Dalam sejumlah video yang beredar, Dadan terlihat keluar dari Gedung Bundar Jampidsus dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda (pink) setelah menjalani pemeriksaan intensif.

Penahanan ini merupakan langkah cepat tim penyidik Kejagung menyusul penggeledahan di Kantor BGN terkait kasus dugaan praktik jual beli titik dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Agung RI menjemput Dadan Hindayana, Rabu pagi (3/6/2026) di Jakarta Pusat.

Penjemputan itu bersamaan dengan penggeledahan kantor BGN di Kebon Sirih yang bikin pelayanan publik berhenti total sementara waktu.

Selain Dadan, Kejagung juga mengejar 2 eks petinggi BGN lainnya. Penjemputan dan pengejaran itu buntut dugaan korupsi jual beli jabatan di program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran, MBG.

Tim Kejagung melakukan penggeledahan intensif di kantor BGN saat penjemputan Dadan berlangsung. Akibatnya pelayanan publik di BGN terpaksa dihentikan sementara.

Langkah Kejagung ini jadi sinyal keras pemerintah terhadap praktik "jual beli jabatan" yang mencoreng program MBG. Presiden Prabowo sebelumnya sudah lebih dulu mencopot Dadan dari kursi Kepala BGN.

Adapun, Kepala Staf Presiden Dudung Abdurachman membenarkan dugaan "jual beli titik dapur" jadi biang pencopotan Dadan Hindayana dari kursi Kepala Badan Gizi Nasional/BGN.

"Saya pun dapat informasi seperti itu," kata Dudung usai rapat kerja dengan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (3/6/2026).

Menurut Dudung, Prabowo sudah terima banyak laporan soal masalah di BGN sebelum ambil keputusan ganti pimpinan.

"Presiden inginnya sempurna bahwa semua itu tidak ada terjadi sedikit pun yang menyimpang dari program beliau. Itu uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat," tegas mantan KSAD itu.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya resmi mencopotnya dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Posisi yang ditinggalkannya kini diisi oleh Nanik Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.

Di tengah berkembangnya isu terkait pengelolaan program MBG, publik juga mulai menyoroti laporan harta kekayaan Dadan Hindayana yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Berdasarkan data yang dilaporkan secara periodik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 14 Maret 2025, Dadan tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp9.022.400.000 atau sekitar Rp9 miliar.

Sebagian besar kekayaannya berasal dari aset properti. Dadan memiliki tanah dan bangunan dengan nilai total mencapai Rp5,9 miliar. Aset tersebut terdiri atas tanah dan bangunan seluas 150 meter persegi/250 meter persegi di Kota Bogor senilai Rp2 miliar yang diperoleh dari hasil sendiri, serta sebidang tanah seluas 459 meter persegi di Bogor senilai Rp3,9 miliar.

Selain properti, Dadan juga melaporkan kepemilikan sejumlah kendaraan dengan total nilai mencapai Rp1,4 miliar. Kendaraan tersebut terdiri dari Mobil Mazda CX-5 Tahun 2023 senilai Rp675 juta, Mobil Honda HR-V 1.5L SE CVT Tahun 2024 senilai Rp330 juta, dan Mobil Mazda CX-3 1.5 (4X2) A/T Tahun 2023 senilai Rp395 juta.

Tak hanya itu, Dadan juga melaporkan kepemilikan harta bergerak lainnya senilai Rp322,4 juta. Sementara untuk kas dan setara kas yang dimiliki tercatat mencapai Rp1,4 miliar.

"Total harta kekayaan Rp9.022.400.000," demikian dilansir dari laman e-LHKPN KPK, Rabu siang. (Sam/Fajar)

Keduanya yakni Anggiat P Sipayung sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan dr Alfian Zunaidi sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bupati menyampaikan bahwa kehadiran kepala dinas definitif pada kedua perangkat daerah tersebut penting untuk memperkuat kepemimpinan organisasi sekaligus memastikan program-program strategis nasional yang menjadi tanggung jawab masing-masing dinas dapat berjalan lebih efektif dan terukur.

"Dua pejabat eselon II yang dilantik hari ini memimpin perangkat daerah yang menjalankan program strategis nasional. Karena itu, mereka tidak hanya bekerja untuk Kabupaten Deli Serdang, tetapi juga memberikan sumbangsih terhadap keberhasilan program nasional," tegasnya.

Selain itu, Bupati juga melantik tiga kepala UPT puskesmas, yakni Kepala UPT Puskesmas Tiga Juhar Kecamatan STM Hulu, Kepala UPT Puskesmas Sibolangit Kecamatan Sibolangit, dan Kepala UPT Puskesmas Karang Anyar Kecamatan Beringin. Pelantikan turut mencakup 15 kepala sekolah tingkat TK dan SD.

Bupati juga menyampaikan bahwa pelantikan dan rotasi jabatan akan terus dilakukan sebagai bagian dari pembinaan aparatur sekaligus upaya meningkatkan kualitas kinerja perangkat daerah.

"Pelantikan akan terus dilaksanakan dalam rangka pembinaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Ini merupakan bagian dari upaya memastikan organisasi berjalan lebih efektif dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya.

Kepada seluruh pejabat yang dilantik, Bupati berpesan agar segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab yang baru, meningkatkan kinerja, memperbaiki kualitas pelayanan, serta mendorong capaian indikator-indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan masing-masing instansi.

"Naikkan kinerjanya, perbaiki pelayanannya, dan tingkatkan capaian indikator penilaian yang sudah ditetapkan. Jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan orientasi pada hasil," pungkas Bupati.( DMS)

Kasat Lantas Polrestabes Medan, AKBP S.L. Widodo mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 05.00 WIB tadi. Truk dengan nomor polisi K 9831 FS tersebut awalnya melaju dari arah Medan menuju Lubuk Pakam. Namun, saat melintasi Fly Over Amplas, kendaraan mengalami kecelakaan tunggal hingga terbalik.

"Saat melintasi Fly Over Amplas, kendaraan mengalami kecelakaan tunggal hingga akhirnya terbalik," kata Widodo, Rabu (3/6/2026).

Berdasarkan hasil penyelidikan awal di lokasi kejadian, kecelakaan diduga dipicu oleh kondisi pengemudi yang mengantuk sehingga kehilangan konsentrasi saat mengemudikan kendaraan.

"Kronologi sementara, pengemudi truk diduga dalam kondisi mengantuk sehingga kehilangan kendali dan kendaraan terbalik di Fly Over Amplas," ujarnya.

Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden tersebut. Namun, muatan karton yang berserakan di badan jalan sempat menghambat arus kendaraan yang melintas di lokasi.

"Kami melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi kejadian untuk mengurai kepadatan kendaraan serta memastikan proses evakuasi berjalan lancar," jelas Widodo.

Selain mengatur lalu lintas, petugas juga melakukan pengamanan terhadap kendaraan yang terlibat kecelakaan sembari menunggu proses evakuasi truk dan pembersihan muatan karton dari badan jalan.

"Hingga saat ini situasi di lokasi dalam keadaan aman dan terkendali. Arus lalu lintas terus kami atur agar tidak terjadi kemacetan yang lebih panjang," tambahnya.

Petugas kepolisian mengimbau para pengemudi, khususnya kendaraan angkutan barang, agar memastikan kondisi fisik tetap prima sebelum melakukan perjalanan guna menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Sementara itu, proses evakuasi truk dan pembersihan lokasi kejadian terus dilakukan hingga arus lalu lintas kembali normal.(DetikSumut)

Harapan tersebut disampaikan Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, saat membuka secara resmi O2SN SD tingkat Kabupaten Deli Serdang tahun 2026 di Taman Cadika Lubuk Pakam, Rabu (3/6/2026). Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong, parade kontingen peserta, dan pelepasan balon.

Berlangsung pada 3-5 Juni, Bupati menegaskan pentingnya memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan bakat dan talenta di bidang olahraga. Menurutnya, tidak semua anak memiliki kemampuan akademik yang sama, namun setiap anak memiliki potensi dan keunggulan masing-masing yang harus didukung dan dibina.

"Jangan memaksakan anak yang memiliki bakat di bidang olahraga untuk bersaing di bidang yang bukan potensinya. Setiap anak memiliki talenta dan masa depan yang berbeda. Tugas kita adalah mengawal dan mengembangkan potensi tersebut," ujarnya.

Dari total 281 peserta, terdiri atas 77 peserta Kids Atletik, 43 peserta Karate, 46 peserta Pencak Silat, 59 peserta Bulu Tangkis, dan 56 peserta Renang. Bupati mengajak semua tenaga pendidik memberikan perhatian khusus, sekaligus berkomitmen akan memberikan dukungan pendidikan bagi peserta didik yang menunjukkan prestasi dan bakat luar biasa.

"Kita ingin mengetahui siapa saja anak-anak yang memiliki bakat di bidang olahraga. Mereka harus dibina dan diberikan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik melalui jalur prestasi," tegasnya.

Selain itu, Bupati mengingatkan para kepala sekolah, guru, dan pendamping agar benar-benar mendampingi serta membina peserta didik selama pelaksanaan pertandingan.

Menurutnya, keberhasilan siswa merupakan cerminan keberhasilan sekolah dalam menjalankan tugas pendidikan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap hasil pertandingan agar menjadi bahan pembelajaran untuk meningkatkan prestasi pada masa mendatang.

"Menang atau kalah adalah hal biasa dalam pertandingan. Yang terpenting adalah semangat berjuang, disiplin, dan kerja keras. Tidak ada prestasi tanpa disiplin, tidak ada prestasi tanpa kerja keras, dan tidak ada prestasi tanpa semangat juang," ungkapnya kepada para peserta.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga meminta agar sepatu roda, futsal, dan basket bisa masuk dalam eksibisi O2SN tahun depan.

"Tahun ini kita ada buat lapangan untuk ketiga cabor tersebut, silahkan manfaatkan untuk pengembangan kemampuan siswa," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia, Rikho Rivandi, melaporkan pertandingan O2SN SD dilaksanakan di sejumlah lokasi, yakni Kids Atletik di Stadion Baharuddin Siregar, Renang di Kolam Renang Pemkab Deli Serdang, Bulu Tangkis di PB Putra Solo Lubuk Pakam, serta Pencak Silat dan Karate di GOR Lubuk Pakam.

Rikho menjelaskan, O2SN bertujuan mengembangkan talenta peserta didik di bidang olahraga, membina atlet berprestasi sejak usia sekolah, menumbuhkan jiwa sportivitas, kompetitif, percaya diri, dan tanggung jawab, membudayakan hidup sehat serta gemar berolahraga, menumbuhkan nasionalisme dan cinta tanah air, serta mempererat persahabatan antar peserta didik di seluruh Indonesia.( DMS)

Ini penting untuk menekan tingginya angka kecelakaan jalan raya di Indonesia.

Kakorlantas mengungkapkan kecelakaan lalu lintas masih menjadi persoalan serius.

Data yang disampaikan, terdapat sekitar 158.000 kejadian kecelakaan dengan korban meninggal dunia mencapai hampir 24.500 orang.

Sebanyak 65 persen korban berasal dari pengguna kendaraan roda dua.

"Oleh sebab itu kami tidak mau satu pun keluarga besar ojol menjadi korban kecelakaan lalu lintas," kata Kakorlantas seperti dilansir dari humas.polri.go.id pada Rabu 3 Juni 2026.

Dia meminta para pengemudi ojol untuk menjadi contoh di jalan dengan mematuhi aturan lalu lintas.

Selain itu menggunakan perlengkapan keselamatan, serta menghindari pelanggaran seperti melawan arus.

Menurutnya, komunitas ojol memiliki peran penting karena berada di jalan setiap hari dan dapat menjadi agen perubahan dalam membangun budaya tertib berlalu lintas.

Target Utama Polri

Kakorlantas menegaskan target utama Polri bukan memperbanyak penindakan, melainkan membangun kesadaran masyarakat agar patuh terhadap aturan lalu lintas.

"Kami bangga kalau masyarakat tertib. Kami bangga kalau bisa bersilaturahmi dan berkomunikasi sehingga tidak ada lagi pelanggaran maupun kecelakaan," ujarnya.

Melalui program Polantas Menyapa, Polri berharap komunitas ojol dapat menjadi pelopor keselamatan dan duta ketertiban berlalu lintas di tengah masyarakat.(***)

Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 19 tersangka beserta barang bukti narkotika.

Keberhasilan itu disampaikan Wakapolres Tanjungbalai Kompol MP Pardede SH mewakili Kapolres Tanjungbalai saat konferensi pers di Mapolres Tanjungbalai, Rabu (3/6/2026).

Dalam keterangannya, Kompol Pardede mengatakan, selama kurang lebih 20 hari pelaksanaan KRYD, personel Polres Tanjungbalai berhasil mengungkap belasan kasus narkotika yang melibatkan 19 tersangka.

"Selama operasi KRYD berlangsung, kami berhasil mengungkap 15 kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan total 19 tersangka," ujarnya.

Selain mengamankan para tersangka, petugas juga menyita barang bukti berupa sabu seberat 176,79 gram dan delapan butir pil ekstasi.

Menurutnya, pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen Polres Tanjungbalai dalam memberantas peredaran narkotika yang masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

Kasat Narkoba Polres Tanjungbalai, AKP Yudi Fitriansyah menambahkan, pihaknya akan terus meningkatkan upaya pemberantasan narkoba dan mengembangkan penyidikan guna mengungkap jaringan yang lebih luas.

"Kami mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran narkoba di lingkungan masing-masing," katanya.

Saat ini seluruh tersangka bersama barang bukti telah diamankan di Mapolres Tanjungbalai untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih melakukan pengembangan guna memburu jaringan di atas para tersangka. (Eko)

Aksi ini diikuti KSPSI AGN SUMUT, Persatuan Buruh (PRABU), Forum Pemerhati Aparatur Negara (FPAN), Aliansi Wartawan Sumatera (AWAS), Ojol Buruh Bersatu (OBB), Serikat Nelayan dan Petani, Front Peduli Wanita, serta Dewan Mahasiswa Sumatera (DEMASU).

Pantauan di lokasi menunjukkan massa memadati area depan kantor PLN sembari membawa berbagai barang elektronik yang rusak mulai dari televisi, mesin cuci, hingga bola lampu.

Peralatan rumah tangga tersebut sengaja dibawa sebagai simbol protes atas kerugian materiil yang dialami warga akibat pemadaman listrik total (blackout) yang melanda Sumatera Utara selama beberapa hari terakhir.

Situasi sempat memanas ketika massa mulai membakar ban bekas dan melemparkan sejumlah barang elektronik rusak ke aspal. Akibatnya, arus lalu lintas di sekitar Jalan Yos Sudarso mengalami kemacetan.

Tuntut Ganti Rugi

Salah satu koordinator aksi, Riza Nasution, menegaskan kehadiran mereka bertujuan menuntut ganti rugi nyata dari pihak PLN atas kerusakan fasilitas elektronik warga.

"Kami hadir di sini menuntut kompensasi ke PLN," ujar Riza di sela-sela aksi.

Selain kompensasi, massa mendesak manajemen PLN UID Sumut untuk mengeluarkan surat rekomendasi resmi yang ditujukan ke pimpinan pusat PLN di Jakarta.

Rekomendasi itu berisi tuntutan ganti rugi dari warga Sumatera Utara.

"Warga Sumut meminta kompensasi, sebab minggu depan DPN juga akan menggelar aksi lanjutan di Jakarta," kata Riza menambahkan.

Menanggapi tuntutan tersebut, General Manager Komunikasi PLN UID Sumut, Darma Saputra, menemui massa dan menyarankan agar pihak demonstran sendiri yang menyusun draf rekomendasi yang diinginkan.

Darma mengakui persoalan blackout di Sumut saat ini sudah menjadi pembahasan di tingkat pusat.

"Permasalahan yang Abang-abang tuntut hari ini sudah dibahas sampai ke Jakarta. Mengingat proses investigasi penyebab blackout juga sedang berjalan, mari kita tunggu bersama-sama hasilnya," tutur Darma di hadapan massa.

Jawaban ini,rupanya belum memuaskan para demonstran. Kekecewaan mendalam disampaikan Ketua KSPSI AGN Sumatera Utara, T.M. Yusuf.

Dia menilai pihak PLN UID Sumut 'lamban' mengambil keputusan dan terkesan menghindar.

"DPN tidak akan berhenti dan tidak akan mundur satu langkah pun. Besok kami akan datang lagi dengan massa yang lebih banyak sampai General Manager (Utama) keluar menemui kami. Kalau dia hanya bisa berwacana, untuk apa kemarin menemui Gubernur? Itu hanya tebar pesona," teriak Yusuf sembari membakar semangat massa dengan seruan, "Hidup Buruh!"

Setelah menyampaikan orasinya dan berjanji akan kembali menjalankan aksi susulannya.(dam)

Sebelum menggelar rapat pertemuan, tim Irjen KKP R.I terlebih dahulu diterima diruang kerja Kajati Sumatera Utara.

Pada pertemuan itu, Inspektur Jenderal KKP turut didampingi Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kementerian Kelautan Perikanan Machmud, S.P.,M.Sc, hingga Inspektur II Irjend KKP Febry Budianto.

Selain pejabat kementerian kelautan dan perikanan tersebut, hadir pula Kasubdit IV.B pada Direktorat IV pada Jamintel Kejaksaan Agung R.I dan jajaran perwakilan dari Jaksa Agung Muda Intelijen turut hadir pada kegiatan itu, perwakilan BPKP hingga auditor BPKP pusat.(HKTS)

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan usia lanjut bukanlah akhir dari produktivitas, melainkan fase kehidupan yang tetap dapat dijalani secara sehat, mandiri, dan bermakna.

Mengusung tema "Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia Berdaya", peringatan HLUN 2026 menjadi wujud komitmen Pemko Medan dalam meningkatkan kesejahteraan lansia.

Rico Waas mengingatkan kepedulian terhadap lansia merupakan investasi bagi masa depan bersama karena setiap orang pada akhirnya akan memasuki masa lanjut usia.

"Para lansia memiliki nilai yang sangat berharga bagi kehidupan bermasyarakat. Pengalaman dan kebijaksanaan yang mereka miliki merupakan aset yang dapat diwariskan kepada generasi muda," kata Rico Waas di hadapan ratusan peserta yang hadir.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemko Medan pada tahun 2026 untuk pertama kalinya menyalurkan bantuan PKH Medan Makmur kepada 10.000 lansia.

"Kami ingin memastikan para lansia mendapatkan perhatian, perlindungan sosial, dan dukungan yang dibutuhkan agar tetap sehat, mandiri, dan berdaya," ungkapnya.

Rico Waas juga mengapresiasi keberadaan sekolah lansia sebagai wadah belajar, beraktivitas, dan bersosialisasi bagi para lanjut usia.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Henny Savitri menjelaskan HLUN 2026 digelar serentak di 16 sekolah lansia se-Kota Medan dengan berbagai kegiatan, mulai dari senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, EKG, edukasi kesehatan, hingga pemberian paket nutrisi guna mewujudkan lansia yang sehat, aktif, mandiri, dan berdaya.

Pantauan wartawan Posmetro Medan di lokasi, Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas didampingi Kadis Sosial, Camat Medan Petisah dan Lurah se-Kecamatan Medan Petisah. (ATN)

Kepedulian Wesly ditunjukkan dengan kehadirannya di acara pembukaan Penyusunan/Pemutakhiran Fraud Risk Register Tahun 2026 di Ruang Data Balai Kota Pematangsiantar, Rabu 3 Juni 2026.

Apresiasi ini disampaikan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Farid Firman SE MSi diwakili Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi II Her Notoraharjo Ak CA CRMP.

"Kami dari BPKP sangat mengapresiasi acara ini dihadiri dan dibuka Wali Kota. Kehadiran Wali Kota sebagai wujud nyata kepedulian pucuk pimpinan Pemko Pematangsiantar dalam upaya pencegahan korupsi," sebut Her seperti disiarkan di Facebook @Pemko Pematangsiantar.

Her berharap, dengan adanya fasilitasi dari BPKP untuk penyusunan/pemutakhiran Fraud Risk Register, jangan sampai terjadi korupsi di Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar.

"Jika terjadi korupsi, maka akan merusak reputasi dan membuat tidak nyaman dalam pemerintahan. Serta dapat merugikan keuangan negara," tukasnya.

"Mohon dukungan Wali Kota agar Pematangsiantar menjadi prioritas meraih level Baik. Kita saling mendukung dalam upaya mencegah korupsi. Semoga komitmen awal ini bisa berkesinambungan," tukasnya.

Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi dalam arahannya menerangkan, hasil Penilaian Tingkat Kematangan (Maturitas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Pematangsiantar berada pada Level 2 atau Berkembang.

Salah satu aspek yang perlu diperbaiki, menurut Wesly Silalahi, agar unit kerja/OPD menyusun/memutakhirkan Fraud Risk Register Tahun 2026.

Melalui bimbingan teknis (bimtek), katanya, diharapkan dapat membantu masing-masing perangkat daerah agar mampu menyusun dan memutakhirkan Fraud Risk Register secara tepat dan benar.

Setelah mengikuti bimbingan teknis ini, Wesly Silalahi mengharapkan para peserta dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian nilai SPIP terintegrasi menjadi ideal dan memiliki nilai yang lebih baik.

"Kepada semua peserta Diklat untuk selalu mengasah kompetensi dan menambah pengetahuan khususnya efektivitas pengendalian korupsi," sebut Wesly.

Wesly berpesan, kerja sama dan koordinasi yang efektif dan sinergis dengan berbagai pihak harus senantiasa dijalin, dibina, serta dikembangkan. Dengan demikian, Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras akan dapat diwujudkan.

Sebelumnya, Plt Inspektorat Kota Pematangsiantar Heryanto Siddik SSTP dalam laporannya menerangkan, kegiatan Bimtek Penyusunan/Pemutakhiran Fraud Risk Register Tahun 2026 di lingkungan Pemko Pematangsiantar dilaksanakan selama 2 hari, yaitu Rabu (3/6/2026) dan Kamis (4/6/2026).

Bimtek, katanya, diikuti para kepala bagian di Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, para sekretaris perangkat daerah/pejabat administrator di lingkungan Pemko Pematangsiantar, para pejabat fungsional auditor dan PPUPD ahli madya Inspektorat, serta pegawai yang membidangi penyusunan program pada perangkat daerah.

Maksud kegiatan ini, kata Heryanto, sebagai upaya penguatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi di Pemko Pematangsiantar; memberikan pemahaman mumpuni terkait penyusunan/pemutakhiran Fraud Risk Register Tahun 2026 di masing-masing OPD; memberikan arahan dan bimbingan sebagai bagian dari proses penyusunan/pemutakhiran Fraud Risk Register serta Triggering kembali tentang budaya anti korupsi bagi pimpinan perangkat daerah guna menuju Kota Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras.

Fraud Risk Register merupakan daftar yang memuat risiko-risiko fraud yang dihadapi suatu entitas.

Bimbingan teknis menghadirkan narasumber dari BPKP Provinsi Sumut, yaitu Her Notoraharjo, Rizkan selaku Auditor Ahli Madya, Helmina Manik, dan Henny Andriani Tambunan yang merupakan Auditor Ahli Muda. (***)

Hingga akhir Mei 2026, tercatat 550 calon jemaah menderita kerugian dengan nilai mencapai Rp21,7 miliar.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, berdasarkan data Subsatgas Gakkum Satgas Haji dan Umrah, kepolisian telah menangani 29 laporan polisi (LP) dan 30 laporan informasi (LI) terkait kasus penipuan haji non-prosedural hingga 29 Mei 2026.

Dari hasil penanganan perkara itu, katanya seperti dilansir DIVISI HUMAS POLRI, sebanyak 26 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dengan jumlah korban mencapai 550 orang, total kerugian masyarakat yang ditimbulkan mencapai Rp21.701.700.000," katanya Selasa 2 Juni 2026.

Johnny Eddizon Isir menjelaskan, pengungkapan kasus-kasus tersebut merupakan hasil sinergi antara Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri dengan jajaran Polda di berbagai wilayah Indonesia.

Selain penegakan hukum, Satgas Haji dan Umrah juga terus mengedepankan langkah pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat serta pengawasan selama proses keberangkatan jemaah.

Menurut Johnny Eddizon Isir, maraknya praktik haji non-prosedural menjadi perhatian serius Polri karena tidak hanya merugikan masyarakat secara materiil, tetapi juga berpotensi menghambat pelaksanaan ibadah para calon jemaah.

Isu itu, tambah Johnny Eddizon Isir, turut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan antara Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo dengan perwakilan Presidency of State Security (PSS) Arab Saudi.

Pertemuan itu, urainya pula, membahas penguatan kerjasama dan koordinasi lintas negara guna mencegah praktik penipuan berkedok penyelenggaraan ibadah haji.

"Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini memberikan banyak pembelajaran berharga bagi seluruh pemangku kepentingan."

Johnny Eddizon Isir menambahkan, evaluasi menyeluruh serta penguatan koordinasi antara Indonesia dan Arab Saudi menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pengamanan, dan perlindungan terhadap jemaah Indonesia pada masa mendatang.

"Melalui evaluasi yang komprehensif dan penguatan koordinasi antara Indonesia dan Arab Saudi, diharapkan kualitas pelayanan, pengamanan, dan perlindungan jemaah Indonesia dapat terus ditingkatkan," lanjutnya.

Indonesia, jabar Johnny Eddizon Isir, sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia butuh sistem perlindungan yang semakin kuat, adaptif, dan terintegrasi guna mencegah terulangnya kasus serupa.

Menurutnya, penguatan koordinasi, pemanfaatan teknologi, peningkatan literasi masyarakat, serta sinergi antara Satgas Haji dan Umrah, Kementerian Agama RI, perwakilan Pemerintah Indonesia di Arab Saudi, dan otoritas Kerajaan Arab Saudi menjadi faktor penting dalam menjamin keamanan dan kenyamanan jemaah.

"Sinergi seluruh pihak menjadi kunci untuk memastikan jemaah Indonesia dapat menjalankan ibadah haji dengan aman, nyaman, dan sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya.

Polri mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih penyelenggara perjalanan ibadah haji serta memastikan seluruh proses keberangkatan dilakukan melalui jalur resmi guna menghindari praktik penipuan yang merugikan.(***)

Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, usai meninjau pelaksanaan Pilkades di Desa Dalu XA dan Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, serta Desa Tandem Hulu I, Kecamatan Hamparan Perak, Selasa (2/6/2026).

"Mudah-mudahan masyarakat dapat memberikan aspirasi dan pilihannya kepada calon kepala desa yang benar-benar mereka percayai untuk memimpin. Pemerintah hadir untuk memastikan seluruh sistem dan mekanisme yang telah disiapkan dapat berjalan dengan baik sehingga hak suara masyarakat tersalurkan dengan maksimal," ujarnya.

Ia menegaskan, kepala desa yang terpilih nantinya diharapkan benar-benar lahir dari pilihan masyarakat dan mampu menjadi pemimpin yang mengayomi seluruh warga tanpa membedakan kelompok maupun pilihan politik.

"Harapan kita, kepala desa yang terpilih adalah sosok yang dicintai dan dipercaya masyarakat. Jika yang terpilih merupakan aspirasi murni masyarakat, maka tentunya akan menjadi pemimpin yang tepat dalam mengayomi dan melayani seluruh masyarakat desa," katanya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga suasana yang aman dan kondusif selama proses pemungutan hingga penghitungan suara berlangsung. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang bersama unsur Forkopimcam, TNI, Polri, panitia Pilkades, dan berbagai pihak terkait telah berkolaborasi untuk memastikan seluruh tahapan berjalan lancar.

"Jangan mudah terpancing atau terprovokasi oleh informasi yang dapat mengganggu jalannya pesta demokrasi ini," tegasnya.

Hingga proses pemungutan suara berlangsung, situasi di seluruh wilayah yang melaksanakan Pilkades Serentak Gelombang II terpantau aman dan kondusif.

"Sampai saat ini kondisi berjalan baik dan kondusif. Kita berharap hingga proses penghitungan suara selesai, situasi tetap aman, tertib, dan terkendali," pungkasnya.

Selain memastikan jalannya pemungutan suara, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga menghadirkan layanan cek kesehatan gratis di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Kehadiran layanan tersebut merupakan bagian dari upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkades. (DMS)

Ramai warga setempat memosting kondisi jalan rusak di kabupaten itu seraya berharap agar mendapat perhatian dari Bupati Simalungun maupun wakilnya.

Faktanya, masih banyak warga setempat siapa sosok yang menjabat sebagai Bupati Simalungun apalagi Wakil Bupati Simalungun.

Menjawab pertanyaan itu, POSMETRO MEDAN sebagaimana dikutip Rabu 3 Juni 2026 dari postingan anonim Facebook @Sumut Indah.

Berikut penjelasannya, Anton Achmad Saragih dan Benny Gusman Sinaga merupakan pasangan Kepala Daerah yang kini menjabat sebagai Bupati Simalungun dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara (Sumut) untuk periode 2025–2030 mendatang.

Profil Singkat Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih

Lahir 24 Januari 1959 silam, dan resmi dilantik sebagai Bupati Simalungun pada 20 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta.

Selain menjabat sebagai Bupati Simalungun, pada Juli 2025 dirinya juga dikukuhkan Mendagri sebagai salah satu pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) untuk periode 2025–2030.

Profil Singkat Wakil Bupati Simalungun, Benny Gusman Sinaga

Dia merupakan tokoh muda yang mendampingi Anton Achmad Saragih dalam Pilkada Simalungun 2024.

Mereka resmi dilantik bersamaan pada Februari 2025.

Benny Gusman Sinaga dikenal sebagai alumni SMA Taruna Nusantara (angkatan TN 7).

Pasangan ini mengusung visi "Semangat Baru Simalungun Menuju Simalungun Maju" dan berkomitmen untuk membawa perubahan serta memperkuat pondasi layanan publik di daerah itu.

Reaksi Warganet

Sialnya, setelah unggahan ini diposting di Facebook, ramai warganet memberi tudingan-tudingan miring.

"Sejak kapan Simalungun punya bupati? Orang jalannya saja hancur cur semua," gerutu pemilik akun @Tanyus Yus.

Hal serupa ditulis warganet lainnya.

"Saya salut sama Bupati Simalungun 3 orang terakhir. Dari bupati sebelumnya dan sebelumnya stabil pembangunan jalan yang berkesinambungan sehingga dari Kota ke desa terhubung dengan air. Kendaraan di jalan teratur tertib melewati lubang yang menurut saya sengaja dibiarkan untuk tumpang sari ikan jurung," sindir pemilik akun @Adin Mulajaya Saragih.

"SIMALUNGUN punya bupati kah?" timpal @Bang Madit, netizen lainnya. Duh! (***)

Informasi mengenai kejadian tersebut sempat beredar di media sosial. Disebutkan bahwa korban tidak membawa identitas diri atau KTP sehingga sempat menyulitkan proses pencarian pihak keluarga.

Usai kejadian, pria tersebut langsung mendapatkan penanganan medis dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Marta Friska Multatuli, Medan.

Namun, setelah dilakukan penelusuran dan klarifikasi, pihak keluarga korban akhirnya berhasil ditemukan. Informasi terbaru menyebutkan bahwa korban bukan ditabrak secara langsung oleh kendaraan bermotor.

Dari hasil klarifikasi, korban disebut terjatuh dari sepeda saat berusaha menghindari sepeda motor yang melintas. Dalam insiden tersebut, pengendara sepeda motor dan korban sama-sama terjatuh di lokasi kejadian. Hingga kini, kondisi korban masih dalam perawatan medis. (FB)

Sekda menjelaskan, Pilkades Serentak Gelombang II Tahun 2026 dilaksanakan di 76 desa yang tersebar di 19 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang.

"Kita berharap Pilkades ini dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan keamanan maupun hambatan lainnya. Ini merupakan momentum bagi masyarakat untuk memilih kepala desa yang dipercaya memimpin desa selama delapan tahun ke depan," ujarnya.

Kepala desa yang terpilih nantinya, lanjut Dedi, diharapkan dapat menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan pembangunan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat pelayanan publik di tingkat desa.

Ia juga menyampaikan, hingga proses pemungutan suara berlangsung, situasi di seluruh wilayah yang melaksanakan Pilkades terpantau aman dan kondusif.

"Sampai saat ini kondisi berjalan baik dan kondusif. Kita berharap hingga proses penghitungan suara selesai, situasi tetap aman dan terkendali," katanya.

Sekda mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga suasana yang damai selama pelaksanaan Pilkades. Menurutnya, Pilkades merupakan agenda demokrasi yang rutin dilaksanakan dan selama ini Deli Serdang dikenal sebagai daerah yang kondusif dalam setiap penyelenggaraannya.

Terkait hasil pemilihan, Sekda menegaskan bahwa Pilkades bukan sekadar soal menang atau kalah, melainkan proses demokrasi untuk menentukan pemimpin desa berdasarkan pilihan masyarakat.

Ia berharap seluruh calon kepala desa beserta pendukungnya dapat menerima hasil pemilihan dengan lapang dada dan tetap bersatu membangun desa demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat.

"Pilkades ini pada akhirnya bertujuan memilih pemimpin desa terbaik yang dapat membantu masyarakat, mendukung pembangunan daerah, dan bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Sekda didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Drs Hendra Wijaya; Kepala BKAD, Baginda Thomas Harahap SH; Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Rachmadsyah ST; Camat Beringin, M Dhani Mulyawan bersama unsur Forkopimcam dan lainnya. (DMS)

Pesan tersebut disampaikan Bupati saat memimpin Apel Pergeseran Pasukan Pengamanan Pilkades Serentak Gelombang II Tahun 2026 di wilayah hukum Polresta Deli Serdang yang digelar di Alun-Alun Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Senin (1/6/2026).

Pilkades Serentak Gelombang II akan dilaksanakan pada 2 Juni 2026 di 76 desa yang tersebar di Kabupaten Deli Serdang.

Didampingi Wakil Bupati Lom Lom Suwondo SS dan Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Hendria Lesmana, Bupati mengatakan, pengamanan yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran proses demokrasi di tingkat desa. Karena itu, seluruh personel baik dari TNI, Polri, hingga Satpol PP diminta memberikan rasa aman kepada masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya.

"Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Kedepankan pendekatan humanis serta pastikan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman, nyaman, dan tanpa intimidasi dari pihak mana pun," tegasnya.

Menurutnya, pemilihan kepala desa merupakan wujud nyata demokrasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menentukan pemimpin di desanya masing-masing. Perbedaan pilihan yang muncul dalam proses demokrasi harus disikapi secara dewasa agar tidak menimbulkan gesekan sosial di tengah masyarakat.

Ia berharap Pilkades Serentak Gelombang II dapat berlangsung tertib, aman, dan kondusif, serta tidak mengganggu keharmonisan yang selama ini terjalin di tengah masyarakat desa.

"Kita berharap Pilkades ini menghasilkan pemimpin-pemimpin desa yang mampu bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan dan bersama-sama menyukseskan Pilkades sebagai pesta demokrasi yang sehat, bermartabat, dan membawa manfaat bagi kemajuan desa.(DMS)

Kegiatan yang diselenggarakan melalui Badan Pengelola Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional tersebut diikuti oleh perangkat daerah, sebagai upaya mendukung transformasi digital dalam tata kelola administrasi pemerintahan.

Dalam sambutannya, Wali Kota Medan menekankan pentingnya pengelolaan arsip yang baik dan terintegrasi. Menurutnya, dokumen atau arsip yang saat ini dianggap tidak penting dapat menjadi sangat berharga di masa mendatang sebagai sumber informasi, bahan evaluasi, maupun dasar pengambilan kebijakan.

Oleh karena itu, digitalisasi arsip dinilai menjadi langkah strategis untuk menjaga keamanan, kemudahan akses, serta keberlanjutan data pemerintahan.

Wali Kota juga menjelaskan bahwa penerapan aplikasi SRIKANDI akan mempermudah proses surat-menyurat, disposisi, hingga penyimpanan arsip secara digital.

Dengan sistem yang terintegrasi, proses administrasi diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta mampu mendukung kebutuhan pelayanan publik yang semakin cepat dan modern.

Melalui kegiatan ini, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat memanfaatkan aplikasi SRIKANDI secara optimal serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan arsip daerah.

Selain sebagai bentuk akuntabilitas pemerintahan, arsip yang terdokumentasi dengan baik juga menjadi warisan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.(ATN)

Operasi khusus yang berlangsung sejak 13 Mei hingga 2 Juni 2026 tersebut berhasil mengungkap puluhan kasus dan mengamankan puluhan tersangka di wilayah hukum Polres Binjai.

Keberhasilan ini dipaparkan langsung oleh Waka Polres Binjai, Kompol Sofyan Helmi Nasution, S.H., M.H., saat memimpin konferensi pers di Mapolres Binjai, Jalan Sultan Hasanuddin, Binjai Kota, Rabu (3/6/2026).

Turut mendampingi Kabag Ops Kompol Kusnadi, Kasat Narkoba AKP Ismail Pane, dan Kasi Humas IPTU Azwir Hidayat, S.H, IPDA Jun Fredi , IPDA Edi

"Selama 20 hari pelaksanaan Operasi Antik Toba 2026, Satresnarkoba Polres Binjai berhasil melakukan pengungkapan kasus tindak pidana narkoba sebanyak 23 kasus," ujar Sofyan Helmi Nasution kepada awak media.

Dari 23 kasus yang berhasil diungkap tersebut, petugas kepolisian mengamankan total 28 orang pelaku.

Rinciannya, sebanyak 27 orang tersangka berjenis kelamin laki-laki dan 1 orang tersangka perempuan.

"Dari total 28 pelaku yang diamankan ini, enam orang di antaranya berstatus sebagai residivis atau orang yang telah mengulangi tindak pidana narkotika," jelas Waka Polres Binjai.

Selain menangkap puluhan tersangka, petugas di lapangan juga menyita berbagai jenis barang bukti narkotika dan aset milik pelaku.

Barang bukti yang disita meliputi sabu-sabu seberat 30,49 gram, ektasi sebanyak 24 butir, dan ganja seberat 46,86 gram.

Petugas juga mengamankan 10 unit handphone, 9 unit sepeda motor, serta uang tunai hasil transaksi sebesar Rp 250.000.

"Terhadap para tersangka kami jerat dengan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 609 ayat (1) huruf a UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana," tegas Sofyan.

Ancaman hukuman bagi para pelaku tidak main-main, yaitu hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun.

Di samping melakukan penangkapan reguler, Satresnarkoba Polres Binjai juga melancarkan kegiatan Grebek Sarang Narkoba (GSN) sebanyak dua kali.

GSN pertama digelar pada Selasa (19/5/2026) pukul 11.30 WIB di Dusun Sampe Gunung, Desa Pasar VIII Namoterasi, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat.

Di lokasi ini, polisi menemukan barang bukti sabu-sabu di dalam plastik klip, 4 buah bong, 2 kaca pirex, 3 buah mancis, 1 jarum spit, dan puluhan plastik klip kosong. Tindakan tegas diambil petugas dengan membongkar dan membakar 2 buah gubuk di lokasi kejadian.

Sementara GSN kedua dilaksanakan pada Jumat (22/5/2026) pukul 17.00 WIB di Jalan Diponegoro, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai.

Petugas mengamankan dua pria bernama Erick Giovanidedy Syahputra dan seorang wanita bernama Nindy Ayu.

Dari lokasi kedua ini, polisi menyita sabu seberat brutto 0,26 gram dan 0,53 gram, 2 unit timbangan elektrik, 11 bong, 43 mancis, 4 bungkus besar plastik klip kosong, uang tunai Rp 1.416.000, 3 unit radio HT, dan 3 unit HP.

Bukan hanya itu, petugas juga menyita 20 unit sepeda motor, 1 unit sepeda listrik, 15 unit mesin judi jackpot, serta 1 unit mesin judi tembak ikan. Petugas langsung membongkar 2 gubuk di TKP agar tidak bisa digunakan kembali. (Oji)

Dalam video tersebut, pemilik rumah mengaku baru kembali setelah meninggalkan rumah selama empat hari untuk berlibur. Namun, setibanya di rumah, ia mendapati kondisi rumah yang sebelumnya rapi telah berubah menjadi berantakan.

Sejumlah barang tampak berserakan di berbagai ruangan. Pemilik rumah kemudian merekam kondisi tersebut dan mengunggahnya ke media sosial hingga menarik perhatian warganet.

Hingga kini, belum diketahui secara pasti kapan peristiwa itu terjadi maupun penyebab kondisi rumah menjadi porak-poranda. Belum ada pula informasi resmi mengenai jumlah kerugian yang dialami pemilik rumah.

Dalam video itu, pemilik rumah terdengar melontarkan makian kepada pelaku yang diduga telah mengacak-acak rumahnya.

"Kualat kau, seumur hidup kau menderita kau. Anj***, binatang!" ucap pemilik rumah.

Ia juga mengungkapkan kesedihannya dalam bahasa Hokkien yang berarti "habislah sudah", sembari menyebut sejumlah barang yang diduga telah dibawa pergi.

"Aduh, habislah sudah. Piano dibawa pergi, semua dibawa pergi habis, organ!" ujarnya. (WIN/*)

Upacara diikuti Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo SS, Ketua TP PKK Deli Serdang, Ny Jelita Asri Ludin Tambunan, Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana SIK MSi bersama Ketua Bhayangkari Polresta Deli Serdang, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Deli Serdang Dedi Maswardy, jajaran pejabat pemerintah daerah, ASN, TNI, Polri, pelajar, organisasi kepemudaan, Pramuka, serta berbagai elemen masyarakat.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, Yudian Wahyudi dalam amanat yang dibacakan Bupati Deli Serdang, menyampaikan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila merupakan momentum untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap nilai-nilai dasar bangsa yang menjadi pemersatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia", peringatan tahun ini menegaskan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan dalam menjaga persatuan Indonesia, tetapi juga dapat menjadi kontribusi bangsa Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia yang berkelanjutan.

Disampaikan pula, di tengah berbagai tantangan global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik, Pancasila tetap menjadi pedoman yang menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang majemuk. Keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa yang dimiliki Indonesia merupakan kekuatan yang dipersatukan oleh nilai-nilai Pancasila.

Dalam amanat tersebut juga ditegaskan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab untuk turut mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Nilai musyawarah, kemanusiaan, dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila menjadi landasan penting bagi peran Indonesia dalam diplomasi dan kerja sama internasional.

Kepala BPIP juga mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup yang diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam sikap saling menghormati, semangat gotong royong, serta kepedulian terhadap sesama.

Selain itu, seluruh penyelenggara pemerintahan diingatkan agar setiap kebijakan publik senantiasa berpihak pada keadilan sosial, melindungi kelompok rentan, serta memperkuat persatuan bangsa.

Mengakhiri amanatnya, Kepala BPIP mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga komitmen kebangsaan dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi persatuan, kemanusiaan, dan perdamaian.

Pada rangkaian kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan Surat Keputusan (SK) pensiun, penyerahan dana sosial Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Penyerahan Surat Keputusan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Adi Saputra, Operator Layanan Operasional di Unit Kerja UPT Satuan Pendidikan Formal SDN 105285 Tandam Hilir I Kecamatan Hamparan Perak dan Penyerahan Surat Keputusan Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 bulan kepada Wagino SPd MPd, Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang.(DMS)