Kali ini jenis mobil yang dipakai jenis listrik dengan bentuk Jeep berwarna hitam. Mobil ini sempat parkir di depan pintu lobi kantor Bupati Deliserdang, Kamis (7/5/2026).

Informasi yang dihimpun wartawan, mobil listrik baru khusus untuk Bupati ini merek Chery J6. Mobil SUV listrik (BEV) bergaya off road ini mulai diluncurkan di Indonesia tahun 2024-2025 dengan harga jual Rp 600 jutaan.

Mobil ini menawarkan keunggulan ground clearance tinggi, fitur mewah (pijat, speaker Infinity) serta jarak tempuh hingga 418-426 km (NEDC).

Untuk saat ini hanya Bupati Asri satu-satunya yang memiliki mobil listrik di Deliserdang sementara wakilnya, Lom Lom Suwondo belum.

Kabag Umum Pemkab Deliserdang, Agung Tritantio menegaskan, mobil dinas baru Bupati ini bukan dibeli melainkan disewa. Pemakaian mobil listrik lantaran Pemkab berencana menghemat atau efisiensi

Nggak beli kita sistem sewa, iya masih baru (belum sebulan). Kita mau efisiensi, harapan nanti kita mau ganti mobil listrik (untuk mobil dinas). Kita sewanya sama PT Sanobar," ujar Agung Tritantio.

Pria yang akrab disapa Tio ini sempat menyampaikan alasan mengapa saat ini Wakil Bupati Lom Lom belum ada mobil listriknya untuk keperluan dinas, karena saat ini masih ujicoba. Namun belum diketahui jenis dan merek apa yang akan dipakai oleh Lom Lom.

"Nggak mahal yang ini (punya Bupati) lebih mahal kalau kita beli. Sewanya per tahun tapi kita bayar nanti per triwulan. Sebulan hitungannya Rp 14 jutaan," sebut Tio.

Tio menambahkan, penggunaan mobil listrik ini bagian dalam penghematan BBM. Di saat adanya kenaikan BBM nonsubsidi, penggunaan mobil listrik sangat tepat. Selain itu, Pemkab juga tidak lagi mengeluarkan biaya operasional kendaraan.

"Jauh lebih irit inilah (mobil listrik). Ya pak setuju kita gas (sediakan). Punya Pak Bupati ini speknya sudah bisa ke Gunung Meriah (kecamatan paling terjauh). Untuk sekali ngecas bisa sampai 450 km. Kalau ke Medan ya sekali cas bisa untuk 3 sampai 4 hari," kata Tio.

Penggunaan mobil listrik ini ke depan akan dilengkapi dengan fasilitas pengecasan atau SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum). Hal ini lantaran ada juga wacana ke depan pembelian mobil listrik untuk OPD. Fasilitas SPKLU ini juga nantinya bisa untuk dipakai masyarakat umum. (KINCIRnews)

Perubahan ini dipicu meningkatnya biaya layanan marketplace yang dinilai semakin membebani penjual. Berdasarkan data pelaku usaha, biaya administrasi di platform e-commerce saat ini berkisar antara 5 hingga 12 persen per produk, tergantung kategori barang dan status keanggotaan penjual.

"Dulu kami terbantu subsidi ongkir, tetapi sekarang biaya layanan naik berkali-kali dalam setahun. Jualan barang Rp100 ribu, yang diterima bersih kadang kurang dari Rp85 ribu setelah dipotong berbagai biaya," ungkap salah satu pelaku UMKM di bidang fashion.

Seperti dilansir Asosiasi E-Commerce Indonesia dan Survei Pelaku UMKM Nasional, fenomena ini dikenal dengan strategi Direct-to-Consumer (D2C), yakni pola bisnis di mana penjual mengarahkan calon pembeli dari media sosial langsung ke kanal pribadi mereka.

Dengan cara tersebut, pelaku usaha dapat memperoleh keuntungan penuh tanpa potongan komisi, sekaligus memiliki kendali lebih besar terhadap data pelanggan dan strategi promosi.

Tidak hanya menguntungkan penjual, pola transaksi langsung juga dinilai memberi manfaat bagi konsumen. Harga barang berpotensi lebih murah karena tidak ada tambahan biaya untuk menutupi potongan layanan marketplace.

Meski demikian, peralihan ke sistem mandiri bukan tanpa tantangan. Tanpa adanya fitur jaminan transaksi seperti di marketplace, risiko penipuan menjadi kekhawatiran utama pembeli. Kepercayaan antara penjual dan konsumen kini menjadi faktor paling penting dalam proses transaksi.

Selain itu, pengelolaan pengiriman barang juga dinilai lebih rumit dan ongkos kirim cenderung lebih mahal. Hal itu disebabkan penjual tidak lagi menikmati fasilitas kerja sama logistik massal yang selama ini disediakan platform e-commerce besar.

Pakar ekonomi digital menilai fenomena ini bukan menandakan berakhirnya peran marketplace, melainkan menunjukkan pasar digital Indonesia yang semakin matang. Marketplace tetap dianggap efektif sebagai etalase untuk menjaring pelanggan baru, sementara kanal mandiri dimanfaatkan untuk menjaga hubungan dengan pelanggan setia.

Ke depan, ekosistem perdagangan daring diperkirakan akan berjalan dengan dua model yang saling melengkapi, yakni penggunaan marketplace sebagai sarana promosi dan kanal mandiri sebagai pusat transaksi utama bagi pelaku usaha yang ingin mempertahankan margin keuntungan. (TikTok)

Dusun Bangun Indah, Desa Hatapang, Kecamatan NA IX-X, yang terletak tepat di bawah kaki Bukit Barisan, kini resmi menjadi "Dusun Hantu".

Ironisnya, meski kosong melompong tanpa penghuni selama tiga tahun terakhir, dusun ini diduga masih terus "menyedot" anggaran daerah.

Hasil penelusuran mengungkapkan bahwa seluruh warga Dusun Bangun Indah telah angkat kaki meninggalkan tanah kelahiran mereka. Penyebabnya klasik namun tragis, ketiadaan listrik PLN dan fasilitas pendidikan.

Pantauan di lokasi menunjukkan pemandangan memilukan. Rumah-rumah penduduk dan mushola yang dulu hidup kini berubah menjadi puing yang ditutupi semak belukar. Hanya beberapa petani karet yang sesekali singgah untuk berteduh saat menyadap, itu pun tidak menetap.

"Warga pindah ke Desa Rombisan, Marantiomas, hingga ke Kota Batu. Bahkan, Kepala Dusunnya sendiri sudah pindah ke Desa Rombisan tapi diduga masih menerima gaji aktif dari APBD," ungkap seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.

Kondisi ini memicu kemarahan publik. Pasalnya, secara administratif, Dusun Bangun Indah masih tercatat aktif di bawah naungan Desa Hatapang.

Hal ini menimbulkan kecurigaan besar mengenai ke mana larinya kucuran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperuntukkan bagi dusun tersebut selama tiga tahun terakhir.

Kepala Desa Hatapang, Hutana Sihombing, kini menjadi sorotan tajam. Ia dituding lalai atau sengaja tidak melaporkan perpindahan massal penduduknya kepada pemerintah kecamatan maupun kabupaten.

"Kami menduga ada penyimpangan penggunaan Dana Desa. Bagaimana mungkin dusun tanpa manusia tetap tercatat aktif? Kami minta Bupati Labura segera turun tangan memanggil dan memeriksa Kades Hatapang," tegas warga tersebut.

Merespons gejolak yang memanas, Camat NA IX-X, Sukur Pasaribu, akhirnya memberikan pernyataan. Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp pada Jumat (8/5/2026), Sukur mengaku baru akan bergerak setelah informasi ini mencuat.

"Terima kasih informasinya, kami akan menindaklanjutinya," tulis Sukur singkat saat dihubungi media.

Ketika dicecar lebih dalam mengenai pertanggungjawaban penggunaan anggaran DD dan ADD di dusun tak berpenghuni tersebut selama 36 bulan terakhir, Sukur tidak memberikan rincian teknis. Ia hanya menegaskan langkah pemanggilan terhadap pimpinan desa terkait.

"Kami akan memanggil Kepala Desa Hatapang," tegasnya. (HBB)

Dalam kegiatan tersebut, Personel Satlantas Polres Sergai berkeliling di tiga tempat yakni di Simpang Matapao, depan Rumah Sakit Sultan Sulaiman dan Simpang Serdang dengan menggunakan 2 unit kendaraan roda empat.

Setiap kali mendapati warga yang sedang beraktivitas di jalan seperti tukang becak, pemulung, sukarelawan pengatur lalu lintas (Supeltas), maupun tukang parkir, petugas berhenti untuk memberikan nasi kotak siap saji.

Kasat Lantas Polres Sergai, AKP Gokma W. Silitonga, S.H.,M.H mengatakan bahwa sebanyak 50 nasi kotak dibagikan langsung kepada masyarakat penerima dengan penuh kehangatan dan senyuman.

"Syukurlah kegiatan Jumat Barokah dengan membagikan nasi kotak tersebut disambut hangat oleh warga,"bilang Gokma Silitonga

Dilanjutkan pria yang kerap disapa Gokma Silitonga itu bahwa dalam Jumat Barokah pemberian nasi kotak tersebut juga mewakili seluruh Personel Polres Sergai, untuk mohon doa dari masyarakat agar dalam pelaksanaan tugas sehari hari dapat berjalan dengan baik dan lamcar.

Perlu diketahui, jelas Gokma, kegiatan Jumat Berkah yang digelar Satlantas Polres Sergai ini merupakan bentuk kepedulian dan empati Polri kepada masyarakat kecil yang bekerja keras di jalanan

kehadiran Polri bukan hanya di tengah masyarakat saat bertugas menjaga lalu lintas, tetapi juga saat berbagi kebahagiaan.

"Kiranya kegiatan kecil ini membawa manfaat dan keberkahan bagi semua," ujar Gokma.

Untuk itulah dirinya berharap kegiatan berbagi ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, sekaligus menumbuhkan semangat sosial di lingkungan kepolisian.(RED).

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman mengikuti rapat koordinasi kesiapan PSEL Batch 2 secara virtual dari ruang Command Center Kantor Wali Kota Medan, Jumat (8/5/2026).

Rapat ini menjadi langkah penting untuk memastikan kesiapan Kota Medan menuju penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama pihak terkait. Program PSEL dirancang sebagai solusi pengelolaan sampah berkelanjutan dengan memanfaatkan sampah menjadi sumber energi listrik yang bernilai ekonomis dan ramah lingkungan.

Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara (Waskoban) Kemendagri, Amran menjelaskan, pertemuan ini difokuskan pada penyempurnaan berbagai aspek teknis, mulai dari kesiapan lahan, pasokan sampah, dukungan pembiayaan daerah, infrastruktur pendukung, hingga progres dokumen kerja sama dan perizinan proyek.

Untuk Kota Medan, proyek PSEL direncanakan berlokasi di TPA Terjun, Kecamatan Medan Marelan, dengan luas lahan sekitar 6 hektare. Lokasi tersebut dinilai memenuhi syarat untuk penerapan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik.

"Daerah yang diundang hari ini adalah daerah yang dinilai paling siap secara dokumen dan infrastruktur untuk melangkah ke tahap penandatanganan MoU," kata Amran. (ATN)

Dalam peninjau yang turut didampingi Kadis SDABMBK Kota Medan Khairul Azmi, Kabag Prokopim Setda Kota Medan Arafat Syam dan Camat Medan Deli M Aidiel Putra Pratama, Rico Waas menyaksikan bagaimana air luapan seringkali menggenangi badan jalan hingga masuk ke pekarangan rumah warga saat hujan deras melanda.

Fokus peninjauan ini menyasar kawasan strategis di sekitar Perguruan Swasta Bahagia yang menaungi tingkat SD dan SMP. Kondisi saluran yang saat ini masih bersifat alami dinilai sudah tidak mampu menampung debit air yang tinggi. Guna mengakhiri penderitaan warga dan para pelajar, instruksi tegas pun langsung diberikan kepada Dinas SDABMBK untuk melakukan normalisasi total melalui pembangunan saluran permanen menggunakan sistem U-Ditch.

"Drainase di kawasan ini akan kita benahi dan diperlebar agar aliran air lebih lancar serta genangan bisa segera teratasi. Kita tidak ingin aktivitas masyarakat, terutama anak-anak sekolah, terganggu hanya karena saluran air yang tersumbat dan terlalu kecil," tegas Rico Waas.

Pembenahan infrastruktur di wilayah Medan Deli ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk meminimalisir titik banjir di lingkungan padat penduduk. Dengan penerapan sistem permanen, diharapkan aliran air menjadi lebih terukur dan lancar. Hal ini diharapkan menjamin mobilitas warga serta kenyamanan proses belajar mengajar di area sekolah tersebut tanpa dihantui ancaman air meluap kembali. (ATN)

Hal ini terungkap saat Rico menerima audiensi pihak PT Nestlé Indonesia di Rumah Dinas Wali Kota, Jumat (8/5/2026). Ajang yang akan memadati Lapangan Benteng, Minggu (10/5/2026) ini, diproyeksikan menjadi motor penggerak pola hidup sehat sekaligus promosi pariwisata daerah.

Public Affairs and Government Relations Lead PT Nestlé Indonesia⁠ Ekki Saputra melaporkan, event lari ini diikuti sekitar 7.300 peserta yang terbagi dalam kategori 2,5K untuk keluarga dan 5K untuk pelari umum. Medan dipilih sebagai kota prioritas nasional karena antusiasme masyarakatnya yang luar biasa tinggi. Selain olahraga, kegiatan ini juga membangun kolaborasi pemberdayaan ekonomi dengan melibatkan puluhan pelaku UMKM lokal yang akan mengisi area tenant di lokasi acara.

Rico Waas menyambut positif kegiatan ini karena mampu menciptakan keharmonisan keluarga melalui olahraga yang menyenangkan (fun). Lebih jauh, Rico Waas menantang penyelenggara untuk menaikkan kelas kompetisi ke level internasional pada masa mendatang guna menarik peserta mancanegara. "Medan siap menjadi tuan rumah berbagai event olahraga kelas dunia. Saya ingin ke depan skalanya lebih besar agar mampu menarik peserta global," tegasnya.

Guna menjamin kelancaran acara yang dimulai pukul 06.00 WIB tersebut, Pemko Medan telah menyiapkan fasilitas pendukung dan koordinasi pengamanan. Panitia juga mengimbau masyarakat untuk memperhatikan rencana penutupan serta pengalihan arus lalu lintas di sekitar Lapangan Benteng selama perlombaan berlangsung. (ATN)

Surya menjelaskan, persoalan bermula dari usulan mahasiswa baru yang sebagian besar mendaftar dengan harapan memperoleh bantuan KIP Kuliah. Menurutnya, mayoritas mahasiswa yang mengajukan bantuan tersebut berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.

"Awalnya ini dari usulan mahasiswa untuk mendapatkan KIP. Mahasiswa kami angkatan 2025 sebagian besar memang mendaftar dengan harapan memperoleh KIP. Asalnya beragam, ada dari Aceh, NTT, Nias, hingga Medan dan sekitarnya," ujarnya, Jumat (8/5/2026).

Surya menanggapi hal ini terkait aksi unjukrasa yang dilakukan puluhan mahasiswa mayoritas asal NTT, di depan kampus di Jalan Sei Batang Hari pada Kamis lalu (7/5/2026).

Ia menuturkan, UBT sebenarnya telah memperoleh beberapa kuota KIP dari berbagai jalur. Pertama, kuota reguler dari LLDikti sebanyak 36 mahasiswa yang telah terpenuhi. Kedua, kuota KIP aspirasi dari Anggota Dewan (DPR RI) sebanyak 19 mahasiswa, sehingga totalnya 55 pada tahun 2025.

Selain itu, pihak kampus juga mengupayakan tambahan kuota melalui pengajuan gelombang ketiga. Surya mengaku telah mengirim surat permohonan kepada Wakil Menteri Pendidikan untuk 178 mahasiswa, yang kemudian ditambah menjadi 211 mahasiswa.

Dalam proses tersebut, UBT juga bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Elang Tiga Hambalang di Jakarta yang disebut memberikan dukungan rekomendasi kepada sejumlah perguruan tinggi swasta, termasuk UBT.

"Kami sudah berupaya maksimal. Sudah dua kali mengajukan, bahkan melalui rekomendasi yayasan dan surat resmi ke kementerian. Tapi hingga akun KIP ditutup pada 2 Februari 2026, kuota tambahan tidak juga turun," katanya.

Gagalnya pengajuan KIP ini membuat kampus menghadapi dilema. Secara aturan, mahasiswa yang tidak lolos KIP seharusnya membayar biaya kuliah normal. Namun, pihak universitas mempertimbangkan latar belakang ekonomi mahasiswa.

Melalui rapat bersama yayasan, kampus akhirnya memutuskan memberikan beasiswa internal untuk menggantikan bantuan KIP yang gagal.

Dalam skema tersebut, mahasiswa program S1 Keperawatan dan program kesehatan lainnya yang semula dikenakan biaya normal Rp4,5 juta per semester hanya diwajibkan membayar Rp1,2 juta. Sementara kekurangannya ditanggung yayasan.

"Beasiswa yayasan ini kami berikan sampai mahasiswa tamat. Ini bentuk tanggung jawab kami karena mereka berasal dari keluarga sederhana," ujar Surya.

Ia menyebut total beban pembiayaan yang harus ditanggung yayasan diperkirakan mencapai miliaran rupiah hingga mahasiswa menyelesaikan studi. Meski demikian, kebijakan tersebut justru memicu penolakan dari sebagian mahasiswa, terutama kelompok mahasiswa asal NTT yang disebut berjumlah sekitar 80 orang.

Menurut Surya, sebagian mahasiswa menolak membayar biaya yang telah diringankan dengan alasan sebelumnya dijanjikan akan memperoleh KIP penuh.

"Mereka tetap bertahan bahwa sudah ada janji akan mendapat KIP atau penggantinya. Tapi ketika saya minta bukti siapa yang menjanjikan, tidak pernah ditunjukkan," katanya.

Surya menegaskan, dirinya tidak pernah menjanjikan mahasiswa pasti memperoleh KIP, melainkan hanya memproses pengajuan sesuai pedoman resmi. Ia menduga persoalan komunikasi terjadi antara mahasiswa dengan pihak eksternal, yakni Yayasan Akar Nesia Cakrantara yang selama ini mendampingi mahasiswa asal NTT.

Pihak kampus, kata dia, telah beberapa kali berkorespondensi dengan Yayasan Cakra, termasuk mengirim balasan surat dan undangan dialog tatap muka untuk membahas persoalan tersebut secara menyeluruh.

"Kami sudah undang datang langsung bersama pihak yang selama ini berkomunikasi dengan kami. Tapi sampai sekarang tidak hadir," ujarnya.

Surya juga membantah tudingan kampus tidak transparan. Ia menilai penyelesaian masalah justru terhambat karena pihak yang disebut memberi janji kepada mahasiswa tidak pernah diungkap secara terbuka.

"Kalau memang ada yang menjanjikan, tunjukkan saja buktinya. Saya siap menindaklanjuti. Tapi sampai sekarang tidak ada," tegasnya.

Di tengah polemik tersebut, UBT tetap membuka ruang bagi mahasiswa untuk melanjutkan studi dengan skema keringanan biaya yang telah ditetapkan yayasan. Kampus juga memastikan mahasiswa yang memilih pulang tetap difasilitasi dokumen akademik agar dapat melanjutkan pendidikan di kemudian hari.

"Kami sudah berjanji, tujuan kami mahasiswa tetap bisa kuliah sampai selesai, bukan berhenti di tengah jalan," pungkasnya.

Terpisah, Kuasa Hukum Universitas Bunda Thamrin, Dr. Redyanto Sidi, S.H., M.H., M.K.M. menyampaikan, terhadap beasiswa KIP-P, yang dipersoalkan bukanlah kewajiban UBT, dimana jelas tertuang dalam Pasal 2 (1) huruf C MoU UBT dengan Yayasan Akar Nesia Cakrantara sebagai Upaya membantu mahasiswa memperoleh beasiswa Pemerintah maupun non Pemerintah.

"Universitas sangat memperhatikan mahasiswanya, namun persoalan KIP-P jangan dianggap seolah UBT menghilangkan hak mahasiswa. Hal tersebut di luar kehendak Universitas. UBT juga telah memberikan solusi dengan memberikan beasiswa internal sebagai implementasi Pasal 2 (1) huruf C MoU," ungkap Redyanto.

Untuk itu, pihaknya juga sedang mempelajari dugaan tudingan yang berpotensi mendiskreditkan dan merugikan Universitas.

Bahkan, lanjutnya, jika diperlukan akan dilakukan langkah hukum, namun tetap menunggu arahan dari Rektor UBT.

"Terkait KIP-P Kepada Ketua Yayasan Akar Nesia Cakrantara juga sudah kita sampaikan tanggapan secara resmi beberapa waktu yang lalu sebagai respons atas suratnya kepada UBT tentang mahasiswa UBT dari NTT, tegasnya," tutupnya.(japs)

Bantuan diserahkan langsung oleh tim Rumah Zakat di Sekretariat Pertuni Sumut yang berlokasi di Jl. Sampul No.30, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah. Penyerahan ini disambut hangat oleh para pengurus dan anggota Pertuni yang telah menantikan adanya pembaruan fasilitas literasi Al-Qur'an.

Perwakilan Pertuni Sumut, Syaiful Bakti Daulay, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kepedulian Rumah Zakat. Ia mengungkapkan bahwa keterbatasan ekonomi dan mahalnya harga Al-Qur'an Braille seringkali menjadi kendala bagi anggotanya untuk memiliki mushaf pribadi yang layak.

Dalam sambutannya, Syaiful Bakti Daulay menjelaskan bahwa bantuan ini sangat berarti untuk menunjang kegiatan belajar mengajar Al-Qur'an yang rutin dilakukan di sekretariat.

"Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Rumah Zakat atas bantuan Al-Qur'an Braille ini. Bagi kami, ini adalah hadiah yang luar biasa karena sangat membantu kawan-kawan tunanetra di sini untuk lebih memperdalam ilmu agama," ujar Syaiful. Ia juga berharap kerja sama dan kepedulian seperti ini dapat terus berlanjut di masa mendatang.

"Hanya Allah yang dapat membalas kebaikan para donatur Rumah Zakat. Dengan adanya Al-Qur'an baru ini, semangat kami untuk mengaji semakin meningkat meski di tengah keterbatasan penglihatan," tambahnya.

Sementara itu, pihak Rumah Zakat Medan menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen lembaga untuk mewujudkan distribusi bantuan yang inklusif. Al-Qur'an Braille tersebut diharapkan dapat digunakan secara maksimal oleh anggota Pertuni untuk mencetak para penghafal Al-Qur'an dari kalangan disabilitas.( Rel)

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi siswa, Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, meletakkan batu pertama rehabilitasi SD Negeri 104240 dan SD Negeri 104232 di Tanjung Morawa, Jumat (8/5/2026).

Bupati menegaskan bahwa sekolah bukan hanya tempat belajar membaca dan menulis, tetapi juga tempat lahirnya mimpi, harapan, serta masa depan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh anak mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai.

"Pembangunan laboratorium, rehabilitasi ruang kelas, dan pembangunan kantin sehat ini bukan hanya sekadar pembangunan fisik, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing," tambahnya

Pada kesempatan tersebut, Bupati berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan tepat waktu, sesuai kualitas yang direncanakan, serta memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan dunia pendidikan di Kabupaten Deli Serdang.

Di SD Negeri 104240 Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, pembangunan meliputi laboratorium komputer, rumah dinas, lapangan olahraga, ruang kelas, serta unit kesehatan sekolah. Selain melakukan peletakan batu pertama, Bupati juga meninjau langsung kondisi sekolah bersama para guru dan pihak terkait.

Sementara itu, di SD Negeri 104232 Desa Tanjung Baru, pembangunan dan rehabilitasi difokuskan pada fasilitas kantor guru, ruang kepala sekolah, ruang belajar mengajar, serta kantin sekolah sehat. Program tersebut juga diiringi dengan upaya menjaga kebersihan lingkungan sekolah sebagai bagian dari visi Deli Serdang Sehat, Berakhlak, dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Kegiatan peletakan batu pertama ini disambut antusias oleh para guru, siswa, dan masyarakat sekitar yang berharap peningkatan fasilitas pendidikan dapat mendukung kualitas pembelajaran dan menciptakan generasi muda yang lebih maju di masa mendatang.( DMS)

Kegiatan berlangsung di Aula Tribrata Mapolda Sumut bertujuan untuk memberikan bimbingan dan penguatan integritas bagi para srikandi Polri di wilayah Sumatera Utara.

Dalam pertemuan tersebut, Mona Whisnu Hermawan memberikan arahan dan bimbingan sebagai bentuk dukungan moril, serta penguatan karakter bagi seluruh personel Polwan dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Diharapkan, momen ini dapat mempererat tali silaturahmi serta menjaga soliditas dan profesionalisme Polwan di lingkungan Polda Sumut.

Suasana tatap muka berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan, dengan antusiasme tinggi dari seluruh personel Polwan yang hadir.(red)

Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, meminta PLN lebih selektif dalam memberikan sambungan listrik guna mencegah munculnya persoalan sosial, bangunan liar, hingga konflik agraria di wilayah Deli Serdang.

Penegasan itu disampaikan saat pertemuan bersama Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Lubuk Pakam di Kantor PLN UP3 Lubuk Pakam, Jumat (8/5/2026).

Bupati menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan PLN dalam mendukung pembangunan daerah yang tertata, aman, dan berkelanjutan. Menurutnya, pelayanan kelistrikan tidak hanya menyangkut kebutuhan masyarakat, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan penataan wilayah.

Bupati meminta agar PLN lebih selektif dalam memberikan sambungan listrik, khususnya terhadap bangunan atau tempat usaha yang dinilai tidak memiliki izin maupun berpotensi menimbulkan persoalan sosial. Ia juga menyoroti sambungan listrik pada kawasan pedagang kaki lima (PKL) agar menjadi perhatian bersama seiring upaya penataan UMKM yang terus dilakukan pemerintah daerah.

"Kalau memang tempat-tempat tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif di tengah masyarakat, sebaiknya tidak diberikan penerangan listrik. Kita tidak ingin muncul persoalan baru yang meresahkan masyarakat," tegasnya.

Selain itu, Bupati berharap adanya sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan PLN, termasuk data pelanggan listrik dan pajak daerah, guna meminimalisir penyalahgunaan administrasi di lapangan.

"Target pelanggan memang penting karena kami juga ikut berimbas. Tapi penataan wilayah dan ketertiban masyarakat juga harus menjadi perhatian bersama," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut menyampaikan dukungan pemerintah daerah terhadap berbagai Program Strategis Nasional, termasuk program dapur gizi (SPBG) yang membutuhkan pasokan listrik memadai serta aman bagi pelanggan rumah tangga di sekitarnya.

"Kami berharap sinergi antara pemerintah daerah dengan PLN terus berjalan baik sehingga seluruh program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat terlaksana maksimal," pungkasnya

Sementara itu, Manager UP3 PLN Lubuk Pakam, M. Harryadi, menyampaikan komitmen PLN dalam menjaga keandalan pasokan listrik guna mendukung pembangunan di Kabupaten Deli Serdang dan wilayah sekitarnya.

Ia menjelaskan, PLN UP3 Lubuk Pakam melayani wilayah Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Simalungun dengan jumlah pelanggan mencapai sekitar 436 ribu pelanggan. Sedangkan khusus Deli Serdang total pelanggan mencapai 246.241 ribu.

Hingga April 2026, kontribusi PLN terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tenaga Listrik (PBJT-TL) tercatat mencapai sekitar Rp25,1 miliar.

"Pertemuan ini menjadi momen sangat penting bagi kami untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah daerah. Kami berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik guna mendukung pembangunan di Kabupaten Deli Serdang dan wilayah sekitarnya," ucapnya.(DMS)

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan saat menghadiri pengungkapan dan pemusnahan barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 1.992,34 gram di Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Deli Serdang, Lubuk Pakam, Jumat (8/5/2026).

"Kapolresta sebelumnya merilis pengungkapan 53 kilogram narkotika, hari ini BNNK kembali mengungkap hal serupa. Kami apresiasi dan akan terus memberikan dukungan sesuai kemampuan yang ada," ucapnya.

Keberhasilan ini tak terlepas dari kolaborasi semua unsur sebab dampaknya juga ajan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Tanggung jawab mewujudkan Deli Serdang bebas narkoba adalah tanggung jawab bersama," tegas Bupati.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang tersangka berinisial SA (39), warga Lhokseumawe, Aceh. Tersangka diduga merupakan bagian dari jaringan narkotika Malaysia–Aceh–Medan di Bandara Kualanamu.

"Narkoba merupakan ancaman serius bagi generasi muda dan masa depan bangsa, sehingga diperlukan kerja sama semua pihak dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya," tambah Bupati.

Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkotika.

"Semoga pengungkapan kasus seperti ini terus berlanjut sehingga generasi kita ke depan dapat terhindar dari bahaya narkoba yang saat ini sangat meresahkan," harap Bupati.

Pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan BNNK Deli Serdang turut mendapat apresiasi sari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sinergi yang telah terjalin antara BNNK, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat baik dalam upaya memerangi peredaran narkoba di Sumut.

"Jajaran Forkopimda sangat kompak dan saya yakin semuanya berkomitmen dalam pemberantasan narkoba," ujar Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Tatar Nugroho.

Sebelumnya, Kepala BNNK Deli Serdang, Kombes Pol Josua Tampubolon menjelaskan, barang bukti narkotika jenis sabu ditemukan dililit di tubuh tersangka, tepatnya di bagian paha kanan dan kiri. Berdasarkan pengakuan tersangka, ia berangkat dari Aceh menggunakan bus menuju Medan dan selanjutnya bersiap terbang ke Kendari melalui jalur udara.

Petugas turut mengamankan dua unit telepon genggam, uang tunai berbagai mata uang, kartu ATM, boarding pass keberangkatan, dan sejumlah barang lainnya yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika tersebut.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas terbitnya Surat Keputusan Bupati Deli Serdang terkait pembentukan Tim Terpadu P4GN.

"Kita bergerak cepat. Bahkan Ibu Ketua PKK juga ikut terlibat dalam upaya pencegahan narkoba," tambahnya.

Barang bukti narkotika tersebut selanjutnya dimusnahkan menggunakan insinerator. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Hendria Lesmana, Dandim 0204/DS Letkol Arh. Agung Pujiantoro, Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang Sapta Putra Panggabean, perwakilan DPRD Deli Serdang Indra Silaban, Ketua MUI Deli Serdang KH. Kaya Hasibuan, Manager AVSEC Bandara Internasional Kualanamu Feri Irawan, serta unsur Forkopimda dan instansi terkait lainnya. ( DMS)

Secara mendadak, Bupati Labuhanbatu Utara (Labura), Dr. H. Hendri Yanto Sitorus, S.E., M.M., muncul dengan memboyong "gerbong" kekuasaannya, mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda) hingga jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke markas Korps Adhyaksa tersebut.

Kehadiran rombongan besar pejabat teras Pemkab Labura di Rantauprapat ini langsung memicu spekulasi hangat.

Publik bertanya-tanya mengenai urgensi pertemuan yang melibatkan hampir seluruh pilar penting pemerintahan Labura tersebut dengan aparat penegak hukum (APH).

Berdasarkan pantauan di lapangan, Bupati Hendri Yanto Sitorus beserta jajarannya langsung memasuki ruangan untuk melakukan pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Labuhanbatu, Jeffry Paultje Maukar, S.H., M.H.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Kejari Labuhanbatu masih cenderung tertutup. Upaya konfirmasi yang dilayangkan awak media kepada Kepala Seksi Intelijen Kejari Labuhanbatu, Memed Rahmad Sugama, S.H., terkait agenda pertemuan tersebut belum mendapatkan jawaban resmi.

Namun, di tengah kesimpangsiuran informasi, Bupati Hendri Yanto Sitorus bergerak cepat memberikan klarifikasi melalui saluran digitalnya. Melalui akun media sosial Facebook resmi miliknya, sang Bupati menepis anggapan miring dengan mengunggah momen kebersamaannya dengan Kajari.

Dalam unggahan yang menyertakan empat foto dokumentasi tersebut, tampak suasana cair dan akrab antara jajaran Pemkab Labura dengan pihak Kejaksaan.

"Hari ini saya bersama Sekda dan jajaran OPD melakukan kunjungan kerja sekaligus silaturahmi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Bapak Jeffry Paultje Maukar, S.H, M.H," tulis Hendri dalam caption unggahannya.

Hendri menegaskan bahwa kehadiran "pasukan" lengkapnya tersebut merupakan bentuk upaya memperkuat hubungan antarlembaga. Ia berharap pertemuan perdana ini menjadi fondasi kuat bagi tata kelola pemerintahan yang bersih di Labura.

"Pertemuan perdana ini berlangsung dalam suasana penuh hangat dan keakraban. Kami berharap sinergi antara Kejari dan Pemkab Labura dapat terus ditingkatkan, terutama dalam menjaga integritas dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan," tegasnya. (HBB)

Persoalan di Jalan Jala 20, langsung dijawab Rico Waas dengan aksi nyata berupa proses patching dan pembenahan intensif sepanjang 1 kilometer. Namun, perhatian khusus diberikan suami Ketua TP PKK Kota Medan Airin Rico Waas saat menyambangi Jalan Pasar Nipon Gang Musala dan Jalan Takenaka yang kondisinya sangat memprihatinkan. Mengingat kedua jalur tersebut merupakan akses utama masyarakat dan anak sekolah, perbaikan permanen menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditunda.

"Kondisinya sudah sangat parah. Untuk Gang Musala dan Jalan Takenaka, saya instruksikan pembetonan total dieksekusi bulan ini juga. Ini akses masa depan anak-anak kita, mereka tidak boleh lagi bertaruh nyawa dan kenyamanan hanya untuk berangkat sekolah," tegas Rico Waas dengan nada bicara yang penuh penekanan. Keputusan pembetonan diambil agar kualitas jalan lebih tahan lama menghadapi beban kendaraan dan cuaca.

Senyum bahagia anak anak Marelan jumpa Pak Rico Walikota nya

Ketegasan Rico Waas di lapangan menjadi oase bagi warga yang selama ini merasa aspirasinya terabaikan. Apresiasi tinggi diberikan saat melihat Wali Kota berdiri di atas jalan berlubang demi menjanjikan perubahan nyata. Aksi ini menjadi simbol kuat bahwa di tangan Rico Waas, pengaduan warga dari gang-gang sempit ditindaklanjuti.(ATN)

Ketua panitia Johan Arifin menjelaskan, kegiatan ini menjadi upaya menghadirkan ruang positif bagi masyarakat sekaligus menghapus stigma negatif Medan Utara yang selama ini kerap dikaitkan dengan tingginya angka kriminalitas. Festival tersebut akan melibatkan masyarakat dan generasi muda melalui Festival Beduk, Pawai Budaya Muslim, lomba kasidah, hingga Pawai Obor 1 Muharram.

Festival Beduk dijadwalkan berlangsung pada 26–27 Mei 2026 di Jalan Stasiun Lapangan PJKA Belawan, sedangkan rangkaian utama Pawai Budaya Islam digelar pada 14, 15, dan 16 Juni 2026. Festival Beduk ini menjadi yang pertama dengan konsep peserta mengenakan pakaian Melayu sambil membawa beduk masing-masing.

Rico Waas menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan Belawan harus siap menjadi tuan rumah berbagai event besar bernuansa budaya dan religi. "Saya rasa acaranya sangat bagus. Tentu bagaimana Belawan harus siap untuk event-event besar, harus guyub dan semoga lancar," Rico Waas.

Menurut Rico Waas, kegiatan seperti ini bukan sekadar hiburan masyarakat, tetapi juga ruang mempererat kebersamaan, memperkuat identitas kawasan, serta menunjukkan sisi Belawan yang religius dan kaya budaya. Ia berharap Festival Budaya Islam dapat digelar berkelanjutan dan menjadi agenda tahunan yang mengangkat citra Medan Utara sebagai kawasan yang aktif, kreatif, dan religius. (ATN)

"Jangan pernah berpikir bahwa narkoba, handphone ilegal, dan penipuan adalah persoalan kecil. Hari ini kita berdiri bukan hanya untuk mengucap ikrar, tetapi untuk memastikan bahwa pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan, bukan tempat berkembangnya pelanggaran," tegas Wahyu Prasetyo, usai apel yang digelar di halaman Lapas.

Wahyu Prasetyo juga menegaskan bahwa pemasyarakatan harus menjadi simbol harapan dan perubahan, bukan ruang gelap yang dipenuhi penyimpangan.

Menurutnya, integritas petugas dan kesadaran warga binaan adalah benteng utama dalam menjaga marwah institusi.

Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe, AKBP Werdha Susetyo SEmenyampaikan apresiasi atas langkah tegas dan terbuka yang dilakukan Lapas Lhokseumawe.

"Apa yang dilakukan hari ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Ini adalah bentuk keberanian institusi untuk membersihkan diri dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa perang melawan narkoba benar-benar dijalankan. Komitmen seperti ini harus dijaga, karena memberantas narkoba membutuhkan keberanian, konsistensi, dan ketegasan," ungkap.

Usai apel, kamar hunian warga binaan dirazia. Petugas gabungan juga melakukan tes urine. Tidak hanya para napi, petugas pun dites urine. (rel/wik)

"Dalam amar putusannya, hakim mengabulkan eksepsi Kejari Gunungsitoli selaku Termohon," kata Kajari Gunungsitoli, Firman Halawa, melalui Kasi Intel Yaatulo Hulu, dalam keterangan tertulis yang diterima media, Jumat (8/5/2026) siang.

Hakim Eliyurita menegaskan, "Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili gugatan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon."

Kejari Gunungsitoli sebelumnya mengajukan dua eksepsi utama. Pertama, Pemohon keliru menentukan kompetensi relatif. Dugaan korupsi terjadi di Kabupaten Nias dan penetapan tersangka dilakukan oleh Kejari Gunungsitoli. Dengan demikian, pengadilan yang berwenang adalah PN Gunungsitoli, bukan PN Medan Kelas 1-A Khusus.

Kedua, penyidikan berdasarkan Sprindik Nomor PRINT-08/L.2.22/Fd.1/01/2026 tanggal 23 Januari 2026 dan PRINT-09/L.2.22/Fd.1/03/2026 tanggal 2 Maret 2026 tetap sah karena penyidikan bukan merupakan objek praperadilan.

Dengan ditolaknya gugatan ini, seluruh rangkaian penyidikan Kejari Gunungsitoli atas dugaan korupsi proyek RSU Kelas D Pratama Kabupaten Nias TA 2022 senilai Rp38.550.850.700 dinyatakan sah secara hukum dan telah sesuai prosedur.

Sebelumnya, Kejari Gunungsitoli telah menahan LBL selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek tersebut. Saat ini penyidikan terus dikembangkan terhadap pihak lain yang diduga turut serta, termasuk PPK JPZ dan penyedia FLZ.(HKT)

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh jajaran petugas Lapas Kelas IIB Muara Bungo bekerja sama dengan unsur aparat penegak hukum dan instansi terkait, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Bungo.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan apel bersama dan pengarahan kepada seluruh petugas yang terlibat.

Setelah itu, petugas melakukan penggeledahan di sejumlah kamar hunian warga binaan untuk memastikan tidak adanya barang-barang terlarang seperti telepon genggam, narkoba, senjata tajam, maupun benda lain yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas.

Selain penggeledahan, petugas juga melaksanakan tes urine terhadap sejumlah warga binaan sebagai langkah pencegahan dan pengawasan terhadap penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemasyarakatan.

Pihak lapas menyebutkan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari narkoba serta mendukung program Pemasyarakatan Bersih dari HALINAR, yakni Handphone, Pungutan Liar, dan Narkoba.

Selama kegiatan berlangsung, situasi di Lapas Kelas IIB Muara Bungo terpantau aman, tertib, dan kondusif. Pihak lapas menegaskan bahwa kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkala guna menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.(REL/DAM)

Hal tersebut disampaikan Edmond saat menggelar coffee morning bersama wartawan di Aula Kejaksaan Negeri Karo, Jumat (8/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Edmond mempersilakan wartawan melakukan konfirmasi terkait kinerja Kejari Karo sesuai bidang yang menangani.

"Silakan teman-teman media melakukan konfirmasi kepada pihak Kejari Karo. Pada dasarnya, terkait konfirmasi nantinya akan diteruskan kepada bidang yang menangani," ujarnya.

Ia juga menegaskan dukungannya terhadap kekompakan wartawan di Kabupaten Karo demi menjaga kontrol sosial dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.

"Saya mendukung wartawan di Karo tetap bersatu guna menyuarakan kebenaran. Saya juga berusaha tidak mengecewakan teman-teman media," katanya.

Edmond turut menceritakan perjalanan kariernya di lingkungan kejaksaan. Ia mengawali tugas sebagai jaksa di Kejari Pematang Siantar pada tahun 1999, kemudian bertugas di berbagai daerah seperti Tebing Tinggi, Nusa Tenggara Timur, Tanjung Balai, Simalungun hingga Nias Selatan.

"Bidang yang saya tangani mulai dari Intelijen, Pidsus, Pidum hingga keuangan sudah pernah saya jalani. Saya pernah menjadi Plt di Kejari Manado, definitif di Nias Selatan, dan saat ini bertugas di Karo yang dekat dengan kampung halaman saya. Saya bangga bisa bertugas di sini," ungkapnya.

Menurut Edmond, dirinya selalu bersyukur di mana pun ditempatkan dan berkomitmen bekerja sesuai visi, misi serta standar operasional yang berlaku.

"Target khusus tidak ada, yang penting bekerja secara profesional. Dalam menindak dan menuntut perkara, jangan sampai menyakiti. Itu yang selalu saya terapkan," tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa perkara yang telah inkrah sebelum dirinya bertugas di Kejari Karo tidak dapat ia komentari lebih jauh.

Coffee morning tersebut berlangsung penuh keakraban dan menjadi momentum mempererat hubungan antara Kejari Karo dengan insan pers di Kabupaten Karo. (jpg)