Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek peningkatan dan rehabilitasi jaringan tersier irigasi di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara.

Dalam aksinya, massa menyoroti adanya dugaan penyimpangan dalam kegiatan yang berstatus Swakelola Tipe I, yang seharusnya dilaksanakan secara mandiri oleh pemerintah melalui Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan (OP).

Namun, berdasarkan temuan di lapangan, kegiatan tersebut diduga disubkontrakkan secara ilegal hingga mencapai 40 persen, sehingga berdampak pada menurunnya kualitas pekerjaan.

"Kami menemukan sekitar 20 titik pekerjaan dengan nilai anggaran kurang lebih Rp200 juta per titik. Jika diakumulasikan, total anggaran mencapai sekitar Rp4 miliar dari APBN. Namun hasilnya sangat memprihatinkan, banyak pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi bahkan terindikasi rusak dan tidak berfungsi," ujar Habibi Habibi, koordinator aksi.

Massa aksi menilai, kondisi tersebut tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya para petani yang sangat bergantung pada keberadaan irigasi. Alih-alih meningkatkan produktivitas pertanian, proyek tersebut justru dinilai gagal memberikan manfaat nyata.

Dalam tuntutannya, MADILOG SUMUT mendesak KPK RI untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan korupsi tersebut, termasuk memanggil dan memeriksa Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Kota Medan, Satuan Kerja OP, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OP yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.

Selain itu, massa juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum RI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pejabat terkait. Jika terbukti terdapat pelanggaran, mereka mendesak agar Kepala BBWS Sumatera II, Satker OP, dan PPK OP segera dicopot dari jabatannya.

"Aksi ini adalah bentuk komitmen kami dalam mengawal uang rakyat. Kami tidak ingin anggaran negara disalahgunakan tanpa pertanggungjawaban. Jika tuntutan kami tidak ditindaklanjuti, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar," tegas Habibi.

Aksi berlangsung dengan tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian. MADILOG SUMUT menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait.(Dam)

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dengan Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Deli Serdang serta Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Cabang Deli Serdang. Kerja sama ini diharapkan memperkuat pengawasan partisipatif terhadap potensi pencemaran sungai.

Turut hadir anggota DPRD Deli Serdang Andi Baso Ariani, pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Camat Tanjung Morawa bersama Forkopimcam, organisasi kepemudaan, komunitas pecinta lingkungan, serta masyarakat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Rio Laka Dewa, mengatakan sungai memiliki peran strategis sebagai sumber air, penopang ekosistem, serta bagian dari sistem pengendalian banjir. Namun, kondisi sungai saat ini masih menghadapi tantangan serius akibat pencemaran dari aktivitas domestik maupun dunia usaha.

"Berdasarkan data tahun 2025, indeks kualitas air Kabupaten Deli Serdang berada di angka 69,59 poin atau kategori sedang. Sementara target nasional tahun 2026 ditetapkan sebesar 75,85 poin. Ini menjadi tantangan yang harus dijawab melalui langkah nyata, terukur, dan berkelanjutan," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, menegaskan bahwa menjaga kebersihan sungai dan kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

"Kegiatan hari ini bukan sekadar seremonial, tetapi wujud kepedulian dan tanggung jawab kita bersama menjaga ekosistem. Sungai adalah sumber kehidupan, karena itu kebersihannya harus kita rawat demi kesehatan masyarakat dan masa depan generasi mendatang," tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk membangun kebiasaan hidup bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan serta mengelola limbah rumah tangga secara baik dan benar.

"Menjaga lingkungan dimulai dari hal sederhana. Jika sungai bersih, lingkungan sehat, maka kualitas hidup masyarakat juga akan semakin baik," tambahnya.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penebaran bibit ikan lele di Sungai Belumai. Selanjutnya, Wakil Bupati bersama rombongan menyusuri aliran sungai sambil meninjau kondisi lapangan dan menanam bibit pohon trambesi di sejumlah titik bantaran sungai.

Dalam penyusuran tersebut, rombongan menemukan sampah plastik di beberapa titik pinggir sungai. Kondisi itu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memperkuat upaya pengendalian pencemaran sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat.

Kegiatan berakhir di Tangkahan Pasir, Desa Telaga Sari. Di lokasi tersebut, Wakil Bupati bersama rombongan meninjau pelaksanaan Program PATEN KALI, serta melaksanakan Salat Jumat berjemaah di Masjid Sholihin.( DMS)

Keberagaman suku, budaya, dan agama, kata Rico Waas, merupakan identitas kuat yang harus dirawat melalui sikap saling menghargai dan memahami antarwarga.

"Semangat Bhinneka Tunggal Ika harus terus kita jaga. Rasa saling memahami di tengah keberagaman adalah kunci agar Kota Medan tetap kondusif," tegas Rico Waas.

Ia juga mendorong organisasi kemasyarakatan berperan aktif membantu pemerintah menangani persoalan sosial, khususnya penyalahgunaan narkoba dan kekerasan, baik di ruang publik maupun dalam keluarga.

Ketua Umum Pujaketarub Hermawan menyampaikan, selain bersilaturahmi, kedatangan mereka juga untuk mengundang Wali Kota menghadiri pelantikan pengurus Pujaketarub Sumut pada 25 April 2026 di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara. Selain mendukung kegiatan, Rico Waas akan berupaya hadir dalam kegiatan tersebut. (ATN)

Dukungan terhadap penguatan gaya hidup sehat dan partisipasi publik kembali ditegaskan melalui rencana penyelenggaraan event "Spirit Run 5K", yang diinisiasi BEM Universitas Pelita Harapan. Kegiatan ini dinilai Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, menjadi ruang positif bagi masyarakat sekaligus wadah kontribusi generasi muda.

Hal itu disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi pengurus BEM Universitas Pelita Harapan di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jumat (17/4/2026). Ia juga mendorong mahasiswa memahami tata kelola pemerintahan.

Rico Waas menegaskan, kegiatan publik harus dipersiapkan secara matang dan berkoordinasi dengan OPD, seperti rute dan persyaratan teknis demi keamanan dan kelancaran kegiatan.

"Acara olahraga harus dikoordinasikan ke Dispora. Rute dan persyaratan harus jelas agar bisa diamankan," kata Rico Waas seraya menambahkan, Pemko Medan juga membuka peluang PKL bagi mahasiswa untuk pembelajaran langsung.

Ketua BEM Universitas Pelita Harapan, Jasmine Angelica, menyampaikan Spirit Run 5K, dijadwalkan 25 April 2026 di Taman Kebun Bunga, melibatkan ratusan peserta. Ia juga mengundang Wali Kota hadir di acara tersebut.(ATN)

Dalam amanatnya, Wakil Bupati mengapresiasi disiplin ASN yang tetap menjalankan tugas di tengah cuaca kurang bersahabat.

"Walaupun hujan menempa kita pagi ini, saya yakin saudara-saudara tidak akan gentar. Tetap semangat, karena ini adalah rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan hujan ini membawa berkah, menghapus penat, serta memberikan kesehatan bagi kita semua," ujarnya.

Ia menegaskan apel gabungan menjadi momentum memperkuat disiplin dan komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Pelayanan yang baik akan mendorong kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, kita dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik," tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, Deli Serdang memiliki potensi besar di berbagai sektor yang harus dimaksimalkan secara profesional dan berkelanjutan.

"Peran seluruh perangkat daerah sangat penting dalam mendorong peningkatan PAD. Pelayanan yang mudah dan berkualitas akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya," tambahnya.

Selain itu, Wakil Bupati mengingatkan pembangunan daerah harus berjalan selaras melalui empat misi utama, yakni sehat pelayanan publiknya, sehat masyarakatnya, sehat ekonominya, dan sehat lingkungannya.

Pada apel gabungan tersebut, turut dilaksanakan penyerahan dana santunan Korpri Kabupaten Deli Serdang TMT 01-05-2026 dan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada tenaga Buruh Harian Lepas (BHL) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Wabup mengucapkan selamat kepada para penerima dan berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan dedikasi.

"Keberadaan BHL menjadi bagian penting dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat," katanya.

Menutup amanatnya, Wakil Bupati mengajak seluruh ASN terus meningkatkan kinerja, menjaga integritas, serta membangun budaya kerja yang efisien dan berorientasi hasil.

"Saya berharap seluruh ASN terus meningkatkan kinerja, menjaga integritas, dan bekerja dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan Kabupaten Deli Serdang," tutupnya.(DMS)

Kebijakan tersebut sejalan dengan Surat Edaran Nomor 800/2156 tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang, sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tanggal 31 Maret 2026, yang menekankan perubahan pola kerja yang lebih efisien, sehat, dan berkelanjutan.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostan) Kabupaten Deli Serdang, Sandra Dewi Situmorang, menyampaikan bahwa penyediaan fasilitas ini merupakan langkah konkret dalam mendukung kebijakan tersebut.

"Pemkab Deli Serdang menyediakan lima unit bus antar-jemput yang dapat dimanfaatkan ASN maupun non-ASN. Ini merupakan bagian dari transformasi budaya kerja ASN sekaligus mendukung pelaksanaan Car Free Day setiap hari Rabu," ujarnya.

Adapun titik kumpul layanan bus berada di Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan sebanyak dua unit, Simpang Karya Jaya (RSU Mitra Sejati) satu unit, serta Pintu Tol Amplas sebanyak dua unit.

Pelayanan penjemputan dimulai pukul 06.45 WIB. Sementara itu, untuk kepulangan, kendaraan bus disiagakan di Kantor Bupati mulai pukul 16.30 WIB.

Selain memanfaatkan fasilitas bus, ASN dan masyarakat juga diimbau menggunakan moda transportasi ramah lingkungan lainnya, seperti angkutan umum, kendaraan listrik, sepeda, sepeda motor, maupun berjalan kaki.

Sandra menegaskan, penerapan Car Free Day yang berlaku setiap hari Rabu diharapkan mampu membentuk kebiasaan baru yang lebih sehat dan produktif.

"Melalui kebijakan ini, kita ingin mendorong perubahan pola hidup dan budaya kerja yang lebih ramah lingkungan serta berkelanjutan di Deli Serdang," tutupnya. ( DMS)

"Pemerintah harusnya bisa menetapkan tersangka dalam kasus bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera (Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat) pada akhir November 2025 lalu, tak hanya sekedar menutup perusahaan-perusahaan saja. Bayangkan, lebih dari 1.100 jiwa yang tewas dan 3,3 juta orang terdampak," desaknya.

Diakuinya, pemerintah telah merespon dengan cepat pasca kejadian dan patut diapresiasi. Tapi harusnya tak sampai di situ saja, harus juga ketegasan dalam penegakan hukumnya, menetapkan tersangka.

Menurutnya, sangsi pencabutan izin secara administrasi terhadap perusahan atau koorporasi serta denda, tidak semestinya menghilangkan sangsi pidana yang telah merenggut ribuan korban jiwa dan kerugian material puluhan trilyun rupiah.

"Belum lagi kerugian ratusan trilyun rupiah yang merugikan negara dari dampak kerusakan lingkungan serta perbaikan lingkungan yang akan di lakukan pemerintah RI. Untuk itu, DPP HARI menuntut dan mendesak Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong aparat penegak hukum, menyeret semua pelaku perusakan lingkungan tersebut ke meja persidangan dan dituntut maksimal karena telah menewaskan ribuan korban jiwa," ungkapnya.

Jangan Dianggap Enteng

Bachtiar juga mengingatkan kepada pemerintah, untuk tidak menganggap enteng peristiwa yang telah menewaskan ribuan korban jiwa. Ketegasan ini pun ditunggu rakyat Indonesia.

"Bila pelaku perusak lingkungan dan ilegal loging tidak dipidana berat, apalagi telah menewaskan ribuan jiwa, publik akan mempertanyakan kewibawaan sosok Presiden Prabowo Subianto," sebut Bachtiar.

Dampak dan Fakta Kunci Bencana Sumatera 2025-2026

Wilayah Terdampak: Wilayah utara dan tengah Sumatera, terutama Aceh Tamiang, Agam, Sibolga, dan Tapanuli.

Jumlah Korban: Hingga Januari 2026, tercatat 1.199 orang meninggal dunia dan 144 orang hilang.

Penyebab: Faktor cuaca ekstrem diperparah oleh rusaknya fungsi hidrologis hutan akibat alih fungsi lahan seluas 1,4 juta hektare menjadi pertambangan dan perkebunan.

Dampak Ekonomi: Kerugian diperkirakan mencapai Rp68,8 triliun, dengan 3,3 juta orang terdampak langsung maupun tidak langsung.

Penanganan: Survei Cyrus Network per April 2026 menunjukkan 79,6% responden menilai penanganan, bantuan, dan recovery oleh pemerintah pusat dan daerah sudah lebih baik dibandingkan awal kejadian.

Bencana ini juga memicu perhatian nasional mengenai krisis iklim dan tata kelola lingkungan.(Dam)

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menentukan nilai tanah secara objektif berdasarkan kondisi riil di lapangan. Pendataan ZNT memiliki peran penting sebagai dasar dalam berbagai layanan pertanahan, seperti peralihan hak, pendaftaran tanah, serta penetapan nilai ekonomi tanah yang adil dan merata.

Kegiatan ini juga menjadi bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan, khususnya dalam penyediaan informasi nilai tanah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui pendataan ZNT Tahun 2026 ini, diharapkan dapat tercipta basis data nilai tanah yang lebih akurat sehingga mampu mendukung perencanaan pembangunan daerah, meningkatkan kepastian hukum, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kegiatan berlangsung dengan lancar dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah desa serta partisipasi aktif masyarakat setempat. (Rel/Lkt)

"Besaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan persiapan PTSL berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dibagi menjadi lima kategori wilayah. Biayanya mulai dari Rp150.000 hingga Rp450.000," jelas Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Shamy Ardian, dalam keterangannya.

Rincian biaya kelima kategori wilayah tersebut antara lain untuk Kategori I yang meliputi Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur sebesar Rp450.000; sedangkan untuk Kategori II yang meliputi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat sebesar Rp350.000.

Sementara untuk Kategori III, yaitu Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, dan Kalimantan Timur sebesar Rp250.000. Kategori IV, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Kalimantan Selatan sebesar Rp200.000; serta Kategori V yang mencakup Provinsi Jawa dan Bali sebesar Rp150.000.

Pembiayaan persiapan PTSL yang ditentukan melalui SKB 3 Menteri ini merupakan kebijakan bersama Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. SKB 3 Menteri No. 25/SKB/V/2017, No. 590-3167A Tahun 2017, dan No. 34 Tahun 2017 ini menetapkan bahwa pembiayaan persiapan PTSL mencakup untuk kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan meterai hingga kegiatan operasional petugas kelurahan/desa. Namun, biaya tersebut belum termasuk pembuatan akta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), atau Pajak Penghasilan (PPh).

"Jika ada pungutan yang melebihi standar SKB 3 Menteri tersebut tanpa dasar peraturan yang sah, maka dapat dikategorikan sebagai pungutan liar," terang Shamy Ardian.

Informasi lengkap mengenai lokasi PTSL di masing-masing daerah, dapat ditanyakan melalui pemerintah desa/kelurahan setempat ataupun Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten setempat. Masyarakat bisa memanfaatkan keberadaan program PTSL ini untuk mendaftarkan tanah pertama kalinya dengan lebih mudah dan transparan (Rel/Lkt

"Sudah ada penurunan (jumlah berkas layanan pertanahan) selama satu kuartal ini. Level penurunannya sampai pada angka 22.000. Progresnya sudah bagus, tapi target kita berkas (yang masuk) di Q1-Q2-Q3 tahun 2025 sudah harus zero berkas," ujar Menteri Nusron di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Menteri Nusron juga mengimbau sejumlah Kantor Wilayah BPN Provinsi yang masih memiliki target penyelesaian berkas pertanahan tahun 2025 untuk segera menggelar rapat khusus guna membahas percepatan penyelesaiannya. "Kita tetap ada target penurunannya hingga mendekati nol berkas, kalau kita mau tertib pelayanan. Oleh karena itu, di akhir bulan Mei 2026 berkas Q1 2025 tuntas, di akhir bulan Juni 2026 berkas Q2 2025 selesai," tegas Menteri Nusron.

Kepada jajarannya, mulai dari Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi; Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya; Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi; hingga unit kerja Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (Pusdatin), Menteri Nusron meminta untuk menyusun strategi pencegahan dan penanganan berkas layanan pertanahan. "Kita buat strategi untuk men-cleansing (berkas) model begini. Kemudian bagaimana kejadian yang sama tidak terulang lagi. Apakah mitigasi secara teknologi atau sistem IT, lalu mitigasi secara SOP-nya bagaimana," tuturnya.

Kepala Pusdatin, I Ketut Gede Ary Sucaya, dalam kesempatan ini melaporkan progres penyelesaian berkas layanan pertanahan secara nasional menunjukkan tren positif. Hal itu ditandai dengan meningkatnya jumlah berkas yang berhasil diselesaikan. "Total penurunan berkas layanan pertanahan tahun 2025 hingga 12.285 berkas, ini pengurangannya cukup banyak meskipun kita kemarin mengalami libur hari raya yang cukup panjang," terangnya.

Ia menyebut, salah satu faktor penyebab tertahannya berkas di Kantor Pertanahan adalah berkas tersebut tidak dapat diproses karena mengalami sengketa. "Ada yang sengketa, ada yang masih terjadi permasalahan batas, ada juga sebagian berkas yang sedang dilengkapi sehingga menunggu pemohon untuk datang kembali memberikan kelengkapan berkasnya," jelas I Ketut Gede Ary Sucaya.

Dalam Rapim ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya turut menyampaikan progres program dan layanan di masing-masing unit kerja. Rapim diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan jajaran, baik secara luring maupun daring. (Rel/Lkt)

"Kementerian ATR/BPN akan terus mendukung upaya ini demi kemaslahatan masyarakat, utamanya dengan mengingatkan perusahaan-perusahaan pemegang konsesi HGU besar untuk melaksanakan komitmen yang telah disampaikan saat pengelolaan lahan, termasuk dalam membantu mengatasi kebakaran hutan dan lahan," ujar Wamen Ossy usai apel yang berlangsung di Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Kabinet Merah Putih, pemerintah daerah, sektor swasta, serta masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan koordinasi dan kesiapan menghadapi potensi karhutla.

Dalam kesempatan tersebut, Ossy Dermawan yang didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat, Mujahidin Ma'ruf, menegaskan bahwa angka karhutla secara nasional menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. "Namun, itu tidak menghilangkan kewaspadaan kita, kesiapsiagaan kita, terutama pemerintah, dalam menghadapi ini semua,' tutur Wamen Ossy.

Menko Polkam dalam sambutannya turut menegaskan bahwa kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan ini telah menjadi atensi langsung oleh Presiden Republik Indonesia. "Keberhasilan selama ini harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan," imbaunya.

Adapun pada Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla ini dilakukan peninjauan pasukan gabungan dari TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, hingga pemadam kebakaran. Lalu, para pejabat yang hadir diajak meninjau sejumlah peralatan yang telah disiapkan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan. (Rel/Lkt)

Pantauan di lapangan, aksi sosial kali ini dipusatkan di dua titik strategis. Titik pertama berada di Kantor DPC GRIB Jaya Kota Medan, Jalan Sei Serayu. Sementara titik kedua dilaksanakan bersama PAC GRIB Jaya Medan Timur yang dipimpin oleh Herman Sihombing, menyasar jemaah masjid dan pejalan kaki.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekcam Dr. Toyib Marbun yang ikut memantau langsung jalannya pembagian makanan sebagai bentuk sinergi antara organisasi masyarakat dan pemerintah setempat.

Ketua Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (OKK) DPC GRIB Jaya Kota Medan, Dudi Efni Pasaribu, menegaskan bahwa aksi berbagi ini bukan sekadar seremonial belaka. Menurutnya, kegiatan ini merupakan agenda rutin yang telah menjadi identitas organisasi untuk meringankan beban sesama tanpa memandang latar belakang.

"Jumat kali ini menjadi momentum bagi kami untuk konsisten menebar kebaikan. Siapapun, agama apapun, silakan datang. Kami menyediakan sedikitnya 700 porsi makanan prasmanan di kantor DPC untuk dinikmati masyarakat, pejalan kaki, hingga jemaah masjid," ujar Dudi Efni di sela-sela kegiatan.

Dudi menambahkan, kesuksesan program yang menyentuh hati warga ini tidak lepas dari koordinasi solid di internal organisasi serta arahan langsung dari Pembina DPC GRIB Jaya Kota Medan, Ferdy Sanjaya Sembiring.

Sinergi kuat ini juga melibatkan peran aktif dari jajaran pengurus inti, mulai dari Ketua DPC GRIB Jaya Kota Medan, Rudi Ginting, hingga Bendahara DPC, Rio Siahaan.

"Kegiatan ini berjalan sukses berkat dukungan penuh pembina kami, Bapak Ferdy Sanjaya Sembiring, serta Ketua Rudi Ginting. Kami semua mendoakan semoga beliau-beliau selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan kemudahan rezeki oleh Allah SWT agar program baik ini terus berkelanjutan," ungkap Dudi.

Di lokasi, ratusan warga dan pejalan kaki tampak antusias menikmati hidangan yang disediakan. Suasana hangat terlihat saat kader GRIB Jaya membaur dengan masyarakat.

"semoga kehadiran organisasi ini di lapangan memberikan warna positif, membuktikan bahwa GRIB Jaya hadir sebagai mitra sosial yang peduli terhadap kondisi masyarakat di Kota Medan," pungkas Dudi Efni. (Dam)

Kedua terduga pelaku begal di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan itu tampak mengenakan baju kaos warna kuning dan kaos hitam, mengendarai sepeda motor Scoopy. Kedua terduga pelaku begal di Jalan Ileng Medan Marelan tersebut terekam camera CCTV warga.

"Semoga masyarakat memberikan informasi keberadaan terduga pelaku begal tersebut kepada aparat kita, agar keduanya segera ditangkap," cetus warga di warung kopi pajak pagi Medan Labuhan.

Sekadar diketahui, Yuliana (42), seorang penjual pecal menjadi korban keberingasan pelaku pembegalan disertai kekerasan. Begal terjadi di jalan Ileng, Gang Musholah, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Rabu (15/4/2026) sekitar pukul 13.00 WIB.

Korban diketahui baru pulang usai mengantar anak sekolah. Namun tanpa disadari, sejak dari simpang Jalan Ileng, ia dibuntuti dua orang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy.

Setibanya di lokasi kejadian yang berada di pinggiran tanggul sungai Deli, pelaku langsung menghadang. Salah satu pelaku bahkan sempat memutar balik kendaraan sambil mengacungkan senjata tajam jenis parang panjang.

Pelaku kemudian merampas tas korban yang berisi handphone dan uang tunai. Meski tidak berhasil membawa sepeda motor korban, aksi pelaku tergolong brutal karena sempat menyerang korban.

Akibatnya, Yuliana mengalami luka robek di bagian tangan kanan akibat sabetan senjata tajam.

Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung memberikan pertolongan dan membawa korban ke RSU Wulan Windi untuk mendapatkan perawatan medis.

Disisi lain, tim TNI-AL Kodaeral 1 Belawan berhasil menangkap sejumlah pelaku begal sadis di Kecamatan Medan Belawan. Tim Kodaeral 1 Belawan terus mengembangkan masalah begal sadis yang meresahkan masyarakat luas itu. Semua pelaku yang terlibat begal akan disikat.(InvestigasiNews)

Operasi yang dipimpin langsung BNNK Sergai ini melibatkan personel gabungan dari Polres Serdang Bedagai, Polisi Militer (PM), dan Satpol PP Pemkab Serdang Bedagai.

Kegiatan diawali dengan apel kesiapan pada pukul 23.00 WIB sebelum tim bergerak menyasar titik-titik hiburan malam yang dinilai rawan. Sasaran pertama di THM Captain American, Kecamatan Sei Bamban, tidak ditemukan adanya penyalahgunaan narkotika, dengan seluruh pengunjung yang diperiksa dinyatakan negatif.

Kemudian tim melanjutkan razia ke Cafe Madu di wilayah yang sama. Dua pengunjung terindikasi positif narkoba setelah menjalani tes urine. Penelusuran berlanjut ke kawasan kafe Pondok Ringin, Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi, yang mengungkap 26 pengunjung lainnya positif menggunakan narkotika.

Dalam pengembangan berikutnya, tim kembali bergerak ke THM Captain American usai menerima informasi adanya aktivitas hiburan yang kembali berlangsung dengan lonjakan pengunjung. Saat petugas tiba, situasi sempat berubah dinamis dengan sejumlah pengunjung berlarian. Dari pemeriksaan lanjutan, ditemukan kembali 22 orang positif narkoba.

Dengan demikian, total sebanyak 50 orang pengunjung dari berbagai lokasi THM terindikasi sebagai pengguna narkotika berdasarkan hasil tes urine.

Kepala BNNK Serdang Bedagai, AKBP Siti Rohani Tampubolon, S.E., M.H., menegaskan bahwa operasi ini merupakan langkah konkret dan berkelanjutan dalam memutus mata rantai penyalahgunaan narkotika, khususnya di lingkungan hiburan malam.

"Razia terpadu ini adalah bentuk keseriusan kami bersama unsur TNI-Polri dan pemerintah daerah dalam menjaga wilayah Serdang Bedagai dari ancaman narkoba. Tempat hiburan malam menjadi salah satu fokus pengawasan karena memiliki tingkat kerawanan yang tinggi," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penanganan terhadap para pengguna dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengedepankan pendekatan rehabilitasi.

"Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 54, 55, dan 103, terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika wajib dilakukan rehabilitasi. Oleh karena itu, seluruh yang terindikasi telah menjalani asesmen oleh dokter dan Tim Rehabilitasi BNNK Serdang Bedagai," jelasnya.

Dari hasil asesmen tersebut, sebanyak 48 orang dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika tingkat ringan hingga sedang, sementara dua orang lainnya masuk kategori berat.

"Rencana tindak lanjut diberikan sesuai mekanisme yang berlaku, yakni 48 orang direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat jalan, sedangkan dua orang dengan kategori berat menjalani rehabilitasi rawat inap. Pendekatan ini menegaskan bahwa kebijakan penanganan pengguna narkotika mengedepankan aspek kesehatan atau dekriminalisasi, bukan semata-mata tindakan hukum," tegas AKBP Siti Rohani.

Ia juga mengimbau para pelaku usaha hiburan malam untuk berperan aktif dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan usahanya serta mendukung upaya aparat dalam menciptakan ruang hiburan yang sehat dan aman.

Razia yang berlangsung hingga dini hari tersebut berjalan aman, tertib, dan lancar. BNNK Serdang Bedagai memastikan kegiatan serupa akan terus ditingkatkan sebagai bagian dari strategi berkelanjutan menuju wilayah yang bersih dari narkoba.(lam)

Kali ini orang nomor satu di jajaran Pemko Medan itu mengutus langsung Camat Medan Marelan, Zulkifli Pulungan untuk menjenguk Juliana, korban aksi pembegalan yang saat ini tengah menjalani perawatan intensif di RSU Wulan Windy, Kamis (16/4).

Juliana menjadi korban keganasan begal di Jalan Ileng pada Rabu (15/4) siang. Kejadian nahas tersebut bermula saat pelaku mengira korban baru saja keluar dari kantor Pegadaian, padahal korban baru saja selesai mengantar anaknya ke sekolah.

Akibat kejadian tersebut, Juliana harus rela kehilangan tas dan menderita luka sabetan senjata tajam.

Dalam kunjungan itu, Camat Medan Marelan Zulkifli Pulungan menyerahkan tali asih dan buah-buahan sebagai bentuk simpati. Ia menyampaikan salam hangat dari Wali Kota Medan yang sangat menaruh perhatian pada kasus ini.

​"Seyogianya Bapak Wali Kota Medan yang hadir langsung kemari. Kami datang untuk memberikan semangat, semoga Ibu lekas sembuh dan pulih kembali," kata Zulkifli di dampingi sejumlah Lurah.

Menanggapi peristiwa ini, Zulkifli menegaskan bahwa pihak kecamatan bersama Forkopimcam (Polsek dan Koramil) terus meningkatkan koordinasi demi menekan angka kriminalitas di wilayah Medan Marelan.

​"Kami terus berkoordinasi untuk memperkecil ruang gerak pelaku tindak kejahatan seperti begal dan pencurian. Ini adalah komitmen kami untuk memberikan rasa aman bagi warga," tegasnya.

Zulkifli juga menambahkan, sesuai instruksi Wali Kota Medan, jajaran Kecamatan bersama Lurah dan Kepala Lingkungan (Kepling) kini tengah gencar mengaktifkan kembali Pos Keamanan Lingkungan (Pos Kamling) secara masif.

​"Ini merupakan perintah dari Bapak Wali Kota Medan dan Bapak Wakil Wali Kota untuk mengaktifkan Pos Kamling di setiap lingkungan. Bapak Wali Kota sangat getol dalam hal ini. Kami berharap dengan aktifnya ronda malam, angka kriminalitas terutama begal dan tawuran bisa ditekan secara signifikan," tambahnya.

​Sementara itu, Juliana menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas perhatian dan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Medan. Baginya, kunjungan ini menjadi penyemangat di tengah masa pemulihan akibat trauma yang dialaminya.

"Saya mengucapkan terimakasih kepada Bapak Wali Kota Medan dan jajaran Pemko Medan yang telah memberikan perhatian kepada saya,"ungkapnya.(ATN)

Kali ini, seorang ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai penjual pecal menjadi korban pembegalan disertai kekerasan pada siang hari.

Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Ileng, Gang Mushola, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Rabu (15/4/2026) sekitar pukul 13.00 WIB.

Korban, Yuliana (42), diketahui baru saja pulang usai mengantar anaknya ke sekolah. Tanpa disadari, ia diduga telah dibuntuti oleh dua orang pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy sejak dari simpang Jalan Ileng.

Setibanya di lokasi kejadian yang berada di pinggiran tanggul Sungai Deli, kedua pelaku langsung menghadang korban. Salah satu pelaku bahkan sempat memutar arah kendaraan sambil mengacungkan senjata tajam jenis parang panjang.

Pelaku kemudian merampas tas milik korban yang berisi handphone dan uang tunai. Meski tidak berhasil membawa sepeda motor korban, aksi pelaku tergolong brutal karena sempat menyerang korban dengan senjata tajam.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka robek di bagian tangan kanan akibat sabetan parang.

Warga sekitar yang mengetahui kejadian itu langsung memberikan pertolongan dan membawa korban ke RS Wulan Windi untuk mendapatkan perawatan medis.

Seorang warga menyebutkan bahwa aksi begal kini tidak hanya terjadi di kawasan Belawan, tetapi juga sudah merambah ke wilayah Medan Marelan dan semakin nekat karena dilakukan pada siang hari.

"Sekarang bukan cuma malam, siang bolong pun sudah berani. Warga jadi makin takut," ujar salah seorang warga.

Peristiwa ini menjadi perhatian serius masyarakat, mengingat lokasi kejadian tidak jauh dari Mapolsek Medan Labuhan, yang merupakan bagian dari Polres Pelabuhan Belawan. Warga pun berharap pihak kepolisian segera bertindak cepat untuk mengungkap dan menangkap para pelaku.

Sebelumnya, masyarakat Medan Utara juga sempat menggelar aksi unjuk rasa ke Polres Pelabuhan Belawan, mendesak aparat kepolisian agar meningkatkan keamanan dan memberantas aksi begal yang semakin merajalela.

Namun hingga kini, warga menilai kondisi keamanan di wilayah tersebut masih belum membaik dan cenderung semakin mencekam.(InvestigasiNews)

Ironisnya, degradasi moral dan fisik sekolah ini terjadi di bawah kepemimpinan kepala sekolah yang telah berkuasa selama 14 tahun lamanya. Alamak..!

Berdasarkan investigasi langsung di lokasi Dusun IV, Desa Meranti Paham, Kecamatan Panai Hulu pemandangan memilukan tersaji nyata. Alih-alih ruang kelas yang nyaman, para siswa dipaksa bertaruh nyawa di bawah.

Kondisi asbes sekolah tampak menganga, siap runtuh kapan saja menimpa kepala siswa. Lalu, lantai hancur, kondisi semen yang rusak menambah kesan kumuh dan tidak terawat.

Selanjutnya, meja dari kayu dan triplek rusak parah, serta kursi plastik yang telah rusak masih dipaksakan untuk menyokong aktivitas belajar.

Video kondisi sekolah yang memprihatinkan tersebut juga beredar di platform media sosial.

Keresahan mendalam menyelimuti para wali murid. Mereka mengaku dihantui rasa takut setiap kali melepas anak-anak mereka berangkat ke sekolah yang dianggap sudah tidak layak huni tersebut.

"Sudah lama kami melihat kondisi ini, tapi seolah tidak ada perubahan. Anak-anak jadi kurang nyaman belajar," cetus salah satu wali murid dengan nada penuh kekecewaan.

Publik kini mempertanyakan ke mana perginya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selama belasan tahun masa jabatan kepemimpinan sekolah tersebut. Mengapa perawatan gedung dan fasilitas seperti dibiarkan "mati suri"?.

Hingga berita ini dilansir, Suriati, S.Pd, selaku Kepala Sekolah SDN 14 Panai Hulu, saat dikonfirmasi mengenai dugaan pengabaian aset negara dan keselamatan siswa ini, yang bersangkutan memilih tidak memberikan jawaban. (HBB)

Empat hari pasca insiden yang mencekam pada Minggu (12/4/2026) lalu, otoritas kepolisian dan manajemen perusahaan terkesan kompak "tutup mulut", memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Apakah ada upaya menutupi kelalaian fatal?

Meski pihak kepolisian cenderung irit bicara, informasi yang dihimpun tim investigasi dari sumber terpercaya di internal perusahaan mengungkap fakta mengejutkan.

Kebakaran diduga kuat bukan karena faktor alam, melainkan akibat keteledoran kerja yang mengabaikan Standard Operating Procedure (SOP).

Pada saat kejadian, tim maintenance dilaporkan sedang melakukan pengelasan pada bodi stasiun rebusan yang sudah keropos.

"Saat pengelasan, di sekeliling lokasi banyak sisa brondolan kering. Bekas las yang masih panas menyambar brondolan itu, api menjalar ke panel rebusan dan terjadilah kebakaran hebat," ungkap sumber yang identitasnya minta dirahasiakan.

Sikap tertutup ditunjukkan oleh petinggi Polres Labuhanbatu. Kapolres Labuhanbatu, AKBP Wahyu, tetap tidak memberikan respon resmi sejak Selasa (14/4).

Ironisnya, Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu, AKP Jihad, justru mengeluarkan pernyataan prematur yang menyebut insiden ini tanpa unsur pidana kelalaian.

"Murni bencana ya. Kebakaran di dalam perusahaan," dalihnya singkat melalui pesan elektronik, Kamis (16/4), tanpa merinci kronologi hasil olah TKP yang mendasari kesimpulan tersebut.

Aroma kejanggalan semakin menyengat saat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Labura, Ahmad Sofyan, ST, mengaku pihaknya sempat dipersulit saat hendak memasuki lokasi kejadian.

"Begitu anggota sampai, api sudah padam. Anggota langsung pulang karena agak dipersulit juga masuk ke lokasi," tegas Sofyan. Pihaknya baru dijadwalkan melakukan pendataan pada Senin (20/4) mendatang.

Di sisi lain, General Manager PT LTS, Gerbang Siahaan, memilih enggan berkomentar. Sementara, Direktur PT LTS, Sumarno, saat dikonfirmasi hanya melemparkan urusan ini ke bagian umum dengan dalih informasi "satu pintu".

Di balik puing-puing pabrik yang menghitam, tersimpan bara amarah warga Desa Kampung Pajak. Selama bertahun-tahun, warga mengaku tersiksa oleh polusi asap hitam pekat dari cerobong pabrik yang kini luluh lantak tersebut.

Dedi, salah seorang warga setempat, melontarkan komentar pedas yang menunjukkan frustrasi publik terhadap lemahnya pengawasan pemerintah.

"Sudah bertahun-tahun kami lapor soal asap hitam ini ke Pemkab Labura, tapi mandul. Sekarang biarlah alam yang bekerja. Sudah selayaknya terjadi (kebakaran) agar mereka sadar," ketus Dedi.

Pabrik yang berada tepat di samping Kantor Kepala Desa ini dikabarkan memang dalam kondisi uzur. Sejak beralih manajemen dari PJLU ke LTS, proses pembaruan suku cadang disebut-sebut tengah berjalan.

Namun, alih-alih melakukan perbaikan dengan aman, aktivitas operasional justru berakhir dengan petaka yang kini tengah diupayakan untuk "dijinakkan" secara informasi oleh pihak-pihak terkait.

Hingga berita ini diturunkan, bau hangus sisa sawit masih menyengat di Kampung Pajak, seiring dengan tuntutan publik agar pihak kepolisian melakukan investigasi transparan dan tidak sekadar berlindung di balik diksi "bencana". (HBB)

Catatan POSMETRO MEDAN yang dikutip dari data BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) Jumat 17 April menunjukkan seluruh kecamatan di kota ini bakalan diguyur hujan ringan.

Untuk lebih detail silakan cek info ramalan cuaca kota Medan dibawah ini. Namun harap diingat kondisinya bisa berubah sewaktu-waktu diluar prediksi.(dpt)

Ramalan Cuaca Kota Medan:

Medan Amplas

>> hujan ringan

Medan Area

>> hujan ringan

Medan Johor

>> hujan ringan

Medan Marelan

>> hujan ringan

Medan Labuhan

>> hujan ringan

Medan Tembung

>> hujan ringan

Medan Maimun

>> hujan ringan

Medan Polonia

>> hujan ringan

Medan Baru

>> hujan ringan

Medan Perjuangan

>> hujan ringan

Medan Petisah

>> hujan ringan

Medan Timur

>> hujan ringan

Medan Selayang

>> hujan ringan

Medan Kota

>> hujan ringan

Medan Sunggal

>> hujan ringan

Medan Helvetia

>> hujan ringan

Medan Denai

>> hujan ringan

Medan Barat

>> hujan ringan

Medan Deli

>> hujan ringan

Medan Tuntungan

>> hujan ringan

Medan Belawan

>> hujan ringan***

Ketegasan Pemko Medan ini pun mendapat apresiasi dari Ketua KSPSI AGN Sumatera Utara, T. M. Yusuf, yang sejak awal mengawal kasus ini.

Kepada awak media, Kamis (16/4/2026), Yusuf menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada berbagai pihak, khususnya kepada Presiden KSPSI ATUC, Andi Gani Nena Wea, atas dukungan penuh terhadap perjuangan buruh di Sumatera Utara.

Meskipun sempat terjadi ketegangan antara pihak perusahaan dan keluarga almarhum terkait hak ahli waris, proses diskusi yang berlangsung cukup alot, akhirnya menghasilkan kesepakatan final yang dapat diterima semua pihak.

"Kami hadir di sini bukan untuk mencampuri urusan keluarga almarhum, tetapi untuk memastikan hak-hak almarhum dipenuhi oleh pihak perusahaan. Jangan sampai hak tersebut diabaikan. Jika tidak ada itikad baik, maka itu bentuk ketidakadilan bagi pekerja," tegas Yusuf.

Lebih lanjut, ia menegaskan, kehadiran KSPSI merupakan bentuk komitmen dalam memperjuangkan hak-hak pekerja, khususnya terhadap perusahaan-perusahaan yang dinilai tidak memenuhi kewajibannya.

"KSPSI AGN Sumatera Utara akan terus menjadi garda terdepan dalam membela hak-hak buruh dari perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab dan hanya mencari keuntungan sepihak," tegasnya.

Yusuf juga menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Medan, Rico Waas, serta Kepala Dinas Perkim, Jhon Ester Lase, yang dinilai telah bergerak cepat dalam menangani kasus kecelakaan kerja tersebut.

"Kami dari KSPSI AGN bersama Persatuan Buruh Peduli K3 (PRABU), Forum Pemerhati Aparatur Negara (FPAN), dan Aliansi Wartawan Sumut mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Medan, Bapak Rico Waas, serta Kepala Dinas Perkim yang telah responsif dalam menangani persoalan ini. Ini menjadi pembelajaran penting bagi seluruh OPD di Kota Medan untuk lebih mematuhi norma-norma K3," ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi setiap instansi atau pihak yang memiliki aktivitas kerja dengan risiko tinggi, guna menghindari dampak yang merugikan di kemudian hari.

Sebagai penutup, Yusuf menegaskan bahwa seluruh pihak harus menjadikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagai prioritas utama dalam setiap aktivitas kerja.

"Penerapan K3 bukan hanya kewajiban, tetapi keharusan yang tidak bisa ditawar. Keselamatan pekerja harus menjadi prioritas dalam setiap aspek pekerjaan," pungkasnya.

Sementara, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Jhon Ester Lase menegaskan, seluruh hak almarhum tetap dibayarkan sesuai kesepakatan yang telah disetujui.

"Seluruh hak almarhum tetap dibayarkan, baik dari segi nilai maupun kesepakatan yang telah diterima oleh pihak keluarga. Tidak ada perubahan dalam hal tersebut," ujar Jhon.(Dam)