Dalam kesempatan tersebut, Camat Medan Selayang, Muhammad Husnul Hafiz Rambe, S.STP., M.AP., memaparkan secara komprehensif berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya. Mulai dari profil dan kondisi wilayah, kualitas pelayanan kepada masyarakat, capaian program, hingga berbagai inovasi yang telah dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Tidak hanya aspek pemerintahan, pemaparan juga diperkuat dengan peran aktif Tim Penggerak PKK Kecamatan Medan Selayang. Ketua TP PKK Kecamatan Medan Selayang, Ny. Syamsiah Hafiz Rambe, menyampaikan berbagai program dan kegiatan PKK, khususnya dalam mendukung pemberdayaan keluarga, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan partisipasi masyarakat di tingkat kelurahan.

Pemaparan tersebut mendapat perhatian dari tim penilai yang terdiri atas lebih dari 20 perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Setelah pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan pendalaman terhadap berbagai program, inovasi, serta capaian yang telah dilaksanakan Kecamatan Medan Selayang.

Penilaian tersebut juga mendapat dukungan dari berbagai unsur dan mitra kerja di wilayah Kecamatan Medan Selayang. Di antaranya para lurah se-Kecamatan Medan Selayang, Ketua PKK Kelurahan, pejabat struktural, PLKB Kecamatan Medan Selayang, penyuluh pertanian, Kepala Puskesmas PB Selayang II, Kepala KUA PB Selayang II, Ketua MUI, tokoh agama, LPM, Karang Taruna, tokoh pemuda, Kepala UPT6 Bapenda Kota Medan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Babinpotdirga, Wakapolsek Sunggal, Ketua KONI, hingga perwakilan Kementerian Sosial.

Keterlibatan lintas sektor tersebut menjadi gambaran kuatnya semangat kolaborasi yang dibangun Kecamatan Medan Selayang. Sinergi antara pemerintah, unsur kewilayahan, lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, pemuda, serta berbagai mitra pelayanan menjadi bagian penting dalam mendorong pemerintahan yang semakin dekat dengan masyarakat.

Melalui momentum Penilaian Kecamatan Terbaik Tingkat Kota Medan Tahun 2026 ini, Kecamatan Medan Selayang menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi. Bukan sekadar mengejar capaian dalam sebuah penilaian, tetapi menjadikan evaluasi sebagai momentum untuk memperkuat kualitas pelayanan dan menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Dengan semangat kolaborasi dan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan warga, Kecamatan Medan Selayang terus bergerak mewujudkan pemerintahan yang profesional, inovatif, responsif, dan semakin dekat dengan masyarakat. (ATN)

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Panglima Komando Sektor I Medan, Marsma TNI Imam Subekti. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat, penuh keakraban, sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan hubungan kelembagaan antara Pemerintah Kota Medan melalui Dinas SDABMBK dengan jajaran TNI Angkatan Udara.

Khairul Azmi menyampaikan bahwa silaturahmi menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi yang harmonis antarlembaga. Menurutnya, hubungan yang baik akan menjadi fondasi dalam menciptakan sinergi dan kolaborasi untuk mendukung kepentingan bersama.

"Silaturahmi ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan sekaligus membangun komunikasi yang semakin baik. Kami berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus dipelihara dan diperkuat," ujar Khairul Azmi.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Medan melalui Dinas SDABMBK senantiasa terbuka untuk membangun koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk jajaran TNI Angkatan Udara, khususnya dalam mendukung kelancaran berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Pertemuan tersebut juga mencerminkan pentingnya membangun hubungan kelembagaan yang solid melalui komunikasi, koordinasi, dan semangat kebersamaan.

Dengan terjalinnya komunikasi yang semakin erat, diharapkan hubungan baik antara Pemerintah Kota Medan dan jajaran TNI Angkatan Udara dapat terus terjaga serta memberikan kontribusi positif dalam mendukung berbagai kepentingan bersama dan pembangunan Kota Medan.

(ATN)

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DWP Dinas SDABMBK Kota Medan, Ny. Reni Khairul Azmi. Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan menjadi ruang bagi pengurus untuk menyatukan gagasan serta menyusun langkah organisasi secara lebih terarah.

Dalam pertemuan itu, pengurus DWP membahas sejumlah agenda dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan. Pembahasan dilakukan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, keterlibatan anggota, serta manfaat yang diharapkan dapat diberikan melalui setiap program.

Ny. Reni Khairul Azmi menekankan pentingnya perencanaan yang matang, terarah, dan terkoordinasi agar seluruh program kerja dapat terlaksana secara optimal.

Menurutnya, DWP bukan hanya menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan antaranggota, tetapi juga memiliki peran dalam mendukung berbagai kegiatan positif yang memberikan manfaat bagi keluarga anggota maupun masyarakat.

"Setiap program perlu kita persiapkan dengan baik, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan terarah dan memberikan manfaat. Yang terpenting adalah kebersamaan, kekompakan dan partisipasi seluruh anggota," ujar Ny. Reni.(ATN)

Dalam peninjauan tersebut, Zakiyuddin didampingi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan, John Ester Lase. Keduanya melihat secara langsung sejumlah fasilitas dan kondisi lingkungan MIC, sekaligus memastikan seluruh bagian kawasan tersebut tetap terawat dengan baik.

Zakiyuddin menegaskan, pihak kontraktor harus tetap menjalankan tanggung jawab pemeliharaan terhadap seluruh fasilitas MIC sesuai ketentuan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut berlangsung hingga berakhirnya masa pemeliharaan pada Maret 2027.

Menurutnya, keberadaan MIC sebagai salah satu fasilitas penting di Kota Medan harus didukung dengan kondisi lingkungan dan bangunan yang terjaga, bersih, nyaman, serta layak digunakan masyarakat.

Sejumlah hal menjadi perhatian dalam peninjauan tersebut, mulai dari penataan halaman, kebersihan gedung, perawatan kolam, hingga pemasangan ambal. Berbagai catatan di lapangan tersebut diharapkan segera ditindaklanjuti sehingga kualitas dan kenyamanan fasilitas MIC tetap terjaga.

"Selama masa pemeliharaan masihll00ll berjalan, pihak kontraktor harus memastikan seluruh fasilitas dirawat dan diperhatikan dengan baik. Jangan sampai ada bagian yang dibiarkan begitu saja," tegas Zakiyuddin.

Ia juga meminta perangkat daerah terkait untuk terus melakukan pengawasan dan memastikan setiap pekerjaan pemeliharaan berjalan sesuai ketentuan.

Peninjauan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Medan dalam memastikan fasilitas publik yang telah dibangun dapat memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat.

Pemko Medan berkomitmen menjaga keberadaan MIC agar tidak hanya menjadi fasilitas yang representatif, tetapi juga senantiasa berada dalam kondisi terawat, bersih dan nyaman sehingga dapat mendukung berbagai aktivitas keagamaan serta kegiatan masyarakat di Kota Medan.(ATN)

Saksi pertama yang diperiksa adalah Prima, Engineer PT Hutama Karya (HK). Ia menerangkan pelaksanaan pekerjaan jembatan segmen 2 dan 3 mengacu pada dokumen tender dan Detail Engineering Design (DED). Namun ia mengaku tidak mengikuti proses tender proyek.

Ketika ditanya mengenai perbedaan antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan serta siapa yang bertanggung jawab, Prima mengaku tidak mengetahui.

Engineer PT Hutama Karya (HK) Prima. (Raden Armand).

"PPK melakukan pengawasan rutin dan sempat ada mediasi terkait permintaan mengejar ketertinggalan progres pekerjaan,"ujarnya.

Terkait struktur pelaksana, Prima menyebut Gusnav sebagai project manager yang bertanggung jawab dan dibantu Prajapati Utomo yang lebih sering hadir langsung di lapangan. Ia juga membenarkan adanya teguran dari PPK soal kehadiran project manager, namun dari tiga surat teguran yang ditanyakan penasihat hukum, ia hanya mengingat satu.

"Jika personel pelaksana tidak berada di lokasi, PPK dapat memberikan teguran. Namun terkait kewenangan PPK untuk melakukan pemutusan kontrak, saya tidak mengetahui secara pasti,"katanya.

Saksi kedua adalah I Yoman Enda selaku Ketua KSO. Ia menerangkan mekanisme pencairan anggaran proyek hingga 15 termin yang harus melalui verifikasi dan persetujuan kepala proyek, yakni Prajapati Utomo. Dokumen yang dibutuhkan antara lain progres, laporan mingguan dan bulanan, faktur, serta kontrak sebagai lampiran.

Saat ditanya soal waktu pencairan termin pertama dan kedua, Yoman mengaku tidak membawa data pendukung.

"Serah terima pertama pekerjaan dilakukan 23 Januari 2024 dengan progres 100 persen, dan Final Hand Over (FHO) pada 30 April 2025, setelah itu masih ada masa pemeliharaan,"ungkapnya

Yoman mengungkap adanya potensi kerugian sekitar Rp13 miliar sehingga pihaknya secara sukarela menitipkan uang Rp13 miliar melalui bagian legal. Ketika majelis hakim menanyakan apakah penitipan uang itu berkaitan dengan terdakwa, Yoman menegaskan tidak ada kaitannya.

Usai persidangan, Penasihat Hukum terdakwa dari Hotma Sitompul Law Firm, Philipus Sitepu SH MH didampingi Donny Manullang SH dan Mulyadi SH, menilai keterangan para saksi justru menguatkan pembelaan.

"Saksi Prima sebagai engineer yang mengetahui kondisi lapangan menegaskan tidak ada kekurangan mutu maupun volume pekerjaan. Menurutnya, pekerjaan telah melalui tahapan pemeriksaan berjenjang, termasuk koreksi dan pengujian laboratorium,"ujarnya.

Terkait uang muka yang diterima HK BM KSO yang disebut JPU tanpa rincian, Philipus menyebut Yoman telah menjelaskan ada rincian penggunaannya sesuai progres.

"Soal subkontrak, para saksi menyebut pekerjaan yang disubkontrakkan adalah pekerjaan khusus yang boleh disubkonkan, bukan pekerjaan utama, dan terdakwa tetap melakukan teguran jika ada perubahan personel,"katanya.

Soal penitipan uang Rp13 miliar, Philipus menyebut uang itu dikembalikan oleh pihak HK dan tidak berkaitan dengan terdakwa Enda Simakasura. Ia juga mempertanyakan dasar perhitungan potensi kerugian yang menurut Yoman hanya berdasarkan informasi dari jaksa tanpa perhitungan rinci.

"Semua saksi yang dihadirkan JPU keterangannya konsisten mengenai kualitas, volume, tahapan pekerjaan, hingga proses serah terima yang sudah sesuai prosedur," ujarnya.

Atas fakta itu, pihaknya meyakini terdakwa tidak bersalah dan meminta majelis hakim menjatuhkan putusan bebas. Sidang akan kembali digelar Jumat (25/9/2026) dengan agenda pemeriksaan ahli struktur sipil dan ahli pengadaan barang dan jasa (PBJ) dari JPU. (Den)

Koordinator AKDA Liston Hutajulu menyebut seharusnya persoalan yang timbul akibat dualisme kepengurusan yayasan hingga rektor UDA tidak mengorbankan mahasiswa.

"Sangat kita sesalkan sekali. Toh, soal administrasi keuangan itu kan masalah internal kepengurusan yayasan lama dan baru. Soal kemana mahasiswa telah membayarkan uang kuliah saat itu, harusnya yayasan baru langsung pertanyakan ke yayasan lama. Jangan pula mahasiswa yang jadi korban," katanya kepada wartawan, Rabu (23/9/2026).

Seharusnya, mahasiswa tidak lagi dilibatkan dalam urusan administrasi keuangan karena status sudah lulus.

"Ketua YPDA diminta tidak mempersulit mahasiswa yang sudah berstatus alumni, karena alumni bisa menjadi orang yang akan membangkitkan Universitas Darma Agung di masa depan," katanya yang juga Alumni Fakultas Teknik UDA.

Secara akademik, mahasiswa telah menyelesaikan kewajiban mereka kepada pihak kampus dengan membayar uang kuliah dan administrasi lainnya.

"Jadi soal kemana uang kuliah itu dibayarkan, kan jelas yakni kepada pihak kampus. Lalu, kampus harusnya memberikan hak mahasiswa baik itu transkrip nilai maupun ijazah. Jangan ada lagi alasan karena tidak membayar di pihak baru lantas mahasiswa tidak bisa mendapatkan hak mereka. Sementara Pembina di yayasan lama maupun baru tetap sama yaitu Pak Richard Elias Pardede," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, YPDA selaku badan pengelola UDA yang saat ini dipimpin Hana Nelsri Kaban harusnya meminta pertanggungjawaban keuangan dari Yayasan Partahi Siregar.

Ia menjelaskan bahwa mahasiswa yang sudah lulus mengeluhkan tidak adanya transkrip nilai dan sebagian ijazahnya ditahan dan mengaku telah membayar uang kuliah ke yayasan lama melalui Rektorat yang dipimpin Dr. Ir. Lilis S. Gultom.

"Dan pembayaran itu bisa dibuktikan dengan kwitansi pembayaran uang kuliah itu. Jadi, harusnya jangan ada lagi penahanan baik itu transkrip nilai maupun ijazah mahasiswa. Saya rasa tidaklah sulit bagi yayasan baru untuk meminta laporan keuangan dari yayasan lama. Sebab, dalam susunan pengurus di yayasan lama yang saya ketahui nama Richard Elias Pardede adalah Pembina di yayasan itu juga," pungkasnya.

Rektor UDA versi Partahi Siregar, Dr Lilis S Gultom telah menyerahkan data soft copy mahasiswa yang mau tamat mulai bulan Maret sampai April ke Lldikti 1 dan hal itu sudah dituangkan dalam hasil Notula yang dilakukan tanggal 30 Maret 2026.

Terkait masalah uang kuliah dan administrasi lainnya yang telah dibayarkan mahasiswa ke Rektorat yang dipimpin Dr. Lilis S.Gultom saat itu, akan dilaporkan dan disampaikan kepada yayasan Partahi Siregar.

Pada butir kesepakatan dalam notula rapat, juga tertulis bahwa mahasiswa yang sudah melaksanakan sidang meja hijau, tidak lagi dilaksanakan sidang meja hijau ulang dan tidak dikutip biaya di luar ketentuan LLDIKTI Wilayah I Sumut.

Butir lainnya, bagi yang sudah layak wisuda, bisa diproses ke proses wisuda sebagaimana yang selayaknya, begitu juga terkait ijazah tidak boleh dipersulit.

"Itu sebabnya, mahasiswa diberikan status lulus dan Penomoran Ijazah Nasional (PIN) serta sebagian besar diwisuda oleh yayasan baru. Kok, yang sudah diluluskan dan diwisuda, dipersulit lagi dengan urusan yang sudah selesai di bulan September tahun 2025," katanya. (Den)

Pemusnahan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan sekaligus untuk melengkapi administrasi sebelum perkara dilimpahkan kepada pihak kejaksaan.

"Pemusnahan barang bukti harus dilaksanakan, salah satu tujuannya agar barang bukti tersebut tidak disalahgunakan," terang AKBP Hannry, Rabu (23/09/2026).

Untuk memastikan proses pemusnahan berjalan transparan dan sesuai ketentuan, kegiatan tersebut disaksikan sejumlah pihak terkait, mulai dari Pengadilan, Kejaksaan hingga pengawasan internal dari Propam.

"Kita memastikan barang bukti yang ada hari ini betul-betul kita musnahkan dengan benar," tegasnya.

Barang bukti yang dimusnahkan adalah 370,62 gram sabu, 90 butir pil ekstasi dengan cara direbus menggunakan kompor gas, dan 17,468 gram ganja di musnahkan dengan cara dibakar. Cara tersebut dilakukan agar narkotika tidak dapat digunakan kembali.

Sebelum dimusnahkan, barang bukti terlebih dahulu diperiksa kandungannya oleh Tim Bidlabfor Polda Sumut untuk memastikan jenis dan kandungan narkotika yang akan dihancurkan.

"Selanjutnya, hasil penghancuran tersebut dimasukkan ke dalam limbah pembuangan sesuai prosedur," kata AKBP Hannry.

AKBP Hannry menambahkan, seluruh tahapan pemusnahan dilakukan bersama pihak terkait untuk memastikan proses berlangsung secara transparan, sesuai prosedur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Selain memberikan kepastian hukum terhadap barang bukti hasil pengungkapan perkara, pemusnahan juga menjadi upaya mencegah narkotika kembali beredar dan membahayakan masyarakat,"Ucap AKBP Hannry.

Melalui keberhasilan pengungkapan dan pemusnahan ini, Polres Langkat mengestimasikan telah berhasil menyelamatkan sekitar 54.457 jiwa masyarakat dari bahaya narkotika.

Pemusnahan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polres Langkat dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Langkat.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi implementasi program Polisi Langkat Garuda Ksatria yang diinisiasi Kapolres Langkat dengan semangat, "Gagah Berani untuk Dicintai Masyarakat, Kuat, Sadar Aturan, Taat, Responsibility, Inovatif, dan Aman."

Melalui semangat, "Satu Langkah, Satu Hati untuk Langkat yang Aman dan Damai," Polres Langkat terus berkomitmen menghadirkan pelayanan kepolisian yang humanis, responsif dan dekat dengan masyarakat.(QQ)

Kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi masuknya barang-barang terlarang sekaligus mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas.

Rangkaian kegiatan diawali dengan apel gabungan yang dipimpin Kalapas Kelas IIA Pematangsiantar. Apel tersebut sekaligus menjadi sarana pengecekan kesiapan personel serta penyampaian arahan dan teknis pelaksanaan razia.

Usai apel, petugas gabungan bergerak melakukan pemeriksaan terhadap kamar hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Dalam kegiatan tersebut, Personel Kompi 2 Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Sumut turut melaksanakan pengamanan dan mendukung kelancaran seluruh rangkaian razia.

Danki 2 Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Sumut, AKP Rafles Rury Carera Manurung, S.Tr.K., S.I.K., mengatakan bahwa keterlibatan Brimob merupakan bagian dari sinergi bersama dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas.

"Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antarinstansi dalam mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif. Personel Brimob siap mendukung pelaksanaan kegiatan bersama, khususnya dalam upaya mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban," ujar AKP Rafles, seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Surat kabar garuda pos yang terlihat POSMETRO MEDAN, Rabu 23 September 2026.

Dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan narkotika maupun telepon genggam di dalam kamar hunian. Namun, ditemukan sejumlah barang yang tidak diperbolehkan berada di dalam kamar, di antaranya sendok berbahan logam, parfum, pengharum ruangan, serta beberapa barang lainnya.

Barang-barang hasil razia kemudian diamankan untuk dilakukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan juga dilanjutkan dengan penyampaian hasil pelaksanaan razia serta pemusnahan barang hasil temuan sesuai prosedur.

Razia gabungan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat pengawasan di lingkungan pemasyarakatan. Tidak hanya mengedepankan tindakan, kegiatan tersebut juga menjadi langkah pencegahan agar potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi sejak dini.

Sinergi antara Brimob Sumut, Lapas, TNI, Polri, BNN, dan instansi terkait diharapkan terus terjaga dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan kondusif.

Satuan Brimob Polda Sumut akan terus hadir dan mendukung setiap upaya bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban sebagai wujud pengabdian Brimob untuk Nusa dan Bangsa.***

Kepala Kantor Wilayah Kemenag Sumut H. Ahmad Qosbi, S.Ag MM menyambut baik kerjasama MoU ini." Hari ini dilakukan penandatanganan MoU dengan MUI terkait pembinaan umat, pelaksanaan seni budaya Islam di lingkungan Pesantren dan Madrasah. Selanjutnya kita akan berkolaborasi dalam pelaksanaan dakwah-dakwah juga siar Islam di Madrasah dan Pondok Pesantren". Dia juga menekankan upaya sinergi dalam menciptakan siswa dan santri yang berkarakter dan memiliki Akhlakul Karimah baik di lingkungan Madrasah dan Pondok Pesantren.

Ketua MUI Provinsi Sumut, Dr. H. Maratua Simanjuntak menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya sinergi dan kerjasama ini. " Tahun ini anggaran yang diterima oleh MUI Provinsi Sumut berkurang dari tahun sebelumnya, hal ini membuat MUI memiliki komitmen kemandirian, kita yakin bahwa kegiatan pembinaan umat harus terus berjalan di Sumatera Utara, walaupun anggaran terbatas, namun dengan bantuan para muhsinin dan sinergi juga kolaborasi dengan banyak pihak, program program pembinaan terus dapat berjalan, kolaborasi bersama Kanwil KementerianAgama semoga membawa banyak manfaat bagi umat Islam di Sumatera Utara", jelas Maratua

Penguatan pembinaan keagamaan, seni budaya Islam dan pengembangan keumatan berupa bimbingan akhlakul Karimah, pengembangan dan pembinaan seni budaya Islam, penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya, peneltian dan pengkajian, penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, pertukaran data dan informasi dan sumber daya lainnnya yang mendukung pelaksanaan program bersama.

Kakanwil mengatakan bahwa melalui kolaborasi dan sinergi ini akan merekatkan hubungan antar Lembaga hingga ke Kabupaten/ Kota. Kanwil Kementerian Agama berkomitmen untuk terus melakukan penguatan pembinaan dan pelayanan keagamaan di tengah tengah masyarakat bersama banyak Lembaga salah satunya MUI Provinsi Sumatera Utara.(hkm)

Pembukaan OMC Tahap II dilaksanakan di Terminal II BMKG Silangit, Senin (21/9/2026), dengan melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Perum Jasa Tirta I (PJT I), PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), serta sejumlah pemangku kepentingan di kawasan Danau Toba.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Samosir Sarimpol Simanihuruk dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir Immanuel TP Sitanggang, bersama Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Kepala Pelaksana BPBD kabupaten se-Kawasan Danau Toba, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas II Bandara Silangit, serta tim pelaksana OMC dan sejumlah mitra terkait.

OMC Tahap II--seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Pemerintah kabupaten samosir yang terlihat POSMETRO MEDAN, Rabu 23 September 2026-- dijadwalkan berlangsung selama 25 hari, mulai 21 September hingga 15 Oktober 2026, dengan sasaran operasi meliputi wilayah perairan Danau Toba dan DTA Danau Toba. Operasi tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan potensi hujan guna mendukung ketersediaan air di kawasan Toba dan sekitarnya.

VP Regional II Perum Jasa Tirta I M. Luckmanul Chakim mengatakan, pelaksanaan OMC menjadi salah satu langkah menghadapi kondisi kekeringan yang terjadi di Indonesia dan dipengaruhi fenomena El Nino. Menurutnya, upaya menjaga ketersediaan air memiliki keterkaitan erat dengan ketahanan pangan dan energi.

"Tujuan dari OMC ini adalah mendukung ketahanan air dan ketahanan pangan, dan tidak lupa mendukung ketahanan energi yang pada ujungnya nanti mendukung pertumbuhan industri hilirisasi program pemerintah," ujar M. Luckmanul Chakim.

Sementara itu, Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG Budi Harsoyo menjelaskan, pelaksanaan OMC dilakukan dengan mempertimbangkan prediksi kondisi iklim dan cuaca yang telah disusun BMKG. Sejak awal tahun, BMKG telah mengantisipasi adanya fenomena El Nino dengan intensitas yang cukup kuat sehingga diperlukan langkah untuk menjaga ketersediaan air, khususnya pada wilayah yang memiliki ketergantungan terhadap sumber daya air Danau Toba.

Menurut Budi, pelaksanaan OMC sebelumnya pada April lalu telah memberikan tambahan air yang cukup signifikan. Untuk pelaksanaan tahap kedua, BMKG akan kembali mengoptimalkan kondisi atmosfer dan potensi pertumbuhan awan yang dapat disemai sesuai dengan perkembangan cuaca di lapangan.

"Pelaksanaan OMC tidak hanya menjadi kerja sama antara PJT I dan BMKG, tetapi juga membutuhkan kolaborasi semua pihak. Apabila ada daerah yang mengalami kekeringan, informasi tersebut dapat disampaikan sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas operasi," kata Budi.

Ia berharap upaya bersama tersebut dapat berjalan optimal sehingga ketersediaan air baku, khususnya di wilayah Toba dan sekitarnya, dapat tetap terjaga.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Samosir Sarimpol Simanihuruk menyambut baik pelaksanaan OMC Tahap II sebagai bagian dari upaya mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan di kawasan Danau Toba. Menurutnya, menjaga ketersediaan air bukan hanya menjadi kepentingan sektor tertentu, tetapi berkaitan langsung dengan keberlangsungan aktivitas masyarakat dan lingkungan di kawasan Danau Toba.

"Kami mendukung pelaksanaan OMC ini sebagai salah satu bentuk ikhtiar bersama dalam menjaga ketersediaan air dan mengantisipasi dampak kondisi cuaca yang berpotensi menimbulkan kekeringan. BPBD Samosir siap mendukung koordinasi dan penyampaian informasi kondisi di lapangan, sehingga langkah-langkah mitigasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan terpadu," kata Sarimpol.

Ia menambahkan, penanganan risiko bencana maupun dampak perubahan kondisi cuaca membutuhkan sinergi seluruh pihak. Karena itu, BPBD Kabupaten Samosir terus mendorong koordinasi dengan perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, serta instansi terkait dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi dampak kondisi cuaca ekstrem maupun kekeringan.

Dari sisi pengelolaan sumber daya air, Direktur Operasional Perum Jasa Tirta I Milfan Rantawi menyampaikan bahwa OMC yang dilaksanakan bersama BMKG menyasar DTA Danau Toba dan wilayah perairannya. Operasi tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan potensi hujan sekaligus menjaga ketersediaan air dan elevasi Danau Toba pada kisaran 902,04 meter.

Sementara itu, perwakilan manajemen PT INALUM menyampaikan bahwa ketersediaan air memiliki peran penting, baik bagi kebutuhan masyarakat dan sektor pertanian maupun bagi keberlangsungan kegiatan produksi dan energi. Karena itu, OMC dipandang sebagai salah satu ikhtiar bersama untuk mengoptimalkan potensi hujan dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan dan keberlanjutan Danau Toba.

Menurutnya, tantangan ketersediaan air tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Upaya mendatangkan hujan melalui OMC diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung kebutuhan air untuk berbagai sektor yang bergantung pada Danau Toba.

Pelaksanaan OMC Tahap II menjadi bagian dari langkah kolaboratif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air Danau Toba di tengah kondisi iklim yang berpotensi meningkatkan risiko kekeringan. Optimalisasi potensi hujan diharapkan dapat memperkuat ketahanan air sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat, pertanian, energi dan aktivitas ekonomi di kawasan Toba dan sekitarnya.

Bagi Pemerintah Kabupaten Samosir, keterlibatan dalam koordinasi pelaksanaan OMC menjadi bagian penting mengingat wilayah Samosir berada di kawasan Danau Toba dan memiliki keterkaitan langsung dengan keberlangsungan ekosistem serta pemanfaatan sumber daya air danau.

Melalui sinergi pemerintah daerah, BMKG, Perum Jasa Tirta I, INALUM, BPBD, serta seluruh pemangku kepentingan, pelaksanaan OMC diharapkan tidak hanya menjadi langkah teknis menghadapi kondisi kekeringan, tetapi juga memperkuat upaya bersama dalam menjaga Danau Toba sebagai sumber daya strategis yang keberlanjutannya penting bagi masyarakat saat ini dan generasi mendatang.***

Pemusnahan berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Rabu (23/9/2026), dan dihadiri Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Labuhanbatu.

Dari ratusan perkara tersebut, barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 2.579,83 gram sabu, 156,7 gram ganja dan 106,2 gram ekstasi.

Tak hanya narkotika, Kejari Labuhanbatu juga memusnahkan berbagai barang bukti lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana, di antaranya telepon seluler, timbangan elektronik, senjata api dan senjata tajam.

Besarnya jumlah perkara dan narkotika yang dimusnahkan menjadi gambaran bahwa penanganan tindak pidana narkotika masih menjadi salah satu pekerjaan besar aparat penegak hukum di wilayah Labuhanbatu.

Pemusnahan dilakukan secara bersama-sama oleh unsur Forkopimda dan aparat penegak hukum.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Labuhanbatu Maya Hasmita, Kajari Labuhanbatu Jeffry Paultje Maukar, Ketua DPRD Labuhanbatu Arjan Apriandi Ritonga, Dandim 0209/LB yang diwakili Mayor Inf D.W. Aritonang, serta Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat yang diwakili Hendra Gunawan Silitonga.

Turut hadir Pj. Sekda Labuhanbatu Abdi Jaya Pohan, Ketua MUI Labuhanbatu Drs. H Abdul Hamid Zahid, Kepala BNN Labuhanbatu Utara Muhammad Hendro, jajaran PJU Polres Labuhanbatu dan Kejari Labuhanbatu, Ketua PWI Erni Manja Hasibuan, serta insan pers.

Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya, menyampaikan bahwa keterlibatan Polri dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari sinergi bersama aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam memastikan proses penanganan barang bukti berjalan sesuai ketentuan.

"Pemusnahan barang bukti ini menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum sekaligus menunjukkan komitmen bersama dalam memberantas peredaran narkotika dan berbagai tindak pidana lainnya. Sinergi antarinstansi akan terus diperkuat demi menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Labuhanbatu," ujar Kapolres.

Polres Labuhanbatu berkomitmen untuk terus mendukung proses penegakan hukum secara profesional, transparan dan berkelanjutan, serta memperkuat sinergi dengan seluruh unsur terkait dalam mewujudkan Polri Untuk Masyarakat. (BS)

Di ruangan itu, 4 siswi magang disebut-sebut diajak karaoke bersama.

Pejabat dimaksud Sekretaris Dinas Perhubungan (Sekdis) Kabupaten Sukabumi berinisial TIP (54).

Ia kini sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak asusila terhadap tiga siswi yang sedang menjalani praktik kerja lapangan (PKL).

Kasus itu terungkap setelah polisi melakukan penyelidikan dan menggelar konferensi pers di Mapolres Sukabumi, Jumat (18/9/2026).

Dalam konferensi pers itu, perhatian juga tertuju pada sejumlah barang bukti yang diamankan polisi dari ruang kerja sang pejabat.

Di atas meja rilis Satreskrim terlihat sebuah boks pengeras suara berukuran cukup besar dan perangkat audio mixer lengkap dengan deretan tombol pengatur suara.

Peralatan karaoke tersebut diperlihatkan berdampingan dengan sejumlah kantong barang bukti pakaian yang diamankan penyidik.

Wakapolres Sukabumi Kompol Agus Susanto --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Ruang dalam tapanuli yang terlihat POSMETRO MEDAN, Rabu 23 September 2026--menjelaskan, 4 korban merupakan siswi yang sedang menjalani kegiatan PKL di salah satu instansi tempat tersangka bekerja.

Menurut Agus, TIP kemudian mengajak ketiga siswi tersebut melakukan karaoke di ruang kerjanya.

"Si tersangka ini mengajak kepada korbannya, ada tiga korban siswi yang notabene sedang melakukan kegiatan PKL di salah satu instansi tempat tersangka ini bekerja. Kemudian diajak melakukan kegiatan karaoke di ruang kerjanya tersangka," ujar Agus.

Namun, kegiatan yang awalnya disebut sebagai karaoke bersama tersebut kemudian berujung pada dugaan tindakan asusila.

Polisi menyebut dugaan pelecehan terjadi ketika kegiatan karaoke berlangsung. Tindakan tersebut disebut mencakup pelecehan secara fisik maupun nonfisik terhadap para korban.

"Dalam kegiatan karaoke tersebut, di situlah terjadi adanya tindak pidana pelecehan, baik fisik maupun nonfisik terhadap korban," jelas Agus.

Kini, TIP telah berstatus tersangka dan kasus tersebut ditangani Satreskrim Polres Sukabumi. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dari ruang kerja yang disebut menjadi lokasi kejadian.

Perkara tersebut selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku.***

Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Karo yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Karo, Selasa (22/9/2026) malam.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan, didampingi Wakil Ketua DPRD Imanuel Sembiring dan Korindo Sembiring.

Rapat tersebut turut dihadiri Bupati Karo Antonius Ginting, Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Glora Kurnia Putra Ginting, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan Forkopimda Kabupaten Karo.

Dalam rapat tersebut, Anggota DPRD Karo dari Fraksi Partai Golkar, Firman Firdaus Sitepu, membacakan sejumlah pandangan dan rekomendasi badan anggaran DPRD.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah rendahnya realisasi belanja daerah berdasarkan prognosis realisasi APBD Kabupaten Karo per 11 September 2026.

"Serapan belanja daerah masih berada pada angka yang memprihatinkan. Oleh karena itu, Bupati Karo atau Pemerintah Kabupaten Karo perlu memberikan sanksi administratif dan melakukan evaluasi kinerja secara tegas kepada kepala OPD yang terbukti gagal mengeksekusi program akibat kelalaian dalam perencanaan," ujar Firdaus dalam rapat tersebut.

Selain realisasi anggaran, DPRD Karo juga menyoroti alokasi dana hibah lebih dari Rp4 miliar untuk pembangunan gedung atau sarana bagi instansi vertikal.

Menurut DPRD, alokasi tersebut perlu dikaji kembali dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah serta kebutuhan pembangunan lainnya.

"Di tengah situasi efisiensi anggaran dan terbatasnya alokasi pembangunan infrastruktur daerah, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran hibah cukup besar, yakni lebih dari Rp4 miliar, untuk pembangunan gedung atau sarana instansi vertikal," kata Firdaus.

Atas hal tersebut, Badan Anggaran DPRD Karo merekomendasikan agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Karo menyusun argumentasi mengenai urgensi serta dasar hukum pemberian hibah tersebut.

DPRD juga meminta agar pemberian hibah untuk pembangunan fisik instansi vertikal disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah dan, apabila memungkinkan, dilakukan secara bertahap sehingga tidak memberikan beban anggaran yang besar dalam satu tahun anggaran.

Selain persoalan hibah, DPRD Karo menyoroti adanya kelalaian atau ketidaksinkronan dalam penginputan program yang menyebabkan sejumlah pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang telah disepakati dalam APBD induk tidak tercatat dalam dokumen terkait.

DPRD Karo meminta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) atau perangkat daerah terkait melakukan verifikasi terhadap pokir DPRD dan memastikan program yang telah disepakati dapat dimasukkan dalam dokumen Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DPRD juga meminta OPD terkait menindaklanjuti program tersebut sesuai kewenangan, kemampuan anggaran, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.(JpG)

Ketiga terduga pelaku masing-masing Y (42), M (29), dan MI (47).

Dari tangan mereka, petugas mengamankan diduga sabu, ekstasi dan ganja siap edar dan sejumlah barang bukti pendukung lainnya.

Pelaku inisial Y (42) diciduk di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Tunggorono, Kecamatan Binjai Timur, Jumat (18/9/2026) sekitar pukul 01.00 WIB. Polisi menyita 4 paket diduga sabu seberat bruto 1,04 gram, 4 pipet modifikasi, 3 bungkus plastik klip transparan, timbangan elektrik, dompet merah, kaleng rokok dan buku catatan penjualan serta pembayaran sabu.

Berikutnya inisial M (29) diamankan di Jalan Samanhudi, Kelurahan Bakti Karya, Kecamatan Binjai Selatan, Sabtu (19/9/2026) sekitar pukul 01.30 WIB. Dari lokasi, petugas mengamankan 10 butir diduga ekstasi dengan berat bruto 4,67 gram dan satu unit handphone Vivo Y19s Pro warna silver.

Sementara inisial MI (47) diciduk di Dusun Emplasemen, Desa Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Sabtu (19/9/2026) sekitar pukul 18.00 WIB.

Dalam penangkapan itu, polisi menemukan 100 paket diduga ganja siap edar yang disimpan dalam satu plastik asoy transparan.

Selain itu, turut diamankan satu unit handphone Vivo Y22 warna biru, tegas Kasat Narkoba

Kasat Narkoba Polres Binjai AKP Ismail Pane, S.H., M.H., Rabu,(23/9/226) mengatakan pengungkapan ini merupakan bukti keseriusan jajaran Polres Binjai dalam memutus mata rantai peredaran narkoba.

Untuk Y dan M, penyidik menerapkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 609 ayat (1) huruf a UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana diubah dalam UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

"Sedangkan MI dijerat Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun," ucap AKP Ismail Pane, S.H., M.H (Oji)

Aksi pencurian itu terjadi pada Sabtu, 19 September 2026 sekitar pukul 19.30 WIB, saat rumah korban dalam keadaan kosong.

Pelaku diduga masuk melalui jendela belakang setelah merusak jendela dan jerajak, lalu membawa kabur berbagai barang berharga dengan total kerugian mencapai Rp143,6 juta.

Menindaklanjuti laporan korban, Kasat Reskrim Polres Asahan AKP Immanuel P. Simamora, S.H., M.H. memerintahkan Tim Jatanras melakukan penyelidikan.

Hasilnya, belum genap 24 jam setelah kejadian, petugas menemukan keberadaan JT di sebuah hotel di Jalan Imam Bonjol, Kisaran, sekitar Minggu, 20 September 2026 pukul 03.30 WIB.

Dalam penangkapan itu, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya sepeda motor, BPKB, kartu ATM, tas, dompet, flashdisk, perhiasan emas beserta suratnya, serta uang tunai Rp5,1 juta.

Saat ini -- seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @balai polres yang terlihat POSMETRO MEDAN, Rabu 23 September 2026-- JT masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Sat Reskrim Polres Asahan untuk proses hukum lebih lanjut.

Terduga pelaku diproses dalam perkara pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Polres Asahan juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan memastikan rumah dalam kondisi aman sebelum ditinggalkan, serta segera menghubungi Call Center Polri 110 apabila terjadi gangguan keamanan atau tindak pidana.***

Plt. Camat Kerajaan Sondang M Berutu, SE mengurai beberapa upaya yang dilakukan diantaranya memasang beberapa kamera tersembunyi (kamera trap) di beberapa titik lokasi yang diduga menjadi area perlintasan harimau, termasuk memantau bangkai sapi yang ditinggalkan binatang buas ini.

harimau-2.jpg">

Sondang mengungkapkan keberadaan hewan buas yang dikenal sebagai raja hutan ini sempat terpantau kamera pengintai ketika dia kembali mendatangi bangkai sapi yang ditinggalkan sebelumnya, namun setelah dilakukan penelusuran selama beberapa hari tidak ditemukan lagi keberadaannya disekitar lokasi.

Kejadiannya bermula pada kamis (17 september) kemarin, kami menerima laporan adanya jejak-jejak harimau di kawasan perladangan sulampak, desa Kuta Saga, dihari yang sama ternyata hewan ini telah memangsa seekor sapi milik warga.

Terkait hal ini kami sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten, BKSDA, Kepolisian dan juga TNI.

Upaya yang kami lakukan pada dasarnya adalah mencegah korban, baik itu dari masyarakat jangan sampai ada korban, serta juga mencegah supaya jangan ada pihak-pihak tertentu yang mencoba membunuh hewan ini, bagaimanapun, hewan ini sangat dilindungi, jelas Sondang Berutu.

Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae atau Panthera tigris sondaica) --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Pemkab pakpak bharat yang terlihat POSMETRO MEDAN, Rabu 23 September 2026-- merupakan satu-satunya subspesies harimau asli Indonesia yang masih bertahan hidup hingga saat ini.

Dua saudaranya, harimau bali dan harimau jawa telah dinyatakan punah.

Satwa endemik Pulau Sumatra ini berstatus Kritis dengan perkiraan populasi liar yang tersisa di alam liar hanya sekitar 400 hingga 500 ekor.

Harimau sumatra menempati ruang jelajah yang luas di sepanjang Pulau Sumatra, mulai dari hutan dataran rendah, hutan hujan tropis, hingga hutan pegunungan dengan ketinggian mencapai 3.000 meter di atas permukaan laut.

Sebagai predator puncak di puncak rantai makanan, mereka adalah pelari cepat,dan perenang yang ulung.

Keberadaan mereka sangat krusial untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Mereka mengendalikan populasi satwa herbivora dan hama (seperti babi hutan) agar tidak meledak dan merusak vegetasi hutan.***

Pelaku diamankan pada Senin, 21 September 2026 sekira pukul 02.45 WIB di kawasan Blok B Pulau Sicanang. Dari penindakan tersebut, petugas turut mengamankan satu unit sepeda motor milik korban dan dua pucuk senjata tajam.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya S.P. Sembiring M., SIK., melalui Kasat Reskrim AKP Agus Purnomo, S.H., M.H.,--seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres pelabuhan belawan yang terlihat POSMETRO MEDAN, Rabu 23 September 2026-- mengatakan pengungkapan tersebut berawal saat Tim Macan melaksanakan patroli KRYD di Jalan KL Yos Sudarso sekira pukul 02.05 WIB.

"Personel melihat adanya keramaian masyarakat dan kemudian menghampiri untuk mengetahui situasinya. Salah seorang warga kemudian menyampaikan bahwa dirinya baru saja menjadi korban begal di depan Sekolah Yapim, Kelurahan Bahari," ujar AKP Agus Purnomo.

Mendapat informasi tersebut, Tim Macan langsung bergerak melakukan pengejaran ke arah Sicanang berdasarkan keterangan korban. Tidak membutuhkan waktu lama, petugas berhasil menemukan dan mengamankan pelaku di kawasan Blok B Canang Dalam.

"Berkat respons cepat personel, pelaku berhasil diamankan sekitar 40 menit setelah kejadian. Sepeda motor milik korban juga berhasil ditemukan dan diamankan bersama pelaku," jelasnya.

Pelaku kemudian dibawa bersama korban dan sepeda motor tersebut ke Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara dua pucuk senjata tajam yang diamankan telah diserahkan kepada piket Sat Reskrim sebagai barang bukti.

"Kami akan terus meningkatkan patroli dan respons cepat terhadap laporan masyarakat, khususnya tindak pidana jalanan seperti begal. Kami mengimbau masyarakat segera melapor apabila menjadi korban atau mengetahui adanya aksi kejahatan," tegas AKP Agus Purnomo.***

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya saat menyambut kunjungan Konsul Amerika Serikat untuk Sumatera Lisa Podolny, Kepala Bagian Politik Kedutaan Besar AS di Jakarta David Muehlke, dan Kepala Bagian Kerja Sama Militer (Military Group) Kedutaan Besar AS di Jakarta Letkol Romelo Delos Santos, di Anjungan Lantai 9 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (21/9/2026).

Pada pertemuan tersebut, Surya menyampaikan bahwa Sumut memiliki posisi strategis sebagai gerbang ekonomi kawasan barat Indonesia dengan akses langsung ke Selat Malaka dan Samudra Hindia. Posisi tersebut menjadikan Sumut memiliki potensi besar dalam pengembangan kerja sama perdagangan, investasi, serta penguatan keamanan maritim.

"Kami berharap dalam kunjungan ini dapat memperkuat kemitraan strategis, membuka peluang investasi dan perdagangan baru, serta mempererat hubungan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah Amerika Serikat," ucap Surya.

Surya mengatakan, Pemprov Sumut mencatat sejumlah sektor yang dapat menjadi prioritas kerja sama, antara lain perdagangan dan investasi, kemitraan dunia usaha, pendidikan tinggi, pengembangan sumber daya manusia (SDM), tanggap bencana, serta penguatan hubungan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Surya juga mengenalkan sejumlah peluang investasi kepada Lisa Podolny, di antaranya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan Kawasan Industri Medan (KIM). Selain itu, Sumut memiliki sejumlah komoditas perkebunan unggulan seperti kelapa sawit, kopi, hingga tanaman kemenyan yang terus dikembangkan.

Menurut Surya, KEK Sei Mangkei memiliki fasilitas yang mendukung pengembangan industri dan investasi. Kawasan tersebut juga terhubung dengan Pelabuhan Kuala Tanjung serta jalan tol yang menghubungkan kawasan industri dengan sejumlah pelabuhan lainnya.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen menjadi mitra yang terbuka, responsif, dan siap memperkuat kerja sama internasional yang memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Konsul Amerika Serikat untuk Sumatera Lisa Podolny menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan Pemprov Sumut. Ia mengatakan, sejak memulai tugasnya pada Juli 2025, dirinya telah berkesempatan mempelajari berbagai prioritas pembangunan Provinsi Sumut sekaligus menjajaki kerja sama di sejumlah bidang baru.

Lisa mengatakan, Amerika Serikat memiliki kemitraan yang kuat dengan Sumut di berbagai sektor, salah satunya pendidikan. Melalui EducationUSA di UMSU, Pemerintah Amerika Serikat menyediakan konsultasi gratis bagi siswa yang ingin melanjutkan studi ke Amerika Serikat.

Selain itu, lanjut Lisa, kerja sama juga telah terjalin dengan Universitas Negeri Medan (UNIMED) melalui program English Language Fellow. Program tersebut memberikan pelatihan kepada para guru dengan strategi baru dalam pengajaran Bahasa Inggris.

"Bukan hanya itu, kerja sama juga sudah terjalin dengan USU dengan memberikan beasiswa mikro ACCESS. Program ini memberikan kesempatan kepada para siswa sekolah menengah untuk meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris mereka," jelas Lisa.

Lisa juga menyampaikan bahwa kerja sama di bidang kemanusiaan dan kesiapsiagaan bencana telah dilakukan melalui Pacific Partnership. Program tersebut merupakan misi bantuan kemanusiaan dan kesiapsiagaan bencana multinasional tahunan Angkatan Laut Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik yang singgah di Sibolga dan Tapanuli Tengah.

"Baru-baru ini, ada juga kerja sama Pacific Partnership. Ini adalah misi bantuan kemanusiaan dan kesiapsiagaan bencana multinasional tahunan terbesar Angkatan Laut Amerika Serikat di Kawasan Indo-Pasific yang singgak ke Sibolga dan Tapanuli Tengah," jelasnya.

Menurut Lisa Podolny, berbagai kerja sama tersebut mencerminkan komitmen bersama antara Pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia, khususnya dengan Provinsi Sumut, untuk menjaga hubungan yang telah terjalin dengan baik. Lisa juga menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang telah berlangsung selama ini.

Kehadirannya dalam kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari akhir masa penugasannya sebagai Konsul Amerika Serikat untuk Sumatera. (DISU)

Penangkapan tersebut dilakukan tak sampai 24 jam setelah kejadian, sebagai tindak lanjut laporan polisi terkait aksi pencurian yang terjadi pada Sabtu, 19 September 2026 sekitar pukul 19.30 WIB, di Jalan Sei Gambus Link II, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat.

Dalam kejadian tersebut, rumah korban dalam keadaan kosong. Pelaku diduga masuk melalui jendela bagian belakang dengan cara merusak jendela dan jerajak, kemudian mengambil sejumlah barang berharga yang berada di dalam rumah.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp143,6 juta. Sejumlah barang yang dilaporkan hilang antara lain uang tunai Rp25 juta, perhiasan emas dan berlian, serta barang elektronik.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Kasat Reskrim Polres Asahan AKP Immanuel P. Simamora, S.H., M.H. memerintahkan Tim Jatanras untuk segera melakukan penyelidikan dan pengembangan guna mengungkap keberadaan terduga pelaku.

Gerak cepat Tim Jatanras membuahkan hasil. Belum genap 24 jam sejak kejadian, petugas berhasil menemukan keberadaan JT di salah satu hotel di Jalan Imam Bonjol, Kisaran, sekitar pukul 03.30 WIB.

Petugas kemudian mengamankan JT dan membawanya bersama sejumlah barang bukti ke Mapolres Asahan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dari pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit sepeda motor, BPKB, kartu ATM, tas ransel, dompet, flashdisk, kartu member, kartu pelajar, sejumlah perhiasan emas beserta suratnya, serta uang tunai sebesar Rp5,1 juta.

Saat ini, penyidik Sat Reskrim Polres Asahan masih melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku dan melengkapi berkas perkara untuk proses hukum selanjutnya.

Terduga pelaku diproses dalam perkara pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Polres Asahan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memastikan rumah dalam kondisi aman ketika ditinggalkan. Masyarakat juga dapat segera melaporkan setiap gangguan keamanan maupun tindak pidana melalui Call Center Polri 110. (Hum/red)

Dalam arahannya, Dr. Muhamad Ilham Samuda menyampaikan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), serta Kasi PAPBB jajaran Kejari agar melakukan langkah langkah persiapan terutama penyamaan persepsi, ruang lingkup kerjasama maupun tekhnis kerjasama yang akan dilakukan, mengingat kerjasama yang dilakukan akan meliputi seluruh jajaran Kejaksaan Negeri bersama pemerintah kabupaten/kota di masing-masing wilayah.

Menurut Aspema, penandatanganan kerjasama yang direncanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini juga harus dimaknai sebagai amanah dan tanggungjawab besar dalam rangka mendukung pemerintah daerah untuk penataan dan pemulihan asset daerahnya sehingga kedepan asset asset tersebut akan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Ini sangat penting, mengingat Kejaksaan sesuai peran berdasarkan Undang-undang Kejaksaan RI No.11 Tahun 2021 dan turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pedoman No.7 Tahun 2025 tentang pemulihan asset, saat ini menjadi garda terdepan dalam penataan dan pemulihan asset negara baik dari hasil penanganan perkara maupun asset atau barang milik negara ataupun daerah" tegas Aspema.

Turut hadir dan mendampingi Aspema pada kegiatan itu, para Kasubbid serta tim analis atau penilai aset serta jajaran dan staf pada Asisten Pemulihan Aset Kejati Sumatera Utara.(HKTS)