Pasalnya dia diduga menjalankan praktik perjudian togel.

Diketahui pelaku diamankan di sebuah warung di Jalan Nipkarim, Desa Sudirejo, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Senin malam, 29 Juni 2026.

Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti mulai dari uang tunai Rp272.000 yang diduga hasil transaksi, sebuah buku erek-erek, serta satu unit telepon genggam (seluler) yang digunakan untuk menjalankan aktivitas perjudian.

Penangkapan bermula saat Tim URC Satreskrim Polresta Deli Serdang sedang melakukan patroli.

Saat itu, petugas menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya seorang juru tulis togel yang beroperasi di kawasan tersebut.

Menindaklanjuti laporan itu, petugas langsung bergerak ke lokasi. Setibanya di tempat kejadian, polisi mendapati pelaku dan langsung mengamankannya bersama barang bukti yang berkaitan dengan praktik perjudian togel.

Dalam pemeriksaan awal, OS mengaku baru sekitar dua pekan menjadi juru tulis togel. Ia bertugas menerima angka pasangan dari pemasang, mencatat nomor yang masuk, lalu merekap dan mengirimkannya kepada operator togel.

Nomor taruhan ini dikirim pelaku melalui aplikasi WhatsApp. Modus ini menunjukkan praktik perjudian tidak lagi dilakukan secara konvensional, tetapi sudah memanfaatkan teknologi komunikasi.

Kanit Pidum Satreskrim Polresta Deli Serdang, Iptu Binnes Saragih membenarkan penangkapan OS alias Vius beserta barang bukti yang ditemukan saat operasi berlangsung.

"Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut," ujar Binnesdalam sebuah postingan anonim facebook @sekilas sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 2 Juli 2026.

Polisi masih membuka kemungkinan pengembangan kasus untuk mengungkap jaringan bandar atau operator togel yang menerima setoran dari pelaku.

Masyarakat diimbau terus memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya praktik perjudian di lingkungan masing-masing. Langkah itu diperlukan untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.***

Momentum ini dihadiri pula Wakil Bupati Pakpak Bharat, H Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

Kapolres Pakpak Bharat, AKBP Muhammad Agustiawan, ST, SIK, MH yang bertindak selaku Inspektur Upacara membacakan pidato Presiden RI, Prabowo Subianto yang antara lain menyampaikan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Tema peringatan tahun ini, 'Polri untuk Masyarakat' adalah sangat tepat, ini adalah jati diri, ini adalah arah pengabdian, ini adalah dan harus terus menjadi kompas moral setiap insan Bhayangkara," pesan Presiden.

"Kami sampaikan selamat Hari Bhayangkara, kiranya dihari Bhayangkara ke 80 ini Polri tetap emnjadi garda terdepan dalam melindungi masyarakat, menegakkan hukum dan keadilan, ucap Mutsyuhito Solin dalam sebuah postingan anonim facebook @pemkab pakpak bharat yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 2 Juli 2026.***

Aksi peduli lingkungan ini mendapat dukungan penuh dari pihak dekanat serta masyarakat setempat. Turut hadir dalam kegiatan penanaman tersebut antara lain; Prof. Dr. Anang Anas Azhar, M.A. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama FDK UINSU, Herman Kepala Dusun I sekaligus Ketua Kelompok Tani Mangrove Desa Pematang Kuala, Rubino Perwakilan Pemerintah Desa Pematang Kuala, Tokoh masyarakat setempat lalu dari unsur mahasiswa, hadir Ketua Umum Senat Mahasiswa (SEMA) FDK UINSU, Muhammad Ali Akbar Lubis; Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Manajemen Dakwah (MD), Nuriansyah Habibi; serta jajaran pengurus HMPS Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), dan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI).

Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerja Sama FDK UINSU, Prof. Dr. Anang Anas Azhar, M.A., memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif dan kepedulian mahasiswa terhadap pelestarian lingkungan pesisir. Menurutnya, kegiatan ini merupakan wujud nyata implementasi Tridarma Perguruan Tinggi, khususnya pada pilar pengabdian kepada masyarakat.

"Hari ini saya merasa bangga dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kegiatan penanaman pohon mangrove ini. Semoga pengabdian kepada masyarakat seperti ini dapat menginspirasi dan diikuti oleh mahasiswa lainnya, termasuk dari luar FDK UINSU," ujar Prof. Anang.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa "Gerakan Hijau Pesisir" bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan langkah strategis untuk membangun kesadaran ekologis di kalangan mahasiswa. Kesadaran ini sangat esensial guna melindungi kawasan pesisir dari ancaman abrasi, kerusakan habitat, pencemaran, dan dampak negatif perubahan lingkungan.

Prof. Anang juga menekankan pentingnya penguatan perspektif ekoteologi dalam pelestarian alam. Ekoteologi menempatkan upaya menjaga alam sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual dan moral manusia kepada Tuhan, sesama manusia, dan seluruh makhluk hidup yang bernaung di dalam ekosistem.

"Saya berharap melalui penanaman mangrove ini, kondisi lingkungan pesisir menjadi semakin baik. Ekosistem pesisir seperti habitat ikan dan kepiting diharapkan dapat berkembang biak dengan baik, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat ekologis maupun ekonomi bagi masyarakat sekitar," tambahnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Teluk Mengkudu memiliki bentangan garis pantai sekitar delapan kilometer yang menghadap ke Selat Malaka. Desa Pematang Kuala merupakan satu dari empat desa di kecamatan tersebut yang berbatasan langsung dengan laut, bersama Desa Pekan Sialang Buah, Sentang, dan Bogak Besar.

Secara keseluruhan, Kabupaten Serdang Bedagai memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 55 kilometer. Mengingat luasnya cakupan kawasan tersebut, upaya perlindungan pantai mutlak membutuhkan keterlibatan lintas sektor, mulai dari pemerintah, masyarakat, kelompok nelayan, perguruan tinggi, hingga organisasi kemahasiswaan.

Khusus di Desa Pematang Kuala, terdapat kawasan ekosistem hutan mangrove seluas 52 hektare yang menjadi tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan biota laut. Konservasi dan penanaman kembali (replanting) di area ini harus dilakukan secara berkesinambungan.

Ketua Umum SEMA FDK UINSU, Muhammad Ali Akbar Lubis, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemerintah Desa Pematang Kuala dan Kelompok Tani Mangrove atas kolaborasi yang terbangun.

"Kerja sama ini sangat penting karena mahasiswa tidak hanya belajar di dalam ruang kelas, tetapi juga dituntut untuk turun langsung mengenali realitas lingkungan dan kehidupan masyarakat. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pengalaman berharga tentang tata cara menanam dan merawat ekosistem mangrove," jelas Ali Akbar.

Ia menegaskan bahwa "Gerakan Hijau Pesisir" adalah langkah konkret yang harus terus digaungkan untuk menyeimbangkan ekosistem dan memitigasi bencana abrasi.

Apresiasi senada juga diungkapkan oleh Ketua Kelompok Tani Mangrove, Herman. Pihaknya berterima kasih atas kontribusi nyata mahasiswa FDK UINSU dan berharap 2.000 bibit yang ditanam dapat dirawat bersama agar tumbuh menjadi sabuk hijau yang melindungi desa.(rel)

Upacara peringatan HUT ke-80 Bhayangkara yang mengusung tema "80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat" ini dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri Wapres, Gibran Rakabuming Raka, para menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, Panglima TNI, Kapolri, kepala lembaga pemerintah, dan tamu undangan lainnya.

Rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 berlangsung meriah.

Setidaknya terlihat pelbagai atraksi yang menampilkan profesionalisme dan kemampuan personel Polri di antaranya defile pasukan, kolone senapan, simulasi penyelamatan sandera, hingga aksi penerjun payung.

Acara kemudian dilanjutkan syukuran Hari Bhayangkara yang ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Presiden Prabowo yang diserahkan ke Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Di sana, Presiden Prabowo juga menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia dan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya kepada sejumlah satuan dan personel Polri atas dedikasi dan pengabdiannya.

Selain itu, Presiden turut menganugerahkan Pangkat Kehormatan Republik Indonesia kepada sejumlah purnawirawan Polri.

Kehadiran Kepala BNN RI bersama jajaran pada peringatan kali ini menjadi wujud dukungan sekaligus komitmen BNN memperkuat sinergi dengan Polri untuk menjaga keamanan nasional, khususnya dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Sinergi antarlembaga, seperti tertuang dalam sebuah postingan anonim facebook @humas BNN RI yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 2 Juli 2026 diharapkan semakin kokoh guna mewujudkan Indonesia yang aman, tangguh, dan bersih dari kejahatan narkotika.***

Dalam unggahannya, pengendara mengaku sudah mengantre untuk berbelok dan merasa sudah mendapat giliran melintas.

Namun, saat kendaraan mulai bergerak, dia melihat motor (red, sepedamotor) patwal datang dari arah kanan.

Menurut pengakuannya, seperti diungkap dalam sebuah postingan anonim facebook @laburaku sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 2 Juli 2026, jarak rombongan saat itu masih cukup jauh sehingga ia tetap melanjutkan perjalanan.

Pengendara kemudian mengaku kendaraannya dipepet dan dimarahi petugas patwal yang terkesan arogan tersebut.

Dia menilai tindakan ini berpotensi membahayakan karena posisi mobilnya sudah setengah memasuki jalur belokan sehingga sulit menghentikan kendaraan secara mendadak.

Melalui unggahannya, dia meminta agar rekaman CCTV di sekitar lokasi diperiksa sehingga kronologi kejadian dapat diketahui secara utuh. la juga berharap ada evaluasi terhadap prosedur pengawalan di lapangan.***

Keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa peserta didik MIN 1 Dairi mampu bersaing di tingkat nasional. Tampil penuh percaya diri, Aisyah menunjukkan teknik bertanding yang baik, semangat juang tinggi, serta konsistensi sejak babak awal hingga memastikan medali perak bagi sekolahnya.

Kepala MIN 1 Dairi, Sumarto AF Sitanggang, S.Pd.I., M.Si., menyampaikan apresiasi atas prestasi yang diraih Aisyah. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari latihan yang disiplin, kerja keras atlet, dukungan orang tua, dan pembinaan pelatih yang dilakukan secara berkesinambungan.

"Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi keluarga besar MIN 1 Dairi. Kami berharap keberhasilan Aisyah menjadi motivasi bagi seluruh peserta didik untuk terus berprestasi, baik di bidang akademik maupun nonakademik, serta menjunjung tinggi sportivitas dalam setiap kompetisi," ujar Sumarto.

Sumut National Taekwondo Championship 2026 merupakan salah satu kejuaraan bergengsi yang mempertemukan atlet-atlet muda dari berbagai daerah. Ajang ini menjadi sarana pembinaan sekaligus mengukur kemampuan atlet dalam menghadapi kompetisi yang lebih tinggi.

Prestasi yang diraih Aisyah semakin menegaskan komitmen MIN 1 Dairi dalam mendukung pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh. Madrasah tidak hanya mendorong prestasi akademik, tetapi juga memberi ruang bagi siswa untuk berkembang di bidang olahraga, seni, dan karakter. Keberhasilan Aisyah diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda, khususnya di Kabupaten Dairi, untuk terus berlatih, bekerja keras, dan berani meraih prestasi. Medali perak yang dipersembahkannya menjadi bukti bahwa ketekunan, disiplin, dan semangat pantang menyerah mampu mengantarkan siswa madrasah mengharumkan nama sekolah di ajang nasional. (rel)

Kapolres Tapanuli Tengah, AKBP Muhammad Alan Haikel, S.K.M., S.I.K., M.I.K., bertindak langsung sebagai Inspektur Upacara. Sementara itu, AKP Tugino Purba, S.H. bertindak sebagai Perwira Upacara, dan AKP Isran E. Simatupang, S.H. sebagai Komandan Upacara.

Dalam amanatnya, Kapolres Tapteng membacakan pidato tertulis dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Lewat amanat ini, Presiden menyampaikan apresiasi tertinggi dan rasa bangganya atas kerja keras, pengabdian, serta pengorbanan seluruh keluarga besar Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri secara profesional.

"Tema ྌ Tahun Mengabdi, Polri Untuk Masyarakat' mengandung makna bahwa seluruh perjalanan pengabdian Polri harus bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik, responsif, melindungi, dan mengayomi masyarakat," ujar Kapolres saat membacakan amanat Presiden sebagaimana terungkap dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Tapteng yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 2 Juli 2026.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penguatan reformasi kelembagaan, peningkatan profesionalitas, respons cepat terhadap keluhan publik, serta peningkatan kapasitas SDM Polri di era digital demi menghadapi tantangan geopolitik global dan kejahatan siber yang kian kompleks.

Upacara peringatan ini dihadiri unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, di antaranya Bupati Masinton Pasaribu, S.H., M.H., Wakil Bupati Mahmud Efendi Lubis, S.H., M.H., Ketua DPRD Ahmad Rivai Sibarani, serta Sekda Drs. Binsar Tua Hamonangan Sitanggang, M.Si.

Dari jajaran TNI dan Denpom, tampak pula Danrem 023 KS Kolonel Infanteri Iwan Budiarso, Dandim 0211/TT Letkol Inf Bayu Hanuranto Wicaksono, Dandenpom 1/2 Sibolga Letkol Cpm Rajiman Saragih, Dansat Radar 103 Sibolga Letkol Lek Heri Nur Nugroho, serta Pgs. Palaksa Lanal Sibolga Kapten Laut PM Nurwandi.***

Berdiri di hadapan puluhan Wali Kota se-Indonesia termasuk Wali Kota Medan saat ini, Rico Tri Putra Bayu Waas, Bobby Nasution menegaskan ragam pembangunan di Kota Medan yang telah dilakukannya semasa dulu menjabat Wali Kota Medan.

Awalnya, Bobby mengapresiasi kinerja Rico Waas sebagai Wali Kota Medan sekaligus Ketua Komwil I APEKSI yang berhasil menggelar Rakernas APEKSI di Kota Medan.

"Beliau (Rico) sangat luar biasa, dulu saya pernah jadi ketua Komwil I, selama jadi ketua Komwil I hanya bisa melaksanakan Rakorwil, Medan jadi tuan rumah saat itu. Sekarang Pak Rico jadi ketua Komwil bisa mendatangkan APEKSI ke kota Medan. Ini luar biasa, kerja yang baik," ujarnya.

Bobby Bahkan mengakui dalam hal penyelenggaraan Rico melebihi saat dulu dirinya menjadi Ketua Komwil I APEKSI. Namun Ia pun menegaskan pembangunan yang diperlihatkan di video profil Kota Medan di acara tersebut adalah hasil kerja keras dirinya semasa menjadi Wali Kota Medan.

"Walaupun tadi yang disampaikan, yang ditayangkan video pembangunan-pembangunan, ya kalau buat acara Rakernas pak Riko menang lah," ujarnya.

"Cuma karena dulu saya Wali Kota nya untuk yang dibangun tadi, yang dipamer-pamerkan kalau boleh sombong Alhamdulillah saya yang bangun itu, becanda-becanda ya Pak Rico," ucap Bobby menambahkan dengan nada santai diiringi tawa.

Dibalik itu, Bobby pun mengapresiasi terselenggaranya Rakernas APEKSI yang nantinya juga akan membahas program-program Kota dalam memajukan pelayanan dan pembagunan daerah untuk Indonesia.

"Kami apresiasi atas terselenggaranya kegiatan APEKSI ini kegiatan yang mungkin mengingatkan kita juga, bahwa kita juga pelayanan, orang duduk disini tugasnya semua adalah melayani masyarakat," tuturnya.

Bobby pun berharap, hasil Rakernas APEKSI tidak hanya diserahkan kepada pemerintah pusat, tapi juga bisa direkomendasikan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) agar dapat menjadi masukan kedepannya.

"Kami sangat menerima apabila hasil Rakernas, hasil Rakorwil APEKSI bisa ditujukan juga ke Pemerintah Provinsi, mungkin Pemprovnya masing-masing di daerahnya tapi dengan persoalan yang hampir menyeluruh sama. Kami dari Pemerintah Provinsi akan sangat-sangat menerima apabila ada rekomendasi-rekomendasi yang bisa kerjakan dan bisa kami buat kebijakannya secara langsung" katanya.

Diketahui sebelum menjadi Gubernur Sumut, Bobby Nasution sempat menjabat Wali Kota Medan pada periode 2021-2025. Ragam pembangunan yang dilakukannya di Kota Medan selama menjabat seperti Revitalisasi Stadion Teladan, Revitalisasi Lapangan Merdeka, Revitalisasi Kesawan, Revitalisasi Kebun Bunga hingga pembangunan Halte BRT kota Medan.(DISU)

Hal tersebut disampaikannya pada rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan HUT ke-80 Kabupaten Deli Serdang yang digelar di GRHA Bhimneka Perkasa Jaya, Lubukpakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Rabu (2/7/2026).

Di hadapan ratusan kepala daerah dari berbagai kabupaten di Indonesia, Bobby menilai APKASI memiliki peran strategis sebagai wadah yang mampu menyuarakan berbagai persoalan daerah kepada pemerintah pusat melalui rekomendasi-rekomendasi yang konstruktif.

Menurutnya, berbagai rekomendasi yang dihasilkan APKASI harus mampu menjadi masukan penting bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada kebutuhan daerah.

"APKASI harus terus menyampaikan rekomendasi yang konstruktif kepada pemerintah pusat. Tujuannya agar kebijakan yang diambil mampu mengurangi kesenjangan pembangunan yang masih terjadi di berbagai wilayah," kata Bobby.

Ia mengatakan tantangan terbesar yang saat ini dihadapi banyak daerah adalah keterbatasan fiskal dan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD). Karena itu, pemerintah daerah dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki.

Menurut Bobby, daerah tidak bisa hanya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, tetapi harus mampu menciptakan berbagai terobosan yang dapat meningkatkan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat.

"Harus ada inovasi dan formulasi baru dari pemerintah daerah, baik kabupaten, kota maupun provinsi untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah masing-masing," ujarnya.

Di Sumatera Utara, kata Bobby, Pemerintah Provinsi terus berupaya memperkuat kapasitas fiskal pemerintah kabupaten dan kota melalui kebijakan bagi hasil opsen pajak kendaraan bermotor yang memberikan manfaat lebih besar kepada daerah.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.

Selain persoalan fiskal, Bobby juga menekankan pentingnya sinergi lintas pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

"Kolaborasi pemerintah kabupaten, kota, provinsi dan pemerintah pusat menjadi kunci bagaimana pelayanan kepada masyarakat bisa semakin optimal," katanya.

Bobby juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan HUT ke-26 APKASI.

Menurutnya, kepercayaan tersebut menunjukkan kapasitas dan kemampuan Deli Serdang dalam menyelenggarakan agenda nasional yang melibatkan ratusan kepala daerah dari seluruh Indonesia.

"Ini menunjukkan Deli Serdang telah menjadi kabupaten yang baik, maju dan mampu menjadi tuan rumah kegiatan berskala nasional," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi mengatakan organisasi yang dipimpinnya terus berkomitmen memperjuangkan penguatan otonomi daerah agar kabupaten memiliki ruang yang lebih luas untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menyebut peringatan HUT ke-26 APKASI tahun ini diikuti sekitar 216 kabupaten dari seluruh Indonesia. Sejumlah kegiatan turut digelar, mulai dari gala dinner, grand final Pemilihan Puteri Otonomi Indonesia, fun walk, hingga dialog nasional.

Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada daerahnya sebagai tuan rumah HUT APKASI.

Ia berharap momentum tersebut dapat memperkuat kolaborasi antardaerah dan membuka peluang kerja sama yang lebih luas dalam mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pertemuan para kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia menjadi kesempatan berharga untuk saling bertukar pengalaman, gagasan, serta inovasi dalam membangun daerah masing-masing.(DISU)

Penyampaian Ranperda dilakukan pada Rapat Paripurna DPRD Sumut dengan agenda Penjelasan Gubernur terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut.

Pada kesempatan itu, Gubernur Bobby memaparkan sejumlah laporan keuangan Tahun Anggaran 2025, meliputi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, serta Laporan Perubahan Ekuitas.

Bobby menjelaskan, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp12,027 triliun atau sebesar 95,87% dari target pendapatan sebesar Rp12,546 triliun. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sementara itu, realisasi belanja daerah pada Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp11,505 triliun atau 92,00% dari total anggaran belanja sebesar Rp12,507 triliun. Belanja tersebut dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

"Jika realisasi pendapatan dikurangi dengan realisasi belanja selama tahun 2025, terdapat surplus sebesar Rp521,494 miliar," ujar Bobby.

Selain itu, pembiayaan netto tercatat sebesar Rp10,992 miliar, sehingga menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 sebesar Rp532,486 miliar.

Bobby mengatakan, laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumut. Hasil pemeriksaan tersebut telah disampaikan melalui sidang paripurna DPRD Sumut pada 25 Juni 2026.

Atas laporan keuangan tersebut, Pemprov Sumut kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menurut Bobby, capaian tersebut menjadi prestasi yang patut disyukuri karena merupakan opini WTP ke-12 yang diraih secara berturut-turut, sejak laporan keuangan Tahun Anggaran 2014 hingga 2025.

Untuk itu, Bobby menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, termasuk DPRD Sumut yang menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.

"Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas upaya, kerja keras dan jerih payah seluruhnya, khususnya kepada dewan yang terhormat, yang telah menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan," katanya.

Ia berharap opini tertinggi dari BPK RI tersebut dapat terus dipertahankan melalui peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penguatan sistem pengendalian intern, serta penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah juga harus terus berlandaskan tiga pilar utama, yakni transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, guna mewujudkan Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan.

"Pemprov Sumut terus berkomitmen melaksanakan sistem pengelolaan keuangan yang baik berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, dengan tetap mentaati peraturan perundang-undangan, serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus, yang bertujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan," ucapnya.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus. Turut hadir Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, para wakil ketua dan anggota DPRD Sumut, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut, serta para undangan lainnya.(DISU)

Surya mengatakan, kontribusi Polda Sumut tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mendukung pembangunan daerah, mengawal pengendalian inflasi, memberantas peredaran narkotika, mengamankan agenda nasional, hingga hadir membantu masyarakat saat terjadi bencana.

"Atas seluruh pengabdian tersebut kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya. Semoga setiap pengabdian menjadi amal ibadah dan memberikan manfaat bagi masyarakat, daerah, bangsa, dan negara," kata Surya pada acara syukuran Hari Bhayangkara ke-80 di Markas Polda Sumut, Jalan Sisingamangaraja Km 10,5, Medan, Rabu (1/7/2026).

Surya menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan terus memperkuat sinergi bersama Polda Sumut, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para pemangku kepentingan, serta pemerintah kabupaten/kota se-Sumut.

Menurutnya, kolaborasi tersebut harus diwujudkan melalui langkah-langkah konkret, mulai dari menjaga keamanan wilayah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat penegakan hukum, memberantas narkoba dan premanisme, hingga mengantisipasi perkembangan kejahatan yang semakin kompleks.

"Kolaborasi tersebut harus terwujud melalui langkah-langkah nyata, mulai dari menjaga keamanan wilayah, kualitas layanan publik, memperkuat penegakan hukum, memberantas narkoba, premanisme, hingga mengantisipasi perkembangan kejahatan yang saat ini semakin kompleks," tambah Surya.

Sementara itu, Wakil Kepala Polda Sumut, Brigjen Pol Sonny Irawan mengatakan, peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum penting bagi institusi Polri, terlebih dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 yang semakin memperluas ruang lingkup tugas kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Inti utama dari tema HUT Polri tahun ini adalah pengabdian yang diberikan kepada bangsa dan negara. Semua itu tujuannya hanya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," kata Brigjen Pol Sonny Irawan yang memimpin upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Markas Polda Sumut.

Peringatan dan syukuran Hari Bhayangkara ke-80 tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, unsur Forkopimda Sumut, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Sumut, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.(HPSU)

Seorang perempuan berinisial Yanti (34) bersama ayahnya, Cahya (53), diduga membunuh, memutilasi, dan membakar jasad ibu kandung Yanti, Lilis (51), serta anak kandung Yanti (cucu Cahya) yang masih berusia tiga tahun. Aksi keji tersebut terjadi pada 21 April 2025.

Peristiwa itu baru terungkap pada awal Mei 2025 setelah warga menemukan tengkorak dan sejumlah potongan kerangka manusia di beberapa titik berbeda di Desa Cibanteng.

Penemuan tersebut langsung dilaporkan kepada aparat kepolisian yang kemudian melakukan penyelidikan intensif hingga mengarah kepada Yanti dan Cahya sebagai pelaku.

Berdasarkan hasil penyelidikan, pembunuhan terhadap Lilis diduga telah direncanakan. Setelah menghabisi nyawa korban, Yanti dan Cahya memutilasi jasad Lilis sebelum membakarnya dengan tujuan menghilangkan barang bukti dan menyulitkan proses identifikasi.

Tragedi tersebut semakin memilukan karena anak kandung Yanti yang masih berusia tiga tahun juga menjadi korban. Menurut hasil penyidikan, balita itu terus menangis saat aksi pembunuhan terhadap Lilis berlangsung.

Yanti diduga khawatir suara tangisan anaknya akan menarik perhatian warga sekitar. Karena alasan itu, ia diduga menyekap anaknya hingga meninggal dunia. Setelah itu, jasad balita tersebut juga dimutilasi dan dibakar untuk menghilangkan jejak kejahatan.

Saat diamankan polisi, Yanti dan Cahya sempat mengaku melakukan aksi tersebut setelah mendapat bisikan gaib. Namun, penyidik kemudian menemukan fakta berbeda. Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif utama pembunuhan diduga karena Yanti ingin menguasai harta benda milik Lilis.

Polisi menyatakan pengakuan mengenai bisikan gaib tidak didukung bukti yang mengarah pada motif tersebut. Hasil penyidikan justru menguatkan dugaan bahwa pembunuhan dilakukan dengan motif ekonomi, yakni untuk menguasai aset korban.

Kasus ini sempat menyita perhatian publik karena tingkat kekejaman pelaku yang tidak hanya menghilangkan nyawa ibu kandung sendiri, tetapi juga anak kandungnya yang masih balita.

Aparat kepolisian terus melengkapi berkas perkara dan menjerat kedua tersangka dengan pasal berlapis terkait pembunuhan berencana serta tindak pidana lain yang berkaitan dengan upaya menghilangkan barang bukti.

Peristiwa tersebut menjadi salah satu kasus pembunuhan keluarga yang paling menggemparkan pada 2025 dan menjadi pengingat akan pentingnya penanganan persoalan keluarga, konflik ekonomi, serta kesehatan mental secara dini guna mencegah terulangnya tragedi serupa.

Berdasarkan informasi terbaru, Polisi menetapkan Yanti dan ayahnya Cahya sebagai tersangka pembunuhan terhadap Lilis serta anak Yanti yang masih berusia tiga tahun.

Hasil penyidikan menyebut motif utama pembunuhan adalah dendam, persoalan ekonomi, dan penguasaan harta korban, sementara pengakuan awal mengenai bisikan gaib tidak menjadi dasar penyidik dalam mengungkap motif perkara.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, ketentuan dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta UU Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.(BBS)

Kedua pebalap tersebut menandatangani kontrak berdurasi dua musim yang akan membuat mereka membela Yamaha hingga akhir musim 2028. Pengumuman ini disampaikan Yamaha pada Selasa (1/7), sekaligus menegaskan komitmen pabrikan asal Iwata itu untuk membangun kembali daya saingnya menjelang diberlakukannya regulasi teknis baru MotoGP pada 2027.

Jorge Martin datang ke Yamaha dengan status salah satu pebalap terbaik di MotoGP. Pembalap asal Spanyol tersebut telah mengoleksi gelar juara dunia dan sejumlah kemenangan Grand Prix, sehingga diharapkan mampu menjadi motor penggerak kebangkitan Yamaha di kelas premier.

Sementara itu, Ai Ogura diproyeksikan sebagai investasi jangka panjang Yamaha. Pebalap asal Jepang itu tampil impresif sejak promosi ke MotoGP dan baru saja mencatat kemenangan bersejarah di MotoGP Belanda 2026, yang menjadikannya pebalap Jepang pertama yang memenangi balapan MotoGP dalam 22 tahun terakhir.

Managing Director Yamaha Motor Racing, Paolo Pavesio, mengatakan perekrutan Martin dan Ogura menunjukkan ambisi besar Yamaha untuk kembali bersaing di papan atas. Menurutnya, perpaduan pengalaman seorang juara dunia dan talenta muda berbakat akan menjadi fondasi penting bagi proyek jangka panjang tim.

Kehadiran Martin dan Ogura sekaligus mengakhiri era duet Fabio Quartararo dan Alex Rins di tim pabrikan Yamaha. Keduanya dipastikan berpisah dengan Yamaha setelah musim 2026 berakhir.

Dengan duet baru tersebut, Yamaha berharap dapat kembali menjadi penantang utama perebutan gelar juara dunia ketika MotoGP memasuki era mesin dan regulasi baru pada musim 2027. (BBS/RED)

Kemenangan tersebut memastikan Agas Jaya menjadi wakil Sumatera Utara pada Festival Grassroots Piala Presiden tingkat nasional yang akan berlangsung di Yogyakarta pada 6-10 Juli 2026 mendatang.

Keberhasilan Agas Jaya diraih setelah melalui persaingan ketat yang diikuti 40 tim sepak bola usia dini dari berbagai daerah di Sumatera Utara.

Tim asuhan Taufik itu tampil konsisten sejak fase grup dengan mengumpulkan poin tertinggi, kemudian melaju mulus melewati babak 16 besar, perempat final, semifinal, hingga memastikan gelar juara pada partai final.

Pelatih Agas Jaya, Taufik, mengatakan keberhasilan tim merupakan buah dari persiapan matang yang dilakukan selama tiga bulan terakhir. Latihan intensif, kerja sama tim, disiplin, serta kerja keras para pemain menjadi kunci keberhasilan meraih gelar juara.

"Keberhasilan ini merupakan hasil persiapan selama tiga bulan. Anak-anak berlatih secara intensif dengan mengutamakan kerja sama tim, disiplin, dan kerja keras. Faktor-faktor tersebut menjadi kunci kemenangan tim," ujar pria yang juga menyabet penghargaan Best Coach itu.

Dengan status sebagai wakil Sumatera Utara, Agas Jaya kini bersiap tampil pada Festival Grassroots Piala Presiden tingkat nasional di Yogyakarta pada 6–10 Juli 2026. Di ajang tersebut, Agas Jaya akan menghadapi tim-tim terbaik yang mewakili 38 provinsi di Indonesia, dengan harapan mampu kembali mengharumkan nama Sumatera Utara.(RED/WIN)

"Pada Kamis, 02 Juli 2026 pukul 12.00 WIB sampai selesai akan dilakukan rekayasa lalu lintas di sekitaran Kesawan dan Lapangan Merdeka," tulis keterangan di akun Instagram resmi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan dilihat detikSumut, Kamis (2/7/2026).

Dalam unggahan tersebut, diketahui sebanyak 170 personel Dishub akan menjaga di titik-titik penutupan jalan. Pengendara diimbau untuk mencari jalur alternatif lain agar terhindar dari kemacetan.

"Kami imbau kepada masyarakat agar mencari jalur alternatif lainnya untuk menghindari kemacetan dan penumpukan kendaraan. Ikuti rambu-rambu yang berlaku serta arahan petugas yang berjaga," imbuhnya.

Berikut daftar jalan di Kota Medan yang ditutup selama event Colorful Medan Festival

Lokasi Parkir

Jalan Stasiun KA

Jalan Prof. HM. Yamin

Jalan Pengadilan

Jalan Mesjid

Jalan Perdana

Jalan Imam Bonjol

Jalan Kol. Sugiono

Penutupan Jalan

Jalan Pemuda x Jalan Kesawan

Jalan Palang Merah x Jalan Perniagaan

Jalan Ahmad Yani x Jalan Ahmad Yani

Jalan Ahmad Yani N x Jalan Mesjid

Jalan Perdana x Jalan Mesjid

Jalan Stasiun KA x Jalan Pembelian

Jalan Stasiun KA x Jalan Perdagangan

Jalan Staisun KA x Jalan Gwangju

Jalan Ahmad Yani x Jalan Gwangju

Jalan Gwangju x Jalan Perniagaan

Jalan Ahmad Yani x Jalan Pulo Penang (Lonsum)

Jalan Raden Saleh x Jalan Balai Kota

Jalan Ahmad Yani VII x Jalan Masjid

Jalan HAR Syihab x Jalan Kepribadian

Jalan Raden Saleh x Jalan HAR Syihab (Jalur Cepat)

Jalan Raden Saleh x Jalan AR Syihab (Jalur Lambat)

Jalan Balai Kota x Jalan Bukit Barisan (Depan Pos Block)

Jalan Stasiun KA x Jalan Bukit Barisan

Jalan Pulau Penang x Jalan Kumango

Jalan Kumango x Jalan Gwangju

Jalan Raden Saleh Jalur Lambat

Jalan Raden Saleh Jalur Tengah

Jalan Raden Saleh Jalur DPR

Jalan Pengadilan x Jalan Kejaksaan

Jalan Perdana x Jalan Imam Bonjol

Jalan Pulo Penang x Jalan Stasiun KA (Depan Menara Mandiri)

Jalan Pulo Penang x Jalan Perniagaan

Jalan Stasiun KA (Overpass atas)

Jalan MRLL PP&K - Mobile

Jalan Tugu 66-Patroli Derek

Jalan Pemuda x Jalan Suprapto

Jalan Ani Idrus x Jalan Pegadaian

Jalan Pemuda x Jalan Pemuda Baru I

Jalan Pemuda x Jalan Pemuda Baru Il

Jalan Pemuda x Jalan Pemuda Baru III

Jalan Pemuda x Jalan Pemuda Baru

Jalan Pegadaian x Jalan Pemuda Baru I

Jalan Pegadaian x Jalan Pemuda Baru II

Jalan Pegadaian x Jalan Pemuda Baru III

Jalan Pegadaian x Jalan Pemuda Baru

Jalan Pemuda x Jalan Mangkubumi

Jalan Pemuda x Jalan Cakrawati

Jalan Sugiono x Jalan Mangkubumi

Jalan Sugiono x Jalan Cakrawati

Jalan Sugiono x Jalan Palang Merah

Jalan Mangkubumi x Jalan Mangkubumi

Jalan Mangkubumi x Jalan Cakrawati

Jalan Mangkubumi x Jalan Palang Merah

Jalan Ampel x Jalan Mesjid

Jalan Mesjid x Jalan Palang Merah

Jalan Pegadaian x Jalan Stasiun KA

Jalan Katamso x Jalan Mesjid Raya

Jalan Mahkamah x Jalan Mesjid Raya

Jalan Mahkamah x Jalan Ani Idrus

Jalan Suprapto x Jalan Multatuli. (DetikSumut)

Mengusung tema "Showcase Geology, Biology and Cultured Diversity", ajang ini menjadi momen untuk merayakan keberhasilan Toba Caldera UNESCO Global Geopark (UGGp) kembali meraih status Green Card, sekaligus memperkuat promosi geowisata dan pembangunan berkelanjutan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan welcome dinner di Hotel Khas Parapat yang dihadiri peserta dari berbagai daerah di Indonesia serta delegasi mancanegara yang terdiri dari akademisi, pakar, pejabat pemerintah, pelaku UMKM, dan pengelola geopark dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri.

Selama lima hari, peserta mengikuti field trip kawasan Toba Caldera, konferensi internasional, workshop, meeting dan talkshow, capacity building, hingga promosi UMKM lokal.

Direktur General Manager Toba Caldera UNESCO Global Geopark, Azizul Kholis, menegaskan keberhasilan memperoleh Green Card bukanlah tujuan akhir, melainkan awal untuk memastikan pelestarian dan keberlanjutan kawasan geopark.

"Status green card itu bukan menjadi satu tujuan akhir. Ini baru permulaan bagaimana kita bisa menjaga pelestarian dan keberlanjutan dari Geopark itu sendiri," ujarnya, Rabu (1/7/2026) di sela-sela acara welcome dinner di Hotel Khas Parapat.

Menurut Azizul, Geofest menjadi sarana meningkatkan edukasi, sosialisasi, dan promosi Geopark Toba, sekaligus memperluas gaungnya hingga tingkat internasional. Ke depan, pengelola juga akan memperkuat penataan geosite. Saat ini Toba Caldera memiliki 16 geosite, padahal potensinya mencapai lebih dari 40 lokasi.

"Bagaimana kita bisa memperkuat geosite-geosite yang dapat melibatkan langsung masyarakat setempat. Ini menjadi percepatan bagi kawasan Geopark Toba Caldera untuk lebih dikenal dan lebih terpromosikan dari daya tarik saintifik menjadi daya tarik wisata atau geowisata," katanya.

Ia menambahkan, penguatan geopark diharapkan mampu mendorong pengembangan geoproduct, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan melalui tiga pilar utama geopark, yakni Geo, Bio, dan Culture.

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Komite Geopark sekaligus perwakilan Jaringan Geopark Indonesia (JGI), Dedi Irpan Bahri, mengapresiasi perkembangan Toba Caldera setelah berhasil mempertahankan Green Card.

Menurutnya, kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan masyarakat menjadi modal utama membangun geopark yang berkelanjutan.

"Kami dari Jaringan Geopark Indonesia senang sekali melihat perkembangan yang luar biasa di Geopark Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Kehadiran seluruh tamu undangan memperlihatkan bagaimana kolaborasi pentahelix menjadi satu kesatuan yang menjadi poin penting dalam membangun sebuah geopark," ucapnya.

Dedi menilai tantangan berikutnya adalah memastikan status Green Card tidak hanya menjadi simbol, tetapi diwujudkan melalui program nyata di bidang edukasi, konservasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana mempertahankan status ini bukan hanya sekadar status, tapi benar-benar bisa teraplikasikan di semua bidang," tegasnya.

Di sisi lain, Plt Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara, Yuda Pratiwi Setiawan, berharap Green Card mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke tujuh kabupaten dan satu kabupaten penyangga kawasan Danau Toba.

"Alhamdulillah kita sudah mendapatkan kembali green card untuk Toba Caldera. Dengan semangat Bapak Gubernur, para bupati, wakil bupati, dewan pakar, dan masyarakat, akhirnya kita mendapatkan green card kembali," katanya.

Yuda mengatakan Pemprov Sumut menargetkan penambahan jumlah geosite dari 16 menjadi 40 lokasi pada tahun ini. Selain itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta berkolaborasi menjaga keberlanjutan Green Card melalui program di sektor pariwisata, ekonomi masyarakat, pembangunan berkelanjutan, dan perlindungan kawasan.

Sebagai bentuk dukungan, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 miliar pada 2026 untuk mendukung penyelenggaraan festival, pelatihan, kajian, serta berbagai program pengembangan pariwisata.

"Kalau pariwisata, kita menganggarkan kurang lebih hampir Rp5 miliar tahun ini, termasuk penyelenggaraan festival. Selain itu, kita juga melaksanakan pelatihan-pelatihan, kajian, dan berbagai kegiatan lainnya," ungkapnya.

Dukungan promosi internasional juga datang dari Parlindungan Purba, Konsul Kehormatan Republik Korea Selatan untuk Sumatera Utara. Ia menilai peluang mendatangkan wisatawan asal Korea Selatan ke Danau Toba sangat besar dan siap memperkuat promosi melalui jejaring yang dimiliki.

"Dari Medan ke Korea memang masih transit, tetapi penerbangannya penuh. Itu menandakan potensinya besar," ujarnya.

Parlindungan mengungkapkan pihaknya telah berkomunikasi dengan PHRI dan ASITA Sumatera Utara untuk menyusun strategi promosi wisata. Bahkan, dalam waktu dekat sekitar 50-60 pelajar dan dosen asal Korea Selatan dijadwalkan berkunjung ke Medan dan Danau Toba sebagai bagian dari kerja sama pendidikan dan pariwisata.

"Saya yakin dengan adanya Konsul Kehormatan Korea di Medan akan mendorong wisatawan dari Korea datang ke Sumatera Utara. Kita juga akan membuat Business Summit Korea-Indonesia untuk memperkuat kerja sama," pungkasnya. (win)

Dorongan tersebut disampaikan Rico Waas dalam pembukaan Rakernas XVIII APEKSI yang secara resmi dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Grand City Hall Medan, Rabu (1/7/2026) malam.

Pembukaan Rakernas turut dihadiri antara lain oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Ketua Dewan Pengurus APEKSI Eri Cahyadi, para wali kota dari seluruh Indonesia, jajaran Dewan Pengurus APEKSI, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, serta para tamu undangan. Pembukaan ditandai dengan penabuhan Gordang Sambilan oleh Bima Arya didampingi Rico Waas, Eri Cahyadi, dan Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam.

Mengawali sambutannya, Rico Waas menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta Rakernas di Kota Medan. Ia mengaku bangga dan merasa terhormat karena Medan dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan para wali kota se-Indonesia.

"Selamat datang di Kota Medan. Kami, Pemerintah Kota Medan, benar-benar merasa terhormat Bapak dan Ibu sekalian bisa hadir di Kota Medan. Kami ingin menjamu Bapak dan Ibu sebagai tuan rumah yang baik," ujarnya.

Rico Waas mengatakan rangkaian Rakernas XVIII APEKSI telah dimulai sejak 28 Juni dan akan berlangsung hingga 4 Juli 2026. Berbagai kegiatan telah digelar, mulai dari Youth City Changers (YCC), Forum Pangan, Forum Lingkungan Hidup, Forum Komunikasi dan Informatika, Forum Bappeda, Forum Investasi, Ladies Program, hingga Indonesia City Expo.

Mengusung tema "Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat", Rico Waas berharap seluruh forum yang berlangsung selama Rakernas mampu menghasilkan solusi konkret terhadap berbagai persoalan perkotaan, mulai dari ketahanan fiskal, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembangunan infrastruktur, hingga mitigasi bencana.

Ia menegaskan hasil diskusi tidak boleh berhenti sebagai dokumen atau rekomendasi semata.

"Kami berharap jangan sampai forum ini berakhir di atas kertas atau hanya menjadi wacana. Komitmen yang dibangun harus menjadi aksi nyata dan diimplementasikan di kota masing-masing agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya.

Rico Waas juga berharap rekomendasi Rakernas dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat, baik kementerian, kementerian koordinator, maupun DPR RI, sehingga berbagai kebutuhan daerah dapat diakomodasi dalam kebijakan nasional.

Dalam kesempatan itu, Rico Waas memperkenalkan inovasi digitalisasi perpajakan restoran QRESTO yang dikembangkan Pemerintah Kota Medan bersama Bank Indonesia dan Bank Sumut. Melalui sistem tersebut, pembayaran pelanggan di restoran akan langsung terbagi secara otomatis sehingga pajak restoran sebesar 10 persen langsung masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Menurutnya, inovasi tersebut akan meningkatkan transparansi sekaligus menutup potensi kebocoran penerimaan pajak daerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan setiap kepala daerah memiliki ujian yang berbeda pada masa kepemimpinannya, mulai dari pandemi, bencana, penyesuaian fiskal, hingga dinamika media sosial.

Menurutnya, kepala daerah saat ini menghadapi sedikitnya empat tantangan utama, yakni dinamika geopolitik global, pengawalan kebijakan strategis nasional, pemenuhan janji kampanye, serta perkembangan algoritma media sosial yang turut memengaruhi persepsi publik terhadap kinerja pemerintah.

"Solusi atas berbagai tantangan itu sesungguhnya ada di daerah. Praktik-praktik terbaik ada di lingkungan kawan-kawan kita sendiri," ujar Bima.

Ia mendorong pemerintah kota terus berinovasi dalam meningkatkan PAD, memanfaatkan skema pembiayaan alternatif melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta membangun city branding yang kuat sebagai identitas daerah untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saing.

Dalam kesempatan itu, Bima juga mengapresiasi berbagai inovasi yang lahir dari kota-kota anggota APEKSI, termasuk keberhasilan sejumlah daerah meningkatkan PAD melalui berbagai terobosan.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengapresiasi Pemko Medan yang menjadi tuan rumah Rakernas XVIII APEKSI. Ia berharap forum tersebut menghasilkan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.

Bobby juga mengapresiasi peran APEKSI yang selama ini menjadi motor penggerak lahirnya berbagai solusi atas persoalan yang dihadapi pemerintah kota. Namun, ia memberikan masukan agar rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya ditujukan kepada pemerintah pusat.

"Saya perhatikan rekomendasi APEKSI hampir selalu ditujukan kepada Pemerintah Pusat atau kementerian terkait. Karena saya sekarang di provinsi, saya menyarankan agar ke depan APEKSI juga melayangkan rekomendasi kepada pemerintah provinsi melalui Komisariat Wilayah (Komwil) masing-masing," ujar Bobby.

Menurutnya, langkah tersebut penting mengingat tidak semua kota memiliki kemampuan fiskal dan tantangan yang sama. Pemerintah provinsi dapat menjadi mitra strategis dalam menjembatani kebutuhan pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah pusat.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus APEKSI Eri Cahyadi menegaskan Rakernas bukan sekadar agenda seremonial, melainkan wadah memperkuat sinergi antarkota dalam menghadapi berbagai tantangan nasional, mulai dari pengurangan transfer daerah, beban belanja pegawai, pengelolaan sampah, ketahanan pangan, hingga penguatan PAD.

Wali Kota Surabaya ini mengajak seluruh anggota APEKSI saling berbagi pengalaman dan inovasi sehingga tidak ada kota yang tertinggal.

"Tidak ada kota yang tertinggal dan tidak ada kota yang paling baik di antara kita. Ketika ada kelebihan di satu kota, kelebihan itu diberikan untuk membantu kota yang lain. Itulah semangat APEKSI," ujar Eri.(REL/ATN)

Hal tersebut disampaikan Bupati Tapanuli Utara periode 1999–2004 yang kini menjabat Ketua Majelis Pendidikan Kristen (MPK) Wilayah Sumut–Aceh saat diwawancarai di Kantor MPK Wilayah Sumut–Aceh, Jalan Gaperta No. 309, Medan Helvetia, Kamis (2/7/2026).

Menurut RE Nainggolan, sedikitnya terdapat empat dampak positif yang akan dihasilkan dari pelaksanaan program Satu Sarjana dalam Keluarga tersebut.

"Dari sisi ekonomi daerah, program ini akan mampu mencegah _capital flight_ atau keluarnya perputaran dana pendidikan dari Tapanuli Utara. Selama ini diperkirakan puluhan miliar rupiah setiap tahun mengalir ke luar daerah karena digunakan membiayai anak-anak kuliah di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Jika lebih banyak mahasiswa kuliah di Tapanuli Utara, dana tersebut akan tetap berputar di daerah dan memberikan efek berganda bagi perekonomian masyarakat," ujarnya.

Ia mengatakan, dampak berikutnya adalah meningkatnya kualitas perguruan tinggi di Tapanuli Utara, seperti Unita. Bertambahnya jumlah mahasiswa akan menjadi tantangan sekaligus dorongan bagi setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan, kualitas dosen, fasilitas, maupun tata kelola.

"Ini konsekuensi logis yang harus dilakukan perguruan tinggi. Jangan ada lagi perguruan tinggi yang abal-abal. Semua harus meningkatkan kualitas sehingga mampu bersaing dengan perguruan tinggi di luar Tapanuli Utara," katanya.

Selain itu, menurut RE Nainggolan, program tersebut juga memberikan manfaat besar bagi pembinaan karakter generasi muda. Dengan tetap menempuh pendidikan di daerah asal, mahasiswa akan tetap berada dalam pengawasan keluarga sehingga orang tua dapat terus memberikan pembinaan terhadap karakter, kepribadian, serta mengawasi anak-anak agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba maupun pergaulan bebas.

Ia menambahkan, keberadaan lebih banyak mahasiswa di Tapanuli Utara juga akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

"Hasil pertanian, UMKM, usaha rumah kos, transportasi, dan berbagai sektor jasa akan berkembang karena jumlah penduduk produktif tidak berkurang. Bahkan, jika kualitas perguruan tinggi semakin baik, mahasiswa dari daerah lain akan datang kuliah ke Tapanuli Utara sehingga ekonomi masyarakat ikut bertumbuh," ungkapnya.

RE Nainggolan yang dikenal sebagai Sekdaprovsu 2008--2010 itu juga menilai program "Satu Sarjana dakan Keluarga" memiliki tujuan yang sangat mendasar, yakni memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan tinggi.

"Setidaknya satu anggota keluarga bergelar sarjana akan membuka peluang memperoleh pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan taraf ekonomi keluarga, sekaligus menjadi motivasi bagi anggota keluarga lainnya untuk melanjutkan pendidikan. Karena itu saya melihat program ini sebagai investasi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat," katanya.

Program Tapasada Academy merupakan salah satu program unggulan Bupati Tapanuli Utara, Jonius T. P. Hutabarat, melalui kebijakan "Satu Sarjana Satu Keluarga". Melalui program tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tidak hanya membiayai pendidikan mahasiswa hingga lulus, tetapi juga memberikan pendampingan secara berkelanjutan bersama mitra pemerintah.

Para penerima beasiswa juga akan dibekali kemampuan bahasa asing, penguatan soft skills, serta difasilitasi mengikuti magang dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara maupun berbagai mitra pemerintah.

Program itu diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih luas kepada generasi muda Tapanuli Utara untuk melanjutkan pendidikan tinggi tanpa harus meninggalkan daerah asal, sehingga semakin banyak sumber daya manusia unggul yang lahir, berkembang, dan berkontribusi bagi kemajuan Tapanuli Utara.

Menurut Mantan Bendahara BawasluSumut itu, status Pegawai Harian Lepas (Honorer) di Bawaslu tidak pernah ada. Dirincikannya, pegawai di lingkungan Bawaslu berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) organik, PNS Non-Organik (mutasi dari instansi lain) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Status para pegawai lepas tidak ada di Bawaslu. Jadi tidak benar kabar yang tersebar menyebutkan bahwa Sekretariat Bawaslu memanipulasidata dan status pegawai agar memeroleh pinjaman Bank,''ucap Firdaus.

Dia menambahkan, pengajuan pinjaman ke Bank langsung dilakukan oleh pegawai. Sekretariat Bawaslu hanya memberikan surat keterangan bahwa pegawai yang mengajukan pinjaman benar bekerja di Bawaslu.

"Bank biasanya mengonfirmasi bahwa pegawai yang mengajukan pinjaman adalah pegawaiBawaslu. Dalam hal mengeluarkan surat keterangan tersebut, kita tidak pernah memanipulasidata seperti yang diberitakan media,"sebut Firdaus.

Selain membantah tuduhan manipulasidata, Firdaus juga menyesalkan terpublishnya data pribadi pegawaiBawaslu. "Ini rawan disalahgunakan," tambahnya.

Sekadar mengingatkan, isu manipulasidatapegawai ini mencuat karena sejumlah petinggi lembaga tersebut diduga mengubah status kepegawaian demi memuluskan pengajuan pinjaman di bank pelat merah dengan jaminan Surat Keputusan (SK) atau surat keterangan kepegawaian. (rel/WK)

Kegiatan ini berlangsung di Lapangan Apel Polres Pemarangsiantar yang mengusung tema "80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat", kegiatan berlangsung dengan khidmat, tertib, dan penuh semangat pengabdian.

Upacara dipimpinKapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M Sitinjak S.H,.S.I.K,.M.H, selaku Inspektur Upacara.

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M Sitinjak S.H,.S.I.K,.M.Hdalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Pematangsiantar Bersama Masyarakat yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 2 Juli 2026 menyampaikan peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum untuk semakin memperkuat komitmen Polri melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat secara profesional, humanis serta berintegritas.

"Hari Bhayangkara ke-80 bukan hanya menjadi peringatan perjalanan panjang pengabdian Polri kepada bangsa dan negara, tetapi juga menjadi momentum evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat."

Sah Udur berharap Polri menghadirkan Presisi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta terus memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kota Pematangsiantar.

Hadir di sana, unsur Forkopimda Plus Kota Pematangsiantar,Ketua MUI Kota Pematangsiantar,Drs. H. MUHAMMAD ALI LUBIS,Ketua KPU Kota Pematangsiantar MUHAMMAD ISMAN HUTABARAT, S.Sos, Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar, NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.sos., PJU Polres Pematangsiantar, Ketua Bhayangkari Cabang Pematangsiatar,Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar dan Para Pimpinan Cabang Perbankan Kota Pematangsiantar.,Pimpinan BUMN dan BUMD Kota Pematangsiantar.

Selain itu hadir pengurus dan anggota Bhayangkari Polres Pematangsiantar, tokoh agama dan adat, seluruh personil jajaran Polres Pematangsiantar, personil Kodim 0207/Sml, personil Denpom I/1 Pematangsiantar, personil Yonif 112/TS, personil Subden Kompi 2 B Brimob, personil Dishub Kota Pematangsiantar dan personil Satpol PP Kota Pematangsiantar serta tamu undangan lainnya.***