Dalam pengungkapan tersebut, dua orang ditetapkan sebagai tersangka, sementara enam orang lainnya dikirim ke pusat rehabilitasi setelah hasil tes urine dinyatakan positif mengonsumsi narkoba.

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H., memimpin langsung konferensi pers pengungkapan kasus tersebut pada Rabu (3/6/2026) sore di lokasi Phantom KTV.

Kegiatan itu turut dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Dandim 0201/Medan Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo, serta perwakilan Bea Cukai sebagai bentuk sinergi pemberantasan narkoba di Kota Medan.

Jean Calvijn menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari operasi senyap yang dilakukan petugas pada Sabtu, 23 Mei 2026 sekitar pukul 04.30 WIB. Saat penggerebekan berlangsung, petugas mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba di dalam tempat hiburan malam tersebut.

Dua orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, yakni IRF alias BLM (21), seorang cleaning service warga Desa Helvetia, Kabupaten Deli Serdang, dan MFF (22), wiraswasta yang juga berasal dari wilayah Helvetia, Deli Serdang.

Selain dua tersangka, polisi turut mengamankan seorang Disk Jockey (DJ), seorang teknisi, serta beberapa pengunjung yang kemudian menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Enam orang di antaranya dinyatakan positif narkoba berdasarkan hasil tes urine dan langsung dikirim ke pusat rehabilitasi.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita 18 butir pil ekstasi warna pink dengan total berat lebih dari 8 gram. Barang haram itu ditemukan dengan modus disembunyikan di dalam kemasan nasi bungkus untuk mengelabui petugas.

Selain narkoba, polisi juga mengamankan uang tunai sebesar Rp1.300.009 yang diduga hasil penjualan ekstasi, uang Rp400 ribu yang diakui sebagai keuntungan penjualan, satu unit handphone Android, satu unit laptop, tas hitam, kertas nasi pembungkus narkoba, serta sejumlah minuman beralkohol tanpa pita cukai resmi.

Kapolrestabes Medan menyebut pihaknya menduga kuat adanya keterlibatan dan pembiaran dari manajemen tempat hiburan malam tersebut terhadap praktik peredaran narkoba yang terjadi di dalam lokasi usaha mereka.

"Di Phantom KTV berhasil diungkap narkoba jenis ekstasi yang disembunyikan dalam kemasan nasi bungkus dan melibatkan pihak manajemen," ujar Jean Calvijn.

Ia juga mengungkapkan bahwa lokasi tersebut sebelumnya pernah tersandung kasus serupa saat masih bernama Dragon KTV pada tahun 2025. Saat itu, polisi menemukan sekitar 700 butir pil ekstasi dari lokasi yang sama.

"Sampai saat ini tim masih mengembangkan jaringan lainnya. Kami juga sedang mengejar DPO pemilik 700 butir ekstasi di THM yang dulunya bernama Dragon KTV. Kami mendalami adanya irisan atau afiliasi antara Dragon KTV dengan Phantom KTV," tegasnya.

Kasus ini juga memicu respons keras dari Pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas mengungkapkan bahwa Phantom KTV ternyata belum memiliki izin operasional yang lengkap.

Menurut Rico, tempat hiburan malam tersebut tidak memiliki sejumlah izin penting, mulai dari izin restoran, izin bar, hingga Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Selain itu, usaha tersebut juga disebut tidak pernah membayar pajak daerah.

"Kita tidak mau tempat usaha dijadikan lokasi peredaran narkoba. Pemerintah Kota Medan mendukung pertumbuhan usaha, tetapi seluruh perizinan harus lengkap dan tidak boleh menjadi tempat transaksi narkoba yang merugikan masyarakat," kata Rico.

Atas berbagai pelanggaran tersebut, Pemerintah Kota Medan bersama aparat penegak hukum menegaskan bahwa Phantom KTV harus ditutup demi menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya narkotika.

Keberhasilan pengungkapan ini menjadi peringatan keras bagi pengelola tempat hiburan malam agar tidak membiarkan usahanya menjadi sarang peredaran narkoba. Polrestabes Medan menegaskan akan terus melakukan pengawasan ketat serta tindakan tegas terhadap seluruh pelaku tanpa pandang bulu.

Saat ini kedua tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolrestabes Medan guna menjalani proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.(DAM)

"Publik ingin pelayanan yang cepat, kebijakan yang tepat sasaran, dan penggunaan anggaran yang benar-benar memberi manfaat," ujar Sulaiman Harahap di Ruang Rapat I Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, SAKIP, reformasi birokrasi, dan zona integritas tidak boleh dipandang sekadar agenda administratif tahunan. Ketiganya merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan modern yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Sulaiman juga menegaskan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota agar reformasi tidak berhenti pada penyusunan dokumen, pelaksanaan rapat, maupun presentasi semata.

"Saya tidak ingin ada lagi daerah yang nilai administrasinya baik, tetapi pelayanan publiknya lambat, kemiskinannya tinggi, investasinya rendah, dan masyarakat masih mengeluhkan birokrasi yang berbelit," tegasnya.

Ia menambahkan, kepala daerah harus menjadi motor utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Selain itu, budaya kerja birokrasi perlu berubah secara menyeluruh, pembangunan zona integritas harus diwujudkan secara substantif, dan transformasi digital harus diperkuat secara serius di seluruh daerah.

"Karena itu, reformasi birokrasi sesungguhnya adalah upaya mengembalikan birokrasi kepada tujuan utamanya, yakni melayani masyarakat secara efektif dan berkeadilan," katanya.

Sulaiman berharap kegiatan asistensi tersebut tidak berhenti sebagai forum seremonial, melainkan menjadi momentum evaluasi yang jujur sekaligus langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Sumatera Utara.

"Kita ingin menghadirkan birokrasi yang bukan hanya sibuk bekerja, tetapi birokrasi yang mampu menghasilkan perubahan nyata bagi rakyat. Birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani, serta mampu membawa Sumut menjadi daerah yang berdaya saing, unggul, maju, dan berkelanjutan," pungkasnya.(DISU)

FOTO

Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap membuka secara resmi acara Pendampingan Asistensi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), RB (Reformasi Birokrasi), dan ZI (Zona Integritas) pada Pemerintah Daerah Prioritas di wilayah Sumut di Ruang Rapat I Lantai 2 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Kota Medan, Rabu (3/6/2026).

(Foto : Alexander AP Siahaan/Diskominfo Provsu).

Ayahnya bekerja sebagai tukang lemari, sementara ibunya ASN pemerintah daerah yang hanya berbekal pendidikan SMA, namun memiliki keyakinan kuat bahwa pendidikan dapat mengubah masa depan anak-anaknya.

Sejak duduk di bangku sekolah, Lisna memiliki minat besar di bidang olahraga. Mimpi itu membawanya untuk mencoba masuk perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN, namun gagal. Di tengah situasi pandemi Covid-19 dan keterbatasan ekonomi keluarga.

Ia sempat dihadapkan pada pilihan sulit ketika orangtuanya khawatir tidak mampu membiayai kuliah. Namun Lisna tidak menyerah dan kembali berjuang melalui SBMPTN dan berhasil diterima di Universitas Negeri Medan pada Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi tahun 2020.

Perjalanan kuliah tidak selalu berjalan mulus. Pada semester tiga, ia hampir menyerah karena beratnya tuntutan akademik dan aktivitas fisik yang harus dijalani. Di saat itulah dukungan orangtuanya menjadi kekuatan terbesar. Nasihat sederhana dari sang ibu terus terngiang dalam benaknya, bahwa setiap pilihan harus dipertanggungjawabkan hingga tuntas. Berbekal semangat tersebut, Lisna berhasil menyelesaikan studinya tepat waktu pada tahun 2024 dengan IPK 3,65.

Selepas kuliah, Lisna bekerja sebagai guru pengganti sembari mempersiapkan diri mengikuti seleksi CPNS. Dengan kondisi ekonomi yang terbatas, ia tidak mengikuti bimbingan belajar maupun membeli banyak buku persiapan. Penghasilannya sebagai guru honorer digunakan secara hemat untuk membeli beberapa paket try out daring, sementara materi lainnya ia pelajari secara mandiri melalui media sosial dan video pembelajaran.

Usaha dan doa itu akhirnya berbuah manis. Lisna dinyatakan lulus sebagai CPNS Kementerian Agama Republik Indonesia pada formasi Guru Ahli Pertama Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (Penjasorkes). Kebahagiaan keluarga semakin lengkap ketika ia ditempatkan di Kabupaten Toba, daerah yang selama ini selalu mereka doakan.

Di usia yang baru menginjak 23 tahun, Lisna menjadi salah satu ASN termuda di satuan kerjanya. Tangis haru sang ibu pecah saat mendengar kabar tersebut. Harapan yang selama ini mereka perjuangkan akhirnya menjadi kenyataan.

Namun perjalanan Lisna tidak berhenti sampai di sana. Penempatan kerjanya justru menghadirkan pengalaman yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya.

Sebagai seorang yang memeluk Agama Kristen, Ia ditugaskan mengajar di sebuah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Toba Samosir di bawah naungan Kementerian Agama.

Awalnya Ia merasa cemas dan khawatir tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan baru yang mayoritas beragama Islam. Berbagai pertanyaan muncul dalam pikirannya, mulai dari penerimaan rekan kerja hingga respons peserta didik terhadap dirinya.

Kekhawatiran itu perlahan sirna ketika mulai menjalani tugas. Lisna justru menemukan lingkungan kerja yang hangat dan penuh penghargaan terhadap perbedaan. Rekan-rekan guru menyambutnya dengan baik dan tidak pernah mempermasalahkan keyakinan yang dianutnya.

Pihak madrasah juga memberikan ruang yang nyaman tanpa pernah memaksanya mengikuti praktik keagamaan di luar keyakinannya. Sebaliknya, Lisna memilih menghormati lingkungan tempatnya bekerja dengan beradaptasi terhadap budaya dan tata krama yang berlaku di madrasah.

Seiring berjalannya waktu, hubungan yang harmonis terjalin antara Lisna, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Ketika ada yang bertanya mengenai agamanya, ia menjawab dengan santai dan penuh senyum bahwa dirinya adalah seorang Kristen yang mengajar mata pelajaran Penjasorkes di madrasah.

Baginya, pengalaman tersebut menjadi bukti nyata bahwa moderasi beragama bukan sekadar konsep atau slogan, melainkan sesuatu yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Lisna percaya bahwa keberagaman adalah anugerah yang harus dirawat bersama. Perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama, saling menghormati, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Melalui kisahnya, ia menunjukkan bahwa moderasi beragama tumbuh bukan dari teori semata, melainkan dari sikap saling menerima dan menghargai satu sama lain.

Perjalanan Lisna Novelina Tambunan menjadi pengingat bahwa mimpi dapat diraih oleh siapa saja yang mau berjuang, bahwa doa orangtua memiliki kekuatan yang luar biasa, dan bahwa keberagaman dapat menjadi kekuatan ketika diikat oleh rasa hormat dan kasih sayang. Dari sebuah madrasah di Toba, Lisna menghadirkan wajah nyata moderasi beragama yang hidup, tumbuh, dan menginspirasi. (Rel)

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol. Calvijn, menyatakan bahwa modus operandi yang digunakan jaringan ini adalah menyembunyikan barang bukti di dalam kemasan makanan. Selain itu, praktik ilegal ini diduga kuat melibatkan pihak manajemen tempat hiburan tersebut.

"Di Phantom KTV berhasil diungkap narkoba jenis ekstasi yang disembunyikan dalam kemasan nasi bungkus dan melibatkan pihak manajemen," ujar Jean Calvijn dilokasi Phantom, Rabu (3/6/2026).

Jean Calvijn mengungkapkan bahwa lokasi THM ini bukan pertama kalinya tersandung kasus serupa. Sebelum berganti nama menjadi Phantom KTV, tempat hiburan ini bernama Dragon KTV dan pernah digerebek polisi pada tahun 2025 dengan barang bukti mencapai 700 butir pil ekstasi.

Dalam penggerebekan terbaru di Phantom KTV, polisi mengamankan empat orang di lokasi kejadian. Mereka terdiri dari seorang Disk Jockey (DJ), seorang teknisi, seorang petugas cleaning service (CS), dan satu orang yang diduga sebagai pemasok ekstasi dari luar.

Berdasarkan keterangan saksi, termasuk DJ yang saat ini ditahan, manajemen Phantom KTV mengetahui adanya peredaran barang haram tersebut di lingkungan mereka. Namun, pihak manajemen terkesan melakukan pembiaran.

"Sampai saat ini tim masih mengembangkan jaringan lainnya. Kami juga sedang mengejar DPO (Daftar Pencarian Orang) pemilik 700 butir ekstasi di THM yang dulunya bernama Dragon KTV. Kami mendalami irisan atau afiliasi antara Dragon KTV dengan Phantom KTV," tegas Jean Calvijn.

Kasus ini turut memicu respons keras dari Pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, membeberkan bahwa Phantom KTV tidak hanya melanggar hukum terkait peredaran narkoba, tetapi juga melakukan sederet pelanggaran administratif yang berat.

Berdasarkan pemeriksaan, THM tersebut diketahui belum mengantongi izin operasional yang lengkap, mulai dari izin restoran hingga bar. Selain itu, tempat tersebut tidak pernah membayar pajak daerah dan tidak memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

Rico menegaskan bahwa Pemkot Medan mendukung penuh pertumbuhan ekonomi dan iklim usaha di Kota Medan, namun tidak akan memberi toleransi bagi tempat usaha yang melanggar hukum dan merusak masyarakat.

"Kita tidak mau tempat usaha ini dijadikan lokasi peredaran narkoba. Pemko Medan berharap peningkatan ekonomi atau usaha dipersilahkan, namun izinnya harus lengkap dan tidak menjadikan tempat transaksi narkoba yang dapat merugikan masyarakat," kata Rico. (Dam)

Belakangan ini, beredar informasi di tengah masyarakat yang menyebut adanya blok dan kamar khusus bagi narapidana pelaku penipuan, penggunaan telepon genggam secara bebas, peredaran narkoba, hingga dugaan adanya setoran uang kepada petugas dan pejabat struktural di lingkungan rutan.

Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan dan dokumen resmi yang dimiliki pihak Rutan Humbahas, seluruh tuduhan tersebut dibantah secara tegas.

Pihak rutan juga telah menyampaikan Laporan Atensi Pimpinan secara resmi kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan klarifikasi atas isu yang beredar.

Kepala Rutan Humbahas, Ucok Pangihutan Sinabang, S.H., M.H menegaskan bahwa pihaknya secara rutin melaksanakan razia dan pemeriksaan kamar hunian warga binaan.

Kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh petugas internal, tetapi juga melibatkan aparat keamanan eksternal demi menjaga objektivitas dan transparansi.

Pada 25 Mei 2026 pukul 20.00 WIB, misalnya, pihak rutan melaksanakan razia besar yang melibatkan dua personel Koramil 05/Dolok Sanggul dan dua personel Polsek Dolok Sanggul.

Razia tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Humbang Hasundutan bersama seluruh pejabat struktural dengan memeriksa enam kamar hunian yang dipilih secara acak.

Selanjutnya, pada Selasa, 2 Juni 2026 pukul 18.30 hingga 19.30 WIB, kembali dilakukan penggeledahan dan razia mendadak secara menyeluruh, khususnya di Blok Saroha yang sebelumnya disebut-sebut sebagai pusat aktivitas penipuan.

Pemeriksaan dipimpin langsung oleh Kepala Pengamanan Rutan (KPR) dengan melibatkan sembilan personel, terdiri dari tujuh petugas jaga dan dua staf pengamanan. Seluruh proses dilakukan sesuai prosedur keamanan dan aturan hukum yang berlaku.

Sebelum pemeriksaan dimulai, seluruh kamar dalam kondisi terkunci dan warga binaan berada di dalam kamar masing-masing.

Petugas kemudian melakukan pemeriksaan badan secara menyeluruh terhadap warga binaan sebelum menggeledah isi kamar satu per satu. Proses pemeriksaan juga disaksikan perwakilan warga binaan guna memastikan keterbukaan dan menghindari tuduhan rekayasa.

Dari hasil pemeriksaan terhadap enam kamar pada razia 25 Mei dan dua kamar lainnya pada razia 2 Juni, yakni Kamar Nomor 23 dan Kamar Nomor 39, petugas tidak menemukan handphone, narkoba, uang tunai dalam jumlah besar, maupun barang bukti yang berkaitan dengan praktik penipuan.

Petugas hanya menemukan sejumlah barang larangan biasa berupa satu gunting, tiga paku, satu pisau kecil, dua kotak kartu permainan, dan satu tali. Seluruh barang tersebut telah diamankan dan dicatat dalam berita acara untuk selanjutnya dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ucok Pangihutan Sinabang, SH MH, menegaskan bahwa komitmen pemberantasan handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan di lingkungan pemasyarakatan bukan sekadar seremoni.

"Kegiatan Ikrar Bersama yang telah kami laksanakan pada 8 Mei 2026 dengan tema 'Pemasyarakatan Bersih dari Handphone Ilegal, Narkoba, dan Penipuan' merupakan komitmen nyata yang kami buktikan melalui pengawasan ketat, pembinaan berkelanjutan, dan tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran," ujarnya.

Ia juga membantah keras tuduhan adanya fasilitas khusus maupun setoran uang kepada petugas.

"Tuduhan yang menyebut kami menyediakan fasilitas khusus, menutup mata terhadap kejahatan, maupun menerima setoran adalah fitnah yang sangat merugikan nama baik institusi dan seluruh petugas. Semua personel bekerja sesuai sumpah jabatan, kode etik, dan peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Pihak Rutan Humbahas memastikan kegiatan razia dan pengawasan akan terus dilakukan secara berkala maupun mendadak dengan melibatkan aparat terkait guna menjaga keamanan dan integritas lembaga pemasyarakatan.

Selain itu, langkah hukum juga akan ditempuh terhadap pihak-pihak yang terbukti menyebarkan informasi bohong yang dinilai dapat merusak kredibilitas institusi.

Dengan adanya hasil pemeriksaan, laporan resmi, dan pengawasan terbuka tersebut, pihak Rutan Humbahas menegaskan bahwa isu yang beredar tidak sesuai fakta. Rutan Humbahas disebut tetap berkomitmen menjalankan fungsi pembinaan secara aman, tertib, bersih, dan profesional sesuai amanat peraturan perundang-undangan.(BUD)

Siaran langsung tayang di Indosiar dan SCTV juga dapat ditonton live streaming di Vidio.

Timnas U19 saat ini menempati peringkat 2 klasemen Grup A Piala AFF U19 2026. Garuda Muda memiliki 3 poin dan selisih gol +3 setelah menang 3-0 melawan Myanmar U19. Jumlah poin dan selisih gol Indonesia sama dengan Vietnam U19 di posisi teratas, tetapi unggul poin disiplin.

Di sisi lain Timor Leste U19 yang menjadi lawan Indonesia U19 memulai Piala AFF U19 2026 dengan kekalahan 3-0 dari Vietnam U19. Mereka pun wajib menang di laga ini untuk menjaga peluang lolos ke babak semifinal.

Di laga pertama Piala AFF U19 2026, Timnas U19 berhasil menumbangkan Myanmar 3-0. Gol-gol Garuda Muda dicetak oleh Arkhan Kaka dan brace Dimas Adi Wicaksono. Hasil itu menjadi awal yang bagus untuk Indonesia, meski saat ini berada di posisi 2 klasemen Grup A.

Pelatih Timnas U19, Nova Arianto menyebut timnya masih tampil kurang bagus meski meraih 3 poin. Oleh karenanya, pihaknya bakal melakukan evaluasi. Disamping itu, dia juga mengakui bahwa laga pertama selalu tidak mudah.

"Tetap ada evaluasi yang tentunya agar anak-anak bisa lebih baik lagi untuk laga selanjutnya. Rasa percaya diri mereka belum maksimal. Tidak seperti ketika mereka latihan. Itu menjadi salah satu yang menjadi catatan kami," kata Nova Arianto.

Menghadapi Timor Leste di matchday 2 Piala AFF U19 2026 diprediksi tidak mudah untuk Indonesia. Di laga pertama, saat kalah dari Vietnam 3-0, mereka tampil cukup bagus, bahkan sempat mengurung pertahanan lawan.

Tidak hanya menang, Timnas U19 juga mengincar banyak gol. Pasalnya, di fase grup tiap gol sangat penting dalam menentukan posisi di klasemen akhir. Terlebih, di Piala AFF U19 2026 hanya juara grup dan 1 runner-up terbaik yang lolos ke semifinal.

Di sisi lain, Timor Leste U19 bakal coba mengulang performa apik mereka melawan Vietnam U19. Tidak hanya itu, mereka juga menginginkan hasil yang lebih bagus yakni menang atau setidaknya meraih poin.

Prediksi Susunan Pemain:

Timnas Indonesia U19 (4-3-3): Dafa Al Gasemi (GK); Putu Panji, Ibra Ohorella, Rafa Abdurrahman, Fabio Azkairawan; Evandra Florasta, Welber Jardim, Amar Brkic; Arkhan Kaka, Dimas Adi Prasetyo, Isfandyar Abdillah. Pelatih: Nova Arianto.

Timor Leste U19 (4-3-3): Alexandre Quintao (GK); Rui Juman, Aureo Viera, Emidio Martins, Fabrizio do Santos; Palomito, Luis Silva, Vabio Canavaro; Marques de Carvalho, Corsino Lemos, Alexandre Vong Guterres. Pelatih: Emral Abus.

Rekor Head to Head (H2H):

Dalam 5 pertemuan terakhir, Indonesia U19 berhasil mengemas semua kemenangan. Sementara itu, Timor Leste belum mengantongi kemenangan sekalipun.

Hasil 5 Pertemuan Terakhir Timnas U19 Indonesia vs Timor Leste:

23/07/2024: Indonesia U19 vs Timor Leste U19 6-2 (Piala AFF U19)

06/11/2019: Indonesia U19 vs Timor Leste U19 3-1 (Piala AFF U19)

08/08/2019: Indonesia U19 vs Timor Leste U19 4-0 (Piala AFF U19)

02/11/2017: Indonesia U19 vs Timor Leste U19 5-0 (Piala AFF U19)

Hasil 5 Pertandingan Terakhir Indonesia U19:

01/06/2026: Indonesia U19 vs Myanmar U19 3-0 (Piala AFF U19)

29/07/2024: Thailand U19 vs Indonesia U19 0-1 (Piala AFF U19)

27/07/2024: Indonesia U19 vs Malaysia U19 1-0 (Piala AFF U19)

23/07/2024: Indonesia U19 vs Timor Leste U19 6-2 (Piala AFF U19)

20/07/2024: Kamboja U19 vs Indonesia U19 0-2 (Piala AFF U19)

Hasil 5 Pertandingan Terakhir Timor Leste U19:

01/06/2026: Vietnam U19 vs Timor Leste U19 3-0 (Piala AFF U19)

23/07/2024: Indonesia U19 vs Timor Leste U19 6-2 (Piala AFF U19)

20/07/2024: Filipina U19 vs Timor Leste U19 2-0 (Piala AFF U19)

17/07/2024: Timor Leste U19 vs Kamboja U19 3-2 (Piala AFF U19)

11/07/2022: Kamboja U19 vs Timor Leste U19 1-4 (Piala AFF U19). (Tirto/Antara)

Operasi khusus yang berlangsung sejak 13 Mei hingga 2 Juni 2026 tersebut berhasil mengungkap puluhan kasus dan mengamankan puluhan tersangka di wilayah hukum Polres Binjai.

Keberhasilan ini dipaparkan langsung oleh Waka Polres Binjai KOMPOL Sofyan Helmi Nasution, S.H., M.H., saat memimpin konferensi pers di Mapolres Binjai, Jalan Sultan Hasanuddin, Binjai Kota, Rabu (3/6/2026).

Turut mendampingi Kabag Ops Kompol Kusnadi, Kasat Narkoba AKP Ismail Pane, dan Kasi Humas IPTU Azwir Hidayat, S.H, IPDA Jun Fredi , IPDA Edi

"Selama 20 hari pelaksanaan Operasi Antik Toba 2026, Satresnarkoba Polres Binjai berhasil melakukan pengungkapan kasus tindak pidana narkoba sebanyak 23 kasus," ujar KOMPOL Sofyan Helmi Nasution kepada awak media.

Dari 23 kasus yang berhasil diungkap tersebut, petugas kepolisian mengamankan total 28 orang pelaku.

Rinciannya, sebanyak 27 orang tersangka berjenis kelamin laki-laki dan 1 orang tersangka perempuan.

"Dari total 28 pelaku yang diamankan ini, enam orang di antaranya berstatus sebagai residivis atau orang yang telah mengulangi tindak pidana narkotika," jelas Waka Polres Binjai.

Selain menangkap puluhan tersangka, petugas di lapangan juga menyita berbagai jenis barang bukti narkotika dan aset milik pelaku.

Barang bukti yang disita meliputi sabu-sabu seberat 30,49 gram, ektasi sebanyak 24 butir, dan ganja seberat 46,86 gram.

Petugas juga mengamankan 10 unit handphone, 9 unit sepeda motor, serta uang tunai hasil transaksi sebesar Rp 250.000.

"Terhadap para tersangka kami jerat dengan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 609 ayat (1) huruf a UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana," tegas Sofyan.

Ancaman hukuman bagi para pelaku tidak main-main, yaitu hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun.

Di samping melakukan penangkapan reguler, Satresnarkoba Polres Binjai juga melancarkan kegiatan Grebek Sarang Narkoba (GSN) sebanyak dua kali.

GSN pertama digelar pada Selasa (19/5/2026) pukul 11.30 WIB di Dusun Sampe Gunung, Desa Pasar VIII Namoterasi, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat.

Di lokasi ini, polisi menemukan barang bukti sabu-sabu di dalam plastik klip, 4 buah bong, 2 kaca pirex, 3 buah mancis, 1 jarum spit, dan puluhan plastik klip kosong. Tindakan tegas diambil petugas dengan membongkar dan membakar 2 buah gubuk di lokasi kejadian.

Sementara GSN kedua dilaksanakan pada Jumat (22/5/2026) pukul 17.00 WIB di Jalan Diponegoro, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai.

Petugas mengamankan dua pria bernama Erick Giovanidedy Syahputra dan seorang wanita bernama Nindy Ayu.

Dari lokasi kedua ini, polisi menyita sabu seberat brutto 0,26 gram dan 0,53 gram, 2 unit timbangan elektrik, 11 bong, 43 mancis, 4 bungkus besar plastik klip kosong, uang tunai Rp 1.416.000, 3 unit radio HT, dan 3 unit HP.

Bukan hanya itu, petugas juga menyita 20 unit sepeda motor, 1 unit sepeda listrik, 15 unit mesin judi jackpot, serta 1 unit mesin judi tembak ikan. Petugas langsung membongkar 2 gubuk di TKP agar tidak bisa digunakan kembali. ( Oji )

Pantauan di lokasi pada Rabu (3/6/2026) menunjukkan kawasan wisata yang biasanya ramai dikunjungi wisatawan kini tampak lebih lengang, terutama pada hari kerja. Sejumlah pedagang mengaku omzet mereka menurun drastis dibandingkan hari-hari sebelumnya.

Penurunan kunjungan wisatawan diduga berkaitan dengan viralnya informasi mengenai dugaan pengutipan retribusi ganda atau pungutan tidak resmi di jalur menuju kawasan Pemandian Air Panas Doulu yang terjadi pada Senin (1/6/2026). Isu tersebut menjadi sorotan publik dan memengaruhi minat wisatawan untuk berkunjung.

Rio Surbakti, salah seorang pemilik usaha pemandian air panas di Desa Semangat Gunung, mengatakan bahwa dampak dari persoalan tersebut sangat terasa bagi pelaku usaha wisata setempat.

"Sejak kejadian itu, jumlah pengunjung berkurang hampir 70 persen. Kami berharap persoalan ini segera diselesaikan agar wisata Desa Semangat Gunung bisa kembali berkembang. Jangan sampai ada lagi pengutipan yang tidak resmi karena dapat merusak citra wisata daerah ini," ujar Rio.

Keluhan serupa juga disampaikan oleh pengunjung asal Medan, Adi, yang mengaku kurang nyaman dengan adanya aktivitas pengutipan retribusi di kawasan wisata tersebut.

"Sebagai pengunjung, saya merasa kurang nyaman. Tadi saat kami datang memang tidak ada pengutipan karena ada penjagaan dari pihak kepolisian. Namun ke depannya tidak mungkin setiap hari ada polisi berjaga. Kalau bisa, tidak ada lagi kutipan tambahan karena kami sudah membayar tiket masuk dari pihak pengelola pemandian. Kalau kondisi seperti ini terus terjadi, tentu membuat kami enggan datang lagi," ucapnya.

Masyarakat dan pelaku usaha berharap pemerintah serta pihak terkait segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Selain mengembalikan kepercayaan wisatawan, upaya itu dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan sektor pariwisata yang menjadi salah satu sumber penghidupan warga. Dengan terciptanya rasa aman dan nyaman bagi pengunjung, diharapkan kunjungan wisatawan ke Pemandian Air Panas Doulu dapat kembali meningkat dan roda perekonomian masyarakat setempat kembali bergerak normal.(jpg)

Dalam sejumlah video yang beredar, Dadan terlihat keluar dari Gedung Bundar Jampidsus dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda (pink) setelah menjalani pemeriksaan intensif.

Penahanan ini merupakan langkah cepat tim penyidik Kejagung menyusul penggeledahan di Kantor BGN terkait kasus dugaan praktik jual beli titik dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Agung RI menjemput Dadan Hindayana, Rabu pagi (3/6/2026) di Jakarta Pusat.

Penjemputan itu bersamaan dengan penggeledahan kantor BGN di Kebon Sirih yang bikin pelayanan publik berhenti total sementara waktu.

Selain Dadan, Kejagung juga mengejar 2 eks petinggi BGN lainnya. Penjemputan dan pengejaran itu buntut dugaan korupsi jual beli jabatan di program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran, MBG.

Tim Kejagung melakukan penggeledahan intensif di kantor BGN saat penjemputan Dadan berlangsung. Akibatnya pelayanan publik di BGN terpaksa dihentikan sementara.

Langkah Kejagung ini jadi sinyal keras pemerintah terhadap praktik "jual beli jabatan" yang mencoreng program MBG. Presiden Prabowo sebelumnya sudah lebih dulu mencopot Dadan dari kursi Kepala BGN.

Adapun, Kepala Staf Presiden Dudung Abdurachman membenarkan dugaan "jual beli titik dapur" jadi biang pencopotan Dadan Hindayana dari kursi Kepala Badan Gizi Nasional/BGN.

"Saya pun dapat informasi seperti itu," kata Dudung usai rapat kerja dengan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (3/6/2026).

Menurut Dudung, Prabowo sudah terima banyak laporan soal masalah di BGN sebelum ambil keputusan ganti pimpinan.

"Presiden inginnya sempurna bahwa semua itu tidak ada terjadi sedikit pun yang menyimpang dari program beliau. Itu uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat," tegas mantan KSAD itu.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya resmi mencopotnya dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Posisi yang ditinggalkannya kini diisi oleh Nanik Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.

Di tengah berkembangnya isu terkait pengelolaan program MBG, publik juga mulai menyoroti laporan harta kekayaan Dadan Hindayana yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Berdasarkan data yang dilaporkan secara periodik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 14 Maret 2025, Dadan tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp9.022.400.000 atau sekitar Rp9 miliar.

Sebagian besar kekayaannya berasal dari aset properti. Dadan memiliki tanah dan bangunan dengan nilai total mencapai Rp5,9 miliar. Aset tersebut terdiri atas tanah dan bangunan seluas 150 meter persegi/250 meter persegi di Kota Bogor senilai Rp2 miliar yang diperoleh dari hasil sendiri, serta sebidang tanah seluas 459 meter persegi di Bogor senilai Rp3,9 miliar.

Selain properti, Dadan juga melaporkan kepemilikan sejumlah kendaraan dengan total nilai mencapai Rp1,4 miliar. Kendaraan tersebut terdiri dari Mobil Mazda CX-5 Tahun 2023 senilai Rp675 juta, Mobil Honda HR-V 1.5L SE CVT Tahun 2024 senilai Rp330 juta, dan Mobil Mazda CX-3 1.5 (4X2) A/T Tahun 2023 senilai Rp395 juta.

Tak hanya itu, Dadan juga melaporkan kepemilikan harta bergerak lainnya senilai Rp322,4 juta. Sementara untuk kas dan setara kas yang dimiliki tercatat mencapai Rp1,4 miliar.

"Total harta kekayaan Rp9.022.400.000," demikian dilansir dari laman e-LHKPN KPK, Rabu siang. (Sam/Fajar)

Keduanya yakni Anggiat P Sipayung sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan dr Alfian Zunaidi sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bupati menyampaikan bahwa kehadiran kepala dinas definitif pada kedua perangkat daerah tersebut penting untuk memperkuat kepemimpinan organisasi sekaligus memastikan program-program strategis nasional yang menjadi tanggung jawab masing-masing dinas dapat berjalan lebih efektif dan terukur.

"Dua pejabat eselon II yang dilantik hari ini memimpin perangkat daerah yang menjalankan program strategis nasional. Karena itu, mereka tidak hanya bekerja untuk Kabupaten Deli Serdang, tetapi juga memberikan sumbangsih terhadap keberhasilan program nasional," tegasnya.

Selain itu, Bupati juga melantik tiga kepala UPT puskesmas, yakni Kepala UPT Puskesmas Tiga Juhar Kecamatan STM Hulu, Kepala UPT Puskesmas Sibolangit Kecamatan Sibolangit, dan Kepala UPT Puskesmas Karang Anyar Kecamatan Beringin. Pelantikan turut mencakup 15 kepala sekolah tingkat TK dan SD.

Bupati juga menyampaikan bahwa pelantikan dan rotasi jabatan akan terus dilakukan sebagai bagian dari pembinaan aparatur sekaligus upaya meningkatkan kualitas kinerja perangkat daerah.

"Pelantikan akan terus dilaksanakan dalam rangka pembinaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Ini merupakan bagian dari upaya memastikan organisasi berjalan lebih efektif dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya.

Kepada seluruh pejabat yang dilantik, Bupati berpesan agar segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab yang baru, meningkatkan kinerja, memperbaiki kualitas pelayanan, serta mendorong capaian indikator-indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan masing-masing instansi.

"Naikkan kinerjanya, perbaiki pelayanannya, dan tingkatkan capaian indikator penilaian yang sudah ditetapkan. Jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan orientasi pada hasil," pungkas Bupati.( DMS)

Kasat Lantas Polrestabes Medan, AKBP S.L. Widodo mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 05.00 WIB tadi. Truk dengan nomor polisi K 9831 FS tersebut awalnya melaju dari arah Medan menuju Lubuk Pakam. Namun, saat melintasi Fly Over Amplas, kendaraan mengalami kecelakaan tunggal hingga terbalik.

"Saat melintasi Fly Over Amplas, kendaraan mengalami kecelakaan tunggal hingga akhirnya terbalik," kata Widodo, Rabu (3/6/2026).

Berdasarkan hasil penyelidikan awal di lokasi kejadian, kecelakaan diduga dipicu oleh kondisi pengemudi yang mengantuk sehingga kehilangan konsentrasi saat mengemudikan kendaraan.

"Kronologi sementara, pengemudi truk diduga dalam kondisi mengantuk sehingga kehilangan kendali dan kendaraan terbalik di Fly Over Amplas," ujarnya.

Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden tersebut. Namun, muatan karton yang berserakan di badan jalan sempat menghambat arus kendaraan yang melintas di lokasi.

"Kami melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi kejadian untuk mengurai kepadatan kendaraan serta memastikan proses evakuasi berjalan lancar," jelas Widodo.

Selain mengatur lalu lintas, petugas juga melakukan pengamanan terhadap kendaraan yang terlibat kecelakaan sembari menunggu proses evakuasi truk dan pembersihan muatan karton dari badan jalan.

"Hingga saat ini situasi di lokasi dalam keadaan aman dan terkendali. Arus lalu lintas terus kami atur agar tidak terjadi kemacetan yang lebih panjang," tambahnya.

Petugas kepolisian mengimbau para pengemudi, khususnya kendaraan angkutan barang, agar memastikan kondisi fisik tetap prima sebelum melakukan perjalanan guna menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Sementara itu, proses evakuasi truk dan pembersihan lokasi kejadian terus dilakukan hingga arus lalu lintas kembali normal.(DetikSumut)

Harapan tersebut disampaikan Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, saat membuka secara resmi O2SN SD tingkat Kabupaten Deli Serdang tahun 2026 di Taman Cadika Lubuk Pakam, Rabu (3/6/2026). Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong, parade kontingen peserta, dan pelepasan balon.

Berlangsung pada 3-5 Juni, Bupati menegaskan pentingnya memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan bakat dan talenta di bidang olahraga. Menurutnya, tidak semua anak memiliki kemampuan akademik yang sama, namun setiap anak memiliki potensi dan keunggulan masing-masing yang harus didukung dan dibina.

"Jangan memaksakan anak yang memiliki bakat di bidang olahraga untuk bersaing di bidang yang bukan potensinya. Setiap anak memiliki talenta dan masa depan yang berbeda. Tugas kita adalah mengawal dan mengembangkan potensi tersebut," ujarnya.

Dari total 281 peserta, terdiri atas 77 peserta Kids Atletik, 43 peserta Karate, 46 peserta Pencak Silat, 59 peserta Bulu Tangkis, dan 56 peserta Renang. Bupati mengajak semua tenaga pendidik memberikan perhatian khusus, sekaligus berkomitmen akan memberikan dukungan pendidikan bagi peserta didik yang menunjukkan prestasi dan bakat luar biasa.

"Kita ingin mengetahui siapa saja anak-anak yang memiliki bakat di bidang olahraga. Mereka harus dibina dan diberikan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik melalui jalur prestasi," tegasnya.

Selain itu, Bupati mengingatkan para kepala sekolah, guru, dan pendamping agar benar-benar mendampingi serta membina peserta didik selama pelaksanaan pertandingan.

Menurutnya, keberhasilan siswa merupakan cerminan keberhasilan sekolah dalam menjalankan tugas pendidikan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap hasil pertandingan agar menjadi bahan pembelajaran untuk meningkatkan prestasi pada masa mendatang.

"Menang atau kalah adalah hal biasa dalam pertandingan. Yang terpenting adalah semangat berjuang, disiplin, dan kerja keras. Tidak ada prestasi tanpa disiplin, tidak ada prestasi tanpa kerja keras, dan tidak ada prestasi tanpa semangat juang," ungkapnya kepada para peserta.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga meminta agar sepatu roda, futsal, dan basket bisa masuk dalam eksibisi O2SN tahun depan.

"Tahun ini kita ada buat lapangan untuk ketiga cabor tersebut, silahkan manfaatkan untuk pengembangan kemampuan siswa," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia, Rikho Rivandi, melaporkan pertandingan O2SN SD dilaksanakan di sejumlah lokasi, yakni Kids Atletik di Stadion Baharuddin Siregar, Renang di Kolam Renang Pemkab Deli Serdang, Bulu Tangkis di PB Putra Solo Lubuk Pakam, serta Pencak Silat dan Karate di GOR Lubuk Pakam.

Rikho menjelaskan, O2SN bertujuan mengembangkan talenta peserta didik di bidang olahraga, membina atlet berprestasi sejak usia sekolah, menumbuhkan jiwa sportivitas, kompetitif, percaya diri, dan tanggung jawab, membudayakan hidup sehat serta gemar berolahraga, menumbuhkan nasionalisme dan cinta tanah air, serta mempererat persahabatan antar peserta didik di seluruh Indonesia.( DMS)

Ini penting untuk menekan tingginya angka kecelakaan jalan raya di Indonesia.

Kakorlantas mengungkapkan kecelakaan lalu lintas masih menjadi persoalan serius.

Data yang disampaikan, terdapat sekitar 158.000 kejadian kecelakaan dengan korban meninggal dunia mencapai hampir 24.500 orang.

Sebanyak 65 persen korban berasal dari pengguna kendaraan roda dua.

"Oleh sebab itu kami tidak mau satu pun keluarga besar ojol menjadi korban kecelakaan lalu lintas," kata Kakorlantas seperti dilansir dari humas.polri.go.id pada Rabu 3 Juni 2026.

Dia meminta para pengemudi ojol untuk menjadi contoh di jalan dengan mematuhi aturan lalu lintas.

Selain itu menggunakan perlengkapan keselamatan, serta menghindari pelanggaran seperti melawan arus.

Menurutnya, komunitas ojol memiliki peran penting karena berada di jalan setiap hari dan dapat menjadi agen perubahan dalam membangun budaya tertib berlalu lintas.

Target Utama Polri

Kakorlantas menegaskan target utama Polri bukan memperbanyak penindakan, melainkan membangun kesadaran masyarakat agar patuh terhadap aturan lalu lintas.

"Kami bangga kalau masyarakat tertib. Kami bangga kalau bisa bersilaturahmi dan berkomunikasi sehingga tidak ada lagi pelanggaran maupun kecelakaan," ujarnya.

Melalui program Polantas Menyapa, Polri berharap komunitas ojol dapat menjadi pelopor keselamatan dan duta ketertiban berlalu lintas di tengah masyarakat.(***)

Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 19 tersangka beserta barang bukti narkotika.

Keberhasilan itu disampaikan Wakapolres Tanjungbalai Kompol MP Pardede SH mewakili Kapolres Tanjungbalai saat konferensi pers di Mapolres Tanjungbalai, Rabu (3/6/2026).

Dalam keterangannya, Kompol Pardede mengatakan, selama kurang lebih 20 hari pelaksanaan KRYD, personel Polres Tanjungbalai berhasil mengungkap belasan kasus narkotika yang melibatkan 19 tersangka.

"Selama operasi KRYD berlangsung, kami berhasil mengungkap 15 kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan total 19 tersangka," ujarnya.

Selain mengamankan para tersangka, petugas juga menyita barang bukti berupa sabu seberat 176,79 gram dan delapan butir pil ekstasi.

Menurutnya, pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen Polres Tanjungbalai dalam memberantas peredaran narkotika yang masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

Kasat Narkoba Polres Tanjungbalai, AKP Yudi Fitriansyah menambahkan, pihaknya akan terus meningkatkan upaya pemberantasan narkoba dan mengembangkan penyidikan guna mengungkap jaringan yang lebih luas.

"Kami mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran narkoba di lingkungan masing-masing," katanya.

Saat ini seluruh tersangka bersama barang bukti telah diamankan di Mapolres Tanjungbalai untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih melakukan pengembangan guna memburu jaringan di atas para tersangka. (Eko)

Aksi ini diikuti KSPSI AGN SUMUT, Persatuan Buruh (PRABU), Forum Pemerhati Aparatur Negara (FPAN), Aliansi Wartawan Sumatera (AWAS), Ojol Buruh Bersatu (OBB), Serikat Nelayan dan Petani, Front Peduli Wanita, serta Dewan Mahasiswa Sumatera (DEMASU).

Pantauan di lokasi menunjukkan massa memadati area depan kantor PLN sembari membawa berbagai barang elektronik yang rusak mulai dari televisi, mesin cuci, hingga bola lampu.

Peralatan rumah tangga tersebut sengaja dibawa sebagai simbol protes atas kerugian materiil yang dialami warga akibat pemadaman listrik total (blackout) yang melanda Sumatera Utara selama beberapa hari terakhir.

Situasi sempat memanas ketika massa mulai membakar ban bekas dan melemparkan sejumlah barang elektronik rusak ke aspal. Akibatnya, arus lalu lintas di sekitar Jalan Yos Sudarso mengalami kemacetan.

Tuntut Ganti Rugi

Salah satu koordinator aksi, Riza Nasution, menegaskan kehadiran mereka bertujuan menuntut ganti rugi nyata dari pihak PLN atas kerusakan fasilitas elektronik warga.

"Kami hadir di sini menuntut kompensasi ke PLN," ujar Riza di sela-sela aksi.

Selain kompensasi, massa mendesak manajemen PLN UID Sumut untuk mengeluarkan surat rekomendasi resmi yang ditujukan ke pimpinan pusat PLN di Jakarta.

Rekomendasi itu berisi tuntutan ganti rugi dari warga Sumatera Utara.

"Warga Sumut meminta kompensasi, sebab minggu depan DPN juga akan menggelar aksi lanjutan di Jakarta," kata Riza menambahkan.

Menanggapi tuntutan tersebut, General Manager Komunikasi PLN UID Sumut, Darma Saputra, menemui massa dan menyarankan agar pihak demonstran sendiri yang menyusun draf rekomendasi yang diinginkan.

Darma mengakui persoalan blackout di Sumut saat ini sudah menjadi pembahasan di tingkat pusat.

"Permasalahan yang Abang-abang tuntut hari ini sudah dibahas sampai ke Jakarta. Mengingat proses investigasi penyebab blackout juga sedang berjalan, mari kita tunggu bersama-sama hasilnya," tutur Darma di hadapan massa.

Jawaban ini,rupanya belum memuaskan para demonstran. Kekecewaan mendalam disampaikan Ketua KSPSI AGN Sumatera Utara, T.M. Yusuf.

Dia menilai pihak PLN UID Sumut 'lamban' mengambil keputusan dan terkesan menghindar.

"DPN tidak akan berhenti dan tidak akan mundur satu langkah pun. Besok kami akan datang lagi dengan massa yang lebih banyak sampai General Manager (Utama) keluar menemui kami. Kalau dia hanya bisa berwacana, untuk apa kemarin menemui Gubernur? Itu hanya tebar pesona," teriak Yusuf sembari membakar semangat massa dengan seruan, "Hidup Buruh!"

Setelah menyampaikan orasinya dan berjanji akan kembali menjalankan aksi susulannya.(dam)

Sebelum menggelar rapat pertemuan, tim Irjen KKP R.I terlebih dahulu diterima diruang kerja Kajati Sumatera Utara.

Pada pertemuan itu, Inspektur Jenderal KKP turut didampingi Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kementerian Kelautan Perikanan Machmud, S.P.,M.Sc, hingga Inspektur II Irjend KKP Febry Budianto.

Selain pejabat kementerian kelautan dan perikanan tersebut, hadir pula Kasubdit IV.B pada Direktorat IV pada Jamintel Kejaksaan Agung R.I dan jajaran perwakilan dari Jaksa Agung Muda Intelijen turut hadir pada kegiatan itu, perwakilan BPKP hingga auditor BPKP pusat.(HKTS)

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan usia lanjut bukanlah akhir dari produktivitas, melainkan fase kehidupan yang tetap dapat dijalani secara sehat, mandiri, dan bermakna.

Mengusung tema "Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia Berdaya", peringatan HLUN 2026 menjadi wujud komitmen Pemko Medan dalam meningkatkan kesejahteraan lansia.

Rico Waas mengingatkan kepedulian terhadap lansia merupakan investasi bagi masa depan bersama karena setiap orang pada akhirnya akan memasuki masa lanjut usia.

"Para lansia memiliki nilai yang sangat berharga bagi kehidupan bermasyarakat. Pengalaman dan kebijaksanaan yang mereka miliki merupakan aset yang dapat diwariskan kepada generasi muda," kata Rico Waas di hadapan ratusan peserta yang hadir.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemko Medan pada tahun 2026 untuk pertama kalinya menyalurkan bantuan PKH Medan Makmur kepada 10.000 lansia.

"Kami ingin memastikan para lansia mendapatkan perhatian, perlindungan sosial, dan dukungan yang dibutuhkan agar tetap sehat, mandiri, dan berdaya," ungkapnya.

Rico Waas juga mengapresiasi keberadaan sekolah lansia sebagai wadah belajar, beraktivitas, dan bersosialisasi bagi para lanjut usia.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Henny Savitri menjelaskan HLUN 2026 digelar serentak di 16 sekolah lansia se-Kota Medan dengan berbagai kegiatan, mulai dari senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, EKG, edukasi kesehatan, hingga pemberian paket nutrisi guna mewujudkan lansia yang sehat, aktif, mandiri, dan berdaya.

Pantauan wartawan Posmetro Medan di lokasi, Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas didampingi Kadis Sosial, Camat Medan Petisah dan Lurah se-Kecamatan Medan Petisah. (ATN)

Kepedulian Wesly ditunjukkan dengan kehadirannya di acara pembukaan Penyusunan/Pemutakhiran Fraud Risk Register Tahun 2026 di Ruang Data Balai Kota Pematangsiantar, Rabu 3 Juni 2026.

Apresiasi ini disampaikan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Farid Firman SE MSi diwakili Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi II Her Notoraharjo Ak CA CRMP.

"Kami dari BPKP sangat mengapresiasi acara ini dihadiri dan dibuka Wali Kota. Kehadiran Wali Kota sebagai wujud nyata kepedulian pucuk pimpinan Pemko Pematangsiantar dalam upaya pencegahan korupsi," sebut Her seperti disiarkan di Facebook @Pemko Pematangsiantar.

Her berharap, dengan adanya fasilitasi dari BPKP untuk penyusunan/pemutakhiran Fraud Risk Register, jangan sampai terjadi korupsi di Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar.

"Jika terjadi korupsi, maka akan merusak reputasi dan membuat tidak nyaman dalam pemerintahan. Serta dapat merugikan keuangan negara," tukasnya.

"Mohon dukungan Wali Kota agar Pematangsiantar menjadi prioritas meraih level Baik. Kita saling mendukung dalam upaya mencegah korupsi. Semoga komitmen awal ini bisa berkesinambungan," tukasnya.

Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi dalam arahannya menerangkan, hasil Penilaian Tingkat Kematangan (Maturitas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Pematangsiantar berada pada Level 2 atau Berkembang.

Salah satu aspek yang perlu diperbaiki, menurut Wesly Silalahi, agar unit kerja/OPD menyusun/memutakhirkan Fraud Risk Register Tahun 2026.

Melalui bimbingan teknis (bimtek), katanya, diharapkan dapat membantu masing-masing perangkat daerah agar mampu menyusun dan memutakhirkan Fraud Risk Register secara tepat dan benar.

Setelah mengikuti bimbingan teknis ini, Wesly Silalahi mengharapkan para peserta dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian nilai SPIP terintegrasi menjadi ideal dan memiliki nilai yang lebih baik.

"Kepada semua peserta Diklat untuk selalu mengasah kompetensi dan menambah pengetahuan khususnya efektivitas pengendalian korupsi," sebut Wesly.

Wesly berpesan, kerja sama dan koordinasi yang efektif dan sinergis dengan berbagai pihak harus senantiasa dijalin, dibina, serta dikembangkan. Dengan demikian, Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras akan dapat diwujudkan.

Sebelumnya, Plt Inspektorat Kota Pematangsiantar Heryanto Siddik SSTP dalam laporannya menerangkan, kegiatan Bimtek Penyusunan/Pemutakhiran Fraud Risk Register Tahun 2026 di lingkungan Pemko Pematangsiantar dilaksanakan selama 2 hari, yaitu Rabu (3/6/2026) dan Kamis (4/6/2026).

Bimtek, katanya, diikuti para kepala bagian di Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, para sekretaris perangkat daerah/pejabat administrator di lingkungan Pemko Pematangsiantar, para pejabat fungsional auditor dan PPUPD ahli madya Inspektorat, serta pegawai yang membidangi penyusunan program pada perangkat daerah.

Maksud kegiatan ini, kata Heryanto, sebagai upaya penguatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi di Pemko Pematangsiantar; memberikan pemahaman mumpuni terkait penyusunan/pemutakhiran Fraud Risk Register Tahun 2026 di masing-masing OPD; memberikan arahan dan bimbingan sebagai bagian dari proses penyusunan/pemutakhiran Fraud Risk Register serta Triggering kembali tentang budaya anti korupsi bagi pimpinan perangkat daerah guna menuju Kota Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras.

Fraud Risk Register merupakan daftar yang memuat risiko-risiko fraud yang dihadapi suatu entitas.

Bimbingan teknis menghadirkan narasumber dari BPKP Provinsi Sumut, yaitu Her Notoraharjo, Rizkan selaku Auditor Ahli Madya, Helmina Manik, dan Henny Andriani Tambunan yang merupakan Auditor Ahli Muda. (***)

Hingga akhir Mei 2026, tercatat 550 calon jemaah menderita kerugian dengan nilai mencapai Rp21,7 miliar.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, berdasarkan data Subsatgas Gakkum Satgas Haji dan Umrah, kepolisian telah menangani 29 laporan polisi (LP) dan 30 laporan informasi (LI) terkait kasus penipuan haji non-prosedural hingga 29 Mei 2026.

Dari hasil penanganan perkara itu, katanya seperti dilansir DIVISI HUMAS POLRI, sebanyak 26 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dengan jumlah korban mencapai 550 orang, total kerugian masyarakat yang ditimbulkan mencapai Rp21.701.700.000," katanya Selasa 2 Juni 2026.

Johnny Eddizon Isir menjelaskan, pengungkapan kasus-kasus tersebut merupakan hasil sinergi antara Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri dengan jajaran Polda di berbagai wilayah Indonesia.

Selain penegakan hukum, Satgas Haji dan Umrah juga terus mengedepankan langkah pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat serta pengawasan selama proses keberangkatan jemaah.

Menurut Johnny Eddizon Isir, maraknya praktik haji non-prosedural menjadi perhatian serius Polri karena tidak hanya merugikan masyarakat secara materiil, tetapi juga berpotensi menghambat pelaksanaan ibadah para calon jemaah.

Isu itu, tambah Johnny Eddizon Isir, turut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan antara Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo dengan perwakilan Presidency of State Security (PSS) Arab Saudi.

Pertemuan itu, urainya pula, membahas penguatan kerjasama dan koordinasi lintas negara guna mencegah praktik penipuan berkedok penyelenggaraan ibadah haji.

"Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini memberikan banyak pembelajaran berharga bagi seluruh pemangku kepentingan."

Johnny Eddizon Isir menambahkan, evaluasi menyeluruh serta penguatan koordinasi antara Indonesia dan Arab Saudi menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pengamanan, dan perlindungan terhadap jemaah Indonesia pada masa mendatang.

"Melalui evaluasi yang komprehensif dan penguatan koordinasi antara Indonesia dan Arab Saudi, diharapkan kualitas pelayanan, pengamanan, dan perlindungan jemaah Indonesia dapat terus ditingkatkan," lanjutnya.

Indonesia, jabar Johnny Eddizon Isir, sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia butuh sistem perlindungan yang semakin kuat, adaptif, dan terintegrasi guna mencegah terulangnya kasus serupa.

Menurutnya, penguatan koordinasi, pemanfaatan teknologi, peningkatan literasi masyarakat, serta sinergi antara Satgas Haji dan Umrah, Kementerian Agama RI, perwakilan Pemerintah Indonesia di Arab Saudi, dan otoritas Kerajaan Arab Saudi menjadi faktor penting dalam menjamin keamanan dan kenyamanan jemaah.

"Sinergi seluruh pihak menjadi kunci untuk memastikan jemaah Indonesia dapat menjalankan ibadah haji dengan aman, nyaman, dan sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya.

Polri mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih penyelenggara perjalanan ibadah haji serta memastikan seluruh proses keberangkatan dilakukan melalui jalur resmi guna menghindari praktik penipuan yang merugikan.(***)

Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, usai meninjau pelaksanaan Pilkades di Desa Dalu XA dan Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, serta Desa Tandem Hulu I, Kecamatan Hamparan Perak, Selasa (2/6/2026).

"Mudah-mudahan masyarakat dapat memberikan aspirasi dan pilihannya kepada calon kepala desa yang benar-benar mereka percayai untuk memimpin. Pemerintah hadir untuk memastikan seluruh sistem dan mekanisme yang telah disiapkan dapat berjalan dengan baik sehingga hak suara masyarakat tersalurkan dengan maksimal," ujarnya.

Ia menegaskan, kepala desa yang terpilih nantinya diharapkan benar-benar lahir dari pilihan masyarakat dan mampu menjadi pemimpin yang mengayomi seluruh warga tanpa membedakan kelompok maupun pilihan politik.

"Harapan kita, kepala desa yang terpilih adalah sosok yang dicintai dan dipercaya masyarakat. Jika yang terpilih merupakan aspirasi murni masyarakat, maka tentunya akan menjadi pemimpin yang tepat dalam mengayomi dan melayani seluruh masyarakat desa," katanya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga suasana yang aman dan kondusif selama proses pemungutan hingga penghitungan suara berlangsung. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang bersama unsur Forkopimcam, TNI, Polri, panitia Pilkades, dan berbagai pihak terkait telah berkolaborasi untuk memastikan seluruh tahapan berjalan lancar.

"Jangan mudah terpancing atau terprovokasi oleh informasi yang dapat mengganggu jalannya pesta demokrasi ini," tegasnya.

Hingga proses pemungutan suara berlangsung, situasi di seluruh wilayah yang melaksanakan Pilkades Serentak Gelombang II terpantau aman dan kondusif.

"Sampai saat ini kondisi berjalan baik dan kondusif. Kita berharap hingga proses penghitungan suara selesai, situasi tetap aman, tertib, dan terkendali," pungkasnya.

Selain memastikan jalannya pemungutan suara, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga menghadirkan layanan cek kesehatan gratis di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Kehadiran layanan tersebut merupakan bagian dari upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkades. (DMS)