerumuskan mereka pada penyalahgunaan narkoba. Mahasiswa juga diminta menjaga teman dan lingkungan pergaulannya serta melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.

Pesan tersebut semakin relevan karena pada hari pertama PBAK, mahasiswa baru UINSU juga mendapatkan materi dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut), Brigjen Pol. Tatar Nugroho, S.I.K., S.H., M.H.

Di akhir sambutannya, Nurhayati mengajak seluruh mahasiswa baru bersama-sama mewujudkan generasi UINSU yang unggul dalam ilmu, teduh dalam keberagaman, kokoh dalam integritas, luhur dalam akhlak dan rahmat bagi semesta.

Diikuti 4.359 Mahasiswa Baru

Ketua Panitia PBAK UINSU 2026, Prof. Dr. Katimin, M.Ag., yang juga Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama UINSU, melaporkan PBAK tahun ini diikuti 4.359 mahasiswa baru.

Rinciannya, Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) sebanyak 201 mahasiswa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) 797 mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial (FIS) 264 mahasiswa, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) 1.393 mahasiswa, Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 515 mahasiswa, Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) 563 mahasiswa, Fakultas Sains dan Teknologi (FST) 577 mahasiswa, serta Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam (FUSI) 149 mahasiswa.

Katimin mengatakan PBAK menjadi kegiatan penting karena mahasiswa tidak hanya diperkenalkan dengan kehidupan kemahasiswaan, layanan mahasiswa dan suasana pendidikan di kampus, tetapi juga dibekali berbagai kemampuan serta nilai-nilai keislaman, kebangsaan dan moralitas.

"Dengan demikian kita berharap adik-adik mahasiswa dapat menjawab tantangan global karena dibekali dengan berbagai macam skill dan lain sebagainya," katanya.

PBAK UINSU 2026 berlangsung selama dua hari, 1-2 September 2026, dengan rangkaian kegiatan pada tingkat universitas dan fakultas.

Pembukaan PBAK turut dihadiri Ketua Senat UINSU Prof. Dr. H. Pagar Hasibuan, M.Ag., para Wakil Rektor, Kepala Biro, Dekan dan Wakil Dekan, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana, Kepala dan Sekretaris SPI, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Kabag di Biro dan Fakultas, pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) serta pimpinan UKM di lingkungan UINSU. (evi)

Dalam pengungkapan itu, polisi mengamankan seorang pria berinisial SWG (30) yang diduga berperan sebagai kurir.

Penangkapan dilakukan setelah polisi menindaklanjuti informasi masyarakat terkait dugaan peredaran etomidate.

Dari pengembangan terhadap SWG, petugas kemudian menggeledah sebuah rumah di Jalan Negeri Bosar, Kelurahan Naga Huta, Kecamatan Siantar Marimbun.

Polisi menemukan sejumlah barang bukti yang diduga narkotika, di antaranya etomidate, puluhan butir ekstasi, serbuk yang diduga sabu, bahan yang diduga berkaitan dengan pembuatan ekstasi, serta ketamine cair.

Petugas juga mengamankan berbagai peralatan yang diduga digunakan untuk pengemasan dan pembuatan pil, seperti timbangan digital, alat pres, blender dan alat cetak pil.

Kasat Resnarkoba Polres Pematangsiantar AKP Irwanta Sembiring--seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Balai polres yang terlihat POSMETRO MEDAN Selasa 1 September 2026-- mengatakan, SWG mengaku barang-barang itu diduga milik seseorang berinisial A.

Polisi masih melakukan pengembangan untuk mencari A dan mengungkap kemungkinan jaringan narkoba lainnya. Saat ini, SWG bersama seluruh barang bukti telah diamankan di Satresnarkoba Polres Pematangsiantar untuk menjalani proses hukum.***

Dalam kegiatan itu, Wakil Wali Kota Sibolga didampingi Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Sibolga, Akhiruddin Siregar.

Rakor diselenggarakan sebagai forum koordinasi untuk memperkuat sinergi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan pemerintah kabupaten/kota dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.

Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mendorong pengelolaan pendapatan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel guna mendukung pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Agenda ini dihadiri pula Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, unsur Forkopimda Sumatera Utara, jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara, serta pemangku kepentingan terkait.

Dalam arahannya, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri menekankan pentingnya pemerintah daerah melakukan berbagai langkah strategis dalam meningkatkan pendapatan.

Upaya ini antara lain melalui optimalisasi potensi PAD, penguatan digitalisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan inovasi, optimalisasi BUMD dan BLUD, serta pemanfaatan aset daerah secara efektif.

Selain itu, penguatan koordinasi dalam pengelolaan pajak daerah juga dinilai penting untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus memastikan potensi penerimaan dapat dikelola secara optimal.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan penerimaan daerah. Optimalisasi sektor pajak, termasuk pajak kendaraan bermotor, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kapasitas fiskal daerah melalui mekanisme bagi hasil dan opsen pajak.

Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penyaluran Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Berdasarkan data yang ditampilkan dalam kegiatan, Kota Sibolga memperoleh alokasi sebesar Rp9.094.870.411,00.

Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tobing--seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Pemerintah kota sibolga yang terlihat POSMETRO MEDAN Selasa 1 September 2026-- menyambut baik pelaksanaan rakor tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antarpemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan pendapatan dan penerimaan daerah.

Optimalisasi pendapatan perlu dilakukan secara terukur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap kemampuan fiskal daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.

Wakil Wali Kota juga berharap sinergi dan koordinasi yang terbangun melalui forum tersebut dapat terus diperkuat, termasuk dalam mendukung kelancaran penyaluran DBH serta pengelolaan penerimaan daerah secara efektif dan tepat sasaran.***

Fidelis menyampaikan apresiasi yang penuh suka cita atas berjalan lancarnya kegiatan Festival Band Rohani Wali Kota Cup I Tahun 2026.

"Atas nama Pemerintah Kota Pematangsiantar, saya menyampaikan penghargaan kepada panitia serta seluruh pihak yang telah menggagas dan menyelenggarakan kegiatan ini," katanya.

Disebutkan, Wali Kota Cup I bukan hanya menjadi ajang perlombaan untuk menunjukkan kemampuan bermusik, tetapi juga menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan bakar, kreativitas dan talenta yang diberikan Tuhan.

Fidelis--seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Pemko Pematangsiantar yang terlihat POSMETRO MEDAN Selasa 1 September 2026-- berharap melalui kegiatan tersebut akan lahir banyak musisi dan kelompok band rohani yang berkualitas dari Kota Pematangsiantar.

"Yang lebih penting lagi, semangat kompetisi hendaknya tetap dibangun dalam suasana persaudaraan. Menang dan kalah adalah bagian dari perlombaan, tetapi persahabatan, sportivitas, dan kebersamaan harus tetap kita jaga," ujarnya.

Fidelis menambahkan, Pematangsiantar adalah kota yang kaya akan keberagaman dan memiliki kehidupan keagamaan yang kuat.

"Karena itu, kegiatan seperti ini sangat baik untuk mempererat tali persaudaraan, khususnya di kalangan generasi muda, sekaligus memperkuat nilai-nilai positif melalui musik dan kreativitas. Saya berharap kegiatan Band Rohani Kota Pematangsiantar Wali Kota Cup I Tahun 2026 dapat menjadi kegiatan yang terus berkembang dan menjadi agenda positif bagi masyarakat Kota Pematangsiantar," tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG) Nasional Pdt Dr Maruba Sinaga SH MH mengucapkan syukur karena seluruh rangkaian Festival Band Rohani Pemuda Kota Pematangsiantar dapat terlaksana dengan baik, aman, dan penuh sukacita.

"Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi beserta jajaran Pemko Pematangsiantar, Unsur Forkopimda, para pimpinan dan perwakilan gereja, pengurus BKAG, pengelola Suzuya Merdeka Mall, para sponsor dan donatur, para juri, panitia pelaksana, para pembina dan pendamping pemuda, seluruh peserta Festival Band Rohani, seluruh jemaat, keluarga, dan masyarakat yang telah hadir dan memberikan dukungan," katanya.

"Selamat kepada para pemenang. Bagi yang belum meraih juara, jangan berkecil hati. Karena sesungguhnya, kemenangan terbesar adalah ketika talenta yang Tuhan berikan dapat dipersembahkan untuk kemuliaan nama-Nya. Kiranya festival ini bukan hanya berhenti sebagai sebuah perlombaan, tetapi menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat oikumene, dan membangun generasi muda Kristen yang kreatif, beriman, berkarakter, dan menjadi berkat bagi Kota Pematangsiantar," tukasnya.

Katanya, kegiatan Festival Band Rohani merupakan kegiatan kedua yang telah dilaksanakan.

"Kita dari BKAG bukan sekadar perayaan seremonial, tetapi kita tampil beda, bagaimana kita merangkul umat melalui musik," tuturnya.

Penasehat BKAG Kota Pematangsiantar Pdt Sonerbin Simangunsong mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan Pemko Pematangsiantar, dalam hal ini Wali Kota Wesly Silalahi.

"Terselenggaranya kegiatan ini, kiranya dapat menjadi kalender kegiatan kolaborasi BKAG dan Pemko Pematangsiantar dalam bidang musik rohani," sebutnya.

Sementara itu, Ketua BKAG Kota Pematangsiantar Pdt Bangun Sitanggang MTh mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Wesly Silalahi yang telah mendukung penuh kegiatan ini.

"Luar biasa yang mau men-support acara ini. Terima kasih juga kepada pendeta yang selalu men-support, yang selalu mengajari kami menjadi orang muda berkualitas di dalam berorganisasi. Kami bersyukur, memiliki pendeta yang hebat-hebat dan totalitas membangun integritas dan membangun organisasi," katanya.

Tampak hadir, Ketua Perkumpulan Gerakan Pentakosta Indonesia Pembaharuan (PGPI-P) Kota Pematangsiantar Pdt Dr Jahara Sitinjak dan Wakil Direktur III RSUD dr Djasamen Saragih Ari Kalpikaningtyas Umastuti SP MM.***

Ada pun Brigade Infanteri 18 /Trisula yang kini dipimpin merupakan salah satu satuan satuan elit jajaran Divisi Infanteri 2/Kostrad.

Putra Kepala Dewan Ekonomi Nasional Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan ini hanya butuh satu langkah lagi untuk meraih pangkat jenderal bintang satu.

Sekadar diketahui Kolonel Inf Paulus Panjaitan merupakan lulusan Sekolah Perwira Prajurit Karier (Sepa PK) TNI 2004.

Ia menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Pelita Harapan (Lulus 1998). Kemudian meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Pelita Harapan (UPH).

Kolonel Paulus juga merupakan lulusan Master of Policing, Intelligence and Counter Terrorism (M.P.I.C.T.) dari Macquarie University, Australia.

Tidak hanya itu, dia juga menyelesaikan pendidikan militer di U.S. Army Command and General Staff College (CGSC), Fort Leavenworth, AS (Setingkat Seskoad, Lulus 2019).

Berbagai kursus spesialis seperti Sus PARA, Sus Combat Intel, Suspa Tih, Suspa Sandha, dan Suspa Intelstrat.

Sementara itu berikut riwayat jabatan perwira kopassus ini-- seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Sumut Indah yang terlihat POSMETRO MEDAN Selasa 1 September 2026.

Pama Pussenif Kodiklat TNI AD: Komandan Peleton (Danton) hingga Komandan Kompi (Danki) di Batalyon 23/Dhanuja Yudha, Grup 2 Kopassus.

Komandan Tim (Dantim) di Batalyon 33/Wira Sandhi Yudha, Grup 3 Kopassus.

Komandan Detasemen (Danden) 3 di Batalyon 32 Grup 3 Kopassus.

Komandan Batalyon (Danyon) 32/Apta Sandhi Prayudha Utama, Grup 3 Kopassus (Hingga 2022).

Asisten Penasihat Militer (Aspenmil) Perwakilan Tetap RI (PTRI) untuk PBB di New York, Amerika Serikat.

Komandan Brigade Infanteri (Danbrigif) Para Raider 18/Trisula Kostrad (Januari 2026 – Sekarang).

Dalam rekam jejak militernya, Kolonel Inf Paulus Panjaitan pernah bertugas dalam sejumlah misi penting seperti Satgas Garuda UNIFIL XXIII-B pada 2007, Satgasban Papua pada 2013, dan Satgas Nemangkawi 4 pada 2020.***

Patroli yang berlangsung mulai pukul 23.30 WIB hingga 03.30 WIB tersebut menyasar sejumlah ruas jalan di wilayah Kota Medan yang dinilai perlu mendapat perhatian pada jam rawan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi langkah preventif kepolisian untuk mencegah berbagai potensi gangguan Kamtibmas serta memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Dalam kegiatan itu, personel Brimob Polda Sumut bersama personel Polrestabes Medan melaksanakan patroli mobile dan pemantauan situasi secara berkala. Sejumlah lokasi menjadi sasaran patroli, di antaranya Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Bakaran Batu, Jalan Kuantan, hingga Jalan Gatot Subroto.

Patroli dilakukan untuk mengantisipasi sejumlah potensi gangguan keamanan, seperti aksi geng motor, begal, tawuran, pencurian, maupun balap liar yang berpotensi mengganggu ketenteraman masyarakat, khususnya pada malam hingga dini hari.

Selain melakukan pemantauan, personel juga mengedepankan pendekatan dialogis dengan masyarakat. Kehadiran polisi di lapangan diharapkan tidak hanya menjadi upaya pencegahan, tetapi juga membangun rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran Polri.

Dansat Brimob Polda Sumut Kombes Pol. M. Rendra Salipu, S.I.K., M.Si-- seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Satbrimob polda sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN Selasa 1 September 2026-- menegaskan patroli KRYD merupakan bagian dari komitmen jajaran Brimob Polda Sumut untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif.

"Patroli ini merupakan langkah preventif untuk memastikan masyarakat merasa aman dan aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan nyaman. Kami terus meningkatkan kehadiran personel di lapangan, khususnya pada waktu dan lokasi yang dianggap rawan terhadap potensi gangguan Kamtibmas," ujar Kombes Pol. M. Rendra Salipu.***

Kebijakan ini secara garis besar terbagi ke dalam dua perspektif utama, yaitu keselamatan operasional penerbangan dan pemenuhan hak masyarakat dalam menyuarakan aspirasi.

Seperti yang terjadi di Bandara Kualanamu, Senin (31/8/2026), saat pihak K-SPSI AGN datang mempertanyakan kepada pihak Bandara dimana titik untuk rencana aksi unjukrasa.Baca

Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan lalu lintas dan jalur ekonomi di Bandara, akhirnya PolrestaDeli Serdang mengundang pihak KSPSI AGN dan pihak Bandara Kualanamu dengan memfasilitasi pelaksanaan mediasi di Aula Tribrata Sat Lantas PolrestaDeli Serdang.

Mediasi dipimpin Kabag Ops PolrestaDeli Serdang Kompol Mhd. Amdi Karna, SH, MH, dan Kasat Intelkan Kompol Polin Benhod Damanik, SH.Eksplorasi Budaya Asia

Turut hadir dari pihak KSPSI AGN TM Yusuf selaku Ketua atau penanggungjawab aksi, Acil Aritonang Ketua Dewan Peduli Negeri (DPN), Reza Nasution Sekjen Organisasi Rakyat Indonesia (ORI), Perwakilan Bea Cukai Bandara Kualanamu dan Perwakilan pihak Angkasa Pura.

Dalam mediasi tersebut, kedua belah pihak sepakat akan menjalin komunikasi sebaik-baiknya. meskipun ada beberapa kritikan terutama tentang mahalnya biaya parkir di Bandara.

KapolrestaDeli Serdang, Kombes Pol Hendria Lesmana, S.IK, M.Si mengatakan, mediasi ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan kelancaran lalu lintas dan angkutan logistik di lingkungan bandara.

"Sehingga kita mengambil inisiatif mengundang kedua belak pihak untuk melakukan mediasi di Aula Sat Lantas PolrestaDeli Serdang," ungkap Kapolresta.

Sementara, Ketua K-SPSI AGN mengapresiasi inisiatif KapolrestaDeli Serdang yang mengundang kedua belah pihak.

"Terimakasih kami ucapkan kepada Bapak KapolrestaDeli Serdang yang telah mengundang kami sehingga terjalin komunikasi baik antara KSPSI dengan pihak Bandara," ujarnya. (HPSU)

Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan situasi pascaerupsi sekaligus memastikan kesiapan jajaran kepolisian dalam mendukung penanganan bencana serta memberikan rasa aman kepada masyarakat di wilayah terdampak.

Kapolda Sumut bersama Wakapolda Sumut, Brigjen Pol. Naek Pamen Simanjuntak, dan sejumlah pejabat utama Polda Sumut tiba di Pos Pengamatan Gunung Api Sinabung, Jalan Kiras Bangun, Desa Ndokum Siroga, Kecamatan Simpang Empat, sekitar pukul 09.55 WIB.

Kedatangan rombongan disambut Forkopimda Kabupaten Karo dan Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Sinabung, Armen Putra.

Di lokasi, Kapolda menerima paparan mengenai perkembangan aktivitas Gunung Sinabung. Paparan tersebut menjadi bahan bagi jajaran kepolisian untuk memahami kondisi terkini serta langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menghadapi perkembangan situasi di lapangan.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan mengatakan, kunjungan Kapolda merupakan bentuk kesiapsiagaan Polri dalam memastikan situasi pascaerupsi terpantau dengan baik.

"Kapolda Sumut ingin memastikan secara langsung bagaimana kondisi Gunung Sinabung pascaerupsi dan kesiapan personel di lapangan dalam memberikan pelayanan serta perlindungan kepada masyarakat," ujar Ferry.

Usai menerima paparan, Kapolda bersama rombongan naik ke lantai II Pos Pengamatan untuk melihat langsung kondisi Gunung Sinabung menggunakan perangkat pemantauan, termasuk seismometer dan teropong pemantau terestrial.

Dari Pos Pengamatan, rombongan kemudian bergerak menuju Simpang Tiga Kicat, Kecamatan Namanteran. Di lokasi tersebut, Kapolda meninjau Posko Siaga Bencana dan melihat kesiapan personel yang bertugas.

Kapolda juga menyerahkan bingkisan berupa paket Polri untuk masyarakat kepada personel yang bertugas di posko sebagai bentuk dukungan dan perhatian terhadap anggota yang berada di garis depan pelayanan kebencanaan.

Ferry menegaskan, Polri bersama pemerintah daerah dan instansi terkait akan terus berkoordinasi dalam memonitor perkembangan situasi Gunung Sinabung.

"Yang paling utama adalah keselamatan masyarakat. Polri akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait, serta memastikan personel siap memberikan pelayanan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan," katanya.(HPSU)

Kondisi ini mendorong pemerintah dan petugas terkait melakukan evakuasi terhadap warga di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi terdampak.

Warga yang berdomisili di 2 wilayah kini harus dievakuasi yakni Desa Payung, Kecamatan Payung, dan Desa Kutatengah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo.

Warga Desa Payung dievakuasi menuju Jambur Batukarang, Kecamatan Payung, sementara warga Desa Kutatengah diarahkan ke Jambur Sukatepu, Kecamatan Naman Teran.

Kepala Desa Kutatengah, Josua Ginting, mengatakan terdapat sebanyak 207 kepala keluarga (KK) dengan total sekitar 560 jiwa yang tinggal di desanya.

Josua menjelaskan, keputusan evakuasi disampaikan setelah pemerintah desa mengikuti rapat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo.

"Jumlah kartu keluarga (KK) di Desa Kutatengah 207 KK, jadi sekitar 560 jiwa. Semalam saya diundang oleh BPBD untuk rapat sekitar pukul 20.00 WIB. Dalam rapat tersebut diberitahukan kepada kami bahwa status Gunung Sinabung sekarang Level III," ujar Josua.

Menurutnya, berdasarkan keputusan tersebut, warga Desa Kutatengah untuk sementara dievakuasi menuju Desa Sukatepu. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai berapa lama warga harus berada di lokasi pengungsian.

"Zona Desa Kutatengah ini dievakuasi ke Desa Sukatepu. Kalau jangka waktu sampai kapan dievakuasi belum ada disampaikan. Harapan warga desa agar pemerintah segera menyiapkan fasilitas tempat pengungsian," katanya.

Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan, termasuk TNI dan BPBD, dengan mengutamakan keselamatan masyarakat. Warga diarahkan menggunakan kendaraan evakuasi menuju lokasi yang telah ditentukan.

Di tengah proses tersebut, petugas bersama unsur terkait terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan aktivitas Gunung Sinabung serta kondisi masyarakat yang berada di wilayah terdampak.

Masyarakat di sekitar kawasan Gunung Sinabung diimbau tetap tenang, namun meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi seluruh arahan petugas. Warga juga diminta tidak memasuki zona yang telah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya.

Pemerintah daerah bersama instansi terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan proses evakuasi berjalan aman serta kebutuhan dasar warga yang terdampak dapat terpenuhi.

Perkembangan aktivitas Gunung Sinabung masih terus dipantau. Masyarakat Kabupaten Karo diharapkan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan selalu mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang.(JpG)