Seorang gadis berusia 12 tahun dilaporkan telah melahirkan seorang bayi setelah mengandung selama delapan bulan. Insiden ini memicu gelombang kemarahan luas di kalangan masyarakat, dengan banyak pihak mempertanyakan kegagalan sistem dalam memberikan perlindungan, perawatan medis, dan keadilan bagi anak di bawah umur.

Menurut informasi yang beredar, kehamilan gadis tersebut tidak terdeteksi atau tidak ditangani dengan tepat waktu oleh keluarga maupun pihak berwenang.

Dugaan kuat menyebutkan bahwa gadis korban tidak mendapat akses perawatan medis yang memadai selama masa kehamilan, yang semakin memperburuk situasi dan menambah kesedihan atas tragedi ini.

Kasus ini dikhawatirkan melibatkan unsur kekerasan seksual terhadap anak, meskipun detail resmi mengenai pelaku dan latar belakang masih belum sepenuhnya terungkap ke publik.

Berita ini dengan cepat menjadi sorotan media sosial dan berbagai platform berita, memicu diskusi luas tentang perlindungan anak di India, khususnya di pedesaan Haryana. Banyak aktivis dan warganet mengecam lambatnya respons pihak berwenang serta dugaan upaya penutupan kasus oleh keluarga.

Kasus serupa sering kali menyoroti masalah mendalam seperti pernikahan anak, kekerasan seksual dalam rumah tangga, serta kurangnya kesadaran dan akses layanan kesehatan reproduksi di daerah terpencil. Di Haryana, isu-isu terkait keselamatan perempuan dan anak perempuan kerap menjadi perhatian nasional.

Meski demikian, beberapa laporan dan klarifikasi dari kepolisian Kaithal menyebutkan bahwa klaim serupa yang beredar di media sosial (termasuk versi dengan usia 9 tahun) ternyata banyak yang dibesar-besarkan atau bahkan hoaks.

Video yang viral seringkali diambil dari konteks berbeda, seperti seminar hukum, dan digabungkan untuk menciptakan narasi sensasional. Kepolisian setempat telah membantah adanya kasus persis seperti yang diklaim di beberapa unggahan viral.

Pihak berwenang diminta untuk segera melakukan investigasi menyeluruh guna memastikan kebenaran fakta, melindungi korban, dan memastikan pelaku (jika ada) diadili sesuai hukum. Undang-undang perlindungan anak di India, termasuk POCSO Act, seharusnya dapat diterapkan secara tegas dalam kasus-kasus seperti ini.

Kasus ini menjadi pengingat mendesak bagi pemerintah, LSM, dan masyarakat untuk memperkuat program edukasi, pemantauan kesehatan anak, serta pencegahan kekerasan seksual.

Banyak pihak menuntut transparansi penuh dari kepolisian Haryana serta dukungan medis dan psikologis bagi gadis tersebut agar ia dapat pulih dari trauma yang dialami. (BBS)

Keterangan yang dirangkum wartawan, pelaku diketahui berinisial JY (43), warga Jalan AR Hakim. Dari penangkapan itu petugas Tekab Polsek Medan Area juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa sabu 0,60 gram, satu unit sepeda motor Yamaha Mio, 2 handphone, 30 bungkus plastik klip kosong, timbangan elektrik dan satu buah sekop dari pipet, dan satu buah dompet perhiasan

"Penangkapan pelaku narkoba JY itu usai ada informasi keresahan masyarakat yang segera kita respon cepat, dimana ia kerap beraksi mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu di areal parkiran salah satu penginapan Jalan AR Hakim itu," jelas Kapolsek Medan Area, AKP M..Ainun Yaqin didampingi Kanit Reskrimnya Iptu Khairul Fijri Lubis, Selasa (28/7/2026) malam.

"Kita segera perintahkan Kanit Reskrim Polsek Medan Area Iptu Fajri bersama anggota untuk mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) sesuai informasi yang masyarakat sampaikan ke kita, dan setibanya di TKP, kita melihat seorang pria sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan langsung kita amankan, dari hasil pengeledahan sejumlah barang bukti kita temukan, termasuk sabu - sabu seberat 0,60 gram," jelas mantan Kanit Reskrim Polsek Medan Kota itu lagi.

"Kepada petugas pelaku mengakui barang bukti sabu-sabu itu miliknya diperoleh dari seorang bandar berinisial R. Akibat perbuatannya pelaku kini ditahan disel tahanan sementara Mapolsek Medan Area, untuk proses hukum selanjutnya," tutup AKP Ainul Yaqin.(Hap)

Perhatian utama tertuju pada peluang Diogo Ramalho menjadi starter setelah gelandang anyar Green Force itu mulai menunjukkan perkembangan performa. Pertandingan Persebaya Surabaya vs PSMSMedan menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk meraih poin penting di Grup B.

Green Force datang dengan modal kemenangan 1-0 atas Persija Jakarta, sedangkan PSMSMedan harus bangkit setelah kalah 0-2 dari Port FC pada laga pembuka. Bernardo Tavares kemungkinan besar masih melakukan beberapa penyesuaian komposisi pemain.

Pelatih asal Portugal itu sebelumnya menegaskan keputusan starter akan ditentukan berdasarkan kondisi kebugaran dan performa pemain saat latihan terakhir.

"Kalau saya melihat pemain belum bisa tampil dalam kondisi yang baik, saya lebih memilih tidak memainkannya. Siapa yang menunjukkan performa terbaik saat latihan, dia yang akan bermain," ujar Bernardo Tavares.

Diogo Ramalho menjadi salah satu pemain yang menarik perhatian jelang duel Persebaya Surabaya kontra PSMSMedan. Meski belum tampil sejak menit awal pada pertandingan sebelumnya, gelandang tersebut dinilai mengalami peningkatan setelah menjalani proses adaptasi bersama skuad Green Force.

Bernardo Tavares menyebut penampilan Diogo saat melawan Persija Jakarta lebih baik dibandingkan ketika tampil menghadapi PSIS Semarang dalam laga uji coba sebelumnya. Perkembangan tersebut membuat peluang pemain asal Portugal itu untuk masuk starting XI semakin terbuka.

Persebaya Surabaya membutuhkan kreativitas tambahan di lini tengah setelah saat menghadapi Persija Jakarta masih terlihat belum maksimal dalam membangun serangan kolektif. Kehadiran Diogo Ramalho sejak menit pertama bisa menjadi opsi untuk membantu Francisco Rivera dalam mengatur tempo permainan.

Selain Diogo, Bernardo juga memiliki banyak pilihan di sektor depan. Ramadhan Sananta berpotensi tetap dipercaya sebagai ujung tombak, sementara Miguel Pereira dan Malik Risaldi dapat menjadi ancaman dari sisi sayap.

Persebaya Surabaya diperkirakan tetap menggunakan formasi 4-3-3 yang menjadi salah satu pola utama Bernardo Tavares. Struktur pertahanan yang tampil solid ketika menghadapi Persija Jakarta kemungkinan tidak banyak mengalami perubahan.

Di posisi penjaga gawang, Reza Arya diprediksi kembali mendapat kepercayaan. Sementara itu, lini belakang bisa diisi Koko Ari, Yuran Fernandes, Risto Mitrevski, dan Mikael Tata.

Sektor tengah menjadi area yang paling menarik karena Bernardo memiliki beberapa opsi pemain. Rachmat Irianto kemungkinan tetap menjadi pemain penting sebagai penghubung antar lini bersama Diogo Ramalho dan Francisco Rivera.

Untuk lini serang, Miguel Pereira diperkirakan mengisi sisi kanan, Malik Risaldi berada di sektor kiri, sedangkan Ramadhan Sananta menjadi penyerang tengah. Namun, Bernardo masih memiliki peluang melakukan rotasi karena Piala Presiden 2026 menjadi ajang membangun kekompakan tim sebelum Super League 2026/2027.

PSMSMedan datang ke Surabaya dengan misi memperbaiki hasil pertandingan pertama. Kekalahan dari Port FC membuat tim asuhan Eko Purdjianto harus tampil lebih agresif demi menjaga peluang lolos dari Grup B Piala Presiden 2026.

Meski berstatus tim yang kalah pada laga pembuka, PSMSMedan tidak bisa dianggap sebelah mata. Kehadiran beberapa pemain asing berstatus trial disebut memberikan tambahan motivasi bagi skuad Ayam Kinantan untuk tampil lebih kompetitif.

Eko Purdjianto diperkirakan tetap mengandalkan formasi 4-3-3 dengan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda. Angelo Meneses menjadi salah satu pemain yang diharapkan mampu memperkuat lini pertahanan PSMSMedan.

Pertemuan Persebaya Surabaya dan PSMSMedan diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim memiliki karakter permainan berbeda. Green Force lebih diunggulkan karena bermain di kandang dan memiliki kepercayaan diri setelah mengalahkan Persija Jakarta.

Namun, PSMSMedan memiliki motivasi besar untuk mencuri poin setelah hasil negatif pada pertandingan pertama. Intensitas pertandingan diprediksi meningkat karena kedua tim membutuhkan hasil maksimal untuk persaingan Grup B.

Persebaya Surabaya juga masih memiliki pekerjaan rumah dalam membangun serangan. Meski pertahanan terlihat kuat, Bernardo Tavares menilai timnya masih perlu meningkatkan efektivitas ketika menguasai bola.

Duel ini sekaligus menjadi ujian bagi pemain baru Persebaya Surabaya seperti Diogo Ramalho, Miguel Pereira, dan Ramadhan Sananta. Jika mampu tampil konsisten, mereka bisa menjadi bagian penting dalam rencana Bernardo Tavares menghadapi musim baru.

Prediksi susunan pemain

Persebaya Surabaya (4-3-3): Reza Arya; Koko Ari, Yuran Fernandes, Risto Mitrevski, Mikael Tata; Rachmat Irianto, Diogo Ramalho, Francisco Rivera; Miguel Pereira, Ramadhan Sananta, Malik Risaldi.

Pelatih: Bernardo Tavares.

PSMSMedan (4-3-3): Deden Natshir; Rizdjar Nurviat, Angelo Meneses, Sulthan Zaky, Samuel Simanjuntak; Manahati Lestusen, Phillerson, Tavano Alonso; Roken Tampubolon, Dani Barrow, Abdul Alim.

Pelatih: Eko Purdjianto. (JawaPos)

"Kita tahu hal ini diatur dalam sebuah peraturan terhadap penggunaan yang menunjukkan keterkaitan dengan yang dipergunakan secara permanen oleh pihak swasta. Kita menganggap ini merupakan pelanggaran hukum yang nantinya bisa menjadi temuan BPK " tegas Nezar Djoeli, Selasa (28/7/2026).

Dan temuan-temuan ini, lanjutnya, kemungkinan besar bisa menjadi pintu masuk bagi kejaksaan atau kepolisian dalam menginvestigasi penggunaan area tersebut.

"Kita minta kepada kejaksaan dan pihak aparat penegak hukum lainnya untuk menjadikan ini pintu masuk melakukan audit dan penyidikan. Karena ini sudah menyalahi aturan," kata Nezar lagi.

Untuk itu, ia meminta agar pihak Bank Mandiri Wilayah I Sumatera Utara memberikan penjelasan kepada masyarakat akan keberadaan rumah dinas yang dipergunakan untuk lahan parkir yang dikelola oleh salah satu perusahaan swasta.

"Dan kali ini, apakah Bank Mandiri sudah kehilangan core bisnisnya sebagai pemberian investasi terhadap kredit-kredit makro maupun mikro di masyarakat, atau memang terjadi sesuatu, hingga aset pun disewakan pada pihak swasta. Ataukah, ada pihak atau oknum tertentu di antara para petinggi-tinggi yang melihat ada peluang bisnis yang bisa menguntungkan pribadi yang kita sebut Itu adalah sebuah korupsi," tutupnya.

Diketahui, sesuai dengan aturan mengenai rumah dinas (rumah negara) di Indonesia diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994yang diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005, sertaPeraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008. Rumah dinas dibagi menjadi tiga golongan dengan ketentuan dan fungsi yang berbeda.

Penggolongan Rumah Dinas (Rumah Negara) :

Golongan I:Rumah jabatan untuk pejabat tertentu yang karena sifat jabatannya wajib tinggal di rumah tersebut. Rumah ini tidak boleh dialihkan status atau dipindahtangankan.

Golongan II:Rumah yang tidak terpisahkan dari instansi tertentu dan disediakan untuk pegawai negeri yang berdinas. Harus dikembalikan jika pegawai pensiun atau pindah tugas.

Golongan III:Rumah yang diperuntukkan bagi pegawai negeri dan berstatus dapat dialihkan hak miliknya (dibeli) oleh penghuni yang memenuhi syarat.

Dimana, setiap penghuni/ pengin berkewajiban,

Menjaga dan Merawat

Penghuni wajib memelihara kondisi fisik rumah dan membayar sewa serta iuran utilitas sesuai ketentuan.

Kemudian garis besarnya adalah Larangan Alih Fungsi

Dilarang mengubah bentuk, memindahtangankan, atau menyewakan rumah dinas kepada pihak lain.

Pengembalian Rumah: Wajib mengosongkan dan mengembalikan rumah dinas kepada negara/instansi saat masa tugas berakhir atau hubungan kerja selesai.(RED)

Dugaan itu muncul setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV DPRD Medan, Selasa (28/7/2026), dinilai tidak lagi berfokus pada penegakan aturan. Padahal, bangunan yang dipersoalkan disebut telah menerima Surat Peringatan (SP) 1 hingga SP 4 dari Pemerintah Kota Medan.

RDP dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak dan dihadiri sejumlah anggota Komisi IV, di antaranya Jusup Ginting dan Lailatul Badri, perwakilan kecamatan, kelurahan, pihak pengembang Contempo, Boydo Panjaitan, serta perwakilan Felix selaku pemilik lahan.

Usai rapat, Fauzi menilai jalannya pembahasan tidak berimbang karena didominasi oleh pimpinan rapat bersama pihak pengembang Contempo, Boydo Panjaitan.

Menurutnya, argumentasi pihak Felix dan perwakilan OPD Medan lebih banyak dipatahkan dibandingkan membahas pelaksanaan eksekusi yang dinilai telah memiliki dasar administrasi dari Pemko Medan.

"Pertemuan ini tampak didominasi oleh dua pihak besar, yakni Paul Mei Anton Simanjuntak dan perwakilan pengembang Contempo, Boydo Panjaitan yang hadir untuk mematahkan jawaban dari pihak kami," ujar Fauzi.

Kuasa hukum pihak Felix, Sentana, mengatakan Komisi IV DPRD Medan semestinya mengawal penegakan aturan, bukan membuka kembali pembahasan yang menurutnya telah selesai secara administrasi.

Ia menegaskan Pemko Medan telah menerbitkan SP 1, SP 2, SP 3 hingga SP 4 terhadap dugaan pelanggaran PSU, sehingga tahapan berikutnya adalah pelaksanaan pembongkaran.

Hal ini sejalan dengan terbitknya Surat Walikota Medan Nomor: 600.1.15.2/9920 tentang perintah pembongkaran tembok/bangunan yang menguasai aset daerah tersebut secara tidak sah.

Selain itu, Fauzi menyayangkan ketidakhadiran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (Perkim) Kota Medan.

Menurutnya, kedua instansi tersebut memegang dokumen penting berupa gambar rencana bangunan serta dokumen IMB/RGB yang dapat memperjelas status lahan dan bangunan yang disengketakan.

Fauzi juga menilai arah pembahasan RDP bergeser dari substansi penegakan aturan. Menurutnya, pimpinan rapat justru mempertanyakan alasan pembongkaran PSU, mengapa lokasi lain belum ditertibkan, serta menyinggung sosialisasi aturan kepada masyarakat.

Di sisi lain, dalam RDP tersebut, Hansen mendesak Wali Kota Medan segera memerintahkan pembongkaran bangunan berupa tembok dan taman yang diduga berdiri di atas aset Pemko Medan. Ia menegaskan PSU Perumahan Contempo telah menjadi aset pemerintah sehingga harus segera dikembalikan sesuai peruntukannya.

"Kalau memang sudah menjadi aset Pemko Medan, jangan ada lagi keraguan. Wali Kota harus berani menegakkan aturan dan memerintahkan pembongkaran bangunan yang berdiri di atas aset pemerintah demi kepentingan masyarakat," tegas Hansen.

Sementara itu, Hansen menyatakan pihaknya akan menempuh berbagai upaya hukum atas hasil RDP tersebut. Ia menyebut akan menyampaikan aduan resmi, termasuk rencana melaporkan Ketua DPRD Medan WCS dan anggota DPRD Sumut H ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan gratifikasi.

Sebelumnya, Megah Miko tokoh masyarakat sekaligus Ketua Umum Forkaliga (Forum Komunikasi Lintas Generasi) juga mengaku telah melaporkan WCS dan H atas dugaan tindak pidana korupsi, gratifikasi, serta penyalahgunaan wewenang.

Menurut Miko, keduanya diduga mengintervensi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan agar menghambat pembongkaran bangunan yang berdiri di atas fasilitas umum.

Miko juga menyebut apabila pengambilalihan aset Pemko Medan terus terhambat, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp3 miliar.(JFS)

Menariknya, bukan hanya para perwira tinggi berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen) yang masuk dalam bursa, tetapi juga seorang Inspektur Jenderal (Irjen) ikut diperbincangkan sebagai calon Kapolri.

Menguatnya spekulasi ini turut beriringan dengan sorotan publik terhadap dinamika hubungan Polri dan Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Hingga kini, nama-nama yang beredar masih sebatas spekulasi dan belum ada pernyataan resmi dari pemerintah. Beberapa perwira tinggi berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen) disebut memiliki peluang besar apabila Presiden memutuskan melakukan pergantian Kapolri.

1. Komjen Pol Dedi Prasetyo

Nama Komjen Pol Dedi Prasetyo menjadi salah satu yang paling sering diperbincangkan. Saat ini, Dedi menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), posisi yang menempatkannya sebagai orang nomor dua di institusi Polri. AsiaTenggara & Kepulauan Pasifik.

Sebelum menduduki jabatan tersebut, Dedi pernah mengemban sejumlah posisi strategis, di antaranya Kepala Divisi Humas Polri, Kapolda Kalimantan Tengah, hingga Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri.

Dengan rekam jejak tersebut, Dedi dinilai menjadi salah satu figur yang memiliki peluang apabila terjadi pergantian kepemimpinan di tubuh Polri.

2. Komjen Pol Wahyu Widada

Nama lain yang juga masuk dalam bursa adalah Komjen Pol Wahyu Widada. Saat ini ia menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri.

Perwira lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 itu dikenal memiliki pengalaman panjang di bidang reserse.

Sebelumnya, Wahyu pernah menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim), Kapolda Gorontalo, hingga Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri.

3. Komjen Pol Karyoto

Komjen Pol Karyoto juga menjadi salah satu nama yang diperhitungkan. Saat ini, ia mengemban tugas sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.

Sebelumnya, Karyoto pernah menjabat Kapolda Metro Jaya dan dikenal memiliki pengalaman panjang dalam bidang reserse.

Pengalamannya menangani berbagai perkara besar membuat namanya kerap disebut dalam bursa calon Kapolri.

4. Komjen Pol Suyudi Ario Seto

Komjen Pol Suyudi Ario Seto turut masuk dalam daftar figur yang diperbincangkan. Saat ini, Suyudi dipercaya memimpin Badan Narkotika Nasional (BNN).

Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Kapolda Banten dan memiliki pengalaman yang cukup panjang di bidang penyidikan maupun reserse.

5. Irjen Pol Asep Edi Suheri

Nama Irjen Pol Asep Edi Suheri Ikut Mencuat. Di luar nama-nama Komjen, publik juga mulai menyoroti Irjen Pol Asep Edi Suheri. Saat ini, Asep menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya dan baru saja menyandang pangkat Inspektur Jenderal atau bintang dua.

Kemunculan namanya dalam sejumlah pembahasan dinilai cukup mengejutkan mengingat tradisi pengangkatan Kapolri umumnya berasal dari perwira tinggi berpangkat Komisaris Jenderal.

Meski demikian, peluang Asep masih sangat bergantung pada kebutuhan organisasi serta keputusan Presiden selaku pemegang kewenangan dalam mengusulkan calon Kapolri kepada DPR RI. AsiaTenggara dan Kepulauan Pasifik

Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi terkait pergantian Kapolri maupun penetapan nama kandidat yang akan diajukan. Seluruh nama yang beredar masih sebatas dinamika dan spekulasi yang berkembang di ruang publik. (fajar)

Penghargaan yang diberikan berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/666/V/2026 tersebut merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan Polres Asahan dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani, S.H., S.I.K., M.H. menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diraih serta mengapresiasi dedikasi seluruh personel Polres Asahan dan dukungan masyarakat yang telah bersama-sama mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

"Penghargaan ini merupakan amanah sekaligus motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih kepada seluruh personel Polres Asahan dan masyarakat yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan. Ke depan, kami akan terus berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, mudah, humanis, dan profesional sesuai dengan semangat Polri Presisi," ujar AKBP Revi Nurvelani.

Dengan diraihnya penghargaan Pelayanan Prima (A) ini, Polres Asahan berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri.(RED/WIK)

Penandatanganan komitmen tersebut dihadiri langsung oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut), Muhibuddin, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Eko Adhyaksono, Wakapolda Sumut, para Pejabat Utama Polda Sumut dan Kejati Sumut, para Kapolres serta Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumatera Utara, para Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kasat PPA dan PPO, penyidik, serta jajaran jaksa pidana umum dan pidana khusus.

Dalam sambutannya, Kapolda Sumut menegaskan bahwa penandatanganan MoU tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antara penyidik Polri dan jaksa penuntut umum di tengah implementasi pembaruan hukum pidana nasional dan hukum acara pidana.

Menurutnya, perubahan regulasi harus diikuti dengan perubahan pola kerja yang lebih terintegrasi, sehingga setiap proses penanganan perkara dapat berjalan secara objektif, profesional, transparan, serta bebas dari praktik-praktik transaksional yang dapat mencederai rasa keadilan masyarakat.

"Perubahan regulasi tidak cukup hanya dipahami pada tataran norma dan pasal. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita menerjemahkannya ke dalam praktik penanganan perkara, membangun hubungan kerja yang profesional antara penyidik dan penuntut umum, serta memastikan setiap kewenangan dijalankan secara objektif, profesional, dan tanpa praktik transaksional," tegas Kapolda.

Irjen Pol. Whisnu menekankan bahwa Polri dan Kejaksaan merupakan dua institusi yang memiliki peran strategis dalam satu rangkaian sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari selesainya suatu perkara, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut mampu menghadirkan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi masyarakat.

Kapolda juga mengingatkan bahwa integritas aparat penegak hukum menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Penegakan hukum yang dilakukan tanpa kepentingan pribadi, tanpa penyalahgunaan kewenangan, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia akan semakin memperkuat legitimasi negara di mata masyarakat.

"Ketika hukum ditegakkan tanpa kepentingan pribadi, tanpa praktik transaksional, tanpa penyalahgunaan kewenangan, serta tetap menghormati hak asasi manusia, maka kepercayaan masyarakat kepada negara akan semakin kuat. Menjaga integritas hukum berarti menjaga kepercayaan masyarakat, dan itulah bagian penting dari menjaga NKRI," ujarnya.

Selain memperkuat supremasi hukum, Kapolda Sumut juga mengaitkan pentingnya sinergi Polri dan Kejaksaan dengan pembangunan ekonomi daerah. Ia menyebut Sumatera Utara sebagai salah satu wilayah dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, mulai dari sektor perdagangan, industri, perkebunan, pertanian, pariwisata, logistik hingga UMKM yang seluruhnya membutuhkan kepastian hukum dan situasi keamanan yang kondusif.

Menurutnya, proses penegakan hukum yang profesional dan memberikan kepastian akan berdampak langsung terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat maupun dunia usaha, sehingga mampu mendorong pertumbuhan investasi dan pembangunan ekonomi di Sumatera Utara.

Kapolda menegaskan bahwa seluruh unsur dalam Criminal Justice System harus memperkuat soliditas dan kolaborasi. Meskipun memiliki kewenangan yang berbeda, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki tujuan yang sama, yakni menghadirkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

"Saya yakin, dengan terpeliharanya soliditas antara penyidik Polri, penuntut umum, dan seluruh unsur Criminal Justice System, kita akan mampu mewujudkan penyelesaian perkara yang lebih cepat, tepat, dan berkualitas," ungkapnya.

Menutup sambutannya, Kapolda Sumut menyampaikan pesan moral yang menjadi landasan dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum.

"Loyalitas adalah keberanian diri dalam berpihak pada kebenaran, demi menjaga kehormatan institusi."

Ia juga mengutip firman Tuhan dalam Matius 6:33, "Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu," sebagai pengingat bahwa setiap pengabdian harus dilandasi nilai-nilai kebenaran, integritas, dan tanggung jawab.

Melalui penandatanganan komitmen bersama tersebut, Polda Sumut dan Kejati Sumut berharap sinergi antara penyidik dan penuntut umum semakin kuat, sehingga mampu menghadirkan sistem penegakan hukum yang modern, berintegritas, profesional, serta semakin dipercaya masyarakat.(HPSU)

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolda Sumut, Wakapolda Sumut, Kajati Sumut, Wakajati Sumut, para Pejabat Utama Polda Sumut dan Kejati Sumut, para Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumatera Utara, para Kapolres/ta/tabes jajaran Polda Sumut, para Kasat Reserse, Jaksa Penuntut Umum (JPU), serta tamu undangan lainnya.

Pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi institusi kepada satuan kerja yang dinilai berhasil mewujudkan tata kelola organisasi yang bersih, akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, sekaligus mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Predikat Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) diberikan kepada satuan kerja yang berhasil membangun budaya kerja berintegritas melalui penguatan pengawasan, peningkatan akuntabilitas kinerja, penataan birokrasi, serta pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan kerjanya.

Sementara itu, penghargaan Pelayanan Prima diberikan kepada satuan kerja yang mampu menunjukkan kualitas pelayanan publik yang unggul berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB, meliputi aspek pelayanan yang efektif, inovatif, responsif, transparan, mudah diakses, serta memberikan kepastian dan kepuasan kepada masyarakat.

Penghargaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) diberikan kepada Dit Samapta Polda Sumut, Bid TIK Polda Sumut, Polres Simalungun, Polres Sibolga, dan Polres Mandailing Natal.

Sementara itu, penghargaan Pelayanan Prima diberikan kepada Polres Pematangsiantar, Polrestabes Medan, Polres Labuhanbatu, Polres Tanjungbalai, Polres Asahan, Polres Tapanuli Selatan, Polres Sibolga, Polres Tebing Tinggi, Polresta Deli Serdang, Polres Humbang Hasundutan, Polres Nias, Polres Mandailing Natal, Polres Simalungun, Polres Karo, dan Polres Batu Bara.

Kapolda Sumut berharap penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi atas capaian yang telah diraih, tetapi juga menjadi motivasi bagi seluruh satuan kerja di jajaran Polda Sumatera Utara untuk terus meningkatkan integritas, memperkuat reformasi birokrasi, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional, humanis, dan semakin dipercaya masyarakat.(HPSU)

Institusi kepolisian di wilayah Kabupaten Simalungun ini berhasil meraih dua piagam penghargaan sekaligus dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai pengakuan atas kinerja pelayanan publik dan pembangunan zona integritas yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025.

Hal ini disampaikan Kasi Humas Polres Simalungun, AKP Verry Purba, Selasa, 28 Juli 2026, sekira pukul 19.45 WIB.

"Keberhasilan meraih dua piagam penghargaan ini merupakan bentuk nyata Polri dalam melayani masyarakat, sekaligus wujud dari Polres Simalungun Polda Sumatera Utara yang berintegritas dan humanis dalam melayani masyarakat," ujar AKP Verry Purba-- seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Binmas simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 28 Juli 2026.

Ia menjelaskan, kedua piagam itu diterbitkan langsung oleh Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dengan Nomor Kep/666/V/2026.

"Piagam pertama diberikan atas keberhasilan Polres Simalungun sebagai Unit Pelayanan Publik hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik mandiri instansional tahun 2025, dengan kategori Pelayanan Prima A," ucap AKP Verry Purba.

Ia menambahkan, piagam kedua diberikan atas capaian Polres Simalungun dalam bidang pembangunan integritas kelembagaan. "Piagam kedua diberikan atas keberhasilan Polres Simalungun Polda Sumatera Utara sebagai unit kerja peraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) berdasarkan hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas Mandiri tahun 2025," ungkap AKP Verry Purba.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa kedua piagam penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Kapolda Sumatera Utara kepada Kapolres Simalungun di Markas Komando Polda Sumatera Utara.

"Kedua piagam ini diserahkan Kapolda Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., yang diterima oleh Kapolres Simalungun, AKBP Marganda Aritonang, S.H., S.I.K., M.M., pada hari Selasa, 28 Juli 2026, sekira pukul 09.00 WIB, yang digelar di Mako Polda Sumatera Utara," jelas AKP Verry Purba.

Ia menyebutkan, momen penyerahan piagam tersebut bertepatan dengan digelarnya agenda besar lain di lingkungan Polda Sumatera Utara, yakni penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Polda Sumatera Utara dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

"Kegiatan penyerahan piagam ini dilaksanakan bersamaan dengan momentum penandatanganan komitmen bersama penyidik dan penuntut umum dalam rangka penegakan hukum yang objektif, profesional, dan tanpa transaksional, yang turut dihadiri para pejabat utama Polda Sumut, Kejati Sumut, serta seluruh Kapolres se-Sumatera Utara," tambah AKP Verry Purba.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumatera Utara turut menegaskan pentingnya sinergi antara Polri dan Kejaksaan dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas. "Perubahan regulasi tidak cukup hanya dipahami pada tataran norma dan pasal. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita menerjemahkannya ke dalam praktik penanganan perkara, membangun hubungan kerja yang profesional antara penyidik dan penuntut umum," ujar Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto dalam sambutannya.

AKP Verry Purba menegaskan bahwa raihan dua penghargaan tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi seluruh jajaran Polres Simalungun untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa seluruh upaya perbaikan pelayanan publik dan pembangunan integritas yang telah dilakukan jajaran Polres Simalungun mendapat pengakuan langsung dari pimpinan tertinggi Polri," pungkas AKP Verry Purba.

Ia menambahkan, capaian ini sekaligus menjadi cambuk semangat bagi seluruh personel untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja, baik dalam aspek pelayanan publik maupun dalam upaya pemberantasan praktik korupsi di lingkungan internal.

"Kami berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, sebagai wujud komitmen Polres Simalungun dalam memberikan pelayanan terbaik dan menjaga integritas institusi di mata masyarakat," tuturnya.

Raihan dua penghargaan bergengsi ini menjadi bukti nyata bahwa transformasi pelayanan publik dan pembangunan zona integritas yang digaungkan Polri secara nasional telah berhasil diimplementasikan dengan baik oleh Polres Simalungun, sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus memberikan pelayanan prima dan menjaga kepercayaan masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Simalungun.***

Senin 27 Juli 2026 sekira pukul 14.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat adanya aktivitas di lokasi barak narkoba.

Kemudian Kapolsek Binjai AKP Siti Aisyah, M.Pd., memimpin untuk melakukan penggrebekan terhadap barak narkoba tersebut.

Setelah Kapolsek Binjai beserta anggotanya tiba di TKP, barak itu sudah tidak ada aktivitas, disinyalir sudah bocor terlebih dulu.

Kemudian, --seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Surat kabar garuda pos yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 28 Juli 2026-- dilakukan penyisiran di seputaran lokasi barak sehingga ditemukan adanya "3 (tiga) buah bong yang digunakan sebagai alat hisap sabu-sabu".

"Selanjutnya Kapolsek Binjai bersama anggotanya melakukan pembongkaran dan pemusnahan dengan cara dibakar terhadap barak narkoba yang meresahkan warga masyarakat," jelas AKP Siti Aisyah,

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., tetap mengimbau masyarakat agar terus berperan aktif membantu kepolisian dengan memberikan informasi melalui coll center 110, keberhasilan pengungkapan kasus narkoba ini diharapkan mampu memberikan rasa aman & nyaman bagi masyarakat.

"Kami tetap berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba di wilkum Polres Binjai," tegas Kapolres AKBP Bimo.***

Kegiatan ini,--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Kanwil ditjenpas sumatera utara yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 28 Juli 2026-- bertujuan memastikan penyelenggaraan layanan pemasyarakatan berjalan sesuai standar, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik, pembinaan, dan pemberdayaan warga binaan.

Monitoring diawali dengan peninjauan layanan kunjungan.

Di sana, rombongan memeriksa seluruh fasilitas pendukung pelayanan, mulai dari papan informasi, sistem antrean, hingga sarana penunjang lainnya guna memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah, tertib, dan transparan.

Selanjutnya, rombongan meninjau area Dapur Sehat Rutan Kelas I Medan.

Pemeriksaan difokuskan pada aspek kebersihan, kualitas bahan makanan, proses pengolahan, serta mekanisme pemorsian makanan bagi warga binaan.

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan makanan memenuhi standar keamanan pangan, kualitas gizi, serta prosedur yang telah ditetapkan.***

Massa merupakan perwakilan warga terdampak bencana banjir di Kecamatan Besitang, Sei Lepan, Babalan, Brandan Barat, dan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.

Kegiatan berlangsung pada Senin (27/7/2026) di kawasan Lapangan bola Eks PT. RGM, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang.

Sebanyak kurang lebih 500 peserta aksi menyampaikan aspirasi terkait percepatan realisasi bantuan bagi korban banjir yang terjadi pada akhir November 2025.

Massa bergerak dari titik kumpul di Masjid Raya Besitang menuju lokasi penyampaian aspirasi dengan menggunakan sejumlah kendaraan roda dua, roda empat, dan kendaraan angkutan.

Untuk menjamin keamanan dan kelancaran kegiatan, Kapolres Langkat AKBP Hannry P.H.Tambunan, S.E., S.I.K. hadir langsung di lokasi bersama Plt. Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti, Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat Amril, MAP, para koordinator aksi, serta unsur Forkopimda dan perangkat daerah terkait.

Kapolres Langkat AKBP Hannry PH. Tambunan, S.E., S.I.K., melalui PS. Kasi Humas IPTU M.R. Siregar--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Surat kabar garuda pos yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 28 Juli 2026-- menyampaikan bukti nyata keseriusan Polres Langkat dalam menciptakan suasana kondusif, terbuka dan akomodatif terhadap aspirasi masyarakat.

Seluruh personel yang terlibat pengamanan pun melaksanakan tugas dengan sigap, tertib dan tetap ramah dalam berinteraksi dengan para peserta aksi.

Tidak ada insiden atau gesekan yang terjadi, seluruh rangkaian aksi unjuk rasa berlangsung damai hingga selesai.***

Aksi yang dimulai pada Senin malam pukul 20.00 WIB ini dipimpin Sertu Iskandar Khan bersama dua personel Babinsa sebagai upaya memperkuat sinergi dengan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.

Patroli melibatkan personel Koramil 09/TB, anggota Pemuda Pancasila PAC Tiga Balata yang dipimpin Gope Nainggolan, serta unsur masyarakat.

Kebersamaan ini menjadi bukti bahwa menjaga keamanan bukan hanya menjadi tugas aparat, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Selama kegiatan, tim patroli menyambangi sejumlah titik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, di antaranya Indomaret Kelurahan Tiga Balata, Pekan (Pasar Tradisional) Tiga Balata, serta SPBU Dolok Marlawan, Kecamatan Jorlang Hataran.

Di lokasi itu, --seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Kodim simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 28 Juli 2026-- petugas mengedukasi dan mengimbau para remaja agar menjauhi penyalahgunaan narkoba, tidak terlibat balap liar maupun aktivitas negatif lainnya yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Meski cuaca malam itu dalam kondisi mendung, seluruh rangkaian patroli berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Hingga kegiatan berakhir pada pukul 21.30 WIB, situasi wilayah tetap kondusif dan nihil kejadian menonjol.

Kegiatan patroli rutin seperti ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian TNI AD, khususnya Kodim 0207/Simalungun melalui Koramil 09/Tiga Balata, dalam membangun kemitraan dengan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, serta meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah.***

Pria ini menjadi tersangka penembakan terhadap petugas keamanan (satpam) PTPN IV Regional I Kebun Sarang Giting yang selama sekitar delapan bulan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Tersangka diamankan dari Desa Galang, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Minggu (26/7/2026) dini hari.

Kasat Reskrim Polres Sergai AKP Binrod Situngkir melalui Kasi Humas AKP Bringin Jaya -- seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Sekilas Sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 28 Juli 2026-- mengatakan penangkapan bermula setelah Polsek Dolok Masihul menerima info bahwa tersangka lebih dulu diamankan Polsek Galang dalam perkara dugaan pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

Selanjutnya, tersangka diserahkan ke Polsek Dolok Masihul sebelum dilimpahkan ke Satreskrim Polres Sergai untuk menjalani proses penyidikan.

Dalam penangkapan itu, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa satu proyektil peluru senapan angin, satu pucuk senapan angin jenis PVC, satu topi, serta satu unit sepeda motor trail. Penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 467 ayat (1) subsider Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sekadar diketahui, peristiwa penembakan itu terjadi pada 14 November 2025 silam di areal perkebunan Afdeling V Blok X-23 TM 2000, Desa Sarang Torop, Kecamatan Dolok Masihul.

Saat itu korban, Julianto (47), petugas keamanan PTPN IV, sedang berpatroli bersama rekannya ketika didatangi tersangka bersama beberapa orang lainnya yang diduga tidak terima rekannya sebelumnya ditangkap karena mencuri buah sawit.

Dalam insiden itu, tersangka diduga menembakkan senapan angin jenis PVC ke arah kepala korban hingga menyebabkan luka tembak serius.

Korban kemudian menjalani operasi pengangkatan proyektil di RS Royal Prima Medan.

Peristiwa itu dilaporkan ke Polsek Dolok Masihul dan penyelidikan terus dilakukan hingga akhirnya tersangka berhasil ditangkap.***

Kebijakan ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2026 yang diteken Presiden Prabowo Subianto.

Tujuh Kejari baru itu akan berada di Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Serang, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Pesisir Barat.

Pemerintah menilai penambahan satuan kerja ini diperlukan untuk mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat serta mengoptimalkan penanganan perkara di daerah yang selama ini masih berada di bawah wilayah kerja Kejari lain.

Meski telah resmi dibentuk, ke 7 Kejari itu belum langsung beroperasi.

Seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Melihat Indonesia yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 28 Juli 2026, pengoperasiannya masih menunggu penetapan dari Jaksa Agung setelah memperoleh persetujuan dari kementerian yang membidangi aparatur negara.

Pembentukan Kejari baru ini juga memunculkan beragam tanggapan.

Sejumlah pihak mempertanyakan urgensi penambahan satuan kerja baru di tengah berbagai tantangan yang masih dihadapi kejaksaan di sejumlah daerah, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, hingga kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan pada kantor-kantor yang telah ada.

Selain itu, pembentukan institusi baru dinilai membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, mencakup penyediaan gedung, fasilitas operasional, perekrutan maupun penempatan pegawai, serta proses penyesuaian organisasi sebelum dapat beroperasi secara optimal.

Karena itu, muncul pandangan agar pemerintah juga memastikan penguatan kapasitas Kejari yang sudah beroperasi berjalan beriringan dengan pembentukan kantor baru.

Sementara itu, pendanaan pembentukan hingga operasional tujuh Kejari tersebut akan bersumber dari anggaran Kejaksaan RI. Namun, Perpres Nomor 40 Tahun 2026 belum merinci besaran anggaran yang akan dialokasikan.

Dengan bertambahnya satuan kerja kejaksaan di berbagai daerah, efektivitas kebijakan ini nantinya akan bergantung pada kesiapan anggaran, sumber daya manusia, dan kemampuan pemerintah memastikan Kejari baru dapat segera memberikan pelayanan hukum secara maksimal.***

Kegiatan yang dimulai pukul 21.30 WIB tersebut dipimpin Peltu Amri Pohan bersama tiga personel Babinsa, serta didukung dua anggota Ormas Pemuda Pancasila.

Patroli dilaksanakan sebagai bentuk sinergi antara aparat kewilayahan dan elemen masyarakat dalam menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif.

Selama patroli,-- seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Kodim simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 28 Juli 2026-- petugas menyusuri sejumlah titik strategis, di antaranya Jalan Asahan, Pematang Simalungun, dan Pantoan Maju.

Selain memantau situasi keamanan, personel juga memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum serta mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan.

Kehadiran aparat di tengah masyarakat disambut baik warga.

Lewat komunikasi yang humanis, personel Koramil mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, segera melaporkan apabila menemukan potensi gangguan keamanan, serta menjauhi berbagai aktivitas yang melanggar hukum.

Sinergi antara Koramil 08/Bangun dan Ormas Pemuda Pancasila menjadi bukti nyata bahwa keamanan wilayah merupakan tanggung jawab bersama.

Kolaborasi seperti ini diharapkan mampu memperkuat kemitraan dengan masyarakat sekaligus mencegah terjadinya tindak kriminalitas maupun gangguan kamtibmas lainnya.

Melalui kegiatan patroli rutin ini, menurut Peltu Amri Pohan, Koramil 08/Bangun Kodim 0207/Simalungun terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, sekaligus memperkokoh kebersamaan dengan seluruh elemen masyarakat demi terwujudnya wilayah Kecamatan Siantar yang damai dan kondusif.***

Kehadirannya menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terhadap penguatan sinergi pemerintah daerah dengan PMI dalam pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat.

Musprov XII PMI Sumut yang berlangsung pada 23–24 Juli 2026 mengusung tema PMI Provinsi Sumatera Utara yang Profesional, Mandiri dan Dicintai Masyarakat dalam Pelayanan Kemanusiaan. Kegiatan dibuka Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumut, Basarin Yunus Tanjung.

Membacakan sambutan Gubernur, Basarin menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendukung penguatan kapasitas PMI, baik dalam penanggulangan bencana, pelayanan donor darah, pendidikan kerelawanan, maupun peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, PMI, dunia usaha, perguruan tinggi, media, dan seluruh elemen masyarakat perlu terus diperkuat untuk menghadapi berbagai tantangan kemanusiaan.

"Tantangan kemanusiaan di masa depan tidak mungkin dihadapi sendiri, melainkan harus dijawab dengan semangat gotong royong dan kebersamaan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua PMI Provinsi Sumatera Utara, Rahmat Shah, menyampaikan apresiasi kepada pengurus, relawan, pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan berbagai program kemanusiaan PMI selama masa bakti 2021–2026. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat peran PMI sebagai organisasi kemanusiaan yang profesional dan semakin dicintai masyarakat.

Musprov XII PMI Sumut juga dirangkaikan dengan pemberian apresiasi kemanusiaan kepada relawan dan mitra PMI. Turut hadir unsur Forkopimda Sumatera Utara, pengurus PMI Pusat, pengurus PMI kabupaten/kota se-Sumatera Utara, relawan, mitra kemanusiaan, serta sejumlah kepala daerah dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota.( Drt)

Massa berkumpul sambil membawa spanduk dan menyampaikan orasi secara damai. Mereka mengaku penutupan tempat usaha tersebut akan berdampak langsung terhadap mata pencaharian ratusan pekerja beserta keluarganya.

Salah seorang peserta aksi menyampaikan bahwa penghasilan dari bekerja di Blue Night menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk membiayai pendidikan anak-anak mereka.

"Kami mau makan apa kalau tempat ini ditutup? Anak-anak kami sekolah dari hasil kerja di sini. Kami berharap pemerintah memikirkan nasib kami dan memberikan solusi," ujar salah seorang peserta aksi.

Para demonstran meminta Pemerintah Kabupaten Langkat, khususnya Bupati Langkat, agar mempertimbangkan kembali kebijakan penutupan THM Blue Night, atau menyediakan lapangan pekerjaan alternatif apabila tempat usaha tersebut benar-benar tidak lagi beroperasi.

"Kami tidak menolak aturan pemerintah, tetapi kami berharap ada solusi. Jangan hanya menutup tempat kerja kami tanpa memikirkan nasib para pekerja," ungkap peserta aksi lainnya.

Aksi tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib. Hingga aksi berakhir, massa tetap berharap pemerintah membuka ruang dialog agar keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan aspek penegakan aturan, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi terhadap para pekerja.

Di sisi lain, rencana penutupan Blue Night sebelumnya mendapat dukungan dari DPRD Kabupaten Langkat dan pemerintah daerah dengan alasan penegakan aturan perizinan serta ketertiban umum. Pemerintah menyatakan langkah tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang telah melalui tahapan administratif.(QQ)

Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan yang berlangsung di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dan dihadiri langsung oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H.

Dua penghargaan yang diterima Polres Sibolga meliputi Piagam Penghargaan Kapolri sebagai Unit Kerja Peraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) berdasarkan Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Mandiri Tahun 2025 serta Piagam Penghargaan Kapolri sebagai Unit Pelayanan Publik berdasarkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Instansional Tahun 2025 dengan Kategori Pelayanan Prima (A).

Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas komitmen Polres Sibolga dalam membangun tata kelola organisasi yang berintegritas, akuntabel, dan profesional, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

AKBP Eddy Inganta menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh personel Polres Sibolga. Menurutnya, penghargaan yang diterima bukanlah pencapaian individu, melainkan buah dari sinergi dan dedikasi seluruh jajaran.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Wakapolres, para Pejabat Utama, para Kapolsek, seluruh Perwira, Bintara, ASN, dan PNS Polres Sibolga atas kerja sama, semangat, dedikasi, serta doa yang telah diberikan. Penghargaan ini adalah hasil kerja keras kita bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar AKBP Eddy Inganta.

Ia menegaskan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat budaya integritas, serta mempertahankan berbagai inovasi yang telah dibangun dalam mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Polri.

AKBP Eddy Inganta berharap seluruh jajaran Polres Sibolga terus menjaga semangat pengabdian dengan mengedepankan profesionalisme, integritas, dan pendekatan humanis dalam setiap pelaksanaan tugas.

"Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kita semua untuk terus memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat dan senantiasa mendapat berkat serta penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa," tutupnya.( Gab)