Nezar menilai peristiwa tersebut menjadi catatan penting bagi semua pihak agar kejadian serupa tidak kembali terulang, terutama menyangkut keberadaan anak-anak di bawah umur yang sedang beristirahat di lingkungan pesantren.

"DPP HARI menyikapi persoalan yang terjadi di Sukoharjo, di mana satuan Brimob melakukan penggerebekan di tengah malam saat siswa-siswa di bawah umur sedang tertidur. Namun, peristiwa yang memilukan ini menjadi catatan dan pengalaman kita agar tidak terulang lagi," ucap Nezar, Senin (2/11/2026).

Di sisi lain, Nezar juga mengingatkan pihak pondok pesantren agar setiap pengambilan keputusan maupun tindakan di lapangan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan pemerintah dan kepolisian.

"Kawan-kawan yang di pesantren juga agar jangan terulang kembali mengambil keputusan tanpa ada koordinasi dengan pihak pemerintah dan kepolisian sebelum melakukan aksi. Ini menjadi catatan penting juga," ungkapnya.

Menurut Nezar, kedua persoalan tersebut harus dilihat sebagai satu rangkaian peristiwa yang perlu diselesaikan secara bijaksana dengan mengedepankan komunikasi dan pendekatan persuasif.

Karena itu, DPP HARI meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto agar mengambil langkah penyelesaian melalui musyawarah dan mufakat sehingga tidak menimbulkan persoalan berkepanjangan.

"Dari dua hal yang berbeda ini, kami melihatnya sebagai sebuah rangkaian kasus yang terjadi di Sukoharjo. Kami meminta kepada Kapolri, Pak Suyudi, agar dapat menyelesaikan ini secara musyawarah dan mufakat sehingga mencapai sebuah win-win solution atas peristiwa ini," ucapnya.

Lebih lanjut, Nezar menegaskan DPP HARI siap bersinergi dan memberikan dukungan apabila dibutuhkan dalam membantu penyelesaian persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

"Dan kami yakin dari DPP HARI akan men-support apabila diperlukan oleh Pak Kapolri dalam membantu urusan yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat," pungkas Nezar.

Diketahui, peristiwa penggerebekan Ponpes HQ di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, terjadi pada Selasa (27/10/2026) dini hari sekitar pukul 03.20 WIB.

Saat sebagian besar penghuni pondok pesantren masih terlelap, sejumlah anggota kepolisian bersama personel Brimob bersenjata lengkap mendatangi lokasi.

Kedatangan aparat tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus pembakaran dan perusakan warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, pada September 2026.

Namun, proses penggeledahan tersebut menuai sorotan setelah muncul dugaan intimidasi terhadap 12 santriwati dan empat ustazah yang berada di dalam pondok pesantren.

Peristiwa ini pun menjadi perhatian publik dan memunculkan desakan agar penanganannya dilakukan secara profesional, proporsional, serta tetap mengedepankan perlindungan terhadap anak-anak di lingkungan pendidikan.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 07.00 WIB tersebut bertujuan menjaga kebugaran tubuh sekaligus mempererat tali silaturahmi dan rasa kekeluargaan di antara sesama jurnalis. Melalui kegiatan bersama ini, diharapkan terbangun hubungan yang semakin akrab, solid, dan kompak.

Sambil mengikuti jalan sehat, Irfandi yang didampingi istri dan anak-anaknya juga menyampaikan sejumlah hal terkait program kerja organisasi. Salah satu perhatian yang dibahas adalah upaya memperkuat solidaritas serta meningkatkan kesejahteraan jajaran Forwaka.

Usai berolahraga, kegiatan dilanjutkan dengan sarapan pagi bersama. Kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk membahas sejumlah rencana kerja ke depan, termasuk koordinasi peliputan, pembentukan tim liputan, serta tindak lanjut pemberitaan dan konfirmasi terhadap sejumlah informasi yang belum terselesaikan.

Kebersamaan kemudian ditutup dengan foto bersama. Kegiatan olahraga yang melibatkan keluarga ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan, tetapi juga memperkuat hubungan kekeluargaan, kerja sama, dan kekompakan antaranggota Forwaka.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Forwaka Belawan, Budi SH bersama keluarga dan jajaran pengurusnya.para anggota keluarga jajaran Forwaka Sumatera Utara .(red)

Pengembangan tersebut perlu didukung tata kelola yang profesional, transparan, serta perlindungan aset melalui kepastian hukum. Dengan demikian, wakaf dapat menjadi salah satu instrumen pemberdayaan sosial dan ekonomi yang manfaatnya dirasakan secara berkelanjutan.

Hal itu disampaikan saat pelantikan Pengurus BWI Perwakilan Kabupaten Deli Serdang Periode 2026–2029 di Aula Cendana Lantai II, Kantor Bupati Deli Serdang, Senin (2/11/2026). Bupati yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Deli Serdang, Dedi Maswardy, mengatakan potensi wakaf di Deli Serdang cukup besar. Keberadaan masjid, musala, madrasah, pemakaman, dan berbagai fasilitas sosial yang berdiri di atas tanah wakaf menjadi bukti bahwa manfaat wakaf dapat terus dirasakan oleh masyarakat lintas generasi.

"Inilah salah satu nilai besar dari wakaf. Kebaikan yang diberikan pada masa lalu dapat terus hidup dan memberikan manfaat kepada generasi berikutnya," ujarnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa potensi tersebut harus diimbangi dengan pengelolaan yang baik. Aset wakaf perlu dicatat, dijaga, dan memiliki kejelasan status hukum agar terlindungi serta tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Ia mengungkapkan bahwa Pemkab Deli Serdang telah menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri, Kantor Pertanahan, Kantor Kementerian Agama, dan BWI Deli Serdang pada 27 Agustus 2026 untuk mempercepat pendaftaran tanah wakaf. Dalam kesempatan tersebut, sertifikat tanah wakaf juga diserahkan secara simbolis kepada para nazir.

BWI Deli Serdang, harapannya, dapat memperkuat upaya perlindungan aset tersebut melalui koordinasi lintas instansi. Pemerintah daerah siap mendukung melalui penyediaan data, koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa, serta bentuk dukungan lainnya sesuai kewenangan.

"Ke depan, saya berharap BWI Deli Serdang semakin aktif mendorong percepatan penataan dan perlindungan aset wakaf. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang siap mendukung, baik melalui penyediaan data, koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa, maupun dukungan lainnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki," tegasnya.

Selain perlindungan aset, Dedi juga mendorong agar tanah wakaf dapat dikembangkan secara produktif untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, maupun usaha produktif lainnya sepanjang sesuai dengan ketentuan dan tujuan wakaf.

Untuk mewujudkannya, diperlukan pengelolaan yang profesional dan transparan, termasuk peningkatan kapasitas para nazir sebagai pihak yang mengelola harta benda wakaf. BWI juga diharapkan aktif memperluas literasi wakaf agar masyarakat memahami bahwa wakaf memiliki potensi manfaat yang lebih luas.

"Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tentu tidak dapat bekerja sendiri. Karena itu, kami melihat BWI Deli Serdang sebagai mitra strategis dalam membangun tata kelola wakaf yang lebih tertib, terlindungi, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Ketua BWI Perwakilan Kabupaten Deli Serdang, Syawaluddin Nasution, menyampaikan bahwa potensi wakaf di daerah ini sangat besar, tetapi belum seluruhnya dikelola secara optimal.

Ia berharap kepengurusan yang baru dapat mengembangkan potensi tersebut dengan dukungan pemerintah daerah, terutama melalui program-program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

"Kami menyadari bahwa BWI tidak akan mampu menjalankan tugas secara optimal tanpa dukungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, khususnya dalam program-program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan," ujarnya. ( Drt )

Kebijakan pemberian sanksi administratif berupa Pemberhentian Operasional Khusus terhadap SPPG yang tidak memenuhi ketentuan, termasuk pemberhentian seluruh hak operasionalnya, dinilai sebagai langkah untuk meningkatkan kedisiplinan, ketertiban administrasi, dan tanggung jawab pengelola dapur MBG.

Sekretaris Jenderal DPP LMP MBG, H. Said Siregar, mengatakan bahwa pihaknya memandang baik kebijakan tersebut, sepanjang penerapannya dilakukan secara adil, objektif, dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat.

"Pada prinsipnya, kami mendukung aturan tersebut. Tertib administrasi merupakan kewajiban yang harus dijalankan setiap SPPG. Namun, jangan sampai penerapan sanksi justru merugikan penerima manfaat, yang seharusnya mendapatkan pelayanan MBG," ujar Said Siregar.

Said menilai, persoalan ketidakdisiplinan administrasi tersebut juga perlu dilihat secara menyeluruh. Menurutnya, kepala SPPG sebagai bagian dari struktur pelaksana program BGN memiliki tanggung jawab dalam memastikan seluruh administrasi dan pelaporan berjalan sesuai ketentuan.

Karena itu, persoalan ini tidak semestinya hanya dibebankan kepada mitra atau pengelola dapur, tetapi juga menjadi bahan evaluasi terhadap pembinaan dan pengawasan internal BGN.

"Kalau kita mau memahami persoalan ini secara utuh, harus diakui bahwa masih ada kelemahan, dalam pembinaan dan pengawasan kepala SPPG. Semua pihak harus berbenah dan bertanggung jawab sesuai perannya. Jangan sampai satu pihak dibebani sanksi, sementara pihak lain tidak melakukan evaluasi terhadap kelemahan yang terjadi," tegasnya.

Semoga penerapan kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga diikuti pendampingan dan pembinaan agar SPPG dapat segera memperbaiki administrasinya dan kembali beroperasi.

"Prinsipnya, semua harus sama-sama diuntungkan. BGN harus terbantu dalam pengawasan dan akuntabilitas, mitra SPPG harus mendapatkan pembinaan yang baik, dan yang paling penting masyarakat tidak boleh dirugikan. Dengan begitu, program MBG bisa semakin tertib, berkualitas, dan memberikan dampak yang lebih besar," tutup Said Siregar. (Dam)

"Hari ini saya mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon Ketua DKP PWI Sumut masa bakti 2026-2031," ujar Rizal Rudi Surya, SH, usai mengambil formulir pendaftaran bakal calon PWI Sumut di Gedung Parada Harahap, Jalan Adinegoro Nomor 4, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Senin (2/11/2026).

Menurut Rizal yang juga Ahli Pers dari Dewan Pers menyatakan, keinginan dan tekadnya untuk maju sebagai bakal calon DKP Ketua PWI Sumut masa bakti 2026-2031 berawal dari desakan kawan-kawan. "Ketika kita diminta sebagai ahli pers untuk menangani beberapa kasus, maupun ketika menguji Uji Kompetensi Wartawan (UKW), banyak desakan dan permintaan agar maju sebagai Ketua DKP PWI Sumut. Berlandaskan permintaan dan desakan itu, saya bertekad untuk maju," ujarnya didampingi sejumlah pendukung.

Rizal menegaskan, keinginannya untuk maju sebagai Ketua DKP PWI Sumut bertujuan menjaga integritas PWI Sumut. Sesuai namanya, imbuh Rizal, Dewan Kehormatan, maka kita berniat dan bertekad menjaga etika dan integritas PWI.

"Sebagai Ahli Pers, saya kerap diminta keterangan oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Karena itu, kami ingin menjaga kehormatan dan integritas PWI Sumut. Karena itu kami memilih tagline 'Menjaga Etika dan Integritas PWI' dalam perjuangan ini," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana (OT) Konferensi PWI Sumut 2026, Rifki Warisan menegaskan, pendaftaran dan pengembalian Ketua PWI Sumut dan Ketua DKP PWI Sumut masa bakti 2026-2031 mulai 2 November sampai 6 November 2026 pukul 11.00 WIB hingga 16.00 WIB. Sedangkan batas pengembalian 7-8 November 2026 untuk memberi waktu bagi bakal calon untuk memperbaiki atau melengkapi berkas jika ada kekurangan.

"Pada 9 November 2026 penetapan berkas calon yang memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat yang selanjutnya akan dikirim ke Jakarta untuk ditetapkan oleh PWI Pusat sebagai rekomendasi bakal calon," tutur Rifki didampingi Sekretaris Panitia Pelaksana Sahat Rahmat Hamonangan Panggabean.

Dijelaskannya, syarat organisasi untuk calon Ketua PWI dan calon Ketua DKP PWI Sumut secara umum meliputi, telah menjadi anggota biasa minimal lima tahun dan masih aktif. Kemudian bersertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Utama, pernah menjadi pengurus PWI, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, melampirkan surat-surat pernyataan, surat keterangan sehat, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dan lainnya.

Sedangkan syarat khusus bakal calon Ketua DKP, minimal berusia 40 tahun syarat dukungan dan kartu anggota, mendapat dukungan minimal 10% dari data Pemilih Sementara (DPS) hasil revisi. "Wajib melampirkan Kartu Tanda Anggota (KTA) biasa yang masih aktif secara fisik atau fisik kartu asli harus dibawa dan diserahkan saat mendaftar untuk diverifikasi guna mencegah duplikasi data serta penyalahgunaan nama.

"Bakal calon Ketua DKP PWI Sumut yang telah mendaftar hingga saat ini baru dua orang, yaitu Khairul Muslim dan Rizal Rudi Surya," tutup Rifki.( Evi/ R)

Apresiasi tersebut disampaikan seiring keberhasilan DPD AMPI Kota Binjai menggelar pelantikan Satuan Tugas (Satgas) dan Brigadir Kartini AMPI (BKA) Kota Binjai, Minggu (1/11/2026), di Kota Binjai.

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat struktur organisasi, memperluas peran kader, sekaligus meningkatkan kontribusi AMPI dalam mendukung pembangunan daerah.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi, serta Sekretaris Jenderal DPD AMPI Sumatera Utara, Gabriel Nainggolan, Ketua Satgas AMPI Sumut, Busor. Kehadiran unsur pemerintah daerah dan jajaran pengurus AMPI Sumut tersebut menjadi gambaran pentingnya membangun komunikasi serta memperkuat sinergi antara organisasi kepemudaan dengan pemerintah.

Dalam sambutannya, Hasanul Jihadi juga menyampaikan apresiasi kepada AMPI Sumatera Utara atas dukungan yang selama ini diberikan.

"Karena kalau tidak ada dukungan AMPI Sumut, saya juga tidak akan berdiri di sini. Terima kasih Ketua David, yang dihadiri Sekjen Gabriel Nainggolan. Dan di sini ada sahabat saya Dedy Rangkuti," ungkap Hasanul.

Sementara itu, Dedy Rangkuti menilai keaktifan AMPI Binjai tidak hanya terlihat dari keberhasilan melaksanakan pelantikan organisasi sayap, tetapi juga melalui partisipasi aktif dalam berbagai agenda kepemudaan, termasuk menghadiri pelantikan DPD AMPI tingkat II di daerah lainnya.

Menurutnya, konsistensi tersebut menunjukkan bahwa AMPI Binjai mampu menjaga soliditas organisasi sekaligus membangun hubungan yang baik dengan berbagai elemen.

"Melihat berjalannya beriringan antara kepemudaan dengan pemerintah yang dilakukan oleh Pak Wakil Wali Kota Binjai dan AMPI Kota Binjai, saya meyakini Kota Binjai akan menjadi kota yang maju dan kamtibmasnya akan tertib dan aman," ujar Dedy Rangkuti.

Ia berharap, keberadaan Satgas dan Brigadir Kartini AMPI Binjai yang baru dilantik dapat semakin memperkuat peran organisasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, menjaga solidaritas, serta menjadi bagian dari energi positif pembangunan Kota Binjai.

Sinergi antara pemerintah dan generasi muda dinilai menjadi modal penting dalam menciptakan daerah yang tidak hanya berkembang dari sisi pembangunan, tetapi juga memiliki stabilitas keamanan, ketertiban, dan kehidupan sosial yang harmonis.

Dengan semangat kebersamaan dan konsistensi dalam menjalankan organisasi, AMPI Binjai diharapkan terus hadir sebagai wadah pengabdian pemuda yang aktif, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Ril/Dam)

Penandatanganan tersebut melibatkan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kepala Bidang (Kabid), Kepala Subbidang (Kasubid), serta Sekretaris Bapenda Kota Medan. Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Bapenda Kota Medan itu dilaksanakan dalam rangkaian apel gabungan dan disaksikan langsung oleh Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian.

Melalui penandatanganan pakta integritas ini, seluruh pejabat menegaskan kesanggupan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional, transparan, serta akuntabel dengan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam setiap pelaksanaan tugas.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk penguatan komitmen internal Bapenda Kota Medan dalam membangun budaya kerja yang berorientasi pada kinerja, kepatuhan terhadap aturan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tidak hanya menyangkut tanggung jawab administratif, komitmen integritas ini juga memiliki peran strategis dalam mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas penting dalam pengelolaan pendapatan, Bapenda dituntut terus meningkatkan profesionalisme, efektivitas, dan akuntabilitas dalam setiap proses pelayanan maupun pengelolaan penerimaan daerah.

Dengan adanya pakta integritas tersebut, diharapkan seluruh jajaran Bapenda Kota Medan semakin memperkuat disiplin, meningkatkan tanggung jawab, serta mengedepankan prinsip kejujuran dan profesionalisme dalam bekerja.

Komitmen bersama ini diharapkan tidak sekadar menjadi formalitas penandatanganan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui tindakan dan kinerja nyata, sehingga mampu mendorong peningkatan PAD sekaligus mendukung percepatan pembangunan dan kemajuan Kota Medan.(ATN)

Penegasan tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, saat memimpin Apel Pagi di Halaman Tengah Balai Kota Medan, Senin (2/11/2026).

Dalam arahannya, Erfin mengingatkan bahwa November hingga Desember merupakan periode dengan intensitas curah hujan yang relatif tinggi. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi bencana banjir maupun dampak cuaca ekstrem lainnya.

Menurutnya, pengalaman banjir pada tahun sebelumnya yang berdampak terhadap 19 dari 21 kecamatan di Kota Medan harus menjadi bahan evaluasi sekaligus pembelajaran penting. Upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Erfin mengajak seluruh ASN untuk memulai langkah antisipasi dari lingkungan kerja dan tempat tinggal masing-masing, antara lain dengan menjaga kebersihan serta memastikan saluran drainase tidak tersumbat. Langkah sederhana tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mengurangi risiko genangan dan banjir saat curah hujan meningkat.

Selain kesiapsiagaan bencana, Erfin juga menekankan pentingnya percepatan realisasi APBD Tahun Anggaran 2026. Dengan waktu pelaksanaan anggaran yang tersisa kurang dari 60 hari kalender atau sekitar 40 hari kerja, seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan kepala bagian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diminta segera melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang belum terlaksana.

Ia menegaskan, setiap kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan harus dituntaskan sesuai jadwal, ketentuan, serta prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

"Pastikan dan cek setiap program dan kegiatannya di OPD masing-masing, mana kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana. Ini supaya segera direalisasikan karena ini merupakan program yang wajib untuk kita laksanakan," tegas Erfin.

Ia juga mengingatkan bahwa realisasi belanja daerah yang tidak optimal, terlebih ketika penerimaan daerah menunjukkan kinerja yang baik, berpotensi menimbulkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Oleh sebab itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi secara intensif agar seluruh program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Erfin turut mengingatkan seluruh ASN agar senantiasa menjaga kedisiplinan, menaati peraturan perundang-undangan, serta menghindari segala bentuk pelanggaran kode etik. Setiap aparatur diharapkan mampu menjadi teladan dalam membangun budaya kerja yang profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas.

Melalui tiga penekanan tersebut, Pemko Medan berharap seluruh jajaran semakin solid dalam menghadapi tantangan menjelang akhir tahun, baik dalam mengantisipasi potensi bencana, memastikan optimalisasi pelaksanaan anggaran, maupun meningkatkan kualitas kinerja aparatur.

Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Medan dapat terus berjalan optimal, responsif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.(ATN)

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Senin (2/11) pagi mengungkapkan, pelaku yakni ES (34) warga Jalan Glugur Rimbun, Kec.Pancur Batu, diringkus Tim 3 Unit 1 Satresnarkoba Polrestabes Medan di parkiran Hotel Red Doorz, setelah petugas mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan aktivitas terlarang yang dilakukan pelaku.

Petugas, kemudian melakukan penyelidikan, hingga akhirnya berhasil meringkus pelaku sesaat pelaku hendak menaiki mobilnya. Penangkapan pelaku, sempat menyita perhatian warga setempat maupun yang melintas.

"Dari pelaku kami sita 2 tas yang didalamnya berisi 3 plastik untuk mengemas vape narkoba. Jumlah awal vape narkoba sebanyak 600 pcs, namun 1 pcs digunakan pelaku sehingga tersisa 599 pcs vape narkoba bermerk Netflix," ungkap Rafli.

Aktivitas terlarang pelaku sendiri, bukan kali pertama dilakukan, karena sebelumnya pelaku pernah mengantarkan 50 pcs vape narkoba, ke kawasan Lubuk Pakam, Kab.Deli Serdang.

Kali ini, pelaku kembali melakukan hal yang sama, namun dengan jumlah barang bukti yang jauh lebih banyak.

"Pelaku sebelumnya pernah mengantarkan vape narkoba juga, namun kali ini jumlahnya jauh lebih besar. Pelaku tergiur dengan upah Rp.20 juta yang dijanjikan kepadanya," tambah Rafli.

Terkait dengan status pelaku yang merupakan pegawai Lapas Kelas 1 Medan, pihak Kepolisian kini sedang melakukan pendalaman, termasuk akan berkoordinasi dengan pihak Lapas tempat pelaku bekerja.

"Hasil pemeriksaan narkoba tidak dijual pelaku ke dalam, namun tentunya ini akan kami dalami. Kami juga sudah lakukan tes urine, dan yang bersangkutan positif sebagai pengguna narkoba," ucap Rafli.

Vape narkoba yang disita dari tangan pelaku, didapat dari seorang berinisial AL, yang diduga merupakan bos dari pelaku.

Satresnarkoba Polrestabes Medan, memastikan tidak memberikan ruang sekecil apapun kepada pelaku termasuk pelaku - pelaku lain, guna memberantas segala tindak penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polrestabes Medan.

"Kami pastikan AL akan kami ringkus, tidak akan ada ruang bagi pelaku narkoba. Sesuai tagline Bapak Kapolri, sama - sama kita pulihkan para pengguna, kita putus mata rantai bandar, Polisi bersama masyarakat," pungkasnya. (Ril/Dam)

Hal tersebut menjadi salah satu penekanan Sekretaris Dinas SDABMBK Kota Medan, Gema Halelu Isa, saat memimpin apel rutin di lingkungan SDABMBK Kota Medan, Senin (2/11/2026).

Dalam arahannya, Gema menegaskan bahwa disiplin, tanggung jawab, dan profesionalisme merupakan aspek penting yang harus senantiasa melekat pada setiap pegawai. Seluruh jajaran diharapkan mampu menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing dengan mengedepankan komitmen dan kualitas pelayanan publik.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan, terlebih dengan kondisi cuaca yang mulai memasuki musim penghujan dan diperkirakan berlangsung hingga akhir tahun.

Menurut Gema, kesiapan menghadapi musim hujan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas di lapangan, tetapi juga membutuhkan kondisi fisik yang prima, kepedulian, serta solidaritas antarsesama pegawai.

Karena itu, seluruh jajaran diminta untuk saling memperhatikan kondisi satu sama lain, menjaga kekompakan, dan meningkatkan kewaspadaan agar setiap pekerjaan dapat terlaksana secara optimal di tengah berbagai tantangan cuaca.

Melalui apel rutin ini, SDABMBK Kota Medan menegaskan pentingnya membangun budaya kerja yang disiplin, solid, dan responsif. Dengan dukungan seluruh jajaran yang profesional dan memiliki kesiapsiagaan tinggi, pelaksanaan tugas pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur di Kota Medan diharapkan berjalan semakin maksimal.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya SDABMBK Kota Medan dalam mendukung pembangunan daerah serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat.(ATN)

Kegiatan sambang dan silaturahmi ini digelar di rumah warga Nagori Bangun sebagai sarana komunikasi untuk menyerap aspirasi dan mendengar langsung keluhan masyarakat.

Kapolres didampingi Wakapolres KOMPOL Imam Alriyuddin, S.H., M.H., Kabag Ops KOMPOL Tukkar Simamora, S.H., M.H., Kasat Intelkam AKP Tombor Marbun, S.H., Kasat Binmas AKP D. Pasaribu, Kapolsek Gunung Malela AKP Hengky Siahaan, S.H., dan Kasi Humas AKP VJ Purba. Hadir pula Pangulu Nagori Bangun Muhammad Azhar, para Gamot, dan warga.

Dalam pembukaan, Kapolres menyampaikan pesan kamtibmas dan mengajak pemerintah nagori serta masyarakat meningkatkan komunikasi dengan kepolisian. "Silakan sampaikan pertanyaan, keluhan, dan permasalahan yang dihadapi agar dibahas bersama dan dicarikan solusi sesuai ketentuan hukum," ujar AKBP Hendri Nupia Dinka Barus.

Warga menyampaikan sejumlah persoalan. Pertama, kondisi jalan lintas yang dinilai berpotensi menyebabkan kecelakaan. Kapolres menyatakan akan berkoordinasi dengan Forkopimda dan instansi terkait. Kedua, ternak sapi yang memasuki ladang. Warga bertanya apakah pemilik ternak dapat diproses hukum dan apakah meracuni ternak dibenarkan.

"Kami mengimbau agar mengedepankan musyawarah dan tidak meracuni ternak," tegas Kapolres, sembari meminta Pangulu mengundang para peternak untuk sosialisasi tanggung jawab menjaga ternak.

Ketiga, warga mengkhawatirkan pohon rindang di pinggir jalan yang berpotensi tumbang. Kapolres memerintahkan Kasat Intelkam membuat laporan informasi sebagai bahan koordinasi dengan instansi terkait.

Keempat, warga bernama Zulkarnain menanyakan apakah peraturan nagori dapat menjadi dasar sanksi pidana. Kapolres menjelaskan, peraturan nagori dapat dibuat berdasarkan kesepakatan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. "Pemerintah nagori kami imbau mengedepankan pembinaan dan musyawarah, serta berkoordinasi dengan kepolisian bila ditemukan dugaan tindak pidana," ungkapnya.

Kelima, soal pengambilan berondolan kelapa sawit. Pangulu Nagori Bangun berharap persoalan lebih dulu diselesaikan melalui musyawarah, dengan surat pernyataan, dan diproses hukum bila pelanggaran berulang dua hingga tiga kali.

Kapolres meminta Kapolsek Gunung Malela berkoordinasi dengan pihak perkebunan. Penyelesaian melalui keadilan restoratif, katanya, dapat ditempuh bila memenuhi persyaratan dan prosedur hukum.

Keenam, perwakilan masyarakat bernama Fajar meminta kejelasan status HGU SIPEF yang menurut informasi mereka telah berakhir, serta kewenangan pengelolaan hasil perkebunan termasuk CPO.

Dia juga mempertanyakan dugaan penanaman sawit di luar areal HGU, terutama di sekitar daerah aliran sungai dan pinggir jalan. Kapolres menyampaikan koordinasi dengan BPN telah dilakukan, dan kejelasan status hukum lahan masih diperlukan.

"Kami akan mempertemukan BPN dengan kelompok tani serta mengecek dugaan penanaman di luar areal HGU," ucapnya.

Ketujuh, warga bernama Thaleb menyampaikan perkara pencurian kendaraan bermotor yang telah berdamai namun tetap berlanjut ke persidangan. Kapolres menjelaskan perkara yang dilaporkan tetap dapat diproses hukum, sementara keadilan restoratif harus memperhatikan jenis tindak pidana dan ketentuan berlaku.

Kapolres juga mengimbau masyarakat aktif melaporkan penyalahgunaan dan peredaran narkoba melalui layanan 110 atau "Halo Kapolres".***

Pelaku diringkus di sebuah pondok di Lingkungan VII, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sabtu (31/10/2026) sekitar pukul 19.30 WIB.

Kapolres Tapanuli Tengah lewat Kasat Narkoba AKP Johannes Munthe menjelaskan bahwa penangkapan ini bermula dari informasi masyarakat terkait maraknya transaksi narkoba di lokasi tersebut.

"Menindaklanjuti laporan warga, tim langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku berinisial AZH di lokasi," ujar AKP Johannes Munthe.

Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti berupa 14 paket kecil sabu siap edar dengan berat bruto 1,88 gram, dompet kecil, sendok sabu, kaca pirex, gunting, serta uang tunai Rp200.000 hasil penjualan.

Kini, pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Tapanuli Tengah guna menjalani proses hukum lebih lanjut serta pengembangan jaringan peredaran narkotika tersebut.***

Kapolres Tapanuli Tengah melalui Kasat Reskrim IPTU Dian Agustian Perdana, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pengungkapan ini bermula dari laporan korban bernama Agustina Manalu (39) warga Desa Bondar Sihudon, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah.

"Korban melaporkan kehilangan satu unit sepeda motor Honda Beat warna coklat yang diparkir di teras rumahnya pada Rabu, 21 Oktober 2026 lalu. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000," ujar IPTU Dian Agustian Perdana, Sabtu (31/10/2026).

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim gabungan Opsnal Sat Reskrim Polres Tapteng bersama Unit Reskrim Polsek Barus langsung bergerak melakukan penyelidikan intensif.

Pada Jumat (30/10/2026) sekira pukul 10.00 WIB, petugas memperoleh informasi bahwa terduga pelaku sedang berada di rumah mertuanya. Tim kemudian bergerak menuju lokasi di Desa Bukit Patupang, Kecamatan Barus, dan berhasil mengamankan terduga pelaku MS tanpa perlawanan.

"Dari hasil interogasi dan pengembangan terhadap pelaku, terduga mengakui bahwa sepeda motor korban telah dibawa ke wilayah Pandan. Tim kemudian bergerak melakukan pengembangan dan berhasil menemukan barang bukti satu unit sepeda motor tersebut di Kota Pandan pada Sabtu (31/10/2026) pagi" jelas Kasat Reskrim.

IPTU Dian menambahkan, saat ini terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Tapanuli Tengah guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

"Untuk proses pengembalian barang bukti kepada korban, rencananya akan dilakukan sistem pinjam pakai sesuai aturan yang berlaku," pungkasnya.***

Kegiatan yang berlangsung pukul 09.30 WIB tersebut diikuti sekitar 100 jemaat, bersama Pendeta Surianti Tundo, M.Th., pengurus gereja, serta sejumlah pejabat dan personel Polres Sibolga.

Dalam kesempatan itu, Kapolres menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus mengajak jemaat untuk berperan aktif menjaga situasi Kota Sibolga

Kapolres juga mengingatkan pentingnya pengawasan orang tua terhadap anak, khususnya untuk mencegah kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak, termasuk yang dapat terjadi di lingkungan tempat tinggal dan keluarga.

Selain itu, masyarakat diajak mengawasi pergaulan anak agar tidak terlibat tawuran, tindak kriminalitas, maupun penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

AKBP Budi Prasetyo menegaskan, masyarakat dapat memanfaatkan layanan Call Center Polri 110 apabila mengetahui atau mengalami gangguan kamtibmas maupun tindak pidana. Polres Sibolga siap merespons laporan masyarakat.

Lewat program Minggu Kasih, Polres Sibolga terus memperkuat komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat serta membangun sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Sibolga.***

Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi, keluhan, serta persoalan yang membutuhkan perhatian dan penanganan dari pemerintah daerah.

Dalam kesempatan itu, sejumlah persoalan infrastruktur menjadi perhatian warga, di antaranya permasalahan banjir, kondisi badan jalan yang mengalami kerusakan, serta drainase yang dinilai perlu mendapat penanganan dan pembenahan.

Kehadiran Kepala Dinas SDABMBK Khairul Azmi bersama jajaran perangkat daerah lainnya merupakan bentuk keseriusan Pemko Medan dalam mendengarkan langsung kondisi di lapangan. Dengan demikian, berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar dalam menentukan langkah penanganan sesuai kewenangan, kebutuhan, dan skala prioritas.

Melalui kegiatan Sapa Warga, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas terus mendorong agar perangkat daerah tidak hanya menjalankan tugas dari balik meja, tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk memahami kebutuhan warga secara langsung.

Dinas SDABMBK Kota Medan berkomitmen mendukung upaya tersebut melalui peningkatan kualitas pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, khususnya dalam penanganan drainase, pengendalian genangan dan banjir, serta perbaikan jalan guna menunjang kenyamanan dan keselamatan masyarakat.

Pemko Medan menegaskan bahwa setiap aspirasi masyarakat merupakan masukan penting dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran. Sebab, pemerintah tidak cukup hanya mendengar keluhan, tetapi harus mampu menerjemahkannya menjadi langkah konkret dan solusi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Semangat inilah yang terus dibangun melalui Sapa Warga, sejalan dengan komitmen mewujudkan Medan Untuk Semua, melalui pemerintahan yang responsif, hadir, dan bekerja untuk kepentingan masyarakat.(ATN)

Hal tersebut terungkap dalam diskusi "Dua Tahun Pemerintahan Prabowo: Swasembada Pangan dan Nasib Petani Sumatera Utara". Diskusi diselenggarakan oleh DPW Koalisi Muslim Milenial (KOMUNAL) Sumatera Utara di Hotel Cordela Medan, Sabtu (31/10/2026).

"Per Oktober 2026, kebutuhan beras Sumut 116.433 ton, sementara produksinya 144.066 ton, kita surplus 27.633 ton. Cabe merah, kebutuhannya 9.855 ton, produksinya 14.213 ton. Kemudian cabe rawit, kebutuhan 3.712 ton, produksinya 7.514 ton. Nilai Tukar Petani (NTP) Sumut cukup jauh di atas NTP nasional yakni 157,97. Sementara nasional ada di angka 131,11," kata Koordinator Sumut Bergetar Maulana Ginting, merujuk pada data Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara.

Pernyataan Maulana disambut oleh pembicara setelahnya yakni Rektor Universitas Labuhanbatu Ade Parlaungan Nasution. Ade setuju ada pencapaian namun ada juga kritik yang perlu dissampaikan.

"Angka NTP meningkat namun belum dikeluarkan data petani perkebunan. Tapi memang kita apresiasi Pak Prabowo menggeser paradigma pembangunan dari yang tadinya kapitalistik kepada sosialistik," ungkap Ade.

Sementara itu pengurus Tani Merdeka Sumatera Utara Dr. Desi Novita, menyampaikan potensi Sumatera Utara di bidang pangan memang cukup berlimpah. "Alam Sumatera Utara sangat kaya dengan pertanian, holtikultura, perikanan, juga perkebunan. Kita orang sumut suka makan, dan hasil alam kita juga diekspor ke provinsi lain bahkan juga negara lain," bilang Desi.

Pembicara terakhir yakni tokoh pemuda Sumatera Utara Surya Kurniawan, ST, mengapresiasi pemerintah dalam menurunkan harga pupuk. Keberanian dan terobosan Presiden Prabowo Subianto perlu didukung dan terus dikawal generasi muda.

"Kebijakan pemerintah menurunkan HTP pupuk sebesar 20% itu perlu kita apresiasi. Dan tadi disampaikan NTP petani kita naik. Anak-anak muda perlu mengetahui ini dan terus mengawal perbaikan demi perbaikan di negara kita," papar Surya.

Diskusi diawali dengan penampilan musikalisasi puisi dan stand up comedy oleh Adellya Rosari Siregar dan M. Yasir Harahap. Forum yang dibuka dengan sambutan Ketua Umum Rusdi Anshori Harahap ini turut dihadiri aktivis muda Sumatera Utara dari berbagai kalangan. ( Evi/ R)

Dalam kunjungannya, Aminullah didampingi Sekretaris Jenderal PP GP Al Washliyah, H. Saibal Putra beserta rombongan dan disambut langsung oleh Ketua Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia, Mifta Fariz Boli Malakalu.

Pada kesempatan itu Mifta Fariz mengemukakan pandangannya bahwa persoalan narkotika bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, aparat penegak hukum, maupun lembaga rehabilitasi.

"Sangat dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan, untuk membangun lingkungan yang mampu mencegah penyalahgunaan narkoba sekaligus memberikan dukungan kepada mereka yang ingin memperbaiki kehidupannya," ungkap Mifta Fariz.

Lanjutnya, dirinya menyampaikan proses pemulihan seseorang dari ketergantungan narkotika membutuhkan dukungan yang berkelanjutan. Rehabilitasi tidak cukup hanya dilakukan melalui program pelayanan di dalam lembaga, tetapi juga harus didukung oleh penerimaan keluarga, lingkungan sosial, dan masyarakat.

"Pemulihan tidak bisa dikerjakan lembaga rehabilitasi sendirian. Mereka yang sedang berjuang untuk pulih membutuhkan lingkungan yang mau menerima dan memberikan kesempatan. Di situlah pemuda bisa mengambil peran: mendampingi, bukan menghakimi," tegas Mifta.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, sekaligus menjadi momentum untuk membangun komunikasi dan memperluas ruang kolaborasi antara organisasi kepemudaan dan lembaga pelayanan rehabilitasi sosial.

Miftah menjelaskan, kunjungan ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga membuka ruang diskusi mengenai bagaimana generasi muda dapat mengambil peran lebih besar dalam menghadapi persoalan penyalahgunaan narkotika, aspek pencegahan, pendampingan sosial, rehabilitasi, hingga proses reintegrasi sosial bagi mereka yang sedang menjalani pemulihan.

.

"Organisasi kepemudaan memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari gerakan sosial yang memberikan edukasi, membangun kesadaran masyarakat," ucap Miftah.

"Stigma negatif yang tertanam terhadap korban penyalahgunaan narkoba, serta mendorong mereka agar tidak kehilangan harapan untuk kembali menjalani kehidupan lebih baik dan produktif," ujarnya.

Ia juga menilai bahwa pemuda memiliki kekuatan dalam membangun pengaruh di tengah masyarakat. Dengan jaringan organisasi, kegiatan sosial, serta semangat kepeloporan.

"Generasi muda dapat menjadi mitra strategis dalam memperkuat upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Di sisi lain, kunjungan ini juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan secara langsung bagaimana pelayanan rehabilitasi sosial dijalankan di Fokus RNI," terangnya.

Terakhir, Miftah Fariz menerangkan bahwa melalui pelayanan rawat inap dan rawat jalan, lembaga ini berupaya memberikan pendampingan kepada individu yang membutuhkan layanan pemulihan agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya di tengah keluarga dan masyarakat.

"Hadirnya Organisasi PP GP Al Washliyah diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun hubungan kelembagaan yang lebih erat," kata Miftah Fariz.

"Kolaborasi ke depan dapat diarahkan pada kegiatan edukasi bahaya narkotika, sosialisasi P4GN, penguatan kepedulian sosial, serta dukungan terhadap proses pemulihan dan penerimaan kembali mantan penyalahguna narkotika di lingkungan masyaraka," pungkasnya.

Kedua pihak berharap pertemuan ini tidak berhenti sebagai kunjungan seremonial, melainkan dapat ditindaklanjuti melalui komunikasi dan kerja sama nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sebab, perang terhadap narkotika bukan hanya tentang mencegah seseorang terjerumus, tetapi juga tentang bagaimana kita bersama-sama membantu mereka yang sudah terjerumus untuk bangkit dan mendapatkan kembali masa depannya.

Pemuda Bergerak, Masyarakat Peduli, Indonesia Bersih dari Narkoba.

Untuk sekedar informasi, Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia,berfungsi, sebagai pendamping dan bukan untuk menghakimi, Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia (Fokus RNI) juga merupakan lembaga rehabilitasi sosial yang telah terakreditasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Fokus RNI memberikan pelayanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika melalui program rawat inap dan rawat jalan.

Dalam menjalankan pelayanannya, Fokus RNI mengedepankan pendekatan rehabilitasi sosial, pendampingan, pembinaan, serta penguatan fungsi individu agar klien dapat kembali berdaya dan diterima di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Untuk informasi kantor Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia berada di Jalan Riwayat 1, Gang Pertanian, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.( Hap).

‎

‎Dalam penangkapan yang dipimpin Kanit Reskrim Polsek Bilah Hilir, IPDA Mistranius Purba, S.H., petugas menemukan dua bungkus plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,24 gram serta satu alat isap sabu atau bong.

‎

‎Kapolsek Bilah Hilir AKP Armen Faisal, Minggu (01/11/2026) mengungkapkan penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang diterima personel Unit Reskrim sekitar pukul 11.00 WIB. Informasi itu menyebutkan bahwa sebuah rumah di Dusun Sei Tampang diduga kerap dijadikan lokasi transaksi narkotika jenis sabu.

‎

‎Setelah melakukan penyelidikan, sekitar pukul 14.00 WIB, petugas mendatangi lokasi dan mendapati Indra berada di dalam sebuah rumah. Tim kemudian melakukan penggerebekan dan mengamankan pria tersebut.

‎

‎Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan dua bungkus plastik klip berisi diduga sabu yang disembunyikan di dalam sepatu.

‎

‎Dari hasil interogasi awal, Indra mengakui bahwa barang yang ditemukan petugas merupakan miliknya. Ia juga menyebutkan bahwa sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama Arif, warga Negeri Lama.

‎

‎Selanjutnya, tersangka bersama barang bukti dibawa ke Polsek Bilah Hilir guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

‎

‎Pengungkapan ini kembali menunjukkan bahwa informasi masyarakat menjadi salah satu pintu masuk aparat kepolisian dalam mengungkap dugaan peredaran narkotika di wilayah hukum Polsek Bilah Hilir.

‎

‎Namun, pengakuan tersangka mengenai asal-usul barang haram tersebut juga menjadi bagian penting yang perlu didalami penyidik. Sosok Arif yang disebut sebagai pemasok perlu ditelusuri lebih lanjut untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika yang lebih luas. (BS)

‎

‎

‎

Bendungan Lau Simeme adalah bendungan tipe zonal timbunan batu (tidak seperti Bendungan jaman Belanda ) tinggi 69,5 meter dari sungai, panjang puncak 205 meter dan luas area genangan 125,84 hektare. Bendungan berkapasitas tampung 21,07 juta meter kubik ini dibangun untuk memasok air baku sebesar 3.000 liter per detik.

Ide pembangunan bendungan ini digagas pertama kali pada tahun 1991. Setahun kemudian, pada tahun 1992, mulai dilakukan studi kelayakan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB). Kemudian pada tahun 2003, tim dari Universitas Sumatera Utara (USU) melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Konstruksi fisik baru dimulai pada bulan Oktober 2017.

Bendungan ini berlokasi Di Desa Pertumbukan,Kuala Sabah, Rumah Gerat,Sarilaba,Sarilaba Juli,Sarilaba Jahe ,Kuala Dekah,Bulu Gading ,Sarilaba Trumbuh Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Lokasi tersebut berada di Daerah Aliran Sungai Belawan-Ular-Padang dan dikelola oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR.

ini Aktor yang terlibat dalam proyek : ITB sebagai verifikator lapangan awal, USU sebagai penyusun AMDAL, Presiden Joko Widodo yang menetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), serta kontraktor pelaksana KSO PT Wijaya Karya - PT Bumi Karsa dan KSO PT Pembangunan Perumahan - PT Andesmont Sakti dengan total anggaran APBN Rp 1,65 triliun

Bendungan ini dibangun karena dua alasan utama. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan air baku Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang yang terus meningkat hingga 3.000 liter/detik.Selanjutnya untuk pengendalian banjir kota Medan Deli Serdang, pengembangan sektor irigasi Pertanian PLTA (Pembangkit Listrik) Parawisata Ekonomi dan konsevasi air

Prosesnya pembangunan Lau Simeme sangat panjang dan bertahap. Setelah wacana tahun 1991-1992 dan studi AMDAL tahun 2003-2004, proyek sempat mangkrak lebih dari 10 tahun karena terkendala pembebasan lahan dan status kawasan hutan. Pada akhir 2017, pemerintah pusat menetapkan sebagai Proyek Strategis Nasioal (PSN) dan membangun dalam 4 paket pekerjaan meliputi jalan masuk, terowongan pengelak, bangunan pelimpah, dan tubuh bendungan utama. Tahun 2022 Progres fisik mencapai 62% dan , 78,5% pada akhir 2023, akhirnya dilakukan pengisian air awal (impounding) pada semester I 2024 sebelum diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober 2024.(Drt)

Kegiatan persahabatan internasional yang mempertemukan para advokat Indonesia melalui Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan Malaysian Bar tersebut mempertandingkan berbagai cabang olahraga, di antaranya sepak bola, tenis, golf, bulu tangkis (badminton), serta sejumlah cabang olahraga lainnya.

Pertemuan olahraga lintas negara ini dinilai menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan persaudaraan, membangun solidaritas profesi, serta memperluas jejaring persahabatan antarsesama praktisi hukum Indonesia dan Malaysia.

Presiden Medan Lawyer FC, Gumilar Aditya Nugroho, SH, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar pertandingan maupun kompetisi olahraga.

"Kami dari keluarga besar Medan Lawyer FC menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas terselenggaranya International Friendly Games antara PERADI dan Malaysian Bar. Ini merupakan kegiatan yang sangat positif karena mempertemukan para advokat dari dua negara dalam suasana penuh kehangatan, persahabatan, dan sportivitas," ujar Gumilar.

Menurutnya, kehadiran berbagai cabang olahraga dalam kegiatan tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi para advokat untuk berpartisipasi, berinteraksi, dan membangun hubungan persahabatan melalui minat olahraga yang beragam.

"Baik melalui sepak bola, tenis, golf, badminton, maupun cabang olahraga lainnya, kita melihat bahwa olahraga memiliki bahasa universal yang mampu mempertemukan orang-orang dari latar belakang berbeda. Di sinilah nilai persaudaraan tumbuh, bukan hanya sebagai sesama atlet, tetapi juga sebagai sesama insan profesi hukum," ungkapnya.

Gumilar menilai bahwa profesi advokat yang sehari-hari berkaitan dengan dinamika penegakan hukum, perbedaan pandangan, dan kepentingan hukum membutuhkan ruang kebersamaan yang mampu memperkuat hubungan personal maupun profesional.

"Di ruang sidang kita mungkin berhadapan sebagai pihak yang berbeda kepentingan. Namun, di lapangan olahraga kita dipertemukan oleh semangat yang sama, yakni persaudaraan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap satu sama lain. Inilah nilai yang harus terus kita rawat dalam profesi advokat," lanjutnya.

Dorong International Friendly Games Menjadi Agenda Tahunan

Lebih lanjut, Gumilar berharap kegiatan persahabatan olahraga antara advokat Indonesia dan Malaysia tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan dapat dikembangkan menjadi agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun.

Menurutnya, keberlanjutan kegiatan tersebut akan memberikan ruang yang lebih luas bagi para advokat untuk membangun hubungan kelembagaan, mempererat silaturahmi, serta memperkuat solidaritas lintas negara.

"Harapan kami, International Friendly Games ini dapat menjadi agenda tahunan yang terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Bahkan, akan sangat baik apabila penyelenggaraannya dilakukan secara bergantian di berbagai kota di Indonesia maupun Malaysia. Dengan demikian, semakin banyak advokat yang dapat terlibat dan merasakan manfaat dari persaudaraan internasional ini," ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan sebuah kegiatan olahraga tidak semata-mata diukur dari hasil pertandingan, melainkan juga dari hubungan baik dan persahabatan yang tetap terjaga setelah kegiatan berakhir.

"Kemenangan dalam pertandingan tentu membanggakan. Namun, kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika kita berhasil membangun persahabatan, memperkuat solidaritas, dan menciptakan hubungan baik yang terus berlangsung jauh setelah pertandingan berakhir," tegas Gumilar.

Medan Siap Menjadi Tuan Rumah

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Medan Lawyer FC juga menyampaikan keterbukaan dan kesiapan MLFC untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan persahabatan advokat berskala nasional maupun internasional apabila pada masa mendatang Kota Medan dipercaya menjadi tuan rumah.

Gumilar menilai Kota Medan memiliki potensi besar sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan olahraga persahabatan, sekaligus menjadi ruang pertemuan bagi komunitas advokat dari berbagai daerah dan negara.

"Apabila ke depan terdapat kesempatan dan kepercayaan untuk menyelenggarakan kegiatan serupa di Kota Medan, kami dari Medan Lawyer FC dengan senang hati siap memberikan dukungan dan berkontribusi sesuai kapasitas yang kami miliki. Kami tentu akan merasa terhormat apabila Medan dapat menjadi tuan rumah bagi saudara-saudara sesama advokat, baik dari Indonesia maupun Malaysia," katanya.

Menurutnya, semangat keterbukaan tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang selama ini dibangun oleh Medan Lawyer FC, yakni Solidity, Sportivity, dan Brotherhood.

MLFC sendiri merupakan komunitas sepak bola advokat yang berdiri pada 1 November 2023. Dalam perjalanan tiga tahunnya, MLFC telah melaksanakan berbagai kegiatan pertandingan persahabatan, turnamen sepak bola antarkomunitas advokat, serta membangun hubungan persaudaraan dengan klub-klub advokat dari berbagai daerah.

Melalui kegiatan tersebut, MLFC berupaya menempatkan olahraga bukan hanya sebagai sarana menjaga kesehatan dan meningkatkan prestasi, tetapi juga sebagai media memperkuat silaturahmi serta membangun solidaritas di lingkungan profesi hukum.

Olahraga sebagai Jembatan Persaudaraan Advokat

Menutup keterangannya, Gumilar berharap PERADI & Malaysian Bar International Friendly Games 2026 dapat menjadi inspirasi bagi semakin banyak komunitas advokat untuk membangun hubungan yang harmonis melalui kegiatan olahraga.

Ia juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah menggagas, mempersiapkan, dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

"Terima kasih dan apresiasi kami kepada seluruh pihak yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga seluruh rangkaian acara berlangsung dengan lancar, penuh kegembiraan, serta meninggalkan kenangan dan persahabatan yang baik bagi seluruh peserta," ucapnya.

"Pada akhirnya, kita ingin menunjukkan bahwa persaudaraan advokat tidak mengenal batas wilayah maupun negara. Kita mungkin berasal dari organisasi, daerah, dan bangsa yang berbeda, tetapi semangat persahabatan dan solidaritas mampu mempersatukan kita semua," tutup Gumilar.

Medan Lawyer Football Club (MLFC) merupakan komunitas sepak bola yang beranggotakan para advokat dan praktisi hukum, didirikan pada 1 November 2023 di Kota Medan, Sumatera Utara. MLFC berkomitmen mengembangkan olahraga sebagai sarana mempererat silaturahmi, menjaga sportivitas, membangun solidaritas, serta memperkuat persaudaraan di lingkungan profesi advokat.(japs)