Aksi damai yang diikuti puluhan warga itu merupakan bentuk aspirasi terkait konflik tanah adat di Sarsiantar, Desa Matiti, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, yang melibatkan pihak keturunan Op. Patar Munte dengan kelompok Raja Bius Simanullang, serta berujung pada dugaan tindak pidana penganiayaan di lokasi sengketa.

Dalam penyampaiannya, massa membawa sejumlah baliho yang berisi tuntutan agar aparat kepolisian segera menindak tegas para pelaku pengeroyokan, pencurian serta dugaan pembakaran lahan milik warga Sarsiantar. Selain itu, masyarakat juga meminta perlindungan hukum guna menjamin rasa aman di tengah konflik yang terjadi.

Menanggapi hal ini, Kapolres Humbahas menegaskan pihaknya telah menangani laporan dugaan penganiayaan secara profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

"Kasus penganiayaan sudah kami tangani dengan baik dan saat ini telah ditetapkan tiga orang sebagai tersangka. Perkembangan penanganan perkara sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik dan dilakukan berdasarkan alat bukti, bukan karena tekanan dari pihak manapun," tegas Kapolres seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Polres Humbahas yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 21 Juli 2026.

Lebih lanjut, Kapolres juga menyampaikan Polres Humbahas akan mengambil langkah preventif untuk menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.

Di antaranya dengan meningkatkan patroli malam secara berkala di wilayah perbatasan antara kedua kelompok masyarakat yang bersengketa, serta mengaktifkan pos pengamanan dengan penempatan personel di lokasi tersebut.

Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga stabilitas dan keamanan, Polres Humbahas juga membuka ruang komunikasi seluas-luasnya bagi kedua belah pihak apabila ingin menempuh jalur mediasi dan negosiasi.

"Kami siap memfasilitasi apabila kedua pihak berkeinginan untuk menyelesaikan permasalahan melalui mediasi. Kami mengimbau agar semua pihak dapat menahan diri dan mempercayakan proses hukum yang sedang berjalan kepada kepolisian," tambahnya.

Kapolres menekankan setiap penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, dan berkeadilan, sehingga masyarakat tidak perlu meragukan komitmen Polres Humbahas dalam menyelesaikan setiap kasus.

Usai menerima penjelasan dari Kapolres, massa aksi membubarkan diri dengan tertib dan damai. Kepolisian turut melakukan pengawalan guna memastikan keamanan dan kelancaran warga kembali ke tempat masing-masing.***

Di tengah polemik itu, pengalaman lama Frank saat mulai mengenal dunia hukum turut mencuri perhatian.

Putra sulung Hotman Paris itu telah tertarik pada bidang hukum sejak kecil.

Dia kemudian menempuh pendidikan di Fakultas Hukum University of Kent, Inggris, dan lulus pada 2012. Meski berasal dari keluarga pengacara terkenal, Frank mengaku tetap menghadapi pandangan meremehkan karena usianya.

"Jadi saya dari dulu memang langsung turun ke lapangan dan itu sering saya dianggap remeh tapi yang anehnya yang lebih menganggap remeh adalah orang Indonesia," ujar Frank Hutapea seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Geo Genius yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 21 Juli 2026.

Menurutnya, perlakuan dari klien atau rekan asing justru berbeda.

"Orang asing itu tidak liat anda muda atau putra siapa mereka melihat substansi kita sebagai seseorang," ucap Frank.

Ia menilai sebagian masyarakat Indonesia masih mengukur kemampuan pengacara berdasarkan usia dan lama pengalaman.

"Jadi kalau masih muda dianggapnya masih junior," ucap Frank.

Frank juga mengungkap pengalaman unik ketika masih duduk di bangku SMP. Saat menghadiri persidangan, ia pernah diminta meninggalkan ruangan karena dianggap dapat mengganggu jalannya sidang.

"Pengalaman lagi paling lucu adalah diusir dari pengadilan," kata Frank.

"Itu terjadi waktu saya SMP karena dilihat anak kecil takut bikin berisik," ujar Frank.

Kini, hubungan Frank dan Hotman menjadi sorotan setelah Frank mengkritik keputusan ayahnya menjadi kuasa hukum mantan Jampidsus Febrie Adriansyah tanpa mengharapkan bayaran.

"Halah kebanyakan pencitraan Fritz Married aja angpaonya lo ambil ala ala ga mau duit," tulis Frank Alexander.

Frank juga melontarkan kritik keras terhadap program bantuan hukum yang selama ini melekat pada nama Hotman Paris.

"Orang miskin itu cuman dijadiin senjata marketing aja. He never really care he only care about being center of attention," tulis Frank.

Perselisihan terbuka tersebut memicu perhatian publik. Kisah perjalanan Frank juga menunjukkan bahwa latar belakang keluarga terkenal dan pendidikan bergengsi tidak membuat perjalanan seseorang dalam membangun karier selalu berjalan mudah.***

Kanwil Kemenkum Sumut memfasilitasi rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota (Ranperwal) Medan tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Kegiatan ini dilangsungkan di Ruang Rapat Lantai 3 Kanwil Kementerian Hukum Sumut pada Senin, (20/7/26).

Rapat penting ini dipimpin Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, serta dihadiri Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan beserta, jajaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, serta Sekretaris Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Gema Halelu Isa, S.T., M.T.

Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Eka NAM Sihombing secara resmi membuka kegiatan itu.

Dia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi untuk memastikan setiap regulasi daerah memiliki kualitas yang dapat diandalkan serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

"Niat kita bersama untuk menjadikan regulasi di kota kita ini menjadi berkualitas tentu rekomendasi yang kami sampaikan ditindaklanjuti dengan parameter-parameter peraturan.

Selain itu juga proses harmonisasi ini merupakan tahapan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku," ungkap Eka di hadapan para peserta rapat.

Poin Penting Hasil Harmonisasi

Dalam proses pembahasan intensif, tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumut memberikan sejumlah catatan penyempurnaan, yang meliputi: Pemerintah Daerah Kota Medan menyambut baik seluruh masukan yang diberikan dan berkomitmen menindaklanjutinya sebagai bahan penyempurnaan draf.

Rapat fasilitasi ini akhirnya ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Pengharmonisasian sebagai tanda tuntasnya tahapan krusial dalam pembentukan regulasi daerah itu.(anton)

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga mutu pangan bagi ribuan penerima manfaat program makan bergizi.

Hal ini disampaikan Kasi Dokkes Simalungun, dr. Sirovenesia Banjarnahor, melalui laporan resmi yang ditujukan kepada Kabid Dokkes Polda Sumatera Utara dan Kapolres Simalungun, pada Selasa 21 Juli 2026, mulai pukul 07.30 WIB hingga selesai.

"Kegiatan Food Safety yang dilaksanakan di SPPG Polres Simalungun 2. Pemeriksaan makanan dan minuman telah dilaksanakan dan dinyatakan dalam keadaan aman," ujar dr. Sirovenesia Banjarnahor seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Humas Polres Simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 21 Juli 2026.

Ia menjelaskan, pemeriksaan dilakukan terhadap sejumlah menu yang telah disiapkan untuk didistribusikan kepada berbagai kelompok penerima manfaat, mulai dari jenjang pendidikan hingga kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

"Untuk menu porsi besar yang diperuntukkan bagi siswa SMA dan SMP, serta menu porsi kecil untuk PAUD, TK, dan SD, terdiri dari nasi putih, telur katsu sambal terasi, tumis pakcoy dan wortel, tahu saus mentega, serta buah jeruk sebagai pelengkap," ucap dr. Sirovenesia Banjarnahor.

Selain menu utama, pemeriksaan juga dilakukan terhadap menu keringan yang disebut program 3B, yakni kelompok Balita, Busui (ibu menyusui), dan Bumil (ibu hamil).

"Untuk kelompok Balita, menu keringan terdiri dari satu buah buah naga, dua kemasan susu, dan dua buah pisang. Sementara untuk Busui, terdiri dari dua kemasan susu, satu buah buah naga, dan satu buah pear," ungkap dr. Sirovenesia Banjarnahor.

Dia menambahkan, untuk kelompok Bumil, menu keringan yang diperiksa meliputi satu kemasan susu Prenagen, satu buah buah naga, empat buah jeruk, serta dua buah pisang.

Secara keseluruhan, program ini menyasar total penerima manfaat sebanyak 2.930 orang.

Lebih lanjut, dr. Sirovenesia Banjarnahor menerangkan hasil pemeriksaan secara organoleptik maupun kandungan kimia terhadap seluruh sampel makanan dan minuman yang diuji.

"Dari hasil pemeriksaan, bentuk, rasa, aroma, dan warna makanan dinyatakan normal. Sementara untuk pemeriksaan kimia, seluruh sampel dinyatakan negatif mengandung boraks, negatif nitrit, negatif nitrat, negatif formalin, dan negatif fosfat, dengan tingkat keasaman atau pH berada pada angka 6," jelasnya.

Katanya, hasil pemeriksaan itu menunjukkan seluruh menu yang akan didistribusikan kepada penerima manfaat telah memenuhi standar keamanan pangan dan layak untuk dikonsumsi.

"Kegiatan pemeriksaan Food Safety ini berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada kendala berarti di lapangan," tambah dr. Sirovenesia Banjarnahor.

Laporan hasil pemeriksaan ini turut menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja Dokkes Polres Simalungun kepada jajaran Polda Sumatera Utara dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah hukum Polres Simalungun.***

Pun beberapa petani di Desa Pardomuan, di antaranya Benget Simbolon (45 tahun), mengatakan kerusakan badan di desa tersebut sudah berlangsung 3 tahun namun belum mendapat perbaikan meskipun kerusakan sudah sangat parah.

Simbolon,dalam sebuah postingan anonim Facebook @sidikalang dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 21 Juli 2026, menambahkan, badan rusak sekitar 7 KM tepatnya di kawasan dusun Gunung Merah.

padahal jalan tersebut merupakan urat nadi perekonomian masyatakat Desa Pardomuan, Lae Itam, Laemarkelang dan Desa Laeluhung.

Akses jalan itu satu satunya menghubungkan Pasar Sidikalang.

Hasil pertanian, sering terkendala tidak ada yang mengangkut maupun untuk kendatangkan kebutuhan sehari hari karena sopir truk tidak mau datang sebelum badan jalan kering.

Sekadar diketahui kondisi ini, hampir semua badan jalan antar kecamatan hingga desa mengalami rusak berat dan rusak ringan, sehingga menimbulkan keluhan terkhusus petani.

Kepala SMP Negeri 3 Kecamatan Pegagan Hilir, Jasler Simarmata, belum lama ini menyebut jalan tersebut jalan provinsi menghubungkan jalan nasional di Kecamatan Sumbul.

"Kondisi jalan sudah sangat parah. Saya setiap mau ke sekolah harus melalui jalan yang rusak ini.Para petani juga mengeluh dan bersungut sungut saat melalui jalan Provinsi ini," sebutnya.

Sekretaris Dinas PUTR Dairi Agus Kacaribu kepada pers Senin (20/7), mengatakan ruas jalan Kabupaten Dairi, sepanjang 1608 KM. Yang mengalami rusak berat 671 KM, rusak sedang 576 KM dan rusak ringan 95 KM.

Ketika ditanya berapa kilometer badan jalan yang mendapat perbaikan tahun 2026, Kacaribu menyebut tak mengetahuinya.

Katanya, sepengetahuannya adalah PPK (Pejabat Pembuat Komimen).

Kabid Jalan Jembatan Dinas PUTR Dairi, Makarios Sagala, mengatakan belum tahu persis berapa kilo meter jalan dibangun tahun ini. Sebab PPK bukan hanya satu orang.***

Teknologi ini memanfaatkan brain-computer interface (BCI) atau antarmuka otak dan komputer yang mampu menerjemahkan sinyal otak menjadi perintah untuk mengendalikan robot.

Menurut BrainCo, platform ini merupakan yang pertama di dunia yang mengintegrasikan BCI, kecerdasan buatan (AI), dan robotika dalam satu sistem riset.

Dalam demonstrasi di WAIC 2026, seorang pengguna hanya perlu mengenakan headset electroencephalography (EEG) yang berfungsi menangkap sinyal listrik dari otak. Algoritma AI kemudian menganalisis sinyal tersebut untuk mengenali niat pengguna, misalnya mengambil sebuah benda.

Perintah itu selanjutnya diteruskan ke robot yang akan menjalankan aksi sesuai keinginan pengguna. Seluruh proses diklaim berlangsung dalam waktu kurang dari 200 milidetik atau sekitar 0,2 detik.

Saat dipamerkan, lengan robot mampu mengambil gelas dan memungut buah apel tanpa pengguna menyentuh tombol, mengucapkan perintah suara, maupun menggerakkan tubuh.

BrainCo menyebut robot yang bisa diperintah menggunakan pikiran ini sebagai satu contoh nyata dari teknologi Neuro-Embodied AI. Ini merupakan julukan untuk sistem yang menggabungkan kemampuan BCI untuk membaca niat manusia, AI untuk menerjemahkan niat menjadi langkah-langkah aksi, dan robot untuk mengeksekusi perintah tersebut.

BrainCo mengeklaim platform Neuro-Embodied AI ini diklaim kompatibel dengan berbagai jenis robot komersial, mulai dari lengan robot industri, robot humanoid, hingga robot anjing berkaki empat.

Tak hanya data dari otak

Selain memperlihatkan robot yang dapat dikontrol menggunakan pikiran, BrainCo juga meluncurkan Embodied AI Data Collection Solution, platform untuk mengumpulkan data pelatihan AI bagi robot.

Sistem tersebut mengandalkan platform robot berlengan ganda dan sarung tangan khusus untuk merekam gerakan manusia saat melakukan berbagai aktivitas.

Sistem ini juga merekam sinyal EEG dari operator. Dengan demikian, sistem tidak hanya mengetahui apa yang dilakukan tangan manusia, tetapi juga memahami niat yang ada di balik gerakan tersebut.

Menurut BrainCo, pendekatan ini dapat menghasilkan data pelatihan AI yang lebih kaya, sehingga membantu mempercepat pengembangan robot dengan kemampuan yang semakin menyerupai manusia.

Demonstrasi robot dari BrainCo ini bisa disimak di video yang diunggah akun @theaifield berikut ini. Di luar Neuro-Embodied AI dan Embodied AI Data Collection Solution, BrainCo turut memamerkan sejumlah teknologi lainnya di ajang WAIC 2026.

Dua di antaranya seperti tangan robot Revo 3 Dexterous Hand dan tangan prostetik pintar bernama Intelligent Bionic Hand. Ada pula kaki prostetik Intelligent Bionic Leg yang diklaim dapat menyesuaikan gerakan pengguna secara otomatis berdasarkan data sensor secara real-time, sebagaimana dirangkum KompasTekno dari Robotics Tomorrow.

(wan/kompas)

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari,seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Geo Genius yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 21 Juli 2026, mengatakan pemerintah perlu memastikan jumlah penerima MBG sesuai dengan kondisi sebenarnya. Validasi juga diperlukan untuk menentukan kelompok dan wilayah yang harus diprioritaskan.

"Jadi yang pertama kami perbaiki: 63 juta itu beneran nggak sih? Itu pertama. Kalau itu berapa yang bener, lalu berapa yang seharusnya kami berikan? Daerah-daerah mana, anak-anak yang mana, yang memang harus kami dahulukan, gitu. Itu yang sekarang menjadi tugas kami," kata Agustina kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).

BGN juga menilai pemberian insentif kepada SPPG perlu dibuat lebih proporsional. Selama ini, besaran insentif masih cenderung seragam, padahal setiap dapur memiliki jumlah penerima, jarak distribusi, dan beban pelayanan yang berbeda.

"Nah, itu yang kami nanti akan membuat skema yang insentif yang lebih adil. Ya, misalnya gini, kan nggak juga dong SPPG yang 200 meter yang cuma melayani 500 eh katakanlah 1.000 orang insentifnya sama," ujarnya.

"Nggak juga dong yang 300 meter yang atau 400, ada bahkan yang 500 yang lebih bagus kok 'pukul rata' (red, disamaratakan) 6 juta? Kan nggak fair. Nah, itu skema-skema itu yang akan kami lakukan perbaikan," lanjutnya.

Selain itu, BGN berencana memperkuat sistem pertanggungjawaban melalui digitalisasi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, mempermudah pengawasan anggaran, dan mengurangi ketergantungan pada pertanggungjawaban kepala SPPG secara individual.

"Nah, sulit kalau kita pastikan tergantung ke orang. Tadi kami dapat masukan, kami mendengarkan arahan dari tempat lain ya, ada masalah transformasi digital, digitalisasi. Itu sesuatu yang baik, jadi kami pikir Oh itu nanti akan menjadi bagian dari perbaikan. Jadi poinnya itu saja ya arahan untuk hari ini," ujarnya.***

Mengusung tema "Temu Kasih dan Dialog Harapan Anak Binaan", kegiatan ini menjadi momentum untuk mendengarkan suara, harapan, serta cita-cita anak-anak yang tengah menjalani proses pembinaan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Sumatera Utara, Jalu Yuswa Panjang, turut mengikuti kegiatan itu secara virtual melalui Zoom di halaman serbaguna LPKA Kelas I Medan dan dipusatkan LPKA Kelas I Tanggerang, pada Selasa (21/07/2026).

Kegiatan ini dihadiri Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Sumatera Utara, John Edward Hutajulu, M.Si., serta Ka. UPT di wilayah Medan dan sekitarnya, dan yang mengikuti secara langsung Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M., M.H., serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H.

Peringatan Hari Anak Nasional kali ini memiliki makna yang begitu penting. Di balik tembok pembinaan, terdapat anak-anak yang masih memiliki perjalanan hidup yang panjang, mimpi yang ingin diwujudkan, serta harapan untuk kembali mendapatkan tempat di tengah keluarga dan masyarakat.

Melalui kegiatan "Temu Kasih dan Dialog Harapan Anak Binaan", anak-anak diberikan ruang untuk menyampaikan suara dan harapan mereka.

Dialog itu menjadi pengingat bahwa setiap anak memiliki hak untuk didengar, dihargai, dibimbing, dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri.

Kakanwil Ditjenpas Sumut, Jalu Yuswa Panjang,seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 21 Juli 2026, menegaskan anak binaan tidak boleh dipandang hanya berdasarkan kesalahan yang pernah dilakukan. Menurutnya, mereka adalah anak-anak bangsa yang masih memiliki masa depan panjang dan berhak mendapatkan kesempatan untuk menata kembali kehidupan.***

"Kesalahan saya, saya memberikan uang tunai kepada Pak Kadis untuk desainer. Seharusnya itu hak desainer. Karena saya diwajibkan menyerahkan uang itu kepada Pak Kadis, akhirnya saya serahkan," kata Hamdani saat menjawab pertanyaan majelis hakim.

Keterangan tersebut menjadi salah satu hal yang didalami majelis hakim dalam agenda pemeriksaan terdakwa. Hakim juga meminta penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan kegiatan, aliran pembayaran, serta hubungan kerja antara penyedia jasa dan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.

Dalam perkara ini, Hamdani didakwa bersama Benny Iskandar Nasution, Erwin Saleh, dan Anwar Syarif terkait dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan Medan Fashion Festival 2024.

Menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kegiatan tersebut menggunakan anggaran APBD Kota Medan dengan nilai kontrak sekitar Rp4,85 miliar. Jaksa menduga terdapat penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.049.530.654, sebagaimana hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Medan.

Namun, penasihat hukum Hamdani, Haposan, membantah anggapan bahwa kliennya bertindak di luar mekanisme yang ditetapkan penyelenggara kegiatan.

Menurut Haposan, seluruh pelaksanaan Medan Fashion Festival 2024 berjalan sesuai prosedur dan spesifikasi teknis yang ditetapkan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.

"Pelaksanaan MFF 2024 berjalan sesuai prosedur dan teknis yang dipersyaratkan oleh dinas," ujar Haposan kepada Posmetro Medan, Selasa, (21/7).

Ia menjelaskan, nilai kontrak pekerjaan memang sekitar Rp4,85 miliar, namun dana yang benar-benar diterima CV Global Mandiri tidak sebesar nilai kontrak tersebut.

"Yang diterima CV Global Mandiri sekitar Rp4,2 miliar karena pembayaran dari pemerintah telah dipotong pajak terlebih dahulu," jelasnya.

Haposan juga menegaskan bahwa sejumlah keputusan teknis dalam penyelenggaraan kegiatan bukan ditentukan oleh kliennya sebagai penyedia jasa.

Menurut dia, penetapan Hotel Santika Dyandra sebagai lokasi penyelenggaraan, penunjukan desainer nasional Imelda Ahyar dan Dani Satriadi, serta penyanyi Andmesh sebagai pengisi acara merupakan arahan dari pihak dinas selaku penyelenggara.

Tak hanya itu, Kuasa Hukum Hamdani, Haposan, menyebut mekanisme pembayaran loading fee hotel maupun honorarium desainer lokal juga dilakukan mengikuti arahan dari dinas.

"Untuk biaya loading hotel dan honorarium desainer lokal, atas arahan dinas uang honorariumnya disampaikan melalui dinas," katanya.

Dalam dakwaannya, JPU menyebut Hamdani selaku Direktur CV Global Mandiri memenangkan tender penyelenggaraan Medan Fashion Festival 2024 dan diduga bersama para terdakwa lainnya melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Jaksa menguraikan pembayaran proyek dilakukan dalam dua tahap, yakni uang muka sebesar Rp1.456.301.790 dan pelunasan sebesar Rp3.398.037.510. Dugaan penyimpangan itu kemudian menjadi dasar perhitungan kerugian negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Kota Medan Nomor 700.1.2.1/364.6/INSP/2025 tanggal 14 November 2025.

Atas dakwaan tersebut, Hamdani bersama para terdakwa lainnya didakwa melanggar ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Haposan memastikan pemeriksaan terhadap kliennya telah selesai. Menurut dia, persidangan berikutnya akan memasuki agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum."Kami akan menyampaikan pembelaan sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan," ujarnya.(erni)

Raja dan Ratu Spanyol Felipe VI dan Letizia menerima pemain Tim Nasional Sepak Bola Spanyol di Istana Zarzuela. Felipe VI menyambut kedatangan Timnasnya usai memenangkan juara Piala Dunia 2026.

Berdasarkan foto yang diunggah di Instagram resmi kerajaan, @casareal.es, Selasa (21/7/2026), tampak Putri Asturias dan Infanta Sofia juga tampak menyambut kedatangan pemain Timnas Spanyol di istana.

Pemain timnas Spanyol, termasuk Lamine Yamal tampak bersalaman dengan Raja Felipe VI dan anggota kerajaan lainnya. Dalam foto yang dibagikan, mereka tampak tersenyum dan berbincang.

Dalam kesempatan itu, Raja Felipe VI dan anggota Timnas Spanyol berfoto bersama dengan trofi Piala Dunia 2026 dan membawa baju seragam Timnas.

Sementara itu, dilansir Aljazeera, Timnas Spanyol kembali ke tanah air usai memenangkan Piala Dunia. Sekitar 2 juta orang menyambut kedatangan timnas di jalanan Madrid.

Sebanyak 26 pemain dan staf pelatih Timnas Spanyol bertemu dengan keluarga kerajaan dan Perdana Menteri Pedro Sánchez pada hari Senin usai tiba di ibu kota Spanyol sehari setelah mengalahkan Argentina 1-0 di final di New Jersey, Amerika Serikat.

"Terima kasih kepada para pelatih dan pemain atas gaya permainan, usaha, dan kemenangan," kata Sánchez.

"Kami benar-benar menikmati menonton Anda bermain," tuturnya.

(wan/dtc)

Forum tersebut akan mempertemukan para gubernur se-Sumatera, investor, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi investasi di kawasan.

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut Ameriza M Moesa beserta jajaran di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Selasa (21/7/2026).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis terkait pengembangan investasi regional di Pulau Sumatera.

Bobby menyambut baik kepercayaan yang diberikan kepada Sumatera Utara sebagai tuan rumah penyelenggaraan BI Investment Day. Menurutnya, potensi besar yang dimiliki Pulau Sumatera perlu dikelola secara terintegrasi agar mampu menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional.

"Potensi Sumatera ini sangat luar biasa. Melalui kegiatan BI Investment Day ini, kita berharap arus investasi tidak hanya masuk ke satu daerah saja, tetapi dapat terintegrasi dan memberi dampak ekonomi yang nyata bagi seluruh masyarakat di Pulau Sumatera," ungkap Bobby.

Ia juga menegaskan komitmen Pemprov Sumut dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penguatan sinergi antardaerah, sehingga peluang investasi yang masuk dapat memberikan manfaat bagi seluruh wilayah di Sumatera.

Selain membahas promosi investasi regional, pertemuan tersebut juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara Pemprov Sumut dan Bank Indonesia dalam mendorong kemudahan berusaha, penguatan UMKM, serta percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah guna meningkatkan ketahanan ekonomi Sumatera Utara.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumut Ameriza M Moesa mengatakan, BI Investment Day dirancang sebagai forum yang mempertemukan pemerintah daerah, investor, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas peluang investasi di Pulau Sumatera. Kegiatan tersebut direncanakan dihadiri sedikitnya lima gubernur dari provinsi di Sumatera.

"Melalui BI Investment Day, kami ingin memperkuat kolaborasi lintas provinsi di Pulau Sumatera. Acara ini menjadi wadah untuk mempromosikan berbagai potensi keunggulan daerah, menarik arus investasi baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara lebih inklusif dan berkelanjutan," ujar Ameriza.

Menurutnya, penguatan investasi di Pulau Sumatera sangat penting agar potensi yang dimiliki setiap daerah, mulai dari sektor infrastruktur, komoditas unggulan, hingga pariwisata, dapat dikembangkan secara optimal sehingga mampu mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa.(RED)

Pembukaan pendidikan ditandai dengan pembacaan amanat Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan (Kalemdiklat) Polri Komjen Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si., yang menegaskan pentingnya membentuk personel Polri yang profesional, berintegritas, humanis, dan unggul dalam pelayanan kepada masyarakat.

Dalam amanat tersebut, Kalemdiklat Polri menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta didik yang berhasil melewati proses seleksi hingga dinyatakan lulus mengikuti Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Berkemampuan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Tahun Anggaran 2026.

Mereka dinilai sebagai putra-putri terbaik bangsa yang akan dipersiapkan menjadi garda terdepan pelayanan kepolisian.

"Pendidikan ini tidak boleh dipandang sekadar proses mengubah status seseorang menjadi anggota Polri, melainkan proses transformasi pengetahuan, keterampilan, karakter, mental, dan budaya sehingga setiap peserta didik benar-benar siap menjadi pelaksana tugas kepolisian yang profesional, khususnya pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)," demikian amanat Kalemdiklat Polri yang dibacakan Wakapolda Sumut, Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H.

Secara nasional, Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Berkemampuan SPKT TA 2026 diikuti sebanyak 4.792 peserta didik, terdiri atas 708 polisi wanita yang menjalani pendidikan di Sepolwan Lemdiklat Polri dan 4.084 polisi pria yang mengikuti pendidikan di 31 SPN Polda di seluruh Indonesia selama lima bulan.

Pendidikan tahun ini mengusung tema, "Membangun Keutamaan Pendidikan Polri yang Berbasis Moral dan Literasi untuk Mendukung Program Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi yang Produktif serta Inklusif.

"Tema tersebut menegaskan bahwa pendidikan Polri tidak hanya berorientasi pada kemampuan teknis, tetapi juga membentuk karakter, integritas, kemampuan berpikir kritis, serta kesiapan menghadapi tantangan tugas kepolisian di era digital," katanya.

Kalemdiklat Polri menekankan bahwa personel SPKT merupakan wajah pertama Polri yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Karena itu, lulusan pendidikan ini diharapkan mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, santun, humanis, serta mampu menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan pelayanan kepolisian.

Selain membangun karakter dan kompetensi pelayanan, kurikulum pendidikan tahun ini juga menerapkan pendekatan Outcome-Based Education (OBE) yang menitikberatkan pada capaian kompetensi lulusan.

Melalui sistem tersebut, peserta didik tidak hanya dituntut memahami teori, tetapi juga mampu berpikir analitis, memecahkan persoalan, bekerja sama, memanfaatkan teknologi, serta mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab.

Dalam amanatnya, Kalemdiklat Polri juga mengingatkan seluruh peserta didik agar menjaga keimanan, memperkuat disiplin, membangun solidaritas, menghormati tenaga pendidik, serta menjadikan setiap tantangan selama pendidikan sebagai proses menempa mental dan karakter sebagai insan Bhayangkara yang Presisi.

Di sisi lain, para kepala SPN, tenaga pendidik, instruktur, dan pengasuh diinstruksikan untuk menyelenggarakan pendidikan secara profesional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Kalemdiklat Polri menegaskan bahwa proses pendidikan harus bebas dari segala bentuk kekerasan, perundungan, maupun tindakan yang merendahkan martabat peserta didik.

"Pendidikan yang keras tidak harus kasar. Latihan yang berat tidak boleh kehilangan martabat. Ketegasan harus membentuk karakter, bukan menumbuhkan dendam. Tekanan latihan harus memperkuat daya juang, bukan merusak fisik dan mental peserta didik," demikian penegasan Kalemdiklat Polri dalam amanat yang dibacakan Wakapolda Sumut.

Melalui Pendidikan Pembentukan Bintara Polri TA 2026 ini, Polri berharap dapat melahirkan personel yang memiliki moral dan integritas kuat, profesional dalam menjalankan tugas, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin berkualitas, humanis, dan dipercaya masyarakat. (WHC/MS)

Kegiatan yang berlangsung pada 20–24 Juli 2026 di Hotel Grand Kanaya Medan itu dibuka Kepala Disdikbud Kota Medan Ahmad Barli Mulia Nasution, S.STP., M.AP., didampingi Andy Yudhistira, SPd,MPd Sekretaris Disdikbud Kota Medan.

Kegiatan ini juga bertujuan memperkuat kapasitas kepemimpinan kepala sekolah dalam menghadapi tantangan pengelolaan pendidikan serta meningkatkan tata kelola sekolah yang efektif, profesional, dan akuntabel.

Para peserta mendapatkan materi dari Prof. Dr. Yuniarto Mudjisusatyo, M.Pd., Ketua Program Studi Pascasarjana Administrasi Pendidikan, serta Hanifah, S.S., M.Pd., Widyaiswara Ahli Madya Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Sumatera Utara.

Melalui kegiatan ini, kepala sekolah diharapkan mampu meningkatkan kompetensi manajerial, supervisi, kewirausahaan, dan sosial sebagai pemimpin satuan pendidikan.

Selain itu, sosialisasi juga diarahkan untuk memperkuat kemampuan kepala sekolah dalam menyusun strategi pembinaan guru, sekaligus meningkatkan pengelolaan anggaran, aset, dan sumber daya manusia secara efisien, transparan, serta berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan menilai peningkatan kompetensi kepala sekolah menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang berkualitas dan berdampak baik terhadap peningkatan mutu pembelajaran di setiap sekolah yang ada di Kota Medan.(ATN)

Pengerahan personel dilakukan setelah adanya koordinasi dengan Polrestabes Medan.

Komandan Satuan Brimob Polda Sumut Kombes Pol. M. Rendra Salipu, S.I.K., M.Si., memerintahkan Tim Penjinak Bom (Jibom) dan Tim Kimia, Biologi, Radioaktif (KBR) Detasemen Gegana, serta Tim Search and Rescue (SAR) Batalyon A Pelopor untuk mendukung penanganan di lokasi kejadian.

Operasi di lapangan dipimpin langsung oleh Komandan Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumut, AKBP Octorolas Simbolon, S.T., M.Han.

Tim Jibom melakukan sterilisasi dan pemeriksaan menyeluruh di lokasi guna memastikan tidak ada ancaman lanjutan, sementara Tim KBR melaksanakan deteksi terhadap kemungkinan adanya paparan bahan berbahaya.

Di saat yang sama, Tim SAR Batalyon A Pelopor membantu proses pencarian dan evakuasi korban bersama personel gabungan. Seluruh personel Brimob bekerja sesuai standar operasional untuk mendukung penanganan darurat secara cepat, aman, dan profesional.

Dalam pelaksanaannya, Satuan Brimob Polda Sumut bersinergi dengan Polrestabes Medan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, tim kesehatan, serta instansi terkait lainnya. Sinergi tersebut dilakukan untuk mengamankan lokasi, membantu evakuasi korban, serta mendukung proses olah tempat kejadian perkara.

Komandan Satuan Brimob Polda Sumut, Kombes Pol. M. Rendra Salipu, menegaskan pengerahan personel dengan kemampuan khusus merupakan bentuk kesiapsiagaan Brimob dalam memberikan dukungan maksimal pada setiap situasi yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.

"Kami mengerahkan puluhan personel Tim Jibom dan KBR Detasemen Gegana serta Tim SAR Batalyon A Pelopor untuk mendukung proses penanganan di lokasi ledakan. Seluruh personel bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing guna memastikan lokasi aman, membantu proses evakuasi, serta mendukung penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian," ujar Kombes Pol. M. Rendra Salipu.

Hingga saat ini, penyebab pasti ledakan masih dalam proses penyelidikan oleh kepolisian. Satuan Brimob Polda Sumut akan terus bersinergi dengan Polrestabes Medan dan instansi terkait hingga seluruh proses penanganan selesai serta situasi di lokasi dipastikan aman dan kondusif.(Bareskrim)

Di Sumatera Utara, alokasi Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan ini menyasar 897 sekolah PAUD, SD , SMP, SMA dan SMK dengan total anggaran Rp852 miliar. Di Kota Medan kecipratan Rp47,4 miliar untuk merevitalisasi 48 bangunan PAUD, SD dan SMP.

Satuan Pendidikan penerima transfer 70 persen awal dana revitalisasi berkisar antara 500 juta hingga 2,2 miliar, langsung dikirim ke rekening sekolah dari Kemendikdasmen. Lalu dana itu digunakan untuk bangun gedung atau renovasi gedung dengan membentuk Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan dengan melibatkan Komite Sekolah dan Masyarakat setempat.

Namun nyatanya, berbagai informasi di lapangan diperoleh, Revitalisasi Satuan Pendidikan di berbagai tingkatan di Sumut dikerjakan pihak ketiga dengan dugaan intervensi pejabat terkait. Penggunaan pihak ketiga mirip kontraktor itu jelas mengangkangi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, pengadaan barang, konstruksi, dan jasa lainnya dengan nilai di atas Rp200 juta tidak bisa dilakukan melalui Pengadaan Langsung.

Pengadaan ini wajib melalui metode pemilihan penyedia yang kompetitif seperti Tender, Tender Cepat, atau E-purchasing (Katalog Elektronik).Secara umum, metode pengadaan dibagi berdasarkan batasan nilai berikut:Sampai dengan Rp200 juta: Dapat menggunakan metode Pengadaan Langsung atau E-purchasing. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, batas nilai pengadaan langsung bisa mencapai Rp400 juta.Di atas Rp200 juta: Wajib menggunakan metode kompetitif seperti Tender terbuka atau Tender Cepat, atau melalui E-purchasing jika barang/jasa sudah tercantum dalam Katalog Elektronik (E-Katalog).

Menanggapi potensi pelanggaran hukum atas penggunaan uang negara ini, Ketua Umum LSM Pucuk Bukit Nusantara Bistok P Malau, SH pada sejumlah wartawan, Minggu sore (20/7/2026) memprediksi bantuan pemerintah program revitalisasi satuan pendidikan ini akan menimbulkan dampak hukum ke depannya.

"Dari data dan informasi yang kami himpun bersama Forum Wartawan Kejaksaan Sumut, banyak dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan penggunaan anggaran negara dari Kemendikdasmen itu," tegas Aktivis dikenal vokal itu.

Bistok menjelaskan, Pelaksanaan revitalisasi satuan pendidikan (sekolah) harus dikerjakan secara swakelola sesuai kebijakan resmi pemerintah. Jika sekolah menyerahkan/mengontrakkan proyek tersebut sepenuhnya kepada pihak ketiga (kontraktor), maka hal itu adalah pelanggaran aturan.

Bistok memaparkan peraturan dan ketentuan yang dilanggar beserta risikonya:

1. Aturan tentang Kewajiban Swakelola yang pengertiannya, pelaksanaan Revitalisasi Satuan Pendidikan wajib menggunakan skema swakelola murni.

"Pelanggaran terhadap kewajiban ini meliputi:Juknis Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan: Mengamanatkan bahwa dana revitalisasi tidak boleh diserahkan kepada kontraktor. Pembangunan harus dikelola mandiri oleh pihak sekolah bersama warga sekitar atau masyarakat," bebernya.

Peraturan Pengadaan Barang/Jasa, lanjut Bistok, pelaksanaan swakelola oleh satuan pendidikan mengacu pada Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2022.2. Pelanggaran Berdasarkan Bentuk Praktiknya Pekerjaan Diborongkan (Subkontrak) dengan rincian jika Kepala Sekolah menerima dana bantuan lalu mengontrakkan seluruh atau sebagian besar pengerjaan fisik kepada pihak ketiga/kontraktor swasta.

"Hal itu rentan Manipulasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), dengan modus membuat laporan keuangan atau progres fisik fiktif agar seolah-olah pekerjaan dilakukan secara swakelola," bebernya.

Dalam investigasi yang dilakukan LSM Pucuk Bukit Nusantara bersama Forum Warrtawan Kejaksaan Sumut, lanjutnya Bistok P Malau, SH, pelibatan Komite Sekolah dan Masyarakat juga tak terlihat dan kalau pun ada tidak sesuai prosedur, misalnya Kepala Sekolah tidak membentuk Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan dari gabungan unsur masyarakat, wali murid, atau komite sekolah.

KUMPULKAN DATA DAN INFORMASI GUNA DILAPORKAN

Ketua Umum LSM Pucuk Bukit Nusantara, Bistok P Malau, SH mengaku, lembaganya dan sejumlah wartawan sedang mengumpulkan data dan informasi guna menjadi bahan laporan ke Aparat Penegak Hukum. "Kami sedang kumpulkan data dan informasi guna bahan laporan ke Aparat penegak Hukum," tegasnya.

Bistok P Malau SH juga berharap Aparat Penegak Hukum dan PPATK dapat jemput bola melakukan pengumpulan barang bukti dan keterangan (full bucket) serta PPATK memelototi aliran rekening sekolah maupun pihak-pihak yang menerima aliran dari rekening sekolah yang terkait dengan dana revitalisasi satuan pendidikan dan dana lainnya.

"Aparat harus jemput bola untuk full bucket (baca, pulbaket, red) jangan diam saja. PPATK pun harus intip aliran dana dari rekening seolah penerima bantuan pemerintah program revitalisasi atau pun penerima aliran dari dana sekolah itu," harapnya.

Dari beberapa lokasi Satuan Pendidikan yang dipantau lembaganya dan sejumlah wartawan, Bistok P Malau SH menduga Dana Revitalisasi Satuan Pendidikan itu rentan bocor berakibat kerugian negara yang fantastis hingga tujuan mulia Presiden Prabowo Subianto dan Mendikdasmen Abdul Mu'ti tak tercapai.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengucurkan 14 Triliun untuk program Revitalisasi Satuan Pendidikan pada tahun 2026 yang diprioritas sekolah dengan kondisi rusak berat, sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sekolah di daerah terdampak bencana.

"Untuk tahun 2026, yang sudah aman di APBN ada Rp14 triliun untuk revitalisasi. Sementara yang kami alokasikan, sekarang sudah proses verval, sekitar 11.470 satuan pendidikan," ujar Mendikdasmen Abdul Mu'ti di Kabupaten Jember pada Sabtu (21/2/2026) lalu.

Di Sumatera Utara, alokasi Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan ini menyasar 897 sekolah dengan total anggaran Rp852 miliar diantaranya di di Kota Medan kecipratan Rp. 47,4 miliar untuk merevitalisasi 48 bangunan PAUD, SD dan SMP.

Launcing bantuan pemerintah program revitalisasi satuan pendidikan di Sumut digelar Gubsu Bobby Nasution dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Abdul Mu'ti, dalam acara Peresmian Sekolah Penerima Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 di SMK Negeri 7 Medan, Jalan STM Medan, Minggu (4/1/2026) lalu.

Diberitakan sebelumnya, penelusuran sejumlah awak media tergabung dalam Forum Wartawan Kejaksan Sumut, Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi diterima di SD Negeri 067263 Jalan Abdul Sani Muthalib Gang Manggis Kelurahan Terjun Medan Marelan berbiaya Rp506,5 Juta, di SMPNSMPN 20 Medan Jalan Kapten Rahmad Budin Kel.Terjun berbiaya Rp2,2 Miliar, di SMPN 38 Medan Jalan Abdul Sani Muthalib Pasar I Kel.Terjun Medan Marelan berbiaya Rp1,2 Miliar.

Selain itu, di revitalisasi di SMPN 45 Medan di Jalan Jala Raya, Komplek Griya Martubung, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan berbiaya Rp 2 miliar lebih dan penerima lain di SMPN 33 Medan Jalan Platina IV, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli serta SMPN 5 Medan Jalan Stasiun Desa Besar, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan.

Dalam berbagai keterangan diperoleh media tergabung dalam Forum Wartawan Kejaksan Sumut sebagaian besar masyarakat sekitar yang memiliki keahlian bangunan tak dilibatkan dalam Revitalisasi Satuan Pendidikan itu, usaha usaha bangunan di sekitar sekolah pun tak mendapatkan infomarmasi pekerjaan bantunan pemerintah tersebut.

Sumber media juga menyebutkan, pemborong bangunan banyak yang ditunjuk oleh pejabat di Dinas Pendidikan atasan Satuan Pendidikan di tiap tingkatan. Harga borongan pekerjaan juga fantastis dengan harga yang amat mahal serta harga pembelian bahan bangunan juga terlalu tinggi.

"Pemborongnya ditunjuk dinas bang. Nanti hubungi saja pemborongnya ya bang," kata salah satu PNS di Satuan Pendidikan penerima bantuan pendidikan program revitalisasi belum lama ini. (lam/red)

Kunjungan yang merupakan bagian dari agenda Berkantor di Nias itu tidak sekadar menjadi seremoni, tetapi menghadirkan ruang dialog yang menguatkan harapan puluhan anak penerima manfaat.

Disambut tarian dan penampilan seni dari anak-anak asrama, Wagub kemudian berkeliling melihat berbagai fasilitas, mulai dari ruang belajar, kamar tidur, hingga lingkungan asrama yang menjadi rumah kedua bagi puluhan pelajar dari berbagai kabupaten dan kota di Kepulauan Nias.

Di setiap sudut asrama, Surya menyempatkan berbincang dengan anak-anak. Ia mendengarkan kisah perjuangan mereka sebelum tinggal di asrama, mulai dari perjalanan berjam-jam menuju sekolah hingga berbagai keterbatasan ekonomi yang mereka hadapi. Kini, mereka dapat tinggal lebih dekat dengan sekolah dan memiliki kesempatan belajar yang lebih baik.

Dalam dialog tersebut, satu per satu anak juga menyampaikan cita-citanya. Ada yang ingin menjadi guru, dokter, polisi, pengusaha hingga aparatur sipil negara. Mendengar itu, Surya mengajak mereka untuk tidak pernah berhenti bermimpi dan terus menyiapkan diri melalui pendidikan dan karakter yang baik.

"Berikanlah yang terbaik yang kamu miliki, karena yang baik itu pasti akan kembali kepadamu. Apa yang kita tanam hari ini akan kembali kepada kita," pesan Surya.

Sebagai simbol harapan, Wagub turut menuliskan pesan pada Pohon Harapan yang menjadi bagian dari program pembinaan di UPTD Pelayanan Sosial Anak Gunungsitoli. Pohon tersebut berisi mimpi serta komitmen anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Sebagai bentuk dukungan terhadap tumbuh kembang dan aktivitas positif anak-anak, Wakil Gubernur Sumatera Utara juga menyerahkan bantuan sarana olahraga berupa satu set meja tenis, perlengkapan bulu tangkis, bola sepak, dan bola voli.

Bantuan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembinaan karakter, kesehatan, serta mempererat kebersamaan di lingkungan asrama melalui berbagai kegiatan olahraga.

Surya juga mengapresiasi para pendamping dan seluruh petugas yang setiap hari mendampingi proses tumbuh kembang anak-anak di asrama.

Menurutnya, keberhasilan pembinaan tidak hanya diukur dari tersedianya tempat tinggal, tetapi juga dari tumbuhnya karakter, semangat belajar, dan keberanian anak-anak untuk memiliki cita-cita besar.

Usai meninjau asrama, Wagub melanjutkan kunjungan ke Kantor UPTD Pelayanan Sosial Anak Gunungsitoli yang berada di lokasi terpisah. Di sana ia melihat langsung kondisi bangunan kantor yang hingga kini belum selesai pembangunannya.

Melihat kondisi tersebut, Surya menyatakan dukungannya agar percepatan penyelesaian pembangunan dapat segera dilakukan sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.

"Sebagaimana arahan Bapak Gubernur Bobby Nasution, pembangunan di wilayah Kepulauan Nias harus terus menjadi perhatian. Kita ingin pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan tidak ada lagi yang tertinggal," ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, Adi Putra Parlaungan, menyampaikan bahwa UPTD Pelayanan Sosial Anak Gunungsitoli hadir untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kepulauan Nias.

Melalui pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan mereka tumbuh menjadi generasi yang mandiri, berkarakter, dan mampu mengubah masa depan keluarganya.

Kunjungan ditutup dengan suasana penuh kehangatan melalui foto bersama dan penyerahan bantuan olahraga kepada anak-anak. Senyum dan antusiasme para penghuni asrama mengiringi kepulangan rombongan, menjadi penanda bahwa perhatian pemerintah tidak hanya diwujudkan melalui motivasi, tetapi juga melalui dukungan nyata bagi tumbuh kembang generasi muda Kepulauan Nias.(REL/KIF)

Ledakan berasal dari salah satu rumah mewah di kompleks elit tersebut, menyebabkan kerusakan signifikan di sekitarnya. Menurut data sementara yang dihimpun, dampak ledakan meliputi:

Korban:

1 wanita tewas ditemukan di reruntuhan.

2 lagi korban masih dalam pencarian Tim SAR

4 orang ditemukan selamat dan dalam perawatan.

Kerusakan:

Satu rumah hancur total (rumah sumber ledakan, diduga nomor 3B).

Satu mobil Lexus hancur

Satu mobil Toyota Alphard rusak parah

Beberapa rumah di sekitar mengalami kerusakan ringan hingga sedang, termasuk atap seng rusak, dinding retak, kanopi rubuh, dan kaca pecah. Secara keseluruhan, sekitar 4–7 rumah terdampak.

Korban luka yang sudah terkonfirmasi hingga berita ini diturunkan adalah dua orang: seorang balita dan seorang kurir paket. Balita sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit, sementara kurir paket terluka akibat material reruntuhan (termasuk balkon yang menimpa motornya).

Ada tujuh orang yang berada di sekitar lokasi kejadian saat terjadinya ledakan. Dari total itu, empat orang berhasil selamat, yakni J (2), Hasan, seorang sopir, dan seorang kurir.

Tim SAR gabungan pun masih terus berupaya untuk mencari korban-korban lainnya yang diduga masih tertimbun reruntuhan.

Petugas gabungan dari Polresta Medan, Polda Sumut , TNI AU dari Lanud Soewondo, dan tim SAR masih berada di lokasi untuk evakuasi dan pencarian kemungkinan korban lain yang tertimbun reruntuhan.

Beberapa laporan menyebutkan ada 2 penghuni rumah yang belum ditemukan, sehingga upaya pencarian terus dilakukan. Akses ke kompleks dijaga ketat, dan wartawan dilarang masuk ke area inti kejadian.

Penyebab ledakan kebocoran gas. Tim ahli forensik dan Sat Bom dikerahkan untuk memastikan tidak ada unsur pidana atau bahan peledak.

Warga sekitar sempat panik akibat dentuman keras dan getaran yang dirasakan cukup jauh. Puing-puing bangunan beterbangan dan material runtuhan menimpa kendaraan serta rumah tetangga.

Hingga Selasa dini hari (21/7/2026), situasi di lokasi masih terkendali namun tegang. Pihak berwenang terus mengupdate perkembangan evakuasi dan penyelidikan. Masyarakat diminta menghindari lokasi untuk memberi ruang kerja tim rescue.

Peristiwa ini menjadi perhatian serius mengingat lokasi kompleks yang berada di kawasan elit dekat pangkalan udara.(BBS)

Korban ditemukan dalam kondisi tewas dini hari tadi. Jasad yang ditemukan ini diduga berjenis kelamin perempuan dan ditemukan di bawah reruntuhan di lantai 2 rumah itu.

"Alhamdulillah, pukul 02.20 WIB, satu orang korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan langsung dievakuasi menuju RS Bhayangkara. Untuk data korban yang ditemukan masih akan dipastikan," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan Hery Marantika, Selasa (21/7/2026).

Basarnas menyebut ada dua korban lagi yang diduga masih tertimbun reruntuhan.

"Sementara dua orang korban masih dalam pencarian yang diduga masih berada di bawah reruntuhan bangunan," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan Hery Marantika, Selasa (21/7/2026).

Hery mengatakan bahwa berdasarkan data sementara, ada tujuh orang yang berada di sekitar lokasi kejadian saat terjadinya ledakan. Dari total itu, empat orang berhasil selamat, yakni J (2), Hasan, seorang sopir, dan seorang kurir.

Tim SAR gabungan pun masih terus berupaya untuk mencari korban-korban lainnya yang diduga masih tertimbun reruntuhan.

"Tim SAR Gabungan saat ini terus melakukan pencarian secara intensif dengan metode yang disesuaikan dengan kondisi reruntuhan bangunan," jelasnya.

Hery mengatakan informasi kejadian itu diterima pihaknya dari personel Brimob Polda Sumut sekira pukul 18.40 WIB. Usai menerima informasi itu, Tim Rescue Basarnas Medan langsung turun ke lokasi untuk melakukan proses evakuasi.

Hery menyebut ada sebanyak 15 personel Basarnas yang diturunkan ke lokasi. Basarnas bersama instansi lainnya kemudian dibagi menjadi tiga tim untuk menyisir keadaan para korban.

Tim pertama fokus untuk melakukan pencarian dan identifikasi korban menggunakan drone thermal untuk mendeteksi kemungkinan keberadaan korban di bawah material bangunan.

Lalu, tim kedua melakukan pencarian dan evakuasi dengan metode Area Search Rescue (ASR) 1 melalui sektorisasi area serta identifikasi potensi bahaya di sekitar lokasi.

"Sementara SRU 3 melaksanakan pencarian secara cepat pada titik-titik prioritas menggunakan peralatan ekstrikasi untuk membuka akses menuju lokasi yang diduga menjadi posisi korban," jelasnya.

Untuk diketahui, ledakan itu terjadi di salah satu rumah sekira pukul 15.30 WIB, kemarin. Ledakan itu diduga berasal dari kebocoran pipa gas tanam.(DetikSumut)

Bhayangkari Polda Sumut hadir dengan stand khusus yang menampilkan kekayaan budaya, kerajinan, fashion, dan kuliner khas Sumatera Utara.

Stand utama berada di Hall A 87-94, sementara area kuliner berada di K 89-90. Pengunjung dapat menikmati berbagai produk UMKM unggulan Sumut, mulai dari wastra tradisional, handicraft, pakaian, hingga hidangan lezat khas daerah.

Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2026 menjadi ajang penting untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan UMKM Nusantara. Acara ini menampilkan produk-produk unggulan dari berbagai daerah di Hall A, Hall B, serta Cenderawasih Room JICC, dengan jam operasional pukul 09.00–21.00 WIB.

Acara ini tidak hanya menjadi sarana promosi produk lokal, tetapi juga memperkuat sinergi antar daerah dalam mendukung ekonomi kreatif Indonesia. Berbagai pertunjukan budaya dan kuliner khas diharapkan semakin memeriahkan suasana selama lima hari penyelenggaraan.

Yuk ramaikan! Datanglah ke stand Sumut di Hall A 87-94 dan nikmati kuliner spesial di K 89-90. Horas Hamuna, mari dukung karya anak bangsa! (IG)

Laporan ini disampaikan Senin , 20 Juli 2026 malam oleh Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Anrico Pasaribu, didampingi sejumlah jajaran pimpinan organisasi.

Laporan pengaduan yang masuk melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya itu sudah diterbitkan Surat Tanda Penerimaan Laporan dengan nomor STTLP/B/5291/VII/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA atas Laporan Polisi Nomor LP/B/5291/VII/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 20 Juli 2026 pukul 20.37 WIB.

Dalam laporan awal, pihak pelapor mendasarkan dugaan tindak pidana pada Pasal 242 KUHP Tahun 2023 terkait ujaran kebencian.

Laporan pengaduan ini, seperti disiarkan JPNN, berawal dari peristiwa di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Jumat, 17 Juli 2026.

Saat itu, seusai mendampingi kliennya, Hotman Paris diduga menyampaikan pernyataan bernada merendahkan kepada wartawan yang sedang bertugas. Beberapa kalimat yang dipersoalkan antara lain, "Kalau lu gak ngerti pasal, lebih baik berhenti jadi wartawan" serta "Kamu punya otak gak?"

PWI Pusat menilai pernyataan tersebut tak cuma menyasar individu wartawan, tetapi juga berpotensi merendahkan kehormatan profesi pers yang menjalankan fungsi konstitusional sebagai penyampai informasi kepada publik.

"Kehadiran kami mendampingi Saudara Anrico Pasaribu merupakan bentuk solidaritas sekaligus komitmen organisasi dalam melindungi kehormatan profesi wartawan. Kritik maupun perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar, namun penghinaan dan intimidasi verbal terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas tidak dapat dibenarkan," demikian pernyataan jajaran pengurus PWI Pusat usai membuat laporan di Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, juga menyampaikan keprihatinan dan mengecam keras dugaan penghinaan tersebut.

Menurutnya, setiap narasumber memiliki hak untuk menolak menjawab pertanyaan, mengoreksi informasi, atau mengakhiri wawancara, namun hak itu tidak boleh diwujudkan melalui tindakan atau pernyataan yang merendahkan martabat wartawan.

PWI Pusat menegaskan wartawan menjalankan tugas berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Karena itu, setiap bentuk penghinaan, intimidasi, maupun perlakuan yang merendahkan profesi pers dinilai patut mendapat perhatian dan penegakan hukum secara proporsional.

Melalui laporan ini, PWI Pusat berharap Polda Metro Jaya dapat memproses perkara secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah tersebut diharapkan menjadi bentuk perlindungan terhadap kemerdekaan pers sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Hadir dalam pendampingan itu antara lain Edison Siahaan yang membidangi Anti Kekerasan dan Keselamatan Wartawan, Wakil Ketua Bidang Hukum PWI Pusat Jimmy Endey, Wakil Sekretaris Jenderal PWI Pusat Kadirah, serta Bendahara Umum PWI Pusat Sumber Rajasa Ginting. Selain itu, Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo, Sekretaris Arman Suparman, dan sejumlah wartawan Pos liputan Polda Metro Jaya juga turut serta.***