Polda Sumatera Utara dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serdang Bedagai didesak segera turun tangan untuk memeriksa legalitas serta aktivitas operasional perusahaan tersebut.

Sorotan ini mencuat setelah adanya informasi bahwa perusahaan yang disebut telah lama beroperasi itu diduga belum mengantongi Surat Kelayakan Operasional (SLO) dan disinyalir tidak rutin menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan hidup setiap enam bulan.

Jika dugaan tersebut benar, persoalan ini patut mendapat perhatian serius karena menyangkut kepatuhan perusahaan terhadap aturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan informasi sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, aktivitas perusahaan tersebut bergerak di bidang pengolahan karet. Sementara itu, kondisi lokasi yang dikelilingi tembok tinggi, gerbang tertutup rapat, serta tidak terlihatnya plang nama perusahaan di pintu masuk turut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi kegiatan usaha tersebut.

Untuk mendapatkan klarifikasi, sejumlah awak media mendatangi lokasi pada Selasa (10/11/2026) sekitar pukul 10.45 WIB. Namun, awak media hanya diperbolehkan berada di pos penjagaan dan tidak diberikan akses masuk ke area perusahaan.

Ketika ditanya mengenai aktivitas di dalam lokasi, seorang petugas keamanan menjawab, "Pengolahan noten, Pak." Saat awak media meminta bertemu pimpinan perusahaan berinisial HS, sekuriti menyampaikan bahwa yang bersangkutan tidak berada di tempat dan pihak media tidak diperbolehkan masuk.

Atas kondisi tersebut, Kapolda Sumatera Utara didesak memerintahkan Ditreskrimsus Polda Sumut bersama Polres Serdang Bedagai melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi.

Pemeriksaan perlu mencakup legalitas operasional, dokumen lingkungan, serta kemungkinan adanya pelanggaran hukum dalam kegiatan perusahaan. Jika ditemukan unsur tindak pidana lingkungan hidup, aparat diminta mengambil tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan.

Tidak hanya kepolisian, DLH Kabupaten Serdang Bedagai juga diminta segera melakukan inspeksi lapangan dan membuka kejelasan mengenai status kepatuhan lingkungan PT PKN.

DLH perlu memastikan apakah perusahaan memiliki persetujuan lingkungan, memenuhi kewajiban pelaporan berkala, serta mengantongi SLO untuk fasilitas pengelolaan lingkungan yang memang diwajibkan. DPMPTSP Kabupaten Serdang Bedagai juga perlu memverifikasi kelengkapan perizinan berusaha perusahaan tersebut.

Sebagaimana diatur dalam PermenLHK Nomor 5 Tahun 2021, SLO merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan kelayakan operasional fasilitas pengelolaan lingkungan. Ketidakpatuhan terhadap persyaratan lingkungan dapat berujung pada sanksi administratif maupun penegakan hukum sesuai jenis pelanggaran yang terbukti.

Publik kini menunggu ketegasan Polda Sumut dan DLH Serdang Bedagai. Jangan sampai dugaan pelanggaran lingkungan hanya menjadi persoalan yang ramai diberitakan tanpa diikuti pemeriksaan nyata di lapangan. Pengawasan dan penegakan hukum harus berlaku sama terhadap seluruh pelaku usaha, tanpa melihat besarnya modal maupun siapa pemilik perusahaan. (Bud)

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dir res PPA dan PPO) Polda Sumut Kombes Pol. Kristinatara Wahyuningrum mengungkapkan kasus tersebut dalam konferensi pers di Mapolda Sumut, Rabu (11/11/2026).

Ia menjelaskan, pengungkapan dilakukan Subdit III Ditres PPA dan PPO melalui dua laporan polisi tertanggal 3 dan 4 Oktober 2026. Kedua jaringan menggunakan modus berbeda, yakni menyamarkan keberangkatan calon PMI sebagai wisatawan dan memberangkatkan pekerja melalui jalur laut tidak resmi menggunakan kapal tongkang.

"Pengungkapan ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri kepada masyarakat. Kami berkomitmen memastikan setiap tindak pidana terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan ditangani secara profesional, tegas, dan sesuai ketentuan hukum," ujar Kristinatara.

Dalam kasus pertama, polisi menangkap dua perempuan berinisial S alias R (40) dan ES (41) di kawasan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, pada 2 Oktober 2026.

ES berperan merekrut calon PMI dan membantu pengurusan paspor, sedangkan S alias R bertugas mengatur transportasi serta tiket keberangkatan melalui Pelabuhan Tanjung Balai menuju Malaysia.

Keduanya diduga merekrut dua perempuan berinisial R.A. (24), warga Tebing Tinggi, dan N.R. (20), warga Serdang Bedagai, yang dijanjikan bekerja sebagai perawat lansia dan pengasuh bayi dengan upah masing-masing sekitar Rp6,7 juta dan Rp8,6 juta per bulan.

Petugas juga menggagalkan keberangkatan tiga calon PMI lainnya yang hendak berangkat secara mandiri. Dengan demikian, lima orang berhasil diselamatkan dalam perkara pertama.

"Modus yang digunakan adalah mengelabui petugas imigrasi dengan membuat keberangkatan calon PMI seolah-olah untuk perjalanan wisata atau pelancongan, padahal tujuan sebenarnya untuk bekerja di Malaysia," jelasnya.

Pada kasus kedua, polisi menangkap S.B. alias Pak H (57) dan M.D.T. (43), seorang PNS, di kawasan Air Genting, Kabupaten Asahan, pada 3 Oktober 2026.

S.B. diduga berperan merekrut, menampung, dan mengatur pemberangkatan calon PMI melalui jalur laut tidak resmi menggunakan kapal tongkang. Sementara M.D.T. diduga bertugas menjemput calon pekerja dari sejumlah lokasi, yakni loket bus Putra Pelangi, gerbang Tol Bandar Selamat, dan Bandara Internasional Kualanamu.

Dari jaringan tersebut, polisi menyelamatkan enam calon PMI asal Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Utara.

Dalam pengungkapan perkara kedua, penyidik menyita dua unit mobil, masing-masing Mitsubishi Pajero Sport dan Ford Everest, sembilan unit telepon genggam, serta uang tunai Rp8,6 juta. Penyidik juga telah memeriksa sembilan saksi dan meminta keterangan ahli dari Dinas Ketenagakerjaan serta BP3MI.

Kristinatara mengatakan, penanganan kedua perkara tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, BP3MI Sumut, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, dan Laboratorium Forensik Polda Sumut.

Atas perbuatannya, dua tersangka dalam kasus pertama dijerat dengan Pasal 455 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau Pasal 81 subsider Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Sementara dua tersangka dalam kasus kedua dijerat Pasal 81 subsider Pasal 83 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

"Kami tegaskan tidak ada toleransi terhadap kekerasan, eksploitasi, maupun perdagangan manusia, siapa pun pelakunya. Namun, terhadap perkara yang masih dalam proses penyidikan, kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," tegas Kristinatara.

Polda Sumut mengimbau masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar menggunakan jalur resmi dan memastikan legalitas proses penempatan guna menghindari risiko menjadi korban eksploitasi maupun tindak pidana perdagangan orang.(HPSU)

Ajakan tersebut disampaikan Kabag Bin Ops Ditreskrimsus Polda Sumut, AKBP Herwansyah Putra, S.H., M.Si., saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif di Radio Republik Indonesia (RRI) Medan, Rabu (11/11/2026).

Dalam dialog tersebut, AKBP Herwansyah menjelaskan bahwa Ditreskrimsus Polda Sumut memiliki empat subdirektorat yang menangani berbagai jenis tindak pidana khusus, yakni Subdit Industri dan Perdagangan (Indag), Subdit Fiskal, Moneter dan Devisa (Fismondev), Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor), serta Subdit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter).

Ia menyampaikan bahwa salah satu perhatian utama Ditreskrimsus saat ini adalah pengawasan terhadap berbagai aktivitas perdagangan, termasuk persoalan pangan, peredaran BBM ilegal, serta pertambangan ilegal.

Selain itu, pemberantasan narkoba juga menjadi perhatian serius mengingat Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah dengan tantangan peredaran narkoba yang cukup tinggi.

AKBP Herwansyah juga mengingatkan masyarakat agar lebih peduli terhadap aktivitas perdagangan dan turut menjaga stabilitas perekonomian dengan menerapkan sejumlah langkah penting.

Pertama, masyarakat diharapkan menjadi konsumen yang cerdas dan kritis dalam membeli produk. Kedua, memastikan produk yang dibeli memenuhi ketentuan keamanan dan mutu. Ketiga, tidak terlibat dalam praktik perdagangan ilegal.

Keempat, tidak melakukan penimbunan barang kebutuhan pokok yang dapat mengakibatkan kelangkaan dan menyulitkan masyarakat. Kelima, mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi serta bersama-sama menjaga stabilitas perekonomian.

"Yang tidak kalah penting, masyarakat harus berani melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana melalui saluran resmi kepolisian. Jangan takut untuk melapor, karena laporan masyarakat menjadi dasar bagi kepolisian untuk melakukan tindak lanjut dan pengungkapan perkara," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan bahwa keberhasilan kepolisian dalam mengungkap berbagai tindak pidana tidak terlepas dari dukungan dan informasi masyarakat.

"Tanpa ada masyarakat, polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, kami berharap masyarakat dapat memberikan kontribusi dan informasi kepada kepolisian untuk membantu mengungkap berbagai pelanggaran dan kejahatan di Sumatera Utara," ungkapnya.

AKBP Herwansyah turut menyosialisasikan layanan Call Center Polri 110 yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan kejadian atau kondisi darurat yang membutuhkan kehadiran kepolisian.

Layanan 110 merupakan saluran pengaduan kepolisian yang dapat diakses masyarakat secara nasional. Setiap laporan akan diterima operator untuk selanjutnya diteruskan kepada satuan kepolisian terdekat guna mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan.

"Apabila masyarakat mengalami atau mengetahui kejadian yang membutuhkan penanganan segera dari kepolisian, silakan menghubungi Call Center 110. Petugas akan merespons laporan dan menghubungkan dengan personel kepolisian terdekat," jelasnya.

Melalui dialog interaktif ini, Ditreskrimsus Polda Sumut berharap masyarakat semakin memahami tugas kepolisian, menjadi konsumen yang cerdas, menjauhi praktik perdagangan ilegal, serta berani melaporkan setiap dugaan tindak pidana.

Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud komitmen Polda Sumatera Utara untuk terus membangun kedekatan dengan masyarakat melalui keterbukaan informasi, edukasi publik, serta pelayanan kepolisian yang cepat, responsif, dan humanis.(HPSU)

Hardep dipercaya mengemban tanggung jawab memimpin organisasi untuk lima tahun ke depan, menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Ade Julhaidir.

Pergantian kepemimpinan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat persatuan, membangun konsolidasi organisasi, sekaligus menentukan arah perjuangan A-PPI dalam menghadapi berbagai tantangan dunia jurnalistik yang terus berkembang.

Dihadiri Pengurus Wilayah dan Daerah dari Berbagai Provinsi

Pelaksanaan Munas I A-PPI yang diselenggarakan oleh DPP A-PPI tersebut dihadiri jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari berbagai daerah di Indonesia.

Selain unsur internal organisasi, kegiatan ini juga dihadiri perwakilan kepolisian, organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi kewartawanan, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Kehadiran berbagai elemen tersebut menunjukkan komitmen A-PPI untuk membangun hubungan kelembagaan yang terbuka, inklusif, serta menjalin kerja sama konstruktif dengan berbagai pihak.

Hardep Dihadapkan pada Penguatan Organisasi dan Profesionalisme Wartawan

Dengan terbentuknya kepemimpinan baru, A-PPI diharapkan semakin memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjaga independensi dan profesionalisme insan pers.

Sejumlah agenda penting menjadi tantangan kepengurusan periode 2026-2031, mulai dari pembenahan sistem organisasi, peningkatan kompetensi anggota, hingga penguatan tanggung jawab intelektual, moral, dan sosial dalam menjalankan profesi jurnalistik.

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus pemberitaan digital, wartawan dituntut tidak hanya mampu menyampaikan informasi secara cepat, tetapi juga harus mengutamakan ketepatan, verifikasi, keberimbangan, dan independensi.

Kebebasan pers harus tetap dilaksanakan dengan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) agar setiap produk pemberitaan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Keberhasilan organisasi kewartawanan tidak semata-mata diukur dari banyaknya jumlah anggota, melainkan juga dari kualitas sumber daya manusia, profesionalisme, dan kredibilitas karya jurnalistik yang dihasilkan.

Tegaskan Fungsi dan Tanggung Jawab Pers

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 3 menyebutkan bahwa pers memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.Sementara itu, Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Ketentuan tersebut menjadi landasan penting bagi setiap insan pers dalam menjalankan tugas profesionalnya. Seorang jurnalis dituntut memiliki kemampuan analisis, ketelitian dalam mengolah data, serta keberanian mengungkap fakta secara objektif dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat.

Melalui perannya sebagai organisasi kewartawanan, A-PPI diharapkan dapat menjadi wadah pembinaan, peningkatan kapasitas, sekaligus menjaga kehormatan dan martabat profesi wartawan.

Tiga Fokus Utama Kepemimpinan Hardep 2026-2031

Dalam menjalankan kepemimpinan selama periode 2026-2031, Hardep mengarahkan program kerja organisasi pada tiga fokus utama, yakni:

1. Peningkatan Kapasitas Jurnalistik

Mendorong pelaksanaan pelatihan dan pendidikan jurnalistik secara berkelanjutan, termasuk pemahaman regulasi pers, penerapan jurnalistik beretika, serta peningkatan kemampuan anggota dalam menghadapi perkembangan teknologi digital.

2. Penguatan Etika dan Disiplin Wartawan

Membangun pengawasan internal organisasi agar seluruh anggota senantiasa menjunjung tinggi dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik dalam setiap pelaksanaan tugas peliputan maupun pemberitaan.

3. Memperluas Kemitraan Kelembagaan

Mengembangkan hubungan dan sinergi dengan pemerintah, aparat penegak hukum, serta berbagai elemen masyarakat. Namun, kemitraan tersebut tetap harus dilaksanakan dengan menjaga independensi dan fungsi kritis pers.

Munas I A-PPI diharapkan tidak berhenti sebatas menghasilkan keputusan pergantian kepemimpinan, tetapi mampu menjadi awal penguatan organisasi melalui program kerja yang terarah, terukur, realistis, dan memberikan manfaat bagi kehidupan pers nasional.

Dengan terpilihnya Hardep sebagai Ketua Umum DPP A-PPI periode 2026-2031, harapan besar kini berada pada kepengurusan baru untuk membawa organisasi semakin solid, profesional, independen, serta berkontribusi dalam meningkatkan kualitas dan kredibilitas pers Indonesia.(Red/Rill)

Hardep dipercaya mengemban tanggung jawab memimpin organisasi untuk lima tahun ke depan, menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Ade Julhaidir.

Pergantian kepemimpinan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat persatuan, membangun konsolidasi organisasi, sekaligus menentukan arah perjuangan A-PPI dalam menghadapi berbagai tantangan dunia jurnalistik yang terus berkembang.

Dihadiri Pengurus Wilayah dan Daerah dari Berbagai Provinsi

Pelaksanaan Munas I A-PPI yang diselenggarakan oleh DPP A-PPI tersebut dihadiri jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari berbagai daerah di Indonesia.

Selain unsur internal organisasi, kegiatan ini juga dihadiri perwakilan kepolisian, organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi kewartawanan, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Kehadiran berbagai elemen tersebut menunjukkan komitmen A-PPI untuk membangun hubungan kelembagaan yang terbuka, inklusif, serta menjalin kerja sama konstruktif dengan berbagai pihak.

Hardep Dihadapkan pada Penguatan Organisasi dan Profesionalisme Wartawan

Dengan terbentuknya kepemimpinan baru, A-PPI diharapkan semakin memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjaga independensi dan profesionalisme insan pers.

Sejumlah agenda penting menjadi tantangan kepengurusan periode 2026-2031, mulai dari pembenahan sistem organisasi, peningkatan kompetensi anggota, hingga penguatan tanggung jawab intelektual, moral, dan sosial dalam menjalankan profesi jurnalistik.

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus pemberitaan digital, wartawan dituntut tidak hanya mampu menyampaikan informasi secara cepat, tetapi juga harus mengutamakan ketepatan, verifikasi, keberimbangan, dan independensi.

Kebebasan pers harus tetap dilaksanakan dengan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) agar setiap produk pemberitaan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Keberhasilan organisasi kewartawanan tidak semata-mata diukur dari banyaknya jumlah anggota, melainkan juga dari kualitas sumber daya manusia, profesionalisme, dan kredibilitas karya jurnalistik yang dihasilkan.

Tegaskan Fungsi dan Tanggung Jawab Pers

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 3 menyebutkan bahwa pers memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.Sementara itu, Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Ketentuan tersebut menjadi landasan penting bagi setiap insan pers dalam menjalankan tugas profesionalnya. Seorang jurnalis dituntut memiliki kemampuan analisis, ketelitian dalam mengolah data, serta keberanian mengungkap fakta secara objektif dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat.

Melalui perannya sebagai organisasi kewartawanan, A-PPI diharapkan dapat menjadi wadah pembinaan, peningkatan kapasitas, sekaligus menjaga kehormatan dan martabat profesi wartawan.

Tiga Fokus Utama Kepemimpinan Hardep 2026-2031

Dalam menjalankan kepemimpinan selama periode 2026-2031, Hardep mengarahkan program kerja organisasi pada tiga fokus utama, yakni:

1. Peningkatan Kapasitas Jurnalistik

Mendorong pelaksanaan pelatihan dan pendidikan jurnalistik secara berkelanjutan, termasuk pemahaman regulasi pers, penerapan jurnalistik beretika, serta peningkatan kemampuan anggota dalam menghadapi perkembangan teknologi digital.

2. Penguatan Etika dan Disiplin Wartawan

Membangun pengawasan internal organisasi agar seluruh anggota senantiasa menjunjung tinggi dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik dalam setiap pelaksanaan tugas peliputan maupun pemberitaan.

3. Memperluas Kemitraan Kelembagaan

Mengembangkan hubungan dan sinergi dengan pemerintah, aparat penegak hukum, serta berbagai elemen masyarakat. Namun, kemitraan tersebut tetap harus dilaksanakan dengan menjaga independensi dan fungsi kritis pers.

Munas I A-PPI diharapkan tidak berhenti sebatas menghasilkan keputusan pergantian kepemimpinan, tetapi mampu menjadi awal penguatan organisasi melalui program kerja yang terarah, terukur, realistis, dan memberikan manfaat bagi kehidupan pers nasional.

Dengan terpilihnya Hardep sebagai Ketua Umum DPP A-PPI periode 2026-2031, harapan besar kini berada pada kepengurusan baru untuk membawa organisasi semakin solid, profesional, independen, serta berkontribusi dalam meningkatkan kualitas dan kredibilitas pers Indonesia.(Red/Rill)

Penetapan tersangka tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang diterima Polrestabes Medan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama.

"GS sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan," ujar Jean Calvijn usai menggelar konferensi pers pengungkapan kasus kejahatan jalanan, perjudian, premanisme, dan geng motor di Mapolrestabes Medan, Rabu (11/11/2026).

Jean Calvijn menjelaskan, hingga saat ini penyidik telah menetapkan satu orang tersangka berinisial GS dalam perkara tersebut.

" Terkait laporan masyarakat mengenai adanya tindak pidana yang dilaporkan ke Polrestabes Medan, dalam hal ini dilakukan secara bersama-sama. Sampai saat ini, satu tersangka berinisial GS berhasil diungkap tim penyidik dan sudah berstatus tersangka serta dilakukan penahanan," jelasnya.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai perkara yang menjerat GS, Jean Calvijn menyebut kasus tersebut berkaitan dengan laporan masyarakat tentang dugaan penipuan dan penggelapan.

"Ada kasus masyarakat melaporkan terkait dengan penipuan dan penggelapan," tandasnya.

Sebelumnya, tim gabungan Polrestabes Medan menggeledah rumah GS di kawasan Jermal, Kecamatan Medan Denai, Jumat (30/10/2026) siang.

Penggeledahan tersebut dilakukan setelah petugas menemukan sejumlah petunjuk yang diduga berkaitan dengan aktivitas terlarang di rumah GS.

Proses penggeledahan berlangsung sekitar dua jam. Dalam kegiatan itu, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan praktik penyalahgunaan narkoba.

Selain mengamankan barang bukti, polisi juga membawa dua orang dari lokasi tersebut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Benar, kami melakukan penggeledahan. Ada yang kami amankan," ujar Kasatreskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Rizky Lubis, S.I.K., M.H., saat dikonfirmasi sebelumnya.( Red)

Apresiasi tersebut disampaikan Hasan saat menghadiri konferensi pers pengembalian sepeda motor milik korban kejahatan yang digelar di Mapolrestabes Medan, Rabu (11/11/2026).

"Saya atas nama bagian dari masyarakat Kota Medan tentu mengucapkan terima kasih banyak dan memberikan apresiasi kepada Bapak Kapolrestabes beserta jajaran yang telah memberikan rasa aman, nyaman, dan perlindungan kepada masyarakat Kota Medan," ujar Hasan.

Hasan juga mendoakan agar Kapolrestabes Medan beserta seluruh personel senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam menjalankan tugas, khususnya menghadapi berbagai persoalan keamanan dan ketertiban di Kota Medan.

Dalam kesempatan itu, Hasan turut mengimbau masyarakat agar tidak menjadikan alasan kebutuhan hidup sebagai pembenaran untuk mengambil hak orang lain.

Menurutnya, setiap orang memang memiliki kebutuhan, tetapi hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan tindakan yang merugikan sesama.

"Kami dari MUI Kota Medan mengimbau dan meminta kepada saudara-saudara kami. Kami tahu saudara mempunyai kebutuhan, tetapi jangan kebutuhan kita menjadi legitimasi untuk menghalalkan hak orang lain. Apalagi, perbuatan seperti itu merupakan dosa kemanusiaan yang luar biasa dalam agama Islam," tegasnya.

Sementara itu, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak menyampaikan bahwa pihaknya telah membuka gerai pengembalian kendaraan bermotor hasil kejahatan maupun kendaraan temuan.

Gerai tersebut telah beroperasi selama satu minggu dan direncanakan tetap dibuka hingga satu bulan ke depan. Hingga saat ini, sebanyak 111 unit kendaraan telah didata untuk menjalani proses identifikasi dan pengembalian kepada pemilik yang sah.

"Jadi gerai ini sudah kita buka dan berjalan satu minggu. Akan kita buka satu bulan ke depan. Saya berharap 111 kendaraan ini sudah kita datakan," ujar Jean Calvijn.

Ia mengimbau masyarakat yang kehilangan sepeda motor agar datang langsung ke Mapolrestabes Medan untuk memeriksa kendaraan yang telah diamankan. Imbauan tersebut juga ditujukan kepada masyarakat yang kehilangan kendaraan tetapi belum sempat membuat laporan polisi.

"Saya mengimbau masyarakat datang ke Polrestabes Medan, lihat motor-motornya apabila terjadi tindak pidana. Lihat motornya apabila kehilangan motor tetapi belum membuat laporan polisi," ungkapnya.

Jean Calvijn menegaskan, gerai tersebut tidak hanya menampung kendaraan hasil pengungkapan kasus tindak pidana, tetapi juga kendaraan yang ditemukan oleh personel kepolisian.

Bagi masyarakat yang ingin mengambil kendaraannya, diminta membawa identitas diri serta dokumen kepemilikan, seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

"Silakan bawa identitas diri, BPKB, surat-suratnya, STNK, dan semuanya akan dikembalikan kepada masyarakat. Tidak sedikit pun ada pungutan biaya. Memang tidak ada," pungkasnya. (Dam)

Kegiatan ini meliputi patroli pencegahan gangguan Kamtibmas. Selain itu petugas tampak terlihat mengatur arus lalu lintas.

Hal terpenting lainnya, mengecek kondisi dan ketersediaan stok BBM guna memastikan aktivitas di SPBU berjalan aman, tertib dan lancar.

Kapolres Humbang Hasundutan AKBP Adi Nugroho, S.H., S.I.K., dalam keterangan persnya lewat Kasat Samapta AKP Hotman Sirait menyampaikan patroli itu merupakan upaya preventif Polri untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat serta menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif.

Polres Humbahas mengimbau masyarakat agar tetap tertib, mematuhi aturan lalu lintas, dan bersama-sama menjaga keamanan serta ketertiban lingkungan.***

Longsor itu sempat mengakibatkan akses jalan tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.

Kepala Pelaksana BPBD Humbang Hasundutan Bernard M. Simamora didampingi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Rommel Hutasoit, menyampaikan bahwa Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H., segera menginstruksikan BPBD untuk melakukan penanganan.

Menindaklanjuti instruksi itu, BPBD menurunkan alat berat Bachoeloader serta Excavator dari Dinas Pertanian beserta tim untuk membentuk kembali badan jalan pada 10–11 November 2026.

Penanganan longsor telah selesai dilaksanakan.

Kini, akses jalan alternatif Parbotihan menuju Pakkat di Desa Manalu sudah kembali dapat dilalui kendaraan roda empat sehingga aktivitas dan mobilitas masyarakat dapat berjalan normal.

Masyarakat menyampaikan terima kasih kepada Bupati Humbang Hasundutan atas perhatian dan respons cepat OPD terkait dalam penanganan longsor.

Masyarakat berharap perhatian pemerintah daerah terhadap infrastruktur dan keselamatan akses jalan terus berlanjut.

Pemkab juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan berhati-hati dalam beraktivitas, khususnya saat berkendara, mengingat curah hujan yang cukup tinggi berpotensi memicu longsor dan bencana lainnya.

Warga diharapkan selalu mengutamakan keselamatan serta segera melaporkan kepada aparat desa atau BPBD apabila menemukan kondisi yang berpotensi membahayakan.***

Capaian ini disampaikan Kapolres Tapanuli Tengah, AKBP Muhammad Alan Haikel, dalam konferensi pers di Mako Polres Tapteng, Senin (9/11/2026).

Konferensi pers yang dipimpin oleh Kapolres Tapteng tersebut turut didampingi oleh Wakapolres, Kasat Lantas, serta Kasi Humas. Adapun Operasi Patuh Toba 2026 ini telah berlangsung selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 26 Oktober hingga 8 November 2026.

"Berdasarkan hasil evaluasi operasi, penindakan didominasi oleh teguran kepada pengendara yang melanggar aturan berlalu lintas. Sebanyak 1.587 teguran diberikan, sementara 30 pelanggaran ditindak melalui tilang, dan petugas juga menyita 63 knalpot brong," ujar Kapolres.

Selain penindakan pelanggaran, Polres Tapanuli Tengah mencatat delapan kejadian kecelakaan lalu lintas selama operasi berlangsung. Dari insiden tersebut, tercatat dua orang meninggal dunia, sepuluh orang menderita luka berat, serta tujuh orang mengalami luka ringan.

Dalam upaya menekan angka pelanggaran dan kecelakaan, jajaran Polres Tapteng gencar melaksanakan kegiatan preemtif. Penyuluhan keselamatan berlalu lintas diberikan secara langsung kepada para pengemudi ojek online serta berbagai komunitas masyarakat di sejumlah titik rawan.

Sosialisasi keselamatan juga dilakukan secara rutin dengan menyasar lingkungan pendidikan. Petugas secara aktif mendatangi sekolah-sekolah setiap pekan untuk memberikan edukasi tertib berlalu lintas kepada para pelajar.

"Selain pendekatan edukatif, Polres Tapanuli Tengah juga mengedepankan kegiatan humanis selama pelaksanaan operasi. Salah satunya dengan membagikan 50 unit helm kepada masyarakat sebagai upaya nyata meningkatkan keselamatan pengendara," tambah Kapolres.

Sebagai bentuk apresiasi, petugas di lapangan juga membagikan susu kotak dan air mineral kepada pengendara yang tertib dan patuh terhadap peraturan lalu lintas. Langkah ini diambil guna memberikan motivasi sekaligus mengajak masyarakat untuk membudayakan tertib berlalu lintas sejak dini.

Melalui evaluasi Operasi Patuh Toba 2026 ini, Polres Tapanuli Tengah berharap kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas dapat terus meningkat. Kepatuhan tersebut diyakini mampu menekan angka kecelakaan serta mencegah terjadinya fatalitas di jalan raya.

Menutup keterangannya, Polres Tapteng mengimbau seluruh pengguna jalan agar senantiasa mengutamakan keselamatan sebagai kebutuhan utama saat berkendara. Masyarakat diminta untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan, mengenakan perlengkapan keselamatan seperti helm standar SNI, serta menaati seluruh rambu dan ketentuan lalu lintas yang berlaku.***

Pengembalian sepeda motor itu dilakukan langsung Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak kepada orang tua korban dalam konferensi pers di Mapolrestabes Medan, Rabu (11/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, ibu korban menceritakan kronologi kejadian yang dialami anaknya. Peristiwa bermula ketika korban mengendarai sepeda motor milik orang tuanya untuk pergi ke sekolah.

Saat hendak pulang pada sore menjelang malam, korban tiba-tiba dipepet sejumlah orang di jalan. Para pelaku kemudian mengaku bahwa sepeda motor yang dikendarai korban telah menabrak kakak salah seorang dari mereka.

"Jadi kebetulan kereta ini dibawa sama anak. Pas sore menjelang malam gitulah dia mau pulang, dia dipepet gitu," ujar ibu korban.

Dengan alasan ingin menyelesaikan persoalan tersebut, pelaku meminta korban mengikuti mereka.

"Mereka berbohong bahwasanya ini kereta tadi ada nabrak kakaknya gitulah, jadi adik ikut kita," lanjutnya menirukan ucapan pelaku.

Korban yang masih di bawah umur merasa takut dan akhirnya menuruti permintaan tersebut. Sebelum diajak pergi, korban diminta menitipkan sepeda motornya kepada seorang teman.

Namun, setelah kembali ke tempat penitipan, korban mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak ada.

"Jadi anak saya dibawa ke sana, terus baliknya anak-anak itu disuruh turun ke gang. Nah, mereka kemudian membawa pergi keretanya. Jadi anak saya balik ke tempat penitipan, keretanya sudah enggak ada," jelasnya.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, tim Satreskrim Polrestabes Medan melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menemukan sepeda motor milik korban. Kendaraan itu kemudian dikembalikan kepada keluarga.

Ibu korban tampak terharu saat menerima kembali sepeda motor tersebut. Ia pun menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Kapolrestabes Medan beserta jajaran kepolisian.

Polrestabes Buka Gerai Pengembalian 111 Kendaraan

Dalam kesempatan yang sama, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak menyampaikan bahwa Polrestabes Medan telah membuka gerai pengembalian kendaraan bermotor hasil kejahatan maupun barang temuan.

Gerai tersebut telah beroperasi selama satu minggu dan direncanakan tetap dibuka hingga satu bulan ke depan. Saat ini, sebanyak 111 unit kendaraan telah didata untuk proses identifikasi dan pengembalian kepada pemiliknya.

"Jadi gerai ini sudah kita buka dan berjalan satu minggu. Akan kita buka satu bulan ke depan. Saya berharap 111 kendaraan ini sudah kita datakan," ujar Jean Calvijn.

Jean Calvijn mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan sepeda motor agar datang langsung ke Mapolrestabes Medan untuk memeriksa kendaraan yang telah diamankan, termasuk warga yang belum sempat membuat laporan polisi.

"Saya mengimbau masyarakat datang ke Polrestabes Medan, lihat motor-motornya apabila terjadi tindak pidana. Lihat motornya apabila kehilangan motor tetapi belum membuat laporan polisi," ungkapnya.

Jean Calvijn menegaskan, gerai tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi kendaraan hasil pengungkapan tindak pidana, tetapi juga kendaraan yang ditemukan oleh kepolisian.

Masyarakat yang ingin mengambil kendaraannya diminta membawa identitas diri serta dokumen kepemilikan, seperti BPKB dan STNK.

"Silakan bawa identitas diri, BPKB, surat-suratnya, STNK, dan semuanya akan dikembalikan kepada masyarakat. Tidak sedikit pun ada pungutan biaya. Memang tidak ada," pungkasnya. (Dam)

Keberhasilan tersebut sekaligus menunjukkan konsistensi UNIMED dalam meningkatkan kualitas tata kelola perguruan tinggi, pelayanan publik, pengelolaan kerja sama, serta komunikasi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Adapun enam penghargaan yang berhasil diraih UNIMED meliputi PTN BLU Terbaik Kategori Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan, serta Terbaik 2 Subkategori Tingkat Kepatuhan Penyelesaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN). Pada bidang kerja sama, UNIMED berhasil meraih Silver Winner Subkategori Pengelolaan Perjalanan Luar Negeri (PDLN) Terbaik. Sementara pada bidang kehumasan, UNIMED kembali menunjukkan prestasinya dengan meraih dua penghargaan sekaligus, yakni Bronze Winner Subkategori Laman dan Silver Winner Subkategori Siaran Pers.

Capaian tersebut semakin lengkap dengan keberhasilan UNIMED meraih Gold Winner Subkategori Unit Layanan Terpadu (ULT), sebagai bentuk pengakuan atas upaya universitas dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan layanan publik yang responsif, profesional, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Rektor UNIMED, Prof. Dr. Ir. Baharuddin, S.T., M.Pd., menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas keberhasilan UNIMED meraih enam penghargaan pada ajang bergengsi tersebut. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja keras, kolaborasi, dan komitmen seluruh sivitas akademika dalam meningkatkan kualitas tata kelola serta pelayanan universitas.

"Penghargaan ini merupakan buah dari kerja keras dan kebersamaan seluruh keluarga besar UNIMED. Kami bersyukur atas capaian ini, namun yang terpenting bukan sekadar penghargaan yang diraih, melainkan bagaimana kinerja dan pelayanan yang kita bangun benar-benar memberikan manfaat bagi mahasiswa, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Prestasi ini harus menjadi motivasi untuk terus berinovasi, memperkuat tata kelola, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas," ungkap Rektor pada wartawan, Rabu ( 11/11/2026).

Rektor juga menegaskan bahwa keberhasilan UNIMED meraih penghargaan pada berbagai kategori menjadi bukti pentingnya sinergi antarunit kerja dalam mewujudkan perguruan tinggi yang unggul dan berdampak.

"Kami berkomitmen untuk terus memperkuat budaya kerja yang profesional, transparan, dan akuntabel. Seluruh capaian ini harus kita jadikan energi positif untuk terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas layanan, sehingga kehadiran UNIMED semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tambahnya.

Raihan enam penghargaan Anugerah Diktisaintek 2026 ini semakin meneguhkan komitmen UNIMED untuk terus bertransformasi menjadi perguruan tinggi yang unggul, berdaya saing, dan berkontribusi nyata dalam mendukung kemajuan pendidikan tinggi serta pembangunan bangsa.( Evi/R)

Dorongan tersebut disampaikan Lom Lom saat membuka kegiatan Pembekalan dan Uji Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Strategis Program Padat Karya di Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran (TA) 2026, bekerja sama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Aceh, di Cafe Athar, Kecamatan Bangun Purba, Rabu (11/11/2026).

Lom Lom menceritakan, ketika sejumlah proyek pembangunan pembangkit listrik dan pabrik mulai dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang beberapa tahun lalu, banyak masyarakat lokal yang berminat untuk bekerja. Namun, sebagian di antaranya tidak dapat memenuhi persyaratan karena belum memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang pekerjaan yang dibutuhkan.

"Pengalaman tersebut menjadi pembelajaran bagi kita bahwa keterampilan saja belum cukup. Tenaga kerja juga harus memiliki sertifikasi kompetensi agar dapat memenuhi persyaratan dunia kerja. Karena itu, kami sangat menyambut baik kegiatan ini yang memberikan kesempatan kepada masyarakat Deli Serdang untuk meningkatkan kemampuan sekaligus memperoleh pengakuan kompetensi," ujarnya.

Ke depan, Lom Lom juga mengungkapkan bahwa sertifikasi kompetensi dapat menjadi salah satu persyaratan penting dalam pelaksanaan berbagai pekerjaan konstruksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, sehingga tenaga kerja lokal memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam pembangunan daerah.

"Jangan ragu untuk meningkatkan kemampuan. Saya berharap setelah mengikuti uji kompetensi ini, keterampilan dan produktivitas para pekerja semakin meningkat. Dengan kompetensi yang lebih baik, tentu peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik juga semakin terbuka," harapnya.

Selain itu, Lom Lom menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan kepada para peserta. Menurutnya, perlindungan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap keselamatan dan kesejahteraan pekerja, khususnya di sektor konstruksi yang memiliki risiko pekerjaan.

"Melalui program ini, kita ingin memastikan masyarakat tidak hanya memiliki keterampilan dan kesempatan kerja, tetapi juga mendapatkan perlindungan ketika terjadi risiko dalam menjalankan pekerjaannya. Pemerintah daerah akan terus berupaya menghadirkan program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," tegasnya.

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta dengan jabatan kerja sebagai tukang pasang bata dan plesteran serta tukang cat bangunan gedung. Pembekalan dan uji kompetensi bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) bidang konstruksi, produktivitas, serta pengakuan kompetensi melalui sertifikasi profesi.

Dalam laporannya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Aceh, Hamka Lubis, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta peraturan terkait persyaratan kompetensi tenaga kerja konstruksi dan sistem manajemen keselamatan konstruksi.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan pengembangan SDM konstruksi secara berkelanjutan, sehingga mampu menghasilkan tenaga kerja yang produktif dan kompeten.

"Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak tenaga kerja konstruksi di Kabupaten Deli Serdang yang memiliki sertifikat kompetensi, sehingga mampu meningkatkan kualitas pekerjaan konstruksi sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, Ir Kimron Manik, mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang serta inisiasi anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah, dalam mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi.

Menurutnya, ketersediaan tenaga kerja konstruksi lokal yang kompeten dan bersertifikat menjadi salah satu faktor penting agar masyarakat dapat berperan sebagai pelaku utama pembangunan di daerahnya sendiri.

"Kepemilikan sertifikat kompetensi merupakan kewajiban yang diamanatkan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi. Sertifikat tersebut menjadi bentuk pengakuan negara terhadap kemampuan dan keterampilan tenaga kerja, sekaligus memberikan perlindungan serta meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal," jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa perkembangan teknologi konstruksi menuntut setiap tenaga kerja untuk terus meningkatkan kemampuan dan keterampilannya. Sebab, penggunaan teknologi modern dan robot dalam pekerjaan konstruksi menjadi tantangan tersendiri bagi tenaga kerja yang tidak meningkatkan kompetensinya.

"Saya berharap para peserta mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Jangan berhenti hanya menjadi tukang, tetapi teruslah belajar dan meningkatkan kemampuan agar ke depan bisa menjadi kepala tukang, pemborong kecil, bahkan pemborong besar. Kemajuan dan kesuksesan ditentukan oleh kemauan kita untuk terus belajar dan mengembangkan diri," pesannya. ( Drt)

Kegiatan tersebut dilaksanakan, Rabu ( 11/11/2026), mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai, bertempat di Rumah Kreatif Mak Saida, Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Kegiatan ini diikuti oleh 35 peserta dan 10 dosen dari Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai.

Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilatarbelakangi oleh semakin pentingnya kemampuan pelaku UMKM dalam menghadapi perubahan pola bisnis dan persaingan usaha di era digital. Perkembangan teknologi telah membuka berbagai peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar, meningkatkan promosi produk, serta mengembangkan sistem transaksi yang lebih efektif. Namun, peluang tersebut perlu diimbangi dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai.

Melalui kegiatan ini, tim PKM memberikan perhatian pada tiga aspek utama yang dinilai penting dalam pengembangan UMKM, yaitu penguatan literasi finansial, perlindungan hukum usaha, dan pendidikan kewirausahaan digital.

Aspek literasi finansial diarahkan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya pengelolaan keuangan usaha, pencatatan transaksi, pemisahan keuangan pribadi dan usaha, serta perencanaan keuangan yang baik. Kemampuan mengelola keuangan menjadi salah satu fondasi penting agar usaha dapat berjalan secara berkelanjutan dan berkembang.

Selanjutnya, aspek perlindungan hukum usaha menekankan pentingnya pemahaman pelaku UMKM terhadap legalitas dan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usaha. Pengetahuan mengenai perizinan usaha, identitas usaha, serta perlindungan terhadap produk dan aktivitas bisnis diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperkuat posisi UMKM dalam persaingan pasar.

Sementara itu, melalui pendidikan kewirausahaan digital, peserta diperkenalkan pada pentingnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana pengembangan usaha. Penggunaan media sosial, platform digital, serta strategi pemasaran berbasis teknologi menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan daya saing produk.

Kegiatan pengabdian ini merupakan salah satu bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengabdian kepada masyarakat. Melalui keterlibatan dosen dan mahasiswa secara langsung, diharapkan pengetahuan akademik dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pemilihan Rumah Kreatif Mak Saida sebagai lokasi kegiatan juga menjadi bagian dari upaya mendekatkan perguruan tinggi dengan lingkungan masyarakat dan pelaku usaha. Sinergi antara akademisi dan masyarakat diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem UMKM yang lebih mandiri, adaptif, dan berdaya saing.

Melalui kegiatan ini, para dosen berharap penguatan literasi finansial, kesadaran terhadap perlindungan hukum usaha, serta kemampuan memanfaatkan teknologi digital dapat menjadi bekal bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnis secara lebih profesional dan berkelanjutan.

Kegiatan PKM ini sekaligus menegaskan bahwa peningkatan daya saing UMKM tidak hanya bergantung pada kualitas produk, tetapi juga membutuhkan kemampuan mengelola keuangan, memahami aspek legalitas usaha, dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital.( Wan)

Berdasarkan informasi yang diterima Posmetro Medan, ketegangan terjadi saat tim pembersihan lahan hendak menjalankan kegiatan di lokasi tersebut. Sejumlah warga diduga melakukan aksi pelemparan batu kerikil ke arah tim yang berada di lapangan.

Tak hanya itu, insiden tersebut juga diwarnai dugaan pembakaran satu unit mobil milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo.

Peristiwa ini sontak menjadi perhatian karena kegiatan pembersihan lahan tersebut berkaitan dengan penanganan dan penyediaan lahan bagi masyarakat pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung tahap III.

Terkait peristiwa ini dikonfirmasi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karo, Dr. Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., M.M. mengatakan " Sedang di konfirmasi ke lokasi", balas sekda singkat.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi mengenai kronologi lengkap kejadian, penyebab penolakan warga, maupun kondisi kendaraan BPBD yang diduga dibakar.

Posmetro Medan akan membuat perimbangan berita bila sudah terkomfirmasi dan akan menyampaikan informasi terbaru kepada masyarakat.(JpG)

Kapolres Taput AKBP Ferry Mulyana Sunarya menjelaskan kecelakaan ini mengakibatkan ke 9 penumpang menderita luka-luka, satu orang diantaranya menderita luka berat.

"Sopir mopen juga mengalami luka berat, sedangkan 8 penumpang lainya luka ringan," kata AKBP Ferry Mulyana, Rabu (11/11/2026) seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim Facebook @Kabar Tapanuli.

Dari hasil olah TKP dan keterangan saksi yang dihimpun petugas kepolisian dilapangan, penyebab terjadinya kecelakaan tersebut, mobil penumpang dengan nomor polisi BK 1216 GQ yang dikemudikan Renold Siregar melaju dari arah Siborongborong menuju Muara.

"Tepat di tempat kejadian, mobil lari jalur ke sebelah kanan searah tujuannya, dimana posisi jalan lurus menurun dan di sebelah kanan jurang sehingga mobil tersebut terguling ke jurang dengan kedalaman sekira 9 meter," jelas Kapolres Taput.

Dia menjelaskan, penyebab kecelakaan diduga kuat akibat pengemudi lalai saat mengemudikan mobil di jalur yang banyak menurun dan tikungan, sementara di pinggir jalan juga banyak jurang mengintai.

Dalam kecelakaan ini, Polisi sudah mengamankan barang bukti kecelakaan tersebut berupa 1 unit mobil, sedangkan sopir dan semua penumpang masih di rawat di rumah sakit Santa Lucia Siborongborong.

"Penyidik Unit Laka Lantas Polres Taput masih memeriksa sejumlah saksi-saksi untuk memastikan penyebab kecelakaan tersebut secara pasti," AKBP Ferry Mulyana menambahkan.

Daftar Penumpang dan Sopir Mopen Parisma yang kecelakaan

1. Renol Siregar (Sopir 23 tahun) warga Desa Hutanagodang, Kecamatan Muara, Taput mengalami patah tulang lengan sebelah kanan.

2. Kademan Sinaga ( 64) warga Desa Papande, Muara, Taput menderia luka lecet tangan kanan dan luka lecet pada kaki sebelah kiri.

3. Nurhaida Rajagukguk (72) warga desa Mariah Hombang, Kecamatan Hutabayu Raja, kabioaten Simalungun mengalami patah tulang bahu sebelah kanan.

4. Lonika Ayu Ningsih Rajagukguk (18) warga Desa Paranginan Selatan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbahas, mengalami luka lecet pada kaki sebelah kiri.

5. Nia Aritra Rajagukguk (21) warga Desa Hutalontung, Muara Taput mengalami luka lecet pada bagian wajah.

6. Asrida Pasaribu (64) warga Desa Hutalontung, Muara, Taput mengalami rasa kesakitan di bagian pinggang sebelah kiri dan di bagian kepala.

7. Jonni Simarmare (6 ) warga Jl.Kusuma Timur, Dusun Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi mengalami luka lecet pada bagian kening, dan merasa kesakitan bagian kepala.

8. Ayril Rajagukguk (17) warga Desa Sampuran, Muara, Taput menderita luka robek pada bagian perut sebelah kiri, luka lecet pada tangan kiri.

9. Delua Fadila (17) warga Kampung Bugel, Kecamatan Karawaci Kota Tangerang mengalami luka lecet pada bagian kening,dan terasa sakit pada bagian kepala.

10. Gafdriel Siregar (21) warga Desa Hutanagodang, Muara, Taput mengalami luka lecet pada bagian kening,dan sakit pada bagian kepala.***

Kejadian tersebut terekam kamera CCTV dan kini videonya beredar di kalangan keluarga menyebut peristiwa itu sebagai dugaan aksi premanisme, persekusi dan main hakim sendiri.

Annastasia, pemilik rumah menuding aksi itu dilakukan oleh dua orang pria berinisial JS, warga Gang Rawa, dan R, warga Pengilar Gang Agian.

.

Menurut keterangan Annastasia, para terduga pelaku dalam keadaan mabuk berat mendatangi dan memasuki pekarangan rumah tanpa izin, dengan tujuan membawa anaknya yang berusia 15 tahun.

"Saat kejadian, saya dan suami sedang tidak berada di rumah. Yang berusaha menahan agar anak tersebut tidak dibawa adalah Friska yang merupakan anak kos di rumah kami," ujarnya, Rabu (11/11/2026).

Ia menyebut latar belakang kejadian itu, karena anaknya dituding menggeber sepeda motor saat para terduga pelaku sedang minum-minum di depan rumah mereka.

Namun, ia mengklaim, ketika diminta menunjukkan bukti CCTV soal geberan motor tersebut dalam perdebatan di lokasi, para terduga pelaku tidak bisa menunjukkannya.

"Karena katanya anak ini menggeber kereta saat mereka lagi minum-minum di depan rumahnya dan ada bukti CCTV mereka, tapi ketika diminta di perdebatan itu mereka tidak bisa tunjukkan," ucapnya.

Annastasia juga menyampaikan keberatan terhadap sikap Kepala Lingkungan (Kepling) VI Timbang Deli, IS, yang disebut menyaksikan langsung peristiwa tersebut.

Menurutnya, Kepling hanya menonton dan memvideokan peristiwa itu.

"Perilaku Kepling yang hanya menonton dan memvideokan peristiwa ini sungguh mengecewakan, harusnya seorang Kepling dapat bersikap melerai atau membubarkan aksi tersebut justru Kepling terkesan memihak perbuatan para terduga pelaku," kesalnya.

Ia menyebut, Friska telah mengultimatum para terduga pelaku agar meminta maaf. Namun hingga saat ini belum juga ada niat meminta maaf.

"Anak kost kami sudah mengultimatum mereka agar meminta maaf namun tetap diabaikan dan ada juga keberatan kami," kata Annastasia.

Sebelumnya, keluarga mengaku sudah datang ke Polsek Patumbak. Pihak kepolisian disebut berupaya memediasi terlebih dahulu melalui Babinsa dan Babinkamtibmas.

Namun mediasi belum terlaksana sehingga perempuan dan Annastasia disebut sudah berniat membawa persoalan ini ke jalur hukum

"Kami berniat membuat ini jadi masalah hukum," katanya sembari menyebut ada beberapa saksi yang melihat peristiwa tersebut.

Menindaklanjuti keluhan yang disampaikan masyarakat tersebut, awak media ini mengkonfirmasi kepada, Lurah Timbang Deli dan juga kepada oknum Kepling VI IS , namun hingga berita ini tayang, belum memberikan tanggapannya.( Hap).

Ironisnya, persoalan yang membelit para pengungsi ternyata bukan hanya soal lahan usaha tani yang tak kunjung tuntas. Dana sewa lahan bagi pengungsi tahap III juga disebut-sebut belum dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Karo.

Kondisi ini tentu menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa persoalan yang menyangkut hak dan kebutuhan hidup masyarakat terdampak bencana seolah berjalan begitu lambat? Apakah terkendala administrasi, proses pencairan anggaran, atau ada persoalan lain yang belum dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat?

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, dana sewa lahan tersebut diperuntukkan bagi kepala keluarga pengungsi dari tiga desa dan satu dusun, yakni Desa Sukanalu Teran, Singgarang-garang, Mardingding, serta Dusun Lau Kawar.

Adapun besaran dana yang disebut menjadi hak setiap kepala keluarga mencapai Rp4.500.000 untuk biaya sewa lahan.

Namun hingga kini, menurut informasi yang diterima media ini, dana tersebut belum juga dicairkan dan disebut masih berada di kas daerah Pemkab Karo.

Rabu 11 November 2026, dikonfirmasi Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo, Juspri M. Nadeak, S.Sos., MA perihal lahan usaha tani (LUT) dan sewa lahan di kantornya mengatakan pada Posmetro Medan bahwa sewa lahan hanya tinggal Desa Sukanalu Teran dan Lahan Usaha Tani sudah mulai dibersihkan.

"Sewa lahan sudah mulai dicairkan. Hanya tinggal Desa Sukanalu Teran yang belum karena administrasi yang salah tapi Senin kemarin adminitrasinya sudah kami terima dan langsung kami antar ke Bank BRI,katanya. Kembali ditanya perihal lahan usaha tani ? Kalaksa BPBD kembali menjawab, untuk lahan usaha tani bagi pengungsi tahap tiga sudah mulai dikerjakan. Untuk terget penyelesaiannya pemerintah kab.karo menargetkan selama 45 Hari pengerjaan sejak hari Jumat lalu", ucap Kalak BPBD.(JpG)

‎

‎Pria tersebut sebelumnya ditangkap personel Polsek Bilah Hilir bersama sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu sekitar sepekan lalu. Namun, belakangan muncul informasi bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjalani penahanan dan diduga telah kembali ke tengah masyarakat.

‎

‎Kondisi ini pun memunculkan tanda tanya. Pasalnya, penangkapan tersebut sempat menumbuhkan harapan masyarakat agar aparat kepolisian tidak hanya mengamankan terduga pelaku, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika yang lebih luas di wilayah Bilah Hilir.

‎

‎Menanggapi informasi tersebut, pihak Satres Narkoba Polres Labuhanbatu membantah bahwa Indra dibebaskan begitu saja.

‎

‎Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya, S.I.K., M.Si., melalui Kasat Reserse narkoba AKP Hardiyanto, S.H., M.H., mengatakan bahwa keputusan terhadap Indra berkaitan dengan hasil asesmen Badan Narkotika Nasional (BNN).

‎

‎"Bukan dibebaskan, tapi hasil putusannya asesmen BNN," ujar AKP Hardiyanto saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (11/11/2026).

Saat dikonfirmasi terkait putusan asesmen tersebut, ‎ia menjelaskan, terdapat tiga bentuk penanganan rehabilitasi, yakni rehabilitasi berjalan, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi di panti.

Dan saat ini, katanya, Indra sedang jalani rehabilitasi panti.

Sebelumnya diberitakan, menindaklanjuti informasi masyarakat terkait dugaan peredaran narkotika, Unit Reskrim Polsek Bilah Hilir mengamankan seorang pria atas nama Indra Mahyuddin Manurung alias Indra (45), di Dusun Sei Tampang, Desa Sei Tampang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Sabtu (31/10/2026).

‎Dalam penangkapan yang dipimpin Kanit Reskrim Polsek Bilah Hilir, IPDA Mistranius Purba, S.H., petugas menemukan dua bungkus plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,24 gram serta satu alat isap sabu atau bong.

‎Kapolsek Bilah Hilir AKP Armen Faisal, Minggu (01/11/2026) mengungkapkan penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang diterima personel Unit Reskrim sekitar pukul 11.00 WIB. Informasi itu menyebutkan bahwa sebuah rumah di Dusun Sei Tampang diduga kerap dijadikan lokasi transaksi narkotika jenis sabu.

‎Setelah melakukan penyelidikan, sekitar pukul 14.00 WIB, petugas mendatangi lokasi dan mendapati Indra berada di dalam sebuah rumah. Tim kemudian melakukan penggerebekan dan mengamankan pria tersebut.

‎Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan dua bungkus plastik klip berisi diduga sabu yang disembunyikan di dalam sepatu.

‎Dari hasil interogasi awal, Indra mengakui bahwa barang yang ditemukan petugas merupakan miliknya. Ia juga menyebutkan bahwa sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama Arif, warga Negeri Lama.

‎Selanjutnya, tersangka bersama barang bukti dibawa ke Polsek Bilah Hilir guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

‎Pengungkapan ini kembali menunjukkan bahwa informasi masyarakat menjadi salah satu pintu masuk aparat kepolisian dalam mengungkap dugaan peredaran narkotika di wilayah hukum Polsek Bilah Hilir.

‎Namun, pengakuan tersangka mengenai asal-usul barang haram tersebut juga menjadi bagian penting yang perlu didalami penyidik. Sosok Arif yang disebut sebagai pemasok perlu ditelusuri lebih lanjut untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika yang lebih luas. (BS)

‎

‎

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan tenaga kerja konstruksi, sekaligus memperkuat pemahaman terhadap pentingnya penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Dalam sambutannya, Khairul Azmi memberikan motivasi kepada seluruh peserta agar mengikuti setiap tahapan pembekalan dan uji sertifikasi dengan serius dan penuh tanggung jawab. Ia juga mengingatkan peserta untuk memperhatikan setiap arahan, materi, serta ketentuan yang disampaikan para pemateri agar pengetahuan yang diperoleh dapat dipahami dan diterapkan secara maksimal di lapangan.

Menurutnya, tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan memiliki sertifikasi merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kualitas pembangunan infrastruktur. Selain dituntut memiliki kemampuan teknis yang memadai, setiap tenaga kerja juga harus memahami prosedur keselamatan kerja guna meminimalkan risiko kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Melalui kegiatan ini, Khairul Azmi berharap seluruh peserta dapat meningkatkan kapasitas dan profesionalismenya, sehingga mampu menjalankan tugas sesuai standar kompetensi yang dipersyaratkan.

Dengan demikian, setiap pekerjaan konstruksi di Kota Medan diharapkan dapat terlaksana secara lebih berkualitas, efektif, dan profesional, dengan tetap mengedepankan keselamatan serta kesehatan kerja sebagai prioritas utama. (ATN)