Posmetro Medan, BINJAI - Keluarga pasien mengaku kecewa terhadap pelayanan Rumah Sakit Latersia Binjai, setelah merasa dipaksa menjalani tindakan medis hingga dibebani biaya tinggi, Jumat (24/04/2026).

Kekecewaan itu dialami keluarga seorang pasien bernama Nurma Uliamah, yang sebelumnya mengalami kecelakaan dan dilarikan ke RS Latersia Binjai pada Kamis (23/04/2026).

Setibanya di Instalasi Gawat Darurat (IGD), korban sempat mendapat penanganan awal. Namun, pihak rumah sakit kemudian meminta pasien menjalani pemeriksaan lanjutan menggunakan rontgen.

Pihak keluarga mengaku telah menolak tindakan tersebut. Meski demikian, menurut mereka, rumah sakit tetap mengharuskan pemeriksaan dilakukan.

"Anak saya menangis mengadu bahwa Ibunya (mantan Istri) tidak dilayani dengan sepantasnya," ujar Asbet, pihak keluarga pasien.

Asbet juga menyebut, pada malam hari itu pihak rumah sakit meminta pembayaran segera, meskipun pasien tidak dirawat inap maupun ditempatkan di ruang perawatan.

"Pasien tidak menginap, tidak masuk kamar, tapi diminta langsung bayar malam itu juga," ungkapnya.

Tak hanya itu, keluarga juga diminta menandatangani sebuah surat pernyataan yang berisi bahwa rumah sakit tidak bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pasien.

Setelah pembayaran dilakukan, pasien justru disarankan untuk dirujuk ke RS Adam Malik Medan. Namun, pihak keluarga mengaku tidak sanggup melanjutkan rujukan tersebut dan memilih membawa pasien pulang.

"Sebelumnya kami ingin menggunakan BPJS, tapi pihak rumah sakit mengatakan tidak bisa digunakan," tambah Asbet.

Lebih lanjut, Asbet mengungkapkan total biaya yang dikeluarkan mencapai Rp6.400.000. Dia mempertanyakan besarnya tagihan tersebut karena, menurutnya, pasien tidak menerima obat untuk dikonsumsi.

Merasa ada kejanggalan, Asbet bersama awak media mendatangi rumah sakit untuk meminta penjelasan terkait rincian biaya kenapa sampai begitu banyak. Namun, sampai di sana mengaku tidak mendapat kejelasan.

"Saya sudah janjian dengan dokter pukul 15.00 WIB, tapi malah dibola-bola ke sana kemari. Tidak ada solusi maupun penjelasan," tegasnya.

Atas kejadian ini, Asbet berencana mengadukan persoalan tersebut ke DPRD Kota Binjai agar dilakukan Rapat Dengar Pendapat

Sementara itu seorang dokter di IGD RS Latersia Binjai ketika di temui Asbet Manurung berdalih sudah sesuai prosedur .( Red )

Pelaku yang ditangkap, kerap memanfaatkan keramaian pasar, agar transaksi narkoba tidak diketahui.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP kepada wartawan, Jumat (24/4) pagi mengungkapkan, pelaku yang ditangkap yakni NS (38) warga Jalan Pelita V, Kecamatan Medan Timur.

Pelaku, merupakan pengedar narkotika jenis sabu, yang dalam satu bulan terakhir kerap menjual narkoba di kawasan pasar tradisional di Jalan Selamat, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur.

"Ada peran masyarakat juga dalam penangkapan pelaku ini. Lokasi penangkapan, ikut ambil bagian dalam program Kentongan Kamtimbas Polrestabes Medan, yang mulai kembali menghidupkan siskamling. Warga yang melapor kepada kami, langsung kami respon dan Alhamdulillah kami berhasil menangkap pelaku berikut barang bukti paket sabu siap edar dan sejumlah uang tunai," ungkap Rafli.

Rafli menambahkan, pelaku sengaja menjadikan pasar tradisional sebagai lapak menjual narkoba. Pelaku, memanfaatkan keramaian warga saat bertransaksi dengan pembeli, agar tidak terlihat terlebih diketahui petugas.

Hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku mendapat keuntungan Rp.100 ribu rupiah, dalam setiap gram sabu yang berhasil dijual.

"Pelaku ini sengaja memanfaatkan keramaian pasar tradisional, jadi saat bertransaksi tidak terlihat. Kami sedang mengejar pemasok narkoba kepada pelaku, perkembangan lebih lanjut nantinya akan kami sampaikan," pungkas Rafli.(WIK)

‎Melalui pelaksanaan CFD, penggunaan kendaraan bermotor dikurangi sehingga lebih hemat energi, menekan polusi udara, serta menghadirkan ruang publik yang sehat dan nyaman bagi masyarakat.

‎

‎Pemkab Deli Serdang berkomitmen menghadirkan kebijakan yang tidak hanya efisien, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

‎

‎Melalui Kepala Dinas Kominfostan Deliserdang Sandra Dewi Situmorang S.STP M.Si di Lubuk Pakam, Kamis (23/4/2026), menyampaikan bahwa kegiatan Car Free Day akan dijadikan agenda rutin setiap minggunya di hari Rabu. "Ini bukan hanya soal menutup jalan dari kendaraan, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk hidup lebih sehat dan mempererat kebersamaan," ujarnya.

‎

‎"CFD kini berfungsi sebagai sarana olahraga, bersosialisasi, dan menggerakkan ekonomi melalui UMKM,"tambahnya.

‎

‎Pemerintah Kabupaten Deliserdang juga menggandeng berbagai komunitas, mulai dari komunitas sepeda, pecinta lingkungan, hingga pelajar, untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Selain olahraga, CFD juga diisi dengan edukasi lingkungan seperti kampanye pengurangan sampah plastik.

‎

‎"Dengan adanya Car Free Day, pemerintah khususnya Kabupaten Deliserdang berharap kualitas udara di wilayah kabupaten dapat meningkat serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan yang sehat semakin tumbuh,"tutup Sandra.( DMS)

Kepala Dinas SDABMBK Deli Serdang Janso Sipahutar menjelaskan, kelima ruas jalan yang sedang ditata di bawah koordinasi Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) yakni Jalan Sutomo sepanjang 503 meter, Jalan Diponegoro sepanjang 703 meter, Jalan Thamrin sepanjang 698 meter, Jalan Sudirman sepanjang 1.019 meter, dan Jalan Ahmad Yani sepanjang 955 meter.

Penataan ini, lanjutnya, bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menata wajah Kota Lubuk Pakam melalui migrasi kabel udara menjadi kabel tanam, sejalan dengan gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang menjadi program nasional Presiden Prabowo Subianto.

"Pelaksanaan teknis oleh APJATEL, tapi kita tetap kita pantau. Kita beri tenggat waktu hingga bulan Juni karena pada Juli, Deli Serdang akan menjadi tuan rumah HUT ke-26 APKASI dan Pemilihan Putri Otonomi Indonesia 2026, sehingga wajah kota harus lebih tertata dan rapi," ucapnya di Lubuk Pakam, Kamis (23/4/2026).

Sebelumnya, koordinasi bersama APJATEL dan perangkat daerah terkait telah dilakukan guna memastikan pelaksanaan berjalan tertib, terukur, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

"Tahap pertama sudah dimulai. Ke depan kita akan lakukan koordinasi dengan APJATEL agar penataan ini terus berlanjut di ruas jalan lainnya. Koordinasi yang baik akan menjadi kunci keberhasilan penataan kabel utilitas di Kabupaten Deli Serdang," tambahnya.

Ia juga mengimbau masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Lubuk Pakam terutama yang tinggal di sekitar lokasi kegiatan dapat mendukung terlaksananya kegiatan ini sehingga wajah Kota Lubuk Pakam menuju transformasi wajah kota yang lebih modern dan bebas kabel semrawut.( DMS)

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Deli Serdang menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Gubernur Sumatera Utara terkait pengendalian inflasi daerah. Pada kesempatan yang sama, Bupati juga menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang bersama tujuh daerah lainnya atas kontribusi dan partisipasi aktif membantu daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh. Dalam hal ini, Pemkab Deli Serdang memberikan bantuan hibah keuangan kepada Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp50 miliar.

Selain itu, dalam forum tersebut juga disampaikan bahwa Kabupaten Deli Serdang memperoleh tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp493,85 miliar.

Bupati Deli Serdang menyampaikan terimakasih atas penghargaan yang diterima serta menegaskan komitmen daerah untuk terus memperkuat kolaborasi antardaerah.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus hadir dan berkontribusi, tidak hanya bagi masyarakat Deli Serdang, tetapi juga dalam semangat gotong royong membantu daerah lain yang membutuhkan," ujarnya.

Ia menambahkan, keikutsertaan Pemkab Deli Serdang dalam Musrenbang RKPD Sumut 2027 merupakan bagian dari komitmen menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan provinsi dan nasional.

"Kami siap mendukung program pembangunan Sumatera Utara dan memastikan arah pembangunan di Deli Serdang sejalan dengan visi besar pemerintah," tambahnya.

Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, dalam arahannya menyampaikan bahwa penyusunan RKPD 2027 difokuskan pada pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah sesuai dengan tema yakni Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Peningkatan Produktivitas Investasi dan Industrialisasi Berbasis Potensi Daerah untuk Penguatan Daya Saing dan Pemulihan Pascabencana.

"Kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta memastikan pembangunan dirasakan seluruh masyarakat Sumatera Utara," ujarnya.

Gubernur juga menegaskan pentingnya peningkatan produktivitas, investasi, dan pengembangan potensi unggulan daerah sebagai motor pertumbuhan baru di Sumatera Utara.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan Musrenbang bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah.

"Musrenbang jangan dianggap sekadar kegiatan rutin. Ini adalah batu pertama untuk memastikan pembangunan tahun 2027 berjalan baik dan memberi hasil nyata bagi masyarakat," tegasnya.

Mendagri juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi antara aspirasi daerah, program provinsi, dan kebijakan pemerintah pusat agar pembangunan berjalan selaras dan efektif.

Terkait pencairan TKD, Tito menjelaskan penyalurannya dilakukan secara bertahap. Ia juga berharap hibah yang diberikan delapan daerah, termasuk Deli Serdang, dapat meringankan beban daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh.

"Skema penyaluran tambahan ini akan dilakukan secara bertahap selama tiga bulan," pungkasnya. ( DMS)

Keyakinan itu didasarkan pada pernyataan Bobby Nasution yang menegaskan bahwa setiap wacana pemekaran daerah harus berpijak pada hitungan akademis, bukan kepentingan politik sesaat.

Karena itu, Komite Pemekaran dalam waktu dekat berencana mengajukan audiensi resmi untuk memaparkan langsung landasan akademis yang telah disusun sejak lebih dari satu dekade lalu.

"Pak Bobby saya yakini akan rasional melihat persoalan ini. Beliau tentu akan menilai secara objektif berdasarkan kajian akademis, bukan karena tekanan politik. Itu sebabnya minggu depan kami akan mengajukan permohonan audiensi untuk memaparkan seluruh landasan akademis pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur," kata Muslim Simbolon di Medan, Kamis (23/4/2026).

Menurut Muslim, gagasan pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur bukanlah isu baru yang muncul karena momentum politik, melainkan gerakan panjang yang lahir dari kebutuhan pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

Ia menegaskan, sejak 2013, enam kabupaten/kota yang menjadi cikal bakal provinsi baru itu telah menyatakan dukungan penuh, yakni Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

"Ini bukan gerakan politis, apalagi politik praktis. Ini murni gerakan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 78 Tahun 2007, syarat minimal pemekaran provinsi adalah lima kabupaten/kota yang bergabung, sementara kita sudah enam daerah, artinya secara administratif sudah memenuhi syarat," ujarnya.

Atas dasar itu, lanjut Muslim, dilakukan kajian akademis oleh kalangan akademisi yang dipimpin Dr Yusuf. Hasilnya, dari sembilan indikator utama yang dipersyaratkan undang-undang, usulan Provinsi Sumatera Pantai Timur dinyatakan sangat layak dengan skor di atas 450, jauh melampaui ambang batas yang dipersyaratkan.

Kajian tersebut mencakup luas wilayah, jumlah penduduk, potensi sumber daya alam, kapasitas fiskal daerah, hingga proyeksi pertumbuhan ekonomi. Bahkan, jika provinsi baru itu terbentuk, pertumbuhan ekonominya diproyeksikan mencapai 7,2 persen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi Sumatera Utara sebagai daerah induk.

"Hasil kajian akademis itu kami presentasikan kepada bupati dan wali kota enam daerah, DPRD masing-masing, hingga kepada Gubernur Sumut saat itu, Gatot Pujo Nugroho, serta DPRD Sumut. Semua menyambut baik," katanya.

Muslim menambahkan, dukungan masyarakat juga sangat kuat. Seluruh kepala desa dan perangkat desa di enam kabupaten/kota disebut telah menandatangani persetujuan resmi lengkap dengan kop surat dan stempel desa sebagai bentuk aspirasi kolektif masyarakat.

Karena itu, menurut dia, gerakan pemekaran ini berjalan tanpa mobilisasi massa maupun aksi demonstrasi, sebab seluruh proses ditempuh melalui jalur administratif dan kajian akademis.

Namun, upaya tersebut tertunda setelah Presiden ke-7 RI Joko Widodo memberlakukan moratorium pemekaran daerah pada 2014. Komite pun memilih menghormati kebijakan tersebut sambil menunggu evaluasi nasional terhadap daerah otonom baru.

Kini, dengan meningkatnya kembali wacana penataan wilayah nasional dan semangat pemerataan pembangunan, Muslim menilai peluang itu kembali terbuka, terlebih jika sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih dekat dan optimalisasi potensi daerah.

"Jadi ini bukan cerita baru. Ini perjuangan sejak 13 tahun lalu. Kami hanya ingin memastikan pembangunan lebih merata, pelayanan publik lebih baik, dan potensi daerah benar-benar dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat," ujar Muslim. ( Evi/r)

Inisiatif ini menjadi langkah strategis Bank Sumut dalam memperluas ekosistem layanan keuangan digital, sekaligus memberikan solusi transaksi yang cepat, aman, dan tanpa hambatan bagi masyarakat yang semakin dinamis.

Direktur Utama PT Bank Sumut, Heru Mardiansyah, menegaskan bahwa kehadiran fitur ini merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan berbasis kebutuhan masyarakat.

"Melalui integrasi pembayaran tiket kapal WJL di aplikasi New Sumut Mobile, kami ingin menghadirkan pengalaman transaksi yang lebih mudah, cepat, dan aman. Ini juga merupakan bagian dari komitmen kami dalam mendorong percepatan inklusi dan literasi keuangan digital, khususnya di wilayah kepulauan," ujar Heru.

Layanan ini mencakup sejumlah rute strategis yang menjadi urat nadi mobilitas dan distribusi logistik di Sumatera Utara, seperti Sibolga, Gunung Sitoli, dan Teluk Dalam-termasuk konektivitas menuju wilayah Kepulauan Nias.

Pada lintasan Singkil-Gunung Sitoli, layanan penumpang dioperasikan oleh kapal Wira Mutiara. Sementara rute Sibolga-Teluk Dalam dilayani oleh armada Wira Ono Niha dan Wira Samaeri. Untuk jalur Sibolga-Gunung Sitoli, tersedia beragam armada seperti Wira Prime, Wira Glory, Wira Victoria, Wira Harmoni, Wira Nauli, hingga kapal cepat Wira Fast9 yang mampu memangkas waktu tempuh menjadi sekitar empat jam.

Melalui fitur ini, calon penumpang tidak lagi perlu antre di loket. Proses pembayaran tiket kini dapat dilakukan langsung dari ponsel, kapan saja dan di mana saja. Sistem telah terintegrasi secara host-to-host menggunakan metode virtual account (VA), memastikan transaksi berlangsung real-time, praktis, dan aman.

Tidak hanya di Sumatera Utara, layanan ini juga telah terhubung dengan rute Telaga Punggur (Batam)–Mengkapan di Kepulauan Riau melalui kapal Wira Loewisa, memperluas jangkauan kemudahan akses pembayaran lintas wilayah.

Menurut Heru, sektor transportasi penyeberangan memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda ekonomi, khususnya di wilayah kepulauan. Oleh karena itu, kemudahan akses pembayaran diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

"Digitalisasi bukan sekadar transformasi teknologi, tetapi bagaimana kami menghadirkan solusi nyata yang memberi nilai tambah bagi masyarakat. Bank Sumut akan terus memperluas kolaborasi strategis untuk menghadirkan layanan yang relevan dan berdampak," tambahnya.

Kehadiran fitur ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kenyamanan perjalanan, tetapi juga mempercepat terbentuknya ekosistem transaksi non-tunai di daerah. Di tengah mobilitas yang terus meningkat, kemudahan akses pembayaran menjadi kunci dalam menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih efisien dan modern.

Bank Sumut bersama WJL akan terus memperkuat sinergi dan menghadirkan inovasi layanan berkelanjutan. Langkah ini sekaligus menegaskan posisi Bank Sumut sebagai bank pembangunan daerah yang adaptif, progresif, dan berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Informasi lebih lanjut mengenai layanan ini dapat diakses melalui aplikasi New Sumut Mobile maupun layanan pelanggan Bank Sumut.(HBS)

Langkah ini dinilai krusial mengingat penyebaran virus mematikan tersebut telah lama menjadi momok menakutkan, terutama di lingkungan padat seperti Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

"Kita berharap kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Imipas dan Kementerian Kesehatan untuk bisa melakukan cek setiap para napi yang akan masuk ke Rutan maupun di Lapas," ujar Bachtiar kepada wartawan di Medan, Jumat (24/4/2026).

Menurut Bachtiar, prosedur cek darah sejak dini akan mempermudah petugas untuk memetakan warga binaan mana yang sudah terindikasi HIV maupun AIDS. Hal ini merupakan bentuk tindakan preventif agar penularan tidak meluas di dalam sel.

Bachtiar juga membandingkan standar kesehatan penjara di Indonesia dengan negara luar yang dianggapnya jauh lebih maju dalam hal proteksi kesehatan warga binaan.

"Di banyak negara, kebijakan ini telah dilakukan bertahun-tahun yang lalu. Mengapa pemerintah Indonesia ketinggalan dalam bidang kesehatan untuk para napi? Ini seharusnya sudah dilakukan di semua Lapas maupun Rutan yang ada di Indonesia," tegasnya.

Selain pendataan yang akurat melalui sinergi Kementerian Imipas dan Kementerian Kesehatan, Bachtiar mengusulkan adanya kebijakan isolasi yang manusiawi. Ia menyarankan agar warga binaan yang terinfeksi ditempatkan dalam satu blok khusus atau pengelompokan tertentu.

Hal ini bukan untuk diskriminasi, melainkan demi mempermudah pemantauan medis dan pemberian edukasi intensif.

"Kebijakan Kementerian Imipas untuk membuat satu blok untuk dilakukan isolasi ataupun grup kelompok yang terindikasi HIV dan AIDS sangat penting. Jadi dilakukan edukasi, sehingga apabila warga binaan ini keluar dari Lapas, mereka sudah paham cara menjaga diri agar tidak menularkan kepada masyarakat luas," pungkasnya.

Bachtiar juga berharap Kementerian IMIPAS bisa berkoloborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membangun gedung khusus napi yang terindikasi erindikasi HIV/ AIDS.

"Terkait anggaran, pemerintah pusat bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membangun gedung khusus napi pengidap HIV/ AIDS, guna menopang anggaran yang minim di Kementerian IMIPAS," saran Bachtiar.

Atau, lanjutnya, "Harapan kita Anggota DPR RI juga bisa memberikan anggaran kepada Kementerian IMIPAS terkait pencegahan penularan penyakit HIV/ AIDS di lingkungan Rutan dan Lapas." (Dam).

Menindaklanjuti adanya informasi tersebut, personel Polsek Tanjung Morawa langsung melakukan pengecekan dan penindakan di lokasi yang dimaksud, di Lorong III, Gang Aman, Kelurahan Pekan Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, pada Kamis (23/4/2026) sekitar pukul 15.30 WIB.

Kapolsek Tanjung Morawa, AKP Jonni H. Damanik, SH, MH, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan respon cepat terhadap informasi yang berkembang di masyarakat, khususnya terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika.

"Begitu menerima informasi tersebut, personel langsung kita turunkan ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan penindakan," ujarnya.

Dalam pelaksanaan penindakan tersebut, petugas mendapati adanya aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran narkoba. Namun, saat hendak diamankan, terduga pelaku berhasil melarikan diri dengan cara memanjat tembok menggunakan tangga.

Meski demikian, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti di lokasi, di antaranya satu alat hisap sabu (bong), satu unit timbangan elektrik, satu paket ganja, satu sekop sabu berbahan plastik, serta sekitar 50 plastik klip kecil transparan kosong yang diduga digunakan untuk mengemas narkotika.selanjutnya barang bukti telah kita serahkan ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang.

Kapolsek menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti sampai di situ. Penyelidikan lebih lanjut terus dilakukan untuk mengungkap identitas pelaku dan jaringan yang terlibat.

"Kami akan terus melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku guna mengungkap jaringan peredaran narkoba di wilayah ini," tegasnya.

Di sisi lain, masyarakat setempat memberikan apresiasi atas langkah cepat dan tindakan tegas yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam merespon laporan tersebut.

Polsek Tanjung Morawa juga mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi terkait segala bentuk tindak pidana, khususnya peredaran narkoba, guna menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.(HPS)

Namun, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mengingatkan agar penindakan tetap berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, menegaskan bahwa pihaknya mendukung pemberantasan kejahatan, tapi tidak boleh keluar dari jalur hukum.

"Namun harus bersesuaian dengan aturan hukum yang berlaku dan menghormati serta menjunjung tinggi HAM," ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Ia menjelaskan, sebagai negara hukum, setiap tindakan tetap harus mengacu pada aturan yang ada. Dalam hal ini, TNI memiliki tugas utama di bidang pertahanan negara.

"Bukan melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat khususnya masyarakat sipil, melainkan tugas tersebut merupakan tanggung jawab Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini khususnya Polda Sumut dan jajaran," katanya.

Menurut Irvan, jika hal seperti ini terus terjadi, bisa menimbulkan anggapan bahwa pelanggaran kewenangan menjadi hal yang biasa.

"Jika hal ini tidak dihentikan maka menunjukkan adanya normalisasi yang dilakukan negara terhadap pelanggaran yurisdiksi institusi militer dalam kehidupan sipil," sebutnya.

Ia juga menilai, secara hukum seharusnya pihak militer tidak melakukan penindakan terhadap kasus pidana umum.

"Jika ditelaah secara hukum dan mendalam seharusnya tidak dibenarkan melakukan penindakan dan penegakan hukum. Normalisasi ini akan menegasikan peran Polri sebagai aparat penegak hukum," lanjutnya.

Di sisi lain, LBH melihat operasi yang dilakukan TNI AL ini juga menjadi sinyal keras bagi pihak kepolisian di wilayah Belawan.

"Operasi tersebut dapat dikatakan bentuk tamparan dan peringatan keras terhadap institusi Polri," tambahnya.

Secara aturan, LBH menegaskan bahwa penindakan terhadap kasus pidana umum merupakan kewenangan kepolisian. Hal ini diatur dalam UUD 1945, TAP MPR VII/2000, serta undang-undang tentang Kepolisian dan TNI.

Selain itu, dalam aturan hukum acara pidana, penangkapan harus dilakukan oleh penyidik atau penyelidik kepolisian, serta tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah dan hak pendampingan hukum bagi terduga pelaku.

Meski begitu, di lapangan langkah TNI AL tetap mendapat apresiasi dari masyarakat karena dinilai cepat merespons situasi keamanan yang meresahkan.

Kondisi ini jadi dua sisi. Di satu sisi masyarakat merasa lebih aman, tapi di sisi lain aturan hukum tetap harus dijaga agar tidak menimbulkan persoalan baru ke depan. (Dam)

Pemindahan napi dari Sumut ini dibenarkan Humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Sumatera Utara, Seven Sinaga.

"Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa benar telah dilakukan pemindahan warga binaan pemasyarakatan (WBP) dari Pemasyarakatan wilayah Sumatera Utara ke Riau," ucap Seven saat dikonfirmasi Jumat (24/4)

Dari Riau, warga binaan Sumut tersebut diberangkatkan bersama dengan 103 warga binaan atau napi high risk lainnya di wilayah Riau ke Nusakambangan. Riau menjadi wilayah dengan jumlah napi terbanyak se-Sumatera yang dipindahkan ke Nusakambangan.

Seven juga mengatakan, pemindahan tersebut langkah lanjutan yang telah ditetapkan. Dengan dipindahkannya 44 napi tersebut maka pihaknya tidak lagi berwenang dalam penangan mereka.

"Pemindahan ini merupakan langkah lanjutan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, untuk proses selanjutnya, kami sudah tidak lagi memiliki wewenang atau keterlibatan dalam penanganannya," tegas Seven.

Sebelumnya, dilansir dari netiknews, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mengirimkan 263 warga binaan atau narapidana (napi) beresiko tinggi (high risk) ke Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). Kementerian Imipas akan melakukan pembinaan dengan maksimum terhadap napi tersebut.

"Malam ini sekitar pukul 21.50 WIB, 263 warga binaan high risk tersebut telah diterima oleh sejumlah Lapas di Nusakambangan. Pemindahan dan penerimaan di masing-masing Lapas dilakukan sesuai SOP yang berlaku. Selanjutnya, akan diterapkan pengamanan dan pembinaan dengan tingkat maksimum dan super maksimum," kata direktur Jendral Pemasyarakatan, Mashudi dalam keteranganya, Jumat (24/4).

Dalam pelaksaaan pemindahan, Direktorat Jendral Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Direktorat Pengamanan dan Intelijen serta Direktorat Kepatuhan Internal, aparat kepolisian dan petugas pemasyarakatan dari kantor wilayah Direktorat Jendral Pemasyarakatan masing-masing wilayah.

Dia merinci, dari total 263 orang warga binaan high risk dari Sumut sebanyak 44 orang, sedangkan Riau sebanyak 103 orang, lalu, Jambi sebanyak 42 orang, Sumsel sebanyak 11 orang, Lampung sebanyak 18 orang dan DKI sebanyak 45 orang.

"Kami tegaskan kembali, tidak boleh ada ruang atau celah sedikit pun untuk narkoba. Kami cegah dan tangkal, apabila ditemukan pasti kami berantas. Berulang kali Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Agus Andrianto, menyuarakan Zero Narkoba dan Hp, siapapun terbukti terlibat sanksi hukuman berat pasti akan diberlakukan," ujarnya.

Hingga kini total 2.554 warga binaan high risk kami pindahkan ke Nusakambangan. Mereka yang dipindahkan, kata Mashudi, karena pelanggaran.

"Total sudah 2.554 warga binaan high risk kami pindahkan ke Nusakambangan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa pemindahan ini bukan hanya tindakan refresif, tetapi juga langkah rehabilitatif sekaligus preventif agar Lapas dan rutan seoptimal mungkin terlindungi dari penyebaran perilaku melanggar, salah satunya konsen kami adalah membrantas pelanggaran terkait penyalahgunaan dan peredaraan narkoba," kata dia.

"Intinya semua perilaku yang mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kategori high risk, salah satu tindakan tegas yang dilakukan adalah yang dipindahkan ke Nusakambangan," imbuhnya. (Dam)

Pengungkapan tersebut berlangsung pada Kamis, 23 April 2026 sekitar pukul 13.30 WIB di sebuah rumah kos yang berada di Jalan Penyabungan, Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat. Lokasi tersebut sebelumnya telah menjadi target penyelidikan setelah adanya laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas peredaran narkoba di kawasan itu.

Petugas yang menerima informasi tersebut langsung melakukan observasi dan profiling terhadap terduga pelaku sejak pukul 11.00 WIB. Setelah memastikan target, tim kemudian melakukan penggerebekan di kamar nomor 16 kos Pondok Joy yang diduga menjadi tempat penyimpanan narkotika.

Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan seorang pria bernama Rahmad EH (30), seorang wiraswasta yang berdomisili di Kabupaten Simalungun. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sebanyak 86 bungkus sabu yang dikemas dalam plastik klip transparan dengan berat bruto sekitar 26,7 gram.

Selain itu, turut diamankan sejumlah barang bukti lainnya berupa lima plastik klip kosong, satu kotak rokok kaleng warna hitam, serta satu unit telepon seluler yang diduga digunakan untuk aktivitas transaksi.

Dari hasil interogasi awal, pelaku mengaku memperoleh sabu tersebut dari seorang pria bernama Leman di kawasan Tembung, Kota Medan. Narkotika tersebut dibeli dengan harga Rp280 ribu per gram dan rencananya akan diedarkan kembali.

Menindaklanjuti pengakuan tersebut, petugas kemudian melakukan pengembangan ke wilayah Tembung. Namun dalam proses tersebut, pelaku berusaha melawan dan melarikan diri sehingga petugas terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur untuk melumpuhkan pelaku.

Kapolda Sumit, Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., melalui Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., menyampaikan bahwa pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam memutus mata rantai peredaran narkotika di wilayah Sumatera Utara.

"Polda Sumut terus berkomitmen untuk menindak tegas setiap bentuk peredaran narkotika. Kami juga mengapresiasi peran aktif masyarakat yang telah memberikan informasi sehingga kasus ini dapat diungkap," ujar Kombes Ferry.

Ia menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pengembangan untuk memburu jaringan di atasnya, termasuk memburu pemasok yang telah dikantongi identitasnya.

Saat ini, pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Polda Sumut juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan terkait penyalahgunaan narkotika demi menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari narkoba.(HPS)

Pemindahan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperketat pengawasan di lapas dan rutan, terutama dalam pemberantasan peredaran narkoba.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi menegaskan, pihaknya tidak akan memberi ruang bagi praktik ilegal di dalam lembaga pemasyarakatan.

"Kami tidak memberikan ruang sedikit pun bagi peredaran narkoba di dalam lapas dan rutan. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas," ujarnya, Kamis (24/4/2026).

Mashudi menjelaskan, pemindahan ini merupakan gelombang terbaru yang melibatkan napi dari enam provinsi. Rinciannya, Riau sebanyak 103 orang, Sumatera Utara (Sumut) 44 orang, Jambi 42 orang, DKI Jakarta 45 orang, Lampung 18 orang, dan Sumatera Selatan (Selatan) 11 orang.

Dengan tambahan ini, total warga binaan risiko tinggi yang telah dipindahkan ke Nusakambangan mencapai 2.554 orang.

Seluruh napi tiba sekitar pukul 21.50 WIB dan langsung ditempatkan di sejumlah Lapas Nusakambangan sesuai tingkat pengamanan. Penempatan dilakukan mulai dari lapas maksimum hingga supermaksimum.

Langkah ini sejalan dengan kebijakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto yang menekankan prinsip lapas bebas narkoba serta larangan penggunaan ponsel ilegal.

Mashudi menegaskan, kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk penindakan, tetapi juga bagian dari proses pembinaan dan pencegahan pelanggaran di dalam lapas.

"Tujuan utama langkah ini adalah menjaga lapas dan rutan tetap kondusif, serta mencegah berbagai pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan narkoba," katanya.

Selain kasus narkotika, pemindahan juga dilakukan terhadap warga binaan yang dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban.

Program ini juga disertai evaluasi berkala. Setelah enam bulan menjalani pembinaan, warga binaan akan dinilai untuk melihat perubahan perilaku.

"Apabila menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, mereka berpeluang dipindahkan ke lapas dengan tingkat pengamanan yang lebih rendah," ujarnya.

Mashudi menambahkan, sejumlah napi sebelumnya telah berhasil diturunkan status pengamanannya hingga ke lapas terbuka di Nusakambangan.

Proses pemindahan ini melibatkan koordinasi lintas instansi, mulai dari Direktorat Pengamanan dan Intelijen, Direktorat Kepatuhan Internal Ditjen Pemasyarakatan, hingga dukungan aparat kepolisian dan petugas pemasyarakatan di daerah.

Langkah ini diharapkan mampu menekan peredaran narkoba serta menciptakan lingkungan lapas yang lebih aman dan terkendali. (INewsjateng)

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Nurhayati menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kontribusi IJM Langkat dalam mencetak generasi muda yang unggul secara akademik dan memiliki ketahanan mental serta spiritual. Menurutnya, capaian para lulusan dengan indeks prestasi yang tinggi merupakan bukti bahwa institusi pendidikan Islam terus berkembang dan mampu bersaing di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Rektor UINSU Medan menegaskan bahwa wisuda bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan titik awal untuk mengaktualisasikan ilmu di tengah masyarakat. Ia juga mengingatkan para lulusan agar tidak hanya mengandalkan kecerdasan intelektual, tetapi juga memperkuat karakter, integritas, dan kemampuan adaptasi dalam menghadapi perubahan zaman yang cepat dan penuh tantangan.

Kehadiran UINSU Medan dalam kegiatan tersebut mencerminkan komitmen institusi dalam mendukung kemajuan pendidikan tinggi Islam, sekaligus mempererat hubungan kelembagaan dengan berbagai perguruan tinggi di daerah. Sinergi ini dinilai penting untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Wisuda yang bertepatan dengan peringatan Hari Kartini ini juga menghadirkan makna tersendiri, khususnya dalam mendorong peran perempuan dalam dunia pendidikan dan pembangunan bangsa. Prof. Nurhayati berharap para lulusan, baik laki-laki maupun perempuan, dapat menjadi agen perubahan yang membawa nilai-nilai keislaman, keilmuan, dan kemanusiaan dalam setiap langkah pengabdian mereka.

Dengan semangat kolaborasi dan visi ke depan yang kuat, kehadiran UINSU Medan dalam wisuda IJM Langkat menegaskan peran strategisnya sebagai institusi yang tidak hanya berfokus pada pengembangan internal, tetapi juga aktif berkontribusi dalam memajukan ekosistem pendidikan tinggi Islam di Indonesia. (rel)

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Apel Akbar Sabuk Kamtibmas Polda Sumatera Utara di Lapangan Belakang Mapolda Sumut, Jumat (24/4/2026).

Kapolda menjelaskan bahwa konsep "Sabuk Kamtibmas" memiliki makna filosofis sebagai ikatan kuat yang menyatukan seluruh elemen dalam satu sistem pengamanan terpadu.

"Ini adalah simbol sinergitas, di mana Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat saling terhubung, saling menopang, dan saling menguatkan dalam menjaga keamanan," ujarnya.

Ia mengapresiasi kehadiran seluruh peserta apel yang berasal dari berbagai unsur, mulai dari jajaran Polda Sumut, pemerintah daerah, Satpol PP, organisasi kemasyarakatan, hingga mitra kamtibmas lainnya.

Menurutnya, kolaborasi yang berkelanjutan dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif.

Kapolda juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat persatuan dan kepedulian sosial tanpa memandang perbedaan suku, agama, maupun latar belakang.

"Dengan kebersamaan dan komunikasi yang baik, kita dapat menjaga keamanan lingkungan masing-masing secara optimal," katanya.

Ia berharap melalui kegiatan ini dapat terbangun kesadaran kolektif bahwa keamanan merupakan kebutuhan dasar yang harus dijaga bersama.

"Dengan sinergitas yang kuat, kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan kamtibmas yang semakin kompleks dan dinamis," pungkasnya.(HPS)

Kapolres Batu Bara, AKBP Doly Nelson H.H. Nainggolan, dalam keterangan persnya, Kamis (23/4/2026), menjelaskan bahwa korban berinisial SS (41), warga Desa Sukamaju, Kecamatan Tanjung Tiram, tewas setelah dianiaya oleh tersangka Muhammad alias Amat (61), seorang nelayan, kekasih gelap korban.

"Korban dianiaya dan dibunuh oleh tersangka yang merupakan teman prianya saat keduanya menginap di hotel tersebut," ujar Kapolres.

Peristiwa bermula saat korban dan tersangka datang ke Hotel Sorake pada Minggu (19/4/2026) sekitar pukul 22.30 WIB. Keduanya kemudian menyewa kamar nomor 15 setelah berinteraksi dengan petugas resepsionis.

Di dalam kamar, tersangka sempat mengonsumsi minuman kopi yang dibawanya. Sekitar pukul 23.00 WIB, tersangka mengajak korban berhubungan badan. Permintaan tersebut sempat dipenuhi korban.

Namun, pada Senin (20/4/2026) sekitar pukul 04.00 WIB, tersangka kembali mengajak korban berhubungan badan, tetapi ditolak. Penolakan tersebut memicu emosi tersangka.

"Tersangka yang emosi kemudian mencekik leher korban dan membekap mulut korban hingga tidak berdaya," jelas Kapolres.

Korban sempat berteriak meminta tolong. Suara tersebut didengar oleh petugas hotel yang kemudian mendatangi kamar. Saat ditemukan, korban dalam kondisi terbaring dan mengalami kesulitan bernapas sebelum akhirnya meninggal dunia.

Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengevakuasi jenazah korban ke RSUD H OK Arya Zulkarnain. Selanjutnya, jenazah dibawa ke RS Bhayangkara Medan untuk keperluan autopsi.

Hasil pemeriksaan forensik menunjukkan adanya luka memar di bagian mata, mulut, dan leher korban. Selain itu, ditemukan tanda-tanda kekerasan pada organ dalam, termasuk paru-paru dan saluran pernapasan.

Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, di antaranya gelas, bantal, handuk, puntung rokok, serta barang pribadi milik korban.

Saat ini, tersangka telah diamankan dan dijerat dengan pasal pembunuhan sebagaimana diatur dalam KUHP, dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun.

Kapolres menambahkan, tersangka diamankan tidak lama setelah kejadian saat petugas melakukan olah TKP di lokasi.(AKT)

Pantauan di lapangan, aksi kemanusiaan ini menyasar dua titik strategis. Pusat kegiatan pertama berlangsung di Kantor DPC GRIB Jaya Kota Medan, Jalan Sei Serayu, sementara titik kedua dikomandoi langsung oleh Ketua PAC GRIB Jaya Medan Amplas, Ugef Simanungkalit, yang menyasar jemaah masjid dan pejalan kaki di wilayah tersebut.

Kegiatan ini semakin bermakna dengan kehadiran Sekcam Dr. Toyib Marbun. Kehadiran pejabat pemerintah setempat ini menjadi simbol kuatnya sinergi antara ormas dan birokrasi dalam memberikan dampak positif langsung kepada warga Medan.

Ketua Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (OKK) DPC GRIB Jaya Kota Medan, Dudi Efni Pasaribu, sedang melaksanakan Liburan di luar Negri menegaskan bahwa aksi ini merupakan agenda rutin yang telah menjadi identitas organisasi.

"Jumat kali ini menjadi momentum bagi kami untuk konsisten menebar kebaikan. Siapapun, agama apapun, silakan datang. Kami menyediakan sedikitnya 700 porsi makanan prasmanan di kantor DPC untuk dinikmati masyarakat, mulai dari pejalan kaki hingga jemaah masjid," ujar Dudi Efni.

Dudi menambahkan, konsistensi program yang menyentuh hati warga ini merupakan buah dari koordinasi solid internal dan arahan langsung dari Pembina DPC GRIB Jaya Kota Medan, Ferdy Sanjaya Sembiring.

Dukungan penuh juga mengalir dari jajaran pengurus inti, termasuk Ketua DPC GRIB Jaya Kota Medan, Rudi Ginting, dan Bendahara DPC, Rio Siahaan.

"Kegiatan ini berjalan sukses berkat dukungan penuh pembina kami, Bapak Ferdy Sanjaya Sembiring, serta Ketua Rudi Ginting. Kami semua mendoakan semoga beliau-beliau selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan kemudahan rezeki oleh Allah SWT agar program baik ini terus berkelanjutan," ungkap Dudi.

Di lokasi, suasana hangat sangat terasa saat kader GRIB Jaya membaur tanpa sekat dengan masyarakat yang antusias menikmati hidangan. Aksi ini diharapkan dapat mengikis stigma negatif dan menggantinya dengan citra positif yang nyata.

"Semoga kehadiran organisasi ini di lapangan memberikan warna positif, membuktikan bahwa GRIB Jaya hadir sebagai mitra sosial yang peduli terhadap kondisi masyarakat di Kota Medan," pungkas Dudi Efni. (Dam)

Penegasan itu disampaikan saat memimpin Apel Akbar Sabuk Kamtibmas Polda Sumatera Utara di Lapangan Belakang Mapolda Sumut, Jumat (24/4/2026).

Dalam amanatnya, Kapolda menyoroti maraknya kejahatan jalanan seperti tawuran, kenakalan remaja, aksi begal, hingga balap liar yang dinilai semakin meresahkan masyarakat.

"Saya perintahkan kepada seluruh jajaran untuk bertindak tegas terhadap pelaku kejahatan jalanan, khususnya begal, tanpa kompromi," tegasnya.

Selain itu, Kapolda juga memberi perhatian serius terhadap peredaran gelap narkoba yang masih menjadi ancaman besar di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa narkoba merupakan musuh bersama yang harus diberantas secara masif dan berkelanjutan.

Tidak hanya itu, Kapolda turut mengingatkan potensi konflik sosial yang dipicu oleh penyebaran hoaks, provokasi, dan opini yang menyesatkan. Menurutnya, hal tersebut dapat memecah belah persatuan masyarakat jika tidak diantisipasi dengan baik.

Dalam kesempatan itu, Kapolda menekankan bahwa stabilitas keamanan tidak dapat terwujud hanya oleh aparat penegak hukum semata, melainkan membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

"Keamanan adalah tanggung jawab bersama. Kita harus hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan langkah nyata dan tegas," ujarnya.

Apel Akbar Sabuk Kamtibmas ini menjadi momentum konsolidasi seluruh unsur, baik Polri, pemerintah daerah, maupun masyarakat dalam menghadapi dinamika kamtibmas yang semakin kompleks.(HPS)

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan pimpinan dalam upaya memperkuat sinergi antara Polri, TNI, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Dalam sambutannya, Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa, Apel Akbar Sabukam Kamtibmas menjadi simbol ikatan kebersamaan seluruh elemen masyarakat.

Sekitar 1.500 peserta dari berbagai unsur hadir dan mendeklarasikan komitmen untuk mendukung pemerintah serta TNI-Polri dalam menjaga persatuan, kesatuan, dan stabilitas keamanan di wilayah Sumatera Utara.

Kegiatan tersebut juga ditandai dengan penandatanganan deklarasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Medan sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif.

Kapolda Sumut menegaskan bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat.

Whisnu pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif berperan dalam menjaga kamtibmas tanpa memandang perbedaan suku, agama, maupun latar belakang. Kesadaran kolektif dinilai menjadi kunci utama dalam menciptakan stabilitas keamanan yang berkelanjutan.

Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan Sumatera Utara yang aman, damai, dan sejahtera, serta memperkuat rasa persatuan di tengah dinamika masyarakat yang terus berkembang.

Selain Apel Akbar, Polda Sumut juga menggelar simulasi SISPAM Kota Medan sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan personel dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan.

Simulasi ini mengadopsi pola penanganan dari Polrestabes Medan dan mencakup berbagai skenario, mulai dari pengendalian massa hingga penanganan situasi darurat.

Sementara itu, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan kesiapsiagaan telah dilakukan secara bertahap.

Pada Maret lalu, telah digelar deklarasi Sabuk dan Kentongan Kamtibmas. Kemudian pada 23 April 2026 dilaksanakan Tactical Floor Game di Mako Brimob sebagai persiapan teknis sebelum simulasi lapangan.

Dalam simulasi SISPAM Kota, diperagakan beberapa tahapan penanganan, di antaranya tahap awal, tahap pelaksanaan, pengendalian massa dengan kategori hijau, kuning, dan merah, hingga skenario penjarahan, penyanderaan, penjinakan bom, serta konsolidasi akhir.

Seluruh rangkaian ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personel dalam menghadapi berbagai situasi kontingensi di lapangan.

Ke depan, Polrestabes Medan bersama Forkopimda akan mengimplementasikan latihan langsung di titik-titik strategis Kota Medan.

Masyarakat akan terlebih dahulu diberikan sosialisasi terkait rekayasa lalu lintas seperti penutupan dan pengalihan jalan, yang rencananya dilaksanakan pada akhir pekan guna meminimalisir gangguan aktivitas warga.

Pemerintah Kota Medan turut memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Wali Kota Medan, Rico Waas menyatakan optimisme bahwa kondisi keamanan Kota Medan dapat terus terjaga berkat kesiapan dan keseriusan aparat kepolisian dalam menghadapi berbagai potensi gangguan, mulai dari kejahatan jalanan hingga ancaman skala besar.

Dalam kesempatan itu, Rico Waas juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara aparat dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks dapat dihadapi secara bersama.(ATN/DAM)

Kegiatan yang melibatkan berbagai unsur ini mendapat perhatian langsung dari Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, yang menilai simulasi berjalan terstruktur dan mencerminkan kesiapan nyata personel di lapangan.

"Latihan ini bukan sekadar formalitas. Saya melihat langsung bagaimana kesiapan itu dibangun dari proses latihan yang konsisten, dan hari ini ditampilkan dengan sangat baik," ujar Kapolda.

Dalam simulasi tersebut, diperagakan berbagai tahapan penanganan situasi kontinjensi secara komprehensif, mulai dari tahap awal pengamanan, peningkatan eskalasi massa dari kondisi hijau, kuning hingga merah, hingga penanganan kerusuhan, penjarahan, penyanderaan, dan penjinakan bahan peledak.

Kapolda mengapresiasi keseriusan seluruh personel yang dinilai mampu menjalankan setiap skenario dengan disiplin dan koordinasi yang baik antar satuan.

Menurutnya, kemampuan tersebut menjadi indikator penting dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah perkotaan yang dinamis seperti Medan.

"Dengan latihan seperti ini, saya yakin kesiapan personel kita semakin matang dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi di lapangan," katanya.

Sementara itu, Wakapolda Sumatera Utara, Brigjenpol Sonny Irawan, menjelaskan bahwa pelaksanaan Sispamkota merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia menyebutkan, selain simulasi, kegiatan juga dirangkaikan dengan apel akbar Sabuk Kamtibmas yang melibatkan sekitar 1.500 peserta dari berbagai elemen masyarakat sebagai bentuk komitmen bersama menjaga kondusivitas daerah.

"Ini menunjukkan bahwa keamanan bukan hanya tugas Polri, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat," ujarnya.

Di sisi teknis, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak, mengungkapkan bahwa simulasi ini merupakan puncak dari rangkaian persiapan yang telah dilakukan secara bertahap, termasuk tactical floor game dan latihan berbasis skenario.

Ia menegaskan, seluruh tahapan dalam simulasi dirancang untuk mendekati kondisi riil di lapangan, sehingga setiap personel memahami peran dan prosedur yang harus dijalankan.

"Kami memastikan seluruh skenario, mulai dari pengendalian massa hingga penanganan ancaman serius, dapat direspons dengan cepat dan tepat," jelasnya.

Ke depan, pihaknya juga akan mengimplementasikan latihan serupa di titik-titik strategis di Kota Medan dengan terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyampaikan keyakinannya bahwa kesiapan aparat melalui Sispamkota mampu menjaga kondisi kota tetap aman dan kondusif.

"Kami melihat langsung keseriusan latihan ini. Pemerintah Kota Medan optimistis Polri mampu menjaga keamanan, baik dari gangguan kriminalitas hingga situasi darurat," ujarnya.

Dengan pelaksanaan simulasi yang komprehensif tersebut, diharapkan kesiapan aparat semakin teruji dan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan Polri dalam menjaga keamanan wilayah semakin meningkat.(HPS)