Putusan itu berkaitan dengan perkara nomor 134/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL, yang menguji tindakan penggeledahan dan penyitaan terhadap Febrie oleh aparat kepolisian.

Termohon dalam perkara tersebut yakni Polda Metro Jaya dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri, dengan Kejaksaan Agung sebagai turut termohon.

Usai persidangan pada Kamis (27/8/2026), Karo Bankum Divisi Hukum Mabes Polri Brigjen Veris Septriansyah menyatakan putusan hakim menunjukkan bahwa rangkaian tindakan penyidik, mulai dari penggeledahan, penyitaan, hingga proses penanganan perkara, telah dilakukan sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Polri berharap proses hukum terhadap Febrie selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Kejaksaan Agung sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami berharap tindakan selanjutnya yang kami serahkan kepada teman-teman di Kejaksaan Agung bisa berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Veris--sebagaimana dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @cekpasal yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 28 Agustus 2026.

Masih Ada Praperadilan Kedua

Selain perkara tersebut, Febrie juga mengajukan praperadilan kedua dengan nomor 135/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.

Praperadilan kedua ini berkaitan dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam perkara yang menjerat Febrie. Termohon dalam perkara tersebut adalah Jaksa Agung cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung.

Sidang perkara kedua dijadwalkan berlangsung hari ini, Jumat, 28 Agustus 2026.***

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nepal juga menyatakan bahwa 910 orang masih hilang dan belum dapat dihubungi setelah banjir yang melanda wilayah tersebut.

Mayoritas orang yang hilang adalah warga negara asing, sebanyak 517 orang, kemudian 44 personel militer dan 28 anggota kepolisian.

Direktur Pusat Studi Bencana di Universitas Tribhuvan, Nepal, Basanta Raj Adhikari, mengatakan kepada program BBC Newsday bahwa ada risiko munculnya "gelombang kedua dan ketiga" bencana pada hari ini atau besok.

"Kami belum tahu pasti," katanya, seraya menambahkan bahwa ia terus berdiskusi dengan rekan-rekannya di China yang sedang memantau situasi tersebut. "Curah hujannya tidak tinggi, tetapi longsor bisa saja terjadi."

Ia menambahkan bahwa timnya telah lama memantau berbagai ancaman di kawasan Pegunungan Himalaya.

"Perubahan iklim benar-benar sedang terjadi di sini," ujarnya. "Kami terus melakukan pengamatan."

Peristiwa ini adalah bencana paling dahsyat di Nepal sejak gempa pada 2015, yang menewaskan sekitar 9.000 orang.

Visual dari udara menunjukkan kerusakan yang meluas pada rumah, jalan, dan jembatan di Sungai Bhotekoshi di wilayah Rasuwa, Nepal.

"Seluruh bangsa terkejut dan sangat berduka," kata Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah.

Selain di Nepal, banjir dan longsor juga terjadi di Distrik Gyirong, Tibet. Rangkaian kejadian ini menewaskan setidaknya tiga orang, menurut laporan stasiun televisi pemerintah China, CCTV.

Menurut CCTV, setidaknya 558 oranghilang di Gyirong. Dari angka itu, terdapat 260 warga negara asing.

Perbatasan di Gyirong adalah titik penyeberangan utama bagi wisatawan dan lalu lintas antara China dan Nepal.

Pada hari Rabu, media pemerintah melaporkan "banyak korban jiwa" tak lama setelah tanah longsor terjadi di perbatasan bersama.

Beberapa distrik hilir di sepanjang perbatasan Nepal-China terdampak banjir dan longsor ini. Para pejabat setempat menyebut bencana ini memicu kerugian besar, baik nyawa dan harta benda, tapi mereka belum memiliki estimasi yang jelas.

Sejumlah permukiman penduduk di distrik Rasuwa dan Nuwakot di sepanjang tepi Sungai Bhotekoshi, Nepal, merupakan yang terdampak paling parah. Kawasan ini tidak padat penduduk dan jalanannya berfungsi sebagai jalur vital utama untuk perdagangan Nepal-China.

Infrastruktur penting di kawasan itu, seperti pembangkit listrik tenaga air, jalan raya, dan jembatan telah hancur.

Ribuan turis dari berbagai negara melakukan perjalanan melalui daerah ini untuk mengunjungi Kailash Mansarovar, yang terletak di Tibet.

Setiap tahun selama festival Janai Purnima, ratusan peziarah mengunjungi Gosaikunda, yang terletak di dalam taman nasional di wilayah tersebut, untuk beribadah. (BBC)

Kecelakaan maut ini mengakibatkan satu orang tewas dan dua lainnya mengalami luka-luka. Mobil tersebut membawa tiga pegawai salah satu bank swasta dari arah Tebing Tinggi menuju Medan.

Kasi Humas Polres Sergai AKP Bringin Jaya mengatakan kecelakaan terjadi sore tadi sekitar pukul 16.45 WIB. Ia menyebut kecelakaan bermula saat Avanza yang dikemudikan seorang pria inisial KB membawa dua penumpang melaju dari Dusun V Peringgan menuju Desa Pon.

"Terjadi laka lantas antara mobil minibus Toyota Avanza kontra dengan kereta api penumpang," katanya saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (27/8/2026) malam.

Saat tiba di perlintasan kereta api tanpa palang pintu, pengemudi diduga tidak memperhatikan keadaan sekitar. Di saat bersamaan Kereta Api Siantar Ekspres datang dari arah Tebing Tinggi menuju Medan.

"Setibanya di TKP, diduga tidak memperhatikan arah datangnya Kereta Api Siantar Ekspres dari sisi sebelah kiri dari arah Tebing Tinggi menuju arah Medan," ujarnya.

Tabrakan pun terjadi. Bagian samping kiri Avanza menghantam bagian depan samping kiri kereta api. Akibat kecelakaan itu, dua orang mengalami luka-luka dan satu orang meninggal dunia. Para korban kemudian dibawa ke RSU Melati, Desa Pon.

"Satu orang meninggal dunia dua orang luka luka," ungkapnya.

Sementara itu, mobil Avanza telah dievakuasi ke Pos Bamban.

"Untuk saat ini Satlantas Polres Sergai masih melakukan cek dan olah TKP serta mengumpulkan informasi lengkap lainnya," katanya.

Polisi mengimbau masyarakat yang hendak melintasi perlintasan kereta api tanpa palang pintu agar lebih berhati-hati. Pengendara diminta memastikan kondisi sekitar sebelum menyeberang.

"Diimbau kepada masyarakat, terutama warga yang hendak melintasi atau menyeberang jalur rel kereta api, agar benar-benar memastikan kondisi sekitar sebelum menyeberang," pungkasnya. (detikSumut/Orbit)

Apel ini dipimpin langsung Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, S.H, S.I.K, M. Si. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah kesiap siagaan kepolisian dalam menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu di wilayah Kabupaten Karo.

Usai pelaksanaan apel, Kapolres Karo--sebagaimana dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Polres karo yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 28 Agustus 2026-- mengecek secara langsung terhadap sejumlah sarpras yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan penanganan bencana, khususnya dalam menghadapi potensi karhutla.

Kapolres Karo mengatakan, pengecekan dilakukan untuk memastikan seluruh personel maupun sarpras dalam kondisi siap digunakan ketika sewaktu-waktu dibutuhkan.

"Kesiapsiagaan harus dipastikan sejak awal. Seluruh sarpras yang ada harus dalam kondisi siap digunakan untuk mendukung penanganan bencana, termasuk apabila terjadi karhutla," ujar Kapolres Karo.

Ia menegaskan, kesiapan tersebut merupakan bagian dari upaya Polres Karo dalam memberikan respons cepat terhadap setiap kejadian bencana sekaligus meminimalkan dampak yang dapat ditimbulkan.

"Yang paling penting adalah bagaimana kita mampu melakukan respons dengan cepat dan tepat ketika terjadi bencana. Untuk itu, kesiapan personel dan sarpras harus terus dipelihara," pungkasnya.***

Kejadian ini berlangsung setelah sebagian massa yang sebelumnya berunjuk rasa membubarkan diri, sementara gelombang massa lain tetap bertahan dan situasi memanas menjelang sore hingga malam hari.

Aksi unjuk rasa di depan kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dimulai sejak pagi. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menjadi salah satu kelompok utama yang datang membawa tuntutan, antara lain desakan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera diselesaikan dan disahkan, serta penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi.

Setelah melakukan audiensi dengan pimpinan DPR RI, koordinator AMPB Supriyono alias Botok membacakan surat komitmen. Pimpinan DPR menyatakan akan menyelesaikan pembentukan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. Massa AMPB kemudian membubarkan diri secara tertib sekitar pukul 12.00 WIB dan meninggalkan kawasan Gedung DPR/MPR RI.

Meski demikian, aksi belum berakhir. Massa dari berbagai elemen, termasuk Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), mahasiswa, pelajar, dan kelompok masyarakat sipil lainnya, terus berdatangan. Menjelang sore, jumlah massa bertambah dan situasi mulai memanas.

Massa terlihat membakar dedaunan dan sampah di dekat gerbang masuk Jalan Gatot Subroto, mencoba merobohkan atau menggoyang pagar, memanjat pagar, serta melempar botol air minum, batu, dan benda lain ke arah kompleks parlemen serta aparat yang berjaga.

Ada pula laporan pelemparan kayu. Sebagian massa sempat masuk ke Jalan Tol Dalam Kota dan menutup lajur menuju Grogol, bahkan melempari sebuah mobil yang diduga milik pejabat hingga kaca depan rusak.

Setelah melewati batas waktu demonstrasi pukul 18.00 WIB, polisi mulai membubarkan massa. Aparat mengerahkan water cannon, menembakkan gas air mata, dan membentuk barikade.

Massa dipukul mundur ke arah Senayan, Slipi, dan Pejompongan. Beberapa pos polisi dan fasilitas di sekitar lokasi dilaporkan mengalami kerusakan atau terbakar dalam rangkaian kejadian malam hari.

Polda Metro Jaya sebelumnya juga menangkap 65 orang yang diduga membawa barang berbahaya dan berpotensi memancing kericuhan. Hingga malam hari, situasi di sekitar Gedung DPR masih dipantau ketat oleh aparat gabungan.

Aksi 27 Agustus 2026 ini menjadi salah satu demonstrasi yang menyita perhatian publik, dengan fokus utama pada isu pemberantasan korupsi melalui RUU Perampasan Aset, di samping sejumlah tuntutan lain dari berbagai kelompok.(BBS)

Kunjungan itu menjadi momentum bagi Pangdam untuk bertatap muka sekaligus memberikan arahan dan motivasi kepada prajurit serta PNS Kodim 0206/Dairi.

Pangdam I/BB didampingi Asops Kasdam I/BB Kolonel Inf Wisyudha Utama tiba di Lapangan Kompi B Yonif 125/Simbisa sekitar pukul 08.38 WIB.

Kedatangan mereka disambut Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, Wakil Bupati Pakpak Bharat Dr. H. Mutsyuhito Solin, M.Pd., Dandim 0206/Dairi Letkol Arm Denni Andika Wardana, S.H., M.I.P., serta jajaran TNI-Polri dan unsur pemerintah daerah.

Selanjutnya, Pangdam beserta rombongan bergerak menuju Makodim 0206/Dairi dan tiba sekitar pukul 08.50 WIB. Di markas tersebut, Pangdam menerima penyambutan dari Pabung Dim 0206/Dairi Mayor Czi M. Tambunan, para Danramil dan perwira staf. Kegiatan dilanjutkan dengan foto bersama, pengarahan kepada personel dan PNS, penulisan kesan dan pesan, pemberian cinderamata, serta pengecekan lingkungan Markas kodim dan kantor staf.

Dalam arahannya, Mayjen TNI Hendy Antariksa--sebagaimana dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Kodim Dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 27 Agustus 2026-- menyampaikan apresiasi atas pengabdian dan kerja keras prajurit yang selama ini bahu-membahu membantu mengatasi kesulitan masyarakat.

Ia meminta seluruh prajurit terus mendukung program pemerintah, termasuk KDKMP, pembangunan jembatan, penyediaan titik air bersih, dan berbagai program lainnya dengan penuh ketulusan, keikhlasan, serta semangat pengabdian.

Pangdam juga mengingatkan prajurit agar bijak menghadapi narasi negatif dan fenomena viral di media sosial, tidak mudah terpancing secara emosional, menjaga etika, menghindari pelanggaran, serta tidak menyebarkan informasi tentang orang lain sebelum mengetahui fakta yang sebenarnya.

Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari pembinaan satuan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kewilayahan di jajaran Kodam I/BB. Pangdam berharap seluruh prajurit tetap profesional, menjaga kesehatan, kekompakan, persatuan, dan nama baik TNI dalam setiap pelaksanaan tugas.

Setelah transit dan melaksanakan rangkaian kegiatan di Makodim, Pangdam I/BB beserta rombongan kembali menuju Lapangan Kompi B Yonif 125/Simbisa sekitar pukul 10.07 WIB dan selanjutnya bertolak menuju Yonif 126/Kala Cakti. Seluruh rangkaian kunjungan di wilayah Kodim 0206/Dairi berakhir sekitar pukul 10.30 WIB dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.***

Kedua tersangka masing-masing berinisial AP (27), warga Desa Kuala Air Hitam, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, dan GPM (29), warga Jalan Karya Bakti, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Pol Cornelius Mangarahon Simanjuntak bersama Kabid Humas, Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H mengatakan, berdasarkan penelusuran data kepolisian, AP dan GPM diduga baru pertama kali melakukan kejahatan dengan modus tersebut.

Sementara terkait asal narkotika yang digunakan keduanya, penyidik masih melakukan pendalaman. "Kedua pelaku itu masih baru pertama kali ini melakukan kejahatan tersebut," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus tersebut bermula dari penemuan jasad seorang laki-laki di kawasan perkebunan tebu di Jalan Segitiga, Dusun 22, Desa Bulu Cina, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (13/8/2026) sekitar pukul 03.50 WIB.

Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Setelah dilakukan identifikasi, korban diketahui bernama Riyan Alamsyah, warga Jalan Setia Luhur Link XI, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

"Awal mulanya ini dilaporkan ke Polsek Hamparan Perak. Kemudian tim dari Subdit Jatanras Polda Sumatera Utara melakukan back-up, melakukan penyelidikan, kemudian berhasil melakukan pengungkapan," ujar Cornelius, saat memberikan keterangan di Polda Sumut, Kamis (27/8/2026).

Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkap bahwa aksi tersebut telah direncanakan oleh kedua tersangka. Pada Rabu (12/8/2026) sekitar pukul 20.00 WIB, AP dan GPM berada di sebuah warung internet.

Menurut Cornelius, keduanya saat itu menggunakan narkotika jenis sabu. Setelah sabu yang mereka miliki habis, keduanya disebut masih ingin menggunakannya, tetapi tidak memiliki uang.

Kondisi tersebut kemudian mendorong AP merencanakan aksi pencurian dengan menyasar pengemudi taksi online.

"Dia mengatakan kepada si GPM ini, kita pesan saja Grab, kemudian nanti kita jerat lehernya dari belakang dengan menggunakan ikat pinggang," kata Cornelius.

Rencana pertama mereka gagal setelah membatalkan pesanan karena melihat pengemudi yang datang memiliki postur tubuh tegap. Keduanya kemudian kembali memesan layanan transportasi daring hingga akhirnya datang mobil Daihatsu Ayla yang dikendarai korban.

Kedua tersangka kemudian masuk ke dalam kendaraan. Dalam perjalanan, keduanya sempat mengetahui bahwa foto pengemudi yang tertera pada aplikasi berbeda dengan sosok korban karena foto tersebut merupakan foto ayah korban.

Namun, keduanya tetap menjalankan rencana yang telah disusun.

Saat kendaraan melintas di perjalanan, kedua tersangka berpura-pura hendak buang air kecil dan meminta korban berhenti. Ketika kendaraan berhenti, AP dari belakang menjerat leher korban menggunakan ikat pinggang milik GPM.

Korban melakukan perlawanan sehingga AP meminta bantuan GPM. Keduanya kemudian melakukan kekerasan terhadap korban hingga korban tidak berdaya.

"Dengan perlawanan dari si korban, akhirnya si tersangka AP minta bantuan kepada GPM yang sedang kencing tadi. Kemudian kembali masuk, akhirnya mereka berdua melakukan pengeroyokan, memukul, kemudian sampai akhirnya si korban lemas," jelasnya.

Setelah korban tidak berdaya, tubuh korban dipindahkan ke bagian belakang kendaraan. AP kemudian mengambil alih kemudi dan membawa kendaraan tersebut menuju lokasi lain.

Dalam perjalanan, keduanya sempat berhenti untuk membeli rokok dan tali. Setelah melanjutkan perjalanan, korban yang saat itu masih menunjukkan tanda-tanda bergerak kemudian dibuang di kawasan perkebunan tebu di Jalan Segitiga, Dusun 22, Desa Bulu Cina, Kecamatan Hamparan Perak.

Kedua tersangka selanjutnya melarikan diri dengan membawa mobil milik korban. Kendaraan tersebut kemudian dijual seharga Rp17 juta.

Berbekal hasil penyelidikan dan kerja sama Polres Belawan dengan Ditreskrimum Polda Sumut, polisi akhirnya berhasil menangkap AP dan GPM pada Jumat (14/8/2026) sekitar pukul 03.30 WIB di sebuah penginapan OYO di Jalan Panglima Denai, Medan Amplas.

Cornelius menyebut penangkapan tersebut dilakukan sekitar delapan jam setelah jasad korban ditemukan.

"Berhasil menangkap kedua pelaku ini pada hari Jumat 14 Agustus 2026, berkisar pukul 03.30. Kurang lebih delapan jam sejak ditemukannya mayat si korban," ungkapnya.

Selain kedua pelaku utama, polisi juga menangkap dua orang yang diduga sebagai penadah mobil korban. Kendaraan tersebut telah diamankan sebagai barang bukti.

"Mobil sudah dijual dengan harga Rp17 juta dan itu sudah dibeli. Kemudian si penadahnya juga sudah kita tangkap sebanyak dua orang dan juga sudah kita proses. Untuk penahanannya juga sudah kita tahan," kata Cornelius.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 459 subsider Pasal 458 dan/atau Pasal 479 dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Hingga kini, kedua tersangka utama telah ditahan di Polda Sumut untuk menjalani proses hukum. Penyidik juga masih mendalami asal narkotika yang digunakan para tersangka sebelum melakukan aksi kejahatan tersebut. (LAM/FAR)

Kombes Pol Reynold Hutagalung yang dikenal memiliki rekam jejak panjang dan pengalaman kuat di bidang reserse.

Perwira menengah Polri kelahiran Jakarta, 16 November 1977 ini sebelumnya menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Inafis Bareskrim Polri dalam rangka mengikuti Pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-34 Tahun Anggaran 2025.

Kombes Reynold merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2000 dan mengawali karier kepolisiannya di wilayah Bandung, Jawa Barat. Ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting, di antaranya Kasat Reskrim Polres Bandung Barat, Kasat Reskrim Polres Kepulauan Seribu, hingga Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok.

Ia juga pernah dipercaya menjadi Sekretaris Pribadi Kapolri pada era Jenderal (Purn) Idham Azis, sebuah posisi yang menuntut integritas tinggi serta kedekatan dengan pucuk pimpinan Polri.

Dari sisi akademik, Kombes Reynold Hutagalung--sebagaimana dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @BATAK TV yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 27 Agustus 2026-- menyandang gelar Doktor Ilmu Kepolisian yang diraih dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 30 Juli 2019 dengan predikat cumlaude.

Daftar Riwayat Pendidikannya:

Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen, Universitas Surapati Jakarta (2004)

Sarjana Ilmu Kepolisian di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di Jakarta (2007)

Magister Hukum di Universitas Diponegoro Semarang (2011)

Doktor Ilmu Kepolisian Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (2019)

Pendidikan Kedinasan

Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri di Lembang (2015)

Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri atau Sespimti Sespim Lemdiklat Polri (2025).***

Melalui kesepakatan ini, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berkomitmen memperkuat koordinasi, pemanfaatan data, intervensi tepat sasaran, serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam mendukung percepatan penurunan stunting.

Lom Lom mengatakan, kesepakatan bersama ini menjadi penguat bagi Kabupaten Deli Serdang untuk meningkatkan kerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan stunting.

"Dengan adanya penandatanganan percepatan penurunan stunting ini, diharapkan menjadi penguat bagi Kabupaten Deli Serdang melalui kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ujarnya.

Ia menegaskan, penanganan stunting membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat agar intervensi berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

"Penanganan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh sektor dan masyarakat. Karena itu, sinergi dan kolaborasi harus terus diperkuat agar upaya yang dilakukan memberikan dampak nyata terhadap kualitas tumbuh kembang anak," tegasnya.

Rapat koordinasi regional ini menjadi forum untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pencegahan serta percepatan penurunan stunting.

Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menyampaikan bahwa stunting tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia, produktivitas, dan daya saing bangsa.

"Upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting tidak mungkin diselesaikan oleh satu sektor saja. Dibutuhkan kerja sama yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, organisasi masyarakat hingga keluarga," ujarnya.

Surya menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, pemanfaatan data, serta pendekatan sesuai karakteristik setiap wilayah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga terus memperkuat intervensi melalui layanan kesehatan, pemantauan pertumbuhan balita, edukasi perilaku hidup sehat, peningkatan akses sanitasi, dan perbaikan rumah tidak layak huni. ( Drt)

Dia memulai debut di Kejuaraan Dunia pada 2021 melalui MotoE. Ia berhasil mencuri perhatian, yang membantunya naik kelas ke Moto2, ditambah dengan performa dominannya di ajang Moto2 European Championship.

Aldeguer menunjukkan potensi besar di kelas menengah dengan sejumlah kemenangan gemilang, menjadikannya salah satu pembalap yang paling disegani dan banyak diminati.

Ia melakoni debut MotoGP pada 2025, di mana berhasil mengemas tiga podium dan kemenangan pertamanya di GP Indonesia, sekaligus mencatatkan diri sebagai pembalap termuda kedua sepanjang sejarah yang memenangi balapan MotoGP.

Dengan titel Rookie of the Year 2025 dan posisi sepuluh besar klasemen akhir, debutnya sungguh memukau. Saat ini, Aldeguer menempati peringkat ke-11 klasemen dengan satu podium di GP Catalunya, ​​meskipun sempat melewatkan tiga balapan akibat cedera.

Pada 2027, ia akan membalap bersama Pertamina Enduro VR46 Racing Team saat era baru MotoGP dimulai. (Sense of Sports)

Penandatanganan yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, itu dilakukan bersama Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sapta Putra; Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang, Mahyu Danil; Kepala Kantor Kementerian Agama Deli Serdang, H. Saripudin Daulay; dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Deli Serdang.

Kerja sama ini bertujuan mempercepat legalisasi tanah wakaf guna memberikan kepastian hukum serta melindungi aset wakaf dari potensi sengketa maupun penguasaan pihak lain.

Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menekankan agar kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan langkah konkret untuk mempercepat administrasi dan sertifikasi tanah wakaf.

"Dengan legalitas yang jelas, manfaat tanah wakaf dapat terus diberikan kepada masyarakat dan pahala amal jariyah para pewakif dapat terus mengalir," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, menyampaikan dari sekitar 14.683 bidang tanah wakaf di Sumatera Utara, baru 6.030 bidang yang telah bersertifikat.

"Setidak-tidaknya kita bisa menambah 6.000 lagi sehingga bisa menjadi 12.000. Insyaallah dengan kerja bersama kita, ini akan bisa kita capai," ujarnya.( Drt)

Penyerahan simbolis beasiswa berupa pembukaan rekening Simpanan Pelajar (SIMPel) berlangsung pada Gebyar Hari Indonesia Menabung (HIM) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2026 di SMP Negeri 1 Tanjung Morawa, Kamis (27/8/2026).

Hari Indonesia Menabung sendiri ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung, yang menetapkan 20 Agustus sebagai Hari Indonesia Menabung.

Bupati Deli Serdang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Deli Serdang, Hendra Wijaya, mengatakan penyaluran beasiswa melalui rekening pelajar diharapkan tidak berhenti pada manfaat pendidikan, tetapi juga membentuk kebiasaan menabung dan kemampuan mengelola keuangan sejak dini.

"Intinya bukan sekadar kepada siswa penerima beasiswa. Bagaimana para murid yang tidak menerima beasiswa juga kita tanamkan budaya gemar menabung, sehingga sejak usia dini mereka sudah diajarkan bagaimana mengelola keuangan dengan lebih baik," katanya.

Program KEJAR Tahun 2026 menyasar 4.000 siswa SD dengan bantuan masing-masing Rp500.000 dan 3.000 siswa SMP dengan bantuan masing-masing Rp750.000. Hingga saat ini, sebanyak 969 siswa telah menerima penyaluran, sementara 2.211 siswa sedang diajukan kepada Bank Sumut. Penyaluran penerima lainnya ditargetkan paling lama selesai pada Oktober 2026.

Hendra menegaskan, momentum Hari Indonesia Menabung harus menjadi gerakan berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan tahunan. Program KEJAR juga perlu diperluas ke seluruh satuan pendidikan untuk memperkuat literasi keuangan sekaligus membentuk kecakapan hidup pelajar.

Dengan jumlah SD dan SMP di Deli Serdang yang mencapai lebih dari seribu satuan pendidikan, ia menilai potensi pengembangan program tersebut sangat besar. Pemkab juga mendorong sekolah menghadirkan inovasi, seperti bank sampah, yang memungkinkan siswa belajar menabung dari hasil pengelolaan sampah bernilai ekonomi.

8p9

"Ini hanya momentum. Kegiatan Hari Indonesia Menabung harus terus berkelanjutan dan tidak berhenti di bulan Agustus. Inovasi harus terus dilakukan," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Provinsi Sumatera Utara, Yovvi Sukandar, mengapresiasi berbagai program Pemkab Deli Serdang dalam meningkatkan akses dan inklusi keuangan masyarakat.

Ia mendorong agar budaya menabung dikembangkan melalui inovasi yang dekat dengan kehidupan pelajar, termasuk mengolah sampah bernilai ekonomi dan menabungkan hasil penjualannya.

"Anak-anak atau masyarakat bisa membuka rekening dari hasil mengolah sampah yang didaur ulang. Misalnya sampah yang dikumpulkan selama satu bulan dijual dan hasilnya digunakan untuk membuka atau menambah tabungan," jelasnya.

Dalam laporan pelaksanaan, Kepala SMP Negeri 1 Tanjung Morawa, Bambang Suharsono, menyampaikan sekolahnya menjadi salah satu sasaran Program KEJAR Tahun 2026. Dari 1.049 siswa, pembukaan rekening SIMPel dilakukan secara bertahap dengan dukungan Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam.

Gebyar HIM turut dirangkaikan dengan berbagai kegiatan edukatif dan kreatif, seperti lomba puisi bertema menabung, storytelling, melukis, dan kerajinan tangan.( Drt)

:

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APPSI Kabupaten Deli Serdang di kediaman Ketua APPSI Deli Serdang, Paian Purba, Jalan Sultan Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kamis (27/8/2026).

Ia mengapresiasi pelaksanaan Musda yang menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus penyusunan program kerja APPSI sesuai kebutuhan para pedagang dan perkembangan perdagangan di Deli Serdang.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, saya menyampaikan apresiasi atas terlaksananya Musyawarah Daerah ini. Forum ini menjadi ruang penting bagi para pedagang untuk bersama-sama menyampaikan aspirasi, membahas berbagai tantangan yang dihadapi, serta menyusun langkah ke depan bagi kemajuan perdagangan dan ekonomi di Kabupaten Deli Serdang," ujarnya.

Menurutnya, penguatan sektor perdagangan merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi Kabupaten Deli Serdang, khususnya melalui misi Sehat Ekonominya.

"Pedagang pasar adalah bagian penting dari kekuatan ekonomi daerah. Aktivitas perdagangan yang berjalan dengan baik tentu akan memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi daerah," jelasnya.

Untuk itu, Lom Lom menyampaikan tiga hal yang perlu menjadi perhatian APPSI di Deli Serdang. Pertama, membantu menjaga kelancaran pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, bawang, cabai, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Langkah ini dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Kedua, mendorong pengembangan pasar tradisional di berbagai wilayah agar semakin berkembang dan mampu memberikan ruang usaha yang lebih luas bagi masyarakat.

Adapun ketiga yakni membantu memperluas akses pembiayaan bagi pedagang, baik melalui perbankan maupun program pemerintah, sehingga pelaku usaha memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usahanya.

"Kalau ini bisa diwujudkan, saya yakin APPSI akan menjadi katalisator dan dinamisator sekaligus menjembatani kepentingan pedagang, masyarakat, dan pemerintah," ungkapnya.

Pemkab Deli Serdang, terangnya, terbuka terhadap masukan dari para pedagang sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.

Dengan wilayah yang terdiri dari 22 kecamatan, 380 desa, dan 14 kelurahan, Deli Serdang memiliki potensi perdagangan yang besar. Namun, pengembangan pasar perlu disesuaikan dengan kondisi, kepadatan penduduk, dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.

"Kami pemerintah akan mendukung penuh kehadiran APPSI. Harapan kami, dengan kehadiran APPSI, peredaran ekonomi semakin tinggi, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan pasar tradisional semakin tumbuh dan berkembang," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Harian APPSI Sumatera Utara, Budi Hartoyo, mengapresiasi dukungan Pemkab Deli Serdang terhadap pelaksanaan Musda. Ia berharap kepengurusan APPSI yang terbentuk nantinya mampu memperkuat organisasi sekaligus memperluas jaringan hingga pasar-pasar yang dikelola pemerintah maupun swasta.

Budi menyampaikan, APPSI juga menjalankan fungsi advokasi bagi pedagang dan telah membangun kemitraan dengan sejumlah pihak, di antaranya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Bank Indonesia, dan Perum BULOG.

Dalam kesempatan itu, ia menyoroti kenaikan harga sejumlah kebutuhan pangan yang berdampak kepada masyarakat dan pedagang. Menurutnya, sinergi lintas sektor diperlukan untuk menjaga stabilitas harga.

"Semua lini sektor harus bekerja sama untuk melakukan penekanan harga, sehingga masyarakat akan lebih diuntungkan," katanya.

APPSI Sumatera Utara juga berencana mendorong kerja sama dengan BULOG agar pedagang di Deli Serdang dapat mengakses komoditas pangan melalui kios atau warung yang memenuhi persyaratan. Selain itu, akan dikembangkan sertifikasi halal gratis bagi 100 pelaku UMKM serta pelatihan digitalisasi pembayaran secara nontunai bersama Bank Indonesia.

"Ini bagian dari upaya kami agar para pedagang tidak tertinggal dalam menghadapi perkembangan digitalisasi," ujarnya.( Drt)

Aksi yang berlangsung sejak siang hari tersebut berjalan dinamis hingga akhirnya perwakilan dari Pemerintah Kota Medan menemui pengunjuk rasa. Jajaran pejabat Pemko Medan yang hadir berdialog langsung dengan massa antara lain Asisten Pemerintahan (Aspem), Kasatpol PP Kota Medan, serta Staf Ahli Wali Kota Medan.

Setelah ruang dialog dibuka dan perwakilan mahasiswa menyampaikan enam poin tuntutan aspirasinya, massa aksi akhirnya sepakat membubarkan diri secara tertib dan kondusif.

Usai dialog berlangsung, Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak mengapresiasi jalannya unjuk rasa yang tertib sebagai wujud kontrol sosial dari kalangan mahasiswa.

"Bentuk kontrol sosial dari siang sampai sore hari ini dengan penyampaian aspirasi enam poin tadi sudah terlaksana dengan baik. Terkait apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami di Polrestabes Medan, ini menjadi catatan dan masukan berharga yang akan segera kami tindak lanjuti dan tingkatkan," ujar Jean Calvijn di hadapan massa aksi.

Ia juga mengimbau seluruh peserta aksi untuk kembali ke kediaman maupun sekretariat masing-masing dengan aman. Personel Satlantas Polrestabes Medan turut disiagakan untuk memberikan pengawalan lalu lintas bagi rombongan mahasiswa.

"Setelah ini, silakan adik-adik mahasiswa kembali ke tempat masing-masing dengan tertib. Petugas Lantas tolong dibantu dan difasilitasi pengawalan di jalan. Sekali lagi, saya dengan segala kerendahan hati atas nama Polrestabes Medan mengucapkan terima kasih dan salut atas kedewasaan rekan-rekan dalam menyampaikan aspirasi hari ini," pungkasnya. (Dam)

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan saat ini jumlah UMKM yang telah memiliki sertifikat halal masih jauh dari target. Dari sekitar 1,4 juta UMKM di Sumut, baru sekitar 100 ribu yang telah mengantongi sertifikat halal.

"Berarti masih ada PR kurang lebih 1,3 juta lagi yang harus disertifikasi halal untuk yang produknya memang halal," kata Bobby saat membuka Sumut Halal Fest 2026 di Medan, Rabu (26/8/2026).

Menurut Bobby, program fasilitasi sertifikasi halal yang saat ini menjangkau 1.000 UMKM per tahun dinilai belum cukup untuk mengejar kebutuhan yang ada.

"Tahun ini kita bantu sertifikat halal untuk 1.000 UMKM, tapi saya rasa angkanya masih kecil," ujarnya.

Karena itu, Pemprov Sumut berencana meningkatkan kuota bantuan sertifikasi halal menjadi minimal 5.000 UMKM setiap tahun mulai 2027.

"Kalau setiap tahun kita bantu 1.000, mau berapa tahun baru selesai. Maka dari itu kami minta agar bisa ditambah minimal satu tahun 5.000 yang bisa dibantu," kata Bobby.

Ia berharap program tersebut mampu memperkuat daya saing produk UMKM Sumut sekaligus mendorong pertumbuhan industri halal di daerah.

"Tahun depan kami coba beri insentif kepada pelaku UMKM untuk membuat sertifikasi halal gratis minimal 5.000 pelaku UMKM," ujarnya.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan, mengapresiasi langkah Pemprov Sumut yang memperluas akses sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

Menurutnya, sertifikasi halal tidak hanya memberikan jaminan kepada konsumen, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha.

"Kami mengapresiasi kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur dan jajaran. Kita berharap dengan difasilitasinya sertifikat halal ini, bisa membuat pelaku UMKM lebih berkembang," kata Haikal.

Sumut Halal Fest 2026 berlangsung pada 26-27 Agustus 2026 dan menjadi ajang promosi serta penguatan ekosistem industri halal di Sumatera Utara.(DISU)

"Hari ini merupakan momentum yang baik bagaimana para ASN mau mewakafkan uangnya sebesar Rp10 ribu atau Rp20 ribu perbulan sebagai amal jariyah yang dapat digunakan untuk kepentingan umat ," kata Bobby Nasution usai menghadiri Nota kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama tentang Percepatan Tanah Wakaf di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kamis (27/8/2026).

Menurut Bobby Nasution didampingi Muhibuddin, S.H., M.H, wakaf uang berbeda dengan zakat yang selama ditunaikan oleh para ASN di lingkungan Pemprov Sumut melalui Badan Zakat Nasional (Baznas)..

Bahkan, sebut Gubernur Bobby, zakat dan infaq berupa uang selama ini digabungkan dan diserahkan ke Baznas. "Nanti kita akan mencoba bagaimana infaqnya berupa wakaf uang diserahkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI)," jelasnya.

Bagaimana cara penyaluran wakaf uang ASN tersebut, Bobby Nasution akan membahas dengan BWI tentang mekanisme agar tidak memberatkan ASN yang mau menyalurkan wakaf uang itu.

"Kita minta BWI sampaikan dulu bagaimana mekanismenya, kadang-kadang kita membayar zakat dan memberikan infaq kepada suatu badan, penyalurannya terkadang tidak terinformasikan dengan baik. Kalau misalnya nanti dari Pemprov ada wakaf uang dari ASN, tolong disampaikan penyalurannya kemana saja," ungkap Bobby Nasution.

Bobby Nasution akan merencanakan wakaf uang ASN dilaksanakan pada bulan September 2026. "Namun kami sampaikan dulu dan aja ada aturannya juga dalam mengumpulkan uang ASN, nanti dikira gubernur mengumpulin dipakai oleh gubernur nanti kami sampaikan termasuk kepada bapak Kajati Sumut," kata Bobby Nasution.

Sementara itu Kajati Sumatera Utara Muhibuddin, S.H., M.H menjelaskan bahwa wakaf uang tersebut bukan suatu kewajiban, tetapi imbauan bagi yang mau mewakafkan uangnya. "Kalau mau mendapat ibadah untuk akhirat silakan," ujarnya.(HPSU)

‎Dua tersangka diduga tega menghabisi nyawa korban hanya demi mendapatkan uang untuk membeli sabu setelah persediaan sabu mereka habis. Astaga..!

‎

‎Dua tersangka, AP dan GPM, ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan intensif menyusul ditemukannya jasad korban Ryan Alamsyah alias RA, seorang driver taksi online. Kaki kedua tersangka AP dan GPM ditembak petugas.

‎

‎Pengungkapan ini disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Pol Cornelis Mangarahon Simanjuntak, didampingi Kabid Humas Kombes Pol Ferry Walintukan, serta Kasubdit 3 Jatanras Kompol Jama Kita Purba saat konferensi pers, Kamis (27/8/2026).

‎

‎Polisi bergerak cepat bekerja sama dengan Polres Pelabuhan Belawan, Tim Jatanras Ditreskrimum Polda Sumut melakukan penyelidikan hingga akhirnya membekuk kedua tersangka pada 14 Agustus 2026 sekitar pukul 03.30 WIB, di sebuah penginapan OYO di Jalan Panglima Denai, Kecamatan Medan Amplas.

‎

‎Dari pemeriksaan polisi, aksi pembunuhan tersebut bermula ketika AP dan GPM berada di sebuah warung internet (warnet) pada Rabu (12/8/2026) sekitar pukul 20.00 WIB.

Keduanya mengkonsumsi sabu. Nah, persediaan sabu habis, tetapi keinginan untuk kembali menggunakan sabu masih ada alias masih kena tanggung (kentang). Dari situlah muncul niat mencari uang dengan cara merampok.

‎

‎AP kemudian merencanakan agar mereka memesan taksi online. Korban nantinya akan dijerat menggunakan ikat pinggang.

‎Pesanan pertama dibatalkan setelah keduanya melihat pengemudi yang datang memiliki tubuh tegap. Mereka khawatir rencana akan gagal.

‎

‎Tak lama kemudian, mereka kembali memesan kendaraan melalui aplikasi. Kali ini, sebuah mobil Toyota Ayla yang dikemudikan RA datang menjemput.

‎Keduanya masuk ke dalam kendaraan. Di tengah perjalanan, mereka bahkan sempat mencurigai foto pengemudi yang tercantum dalam aplikasi berbeda dengan orang yang mengemudikan kendaraan. Namun perjalanan tetap dilanjutkan.

‎

‎Korban dijerat dari belakang

Saat berada di tengah perjalanan, kedua tersangka menjalankan rencana. Mereka berpura-pura hendak buang air kecil dan meminta korban menghentikan kendaraan.

‎

‎Ketika kendaraan berhenti, AP dari belakang langsung menjerat leher korban menggunakan ikat pinggang. RA melakukan perlawanan. AP kemudian meminta bantuan GPM. Keduanya mengeroyok korban hingga korban tidak berdaya.

‎

‎Korban selanjutnya dipindahkan ke bagian belakang mobil. AP mengambil alih kemudi dan membawa kendaraan meninggalkan lokasi. Dalam perjalanan, keduanya sempat berhenti untuk membeli rokok dan tali.

‎

‎Yang lebih tragis, korban yang ketika itu masih hidup dan bergerak kemudian dibuang di kawasan perkebunan tebu di Jalan Segitiga, Dusun II, Desa Bulu Cina.

‎Kedua tersangka lalu meninggalkan korban dan melarikan diri menggunakan mobil miliknya. Keesokan harinya, mobil tersebut dijual kepada pihak lain seharga Rp17 juta.

‎

‎Penyelidikan dilakukan Polres Pelabuhan Belawan bersama Ditreskrimum Polda Sumut yang dipimpin Kasubdit Jatanras. Dalam waktu singkat, identitas dan keberadaan kedua pelaku berhasil diketahui. AP dan GPM kemudian ditangkap di sebuah penginapan OYO di kawasan Medan Amplas.

‎

‎Setelah pengungkapan awal dilakukan Ditreskrimum Polda Sumut, laporan polisi yang sebelumnya berada di Polsek Hamparan Perak kemudian ditarik dan penanganannya dilanjutkan oleh Polda Sumut. (Tribrata Tv)

Massa mendesak Wali Kota Medan, Rico Waas segera merealisasikan kebijakan nyata bagi masyarakat miskin kota. Ketua DPC GMNI Kota Medan, Damses Sianturi, menegaskan bahwa massa aksi menuntut untuk bertemu langsung dengan orang nomor satu di Pemko Medan tersebut guna menyampaikan sejumlah tuntutan krusial.

"Kita akan tetap melakukan aksi lanjutan jika hari ini Wali Kota Medan tidak menemui kita. Sesuai kesepakatan konsolidasi, yang hadir menemui kami harus Wali Kota langsung," tegas Damses di sela-sela aksi.

Damses memaparkan, persoalan paling mendesak yang dibawa dalam unjuk rasa ini mencakup tingginya angka kemiskinan, penanganan masyarakat terlantar, hingga persoalan anak putus sekolah di Kota Medan. Menurutnya, konstitusi secara tegas mengamanatkan negara untuk hadir memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.

"Tugas dan beban moral kami selaku GMNI adalah memperjuangkan kaum marhaen atau rakyat miskin kota. Kami mengingatkan kepala daerah bahwa undang-undang mengamanatkan masyarakat terlantar dan anak putus sekolah wajib dipelihara oleh negara," paparnya.

Lebih lanjut, GMNI meminta Pemerintah Kota Medan menghentikan kegiatan yang sekadar bersifat seremonial dan lebih fokus pada kerja-kerja konkret di lapangan demi kesejahteraan warga.

"Jangan hanya sibuk dengan agenda seremonial, kerjakan kerja-kerja nyata. Kami tidak akan menggelar aksi seperti ini jika Pemko Medan berbuat yang terbaik bagi warganya. Terik matahari hari ini justru membakar semangat kami untuk terus mengontrol kebijakan pemko yang dinilai belum optimal," pungkasnya.

Arus Lalin Jalan Raden Saleh–Imam Bonjol Medan Dialihkan

Imbas adanya aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Medan pada Kamis (27/8/2026), Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Medan memberlakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan sekitar lokasi.

Arus kendaraan yang melintas dari arah Jalan Raden Saleh menuju Jalan Imam Bonjol dialihkan untuk menghindari penumpukan volume kendaraan.

Pihak kepolisian mengimbau para pengguna jalan agar tetap tertib, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta mengikuti instruksi petugas di lapangan demi kelancaran bersama.

Bagi pengendara yang hendak melintas di sekitar pusat Kota Medan disarankan untuk mencari jalur alternatif. (DAM)

Aksi yang berlangsung sepanjang hari ini melibatkan setidaknya empat kelompok dengan tuntutan berbeda, mulai dari desakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset hingga evaluasi program pemerintah.

Massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menjadi salah satu yang paling awal berkumpul. Mereka tiba dini hari dan memadati area gerbang utama Gedung DPR. Tuntutan utama AMPB adalah agar DPR segera mengesahkan RUUPerampasan Aset serta menerapkan hukuman mati bagi pelaku korupsi.

Selain AMPB, aksi juga diikuti Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) yang membawa tuntutan serupa, ditambah desakan penurunan harga kebutuhan pokok.

Kelompok Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) turut hadir dengan membawa dukungan terhadap program strategis pemerintah, sambil meminta evaluasi pelaksanaannya.

Menjelang sore, massa AMPB membubarkan diri setelah melakukan audiensi. Aksi kemudian dilanjutkan oleh Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), yang terdiri dari sekitar 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil. GERAM memperkirakan mengerahkan sekitar 1.000 peserta dan membawa 10 tuntutan, antara lain:

Pertanggungjawaban politik dan hukum atas kebijakan pemerintah

Evaluasi dan penghentian program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta Makan Bergizi Gratis (MBG)

Penurunan harga kebutuhan pokok dan kenaikan upah buruh

Pendidikan dan kesehatan yang gratis serta berkualitas

Demiliterisasi dan penghentian kriminalisasi aktivis

Pengesahan RUUPerampasan Aset untuk kepentingan publik

Hingga sore hari, massa GERAM masih bertahan di depan gerbang utama DPR. Situasi sempat memanas dengan orasi dan lemparan botol air mineral, namun secara keseluruhan masih terkendali.

Polda Metro Jaya mengerahkan ribuan personel gabungan (laporan menyebut hingga 18.504 personel di berbagai titik di Jakarta Pusat) untuk mengamankan aksi. Sebelumnya, polisi mengamankan puluhan orang yang diduga membawa senjata tajam dan bahan berbahaya serta berencana memicu kericuhan.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Transjakarta melakukan pengaturan lalu lintas serta pengalihan sejumlah rute bus di sekitar kawasan Senayan, Gatot Subroto, dan Semanggi. Masyarakat diimbau menggunakan jalur alternatif dan mengikuti arahan petugas.

Sejumlah anggota DPR menemui perwakilan massa dan menyampaikan komitmen terkait pembahasan RUUPerampasan Aset, dengan target tertentu di bulan Desember. Massa berharap pimpinan DPR membuka ruang dialog secara langsung agar aspirasi mereka didengar.

Aksi unjuk rasa ini menjadi salah satu dari puluhan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang berlangsung di Jakarta hari ini. Hingga berita ini diturunkan, situasi di depan Gedung DPR masih ramai dipantau aparat dan media.

Warga diimbau tetap tenang, mematuhi arahan petugas, dan menghindari penyebaran informasi yang tidak terverifikasi.(BBS)

Keluhan ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, warga mengaku sering mengalami pemadaman berulang dalam waktu relatif singkat. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan peralatan elektronik rumah tangga, seperti televisi, kulkas, mesin cuci, komputer, dan pompa air.

Warga menilai pola listrik yang padam, kemudian menyala sebentar, lalu padam kembali berpotensi merusak perangkat elektronik. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, jika rangkaian pemadaman berulang tersebut menyebabkan kerusakan barang milik pelanggan, siapa yang bertanggung jawab.

Warga sebelumnya telah menyampaikan keluhan dan keberatan kepada petugas PLN melalui pesan WhatsApp. Mereka juga berkali-kali menggunakan aplikasi PLN Mobile untuk melaporkan setiap gangguan listrik.

Setelah keluhan tersebut, warga mengaku pemadaman berulang dalam waktu singkat sempat berhenti. Namun, kondisi berbeda kembali terjadi pada Rabu, 26 Agustus 2026.

Dalam satu hari, listrik di Desa Pematang Cengal mengalami pemadaman sebanyak tiga kali: menjelang subuh, sore hari, dan malam hari. Pola ini kembali menimbulkan keresahan karena dinilai mengganggu aktivitas sekaligus membuat warga khawatir terhadap kondisi peralatan elektronik di rumah masing-masing.

Warga juga mengaku telah berupaya menghubungi petugas PLN melalui telepon untuk memperoleh informasi mengenai gangguan tersebut. Menurut pengakuan mereka, jawaban yang diterima hanya berupa himbauan untuk bersabar karena proses pemulihan sedang diupayakan. Sementara keluhan yang disampaikan melalui pesan WhatsApp tidak mendapat respons.

Padahal, sebelumnya terdapat petugas PLN dari Unit Layanan Pelanggan (ULP) Tanjung Pura yang pernah menghubungi masyarakat melalui telepon maupun WhatsApp setelah laporan disampaikan lewat PLN Mobile. Nomor tersebut kemudian menjadi salah satu jalur yang digunakan warga untuk menyampaikan laporan ketika terjadi pemadaman.

Masyarakat juga menyoroti Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) sebagai salah satu tolok ukur kualitas pelayanan kelistrikan. Dari sudut pandang pelanggan, keandalan pasokan listrik, kecepatan penanganan gangguan, serta koreksi terhadap pelayanan menjadi hal penting yang semestinya dapat dirasakan secara nyata.

Bagi warga, pelayanan listrik tidak hanya diukur dari seberapa cepat listrik kembali menyala setelah padam. Keandalan jaringan dan kemampuan mencegah gangguan berulang juga menjadi bagian penting dari kualitas pelayanan.

Warga berharap PLN ULP Tanjung Pura dapat memberikan penjelasan mengenai penyebab pemadaman yang terjadi hingga tiga kali dalam satu hari. Mereka juga meminta agar dilakukan evaluasi terhadap jaringan listrik yang melayani Desa Pematang Cengal agar persoalan serupa tidak terus berulang.

Warga berharap persoalan ini tidak berhenti pada permintaan untuk bersabar. Mereka menginginkan kepastian informasi, respons pengaduan yang jelas, penanganan teknis yang cepat, dan langkah nyata untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik.

Sebab bagi masyarakat Desa Pematang Cengal, listrik bukan sekadar fasilitas pendukung, melainkan kebutuhan vital dalam kehidupan sehari-hari.

Kini warga menunggu penjelasan PLN mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada jaringan listrik di wilayah tersebut dan langkah apa yang akan dilakukan agar pemadaman berulang tidak kembali menjadi persoalan yang harus terus dikeluhkan.(ASW)