Kedua terduga pelaku begal di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan itu tampak mengenakan baju kaos warna kuning dan kaos hitam, mengendarai sepeda motor Scoopy. Kedua terduga pelaku begal di Jalan Ileng Medan Marelan tersebut terekam camera CCTV warga.

"Semoga masyarakat memberikan informasi keberadaan terduga pelaku begal tersebut kepada aparat kita, agar keduanya segera ditangkap," cetus warga di warung kopi pajak pagi Medan Labuhan.

Sekadar diketahui, Yuliana (42), seorang penjual pecal menjadi korban keberingasan pelaku pembegalan disertai kekerasan. Begal terjadi di jalan Ileng, Gang Musholah, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Rabu (15/4/2026) sekitar pukul 13.00 WIB.

Korban diketahui baru pulang usai mengantar anak sekolah. Namun tanpa disadari, sejak dari simpang Jalan Ileng, ia dibuntuti dua orang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy.

Setibanya di lokasi kejadian yang berada di pinggiran tanggul sungai Deli, pelaku langsung menghadang. Salah satu pelaku bahkan sempat memutar balik kendaraan sambil mengacungkan senjata tajam jenis parang panjang.

Pelaku kemudian merampas tas korban yang berisi handphone dan uang tunai. Meski tidak berhasil membawa sepeda motor korban, aksi pelaku tergolong brutal karena sempat menyerang korban.

Akibatnya, Yuliana mengalami luka robek di bagian tangan kanan akibat sabetan senjata tajam.

Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung memberikan pertolongan dan membawa korban ke RSU Wulan Windi untuk mendapatkan perawatan medis.

Disisi lain, tim TNI-AL Kodaeral 1 Belawan berhasil menangkap sejumlah pelaku begal sadis di Kecamatan Medan Belawan. Tim Kodaeral 1 Belawan terus mengembangkan masalah begal sadis yang meresahkan masyarakat luas itu. Semua pelaku yang terlibat begal akan disikat.(InvestigasiNews)

Operasi yang dipimpin langsung BNNK Sergai ini melibatkan personel gabungan dari Polres Serdang Bedagai, Polisi Militer (PM), dan Satpol PP Pemkab Serdang Bedagai.

Kegiatan diawali dengan apel kesiapan pada pukul 23.00 WIB sebelum tim bergerak menyasar titik-titik hiburan malam yang dinilai rawan. Sasaran pertama di THM Captain American, Kecamatan Sei Bamban, tidak ditemukan adanya penyalahgunaan narkotika, dengan seluruh pengunjung yang diperiksa dinyatakan negatif.

Kemudian tim melanjutkan razia ke Cafe Madu di wilayah yang sama. Dua pengunjung terindikasi positif narkoba setelah menjalani tes urine. Penelusuran berlanjut ke kawasan kafe Pondok Ringin, Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi, yang mengungkap 26 pengunjung lainnya positif menggunakan narkotika.

Dalam pengembangan berikutnya, tim kembali bergerak ke THM Captain American usai menerima informasi adanya aktivitas hiburan yang kembali berlangsung dengan lonjakan pengunjung. Saat petugas tiba, situasi sempat berubah dinamis dengan sejumlah pengunjung berlarian. Dari pemeriksaan lanjutan, ditemukan kembali 22 orang positif narkoba.

Dengan demikian, total sebanyak 50 orang pengunjung dari berbagai lokasi THM terindikasi sebagai pengguna narkotika berdasarkan hasil tes urine.

Kepala BNNK Serdang Bedagai, AKBP Siti Rohani Tampubolon, S.E., M.H., menegaskan bahwa operasi ini merupakan langkah konkret dan berkelanjutan dalam memutus mata rantai penyalahgunaan narkotika, khususnya di lingkungan hiburan malam.

"Razia terpadu ini adalah bentuk keseriusan kami bersama unsur TNI-Polri dan pemerintah daerah dalam menjaga wilayah Serdang Bedagai dari ancaman narkoba. Tempat hiburan malam menjadi salah satu fokus pengawasan karena memiliki tingkat kerawanan yang tinggi," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penanganan terhadap para pengguna dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengedepankan pendekatan rehabilitasi.

"Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 54, 55, dan 103, terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika wajib dilakukan rehabilitasi. Oleh karena itu, seluruh yang terindikasi telah menjalani asesmen oleh dokter dan Tim Rehabilitasi BNNK Serdang Bedagai," jelasnya.

Dari hasil asesmen tersebut, sebanyak 48 orang dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika tingkat ringan hingga sedang, sementara dua orang lainnya masuk kategori berat.

"Rencana tindak lanjut diberikan sesuai mekanisme yang berlaku, yakni 48 orang direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat jalan, sedangkan dua orang dengan kategori berat menjalani rehabilitasi rawat inap. Pendekatan ini menegaskan bahwa kebijakan penanganan pengguna narkotika mengedepankan aspek kesehatan atau dekriminalisasi, bukan semata-mata tindakan hukum," tegas AKBP Siti Rohani.

Ia juga mengimbau para pelaku usaha hiburan malam untuk berperan aktif dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan usahanya serta mendukung upaya aparat dalam menciptakan ruang hiburan yang sehat dan aman.

Razia yang berlangsung hingga dini hari tersebut berjalan aman, tertib, dan lancar. BNNK Serdang Bedagai memastikan kegiatan serupa akan terus ditingkatkan sebagai bagian dari strategi berkelanjutan menuju wilayah yang bersih dari narkoba.(lam)

Kali ini orang nomor satu di jajaran Pemko Medan itu mengutus langsung Camat Medan Marelan, Zulkifli Pulungan untuk menjenguk Juliana, korban aksi pembegalan yang saat ini tengah menjalani perawatan intensif di RSU Wulan Windy, Kamis (16/4).

Juliana menjadi korban keganasan begal di Jalan Ileng pada Rabu (15/4) siang. Kejadian nahas tersebut bermula saat pelaku mengira korban baru saja keluar dari kantor Pegadaian, padahal korban baru saja selesai mengantar anaknya ke sekolah.

Akibat kejadian tersebut, Juliana harus rela kehilangan tas dan menderita luka sabetan senjata tajam.

Dalam kunjungan itu, Camat Medan Marelan Zulkifli Pulungan menyerahkan tali asih dan buah-buahan sebagai bentuk simpati. Ia menyampaikan salam hangat dari Wali Kota Medan yang sangat menaruh perhatian pada kasus ini.

​"Seyogianya Bapak Wali Kota Medan yang hadir langsung kemari. Kami datang untuk memberikan semangat, semoga Ibu lekas sembuh dan pulih kembali," kata Zulkifli di dampingi sejumlah Lurah.

Menanggapi peristiwa ini, Zulkifli menegaskan bahwa pihak kecamatan bersama Forkopimcam (Polsek dan Koramil) terus meningkatkan koordinasi demi menekan angka kriminalitas di wilayah Medan Marelan.

​"Kami terus berkoordinasi untuk memperkecil ruang gerak pelaku tindak kejahatan seperti begal dan pencurian. Ini adalah komitmen kami untuk memberikan rasa aman bagi warga," tegasnya.

Zulkifli juga menambahkan, sesuai instruksi Wali Kota Medan, jajaran Kecamatan bersama Lurah dan Kepala Lingkungan (Kepling) kini tengah gencar mengaktifkan kembali Pos Keamanan Lingkungan (Pos Kamling) secara masif.

​"Ini merupakan perintah dari Bapak Wali Kota Medan dan Bapak Wakil Wali Kota untuk mengaktifkan Pos Kamling di setiap lingkungan. Bapak Wali Kota sangat getol dalam hal ini. Kami berharap dengan aktifnya ronda malam, angka kriminalitas terutama begal dan tawuran bisa ditekan secara signifikan," tambahnya.

​Sementara itu, Juliana menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas perhatian dan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Medan. Baginya, kunjungan ini menjadi penyemangat di tengah masa pemulihan akibat trauma yang dialaminya.

"Saya mengucapkan terimakasih kepada Bapak Wali Kota Medan dan jajaran Pemko Medan yang telah memberikan perhatian kepada saya,"ungkapnya.(ATN)

Kali ini, seorang ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai penjual pecal menjadi korban pembegalan disertai kekerasan pada siang hari.

Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Ileng, Gang Mushola, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Rabu (15/4/2026) sekitar pukul 13.00 WIB.

Korban, Yuliana (42), diketahui baru saja pulang usai mengantar anaknya ke sekolah. Tanpa disadari, ia diduga telah dibuntuti oleh dua orang pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy sejak dari simpang Jalan Ileng.

Setibanya di lokasi kejadian yang berada di pinggiran tanggul Sungai Deli, kedua pelaku langsung menghadang korban. Salah satu pelaku bahkan sempat memutar arah kendaraan sambil mengacungkan senjata tajam jenis parang panjang.

Pelaku kemudian merampas tas milik korban yang berisi handphone dan uang tunai. Meski tidak berhasil membawa sepeda motor korban, aksi pelaku tergolong brutal karena sempat menyerang korban dengan senjata tajam.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka robek di bagian tangan kanan akibat sabetan parang.

Warga sekitar yang mengetahui kejadian itu langsung memberikan pertolongan dan membawa korban ke RS Wulan Windi untuk mendapatkan perawatan medis.

Seorang warga menyebutkan bahwa aksi begal kini tidak hanya terjadi di kawasan Belawan, tetapi juga sudah merambah ke wilayah Medan Marelan dan semakin nekat karena dilakukan pada siang hari.

"Sekarang bukan cuma malam, siang bolong pun sudah berani. Warga jadi makin takut," ujar salah seorang warga.

Peristiwa ini menjadi perhatian serius masyarakat, mengingat lokasi kejadian tidak jauh dari Mapolsek Medan Labuhan, yang merupakan bagian dari Polres Pelabuhan Belawan. Warga pun berharap pihak kepolisian segera bertindak cepat untuk mengungkap dan menangkap para pelaku.

Sebelumnya, masyarakat Medan Utara juga sempat menggelar aksi unjuk rasa ke Polres Pelabuhan Belawan, mendesak aparat kepolisian agar meningkatkan keamanan dan memberantas aksi begal yang semakin merajalela.

Namun hingga kini, warga menilai kondisi keamanan di wilayah tersebut masih belum membaik dan cenderung semakin mencekam.(InvestigasiNews)

Ironisnya, degradasi moral dan fisik sekolah ini terjadi di bawah kepemimpinan kepala sekolah yang telah berkuasa selama 14 tahun lamanya. Alamak..!

Berdasarkan investigasi langsung di lokasi Dusun IV, Desa Meranti Paham, Kecamatan Panai Hulu pemandangan memilukan tersaji nyata. Alih-alih ruang kelas yang nyaman, para siswa dipaksa bertaruh nyawa di bawah.

Kondisi asbes sekolah tampak menganga, siap runtuh kapan saja menimpa kepala siswa. Lalu, lantai hancur, kondisi semen yang rusak menambah kesan kumuh dan tidak terawat.

Selanjutnya, meja dari kayu dan triplek rusak parah, serta kursi plastik yang telah rusak masih dipaksakan untuk menyokong aktivitas belajar.

Video kondisi sekolah yang memprihatinkan tersebut juga beredar di platform media sosial.

Keresahan mendalam menyelimuti para wali murid. Mereka mengaku dihantui rasa takut setiap kali melepas anak-anak mereka berangkat ke sekolah yang dianggap sudah tidak layak huni tersebut.

"Sudah lama kami melihat kondisi ini, tapi seolah tidak ada perubahan. Anak-anak jadi kurang nyaman belajar," cetus salah satu wali murid dengan nada penuh kekecewaan.

Publik kini mempertanyakan ke mana perginya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selama belasan tahun masa jabatan kepemimpinan sekolah tersebut. Mengapa perawatan gedung dan fasilitas seperti dibiarkan "mati suri"?.

Hingga berita ini dilansir, Suriati, S.Pd, selaku Kepala Sekolah SDN 14 Panai Hulu, saat dikonfirmasi mengenai dugaan pengabaian aset negara dan keselamatan siswa ini, yang bersangkutan memilih tidak memberikan jawaban. (HBB)

Empat hari pasca insiden yang mencekam pada Minggu (12/4/2026) lalu, otoritas kepolisian dan manajemen perusahaan terkesan kompak "tutup mulut", memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Apakah ada upaya menutupi kelalaian fatal?

Meski pihak kepolisian cenderung irit bicara, informasi yang dihimpun tim investigasi dari sumber terpercaya di internal perusahaan mengungkap fakta mengejutkan.

Kebakaran diduga kuat bukan karena faktor alam, melainkan akibat keteledoran kerja yang mengabaikan Standard Operating Procedure (SOP).

Pada saat kejadian, tim maintenance dilaporkan sedang melakukan pengelasan pada bodi stasiun rebusan yang sudah keropos.

"Saat pengelasan, di sekeliling lokasi banyak sisa brondolan kering. Bekas las yang masih panas menyambar brondolan itu, api menjalar ke panel rebusan dan terjadilah kebakaran hebat," ungkap sumber yang identitasnya minta dirahasiakan.

Sikap tertutup ditunjukkan oleh petinggi Polres Labuhanbatu. Kapolres Labuhanbatu, AKBP Wahyu, tetap tidak memberikan respon resmi sejak Selasa (14/4).

Ironisnya, Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu, AKP Jihad, justru mengeluarkan pernyataan prematur yang menyebut insiden ini tanpa unsur pidana kelalaian.

"Murni bencana ya. Kebakaran di dalam perusahaan," dalihnya singkat melalui pesan elektronik, Kamis (16/4), tanpa merinci kronologi hasil olah TKP yang mendasari kesimpulan tersebut.

Aroma kejanggalan semakin menyengat saat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Labura, Ahmad Sofyan, ST, mengaku pihaknya sempat dipersulit saat hendak memasuki lokasi kejadian.

"Begitu anggota sampai, api sudah padam. Anggota langsung pulang karena agak dipersulit juga masuk ke lokasi," tegas Sofyan. Pihaknya baru dijadwalkan melakukan pendataan pada Senin (20/4) mendatang.

Di sisi lain, General Manager PT LTS, Gerbang Siahaan, memilih enggan berkomentar. Sementara, Direktur PT LTS, Sumarno, saat dikonfirmasi hanya melemparkan urusan ini ke bagian umum dengan dalih informasi "satu pintu".

Di balik puing-puing pabrik yang menghitam, tersimpan bara amarah warga Desa Kampung Pajak. Selama bertahun-tahun, warga mengaku tersiksa oleh polusi asap hitam pekat dari cerobong pabrik yang kini luluh lantak tersebut.

Dedi, salah seorang warga setempat, melontarkan komentar pedas yang menunjukkan frustrasi publik terhadap lemahnya pengawasan pemerintah.

"Sudah bertahun-tahun kami lapor soal asap hitam ini ke Pemkab Labura, tapi mandul. Sekarang biarlah alam yang bekerja. Sudah selayaknya terjadi (kebakaran) agar mereka sadar," ketus Dedi.

Pabrik yang berada tepat di samping Kantor Kepala Desa ini dikabarkan memang dalam kondisi uzur. Sejak beralih manajemen dari PJLU ke LTS, proses pembaruan suku cadang disebut-sebut tengah berjalan.

Namun, alih-alih melakukan perbaikan dengan aman, aktivitas operasional justru berakhir dengan petaka yang kini tengah diupayakan untuk "dijinakkan" secara informasi oleh pihak-pihak terkait.

Hingga berita ini diturunkan, bau hangus sisa sawit masih menyengat di Kampung Pajak, seiring dengan tuntutan publik agar pihak kepolisian melakukan investigasi transparan dan tidak sekadar berlindung di balik diksi "bencana". (HBB)

Catatan POSMETRO MEDAN yang dikutip dari data BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) Jumat 17 April menunjukkan seluruh kecamatan di kota ini bakalan diguyur hujan ringan.

Untuk lebih detail silakan cek info ramalan cuaca kota Medan dibawah ini. Namun harap diingat kondisinya bisa berubah sewaktu-waktu diluar prediksi.(dpt)

Ramalan Cuaca Kota Medan:

Medan Amplas

>> hujan ringan

Medan Area

>> hujan ringan

Medan Johor

>> hujan ringan

Medan Marelan

>> hujan ringan

Medan Labuhan

>> hujan ringan

Medan Tembung

>> hujan ringan

Medan Maimun

>> hujan ringan

Medan Polonia

>> hujan ringan

Medan Baru

>> hujan ringan

Medan Perjuangan

>> hujan ringan

Medan Petisah

>> hujan ringan

Medan Timur

>> hujan ringan

Medan Selayang

>> hujan ringan

Medan Kota

>> hujan ringan

Medan Sunggal

>> hujan ringan

Medan Helvetia

>> hujan ringan

Medan Denai

>> hujan ringan

Medan Barat

>> hujan ringan

Medan Deli

>> hujan ringan

Medan Tuntungan

>> hujan ringan

Medan Belawan

>> hujan ringan***

Ketegasan Pemko Medan ini pun mendapat apresiasi dari Ketua KSPSI AGN Sumatera Utara, T. M. Yusuf, yang sejak awal mengawal kasus ini.

Kepada awak media, Kamis (16/4/2026), Yusuf menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada berbagai pihak, khususnya kepada Presiden KSPSI ATUC, Andi Gani Nena Wea, atas dukungan penuh terhadap perjuangan buruh di Sumatera Utara.

Meskipun sempat terjadi ketegangan antara pihak perusahaan dan keluarga almarhum terkait hak ahli waris, proses diskusi yang berlangsung cukup alot, akhirnya menghasilkan kesepakatan final yang dapat diterima semua pihak.

"Kami hadir di sini bukan untuk mencampuri urusan keluarga almarhum, tetapi untuk memastikan hak-hak almarhum dipenuhi oleh pihak perusahaan. Jangan sampai hak tersebut diabaikan. Jika tidak ada itikad baik, maka itu bentuk ketidakadilan bagi pekerja," tegas Yusuf.

Lebih lanjut, ia menegaskan, kehadiran KSPSI merupakan bentuk komitmen dalam memperjuangkan hak-hak pekerja, khususnya terhadap perusahaan-perusahaan yang dinilai tidak memenuhi kewajibannya.

"KSPSI AGN Sumatera Utara akan terus menjadi garda terdepan dalam membela hak-hak buruh dari perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab dan hanya mencari keuntungan sepihak," tegasnya.

Yusuf juga menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Medan, Rico Waas, serta Kepala Dinas Perkim, Jhon Ester Lase, yang dinilai telah bergerak cepat dalam menangani kasus kecelakaan kerja tersebut.

"Kami dari KSPSI AGN bersama Persatuan Buruh Peduli K3 (PRABU), Forum Pemerhati Aparatur Negara (FPAN), dan Aliansi Wartawan Sumut mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Medan, Bapak Rico Waas, serta Kepala Dinas Perkim yang telah responsif dalam menangani persoalan ini. Ini menjadi pembelajaran penting bagi seluruh OPD di Kota Medan untuk lebih mematuhi norma-norma K3," ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi setiap instansi atau pihak yang memiliki aktivitas kerja dengan risiko tinggi, guna menghindari dampak yang merugikan di kemudian hari.

Sebagai penutup, Yusuf menegaskan bahwa seluruh pihak harus menjadikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagai prioritas utama dalam setiap aktivitas kerja.

"Penerapan K3 bukan hanya kewajiban, tetapi keharusan yang tidak bisa ditawar. Keselamatan pekerja harus menjadi prioritas dalam setiap aspek pekerjaan," pungkasnya.

Sementara, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Jhon Ester Lase menegaskan, seluruh hak almarhum tetap dibayarkan sesuai kesepakatan yang telah disetujui.

"Seluruh hak almarhum tetap dibayarkan, baik dari segi nilai maupun kesepakatan yang telah diterima oleh pihak keluarga. Tidak ada perubahan dalam hal tersebut," ujar Jhon.(Dam)

Peresmian ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam memperkuat infrastruktur kesehatan agar lebih komprehensif, bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat luas.

Dalam sambutannya, Bupati Maya Hasmita menyoroti kehadiran layanan Cath Lab sebagai terobosan penting bagi kesehatan daerah. Fasilitas ini memungkinkan penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah dilakukan secara langsung di RSUD Rantauprapat tanpa perlu merujuk pasien ke luar daerah.

"Ke depan, masyarakat Labuhanbatu tidak perlu lagi pergi jauh untuk mendapatkan penanganan medis yang membutuhkan fasilitas kateterisasi jantung dan pembuluh darah," ujar Bupati Maya.

Ia menambahkan bahwa peningkatan mutu layanan ini adalah bagian dari komitmen RSUD Rantauprapat untuk menjadi fasilitas kesehatan yang tepercaya dan terus berkembang secara berkelanjutan. Bupati juga memastikan bahwa pihak rumah sakit telah menyiapkan tenaga kesehatan yang kompeten dan profesional untuk mengoperasikan fasilitas tersebut.

Direktur UPTD RSUD Rantauprapat, dr. Ady Subrata, M.Ked (Ped)., Sp.A., merinci bahwa pembangunan fasilitas ini menggunakan skema pendanaan yang beragam.

Gedung E (Kelas Rawat Inap Standar/KRIS), bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023.

Lalu, Gedung Poliklinik (Gedung D), Didanai melalui DAK tahun 2019 dan 2024, serta dilanjutkan dengan dana BLUD RSUD tahun 2024 dan 2025.

Lalu, Alat Kesehatan Cath Lab, bersumber dari DAK tahun 2023.

"Seluruh capaian ini merupakan bentuk dukungan kebijakan dan anggaran dari Ibu Bupati. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi tenaga medis dan kesehatan kami," lapor dr. Ady.

Acara peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati. Selain meresmikan gedung, dr. Hj. Maya Hasmita juga menyerahkan bantuan pribadi berupa 20 unit kursi roda untuk mendukung operasional layanan pasien di RSUD Rantauprapat.

Kegiatan ditutup dengan peninjauan langsung ke area poliklinik dan ruang Cath Lab. Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah, jajaran pimpinan OPD, Kepala BPJS Kesehatan, serta perwakilan manajemen rumah sakit dari wilayah tetangga seperti RSUD Aek Kanopan dan RSUD Kota Pinang. (HBB)

Komitmen perubahan ditegaskan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, saat melantik 76 pejabat manajerial dan fungsional Pemko Medan di Balai Kota, Kamis (16/4/2026). Ia menetapkan target tegas: enam bulan harus ada hasil nyata atau evaluasi dilakukan.

Rico Waas menegaskan, jabatan adalah amanah pengabdian, bukan sekadar posisi. Seluruh pejabat diminta langsung bekerja dan menghadirkan perubahan bagi masyarakat. "Kami menagih janji, kerja, dan semangat saudara-saudara. Jika dalam 6 bulan tidak ada perubahan, kami pastikan evaluasi," tegas Rico Waas dalam pelantikan yang dihadiri Ketua TP PKK Kota Medan Airin Rico Waas, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman serta sejumlah pimpinan perangkat daerah.

Ia menekankan setiap kebijakan harus berorientasi pada kepentingan publik dan menjawab harapan masyarakat melalui kerja nyata dan terukur. Pelantikan ini mencakup jabatan eselon II, sekretaris, hingga fungsional, baik promosi maupun penguatan posisi strategis.

Sejumlah sektor prioritas seperti perhubungan, infrastruktur, perpustakaan, dan arsip diminta bergerak cepat dan responsif. Rico juga mengingatkan pentingnya integritas, dengan penegasan kinerja akan terus dipantau dan dievaluasi.

Dari 76 pejabat yang dilantik diantaranya 3 Pejabat Tinggi Pratama (eselon) II, yakni Benny Sinomba Siregar sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan, Khairul Azmi, S.STP, sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan dan Irsan Idris Nasution sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan.(ATN)

Inisial RD di tetapkan jadi tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : Prin - 06/1.2.11/Fd.2/04/2026 tanggal 16 April 2026.

Kasi Intelijen Kejari Binjai Ronald Reagan Siagian,SH.MH dalam Pers Realase malam ini menyebutkan uraian singkat perkara adalah sepanjang tahun 2022 s/d 2025 adanya rencana kegiatan pekerjaan bantuan irigasi tanah dangkal ( sumur bor) pengadaan bibit lele dan bibit ayam beserta pakannya namun ternyata kegiatan pekerjaan tak ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Dinas Pertanian Binjai 2022/2025 maupun perubahannya .

Meski tak ada pekerjaan Ralasen Ginting selaku Kadis Pertanian Binjai 2022/2025 bersama RD menawarkan kegiatan pekerjaan tersebut dengan mekanisme pengadaan langsung ( PL ) kepada Hengki Wijaya ,Hermansyah dan Fauzi dengan meminta uang tanda jadi atau komitmen fee . Dan uang itu di serahkan kontraktor melalui transper kepada Ralasen Ginting dan inisial RD.

" Terhadap tersangka baru RD dilakukan penahanan hingga 20 har kedepan terhitung 16 April 2026. Setelah di nyatakan sehat inisial RD di tahan di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Binjai . ( Oji )

Dalam momen tersebut, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan, ibadah haji adalah panggilan istimewa yang tidak semua orang dapatkan. Ia meminta jemaah mensyukuri kesempatan tersebut dengan memaksimalkan ibadah selama di Tanah Suci. "Ini panggilan Allah, tidak semua yang mampu mendapat kesempatan ini," kata Rico Waas didampingi Wakil Wali Kota H Zakiyuddin Harahap dan Sekda Wiriya Alrahman.

Dengan rentang usia jemaah yang beragam, mulai dari 15 tahun hingga lansia di atas 80 tahun, Rico Waas menekankan pentingnya solidaritas. Ia mengingatkan agar jemaah saling membantu, terutama yang muda kepada yang lebih tua, serta menjaga kondisi fisik agar seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar. "Ini bukan hanya ibadah pribadi, tapi juga kebersamaan," pesannya.

Selain itu, Rico Waas juga mengingatkan jemaah untuk menjaga sikap, ucapan, dan kebersihan selama di Tanah Suci karena membawa nama baik daerah dan bangsa. Pemko Medan, lanjutnya, turut memastikan dukungan penuh, mulai dari keamanan rumah yang ditinggalkan hingga kesiapan fasilitas di Asrama Haji.

Halalbihalal yang berlangsung khidmat ini diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh qori internasional, lantunan talbiyah, serta tausiah Ketua MUI Kota Medan Hasan Matsum. Menutup sambutannya, Rico Waas mendoakan seluruh jemaah diberi kesehatan, kelancaran, dan kembali ke Tanah Air sebagai haji mabrur dan mabruroh.(ATN)

Setelah sebelumnya, massa forum juga melakukan aksi serupa di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta DPRD Provinsi Sumatera Utara

Aksi ini berfokus pada tuntutan utama kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat serta Menteri Kehutanan terkhusus Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera membuka kembali operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Massa menilai, penghentian aktivitas perusahaan telah memicu penurunan tajam kondisi ekonomi masyarakat di kawasan Danau Toba dan sekitarnya.

Pimpinan aksi, Maju Butarbutar, menegaskan bahwa masyarakat kini menghadapi tekanan ekonomi serius akibat hilangnya sumber mata pencaharian. Penurunan pendapatan disebut telah berdampak luas hingga ke berbagai sektor kehidupan.

"Banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan penghasilan menurun drastis. Dampaknya sudah meluas," ujarnya. Dimana, elemen masyarakat yang tergabung dalam forum itu, merupakan para petani hutan, sopir truk pengangkut, petani tumpang sari, UMKM, sekolah-sekolah binaan dan masih banyak lagi sektor ekonomi yang melibatkan masyarakat secara langsung yang jumlahnya pencapai 13.000-orang.

Selain mendesak pembukaan kembali TPL, massa juga menuntut langkah cepat dan konkret dari Gubernur Sumatera Utara dalam merespons situasi tersebut. Mereka menilai, tanpa kebijakan strategis yang terukur, kondisi sosial ekonomi masyarakat akan semakin memburuk.

"Forum Masyarakat Berjuang turut meminta keterlibatan aktif Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Kepolisian, Kejaksaan, DPRD Sumut, dan instansi terkait, untuk menyelesaikan persoalan secara transparan dan akuntabel," tegas Maju Butarbutar, didampingi Ketua Forum Masyarakat Berjuang Erwin Sitorus, Sekretaris Saut Ternama Sitorus, Bendahara Parlindungan Marpaung, dan Koordinator Aksi Paulo Manurung.

Dalam tuntutan lainnya, massa mendesak pemerintah melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan pembakaran lahan, perusakan lingkungan, serta aktivitas ilegal di sejumlah wilayah. Penegakan hukum yang tegas dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik.

Termasuk sejumlah lahan yang telah dibakar oknum dan sudah ditangani Tim Satgas PKH dengan pendirian plank larangan pembakaran lahan. Namun plank dimaksud telah dicabut paksa oleh sekelompok oknum.

Ketua Forum Masyarakat Berjuang, Erwin Sitorus, menyoroti dampak kebijakan yang tidak hanya dirasakan pada sektor ekonomi, tetapi juga pendidikan.

Ia menyebut banyak anak terancam putus sekolah hingga mahasiswa berhenti kuliah akibat keterbatasan biaya.

Massa juga mengingatkan potensi konflik sosial yang dapat muncul jika kondisi ini terus dibiarkan, terutama akibat meningkatnya pengangguran yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebagai solusi, mereka menuntut pemerintah menghadirkan program pemulihan ekonomi yang nyata, termasuk penyediaan lapangan kerja alternatif dan jaminan keberlangsungan hidup masyarakat terdampak.

"Kita memohon kepada Gubernur Bobby Nasution menyampaikan langsung kondisi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto, agar kebijakan yang diambil di tingkat pusat mempertimbangkan kondisi riil masyarakat di daerah. Anak-anak kami terancam putus sekolah. Kami sudah kehilangan mata pencarian," ungkapnya.

Forum Masyarakat Berjuang berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret yang berpihak pada masyarakat serta menghadirkan solusi yang adil dan berkelanjutan.(Rez)

Kolaborasi diawali dengan pembahasan ruang advokasi dan perlindungan hukum bagi seluruh anggota dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Pertemuan berlangsung di kantor Hukum Jetra-Ira & Rekan, Jalan Ahmad Yani No. 16 dan 17, Batang Beruh, Sidikalang, pada Senin (14/4/2026).

Pertemuan di hadiri Jetra Bakara, Irawaty, dan Joseph Situmorang dari pihak kantor hukum.

"Kemarin kita sudah bahas soal kemitraan terkait perlindungan hukum anggota. Kesepakatan ini nantinya akan dituangkan dalam Nota Kesepahaman atau MoU yang akan ditandatangani kedua belah pihak," ujar Rudi Anto Sinaga, Selasa (15/4/2026).

Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan setiap insan pers di bawah naungan Forwaka Dairi memiliki "payung hukum" yang kuat saat berjuang mencari keadilan dan menjalankan tugas jurnalistiknya.

"Kita semua paham risiko profesi di lapangan. Diserang Orang Tak Dikenal, dan lain sebagainya. Jadi bantuan hukum ini adalah bentuk nyata solidaritas dari organisasi," tegas Rudi.

Sementara itu, Jetra Bakara menyambut baik kepercayaan yang diberikan Forwaka Dairi.

Ia menegaskan kesiapan tim hukumnya untuk mendampingi para wartawan yang tergabung dalam Forwaka Dairi jika menghadapi kendala hukum saat bertugas.

"Kami siap memberikan advokasi penuh bagi rekan Forwaka. Tidak hanya mendampingi kasus, kami juga siap menjadi mitra konsultasi hukum maupun narasumber," kata Jetra.

Dalam kesempatan tersebut, Jetra juga memberikan pesan kepada masyarakat umum yang memiliki persoalan hukum agar tidak perlu ragu atau takut datang ke kantornya.

"Jangan langsung berpikir soal biaya di awal. Datang saja langsung ke kami, pasti kami dampingi dan berikan solusi terbaik," ujarnya.

Kantor Hukum Jetra-Ira & Rekan juga melayani pengurusan perkara dengan Surat Keterangan Tidak Mampu alias gratis.

"Sudah banyak yang kami bantu. Sejak awal 2025, sudah ada sekitar 50 orang lebih yang tersangkut kasus namun tidak mampu membayar jasa, sudah kami tangani semuanya. Jadi jangan takut bertemu pengacara. Kami kerjakan nol rupiah," tandasnya.

Kantor hukum Jetra - Ira & rekan resmi berdiri tahun 2025 lalu, namun secara grup dan jejaring, Jetra-Ira & Rekan telah lama berkiprah di dunia hukum sejak tahun 2019. (Rel)

Pantauan di lokasi, segera setelah massa membubarkan diri dengan tertib, sejumlah petugas kepolisian tanpa ragu memunguti botol minuman plastik, kertas, hingga sisa-sisa logistik demonstran yang tercecer di badan jalan dan trotoar. Langkah ini dilakukan agar arus lalu lintas dan kebersihan estetika di jantung Kota Medan kembali normal.

Sebelumnya, ratusan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Berjuang mendatangi Kantor Gubernur Sumut untuk menyampaikan aspirasi. Dalam orasinya, massa mendesak Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, agar segera mengambil langkah terkait eksistensi PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Massa meminta agar Gubernur mengirimkan rekomendasi pembatalan atas rencana pencabutan izin PT TPL kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kehutanan.

"Untuk itu hanya satu kata, minta Gubernur Sumatera Utara Pak Bobby Nasution membatalkan pencabutan izin (TPL) ke Kementerian Kehutanan," tegas Koordinator Aksi, Maju Butarbutar saat menyampaikan tuntutannya di atas mobil komando.

Meskipun suasana sempat memanas karena banyaknya massa yang hadir, aksi berjalan dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Pasca aspirasi diterima, massa perlahan membubarkan diri.

Kehadiran personil Polrestabes Medan yang ikut menyapu dan mengumpulkan sampah usai aksi tersebut mendapat apresiasi dari pengguna jalan yang melintas.

Hal ini menunjukkan komitmen Polri tidak hanya dalam menjaga keamanan (Kamtibmas), tetapi juga kepedulian terhadap kenyamanan fasilitas publik di Kota Medan.

Sebelumnya, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H., Dalam arahannya menekankan kepada seluruh personel yang bertugas agar tetap menjaga profesionalitas dan tidak terpancing provokasi di lapangan. Ia menginstruksikan agar pengamanan dilakukan dengan pendekatan yang lembut namun tetap tegas sesuai aturan.

"Laksanakan tugas pengamanan dengan penuh tanggung jawab. Kedepankan sikap persuasif dan humanis, serta tetap jaga emosi dalam menghadapi setiap dinamika di lapangan," tegas perwira melati tiga tersebut. (Dam)

Aksi yang dimulai dari Kantor Dinas SDABMBK, dilanjutkan ke Dinas Pendidikan, hingga Kantor Bupati Deli Serdang tersebut menjadi refleksi meningkatnya perhatian publik terhadap kualitas pembangunan yang diduga belum berjalan sebagaimana mestinya.

Koordinator Aksi, Ahmad Karim Harahap menyampaikan, terdapat dugaan ketidaksesuaian pada sejumlah pekerjaan infrastruktur, khususnya pekerjaan jalan Tahun Anggaran 2025 yang dinilai belum mencapai usia teknis memadai namun telah mengalami kerusakan.

"Kondisi ini tidak bisa dianggap sebagai hal yang wajar. Jika benar terjadi, maka patut diduga adanya kelalaian dalam pelaksanaan maupun pengawasan. Hal ini menyangkut kepentingan masyarakat dan penggunaan anggaran publik yang harus dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Selain itu, massa aksi juga menyoroti pekerjaan drainase yang ditemukan masih terdapat material berupa bongkahan batu di dalam saluran.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu fungsi drainase dan menimbulkan pertanyaan terhadap aspek perencanaan serta pengawasan teknis.

Massa aksi juga mempertanyakan kejelasan administrasi pada salah satu pekerjaan di Dinas Pendidikan yang telah memiliki Nomor SPK Tahun 2025, namun diduga belum tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

"Apabila dugaan ini benar, maka hal ini perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik karena menyangkut prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola anggaran," ujar Ahmad Karim.

Sementara, Ketua DPW HARI Sumatera Utara, Amek Hasibuan menegaskan, aksi ini bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah, melainkan wujud dukungan kritis dan kontrol sosial yang konstruktif.

"Unjuk rasa ini adalah bukti keseriusan kami dalam mengawal jalannya program Bupati agar benar-benar terlaksana dengan baik dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Kami tidak mencari kesalahan, tetapi memastikan tidak ada pembiaran terhadap hal-hal yang berpotensi merugikan publik," tegasnya.

Ia menambahkan, evaluasi menyeluruh perlu segera dilakukan, khususnya terhadap fungsi pengawasan dan pelaksanaan di dinas terkait, guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

DPW HARI Sumatera Utara juga menyampaikan kekecewaan atas belum adanya respons terhadap surat resmi yang sebelumnya telah disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang.

"Kami berharap adanya keterbukaan dan komunikasi yang baik sebagai bagian dari tanggung jawab publik. Transparansi bukan pilihan, tetapi kewajiban," tambahnya.

Dalam tuntutannya, DPW HARI Sumatera Utara secara tegas mendesak:

1. Evaluasi menyeluruh terhadap pekerjaan infrastruktur yang diduga bermasalah

2. Penelusuran teknis lapangan secara terbuka dan profesional

3. Penyampaian klarifikasi resmi kepada publik

4. Pembentukan tim teknis independen yang objektif

5. Pelibatan aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Negeri Deli Serdang

Dalam aksi tersebut, perwakilan Kantor Bupati Deli Serdang menyampaikan bahwa seluruh aspirasi akan diteruskan kepada pimpinan.

Meski demikian, DPW HARI Sumatera Utara menyatakan, hal tersebut harus ditindaklanjuti secara konkret dan tidak berhenti pada tataran administratif.

Sebagai bentuk keseriusan, DPW HARI Sumatera Utara telah menyerahkan dokumen pernyataan sikap secara resmi kepada Bagian Umum Kantor Bupati Deli Serdang dan telah diterima dengan bukti tanda terima.

DPW HARI Sumatera Utara menegaskan akan terus mengawal dan memonitor secara berkelanjutan perkembangan atas tuntutan ini.

Apabila dalam waktu yang wajar tidak terdapat langkah nyata, transparan, dan akuntabel, maka DPW HARI Sumatera Utara akan kembali menyampaikan aspirasi secara terbuka dengan jumlah massa yang lebih besar, tetap dalam koridor hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar berjalan dengan baik, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral kami sebagai bagian dari kontrol sosial," tutup Ahmad Karim.(Dam)

Apel kesiapan pengamanan dipimpin langsung oleh Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H., didampingi Wakapolrestabes Medan AKBP Rudy Silaen, S.H., S.I.K., M.I.Kom, serta jajaran Pejabat Utama (PJU) Polrestabes Medan.

Dalam arahannya, Kombes Pol Jean Calvijn menekankan kepada seluruh personel yang bertugas agar tetap menjaga profesionalitas dan tidak terpancing provokasi di lapangan. Ia menginstruksikan agar pengamanan dilakukan dengan pendekatan yang lembut namun tetap tegas sesuai aturan.

"Laksanakan tugas pengamanan dengan penuh tanggung jawab. Kedepankan sikap persuasif dan humanis, serta tetap jaga emosi dalam menghadapi setiap dinamika di lapangan," tegas perwira melati tiga tersebut.

Ia juga menambahkan bahwa kehadiran Polri di lokasi bukan untuk menghalangi aspirasi, melainkan menjamin agar hak berpendapat masyarakat terlindungi tanpa mengganggu ketertiban umum.

Pantauan di lokasi, selain personel dari Polrestabes Medan, pengamanan ini juga diperkuat oleh 1 SSK (90 personel) Kompi Siaga Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Sumut yang dipimpin oleh IPTU Binner Sitorus, S.H.

Kehadiran personel Brimob ini bertujuan untuk mempertebal pengamanan guna memastikan situasi di sekitar Kantor Gubernur tetap terkendali.

Hingga berita ini diturunkan, rangkaian aksi penyampaian aspirasi tersebut berjalan dengan aman dan tertib. Personel kepolisian tampak berjaga di titik-titik strategis dan mengatur arus lalu lintas di sekitar Jalan Diponegoro agar aktivitas masyarakat lainnya tidak terganggu.

"Kehadiran kita di sini untuk memastikan masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya dengan aman, tertib, dan tetap dalam koridor hukum," pungkas Jean Calvijn. (Dam)

Aksi yang dimulai dari Kantor Dinas SDABMBK, dilanjutkan ke Dinas Pendidikan, hingga Kantor Bupati Deli Serdang tersebut menjadi refleksi meningkatnya perhatian publik terhadap kualitas pembangunan yang diduga belum berjalan sebagaimana mestinya.

Koordinator Aksi, Ahmad Karim Harahap menyampaikan, terdapat dugaan ketidaksesuaian pada sejumlah pekerjaan infrastruktur, khususnya pekerjaan jalan Tahun Anggaran 2025 yang dinilai belum mencapai usia teknis memadai namun telah mengalami kerusakan.

"Kondisi ini tidak bisa dianggap sebagai hal yang wajar. Jika benar terjadi, maka patut diduga adanya kelalaian dalam pelaksanaan maupun pengawasan. Hal ini menyangkut kepentingan masyarakat dan penggunaan anggaran publik yang harus dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Selain itu, massa aksi juga menyoroti pekerjaan drainase yang ditemukan masih terdapat material berupa bongkahan batu di dalam saluran.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu fungsi drainase dan menimbulkan pertanyaan terhadap aspek perencanaan serta pengawasan teknis.

Massa aksi juga mempertanyakan kejelasan administrasi pada salah satu pekerjaan di Dinas Pendidikan yang telah memiliki Nomor SPK Tahun 2025, namun diduga belum tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

"Apabila dugaan ini benar, maka hal ini perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik karena menyangkut prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola anggaran," ujar Ahmad Karim.

Sementara, Ketua DPW HARI Sumatera Utara, Amek Hasibuan menegaskan, aksi ini bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah, melainkan wujud dukungan kritis dan kontrol sosial yang konstruktif.

"Unjuk rasa ini adalah bukti keseriusan kami dalam mengawal jalannya program Bupati agar benar-benar terlaksana dengan baik dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Kami tidak mencari kesalahan, tetapi memastikan tidak ada pembiaran terhadap hal-hal yang berpotensi merugikan publik," tegasnya.

Ia menambahkan, evaluasi menyeluruh perlu segera dilakukan, khususnya terhadap fungsi pengawasan dan pelaksanaan di dinas terkait, guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

DPW HARI Sumatera Utara juga menyampaikan kekecewaan atas belum adanya respons terhadap surat resmi yang sebelumnya telah disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang.

"Kami berharap adanya keterbukaan dan komunikasi yang baik sebagai bagian dari tanggung jawab publik. Transparansi bukan pilihan, tetapi kewajiban," tambahnya.

Dalam tuntutannya, DPW HARI Sumatera Utara secara tegas mendesak:

1. Evaluasi menyeluruh terhadap pekerjaan infrastruktur yang diduga bermasalah

2. Penelusuran teknis lapangan secara terbuka dan profesional

3. Penyampaian klarifikasi resmi kepada publik

4. Pembentukan tim teknis independen yang objektif

5. Pelibatan aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Negeri Deli Serdang

Dalam aksi tersebut, perwakilan Kantor Bupati Deli Serdang menyampaikan bahwa seluruh aspirasi akan diteruskan kepada pimpinan.

Meski demikian, DPW HARI Sumatera Utara menyatakan, hal tersebut harus ditindaklanjuti secara konkret dan tidak berhenti pada tataran administratif.

Sebagai bentuk keseriusan, DPW HARI Sumatera Utara telah menyerahkan dokumen pernyataan sikap secara resmi kepada Bagian Umum Kantor Bupati Deli Serdang dan telah diterima dengan bukti tanda terima.

DPW HARI Sumatera Utara menegaskan akan terus mengawal dan memonitor secara berkelanjutan perkembangan atas tuntutan ini.

Apabila dalam waktu yang wajar tidak terdapat langkah nyata, transparan, dan akuntabel, maka DPW HARI Sumatera Utara akan kembali menyampaikan aspirasi secara terbuka dengan jumlah massa yang lebih besar, tetap dalam koridor hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar berjalan dengan baik, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral kami sebagai bagian dari kontrol sosial," tutup Ahmad Karim.(Dam)

Kepengurusan dipimpin Ketua Airin Rico Waas, didampingi Staf Ahli Martinijal Zakiyuddin Harahap dan Edliyati, Ketua I Ismiralda Wiriya Alrahman, Ketua II Angela Safrina Lubis, Ketua III Liza Marini, Ketua IV Ali Napiah Nasution, Sekretaris Ratna Sari, serta Bendahara Yuana Hermianti.

Rico Waas menekankan keberhasilan kepemimpinan tidak lepas dari dukungan keluarga. "Peran tersebut bukan mencampuri keputusan, melainkan memberi dukungan moral dan menciptakan keluarga harmonis yang berdampak pada kualitas kebijakan," kata Rico Waas.

Ia menegaskan PKK tidak boleh sekadar seremonial. Seluruh jajaran diminta turun langsung ke masyarakat, menghadirkan solusi nyata, serta menjaga kesederhanaan dan etika sosial.

PKK juga didorong fokus pada program strategis seperti penguatan UMKM, perlindungan perempuan korban KDRT, peningkatan literasi, dan peran keluarga dalam tumbuh kembang anak. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pelantikan 17 Ketua TP PKK Kecamatan dan 17 Ketua Dharma Wanita Persatuan Kecamatan sebagai penguatan hingga tingkat kecamatan.(ATN)

Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, di Wing Hotel Kualanamu, Kecamatan Batang Kuis, Kamis (16/4/2026).

Seleksi tambahan dilaksanakan karena jumlah bakal calon di sejumlah desa melebihi ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan, sehingga diperlukan penyaringan melalui mekanisme yang terukur dan profesional.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa proses seleksi ini menjadi langkah penting dalam memastikan lahirnya pemimpin desa yang berkualitas.

"Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menggandeng akademisi dan tim penguji independen agar proses seleksi berlangsung profesional," ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa seluruh peserta merupakan tokoh-tokoh terbaik dari desa masing-masing yang akan diuji secara objektif dan independen.

Wakil Bupati juga menyampaikan pesan Bupati Deli Serdang kepada seluruh peserta agar mengikuti proses seleksi dengan sungguh-sungguh dan menjunjung tinggi sportivitas.

"Anggaplah ini sebagai proses objektif untuk mencari yang terbaik. Tidak semua dapat terpilih karena dalam satu desa hanya ada satu kepala desa. Namun seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi bagi masyarakat," ujarnya.

Ia berharap, melalui tahapan ini akan lahir pemimpin desa yang mampu memberikan pelayanan terbaik, menjaga stabilitas pemerintahan desa, serta mendorong pembangunan dari tingkat desa.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang juga Ketua Panitia, Zainal Abidin Hutagalung, menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi tambahan ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya, Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 64 Tahun 2021, serta keputusan

Ia merinci, seleksi tambahan diikuti 27 peserta dari empat desa, yaitu Desa Tandem Hulu I Kecamatan Hamparan Perak sebanyak 6 orang, Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli sebanyak 6 orang, Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak sebanyak 6 orang, serta Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal sebanyak 9 orang.

Adapun tahapan seleksi meliputi registrasi peserta pukul 08.00–09.00 WIB, seleksi tertulis pukul 09.30–11.30 WIB, serta seleksi wawancara yang dimulai pukul 14.00 WIB hingga selesai.

Tim penguji terdiri dari pejabat eselon II Pemerintah Kabupaten Deli Serdang bersama akademisi dari sejumlah perguruan tinggi.

Melalui seleksi tambahan ini, panitia menargetkan tersaring maksimal lima bakal calon kepala desa di setiap desa untuk melanjutkan ke tahapan Pilkades Serentak Gelombang II Tahun 2026 Kabupaten Deli Serdang. (Dms)