Kepala Kortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menegaskan langkah ini untuk menggali informasi terkait laporan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana dalam proses pengadaan lahan Sepolwan.

Dia memastikan penyelidikan berjalan sesuai aturan dan bukan bentuk kriminalisasi terhadap Oegroseno.

Menurut Totok, klarifikasi merupakan bagian dari proses penyelidikan untuk menentukan apakah suatu peristiwa memiliki unsur tindak pidana korupsi atau tidak.

Mekanisme ini disebut sudah diatur dalam KUHAP sebagai upaya memperoleh keterangan.

Sebelumnya, Oegroseno --seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Koran Bali Express yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 24 Juli 2026-- mengaku keberatan dan merasa dikriminalisasi karena kebijakan terkait lahan yang dilakukan lebih dari 15 tahun lalu kembali diperiksa.

Dia mempertanyakan dasar penyelidikan serta meminta adanya kejelasan terkait dugaan kerugian negara dan unsur pidana dalam perkara tersebut.***

Aksi kemanusiaan dan kebersihan lingkungan ini dilaksanakan secara serentak sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat.

Aksi gotong-royong bersih-bersih rumah ibadah tersebut merupakan tindak lanjut langsung atas arahan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Langkah konkret ini menjadi bentuk dukungan nyata Partai Demokrat terhadap Program Nasional Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Lebih dari 100 peserta tampak antusias terlibat aktif dalam kegiatan tersebut.

Aksi kolaboratif ini menghimpun sinergi dari berbagai pihak, mulai dari pengurus dan simpatisan DPC Partai Demokrat Labuhanbatu, petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Labuhanbatu hingga ormas Pemuda Panca Marga (PPM).

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Labuhanbatu, H. Marajungjung Siregar, SH, MH, menyampaikan bahwa aksi simpatik ini dilaksanakan atas instruksi serta perintah langsung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat kepada seluruh tingkatan kepengurusan di daerah.

"Sesuai perintah DPP, dalam rangka memperingati ulang tahun Partai Demokrat yang ke-25, setiap minggunya seluruh DPC melaksanakan kegiatan bakti sosial, mulai dari bakti di rumah ibadah, penanaman pohon, kebersihan lingkungan, dan kegiatan sosial lainnya," ujar Marajungjung saat memberikan keterangan resmi usai kegiatan di Masjid Raya Al Ikhlas.

Ia menjelaskan, fokus aksi kebersihan ini menyasar area dalam maupun luar rumah ibadah.

Para peserta bergotong-royong melakukan pembersihan interior, pengerukan sampah, hingga penanaman bibit pohon di halaman masjid agar tercipta lingkungan yang bersih, indah, serta nyaman bagi para jamaah.

Selain kegiatan pelestarian lingkungan, DPC Partai Demokrat Labuhanbatu juga telah menyiapkan agenda lanjutan yang dikemas dalam bentuk pesta rakyat serta program penyaluran santunan untuk anak yatim.

Marajungjung menekankan bahwa beragam perlombaan rakyat digelar untuk membangkitkan kembali semangat kebersamaan sekaligus bernostalgia dengan masa kepemimpinan nasional era Presiden ke-6 RI.

"Perlombaan ini banyak kita buat untuk rakyat dalam bentuk pesta rakyat, supaya rakyat bisa mengingat kembali masa-masa kejayaan Partai Demokrat waktu Bapak SBY menjabat Presiden. Tujuan kami adalah agar Partai Demokrat semakin merakyat, selalu diingat rakyat, dan mudah-mudahan terus dipilih oleh rakyat," tegas purnawirawan Polri itu.

Marajungjung menambahkan, aksi bakti sosial mingguan ini dilaksanakan secara serentak oleh seluruh DPC Partai Demokrat di Indonesia sebagai wujud komitmen nyata partai politik untuk senantiasa hadir dan membawa manfaat langsung bagi masyarakat luas. (HBB)

Hingga kini, Kejati mengaku belum menerima laporan resmi terkait dugaan itu.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi-- seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Sekilas sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 24 Juli 2026-- mengatakan setiap laporan masyarakat dapat disampaikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Menurutnya, laporan yang masuk akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

Rizaldi menjelaskan Kejati Sumut memang telah menerima sejumlah laporan mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG di beberapa daerah.

Namun, khusus untuk dugaan pungli yang disebut terjadi di Kabupaten Simalungun, pihaknya menyatakan belum ada laporan resmi yang diterima.

Ia menegaskan seluruh laporan masyarakat tetap akan diterima dan diteruskan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

Kejati Sumut memastikan setiap pengaduan akan diperlakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Dugaan pungli tersebut mencuat saat puluhan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejati Sumut pada Rabu (22/7/2026).

Dalam aksi itu, demonstran meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Simalungun.

Massa aksi menduga terdapat praktik pemerasan terhadap pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh sebuah yayasan bernama Yayasan Harapan Baru.

Dugaan itu mencakup permintaan dana hingga Rp364 juta serta pungutan biaya sewa lahan sebesar Rp15 juta setiap bulan.

Selain itu, para demonstran juga menyampaikan dugaan keterlibatan sejumlah pejabat daerah, termasuk Wakil Bupati Simalungun Benny Gusman Sinaga yang disebut sebagai Ketua Satgas MBG, serta seorang Wakil Ketua DPRD Simalungun berinisial BOR yang diduga berkaitan dengan penyediaan bahan makanan.

Hingga kini, dugaan itu masih berupa tuduhan yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa dan belum dibuktikan melalui proses hukum.***

Seorang pria berinisial KSC (36) yang diduga kuat sebagai pengedar sabu ditangkap di Lingkungan II, Kelurahan Binasi, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kamis (23/7/2026) sekira pukul 19.00 WIB.

Kapolres Tapanuli Tengah melalui Kasat Narkoba Polres Tapteng, AKP Johannas Munthe, membenarkan adanya penangkapan terhadap warga setempat tersebut.

"Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang resah karena area pinggir jalan dekat SPBU mini di Kelurahan Binasi kerap dijadikan lokasi transaksi narkotika jenis sabu," ujar AKP Johannas Munthe.

Menindaklanjuti informasi warga, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Tapteng yang dipimpin Ipda Kasmin Nadeak, S.H., langsung melakukan penyelidikan di lokasi sasaran. Setelah melakukan pemantauan, petugas mengidentifikasi keberadaan tersangka dan mengamankannya tanpa perlawanan.

Dalam penggeledahan badan terhadap tersangka KSC, petugas menyita barang bukti berupa tiga paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 7,21 gram, satu unit timbangan digital (scale) berwarna silver, serta satu plastik klip bening kosong.

Petugas kemudian melakukan penggeledahan lanjutan ke rumah tersangka dan menemukan barang bukti tambahan berupa dua buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik.

Berdasarkan interogasi awal, tersangka KSC mengakui seluruh barang haram tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang pria berinisial D di Kota Medan.

"Saat ini tersangka beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Mapolres Tapanuli Tengah untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kami juga terus melakukan pengembangan guna membongkar jaringan yang berada di atasnya," tegas AKP Johannas Munthe.

Atas perbuatannya, tersangka KSC dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.(campa)

Peninjauan itu meliputi kondisi dapur, blok hunian warga binaan, hingga kawasan rumah dinas, sebagai upaya memastikan seluruh layanan pemasyarakatan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Dalam kegiatan itu, Kakanwil didampingi oleh Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Lapas Tebing Tinggi beserta jajaran.

Peninjauan diawali di area dapur untuk memastikan proses penyelenggaraan makanan bagi warga binaan berlangsung sesuai prosedur, baik dari aspek kebersihan, keamanan pangan, fasilitas pendukung, maupun kualitas makanan yang disajikan. Kakanwil menegaskan bahwa penyediaan makanan yang layak merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar warga binaan yang harus dijaga secara konsisten.

Selanjutnya, Kakanwil-- seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 24 Juli 2026-- melihat dari dekat kondisi blok hunian dengan meninjau kondisi lingkungan, kebersihan kamar, serta pelaksanaan pengamanan oleh petugas.

Di sana, dia juga memberikan penguatan kepada jajaran agar terus meningkatkan kewaspadaan, kedisiplinan, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas guna menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan kondusif.

Monitoring kemudian dilanjutkan dengan peninjauan kawasan rumah dinas untuk memastikan kondisi bangunan, kebersihan lingkungan, serta kelayakan fasilitas yang tersedia. Peninjauan ini merupakan bagian dari upaya menjaga dan mengoptimalkan pemanfaatan aset negara agar tetap terpelihara dengan baik serta mampu mendukung pelaksanaan tugas kedinasan secara maksimal.***

Dalam kesempatan wawancara, Rizal menceritakan awal permasalahan tersebut. Menurutnya, ibunya menjual rumahorang tua mereka di Pasar 2, Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Langkat kepada Ali Bakri alias Dapeten dengan kesepakatan harga Rp600 juta.

Pembayaran dilakukan secara bertahap, dengan uang muka Rp200 juta, sementara sisanya dijanjikan akan dilunasi dalam waktu 4 hingga 5 tahun, yaitu paling lambat tahun 2018.

"Namun sampai sekarang belum ada pelunasan. Malah semuanya tidak diakui," ujar Rizal.

Rizal menambahkan bahwa surat-surat tanah telah diambil oleh Ali Bakri dan kemudian dijadikan jaminan ke bank. Akibatnya, rumah miliknya yang terletak di atas satu sertifikat tersebut kini juga telah dialihkan ke nama orang lain.

"Rumah ini rumahorang tua saya. Ada dua rumah yang dempet, satu rumah milik mamak (ibu) dan satu rumah saya di bawah. Semuanya satu surat tanah atas nama bapak saya, Boimin," jelasnya.

Boimin diketahui telah meninggal dunia sekitar usia 60-an tahun. Rizal adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Saat ini tersisa dua saudara, karena kakaknya telah meninggal, sementara adik perempuannya tinggal di bagian bawah rumah tersebut.

Rizal mengaku terkejut ketika hendak menempati rumahwarisan orang tuanya. Ia baru mengetahui bahwa properti tersebut telah berpindah tangan. Upaya menagih secara baik-baik kepada Ali Bakri pun sia-sia.

"Semalam saya bicarakan, minta agar dilunasi. Malah dia tidak terima. Setelah mamak meninggal, dia bilang mamak yang minjam ke bank," kata Rizal.

Ia mengaku belum pernah ada mediasi resmi. Setiap kali meminta penjelasan, Ali Bakri selalu membantah dan tidak menunjukkan niat untuk menyelesaikan kewajibannya.

Rizal mengatakan telah mengecek ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan membuktikan bahwa sertifikat kini sudah atas nama orang lain, termasuk nama Ali Bakri pada tahap sebelumnya. Ia masih menyimpan bukti perjanjian jual beli berupa kuitansi tulisan tangan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Ali Bakri belum memberikan tanggapan.(QQ)

"Saya sudah dari dua hari lalu kasih tahu ke klien saya, Febrie, sekarang jadi mantan Jampidsus, saya mengundurkan diri," kata Hotman di Jakarta, Kamis (23/7).

Dia menjelaskan alasan pengunduran diri itu lantaran ingin fokus pada kesehatannya.

Hotman Paris mengaku sedang mengalami saraf kejepit. Dia menjalani operasi di Singapura pada 9 Juli 2026.

Beberapa hari kemudian, Hotman Paris menjadi kuasa hukum Febrie Adriansyah.

Padatnya pekerjaan membuat Hotman Paris kembali merasakan sakit, sehingga memutuskan fokus pada pengobatan.

"Surat dokter jelas instruksinya dua minggu enggak boleh kerja. Baru empat hari lalu saya merasa makin sakit," katanya seperti disiarkan JPNN.

Hotman Paris mengakui Febrie menerima dan memaklumi pengunduran dirinya itu.

"Dia bisa memaklumi, enggak apa-apa. Dia sahabat saya ini juga memaklumi," katanya.

Terkait pengganti, Hotman mengatakan bahwa Massagus Farizi masih bertindak sebagai kuasa hukum Febrie.

"Kan, ada pengacaranya Pak Farizi, ada. Itu pensiunan jaksa senior itu, tetapi memang dahulu pernah kerja sama gue juga, pernah anak buah saya, dan ada tim lain," ucapnya.

Seperti diberitakan POSMETRO MEDAN sebelumnya, pada Jumat (17/7), Hotman menyatakan telah menerima surat kuasa dari Febrie Adriansyah untuk mendampingi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam penanganan perkara PT Asabri periode 2020–2024 oleh Kejaksaan Agung.***

Ines dan Yamal sendiri sudah mengumumkan hubungan mereka sejak awal 2026 lalu. Setelah itu dia mengungkapkan betapa berat dampak hujatan yang terus berdatangan terhadap kondisi emosionalnya.

"Aku tidak pernah menyangka membagikan sesuatu yang sesederhana ini akan berujung seperti sekarang. Aku sudah menghabiskan berjam-jam membaca komentar. Meski berusaha kuat, aku tetap manusia. Di balik akun ini ada seseorang yang bisa merasa sedih, menangis, membuat kesalahan, dan tetap manusia meski menjalin hubungan dengan seseorang," tulis Ines di akun media sosialnya.

Komentar negatif dari netizen tersebut diterima Ines setelah Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina 1-0 lewat babak perpanjangan waktu.

Saat itu, Ines mengunggah foto bersama Yamal di tengah euforia perayaan sambil menulis, "Kamu berhasil. Selamat sayang, kamu juara dunia."

Pesepakbola 19 tahun itu pun membalas unggahan tersebut dengan kalimat singkat, "Aku mencintaimu, sayang."

Momen bahagia itu justru berubah menjadi pengalaman yang menyakitkan bagi Ines. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak keberatan menerima kritik, selama disampaikan dengan sopan.

"Aku paham tidak semua orang harus menyukaiku. Aku juga mengerti kritik jika disampaikan dengan hormat. Tapi ada perbedaan besar antara menyampaikan pendapat dan sengaja menghina, merendahkan, atau mendoakan hal buruk kepada seseorang yang bahkan tidak kalian kenal," ungkapnya.

Ines mengaku bahwa berusaha menjalani hidup sebaik mungkin tanpa mengganggu orang lain. Dia juga meminta netizen mengingat bahwa setiap akun media sosial memiliki sosok manusia di baliknya.

"Aku tidak menyakiti siapa pun. Aku tidak mengambil apa pun dari siapa pun. Aku hanya menjalani hidupku. Sebelum menulis komentar, ingatlah bahwa di balik layar ada seseorang yang punya keluarga, teman, rasa tidak percaya diri, dan perasaan," lanjutnya.

Ia mengaku sedih karena keluarganya juga ikut membaca berbagai komentar bernada kasar yang ditujukan kepadanya. Menurut Ines, tidak ada seorang pun yang pantas menerima ratusan hingga ribuan pesan penuh kebencian hanya karena kehidupan pribadinya.

"Aku tidak meminta semua orang menyukaiku. Aku hanya meminta sedikit empati dan rasa kemanusiaan. Semoga suatu hari nanti internet tidak lagi menjadi tempat yang merayakan kekejaman," tutupnya.

Di tengah kontroversi yang menimpa sang kekasih, Lamine Yamal diperkirakan akan kembali bergabung dengan Barcelona untuk mempersiapkan musim baru. Setelah sukses membawa Spanyol meraih dua gelar internasional sebelum usia 20 tahun, ia kini diharapkan kembali menjadi andalan klub Catalan tersebut.(DetikSport)

Dalam operasi yang dilakukan pada Selasa, 30 Juni 2026 sekitar pukul 12.00 WIB, petugas mengamankan seorang kurir berinisial YY (42) beserta barang bukti berupa 4 kilogram sabu, 48.411 butir ekstasi, 21 bungkus serbuk dan pecahan ekstasi seberat sekitar 535 gram, 322 cartridge mengandung etomidate, serta 729 butir Happy Five.

Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, Kombes Pol Putu Yudha Prawira-- seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Balai Polres yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 24 Juli 2026-- mengungkapkan penggerebekan dilakukan setelah tim menerima informasi adanya rumah kontrakan yang dijadikan gudang narkotika.

Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku telah lebih dari satu tahun menjadi kurir dengan tugas menjemput, menyimpan, mendistribusikan, dan mengantarkan narkotika atas perintah seorang bandar yang kini masih diburu.

Hasil kejahatannya juga disebut digunakan untuk membeli mobil dan sepeda motor.

Polda Riau kini terus mengembangkan kasus guna mengungkap jaringan yang lebih luas serta memburu aktor utama di balik peredaran narkotika itu.

Selain menjerat tersangka dengan Undang-Undang Narkotika, penyidik juga akan menerapkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk melacak dan menyita aset yang diduga berasal dari hasil bisnis narkoba.

Seluruh barang bukti dan tersangka saat ini telah diamankan di Mapolda Riau untuk proses penyidikan lebih lanjut.***

D alias A diduga melakukan tindakan cabul terhadap anak di bawah umur berinisial ARM (12). Langkah cepat ini diambil polisi untuk mencegah tindakan main hakim sendiri dari warga sekitar yang geram.

Kasus ini terungkap berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/132/V/2026/SPKT/POLRES TANJUNG BALAI. Ibu tiri korban, Yuni Audra (38), melaporkan bahwa peristiwa tersebut bermula pada Senin (4/5/2026) sekitar pukul 13.00 WIB.

Saat itu, terduga pelaku membujuk korban yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) dengan meminjamkan telepon genggam (HP). Di saat korban lengah, pelaku melancarkan aksi bejatnya dengan membuka pakaian korban dan melakukan pencabulan.

Ps. Kasi Humas Polres Tanjungbalai, Ipda M. Ruslan, SIP, menjelaskan bahwa kehadiran petugas di kediaman terduga pelaku bertujuan utama untuk melakukan evakuasi dan pengamanan, agar tidak terjadi amukan massa atau aksi main hakim sendiri oleh warga yang emosi.

"Kehadiran pihak Polres Tanjungbalai ke rumah terduga terlapor adalah untuk mengamankan dari amukan massa warga sekitar dan main hakim sendiri," ujar Ipda M. Ruslan.

Saat ini, penyidik Polres Tanjungbalai terus bekerja secara maraton untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pemeriksaan intensif dilakukan terhadap terduga pelaku, serta dengan memanggil sejumlah saksi, termasuk dari pihak keluarga korban serta dari keluarga terduga pelaku dan saksi ahli psikologi.

Polres Tanjungbalai mengimbau masyarakat agar tetap tenang, menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum kepada pihak kepolisian, dan tidak melakukan tindakan melanggar hukum.

Terlapor D alias A sudah dijadikan tersangka dan tersangka dijerat dengan Pasal 415 huruf b jo Pasal 417 dari UU RI No 1 tahun 2023 KUHPidana dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.

Seperti diberitakan, satu video yang memperlihatkan warga menggeruduk rumah seorang ASNguru perempuan viral di media sosial. Rumah guru tersebut digeruduk warga karena dugaan kasus pelecehan seksual.

Dilihat dari video yang beredar Kamis (23/7/2026), ada puluhan warga yang menunggu di depan rumah ASN tersebut. Tak lama berselang ASN wanita yang memakai seragam bersama seorang pria yang disebut suaminya dibawa keluar rumah.

Warga yang menunggu terlihat meluapkan kekesalan mereka kepada pasangan suami istri tersebut dengan melayangkan beberapa pukulan.

Mereka datang untuk mempertanyakan dugaan pencabulan terhadap seorang anak yatim piatu yang masih duduk di bangku kelas V sekolah dasar (SD).

"Heboh di Tanjungbalai guru PNS diduga bawa murid laki-laki kepada suaminya untuk disodomi," tulis narasi video viral itu.

Kepala Lingkungan (Kepling) V Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Sadam Husein, membenarkan adanya penggerudukan yang terjadi pada Rabu (22/7/2026) malam tersebut.

Menurutnya, warga mendatangi rumah itu setelah beredar informasi mengenai dugaan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur.

"Benar, terjadi keramaian di sini terkait sepasang suami istri yang diduga melakukan asusila terhadap anak di bawah umur," kata Sadam, saat dihubungi wartawan.

Sadam menjelaskan, kericuhan yang terjadi di lokasi diduga dipicu adu argumen antarmasyarakat hingga mengundang perhatian warga lain untuk berdatangan.

"Kalau kericuhan ini diduga akibat adanya adu argumen, sehingga masyarakat berdatangan. Kalau yang kami lihat, ini masyarakat sekitar yang datang ke sini," ujarnya.

la tidak mengetahui siapa yang mengkoordinasikan massa hingga mendatangi rumah tersebut. Menurutnya, banyaknya warga yang datang kemungkinan dipicu informasi yang telah lebih dulu viral di media sosial.

"Kami juga tidak mengerti kenapa bisa tiba-tiba masyarakat berbondong-bondong datang ke rumah itu. Tapi, menurut saya, mungkin karena informasinya sudah viral," katanya.

Untuk mengantisipasi terjadinya aksi kericuhan, pasangan suami istri yang diduga terlibat telah diamankan ke Polres Tanjungbalai. (Istana/detikSumut)

Impro yang kini mengontrak di rumah milik Juniarti Sinaga mengaku diminta membayar kembali tagihan yang sebelumnya telah dilunasi.

Kepada awak media, Selasa (21/7/2026), Impro mengatakan dirinya merasa dirugikan karena tagihan rekening air untuk periode Januari-Maret 2026 kembali ditagih saat dia hendak membayar rekening periode April -Juni 2026, itu pun ditambah denda.

"Pada bulan Januari-Maret saya sudah bayar dan ada slip pembayarannya. Tapi saat saya membayar tagihan April-Juni, saya justru diminta membayar lagi tagihan Januari-Maret," ujar Impro.

Menurutnya, kejadian serupa bukan pertama kali dialaminya. Dia mengaku pihak Perumda Tirta Nauli sempat mendatangi rumahnya dan meminta maaf, namun tidak memberikan penjelasan maupun penyelesaian atas persoalan tersebut.

Impro menjelaskan dirinya biasa membayar rekening air setiap tiga bulan sekali dan telah melunasi tagihan hingga periode April-Juni 2026.

"Kalau dihitung, saya sudah membayar tagihan sampai sembilan bulan. Yang membuat saya heran, rincian nominal tagihan yang diminta kembali nominalnya semua sama persis," katanya.

Selain merasa dirugikan secara materi akibat harus membayar kembali tagihan, Impro juga mengaku terganggu dengan cara penagihan yang dilakukan petugas.

"Kalau datang menagih bukan satu dua orang, tapi ramai-ramai. Telepon juga dilakukan berulang-ulang. Padahal kondisi air di rumah juga sering mati," keluhnya.

Impro merinci, tagihan untuk periode Januari-Maret sudah dibayar masing-masing sebesar Rp53 ribu, Rp48 ribu, dan Rp33 ribu.

"Parahnya, nominalnya sama semua. Terkesan seperti copy-paste rekening pembayaran air," ujarnya.

Ia berharap Perumda Tirta Nauli segera memperbaiki sistem administrasi penagihan agar tidak merugikan pelanggan lain.

"Harapan saya masalah ini diperbaiki. Ini menyangkut masyarakat banyak. Cukuplah saya yang menjadi korban dan dirugikan," pungkasnya.

Sementara direktur Perumda Tirta Nauli Sibolga Khairunas Panggabean saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal itu. "Akan saya tindaklanjuti dulu ya," balasnya. (Gabriel ginting)

Massa bahkan mengancam akan menghadang setiap truk CPO yang tidak mampu menunjukkan kelengkapan dokumen saat melintas maupun melakukan bongkar muat.

Ancaman tersebut disampaikan sebagai bentuk protes atas dugaan lemahnya pengawasan terhadap kendaraan pengangkut CPO melintas ugal - ugalan. Massa menilai seluruh aktivitas distribusi CPO harus dilakukan secara terbuka dan mematuhi seluruh aturan yang berlaku, termasuk terkait dokumen legalitas pengangkutan, dan bongkar muat.

"Kami meminta perusahaan menunjukkan dokumen yang lengkap. Jika tidak bisa membuktikan legalitasnya, kami siap melakukan aksi penghadangan sebagai bentuk pengawasan masyarakat," tegas salah seorang perwakilan massa aksi

"Kami meminta UPP Kelas III Tanjung Sarang Elang menghentikan sementara aktivitas bongkar muat CPO PT Hijau Pryan Perdana (HPP) kepada pihak PT Sinar Maritim Anugrah sebagai pihak pengangkut CPO sampai seluruh proses evaluasi selesai dilakukan.. Di depan gerbang Kantor UPP Kelas III Tanjung Sarang Elang Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. Kamis (23/7/2026) sekira pukul 11 Wib sampai selesai.

Koordinator Aksi SPPPLU, Fikril Hakim didampingi Koordinator Lapangan, Chairil Adha Nasution menegaskan bahwa kegiatan unjuk rasa dilakukan secara damai sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat.

Koordinator aksi Serikat Pemuda Peduli Pantai Labuhanbatu (SPPPLU) menegaskan bahwa penghentian sementara yang mereka tuntut bukan bertujuan menghambat investasi, melainkan sebagai langkah preventif agar tidak muncul polemik yang lebih besar di kemudian hari.

"Kami meminta otoritas pelabuhan tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik. Jika masih ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, maka aktivitas bongkar muat sebaiknya dihentikan sementara sampai semuanya terang," tegasnya dalam orasi.

Massa juga mendesak UPP Kelas III Tanjung Sarang Elang untuk bersikap independen dan terbuka kepada masyarakat. Menurut mereka, setiap aktivitas di kawasan pelabuhan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam aksi tersebut, para demonstran menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta evaluasi terhadap aktivitas bongkar muat CPO PT HPP, peningkatan pengawasan oleh instansi berwenang, serta penyampaian informasi kepada publik secara transparan apabila terdapat persoalan administratif maupun teknis.

Tidak ketinggalan perwakilan kaum emak - emak juga turut menyampaikan aspirasinya, yangn resah dengan truk tangki CPO melintas diduga terkadang ugal - ugalan kejar setoran. Mengancam akan ikut turut menghadang dan bahkan minta kegiatan diberhentikan.

Dikatakan sebelumnya, "Berdasarkan hasil pengamatan lapangan Aktivis Mahasiswa Serikat Pemuda Pantai Peduli (SPPPLU) Senin, 27 April 2026 lalu sekitar pukul 21.00 Wib, ditemukan adanya aktivitas bongkar muat CPO diduga berkaitan dengan kegiatan operasional PT HPP Panai Tengah, yang diduga berlangsung lebih kurang selama 2 tahun. Menurut informasi dan pengamatan kami tidak pernah dilakukan sosialisasi secara terbuka kepada masyarakat sekitar, sehingga menimbulkan keberatan dari masyarakat. Juga mengeluhkan lalu lalang truck pengangkut CPO melintasi jalan Desa dengan kecepatan tinggi, menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan terhadap pengguna jalan khususnya anak - anak dan warga sekitar." Ujarnya.

"Tidak hanya itu, juga muncul ada dugaan mengenau kelengkapan perizinan aktivitas bongkar muat, serta dugaan pencemaran lingkungan yang berpotensi mengganggu kelestarian Sungai Berumun dan mata pencaharian masyarakat nelayan." Tambahnya.

"Sebelumnya SPPPLU juga sudah melakukan audiensi dengan UPP Kelas III Tanjung Sarang Elang turut dihadiri Manager PKS PT HPP Panai Tengah pada 25 Mei 2026 namun pihak UPP maupun PT HPP belum memberikan penjelasan yang transparan diduga masih banyak informasi yang ditutup - tutupi."

Pada 25 Juni 2026, SPPPLU mengajukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Labuhanbatu difasilitasi Komisi IV turut dihadiri Kepala UPP Kelas III Tanjungn Sarang Elang, Julharia beserta jajaran, dan Manager PKS PT HPP Panai Tengah, dan Dishub Labuhanbatu. Namun belum bisa menunjukkan dokumen resmi dan lengkap yang menjadi dasar hukum aktivitas pelaksanaan bongkar muat CPO yang dipertanyakan.

Tuntutan aksi ada yang digelar 5 poin,

- Meminta UPP Kelas III Tanjung Sarang Elang menghentikan sementara aktivitas bongkar muat CPO sampai dokumen perizinan dan aspek hukum dinyatakan lengkap sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

- Untuk segera membuat sosialisasi kepada masyarakat Tanjung Sarang Elang, aktivitas bongkar muat CPO yang berdampak terhadap lingkungan dan kepentingan masyarakat.

- Meminta PT HPP Panai Tengah membuka seluruh dokumen perizinan yang berkaitan dengan kegiatan bongkar muat CPO.

- Meminta pemerintah dan instansi terkait menjamin keselamatan. masyarakat akibat aktivitas truk pengangkat CPO yang melintasi jalan Desa berkendara dengan sangat cepat.

- Meminta UPP Kelas III Tanjung Sarang Elang dan PT HPP menghormati hasil dan komitmen RDP DPRD Kabupaten Labuhanbatu.

Kepala UPP Tanjung Sarang Elang, Julharia melalui Staff Andriea Kurniawan dikonfirmasi langsung mengatakan, mohon maaf sebelumnya atas ketidakhadiran Kepala UPP Tanjung Sarang Elang dikarenkan sakit. Dikatakan "Mengenai hal ini dari pihak PT HPP sudah berkoordinasi dengan UPP Tanjung Sarang Elang." Ujarnya.

Manager PKS PT HPP, Dedi didampingi Manager Tanaman, dihadapan pengunjukrasa mengatakan, "salah satu tuntutan sudah dilakukan pihak pengelola, selanjutnya kedepannya kita koordinasikan bagaimana baiknya.." katanya singkat.

LPPPLU menilai bahwa kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui keterbukaan, bukan dengan membiarkan berbagai pertanyaan berkembang tanpa jawaban yang jelas.

Hingga aksi berakhir, demonstrasi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan dari Personil Polsek Panai Tengah dan personil Lantas Pos Ajamu. (Kholik)

Korban diketahui sebagai wiraswasta dan belum menikah. Penemuan bermula ketika warga mencium bau menyengat dari dalam ruko yang disewa korban.

Saksi pertama, Herman (40) melihat melalui lubang angin di atas pintu dan mendapati korban dalam keadaan terbaring dengan tubuh membengkak. Bau menyengat tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Lingkungan 7, Yudi Sunaryo.

Tak lama kemudian, personel Polres Pelabuhan Belawan yang dipimpin IPDA Rio Waldi Damanik bersama tim identifikasi mendatangi lokasi. Dari hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Saat ditemukan, korban hanya mengenakan celana dalam berwarna hitam.

Diduga korban sudah 3 hari meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi ke RS Bhayangkara Tingkat II Medan untuk dilakukan autopsi guna memastikan penyebab kematian korban.

Polisi juga telah melakukan olah TKP, pemeriksaan saksi, serta dokumentasi kejadian. Peristiwa ini sempat menarik perhatian warga sekitar karena lokasi ruko berada di kawasan padat penduduk. Korban meninggal tanpa ada kerabat yang mendampingi.

Penyebab pasti kematian belum dapat dipastikan. Sejumlah warga menduga korban mengalami serangan jantung, sementara ada pula yang menyebut kemungkinan korban tersetrum listrik.

Hingga kini, pihak kepolisian masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. (medankabar)

Kegiatan ini diselenggarakan di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor BNN, Jalan Keselamatan Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara, Kamis (23/07/2026).

Kegiatan itu dirangkai penyerahan bantuan bioflok (sistem budidaya ikan ramah lingkungan) dan 1 set tenis meja kepada Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari yang menjadi Kampung Bersinar (Bersih Narkoba).

Hal ini merupakan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dari Pemko Pematangsiantar berkolaborasi dengan BNN.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pematangsiantar Ir Ali Akbar diwakili Sekretaris Rina Sintaria Purba SE MM, mengatakan penyerahan bantuan tersebut sebagai wujud nyata kehadiran Pemko Pematangsiantar dalam menanggulangi serta pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada generasi muda maupun usia lanjut.

"Bantuan ini wujud kita hadir dan diperuntukkan kepada masyarakat, yang diserahkan kepada kelurahan dan kecamatan. Bantuan tersebut juga sebagai bentuk partisipasi Pemko Pematangsiantar agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas fisik yang menjadi motivasi dan terjauhkan dari narkotika," katanya seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Pemko Pematangsiantar yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 23 Juli 2026.

Rina berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat berkelanjutan kepada masyarakat.

"Harapan kami, tentu ini bermanfaat dan berkelanjutan ke depannya. Kita juga mendukung upaya pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kota Pematangsiantar. Kemarin kita juga serahkan bantuan alat tes urine kepada Polres Pematangsiantar, dan ini komitmen kita bersama," katanya.

Peringatan HANI menjadi momentum untuk memperkuat sinergi seluruh elemen pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam upaya pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Melalui kegiatan yang terhubung secara virtual dengan peringatan nasional tersebut, para peserta mengikuti rangkaian acara yang diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan penyampaian sambutan dan arahan mengenai pentingnya membangun komitmen bersama dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dari narkoba.

Melalui virtual, BNN RI memusnahkan 3,37 ton narkoba bertepatan dengan momentum peringatan HANI. Barang terlarang tersebut merupakan hasil penindakan dari berbagai kasus.

"Total keseluruhan barang bukti yang dimusnahkan pada hari ini adalah 3.373.558,27 gram dan 2.640 mililiter," kata Deputi Pemberantasan BNN RI Irjen Aswin Sipayung saat membacakan sambutan Kepala BNN RI Komjen Suyudi Ario Seto dalam konferensi pers di Bogor.

Barang bukti tersebut berasal dari hasil penindakan di berbagai daerah di Indonesia. Proses pemusnahan dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

"Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagian barang bukti disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara, pemeriksaan uji laboratorium, dan kepentingan penyidikan, sedangkan sisanya dimusnahkan," kata Aswin.

Sejumlah barang bukti yang dimusnahkan meliputi sabu-sabu dengan total berat awal mencapai 8.962,32 gram. Sebanyak 90,24 gram disisihkan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium, sehingga total sabu-sabu yang dimusnahkan 8.872,08 gram.

"Kedua, jenis hasis dengan total berat awal 3.006 gram. Setelah disisihkan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium sebanyak 10 gram, maka yang dimusnahkan sebanyak 2.996 gram," jelasnya.

Ketiga, bunga ganja asal Thailand dengan berat kotor mencapai 3.370.000 gram (3,37 ton) atau berat bersih 3.097.081,2 gram. Setelah disisihkan sebanyak 9.396 gram untuk keperluan uji laboratorium, total bunga ganja yang dimusnahkan sebesar 3.087.685,2 gram.

"Yang keempat, cairan prekursor dengan total volume awal sebanyak 890 mililiter. Setelah disisihkan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium sebanyak 30 mililiter, cairan prekursor yang dimusnahkan sebanyak 860 mililiter. Ditemukan pula dua bungkus plastik klip berisi metamfetamin dengan total neto 1,4 gram," bebernya.

Kegiatan pemusnahan ini merupakan bagian penting dari upaya BNN dalam memutus mata rantai peredaran gelap narkotika. BNN mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN).

"Diharapkan seluruh elemen masyarakat semakin meningkatkan kepedulian terhadap berbagai potensi ancaman penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di lingkungan masing-masing, dan aktif melaporkan setiap adanya dugaan tindak pidana narkotika melalui call center BNN 184," pungkas Aswin.

Menurutnya, peringatan HANI bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi pengingat bahwa perang terhadap narkoba harus dilakukan secara konsisten melalui edukasi, pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas.***

Ada hal unik menjelang kedatangan Surya Paloh ke Kota Medan. Spanduk bertuliskan 'PAW kan Anggota DPRDSumut Partai NasDem Inisial SSM Dapil Sumut 5 Diduga Terlibat Prostitusi' terbentang di Jalan Putri Hijau, Kota Medan.

Selain itu, pada spanduk berwarna putih tersebut juga bertuliskan ucapan selamat datang kepada Surya Paloh. "Selamat Datang di Kota Medan Bapak Surya Paloh," tertulis di spanduk.

Usut punya usut, ternyata spanduk tersebut ingin menyampaikan adanya dugaan kasus anggota DPRD Sumut yang terlibat dalam prostitusi.

Anggota DPRDSumut asal Partai NasDem berinisial SSM dapil 5 diduga yang disebut. Hingga berita ini ditayangkan, awak media mencoba menelusuri siapa pihak yang memasang spanduk tersebut. (TIM)

Majelis hakim sejak awal pemeriksaan tiga saksi terlihat berulang kali menelusuri rantai kewenangan, mulai dari proses pengusulan bantuan, penyaluran melalui Bank Mandiri, hingga keterlibatan BUMDesMa dalam pengadaan barang bagi korban bencana.

Salah satu saksi, Kristina Sam Elfrida Gultom, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir, menerangkan 303 keluarga penerima manfaat telah ditetapkan setelah proses verifikasi Kementerian Sosial. Masing-masing menerima bantuan senilai Rp5 juta yang disalurkan melalui rekening Bank Mandiri.

Di hadapan majelis hakim, saksi menjelaskan masyarakat mengetahui adanya bantuan melalui sosialisasi pemerintah desa. Dana dikirim ke rekening kolektif yang dibuka Bank Mandiri. Namun penerima tidak menerima buku tabungan karena mekanisme program berbeda dengan Program Keluarga Harapan (PKH).

Keterangan saksi berikutnya menarik perhatian majelis hakim. Saat ditanya apakah Dinas Sosial bertanggung jawab memastikan dana benar-benar diterima masyarakat, saksi menjawab tidak. Menurutnya, mekanisme penyaluran dana dilakukan melalui kerja sama yang telah diatur bersama pihak perbankan.

Hakim kemudian mendalami munculnya BUMDesMa dalam pelaksanaan program tersebut. Saksi menyebut keterlibatan BUMDesMa merupakan inisiatif terdakwa Fitri Agust Karo-Karo ketika menjabat Kepala Dinas Sosial. Namun ketika ditanya apakah BUMDesMa memiliki kemampuan menyediakan barang yang dibutuhkan penerima manfaat, saksi mengaku tidak mengetahui.

Majelis hakim juga meminta penjelasan Sekretaris Daerah dan Asisten I Setdakab Samosir mengenai tata kelola program. Salah satu pertanyaan yang mengemuka ialah bagaimana sebuah program perangkat daerah dapat berjalan tanpa melibatkan kepala daerah dalam prosesnya.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menuduh Fitri Agust Karo-Karo mengubah mekanisme bantuan dari transfer tunai menjadi pengadaan barang melalui BUMDesMa Marsada Tahi tanpa persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial. Jaksa juga mendalilkan adanya pemindahbukuan dana bantuan Rp1,515 miliar milik 303 penerima manfaat tanpa persetujuan pemilik rekening serta dugaan permintaan keuntungan sebesar 15 persen dari total bantuan. Dakwaan tersebut masih harus dibuktikan di persidangan.

Usai sidang, penasihat hukum terdakwa melontarkan kritik keras terhadap konstruksi perkara yang dibangun penuntut umum. Menurutnya, fakta-fakta yang terungkap di persidangan justru menunjukkan adanya persoalan kewenangan yang belum terjawab.

"Kalau yang dipersoalkan adalah pemindahbukuan dana dari rekening penerima, itu merupakan domain pihak bank yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Pertanyaannya, mengapa justru pihak yang memiliki kewenangan atas mekanisme itu tidak menjadi fokus perkara? kata tim penasihat hukum kepada wartawan, Kamis, 23(/7) Sore menjelang Magrib.

Menurut dia, transfer bantuan dari APBN telah selesai ketika dana masuk ke rekening masing-masing penerima manfaat. Setelah itu, mekanisme pencairan tidak lagi berada dalam kendali Dinas Sosial.

"Penasihat hukum juga menepis anggapan bahwa pelibatan camat dan kepala desa dalam pelaksanaan program merupakan penyimpangan. Menurutnya, mekanisme tersebut justru telah diakomodasi dalam petunjuk teknis (juknis) program yang diterbitkan Kementerian Sosial.

"Dalam hasil rapat, keterlibatan camat dan kepala desa itu memang diperbolehkan. Itu yang selama ini dimiringkan oleh jaksa. Padahal di juknis mekanisme tersebut diperbolehkan," ujar tim penasihat hukum.

"Meski demikian, dalil tersebut masih akan diuji dalam persidangan bersama alat bukti dan keterangan saksi lainnya sebelum majelis hakim mengambil kesimpulan atas perkara tersebut.

Fakta persidangan hari ini memperlihatkan dana dari Kemensos tidak pernah singgah ke rekening Dinas Sosial. Uang langsung masuk ke rekening masyarakat. Di mana letak perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada klien kami, itu yang sedang kami uji di persidangan," ujarnya.

Penasihat hukum juga menilai penyaluran bantuan dalam bentuk barang bukan serta-merta menunjukkan perubahan mekanisme yang melanggar aturan. Menurutnya, program tersebut sejak awal memang ditujukan untuk penguatan ekonomi korban bencana sehingga pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus disertai bukti pembelian barang sesuai jenis usaha penerima.

"Kami melihat ada perbedaan cara memahami konsep cash transfer dalam perkara ini. Persoalan itu yang sedang diuji di persidangan. Karena itu kami berpendapat dakwaan terhadap klien kami dipaksakan dan tidak mencerminkan keseluruhan fakta yang muncul di ruang sidang," ujarnya.

Sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi lainnya untuk menguji dalil dakwaan maupun bantahan dari pihak terdakwa sebelum majelis hakim menilai seluruh alat bukti yang diajukan para pihak.(erni)

Mengusung semangat tema nasional "Sayangi Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan" serta Gerakan BERLIAN (Bersama Lindungi Anak) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA RI), Mutiara Kids menghadirkan rangkaian kegiatan yang menggabungkan nilai edukasi, rehabilitasi sosial, dan penguatan karakter anak.

Sebagai lembaga yang bergerak di bidang terapi tumbuh kembang dan pendidikan inklusi di Kota Binjai, Mutiara Kids menilai Hari Anak Nasional bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi menjadi pengingat penting bahwa setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, berhak memperoleh lingkungan yang aman, ramah, dan inklusif.

"Kami berharap momentum Hari Anak Nasional ini semakin mendorong pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk menghadirkan ruang yang lebih nyaman, aman, dan setara bagi anak-anak, khususnya anak-anak berkebutuhan khusus agar dapat berkembang secara optimal sesuai potensinya," ujar Direktur Mutiara Kids, Ebenezer Manullang, Kamis,(23/7/2026)

Sebagai wujud kepedulian sosial, Mutiara Kids menyalurkan 50 paket beras kepada pengemudi Gojek Online dan petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Binjai yang setiap hari menjadi bagian penting dalam melayani masyarakat.

Menurut Ebenezer, kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada para pejuang keluarga yang bekerja tanpa mengenal waktu demi memenuhi kebutuhan rumah tangga.

"Di balik senyum anak-anak, ada orang tua yang berjuang setiap hari. Kami ingin Hari Anak Nasional juga menjadi momen untuk menghargai perjuangan mereka," ungkapnya.

Mutiara Kids secara konsisten melaksanakan program sosial pada awal pekan setiap bulan, seperti Jumat Berkah, berbagi beras, kunjungan ke panti asuhan, dan berbagai aksi kemanusiaan lainnya sebagai bagian dari budaya sekolah yang menanamkan nilai kepedulian sejak dini.

Yang membedakan kegiatan sosial Mutiara Kids adalah keterlibatan langsung anak-anak dalam setiap proses berbagi.

Dalam dunia terapi tumbuh kembang, pendekatan ini dikenal sebagai Community-Based Social Therapy (Terapi Sosial Berbasis Komunitas) atau Natural Environment Intervention, yaitu metode intervensi yang menghadirkan pengalaman nyata di lingkungan masyarakat untuk melatih kemampuan sosial, komunikasi, empati, interaksi, serta pembentukan karakter anak.

Melalui kegiatan tersebut, anak-anak tidak hanya belajar berbagi, tetapi juga berlatih:

• mengembangkan empati dan kepedulian sosial

• meningkatkan kemampuan komunikasi dan interaksi

• membangun rasa percaya diri di lingkungan masyarakat

• mengembangkan keterampilan adaptasi sosial sebagai bagian dari proses terapi.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep social participation dalam terapi anak, di mana pengalaman langsung di masyarakat menjadi media pembelajaran yang efektif untuk memperkuat perkembangan sosial-emosional anak.

Pada peringatan Hari Anak Nasional 2026, Mutiara Kids juga berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) Kota Binjai dalam berbagai rangkaian kegiatan resmi Pemerintah Kota Binjai.

Eben Ezer perwakilan Mutiara Kids mengikuti Upacara Hari Anak Nasional di Halaman Pemerintah Kota Binjai serta turut mendampingi kegiatan berbagi kasih kepada anak-anak dari keluarga petugas penyapu jalan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas P3AM Kota Binjai yang telah memberikan ruang kolaborasi bagi Mutiara Kids dalam peringatan Hari Anak Nasional tahun ini.

Kami merasa bangga dapat mendampingi Bapak Wali Kota Binjai, Drs. H. Amir Hamzah, M.AP, Bapak Sekretaris Daerah Kota Binjai beserta seluruh jajaran Pemerintah Kota Binjai dalam kegiatan yang penuh makna ini," tutur Eben Ezer Manullang.

Semangat Hari Anak Nasional akan berlanjut melalui Event Hari Anak Nasional 2026 yang diselenggarakan hasil kolaborasi antara Sekolah Tumbuh Kembang Anak Mutiara Kids dan Sanggar Mewarnai Shalsa Art, pada rangkaian kegiatan meliputi:

• Berbagi Kasih 50 Paket Beras;

• Lomba Mewarnai Tingkat TK

• Penampilan Reog Cilik;

• Bazaar UMKM

• Hiburan bersama influencer ADD Doy, Habibi Gemoy, dan Risma Bety.

Ibu Sari, menyampaikan bahwa Hari Anak Nasional merupakan momentum untuk mempererat hubungan antara anak, keluarga, sekolah dan masyarakat.

Hari Anak adalah bentuk cinta kita kepada anak-anak. Kehadiran orang tua, guru, komunitas, dan pemerintah menjadi fondasi penting dalam mendampingi setiap proses tumbuh kembang mereka.

"Semoga seluruh rangkaian kegiatan ini menghadirkan kebahagiaan, pengalaman positif, serta ruang yang lebih inklusif bagi setiap anak untuk berkembang sesuai potensinya," ujarnya.

Melalui perpaduan antara terapi berbasis komunitas, pendidikan inklusi, aksi sosial, dan kegiatan edukatif, Mutiara Kids berharap Hari Anak Nasional 2026 tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga menjadi gerakan nyata dalam membangun generasi yang sehat, peduli, berkarakter, dan siap menyongsong masa depan Indonesia. ( OP )

Langkah ini dilakukan untuk mendalami penyebab pasti timbulnya pemicu ledakan yang menewaskan tiga orang tersebut.

Berdasarkan pantauan di lokasi, petugas kembali memasang garis polisi (police line) dan memasuki area dalam lokasi kejadian. Sejumlah alat berat jenis excavator juga masih disiagakan di sekitar area rumah mewah yang hancur tersebut.

Sebelumnya, Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Sumatera Utara telah melakukan olah TKP lanjutan dan mengambil sejumlah sampel dari dalam bangunan rumah.

"Kalau barang bukti yang kita ambil, hanya sampel udaranya," ungkap Kasubbid Fisika dan Komputer (Fiskom) Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, AKBP Roy Tenno Siburian, saat diwawancarai di lokasi kejadian, Rabu (22/7/2026).

Roy mengatakan bahwa hasil pengecekan dari alat Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) di dalam rumah itu memang ditemukan kandungan gas metan. Dengan begitu, ledakan itu memang dipicu karena detonasi gas metana.

"Hasil pemeriksaan kita dengan GC-MS tadi, itu memang ditemukan di sana metan atau CH4, atau gas yang digunakan PGN. Sampai sejauh ini, kita sudah final bahwa tentang penyebab ledakan yang terjadi adalah karena detonasi gas metan," pungkasnya.

Untuk diketahui, ledakan ini terjadi pada Senin (20/7) sekira pukul 15.30 WIB. Dalam peristiwa itu, ada 7 orang yang menjadi korban.

Dari total tersebut, empat di antaranya selamat, sedangkan tiga orang lainnya ditemukan meninggal dunia tertimpa reruntuhan. (Dam)

Tradisi ini dipimpin oleh Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., sebagai penanda dimulainya fase baru pembentukan para lulusan Akademi Kepolisian.

Sebanyak 282 Perwira Remaja, yang terdiri atas 249 Polisi Laki-laki (Polki) dan 33 Polisi Wanita (Polwan), mengikuti rangkaian tradisi penghormatan kepada Panji-panji Kepolisian Negara Republik Indonesia, pembacaan ikrar, tradisi mencium Panji-panji Kepolisian, pengalungan bunga, hingga penyerahan pedang perwira.

Prosesi tersebut bukan sekadar simbol kehormatan, tetapi juga peneguhan komitmen moral untuk mengemban nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam setiap langkah pengabdian.

Tradisi penyambutan ini menjadi gerbang awal pembentukan karakter kepemimpinan para Perwira Remaja sebelum memasuki tahapan pendidikan sebagai Pasis.

Pada fase tersebut, mereka akan dipersiapkan untuk memahami dinamika organisasi, memperkuat kapasitas kepemimpinan, serta membangun kesiapan menghadapi tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pangkat pertama yang diterima para perwira remaja Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan amanah sekaligus kepercayaan dari seluruh rakyat Indonesia.

Presiden menekankan bahwa sejak resmi dilantik, para perwira tidak lagi hanya menjadi bagian dari keluarga, melainkan telah mengemban tanggung jawab sebagai abdi bangsa dan negara.

"Mulai hari ini, saudara bukan lagi milik dirimu sendiri. Mulai hari ini, sesungguhnya saudara bukan lagi milik keluargamu lagi. Saudara sudah menjadi milik bangsa dan negara. Saudara adalah generasi penerus yang akan memikul tanggung jawab berat untuk membela negara dan bangsa, meneruskan cita-cita pendiri bangsa," ucap Presiden,saat memberikan amanat dalam Upacara Prasetya Perwira (Praspa) TNI dan Polri Tahun 2026 di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (22/7/2026).

Menurut Kepala Negara, tugas seorang perwira tidak hanya menjaga kedaulatan negara, tetapi juga hadir di tengah masyarakat saat menghadapi berbagai persoalan.

Karena itu, Presiden mengapresiasi keterlibatan para calon perwira dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara sebagai bentuk nyata pengabdian kepada rakyat.

"Itulah makna pengabdian yang sesungguhnya. Saya gembira bahwa angkatan ini terlibat langsung dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Kita adalah tentara dan polisi rakyat. Kesulitan rakyat akan menjadi kesulitan saudara," katanya.

Presiden juga mengingatkan bahwa sumpah yang telah diucapkan merupakan janji suci kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa, negara, dan seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, para perwira diminta memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Setialah kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setialah kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang paling utama setialah kepada rakyat Indonesia. Jangan pernah ada kepentingan apa pun yang lebih tinggi daripada kepentingan bangsa," tegas Presiden.

Dalam amanatnya, Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa tantangan global berkembang semakin cepat. Ancaman terhadap bangsa, menurutnya, tidak lagi hanya berasal dari kekuatan militer, tetapi juga perang siber, penyebaran informasi, narkotika, penyelundupan, kejahatan lintas negara, hingga infiltrasi budaya.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Presiden meminta para perwira muda terus meningkatkan kapasitas diri, terutama dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Saudara-saudara sebagai generasi penerus adalah garda terdepan untuk meraih cita-cita kita, menjaga bangsa dan negara. Kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kuasai kecerdasan buatan, sistem siber, teknologi nirawak, dan bahasa asing. Perwira masa depan harus unggul dalam karakter, disiplin, kepemimpinan, serta penguasaan sains dan teknologi," tandas Presiden.

Dalam amanatnya, Wakapolri menegaskan bahwa pangkat perwira bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari proses belajar yang lebih besar sebagai calon pemimpin Polri.

"Hari ini adalah hari kebanggaan, tetapi esok adalah hari pembuktian. Bangsa ini menaruh harapan besar di pundak kalian. Jadilah perwira yang cerdas, berintegritas, humanis, dan adaptif, dengan Tribrata serta Catur Prasetya sebagai kompas dalam setiap langkah pengabdian," tegas Wakapolri.

Menurut Wakapolri, bekal terpenting yang harus dimiliki seorang perwira bukan hanya kemampuan teknis, tetapi juga kepercayaan masyarakat. Kepercayaan tersebut tidak dibangun oleh pangkat maupun kewenangan, melainkan melalui integritas, keteladanan, profesionalisme, dan pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa satu tindakan yang menyimpang dapat mengurangi kepercayaan publik yang selama ini dibangun oleh seluruh anggota Polri. Karena itu, setiap Perwira Remaja harus menjaga kehormatan institusi melalui sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas.

Wakapolri juga menekankan bahwa para Perwira Remaja akan mengabdi pada era yang penuh perubahan. Perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru, mulai dari kejahatan siber, penyebaran hoaks, radikalisme digital, hingga kejahatan transnasional.

Kondisi tersebut menuntut setiap perwira untuk terus belajar, menguasai teknologi, memanfaatkan data, serta mengedepankan pendekatan ilmiah dalam setiap pengambilan keputusan.

Selain itu, setiap wilayah penugasan memiliki karakteristik sosial, budaya, dan tantangan keamanan yang berbeda. Oleh karena itu, kemampuan beradaptasi, memahami masyarakat, serta menghadirkan solusi yang tepat menjadi kualitas kepemimpinan yang harus terus dibangun sejak masa pendidikan.

Mengakhiri amanatnya, Wakapolri mengajak seluruh Perwira Remaja menjadikan masa pendidikan sebagai Pasis sebagai momentum untuk memperkuat karakter, wawasan, dan integritas sebelum terjun mengemban amanah di tengah masyarakat.

Tradisi Penyambutan Perwira Remaja menjadi penanda bahwa perjalanan mereka sebagai pemimpin Polri baru saja dimulai. Dari fase inilah akan lahir perwira-perwira yang tidak hanya cakap dalam penegakan hukum, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan masyarakat sebagai fondasi utama keberhasilan Polri dalam mengawal pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. (BBS)

Berdasarkan data harga pangan.sumutprov.go.id, Kamis (23/7/2026), hargacabai merah terendah berada di Pakpak Bharat seharga Rp 30 ribu per kg, disusul Tapanuli Utara dan Samosir sebesar Rp 32 ribu per kg.

Sementara itu, hargacabai merah tertinggi berada di Kabupaten Nias Barat yang menembus harga Rp 50 ribu per kg. Namun begitu, kabupaten ini belum melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dipatok Rp 55 ribu per kg.

Selain itu, beberapa daerah yang sudah mematok harga di atas Rp 40 ribu per kg, di antaranya ada Nias Utara Rp 45 ribu per kg Tanjung Balai hingga Padanglawas Utara seharga Rp 40 ribu per kg.

Sementara itu, hargacabai merah di Kota Medan dijual rata-rat sebesar Rp 37.476 per kg, ada kenaikan Rp 1.200an dibanding hari sebelumnya. Harga cabai merah di Medan mengalami kenaikan signifikan dibanding pekan lalu yang dijual di bawah Rp 30 ribuan per kg.

Tak hanya cabai merah, hargadaging ayam ikut terkerek naik yang kini beberapa daerah menjual di atas Rp 40 ribuan per kg. Harga daging ayam tertinggi berada di Sibolga yang menjual Rp 47 ribuan per kg, di atas HET yang dipatok Rp 40 ribu per kg.

Selain Sibolga, beberapa daerah yang mematok harga tinggi, yakni ada Samosir sebesar Rp 44 ribu per kg, Binjai Rp 41 ribu per kg, maupun Humbahas sebesar Rp 40 ribu per kg. (DetikSumut)