Dalam operasi yang berlangsung selama 21 hari tersebut, korps bhayangkara berhasil mengungkap 30 kasus narkoba dan mengamankan 36 orang tersangka.

​Keberhasilan tersebut dipaparkan langsung dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Wakapolres Labusel, Kompol Moch Guntur Priyantoko mewakili Kapolres Labusel AKBP Aditya S.P. Sembiring, di halaman Mapolres setempat, Rabu (3/6/2026).

​Guntur memerinci bahwa dari 36 tersangka yang diamankan sejak 13 Mei hingga 2 Juni 2026 tersebut, tujuh di antaranya merupakan bandar, 28 orang berperan sebagai pengedar, dan satu orang sebagai pengguna.

Selain menangkap para tersangka, polisi juga menyita barang bukti narkotika jenis sabu dengan total berat 189,50 gram.

​"Setiap gram narkotika yang berhasil diamankan merupakan bentuk penyelamatan terhadap generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak masa depan keluarga, lingkungan, dan bangsa," ujar Guntur di hadapan awak media.

​Meskipun secara statistik jumlah pengungkapan kasus narkotika pada tahun 2026 ini mengalami penurunan sekitar dua persen dibandingkan periode sebelumnya, Wakapolres menegaskan komitmen institusinya tidak akan kendor dalam menyikat habis peredaran barang haram tersebut.

Keberhasilan ini, lanjutnya, merupakan buah dari konsistensi personel Satres Narkoba dalam melakukan penyelidikan dan penindakan di lapangan.

​Kendati demikian, Polres Labusel menyadari bahwa pemberantasan narkoba tidak bisa bertumpu pada aparat kepolisian semata. Dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dinilai menjadi kunci utama mutus mata rantai peredaran gelap narkoba.

​"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba. Jangan takut melapor apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran maupun penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar. Informasi sekecil apa pun dari masyarakat sangat membantu kami," tegas Guntur.

​Sebagai langkah nyata dalam mempermudah akses aduan, Polres Labusel mengimbau warga untuk memanfaatkan layanan penanganan cepat via Call Center 110. Layanan gratis tersebut dipastikan siap siaga melayani dan merespons setiap laporan masyarakat selama 24 jam penuh.

​Melalui sinergitas yang kuat antara kepolisian dan masyarakat, Polres Labusel optimistis upaya pemberantasan narkoba di wilayahnya akan berjalan jauh lebih efektif demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari jerat narkotika.

​Dalam kegiatan press release tersebut, Wakapolres turut didampingi oleh Kabag Ops AKP Nelson Silalahi, S.H., Kasatres Narkoba AKP Sahat M. Lumban Gaol, S.H., M.H., Kasi Humas AKP Sujono, Kasi Propam AKP DP Tarigan, KBO Satres Narkoba IPDA Imam, serta jajaran personel Satres Narkoba dan Si Propam Polres Labusel. (HBB)

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Wira Prayatna mengatakan ganja tersebut ditemukan saat dilaksanakan razia gabungan. Diduga barang haram itu diselundupkan oleh para terduga pelaku.

"Ada sebanyak enam bal narkotika golongan I jenis ganja dengan berat 6,8 kilogram yang ditemukan di ruang instalasi listrik Lapas Kelas ll B Padangsidempuan," ungkap AKBP Wira kepada detikSumut, Senin (1/6/2026).

Wira mengatakan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari permintaan Kepala Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan untuk menggelar razia gabungan pada Jumat (29/5/2026).

"Razia gabungan ini dilaksanakan atas permintaan Kalapas kepada Polres Padangsidimpuan, Kodim, dan Pemerintah Kota Padangsidimpuan melalui personel Satpol PP," ujarnya.

Saat melakukan razia di Blok E dan Blok F yang terdiri atas 20 kamar hunian, petugas berhasil menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

"Awalnya ditemukan dua alat isap sabu (bong), satu bungkus plastik klip transparan kosong, lima kaca pireks kosong, 12 pipet, enam cok sambung, lima kepala pengisi daya, dan empat power bank," katanya.

Selanjutnya, saat petugas gabungan melakukan razia di blok hunian maksimum keamanan (maximum security), ditemukan narkotika jenis ganja yang disembunyikan di ruang instalasi listrik lapas.

"Petugas menemukan satu karung berwarna putih yang berisi dua bal narkotika golongan I jenis ganja serta satu plastik asoi berwarna merah yang berisi empat bal narkotika golongan I jenis ganja di ruang instalasi listrik," jelasnya.

Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap empat narapidana yang diduga sebagai pemilik ganja tersebut.

"Ada empat orang narapidana yang kami tangkap," ucap Wira.

Keempat narapidana itu masing-masing berinisial ZH (34), AH (46), FT (32), dan AR (45). Mereka merupakan narapidana yang sedang menjalani hukuman dalam kasus narkotika.

Saat ini, keempatnya telah dibawa ke Polres Padangsidimpuan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Polisi pun mengungkap peran empat narapidana yang terlibat dalam penyelundupan 6,8 kilogram ganja ke ruang instalasi listrik Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan. Keempatnya kini telah dibawa ke Polres Padangsidimpuan .

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Wira Prayatna mengatakan para pelaku memiliki peran yang berbeda-beda dalam kasus penyeludupan ganja tersebut.

"Perannya beda-beda. Satu orang pemilik ganja yang bernama FT (32)," ujar Wira saat dikonfirmasi wartawan, Senin (1/6/2026).

Pelaku utama, FT (32), merupakan warga Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan. FT merupakan residivis kasus narkoba yang sudah tiga kali keluar masuk penjara.

Dalam perkara terakhir, ia divonis 1 tahun 6 bulan penjara dan saat ini masih menjalani hukuman.

"Perannya sebagai narapidana yang memiliki ganja yang diselundupkan ke instalasi listrik lapas seberat 6,8 kg tersebut. Ia merupakan residivis yang sudah tiga kali keluar masuk penjara dalam kasus narkoba," katanya.

Pelaku lainnya, ZH (34), warga Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas. ZH merupakan narapidana kasus narkoba yang ditangkap di wilayah hukum Polres Padang Lawas dan sedang menjalani hukuman 7 tahun 6 bulan penjara sejak 2022.

"Ia berperan menyimpan ganja di instalasi listrik," ucap Wira.

Kemudian, AR (45), warga Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan. Saat ini AR sedang menjalani hukuman 5 tahun penjara dalam kasus narkotika sejak 2024.

"Perannya memindahkan narkotika jenis ganja tersebut ke instalasi listrik," ujarnya.

Sementara itu, AH (46), warga Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, merupakan residivis kasus narkoba. Saat ini, AH sedang menjalani hukuman untuk perkara keduanya.

"Ia berperan membujuk ZH agar mau menyimpan narkotika jenis ganja tersebut di instalasi listrik," kata Wira.

Saat ini, keempat pelaku telah dibawa ke Polres Padangsidimpuan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, para pelaku dipersangkakan melanggar Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara.

Dalam kasus ini, para pelaku juga dijerat Pasal 111 undang-undang yang sama dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.(DetikSumut)

"Penanganan perkara ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung memiliki keseriusan dalam menjaga akuntabilitas penggunaan keuangan negara, terlebih ketika program yang dikelola menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan masa depan generasi bangsa," kata Azmi Syahputra , Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti kepada wartawan, Rabu (3/6/2026)

Menurut Sekjend Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) itu, fenomena penyalahgunaan jabatan kembali mengingatkan pada satu kenyataan pahit bahwa, "tikus kantor tidak tumbuh karena kelaparan, melainkan karena keserakahan".

"Ia tidak mengambil karena tidak memiliki, tetapi karena tidak pernah merasa cukup. Padahal jabatan memiliki batas waktu, sedangkan pertanggungjawaban hukum, tranparansi dan nama baik memiliki umur yang jauh lebih panjang," katanya.

Menurutnya, program gizi nasional menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, masa depan anak-anak Indonesia, serta penggunaan dana publik yang harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel.

Karena itu, sambungnya, apabila terdapat dugaan penyimpangan dalam pengelolaannya, maka proses penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, objektif, dan tanpa pandang.

"Jabatan publik diberikan untuk melayani kepentingan rakyat, bukan untuk memperdagangkan kewenangan atau menjadikan kekuasaan sebagai sarana memperoleh keuntungan pribadi," kata Azmi.

Ketika kepercayaan publik disalahgunakan, katanya, kerugian yang timbul bukan hanya bersifat finansial kerugian negara , namun juga merusak mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

"Karena itu, langkah Jampidsus yang bergerak cepat mengusut perkara ini layak mendapat apresiasi. Penegakan hukum harus dilakukan secara berkualitas, menyeluruh, termasuk menelusuri dokumen, aliran dana, pola pengambilan keputusan, serta pihak-pihak yang diduga turut menikmati manfaat dari penyimpangan tersebut," sambunya.

Menurut Azmi, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaksana di lapangan, namun harus profesional dan proporsional dan harus mampu menjangkau siapa pun yang bertanggung jawab sepanjang ada alat bukti yang sah dan cukup atas perbuatan siapapun pelaku yang terlibat.(REL/KIF)

Hanya dalam kurun waktu 21 hari digelar, Operasi Antik Toba 2026 berhasil menggulung jaringan barang haram dengan menetapkan 91 pengedar narkoba jenis sabu sebagai tersangka.

Operasi kilat yang berlangsung sejak 13 Mei hingga 2 Juni 2026 ini sukses membongkar 81 kasus tindak pidana narkotika yang meresahkan masyarakat.

Wakapolres Labuhanbatu, Kompol PS Simbolon, didampingi Kasatresnarkoba AKP Hardiyanto, menegaskan bahwa operasi besar-besaran ini merupakan komitmen mati-matian kepolisian dalam mendukung program pemerintah guna memberantas dan mencegah peredaran gelap narkotika di wilayah hukum mereka.

"Selama 21 hari Ops Antik Toba 2026 digelar sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan peredaran gelap narkotika," ujar Kompol PS Simbolon dengan nada tegas, saat memimpin konferensi pers di Mapolres Labuhanbatu, Rabu (3/6/2026).

Dari total 81 Laporan Polisi (LP) yang berhasil diungkap, Satresnarkoba Polres Labuhanbatu menjadi motor utama dengan menyikat 44 kasus dan menyeret 53 tersangka ke balik jeruji besi. Tidak mau kalah, jajaran Polsek di wilayah hukum Labuhanbatu juga bergerak beringas dengan melibas 37 kasus dan mencokok 38 tersangka.

Rincian perburuan di tingkat Polsek jajaran berlangsung sangat masif, antara lain:

Polsek Kualuh Hulu: 7 kasus dengan 7 tersangka

Polsek Bilah Hilir: 5 kasus dengan 5 tersangka

Polsek Panai Tengah: 3 kasus dengan 4 tersangka

Polsek Kualuh Leidong: 2 kasus dengan 2 tersangka

Polsek Panai Hilir: 4 kasus dengan 6 tersangka

Polsek Bilah Hulu: 5 kasus dengan 5 tersangka

Polsek Aek Natas: 4 kasus dengan 7 tersangka

Polsek Marbau: 3 kasus dengan 3 tersangka

Polsek NA IX-X: 4 kasus dengan 4 tersangka.

Bahkan, wilayah pesisir pantai yang kerap menjadi jalur tikus peredaran narkoba meliputi Polsek Panai Hilir, Panai Tengah, Bilah Hilir, dan Kualuh Leidong berhasil diobok-obok petugas. Hasilnya, 14 kasus kriminal narkoba rontok dengan total 17 tersangka berhasil diamankan.

Keberhasilan operasi tahun ini mencatatkan rekor mengerikan dibandingkan Operasi Antik Toba 2025 lalu. Jika tahun lalu polisi "hanya" mengungkap 65 kasus dengan 81 tersangka, tahun ini angka tersebut melonjak tajam sebesar 24,62 persen menjadi 81 kasus dan 91 tersangka.

Ledakan angka yang paling bombastis terlihat pada volume barang bukti yang disita, khususnya sabu-sabu. Pada tahun 2025, sitaan sabu hanya mentok di angka 274,6 gram. Namun pada tahun 2026 ini, angkanya meroket gila-gilaan hingga 393,26 persen, dengan total sitaan mencapai 1.354,48 gram sabu.

Tak hanya sabu, polisi juga menyapu bersih peredaran narkoba jenis lain yang pada tahun lalu tidak ditemukan. Petugas menyita ganja kering siap edar seberat 4.504 gram serta 5 butir pil Happy Five.

Secara akumulatif, total barang bukti yang berhasil disita dari tangan para budak narkoba ini meliputi:

1.354,48 gram sabu

4.504 gram ganja

35 butir pil ekstasi

5 butir pil Happy Five

Uang tunai hasil transaksi senilai Rp11.429.000

30 unit sepeda motor dan 1 unit mobil (alat transportasi pelaku)

46 unit telepon genggam (alat komunikasi jaringan)

5 unit timbangan elektrik.

Lewat keberhasilan penyitaan raksasa ini, Polres Labuhanbatu mengkalkulasikan telah berhasil menyelamatkan sebanyak 13.545 jiwa manusia dari potensi kehancuran akibat penyalahgunaan sabu, serta 4.504 jiwa dari jeratan narkotika jenis ganja.

Di akhir penyampaiannya, Kompol PS Simbolon memberikan peringatan keras dan ultimatum tanpa kompromi kepada seluruh jaringan pengedar narkoba yang masih mencoba-coba bermain di wilayah hukumnya.

"Polres Labuhanbatu secara khusus Satresnarkoba tidak main-main dalam memberantas kejahatan tindak pidana narkoba!" pungkasnya. (HBB)

Peristiwa itu menjadi sorotan setelah videopenganiayaan yang memperlihatkan seorang ibu hamil ditendang di bagian perut viral di media sosial.

Dalam rekaman video, terlihat terjadi percekcokan antara dua pria dan seorang pengendara sepeda motor yang membonceng istrinya yang sedang hamil.

Salah satu pelaku yang mengenakan celana loreng tampak menendang perut korban. Sementara pelaku lainnya memukul wajah suami korban yang masih berada di atas sepeda motor.

Warga sempat berupaya melerai. Namun, suami korban tetap mendapat pukulan berkali-kali hingga helm yang dikenakannya terlepas.

Pelaku yang mengenakan celana loreng kemudian terlihat mengambil pistol dan mengancam korban sambil mengusir mereka dari lokasi.

"Preman kampung tendang perut ibu hamil di terowongan Tembung," demikian narasi yang menyertai unggahan video tersebut.

Kanit Resmob Polrestabes Medan Iptu Bimo Setiadi mengatakan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 18.30 WIB. Setelah menerima informasi, polisi langsung mendatangi lokasi dan melakukan pengejaran terhadap para pelaku.

Hasilnya, pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB, polisi menangkap dua pelaku berinisial Zulpikar (37) dan Zulyarham (46).

"Pelaku ditangkap sekitar lokasi. Keduanya mengakui telah memukul korban," kata Bimo kepada wartawan melalui sambungan telepon, Kamis (4/6/2026).

Menurut Bimo, sebelum penganiayaan terjadi, korban dan suaminya berhenti di kawasan terowongan bawah rel karena di atas rel sedang terjadi tawuran.

Saat itu, Zulpikar melihat korban mengeluarkan telepon genggam yang diduga akan digunakan untuk merekam peristiwa tawuran tersebut. Pelaku kemudian emosi dan menendang perut korban.

"Dia menendang karena takut memviralkan tawuran di rel," ujar Bimo.

Setelah itu, Zulpikar kembali ke sebuah bengkel untuk mengambil pistol jenis air gun yang digunakan untuk menakut-nakuti korban agar meninggalkan lokasi.

Pada saat yang sama, Zulyarham diduga memukul wajah suami korban berkali-kali.

"Tujuan melakukan pemukulan agar korban disuruh maju dan tidak berhenti," kata Bimo.

Saat ini kedua pelaku telah ditahan di Satreskrim Polrestabes Medan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. (Kompas)

Konferensi pers tersebut dipimpin Wakapolres Pematangsianțar, Kompol Budiono Saputro SH. MH didampingi Kasat Resnarkoba AKP Irwanta Sembiring SH. MH, Kasi Propam AKP Hendrik P. Bangun SH, dan PS. Kasi Humas IPTU Agustina Triyadewi.

Kemudian dihadiri Kasubsi Penmas Sie Humas IPDA Marojahan Nainggolan SH, KBO Sat Resnarkoba IPDA Ganda Sinaga SH, Kanit 1 Sat Resnarkoba IPDA Hezron A. Simarmata STr.K, Kanit 2 Sat Resnarkoba IPDA Indrawan S.Sos serta personil Sat Resnarkoba.

Dalam konferensi pers tersebut turut ditampilkan para tersangka beserta barang bukti hasil pengungkapan kasus sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat atas kinerja Polres Pematangsiantar dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Wakapolres Pematangsiantar menyampaikan bahwa selama pelaksanaan Operasi Antik Toba 2026, Polres Pematangsiantar berhasil mengungkap sebanyak 18 kasus tindak pidana narkotika dengan rincian Target Operasi (TO): TO Orang sebanyak 7 target dan berhasil diungkap 100%, TO Lokasi sebanyak 7 target diungkap 100%, TO Lokasi sebanyak 7 target dan berhasil diungkap 100% serta Non Target Operasi narkotika sebanyak 4 kasus berhasil diungkap di luar target operasi yang telah ditetapkan.

Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan 29 orang tersangka yang saat ini sedang menjalani proses penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan meliputi Narkotika jenis sabu sebanyak 1.143,05 gram, dengan estimasi dapat menyelamatkan sekitar 5.715 jiwa, Narkotika jenis ekstasi sebanyak 17 butir, dengan estimasi dapat menyelamatkan sekitar 17 jiwa diungkap 100%, TO Lokasi sebanyak 7 target dan berhasil diungkap 100% serta Non Target Operasi narkotika sebanyak 4 kasus berhasil diungkap di luar target operasi yang telah ditetapkan.

Narkotika jenis ganja sebanyak 7.092,87 gram, dengan estimasi dapat menyelamatkan sekitar 21.278 jiwa serta Vape yang mengandung zat Etomidate sebanyak 2 buah. "Dengan hasil barang bukti tersebut, total estimasi masyarakat yang berhasil diselamatkan dari bahaya penyalahgunaan narkotika mencapai sekitar 27.010 jiwa," jelasnya.

Wakapolres menambahkan terhadap 29 orang tersangka yang berhasil diamankan dalam pelaksanaan Operasi Antik Toba 2026, penyidik Sat Resnarkoba Polres Pematangsiantar telah menetapkan pasal yang dipersangkakan sesuai dengan peran dan keterlibatan masing-masing tersangka dalam tindak pidana narkotika.

"Melalui kegiatan konferensi pers ini, Polres Pematangsiantar mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dalam memerangi narkoba dengan memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran maupun penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar," pungkas Budiono.

Sementara Kasatres Narkoba AKP Irwanta Sembiring SH. MH menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Pematangsiantar.

Polres Pematangsiantar akan terus melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap setiap bentuk pelanggaran Poires Pematangsiantar mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dalam memerangi narkoba dengan memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran maupun penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar.

Selain upaya penegakan hukum, Polres Pematangsiantar juga terus mengedepankan langkah-langkah pencegahan melalui edukasi, sosialisasi, dan kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba.

"Selama Kegiatan konferensi pers berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar," pungkas IPTU Agustina, Humas Polres Pematangsiantar. (rel/wik)

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pembinaan satuan untuk memastikan kesiapan personel serta meningkatkan profesionalisme aparat intelijen dalam mendukung tugas pokok Kodam I/Bukit Barisan.

Setibanya di Markas Deninteldam I/BB, Pangdam menerima laporan dari Dandeninteldam I/BB, Letkol Arm Eddy Saputra Ginting, S.E., M.S.M., M.Tr.Mil. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pengalungan ulos dan penyambutan tari tradisional sebagai bentuk penghormatan kepada Pangdam I/BB.

Dalam arahannya, Mayjen TNI Hendy Antariksa menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan seluruh anggota Deninteldam I/BB.

Pangdam menegaskan bahwa aparat intelijen harus cerdas, profesional, dan mampu menghasilkan produk intelijen yang bermanfaat bagi satuan.

Menurutnya, tugas intelijen memang sering tidak terlihat, namun hasil kerjanya harus nyata dan mampu mendukung pengambilan keputusan serta keberhasilan pelaksanaan tugas di lapangan.

Karena itu, seluruh personel diminta terus mengasah kemampuan intelijen agar dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, wilayah, dan Kodam I/Bukit Barisan.

Pangdam juga mengingatkan prajurit untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu diberikan perlindungan dan keberkahan dalam menjalankan tugas maupun kehidupan keluarga.

Usai memberikan pengarahan, Pangdam I/BB melaksanakan penanaman pohon di lingkungan satuan sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian lingkungan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan fasilitas satuan dan perkantoran Deninteldam I/BB guna melihat secara langsung kondisi sarana pendukung pelaksanaan tugas serta kesiapan satuan dalam menjalankan fungsinya.

Setelah peninjauan, Pangdam bersama rombongan mengikuti acara ramah tamah. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan cendera mata dari Dandeninteldam I/BB. (rel/Wik)

Kegiatan kemanusiaan yang dipimpin langsung oleh Danpomdam I/BB, Kolonel Cpm Hanry S.P., Simajuntak,S.H., M.H., ini diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari Denpom 1/5 Medan, PNS Pomdam 1/BB, puluhan personel Pom TNI AU, dan dari kesatuan AD lainnya.

Aksi ini merupakan wujud nyata kepedulian keluarga besar Polisi Militer TNI Angkatan Darat untuk membantu ketersediaan stok darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Medan, sekaligus sebagai bentuk komitmen dan kepedulian keluarga besar POMAD khususnya Pomdam I/BB, Denpom 1/ 5 Medan, dan jajarannya untuk terus hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Danpomdam 1/ BB, Hanry S.P Simajuntak, S.H., M.Hum mengatakan bahwa setetes darah yang disumbangkan sangat berarti dan menyelamatkan nyawa saudara-saudara yang membutuhkan.

"Donor darah ini tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan para pendonor, tetapi juga menjadi momentum bagi POMAD khususnya Pomdam 1/BB untuk semakin dekat dengan rakyat. Semoga darah yang terkumpul dapat membantu pasien yang membutuhkan transfusi darurat di wilayah kita," ujarnya.

"Melalui tema HUT tahun ini, diharapkan Prajurit Polisi Militer TNI Angkatan Darat dapat terus menjadi institusi yang profesional, modern, dan adaptif," tandas Danpomdam.

Pelaksanaan donor darah ini turut didukung oleh tim medis dari Unit PMI Kota Medan. Sebelum mendonorkan darah, seluruh peserta wajib melalui tahapan pemeriksaan kesehatan standar seperti pengecekan suhu tubuh, tekanan darah, dan kadar hemoglobin (Hb).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wadanpomdam 1/5 Medan, Kolonel Cpm, Sundoro,S.H., Dandenpom.1/5 Medan, Letkol Cpm, Atep Priatna, S.H,M..Tr.Mil.Han., Kasiwal Pomdam 1/ BB, Mayor Cpm.AM.Sinaga,S.H., Kasilitpamfit Pomdam 1/BB, Mayor Cpm.Lukas,S.H.,seluruh perwira dari Pomdam 1/5 BB, dan Denpom 1/5 Medan, para PNS Pomdam 1/BB, undangan dari Pom AU dan kesatuan AD lainnya.(Hap).

Pantauan wartawan, Sony dan Lodewyk dibawa keluar dari gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026). Mereka tampak menggunakan rompi tahanan Kejagung. Mereka kemudian digiring ke mobil tahanan. Tampak kedua tangan eks Wakil Kepala BGN itu terborgol.

Sebelumnya, Kejagung telah menahan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Dadan terlebih dahulu dibawa keluar dari gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta Selatan, pada Rabu (3/6/2026) sekira pukul 17.12 WIB. Ia tampak menggunakan rompi tahanan berwarna merah muda.

Tak berselang lama, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung juga digiring ke tahanan. Tampak kedua tangan eks Wakil Kepala BGN itu terborgol dan juga mengenakan rompi tahanan Kejagung. Ketiganya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG.

"Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026," kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, dalam konferensi pers di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (3/6).

Dia mengatakan penyidikan dilakukan berdasarkan surat perintah tanggal 29 Mei 2026. Penetapan tersangka diawali pemeriksaan tiga orang tersebut sebagai saksi.

"Setelah melalui pemeriksaan tersebut, Saudara DH, SS, dan LP, sebagai saksi dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi dan LP selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis," ucap Syarief.

Sony Sonjaya adalah purnawirawan perwira tinggi Polri berpangkat terakhir Irjen, yang memiliki latar belakang panjang di bidang reserse dan penegakan hukum.

Sony Sonjaya lahir di Bandung, 20 Oktober 1967, Alumni Akademi Kepolisian (Akpol/Akabri) lulusan tahun 1991.

Karier Kepolisian

Kapolres Majalengka

Kapolres Bandung (2011)

Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadirreskrimsus) Polda Jawa Barat (2012)

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Aceh (2020)

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimus) Polda Aceh (2021)

Kabagrenopsnal Robinopsnal Bareskrim Polri (2022)

Karier di Badan Gizi Nasional (BGN)

Ditunjuk sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional sejak September 2025.

Mendapatkan tugas khusus sebagai Ketua Tim Verifikasi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan proses berjalan akurat dan transparan. (DetikCom/BBS)

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Lodewyk Pusung lahir di Manado, Sulawesi Utara pada 27 September 1960. Dia merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1985.

Lodewyk berpengalaman di bidang infanteri. Dia purna tugas pada tahun 2018 dengan pangkat Mayjen TNI. Jabatan terakhir yang diembannya adalah Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI.

Selama bertugas menjadi prajurit TNI, Lodewyk mengemban sejumlah jabatan strategis. Salah satunya adalah Pangdam I/BB pada tahun 2015-2017.

Lodewijk dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Kepala BGN di Istana Presiden, Jakarta Selasa (22/10/2024). Kemudian Lodewijk dicopot dari jabatannya pada Selasa (2/6/2026).

Berikut beberapa jabatan yang diemban Lodewyk selama berkarir di TNI:

Danton Yonif 507/Sikatan (1985)

Kasiaplat Deplat Rindam VI/Tpr (1996)

Danyonif 203/Arya Kemuning Kodam Jaya (1999)

Dandim 0505/Jakarta Timur Kodam Jaya (2001)

Asops Kasdam IX/Udayana (2005)

Dosen Sesko TNI (2009)

Danrem 142/Tatag Dam VII/Wrb (2010)

Ir Kostrad (2013)

Kasdam VI/Mulawarman (2014)

Pangdivif I/Kostrad (2015)

Pangdam I/BB (2015)

Asops Panglima TNI (2017)

Pendidikan Militer

Akmil (1985)

Suscarcab Inf (1985)

Selapa I/Inf (1989)

Diklapa II/Inf (1994)

Seskoad (1998)

Sesko TNI (2008)

Lemhanas (2013)

Sebelumnya diberitakan, Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung telah ditahan Kejaksaan Agung. Ketiganya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG.

"Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026," kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, dalam konferensi pers di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (3/6).

Dia mengatakan penyidikan dilakukan berdasarkan surat perintah tanggal 29 Mei 2026. Penetapan tersangka diawali pemeriksaan tiga orang tersebut sebagai saksi.

"Setelah melalui pemeriksaan tersebut, Saudara DH, SS, dan LP, sebagai saksi dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi dan LP selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis," ucap Syarief.(DetikSumut)

Pelaku diduga melancarkan aksinya dengan modus meminta korban mengantarkannya pulang.

Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Wira Prayatna, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (22/5/2026) sekitar pukul 02.00 WIB di kawasan Jalan DR. Payungan Dalimunthe, Gang Amal, Kelurahan Tobat, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan.

"Awalnya, pelaku yang telah mengenal korban (bekas rekan kerja) meminta diantarkan pulang menggunakan sepeda motor milik korban," ujarnya, Sabtu (30/5/2026).

Namun, pelaku yang diketahui bernama Arifin Soleh (19) justru membawa korban berinisial SNP (20) yang merupakan mantan rekan kerjanya ke lokasi yang sepi dan memaksanya untuk melakukan hubungan badan.

"Pelaku membawa korban ke sebuah gang buntu yang sepi dan memaksa korban melakukan hubungan badan," katanya.

Korban berupaya menolak dan melawan. Akan tetapi, pelaku terus memaksa serta mengintimidasi korban agar menuruti keinginannya. Pelaku bahkan mengancam akan membunuh korban jika tidak mengikuti kemauannya.

"Saat korban melakukan perlawanan, pelaku mencekik leher korban, mengancam agar tidak berteriak,serta melakukan kekerasan fisik hingga korban tidak sadarkan diri," ungkapnya.

Setelah sadar, korban mendapati sepeda motor Honda Vario miliknya beserta telepon genggam Samsung Galaxy A36 telah dibawa kabur oleh pelaku. Korban kemudian berjalan mencari pertolongan dan bertemu dengan kepala lingkungan setempat.

Korban selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padangsidimpuan dengan nomor laporan polisi LP/B/269/V/2026/SPKT/POLRES PADANGSIDIMPUAN/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 22 Mei 2026.

Setelah menerima laporan, polisi segera melakukan penyelidikan. Pada Selasa (26/5/2026), Tim Resmob Satreskrim Polres Padangsidimpuan berhasil menangkap pelaku dan mengamankan sejumlah barang bukti.

"Dari hasil penyidikan terungkap bahwa pelaku merupakan residivis kasus pencabulan. Selain itu, pelaku juga diketahui sebagai pengguna aktif narkotika jenis sabu-sabu dan ganja," jelasnya.

Barang bukti yang disita antara lain satu helai jaket hitam, satu helai celana panjang hijau, satu helai bra cokelat, satu helai celana dalam merah muda, satu unit sepeda motor Honda Vario hitam milik korban, serta satu unit telepon genggam milik korban.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 473 ayat (1) dan Pasal 479 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Wira menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan, merupakan prioritas kepolisian. Pihaknya akan menindak tegas setiap bentuk kekerasan seksual maupun tindak kejahatan yang mengancam keselamatan warga.

"Kami mengimbau masyarakat, khususnya perempuan, agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar. Tindak kejahatan dapat dilakukan oleh orang yang dikenal maupun orang terdekat," pungkasnya. (DetikSumut)

Persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021 dengan terdakwa Fauzan Lubis kembali bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Rabu, (3/6/2026) Sore.

Agenda sidang yang dipimpin Hakim Ketua Khamozaro Waruwu tersebut adalah pemeriksaan sejumlah saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, yakni Lusiana Verawati Siregar, Vina Angelina Bangun, Reza Rizaldy Kartiwa, dan Herianto.

Salah satu saksi yang diperiksa adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal yang juga disebut sebagai Ketua Tim Peremajaan Sawit, serta pejabat yang menggantikan posisi Fauzan Lubis sebagai koordinator bidang administrasi pada tahun 2022.

Dalam dakwaan yang dibacakan sebelumnya, Fauzan Lubis didakwa saat menjabat Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal sekaligus Koordinator Bidang Administrasi Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan petugas pendamping penilai kemajuan fisik kegiatan yang didanai Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Jaksa mendalilkan terdakwa bersama pihak lain tidak menjalankan fungsi pengawalan, pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pendampingan terhadap pelaksanaan program peremajaan sawit sehingga pekerjaan disebut tidak selesai sesuai kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Perbuatan tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp488.206.500 berdasarkan laporan perhitungan kerugian negara yang tercantum dalam berkas perkara.

Namun, kuasa hukum terdakwa, Ahmad Sofyan Husen Rambe, menyampaikan pandangan berbeda atas konstruksi dakwaan tersebut.

Menurut Sofyan, fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan kewenangan petugas pendamping yang sebelumnya melekat pada Fauzan telah berubah setelah adanya adendum pada tahun 2021.

"Hari ini saksi yang hadir adalah Kepala Dinas Pertanian selaku Ketua Tim Peremajaan Sawit dan juga pejabat yang menggantikan Fauzan pada tahun 2022. Dari keterangan yang muncul, petugas pendamping yang sebelumnya ada pada Fauzan sudah kehilangan kewenangannya setelah adendum tahun 2021 dan fungsi itu digantikan oleh PT Sucofindo," kata Sofyan usai persidangan.

Ia menjelaskan, setelah perubahan tersebut, penilaian terhadap pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh PT Sucofindo (Persero), perusahaan BUMN yang bergerak di bidang inspeksi, pengujian, sertifikasi, dan konsultansi.

Menurut dia, perusahaan tersebut yang melakukan penilaian atas progres pekerjaan program peremajaan sawit di lapangan.

Sofyan juga menyoroti rentang waktu pelaksanaan program yang menurutnya masih berlanjut setelah kliennya tidak lagi menjabat pada posisi yang disebut dalam dakwaan.

"Fauzan didakwakan bertanggung jawab terhadap proses monitoring dan evaluasi. Padahal saat proses peremajaan itu berjalan, dia sudah pindah dari Dinas Pertanian dan program tersebut tetap berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya. Posisi dan perannya juga sudah digantikan oleh pihak lain," tambahnya.

Ia juga menambahkan, dalam persidangan terungkap bahwa fungsi monitoring dan evaluasi yang disebut dalam dakwaan telah beralih kepada pejabat lain, yakni Muhammad Wildan.

"Semua monitoring dan evaluasi itu sudah berganti orangnya.

Dalam dakwaan masih dicantumkan Fauzan, padahal yang menjalankan fungsi tersebut kemudian adalah Muhammad Wildan," kata Sofyan.

Perkara ini bermula dari pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2021. Jaksa menilai terdakwa bersama pihak lain melakukan perbuatan melawan hukum yang berujung pada kerugian negara.

Sementara itu, pihak terdakwa menegaskan akan terus menguji dalil-dalil jaksa melalui keterangan para saksi dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi berikutnya untuk mendalami peran masing-masing pihak dalam pelaksanaan program peremajaan sawit yang menjadi pokok perkara pada minggu depan.(erni)

Dadan menjadi yang pertama saat diseret keluar dari Kejagung, kemudian disusul oleh Lodewyk dan Sony. Mereka bertiga tampak mengenakan rompi tahanan pink dengan tangan diborgol saat diseret keluar dari Kantor Kejagung.

Setelah diseret keluar dari kantor Kejagung, ketiganya langsung masuk ke dalam mobil tanpa sempat memberikan keterangan apapun.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menyatakan bahwa ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Berdasarkan dua alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional bidang operasional pemenuhan gizi, dan saudara LP selaku Wakil Kepala BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan, sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai 2026," ucapnya dalam konferensi pers, di Kejagung, Rabu (3/6/2026).

Sebelumnya, Kejagung disebutkan telah menjemput ketiganya sejak Rabu sekitar pukul 04.00 WIB, bahkan sempat diwarnai aksi pengejaran karena Sony tidak berada di kediamannya saat Kejagung datang ke lokasi.

Saat itu, Sony Sanjaya dikabarkan berada di luar Jakarta dan berupaya menghindari penjemputan tersebut.

"Pengejaran di daerah Jawa Barat. (hingga) Jam 10.00 WIB semua sudah (dijemput)," kata seorang sumber kepada wartawan.

Sebagai informasi, ketiga petinggi BGN tersebut diduga terlibat dalam praktik korupsi, berupa jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Raup Miliaran Rupiah per Hari

Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan sejatinya, program MBG itu dikelola oleh yayasan yang terafiliasi dengan sekolah penerima.

Namun pada pelaksanaannya, ternyata ditemukan banyak SPPG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan petinggi BGN padahal tidak memiliki syarat untuk menjadi mitra SPPG.

"Tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari para tersangka," kata Syarief, dalam konferensi pers di Kantor Kejagung, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Adapun sebagai imbalannya, kata Syarief, yayasan yang terafiliasi dengan para pelaku itu, menerima uang insentif hingga miliaran rupiah setiap harinya.

"Yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan yayasan tersebut terafiliasi di antaranya dimiliki oleh Saudara DH, Saudara SS dan Saudara LP," tuturnya.

Akibat perbuatannya itu, Syarief mengatakan telah terjadi kerugian keuangan negara. Namun, kerugian negaranya masih dalam perhitungan.

Padahal sebelum dicopot, Wakil Ketua BGN Irjen (Purn) Sony Sonjaya mengungkap maraknya penipuan jual beli titik atau dapur SPPG yang terjadi di sejumlah daerah.

Motor listrik, sepatu, tablet dan televisi

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap adanya dugaan penggelembungan harga (markup) dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa di Badan Gizi Nasional (BGN) yang diduga dilakukan mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, bersama dua mantan wakilnya, Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan praktik tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan diduga tidak mendukung kebutuhan operasional program di lapangan.

Menurut Syarief, ketiga tersangka diduga menyusun pengadaan barang dan jasa secara melawan hukum, termasuk melalui penyusunan kerangka acuan kerja (KAK) yang tidak didasarkan pada kebutuhan riil.

"Pengadaan yang dilakukan tidak sesuai kebutuhan lapangan dan terdapat indikasi markup harga sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara serta tidak mendukung operasional MBG," ujarnya dalam konferensi pers di Kejagung, Rabu (3/6/2026).

Penyidik menemukan sejumlah pengadaan yang diduga bermasalah, di antaranya pembelian 21.801 unit motor listrik dengan nilai sekitar Rp1 triliun. Selain itu, terdapat pengadaan 32 ribu pasang sepatu yang disebut tidak sesuai ketentuan dan diduga mengalami penggelembungan harga.

Kejagung juga menyoroti pengadaan lebih dari 31 ribu unit tablet serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci yang diduga dilakukan tidak sesuai aturan dan mengandung unsur markup.

Penyidik menilai rangkaian pengadaan tersebut berkontribusi terhadap kerugian negara dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang dikelola BGN. (Tribunnews)

"​Keluhan warga menumpuk mulai dari masalah infrastruktur yang buruk, hingga krisis keamanan yang kian mencekam," kata Wakil Ketua GPA Kota Medan, Ali Ibsan Jaya angkat bicara.

​"​Masalah utama yang dihadapi warga saban hari adalah banjir rob dan genangan air yang kerap melumpuhkan aktivitas ekonomi, serta mobilitas pengguna jalan setiap kali hujan deras mengguyur," tambah Ali Ibsan Jaya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, wilayah ini justru menjadi "tempat pembuangan" sampah terutama di area perbatasan. ​Kondisi ini diperparah oleh absennya saluran drainase yang memadai untuk mengalirkan air ke Sungai Bedera.

Padahal, posisi sungai tersebut sangat dekat dari permukiman warga. Pendangkalan sungai dan tidak adanya normalisasi parit membuat wilayah Lingkungan VI Tanjung Gusta menjadi langganan banjir yang tak kunjung usai.

Pria yang berprofesi sebagai advokat itu turut mengamati ​krisis keamanan seperti geng motor, tawuran, hingga penikaman di depan masjid

​Tidak hanya dihantui banjir, warga juga didera rasa was-was akibat maraknya aksi kriminalitas jalanan.

"Kawasan ini dilaporkan kerap menjadi arena tawuran antar-lingkungan dan rawan terhadap aksi geng motor serta begal," ungkapnya, saat dikonfirmasi wartawan via selular, Rabu, (3/6/2026).

Jelasnya lagi, puncaknya, pada Hari Raya Idul Adha lalu, terjadi bentrokan antar-warga yang berujung pada aksi penikaman tepat di depan Masjid Al-Mukhlisin.

"Ironisnya, di tengah tingginya potensi kriminalitas ini, kawasan perbatasan tersebut justru gelap gulita pada malam hari karena minimnya fasilitas Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)," bebernya.

​"Kami seperti dibiarkan tanpa perlindungan. Aparatur di bawah Pemko Medan, mulai dari Camat Medan Helvetia hingga Lurah Tanjung Gusta, seolah menutup mata dengan kondisi ril di lapangan," kata salah satu warga yang identitasnya tidak ingin disebutkan.

"Kami ​menuntut komitmen Rico Waas, perbatasan adalah wajah kota ​sebagai wilayah perbatasan yang menjadi gerbang masuk dan "candradimuka" Kota Medan, kami (warga) mendesak Wali Kota Rico Waas dan jajarannya untuk segera turun ke lapangan dan melakukan pembenahan total," tegas warga itu.

​Warga menuntut tiga tindakan nyata Infrastruktur, di antaranya:​infrastruktur: pembangunan saluran drainase baru yang terintegrasi ke Sungai Bedera, serta pengerukan pendangkalan.

​Fasilitas umum: pemasangan lampu penerangan jalan (LPJU) di titik-titik rawan untuk menekan ruang gerak pelaku kejahatan.

​Keamanan: peningkatan patroli dari pihak berwajib dan ketegasan aparatur wilayah (Camat dan Lurah) dalam menjaga ketertiban umum dari teror begal dan geng motor.

​Warga berharap Pemko Medan tidak tebang pilih dalam melakukan pembangunan, karena masyarakat perbatasan juga memiliki hak yang sama untuk hidup dengan aman, nyaman, dan normal.(RIZ)

Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara BNI, perwakilan nasabah Koperasi Swadharma, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Komisi C DPRD Sumatera Utara di Medan, Rabu (3/6/2026). Rapat tersebut turut dihadiri Regional CEO BNI Wilayah 01, pimpinan BNI Cabang Pematangsiantar, serta kuasa hukum para pihak.

Regional CEO BNI Wilayah 01 Rustianto memaparkan, BNI telah menyatakan kesediannya membayarkan ganti rugi sekitar Rp472,62 juta sesuai porsi kewajiban BNI berdasarkan pembebanan tanggung renteng dalam Putusan PN Pematangsiantar Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Pms tertanggal 3 Desember 2020. Sebagai wujud itikad baik, BNI bahkan telah menyampaikan surat kepada PN untuk menitipkan dana ganti rugi tersebut.

"BNI akan mematuhi apa yang menjadi keputusan dalam proses pengadilan di PN Pematangsiantar," ujar Rustianto dalam rapat tersebut.

Terkait proses hukum lanjutan, Rustianto menjelaskan atas gugatan perlawanan (partij verzet) yang diajukan oleh BNI sebagai mekanisme hukum yang sah untuk memastikan pembebanan kewajiban dilakukan secara proporsional, telah dilakukan beberapa kali mediasi dengan mediasi terakhir pada tanggal 26 Mei 2026, namun tidak tercapai kesepakatan. Agenda berikutnya dijadwalkan sidang pada tanggal 8 Juni 2026 dengan pembacaan laporan mediator.

Dalam kesempatan itu, BNI juga menegaskan Koperasi Swadharma merupakan entitas hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari perseroan. Menurut Rustianto, koperasi tersebut dibentuk sebagai wadah kesejahteraan karyawan dengan kepengurusan, manajemen, anggaran dasar, serta aset yang tidak terkait dengan BNI.

"Koperasi Swadharma adalah entitas independen, memiliki kepengurusan dan manajemen tersendiri. AD/ART koperasi tidak ada kaitannya dengan BNI, begitu pula aset koperasi," jelasnya.

Hubungan deposan maupun peminjam dengan koperasi, kata Rustianto, diatur melalui perjanjian kredit tersendiri antara koperasi dan nasabahnya, tidak melibatkan BNI sebagai institusi.

Hal ini diperkuat pernyataan Kepala Divisi Perlindungan Konsumen dan Pemberdayaan Daerah OJK Sumatera Utara Yopi Suganda yang mengonfirmasi bahwa produk yang ditawarkan Koperasi Swadharma kepada pihak terdampak beroperasi di luar sistem pengawasan keuangan resmi.

"OJK sedang menyelidiki sejumlah kasus. Salah satunya juga terkait kasus ini. Semua pihak diminta lebih bersabar," kata Yopi.

Sebelumnya, dalam perkara perdata, para deposan telah menggugat BNI bersama sejumlah pihak lainnya atas dasar perbuatan melawan hukum. Putusan yang telah inkracht mewajibkan para tergugat membayar ganti rugi secara tanggung renteng dengan total nilai Rp4,253 miliar kepada 15 penggugat.

Proporsi pembebanan tanggung renteng tersebut kini sedang diuji melalui partij verzet yang diajukan BNI guna memastikan kewajiban masing-masing pihak ditentukan secara adil dan proporsional berdasarkan hukum.

BNI menegaskan akan mengikuti setiap tahapan yang ditetapkan pengadilan dan berkomitmen menyelesaikan perkara ini secara transparan dan proporsional demi memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. (Dam)

Kompetisi yang digelar di SMK Negeri 8 Medan ini diikuti oleh puluhan siswa-siswi SMKN 8, di mana para peserta di tantang untuk menunjukkan kemampuan akademik, mengasah keterampilan berpikir cepat, memperluas wawasan, serta meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dengan menjawab setiap soal kuis dengan cepat dan tepat.

Selain kompetisi cerdas cermat antar siswa, kegiatan ini juga di isi dengan sosialisasi keselamatan berkendara dari Satlantas Polrestabes Medan, Jasa Raharja, serta penyuluhan anti narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara.

Head of Subdivision Maxim Medan, Erick Elfrada Sinurat, menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para pelajar untuk mengembangkan pengetahuan, melatih ketangkasan dalam menjawab pertanyaan, serta meningkatkan kepercayaan diri dan mental berkompetisi.

"Melalui program ini, kami berharap para peserta dapat memperoleh pengalaman yang bermanfaat sekaligus meningkatkan rasa percaya diri dalam berkompetisi. Semoga kegiatan ini dapat menjadi motivasi bagi para pelajar untuk terus belajar, mengembangkan potensi diri, dan meraih prestasi yang lebih baik," ujar Erick.

Sementara itu, Wilma Handayani, S.Pd., M.Si., selaku Kepada Sekolah SMK Negeri 8 turut menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara sektor swasta dan institusi pendidikan memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan serta memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik bagi para siswa.

"Kami mengapresiasi dan senang dengan acara ini karena yang telah mendukung para siswa-siswi untuk terus berkembang. Terlebih dengan adanya sesi penyuluhan keselamatan berkendara dari Polisi dan Jasa Raharja serta edukasi tentang penyalahgunaan Narkoba dari BNN," ungkap Wilma.

Ricky Adi Utama selaku Kasubag Jasa Raharja mengungkapkan bahwa Jasa Raharja akan berkomitmen untuk memberikan edukasi dan mengenalkan program perlindungan dasar berupa asuransi kecelakaan kepada masyarakat termasuk kepada generasi-generasi muda.

"Cukup senang bisa berpartisipasi dalam acara ini untuk memberikan edukasi keselamatan berkendara dan pengetahuan tentang asuransi yang menjadi hak pengendara kepada adik-adik di sini. Tentunya Jasa Raharja akan terus mendukung program edukasi serta berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat saat berkendara di jalanan," ujar Ricky.

Dukungan juga disampaikan oleh Soritua Sihombing, M.Pd., Penyuluh Narkoba Ahli Madya Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP) yang menekankan pentingnya menjaga generasi muda dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

"Kami berharap siswa-siswi paham dengan bahaya narkoba di kalangan muda terutama para pelajar, kita beri mereka pembekalan bagaimana mengetahui seeorang pengguna narkoba dan bagaimana cara menghindarinya," ucap Soritua.

Kanit Turjawali Satlantas Polrestabes Medan, Iptu Timor Tarigan, S.H., M.H., menyampaikan pentingnya etika dalam berkendara bagi siswa-siswi yang membawa kendaraan pribadi ditambah belum ada legalitas dalam berkendara.

"Kami sangat berharap adik-adik semua harus selalu menerapkan etika dalam berkendara, selalu menggunakan helm dan terlebih kami berharap adik-adik dapat menggunakan tranportasi umum seperti angkutan umum atau ojol untuk berangkat ke sekolah karena adik-adik semua belum ada legalitasnya yaitu SIM," ujar Timor.

Dalam kompetisi cerdas cermat 'Maxim Quiz' terdapat 4 siswa yang mendapatkan medali yaitu:

Juara 1: Yasmine Khalila Indira Pinem

Juara 2: Lewina Zenina Sitepu

Juara 3: Gerry Bandrian Hutabarat

Juara 4: Nasywa Syahirah

Juara 5 : Miftah Khairiyah

Salah satu siswa pemenang 'Maxim Quiz' bernama Gery Andrean Hutabarat kelas 11 Perhotelan-2 mengaku sangat terpacu saat kompetisi karena harus berpikir cepat sekaligus mengejar waktu untuk menjawab soal-soal yang ada.

"Soalnya tidak terlalu susah bang, namun karena mengejar waktu itu kadang tidak sampai habis membaca langsung pilih jawaban dan syukurnya saya menjadi salah juara yang mendapatkan medali," ujar Gery

Kompetisi Maxim Quiz sendiri berlangsung dengan penuh semangat. Para peserta berlomba menjawab berbagai pertanyaan pengetahuan seputaran Maxim dalam bahasa Inggris yang di selenggarakan melalui website 'Kahoot!' dengan suasana yang kompetitif namun tetap menyenangkan.


Ke depannya, Maxim berencana terus menghadirkan kompetisi dan kegiatan edukatif serupa di lebih banyak wilayah di Indonesia, termasuk kota lain di Sumatera Utara. Melalui kegiatan ini, Maxim berharap semakin banyak pelajar dapat mengembangkan potensi, meningkatkan keterampilan, serta membangun semangat berprestasi.

"Kita mengajak siswa-siswi ini lebih aware dalam keselamatan berlalu lintas, jadi kita berharap siswa maupun siswi ini lebih sadar akan keselamatannya dan tentunya menggunakan Maxim transportasi online karena pengendara kami sudah profesional dan legalitasnya ada, tentunya kita juga membekali para driver dengan pelatihan rutin safety riding setiap minggunya," tutup Erick (RAM)

Ketua Harian DPP HARI, HM Nezar Djoeli ST menyatakan, penetapan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka menunjukkan komitmen aparat penegak hukum, yakni Kejaksaan dalam memberantas praktik korupsi tanpa pandang bulu.

"Langkah yang dilakukan Kejaksaan Agung hari ini merupakan bentuk ketegasan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Hal ini tentu akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan sebagai institusi penegak hukum di Indonesia," kata Nezar Djoeli, Rabu (03/06).

Menurutnya, publik dikejutkan dengan pemberitaan atas pergantian pimpinan BGN yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Tidak lama setelah pergantian tersebut, Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor BGN dan kemudian menetapkan tiga mantan pejabat tinggi BGN sebagai tersangka.

Ketiga tersangka tersebut adalah mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN, yakni Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Irjen (Purn) Sony Sanjaya.

DPP HARI menilai proses hukum yang berjalan harus dikawal secara transparan dan profesional agar seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami mendukung penuh upaya Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas perkara ini hingga ke akar-akarnya. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, terlebih jika dugaan korupsi tersebut menyangkut program yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat," tegas Nezar.

DPP HARI juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung agenda pemberantasan korupsi sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi jual beli titik Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG). Penetapan tersangka tersebut diumumkan langsung Kejagung pada Rabu (3/6/2026).

"Dugaan tindak pidana korupsi tata kelola MBG pada BGN tahun 2025-2026. Tim penyidik melakukan pemeriksaan beberapa saksi. Saudara DH kepala BGN, SS selaku wakil kepala BGN, dan LP wakil kepala BGN bidang Pengembangan organisasi dan kelembagaan. Setelah melalui rangkaian pemeriksaan dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup maka tim penyidik menetapkan DH, SS dan LP sebagai tersangka," ujar Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang.

Dugaan praktik jual beli titik SPPG terungkap setelah sejumlah masyarakat melaporkan kasus penipuan kepada kepolisian. Hingga kini, sedikitnya terdapat 20 laporan yang telah diterima aparat penegak hukum.(Dam)

Di DPRD Binjai beruntung keduanya bertemu satu anggota DPRD dari PKS yakni Fitri , Rabu,(3/5/2026)

Heni menduga tindakan tersebut dilakukan oleh sejumlah pihak yang disebut sebagai suruhan seseorang berinisial Doli.

Heni menjelaskan bahwa rumah yang kini menjadi polemik tersebut telah ditempati orang tuanya sejak tahun 1942. Saat ini, ibunya, Ramlah, telah berusia 84 tahun dan masih tinggal di rumah tersebut.

Menurut Heni, keluarganya pernah didatangi oleh sejumlah petugas yang mengatasnamakan Satpol PP Provinsi Sumatera Utara. Dalam pertemuan itu, kata dia, keluarganya diminta meninggalkan rumah dan ditawari uang ganti rugi sebesar Rp5 juta.

"Kami pernah didatangi pihak yang mengaku dari Satpol PP Provinsi Sumatera Utara. Saat itu kami diminta meninggalkan rumah dan diberi tawaran ganti rugi Rp5 juta. Belakangan kami menduga kedatangan mereka atas permintaan Doli," ujar Heni.

Tak hanya itu, Heni juga mengaku keluarganya beberapa kali mendapat tekanan dari sejumlah pria yang disebut berasal dari kawasan Pajak Tavip dan diduga bertindak atas suruhan pihak yang sama.

"Kami merasa ditindas dan diintimidasi. Karena itu kami datang ke DPRD Kota Binjai untuk mencari keadilan. Rumah itu sudah ditempati keluarga kami sejak tahun 1942. Ayah kami dahulu bekerja di Bioskop Ria. Syukurlah, saat datang ke DPRD kami diterima dan ditampung pengaduannya oleh Ibu Fitri dari Fraksi PKS," katanya.

Menanggapi pengaduan tersebut, Anggota DPRD Kota Binjai dari Fraksi PKS, Fitri, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan Heni dan keluarganya.

Menurut Fitri, persoalan tersebut akan diteruskan kepada pimpinan DPRD untuk dibahas lebih lanjut guna mencari solusi yang berkeadilan bagi semua pihak.

"Pengaduan ini akan kami teruskan dan tindak lanjuti. Ketua DPRD Kota Binjai, Hj. Tini, juga dijadwalkan akan membahas persoalan ini pada pekan depan," ujar Fitri.

Sebelumnya , keduanya mendatangi Kantor PWI Binjai dan bertemu satu anggota PWI Binjai Solihin alias Oli . Lalu Solihin mengarahkan ke DPRD Binjai . ( Oji )

Tempat hiburan malam tersebut diduga menjadi lokasi peredaran narkoba serta ditemukan sejumlah pelanggaran perizinan dan perpajakan.

Usai penyegelan, Rico Waas menegaskan tidak ada toleransi bagi tempat usaha yang melanggar aturan maupun menjadi ruang aktivitas ilegal. "Ini kedua kalinya kami bersama Kapolrestabes hadir di tempat hiburan malam yang ternyata diduga menjadi lokasi transaksi narkoba. Tentu hal seperti ini tidak ingin terjadi di Kota Medan," tegasnya.

Hasil pemeriksaan menunjukkan Phantom KTV belum melengkapi sejumlah izin, termasuk izin restoran dan bar, serta belum memenuhi kewajiban perpajakan. Karena itu, operasional usaha tersebut dihentikan sementara hingga seluruh persyaratan dipenuhi.

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak mengungkapkan polisi telah menetapkan dua tersangka terkait kasus tersebut, yakni seorang karyawan yang diduga mengedarkan ekstasi di dalam lokasi dan seorang pemasok narkotika. Selain itu, enam orang menjalani rehabilitasi setelah hasil tes urine menunjukkan positif narkoba.

Rico Waas menegaskan Pemko Medan bersama Forkopimda akan terus memperketat pengawasan terhadap tempat hiburan malam dan usaha sejenis. Langkah ini dilakukan untuk memastikan dunia usaha berjalan sesuai aturan sekaligus menjaga Kota Medan tetap aman dari peredaran narkoba dan berbagai aktivitas melanggar hukum.(ATN)

Kegiatan Rapim dibuka langsung oleh Ketua Karang Taruna Kota Medan Yopie H.I Batubara ,SE didampingi Sekretaris Karang Taruna Kota Medan Hamdani,ST.

Adapun hasil rapim tersebut menetapkan 17 kecamatan yg menjadi peserta, dan harapan segera secepatnya terlaksana sebagaimana ditetapkan pada 12 Juni 2026 adalah sebagai temu karya kota Medan,sekaligus menetapkan SC dan OC sebagai penanggung jawab penuh temu karya kota Medan.

Yopie berkomitmen melaksanakan temu karya secara terbuka dan akan membuka pendaftaran dalam waktu dekat yaitu selama 4 hari.

Tentu hal ini dampak positif bagi organisasi Karang Taruna Kota Medan sebagai wadah sosial kedepannya, melihat karang taruna kota Medan yang selama ini di bawah komando ketua Yopie H.I Batubara S.E mampu menjalankan rapim dengan rasa kekeluargaan dan keharmonisan bersama peserta rapim.

"Kami seluruh pengurus dan Ketua kecamatan Se-Kota Medan berharap terselenggarakannya temu Karya Karang Taruna kota Medan ini berjalan dengan baik",pungkasnya. ( ATN)