Pria berusia 34 tahun ini di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan lantaran memikul 20 kilogram ganja kering dengan menggunakan sepeda motor.

Penangkapan tersangka ini berawal dari laporan masyarakat yang memberitahukan adanya pengendara sepeda motor matik membawa barang haram dengan menggunakan karung di seputaran Jalan Melati, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.

Mendapat laporan itu, petugas melakukan penyelidikan dan pengintaian dengan cara survailen di jalan yang di informasikan.

Tak butuh waktu lama, petugas melihat seorang pria dengan mengendarai sepeda motor jenis matic dengan membawa karung. Alhasil, petugas langsung menghentikannya.

"Pada saat team opsnal menghentikan sepeda motor yang di kendarai laki- laki tersebut dengan cara mematikan kunci kontak sepeda motor, dan pengemudi tersebut melompat dari sepeda motornya dan melarikan diri.

Selanjutnya team opsnal mengejar laki laki tersebut dengan jarak 20 meter dan berhasil mengamankan pengemudi sepeda motor tersebut dan pengemudi sepeda motor tersebut berusaha mengadakan perlawan dengan cara menggigit lengan anggota, dan pelaku dapat diamankan," ungkap Kasat Narkoba Polres Padangsidimpuan, AKP Juli Pranowo,seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Indra mulia s'gian yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 6 Oktober 2026.

Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 karung bewarna biru dan memeriksanya 20 ball diduga berisi narkotika jenis ganja, setelah petugas memeriksa masing-masing ball itu benar berisikan narkotika golongan I jenis ganja selanjutnya laki-laki itu dan barang bukti diamankan.

‎

‎"Saat diinterogasi, tersangka mengaku memperoleh narkotika jenis ganja itu dari seseorang laki-laki bernama U untuk dibawa ke Desa Pal XI Kabupaten Tapanuli Selatan dengan upah Rp1.800.000 setelah barang itu sampai. Namun pelaku baru menerima uang senilai Rp800.000," pungkasnya.

Untuk kepentingan penyelidikan, tersangka dan barang bukti digelandang ke Mapolres Padangsidimpuan.***

Kehadiran Polres Tanjung Balai dalam peringatan HUT TNI tahun ini mengusung tema "TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur", sekaligus menegaskan soliditas dan sinergitas yang erat antara TNI dan Polri dalam menjaga kondusivitas wilayah hukum Sumatra Utara, khususnya wilayah Asahan, Tanjungbalai, dan Batubara.

Upacara yang berlangsung khidmat sejak pukul 08.30 WIB itu-- seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Polres tanjung balai yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 6 Oktober 2026-- dipimpin langsung Komandan Kodim (Dandim) 0208/Asahan, Letkol Inf Edy Syahputra, S.H., M.I.P., selaku Inspektur Upacara.***

Kegiatan berlangsung secara daring dari Aula Nusantara I, Kantor Wali Kota Sibolga, pada Selasa (6/10/2026) pagi.

Penandatanganan MoU tersebut dilaksanakan secara serentak antara Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumatera Utara dengan Bupati/Wali Kota di wilayah masing-masing. Di Kota Sibolga, penandatanganan dilakukan langsung oleh Wakil Wali Kota Sibolga bersama Kajari Sibolga.

Kegiatan mengusung tagline "Jaksa Adalah Sahabat Pendidik", sebagai bentuk komitmen Kejaksaan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bersih, transparan, serta memberikan kepastian dan pendampingan hukum bagi para pendidik dan tenaga kependidikan.

Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara --seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Pemerintah kota sibolga yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 6 Oktober 2026-- menegaskan kerja sama itu tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai langkah pencegahan melalui pendampingan dan pemberian pemahaman hukum dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

Melalui program "Jaksa Sahabat Pendidik", Kejaksaan memberikan pendampingan, pendapat hukum, serta pengamanan dalam pengelolaan anggaran pendidikan, termasuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Menurutnya, pendampingan tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi guru, kepala sekolah, maupun kepala perangkat daerah dalam mengelola anggaran pendidikan secara tepat dan sesuai ketentuan.

Hal ini sekaligus mendorong optimalisasi penyerapan anggaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh peserta didik.

Gubernur Sumatera Utara menyambut baik kolaborasi tersebut dan menilai kerja sama antara pemerintah daerah dan Kejaksaan merupakan langkah strategis dalam mendukung pengelolaan anggaran pendidikan yang akuntabel.

Dengan adanya MoU tersebut, kepala sekolah dan pengelola anggaran pendidikan diharapkan memiliki ruang untuk berkonsultasi dan memperoleh kepastian hukum dalam pelaksanaan program pendidikan, sehingga setiap anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara tepat dan memberikan manfaat bagi peserta didik.

Adapun ruang lingkup kerja sama dalam MoU tersebut meliputi pendampingan hukum terhadap pengelolaan Dana BOS, DAK Fisik Pendidikan, dan bantuan pendidikan lainnya, penerangan dan penyuluhan hukum bagi pendidik serta tenaga kependidikan, pengamanan proyek strategis di bidang pendidikan, serta upaya penanganan dan pencegahan penyimpangan anggaran pendidikan secara preventif.

Kegiatan ditandai dengan pemukulan gong sebagai tanda resmi dimulainya program "Jaksa Sahabat Pendidik", yang kemudian dilanjutkan dengan foto bersama para kepala daerah dan Kajari se-Sumatera Utara.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, Politik dan Sosial Setda Kota Sibolga, Josua Hutapea, S.Sos., Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Sibolga, Rahmat Tarihoran, S.T., M.M., pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta para kepala sekolah se-Kota Sibolga.***

Kegiatan digelar bersama secara serentak melalui zoom meeting yang dipimpin Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution. Zoom meeting diikuti dari Ruang Data Balai Kota, Jalan Merdeka, Selasa (06/10/2026).

Hadir, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pematangsiantar Erwin Purba SH, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Syaiful Rizal SSTP, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan (Kadis Arpus) Ir Cristina Risfani Sidauruk, jajaran kejaksaan, kepala sekolah SD dan SMP sederajat.

Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menjalin kerja sama strategis dengan kejaksaan melalui peluncuran program 'Jaksa Sahabat Pendidik'.

Sinergi ini ditandai penandatanganan kesepakatan (kerja sama) yang bertujuan memperkuat perlindungan hukum serta meningkatkan integritas di lingkungan Dinas Pendidikan se-Provinsi Sumut.

Kesepakatan ditandatangani serentak bersama bupati/wali kota dan kajari di 33 kabupaten/kota se-Sumut. Kegiatan ini diinisiasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumut Alexander Sinulingga.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan pemahaman hukum di lingkungan pendidikan, khususnya bagi tenaga pendidik dan pengelola satuan pendidikan.

Kegiatan dan kerjasama ini juga sebagai penguatan literasi hukum bagi tenaga pendidik menjadi langkah preventif agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai ketentuan. Kolaborasi ini penting untuk mencegah terjadinya persoalan hukum di kemudian hari.

Program 'Jaksa Sahabat Pendidik' merupakan upaya membangun komunikasi yang terbuka antara dunia pendidikan dan aparat penegak hukum.

Anggaran pendidikan merupakan amanah yang harus dikelola secara akuntabel. Kolaborasi pemko dan kejaksaan hadir tidak hanya dalam fungsi penegakan hukum, tetapi juga melalui pendekatan preventif dan pendampingan.

Poin Utama Kerja Sama Jaksa Sahabat Pendidik yakni; Penyuluhan dan Edukasi Hukum guna memberikan pemahaman regulasi hukum secara preventif bagi para tenaga pendidik, kepala sekolah, dan aparatur pendidikan; Transparansi Anggaran guna membantu pendampingan tata kelola keuangan sekolah, salah satunya untuk mengantisipasi kesalahan administrasi atau penyimpangan dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); Perlindungan Profesi Guru guna membangun ruang komunikasi yang aman bagi guru agar dapat menjalankan tugas mengajar dengan tenang tanpa rasa takut terhadap intimidasi atau kriminalisasi hukum; Pendidikan Karakter Antikorupsi guna mendorong penanaman nilai kejujuran dan sadar hukum sejak dini langsung ke ekosistem sekolah.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut Muhibuddin --seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Pemko Pematangsiantar yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 6 Oktober 2026-- mengatakan, sejak beberapa bulan bertugas ia gelisah karena laporan terkait dunia pendidikan masuk setiap hari. Laporan itu menyangkut dana BOS, revitalisasi sekolah, hingga pembangunan infrastruktur sekolah.

"Setiap hari ada laporan terkait lembaga pendidikan, sekolah, dana BOS, revitalisasi, pembangunan infrastruktur sekolah, laporan bertubi-tubi," tuturnya.

Karena itu, ia memerintahkan Asisten Intelijen berkolaborasi dengan Kadisdik Sumut. Pertemuan tersebut juga mengundang perwakilan Kemendikdasmen.

Muhibuddin menegaskan, anggaran pendidikan yang besar menuntut transparansi dan akuntabilitas.

Menurutnya, uang APBN tidak boleh sekadar mengucur tanpa bekas, apalagi hanya menghasilkan bangunan seadanya. Ia menekankan pencegahan korupsi di sektor pendidikan bukan semata soal represif.

"Jangan ada lagi kepala dinas dan guru yang masuk penjara karena dugaan korupsi, itu yang kita inginkan," tegasnya.

Menurut dia, lebih baik jaksa datang ke sekolah untuk memberi konsultasi dan mengawal pembangunan, ketimbang datang membawa surat panggilan.

Pencegahan, kata dia, harus dimulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.

Muhibuddin juga mengingatkan kerugian negara tidak hanya sebatas nilai penyimpangan anggaran.

Negara, ujarnya, turut kehilangan aset manusia yang sudah disubsidi sejak dalam kandungan hingga menjadi pejabat.

"Jangan intervensi kepala sekolah. Jangan incar proyek-proyek untuk sekolah," tegasnya, seraya meminta kepala daerah tidak mengambil hak bangsa demi kepentingan politik praktis.

Sementara itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution menyebut kehadiran kajati menenangkan para kepala sekolah.

Menurut Bobby, saat ditanya apakah terbebani menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), semua kepala sekolah menjawab terbebani.

Bobby menjelaskan, beban itu muncul karena dana BOS yang sebelumnya dikelola dinas kini langsung dikelola kepala sekolah, tanpa pelatihan khusus. Kebijakan ini, kata dia, berlaku di seluruh Indonesia.

Bobby juga menyoroti maraknya LSM yang namanya menyerupai lembaga penegak hukum. Ia menilai kepala sekolah yang bekerja benar tak perlu takut.

"Ini bukan takut sama LSM-nya, tapi takut sama yang membekingi LSM-nya," ujarnya

Ia mengaku pernah mendengar kasus pemerasan terhadap kepala sekolah oleh oknum kejari semasa di Medan, dengan nilai Rp5 juta hingga Rp10 juta. Namun, ia enggan menyebut identitas oknum maupun waktunya.

Bobby juga menambahkan, program revitalisasi sekolah merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) milik presiden, sehingga daerah wajib mengawal dengan integritas.

Di akhir sambutan, ia menyebut Pemprov Sumut telah menganggarkan 2027 untuk menaikkan penghasilan guru paruh waktu, dari sekitar Rp1 juta–Rp2 juta menjadi target take home pay Rp3,5 juta hingga Rp4 juta.***

Komandan Koramil 13/Purba Kodim 0207/Simalungun, Kapten Kav Nelson Sipayung turut menghadiri kegiatan peresmian itu bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) Purba.

Peresmian SPBU itu menjadi penanda hadirnya fasilitas pengisian bahan bakar yang dapat mendukung kebutuhan masyarakat di wilayah Bandar Hinalang dan sekitarnya.

Bagi masyarakat, keberadaan SPBU memiliki arti penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan mobilitas sehari-hari, baik untuk aktivitas ekonomi, transportasi maupun berbagai kegiatan masyarakat.

Kapten Kav Nelson Sipayung --seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Kodim simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 6 Oktober 2026-- mengatakan kehadiran fasilitas seperti SPBU di wilayah kecamatan diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar.

"Kehadiran fasilitas pelayanan seperti ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat serta mendukung aktivitas warga di wilayah Kecamatan Purba," ujar Kapten Kav Nelson Sipayung.

Menurutnya, sinergi antara unsur pemerintahan, TNI-Polri dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan suasana wilayah yang aman, nyaman dan kondusif.

Peresmian tersebut juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung perkembangan wilayah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan beroperasinya SPBU di Bandar Hinalang, masyarakat kini memiliki tambahan akses terhadap fasilitas pengisian bahan bakar yang berada di wilayah Kecamatan Purba.

Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan turut memperlancar mobilitas masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi warga di kawasan sekitar.***

Peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan serah terima kunci rumah hasil program bedah rumah, sertifikat tanah, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan nilai nol rupiah kepada warga penerima manfaat.

Penataan Kampung Berkah Syahmad dilakukan secara menyeluruh melalui program bedah rumah dan pembenahan lingkungan, seperti drainase, pengelolaan sampah, sanitasi, serta peningkatan kelayakan hunian. Penataan tersebut diharapkan menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, nyaman, dan layak bagi masyarakat.

"Penataan Kampung Berkah Syahmad bukan hanya soal memperbaiki rumah melalui program bedah rumah, tetapi juga bagaimana kita membenahi lingkungannya secara menyeluruh. Mulai dari drainase, sanitasi, persampahan, sampai memastikan masyarakat mendapatkan hunian dan lingkungan yang lebih layak," ujar Asri.

Menurutnya, perubahan lingkungan harus dirasakan langsung oleh masyarakat dan memberikan manfaat dalam jangka panjang, khususnya bagi keluarga dan generasi berikutnya.

"Kita ingin kawasan yang sebelumnya kumuh bisa benar-benar berubah. Harapannya, lingkungan yang lebih baik ini bisa mengangkat martabat masyarakat sekaligus menjadi investasi untuk anak-anak dan keluarga ke depan," katanya.

Selain peresmian, dilakukan pula penyerahan secara simbolis alat pemadam api ringan (APAR) untuk empat lokasi kawasan kumuh serta tong sampah untuk mendukung keamanan dan kebersihan lingkungan.

Ia mengatakan penataan kawasan akan terus dilanjutkan, termasuk memperhatikan kebutuhan infrastruktur lingkungan yang masih diperlukan masyarakat.

"Masukan dari masyarakat tentu menjadi perhatian kita. Termasuk normalisasi sungai dan kebutuhan bronjong. Normalisasi akan dilakukan segera setelah alat berat kita selesai melakukan penanganan banjir si Hamparan Perak," ujarnya.

Ia menegaskan, Kampung Berkah Syahmad bukan menjadi akhir dari penanganan kawasan kumuh di Deli Serdang. Masih terdapat delapan kawasan kumuh yang direncanakan mendapat penanganan pada tahun depan.

"Saya berharap apa yang sudah dibangun dapat dijaga bersama. Karena Kampung Berkah ini adalah milik dan untuk masyarakat," tambahnya.

Salah satu warga penerima manfaat, Usman, yang masuk kelompok desil 1, menyampaikan terima kasih kepada Bupati Deli Serdang atas bantuan bedah rumah yang diterimanya.

"Terima kasih kepada Pak Bupati dan pemerintah yang sudah membantu memperbaiki rumah kami," ujarnya.

Warga lainnya, Sri Wahyuni, mengaku merasakan perubahan setelah penataan dilakukan. Menurutnya, lingkungan tempat tinggalnya kini tidak lagi mudah becek saat hujan.

"Kami tinggal di sini sekarang sudah tidak becek lagi. Kami juga berharap sungai dapat dinormalisasi dan dibuat bronjong," katanya.( Drt)

Penandatanganan tersebut merupakan bagian dari program Jaksa Sahabat Pendidik yang diinisiasi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), dengan fokus pada pendampingan dan konsultasi hukum bagi kepala sekolah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pengguna Anggaran (PA), khususnya dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

Bupati Asri Ludin Tambunan menyambut baik sinergi tersebut. Ia menilai pendampingan hukum dapat menjadi bagian dari upaya memastikan pengelolaan anggaran di sekolah berjalan sesuai aturan, sekaligus membantu kepala sekolah menjalankan kewenangannya secara tepat.

"Pendampingan seperti ini penting agar setiap proses berjalan sesuai aturan dan kepala sekolah dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik," kata Bupati.

Melalui kerja sama ini, Pemkab Deli Serdang mendorong pengelolaan pendidikan yang tertib, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Pencegahan sejak awal diharapkan memastikan anggaran pendidikan dikelola secara tepat dan manfaatnya dirasakan langsung oleh peserta didik serta masyarakat.

Selain penandatanganan nota kesepahaman, Kejati Sumut juga meluncurkan hotline pengaduan yang dapat dimanfaatkan masyarakat, guru, dan kepala sekolah untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang, suap, pungutan liar, maupun korupsi.( Drt)

Babinsa Koramil 01/Sunggal, Sertu Irwansyah, turut mendampingi petugas BNN dalam operasi tersebut.

Penggerebekan dipimpin Kepala BNN Kabupaten Deli Serdang, Kombes Pol. M. Fadris Sangun Ratu Lana. Operasi melibatkan 25 personel BNN Kabupaten Deli Serdang dan BNN Sumatera Utara, dua personel Polisi Militer Angkatan Darat, 20 personel Satpol PP, serta Babinsa setempat.

Petugas mengepung lokasi dan mengamankan enam pria yang diduga berkaitan dengan aktivitas penggunaan maupun peredaran narkoba.

Dalam penggerebekan itu ditemukan barang bukti berupa sabu, sementara sejumlah orang lainnya disebut sempat melarikan diri.

Menurut Sertu Irwansyah--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Sekilas sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 6 Oktober 2026--, petugas memusnahkan alat isap sabu dan plastik klip yang ditemukan di lokasi. Gubuk atau barak yang diduga digunakan untuk aktivitas narkoba juga dibakar setelah penggerebekan.

Keenam pria yang diamankan kemudian diserahkan kepada BNN Sumatera Utara untuk penanganan lebih lanjut.

Penindakan di kawasan Serbajadi disebut telah dilakukan berulang kali, termasuk pemusnahan barak serupa. Aktivitas narkoba yang kembali muncul dan meresahkan masyarakat membuat kawasan tersebut terus menjadi perhatian petugas.***

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas turun langsung meninjau progres pengerjaan RTLH tersebut di Jalan Air Bersih Gang Amal Bakti dan Jalan Rela, Kelurahan Sudirejo, Kecamatan Medan Kota, Senin (5/10/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Rico didampingi Ketua TP PKK Kota Medan Ny. Airin Rico Waas. Keduanya melihat langsung kondisi bangunan serta progres rehabilitasi empat unit rumah yang menjadi bagian dari program penanganan RTLH.

Rico menegaskan, rehabilitasi rumah tidak sekadar memperbaiki bangunan, tetapi harus memberikan hunian yang benar-benar nyaman, aman, sehat, dan layak bagi masyarakat penerima manfaat.

Menurutnya, setiap unit RTLH ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 40 hingga 45 hari, dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan dan kebutuhan dasar penghuni.

"Begitu serah terima, rumah harus sudah layak huni, bersih, bagus, dan tidak menyisakan puing-puing," tegas Rico.

Ia juga meminta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan John Ester lase, memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan dan menghasilkan bangunan yang berkualitas.

Rico menekankan, hasil rehabilitasi harus memberikan perubahan nyata terhadap kondisi kehidupan masyarakat. Rumah yang sebelumnya tidak layak dihuni diharapkan dapat berubah menjadi tempat tinggal yang lebih aman dan nyaman bagi keluarga.

"Jangan hanya selesai secara fisik. Pastikan hasil akhirnya benar-benar memberikan manfaat dan kenyamanan bagi masyarakat," pesannya.

Program rehabilitasi RTLH ini menjadi salah satu bentuk komitmen Pemko Medan dalam menghadirkan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur kota, tetapi juga berupaya memastikan masyarakat memperoleh lingkungan dan tempat tinggal yang lebih layak.

Dengan pengawasan dan pengerjaan yang dilakukan secara optimal, Pemko Medan berharap seluruh unit RTLH yang masuk dalam program dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat langsung bagi keluarga penerima. (ATN)

Pergantian pucuk pimpinan di Polda Sumatera Utara selalu membawa harapan baru. Bagi Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., Sumatera Utara bukan wilayah yang sepenuhnya asing. Pengalamannya sebagai Wakapolda Sumut menjadi modal penting untuk memahami karakteristik wilayah, dinamika sosial, serta berbagai persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah ini.

Tantangannya adalah bagaimana menerjemahkan pemahaman tersebut menjadi kerja nyata yang hasilnya bisa dirasakan masyarakat. Dari catatan Posmetro Medan, setidaknya, ada lima pekerjaan besar yang layak menjadi perhatian utama.

Perang terhadap narkoba

Persoalan narkotika di Sumut sudah berada pada tingkat yang membutuhkan perhatian superserius. Pesisir timur Sumut, termasuk kawasan Asahan, Tanjungbalai, dan Batu Bara, menjadi wilayah yang patut mendapat perhatian dalam pengawasan jalur laut dan upaya membongkar jaringan peredaran narkotika lintas negara.

Bukan hanya menangkap kurir atau pengguna di lapangan, tetapi menelusuri pemasok, bandar, jalur distribusi, hingga aliran uang yang menopang bisnis haram tersebut.

Perang terhadap narkoba tidak cukup diukur dari berapa banyak pelaku yang ditangkap atau barang bukti yang disita. Lebih jauh adalah memastikan semakin sempitnya ruang gerak jaringan peredaran dan terlindunginya masyarakat dari ancaman narkotika.

Mengembalikan Rasa Aman di Jalanan

Bagi warga Medan dan sejumlah daerah lain di Sumatera Utara, aksi geng motor, begal, dan kejahatan jalanan masih menjadi persoalan yang dampaknya terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari. Sudah ada perbaikan, tetapi tetap harus ditekan sampai seminimal mungkin.

Masyarakat ingin bisa pulang bekerja pada malam hari tanpa rasa waswas. Orangtua ingin anak-anaknya dapat beraktivitas dengan aman. Pengendara sepeda motor tidak seharusnya dihantui kekhawatiran menjadi korban kekerasan ketika melintasi jalan yang sepi.

Pendekatan keamanan juga harus dibarengi pencegahan. Keluarga, sekolah, pemerintah daerah, dan komunitas pemuda perlu dilibatkan untuk memutus mata rantai kenakalan yang berpotensi berkembang menjadi tindak kriminal.

Premanisme dan Konflik Agraria

Sumatera Utara memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks. Persoalan pertanahan, sengketa lahan perkebunan, konflik antara masyarakat dan perusahaan, serta perselisihan antarkelompok dapat berkembang menjadi persoalan keamanan apabila tidak ditangani secara tepat.

Di tengah situasi seperti ini, polisi dituntut berdiri tegak pada hukum. Tidak boleh ada kelompok yang merasa memiliki kekebalan hanya karena mengatasnamakan organisasi, memiliki banyak anggota, atau mengklaim kedekatan dengan pihak tertentu.

Pada saat bersamaan, polisi juga perlu berhati-hati agar tidak menyederhanakan konflik agraria sebagai persoalan kriminal semata. Di balik sengketa lahan, bisa terdapat persoalan administrasi, tumpang tindih hak, ketimpangan penguasaan tanah, dan sejarah konflik yang panjang. Penegakan hukum harus berjalan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat maupun kepastian hukum bagi pihak yang memiliki hak sah.

Pengawasan Pesisir dan Penyelundupan

Letak geografis Sumatera Utara yang berhadapan dengan Selat Malaka memberikan keuntungan ekonomi sekaligus menghadirkan tantangan keamanan yang tidak sederhana.

Jalur laut yang ramai untuk aktivitas perdagangan juga berpotensi dimanfaatkan oleh jaringan penyelundupan narkotika, barang ilegal, maupun tindak pidana perdagangan orang. Pemberangkatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural melalui jalur-jalur tidak resmi di pesisir timur menjadi persoalan lain yang membutuhkan perhatian serius.

Pekerjaan ini tentu tidak dapat dibebankan kepada Polda Sumut seorang diri. Dibutuhkan koordinasi erat dengan TNI AL, Bakamla, Bea Cukai, Imigrasi, BP3MI, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum lainnya sesuai kewenangan masing-masing.

Membenahi Lalu Lintas dan Keselamatan di Jalan.

Ada satu bidang yang memiliki kaitan khusus dengan rekam jejak Irjen Pol. Sonny Irawan, yakni lalu lintas. Pengalamannya di bidang tersebut, termasuk sebagai mantan Dirlantas, dapat menjadi modal untuk mendorong pembenahan tata kelola lalu lintas di Sumatera Utara.

Medan dan kawasan perkotaan di sekitarnya menghadapi persoalan kemacetan yang membutuhkan solusi lebih dari sekadar menempatkan petugas di persimpangan. Sementara itu, jalan lintas Sumatera menuntut perhatian terhadap keselamatan berkendara, kondisi jalan, perilaku pengguna jalan, serta penanganan titik-titik rawan kecelakaan.

Balap liar, pelanggaran lalu lintas, dan ketidakdisiplinan pengendara juga memerlukan kombinasi penindakan dan edukasi yang konsisten.

Optimalisasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), pemanfaatan data kecelakaan, rekayasa lalu lintas berbasis kondisi lapangan, dan koordinasi dengan instansi pengelola jalan dapat menjadi bagian dari pendekatan modern yang perlu diperkuat.

Butuh Dukungan

Lima pekerjaan tersebut tentu bukan daftar yang mencakup seluruh persoalan Sumatera Utara. Masih ada tantangan lain, mulai dari kejahatan konvensional hingga kejahatan siber yang terus berkembang. Namun, kelimanya memperlihatkan betapa luas dan beragamnya tanggung jawab yang menanti Kapolda baru.

Dalam bingkai optimisme dan keyakinan kepada kemampuan Kapolda, dukungan masyarakat mutlak dibutuhkan. Informasi dari warga, keberanian melaporkan kejahatan, serta partisipasi komunitas dalam menjaga lingkungan merupakan bagian penting dari sistem keamanan yang sehat. Polisi yang profesional harus membuka ruang partisipasi tersebut, merespons laporan dengan baik, dan membangun kepercayaan melalui tindakan nyata.

Sekali lagi, kita berharap estafet ini menjadi momentum penting menjadikan Sumatera Utara tempat yang semakin aman bagi warganya, semakin tertib bagi siapa pun yang beraktivitas, dan semakin kuat dalam menegakkan hukum.

Selamat bertugas, Pak Kapolda. (Toga Nainggolan, Pemred Posmeto Medan)

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Medan memastikan seluruh kendaraan dinas dan kendaraan operasional sebagai aset pemerintah daerah berada dalam kondisi baik, terawat, layak digunakan, serta memiliki administrasi yang tertib.

Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Ia memastikan kendaraan dinas yang digunakan untuk menunjang operasional Bapenda senantiasa dijaga dan dirawat dengan baik.

Selain aspek kondisi fisik dan kelayakan kendaraan, Bapenda Kota Medan juga memberikan perhatian terhadap tertib administrasi, khususnya pemenuhan kewajiban pembayaran pajak kendaraan dinas yang menjadi bagian dari aset operasional pemerintah daerah.

Usai memimpin apel, Wali Kota Medan Rico Waas melakukan peninjauan langsung terhadap kendaraan dinas operasional milik masing-masing OPD hingga jajaran kewilayahan. Pemeriksaan mencakup berbagai jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor hingga mobil dinas yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.

Dalam arahannya, Rico Waas mengingatkan seluruh aparatur yang dipercaya menggunakan kendaraan dinas agar memiliki rasa tanggung jawab dalam menjaga dan merawat aset pemerintah tersebut.

"Bagi yang menggunakan kendaraan dinas, tolong dijaga dengan baik. Ini merupakan aset pemerintah yang harus kita rawat dan kita pertanggungjawabkan," pesan Rico Waas.

Rico juga menekankan pentingnya memastikan seluruh kendaraan dinas memenuhi kewajiban perpajakan. Ia meminta tidak ada kendaraan milik pemerintah yang mengabaikan kewajiban pembayaran pajak, terlebih hingga mengalami tunggakan.

"Pajaknya juga harus diperhatikan. Jangan sampai ada kendaraan dinas yang pajaknya belum dibayarkan, apalagi sampai menunggak," tegasnya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Bapenda Kota Medan berkomitmen memperkuat tertib administrasi kendaraan dinas sekaligus memastikan kewajiban perpajakan kendaraan operasional dapat dipenuhi secara tepat waktu.

Kepatuhan terhadap kewajiban pajak kendaraan dinas tidak hanya menjadi bagian dari tertib administrasi pemerintahan, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan aset daerah serta keteladanan pemerintah kepada masyarakat.

Melalui apel dan pemeriksaan kendaraan dinas ini, Pemko Medan mendorong seluruh OPD dan jajaran kewilayahan untuk semakin meningkatkan kepedulian terhadap aset daerah. Kendaraan yang terawat, layak operasional, serta didukung administrasi dan kewajiban perpajakan yang tertib diharapkan mampu menunjang kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Bapenda Kota Medan pun menegaskan komitmennya untuk terus mendukung terciptanya tata kelola aset dan administrasi perpajakan kendaraan dinas yang semakin tertib, transparan, dan bertanggung jawab. (ATN)

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolsek Munte AKP D. Tambunan, S.H., M.H., Camat Munte Nellyanna Br Karo, S.H., M.I.Kom., personel Polsek Munte serta staf Kantor Camat Munte.

Dalam kesempatan itu, Polsek Munte menyampaikan ucapan selamat HUT ke-81 TNI. Kegiatan dilanjutkan dengan pemotongan roti ulang tahun, doa bersama dan ramah tamah.

Kapolsek Munte AKP D. Tambunan--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @polres karo yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 6 Oktober 2026-- mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan dan sinergitas antara TNI, Polri dan unsur Forkopimca dalam menjaga keamanan serta kondusivitas di wilayah Kecamatan Munte.

"Melalui momentum HUT ke-81 TNI ini, kami terus memperkuat sinergitas dan soliditas TNI-Polri bersama seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat," ujar Kapolsek.

Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan menjadi wujud soliditas TNI-Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Munte.***

Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi kawasan, kesiapan infrastruktur, potensi usaha, serta kesiapan masyarakat dalam mendukung program tersebut.

Sejumlah potensi yang ditemukan meliputi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), budidaya ikan lele, peternakan ayam petelur, pengolahan tahu, serta UMKM dan kuliner.

Lurah Galang Kota, Gusri Salwa Gea, menjelaskan kawasan yang diusulkan memiliki panjang sekitar 300 hingga 500 meter. Penataan kawasan direncanakan mencakup pengerasan atau rabat beton jalan masuk, gapura, lampu tenaga surya, mural, serta area UMKM dan kuliner.

TPS 3R menjadi salah satu konsep utama dengan mengolah sampah organik menjadi bahan pakan maggot untuk mendukung budidaya ikan dan peternakan. Sampah anorganik, seperti plastik, akan dicacah untuk diolah menjadi bahan baku produk bernilai ekonomi.

"Harapannya, sampah yang masuk tidak lagi keluar sebagai sampah, tetapi dapat diolah menjadi barang yang memiliki nilai guna dan nilai jual," jelasnya.

Pengolahan tahu juga diarahkan menjadi produk unggulan dan oleh-oleh khas Galang. Konsep tersebut diharapkan memperkuat keterkaitan antara usaha masyarakat, perikanan, peternakan, pengelolaan lingkungan, UMKM, dan kuliner.

Dalam verifikasi, perwakilan tim, Nusrat Andrus Hadir Syabri, mengingatkan pentingnya memastikan legalitas lahan atau alas hak sebelum program dilaksanakan untuk mencegah persoalan hukum di kemudian hari.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi dari manfaat yang diterima masyarakat. Karena itu, pengelola untuk peternakan, kebun, kolam ikan, UMKM, dan fasilitas lainnya perlu dipastikan sejak awal.

"Yang paling penting bukan hanya output berupa pembangunan, tetapi outcome yang dihasilkan. Harus jelas siapa yang mengelola peternakan, kebun, kolam ikan, UMKM, maupun fasilitas lainnya," ujarnya.

Tim mendorong pembentukan kelompok masyarakat sebagai pengelola agar fasilitas yang dibangun dapat dirawat dan kegiatan usaha terus berjalan. Kawasan tersebut juga diharapkan dapat menjadi percontohan pengembangan Kampung Kreatif berbasis masyarakat.

Dengan beragam potensi dan akses yang relatif mudah dari pusat Kabupaten Deli Serdang serta Bandara Kualanamu, Galang Kota dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai kawasan yang mendorong pertumbuhan UMKM, pendapatan masyarakat, dan lapangan pekerjaan. ( Drt)

Penyerahan bantuan berlangsung di Cafe Taman Bunga, Desa Patumbak II, sekaligus menjadi rangkaian syukuran atas pelantikan Pengurus PWRI Kabupaten Deli Serdang Masa Bakti 2023–2028.

Lom Lom mengatakan, kontribusi para anggota PWRI kepada masyarakat tidak berhenti setelah memasuki masa purnabakti. Menurutnya, pengalaman dan kepedulian para pensiunan ASN tetap dapat menjadi kekuatan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

"Kami merasa bahagia melihat semangat para senior ASN yang tetap ingin menjaga silaturahmi dan terus berbuat kebaikan. Pengabdian ternyata tidak berhenti setelah memasuki masa pensiun," kata Lom Lom.

Ia menilai semangat kebersamaan yang dimiliki PWRI dapat terus diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, termasuk dukungan terhadap sektor pertanian.

Bantuan mesin pemipil jagung tersebut diharapkan dapat membantu petani mempercepat proses pascapanen sekaligus meningkatkan efisiensi pekerjaan dan hasil usaha tani.

Lom Lom berharap semangat kepedulian dan kebersamaan PWRI terus dipertahankan melalui berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, Ketua PWRI Kabupaten Deli Serdang, Zainal Arifin, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk syukur atas pelantikan dan pengukuhan pengurus PWRI yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu.

"Kami ingin tetap berguna bagi masyarakat. Bantuan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian PWRI kepada petani agar dapat membantu pekerjaan mereka dan meningkatkan hasil usaha tani," ujar Zainal.

Ia menambahkan, PWRI juga menyiapkan sejumlah program sosial lainnya, termasuk rencana pemberian bantuan jaring kepada nelayan pada tahun depan.( Drt)

Kabid Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPC GRIB Jaya Kota Medan, Dudi Efni Pasaribu, membenarkan penerimaan bantuan tersebut.

" Wow Lagi-Lagi dan Lagi Kita Hari ini kita menerima lagi dan lagi kami mendapatkan bantuan beras dari Hamba Allah saudara kami Firman untuk DPC GRIB Kota Medan," ujar Dudi Efni.

Dudi turut menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada donatur yang telah membantu dapur makan siang Gratis di Kantor DPC Grib Jaya Kota Medan.

"Terima kasih kepada Hamba Allah yang telah memberikan bantuan ini. Semoga senantiasa dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan selalu," ucapnya.

Bantuan itu diserahkan untuk keperluan dapur untuk makan siang gratis di Kantor Grib Jaya Kota Medan dan diterima chif dapur Haris.

Haris menyampaikan seperti biasa kami Grib Jaya Kota Medan dibawah binaan Pembina Ferdy Sanjaya Sembiring dan Ketua Rudi Ginting serta Kabid OKK Dudi Efni serta ada Wakil Ketua Fablo

"Allahmdulilah kami telah menerima berupa Minyak 5 kotak, Beras 25 goni dan telur 30 papan. Semoga sudara kita firman dimudahkan urusannya dilancar rezekinya dipanjangkan umur," pungkas Haris (Dam)

Suasana di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Sumatera Utara, Jalan Palang Merah No. 66 Medan, mendadak dipadati ratusan warga dan pengemudi ojek online (ojol) pada Senin (5/10/2026).

Kedatangan massa dalam jumlah besar tersebut bukan lantaran konflik, melainkan untuk menyerbu gelaran Bakti Sosial Kesehatan Gratis.

Aksi kemanusiaan akbar ini diselenggarakan oleh DPD AMPI Sumut berkolaborasi dengan Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Solidaritas Driver (PSD) serta Pemerintah Kota Medan melalui Kecamatan Medan Barat. Berbagai layanan medis dibuka secara cuma-cuma, mulai dari donor darah yang bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI), cek kesehatan umum, pemeriksaan mata, cek kesehatan tulang, hingga layanan pangkas rambut gratis.

Ketua DPD AMPI Sumut, David Luther Lubis, didampingi Sekretaris DPD, Gabriel Nainggolan, serta pengurus lainnya, menyampaikan bahwa agenda ini dirancang khusus untuk membawa dampak positif langsung bagi masyarakat, terutama para pengemudi ojol yang membutuhkan kondisi fisik prima saat bekerja di lapangan.

"Saya sangat senang dan bangga karena kegiatan ini membawa manfaat besar bagi masyarakat di sekitar kita, masyarakat Sumatera Utara. Kesehatan itu sangat amat penting. Tanpa fisik yang prima, setiap aktivitas dan kegiatan sehari-hari pasti akan terganggu," ujar David saat memberikan sambutan.

Keseruan acara semakin memuncak dengan hadirnya beragam apresiasi bagi para peserta. Panitia membagikan paket beras 5 kg dan goodie bag bagi 100 pendaftar donor darah pertama. Selain itu, sesi pengundian lucky draw turut memanjakan pengunjung dengan berbagai hadiah elektronik dan kebutuhan rumah tangga, seperti kipas angin, rice cooker, dispenser, minyak goreng, hingga tumbler eksklusif.

Sementara itu, Ketua LKBH AMPI, Acil Lubis, menegaskan bahwa kolaborasi ini menjadi bukti nyata komitmen organisasi dalam menghadirkan program yang berdampak langsung di tengah masyarakat.

"Ini bukti nyata AMPI Sumut hadir di tengah-tengah masyarakat dan mampu bersinergi dengan komunitas pengemudi serta pemerintah untuk memberikan kontribusi positif yang langsung dirasakan manfaatnya," pungkas Acil.

Pesan itu disampaikan Bupati saat pengukuhan Pengurus MUI Deli Serdang masa khidmat 2026–2031 di Aula Cendana Lantai II, Senin (5/10/2026).

Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan, ia mengatakan, MUI merupakan mitra Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam pembangunan, khususnya di bidang keagamaan. Sinergi pemerintah dan ulama dinilai penting untuk menghadapi berbagai tantangan moral di tengah masyarakat.

"MUI Deli Serdang adalah mitra pemerintah daerah dalam pembangunan, khususnya di bidang keagamaan," ujarnya.

Menurutnya, penurunan moral masyarakat dapat dipengaruhi berbagai persoalan, mulai dari kemiskinan, ambisi yang berlebihan, hingga kesalahan dalam memahami ajaran agama. Karena itu, pembinaan akhlakul karimah membutuhkan keterlibatan bersama.

"Tidak sedikit penurunan ini karena tingginya kemiskinan, ambisi yang berlebihan, ataupun kesalahan pemahaman dalam beragama. Inilah tugas kita bersama untuk membangun akhlakul karimah di Deli Serdang," tegasnya.

Pengurus MUI Deli Serdang masa khidmat 2026–2031 secara resmi dikukuhkan pleh Ketua MUI Provinsi Sumatera Utara, Maratua Simanjuntak. Kepengurusan berjumlah 62 orang, terdiri atas 30 orang dewan pertimbangan dan 32 orang pengurus daerah itu dipimpin Kaya Hasibuan sebagai Ketua, Zulkarnaen sebagai Sekretaris, dan Surya Putra sebagai Bendahara.

Bupati berharap, para pengurus MUI yang baru, tidak hanya bangga dengan jabatan yang diemban, tetapi aktif menjalankan tugas dan memberikan manfaat bagi umat.

"Saya harap seluruh pengurus yang dilantik tidak hanya bangga menjadi pengurus, tetapi aktiflah dalam mengurus sesuai dengan khidmatnya," pesannya.

Ia juga menyatakan bahwa Pemkab Deli Serdang siap mendukung kegiatan MUI yang bertujuan memberikan kemaslahatan bagi umat serta komitmen MUI untuk memperkuat kemandirian organisasi.

"Pemda akan mendukung segala kegiatan yang tujuannya untuk umat. Kami juga mendukung kemandirian yang telah menjadi komitmen," katanya.

Sementara itu, Ketua MUI Provinsi Sumatera Utara, Maratua Simanjuntak, menekankan kemandirian menjadi bagian penting agar MUI dapat menjalankan peran dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat.

Maratua juga mengingatkan seluruh pengurus untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Jabatan dalam kepengurusan MUI, menurutnya, merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

"Modal pengurus adalah kepercayaan. Jadi, jaga kepercayaan yang telah diberikan, termasuk jabatan ini," pesannya.( Drt)

Tahapan tersebut diawali dengan Entry Meeting Tim Verifikasi dan Validasi Lapangan di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Deli Serdang, yang dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Zainal Abidin Hutagalung, mewakili Bupati Deli Serdang, Senin (5/10/2026).

Verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat kesiapan, potensi, serta inovasi yang telah dikembangkan di masing-masing wilayah. Tim juga melakukan pemeriksaan terhadap data dan dokumen pendukung sebagai bahan penilaian program.

Zainal mengatakan, Desa Bangun Sari dan Kelurahan Galang Kota memiliki potensi yang dapat dikembangkan melalui ekonomi kreatif berbasis potensi dan kearifan lokal.

"Kami menyambut baik pelaksanaan verifikasi dan validasi ini. Tim dapat melihat secara langsung potensi dan inovasi yang telah dikembangkan masyarakat di kedua wilayah yang diusulkan," ujarnya.

Menurut Zainal, pengembangan kampung kreatif sejalan dengan upaya Pemkab Deli Serdang dalam mendorong pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Karena itu, dukungan pemerintah perlu diperkuat melalui pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan.

"Pemkab Deli Serdang siap mendukung melalui pembinaan, pendampingan, dan kolaborasi lintas sektor. Harapannya, potensi lokal yang dimiliki masyarakat dapat berkembang dan memberikan dampak terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat," katanya.

Ia berharap proses verifikasi dan validasi dapat berlangsung secara objektif dan menghasilkan masukan yang konstruktif bagi pengembangan program Kampung Kreatif Sumut Berkah di Kabupaten Deli Serdang.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Tim Verifikasi dan Validasi Lapangan Program Kampung Kreatif Sumut Berkah, perangkat daerah terkait, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan yang menjadi lokasi usulan, serta pemangku kepentingan terkait.( Drt)

‎

‎Pada kesempatan tersebut, Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S. Si., M. Si bersama Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M. Eng menyerahkan penghargaan kepada sejumlah desa dan tokoh yang dinilai memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

‎

‎Penghargaan Desa Maju Menjadi Desa Mandiri diberikan kepada Desa Aek Nauli II Kecamatan Sipahutar, Desa Parbubu I Kecamatan Tarutung, dan Desa Hutatoruan IV Kecamatan Tarutung. Sementara itu, Desa Parlombuan Kecamatan Pangaribuan menerima penghargaan atas keberhasilannya meningkat dari status desa tertinggal menjadi desa maju.

‎

‎Penghargaan juga diberikan kepada Marlen Dayen Hutabarat sebagai Inisiator Pembangunan Jembatan Rambing Hutabarat. Sementara penghargaan Tokoh Inspiratif Daerah diberikan kepada Sahat Sibarani, S.E., M.M. sebagai Inspirator Pertanian Durian Tapanuli, Jekson Ompusunggu sebagai Inspirator Pertanian, serta Nurmala Sihombing sebagai Inspirator Peternakan.

‎

‎*Perkuat Kemitraan dan Dukungan Pendidikan*

‎

‎Dukungan dunia usaha terhadap pembangunan daerah turut ditandai dengan penyerahan secara simbolis Bantuan Program Kemitraan PT Bank Sumut Tahun 2026 senilai Rp249.257.117. Bantuan tersebut diserahkan Direktur Utama PT Bank Sumut Heru Mardiansyah kepada Bupati Tapanuli Utara.

‎

‎Pemkab Tapanuli Utara juga menyerahkan bantuan pendidikan melalui program CSR kepada mahasiswa berprestasi yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri. Bantuan diterima secara simbolis oleh perwakilan orang tua atau wali mahasiswa.

‎

‎*Kelompok Tani Diperkuat melalui Legalitas Badan Hukum*

‎

‎Komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pertanian diwujudkan melalui penyerahan Akta Notaris Badan Hukum Kelompok Tani kepada para kelompok tani yang mewakili 15 kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Utara.

‎

‎Pada momentum yang sama, diserahkan pula Sertifikat Indikasi Geografis (IG) Tenun Ulos Ragi Idup Silindung Tapanuli Utara kepada Bupati Tapanuli Utara. Sertifikat tersebut menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan hukum sekaligus pengakuan terhadap kualitas dan kekhasan produk budaya Tapanuli Utara.

‎

‎*Apresiasi Bidang Kesehatan dan Perlindungan Sosial Digital*

‎

‎Di bidang kesehatan, penghargaan Kader Posyandu Terbaik diberikan kepada Elfrida Hutagalung dari Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting.

‎

‎Sementara dalam pelaksanaan Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital), penghargaan capaian terbaik diberikan kepada lima kecamatan, yakni Kecamatan Pangaribuan, Muara, Sipahutar, Pahae Jae, dan Adiankoting. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap aparatur dan masyarakat yang menunjukkan kinerja serta kontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

‎

‎*650 Pelajar Tampilkan Seruling Massal*

‎

‎Kemeriahan Hari Jadi ke-81 Kabupaten Tapanuli Utara semakin terasa melalui atraksi kolosal seruling massal yang melibatkan 650 pelajar SD dan SMP se-Kabupaten Tapanuli Utara. Para pelajar tampil membawakan musik tradisional secara harmonis, menghadirkan suasana budaya yang kuat sekaligus menunjukkan kreativitas dan semangat generasi muda dalam melestarikan kesenian daerah.

‎

‎Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat, instansi vertikal, BUMD, tokoh adat, kalangan pendidikan, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan rangkaian Peringatan Hari Jadi ke-81 Kabupaten Tapanuli Utara.

( lindung S)

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Binjai dan Kapolres Langkat didampingi Wakapolres Binjai Kompol Sofyan N. Nasution, SH, MH., Wakapolres Langkat Kompol Vivin Ayuningtias, SIK., serta para Pejabat Utama (PJU) Polres Binjai dan Polres Langkat. Rombongan mengunjungi sejumlah satuan TNI, yakni Kodim 0203/Langkat, Batalyon Arhanudse 11/WBY, dan Batalyon Raider 100/PS.

Kunjungan diawali pada pukul 10.00 WIB di Kodim 0203/Langkat dan diterima langsung oleh Dandim 0203/Langkat Letkol Inf. Medwin Sangkakala, S.Sos., M.Han. Selanjutnya, pada pukul 11.40 WIB rombongan mengunjungi Batalyon Arhanudse 11/WBY dan diterima oleh Danyon Arhanudse 11/WBY Letkol Arh. Ronald Ginomgom Simatupang, S.E. Kemudian pada pukul 12.25 WIB, rombongan melanjutkan kunjungan ke Batalyon Raider 100/PS yang diterima oleh Danyon Raider 100/PS Letkol Inf. Amirul Husin, SE, MIP.

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk penghormatan dan apresiasi kepada jajaran TNI sekaligus momentum untuk mempererat hubungan serta komunikasi antara TNI dan Polri. Menurutnya, soliditas dan sinergitas kedua institusi sangat penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kondusivitas wilayah.

Seluruh rangkaian kunjungan selesai pada pukul 12.50 WIB dalam keadaan aman dan baik. Kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergitas TNI-Polri, membangun hubungan emosional yang semakin erat, serta menjadi wujud nyata kebersamaan dalam menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Binjai dan Langkat.( Oji )