JPU mengungkap, meski proyek telah dinyatakan rampung dan dilakukan Final Hand Over (FHO) pada 23 Januari 2025, dokumen pemeriksaan kelayakan masih mencatat 12 item pekerjaan belum terpasang. Temuan itu menjadi salah satu fondasi dakwaan terhadap dua terdakwa, yakni Enda Simakasura Ketaren selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Edwyn Tresnanugraha selaku konsultan manajemen konstruksi.

"Formulir pemeriksaan kelayakan menunjukkan masih terdapat 12 item pekerjaan yang belum dikerjakan, padahal seluruhnya merupakan bagian dari kontrak," tegas JPU Nurdiono kepada wartawan usai persidangan.

Menurut jaksa, sejumlah pekerjaan yang disebut belum terealisasi meliputi fasilitas Kopi Tao, Resto Dainang, hingga pemasangan lampu pemancar di kawasan Waterfront. Seluruh item tersebut, kata JPU, telah diperhitungkan sebagai bagian dari dugaan kerugian negara dalam perkara ini.

Persidangan kemudian menghadirkan dua saksi, Usman, arsitek sekaligus konsultan lapangan, dan Mursalin, tenaga ahli konsultan. Keduanya pada awalnya memberikan kesaksian bahwa proyek telah selesai sesuai kontrak dan mencapai 100 persen.

Usman bahkan menjelaskan bahwa kerusakan tanaman lanskap yang sempat terjadi akibat ulah warga maupun ternak telah diperbaiki kembali oleh pelaksana proyek setelah dilakukan koordinasi.

Namun alur persidangan berubah ketika tim JPU memperlihatkan dokumen pemeriksaan kelayakan yang memuat temuan mengenai 12 pekerjaan yang belum tersedia di lapangan.

Majelis Hakim yang diketuai Yusafrihardi Girsang kemudian menguji konsistensi keterangan para saksi dengan dokumen yang diajukan penuntut umum.

Hakim mempertanyakan bagaimana proyek dapat dinyatakan selesai seluruhnya apabila dalam dokumen pemeriksaan justru masih tercantum sejumlah pekerjaan yang belum ada.

Tekanan pertanyaan majelis membuat kedua saksi akhirnya mengakui bahwa mereka tidak menyaksikan secara langsung keberadaan beberapa item pekerjaan yang tercantum dalam formulir pemeriksaan kelayakan tersebut.

Pengakuan itu menjadi salah satu momen penting dalam persidangan karena memperlihatkan adanya perbedaan antara klaim penyelesaian proyek dengan dokumen administrasi yang dijadikan alat bukti oleh penuntut umum.

JPU Nurdiono menegaskan seluruh dokumen terkait pekerjaan yang diduga belum dilaksanakan telah diserahkan kepada majelis hakim sebagai alat bukti untuk diuji selama proses persidangan berlangsung.

Sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi lainnya. Penuntut umum menyatakan masih akan menghadirkan sekitar 25 saksi guna memperkuat pembuktian sebelum memasuki tahap tuntutan.

Dalam dakwaannya, JPU mendalilkan Enda Simakasura Ketaren bersama Edwyn Tresnanugraha diduga melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele KSPN Danau Toba.

Jaksa menguraikan, Enda menandatangani kontrak jasa konsultan manajemen konstruksi senilai sekitar Rp3,316 miliar serta kontrak pekerjaan konstruksi dengan KSO PT Hutama Karya-Bethesda Mandiri senilai sekitar Rp161,589 miliar.

Selama pelaksanaan proyek, terdakwa diduga menyetujui pencairan uang muka sekitar Rp24,238 miliar, menandatangani tujuh addendum kontrak berikut Contract Change Order (CCO) tanpa justifikasi teknis yang memadai, tidak mengendalikan keterlambatan pekerjaan, serta tetap menandatangani berita acara Provisional Hand Over (PHO) meskipun pekerjaan diduga belum sepenuhnya selesai.

Selain itu, terdakwa juga didakwa tidak mengenakan denda keterlambatan sekitar Rp6,264 miliar, padahal proyek disebut mengalami keterlambatan hingga 498 hari kalender.

Seluruh dalil tersebut masih merupakan tuduhan JPU yang saat ini sedang diuji melalui proses persidangan. Putusan mengenai bersalah atau tidaknya para terdakwa sepenuhnya berada pada kewenangan majelis hakim setelah seluruh rangkaian pembuktian selesai.(erni)

Selama pekerjaan berlangsung, akses keluar menuju Kota Pekanbaru akan dialihkan dari jalur eksisting melalui Akses Muara Fajar menuju Pintu Tol Bypass Pekanbaru. Pengalihan ini dilakukan untuk mendukung kelancaran pekerjaan konstruksi sekaligus memastikan keamanan dan keselamatan pengguna jalan yang melintasi area proyek.

Hutama Karya menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul akibat rekayasa lalu lintas ini. Perusahaan mengimbau seluruh pengguna jalan untuk mengantisipasi waktu perjalanan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas sementara, serta mengikuti arahan petugas di lapangan demi kelancaran dan keselamatan bersama.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani, menjelaskan bahwa rekayasa lalu lintas tersebut merupakan tahapan penting dalam pembangunan konektivitas jalan tol di Provinsi Riau dan telah direncanakan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, kelancaran lalu lintas, serta kenyamanan pengguna jalan.

"Pemindahan jalur ini merupakan bagian dari tahapan pembangunan konektivitas antara Jalan Tol Pekanbaru–Dumai dengan Jalan Tol Lingkar Pekanbaru. Pekerjaan ini diperlukan agar proses penyambungan kedua ruas tol dapat berjalan sesuai target tanpa mengabaikan aspek keselamatan. Kami mengimbau seluruh pengguna jalan agar memperhatikan rambu-rambu lalu lintas sementara, mengikuti arahan petugas di lapangan, serta mengurangi kecepatan saat melintasi area pekerjaan demi keselamatan bersama," ujar Hamdani.

Sebelum pengalihan diberlakukan, pengguna jalan yang keluar melalui Pintu Tol Pekanbaru menggunakan akses eksisting menuju Akses Muara Fajar. Mulai 30 Juli 2026, arus kendaraan akan diarahkan melalui jalur baru menuju Pintu Tol Bypass Pekanbaru sesuai dengan rekayasa lalu lintas yang telah disiapkan. Pengguna jalan diimbau untuk menyesuaikan perjalanan sejak mendekati lokasi pengalihan guna menghindari perlambatan lalu lintas.

Untuk mendukung kelancaran implementasi pengalihan, Hutama Karya bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Riau, Dinas Perhubungan, dan stakeholder terkait lainnya telah menyiapkan rambu-rambu lalu lintas sementara, traffic cone, water barrier, papan informasi, lampu peringatan, serta menempatkan petugas di sejumlah titik strategis guna membantu mengarahkan pengguna jalan selama masa transisi. Pengaturan lalu lintas juga akan terus dimonitor dan dievaluasi secara berkala guna memastikan keselamatan, keamanan, dan kelancaran perjalanan pengguna jalan selama pekerjaan berlangsung.

Hutama Karya juga mengimbau pengguna jalan untuk memastikan kecukupan saldo kartu uang elektronik sebelum memasuki jalan tol, mematuhi batas kecepatan yang berlaku, menjaga jarak aman antar kendaraan, serta mengikuti informasi lalu lintas terkini melalui akun media sosial resmi Hutama Karya maupun aplikasi Mozy.

Hutama Karya berkomitmen menyelesaikan pekerjaan sesuai target dengan tetap mengedepankan kualitas konstruksi, keselamatan kerja, dan pelayanan terbaik kepada pengguna jalan sehingga penyambungan Jalan Tol Pekanbaru–Dumai dengan Jalan Tol Lingkar Pekanbaru dapat segera memberikan manfaat dalam meningkatkan konektivitas, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau.( Red)

Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Misran Harahap dan IEllida Hannum ini baru saja tamat tahun ini.

Di sela-sela wawancara dengan wartawan Senin (27/07), Maritza memaparkan betapa sangat terharu, bangga melihat pengumuman melalui email yang dikirim langsung pihak kampus.

"Alhamdulillah, Saya sangat bersyukur dan bangga ketika dinyatakan lolos di kampus tempat negara impian saya dalam menuntut ilmu. Prestasi ini merupakan jawaban dari doa orang tua, keluarga, bapak dan ibu guru serta pegawai MAN 2 Padangsidimpuan tempat saya menuntut ilmu. Saya sama sekali tidak menyangka akan lulus melalui jalur beasiswa ke kampus ini. karena saya dari awal sudah merasa persaingannya sangat ketat dan sangat sulit," ungkapnya.

Martiza mengungkapkan, jurusan yang diambil merupakan program studi yang sangat diminati saat ini. "Kita mengetahui bahwa negara China adalah bangsa yang menjadi panutan dunia dalam hal bisnis dan perekonomian. Saya memiliki impian, dengan masuk ke kampus ini, semoga menjadi doa dan semangat untuk saya kelak dalam memajukan perekonomian bangsa kita," papar Maritza penuh makna.

Selama aktif menuntut ilmu di madrasah, Maritza mengikuti ekskul bidang olimpiade astronomi dan kepalangmerahan. Siswa kelahiran Padangsidimpuan, 12 Maret 2008 ini memiliki prestasi akademik dan pernah menjuarai lomba olimpiade sains astronomi.

"Alhamdulillah pada tahun 2026, Saya meraih medali perunggu di Martabe Science Olympiad (MSO) yang diadakan oleh PT Agincourt Resources Tambang Emas Martabe, di Batangtoru Tapanuli Selatan. Dari keberhasilan ini, saya terpacu untuk ingin lebih maju dalam mempelajari bidang lain, termasuk ekonomi dan bisnis di negeri tirai bambu. Alhamdulillah saya semakin percaya diri untuk mempelajari ilmu di China, karena kakak saya sudah terlebih dahulu masuk di kampus China, tepatnya di Yangzhou Polytechnic University," ungkap Maritza meyakinkan.

Kepala MAN 2 Padangsidimpuan, Lobimartua Hasibuan, SH, M.Pd. dalam keterangannya mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas keberhasilan siswa MAN 2 Padangsidimpuan diterima di kampus luar negeri.

"Alhamdulillah, ini adalah perjuangan keras dan penuh tantangan untuk ananda Maritza Muthmainnah. Apalagi anak kita ini diterima lewat jalur beasiswa. Keaktifan dalam mengikuti kompetisi olimpiade sains sangat menentukan capaian prestasi ini. Jalur beasiswa yang diraih ananda Maritza ini semoga menjadi motivasi tersendiri untuk adik-adiknya yang saat ini sedang berjuang di bangku sekolah. Kita doakan semoga para siswa madrasah di manapun berada mampu meraih cita-cita dan sukses dalam berbagai bidang keilmuan," pungkas Kamad. ( Rel)

Kepala Kanwil Kemenag Sumut Ahmad Qosbi menegaskan bahwa prinsip pelayanan tanpa biaya atau Rp0 bukan sekadar pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, melainkan wujud nyata komitmen institusi dalam membangun pelayanan berkualitas dan bebas dari Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

"Pelayanan di Kanwil Kemenag Sumut adalah 0 Rupiah. Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama, dan hal itu tidak cukup hanya dibangun lewat slogan, melainkan melalui layanan nyata yang mudah, cepat, transparan, tidak diskriminatif, serta bebas dari pungutan liar (pungli)," tegas Ahmad Qosbi saat membuka kegiatan.

Sebagai langkah konkret memutus rantai pungli, Kanwil Kemenag Sumut mengoptimalkan pemanfaatan teknologi melalui aplikasi pendataan ASN (SIMPEG) dan digitalisasi berbagai ranah layanan. Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) juga terus diperkuat melalui pembenahan sistem pengawasan, perubahan perilaku aparatur, dan penegakan disiplin tegas.

"Kepercayaan masyarakat adalah modal utama bagi setiap institusi pemerintahan. Ini tidak dibangun melalui slogan, tetapi yang berdampak langsung: mudah, cepat, transparan, tidak diskriminatif, dan bebas KKN," lanjutnya.

Ahmad Qosbi mengungkapkan, ketegangan aturan terus ditegakkan demi menjaga integritas lembaga. Hingga saat ini, lebih dari 30 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) maupun aparatur di dalamnya di wilayah Sumatera Utara telah dicopot dari jabatannya karena terbukti melanggar regulasi. Masyarakat juga diimbau untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan kendala atau praktik penyimpangan di lapangan.

"Sudah 30 lebih KUA yang dicopot karena melakukan pelanggaran regulasi. Jika ada keluhan atau penyimpangan di lapangan, silakan lapor ke kami," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Sumut, Syafrizal Bancin, selaku penyelenggara menjelaskan bahwa FKP ini diikuti oleh 37 peserta yang mewakili enam unsur pemangku kepentingan. Unsur-unsur tersebut meliputi pengguna layanan yaitu masyarakat, para stakeholder, akademisi dan praktisi, organisasi kemasyarakatan, serta media massa.

"Fokus forum adalah review standar pelayanan, sebagai wadah dialog, partisipasi, dan kolaborasi dengan masyarakat serta pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan penyempurnaan standar pelayanan," jelasnya. ( Maldi)

Menanggapi kasus tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Kadiskes Provsu), Muhammad Faisal Hasrimy melalui Sekretaris Dinkes, Hamid Rijal Lubis kepada wartawan mengatakan akan segera melakukan kroscek ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu.

"Kami cek ke Dinkes Labuhan Batu ya Pak," katanya, Rabu (29/7/2026).

Sebelumnya diberitakan, baru-baru ini viral sebuah video yang memperlihatkan seorang staf bersama rekannya, melakukan protes terhadap atasan akibat banyaknya pungutan-pungutan yang dinilai tidak jelas tujuannya (pungli), hingga membuat heboh dunia kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, yang terjadi di Puskesmas Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu.

‎Dalam video yang berdurasi singkat, sejumlah pegawai nakes terlihat geram akibat hilang kesabaran hingga meluapkan kekecewaannya kepada atasan.

‎"Ini Kepala Puskesmas Tanjung Haloban yang sok hebat itu," cetus bidan sambil mencoba menghadang mobil yang di dalamnya terdapat seorang wanita yang merupakan Kepala Puskesmas (Kapus).

‎Dalam video, bidan tersebut mengeluhkan adanya sejumlah pengutipan yang tidak jelas peruntukannya yang dilakukan oleh Kapus.

‎"Semua pungutan-pungutan tidak jelas, potongan-potongan tak jelas," lontarnya.

Sementara itu, ‎Kepala Puskesmas Tanjung Haloban, Susyani Purba saat dikonfirmasi Jumat (17/7/2026) dan Minggu (19/7/2026) hingga saat ini belum bersedia memberikan tanggapan.

Terpisah, ‎salah seorang bidan yang berhasil dikonfirmasi membenarkan adanya kutipan setiap bulannya yang dilakukan oleh Kapus.

‎Adapun modus dugaan pungli yang dilakukan Kapus adalah dengan melakukan pengutipan secara manual kepada seluruh tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas Tanjung Haloban, melalui dua orang bendahara yang ditunjuk.

Menurut bidan yang tidak ingin namanya ditulis itu, untuk dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kapus melakukan pemotongan 16 % per stafnya.

"Kalau JKN ini nominalnya bervariasi pak, tergantung pendapatan kita per bulannya," katanya

‎"Yang paling parah pak, dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) kita dikenakan potongan 45 % per kegiatan. Dengan menugaskan Buk Vivi, (panggilan akrab Devita Siregar, bendahara BOK) untuk melakukan pengutipan kepada kita semua yang bertugas di Puskesmas Tanjung Haloban," bebernya.

Selain Devita yang ditunjuk sebagai bendahara BOK, sumber mengatakan, ada seorang lagi inisial M sebagai bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang ditugaskan melakukan pengutipan sebesar 16 % tiap bulannya.

‎Saat dikonfirmasi, Devita Siregar membantah ikut andil dalam pengutipan tersebut "tidak ada," bantah Devita. Ia juga mengaku tidak mengetahui apa yang memicu keributan di Puskesmas beberapa waktu lalu.

‎"Maaf pak, saya pun kurang tau pak, untuk lebih jelasnya konfirmasi aja sama Kapus," akunya. (BS)

Berbekal hasil penyelidikan yang dilakukan personel Unit 3 Satresnarkoba Polrestabes Medan, ditemukan adanya sarang narkoba di balik semak belukar bantaran sungai kawasan Klambir V Medan, tim gabungan Polrestabes Medan pun bergerak melakukan penggerebekan.

Medan sulit dan terjal menuju barak narkoba, menjadi penghambat petugas tiba di lokasi penggerebekan dengan cepat. Hal ini pun, kemudian dimanfaatkan beberapa pelaku, yang melarikan diri dengan cara melompat ke sungai.

"Ada beberapa pelaku yang kabur dengan melompat ke sungai, akses menuju lokasi ini juga tidak mudah karena kita harus melewati semak belukar dan jalan setapak. Namun, kami tetap berhasil meringkus pengedar narkoba di barak ini berinisial FS," ungkap Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP.

Dalam penggerebekan, selain meringkus satu pengedar, petugas juga menemukan satu paket narkotika jenis sabu, puluhan alat hisap, ratusan plastik klip, dan sejumlah uang.

Petugas, juga menghancurkan serta membakar seluruh barak narkoba, agar praktek serupa tidak terulang.

"Barak kami bumihanguskan agar tidak adalagi praktek serupa di tempat ini," tambah Rafli.

Saat penggerebekan, petugas sempat mendapat hadangan warga. Puluhan warga, meminta petugas melepaskan pengedar narkoba yang ditangkap. Namun, petugas tak bergeming, dan memilih tetap membawa pengedar narkoba yang sebelumnya sudah ditangkap.

Petugas, menggunakan cara persuasif dan humanis, meskipun mendapat provokasi dari warga.

"Kami sempat dihadang warga, namun kami pastikan tidak akan ada kompromi untuk segala tindakan yang menghalang - halangi petugas dalam penindakan hukum," pungkas Rafli. (Dam)

Kasus tersebut bermula dari insiden yang terjadi di Jalan Tapanuli, Kecamatan Medan Barat, pada Jumat (5/6/2026). Robin melaporkan AT ke Polrestabes Medan dengan tuduhan dugaan penganiayaan secara bersama - sama yang diduga dilakukan AT bersama anak dan istrinya, yang diduga terjadi setelah keduanya terlibat perselisihan yang dipicu saat kendaraan korban berpapasan dengan AT di depan rumah terlapor.

Menurut keterangan pelapor, perselisihan bermula ketika mobil yang dikendarainya melintasi polisi tidur sehingga mengeluarkan suara yang diduga memicu emosi terlapor.

Cekcok kemudian terjadi dan pelapor mengaku mengalami tindakan kekerasan yang menyebabkan luka memar pada wajah dan lengan. Robin juga menyebut dirinya kembali didatangi keluarga terlapor sesampainya di rumah.

Laporan tersebut kemudian diproses oleh Satreskrim Polrestabes Medan. Dalam perkembangannya, penyidik telah meningkatkan penanganan perkara penganiayaan secara bersama - sama dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan setelah menemukan adanya dugaan tindak pidana yang perlu didalami lebih lanjut.

Dengan ditingkatkan kasus ini ke tahap penyidikan, Polisi pun telah menetapkan AT sebagai tersangka. AT sendiri, sudah diperiksa Polisi dalam statusnya sebagai tersangka.

"Yang bersangkutan sudah tersangka," ungkap Kasatreskrim Polrestabes Medan, AKBP Adrian Risky Lubis, Rabu (29/7) siang.

Namun, Adrian belum mengungkap apakah AT telah ditahan usai diperiksa sebagai tersangka atau tidak. Adrian, menyebut jika kasus yang sempat menjadi perhatian publik akan disampaikan secara resmi dalam press rilis.

"Detailnya akan kami sampaikan, mohon bersabar," pungkas Adrian. (Dam)

Salah satu tersangka dalam perkara itu, oknum anggota DPRD Sumatera Barat Beny Saswin Nasrun (BSN), kini tidak lagi menjalani penahanan di rumah tahanan (rutan) setelah status penahanannya dialihkan menjadi tahanan kota.

Keputusan pengalihan penahanan itu diberikan Kejaksaan Negeri Padang pada Jumat (24/7/2026).

Meski begitu, perubahan status tersebut tidak menghentikan proses penyidikan maupun tahapan hukum yang sedang berjalan.

BSN tetap berstatus tersangka dan wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan selama menjalani penahanan kota.

Sebelumnya, BSN ditahan sejak 18 Juni 2026. Ia sempat menjadi buronan setelah tidak memenuhi panggilan penyidik hingga akhirnya berhasil diamankan.

Kini, setelah memperoleh pengalihan penahanan, ia kembali ke rumah keluarganya dan disambut haru kerabat yang telah menantikan kepulangannya.

Momentum kepulangan itu turut didampingi anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan bersama tim kuasa hukum BSN.

Kehadiran Hinca menjadi sorotan karena ia mengakui telah mengajukan surat permohonan pengalihan penahanan yang kemudian dikabulkan pihak kejaksaan.

Menurut Hinca, langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk menghentikan atau mengintervensi proses hukum.

Ia menegaskan bahwa permohonan pengalihan penahanan diajukan agar tersangka tetap dapat menjalani seluruh proses peradilan dengan tetap memperoleh hak-haknya sebagai warga negara.

"Saya mengajukan surat pengalihan penahanan dan permohonan itu dikabulkan, sementara proses hukum tetap berjalan sesuai kewenangan aparat penegak hukum," kata Hinca.

Ia juga menjelaskan bahwa fungsi pengawasan Komisi III DPR RI terhadap aparat penegak hukum merupakan bagian dari mekanisme konstitusional untuk memastikan setiap perkara diproses sesuai prinsip keadilan dan due process of law.

Dalam keterangannya, Hinca mengaku telah mempelajari sejumlah dokumen perkara yang disampaikan oleh tim kuasa hukum BSN. Berdasarkan telaah awal tersebut, ia berpandangan bahwa substansi perkara masih perlu diuji secara objektif melalui proses hukum.

Menurutnya, terdapat dugaan bahwa persoalan yang dipermasalahkan berkaitan dengan restrukturisasi kredit yang terjadi pada masa pandemi Covid-19.

Karena itu, ia menilai penting untuk memastikan apakah fakta-fakta dalam perkara benar-benar memenuhi unsur tindak pidana korupsi atau justru lebih dekat dengan sengketa bisnis dan pembiayaan.

"Setelah saya membaca perkara ini, menurut saya yang terjadi adalah persoalan restrukturisasi kredit yang dipengaruhi kondisi pandemi Covid-19 dan hal tersebut perlu diuji secara objektif," ujarnya.

Pandangan tersebut merupakan bagian dari argumentasi yang disampaikan pihak pembela. Sementara itu, penilaian mengenai ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi tetap menjadi kewenangan penyidik, penuntut umum, dan nantinya akan diuji di hadapan pengadilan.

Kuasa hukum BSN, Hermansyah Hutagalung--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @In berita.com yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 29 Juli 2026-- mengungkapkan sebelum pengalihan penahanan disetujui, pihaknya telah mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Komisi III DPR RI.

Dari proses itu, mereka kemudian memperoleh informasi bahwa permohonan pengalihan penahanan mendapat persetujuan.

"Kami sudah memperoleh informasi mengenai pengalihan penahanan sejak malam sebelumnya setelah mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Komisi III DPR RI," kata Hermansyah.

Tim kuasa hukum juga mempertahankan pendapat bahwa perkara yang menjerat kliennya berawal dari hubungan bisnis yang terdampak kondisi ekonomi ketika pandemi Covid-19.

Mereka beranggapan persoalan tersebut tidak semestinya diposisikan sebagai tindak pidana korupsi, melainkan sebagai konsekuensi dari restrukturisasi pembiayaan yang dialami banyak pelaku usaha pada masa itu.

Di sisi lain, aparat penegak hukum tetap mendasarkan proses penyidikan pada dugaan adanya penyimpangan dalam pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Bank Garansi oleh BNI Cabang Ahmad Yani Padang bersama Sentra Kredit Menengah Pekanbaru kepada PT Benal Ichsan Persada selama periode 2013 hingga 2020.

Perkara tersebut menjadi perhatian karena nilai kerugian negara yang ditaksir cukup besar.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dugaan penyimpangan dalam pemberian fasilitas pembiayaan itu mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp34 miliar.

Dalam perkara dugaan korupsi, audit kerugian negara menjadi salah satu unsur penting yang digunakan penyidik untuk membangun konstruksi hukum.

Namun demikian, keberadaan audit tersebut belum otomatis menentukan seseorang bersalah karena seluruh alat bukti tetap akan diuji melalui mekanisme peradilan yang berlaku.

Pengalihan status menjadi tahanan kota juga bukan berarti perkara selesai ataupun tersangka dibebaskan dari tanggung jawab hukum.

Dalam praktik hukum pidana, pengalihan penahanan merupakan kewenangan aparat penegak hukum dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk adanya pihak yang memberikan jaminan serta keyakinan bahwa tersangka tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, maupun mengulangi perbuatannya.

Karena itu, meskipun kini tidak lagi berada di rumah tahanan, BSN tetap berkewajiban mematuhi seluruh syarat yang ditetapkan selama masa penahanan kota.

Apabila ketentuan tersebut dilanggar, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk meninjau kembali status penahanannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kasus ini sekaligus kembali menyoroti pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi dan perlindungan hak-hak setiap warga negara selama menjalani proses hukum.

Di satu sisi, negara berkepentingan memastikan dugaan kerugian keuangan negara ditangani secara tuntas. Di sisi lain, setiap tersangka tetap memiliki hak atas perlakuan yang adil hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dengan pengalihan penahanan yang telah disetujui, perhatian publik kini tertuju pada kelanjutan proses penyidikan dan pembuktian perkara di pengadilan.

Seluruh fakta, alat bukti, serta argumentasi dari penuntut maupun pihak pembela nantinya akan menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menentukan apakah dugaan penyimpangan dalam fasilitas kredit tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana disangkakan atau tidak.***

Hal ini untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Operasi itu dilakukan menyusul tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Dairi yang mencapai Rp4.945.863.531 selama periode 2021–2026.

Kegiatan yang dipimpin Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Dairi itu melibatkan Dinas Perhubungan, Polres Dairi, Subdenpom I/2-4 Dairi, Samsat, serta Jasa Raharja.

Razia ini sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan daerah yang akan digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Kepala Bapenda Dairi, Robot Simanullang,--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Sekilas sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 29 Juli 2026-- mengatakan hari pertama operasi, Senin (27/7/2026), sebanyak 21 kendaraan langsung melunasi pajak di lokasi.

Terdiri dari sembilan kendaraan roda dua dengan total pembayaran Rp2.032.783 dan 12 kendaraan roda empat senilai Rp23.165.181.

Selain pembayaran pajak di tempat, petugas juga memberikan surat teguran kepada 16 pemilik kendaraan.

Sebanyak 20 kendaraan dikenai sanksi tilang dengan barang bukti berupa 14 STNK, dua SIM, dan empat unit kendaraan bermotor.

Dari jumlah itu, empat perkara tilang telah diselesaikan.

Pada hari pertama operasi, penerimaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) juga tercatat dari 21 kendaraan, yakni Rp371.000 dari sembilan kendaraan roda dua dan Rp2.904.000 dari 12 kendaraan roda empat.

Robot menyebutkan jumlah potensi kendaraan bermotor di Kabupaten Dairi mencapai 57.991 unit, terdiri atas 39.210 kendaraan roda dua dan 18.781 kendaraan roda empat.

Dia mengimbau masyarakat, khususnya aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Dairi, agar menggunakan kendaraan berpelat Dairi serta membayar pajak kendaraan tepat waktu sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.***

Kegiatan tersebut dipimpin oleh PAWAS AKP M. Hutasoit didampingi Padal BRIPKA F. Simanullang dengan menggunakan kendaraan dinas roda dua.

Monitoring ini sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kepadatan arus lalu lintas maupun gangguan keamanan di sekitar kawasan SPBU.

Dalam pelaksanaannya, --seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Polres dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 29 Juli 2026-- personel melakukan pemantauan situasi, mengawasi aktivitas pengisian BBM, serta memastikan arus kendaraan tetap berjalan tertib sehingga tidak menimbulkan kemacetan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.

Dari hasil pemantauan, situasi di sekitar SPBU terpantau aman, tertib, dan kondusif.

Arus lalu lintas berjalan lancar, tidak ditemukan gangguan kriminalitas, serta tidak terjadi kecelakaan lalu lintas maupun kejadian menonjol.

Kehadiran personel Polres Dairi di lokasi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang sedang mengisi bahan bakar maupun melintas di kawasan itu.

Polres Dairi akan terus melaksanakan monitoring secara rutin di sejumlah SPBU sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, guna memastikan aktivitas pengisian BBM berlangsung aman, tertib, serta mendukung terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Dairi.***

- Presenter TVRI Papua Barat, Yanto Indorway yang hilang usai terseret arus Sungai Memti ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di Pegunungan Arfak.

Korban yang sudah tak bernyawa itu ditemukan petugas setelah 9 hari hilang.

"Tim gabungan TNI-Polri bersama Basarnas dan masyarakat serta para relawan dan keluarga berhasil menemukan presenter TVRI Papua Barat, Yanto Idorway yang sebelumnya dilaporkan hilang setelah terseret arus Sungai Memti," kata Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Trihadi Kuncahyo, Selasa (28/7/2026).

Yanto Indorway -- seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Franklyn Tampubolon yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 29 Juli 2026-- dilaporkan terseret arus Sungai Memti pada Sabtu (18/7/2026) sekitar pukul 11.05 WIT di Pegunungan Arfak.

Upaya pencarian korban dilakukan selama 9 hari dan baru ditemukan pada Senin (27/7).

Sejak laporan diterima, tim gabungan terus melakukan operasi pencarian dengan menyisir sepanjang aliran sungai dan wilayah sekitar lokasi kejadian," katanya.

Trihadi mengatakan, selama proses pencarian, tim menghadapi berbagai kendala, di antaranya derasnya arus Sungai Memti serta medan yang terjal dan sulit dijangkau.

Selain itu, kondisi cuaca di kawasan Pegunungan Arfak kerap berubah-ubah.

Seluruh personel tetap berupaya maksimal hingga akhirnya korban berhasil ditemukan. Jenazah korban ditemukan oleh tim gabungan bersama warga di aliran Sungai Memti, sekitar 10 meter dari titik awal korban dilaporkan terjatuh dan hanyut," bebernya.

Diamelanjutkan penemuan itu merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh unsur yang terlibat dalam operasi pencarian selama sembilan hari. Setelah korban bisa ditemukan, tim gabungan segera melakukan proses evakuasi sesuai prosedur dari lokasi penemuan menuju tempat yang lebih aman.***

Penghargaan itu diberikan ke satuan kerja yang dinilai mampu menghadirkan pelayanan profesional, transparan, cepat, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Penghargaan ini,seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @balai polres yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 29 Juli 2026, menjadi bukti komitmen seluruh jajaran Polres Tanjungbalai dalam mengimplementasikan transformasi Polri Presisi, khususnya pada aspek pelayanan publik.

Berbagai inovasi pelayanan yang diterapkan dinilai berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan di lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Kapolda Sumut, Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H.,berharap penghargaan itu menjadi motivasi bagi Polres Tanjungbalai untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan capaian ini, Polres Tanjungbalai diharapkan mampu menjadi contoh bagi satuan wilayah lainnya dalam menghadirkan pelayanan kepolisian yang humanis, profesional, dan berintegritas.***

Dia seorang tukang becak di Yogyakarta yang sering membawa muatan sayuran dari dari daerah Geneng sehingga digelar sebagai Pono Geneng.

Suatu hari di tahun 1992 dia menemukan sebuah tas di pinggiran jalan di daerah Prawirotaman, Yogyakarta.

Alangkah terkejutnya Pono Geneng ketika membuka tas itu, ternyata isinya uang dolar.

Tanpa tahu harus berbuat apa, Pono kemudian pulang ke rumah dan menceritakan kepada ibunya.

Oleh ibunya tas itu disuruh dikembalikan ke pemiliknya.

Pono,--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Ahmad nursodiq yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 29 Juli 2026-- sempat membantah ibunya dengan mengatakan uang temuannya banyak sekali dan bisa mengubah hidup keluarga mereka, termasuk beli rumah dan lainnya.

"Harga mobil carry ketika itu cuma Rp 14 juta," kata Pono setelah tahu uang di tas itu setara Rp 42 miliar.

Tapi ibunya tetap menyuruhnya mengembalikan tas itu karena bukan miliknya.

"Nek mbok tukoke mobil malah bablas, piye malah medeni," ujar Bu Giyem ibunya seperti ditirukan Pono.

"Kalau dibelikan mobil malah kecelakaan, apa tidak mengerikan," begitu kurang lebih terjemahan yang dikatakan ibunya.

Pono Geneng akhirnya menuruti pesan ibunya dan mencari pemilik tas itu.

Setelah bertanya sana sini akhirnya dia menemukan pemilik tas itu yang sedang menginap di Hotel Garuda jalan Malioboro.

Pemilik tas berisi uang tersebut bernama Charli Morandi, seorang Warganegara Swiss yang datang ke Yogya bersama isterinya.

Uang di dalam tas itu rencananya untuk membeli emas dan perak.

Setelah bertemu dengan Charli, Pono segera menyerahkan tas itu dengan mantap.

Charli memfoto KTP Pono dan serah terima tas itu berlangsung begitu saja tanpa ada pemberian apapun dari Charli ke Pono!

Sialnya saat itu, becak Pono yang di tinggalkannya di luar hotel justru hilang ketika dia hendak pulang dari hotel.

"Ya sudah mau apalagi? Pulang jalan kaki. Semuanya saya ceritakan kepada orangtua saya," kenang Pono Geneng.

Tiga hari kemudian ternyata Charli Morandi dan isterinya mencari Pono.

Mereka merasa tidak tenang di Bali dan segera balik ke Yogya untuk bertemu dengan Pono.

Di Bali keduanya sempat berdebat. Charli mengatakan Pono bodoh karena mengembalikan uang sebanyak itu, tetapi isterinya justru memuji dan mengatakan orang seperti Pono langka.

Mereka mengatakan selama di Bali dilanda keresahan sampai tidak bisa tidur. Karena itulah mereka segera ke Yogya menemui Pono.

Di Yogya keduanya menginap di rumah Pono yang sederhana. Sebagai ucapan terima kasih, keduanya kemudian mengajak Pono ke Swiss untuk menetap di sana.

Segala akomodasi ke negara produsen jam itu ditanggung Charli.

Singkatnya, berangkatlah Pono ke Swiss di tahun 1992.

Warga Swiss pemilik uang itu rupanya seorang petani. Pono kemudian diajar bertani.

Setelah 3 tahun bertani Charli mengatakan kepada Pono bahwa semua harta benda pasangan itu akan diwariskan kepada Pono.

"Asal jangan kamu jual kepada siapapun," ujar Charli ketika itu.

Pria 67 tahun itu yakin Pono akan amanah karena selain rendah hati dia juga orang yang jujur.

Karena itu Charli dan isterinya berketetapan menganggap Pono sebagai anak.

Tak lama kemudian Charli Morandi dan isterinya yang penderita diabetes itu meninggal dunia.

Dengan begitu, semua asetnya diwariskan kepada Pono.

Pemuda Yogya itu kemudian melanjutkan usaha orangtua angkatnya dan menjadi petani dan pengusaha di Fribourg, Swiss.

Namun Pono yang menguasai 5 bahasa itu (Perancis, Italia, Jerman, Inggris British dan Inggris Amerika) tidak melupakan Yogya dan teman-temannya sesama tukang becak.

Pono masih sering ke Yogya bahkan menginisiasi Perkumpulan Pengemudi Becak Prawirotaman (P2BP).

Tahun 2019 Pono mendirikan 20 stan makan gratis untuk pengemudi becak.

Pono mengakui dirinya masih kangen Yogya dan Indonesia. Karena itu dia tetap memegang paspor Indonesia.

Tahun 2012 Pono, walaupun muslim, pernah berbicara di hadapan Paus Benedictus XVI di event internasional di Vatikan.

Pono menjelaskan tentang keberagaman Indonesia.***

Lokasi ini berada di Desa Perkebunan Membangmuda, Kecamatan Kualuh Hulu.

Dalam operasi itu, petugas mengamankan 39 orang untuk menjalani tes urine.

Dari hasil pemeriksaan, sebanyak 13 orang yang seluruhnya merupakan pria dinyatakan positif mengonsumsi amphetamine (AMP) dan methamphetamine (MET).

Meski demikian, petugas tidak menemukan barang bukti narkotika saat razia berlangsung.

Kepala BNNKLabura, M Hendro--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Warta labura yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 29 Juli 2026-- mengatakan razia itu merupakan bagian dari Operasi Saber Bersinar 2026 yang dilaksanakan di wilayah hukum BNNKLabura.

Kegiatan ini, kata dia, juga merupakan tindak lanjut atas instruksi Kepala BNN RI melalui BNN Provinsi Sumatera Utara.

"Operasi ini bertujuan menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif sekaligus mendukung terwujudnya Kabupaten Labuhan Batu Utara yang bersih dari penyalahgunaan narkoba," ujar Hendro.

Dia menjelaskan, 13 pengunjung yang hasil tes urinenya positif langsung dibawa ke Kantor BNNKLabura untuk menjalani asesmen serta proses penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Razia tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kepala BNNKLabura Nomor: Sprin/239/VII/KA/PB/2026/BNNK. Dalam pelaksanaannya, Hendro didampingi Kasubag Umum T. Ewa Gunawa Simamora, Ketua Tim Rehabilitasi Nurmawati Sipahutar, Ketua Tim Pemberantasan Marlia Ulfa, serta Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Sihol Primadi Sihotang.***

Dedi mengapresiasi penyaluran PIP yang telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.

"Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengapresiasi penyaluran Program Indonesia Pintar. Kami berharap bantuan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung kebutuhan pendidikan para siswa sehingga mereka dapat terus belajar dan meraih cita-cita," ujarnya.

dr Sofyan Tan menegaskan bahwa PIP merupakan bentuk nyata komitmen negara dalam memastikan setiap anak Indonesia memperoleh hak atas pendidikan tanpa terkendala kondisi ekonomi keluarga. Bantuan ini juga hasil sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

"Melalui Program Indonesia Pintar ini, kami ingin memastikan tidak ada anak yang putus sekolah hanya karena keterbatasan biaya. Bantuan ini harus benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pendidikan sehingga para siswa dapat belajar dengan baik, meraih prestasi, dan mewujudkan cita-citanya," kata Sofyan Tan.(drt)

Kurang dari 24 jam setelah kasus penganiayaan berat terjadi di Kecamatan Kabanjahe, dua terduga pelaku berhasil diringkus di lokasi persembunyiannya dan kini menjalani proses hukum.

Kedua tersangka masing-masing berinisial B.K. (25) dan R.M.S. (27). Keduanya diamankan pada Senin (27/7/2026) sekitar pukul 11.00 WIB di dua lokasi berbeda di wilayah Kabanjahe.

Pengungkapan kasus ini dilakukan Tim Cobra Satreskrim Polres Karo yang dipimpin Kanit Pidum Ipda Indra Marbun, S.H., bersama personel Tim Cobra, setelah memperoleh informasi mengenai keberadaan kedua tersangka.

Peristiwa penganiayaan ini terjadi pada Minggu (26/7/2026) sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah rumah kos di Jalan Letnan Rata Perangin-angin, Kecamatan Kabanjahe.

Berdasarkan laporan dari korban, --seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @kabar daerah 66 yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 29 Juli 2026-- dua pelaku mendatanginya dan sempat mempertanyakan sesuatu sebelum korban berusaha melarikan diri ke sebuah rumah makan karena merasa terancam.

Namun, korban berhasil dikejar dan diduga dianiaya secara bersama-sama dengan pukulan menggunakan tangan kosong yang berulang kali mengarah ke wajah.

Akibat kejadian itu, korban menderita luka di bagian bawah mata hingga mengeluarkan darah dan harus menjalani perawatan di RSU Kabanjahe sebelum melaporkan kejadian itu ke Polres Karo.

Menindak lanjuti laporan tersebut, Tim Cobra melakukan penyelidikan intensif. Sekitar pukul 10.40 WIB pada Senin, petugas memperoleh informasi bahwa salah satu tersangka berada di sebuah rumah kos di Jalan Mariam Ginting Gang Purba, sementara tersangka lainnya berada di sebuah rumah kos di Jalan Letnan Rata Perangin-angin Gang Melati.

Dipimpin Kasat Reskrim Polres Karo AKP Hizkia Siagian, S.T.K., S.I.K., M.Si., tim segera bergerak menuju kedua lokasi dan berhasil mengamankan kedua tersangka tanpa perlawanan.

Selanjutnya keduanya dibawa ke Mapolres Karo untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, S.H., S.I.K., M.Si., melalui Kasi Humas AKP Pedoman Maha, menyampaikan bahwa penyidik menjerat para tersangka dengan dugaan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Motif penganiayaan masih didalami oleh penyidik. Kami mengimbau masyarakat agar tidak menyelesaikan persoalan dengan tindakan kekerasan karena setiap perbuatan melawan hukum akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku," tegas AKP Pedoman Maha.

Polres Karo menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap bentuk tindak pidana kekerasan guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Karo.***

Dalam amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi ditegaskan bahwa Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam memenuhi hak-hak anak serta memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

"Tema Hari Anak Nasional Tahun 2026, 'Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan', mengingatkan kita bahwa setiap anak adalah pribadi yang berharga, memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta memperoleh perlindungan. Anak juga merupakan subjek pembangunan yang harus didengar suaranya sesuai usia dan tingkat kematangannya," ujar Wakil Bupati membacakan amanat Menteri PPPA.

Dalam amanat tersebut juga disampaikan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dunia usaha, media, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, akademisi, hingga pemerintah pusat dan daerah. Kolaborasi seluruh pihak diperlukan untuk mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak.

Peringatan HAN Tahun 2026 juga diimplementasikan melalui Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak (Gernas RANA) dan kampanye BERLIAN (Bersama Lindungi Anak) sebagai upaya memperkuat perlindungan anak, pemenuhan hak anak, penguatan keluarga, keamanan ruang digital, serta pencegahan berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.

Usai membacakan amanat Menteri PPPA, Lom Lom menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta upacara, khususnya para siswa Sekolah Dasar yang mengikuti kegiatan dengan tertib.

"Saya memberikan apresiasi kepada adik-adik Sekolah Dasar yang mengikuti upacara dari awal hingga akhir dengan sangat baik. Terima kasih juga kepada para guru dan kepala sekolah yang telah membimbing serta melatih anak-anak dengan penuh dedikasi," ucapnya.

Ia berharap, momentum peringatan ini anak-anak terus tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, serta siap menjadi pemimpin masa depan. "Selamat Hari Anak Nasional kepada seluruh anak-anakku di Kabupaten Deli Serdang.

Semoga kalian tumbuh menjadi generasi penerus yang kuat, berkarakter, mencintai Kabupaten Deli Serdang, dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik," tutupnya.(drt)

Mewakili Bupati Deli Serdang, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs Zainal Abidin Hutagalung MAP, menyambut baik rencana kerja SNV Tahun 2026 yang berfokus pada pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Deli Serdang. Program tersebut mencakup penguatan kapasitas pekebun swadaya, penguatan kelembagaan petani dan koperasi, serta perluasan akses pembiayaan dan pasar.

"Diharapkan pembahasan rencana kerja ini dapat menghasilkan program yang tepat sasaran, berkelanjutan, serta memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat," ujar Zainal pada pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati, Rabu (22/7/2026).

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berharap kemitraan yang telah terjalin dengan SNV dapat terus diperkuat melalui komunikasi dan koordinasi yang baik sehingga berbagai program yang direncanakan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sementara itu, Project Manager Horas Hub SNV, Vivi Andriani, menjelaskan Kabupaten Deli Serdang menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor kelapa sawit berkelanjutan. Pada tahap awal, pelaksanaan program tahun 2026 direncanakan difokuskan di Kecamatan Biru-Biru dan Kecamatan Namorambe. Dalam pelaksanaannya, SNV akan bekerja sama dengan Yayasan Sumatera Hijau Lestari (YSHL), kelompok masyarakat, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sesuai kebutuhan program.(drt)

Merasa ada yang tidak beres, pengemudi ojol itu memutuskan mengikuti kedua pria itu hingga melintas di kawasan Teladan.

Saat tiba di depan Polsek Medan Kota, dia segera meminta bantuan petugas kepolisian yang sedang berjaga untuk mengejar kedua pria itu.

Pengejaran pun berlangsung hingga ke Simpang Pelangi, tepat di depan salah satu gerai makanan cepat saji.

Polisi sempat berhasil menerkam salah seorang terduga pelaku. Namun, pria itu berhasil melepaskan diri dan kabur menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox ke arah Amplas.

Sementara itu, sepeda motor yang diduga ditinggalkan pelaku berhasil diamankan petugas dan kini berada di Polsek Medan Kota.

Bagi masyarakat yang merasa kehilangan sepeda motor, diimbau untuk datang ke Polsek Medan Kota dengan membawa dokumen kepemilikan yang sah guna proses verifikasi.

Seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @R anggi teamsniper yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 29 Juli 2026, peristiwa tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 21.00 WIB pada Selasa malam (28/7/2026).

Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap terduga pelaku yang berhasil melarikan diri.***

Penyampaian jawaban tersebut dilakukan Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang, Zakky Shahri, Rabu (22/7/2026).

Dalam penyampaiannya, Lom Lom Suwondo menyampaikan apresiasi atas berbagai saran, masukan, kritik, dan dukungan yang diberikan seluruh fraksi DPRD sebagai bagian dari fungsi pengawasan serta kemitraan antara legislatif dan eksekutif dalam pembangunan daerah.

Menanggapi masukan terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjelaskan bahwa berbagai langkah optimalisasi terus dilakukan melalui validasi potensi pendapatan, digitalisasi layanan pajak, pengawasan terhadap wajib pajak, penagihan, hingga pemasangan tapping box untuk meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah.

Upaya tersebut turut mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah. Pada Tahun Anggaran 2025, realisasi pajak daerah berhasil melampaui Rp1 triliun. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga terus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran agar setiap program dan kegiatan berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjelaskan bahwa sebagian besar berasal dari pelampauan target pendapatan daerah, pembayaran piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sisa Dana Alokasi Khusus (DAK), serta sisa anggaran layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang penggunaannya telah ditetapkan sesuai ketentuan.

Di bidang pelayanan dasar, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.

Pada sektor pendidikan, upaya peningkatan mutu dilakukan melalui dukungan terhadap tenaga pendidik, pemberian insentif bagi guru honorer dan guru sekolah agama, serta pemberian beasiswa pendidikan bagi guru berprestasi.

Sementara pada sektor kesehatan, dukungan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus diperkuat, termasuk persiapan kebutuhan tambahan anggaran melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pemerintah Daerah dalam Perubahan APBD, serta peningkatan mutu pelayanan dengan waktu respons yang lebih cepat.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga memastikan tindak lanjut terhadap seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terus dilakukan melalui pengawasan, evaluasi, dan penyelesaian sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang berdampak terhadap keuangan daerah, Pemerintah siap melakukan koordinasi dengan pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam penguatan pelayanan publik, Pemerintah menjelaskan bahwa Mall Pelayanan Publik (MPP) telah mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu sistem pelayanan terpadu sejak 1 April 2026.

Pemerintah juga terus melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah dan badan usaha milik daerah agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.

Pada sektor infrastruktur dan keamanan lingkungan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyampaikan bahwa pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) akan diprioritaskan pada titik-titik rawan kriminalitas dan ruas jalan kabupaten sesuai kemampuan keuangan daerah.

Selain itu, pemasangan kamera pengawas (CCTV) menjadi salah satu target dalam implementasi Master Plan Smart City Kabupaten Deli Serdang. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan keamanan lingkungan, mempercepat penanganan kondisi darurat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi.

"Pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi merupakan wujud tanggung jawab konstitusional serta komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan transparansi dan penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Wakil Bupati . (drt)