Kasubbag Humas Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara, Suci Ramadhani mengatakan, dari laporan di lapangan, almarhumah meninggal dunia setelah menjalani perawatan di Jiwar Care Health Hospital Mekkah pada 4 Juni 2026.

"Saat itu jemaah baru selesai melakukan tawaf ifadhoh di sekitaran Masjidil Haram dan mengalami cardiac arrest pada Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 WIB ketika berjalan menuju hotel," ujar Suci melalui keterangan tertulis, Jumat (5/6/2026).

Kemudian, kepada jemaah dilakukan Resutasi Jantung Paru (RJP) dan dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026.

"Di rumah sakit dilakukan inform consent dan ditandatangani oleh suami jemaah untuk operasi cateterisasi jantung. Kemudian pada tanggal 3 Juni 2026 setelah operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sangat banyak dan prognosa buruk," katanya.

Karena kondisi jemaah yang semakin buruk, pada 4 Juni 2026 jemaah dinyatakan meninggal dunia. "Hingga tanggal 4 Juni 2026 jam 14.15 jemaah dinyatakan meninggal dunia," jelasnya.

Hingga saat ini, Suci menyebut, terdapat 4 jemaah Haji asal Provinsi Sumatera Utara yang meninggal dunia. Yakni 1 orang jemaah asal Kota Medan, 1 orang dari Kabupaten Mandailing Natal, 1 orang Kabupaten Langkat dan yang terakhir dari Kabupaten Padang Lawas Utara.

"Sampai saat ini 4 orang," pungkasnya.(detikSumut)

Melemahnya nilai tukar Rupiah mencapai 17 poin atau setara 0,09 persen.

Kini mata uang bergambar Burung Garuda itu menjadi Rp18.066 per dolar AS.

Padahal jika dibandingkan penutupan sebelumnya mata uang Indonesia ini sempat bertengger dilevel Rp18.049 per Dolar AS.(dpt)

Uriarte yang mewakili tim Red Bull KTM Ajo tersebut kedapatan melakukan pelanggaran regulasi terkait penggunaan pelumas atau oli ilegal pada motornya saat sesi kualifikasi di Catalunya. Berdasarkan aturan resmi yang berlaku, seluruh kontestan Moto3 diwajibkan secara mutlak untuk menggunakan pelumas dari penyuplai tunggal yang telah ditentukan, yaitu Repsol.

1. Kronologi Pelanggaran Oli Ilegal Brian Uriarte

Pihak stewards sejatinya memiliki kewenangan penuh untuk mengambil sampel bahan bakar maupun pelumas secara acak kapan saja. Motor Uriarte pun menjadi salah satu yang terkena pengecekan tersebut.

Dilansir dari Crash, Uriarte kemudian dipanggil oleh pengawas balapan di sela-sela pekan balap Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello pekan lalu. Menanggapi temuan awal (Sampel A), pihak Uriarte sempat mengajukan banding dan meminta sampel kedua (Sampel B) untuk dianalisis ulang.

Namun, hasil uji laboratorium terhadap Sampel B justru memperkuat dan mengonfirmasi temuan ilegal dari Sampel A. Alhasil, dalam persidangan yang digelar di Sirkuit Balaton Park, Hungaria, pada Kamis 4 Juni 2026 pagi WIB, pengawas balapan memutuskan untuk mendiskualifikasi Uriarte.

Dengan keputusan ini, keberhasilan Uriarte yang mengamankan posisi start ketiga saat kualifikasi serta raihan finis keempat pada balapan utama hari Minggu 17 Mei 2026 resmi dianulir dan dihapus. Uriarte pun harus merelakan kehilangan 13 poin berharga yang didapatnya dari Catalunya.

2. Veda Ega Pratama di Puncak Klasemen

Sanksi diskualifikasi yang diterima Uriarte secara otomatis mengubah tatanan poin para rival di atasnya, termasuk Veda Ega Pratama. Pembalap Honda Team Asia tersebut kini berhak naik satu setrip ke urutan ke-7 untuk hasil balapan di Catalunya, setelah sebelumnya melewati garis finis di posisi ke-8.

Berkat revisi hasil balapan ini, Veda Ega mendapatkan tambahan 1 poin gratis. Koleksi poin yang kini menyentuh angka 67 membuat Veda meroket ke peringkat ke-4 pada klasemen umum Moto3 2026. Sebaliknya, posisi Uriarte melorot tajam ke peringkat ke-8 dengan raihan 54 poin.

Tidak hanya memperbaiki posisi di klasemen umum, Veda Ega Pratama kini resmi mengambil alih status sebagai rookie atau pembalap pendatang baru terbaik di Moto3 2026, menggeser posisi yang sebelumnya dikuasai oleh Uriarte.

Berikut klasemen sementara Rookie Moto3 2026:

1. Veda Ega Pratama (Indonesia) – 67 Poin

2. Brian Uriarte (Spanyol) – 54 Poin

3. Hakim Danish (Malaysia) – 44 Poin

4. Casey O'Gorman (Irlandia) – 23 Poin

5. Rico Salmela (Finlandia) – 21 Poin

6. Jesus Rios (Spanyol) – 14 Poin

7. Leo Rammerstorfer (Austria) – 2 Poin

8. Zen Mitani (Jepang) – 0 Poin

(wan/bbs)

Kondisi hujan sedang ini menurut prediksi BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) seperti dilansir di website resminya pada Jumat 5 Juni 2026 terjadi untuk Sebagian besar kecamatan.

Menurut website itu, hanya beberapa kecamatan yang bakal diguyur hujan ringan.

Cuaca hari ini dilaporkan hujan ringan hingga hujan sedang dengan suhu udara rata-rata antara 25 derajat celcius hingga 31 derajat celcius.

Warga diminta tetap mewaspadai cuaca ekstrem yang bisa terjadi sewaktu-waktu di luar prediksi Lembaga itu.(dpt)

Data Cuaca Kota Medan Per Kecamatan:

Amplas

Hujan sedang

Medan Area

Hujan sedang

Medan Kota

Hujan sedang

Sunggal

Hujan sedang

Helvetia

Hujan sedang

Denai

Hujan sedang

Medan Barat

Hujan sedang

Medan Deli

Hujan sedang

Tuntungan

Hujan sedang

Medan Belawan

Hujan ringan

Johor

Hujan sedang

Medan Marelan

Hujan ringan

Labuhan

Hujan ringan

Tembung

Hujan sedang

Maimun

Hujan sedang

Polonia

Hujan sedang

Medan Baru

Hujan sedang

Medan Timur

Hujan sedang

Selayang

Hujan sedang

Perjuangan

Hujan sedang

Petisah

Hujan sedang***

Acara dilaksanakan bersama para pemangku kepentingan dihadiri oleh Komisi XIII DPR RI, Kementerian Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, perwakilan warga korban, serta PT SMART.

Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepahaman penting sebagai langkah maju dalam penyelesaian sengketa agraria Padang Halaban.

Pertama, Kementerian ATR/BPN menjelaskan bahwa bidang tanah yang menjadi objek perkara dengan NIB 01881 telah dilakukan enclave dan diberikan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tersendiri, yaitu NIB 01883, dengan luas 83,2627 hektare. Bidang tanah tersebut merupakan objek eksekusi dan tidak termasuk dalam HGU Nomor 1419/Labuhan Batu.

Kedua, Kementerian ATR/BPN akan menyampaikan secara tertulis kepada PT SMART mengenai status lahan seluas 83,2627 hektare yang tidak termasuk dalam HGU dimaksud, dengan tembusan kepada seluruh pihak terkait sebagai dasar kejelasan administrasi dan tindak lanjut penyelesaian.

Ketiga, terkait penyelesaian sengketa atas lahan seluas 83,2627 hektare tersebut, para pihak sepakat bahwa proses penyelesaiannya akan dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa salah satu sumber tanah untuk Reforma Agraria (TORA) dapat berasal dari penyelesaian konflik agraria.

Keempat, Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian HAM, Komnas HAM, dan Ombudsman Republik Indonesia akan mengawal serta mengawasi secara ketat seluruh proses penyelesaian hingga tuntas, khususnya dalam memastikan bahwa lahan seluas 83,2627 hektare tersebut dapat diserahkan kepada warga yang berhak menerimanya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kelima, seluruh pihak yang hadir menyatakan kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan hasil kesepakatan dengan penuh tanggung jawab guna mewujudkan penyelesaian yang adil, damai, dan berkelanjutan.

Keenam, para peserta menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria Padang Halaban harus mengedepankan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai prinsip utama dalam mencari solusi terbaik bagi seluruh pihak.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menegaskan bahwa negara harus hadir untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak masyarakat dalam setiap penyelesaian konflik agraria.

"Pertemuan ini merupakan langkah penting untuk memastikan adanya kepastian hukum atas status lahan yang disengketakan sekaligus membuka jalan bagi penyelesaian yang berkeadilan. Komisi XIII DPR RI akan terus mengawal proses ini agar hak-hak masyarakat terlindungi dan seluruh pihak melaksanakan komitmennya sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Sugiat Santoso.

Komisi XIII DPR RI berharap kesepahaman yang telah dicapai menjadi momentum penting bagi penyelesaian konflik agraria Padang Halaban secara menyeluruh, damai, dan berkeadilan, serta dapat menjadi contoh penyelesaian sengketa agraria yang mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia. (PM/REL)

Hal tersebut disampaikan Bobby saat menerima audiensi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Sumbagut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Kamis (4/6/2026).

Menurut Bobby, penerapan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 menjadi langkah penting dalam menata dan mengelola sumur minyak rakyat secara profesional sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

"Ini satu hal yang kami ketahui, tujuannya mencapai cita-cita Pak Presiden mencapai swasembada energi untuk memenuhi target 610 ribu barel per hari, salah satunya dengan melibatkan masyarakat daerah," kata Bobby.

Selama ini, keberadaan sumur minyak masyarakat kerap dianggap merugikan negara karena belum memiliki payung hukum yang jelas. Namun, melalui implementasi Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025, aktivitas tersebut kini memiliki dasar legal yang kuat.

"Kita pemerintah daerah melalui BUMD diminta mengakomodir hasil sumur masyarakat, oleh karena itu percepatan cita-cita Pak Presiden harus kita wujudkan segera," ujar Bobby.

Bobby menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut siap mendukung penuh percepatan legalisasi dan pengelolaan sumur minyak masyarakat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

"Kami dari Pemprov Sumut bersemangat untuk terus bersinergi. Kami dari Pemda tentu akan mendukung dan ingin menjadi bagian dari pencapaian tersebut. Oleh karena itu, apa pun hal dan persoalan di Sumut, mari kita sama-sama berkolaborasi mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan," katanya.

Sementara itu, Bupati Langkat Syah Afandin berharap proses legalisasi dapat segera direalisasikan. Menurutnya, sumur minyak masyarakat merupakan potensi besar yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.

"Sebenarnya ini potensi daerah, seperti lapangan pekerjaan, PAD, dan lain-lain," kata Syah Afandin.

Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut Sebastian Julius mengatakan pihaknya terus mendorong percepatan implementasi kebijakan tersebut. Ia juga mengapresiasi sinergi yang selama ini telah terjalin dengan Pemerintah Provinsi Sumut dan Pemerintah Daerah.

"Alhamdulillah kerja sama cukup baik, ini yang kami harapkan untuk dipertahankan dan ditingkatkan," kata Sebastian.(DISU)

FOTO

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima audiensi Kepala Perwakilan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di Aula Tengku Rizal Nurdin Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, Kamis (4/6/2026).

(Foto : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumut / Munawar Harahap)

Audiensi ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara insan pers dan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam mendukung pembangunan daerah melalui fungsi kontrol sosial dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Ketua FORWAKA Nias Selatan, Budi H. Gowasa, bersama jajaran pengurus menyampaikan harapan agar terjalin kemitraan yang konstruktif antara organisasi wartawan dan pemerintah daerah. Dalam pertemuan tersebut FORWAKA menegaskan komitmennya mendukung pembangunan daerah melalui pemberitaan yang profesional, berimbang, dan sesuai kode etik jurnalistik.

Menanggapi hal itu, Bupati Sokhiatulo Laia menyambut baik kehadiran FORWAKA sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Ia menegaskan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan tanpa dukungan berbagai elemen masyarakat, termasuk insan pers.

"Pemerintah daerah tentu membutuhkan dukungan seluruh unsur masyarakat. Pers memiliki peran penting sebagai mitra strategis, terutama dalam menyampaikan informasi kepada publik serta memberikan masukan dan kritik yang konstruktif demi kemajuan daerah," ujar Sokhiatulo Laia.

Menurutnya, fungsi kontrol yang dijalankan media menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Karena itu, pemerintah daerah terbuka terhadap berbagai masukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan.

Bupati juga mengapresiasi inisiatif FORWAKA membangun komunikasi dan kemitraan dengan pemerintah daerah. Ia berharap hubungan yang terjalin dapat berjalan berkelanjutan dan memberi manfaat bagi masyarakat luas.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Nias Selatan, Amsarno Sarumaha, S.H., M.H., menyatakan pemerintah daerah pada prinsipnya mendukung program yang positif dan sejalan dengan kepentingan pembangunan daerah.

Meski demikian, ia mengingatkan dukungan pemerintah tetap harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang saat ini menghadapi berbagai keterbatasan.

"Kami berharap komunikasi yang sudah terbangun ini terus dijaga melalui koordinasi yang baik. Pemerintah daerah terbuka berdiskusi dan menerima masukan dari rekan-rekan FORWAKA untuk mendukung pembangunan Kabupaten Nias Selatan," kata Amsarno.

Audiensi berlangsung hangat dan penuh keakraban. Kedua belah pihak sepakat terus memperkuat komunikasi, koordinasi, serta membangun kemitraan yang sehat demi mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(Rel)

Kegiatan yang melibatkan personel Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Sumut tersebut menyasar beberapa lokasi hiburan malam guna mencegah serta menindak penyalahgunaan narkoba yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaannya, tim gabungan melakukan pemeriksaan dan tes urine terhadap sejumlah pengunjung.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, petugas menemukan dua orang pengunjung yang terindikasi positif menggunakan narkoba. Selanjutnya, kedua orang tersebut diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Komandan Satuan Brimob Polda Sumit, Kombes Pol. Rantau Isnur Eka, S.I.K., M.M., M.H., M.Han., menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari koordinasi dan sinergi yang telah dibangun bersama Kepala BNNP Sumatera Utara, Brigjen Pol. Tatar Nugroho, S.I.K., S.H., M.H., dalam upaya memperkuat pemberantasan narkoba di wilayah Sumatera Utara.

"Kami telah berkoordinasi dengan Kepala BNNP Sumatera Utara untuk mendukung penuh pelaksanaan kegiatan pemberantasan narkoba. Satuan Brimob Polda Sumut siap memberikan dukungan pengamanan dan kekuatan personel dalam setiap operasi yang bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika," tegas Dansat Brimob Polda Sumut.

Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa narkoba merupakan musuh bersama yang harus diperangi secara konsisten melalui kolaborasi seluruh elemen, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat. Menurutnya, langkah-langkah preventif dan penindakan yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi bagian penting dalam menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika.

Melalui kegiatan ini, Satuan Brimob Polda Sumut menegaskan komitmennya untuk terus hadir mendukung setiap upaya penegakan hukum dan menjaga kondusivitas wilayah. Sinergi antara Brimob dan BNNP Sumut diharapkan mampu mempersempit ruang gerak pelaku penyalahgunaan narkoba serta menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehat, dan produktif bagi masyarakat.

Brimob Sumut Bersama BNNP Sumut, Bergerak Nyata Melawan Narkoba Demi Masa Depan Generasi Bangsa dan Sumatera Utara yang Lebih Baik.(HPSU)

Hingga Jumat (5/6/2026), personel Pos TNI AL (Posal) Sei Berombang Lanal Tanjung Balai Asahan bersama Basarnas Tanjung Balai, Polairud, KPLP, serta nelayan setempat masih melakukan penyisiran di Perairan Tanjung Api, Sumatera Utara.

Dua korban yang hingga kini belum ditemukan masing-masing bernama Kahwi (60) selaku nahkoda kapal dan Jamil, yang merupakan anak buah kapal (ABK). Tenggelamnya kapal tersebut meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban yang masih menunggu kabar dari laut.

Berdasarkan laporan yang dihimpun, KM Mitra Jaya mengalami kebocoran pada Selasa (2/6/2026) sekitar pukul 19.00 WIB di koordinat 02°52'20,1126" LU dan 99°58'00,99192" BT.

Para awak kapal sempat berupaya menyelamatkan kapal dengan menggunakan pompa Alkon, namun derasnya air yang masuk membuat kapal tidak dapat dipertahankan.

"Sudah diusahakan pakai pompa Alkon, tapi tidak mampu. Dalam waktu sekitar 15 menit kapal langsung karam," ujar Mul, salah seorang ABK yang berhasil selamat.

Dari total 23 awak kapal, sebanyak 21 orang berhasil menyelamatkan diri dan telah kembali ke rumah masing-masing.

Pada hari kedua pencarian, Kamis (4/6/2026), Patkamla RHIB 02 Posal Sei Berombang bergerak menuju lokasi kejadian sejak pukul 08.52 WIB untuk melaksanakan operasi SAR bersama tim Basarnas Tanjung Balai Asahan.

Pencarian berlangsung hingga pukul 17.00 WIB, namun kedua korban belum berhasil ditemukan sehingga operasi dihentikan sementara dan dilanjutkan kembali pada hari berikutnya.

Hingga saat ini, unsur gabungan TNI AL, Basarnas, serta aparat maritim terkait terus berupaya maksimal melakukan pencarian. Tim berharap kedua nelayan yang hilang dapat segera ditemukan agar keluarga memperoleh kepastian atas nasib para korban. (Dispen Koarmada I/)

Laga pertama skuad asuhan pelatih John Herdman Cs ini akan dimainkan hari ini menghadapi salah satu negara kuat Asia.

Untuk pertandingan pertamanya, Timnas Indonesia bakal tampil menghadapi Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) hari ini Jumat (5/6) pukul 21.00 WITA.

Dari segi kekuatan tim, bisa dikatakan kedua tim masih sama-sama menebak lawan masing-masing. Mengingat Indonesia dan Oman baru kembali bertemu.

Namun jika membandingkan dari segi peringkat FIFA, Indonesia terpaut cukup jauh dari Oman. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi ke-122 dunia atau berselisih 43 posisi dari Oman.

Dari segi head to head kedua negara, Indonesia dan Oman memang lebih berpihak kepada tim tamu.

Total dari enam kali bentrokan di berbagai ajang, Skuad Garuda baru mampu mencuri dua kemenangan dan satu hasil imbang, sementara tiga laga lainnya berujung kekalahan.

Dan yang lebih menarik, kemenangan terakhir Indonesia atas Oman sudah terjadi sangat lampau, yakni hampir empat dekade silam.

Tepatnya pada ajang King's Cup 1988 di Bangkok, Thailand, di mana Indonesia sukses melumat Oman dengan skor telak 3-0.

Bagi pelatih John Herdman, ini merupakan laga sekaligus tantangan ketiga yang bakal dijalaninya bersama Timnas Indonesia.

Belum lagi kondisi skuad Garuda yang tampil kurang maksimal karena beberapa pemain pilar harus absen untuk laga kali ini.

Di barisan pertahanan, Timnas Indonesia dipastikan kehilangan sosok sentral Jay Idzes yang harus menepi akibat cedera.

Situasi makin pelik karena duo pemain diaspora lainnya, Thom Haye dan Shayne Pattynama, juga tidak bisa diturunkan lantaran masih harus menjalani sanksi larangan bertanding.

Berikut Jadwal dan Link Streaming

Pertandingan: Timnas Indonesia vs Oman

Tempat: Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta

Hari/Tanggal: Jumat, 5 Juni 2026, pukul 20.00 WIB atau 21.00 WITA. (fajar)

Robby menjelaskan saat putranya mendaftar PPDB, jarak rumahnya yang terletak di Jalan Cik Di Tiro BLK 6 Medan sesuai alamat di Kartu Keluarga (KK) yakni hanya 121 meter.

Dijelaskannya, kuota domisili yang disediakan sekitar 100 lebih kursi. Namun, saat pihak sekolah mengumumkan peserta didik baru yang lulus, R, putranya dinyatakan tidak lulus.

Robby kian kesal saat mengetahui ada teman putranya yang diterima PPDB Domisili di SMAN 1 Kota Medan, padahal jarak rumahnya jauh dari sekolah.

"Yang sudah diajukan oleh anak saya berjarak titik koordinat 121 meter, namun kok bisa ga lulus. Apa disekitar 100 an meter dari SMAN 1, banyak siswa yang mendaftar dan dinyatakan lulus? Anehnya lagi, anak-anak yang hari ini diterima melalui jalur domisili adalah yang jelas-jelas rumahnya 100 meter di belakang rumah saya, 60 meter di belakang rumah saya, dan bahkan ada yang lebih jauh lagi," kata Robby kepada wartawan, Jumat 5 Juni 2026.

Robby juga berencana mendatangi pihak sekolah untuk mempertanyakan perihal anaknya yang tak lolos PPDB Domisili.

"Saya juga akan bawa meteran untuk mengukur jarak sekolah ke rumah. Masa hanya berjarak 121 meter anak saya dinyatakan tidak lulus. Ada main ini SMAN 1," katanya.(WIK)

Keduanya diamankan polisi setelah video insiden tersebut viral di media sosial. Kedua pelaku Zulpikar (37) dan Zulyarham (46).

Kasatreskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Risky Lubis mengatakan pihaknya telah mengamankan dua pria yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap pasutri di kawasan Jalan Baru Pasar 7, Kecamatan Medan Tembung, Rabu (3/6/2026).

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat korban berhenti di dekat perlintasan rel kereta api karena situasi di lokasi sedang tidak kondusif. Saat itu diketahui terjadi tawuran yang menyebabkan arus lalu lintas macet.

"Korban bersama istrinya yang sedang hamil memilih tidak maju karena khawatir dengan kondisi di lokasi," ujar Adrian.

Namun, situasi tersebut memicu cekcok antara korban dengan kedua terduga pelaku yang saat itu disebut sedang mengatur arus kendaraan di sekitar lokasi. Perselisihan kemudian berujung aksi kekerasan terhadap korban.

Menurut keterangan polisi, salah satu pelaku sempat pergi mengambil airsoft gun sebelum kembali dan memukul kepala korban menggunakan senjata tersebut.

Korban diketahui bernama Manongap Purba dan telah membuat laporan resmi ke pihak kepolisian. Sementara istrinya yang turut menjadi korban saat ini menjalani pemeriksaan kandungan di RS Pirngadi Medan dengan pendampingan petugas kepolisian.

Polisi menyebut kedua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif dan dalam waktu dekat akan ditetapkan sebagai tersangka.

Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan mengutamakan keselamatan dalam situasi yang berpotensi menimbulkan keributan maupun gangguan keamanan.

Ia menilai persoalan tersebut seharusnya menjadi momentum evaluasi profesionalisme penyelenggaraan turnamen internasional, bukan malah dijadikan ajang saling menyalahkan.

Menurut Amiruddin, berkembangnya narasi yang menyudutkan Pemerintah Kota Medan dan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas sebagai pihak yang tidak berkomitmen dalam mendukung turnamen merupakan hal yang keliru dan berpotensi menyesatkan opini publik.

"Narasi itu bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya. Publik diarahkan untuk percaya bahwa biaya hotel peserta merupakan tanggung jawab Pemko Medan, padahal hingga saat ini tidak pernah ditunjukkan dasar resmi yang menyatakan hal tersebut," ujar Amiruddin, Rabu (3/6/2026).

Ia mempertanyakan dasar hukum maupun administrasi yang digunakan PSSI Sumut dan panitia lokal jika memang menganggap biaya akomodasi peserta menjadi kewajiban pemerintah daerah.

"Sampai hari ini publik tidak pernah diperlihatkan dokumen yang menunjukkan adanya komitmen resmi Pemko Medan untuk membiayai hotel seluruh peserta. Tidak ada keputusan anggaran, tidak ada nota kesepahaman yang dipublikasikan, dan tidak ada surat pernyataan resmi yang menyebutkan hal itu," katanya.

Amiruddin menegaskan, dalam logika yang sehat seseorang tidak dapat dituding ingkar janji terhadap komitmen yang tidak pernah dibuat.

Karena itu, ia menilai tudingan terhadap Wali Kota Medan tidak memiliki dasar yang kuat apabila memang tidak pernah ada kesepakatan resmi terkait pembiayaan akomodasi peserta.

Lebih lanjut, Amiruddin menyoroti munculnya narasi yang menggambarkan seolah-olah PSSI Sumut dan panitia lokal menjadi pihak yang "menyelamatkan" turnamen akibat Pemko Medan tidak bersedia menanggung biaya hotel peserta.

Menurutnya, narasi tersebut justru berpotensi mengalihkan perhatian publik dari persoalan utama, yakni perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan turnamen.

"Jika akomodasi peserta merupakan kebutuhan mendasar dalam sebuah turnamen internasional, mengapa persoalan itu baru menjadi polemik menjelang atau saat pelaksanaan? Bukankah aspek tersebut seharusnya menjadi salah satu komponen pertama yang dipastikan oleh penyelenggara?" ujarnya.

Ia menilai jika kebutuhan dasar peserta tidak dapat dipastikan sejak awal, maka yang patut dievaluasi adalah kapasitas perencanaan penyelenggara, bukan komitmen pemerintah daerah yang sejak awal tidak pernah ditetapkan sebagai penanggung jawab biaya tersebut.

Amiruddin juga mengingatkan bahwa dukungan pemerintah daerah tidak dapat diartikan sebagai pengalihan seluruh tanggung jawab penyelenggaraan kepada pemerintah daerah.

"Dukungan bukan berarti pengalihan kewajiban. Membantu bukan berarti wajib membayar. Menjadi tuan rumah bukan berarti harus menanggung seluruh biaya kegiatan yang dimiliki dan dikelola organisasi lain," tegas Ketua DPRD Medan periode 2009-2014.

Ia menilai tudingan terhadap Rico Waas semakin tidak tepat mengingat Pemko Medan telah memberikan berbagai bentuk dukungan untuk menyukseskan turnamen tersebut.

Mulai dari persiapan Stadion Teladan sebagai venue pertandingan, pembenahan fasilitas pendukung, koordinasi lintas instansi hingga pengerahan berbagai sumber daya pemerintah daerah.

"Alih-alih mengapresiasi dukungan tersebut, justru muncul tudingan ketika terjadi persoalan yang semestinya menjadi bagian dari tanggung jawab penyelenggara. Sikap seperti ini tidak sehat bagi perkembangan sepak bola nasional," katanya.

Amiruddin meminta PSSI Sumut dan panitia lokal menjadikan polemik tersebut sebagai bahan introspeksi dan evaluasi menyeluruh, bukan sebagai panggung untuk membangun opini yang menyudutkan pihak lain.

Ia menekankan pentingnya transparansi kepada publik, terutama terkait pembagian tanggung jawab, mekanisme pengambilan keputusan, hingga skema pembiayaan dalam penyelenggaraan turnamen internasional.

"Jika ada kekurangan dalam perencanaan akomodasi, akui dan perbaiki. Jika terjadi miskomunikasi, jelaskan secara terbuka. Jika ada perbedaan persepsi mengenai pembiayaan, buka seluruh dokumen dan kesepakatan kepada publik. Transparansi jauh lebih terhormat daripada membangun opini," ujarnya.

Menurut Amiruddin, momentum ASEAN U-19 Boys' Championship 2026 seharusnya dimanfaatkan untuk membangun tradisi tata kelola sepak bola yang lebih profesional di Sumatera Utara, mulai dari perencanaan anggaran, manajemen risiko, komunikasi publik hingga akuntabilitas organisasi.

"Kemajuan sepak bola tidak pernah lahir dari budaya saling menyalahkan. Yang dibutuhkan adalah keberanian mengakui kekurangan dan kesungguhan untuk memperbaikinya," pungkasnya. (KOM)

Suara gemuruh keras menggelegar dari kawasan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) milik Sarulla Operation Limited (SOL).

Dentuman itu memecah keheningan, membuat lantai rumah bergetar, dan memicu kepanikan massal di permukiman yang berdiri tepat di sekitar lokasi proyek.

Tak lama setelah suara itu terdengar, kepulan asap tebal membubung tinggi ke langit malam. Pemandangan itu menambah ketakutan warga yang sudah lama mengeluhkan dampak operasional PLTP terhadap kenyamanan dan kesehatan mereka.

Kepanikan terjadi secara spontan. Anak-anak kecil menjerit histeris dan menangis dalam pelukan ibu mereka. Sejumlah lansia dilaporkan mengalami syok berat, sesak dada, bahkan nyaris pingsan karena jantung berdebar kencang mendengar gemuruh yang menurut warga "seperti bumi mau runtuh".

"Kami sudah tidak tahan lagi. Suaranya luar biasa keras, membuat dada sesak. Anak-anak histeris, orang tua kami hampir jantungan. Ini sudah berkali-kali terjadi, tapi tidak pernah ada penjelasan," ujar seorang warga yang ikut mendatangi Pos Security SOL malam itu.

Dipicu rasa takut yang bercampur amarah, ratusan warga bergerak bersama mendatangi pos keamanan perusahaan. Mereka menuntut jawaban resmi terkait penyebab gemuruh dan asap, serta jaminan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang.

Warga Silangkitang–Sigurunggurung menegaskan bahwa teror suara dan getaran dari proyekPLTP Sarulla bukan insiden perdana. Sejak operasional berjalan di tengah pemukiman, warga mengaku kerap merasakan guncangan, kebisingan, dan gangguan lain yang merampas rasa aman di rumah mereka sendiri.

Yang paling menyakitkan, menurut warga, adalah sikap diam dari pihak manajemen SOL. Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi publik, konferensi pers, maupun permohonan maaf resmi yang disampaikan kepada masyarakat yang hidup di bawah bayang-bayang kecemasan tersebut.

Awak media telah melayangkan konfirmasi melalui WhatsApp kepada Humas SOL untuk meminta penjelasan resmi terkait insiden 4 Juni 2026, termasuk langkah perusahaan dalam menangani dampak psikologis dan kesehatan warga sekitar. Hingga tengah malam, belum ada jawaban yang diterima.

Masyarakat mengingatkan bahwa hak atas lingkungan yang baik, sehat, dan aman dijamin oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Beberapa regulasi yang relevan antara lain UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin.

Bagi warga, kehadiran PLTP memang membawa harapan pasokan listrik yang lebih stabil. Namun, harapan itu tidak boleh dibayar dengan trauma, ketakutan, dan hilangnya ketenangan hidup sehari-hari.

Kini, harapan warga tertuju pada dua hal: keterbukaan informasi dari SOL terkait penyebab insiden, dan langkah nyata untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Warga meminta perusahaan keluar dari dinding proyek dan berbicara langsung, bukan hanya menunggu pertanyaan datang dari wartawan.

Pembangunan energi bersih seharusnya tidak meninggalkan luka sosial. Jika bumi digali untuk menghasilkan listrik, maka ketenangan dan kesehatan warga harus tetap dijaga. Malam 4 Juni 2026 menjadi pengingat bahwa tanpa komunikasi dan tanggung jawab, kemajuan energi bisa berubah menjadi sumber ketakutan baru bagi masyarakat di sekitarnya.(HCS)

Berbagai program kesehatan yang dijalankan bersama lintas sektor membuahkan hasil menggembirakan, menjadikan Sipoholon sebagai salah satu kandidat kuat dalam ajang tersebut.

Komitmen itu terlihat saat Tim Monitoring TP PKK Provinsi Sumatera Utara, yang terdiri dari Sri Wahyuni Ramadani, Nurhayati, dan Syukur melakukan monitoring dan pembinaan di Kecamatan Sipoholon, Selasa (2/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tapanuli Utara, Camat Sipoholon, perwakilan Bank Sumut, Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Tapanuli Utara, pengurus TP PKK, kader kesehatan, serta unsur masyarakat yang selama ini terlibat aktif dalam mendukung program kesehatan perempuan.

Dalam kegiatan itu, UPT Puskesmas Sitadatada dan UPT Puskesmas Situmeang Habinsaran mendapat perhatian khusus karena menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan sekaligus motor penggerak berbagai program strategis di Kecamatan Sipoholon.

Kepala UPT Puskesmas Sitadatada, Rosianna Meylin Togatorop, S.Keb., M.K.M., bersama tenaga kesehatan terus mengintensifkan pelayanan dan edukasi kepada masyarakat, khususnya terkait deteksi dini kanker serviks melalui pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA Test).

Upaya tersebut membuahkan hasil yang signifikan. UPT Puskesmas Sitadatada berhasil mencatat capaian sebesar 99,7 persen untuk program CKG, IVA Test, Pintuta, dan ASIK.

Sementara UPT Puskesmas Situmeang Habinsaran juga menunjukkan performa yang sangat baik dengan capaian 97 persen pada indikator CKG dan ASIK melalui aplikasi Kementerian Kesehatan serta dukungan terhadap Program Pintuta Kabupaten Tapanuli Utara.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Tapanuli Utara, Satya Darma Nababan, yang membacakan sambutan Bupati Tapanuli Utara menegaskan bahwa status Desa Percontohan PKK harus dibuktikan melalui kerja nyata yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Berbagai inovasi yang telah dirancang harus diwujudkan dalam aksi nyata sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Satya Darma Nababan.

Menurutnya, keberhasilan program IVA Test dan berbagai program kesehatan lainnya merupakan hasil kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, TP PKK, tenaga kesehatan, kader, serta masyarakat.

Selain memberikan pelayanan kesehatan, kader PKK juga terus didorong untuk aktif mengedukasi Pasangan Usia Subur (PUS) mengenai pentingnya pemeriksaan IVA Test, pola hidup sehat, serta langkah-langkah pencegahan penyakit yang dapat mengancam kesehatan perempuan.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap capaian yang telah diraih Sipoholon tidak berhenti pada proses penilaian tingkat provinsi semata. Lebih dari itu, keberhasilan tersebut diharapkan menjadi model yang dapat direplikasi di desa dan kecamatan lain dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Dengan capaian yang hampir sempurna, dukungan lintas sektor yang solid, serta keterlibatan aktif masyarakat, Sipoholon kini tidak hanya berupaya meraih prestasi dalam penilaian PKK tingkat Provinsi Sumatera Utara, tetapi juga membuktikan bahwa pelayanan kesehatan yang efektif dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera.(HCS)

Operasi yang berlangsung sejak 13 Mei 2026 hingga 2 Juni 2026 itu mengungkap 14 kasus narkoba, dengan 14 tersangka dengan masing-masing tersangka terdiri atas 13 laki-laki dan satu perempuan.

Wakapolres Tapanuli Selatan, Kompol Muslim Amin, S.E., mengatakan capaian tersebut menjadi bukti konsistensi Polres Tapanuli Selatan dalam mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkotika di wilayah hukumnya.

"Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba," ujar Kompol Muslim Amin.

Dari operasi tersebut, polisi menyita barang bukti ganja seberat 3.000 gram, sabu seberat 30,28 gram, dan ekstasi sebanyak lima butir.

Selain itu, petugas juga mengamankan 11 unit telepon genggam, lima unit sepeda motor, serta uang tunai Rp1.005.000 yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

Dari operasi tersebut, polisi menyita barang bukti ganja seberat 3.000 gram, sabu seberat 30,28 gram, dan ekstasi sebanyak lima butir.

Selain itu, petugas juga mengamankan 11 unit telepon genggam, lima unit sepeda motor, serta uang tunai Rp1.005.000 yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

"Diperkirakan sebanyak 1.120 jiwa dapat diselamatkan dari bahaya narkoba," katanya.

Menurutnya, hasil Operasi Antik Toba 2026 menjadi peringatan keras bagi para pelaku penyalahgunaan maupun pengedar narkotika.

Polres Tapsel, kata dia, tidak akan memberi ruang bagi peredaran narkoba yang dapat merusak masa depan masyarakat, terutama generasi muda. lebih sedikit

Wakapolres Tapsel juga mengajak masyarakat berperan aktif mendukung pemberantasan narkoba, dengan memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak takut melapor apabila mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika," ajaknya mengakhiri.

Dalam penanganan perkara, para tersangka dijerat sesuai jenis barang bukti dan peran masing-masing. Untuk kasus ganja, penyidik mempersangkakan Pasal 114 ayat (2) atau Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Sementara untuk kasus sabu, penyidik mempersangkakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. (rel/Wik)

Pasukan asuhan Nova Arianto menundukkan Timor Leste dengan skor 3-0 pada laga kedua Grup A yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deliserdang, Kamis (4/6/2026).

Tiga gol tim asuhan Nova Arianto dalam pertandingan ini dilesakkan tercipta pada menit ke-43 lewat Reno Salampessy, lantas Irpan Siregar (62) dan Arkhan Kaka (65).

Pelatih Timnas U19 Nova Arianto mengatakan, persaingan di Grup A berlangsung sangat ketat, terlebih dengan hadirnya Vietnam yang memiliki kualitas tim yang baik.

"Vietnam baik secara mental maupun taktikal. Kami ingin lolos dengan jalan kami sendiri. Laga melawan Vietnam akan menjadi pertandingan yang sangat penting," kata Nova Arianto.

Pada pertandingan melawan Timor Leste, Indonesia tampil dominan sejak awal laga. Meski sempat menemui kesulitan menembus pertahanan lawan pada babak pertama, Garuda Muda berhasil memecah kebuntuan melalui gol Reno Salampesy menjelang turun minum.

Memasuki babak kedua, permainan Indonesia semakin berkembang. Dua gol tambahan berhasil diciptakan melalui pemain asal Sumut Irpan Siregar dan Arkhan Kaka, sekaligus memastikan kemenangan 3-0 untuk Indonesia.

Dengan kemenangan ini Indonesia U-19 mengoleksi enam poin dari dua pertandingan. Angka yang dikoleksi Putu Panji dan kawan-kawan sama dengan Vietnam, enam.

Vietnam juga membukukan poin enam setelah menang 5-0 atas Myanmar, Kamis (4/6). Sebelumnya, pada laga pertama, Vietnam unggul 3-0 atas Timor Leste.

Karena itu, Vietnam memuncaki klasemen sementara Grup A. Ini tercipta karena Vietnam unggul selisih gol atas Indonesia. Vietnam surplus delapan gol dan Indonesia enam gol.

Oleh sebab itu pula penentuan juara Grup A dan status lolos langsung ke babak semifinal akan ditentukan dalam duel Indonesia U-19 versus Vietnam pada Minggu (7/6).

Nantinya hanya juara grup yang lolos otomatis ke babak semifinal. Adapun runner up grup akan beradu poin lantas selisih gol dengan grup lainnya untuk status runner up terbaik.

Sementara Timor Leste dan Myanmar dipastikan tersingkir dari Piala AFF U-19 2026. Meski masih ada satu laga lagi, keduanya sudah tidak punya peluang untuk melaju ke semifinal.

Klasemen Grup A

1. Vietnam (6 poin: +8 gol)

2. Indonesia (6 poin: +6 gol)

3. Timor Leste (0 poin: -6 gol)

4. Myanmar (0 poin: -8 gol). (CNN/REL)

Massa aksi terlibat aksi saling dorong dengan petugas keamanan dari Satpol PP dan kepolisian, saat berupaya menerobos barikade untuk menemui Wakil Bupati Karo beserta jajaran pemerintah daerah.

Pantauan posmetromedan.id di lokasi menunjukkan ketegangan meningkat, setelah massa merasa terlalu lama menunggu keputusan terkait tuntutan yang mereka sampaikan. Kekecewaan tersebut memicu upaya sebagian peserta aksi untuk masuk ke area pertemuan guna meminta kepastian langsung dari pihak pemerintah.

Sebelumnya, Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo, Juni Antomi Kemit, serta sejumlah pejabat lainnya, menyampaikan langkah yang akan diambil untuk menjaga situasi tetap kondusif.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan menyatakan bahwa Surat Keputusan (SK) yang baru akan dicabut dan SK yang lama juga akan dicabut. Ia juga meminta kedua belah pihak kembali melakukan musyawarah untuk mencari solusi terbaik ke depan.

"Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, maka kedua SK terkait pos tersebut akan dicabut," ujar Wakil Bupati di hadapan massa.

Meski demikian, pernyataan tersebut belum sepenuhnya meredakan ketegangan. Massa masih menuntut kejelasan dan kepastian terkait pengelolaan kawasan wisata yang menjadi pokok persoalan, sehingga situasi di lokasi sempat memanas sebelum akhirnya dapat dikendalikan oleh aparat keamanan.

Hingga kini, dialog antara perwakilan warga dan Pemerintah Kabupaten Karo masih terus berlangsung guna mencari penyelesaian yang dapat diterima semua pihak. (Jpg)

Dengan menggunakan mobil berisikan pengeras suara dan beberapa baliho, mereka menyampaikan enam poin tuntutan terkait dugaan penerbitan mandat retribusi air panas yang bermasalah.

Koordinator aksi, Hermansyah Barus, membacakan tuntutan warga yang antara lain mempertanyakan mengapa Bupati Karo melalui Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karo menerbitkan mandat baru retribusi air panas Daulu-Semangat Gunung tanpa sosialisasi kepada warga maupun pemerintah desa setempat.

Berikut isi lengkap enam tuntutan tersebut:

1. Mandat retribusi lama atas nama Rikky Sinurat belum berakhir, namun Kepala Dinas Pariwisata sudah mengeluarkan mandat baru.

2. Warga sudah membayar Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Dinas Pariwisata setiap tanggal 18, dibayar di muka, tetapi baru berjalan sepuluh hari sudah diputus secara sepihak tanpa koordinasi.

3. Warga meminta Bupati Karo mencabut dan membatalkan mandat baru tersebut, serta menyerahkan sepenuhnya ke musyawarah kedua desa.

4. Meminta pencopotan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karo, Tomy Kemit, karena dinilai telah menimbulkan kegaduhan antara Desa Daulu dan Desa Semangat Gunung.

5. Pemerintah Kabupaten Karo dinilai tidak pernah memperhatikan kesejahteraan desa-desa tersebut sejak dulu hingga sekarang.

Koordinator aksi lainnya menegaskan, jika tuntutan tidak ditanggapi dan Bupati Karo tidak memberikan solusi atas kegaduhan akibat mandat baru itu, maka para peserta akan bertahan di halaman kantor bupati dan mendirikan tenda untuk bermalam.

Menanggapi aksi tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karo, Juni Tomy Keliat, menyatakan bahwa sementara ini seluruh kegiatan penarikan retribusi dihentikan. Ia juga berjanji akan menyampaikan semua poin tuntutan kepada Bupati Karo selaku pimpinan.

Pantauan di lokasi, saat aksi berlangsung, Bupati Karo justru diketahui menghadiri acara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Tigabinanga, bukan menyelesaikan persoalan retribusi ganda yang dikhawatirkan dapat menimbulkan korban dari kedua belah pihak.

Sementara wakil Bupati Karo, Komando Tarigan didepan para aksi menyampaikan, untuk menjaga kekondusifan, maka Surat Keputusan (SK) yang baru akan dicabut dan SK yang lama pun harus dicabut. Kalau bagaimana nanti ke depannya, kalian rapatkan lagi. Jadi untuk menjaga keamanan dan ketertiban, maka SK dua-dua pos tersebut akan kita cabut.(Jpg)

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB tersebut dihadiri Tiopan P Situmorang, selaku Kasi Binadik dan Giatja, Kasubsi Perawatan, Dokter Umum, dan Pengolah Data Kesehatan Lapas Kelas IIB Muara Bungo.

Koordinasi ini merupakan tindak lanjut kerja sama yang telah terjalin antara Lapas Kelas IIB Muara Bungo dengan Puskesmas Muara Bungo II dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada warga binaan.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai program pelayanan kesehatan yang akan dilaksanakan di lingkungan Lapas, di antaranya pemeriksaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi warga binaan, pemeriksaan mobile HIV, Infeksi Menular Seksual (IMS), dan Hepatitis C (Hep-C), pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil, pemeriksaan kesehatan lansia beserta edukasi kesehatan, pelaksanaan IVA Test, serta penyerahan vitamin untuk ibu hamil.

Melalui koordinasi ini diharapkan pelayanan kesehatan bagi warga binaan dapat berjalan lebih optimal, terintegrasi, dan berkelanjutan sehingga mendukung terwujudnya hak kesehatan bagi seluruh warga binaan pemasyarakatan.

Kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan kondusif serta menghasilkan kesepahaman bersama untuk terus memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan layanan kesehatan di Lapas Kelas IIB Muara Bungo.(Hap)