Keduanya diamankan polisi setelah video insiden tersebut viral di media sosial. Kedua pelaku Zulpikar (37) dan Zulyarham (46).

Kasatreskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Risky Lubis mengatakan pihaknya telah mengamankan dua pria yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap pasutri di kawasan Jalan Baru Pasar 7, Kecamatan Medan Tembung, Rabu (3/6/2026).

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat korban berhenti di dekat perlintasan rel kereta api karena situasi di lokasi sedang tidak kondusif. Saat itu diketahui terjadi tawuran yang menyebabkan arus lalu lintas macet.

"Korban bersama istrinya yang sedang hamil memilih tidak maju karena khawatir dengan kondisi di lokasi," ujar Adrian.

Namun, situasi tersebut memicu cekcok antara korban dengan kedua terduga pelaku yang saat itu disebut sedang mengatur arus kendaraan di sekitar lokasi. Perselisihan kemudian berujung aksi kekerasan terhadap korban.

Menurut keterangan polisi, salah satu pelaku sempat pergi mengambil airsoft gun sebelum kembali dan memukul kepala korban menggunakan senjata tersebut.

Korban diketahui bernama Manongap Purba dan telah membuat laporan resmi ke pihak kepolisian. Sementara istrinya yang turut menjadi korban saat ini menjalani pemeriksaan kandungan di RS Pirngadi Medan dengan pendampingan petugas kepolisian.

Polisi menyebut kedua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif dan dalam waktu dekat akan ditetapkan sebagai tersangka.

Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan mengutamakan keselamatan dalam situasi yang berpotensi menimbulkan keributan maupun gangguan keamanan.

Ia menilai persoalan tersebut seharusnya menjadi momentum evaluasi profesionalisme penyelenggaraan turnamen internasional, bukan malah dijadikan ajang saling menyalahkan.

Menurut Amiruddin, berkembangnya narasi yang menyudutkan Pemerintah Kota Medan dan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas sebagai pihak yang tidak berkomitmen dalam mendukung turnamen merupakan hal yang keliru dan berpotensi menyesatkan opini publik.

"Narasi itu bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya. Publik diarahkan untuk percaya bahwa biaya hotel peserta merupakan tanggung jawab Pemko Medan, padahal hingga saat ini tidak pernah ditunjukkan dasar resmi yang menyatakan hal tersebut," ujar Amiruddin, Rabu (3/6/2026).

Ia mempertanyakan dasar hukum maupun administrasi yang digunakan PSSI Sumut dan panitia lokal jika memang menganggap biaya akomodasi peserta menjadi kewajiban pemerintah daerah.

"Sampai hari ini publik tidak pernah diperlihatkan dokumen yang menunjukkan adanya komitmen resmi Pemko Medan untuk membiayai hotel seluruh peserta. Tidak ada keputusan anggaran, tidak ada nota kesepahaman yang dipublikasikan, dan tidak ada surat pernyataan resmi yang menyebutkan hal itu," katanya.

Amiruddin menegaskan, dalam logika yang sehat seseorang tidak dapat dituding ingkar janji terhadap komitmen yang tidak pernah dibuat.

Karena itu, ia menilai tudingan terhadap Wali Kota Medan tidak memiliki dasar yang kuat apabila memang tidak pernah ada kesepakatan resmi terkait pembiayaan akomodasi peserta.

Lebih lanjut, Amiruddin menyoroti munculnya narasi yang menggambarkan seolah-olah PSSI Sumut dan panitia lokal menjadi pihak yang "menyelamatkan" turnamen akibat Pemko Medan tidak bersedia menanggung biaya hotel peserta.

Menurutnya, narasi tersebut justru berpotensi mengalihkan perhatian publik dari persoalan utama, yakni perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan turnamen.

"Jika akomodasi peserta merupakan kebutuhan mendasar dalam sebuah turnamen internasional, mengapa persoalan itu baru menjadi polemik menjelang atau saat pelaksanaan? Bukankah aspek tersebut seharusnya menjadi salah satu komponen pertama yang dipastikan oleh penyelenggara?" ujarnya.

Ia menilai jika kebutuhan dasar peserta tidak dapat dipastikan sejak awal, maka yang patut dievaluasi adalah kapasitas perencanaan penyelenggara, bukan komitmen pemerintah daerah yang sejak awal tidak pernah ditetapkan sebagai penanggung jawab biaya tersebut.

Amiruddin juga mengingatkan bahwa dukungan pemerintah daerah tidak dapat diartikan sebagai pengalihan seluruh tanggung jawab penyelenggaraan kepada pemerintah daerah.

"Dukungan bukan berarti pengalihan kewajiban. Membantu bukan berarti wajib membayar. Menjadi tuan rumah bukan berarti harus menanggung seluruh biaya kegiatan yang dimiliki dan dikelola organisasi lain," tegas Ketua DPRD Medan periode 2009-2014.

Ia menilai tudingan terhadap Rico Waas semakin tidak tepat mengingat Pemko Medan telah memberikan berbagai bentuk dukungan untuk menyukseskan turnamen tersebut.

Mulai dari persiapan Stadion Teladan sebagai venue pertandingan, pembenahan fasilitas pendukung, koordinasi lintas instansi hingga pengerahan berbagai sumber daya pemerintah daerah.

"Alih-alih mengapresiasi dukungan tersebut, justru muncul tudingan ketika terjadi persoalan yang semestinya menjadi bagian dari tanggung jawab penyelenggara. Sikap seperti ini tidak sehat bagi perkembangan sepak bola nasional," katanya.

Amiruddin meminta PSSI Sumut dan panitia lokal menjadikan polemik tersebut sebagai bahan introspeksi dan evaluasi menyeluruh, bukan sebagai panggung untuk membangun opini yang menyudutkan pihak lain.

Ia menekankan pentingnya transparansi kepada publik, terutama terkait pembagian tanggung jawab, mekanisme pengambilan keputusan, hingga skema pembiayaan dalam penyelenggaraan turnamen internasional.

"Jika ada kekurangan dalam perencanaan akomodasi, akui dan perbaiki. Jika terjadi miskomunikasi, jelaskan secara terbuka. Jika ada perbedaan persepsi mengenai pembiayaan, buka seluruh dokumen dan kesepakatan kepada publik. Transparansi jauh lebih terhormat daripada membangun opini," ujarnya.

Menurut Amiruddin, momentum ASEAN U-19 Boys' Championship 2026 seharusnya dimanfaatkan untuk membangun tradisi tata kelola sepak bola yang lebih profesional di Sumatera Utara, mulai dari perencanaan anggaran, manajemen risiko, komunikasi publik hingga akuntabilitas organisasi.

"Kemajuan sepak bola tidak pernah lahir dari budaya saling menyalahkan. Yang dibutuhkan adalah keberanian mengakui kekurangan dan kesungguhan untuk memperbaikinya," pungkasnya. (KOM)

Suara gemuruh keras menggelegar dari kawasan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) milik Sarulla Operation Limited (SOL).

Dentuman itu memecah keheningan, membuat lantai rumah bergetar, dan memicu kepanikan massal di permukiman yang berdiri tepat di sekitar lokasi proyek.

Tak lama setelah suara itu terdengar, kepulan asap tebal membubung tinggi ke langit malam. Pemandangan itu menambah ketakutan warga yang sudah lama mengeluhkan dampak operasional PLTP terhadap kenyamanan dan kesehatan mereka.

Kepanikan terjadi secara spontan. Anak-anak kecil menjerit histeris dan menangis dalam pelukan ibu mereka. Sejumlah lansia dilaporkan mengalami syok berat, sesak dada, bahkan nyaris pingsan karena jantung berdebar kencang mendengar gemuruh yang menurut warga "seperti bumi mau runtuh".

"Kami sudah tidak tahan lagi. Suaranya luar biasa keras, membuat dada sesak. Anak-anak histeris, orang tua kami hampir jantungan. Ini sudah berkali-kali terjadi, tapi tidak pernah ada penjelasan," ujar seorang warga yang ikut mendatangi Pos Security SOL malam itu.

Dipicu rasa takut yang bercampur amarah, ratusan warga bergerak bersama mendatangi pos keamanan perusahaan. Mereka menuntut jawaban resmi terkait penyebab gemuruh dan asap, serta jaminan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang.

Warga Silangkitang–Sigurunggurung menegaskan bahwa teror suara dan getaran dari proyekPLTP Sarulla bukan insiden perdana. Sejak operasional berjalan di tengah pemukiman, warga mengaku kerap merasakan guncangan, kebisingan, dan gangguan lain yang merampas rasa aman di rumah mereka sendiri.

Yang paling menyakitkan, menurut warga, adalah sikap diam dari pihak manajemen SOL. Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi publik, konferensi pers, maupun permohonan maaf resmi yang disampaikan kepada masyarakat yang hidup di bawah bayang-bayang kecemasan tersebut.

Awak media telah melayangkan konfirmasi melalui WhatsApp kepada Humas SOL untuk meminta penjelasan resmi terkait insiden 4 Juni 2026, termasuk langkah perusahaan dalam menangani dampak psikologis dan kesehatan warga sekitar. Hingga tengah malam, belum ada jawaban yang diterima.

Masyarakat mengingatkan bahwa hak atas lingkungan yang baik, sehat, dan aman dijamin oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Beberapa regulasi yang relevan antara lain UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin.

Bagi warga, kehadiran PLTP memang membawa harapan pasokan listrik yang lebih stabil. Namun, harapan itu tidak boleh dibayar dengan trauma, ketakutan, dan hilangnya ketenangan hidup sehari-hari.

Kini, harapan warga tertuju pada dua hal: keterbukaan informasi dari SOL terkait penyebab insiden, dan langkah nyata untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Warga meminta perusahaan keluar dari dinding proyek dan berbicara langsung, bukan hanya menunggu pertanyaan datang dari wartawan.

Pembangunan energi bersih seharusnya tidak meninggalkan luka sosial. Jika bumi digali untuk menghasilkan listrik, maka ketenangan dan kesehatan warga harus tetap dijaga. Malam 4 Juni 2026 menjadi pengingat bahwa tanpa komunikasi dan tanggung jawab, kemajuan energi bisa berubah menjadi sumber ketakutan baru bagi masyarakat di sekitarnya.(HCS)

Berbagai program kesehatan yang dijalankan bersama lintas sektor membuahkan hasil menggembirakan, menjadikan Sipoholon sebagai salah satu kandidat kuat dalam ajang tersebut.

Komitmen itu terlihat saat Tim Monitoring TP PKK Provinsi Sumatera Utara, yang terdiri dari Sri Wahyuni Ramadani, Nurhayati, dan Syukur melakukan monitoring dan pembinaan di Kecamatan Sipoholon, Selasa (2/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tapanuli Utara, Camat Sipoholon, perwakilan Bank Sumut, Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Tapanuli Utara, pengurus TP PKK, kader kesehatan, serta unsur masyarakat yang selama ini terlibat aktif dalam mendukung program kesehatan perempuan.

Dalam kegiatan itu, UPT Puskesmas Sitadatada dan UPT Puskesmas Situmeang Habinsaran mendapat perhatian khusus karena menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan sekaligus motor penggerak berbagai program strategis di Kecamatan Sipoholon.

Kepala UPT Puskesmas Sitadatada, Rosianna Meylin Togatorop, S.Keb., M.K.M., bersama tenaga kesehatan terus mengintensifkan pelayanan dan edukasi kepada masyarakat, khususnya terkait deteksi dini kanker serviks melalui pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA Test).

Upaya tersebut membuahkan hasil yang signifikan. UPT Puskesmas Sitadatada berhasil mencatat capaian sebesar 99,7 persen untuk program CKG, IVA Test, Pintuta, dan ASIK.

Sementara UPT Puskesmas Situmeang Habinsaran juga menunjukkan performa yang sangat baik dengan capaian 97 persen pada indikator CKG dan ASIK melalui aplikasi Kementerian Kesehatan serta dukungan terhadap Program Pintuta Kabupaten Tapanuli Utara.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Tapanuli Utara, Satya Darma Nababan, yang membacakan sambutan Bupati Tapanuli Utara menegaskan bahwa status Desa Percontohan PKK harus dibuktikan melalui kerja nyata yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Berbagai inovasi yang telah dirancang harus diwujudkan dalam aksi nyata sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Satya Darma Nababan.

Menurutnya, keberhasilan program IVA Test dan berbagai program kesehatan lainnya merupakan hasil kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, TP PKK, tenaga kesehatan, kader, serta masyarakat.

Selain memberikan pelayanan kesehatan, kader PKK juga terus didorong untuk aktif mengedukasi Pasangan Usia Subur (PUS) mengenai pentingnya pemeriksaan IVA Test, pola hidup sehat, serta langkah-langkah pencegahan penyakit yang dapat mengancam kesehatan perempuan.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap capaian yang telah diraih Sipoholon tidak berhenti pada proses penilaian tingkat provinsi semata. Lebih dari itu, keberhasilan tersebut diharapkan menjadi model yang dapat direplikasi di desa dan kecamatan lain dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Dengan capaian yang hampir sempurna, dukungan lintas sektor yang solid, serta keterlibatan aktif masyarakat, Sipoholon kini tidak hanya berupaya meraih prestasi dalam penilaian PKK tingkat Provinsi Sumatera Utara, tetapi juga membuktikan bahwa pelayanan kesehatan yang efektif dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera.(HCS)

Operasi yang berlangsung sejak 13 Mei 2026 hingga 2 Juni 2026 itu mengungkap 14 kasus narkoba, dengan 14 tersangka dengan masing-masing tersangka terdiri atas 13 laki-laki dan satu perempuan.

Wakapolres Tapanuli Selatan, Kompol Muslim Amin, S.E., mengatakan capaian tersebut menjadi bukti konsistensi Polres Tapanuli Selatan dalam mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkotika di wilayah hukumnya.

"Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba," ujar Kompol Muslim Amin.

Dari operasi tersebut, polisi menyita barang bukti ganja seberat 3.000 gram, sabu seberat 30,28 gram, dan ekstasi sebanyak lima butir.

Selain itu, petugas juga mengamankan 11 unit telepon genggam, lima unit sepeda motor, serta uang tunai Rp1.005.000 yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

Dari operasi tersebut, polisi menyita barang bukti ganja seberat 3.000 gram, sabu seberat 30,28 gram, dan ekstasi sebanyak lima butir.

Selain itu, petugas juga mengamankan 11 unit telepon genggam, lima unit sepeda motor, serta uang tunai Rp1.005.000 yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

"Diperkirakan sebanyak 1.120 jiwa dapat diselamatkan dari bahaya narkoba," katanya.

Menurutnya, hasil Operasi Antik Toba 2026 menjadi peringatan keras bagi para pelaku penyalahgunaan maupun pengedar narkotika.

Polres Tapsel, kata dia, tidak akan memberi ruang bagi peredaran narkoba yang dapat merusak masa depan masyarakat, terutama generasi muda. lebih sedikit

Wakapolres Tapsel juga mengajak masyarakat berperan aktif mendukung pemberantasan narkoba, dengan memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak takut melapor apabila mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika," ajaknya mengakhiri.

Dalam penanganan perkara, para tersangka dijerat sesuai jenis barang bukti dan peran masing-masing. Untuk kasus ganja, penyidik mempersangkakan Pasal 114 ayat (2) atau Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Sementara untuk kasus sabu, penyidik mempersangkakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. (rel/Wik)

Pasukan asuhan Nova Arianto menundukkan Timor Leste dengan skor 3-0 pada laga kedua Grup A yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deliserdang, Kamis (4/6/2026).

Tiga gol tim asuhan Nova Arianto dalam pertandingan ini dilesakkan tercipta pada menit ke-43 lewat Reno Salampessy, lantas Irpan Siregar (62) dan Arkhan Kaka (65).

Pelatih Timnas U19 Nova Arianto mengatakan, persaingan di Grup A berlangsung sangat ketat, terlebih dengan hadirnya Vietnam yang memiliki kualitas tim yang baik.

"Vietnam baik secara mental maupun taktikal. Kami ingin lolos dengan jalan kami sendiri. Laga melawan Vietnam akan menjadi pertandingan yang sangat penting," kata Nova Arianto.

Pada pertandingan melawan Timor Leste, Indonesia tampil dominan sejak awal laga. Meski sempat menemui kesulitan menembus pertahanan lawan pada babak pertama, Garuda Muda berhasil memecah kebuntuan melalui gol Reno Salampesy menjelang turun minum.

Memasuki babak kedua, permainan Indonesia semakin berkembang. Dua gol tambahan berhasil diciptakan melalui pemain asal Sumut Irpan Siregar dan Arkhan Kaka, sekaligus memastikan kemenangan 3-0 untuk Indonesia.

Dengan kemenangan ini Indonesia U-19 mengoleksi enam poin dari dua pertandingan. Angka yang dikoleksi Putu Panji dan kawan-kawan sama dengan Vietnam, enam.

Vietnam juga membukukan poin enam setelah menang 5-0 atas Myanmar, Kamis (4/6). Sebelumnya, pada laga pertama, Vietnam unggul 3-0 atas Timor Leste.

Karena itu, Vietnam memuncaki klasemen sementara Grup A. Ini tercipta karena Vietnam unggul selisih gol atas Indonesia. Vietnam surplus delapan gol dan Indonesia enam gol.

Oleh sebab itu pula penentuan juara Grup A dan status lolos langsung ke babak semifinal akan ditentukan dalam duel Indonesia U-19 versus Vietnam pada Minggu (7/6).

Nantinya hanya juara grup yang lolos otomatis ke babak semifinal. Adapun runner up grup akan beradu poin lantas selisih gol dengan grup lainnya untuk status runner up terbaik.

Sementara Timor Leste dan Myanmar dipastikan tersingkir dari Piala AFF U-19 2026. Meski masih ada satu laga lagi, keduanya sudah tidak punya peluang untuk melaju ke semifinal.

Klasemen Grup A

1. Vietnam (6 poin: +8 gol)

2. Indonesia (6 poin: +6 gol)

3. Timor Leste (0 poin: -6 gol)

4. Myanmar (0 poin: -8 gol). (CNN/REL)

Massa aksi terlibat aksi saling dorong dengan petugas keamanan dari Satpol PP dan kepolisian, saat berupaya menerobos barikade untuk menemui Wakil Bupati Karo beserta jajaran pemerintah daerah.

Pantauan posmetromedan.id di lokasi menunjukkan ketegangan meningkat, setelah massa merasa terlalu lama menunggu keputusan terkait tuntutan yang mereka sampaikan. Kekecewaan tersebut memicu upaya sebagian peserta aksi untuk masuk ke area pertemuan guna meminta kepastian langsung dari pihak pemerintah.

Sebelumnya, Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo, Juni Antomi Kemit, serta sejumlah pejabat lainnya, menyampaikan langkah yang akan diambil untuk menjaga situasi tetap kondusif.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan menyatakan bahwa Surat Keputusan (SK) yang baru akan dicabut dan SK yang lama juga akan dicabut. Ia juga meminta kedua belah pihak kembali melakukan musyawarah untuk mencari solusi terbaik ke depan.

"Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, maka kedua SK terkait pos tersebut akan dicabut," ujar Wakil Bupati di hadapan massa.

Meski demikian, pernyataan tersebut belum sepenuhnya meredakan ketegangan. Massa masih menuntut kejelasan dan kepastian terkait pengelolaan kawasan wisata yang menjadi pokok persoalan, sehingga situasi di lokasi sempat memanas sebelum akhirnya dapat dikendalikan oleh aparat keamanan.

Hingga kini, dialog antara perwakilan warga dan Pemerintah Kabupaten Karo masih terus berlangsung guna mencari penyelesaian yang dapat diterima semua pihak. (Jpg)

Dengan menggunakan mobil berisikan pengeras suara dan beberapa baliho, mereka menyampaikan enam poin tuntutan terkait dugaan penerbitan mandat retribusi air panas yang bermasalah.

Koordinator aksi, Hermansyah Barus, membacakan tuntutan warga yang antara lain mempertanyakan mengapa Bupati Karo melalui Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karo menerbitkan mandat baru retribusi air panas Daulu-Semangat Gunung tanpa sosialisasi kepada warga maupun pemerintah desa setempat.

Berikut isi lengkap enam tuntutan tersebut:

1. Mandat retribusi lama atas nama Rikky Sinurat belum berakhir, namun Kepala Dinas Pariwisata sudah mengeluarkan mandat baru.

2. Warga sudah membayar Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Dinas Pariwisata setiap tanggal 18, dibayar di muka, tetapi baru berjalan sepuluh hari sudah diputus secara sepihak tanpa koordinasi.

3. Warga meminta Bupati Karo mencabut dan membatalkan mandat baru tersebut, serta menyerahkan sepenuhnya ke musyawarah kedua desa.

4. Meminta pencopotan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karo, Tomy Kemit, karena dinilai telah menimbulkan kegaduhan antara Desa Daulu dan Desa Semangat Gunung.

5. Pemerintah Kabupaten Karo dinilai tidak pernah memperhatikan kesejahteraan desa-desa tersebut sejak dulu hingga sekarang.

Koordinator aksi lainnya menegaskan, jika tuntutan tidak ditanggapi dan Bupati Karo tidak memberikan solusi atas kegaduhan akibat mandat baru itu, maka para peserta akan bertahan di halaman kantor bupati dan mendirikan tenda untuk bermalam.

Menanggapi aksi tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karo, Juni Tomy Keliat, menyatakan bahwa sementara ini seluruh kegiatan penarikan retribusi dihentikan. Ia juga berjanji akan menyampaikan semua poin tuntutan kepada Bupati Karo selaku pimpinan.

Pantauan di lokasi, saat aksi berlangsung, Bupati Karo justru diketahui menghadiri acara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Tigabinanga, bukan menyelesaikan persoalan retribusi ganda yang dikhawatirkan dapat menimbulkan korban dari kedua belah pihak.

Sementara wakil Bupati Karo, Komando Tarigan didepan para aksi menyampaikan, untuk menjaga kekondusifan, maka Surat Keputusan (SK) yang baru akan dicabut dan SK yang lama pun harus dicabut. Kalau bagaimana nanti ke depannya, kalian rapatkan lagi. Jadi untuk menjaga keamanan dan ketertiban, maka SK dua-dua pos tersebut akan kita cabut.(Jpg)

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB tersebut dihadiri Tiopan P Situmorang, selaku Kasi Binadik dan Giatja, Kasubsi Perawatan, Dokter Umum, dan Pengolah Data Kesehatan Lapas Kelas IIB Muara Bungo.

Koordinasi ini merupakan tindak lanjut kerja sama yang telah terjalin antara Lapas Kelas IIB Muara Bungo dengan Puskesmas Muara Bungo II dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada warga binaan.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai program pelayanan kesehatan yang akan dilaksanakan di lingkungan Lapas, di antaranya pemeriksaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi warga binaan, pemeriksaan mobile HIV, Infeksi Menular Seksual (IMS), dan Hepatitis C (Hep-C), pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil, pemeriksaan kesehatan lansia beserta edukasi kesehatan, pelaksanaan IVA Test, serta penyerahan vitamin untuk ibu hamil.

Melalui koordinasi ini diharapkan pelayanan kesehatan bagi warga binaan dapat berjalan lebih optimal, terintegrasi, dan berkelanjutan sehingga mendukung terwujudnya hak kesehatan bagi seluruh warga binaan pemasyarakatan.

Kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan kondusif serta menghasilkan kesepahaman bersama untuk terus memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan layanan kesehatan di Lapas Kelas IIB Muara Bungo.(Hap)

Menurutnya, sikap pemerintah daerah yang berhati-hati dalam penggunaan anggaran justru merupakan bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat dan upaya menjaga tata kelola pemerintahan yang baik.

"Pemerintah daerah tidak boleh dipaksa mengambil kebijakan yang berpotensi menabrak aturan hanya demi memenuhi kepentingan suatu kegiatan. APBD adalah uang rakyat yang penggunaannya harus memiliki dasar hukum, perencanaan yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sampai hari ini, kami belum melihat adanya regulasi yang secara tegas mengatur keterlibatan anggaran daerah untuk kegiatan AFF," tegas Farhan.

Ia menilai bahwa dukungan terhadap sepak bola nasional tidak boleh diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran maupun fasilitas tanpa mekanisme yang jelas.

PSSI adalah organisasi olahraga yang memiliki kedudukan yang sama dengan cabang olahraga lainnya. Oleh karena itu, pemberian perlakuan khusus berpotensi menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan dalam kebijakan olahraga nasional.

Lebih lanjut, Farhan mempertanyakan logika yang menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang harus menanggung konsekuensi dari perencanaan yang semestinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan pemerintah pusat.

"Kalau memang AFF dianggap sebagai agenda prioritas Nasional, maka negara harus hadir melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jangan ketika manfaat dan pencitraannya bersifat nasional, tetapi ketika berbicara soal pembiayaan justru dibebankan kepada daerah. Ini logika yang tidak sehat dalam tata kelola pemerintahan," katanya.

Menurutnya, keberanian pemerintah daerah untuk mengatakan "tidak" terhadap penggunaan anggaran yang tidak memiliki landasan hukum harus dipandang sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan, bukan sebagai sikap anti-olahraga.

Justru pemerintah daerah sedang melindungi keuangan publik dari potensi penyalahgunaan kewenangan yang dapat berimplikasi hukum di kemudian hari.

Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat saat ini masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pengentasan kemiskinan, perbaikan infrastruktur, hingga penciptaan lapangan kerja. Dalam situasi tersebut, setiap rupiah APBD harus diarahkan untuk kepentingan yang benar-benar menjadi prioritas daerah.

"Jangan sampai semangat mendukung sepak bola dijadikan alasan untuk mengesampingkan kebutuhan rakyat yang jauh lebih mendesak. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab langsung kepada masyarakat, bukan kepada kepentingan organisasi tertentu. Karena itu, penggunaan APBD harus tetap berorientasi pada kebutuhan publik dan bukan pada tekanan politik atau kepentingan kelompok tertentu," lLanjut Farhan

Kabid PTKP HMI Cabang Medan juga menyoroti pentingnya konsistensi pemerintah pusat. Menurutnya, apabila Ketua Umum PSSI sekaligus menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, maka seharusnya lebih mudah untuk memastikan dukungan anggaran dan fasilitas melalui jalur kementerian yang sah dan terencana.

" Kalau memang Ketua PSSI serius dan memiliki komitmen penuh terhadap suksesnya AFF di Sumatera Utara, maka tunjukkan melalui perencanaan anggaran yang jelas dari Kemenpora. Terbitkan skema pendanaannya, buka kepada publik sumber pembiayaannya, dan pastikan seluruh kebutuhan kegiatan ditanggung melalui mekanisme yang sesuai aturan. Jangan menjadikan pemerintah daerah sebagai jalan pintas untuk menutupi lemahnya perencanaan," katanya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah patut didukung karena telah memilih untuk berdiri di atas prinsip hukum dan akuntabilitas. D

alam negara hukum, kepatuhan terhadap regulasi harus ditempatkan di atas kepentingan politik, popularitas, maupun tekanan dari pihak mana pun. Sebab keberhasilan sebuah event olahraga tidak boleh dibayar dengan pengabaian terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.(REL/WIK)

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendukung penguatan ketahanan keluarga melalui Monitoring Desa/Kelurahan Program Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) yang dilaksanakan Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kamis (4/6/2026).

Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Rudi Akmal Tambunan, menyampaikan bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam membentuk karakter anak. Karena itu, pola asuh yang baik menjadi fondasi penting dalam menyiapkan generasi masa depan.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, saya menyampaikan selamat datang dan ucapan terima kasih kepada Tim Monitoring dan Evaluasi dari Provinsi Sumatera Utara. Kehadiran Bapak dan Ibu menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran pemerintah, TP PKK, dan masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program pemberdayaan keluarga," katanya.

Menurutnya, di tengah perkembangan teknologi digital, peran keluarga menjadi semakin penting dalam mendampingi anak agar mampu memanfaatkan teknologi secara positif sekaligus terhindar dari berbagai dampak negatif.

"Kita menyadari bahwa membangun generasi emas tidak cukup hanya dengan menyediakan pendidikan yang baik. Generasi unggul harus dibangun dari keluarga yang kuat, harmonis, dan memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai perubahan sosial maupun teknologi," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara, Ny Kahiyang Ayu Boby Nasution, yang diwakili Ketua Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga (Pokja III), Ny Rina Maulani, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan seluruh jajaran TP PKK dalam menjalankan Program PAAREDI. Monitoring ini juga menjadi rangkaian penilaian lomba desa percontohan khususnya kategori PAAR dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK Provinsi Sumatera Utara.

"Melalui Program PAAR, kita ingin memastikan bahwa keluarga tetap menjadi tempat terbaik bagi anak untuk mendapatkan kasih sayang, perlindungan, pendidikan karakter, serta pembentukan nilai-nilai moral dan sosial. Orang tua harus mampu menjadi teladan sekaligus sahabat bagi anak-anaknya," ujarnya.

Camat Percut Sei Tuan, Muhammad Kennedy, menyampaikan apresiasi atas ditunjuknya Desa Bandar Khalipah sebagai lokasi monitoring. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program pemberdayaan keluarga di wilayahnya. ( DMS)

Kabar ini bermula dari laporan dan keterangan seorang warga masyarakat yang meminta identitasnya dirahasiakan, namun menyampaikan fakta dan kronologi kejadian secara rinci yang menyoroti penyimpangan prosedur dalam sebuah operasi penangkapan

Berangkat dari informasi yang diterima awak media, peristiwa yang memicu dugaan bermula pada hari Rabu, 20 Mei 2026, sekitar pukul 04.00 WIB. Di jam-jam dini hari yang sepi tersebut, tim operasi BNNP Sumut dikabarkan melakukan aksi penggerebekan dan berhasil mengamankan seorang individu yang diduga kuat berperan sebagai bandar besar narkoba di kawasan SPBU Medan Selayang, Kota Medan.

Berdasarkan prosedur standar penegakan hukum, setiap tersangka yang diamankan seharusnya langsung dibawa ke kantor resmi lembaga untuk dilakukan pemeriksaan awal, pendataan, dan penitipan di tempat tahanan negara yang sah serta sanksi pidana bagi siapa saja yang terlibat dalam peredaran narkotika, kasus ini menjadi sangat krusial. UU

Narkoba menegaskan bahwa negara melalui BNN bertugas memberantas peredaran gelap narkotika, menindak tegas pelaku, serta melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Lebih jauh lagi, dalam undang-undang ini juga diancamkan hukuman yang sangat berat bagi setiap orang yang membantu atau memudahkan perbuatan kejahatan narkotika, termasuk jika pelakunya adalah pejabat, pegawai, atau aparat penegak hukum itu sendiri.

Jika dugaan keterlibatan oknum pimpinan ini terbukti benar, maka hal itu merupakan pelanggaran berat terhadap amanah undang-undang sekaligus pengkhianatan terhadap tugas pokok lembaga. Sebab, yang seharusnya menjadi tameng dan pembasmi kejahatan narkotika justru diduga bersekutu dengan musuh besar masyarakat tersebut.

Dampak Terhadap Kepercayaan Publik

Berita mengenai dugaan keterlibatan pimpinan BNN ini menyadarkan kita kembali pada fakta bahwa institusi penegak hukum adalah garda terdepan yang memegang kunci kepercayaan masyarakat. Ketika ada celah dugaan penyimpangan, apalagi melibatkan jajaran pimpinan, citra seluruh lembaga menjadi taruhannya. Masyarakat Sumatera Utara berhak mengetahui kebenaran: apakah operasi itu sah? Apakah prosedurnya benar? Dan apakah oknum yang diduga terlibat memang memiliki hubungan khusus dengan bandar narkoba tersebut?

Pihak BNNP Sumut diharapkan tidak hanya sekadar memberikan klarifikasi, tetapi juga bersikap terbuka, transparan, dan tegas dalam menindaklanjuti informasi ini. Sesuai amanat UU KIP, publik berhak mendapatkan akses informasi yang benar, utuh, dan tepat waktu agar tidak berkembang berita bohong atau asumsi yang merugikan nama baik institusi.

Catatan Redaksi:

Berita ini dimuat berdasarkan keterangan dan informasi yang disampaikan oleh narasumber serta hasil penelusuran awal di lapangan. Seluruh isi informasi yang disampaikan dalam tulisan ini masih berupa dugaan, kabar yang berkembang, dan belum terverifikasi secara mutlak maupun dikukuhkan sebagai fakta hukum resmi oleh pihak berwenang. Pihak-pihak atau lembaga yang disebutkan dalam pemberitaan ini berhak sepenuhnya memberikan hak jawab, sanggahan, maupun klarifikasi penjelasan yang benar dan mendetail sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, demi terwujudnya keadilan dan kebenaran informasi.

Redaksi tetap berkomitmen untuk mengawal isu ini hingga tuntas dan akan segera menyampaikan pembaruan berita segera setelah mendapatkan keterangan resmi dari BNNP Sumut pada jadwal konfirmasi yang ditetapkan, yakni tanggal 30 Mei 2026.(Nur Edi)

Dalam pelantikan tersebut, Mardison menegaskan bahwa integritas, disiplin, dan profesionalisme merupakan fondasi utama yang wajib dijaga setiap aparatur peradilan.

Prosesi pelantikan yang berlangsung di Ruang Cakra I PN Medan itu turut dihadiri Wakil Ketua PN Medan, para hakim, panitera, sekretaris, jajaran pegawai serta anggota keluarga para pegawai yang dilantik.

Pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2068/SEK/SK.KP1.2.6/V/2026 tanggal 29 Mei 2026 tentang Pengangkatan PNS di lingkungan Mahkamah Agung.

Dari 12 pegawai yang dilantik, tiga orang mengisi formasi Analis Perkara Peradilan, yakni Alexandra Maria Letsoin, S.H., Nur Haswanty Annisa Gurning, S.H., dan Yoga Harfiansah, S.H. Sementara Debby Theresia Silaban, S.T. dipercaya menempati jabatan Teknisi Sarana dan Prasarana.

Adapun tujuh pegawai lainnya ditempatkan sebagai Dokumentalis Hukum, yakni Ayuni Nurafni, A.Md., Bona Daniel Sinaga, A.Md., Fania Iftitah Haryadi, A.Md., Jihan Livia Amand, A.Md., Mathilda Prisma L. Tobing, A.Md., Najwa Odelia Afifah, A.Md., A.B., Novta Farida Siregar, A.Md., serta Rully Domu Pranata Daulay, A.Md.

Selain pengucapan sumpah jabatan, seluruh pegawai yang dilantik juga mengucapkan sumpah dan janji sebagai aparatur sipil negara serta menandatangani fakta integritas.

Melalui dokumen tersebut mereka berkomitmen aktif mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), menolak segala bentuk suap maupun gratifikasi, serta menjalankan tugas secara transparan, jujur, objektif, dan akuntabel.

Dalam arahannya, Mardison mengingatkan bahwa status sebagai PNS bukan sekadar perubahan administratif, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada negara, institusi, dan masyarakat pencari keadilan.

Ia menekankan agar para pegawai yang baru dilantik senantiasa menjaga tertib disiplin, tertib administrasi, tertib perkantoran, bahkan tertib dalam kehidupan berkeluarga.

Menurutnya, kedisiplinan dan integritas harus tercermin tidak hanya saat menjalankan tugas dalam pekerjaan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.

"Integritas harus dibangun dan ditingkatkan terus-menerus, baik di lingkungan kantor maupun di tengah masyarakat," ujar Mardison.

"Selain itu, para pegawai juga harus terus belajar untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas diri agar mampu menghadapi tantangan tugas yang semakin berkembang," tambah Mardison.

Pelantikan 12 PNS tersebut menjadi bagian dari upaya Pengadilan Negeri Medan memperkuat sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas.

Di tengah tuntutan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik, keberadaan aparatur yang bersih, disiplin, dan kompeten dinilai menjadi salah satu kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.(erni)

Pembangunan ini berada di lahan yang dihibahkan oleh keluarga Malem Ukur Tarigan kepada Pemerintah Desa dimana biaya pembangunannya menggunakan dana gotong rotong.

"Saya berharap hibah tanah ini menjadi amal jariah dan kenangan terbaik bagi keluarga besar Bapak Malem Ukur Tarigan serta masyarakat Desa Marindal II. Jarang kita melihat pembangunan kantor desa yang lahir dari semangat gotong royong masyarakat seperti ini," tutup Bupati.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan bahwa kantor desa nantinya akan menjadi salah satu pusat pelayanan publik bagi masyarakat Desa Marindal II. Ia mengapresiasi semangat gotong royong dan partisipasi masyarakat yang berinisiatif membangun kantor desa secara mandiri.

"Berdasarkan yang saya dengar dari Pak Kepala Desa, pembangunan ini direncanakan murni dari swadaya masyarakat dan bantuan pihak ketiga. Ini menjadi tantangan yang luar biasa, dan saya berharap dapat direalisasikan bahkan sebelum satu tahun," ujarnya.

Bupati juga menjelaskan, apabila seluruh aspek legalitas tanah dan administrasi telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka pemerintah desa dapat memanfaatkan dana bagi hasil pajak untuk pembangunan kantor desa sesuai regulasi.

"Sepanjang alas haknya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dana bagi hasil pajak dapat dimanfaatkan untuk pembangunan kantor desa. Namun yang paling penting, semangat swadaya masyarakat yang menjadi fondasi pembangunan ini harus terus dijaga," katanya.

Ia juga berpesan kepada Kepala Desa Marindal II, Jufri Antono, agar senantiasa menjaga amanah masyarakat yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan tersebut.

"Kalau masyarakat sudah bergotong royong membangun kantor desa, maka pemerintah desa harus memberikan pelayanan terbaik. Kantor ini bukan milik pribadi, tetapi milik seluruh masyarakat Marindal II," tegasnya.

Ia juga menilai besarnya jumlah penduduk Desa Marindal II yang mencapai sekitar 5.600 kepala keluarga menjadi modal besar dalam mendorong pembangunan desa melalui partisipasi aktif masyarakat, termasuk dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Sementara itu, Kepala Desa Marindal II, Jufri Antono, menyampaikan rasa syukur atas dimulainya pembangunan kantor desa yang menurutnya menjadi tonggak penting bagi kemajuan desa.

"Ini merupakan momen yang membanggakan sekaligus menantang bagi kami. Pembangunan kantor desa ini kami canangkan murni dari swadaya masyarakat dan dukungan pihak ketiga, khususnya para pengusaha yang berasal dari Desa Marindal II. Alhamdulillah, banyak warga kami yang telah berhasil dan ikut berkontribusi," ujarnya.

Menurutnya, pembangunan kantor desa dilatarbelakangi tingginya pertumbuhan penduduk yang saat ini mencapai sekitar 5.600 kepala keluarga, belum termasuk warga yang masih tercatat dalam kartu keluarga daerah lain.

"Kami merasa sudah saatnya memiliki kantor desa yang lebih representatif agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik. Kehadiran Bapak Bupati hari ini menjadi dukungan moral yang sangat berarti bagi kami," tambah Jufri.

Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan pula penyerahan Akta Hibah Tanah dari Malem Ukur Tarigan kepada Pemerintah Desa Marindal II yang diterima langsung oleh Kepala Desa Jufri Antono.

Malem Ukur Tarigan menjelaskan bahwa tanah seluas 800 meter persegi tersebut diserahkan secara ikhlas bersama keluarganya untuk kepentingan pembangunan kantor desa.

"Kami sekeluarga, saya, istri dan empat anak, dengan ikhlas menyerahkan tanah ini kepada Pemerintah Desa Marindal II. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi masyarakat dan menjadi amal jariah bagi keluarga kami," terangnya.( DMS)

Menurut Ny Jelita, inovasi tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Deli Serdang bersama TP PKK untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih dekat dan mudah diakses masyarakat, khususnya bagi perempuan usia subur.

Ia menjelaskan, Mobile IVA Test merupakan layanan jemput bola melalui kendaraan khusus yang menyasar langsung desa dan kelurahan. Kehadiran layanan ini menjadi langkah strategis untuk memperluas cakupan deteksi dini kanker serviks di tengah tingginya jumlah penduduk dan luasnya wilayah Kabupaten Deli Serdang.

"Pelaksanaan IVA Test bukan sekadar memenuhi unsur perlombaan, tetapi merupakan gerakan nyata untuk meningkatkan kualitas kesehatan perempuan melalui deteksi dini kanker serviks," ujarnya.

Ia menambahkan, pemeriksaan IVA Test merupakan metode skrining yang sederhana, mudah dilakukan, dan efektif untuk menemukan lesi prakanker sejak dini sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Tak hanya menyediakan layanan IVA Test, Mobile IVA Test juga dilengkapi dengan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya, seperti USG bagi ibu hamil, pemeriksaan jantung melalui EKG, hingga deteksi dini stunting pada anak.

Ia juga berharap capaian pelaksanaan IVA Test di Kecamatan Lubuk Pakam yang telah mendekati 100 persen dapat menjadi modal bagi Kabupaten Deli Serdang untuk meraih hasil terbaik pada penilaian tingkat Provinsi Sumatera Utara.

"Kami sangat berharap Kabupaten Deli Serdang, khususnya Kecamatan Lubuk Pakam, dapat masuk enam besar pada penilaian tingkat provinsi," harapnya.

Sementara itu Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan mengatakan, Mobile IVA Test merupakan layanan yang lahir berdasarkan kebutuhan untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas. Dengan jumlah penduduk Deli Serdang yang mencapai sekitar 2,1 juta jiwa dan jumlah perempuan usia produktif yang sangat besar, pelayanan kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan masyarakat datang ke fasilitas kesehatan.

"Kalau kita hanya menunggu masyarakat datang untuk melakukan pemeriksaan, tentu akan banyak yang belum terjangkau. Karena itu, kami hadir langsung ke tengah masyarakat melalui layanan mobile," ujarnya.

Ia juga mengapresiasi dedikasi para kader PKK, tenaga kesehatan, pemerintah desa dan kelurahan, serta seluruh pihak yang selama ini menjadi ujung tombak pelaksanaan program kesehatan di tengah masyarakat.

"Keberhasilan pelayanan publik tidak bisa hanya dilakukan pemerintah daerah semata. Dibutuhkan kolaborasi dan semangat gotong royong seluruh elemen masyarakat," katanya.( DMS)

Hal tersebut disampaikan Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, saat peletakan batu pertama pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang di Jalan Tirta Deli bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Deli Serdang, Saripuddin Daulay, Kamis (4/6/2026).

"Kami harapkan nanti pembangunan kantor ini bisa menambah bentuk pelayanan publik yang selama ini dilakukan oleh kantor Kementerian Agama kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Deli Serdang," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa konsep kawasan perkantoran terpadu menjadi arah pembangunan ke depan. Dengan target pelaksanaan 150 hari kalender, pembangunan Kantor Kemenag diharapkan dapat menjadi bagian dari wajah baru Kabupaten Deli Serdang yang modern, tertata, dan terintegrasi.

"Kita juga akan bangga bila semua kantor instansi vertikal itu bisa di dalam satu kawasan hamparan perkantoran Kabupaten Deli Serdang. Ini jadi lebih memudahkan di dalam koordinasi, karena nanti bersifat integrasi total," jelasnya.

Ia juga menyampaikan harapan agar kawasan tersebut dapat menghadirkan wajah pembangunan yang lebih baik dan menjadi motivasi bagi masyarakat.

"Yang paling penting sebenarnya kami berharap bisa menghadirkan satu performa pembangunan yang baik, yang bisa menjadi motivasi untuk seluruh masyarakat di Kabupaten ini untuk membangun kabupaten ini menjadi lebih baik ke depannya," tambahnya.

Pembangunan ini, lanjutnya, tidak hanya difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, tetapi juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui pemberdayaan tenaga kerja lokal, khususnya kelompok masyarakat Desil 1 hingga Desil 3.

"Kita berharap Deli Serdang ini menjadi salah satu pusat pemerintahan kabupaten yang seluruh kantor itu terintegrasi dalam satu hamparan, untuk bisa menjadi role model bagi kabupaten/kota yang lain," pungkasnya.( DMS)

Penegasan disampaikan Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, saat menerima audiensi pelaku jasa konstruksi dan rekanan lokal di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Deli Serdang, Rabu (3/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, para pelaku usaha menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pelaksanaan pembangunan daerah serta peluang partisipasi pelaku usaha lokal dalam berbagai pekerjaan pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang membuka kesempatan yang sama bagi seluruh penyedia yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses pengadaan pekerjaan pemerintah.

"Silakan mengikuti seluruh mekanisme yang telah ditetapkan. Namun, saya tidak bisa menjamin siapa yang akan terpilih karena seluruh peserta akan melalui proses pemeriksaan dan evaluasi yang sama. Pemerintah harus memastikan setiap pekerjaan dilaksanakan oleh pihak yang memenuhi persyaratan dan memiliki kemampuan yang sesuai," tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya legalitas usaha, kelengkapan dokumen perizinan, serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Menurutnya, aspek legalitas dan profesionalisme menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus menjamin kualitas pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah.( DMS)

Dukungan tersebut disampaikan Tenaga Ahli Menteri HAM RI, Muhammad Hasbi Simanjuntak, saat bertemu Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan di Kantor Bupati Deli Serdang, Rabu (3/6/2026), sebagai tindak lanjut atas surat yang telah disampaikan pemerintah daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Deli Serdang memaparkan data aset daerah yang selama ini digunakan untuk kepentingan masyarakat namun berada di atas lahan HGU PTPN. Aset tersebut meliputi 75 gedung sekolah, delapan puskesmas, serta 468 ruas jalan yang tersebar di berbagai wilayah.

Bupati Asri Ludin Tambunan menjelaskan, persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut keberlangsungan pelayanan publik yang selama puluhan tahun telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat karena menjadi sarana utama dalam memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, hingga mendukung aktivitas ekonomi dan sosial.

"Kalau seluruh fasilitas umum yang ada di atas lahan tersebut dipersoalkan atau bahkan dikosongkan, maka dampaknya akan sangat besar terhadap masyarakat. Dampaknya bukan hanya pemerintah daerah, tetapi hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan, layanan kesehatan dan pelayanan publik," katanya.

Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah pada prinsipnya ingin memastikan aset-aset yang selama ini dibangun untuk kepentingan masyarakat memiliki kepastian hukum yang jelas.

Karena itu, Pemkab Deli Serdang berharap dapat ditemukan mekanisme penyelesaian yang memungkinkan lahan tempat berdirinya fasilitas-fasilitas publik tersebut ditata menjadi bagian dari aset pemerintah daerah, sehingga pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatannya bagi masyarakat dapat dilakukan secara lebih optimal.

Pemkab Deli Serdang berharap Kementerian HAM dapat memberikan dukungan melalui kajian dan rekomendasi yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam penyelesaian persoalan tersebut.

"Saya berharap Kementerian HAM dapat membantu memastikan hak-hak masyarakat tetap terlindungi, terutama terhadap fasilitas-fasilitas publik yang selama ini telah dimanfaatkan untuk kepentingan umum," ujarnya.

Sementara itu, Kementerian HAM RI yang diwakili Tenaga Ahli, Muhammad Hasbi Simanjuntak mengatakan, kedatangannya ke Deli Serdang merupakan tindak lanjut arahan Menteri HAM setelah menerima laporan dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Menurutnya, Kementerian HAM memandang persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan status pertanahan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan pelayanan publik dan perlindungan hak-hak masyarakat.

"Ada tiga hal yang menjadi perhatian kami. Pertama, keberlanjutan infrastruktur pelayanan publik. Kedua, dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Ketiga, potensi risiko sosial yang dapat terjadi apabila persoalan ini tidak segera diselesaikan," katanya.

Hasbi menjelaskan, keberadaan puluhan sekolah, fasilitas kesehatan, dan ratusan ruas jalan yang saat ini dimanfaatkan masyarakat harus menjadi pertimbangan penting dalam proses penyelesaian persoalan.

Meski tidak memiliki kewenangan menentukan status hukum kepemilikan tanah, Kementerian HAM, lanjutnya, dapat memberikan analisis dan rekomendasi berdasarkan perspektif hak asasi manusia.

"Kami kemari ingin mendapatkan informasi yang utuh mengenai sejarah dan perkembangan persoalan ini sehingga dapat dilakukan analisis terhadap potensi dampak yang mungkin terjadi. Hak atas pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik merupakan bagian penting yang harus menjadi perhatian," ujarnya. ( DMS)

Peresmian tersebut turut dihadiri Danrem 023/Kawal Samudera Kolonel Inf Iwan Budiarso, Bupati Humbang Hasundutan Oloan Paniaran Nababan, unsur Forkopimda Tapanuli Utara, anggota DPRD, pimpinan OPD, para camat, kepala desa, serta tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Tapanuli Utara menyampaikan rasa syukur atas selesainya pembangunan jembatan yang selama ini menjadi kebutuhan penting masyarakat. Kehadiran jembatan tersebut dinilai sebagai solusi strategis dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Pembangunan Jembatan Wiradharma merupakan hasil kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, TNI Angkatan Darat, BWSS II Medan, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ini menjadi bukti bahwa sinergi lintas lembaga mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Bupati.

Ia menjelaskan, melalui APBD Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp475 juta untuk pembangunan bangunan bawah atau pondasi jembatan. Sementara itu, pembangunan struktur atas menggunakan Jembatan Bailey dikerjakan oleh TNI Angkatan Darat, sedangkan pekerjaan bronjong dilaksanakan oleh BWSS II Medan.

Bupati memberikan apresiasi khusus kepada jajaran Kodim 0210/Tapanuli Utara yang terlibat langsung dalam proses pembangunan. Menurutnya, keterlibatan TNI dalam pembangunan infrastruktur daerah merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat.

"Semangat kebersamaan yang ditunjukkan TNI membuktikan bahwa kemanunggalan TNI dan rakyat bukan sekadar slogan, tetapi diwujudkan melalui karya nyata yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat," katanya.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada BWSS II Medan atas dukungan pembangunan bronjong, serta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah mengalokasikan anggaran lanjutan untuk penyempurnaan pekerjaan bronjong jembatan pada tahun 2026.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan konektivitas wilayah, Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk melanjutkan pembangunan dan perbaikan ruas jalan dari ujung jembatan menuju Desa Simamora. Langkah tersebut diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat, mempercepat distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi warga.

Pada kesempatan itu, Pangdam I/Bukit Barisan bersama Bupati Tapanuli Utara dan para tamu undangan juga menyerahkan tali asih berupa paket sembako kepada perwakilan masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap warga.

Menutup rangkaian acara, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat gotong royong dan kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah. Ia juga mengimbau masyarakat agar merawat dan menjaga jembatan tersebut sebagai aset strategis yang memiliki manfaat besar bagi generasi mendatang.

"Semoga jembatan ini tidak hanya menjadi penghubung antarwilayah, tetapi juga menjadi jembatan yang menghubungkan harapan dengan kenyataan, potensi dengan kesempatan, serta mengantarkan masyarakat menuju kehidupan yang semakin maju dan sejahtera," pungkas Bupati. ( HCS)

Komitmen itu terlihat saat Tim Monitoring TP PKK Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari Sri Wahyuni Ramadani, Nurhayati, dan Syukur melakukan monitoring dan pembinaan di Kecamatan Sipoholon, Selasa (2/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tapanuli Utara, Camat Sipoholon, perwakilan Bank Sumut, Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Tapanuli Utara, pengurus TP PKK, kader kesehatan, serta unsur masyarakat yang selama ini terlibat aktif dalam mendukung program kesehatan perempuan.

Dalam kegiatan itu, UPT Puskesmas Sitadatada dan UPT Puskesmas Situmeang Habinsaran mendapat perhatian khusus karena menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan sekaligus motor penggerak berbagai program strategis di Kecamatan Sipoholon.

Kepala UPT Puskesmas Sitadatada, Rosianna Meylin Togatorop, S.Keb., M.K.M., bersama tenaga kesehatan terus mengintensifkan pelayanan dan edukasi kepada masyarakat, khususnya terkait deteksi dini kanker serviks melalui pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA Test).

Upaya tersebut membuahkan hasil yang signifikan. UPT Puskesmas Sitadatada berhasil mencatat capaian sebesar 99,7 persen untuk program CKG, IVA Test, Pintuta, dan ASIK. Sementara UPT Puskesmas Situmeang Habinsaran juga menunjukkan performa yang sangat baik dengan capaian 97 persen pada indikator CKG dan ASIK melalui aplikasi Kementerian Kesehatan serta dukungan terhadap Program Pintuta Kabupaten Tapanuli Utara.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Tapanuli Utara, Satya Darma Nababan, yang membacakan sambutan Bupati Tapanuli Utara menegaskan bahwa status Desa Percontohan PKK harus dibuktikan melalui kerja nyata yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Berbagai inovasi yang telah dirancang harus diwujudkan dalam aksi nyata sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Satya Darma Nababan.

Menurutnya, keberhasilan program IVA Test dan berbagai program kesehatan lainnya merupakan hasil kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, TP PKK, tenaga kesehatan, kader, serta masyarakat.

Selain memberikan pelayanan kesehatan, kader PKK juga terus didorong untuk aktif mengedukasi Pasangan Usia Subur (PUS) mengenai pentingnya pemeriksaan IVA Test, pola hidup sehat, serta langkah-langkah pencegahan penyakit yang dapat mengancam kesehatan perempuan.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap capaian yang telah diraih Sipoholon tidak berhenti pada proses penilaian tingkat provinsi semata. Lebih dari itu, keberhasilan tersebut diharapkan menjadi model yang dapat direplikasi di desa dan kecamatan lain dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Dengan capaian yang hampir sempurna, dukungan lintas sektor yang solid, serta keterlibatan aktif masyarakat, Sipoholon kini tidak hanya berupaya meraih prestasi dalam penilaian PKK tingkat Provinsi j Utara, tetapi juga membuktikan bahwa pelayanan kesehatan yang efektif dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera.(HC$)