Patroli tersebut dipimpin oleh personel Polsek Silima Pungga Pungga, yakni Ps. Kasium AIPDA Yayan Si Dabutar, Ps. Kanit Samapta AIPDA Nasib P. Sinaga, serta Bhabinkamtibmas AIPDA Andil Ginting dan AIPDA Goliong Padang.

Dalam pelaksanaannya, personel menyusuri area pasar untuk mengantisipasi tindak kriminalitas, khususnya pencurian yang kerap memanfaatkan keramaian aktivitas jual beli.

Selain itu, petugas juga memberikan imbauan kepada para juru parkir agar mengatur kendaraan dengan baik, menjaga keamanan kendaraan masyarakat, serta mencegah terjadinya kemacetan maupun pencurian kendaraan bermotor.

Tak hanya menjaga keamanan, personel--seperti dirangkum dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 23 Juli 2026,--turut melakukan pemantauan terhadap ketersediaan bahan pokok di pasar.

Dari hasil pengecekan, stok sembako dipastikan masih mencukupi dan harga kebutuhan pokok terpantau stabil sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, situasi Kamtibmas di Pekan Parongil tetap aman, tertib, dan kondusif sehingga masyarakat dapat berbelanja dengan nyaman dan tenang.

Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polsek Silima Pungga Pungga dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat serta memastikan stabilitas pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga di wilayah hukumnya.***

Polres Dairi

Hal ini sebagai bentuk mempererat sinergitas antara Polri dan Pemerintah Kota Medan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Kunjungan yang berlangsung di Kantor Wali Kota Medan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam mendukung berbagai program pemerintah serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah Kota Medan, khususnya di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.

Dalam pertemuan itu, Kapolres Pelabuhan Belawan dan Wali Kota Medan,Rico Tri Putra Bayu Waas membahas berbagai hal terkait upaya menjaga stabilitas keamanan, penanganan permasalahan sosial di tengah masyarakat, serta pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

AKBP Aditya S.P. Sembiring,seperti dirangkum dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Pelabuhan Belawan yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 23 Juli 2026, menyampaikan sinergi antara Polri dan pemerintah daerah merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif.

Melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, berbagai persoalan yang ada di masyarakat dapat ditangani secara bersama-sama dan lebih efektif.

Sementara itu, Wali Kota Medan menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap hubungan yang telah terjalin antara Pemerintah Kota Medan dan Polres Pelabuhan Belawan dapat terus diperkuat demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.***

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan keputusan itu sudah melewati proses penilaian akhir dan mengacu pada usulan Jaksa Agung.

"Dapat kami infokan bahwa kemarin Presiden Prabowo telah menandatangani Keppres sesuai dengan hasil tim penilai akhir, sebagaimana mengacu ke surat usulan dari jaksa agung yang kemudian hari ini kami tindak lanjuti secara administratif," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 22 Juli.

Dalam keputusan itu, Asep Nana Mulyana ditunjuk sebagai Wakil Jaksa Agung. Leonard Eben Ezer Simanjuntak dipercaya menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

"Kemudian Kuntadi selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus," tambah Pras seperti dirangkum dalam sebuah postingan anonim facebook @Geo Genius yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 23 Juli 2026.

Selain itu, Herli Siregar diangkat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung. Patris Yusrian Jaya ditunjuk sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung.

"Selebihnya, Herli Siregar selaku Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung, serta Patris Yusrian Jaya selaku Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung," ungkapnya.***

Tribrata merupakan anak ketiga Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.

Sebelum masuk Akademi Kepolisian, ia menyelesaikan pendidikan di SMA Taruna Nusantara pada 2023.

Pelantikan ini tentu sah secara administratif. Namun, nama besar keluarganya membuat publik berhak menaruh perhatian ekstra.

Polri tidak boleh alergi terhadap pengawasan. Institusi ini harus membuktikan bahwa kelulusan, penempatan, promosi, dan perjalanan karier setiap perwira benar-benar ditentukan kompetensi, integritas, dan prestasi. Bukan hubungan keluarga, perlindungan jaringan, atau privilese tersembunyi.

Secara keseluruhan--seperti dirangkum dalam sebuah postingan anonim facebook @Geo genius yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 22Juli 2026-- Presiden Prabowo melantik 1.177 perwira remaja, terdiri atas 512 lulusan Akademi Militer, 229 lulusan Akademi Angkatan Laut, 154 lulusan Akademi Angkatan Udara, dan 282 lulusan Akademi Kepolisian.

Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 69 TNI Tahun 2026 dan Nomor 70 Polri Tahun 2026. Empat lulusan terbaik penerima Adhi Makayasa adalah Letda Inf. Calvin Tidar Sakti, Letda Laut (P) Muhammad Rizqi Wira Utama Baihaqi Putra, Letda Pnb. Yehezkiel Bonaventura Yudaniarman, dan Ipda Harindra Arsandho Tegarbaja.***

Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Samosir Vandiko T. Gultom bergerak cepat meninjau lokasi sekaligus memastikan langkah penanganan segera dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung tingkat kerusakan sekaligus memastikan langkah-langkah penanganan agar akses di kawasan wisata Water Front City tetap aman dan dapat segera difungsikan kembali bagi masyarakat maupun wisatawan.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Rudimanto Limbong, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Immanuel Sitanggang, Pengelola WFC Rudi Siahaan, serta jajaran perangkat daerah terkait.

Dari hasil peninjauan diketahui, derasnya arus Sungai Sioto yang meluap menggerus bagian penyangga jembatan hingga menyebabkan kerusakan.

Infrastruktur Water Front City itu merupakan proyek yang dibangun menggunakan dana APBN dan saat ini masih berada dalam masa pemeliharaan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Karena masih dalam masa pemeliharaan, Pemerintah Kabupaten Samosir segera mengambil langkah koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar proses penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.

"Kita akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian PU untuk penanganan dan pemulihan jembatan ini. Akses di kawasan Water Front City sangat vital bagi masyarakat dan wisatawan, sehingga harus segera dipulihkan," ujar Vandiko seperti dirangkum dalam sebuah postingan anonim facebook @Pemerintah kabupaten samosir yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 22Juli 2026.

Selain mempercepat koordinasi dengan Kementerian PU, Pemkab Samosir juga melakukan langkah pengamanan dengan membatasi akses menuju area terdampak. Kebijakan tersebut ditempuh untuk mengantisipasi risiko yang dapat membahayakan masyarakat dan wisatawan hingga proses perbaikan dilaksanakan.

Vandiko menegaskan, Pemerintah Kabupaten Samosir berkomitmen terus bersinergi dengan Pemerintah Pusat agar penanganan kerusakan dapat segera terealisasi. Pemulihan akses di kawasan Water Front City dinilai penting untuk menjaga kelancaran aktivitas masyarakat sekaligus mendukung keberlangsungan sektor pariwisata di Kabupaten Samosir.

Pemerintah Kabupaten Samosir juga mengimbau masyarakat dan wisatawan agar mematuhi rambu-rambu pengamanan serta arahan petugas selama proses penanganan berlangsung, demi keselamatan bersama.***

Ajakan inilah disampaikan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Pematangsiantar Ny Liswati Wesly Silalahi dalam arahan dan bimbingannya sebelum membuka acara Lomba Fashion Show Pakaian Adat Simalungun Tingkat SMP Negeri dan Swasta Kota Pematangsiantar, di Aula SMP Budi Mulia, Jalan Melanthon Siregar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Siantar Marihat, Rabu (22/07/2026) pagi.

Atas nama Dekranasda dan TP PKK Kota Pematangsiantar, Ny Liswati menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut.

"Kepada anak-anakku peserta lomba, tampillah penuh percaya diri. Kemenangan sejati adalah ketika kalian tampil dengan bangga mengenakan identitas adat Simalungun. Semoga acara ini berjalan lancar, membawa berkah, dan meningkatkan kebersamaan kita semua," katanya seperti dirangkum dalam sebuah postingan anonim facebook @Pemko Pematangsiantar yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 22 Juli 2026 .

Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn diwakili Kepala Dinas Pendidikan Syaiful Rizal SSTP dalam sambutannya mengatakan, Kota Pematangsiantar kaya akan nilai Sejarah dan kebudayaan. Budaya Simalungun menjadi jati diri dan akar kearifan lokal dengan falsafah "Habonaron do Bona".

Menurutnya, merupakan langkah krusial di tengah gempuran tren modern dan budaya luar saat ini, memperkenalkan dan menanamkan rasa cinta terhadap pakaian adat, seperti Hiou Simalungun lengkap dengan Gotong dan Bulang kepada generasi muda, khususnya anak-sanak usia SMP.

"Pakaian adat bukan sekadar helai kain indah yang kita kenakan, melainkan simbol kehormatan, identitas, dan warisan leluhur yang menyimpan cerita filosofi luhur," terangnya.

Dilanjutkannya, melalui panggung fashion show, tidak hanya melihat keindahan estetika busana adat Simalungun. Tetapi juga menyaksikan generasi muda membawakan warisan budaya dengan percaya diri, anggun, dan penuh rasa bangga.

Khusus kepada para peserta, Wesly yang diwakili Syaiful berpesan untuk tampil penuh percaya diri.

"Tunjukkan pesona dan senyum terbaik kalian di atas panggung. Jadikan momentum ini sebagai titik awal untuk semakin mencintai dan melestarikan kebudayaan lokal di kehidupan sehari-hari. Selamat berlomba kepada seluruh peserta, dan selamat bertugas kepada dewan juri," pesannya.

Sementara itu, salah seorang dewan juri, Hotman Damanik mengatakan dewan juri tidak mengetahui asal peserta. Sebab yang mereka terima dari panitia hanya nomor urut peserta. Ia menegaskan, dewan juri akan berusaha menilai secara objektif. Kepada para peserta, diimbau agar sebelum pertandingan untuk memerhatikan perangkat yang dikenakan.

"Bertandinglah secara fair play. Mohon doa agar kami diberi kebijaksanaan dan objektif dalam menilai," katanya, seraya memperkenalkan juri lainnya, yaitu Arif Hidayat Lubis (Putra Kebudayaan Sumatera Utara) dan Kawan Jatinggi Purba SPd MPd (pemerhati pendidikan, tokoh adat di Partuha Maujana Simalungun, dan pengusaha).***

Direktur Teknologi Informasi dan Operasional PT Bank Sumut, Sandhy Sofian, menyampaikan, peluncuran KUR PMI merupakan wujud komitmen Bank Sumut dalam menghadirkan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi masyarakat yang memiliki kesempatan bekerja di luar negeri melalui jalur resmi.

"Kesempatan bekerja di luar negeri menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Namun, tidak sedikit calon pekerja migran yang terkendala biaya pada masa persiapan keberangkatan. Melalui KUR PMI, Bank Sumut hadir memberikan solusi pembiayaan yang terjangkau sehingga masyarakat dapat berangkat dengan lebih tenang dan terlindungi,"ungkapnya.

Menurut Shandy, pekerja migran Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui kontribusi devisa yang dihasilkan setiap tahun. Karena itu, akses terhadap pembiayaan yang legal dan terjangkau menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan mereka sejak sebelum keberangkatan.

KUR PMI Bank Sumut dapat dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan selama masa pra-penempatan, mulai dari pelatihan, sertifikasi, pemeriksaan kesehatan, pengurusan dokumen, hingga biaya keberangkatan. Produk ini menawarkan suku bunga sebesar 6 persen efektif per tahun, tanpa biaya administrasi dan provisi, tanpa agunan tambahan, dengan plafon pembiayaan hingga Rp100 juta. Selain itu, tersedia fasilitas grace period selama maksimal tiga bulan agar pekerja migran memiliki waktu beradaptasi sebelum mulai melakukan pembayaran angsuran.

Lebih lanjut, Shandy menjelaskan bahwa kehadiran KUR PMI juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah. Semakin banyak masyarakat yang memperoleh pekerjaan secara legal di luar negeri, semakin besar pula peluang peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pendapatan dan remitansi yang dikirimkan ke kampung halaman.

"Program ini bukan sekadar pembiayaan. Kami ingin menciptakan ekosistem yang memberikan kemudahan bagi calon pekerja migran Indonesia, mulai dari akses pembiayaan, proses pelatihan, hingga keberangkatan. Pada akhirnya, yang ingin kita bangun adalah sumber daya manusia Sumatera Utara yang kompetitif dan mampu bersaing di pasar kerja internasional," ujarnya.

Dalam mendukung implementasi program tersebut, Bank Sumut terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), serta Lembaga Pelatihan Kerja–Sending Organization (LPK-SO) yang telah memenuhi ketentuan pemerintah.

Pada tahap awal, Bank Sumut memperoleh kuota penyaluran KUR PMI sebesar Rp15 miliar. Kuota tersebut diperkirakan mampu menjangkau sekitar 2.500 calon pekerja migran dan peserta magang asal Sumatera Utara yang akan bekerja di berbagai negara tujuan.

Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung implementasi program, Bank Sumut menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan tiga LPK-SO, yakni PT Aoki Mori Indonesia, Yayasan LPK Koufuku Daruma Indonesia, dan PT Gapindo Gemilang Prestasi Indonesia. Ketiga lembaga tersebut akan menjadi mitra Bank Sumut dalam mempersiapkan calon pekerja migran yang kompeten, berdaya saing, dan siap bekerja di luar negeri.

Melalui peluncuran KUR PMI, Bank Sumut menegaskan perannya sebagai bank pembangunan daerah yang tidak hanya menyediakan layanan keuangan, tetapi juga mendukung kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan inklusi keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

"Kami berharap KUR PMI dapat menjadi jembatan bagi masyarakat Sumatera Utara untuk meraih peluang kerja global sekaligus membawa manfaat ekonomi bagi keluarga, daerah, dan bangsa. Inilah komitmen Bank Sumut untuk terus tumbuh bersama masyarakat dan membangun Sumatera Utara," tutup Shandy (lam/HBSU)

Aksi kemanusiaan yang berlangsung sejak pukul 11.00 hingga 12.15 WIB tersebut digelar untuk meringankan beban warga pascabencana banjir susulan yang kembali menerjang wilayah Kelurahan Sipange pada Sabtu (18/7/2026) lalu.

Kapolres Tapanuli Tengah, AKBP Muhammad Alan Haikel, S.K.M., S.I.K., M.I.K., menyampaikan bahwa penyaluran bantuan pangan ini difokuskan kepada 40 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai wujud kepedulian dan respon cepat kepolisian dalam membantu pemulihan ekonomi serta kebutuhan pokok masyarakat.

Adapun bantuan logistik yang diserahkan meliputi 50 karung beras, 50 kardus mie instan, 50 kardus air mineral, 50 papan telur ayam, dan 15 kotak sarden kaleng. Penyerahan bantuan disalurkan secara langsung oleh pejabat utama Polres Tapteng, di antaranya Kasat Samapta AKP Dorpis Sitompul, Kasat Binmas IPTU I.S. Tanjung, Kasat Intelkam IPTU F. Simanjuntak, Kasi Humas IPTU A.P. Limbong, serta Bhabinkamtibmas Polsek Pandan AIPDA M. Sianturi bersama personel Polres Tapteng lainnya.

Mewakili warga penerima bantuan, Kepala Lingkungan (Kepling) IV Kelurahan Sipange, Sidon Tambunan, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Polres Tapanuli Tengah atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, perhatian dari pihak kepolisian sangat berharga dan langsung menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat yang terdampak.( Gab)

Pengungkapan berawal sekitar pukul 17.30 WIB setelah personel Subnit I Unit II Satresnarkoba Polresta Deli Serdang menerima informasi dari masyarakat mengenai seorang pria yang diduga membawa narkotika jenis sabu di Simpang Sidourip, Desa Sidourip, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang.

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas segera melakukan penyelidikan. Sekitar pukul 18.00 WIB, petugas menemukan seorang pria yang kemudian diketahui berinisial A (36) sedang mengendarai sepeda motor. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan satu kotak rokok warna putih yang berisi satu plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,18 gram, yang disimpan di dalam kantong celana pelaku.

Dari hasil interogasi awal, Pelaku A mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya. Ia juga menerangkan bahwa narkotika tersebut diperoleh dari seorang pria di wilayah Percut Sei Tuan atas suruhan rekannya berinisial AH (44).

Berdasarkan keterangan tersebut, personel Satresnarkoba segera melakukan pengembangan. Sekitar pukul 18.15 WIB, petugas memperoleh informasi mengenai keberadaan pria yang dimaksud di Jalan Sadar, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.

Saat dilakukan penggeledahan, petugas berhasil mengamankan pria tersebut beserta barang bukti berupa satu plastik klip transparan ukuran sedang berisi sabu dengan berat bruto 0,50 gram serta lima plastik klip transparan ukuran kecil kosong yang ditemukan di bawah tempat tidur kamar pelaku. Kepada petugas, pelaku juga mengakui bahwa barang haram tersebut diperoleh dari seseorang di wilayah Percut Sei Tuan.

Selanjutnya, kedua terduga pelaku beserta seluruh barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polresta Deli Serdang untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka, pemeriksaan awal barang bukti menggunakan test kit, serta penimbangan awal barang bukti.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si. melalui Kasatres Narkoba Kompol Dr. Fery Kusnadi SH, MH menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polresta Deli Serdang dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika

"Kami mengapresiasi peran aktif masyarakat yang telah memberikan informasi kepada kepolisian. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bekerja sama dalam memerangi peredaran gelap narkotika.

Polresta Deli Serdang akan terus melakukan penindakan secara tegas terhadap setiap pelaku penyalahgunaan maupun peredaran narkoba demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari narkotika," tegasnya.(HPDS)

Kasus tersebut ditangani berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/639/VII/2026/SPKT/Polres Asahan/Polda Sumut tertanggal 16 Juli 2026. Peristiwa kekerasan itu diketahui terjadi pada Kamis (16/7/2026) sekitar pukul 13.00 WIB.

Korban berinisial S.R. (23), seorang ibu muda, diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya sendiri, R.F. (34).

Berdasarkan hasil penyelidikan Satreskrim Polres Asahan, pelaku diduga melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan cara mencekik leher korban, memukul bagian mata kiri hingga mengalami memar, serta membenturkan kepala korban ke dinding rumah.

Akibat tindakan tersebut, korban mengalami sejumlah luka dan merasakan sakit pada beberapa bagian tubuh. Korban kemudian melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Asahan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menindaklanjuti laporan tersebut, penyidik Satreskrim Polres Asahan segera melakukan serangkaian penyelidikan guna mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi-saksi, serta mendalami kronologi peristiwa.

Polres Asahan menegaskan komitmennya untuk menangani setiap laporan tindak pidana, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga, secara profesional dan sesuai prosedur hukum.

Kasus ini masih dalam proses penyidikan lebih lanjut untuk melengkapi berkas perkara dan menentukan langkah hukum berikutnya terhadap terduga pelaku.(RED/WIK)

Sebelum menyarankan hal itu lebih jauh, Alfri menyempatkan diri mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kecelakaan maut tersebut. Malah dia mengaku, sore harinya langsung menjenguk korban luka di RS Adam Malik, Medan.

Kepada wartawan, Anggota Komisi B mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut XI yang meliputi Kabupaten Dairi, Karo, dan Pakpak Bharat itu menjelaskan kecelakan di Jalan Jamin Ginting kerap terjadi. Alasannya selalu diakibatkan rem blong, kelalaian supir dan muatan berlebihan (Odol).

Untuk itu, ia meminta agar instansi terkait khususnya Pemprovsu dapat membuat jalur penyelamatan, apabila kendaraan dalam kondisi darurat berupa rem blong.

Ia menjelaskan, jalur penyelamat (emergency safety area/escape ramp) dibuat berada di sisi jalan pada area turunan panjang atau tanjakan buntu.

Jalur yang dirancang dengan material pasir atau kerikil untuk meredam laju kendaraan secara paksa dapat digunakan pengemudi apabila kendaraannya mengalami rem blong untuk menghindari korban.

Selain membuat jalur penyelamatan emergency safety area / escape ramp), ia juga meminta agar Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara benar-benar bekerja dan mengawasi truk-truk yang melintas agar masuk ke timbangan truk (truck scale) atau timbangan jembatan.

Dan apabila truk-truk tersebut melebihi tonase, petugas yang ada di jembatan timbang memberikan tindakan dengan mengurangi muatan atau menahan kendaraan tersebut," ujar.

Lanjut dikatakannya, beberapa waktu yang lalu, pada hari Sabtu, Minggu dan libur Nasional, truk dua sumbu dilarang melintas di Jalan Jamin Ginting.

Namun setahu bagaimana, truk dua sumbu kini sudah kembali bisa melintas pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur Nasional.

"Untuk itu, ia berharap agar larang tersebut kembali diberlakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dan Satlantas," ujarnya tegas. (RED/WIK)

Aksi kepedulian ini digelar di tengah masa transisi pemulihan pascabencana, menyusul banjir susulan yang kembali menerjang wilayah tersebut pada Sabtu (18/7/2026) lalu.

Kapolres Tapanuli Tengah melalui Kasat Samapta AKP Dorpis Sitompul, menyampaikan bahwa kegiatan yang berlangsung singkat dan khidmat pada pukul 10.00 hingga 10.30 WIB ini bertujuan untuk meringankan beban warga yang sedang berjuang bangkit dari dampak bencana alam. Bantuan sosial ini diserahkan langsung kepada 40 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai bentuk wujud nyata kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat.

Adapun paket logistik dan bahan pokok yang disalurkan meliputi 50 karung beras, 50 kardus mie instan, 50 kardus air mineral, 50 papan telur ayam, serta 15 kotak sarden kaleng. Seluruh bantuan diserahkan secara merata untuk memastikan kebutuhan dasar warga tercukupi selama proses pemulihan.

Penyerahan bantuan di lapangan dipimpin langsung oleh jajaran pejabat utama Polres Tapteng, di antaranya Kasat Samapta AKP Dorpis Sitompul, Kasat Binmas IPTU I.S. Tanjung, Kasat Intelkam IPTU F. Simanjuntak, Kasi Humas IPTU A.P. Limbong, serta Bhabinkamtibmas Polsek Pandan AIPDA M. Sianturi bersama personel Polres Tapteng lainnya.

Mewakili masyarakat penerima bantuan, Kepala Lingkungan (Kepling) I Kelurahan Hutanabolon, Rasoki Panggabean, menyampaikan apresiasi mendalam dan rasa terima kasihnya atas perhatian serta kepedulian dari jajaran Polres Tapanuli Tengah.

"Bantuan Sembako ini sangat berarti bagi warga kami yang terdampak banjir susulan beberapa hari lalu" ucap Kepling 1 Hutanabolon.(HPT)

Kali ini, dua orang pria berhasil diamankan dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkotika jenis sabu di Dusun Cikampak Permai, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, pada Senin (20/7/2026) sekitar pukul 21.30 WIB.

Kedua terduga pelaku yang diamankan masing-masing berinisial JN alias OGEK (30), seorang wiraswasta warga Dusun Karang Sari, Desa Sisumut, Kecamatan Kota Pinang, serta AS alias EEN (43), wiraswasta yang berdomisili di Dusun Cikampak Permai, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 206,78 gram, 1 plastik warna hitam, 2 unit telepon genggam masing-masing merek Vivo warna biru dan Realme warna putih, serta 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1644 KK.

Kapolres Labuhanbatu Selatan AKBP Rosef Efendi, S.I.K., M.H., CPHR, melalui Kasat Resnarkoba AKP Sahat Marulam Lumbangaol, S.H., menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan adanya dua pria yang diduga melakukan transaksi narkotika jenis sabu di lokasi tersebut.

Menindaklanjuti informasi itu, Kasat Resnarkoba memerintahkan KBO Satresnarkoba bersama Kanit I dan Tim Opsnal untuk melakukan penyelidikan. Setelah mengantongi identitas para terduga pelaku, tim kemudian melaksanakan teknik undercover buy hingga akhirnya berhasil mengamankan kedua pelaku beserta barang bukti.

"Dari hasil interogasi awal, kedua terduga pelaku mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik mereka," ujar AKP Sahat Marulam Lumbangaol.

Saat ini kedua pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Satresnarkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut dan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika lainnya.

Kapolres Labuhanbatu Selatan melalui Kasat Resnarkoba menegaskan bahwa Polres Labuhanbatu Selatan akan terus berkomitmen melakukan tindakan tegas terhadap setiap bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Pihaknya juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, demi mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang bersih dari narkoba.(HPSU)

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi di Medan, Rabu (22/7), membenarkan pengangkatan ketiga mantan pejabat Kejati Sumut tersebut.

"Keppres-nya sudah keluar dan ketiganya resmi menjabat sebagai Wakil Jaksa Agung, Jampidum, dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI," kata Rizaldi.

Ketiga pejabat tersebut yakni Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, SH, M.Hum yang dipercaya menjabat Wakil Jaksa Agung, Dr. Leonard Eben Ezer Simanjuntak, SH, MH sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), serta Dr. Harli Siregar, SH, M.Hum sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kabadiklat) Kejaksaan RI.

Asep Nana Mulyana memiliki rekam jejak karier di Sumatera Utara. Ia pernah menjabat Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumut pada Januari hingga Oktober 2015. Sebelumnya, ia juga menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Stabat, yang kini menjadi Kejaksaan Negeri Langkat, pada tahun 2012.

Sementara itu, Leonard Eben Ezer Simanjuntak pernah menjabat Asisten Intelijen Kejati Sumut sebelum dipromosikan menjadi Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung pada 31 Juli 2019.

Saat bertugas di Sumatera Utara pada 2018 hingga pertengahan 2019, ia dikenal aktif memimpin berbagai operasi penangkapan buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Adapun Harli Siregar pernah menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara setelah dilantik Jaksa Agung ST Burhanuddin pada 16 Juli 2025 menggantikan Idianto.

Selanjutnya, ia mendapat penugasan sebagai Inspektur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 488 Tahun 2026 tertanggal 13 April 2026, sebelum akhirnya dipercaya memimpin Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

Menurut Rizaldi, penempatan ketiga mantan pejabat Kejati Sumut tersebut merupakan bentuk kepercayaan pimpinan Kejaksaan terhadap insan Adhyaksa yang memiliki pengalaman di bidang penegakan hukum, manajemen organisasi, dan pembinaan sumber daya manusia.

"Dengan promosi tersebut, Sumatera Utara kembali mencatatkan kontribusi kader terbaiknya di jajaran pimpinan Kejaksaan RI melalui penempatan tiga mantan pejabat Kejati Sumut pada posisi strategis sebagai Wakil Jaksa Agung, Jampidum, dan Kabadiklat Kejaksaan RI," ujar Rizaldi.

Mantan pejabat di Kejaksaan Tinggi Sumut saat ini menjadi bintang di Kejaksaan Agung. Luar biasa. (ANT)

Seorang pria berinisial H (38), yang sehari-hari bekerja sebagai penjual es, ditangkap petugas melalui undercover buy. Selasa (14/7/2026) malam sekira pukul 22.30 WIB.

Penangkapan tersangka H yang merupakan warga Dusun II Desa Jambur Pulau tersebut bermula dari laporan masyarakat yang resah terhadap maraknya transaksi narkoba di lingkungan mereka.

Kasatres Narkoba Polres Sergai AKP Erikson David, S.H., M.H-- seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Surat kabar garuda pos yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 22 Juli 2026--menerangkan, menindaklanjuti informasi dari warga, tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Sergai langsung melakukan penyelidikan mendalam di lapangan.

Setelah memetakan lokasi dan mengidentifikasi ciri-ciri pelaku, petugas melakukan undercover buy.

"Tiba di lokasi, tersangka H menyerahkan satu bungkus kotak rokok merek Surya kepada petugas. Saat kotak tersebut dibuka, ditemukan dua bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga sabu. Petugas di lokasi langsung sigap mengamankan tersangka tanpa perlawanan," kata Kasatres Narkoba.

Sabu Jadi Barang Bukti

Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti berupa:

- 2 bungkus plastik klip transparan berisi sabu dengan berat bruto 10,40 gram.

- 1 bungkus kotak rokok merek Surya tempat menyimpan sabu.

- 1 unit ponsel Android yang digunakan untuk komunikasi transaksi.

Hasil interogasi awal di tempat kejadian perkara (TKP) mengungkap barang haram itu milik tersangka H yang disiapkan untuk diperjualbelikan kepada calon pemesan.

Tersangka H mengaku mendapatkan pasokan sabu dari seorang pria berinisial W yang berdomisili di daerah Tembung.

Modus operandi yang digunakan yakni pemesanan via telepon seluler, dilanjutkan pembayaran secara transfer bank, lalu barang diantarkan oleh W ke lokasi yang ditentukan oleh H.

Praktik jual beli narkoba jaringan ini diakui H telah berlangsung selama kurang lebih satu bulan.

Kasi Humas Polres Sergai, AKP Bringin Jaya, S.H., M.H., membenarkan penangkapan itu.

"Benar, Sat Res Narkoba Polres Sergai telah mengamankan seorang tersangka berinisial H (38) terkait tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis sabu di wilayah Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan. Pengungkapan ini merupakan wujud tindakan cepat petugas merespons aduan masyarakat," pungkas Kasi Humas, Selasa (21/7).

Kasi Humas menegaskan kini tersangka H beserta seluruh barang bukti telah diboyong ke Mapolres Sergai untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Pihaknya juga tengah melakukan pengembangan guna memburu pemasok utama berinisial W.

"Tersangka dan barang bukti sudah diamankan di Polres Sergai. Saat ini tim penyidik terus melakukan pendalaman dan pengembangan jaringan atas berinisial W. Kami menegaskan tidak ada ruang bagi pengedar maupun bandar narkoba di wilayah hukum Polres Sergai, dan kami sangat mengapresiasi peran aktif masyarakat yang terus bersinergi dengan kepolisian," tegasnya.

Menurutnya, persoalan utama terletak pada batas peran aparat dalam memperoleh informasi wajib pajak.

Fajry menilai keterlibatan pihak ketiga masih dapat diterima apabila sebatas menjadi sumber informasi.

Masalah muncul apabila aparat diminta secara aktif mencari data mengenai warga atau pelaku usaha.

"Kalau hanya sebatas sumber data pihak ketiga seharusnya tidak masalah. Tapi, kalau kemudian mendorong babinsa dan bhabinkamtibmas secara aktif mencari informasi wajib pajak, jelas itu melanggar," tegas Fajryseperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Geo Genius yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 22 Juli 2026.

Dia juga menyoroti dampak psikologis kehadiran aparat dalam urusan yang selama ini ditangani otoritas fiskal.

"Kalau yang melakukan pencarian informasi wajib pajak itu aparat penegak hukum atau militer pasti mereka akan waswas," ujarnya.

Menurut Fajry, pendekatan yang menimbulkan kesan militeristik berpotensi membuat masyarakat menganggap pengawasan pajak sebagai bentuk tekanan.

Kondisi ini, kata dia, dinilai lebih sensitif bagi UMKM di pedesaan karena hubungan antara aparat teritorial dan masyarakat berlangsung secara langsung.

DJP sudah menjelaskan Babinsa dan Bhabinkamtibmas tidak bertugas memeriksa pajak.

Meski begitu, batas kewenangan dan bentuk kegiatan di lapangan perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat tidak menganggap koordinasi itu sebagai pemanggilan, pemeriksaan apalagi penagihan.***

John Christian Saragih lahir di Sondi Raya, Kabupaten Simalungun pada 19 Oktober 1972.

Sebagai pimpinan tertinggi (Ephorus) di sinode GKPS, dia dikenal sebagai sosok yang rendah hati, mengayomi serta berkomitmen penuh dalam memajukan pelayanan jemaat di lingkungan masyarakat.

Dalam hal latar belakang akademis, dia menempuh pendidikan Teologi (S.Th) di STT Abdi Sabda Medan dan lulus pada tahun 1998.

Minatnya yang mendalam pada isu sosial-keagamaan mendorongnya untuk melanjutkan studi ke luar negeri hingga meraih gelar Master of Science (M.Sc) dalam bidang Pastoral Sociology dari Asian Social Institute (ASI) di Manila, Filipina tahun 2010 silam.

Sebelum terpilih menjadi Ephorus,John Christian Saragih sudah mendedikasikan dirinya dalam berbagai tugas pelayanan strategis, termasuk menjabat sebagai Kepala Departemen Pelayanan (2021–2023) dan Kepala Departemen Persekutuan GKPS (2023–2025).

Pdt. John Christian Saragih--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @sumut indah yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 22 Juli 2026--resmi terpilih menjadi Ephorus dalam Sidang Sinode Bolon GKPS ke-46 di Pematangsiantar setelah memperoleh suara mayoritas.

Setelah resmi dilantik 6 Juli 2025, dia aktif menjalankan visi gereja yang mandiri dan berdampak nyata bagi lingkungan sekitar.

Selain berfokus pada penguatan penginjilan di internal jemaat, dirinya juga dikenal sangat vokal menyuarakan pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan, hubungan oikumene, serta toleransi antarumat beragama di Indonesia.***

Hal ini sebagai upaya mendukung dan memperkuat kecintaan terhadap seni dan budaya daerah.

Kegiatan ini diikuti Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD dari seluruh kecamatan di Kota Medan.

Setiap kecamatan mengirimkan peserta yang terdiri atas kepala sekolah, guru, dan siswa yang memiliki kemampuan bernyanyi.

Melalui kegiatan ini para seniman lokal, peserta diajak untuk lebih mengenal dan mengapresiasi kekayaan seni budaya yang tumbuh dan berkembang di wilayah Kota Medan.

Selain menjadi wadah ekspresi bagi pelaku seni, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya lokal di tengah kemajuan teknologi dan perkembangan zaman.

Sementara itu, sosialisasi Mars Kota Medan dilakukan untuk menumbuhkan rasa bangga, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kebersamaan melalui lagu yang menjadi simbol Kota Medan.

Disdikbud Kota Medan, Andy Yudhistira S.Pd, M.Pd selaku sekretaris Dinas berharap kegiatan ini mampu menginspirasi generasi muda, tenaga pendidik, serta seluruh elemen masyarakat agar terus melestarikan seni dan budaya sebagai bagian dari karakter serta jati diri Kota Medan sesuai Motto"Medan untuk Semua".

Melalui kolaborasi antara dunia pendidikan dan kebudayaan, Pemerintah Kota Medan berupaya membangun ekosistem yang mendukung pelestarian nilai-nilai budaya sekaligus membentuk generasi yang mencintai daerahnya.

Seni, budaya, dan pendidikan diharapkan dapat berjalan bersama dalam mewujudkan Kota Medan yang semakin berbudaya, berprestasi, dengan nilai-nilai dan norma-norma kebudayaan yang ada saat ini.***

Sidang yang berlangsung di Ruang Cakra I Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan dipimpin Ketua Majelis Hakim As'ad Rahim Lubis, Rabu (22/7/2026).

Hadir dalam persidangan terdakwa Idam Khalid, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi, serta terdakwa Irjen (Purn.) Bambang Ghiri Arianto.

JPU menghadirkan seorang ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah, Ahmad Feri Tanjung, serta dua ahli akuntan Audit Perhitungan Keuangan Negara independen, yang memberikan keterangan terkait audit dan perhitungan kerugian keuangan negara dalam proyek pengadaan 93 unit Smartboard senilai Rp14,415 miliar yang bersumber dari Perubahan APBD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024.

Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, Ahmad Feri Tanjung menjelaskan bahwa sistem e-Katalog dibentuk untuk mempercepat dan mempermudah proses pengadaan pemerintah, namun tetap harus dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, keberadaan suatu produk dalam e-Katalog tidak berarti pejabat pengadaan bebas menentukan pilihan.

Seluruh proses pengadaan harus didasarkan pada kebutuhan riil pengguna, bukan keinginan, serta mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan.

"Pengadaan barang dan jasa bukan mengikuti keinginan, tetapi mengikuti kebutuhan. Apa yang dibutuhkan saja.Semua tahapan sudah memiliki aturan dan standar operasional prosedur," terang Ahmad Feri Tanjung.

Ia menegaskan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak diperbolehkan membuat ikatan dengan penyedia di luar mekanisme pengadaan yang telah diatur. Harga dalam e-Katalog, kata dia, tetap harus diuji kewajarannya agar dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum dan cek pasar ke lapangan.

"Dalam pengadaan barang dan jasa tidak dikenal istilah menentukan keuntungan. Yang diuji adalah apakah harga tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Jika tahapan itu tidak dilakukan, prosesnya menjadi tidak akuntabel," ujarnya.

Menjawab pertanyaan JPU mengenai kewenangan membatalkan proses pengadaan, Ahmad Feri menyebut keputusan tersebut berada pada PPK sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga menjelaskan apabila tidak ditemukan produk pembanding yang sama di pasaran, maka PPK tetap wajib mencari produk lain dengan spesifikasi dan kualitas yang setara sebagai dasar pembentukan harga.

Persidangan juga menyinggung dugaan penggunaan akun yang mengatasnamakan Dinas Pendidikan dalam sistem e-Katalog.

Menurut Ahmad Feri, sepanjang pengetahuannya setiap akun dalam sistem dapat ditelusuri melalui rekam jejak komunikasi. Apabila ditemukan dugaan penyalahgunaan akun, persoalan tersebut dapat ditelusuri melalui mekanisme pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Ahli kembali menegaskan bahwa barang yang dibeli melalui e-Katalog harus sesuai dengan spesifikasi yang telah tercantum dalam sistem dan tidak dapat diganti dengan produk lain di luar spesifikasi tersebut.

Selain ahli pengadaan, JPU juga menghadirkan dua ahli akuntan independen Audit Keuangan negara yang memberikan keterangan mengenai audit serta perhitungan kerugian keuangan negara. Keterangan kedua ahli tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam pembuktian unsur kerugian negara yang didalilkan penuntut umum.

Usai persidangan, penasihat hukum Irjen (Purn) Bambang Ghiri Arianto, Paulus Peringatan Gulo SH MH, mengatakan tim pembela menyoroti metode serta dasar hukum yang digunakan dalam menghitung nilai kerugian negara. Menurut Paulus, pihaknya mengajukan sejumlah pertanyaan kepada ahli mengenai dasar perhitungan tersebut selama persidangan berlangsung.

Paulus menyatakan, berdasarkan keterangan yang di persidangan, terdapat penjelasan mengenai koreksi terhadap nilai perhitungan kerugian negara dibandingkan angka yang sebelumnya digunakan dalam proses perkara. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu fakta yang akan dijadikan bahan pembelaan dalam persidangan.

"Kami meminta seluruh dasar perhitungan kerugian negara diuji secara objektif di depan persidangan sehingga seluruh alat bukti dapat dinilai secara utuh oleh majelis hakim," kata Paulus kepada wartawan usai sidang.

Ia menambahkan pihaknya tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk menilai bobot seluruh alat bukti, termasuk keterangan para ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum maupun pihak lainnya.

Perkara ini sebelumnya telah menyita perhatian publik setelah persidangan mengungkap berbagai fakta, mulai dari dugaan peniruan tanda tangan pada sejumlah dokumen proyek hingga perdebatan mengenai kehadiran saksi-saksi yang dinilai mengetahui proses administrasi pengadaan. Dalam sidang sebelumnya, majelis hakim juga mengingatkan bahwa menghadirkan saksi yang relevan merupakan tanggung jawab JPU agar seluruh fakta dapat diuji secara terbuka di persidangan.

Berdasarkan dakwaan JPU, perkara ini bermula dari pengadaan 93 unit Smartboard pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi dengan nilai anggaran Rp14,415 miliar yang bersumber dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Saat itu Idam Khalid menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Dalam dakwaan disebutkan pengadaan tersebut berkaitan dengan penyediaan papan tulis interaktif merek ViewSonic untuk SMP Negeri se-Kota Tebing Tinggi. Penuntut umum.atas mendalilkan proyek itu melibatkan sejumlah pihak, termasuk Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa dan Direktur Utama PT Gunung Emas Eka Putra, yang masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah.

Dengan masuknya keterangan para ahli, persidangan kini memasuki fase pembuktian yang lebih menitikberatkan pada pengujian prosedur pengadaan, penerapan mekanisme e-Katalog, kewenangan PPK, serta pembuktian unsur kerugian keuangan negara.(erni)

Wacana ini muncul setelah Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasto menilai keterlibatan unsur TNI dan Polri dalam urusan pengumpulan pajak berpotensi membawa Indonesia kembali pada praktik kekuasaan masa lalu.

Menurut Hasto--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Geo Genius yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 22 Juli 2026-- pembayaran pajak seharusnya dibangun melalui kesadaran dan kepatuhan warga negara, bukan melalui pendekatan aparat keamanan.

"Ketika ABRI ataupun aparatur negara, ya seperti saat ini TNI dan Polri, untuk dilibatkan di dalam kepentingan-kepentingan kekuasaan tidak boleh terjadi kembali," kata Hasto, usai pembukaan pameran sejarah dan arsip foto 'Meretas Jalan Demokrasi' di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).

Dia juga membandingkan pendekatan tersebut dengan praktik pemungutan pajak pada masa Hindia Belanda yang melibatkan aparatur negara dan kerap menekan masyarakat.

"Penggunaan elemen militer bagi kepentingan pengumpulan pajak bagian dari penyalahgunaan kekuasaan negara," tandas Hasto.***