Peluang tersebut dibahas dalam Seminar dan Focus Group Discussion (FGD) bertema "Optimalisasi Sumber Daya Alam di Desa Guna Mencapai Swasembada Energi" di Grha Bhineka Perkasa Jaya, Jumat (23/10/2026).

Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, menilai biomassa merupakan potensi yang belum sepenuhnya mendapat perhatian. Ia berharap FGD ini menjadi langkah awal untuk memperluas pemanfaatan biomassa di Deli Serdang dan menjadi contoh bagi daerah lain.

"Biomassa ini merupakan harta karun yang terkadang belum diperhatikan secara langsung oleh masyarakat. Padahal, potensinya besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus menyediakan energi terbarukan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, memaparkan potensi dan kesiapan daerah dalam mendukung pengembangan biomassa.

Lom Lom menjelaskan, Deli Serdang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama dari sektor pertanian, perkebunan, dan industri. Berbagai hasil samping kegiatan tersebut, seperti sekam padi, jerami, tongkol dan batang jagung, serta tandan kosong kelapa sawit, dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku biomassa.

"Yang perlu kita ubah bukan hanya cara mengolahnya, tetapi juga cara kita melihat sisa pertanian, perkebunan, dan industri. Bukan semata-mata sebagai limbah, tetapi sebagai sumber daya dan peluang usaha," ujarnya.

Menurutnya, pengembangan biomassa membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah desa, kelompok tani, koperasi, BUMDes, dan masyarakat. Kerja sama tersebut diperlukan untuk membuka peluang usaha baru, meningkatkan pendapatan petani, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat perekonomian desa.

Pemanfaatan biomassa untuk energi bukan hal yang sepenuhnya baru bagi Deli Serdang. Pengembangan pembangkit listrik berbasis biomassa dengan memanfaatkan kayu karet dari peremajaan kebun pernah dilakukan di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Percut Sei Tuan. Pengalaman tersebut menunjukkan adanya peluang bagi Deli Serdang untuk terus mengembangkan biomassa sebagai sumber energi alternatif.

Lom Lom juga menekankan pentingnya membangun rantai pasok biomassa yang profesional dan berkelanjutan, mulai dari petani, gabungan kelompok tani (Gapoktan), koperasi, BUMDes, pengepul, pengolah, pengujian kualitas, transportasi, hingga pembeli akhir.

Ia berharap FGD tersebut menghasilkan tindak lanjut yang konkret dan terukur, antara lain penyusunan rencana pengembangan rantai pasok biomassa, identifikasi BUMDes dan koperasi yang siap menjadi pelaku usaha, penetapan titik pengumpulan biomassa di kecamatan dan desa, serta pembangunan kemitraan dengan pihak pembeli.

"Desa jangan hanya menjadi penyedia bahan baku. Kita harus memastikan masyarakat desa juga memperoleh nilai tambah dari pengolahan dan pemanfaatan biomassa," tegasnya.

Pengembangan biomassa, lanjutnya, sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Deli Serdang, yakni mewujudkan Deli Serdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Komisaris Utama PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI), Nikson Silalahi, menjelaskan bahwa biomassa merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dapat digunakan sebagai bahan pencampur atau pengganti sebagian batu bara dalam proses pembangkitan listrik.

Menurutnya, potensi biomassa dari limbah pertanian dan perkebunan di Deli Serdang membuka kesempatan bagi petani, Gapoktan, koperasi, dan BUMDes untuk terlibat dalam rantai pasok energi sekaligus mengembangkan usaha produktif di desa.

PLN EPI berperan memastikan ketersediaan energi primer untuk pembangkit listrik, termasuk melalui pengembangan pasokan biomassa guna mendukung transisi energi nasional dan pencapaian target Net Zero Emission pada 2060.

Nikson menyebutkan, berdasarkan perhitungan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, penyediaan 100.000 ton biomassa per tahun berpotensi melibatkan sekitar 1.000 orang dalam kegiatan ekonomi. Pemanfaatan biomassa dalam skala tersebut juga disebut berpotensi mendukung pengurangan emisi karbon.

Karena itu, ia mendorong kerja sama konkret antara PLN EPI, pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok tani, koperasi, dan pelaku usaha untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan.

Pemaparan para narasumber turut memperkaya pembahasan mengenai pengembangan biomassa dari berbagai aspek, mulai dari pemanfaatan potensi desa hingga penguatan kebijakan dan ekonomi masyarakat.

Direktur Biomassa PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI), Hokkop Situngkir, memaparkan potensi desa sebagai pilar kemandirian energi masa depan, khususnya dalam mendukung ketersediaan bahan baku biomassa. Sementara itu, guru besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember, Soni Sisbudi Harsono, membahas hilirisasi limbah biomassa menjadi produk energi terbarukan bernilai tinggi.

Dari sisi kebijakan, Staf Khusus Menteri Desa Bidang Kebijakan Publik pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Andi Rahmah, menjelaskan strategi dan kolaborasi desa dalam membangun ekosistem biomassa berkelanjutan, mulai dari pemanfaatan potensi lokal hingga pembentukan rantai pasok energi nasional.

Aspek sosial budaya dibahas Andrey Ikhsan Lubis, Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan pada kementerian terkait. Ia memaparkan pentingnya partisipasi dan penerimaan masyarakat dalam pengembangan ekosistem biomassa. Adapun Rizky Rahmawati Lubis, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, menyampaikan arah kebijakan pengembangan ekonomi desa untuk mendukung pemanfaatan potensi tersebut.( Drt)

Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Hendra Wijaya, mengapresiasi inisiatif Polrestabes Medan dalam mendorong kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan penghijauan lintas generasi.

Menurutnya, penanaman pohon merupakan langkah nyata untuk menjaga keseimbangan alam, meningkatkan kualitas lingkungan, serta menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi masyarakat. Upaya tersebut juga membutuhkan komitmen bersama agar manfaatnya dapat dirasakan hingga generasi mendatang.

"Melalui kegiatan ini, kita berharap tumbuh kesadaran bersama bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab kita semua. Bibit pohon yang ditanam hari ini diharapkan dapat tumbuh dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang," ujarnya.

Ia menegaskan, pelestarian lingkungan tidak cukup dilakukan melalui penanaman pohon, tetapi harus diikuti dengan pemeliharaan dan perawatan secara berkelanjutan. Keterlibatan pemerintah, aparat keamanan, komunitas, dan generasi muda diperlukan agar upaya penghijauan memberikan hasil yang optimal.

Sementara itu, Wakapolrestabes Medan, Rudy Silaen, menyampaikan bahwa penanaman pohon lintas generasi merupakan bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian alam.

Ia menekankan bahwa kegiatan tersebut tidak boleh berhenti pada seremoni, melainkan harus disertai perawatan agar bibit yang ditanam dapat tumbuh dengan baik dan memberikan manfaat bagi lingkungan.

Melalui penanaman 1.997 bibit pohon ini, diharapkan tumbuh budaya peduli lingkungan dan semangat gotong royong dalam menjaga kelestarian alam. Sinergi pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat juga diharapkan semakin kuat dalam mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan. ( Drt)

Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Hendra Wijaya, mengapresiasi inisiatif Polrestabes Medan dalam mendorong kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan penghijauan lintas generasi.

Menurutnya, penanaman pohon merupakan langkah nyata untuk menjaga keseimbangan alam, meningkatkan kualitas lingkungan, serta menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi masyarakat. Upaya tersebut juga membutuhkan komitmen bersama agar manfaatnya dapat dirasakan hingga generasi mendatang.

"Melalui kegiatan ini, kita berharap tumbuh kesadaran bersama bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab kita semua. Bibit pohon yang ditanam hari ini diharapkan dapat tumbuh dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang," ujarnya.

Ia menegaskan, pelestarian lingkungan tidak cukup dilakukan melalui penanaman pohon, tetapi harus diikuti dengan pemeliharaan dan perawatan secara berkelanjutan. Keterlibatan pemerintah, aparat keamanan, komunitas, dan generasi muda diperlukan agar upaya penghijauan memberikan hasil yang optimal.

Sementara itu, Wakapolrestabes Medan, Rudy Silaen, menyampaikan bahwa penanaman pohon lintas generasi merupakan bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian alam.

Ia menekankan bahwa kegiatan tersebut tidak boleh berhenti pada seremoni, melainkan harus disertai perawatan agar bibit yang ditanam dapat tumbuh dengan baik dan memberikan manfaat bagi lingkungan.

Melalui penanaman 1.997 bibit pohon ini, diharapkan tumbuh budaya peduli lingkungan dan semangat gotong royong dalam menjaga kelestarian alam. Sinergi pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat juga diharapkan semakin kuat dalam mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan. ( Drt)

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Medan Kota, AKP Feriawan bersama sejumlah personilnya dan juga masyarakat sekitar.

Kapolsek Medan Kota, AKP Feriawan, S.H., didampingi Kanit Reskrim, Iptu Poltak Tambunan, mengatakan bahwa aksi bersih-bersih dan penanaman puluhan bibit pohon mangga ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan sekaligus upaya menciptakan kawasan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat, serta mengantisipasi dampak banjir," ujar Kapolsek Medan Kota, AKP Feriawan, S.H, Jum'at ( 23/10/2026) sore.

AKP Feriawan berharap, melalui program Green Policing, kepolisian tidak hanya menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tetapi juga berupaya menumbuhkan kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

AKP Feriawan menambahkan, bahwa kegiatan Green Policing menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian kepolisian terhadap lingkungan dan masyarakat.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membiasakan diri menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, serta ikut merawat lingkungan di sekitar tempat tinggal maupun ruang publik," demikian kutipan yang dapat digunakan setelah dikonfirmasi kepada Kapolsek.

Menurutnya, menjaga kebersihan lingkungan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Peran aktif masyarakat dinilai penting agar lingkungan yang bersih dan nyaman dapat terus terpelihara, bukan hanya pada saat kegiatan kerja bakti berlangsung.

Selain berorientasi pada kebersihan, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Kehadiran personel Polri di tengah masyarakat diharapkan dapat membangun komunikasi yang lebih dekat serta meningkatkan semangat gotong royong.

Hubungan yang harmonis antara kepolisian dan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif. Dengan komunikasi yang baik, berbagai persoalan di lingkungan masyarakat diharapkan dapat ditangani melalui kerja sama dan kepedulian bersama.

Kegiatan kerja bakti tersebut sekaligus membawa pesan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab sosial setiap warga. Kebiasaan sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan fasilitas umum, dapat memberikan dampak positif apabila dilakukan secara konsisten.

Polsek Medan Kota berharap semangat Green Policing dapat terus berkembang dan menginspirasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan di wilayah bantaran sungai deli," pungkas AKP Feriawan. ( Hap).

Dihimpun berbagai sumber Pengawasan Kejati Sumut pada Juni 2026 lalu menerima laporan dari kelompok masyarakat atas adanya monopoli atau penggiringan proyek di Dinas Pendidikan Sumut membawa bawa nama institusi hukum.

"Laporan di Pengawasan Kejati Sumut tersebut ditindaklanjuti dengan pemeriksaan laporan dan memanggil saksi saksi dari Pejabat Dinas Pendidikan Sumut. Tapi khabarnya, Kadisdik Sumut Alexander Sinulingga dan para pejabat Disdik Sumut. Namun tak satupun hadir atas panggilan itu," kata sumber media ini, Jumat (23/10/2026).

Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi SH MH membenarkan, Pengawasan Kejati Sumut sedang memproses laporan masyarakat atas dugaan adanya proyek di Dinas Pendidikan Sumut yang membawa bawa nama oknum penegak hukum. "Benar, ada laporan masyarakat dan sedang diproses di Pengawasan. Masih dalam pemeriksaan," katanya, Jumat (23/10/2026).

Rizaldi tak merinci materi laporan masyarakat atas proyek apa yang tersangkut dengan oknum APH itu. Dia berjanji akan berkordinasi dengan Pengawasan Kejati Sumut guna mendapatkan informasi detail. "Materi lengkapnya belum tahu. Nanti diinformasikan selanjutnya," pungkasnya.

Terpisah, Aswas Kejati Sumut, Agung Ardiyanto, membenarkan Bidang Pengawasan Kejati Sumut sedang memeriksa laporan masyarakat atas proyek di Disdik Sumut terkait dugaan keterlibatan APH. "Benar, ada laporan masyarakat, sedang diperiksa tim pemeriksa," ujarnya via ponselnya, Jumat (23/10/2026).

Dia menganjurkan media ini menghubungi Kasi Penkum Kejati Sumut untuk konfirmasi, karena Agung Ardiyanto sedang berkegiatan di luar kota. "Hubungi saja Kasi Penkum mendapatkan keterangan, saya sedang kegiatan," pungkasnya.

Belum diperoleh keterangan dari Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna. Juru Bicara Kejagung RI ini belum merespon konfirmasi media ini dilayangkan via Whats App nya, Jumat (23/10/2026).

Kadisdik Sumut Alexander Sinulingga pun dikonfirmasi, Jumat (23/10/2026).

MINTA DIPOLISIKAN

Menanggapi simpang siurnya informasi atas dugaan PAM SDO Kejagung mengamankan Aswas Kejati Sumut yang belakangan diduga hoaks, Direktur LBH Forwaka Sumut Bistok P Malau SH meminta Kajati Sumut dan Aswas Agung Ardiyanto membawa masalah ini ke Kepolisian agar membuka tabir dibalik postingan pembunuhan karakter dan mencemarkan nama baik pejabat Kejati Sumut ini.

"Jika memang isi postingan itu hoaks, baiknya Kajati Sumut dan Aswas atau bidang terkait di Kejati Sumut lapor ke polisi. Ini kan menjelekkan nama baik pribadi pejabat dan nama baik kejaksaan," tegas Bistok Malau SH via ponselnya.

Laporan ke Polisi, lanjut Aktivis dan Penggiat Hukum dan Pers ini, dapat membuat terang dan jelas apa motif dari penyebaran informasi tersebut dan lebih penting lagi, jika ditemukan dugaan serangan balik atas proses di Pengawasan Kejati Sumut, harus segera dituntaskan laporan itu.

"Kalau ada potensi serangan balik pada Pejabat Kejati Sumut, harus diungkap tuntas baik pelaku hoaks maupun inti laporan masyarakat atas proyek yang melibatkan oknum APH itu," tegasnya.

Belakangan ini, lanjut Bistok P Malau SH, memang banyak didapati informasi atas dugaan masalah di proyek bidang pendidikan yang dibiayai oleh APBN, APBD Sumut maupun APBD Kabupaten dan Kota di Sumut.

Teranyar masalah dana revitalisasi pembangunan satuan pendidikan menjadi informasi sexy yang hingga kini belum jelas informasi proses hukumnya. "Informasi masalah di revitalisasi, dana BOS, dll belakangan ini belum diketahui informasi penanganannya oleh Kejati Sumut maupun Kejari jajaran. Tapi saat ini Kejati Sumut dan jajaran Kejari melouching Jaksa Sahabat Pendidikan," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Aswas Agung Ardiyanto kepada sejumlah media, Kamis (22/10/2026) malam via ponselnya, mengaku sedang di Jakarta karena sebuah keperluan. "Saya di Jakarta karena ada urusan mas," katanya.

Aswas Kejati Sumut yang amat dikenal ramah, familiar dan dekat dengan awak media yang bertugas liputan di Kejaksaan Tinggi Sumut ini mengaku heran dengan postingan di lini media sosial atas dirinya itu. Namun, santai dia menjawab, hal itu merupakan riak atas resiko jabatan.

Menanggapi hal ini, Ketua Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Sumut mengharapkan, penggiat media sosial harus mengkroscek info dan keterangan yang didapat dari sumber-sumber. "Croscek dulu sumber informasi, janganlah kita hanya berdasarkan katanya-katanya berakibat rusaknya karakter pejabat Kejaksaan yang merupakan pekerja keras dan dekat dengan semua kalangan," ujar Irfandi, Kamis (22/10/2026) malam.

Irfandi menilai, sosok Agung Ardiyanto memang pejabat merakyat dan dekat dengan semua lapisan masyarakat mulai masyarakat umum, wartawan, pejabat pemerintah. "Sesuai penilaian saya, Pak Agung Ardiyanto memang tipe pejabat yang merakyat. Kepada kami, selalu informartif dan solutif. Cepat merespon baik langsung maupun daring," katanya.(red)

Di tengah tuntutan reformasi birokrasi dan modernisasi tata kelola keuangan negara, institusi pelayanan keimigrasian tersebut berhasil menorehkan capaian membanggakan dengan meraih penghargaan sebagai Satuan Kerja Peringkat Terbaik Implementasi Full Cash Management System (CMS) dalam ajang bergengsi KPPN Medan I Awards 2026.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas kinerja satuan kerja dalam mengimplementasikan sistem pengelolaan transaksi keuangan secara elektronik, sekaligus memperkuat prinsip tertib administrasi, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Piagam penghargaan diterima langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk, pada kegiatan yang diselenggarakan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan I, Selasa (20/10/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Putri Hijau, Gedung Keuangan Negara II Lantai 6, Jalan Diponegoro Nomor 30 A, Kota Medan, Sumatera Utara.

Capaian ini menjadi momentum penting bagi jajaran Imigrasi Belawan untuk terus memperkuat budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara.

Penghargaan Kinerja Terbaik pada Semester I Tahun Anggaran 2026

KPPN Medan I Awards 2026 diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi kepada satuan kerja yang dinilai menunjukkan kinerja unggul dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan negara selama Semester I Tahun Anggaran 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan memperoleh penghargaan pada kategori implementasi penuh Cash Management System.

Penghargaan itu diserahkan oleh Kepala KPPN Tipe A1 Medan I, Nova Juliana Sianturi, kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk.

Momentum penyerahan piagam tersebut sekaligus mencerminkan pentingnya kolaborasi antara satuan kerja pemerintah dan instansi perbendaharaan negara dalam mendorong pengelolaan keuangan yang semakin tertib dan modern.

Implementasi CMS merupakan salah satu langkah pemanfaatan teknologi perbankan dalam pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara elektronik.

Melalui penerapan sistem tersebut, proses transaksi diharapkan dapat berlangsung secara lebih efisien, terdokumentasi, dan mendukung pengendalian administrasi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Imigrasi Belawan: Penghargaan Merupakan Hasil Kerja Sama Seluruh Jajaran

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut tidak terlepas dari komitmen dan kerja sama seluruh jajaran dalam membangun tata kelola keuangan yang tertib dan bertanggung jawab.

Menurutnya, prestasi yang diraih menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan mempertahankan kinerja yang akuntabel. Kami berkomitmen untuk terus bekerja secara profesional, menjaga integritas, serta memastikan setiap pelaksanaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi organisasi dan masyarakat," ujar Eko.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penghargaan tidak semestinya dipandang sebagai akhir dari sebuah pencapaian, melainkan menjadi dorongan untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas organisasi.

Sebab, tata kelola keuangan yang baik memerlukan komitmen berkelanjutan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Prestasi sebuah institusi pemerintah bukan semata-mata diukur dari penghargaan yang diterima, tetapi juga dari kemampuan mempertahankan integritas, meningkatkan kualitas kinerja, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Digitalisasi Keuangan, Fondasi Birokrasi Modern dan Akuntabel

Penerapan Cash Management System menjadi bagian penting dalam transformasi administrasi keuangan pemerintah menuju sistem yang semakin modern dan berbasis teknologi.

Dalam praktik pengelolaan anggaran, pemanfaatan transaksi elektronik membantu memperkuat efisiensi proses pembayaran, pencatatan, serta pengawasan administrasi.

Penerapan sistem digital juga dapat mendukung tersedianya jejak transaksi yang lebih mudah ditelusuri melalui mekanisme pengendalian dan pemeriksaan yang berlaku.

Bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, keberhasilan meraih predikat terbaik dalam implementasi CMS mencerminkan perhatian terhadap peningkatan kualitas pengelolaan administrasi keuangan.

Namun demikian, keberhasilan implementasi sistem elektronik tetap harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap peraturan perbendaharaan, pengendalian internal, serta pemeriksaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Digitalisasi bukan sekadar mengganti transaksi manual menjadi elektronik, tetapi juga merupakan kesempatan memperkuat disiplin administrasi dan akuntabilitas aparatur negara.

Dengan penerapan yang konsisten, modernisasi sistem keuangan diharapkan mampu mendukung pengelolaan anggaran yang semakin efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

KPPN Medan I Perkuat Pemahaman Anti Gratifikasi dan Pengelolaan Akhir Tahun Anggaran

Selain pemberian penghargaan, kegiatan KPPN Medan I Awards 2026 juga dirangkaikan dengan sejumlah agenda strategis bagi satuan kerja pemerintah.

Agenda tersebut mencakup sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2026 mengenai langkah-langkah menghadapi akhir Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan ini juga diisi dengan sosialisasi anti gratifikasi dan inovasi layanan yang disampaikan Kepala KPPN Tipe A1 Medan I, Nova Juliana Sianturi.

Materi tersebut mempunyai peran penting dalam memperkuat pemahaman aparatur pemerintah mengenai integritas, kepatuhan administratif, dan pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan.

Memasuki penghujung tahun anggaran, satuan kerja dituntut untuk semakin cermat dalam menyelesaikan berbagai kewajiban keuangan, memastikan ketepatan proses administrasi, serta menjaga kualitas pertanggungjawaban.

Sementara itu, penguatan pemahaman anti gratifikasi menjadi bagian dari upaya membangun aparatur yang menjunjung tinggi etika dan integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Kegiatan yang dihadiri pejabat instansi pemerintah serta para kepala satuan kerja di wilayah kerja KPPN Medan I tersebut menjadi wadah untuk menyelaraskan pemahaman dan memperkuat kualitas tata kelola keuangan negara.

Sejalan dengan Arahan Direktur Jenderal Imigrasi

Eko Yudis Parlin Rajagukguk menambahkan bahwa upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Imigrasi Belawan merupakan bagian dari komitmen memperkuat integritas dan profesionalisme aparatur.

tersebut sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengenai pentingnya peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Sebagai institusi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan menjalankan fungsi keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas administrasi serta memastikan setiap kegiatan organisasi dilaksanakan sesuai peraturan.

Karena itu, capaian dalam pengelolaan keuangan perlu terus dipertahankan dan dijadikan bagian dari penguatan budaya kerja yang profesional.

Keberhasilan implementasi CMS diharapkan menjadi dorongan bagi seluruh jajaran untuk semakin disiplin dalam pengelolaan anggaran sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kerja.

Penghargaan Harus Menjadi Motivasi untuk Terus Meningkatkan Pelayanan Publik

Penghargaan yang diterima Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan menjadi salah satu indikator positif atas kinerja administratif satuan kerja pada kategori yang dinilai KPPN Medan I.

Meski demikian, peningkatan tata kelola keuangan harus terus diiringi dengan pelayanan publik yang responsif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Sistem keuangan yang tertib diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas organisasi, penyediaan fasilitas pelayanan, serta penggunaan anggaran secara tepat sasaran.

Dalam konteks reformasi birokrasi, pengelolaan keuangan dan kualitas pelayanan masyarakat merupakan dua hal yang saling mendukung.

Penghargaan di bidang administrasi keuangan menjadi modal untuk memperkuat kepercayaan, sementara kualitas pelayanan sehari-hari tetap menjadi ukuran yang langsung dirasakan masyarakat.

Imigrasi Belawan Teguhkan Semangat Pengabdian untuk Masyarakat

Melalui keberhasilan meraih penghargaan KPPN Medan I Awards 2026, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan menegaskan komitmennya untuk menjaga kinerja pengelolaan keuangan yang akuntabel dan profesional.

Capaian tersebut juga menjadi bentuk penghargaan terhadap dedikasi seluruh jajaran yang terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.

Di bawah kepemimpinan Eko Yudis Parlin Rajagukguk, prestasi ini diharapkan menjadi penyemangat untuk terus berinovasi, memperkuat integritas, dan membangun pelayanan pemerintahan yang semakin berkualitas.

Sebab, keberhasilan sebuah lembaga negara tidak cukup hanya ditandai oleh deretan piagam penghargaan, tetapi harus tercermin dalam kejujuran pengelolaan anggaran, tanggung jawab aparatur, serta manfaat pelayanan yang dirasakan masyarakat.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan diharapkan terus menjaga capaian positif tersebut, memperkuat modernisasi tata kelola, dan meningkatkan kualitas pelayanan sejalan dengan semangat (Ril/Dam)

Senin, 19 Oktober 2026

Kegiatan keagamaan tersebut menjadi momentum penting untuk mengenang jasa dan keteladanan ulama, memperkuat nilai-nilai spiritualitas, serta menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Ribuan jamaah dan masyarakat hadir bersama sejumlah tokoh nasional, pejabat pemerintah daerah, unsur TNI-Polri, tokoh agama, dan kalangan akademisi.

Mengangkat tema "Mempertajam Nurani, Menumbuhkan Empati & Kemanusiaan", peringatan haul ini menegaskan pentingnya membangun kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan keimanan, kepedulian sosial, toleransi, serta semangat persaudaraan di tengah keberagaman bangsa Indonesia.

Haul Menjadi Momentum Refleksi Spiritual dan Kemanusiaan

Peringatan Haul ke-17 TGB Syekh Abdurrahman Rajagukguk Q.S. tidak hanya menjadi agenda mengenang sosok ulama, tetapi juga kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan refleksi spiritual dan memperkuat komitmen dalam menjaga kerukunan.

Nilai-nilai keagamaan diharapkan dapat diwujudkan melalui perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghormati perbedaan, membantu masyarakat yang membutuhkan, menjaga persatuan, serta mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan sosial.

Tema yang diusung juga mengandung pesan bahwa ketajaman nurani harus berjalan seiring dengan empati dan tindakan kemanusiaan. Keimanan tidak hanya tercermin dalam kegiatan ibadah, tetapi juga dalam kepedulian terhadap lingkungan sosial dan kontribusi positif bagi bangsa.

Rangkaian kegiatan yang bertepatan dengan 6 Jumadil Awal 1448 Hijriah tersebut diisi dengan berbagai agenda keagamaan, antara lain zikir dan doa bersama, Suluk Untuk Negeri, khatam Al-Qur'an, Maulid Nabi, hingga Senandung Sufi.

Doa bersama untuk keselamatan bangsa menjadi salah satu bagian penting dalam kegiatan tersebut, sebagai ikhtiar spiritual untuk memohon kedamaian, keamanan, dan persatuan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Rumah Tahfidz Qur'an Haji Sugiat Santoso Resmi Diresmikan

Selain peringatan haul, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan peresmian Rumah Tahfidz Qur'an Haji Sugiat Santoso yang diinisiasi bersama Tuan Guru Batak (TGB) Syekh Dr. Ahmad Sabban el-Rahmaniy Rajagukguk, M.A.

Kehadiran rumah tahfidz ini diharapkan menjadi sarana pembinaan generasi muda dalam mempelajari, membaca, menghafal, dan mengamalkan Al-Qur'an. Lembaga pendidikan keagamaan seperti ini memiliki peran strategis dalam menanamkan karakter, kedisiplinan, akhlak, dan tanggung jawab sosial sejak dini.

Pembinaan generasi penghafal Al-Qur'an juga diharapkan dapat memperkuat fondasi moral generasi penerus bangsa. Pendidikan yang mengintegrasikan pengetahuan keagamaan dengan pembentukan karakter menjadi salah satu upaya untuk mempersiapkan generasi muda yang berintegritas dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat.

Peresmian rumah tahfidz tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan bangsa tidak hanya membutuhkan kemajuan infrastruktur dan teknologi, tetapi juga sumber daya manusia yang memiliki nilai moral, etika, dan kepedulian kemanusiaan.

Dihadiri Sejumlah Tokoh Nasional dan Daerah

Peringatan haul dan peresmian rumah tahfidz tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah, di antaranya Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dr. H. Sugiat Santoso, S.E., M.S.P.; Wakil Bupati Simalungun H. Zonny Waldi, S.Sos., M.M.; serta Komandan Kodim 0207/Simalungun Letkol Inf. Agus Muchtadi Rangkuti, S.E., M.I.P.

Kehadiran berbagai unsur tersebut memperlihatkan pentingnya ruang kebersamaan yang mempertemukan pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat dalam kegiatan yang mengedepankan nilai spiritualitas serta persatuan.

Kegiatan lintas sektor seperti ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan hubungan harmonis antarelemen masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya kehidupan sosial yang damai dan saling menghormati.

Imigrasi untuk Rakyat, Pelayanan Humanis dan Kepedulian Sosial

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk, menyampaikan bahwa kehadiran jajaran keimigrasian dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya mempererat hubungan antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat.

Menurutnya, institusi pemerintah perlu terus membangun hubungan yang baik dengan masyarakat melalui komunikasi, kolaborasi, dan partisipasi dalam kegiatan positif yang memberikan manfaat bagi kehidupan bersama.

"Partisipasi kami dalam kegiatan ini merupakan wujud komitmen untuk terus menjalin sinergi dengan seluruh elemen masyarakat, sekaligus memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan persatuan bangsa. Hal ini sejalan dengan semangat Imigrasi untuk Rakyat yang digaungkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko," ujar Eko Yudis Parlin Rajagukguk.

Ia menegaskan bahwa kehadiran Imigrasi tidak hanya berkaitan dengan pelayanan administrasi dan pengawasan keimigrasian, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang perlu dibangun melalui pendekatan profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Semangat tersebut diharapkan dapat mendorong jajaran keimigrasian untuk terus menjaga kualitas pelayanan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak.

Sinergi Pemerintah dan Masyarakat untuk Indonesia yang Harmonis

Partisipasi Kepala Kantor Imigrasi Belawan dalam kegiatan keagamaan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan institusi pemerintah dalam membangun hubungan sosial yang harmonis.

Sinergi antara pemerintah, tokoh agama, aparat keamanan, lembaga pendidikan, dan masyarakat memiliki arti penting dalam menjaga stabilitas sosial serta memperkuat persatuan di tengah keberagaman.

Melalui momentum Haul ke-17 TGB Syekh Abdurrahman Rajagukguk Q.S. dan peresmian Rumah Tahfidz Qur'an Haji Sugiat Santoso, masyarakat diharapkan semakin terdorong untuk mengamalkan nilai-nilai keagamaan dalam bentuk kepedulian, toleransi, gotong royong, dan penghormatan terhadap sesama.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan menyatakan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan keimigrasian yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sejalan dengan semangat "Imigrasi untuk Rakyat."

Momentum ini sekaligus menjadi pengingat bahwa persatuan bangsa membutuhkan peran seluruh elemen masyarakat. Ketika nilai spiritualitas diwujudkan melalui empati, kemanusiaan, dan tanggung jawab bersama, kehidupan bermasyarakat diharapkan semakin damai, harmonis, dan bermartabat. (Ril/Dam)

Apresiasi tersebut disampaikan Suyudi saat memberikan keterangan pengungkapan Joint Operation 1,16 Ton Narkotika di Perairan Selat Malaka kepada wartawan di Pelabuhan Bandar Deli, Belawan, Sumatera Utara, Jumat (23/10/2026).

Dalam kesempatan itu, Suyudi menyinggung posisi Sumatera Utara yang masih berada di peringkat pertama dalam angka penyalahgunaan narkoba secara nasional.

Meski demikian, ia mengingatkan agar kondisi tersebut tidak membuat seluruh pihak berkecil hati, mengingat upaya pengungkapan kasus narkotika di wilayah ini juga terus dilakukan secara intensif.

"Jangan kecil hati walaupun nomor satu, tapi pengungkapan paling banyak. Terima kasih juga Pak Gubernur dan Pak Kapolda," ujar Suyudi.

Tak hanya itu, Suyudi secara khusus menyebut Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak sebagai salah satu pejabat kepolisian yang dinilai rajin melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan narkotika.

"Kapolrestabes Medan, Calvijn yang rajin nangkapin," ucap Suyudi.

Suyudi menegaskan, penanganan narkoba tidak cukup hanya berfokus pada data statistik. Menurut dia, langkah konkret dan berkelanjutan harus terus dilakukan, mulai dari pencegahan hingga penindakan terhadap jaringan peredaran gelap narkotika.

"Langkah-langkah kita dalam menghadapi narkoba ini harus terus, dari mulai hulunya, pencegahannya," katanya.

Ia juga mengapresiasi kebijakan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang melarang penggunaan vape di lingkungan aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan tersebut dinilai sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung upaya pemberantasan narkoba.

"Kita berterima kasih kepada Gubernur Sumut Bobby Nasution yang telah mengeluarkan kebijakan untuk melarang total vape di lingkungan ASN. Itu patut diapresiasi," ujar Suyudi.

Sementara itu, Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution mengapresiasi Polri, BNN, dan Bea Cukai yang mengungkap peredaran 1,16 ton.

Bobby berharap keberhasilan operasi gabungan ini menjadi titik balik untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara yang selama lima tahun berturut-turut menempati posisi tertinggi di Indonesia.

"Sumatera Utara berhasil peringkat satu, tapi dalam penyalahgunaan narkoba. Cita-cita kami, kalau bisa turun dari tingkat satu, jangan di tiga besar, jangan di lima besar, kalau bisa paling bontot," kata Bobby dalam pemaparan pengungkapan kasus tersebut di hadapan Kapolri Jenderal Suyudi.

Bobby menegaskan pemberantasan peredaran gelap narkotika penting demi menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Dia berharap agar ancaman barang haram tersebut bisa benar-benar dilenyapkan dari Tanah Air.

"Narkoba ini benar-benar bisa hilang di wilayah Indonesia, khususnya di Sumatera Utara," kata Bobby.

Bobby juga meyakini kehadiran langsung Kapolri Jenderal Suyudi di Sumatera Utara merupakan wujud ketegasan aparat penegak hukum dalam

memberantas sindikat narkoba. (Dam)

Keikutsertaan ini menjadi kesempatan bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk mencermati perkembangan ekonomi kreatif dan menggali peluang pengembangan potensi daerah.

Konferensi tingkat dunia yang mengusung tema "Inclusively Creative: Collective Continuity" ini menjadi ruang strategis bagi Pemkab Tapanuli Utara untuk mencermati dinamika tren global, memetakan potensi inovasi, serta menggali peluang kolaborasi lintas negara demi memajukan para pelaku usaha kreatif di daerah.

Keikutsertaan Pemkab Tapanuli Utara dalam forum Kamis (22/10/2026) ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.

Turut hadir dalam pembukaan WCCE 2026, antara lain Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

Di sela-sela kegiatan, Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., menyampaikan bahwa Kabupaten Tapanuli Utara menyimpan potensi ekonomi kreatif yang luar biasa melimpah.

Potensi tersebut berakar kuat pada kekayaan budaya Batak, kreativitas masyarakat, serta keunggulan sumber daya lokal.

"Tapanuli Utara memiliki komoditas dan produk kreatif unggulan yang sangat potensial, mulai dari seni tenun Ulos tradisional, olahan Kopi Sumut/Sipirok-Tarutung, kuliner khas daerah, kerajinan tangan, seni musik dan pertunjukan Batak, hingga berbagai produk kreatif berbasis pariwisata," ujar Wabup.

Meski demikian, Dr. Deni menekankan bahwa keunggulan tradisi dan kekayaan alam tidak cukup tanpa sentuhan modernisasi. Menurutnya, percepatan pertumbuhan sektor ekraf di Tapanuli Utara membutuhkan langkah konkret melalui pemanfaatan teknologi digital, peningkatan standar mutu dan kemasan produk (packaging), serta perluasan akses pasar.

"Potensi besar ini harus terus kita dorong melalui inovasi dan modernisasi. Kita ingin produk-produk UMKM dan pelaku kreatif Tapanuli Utara tidak hanya menjadi tuan rumah di daerah sendiri, tetapi juga mampu menembus rantai pasok nasional hingga pasar global," tambahnya.

Lebih lanjut, penguatan sektor ekonomi kreatif ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta memicu semangat generasi muda dan pelaku UMKM di Tapanuli Utara untuk terus berkarya dan berinovasi.

Sebagai bagian dari rangkaian WCCE 2026, turut diselenggarakan Creativillage, sebuah pameran ekonomi kreatif yang berlangsung pada 21–25 Oktober 2026 di kawasan SCBD, Jakarta. Pameran ini menampilkan ragam karya, inovasi, dan produk unggulan pelaku kreatif Tanah Air sebagai media promosi dan perluasan jaringan kemitraan bisnis.(Hendra christian Siregar)

Berkolaborasi dengan jajaran PAC Medan Marelan, ormas ini menggelar aksi sosial bertajuk "Jumat Berkah" dengan membagikan ratusan porsi makanan siap santap di kawasan Jalan Besar Marelan, Jumat (23/9/2026).

Berdasarkan pantauan di lapangan, aksi sosial tersebut dipusatkan di dua lokasi strategis. Titik pertama berada di Kantor DPC GRIB Jaya Kota Medan, Jalan Sei Serayu. Sementara titik kedua dilaksanakan bersama PAC GRIB Jaya Medan Marelan dengan menyasar jemaah masjid serta para pengguna jalan.

Kepala Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi ( Kabid OKK) DPC GRIB Jaya Kota Medan, Dudi Efni Pasaribu, menegaskan bahwa aksi berbagi ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan agenda rutin yang menjadi identitas organisasi dalam membantu meringankan beban sesama tanpa memandang latar belakang.

"Jumat kali ini menjadi momentum bagi kami untuk konsisten menebar kebaikan. Siapa pun dan dari latar belakang apa pun, kami persilakan datang. Kami menyediakan sedikitnya 700 porsi makanan prasmanan di Kantor DPC untuk dinikmati warga sekitar, pejalan kaki, hingga jemaah masjid," ujar Dudi di sela-sela kegiatan, yang saat itu didampingi Boy, salah seorang pemuda penyandang disabilitas (tuna rungu).

Dudi menambahkan, kelancaran program ini tak lepas dari koordinasi internal yang solid serta arahan langsung dari Pembina DPC GRIB Jaya Kota Medan, Ferdy Sanjaya Sembiring. Sinergi ini juga didukung penuh oleh Ketua DPC GRIB Jaya Kota Medan, Rudi Ginting, serta Bendahara DPC, Rio Siahaan.

"Kegiatan ini berjalan sukses berkat dukungan penuh dari Pembina kami, Bapak Ferdy Sanjaya Sembiring, serta Ketua Rudi Ginting. Kami mendoakan semoga beliau berdua senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan, dan kemudahan rezeki agar program bermanfaat ini terus berkelanjutan," ungkapnya.

Di lokasi Kantor DPC, ratusan warga tampak antusias menikmati hidangan yang disajikan. Suasana hangat dan kekeluargaan terlihat jelas saat para kader membaur langsung bersama masyarakat.

"Semoga kehadiran GRIB Jaya dapat terus memberi warna positif serta membuktikan bahwa kami hadir sebagai mitra sosial yang peduli terhadap kondisi masyarakat di Kota Medan," pungkas Dudi.

Di lokasi terpisah, Sekretaris DPC GRIB Jaya Kota Medan, Drs. Toyib Marbun, menyampaikan bahwa aksi berbagi berkah ini juga berjalan masif di tingkat basis melalui Pimpinan Anak Cabang (PAC) Medan Marelan.

"Hari ini kami kembali melaksanakan kegiatan Jumat Berkah bekerja sama dengan PAC Medan Marelan beserta jajaran ranting. Antusiasme masyarakat dan kader yang hadir sangat luar biasa," jelas Toyib.

Dalam kegiatan di Marelan, sasaran pembagian makanan difokuskan kepada para jemaah seusai menunaikan ibadah Salat Jumat, serta masyarakat dan pengendara yang melintas di sekitar lokasi.

"Sebanyak 300 hingga 500 paket makanan siap santap telah kami salurkan. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Pembina GRIB Jaya Kota Medan, Ferdy Sanjaya Sembiring, serta Ketua Rudi Ginting atas dukungannya. Semoga seluruh kebaikan ini membawa berkah untuk kita semua," tutup Toyib. (Dam)

Penegasan tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, saat memimpin Rapat Tim Koordinasi Optimalisasi Penerimaan PAD Sektor Retribusi, yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, Kamis (22/10/2026).

Dalam arahannya, Erfin menekankan bahwa retribusi daerah memiliki keterkaitan langsung dengan jasa maupun fasilitas yang disediakan pemerintah. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaannya tidak cukup hanya diukur dari kemampuan perangkat daerah dalam memenuhi atau melampaui target penerimaan.

"Bukan hanya kita cerita target melampaui batas kita anggap berhasil. Tapi ada makna yang lebih luas, apakah masyarakat mendapatkan pelayanan yang sesuai kehendak dan kebutuhannya? Saya ingin kita menyamakan persepsi, jangan sampai retribusi ini hanya dianggap sebagai tugas tambahan," tegas Erfin.

Menurutnya, optimalisasi retribusi harus dibangun melalui kesamaan persepsi dan komitmen seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga setiap penerimaan yang dihimpun memiliki korelasi nyata terhadap peningkatan mutu pelayanan publik.

Erfin juga mengungkapkan bahwa secara umum capaian penerimaan retribusi Kota Medan tahun ini menunjukkan perkembangan positif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kendati demikian, capaian tersebut tidak boleh membuat perangkat daerah berpuas diri.

Seluruh OPD diminta terus mengidentifikasi potensi penerimaan, mengevaluasi berbagai kendala, serta memperkuat langkah strategis guna mengoptimalkan realisasi retribusi hingga penghujung tahun anggaran 2026.

Sejalan dengan arahan tersebut, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Medan, Laksamana Putra Siregar, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja penerimaan sekaligus merumuskan langkah percepatan pada Triwulan IV.

"Untuk retribusi secara agregat ada beberapa yang sangat baik, bahkan melebihi target di Triwulan III. Namun, untuk OPD yang belum mencapai target, yang terpenting adalah menyajikan data, memaparkan permasalahan, serta menyusun proyeksi penanganan secara rasional untuk mengejar target di akhir tahun," jelas Laksamana.

Dalam rapat tersebut, delapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara bergantian memaparkan capaian, potensi, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan penerimaan retribusi.

Kedelapan SKPD tersebut meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Dinas Ketenagakerjaan, serta RSUD Bachtiar Djafar.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri Kepala Bapenda Kota Medan M. Agha Novrian, Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Suluh Aulia Harahap, serta Kepala Bagian Hukum Setda Kota Medan Junaidi Sanjaya.

Melalui penguatan koordinasi lintas perangkat daerah tersebut, Pemko Medan berkomitmen menghadirkan tata kelola penerimaan retribusi yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel.

Optimalisasi PAD diharapkan tidak hanya memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan, tetapi juga menjadi instrumen untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, peningkatan pendapatan daerah dan kualitas pelayanan publik dapat berjalan beriringan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan Kota Medan yang berkelanjutan, sejalan dengan semangat Medan Untuk Semua.(ATN)

Komitmen tersebut diwujudkan melalui peninjauan langsung yang dilakukan Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan, Khairul Azmi, terhadap pekerjaan pembangunan dan pelebaran Jalan Rela, Kelurahan Sudirejo, Kecamatan Medan Tembung, Jumat (23/10/2026).

Peninjauan lapangan ini dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan, sekaligus mengawasi kualitas pelaksanaan pembangunan agar memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

Adapun pekerjaan pembangunan Jalan Rela mencakup penanganan sepanjang 1.195,5 meter, dengan pelebaran badan jalan dari kondisi semula 4 meter menjadi 6 meter, serta ketebalan lapisan pengerasan mencapai 5 sentimeter.

Pelebaran tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas ruas jalan, memperlancar arus kendaraan, sekaligus memberikan ruang gerak yang lebih optimal bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Melalui pengawasan langsung di lapangan, Dinas SDABMBK Kota Medan berupaya memastikan pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik, tetapi juga mengedepankan aspek kualitas, keamanan, dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Pembangunan Jalan Rela ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Medan dalam menghadirkan infrastruktur perkotaan yang semakin representatif, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta menciptakan akses transportasi yang lebih aman, nyaman, dan lancar.

Dengan peningkatan kualitas dan pelebaran badan jalan tersebut, keberadaan Jalan Rela diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap mobilitas warga sekaligus mendukung aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat di kawasan Medan Tembung.

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas menjadi salah satu langkah nyata dalam mewujudkan Kota Medan yang semakin maju, tertata, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sejalan dengan semangat Medan Untuk Semua.(ATN)

Berdasarkan data yang diperoleh Posmetromedan.id sedikit ada 32 santri yang harus menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Ada sekira 27 santri yang menjalani perawatan di RS Sufi Sehat, 3 santri dirawat di RS Madani dan 2 santri jalani perawatan di RS Joko.

Muhammad Hendera SH, selalu kuasa hukum Pesantren Madzillah, dalam keterangannya kepada wartawan di Medan mengatakan, ada ribuan santri dari berbagai pondok pesantren, siswa/I Madrasah, dan ASN Kementerian Agama memenuhi Alun-alun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang yang mengikuti Upacara Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026 tingkat Provinsi Sumatera Utara, Kamis (22/10/2026), termasuk Santri Pesantren Madzillah.

Namun hal yang tak terduga terjadi. Usai menyantap makanan yang telah disiapkan Panitia Peringatan Hari Santri, para santri Pesantren Madzillah mengalami gejala yang tidak wajar. "Para santri kita mengalami rasa pening yang menyengat, muntah-muntah dan ada yang harus buang air besar berulang-ulang. Jadi diduga kuat para santri ini mengalami keracunan makanan," ujar Muhamad Hendra SH MH.

Oleh karenanya, selaku kuasa hukum para santri, Hendra menuntut tanggungjawab Panitia Hari Santri yang dipusatkan di Deli Serdang tersebut. Termasuk rekanan atau pihak penyedia makanan yang dikonsumsi para santri.

"Saat ini ada puluhan santri Madzillah dibawah pimpinan Ustand Yusuf Darul, jadi korban. Tentunya secara hukum dimintai pertanggungjawabannya, terutama kepada Pemkab Deii Serdang, bagaimana penjelasannya hingga anak-anak tersebut mengalami keracunan. Kita juga punya bukti-bukti makanan yang mereka terima," urai Hendra.

Kemudian, Hendra juga mendorong agar aparat penegak hukum melakukan penyelidikan menyeluruh hingga terjadi peristiwa tersebut. "Dengan itikad baik dan tangan terbuka menunggu Pemkab Deli Serdang untuk memberikan penjelasan sedetail-detailnya sekaligus memaparkan apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa Hari Santri Nasional kok makanan tak seperti yang diharapkan," ujar Hendra.

Sebelumnya diberitakan ada sekira ribuan santri dari berbagai pondok pesantren, siswa/I Madrasah, dan ASN Kementerian Agama memenuhi Alun-alun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang untuk mengikuti Upacara Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026 tingkat Provinsi Sumatera Utara, Kamis (22/10/2026). Bertindak sebagai Inspektur Upacara Inspektur Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap mewakili Gubernur Sumatera Utara.Turut hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara H. Ahmad Qosbi, Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo, Kepala Bagian Tata Usaha Syafrizal Bancin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Deli Serdang Saripuddin Daulay, Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Dahyar Husein, Kepala Bidang Urusan Agama Islam Sakoanda Siregar, Pembimas Katolik Marihuttua Pasaribu, Pembimas Buddha Sukasdi, dan Pembimas Hindu Elirosa Tarigan.(red)

Dalam operasi bersama (joint operation) tersebut, petugas mengamankan kapal MT Global 168 yang diduga menjadi sarana penyelundupan narkotika lintas negara.

Sebanyak delapan orang turut diamankan, terdiri dari tujuh warga negara Indonesia (WNI) dan satu warga negara asing (WNA).

Pengungkapan besar itu diumumkan langsung oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto saat konferensi pers di Belawan, Jumat (23/10/2026).

Ia menegaskan keberhasilan operasi tersebut merupakan hasil sinergi kuat antarlembaga dalam memutus jalur masuk barang terlarang ke Indonesia.

"Bapak Presiden RI pada setiap kesempatan selalu berpesan kepada saya bahwa kita harus kuat dan bersatu padu untuk mengungkap penyelundupan barang-barang terlarang ke Indonesia," ujar Suyudi.

Menurutnya, keberhasilan menggagalkan penyelundupan lebih dari satu ton ketamin itu menjadi capaian penting dalam upaya pemberantasan jaringan narkotika internasional yang memanfaatkan perairan Selat Malaka sebagai jalur penyelundupan.

Suyudi bahkan menyebut pengungkapan tersebut sebagai kado terindah bagi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Ini tentunya menjadi kado terindah untuk pemerintahan Bapak Prabowo dan Bapak Gibran," tegasnya.

Operasi gabungan itu sekaligus menunjukkan komitmen aparat penegak hukum dalam memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan laut yang selama ini menjadi salah satu jalur rawan penyelundupan narkotika ke Indonesia. (Dam)

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Evaluasi Triwulan III dan Optimalisasi Penerimaan Retribusi Triwulan IV yang berlangsung di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, Kamis (22/10/2026).

Kegiatan yang dipimpin Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Khairul Azmi, bersama jajaran perangkat daerah terkait.

Pertemuan ini menjadi momentum strategis bagi Pemko Medan untuk mengevaluasi capaian penerimaan daerah sepanjang Triwulan III, sekaligus merumuskan langkah percepatan dan optimalisasi penerimaan retribusi pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2026.

Dalam arahannya, Erfin menekankan bahwa optimalisasi PAD tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga harus berjalan beriringan dengan perbaikan kualitas pelayanan publik, penguatan sistem pengawasan, serta penataan dan pengelolaan aset daerah secara tertib dan transparan.

Seluruh perangkat daerah diminta meningkatkan koordinasi, memperkuat pengawasan terhadap potensi penerimaan, serta memastikan setiap hasil evaluasi ditindaklanjuti melalui langkah konkret dan terukur.

Selain itu, pembenahan tata kelola retribusi menjadi perhatian penting guna memastikan seluruh potensi pendapatan daerah dapat dikelola secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku.

Kehadiran Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari sinergi lintas perangkat daerah dalam mendukung kebijakan Pemko Medan, khususnya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Melalui evaluasi yang berkesinambungan dan penguatan koordinasi antarlembaga, Pemko Medan berharap target penerimaan retribusi pada penghujung tahun anggaran dapat dioptimalkan.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah, sehingga setiap potensi pendapatan yang dikelola dapat memberikan kontribusi nyata bagi keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Medan.(ATN)

Bertindak sebagai Inspektur Upacara Inspektur Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap mewakili Gubernur Sumatera Utara.

Turut hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara H. Ahmad Qosbi, Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo, Kepala Bagian Tata Usaha Syafrizal Bancin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Deli Serdang Saripuddin Daulay, Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Dahyar Husein, Kepala Bidang Urusan Agama Islam Sakoanda Siregar, Pembimas Katolik Marihuttua Pasaribu, Pembimas Buddha Sukasdi, dan Pembimas Hindu Elirosa Tarigan.

Sulaiman Harahap yang membacakan Pidato Menteri Agama RI KH. Nasaruddin Umar menyampaikan peringatan momentum historis setiap tanggal 22 Oktober ini digelar untuk mengenang kembali rekam jejak perjuangan ulama dan santri dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Perjuangan nyata tersebut berakar dari peristiwa lahirnya Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 hingga meletusnya perlawanan dahsyat pada Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.

"Sejarah mencatat bahwa Resolusi Jihad 1945 dicetuskan oleh Hadratusy Syeikh KH Hasyim Asy'ari untuk memanggil umat Islam membela tanah air dari ancaman penjajah. Seruan penuh semangat patriotisme dari pendiri Nahdlatul Ulama tersebut berhasil membakar keberanian rakyat dan santri hingga mencapai puncak perlawanan pada 10 November, yang kini diwariskan sebagai nilai perjuangan generasi muda," ucapnya.

Ia juga mengatakan peringatan HSN tahun 2026 mengusung tema "Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas" guna menyambut cita-cita besar 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045 (What, Why). Visi strategis ini berfokus pada pencetakan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berakhlak mulia, di mana santri didorong menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, serta inovasi demi menjawab tantangan zaman.

"Sebagai generasi penerus, santri masa kini mengemban tanggung jawab besar untuk mengisi kemerdekaan melalui karya-karya nyata. Para santri dituntut menjaga tradisi luhur pesantren sembari berinovasi menyatukan nilai keagamaan dan kemajuan sains, sehingga siap mentransformasi diri menjadi ulama, ilmuwan, hingga pemimpin masa depan bangsa," pungkasnya.( Hkm)

Pelantikan terdiri dari 17 pejabat administrator serta 37 pejabat pengawas dan fungsional. Dalam pelantikan tersebut, Antonius Tarigan yang sebelumnya menjabat Camat Kutalimbaru dilantik menjadi Camat STM Hilir. Sementara itu, Sandi Sihombing yang sebelumnya menjabat Camat STM Hilir dipercaya menjadi Camat Kutalimbaru. Jalaluddin juga dilantik sebagai Lurah Deli Tua Timur.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Jabatan adalah amanah, bukan keistimewaan. Jabatan adalah tanggung jawab, bukan sekadar kewenangan," tegasnya.

Ia meminta para pejabat membuktikan kepercayaan yang diberikan melalui kerja nyata, pengambilan keputusan yang tepat, serta capaian kinerja yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Lom Lom juga mengingatkan agar pejabat tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak mempersulit masyarakat dalam memperoleh pelayanan, serta membangun lingkungan kerja yang disiplin, terbuka terhadap masukan, dan berorientasi pada hasil.

"Saudara harus mampu menjadi teladan, baik dalam kedisiplinan, etika, maupun cara memperlakukan masyarakat. Bangun lingkungan kerja yang saling menghargai, terbuka terhadap masukan, dan berorientasi pada hasil," pesannya.

Selain itu, koordinasi dan evaluasi kinerja harus diperkuat untuk memastikan program berjalan sesuai sasaran. Penggunaan anggaran dan sumber daya pemerintah juga harus dilakukan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia berharap para pejabat segera beradaptasi dengan tugas baru dan menjalankan amanah secara profesional demi memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Deli Serdang.( Drt)

Penyerahan trofi diserahkan Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobby Nasution kepada Ketua TP PKK Kabupaten Deli Serdang, Jelita Asri Ludin Tambunan, di Ballroom Hotel Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa, Rabu malam (21/10/2026). Ia didampingi Staf Ahli I TP PKK Kabupaten Deli Serdang, Asniar Lom Lom Suwondo, sekretaris, dan jajaran TP PKK Kabupaten Deli Serdang.

Jelita menyampaikan, prestasi ini menjadi motivasi bagi TP PKK Kabupaten Deli Serdang untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual. Melalui kampanye kreatif, keluarga didorong untuk meningkatkan kepedulian dan menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak.

"Terima kasih kepada seluruh kader TP PKK Deli Serdang yang telah bekerja keras dan berkontribusi dalam pencapaian ini. Semoga prestasi ini menjadi penyemangat bagi kita untuk terus bergerak, berkarya, dan memperkuat peran keluarga dalam melindungi anak dari kekerasan seksual," ucapnya.

Ke depan, lanjutnya, upaya edukasi dan sosialisasi perlindungan anak akan terus diperkuat agar keluarga semakin sadar akan pentingnya mencegah kekerasan seksual dan memastikan anak tumbuh di lingkungan yang aman, nyaman, dan terlindungi.( Drt)

Mengusung tema "Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas", peringatan ini menekankan peran santri dalam membangun bangsa melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta penguatan akhlak mulia.

Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Deli Serdang sebagai tuan rumah. Ia berharap momentum ini mendorong para santri meningkatkan kualitas pendidikan, menjaga nilai-nilai pesantren, dan berkontribusi nyata dalam pembangunan bangsa.

"Semoga momentum Hari Santri ini semakin memotivasi para santri untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menjaga akidah dan akhlak, serta memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara," ujarnya.

Upacara dipimpin Inspektur Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, yang mewakili Gubernur Sumatera Utara. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Ahmad Qosbi bersama Jajaran Kakan Kemenag Kabupaten/Kota, jajaran pemerintah kabupaten/kota, pimpinan pondok pesantren, ulama, serta para santri dan santriwati.

Peringatan HSN setiap 22 Oktober mengingatkan kembali pada Resolusi Jihad yang dimaklumatkan KH Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945 untuk menggerakkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semangat tersebut menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan bangsa.

"Jika dahulu santri berjuang mempertahankan kemerdekaan, kini mereka diharapkan mampu menguatkan negeri melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan akhlak mulia," katanya.

Pada kesempatan tersebut, piala juara umum Musabaqah Peringatan Hari Santri Nasional tingkat Kabupaten Deli Serdang diserahkan kepada Pondok Pesantren At-Tibyan.

Sertifikat penghargaan juga diberikan kepada Pondok Pesantren Tahfizh Darul Quran dan Pondok Pesantren Al Azhar As Syarif atas dukungan dalam mengirimkan anggota Pramuka sebagai kontingen Provinsi Sumatera Utara pada Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PPSN) VI 2026 di Malang, Jawa Timur. ( Drt)

Melalui Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Hotdiatur A.W. Purba, S.Tr.K., S.I.K., M.H., personel Unit Pidum mendatangi kedua lokasi pada Rabu (21/10/2026) sekitar pukul 11.00 WIB untuk melakukan penyelidikan.

Pengecekan tersebut merupakan tindak lanjut atas informasi yang dimuat media online Liputan16.com dan Seputaran Kita Online.

Namun, berdasarkan hasil pengecekan di kedua lokasi, petugas tidak menemukan adanya praktik perjudian sebagaimana diberitakan," terang Kasat Reskrim Binjai

Kapolres Binjai menegaskan bahwa setiap informasi masyarakat maupun pemberitaan media terkait dugaan tindak pidana akan ditindaklanjuti melalui pengecekan dan penyelidikan guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

Polres Binjai juga mengimbau masyarakat agar segera melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas perjudian atau gangguan kamtibmas, sehingga dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas AKBP Bimo Moernanda.( Oji )