Dalam sertijab tersebut, jabatan Kasat Lantas Polres Karo diserahterimakan dari AKP Andita Sitepu, S.H., M.H., kepada IPTU Feri Sigalingging, S.H. AKP Andita Sitepu selanjutnya mendapat promosi jabatan sebagai Kapolsek Tigalingga, Polres Dairi. Sementara itu, IPTU Feri Sigalingging sebelumnya menjabat sebagai Kanit Lantas Polsek Berastagi.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho mengatakan, serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka penyegaran, pengembangan karier, serta peningkatan kinerja personel dalam menjalankan tugas kepolisian.

Menurutnya, jabatan merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan integritas. Setiap pejabat yang dipercaya mengemban jabatan baru diharapkan mampu segera beradaptasi serta memberikan kontribusi positif bagi organisasi dan masyarakat.

Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada AKP Andita Sitepu atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Karo. Ia berharap, pengalaman yang telah diperoleh dapat menjadi bekal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di jabatan yang baru sebagai Kapolsek Tigalingga.

Kepada IPTU Feri Sigalingging, Kapolres berpesan agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas yang baru, melanjutkan program-program yang telah berjalan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Secara khusus, Kapolres menekankan pentingnya peningkatan disiplin berlalu lintas, penegakan hukum yang profesional dan humanis, serta upaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Karo.

Melalui pergantian pejabat ini, Polres Karo diharapkan semakin optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang lalu lintas, sekaligus mewujudkan kehadiran Polri yang profesional, responsif, dan dipercaya masyarakat.***

Dalam kegiatan yang digelar Senin 19 Oktober 2026 malam, Satresnarkoba Polres Simalungun menggerebek sebuah rumah di Lingkungan VIII, Kelurahan Sinaksak, Kecamatan Tapian Dolok, dan mengamankan tiga orang beserta barang bukti sabu.

Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba, saat dikonfirmasi pada Selasa, 20 Oktober 2026, sekitar pukul 17.01 WIB, menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah wujud nyata Polri bersama masyarakat.

"Ini bentuk nyata kehadiran Polri melalui kegiatan Polres Simalungun Polda Sumatera Utara yang berintegritas dan humanis dalam melayani masyarakat, bersama masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani," ujarnya.

Kegiatan dimulai pukul 19.00 WIB hingga selesai. Kapolres Simalungun AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus, S.H., S.I.K., M.M. diwakili Kabag Ops AKP Tukkar Lungun Simamora, S.H., M.H. untuk memimpin pelaksanaan bersama Kasat Resnarkoba AKP Charles H.Nababan, S.H. dan Kanit 2 Satresnarkoba IPDA Horas Butarbutar, S.H. Personel yang terlibat terdiri atas lima personel Satresnarkoba, empat personel Satsamapta, dua personel Provos, tiga personel BNNK Simalungun, serta satu orang kepala lingkungan (kepling).

AKP Verry Purba mengungkapkan bahwa kegiatan ini berlandaskan sejumlah aturan dan arahan. Di antaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, KUHP dan KUHAP terbaru, serta Asta Cita Presiden RI poin ke-7 tentang penguatan pencegahan korupsi dan narkoba.

Kegiatan juga mengacu pada perintah lisan Kapolri dalam zoom meeting pada Kamis, 8 Oktober 2026, tentang Gerebek Sarang Narkoba, Surat Telegram Kapolda Sumut Nomor ST/712/X/RES.4/2026 tentang pendataan kampung rawan narkoba menuju Kampung Bebas dari Narkoba (KBDN), serta Surat Perintah Kapolres Simalungun Nomor Sprin/963/X/2026.

Sebelum bergerak, apel kesiapan digelar. Dalam arahannya, Kapolres meminta seluruh personel menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh dan tetap bersemangat meski hari sudah malam. "Kegiatan ini wujud nyata pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika, mari bekerja sama agar berhasil. Tetap waspada dan berhati-hati sesuai SOP," ucap AKP Verry Purba menirukan arahan Kapolres.

Usai apel, tim gabungan menggerebek sasaran. "Saat penggerebekan, personel mengamankan dua laki-laki dewasa dan satu perempuan dewasa yang mengaku bernama Andri Wardan Lubis alias Gebo, Ferdiansah alias Petet, dan Clarizaniwa Indira alias Niwa," ungkap AKP Verry Purba.

Dari penggeledahan, petugas menemukan dua bungkus plastik klip kecil berisi diduga sabu, satu kaca pirex kosong, enam sendok sabu dari pipet plastik, satu mancis biru merek Tokai, satualat hisap sabu (bong) dari botol minuman Le Mineral, serta satu ponsel Android Oppo biru.

Dalam interogasi, Andri mengaku masih menyimpan barang bukti narkotika di rumahnya dan memperolehnya dari seseorang bernama Gones yang tinggal di Jalan Ulakma Sinaga, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun.

Berdasarkan keterangan itu, tim menggeledah rumah Andri di Nagori Karang Bangun, Kecamatan Siantar.

"Di kamar belakang rumah, kami menemukan 15 paket plastik klip transparan kecil yang diduga berisi sabu," jelas AKP Verry Purba.

Tim kemudian mengembangkan kasus ke rumah Gones, namun belum membuahkan hasil.

Secara keseluruhan, petugas mengamankan 17 paket plastik klip kecil diduga sabu, satu sendok sabu dari pipet plastik, satu kotak elektrik saver, satu dompet panjang hitam, dan satu ponsel Android Infinix putih. Berat bruto sabu mencapai 1,99 gram.

Identitas ketiganya yakni Andri Wardan Lubis (36), wiraswasta, warga Nagori Karang Bangun, Kelurahan Sinaksak; Ferdiansah (24), wiraswasta, warga Jalan Kamboja Lingkungan VIII, Kelurahan Sinaksak; dan Clarizaniwa Indira (27), mahasiswi, warga Jalan Medan Lingkungan VIII, Kelurahan Sinaksak. Ketiganya tinggal di wilayah Kecamatan Tapian Dolok.

Dari hasil penyelidikan, satu orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Andri Wardan Lubis, yang berperan sebagai penjual narkoba.

"Dua orang lainnya dilakukan asesmen oleh BNN untuk menjalani rehabilitasi," kata AKP Verry Purba.

Di lokasi, Kapolres yang didampingi Kasat Resnarkoba juga menyampaikan imbauan melalui Kepling VIII Kelurahan Sinaksak. Warga diminta tidak terlibat peredaran narkoba dan segera melapor kepada kepolisian bila mengetahui penyalahgunaan narkoba di lingkungannya.

AKP Verry Purba berharap KRYD ini dapat menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Simalungun. "Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat bersama Polri memerangi narkoba demi menyelamatkan generasi penerus bangsa," pungkasnya.***

Komitmen tersebut ditegaskan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengoptimalan Fitur E-Audit pada E-Catalog/E-Purchasing dalam rangka Pengendalian dan Pencegahan Fraud di Medan, Rabu (21/10/2026).

Dalam arahannya, Erfin menekankan bahwa transformasi digital dalam sistem pengawasan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk menjawab semakin kompleksnya penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam memastikan proses pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai ketentuan.

Menurutnya, luasnya cakupan objek pengawasan menjadi tantangan tersendiri bagi Inspektorat Kota Medan. Pengawasan tidak hanya mencakup perangkat daerah, tetapi juga kecamatan, kelurahan, puskesmas, sekolah hingga berbagai unit pelaksana teknis lainnya.

Kondisi tersebut, lanjut Erfin, menuntut adanya inovasi dan penguatan sistem pengawasan, terutama di tengah keterbatasan jumlah personel yang memiliki kompetensi khusus di bidang pengawasan.

"Inspektorat memiliki peran penting sebagai penggerak perbaikan tata kelola pemerintahan, termasuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai ketentuan," tegas Erfin.

Ia menjelaskan, optimalisasi fitur E-Audit diharapkan mampu menjadi instrumen pengawasan yang lebih efektif melalui kemudahan penelusuran dan analisis data pengadaan secara digital. Dengan demikian, indikasi permasalahan maupun potensi penyimpangan dapat diidentifikasi lebih awal sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Lebih jauh, Erfin menilai penguatan kapasitas sumber daya manusia harus berjalan beriringan dengan pemanfaatan teknologi. Sebab, kecanggihan sistem pengawasan perlu didukung aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, serta pemahaman terhadap regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Untuk itu, Bimtek yang menghadirkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan personel Inspektorat dalam mengoptimalkan fitur E-Audit, sekaligus memperkuat pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemko Medan.

Melalui kegiatan ini, Pemko Medan ingin memastikan pengawasan pengadaan barang dan jasa tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan administratif, tetapi juga mengedepankan langkah preventif melalui deteksi dini terhadap potensi fraud atau kecurangan.

Erfin berharap optimalisasi E-Audit dapat mendorong terciptanya sistem pengadaan yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemko Medan dalam membangun budaya kerja aparatur yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran daerah demi memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.(ATN)

Pelapor menyampaikan bahwa keberadaan lokasi yang dicurigai sebagai tempat aktivitas narkoba tersebut menimbulkan keresahan.

Pelapor mengakui sering kehilangan barang sehingga butuh kehadiran polisi mengecek ke lokasi.

Menindaklanjuti laporan itu, Polres Karo segera meneruskan informasi kepada Unit Reskrim Polsek Tiganderket.

Ipda J. Sinaga, SH, Kanit Reskrim Polsek Tiganderket bersama personel piket kemudian langsung ke TKP (tempat kejadian perkara) untuk mengecek situasi.

Namun, setibanya di lokasi, petugas tidak menemukan adanya sarang narkoba sebagaimana yang dilaporkan masyarakat.

Kasi Humas Polres Karo, AKP Pedoman Maha, menyampaikan bahwa setiap laporan masyarakat yang masuk melalui layanan Call Center 110 menjadi perhatian kepolisian dan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur.

Polres Karo, kata AKP Pedoman Maha, berkomitmen merespons laporan masyarakat. Tiap-tiap info yang diterima akan ditindaklanjuti dengan mengecek lapangan memastikan kondisi keamanan dan ketertiban tetap terjaga.

Dia mengimbau warga agar tidak ragu melapor jika mengetahui adanya dugaan tindak pidana atau aktivitas mencurigakan di masing-masing wilayah.

Lewat layanan Call Center 110, Polres Karo berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta membangun sinergi dengan kepolisian demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Karo.***

Kegiatan tersebut merupakan langkah preventif sekaligus wujud nyata kepedulian pemerintah kecamatan dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat, khususnya bagi warga dan pengguna jalan yang tetap harus menjalankan aktivitas di luar ruangan.

Aksi pembagian masker ini dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan TP PKK Kecamatan Medan Baru, Koramil 05/MB, Polsek Medan Baru, BKMT Medan Baru, PWKI Medan Baru, serta para Kepala Lingkungan.

Sinergi tersebut mencerminkan semangat kebersamaan dan kepedulian berbagai elemen dalam menghadapi kondisi lingkungan yang berpotensi berdampak terhadap kesehatan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, masyarakat turut diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap dengan membiasakan penggunaan masker saat beraktivitas di luar ruangan, menjaga kondisi kesehatan, serta mengurangi aktivitas di ruang terbuka apabila tidak memiliki keperluan mendesak.

Selain sebagai upaya pencegahan gangguan kesehatan, pembagian masker gratis ini juga menjadi sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan diri dan keluarga di tengah kondisi kualitas udara yang kurang baik.

Pemerintah Kecamatan Medan Baru berharap kolaborasi dan kepedulian bersama tersebut dapat terus terbangun, sehingga berbagai langkah antisipatif dalam menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat dapat terlaksana secara optimal.

Melalui semangat gotong royong dan sinergi lintas sektor, Kecamatan Medan Baru berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan yang responsif, humanis, serta berorientasi pada kepentingan dan kesehatan masyarakat, sejalan dengan semangat Medan Untuk Semua.(ATN)

Pembahasan berlangsung dalam rapat di Aula Lau Simeme, Kantor BBWS Sumatera II Medan, yang dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Zainal Abidin Hutagalung.

Dalam rapat tersebut, Zainal menekankan bahwa rencana pemanfaatan lahan harus memperhatikan kewenangan pengelola, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hasil kajian teknis. Hal ini penting mengingat Bendungan Lau Simeme merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang fungsi dan kelestarian kawasannya harus tetap dijaga.

"Jangan sampai kegiatan yang positif ini justru menjadi permasalahan berikutnya, khususnya di lokasi-lokasi hasil dari program strategis nasional. Kita tidak ingin nantinya muncul konflik sosial tambahan," tegasnya.

Zainal juga meminta LPM Deli Serdang berkoordinasi dengan LPM desa dan pemerintah desa setempat agar pelaksanaan kegiatan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun persoalan sosial di lapangan.

Selain itu, ia menegaskan perlunya kajian teknis untuk menentukan lokasi yang dapat dimanfaatkan serta jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi lahan dan kelestarian ekosistem bendungan.

"Hal-hal teknis tetap harus dikaji, termasuk wilayah mana yang bisa dimanfaatkan, kondisi lahannya, serta jenis tumbuhan apa yang sesuai. Apakah tanaman yang memiliki nilai produksi atau tanaman kayu, semuanya harus mempertimbangkan kelestarian ekosistem di kawasan bendungan," jelasnya.

Sekretaris LPM Deli Serdang, Irfan Fadli, menyampaikan bahwa pihaknya mengajukan permohonan kepada BBWS Sumatera II Medan untuk memanfaatkan lahan di sekitar bendungan bagi penanaman pohon dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya.

Menanggapi permohonan tersebut, Kepala SNVT Pembangunan Bendungan Lau Simeme BBWS Sumatera II Medan, Maruli Simatupang, mengatakan pihaknya akan melakukan kajian ulang dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum.

"Kami dari BBWS Sumatera II Medan akan melakukan kajian ulang, berdiskusi, dan mengambil keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Menteri PUPR agar tidak salah langkah dalam mengambil keputusan," ujarnya.( Drt)

Keterangan diperoleh , bahwa pelaku di tangkap atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/52/X/2026/SPKT/POLRES BINJAI/POLDA SUMATERA UTARA. TANGGAL 19 OKTOBER 2026.

Pelaku ditangkap di seputaran Jalan Aiptu Radiman Kelurahan Tangsi Kecamatan Binjai Kota. Dan pelapor adalah Khairizal , warga Jalan.Sudirman gg Selamat Kelurahan Kartini Kecamatan Binjai kota.

Sedangkan korban pelaku adalah Perguruan Taman Siswa Binjai atas nama Tri Puji Astuti selaku Kepala Sekolah Taman Siswa Binjai

Barang bukti yang diamankan adalah ​1 Unit laspeker proton warna hitam.

Peristiwa bermula dari hari Jumat tanggal 16 Oktober 2026 diketahui sekira pukul 09.00 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian di Jalan Kol. Ahyar Kelurahan Tangsi Kel. Binjai Kota.

Yang dicuri berupa 1 unit lespeker merk PROTON warna Hitam dan 1 ( satu) unit amplifayer warna hitam yang berada di aula sekolah Taman Siswa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (

Dan atas kejadian tersebut korban keberatan dan melaporkan ke Polsek Binjai Kota guna proses hukum yang berlaku .

Penangkapan berawal Selasa kemarin polisi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keberadaan pelaku Tindak Pidana Pencurian Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 UU No. 1 Tahun 2023

Selanjutnya Kapolsek Binjai Kota AKP Diah Retno memerintahkan Kanit Reskrim Akp H.M. Firdaus S.H, Panit Reskrim Ipda Robinson Pasaribu beserta anggota Opsnal Reskrim melaksanakan lidik guna memastikan informasi dari masyarakat itu.

​​Kemudian Kanit Reskrim dan Panit Reskrim beserta anggota Opsnal bergerak ke TKP sekira pukul 15.00 Wib dan mengamankan 1 orang laki-laki atas nama Rahmad alias Memet

Kemudian Tim Opsnal Binjai Kota membawa pelaku ke Mako Polsek Binjai Kota untuk penyidikan.

Selanjutnya pada saat di introgasi pelaku mengakui perbuatannya sendirian. Pelaku di boyong ke Polsek Binjai Kota untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai UU yang berlaku . ( oji )

Salah satunya Ferry Irawan Siregar (26), yang sedianya akan melangsungkan pernikahan pada Juli 2027. Kedatangan jenazah disambut duka mendalam keluarga. Ferry, warga Jalan Rambutan, Gang Durian, Kelurahan Tanjungbalai Kota II, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, meninggal bersama Faisal (37), warga Desa Bagan Asahan, Kabupaten Asahan.

Jenazah dipulangkan menggunakan dua ambulans, salah satunya milik Polres Sukabumi.

Ira Siregar, anggota keluarga Ferry, mengungkapkan keponakannya bekerja sebagai nelayan dan biasanya hanya pulang sekali setahun.

Keluarga baru mengetahui kabar kematian sekitar dua pekan kemudian.

"Keponakan kami ini meninggal pada 30 September 2026. Kami mendapat kabar 14 hari kemudian karena kapal tiba di Teluk Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, pada 15 Oktober," kata Ira.

Menurut Ira, keluarga sangat terpukul.

"Kenapa sampai sekejam ini, padahal sama-sama mencari makan di laut. Kami sangat berharap Polres Sukabumi dapat mendalami keterlibatan pihak lainnya dan menghukum berat pelaku," ujarnya.

Wisata Keluarga Ferry merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Rencana pernikahan dia pada Juli 2027 kini tidak akan pernah terwujud.

Motif Perkelahian Kepala Satreskrim Polres Sukabumi Iptu Dudi Suharyana seperti disiarkan LINTAS GUNUNGKIDUL menjelaskan, insiden terjadi Rabu (30/9/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.

Perkelahian melibatkan tiga ABK, dua melawan satu. Motifnya adalah perselisihan seputar tangkapan ikan hasil pancingan.

"Perselisihan itu terjadi setelah berlayar. Sebelumnya masing-masing pelaku tidak saling mengenal," jelas Dudi.

Kapal berangkat dari Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, pada Juni 2026.

Polisi mengamankan ABK berinisial P (28), warga Karawang, yang diduga melakukan penusukan. Ferry dan Faisal meninggal dunia karena luka tusuk di bagian vital.

Barang bukti yang disita antara lain satu golok pendek bergagang besi, satu golok bergagang kayu, dan satu rantai besi. Tersangka dijerat Pasal 458 ayat (1) dan/atau Pasal 466 ayat (3) KUHP dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara.***

Saat digerebek, enam pelaku yakni SF (42), ZN (42), ZE (43), HL (42), WS (30), dan DP (20), sempat berupaya melarikan diri dari sergapan petugas gabungan.

Keenamnya yang berperan sebagai bandar, kurir, hingga pengguna, bahkan sempat bergumul dengan petugas, lantaran terus berontak saat sudah diamankan.

"Dari enam pelaku, dua diantaranya merupakan residivis kasus kejahatan lain, sedangkan satu merupakan residivis kasus narkoba. Dari lokasi penggerebekan, kami menyita 3 paket sabu siap edar, dan 11 paket ganja siap edar," ungkap Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Rabu (21/10) pagi.

Selain barang bukti narkoba, tim gabungan juga menemukan barang bukti lain seperti puluhan alat hisap sabu, timbangan eletrik, sejumlah uang diduga hasil penjualan narkoba, dan ratusan plastik klip pembungkus sabu.

Tim gabungan, kemudian menghancurkan dan membakar seluruh barak narkoba yang ada di sepanjang bantaran rel kereta api kawasan Tembung, agar praktek serupa tidak kembali terjadi.

"Kawasan ini akan terus kami pantau, jika praktek serupa kembali kami temukan, kami tidak akan bosan menggerebek kawasan ini. Kami juga mengajak peran aktif masyarakat untuk sama – sama memerangi narkoba. Sesuai tagline Bapak Kapolri, mari sama – sama kita pulihkan pengguna narkoba, kita putus mata rantai bandar narkoba, Polisi bersama masyarakat," pungkas Rafli. ( Dam)

Dalam pengungkapan tersebut, polisi juga mendalami keterangan para terduga pelaku mengenai dugaan keterkaitan mereka dengan jaringan yang berasal dari Kamboja. Kelimanya disebut memperoleh bayaran Rp 10 juta per bulan, di luar bonus apabila mencapai target.

Hal itu disampaikan Dirressiber Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Bayu Wicaksono, S.H., S.I.K., M.Si., dalam konferensi pers di depan Kantor Ditressiber Polda Sumut, Rabu (21/10/2026).

"Berdasarkan keterangan yang kami peroleh, mereka merupakan bagian dari jaringan yang berasal dari Kamboja. Mereka datang ke Indonesia, tepatnya ke Kota Medan, untuk melakukan aktivitas tersebut," ujar Bayu.

Kelima pria yang diamankan masing-masing berinisial HH, MRL, RHS, SH, dan WAS. Mereka diduga menjalankan fungsi sebagai kasir yang memproses deposit uang taruhan serta pembayaran kemenangan pemain.

"Dari kegiatan tersebut, satu orang mendapatkan Rp 10 juta setiap bulan. Itu belum termasuk bonus apabila mereka bisa mencapai target," katanya.

Berawal dari informasi masyarakat

Bayu menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas perjudian online di sebuah apartemen di Kota Medan. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan koordinasi bersama pihak terkait.

"Informasi dari masyarakat kami dalami lebih lanjut. Setelah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, akhirnya kami melakukan penindakan di salah satu kamar apartemen tersebut," jelasnya.

Penindakan dilakukan pada Senin (12/10/2026) sekitar pukul 20.30 WIB. Tim penyelidik Ditressiber Polda Sumut mengamankan kelima pria di kamar nomor 2220 Apartemen Grand Jati Junction.

Berdasarkan keterangan awal yang diperoleh penyidik, aktivitas tersebut diduga telah berlangsung sejak 8 Oktober 2026. Para terduga pelaku disebut direkrut oleh seseorang bernama Wendi.

Polisi dalami kemungkinan keterlibatan pihak lain

Dalam menjalankan aktivitasnya, para terduga pelaku diduga memantau transaksi deposit dan permintaan pencairan kemenangan melalui panel pada situs web. Permintaan tersebut kemudian diteruskan kepada admin melalui sistem yang digunakan.

Polisi menyita lima unit telepon genggam, tiga unit laptop, serta tiga lembar kartu ATM BNI yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Penyidik masih perlu mendalami keterangan mengenai dugaan jaringan dari Kamboja, termasuk struktur operasional dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Seluruh dugaan tersebut akan diuji melalui proses hukum yang berlaku. (R)

Rombongan mahasiswa baru yang terdiri dari empat laki-laki dan empat perempuan tersebut hadir didampingi oleh para senior mereka yang telah lebih dahulu menempuh studi di UINSU Medan. Seluruh mahasiswa internasional ini merupakan penerima program beasiswa dari UINSU yang terdistribusi ke berbagai program studi, yakni dua orang di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), tiga orang di Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), dua orang di Fakultas Ilmu Sosial (FIS), serta satu orang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

Dalam sambutannya, Rektor UINSU menyampaikan ucapan selamat datang serta apresiasi atas pilihan para mahasiswa Thailand untuk menuntut ilmu di kampus UINSU Medan. Rektor berharap para mahasiswa dapat segera menyatu dengan lingkungan kampus dan masyarakat setempat.

"Selamat bergabung di keluarga besar UINSU Medan. Kami berharap para mahasiswa baru dapat segera menyesuaikan diri, baik dalam proses pembelajaran akademik di fakultas masing-masing maupun dalam bersosialisasi dengan civitas akademika dan masyarakat Medan," tutur Ibu Rektor dalam audiensi tersebut.

Selain penyambutan di tingkat universitas, para mahasiswa asing ini juga diterima secara hangat di fakultas masing-masing oleh jajaran pimpinan. Di FEBI, satu mahasiswa disambut langsung oleh Dekan Prof. Dr. Muhammad Syukri Albani Nasution, M.A., Wakil Dekan II Dr. Fauzi Arif Lubis, M.A., dan Wakil Dekan III Dr. Marliyah, M.Ag. Sementara itu, dua mahasiswa di FIS diterima oleh Dekan Prof. Dr. Mesiono, M.Pd., Wakil Dekan I Dr. Retno Sayekti, MLIS., serta Wakil Dekan II Dr. Abdul Karim Batubara, M.A. Adapun di FSH, tiga mahasiswa yang seluruhnya memilih Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) disambut hangat oleh Wakil Dekan I Dr. H. Sugeng Wanto, M.Ag.

Untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar dan komunikasi sehari-hari, UINSU juga memfasilitasi program pembelajaran bahasa Indonesia secara khusus bagi para mahasiswa asing tersebut. Pelatihan bahasa ini disiapkan agar mereka dapat mengikuti perkuliahan dengan optimal serta mempermudah adaptasi budaya selama masa studi di Indonesia.

Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan ini diakhiri dengan sesi dialog singkat mengenai kesiapan perkuliahan serta foto bersama di area Kantor Rektor Kampus 1 UINSU Medan. (Hun)

Kepala MAN Insan Cendekia Tapanuli Selatan, Abdul Hakim Siregar, S.Pd.I, M.S.I, Rabu (21/10/2026) mengaku bangga atas capaian yang ditorehkan muridnya dalam ajang bergengsi tingkat nasional, SOBAT BUMI Envirofest 2026 yang diselenggarakan PT United Tractors Tbk. Dijelaskan, Tim Riset MAN IC yang diberi nama TIm SOMI terdiri dari 4 murid yakni Sahira Latifa, Muhammad Maulana Siregar, Atika Aufa Pracha, Nazwa Amelia Pospos, dan Rofiqoh Adzkia Dalimunthe, dengan guru pembimbing, Mis Ariska Ainun Jamila Rambe S.Si.

Tim SOMI yang mengembangkan inovasi melalui riset, mengangkat pemanfaatan limbah pertanian menjadi biochar sebagai upaya mengurangi pembakaran terbuka dan mendukung perbaikan kualitas tanah. Gagasan ini mendorong masyarakat untuk mengelola limbah pertanian secara lebih berkelanjutan sekaligus mengembalikan karbon ke tanah.Dengan demikian, selain menghindari terjadi polusi udara akibat pembakaran limbah pertanian, tanah juga akan subur. Projek Lingkungan yang dijalankan Tim Riset MAN IC Tapsel dalam kompetisi SOBAT BUMI Envirofest 2026 tersebut dimulai dari bulan Juni hingga pengumuman akhir di bulan Oktober 2026. Hasilnya Tim tersebut meraih juara 2.

Prestasi tersebut menjadi salah satu bentuk kontribusi siswa MAN IC Tapanuli Selatan dalam menghadirkan gagasan berbasis riset peduli lingkungan yang berangkat dari potensi lokal. "Melalui Tapsel Biochar Movement, tim SOMI menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan di sekitar masyarakat dapat menjadi titik awal lahirnya inovasi yang berorientasi pada keberlanjutan, juara Kepala MAN IC Tapsel. Pencapaian juara 2 dalam SOBAT BUMI Envirofest 2026, ujar Abdul Hakim diharapkan dapat menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk terus mengembangkan kreativitas, memperkuat budaya riset, dan menghasilkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta lingkungan.

Ditenya tentang motivasi untuk membuat riset Biovhar, ia menjelaskan bahwa kebiasaan membakar limbah pertanian yang masih dilakukan sebagian masyarakat menjadi tantangan lingkungan yang perlu diatasi. Kepala MAN IC Tapsel Abdul Hakim Siregar, mengungkapkan, Biochar merupakan material kaya karbon yang dihasilkan melalui pemanasan biomassa, seperti sekam padi, jerami, atau sisa tanaman lainnya, dengan pasokan oksigen yang terbatas. "Berbeda dengan pembakaran terbuka yang melepaskan asap dan berbagai polutan ke udara, pembuatan biochar dilakukan melalui proses yang terkendali. Jika diproduksi dan digunakan dengan tepat, biochar berpotensi membantu memperbaiki karakteristik tanah, meningkatkan kemampuan tanah menahan air, serta menyimpan sebagian karbon dalam bentuk yang relatif stabil," ungkapnya.

Meski demikian, manfaat biochar bergantung pada bahan baku, metode produksi, karakteristik tanah, dan cara penggunaannya. Karena itu, penerapan inovasi ini perlu disertai pengujian dan pendampingan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Melalui Tapsel Biochar Movement, tim SOMI mengajak masyarakat mengubah cara pandang terhadap limbah pertanian. Sisa tanaman yang selama ini dianggap tidak berguna dapat menjadi sumber daya alternatif apabila dikelola dengan pengetahuan dan teknologi yang tepat.

Pesan "Stop Bakar! Mulai Subur" menjadi inti gerakan tersebut. Masyarakat didorong untuk mengurangi pembakaran terbuka sekaligus mulai menerapkan pengelolaan limbah yang lebih ramah lingkungan. Atas prestasi yang ditorehkan muridnya, selain menyampaikan apresiasi, Abdul Hakim juga mengucapkan terima kasih kepada guru pembimbing, Mis Ariska Ainun Jamila Rambe S.Si yang telah melakukan pendampingan sehingga banyak siswa MAN IC yang meraih prestasi.(hkm)

Anugerah ini menjadi bentuk pengakuan pemerintah atas dedikasi panjang para tokoh dalam dunia kebudayaan Dini sendiri khususnya membangun simpul-simpul jaringan diskusi yang mendorong daya nalar kritis telah ia mulai sejak masih kuliah. Ia tetap konsisten bergerak di bidang literasi dengan mengaitkan kepenulisan, diskusi intensif dengan membuka tema-tema besar yang luas dan beragam topik yang mengundang banyak lapisan profesi di masyarakat agar memiliki kapasitas pemahaman dan meningkatkan kepedulian. Selain itu dirinya mengelola penerbitan independen, memadukan seni pertunjukan hingga pengorganisasian perempuan di Medan sambilbekerja rutin setiap harinya.

Di antara banyak komunitas atau kelompok-kelompok kecil yang didirikannya, ia aktif dalam satu komunitas yang dibentuknya di tahun 2015 yakni Deli Art Community (DAC). Dini menjadikan kebudayaan sebagai ruang produksi dan penyebaran pengetahuan yang dibangun dalam diskusi yang hangat, penuh debat namun berakar dari ragam perspektif yang kaya dan bersumber dari alasanontologis dan epistemis dengan mendatangkan narasumber dari berbagai bidang. Komunitas ini rutin mempertemukan para penulis, profesional, budayawan, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum lewat diskusi kebudayaan, menikmati sajian monolog atau dramatic reading dan pembacaan puisi-puisi.

"Penghargaan yang diberikan ini tentu saja baik, setidaknya mencerminkan sebuah bentuk recognition atau pengakuan terhadap kerja-kerja kebudayaan yang panjang, ajeg, bersponsor atau tanpa itu sekalipun, yang telah dilakukan oleh individu-individu di masyarakat khususnya kota Medan, yang hatinya gembira melakukannya dan merasa terpanggil untuk berbuat sesuatu yang positif," ujar Dini dalam sebuah kesempatan.

Pemerintah Kota Medan menilai kiprah para penerima penghargaan Tokoh Penggiat Budaya di antaranya Ichwan Azhari, Muhar Omtatok, Rudy Oei, Mateus Suwarsono, Teja Purnama, Dinar Delimartha, Tengku Ade Raylani, Ade Ira, Ade Junindra, Datuk Zumadi Abdullah, Rijal Kesuma, Jimmy Siahaan, Tengku Haris Fadillah, Fanny Beatiric Sianturi, Syahbilal, Erliani Lubis, Rohanim, Eka Ermasyafpriza, Erliza Rizki Firdaus, Maulana Hudaya, Syahrizal Felani, Yusnizar Heniwaty, Rohanim, dan Yusni arti patut dihargai.

Salah satu tujuan pemajuan budaya adalah membangun ekosistem yang tidak hanya berfokus pada pertunjukan, tetapi juga pembelajaran dan pewarisan nilai. Di luar kiprahnya di komunitas, Dini pernah tercatat sebagai Juara 1 Lomba Baca Puisi yang diselenggarakan Danantara Indonesia pada 2025 yang diikuti para insan BUMN dan anak usahanya yang tersebar di Indonesia.

Dalam sambutannya, Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa pelestarian budaya adalah tanggungjawab bersama di tengah arus modernisasi."Jangan sampai kebudayaan kita terkikis satu per satu hingga akhirnya menghilang," ujar Rico saat membuka acara bertema "Merawat Pusaka, Menjunjung Budaya" tersebut.Ia berharap kekayaan budaya yang ada tetap terjaga agar anak-cucu kelak masih mengenal budaya daerahnya.( red)

14 Dewan Pengurus Cabang (DPC) se-Sumatera Utara ambil bagian dalam kegiatan konsolidasi itu, tiga pengurus cabang lain berhalangan hadir.

Ketua Umum, Setiawan Gema Budi, S.Pd., M.Pd yang hadir mengatakan latar belakang kegiatan ini menegaskan bahwa kegiatan pembinaan ini adalah mandat penting dari Pelaksana Tugas DPD untuk menjaga stabilisasi organisasi.

"Kegiatan hari ini berlatar belakang dari pelaksana tugas dewan pengurus daerah Pertuni di mana PLT ini bertugas untuk menjaga stabilisasi organisasi," jelasnya.

Titik poin utamanya adalah peningkatan kapasitas SDM teman-teman DPC di kabupaten/kota agar memahami alur organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

"Selain itu, ini menjadi pondasi awal supaya mereka mengenal bagaimana latihan kepemimpinan serta manajemen organisasi. Karena kita ketahui bersama, dengan era digital ini teman-teman masih lesu, lemah untuk membaca terkait literasi digital. Hal ini menjadi tantangan," ujarnya.

Ia menekankan bahwa tantangan terbesar Pertuni saat ini adalah minimnya kaderisasi di kalangan anak muda. Padahal, dalam AD/ART Pertuni, keanggotaan tidak mengenal usia, termasuk anggota pemula yang masih duduk di bangku SLB.

"Tolong adik-adik kita yang masih di SLB dilibatkan. Kita ajarkan bagaimana bertumbuh. Hadir untuk semuanya. Berikan ruang kepada mereka untuk berpartisipasi secara bermakna supaya teman-teman muda ini ada wadah," harapnya.

Plt Ketua DPD Pertuni Sumut, Linda Wati, menjelaskan bahwa kegiatan tatap muka ini adalah tindak lanjut yang harus dilakukan karena pembinaan online sebelumnya kurang menggugah.

"Hari ini kita melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas cabang, lanjutan dari yang sudah kami lakukan sebelumnya secara online. Cuma kami rasa ini kurang optimal sehingga kami membutuhkan pertemuan langsung. Kebetulan juga ada bantuan dari orang baik hati, gayung bersambut, terjadilah kegiatan ini," ujar Linda.

Harapan Linda, setelah kembali ke daerah masing-masing, para pengurus DPC mampu mengaplikasikan pedoman berorganisasi dan memimpin cabang dengan lebih baik.

"Dengan memahami AD/ART, maka semua akan terjawab. Kalau katanya miring atau apa, kalau kita sudah memahami pasti semua akan terjawab," tegasnya.

Linda menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi DPC, baik secara online maupun offline.

"Kami sebagai PLT juga akan melanjutkan ini, bukan hanya selesai sampai di sini. Nanti kami akan tetap dampingi lagi dalam berbagai bentuk yang memungkinkan. Ini adalah semangat organisasi yang melayani, sifatnya sukarela dan nirlaba. Dari nasional sampai cabang kita sama-sama berjuang untuk memperoleh perhatian dan kebijakan. Ayo kolaborasi, saling mendukung, saling mengingatkan," pungkasnya.

Sementara itu seorang peserta asal, Pertuni Pematangsiantar, Hilda Deslina Lauli. Ia berharap kepemimpinan PLT di bawah Linda Wati mampu membawa Pertuni lebih maju dan tidak terjebak dalam cara-cara manual.

"Kalau bisa jangan manual-manual terus. Kita sebagai tunanetra kalau bisa lebih diarahkan lagi ke modern, contohnya laptop, Android, baik di tingkat DPD kalau bisa ada pelatihannya," harap Ketua DPC Pertuni Pematangsiantar itu.

Ia mencontohkan dirinya sendiri yang sudah mulai merintis usaha peternakan dan berjualan online melalui live streaming. Namun, menurutnya, masih banyak anggota di daerah yang belum melek teknologi.

"Masih banyak teman-teman, tidak usah jauh-jauh, yang tidak paham menggunakan teknologi. Diharapkan untuk dibina agar bisa mendapatkan penghasilan secara mandiri," katanya.

Hilda juga menyoroti fenomena banyaknya tunanetra yang ditemuinya di dunia maya, yang belum pernah mengenyam pendidikan di asrama atau SLB, namun memiliki potensi besar.

"Saya menemukan tunanetra di dunia maya, mereka belum pernah masuk asrama sekolah tapi saya kenal banyak sekali. Kalau bisa mereka direkrut supaya Pertuni ini lebih terpandang, lebih jaya," tutupnya.

Kegiatan ini pun menjadi penanda kebangkitan kembali Pertuni Sumut untuk lebih solid, modern, dan inklusif.

Usai acara, Humas Pertuni Sumut, Andy menyampaikan terkait minumnya guru tuna netra di Sumatera Utara. Andy meminta agar Dinas Pendidikan Sumatera Utara turun tangan.

"Saya meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pendidikan untuk memberikan afirmasi dan ruang yang nyata bagi penyandang disabilitas netra untuk menjadi tenaga pengajar di SLB di Sumatera Utara," tegas Andy.

Menurut data yang ia pegang, kondisi guru SLB dari kalangan netra di Sumut sangat memprihatinkan. Dari puluhan SLB yang tersebar di kabupaten/kota, hanya tercatat satu orang guru netra yang aktif mengajar di Labuhanbatu Utara (Labura).

"Karena apa? SLB kita di Sumatera Utara ini sangat banyak. Kami berharap Sumut melalui Dinas Pendidikan memberikan ruang kepada teman-teman kita yang nantinya akan menjadi tenaga pengajar, jangan dipersulit. Ada beberapa orang teman kita yang hanya untuk perpindahan saja sangat-sangat susah," ungkapnya.

Ia bahkan menyebut adanya kasus diskriminasi, di mana salah satu SMP di Sumut menolak menerima penyandang disabilitas netra.

"Itu saja bang, terima kasih. Kami hanya ingin mengajar dan mengabdi," tutupnya. (R)

Aksi kemanusiaan yang menyedot perhatian masyarakat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPD GMN Tapanuli Utara, Hendra Christian Siregar, didampingi Wakil Bendahara Fransiska Simanjuntak (Owner Chika Bakery), serta dibantu secara masif oleh seluruh kader dan anggota DPD GMN Tapanuli Utara yang bergerak serentak dalam satu komando.

Menyisir Dua Titik Vital Siborongborong

Sejak pagi, pergerakan pasukan GMN Taput menyasar dua pusat denyut ekonomi dan aktivitas warga di Siborongborong, yakni kawasan Tugu Ombus-Ombus dan area Pajak (Pasar) Siborongborong. Para kader dengan sigap dan ramah menghampiri para pedagang kaki lima, supir angkutan umum, tukang becak, hingga pejalan kaki yang tengah beraktivitas.

Ketua DPD GMN Taput, Hendra Christian Siregar, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kepekaan sosial dan upaya preventif menjaga kesehatan masyarakat pasca-ancaman kabut asap.

"Kendati cuaca dan situasi kabut asap saat ini sudah berangsur normal, GMN Taput tidak boleh lengah. Kita turun ke jalan memastikan masyarakat tetap terlindungi dari sisa-sisa partikel debu dan kabut asap agar kualitas pernapasan serta imun tubuh warga tetap terjaga. Kita bagikan masker ini secara gratis, berdampingan dengan air mineral untuk menyegarkan warga yang sedang berjuang mencari nafkah," ujar Hendra di sela-sela aksi.

Dukungan penuh mengalir dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Mori Silangit. Direktur LPK Mori Silangit yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua GMN Tapanuli Utara, Rijen Sinurat, memberikan dorongan semangat yang membakar motivasi para kader di lapangan.

"Aksi nyata seperti ini adalah bukti sahih bahwa pemuda tidak boleh hanya pandai berwacana di ruang seminar, tetapi harus berani pasang badan dan hadir langsung merangkul rakyat! LPK Mori Silangit sangat bangga bisa bersinergi penuh dalam gerakan ini. Kami percaya, sekecil apa pun kepedulian yang kita tebarkan hari ini akan menyalakan api kebersamaan dan membawa dampak positif yang nyata bagi kemajuan Tapanuli Utara!" tegas Rijen Sinurat penuh gelora.

Dukungan tak kalah krusial datang dari dunia usaha lokal. Owner Chika Bakery sekaligus Wakil Bendahara GMN Taput, Fransiska Simanjuntak, menegaskan bahwa keterlibatan usahanya adalah wujud tanggung jawab sosial untuk saling menopang di tengah masyarakat.

"Bagi kami di Chika Bakery, mendukung penuh gerakan 'GMN Hadir Untuk Rakyat' bukan sekadar formalitas, melainkan panggilan hati. Kami ingin keberadaan kami dan Gajah Muda Nusantara dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas—bukan lewat kata-kata manis, tapi lewat aksi nyata yang menyentuh kebutuhan warga," tutur Fransiska.( Tim)

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik dengan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, Kunto Wibowo, di Medan, Selasa (20/10/2026).

Turut menyaksikan penandatanganan itu Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sumut Rifki Warisan, Bendahara Hartati Rangkuti, Wakil Sekretaris Riza Mulyadi dan Juli Tarigan serta Merry Ismail. Sedangkan dari BPJS Ketenagakerjaan turut menyaksikan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa, Bunyamin Najmi bersama para staf.

Kunto Wibowo mengaku, bangga telah melakukan penandatanganan PKS dengan PWI Sumut. "Saya pernah bertugas menjadi Kepala Kanwil di Banten, Jawa Barat dan saat ini di Sumut. Dari tiga wilayah tugas ini, baru kali ini melakukan penandatanganan PKS dengan PWI. Ini inisiatif luar biasa. Ini menunjukkan komitmen PWI Sumut hadir dalam melindungi anggotanya," kata Kunto.

Kunto menceritakan, dirinya sering mendapat pertanyaan dari kalangan wartawan terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. "Namun, dalam hati saya bertanya, apakah wartawan ini terlindungi atau tidak dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Jangan setiap hari menulis, tetapi tidak terlindungi," katanya.

Inisiatif PWI Sumut ini, menurut Kunto, sangat luar biasa. Sebab, profesi wartawan rentan terhadap risiko yang sering dijalankan, seperti meliputi aksi demonstrasi, di mana wartawan menjadi garda terdepan di tengah gerakan massa.

"Ini inisiatif sangat luar biasa. PWI Sumut maju ke depan memastikan seluruh anggotanya, baik anggota biasa maupun muda wajib terlindungi. Alhamdulillah, ini menjadi contoh nasional bagi PWI-PWI lain di Indonesia, karena penandatanganan PKS juga dilaporkan ke Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, melalui videocall. PWI Sumut menjadi barometer dalam memberikan jaminan sosial kepada anggotanya," ungkap Kunto.

Program PEKA

Pada kesempatan itu, Kunto, menyampaikan BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen memperbaiki pelayanan dan pengembangan program kepesertaan. Saat ini, katanya, pihaknya sedangkan mengembangkan program Pemberdayaan Ekonomi untuk Keluarga (PEKA).

"Program PEKA menawarkan berbagai jenis pelatihan kepada ahli waris penerima santunan, sehingga santunan yang diterima bisa menjadi produktif. Kami melakukan assessment sesuai kebutuhan, apakah pelatihan jahit-menjahit, barista. Intinya, pelatihan untuk pengembangan dan peningkatan ekonomi keluarga. Pelatihannya gratis," sebutnya.

Lahirnya program PEKA ini, sebut Kunto, karena BPJS Ketenagakerjaan melihat dana santunan sebesar Rp42 juta yang diterima ahli waris tidak tahu kemana penggunaannya.

"Program PEKA ini murni inisiasi kita. Kita juga nanti akan bekerjasama dengan bank-bank dalam hal pengelolaan keuangan, Kemenaker dan Disnaker. Mohon dukungannya, kiranya program yang baik ini dapat dimanfaatkan masyarakat," harapnya.

Senada dengan itu Ketua PWI Sumut, Farianda Putra Sinik, mengaku bersyukur dapat melanjutkan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. "Alhamdulillah, hari ini kita dapat menandatangani PKS dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau sebelumnya penandatanganan itu selama 2 tahun, hari ini kita tandatangani langsung 5 tahun," katanya.

Penandatanganan ini, sebut Farianda, sifatnya fluktuatif. "Artinya, sifatnya terbuka karena belum masuk semua, terutama anggota muda hasil ujian penerimaan beberapa waktu lalu. Bahkan, anggota PWI berusia di atas 65 tahun sebanyak 81 orang juga sudah tercover. Diperkirakan, sekitar 1.000 orang anggota PWI (muda dan biasa, red) nantinya tercover semuanya," sebut pria yang akrab disapa, Nanda, itu.

Kelanjutan penandatanganan PKS ini, sebut Nanda, merupakan wujud tanggung jawab selaku Ketua PWI terhadap anggota. "Walaupun masa kepengurusan akan berakhir, namun keberlanjutan perjanjian kerja sama ini tetap ditandatangani. Dengan PKS ini, organisasi hadir melindungi anggota. Semoga kerja sama ini dapat bermanfaat bagi seluruh anggota," harap Nanda. (Red )

Aksi ini merupakan bentuk desakan terhadap keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban pejabat publik terkait isu dugaan ijazah palsu yang dikaitkan dengan anggota DPRD Sumut berinisial JT.

GARDA HARAPAN SUMUT menegaskan bahwa integritas pejabat publik tidak boleh dibiarkan menjadi tanda tanya yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

Koordinator Aksi Aulia Ramadhan, menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh kejelasan atas persoalan yang menyangkut integritas wakil rakyat.

Ia mendesak anggota DPRD yang bersangkutan segera memberikan klarifikasi secara terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami tidak akan membiarkan persoalan ini tenggelam tanpa kejelasan. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang transparan dari wakil rakyatnya. Jabatan publik bukan alasan untuk menghindari pertanyaan, dan keterbukaan merupakan bentuk tanggung jawab kepada rakyat," tegas Aulia, Selasa (20/10/2026).

GARDA HARAPAN SUMUT juga mendesak aparat penegak hukum (APH) mengawal proses pemeriksaan secara profesional dan objektif serta menghentikan segala bentuk intimidasi maupun intervensi terhadap pelapor dan penyampai informasi yang berpotensi menghambat pengungkapan fakta.

"Kami menuntut APH mengawal persoalan ini secara serius. Hentikan intimidasi dan segala upaya yang dapat mengaburkan proses pemeriksaan. Kami ingin fakta diungkap secara transparan, bukan ditutupi oleh kepentingan pihak mana pun," lanjutnya.

Sementara itu, Muhammad Sofyan, S. Sos., selaku Kasubbag Humas DPRD Sumatera Utara yang menerima massa aksi, menyampaikan bahwa tuntutan tersebut akan diterima dan ditindaklanjuti sesuai SOP DPRD serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkembangan tindak lanjut dijadwalkan dapat ditinjau pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Menutup aksi, Aulia Ramadhan menegaskan bahwa GARDA HARAPAN SUMUT akan terus mengawal tuntutan tersebut dan siap menggelar aksi lanjutan apabila belum ada tindak lanjut yang jelas maupun klarifikasi terbuka dari anggota DPRD yang bersangkutan.

"Kami menuntut transparansi, bukan pembiaran; pertanggungjawaban, bukan penghindaran. GARDA HARAPAN SUMUT akan terus bergerak hingga tuntutan ini mendapat kejelasan. Namun, seluruh dugaan harus tetap diuji berdasarkan bukti dan mekanisme hukum yang sah, dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," tutup Aulia.

GARDA HARAPAN SUMUT menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat, memperjuangkan keterbukaan informasi publik, dan mendesak penanganan setiap dugaan secara transparan, objektif, serta sesuai hukum yang berlaku. (Dam)

Penghargaan diserahkan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, kepada Bupati Deli Serdang yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setdakab Deli Serdang, Rudi Akmal Tambunan, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa (20/10/2026).

Rudi mengatakan, capaian tersebut menjadi dorongan bagi Pemkab Deli Serdang untuk terus memperkuat keterbukaan informasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui prinsip Cepat, Transparan, dan Mudah (CTM).

"Penghargaan ini menambah kepercayaan diri kami untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan. Namun, tujuan kami bukan semata-mata memperoleh penghargaan dari lembaga penilai, melainkan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat," kata Rudi.

Ia berharap keterbukaan informasi semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus mendorong partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Informasi yang terbuka dan mudah diakses menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. ( Drt)

Keduanya mempertanyakan transparansi pelaksanaan ujian serta hasil penilaian yang dinilai perlu mendapat penjelasan secara terbuka dari panitia penyelenggara.

Dua calon tersebut, Sulastri Tampubolon dan Ester Novita Pasaribu, mengaku kecewa terhadap hasil seleksi yang telah dilaksanakan. Keduanya merupakan peserta penjaringan bersama satu calon lainnya, yakni Leo Sitorus.

Sebagai bentuk keberatan, Sulastri dan Ester telah mendatangi Kepala Desa Bangun Sari untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta agar proses penjaringan dievaluasi secara menyeluruh.

Keduanya berharap pelaksanaan seleksi perangkat desa dapat mengedepankan prinsip transparansi, objektivitas, kejujuran, dan keadilan sehingga seluruh peserta memperoleh kesempatan yang sama.

Keberatan tersebut turut mendapat perhatian salah seorang warga, Frans Willy Sinaga, SH. Ia menilai persoalan yang disampaikan kedua calon perlu ditindaklanjuti secara bijaksana agar tidak menimbulkan keraguan masyarakat terhadap hasil penjaringan perangkat desa.

Menurut Frans, kedua peserta yang menyampaikan keberatan mengaku mempertanyakan adanya perbedaan bobot nilai yang cukup tinggi, sementara mekanisme penilaian dinilai belum dijelaskan secara transparan.

Selain persoalan nilai, salah seorang calon juga mempertanyakan materi ujian yang memuat sejumlah pertanyaan mengenai nama pejabat pemerintahan dan unsur Forkopimcam, di antaranya Kapolsek Tanjung Morawa, Bupati Deli Serdang, Danramil Tanjung Morawa, Kepala Desa Bangun Sari, Camat serta Sekretaris Camat Tanjung Morawa.

Peserta tersebut mengaku hanya melakukan satu kesalahan dalam menjawab soal dan berharap panitia dapat memberikan penjelasan mengenai sistem pembobotan nilai yang digunakan.

Sejumlah hal teknis lainnya turut menjadi sorotan, termasuk pengaturan tempat duduk peserta ujian serta proses pemberitahuan verifikasi administrasi.

Salah seorang calon mengaku baru menerima pemberitahuan terkait verifikasi berkas pada hari kelima dengan alasan nomor telepon yang bersangkutan tidak aktif.

Namun, alasan tersebut dibantah karena menurut pengakuannya nomor telepon yang digunakan tetap aktif.

Berbagai keberatan itu diharapkan dapat diklarifikasi secara terbuka oleh panitia agar tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.

Frans Willy Sinaga: Seleksi Harus Menjunjung Integritas

Menanggapi persoalan tersebut, Frans Willy Sinaga, SH, berharap Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Camat Tanjung Morawa serta Kepala Desa Bangun Sari dapat memberikan perhatian terhadap aspirasi kedua calon.

Ia meminta agar proses seleksi dievaluasi dan, apabila ditemukan ketidaksesuaian prosedur maupun pelanggaran ketentuan, penjaringan dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan kembali sesuai aturan yang berlaku.

Frans menegaskan bahwa jabatan kepala dusun memiliki tanggung jawab besar karena berkaitan langsung dengan pelayanan administrasi dan kepentingan masyarakat.

"Ini bukan jabatan untuk satu sampai lima tahun. Masa pengabdian perangkat desa dapat berlangsung hingga batas usia 60 tahun. Karena itu, proses penjaringannya harus benar-benar transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Frans Willy Sinaga, SH.

Ia juga berharap panitia tidak hanya mempertimbangkan hasil ujian, tetapi turut memperhatikan rekam jejak, integritas, serta kemampuan sosial para calon dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sepanjang sesuai dengan ketentuan seleksi.

Frans turut mengingatkan agar siapa pun yang nantinya dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Dusun I dapat menjalankan tugas secara profesional dan menjauhi segala bentuk praktik pungutan liar (pungli).

Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama, bukan justru dijadikan sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi.

"Kita menginginkan kepala dusun yang benar-benar mampu melayani masyarakat dengan baik. Jangan sampai ada lagi keluhan masyarakat mengenai praktik pungli dalam pelayanan. Siapa pun yang terpilih harus menjaga amanah dan integritas," tegasnya.

Kepala Desa Bangun Sari: Akan Dicek dan Ditindaklanjuti

Sementara itu, Kepala Desa Bangun Sari, Muhammad Rifai, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap sejumlah persoalan yang disampaikan terkait pelaksanaan penjaringan Kepala Dusun I.

Rifai menjelaskan bahwa tahapan seleksi perangkat desa telah berjalan berdasarkan mekanisme yang ada, termasuk melalui pembentukan panitia seleksi.

Meski demikian, pihaknya tetap membuka ruang untuk menindaklanjuti apabila ditemukan hal-hal yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip integritas dan profesionalitas dalam pelaksanaan penjaringan.

"Kita akan cek terlebih dahulu.Proses pemilihan kepala dusun sudah berjalan sesuai mekanisme yang ada, yakni dengan mengangkat panitia seleksi. Apabila ditemukan hal-hal yang tidak mengedepankan integritas dan profesionalitas, tentu akan kita proses sesuai aturan yang berlaku," ujar Muhammad Rifai.

Pernyataan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memberikan kejelasan atas keberatan yang disampaikan para peserta.

Sulastri Tampubolon dan Ester Novita Pasaribu berharap aspirasi mereka mendapat perhatian serius dari pihak terkait, sehingga proses penjaringan Kepala Dusun I Bangun Sari dapat menghasilkan perangkat desa yang memiliki kompetensi, integritas, serta memperoleh kepercayaan masyarakat.

Hingga berita ini disusun, keberatan kedua calon tersebut masih berupa dugaan dan penilaian peserta yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Belum terdapat kesimpulan resmi mengenai adanya pelanggaran ataupun kecurangan dalam proses seleksi dimaksud. (ATN)

Penghargaan tersebut diberikan pada gelaran KI Awards 2026 yang dilaksanakan di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (20/10/2026).

Penghargaan ini menjadi wujud apresiasi resmi atas komitmen keterbukaan informasi publik di lingkungan Kemenag se-Sumatera Utara.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, H. Ahmad Qosbi menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas capaian yang diraih jajarannya. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi pemicu semangat untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat luas.

"Penghargaan ini adalah bukti komitmen seluruh jajaran Kementerian Agama di Sumatera Utara dalam menjunjung tinggi keterbukaan informasi publik. Kami siap melayani masyarakat secara optimal dengan kinerja terbaik, sehingga hubungan Kementerian Agama dengan masyarakat semakin erat, kian disayangi, dan disenangi khalayak luas. Ke depan, kami berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan publik terbaik," tegas Kakanwil.

Ia menambahkan bahwa pencapaian kategori Informatif ini tidak lepas dari kerja keras dan kolaborasi solid dari seluruh jajaran terutama tim Humas, Komunikasi Publik, Data, dan Informasi Kanwil Kemenag Sumut melalui tim PPID Sumut. Keterlibatan aktif PPID Sumut dalam mengelola informasi publik secara terbuka dan akuntabel terbukti mampu membangun kepercayaan publik terhadap instansi keagamaan ini.

"Pencapaian ini bukanlah akhir, melainkan pengingat bahwa transparansi harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan di lapangan. Kami ingin memastikan masyarakat merasakan kemudahan akses informasi, baik mengenai pelayanan haji, keagamaan, maupun pendidikan Islam secara mutakhir dan akurat," tambahnya.

Adapun 10 penerima KI Awards 2026 Kategori Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Kantor Kementerian Agama Kota Medan, Kantor Kementerian Agama Dairi, Kantor Kementerian Agama Tebing Tinggi, Kantor Kementerian Agama Kab. Asahan, Kantor Kementerian Agama Kab. Pakpak Bharat, Kantor Kementerian Agama Kab. Karo, Kantor Kementerian Agama Labuhanbatu, Kantor Kementerian Agama Pematangsiantar, dan Kantor Kementerian Agama Kab. Nias Barat.(hkm)