POSMETRO MEDAN,Medan – Dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) Ke-74 Tahun 2026, Bhayangkari Cabang Kota Besar Medan bersama Polrestabes Medan menggelar kegiatan khitanan massal, sebagai wujud kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan sosial yang berlangsung di Mapolrestabes Medan ini diikuti oleh 109 peserta anak dari berbagai wilayah di Kota Medan dan sekitarnya.

Khitanan massal tersebut dilaksanakan oleh tim medis profesional dari Sunat 123 Medan yang menggunakan metode Fine Sealer yakni teknik khitan modern yang metode sunat modern yang menggabungkan teknik bipolar (electrosurgical), clamp, dan lem medis.

Metode ini unggul dikarenakan tidak adanya jahitan atau perban yang menempel, hasil yang lebih estetis, dan pengerjaan yang cepat. Anak juga bisa langsung memakai celana dalam dan beraktivitas.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Bhayangkari Daerah Sumatera Utara, Ny. Mona Whisnu Hermawan beserta jajaran pengurus Bhayangkari Daerah Sumatera Utara, Ketua Bhayangkari Cabang Kota Besar Medan Ny. Nelly Jean Calvijn Simanjuntak, beserta pengurus Bhayangkari Cabang Kota Besar Medan, serta Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H.

Suasana hangat dan penuh kekeluargaan begitu terasa sepanjang kegiatan. Ketua Bhayangkari Daerah Sumatera Utara, Ny. Mona Whisnu Hermawan bersama jajaran Bhayangkari Daerah Sumatera Utara dan Bhayangkari Cabang Kota Besar Medan tampak antusias menyapa serta memberikan semangat kepada anak-anak yang mengikuti khitanan massal.

Sebagai bentuk apresiasi atas keberanian para peserta, Ny. Mona Whisnu Hermawan turut menyerahkan hadiah kepada anak-anak yang telah selesai menjalani khitan. Senyum bahagia dari para peserta dan orang tua menjadi gambaran nyata kepedulian Bhayangkari terhadap masyarakat.

Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak bersama Ketua Bhayangkari Cabang Kota Besar Medan Ny. Nelly Jean Calvijn Simanjuntak beserta seluruh pengurus Bhayangkari turut memastikan seluruh rangkaian kegiatan dipersiapkan secara matang.

Mulai dari kesiapan lokasi, fasilitas pelayanan kesehatan, alur pemeriksaan, hingga pendampingan kepada peserta dilakukan secara optimal sehingga kegiatan berlangsung aman, tertib, dan nyaman.

Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak mengatakan, kegiatan khitanan massal merupakan salah satu bentuk pengabdian Polri bersama Bhayangkari dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, khususnya melalui pelayanan sosial dan kesehatan.

"Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari bukan hanya menjadi momentum peringatan organisasi, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat kepedulian kepada masyarakat. Melalui kegiatan khitanan massal ini, kami berharap dapat membantu masyarakat sekaligus menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yang mengikuti kegiatan. Semoga apa yang kami lakukan hari ini menjadi manfaat dan semakin mempererat hubungan antara Bhayangkari , Polri, dan Masyarakat," ujar Kapolrestabes Medan.

Sementara itu, Ketua Bhayangkari Cabang Kota Besar Medan Ny. Nelly Jean Calvijn Simanjuntak menyampaikan bahwa kegiatan sosial tersebut merupakan implementasi semangat Bhayangkari untuk terus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kami sangat bersyukur kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung, khususnya tim medis Sunat 123 yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta. Kami berharap anak-anak yang mengikuti khitanan hari ini menjadi anak-anak yang sehat, berani, saleh, serta menjadi kebanggaan keluarga, bangsa, dan negara," ucap Ny. Nelly.

Melalui kegiatan khitanan massal dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari Ke-74 Tahun 2026 ini, Polrestabes Medan bersama Bhayangkari kembali menunjukkan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan sosial yang humanis dan bermanfaat.

Semangat kebersamaan, kepedulian, dan pelayanan yang tulus diharapkan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. (RED)

Persetujuan penerapan Restoratif terhada Pasutri tersebut diberikan Kajati setelah menerima pemaparan dalam ekspose dari Kajari Deli Serdang Sapta Putra, SH.,MH bersama Jaksa Penuntut Umum melalui zoom meeting kepada Kajati Sumut yang didampingi Wakajati Sumut Eko Adhyaksono, Asisten Pidana Umum Suhendri serta para Pejabat struktural bidang pidana umum Kejati sumatera Utara yang berlangsung pada Senin tanggal 6/7/2026.

Dari hasil pemaparannya, terjadinya peristiwa KDRT tersebut dikarenakan tersangka Prianggodo merasa curiga dan cemburu kepada istrinya (saksi korban) sehingga mengakibatkan emosi berlebihan dan kemudian melakukan penganiayaan, terhadap tersangka dijerat melanggar pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumahtangga.

Saat memimpin ekspose, Kajati Muhibuddin mengatakan bahwa pertikaian yang terjadi antara pasangan suami istri (Pasutri) lumrah terjadi dalam kehidupan, sehingga penyelesaian dengan penegakan hukum melalui Pemidanaan sangat dihindarkan mengingat rumahtangga tersebut telah dikaruniai anak yang masih balita dan sangat membutuhkan kehadiran kedua orangtuanya,.

"Oleh karenanya dengan mekanisme restoratif justice, Kejaksaan harus mampu membantu untuk merawat keharmonisan dan keutuhan hubungan dalam rumahtangga, ini sangat penting demi kepentingan dan masa depan keluarganya, terlebih mereka memiliki anak yang sangat membutuhkan kehadiran kedua orangtuanya" ujar Kajati.

Dalam restoratif justice, sebagai pertimbangan Jaksa dalam menerapkannya adalah dengan adanya perdamaian yang dilakukan tanpa syarat antara tersangka dan korban, kemudian pertimbangan kemanusiaan serta adanya keluarga dan tokoh masyarakat maupun pemerintah setempat yang secara sadar mendukung dan meminta dilakukannya restoratif justice.(HKTS)

Komitmen tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI) di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (7/7/2026). "Kami sedang membangun sekolah unggulan di Samosir. Ini akan menjadi SMK Pariwisata," ujar Bobby dalam sambutannya.

Menurut Bobby, sekolah tersebut tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga membentuk karakter dan kesiapan mental para siswa. Seluruh kebutuhan pendidikan akan ditanggung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

"Skemanya adalah boarding dan semua biaya ditanggung pemerintah, bukan hanya materi pembelajaran, tetapi juga kesiapan mental siswa," ungkap Gubernur, dengan nada optimistis.

Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Samosir dalam penyediaan lahan pembangunan sekolah. Menurutnya, tahapan perencanaan telah berjalan dengan baik sehingga pembangunan dapat segera direalisasikan.

"Tanahnya sudah kami siapkan, untuk tinggal kami membangun. Jadi DED-nya sudah kami buat," jelasnya.

Selain pembangunan sektor pendidikan, Bobby juga menekankan pentingnya transformasi pengelolaan kebudayaan di Sumut agar mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Menurutnya, pelestarian budaya perlu dikembangkan melalui pendekatan industri kreatif sehingga tetap lestari sekaligus memberikan manfaat ekonomi.

"Kita bukan zamannya lagi hanya melestarikan secara statis, tapi bagaimana melestarikan melalui industri," tegasnya di hadapan para tokoh PSBI.

Pada kesempatan itu, Bobby juga mengusulkan integrasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di seluruh Sumut sebagai salah satu solusi untuk mengatasi persoalan penyediaan air bersih di berbagai daerah.

Sementara itu, Ketua PSBI Effendi Simbolon menyampaikan tiga aspirasi utama yang dinilai menjadi persoalan mendasar di tengah masyarakat.

Pertama, terkait infrastruktur, ia menyoroti masih terbatasnya ketersediaan air bersih dan air irigasi di Kabupaten Samosir.

"Satu-satunya kabupaten yang di tengah air, tapi kekurangan air. Baik air bersih maupun air irigasi," ujar Effendi.

Kedua, mengenai operasional Aquafarm di kawasan Danau Toba. Menurutnya, PSBI tidak menginginkan perusahaan tersebut ditutup, tetapi meminta adanya tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.

"Kami tidak ingin menutup Aqua Farm, tapi kami minta dengan Aquafarm agar melaksanakan water and wastewater treatment," tegasnya.

Ketiga, PSBI menekankan pentingnya menjaga dan melestarikan budaya Batak sebagai warisan leluhur yang menjadi identitas masyarakat.

"Kami hidup dan dibesarkan sampai sekarang ini tidak terlepas dari DNA orang Batak itu adalah budaya. Jadi mohon, karena di dalam budaya itulah ada seni, seninya bermacam-macam," katanya.(DISU)

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya dengan Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Penang, Malaysia, Wanton Saragih Sidauruk, di ruang kerja Wakil Gubernur Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (6/7/2026).

Selain membahas penguatan konektivitas Pelabuhan Kuala Tanjung, pertemuan tersebut juga menyoroti perkembangan pekerja migran Indonesia (PMI) di Penang, serta persoalan hukum yang melibatkan nelayan Sumut di perairan perbatasan Indonesia-Malaysia.

"Kami akan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Pemprov Sumut sudah pasti akan menindaklanjuti apa yang diharapkan. Selama ini yang tidak diketahui masyarakat, ternyata Pelabuhan Kuala Tanjung sudah bisa digunakan bagi masyarakat, khususnya untuk komoditas," kata Surya.

Surya menjelaskan, Pelabuhan Kuala Tanjung memiliki terminal khusus milik PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat bahan baku dan produk aluminium. Selain itu, terdapat Kuala Tanjung Multipurpose Terminal (KTMT) yang dikelola PT Prima Multi Terminal, konsorsium Pelindo, Waskita Karya, dan Pembangunan Perumahan.

KTMT melayani kegiatan logistik untuk peti kemas maupun nonpeti kemas, meliputi curah cair, curah kering, serta general cargo. Pelabuhan Kuala Tanjung yang berada di Kabupaten Batubara dan menghadap langsung ke Selat Malaka juga merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diproyeksikan menjadi pelabuhan hub internasional sekaligus pusat transshipment terbesar di wilayah barat Indonesia.

Sementara itu, Konsul Jenderal RI Penang, Wanton Saragih Sidauruk, mengatakan Pelabuhan Kuala Tanjung dan Penang Port telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pada 2 September 2025. Menurutnya, kerja sama tersebut perlu diperkuat melalui dukungan Pemprov Sumut serta kalangan dunia usaha, termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

MoU antara PT Prima Multi Terminal (PMT) dan Penang Port berfokus pada pengembangan konektivitas logistik, pengapalan peti kemas internasional, serta kegiatan alih muat (transshipment) di Selat Malaka. Kerja sama tersebut membuka rute pelayaran peti kemas reguler secara langsung antara Pelabuhan Kuala Tanjung dan Penang, sehingga memperlancar arus ekspor-impor, memperluas peluang perdagangan dan investasi Indonesia-Malaysia, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di Sumut.

"Pada tanggal 23 Juni kami telah bertemu CEO Penang Port Malaysia. Di pertemuan itu kami mendorong agar konektivitas Kuala Tanjung lebih ditingkatkan lagi. Selain itu kami juga bertemu dengan pihak Kuala Tanjung. Kalau bisa dilakukan pengaturan, barang-barang agar bisa dikirim ke Penang Port dengan jarak lebih dekat. Dari Kuala Tanjung ke Penang Port jaraknya sekitar enam jam, lebih dekat. Penang adalah pusat semikonduktor, industri hulu yang strategis dan menjadi penopang industri lainnya seperti elektronik, komunikasi, otomotif, dan lainnya," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Wanton juga menyampaikan perkembangan pekerja migran Indonesia di Penang. Menurutnya, Pulau Penang masih menjadi salah satu tujuan utama masyarakat Indonesia untuk bekerja. Sejak 2022, tercatat lebih dari 21 ribu pekerja telah menandatangani kontrak kerja di wilayah tersebut. Sementara pada periode Januari–Juni 2026, jumlah kontrak kerja yang tercatat mencapai 5.255.

Terkait perlindungan nelayan, Wanton mengungkapkan bahwa pada 2023 terdapat 123 nelayan asal Sumut yang tersangkut kasus hukum akibat melintasi batas wilayah perairan Indonesia-Malaysia. Sebagian besar berasal dari Kabupaten Deliserdang, Batubara, dan Asahan.

Namun demikian, jumlah kasus tersebut terus mengalami penurunan, yakni menjadi 24 kasus pada 2024 dan 16 kasus sepanjang 2025. Sementara untuk periode Januari–Juni 2026, belum ditemukan nelayan asal Sumut yang melanggar batas wilayah perairan hingga berhadapan dengan proses hukum di Malaysia.(DISU)

FOTO

Patroli berlangsung mulai pukul 00.00 WIB hingga 04.00 WIB dengan melibatkan satu SST Tim Patroli Satbrimob Polda Sumut yang dipimpin IPDA Jhones M. Marpaung, S.H.

Sebelum bergerak ke lapangan, seluruh personel mengikuti apel pengecekan dan pemberangkatan di Mako Sat K.E. Lumi Medan guna memastikan kesiapan personel maupun perlengkapan operasional.

Selama patroli, personel menyambangi pelaku UMKM di kawasan Jalan Cemara, Gang Pinus Raya. Dalam kegiatan tersebut, petugas berdialog dengan masyarakat untuk menyampaikan tujuan patroli sekaligus menyerap informasi terkait potensi gangguan keamanan di lingkungan sekitar.

Patroli kemudian dilanjutkan ke Jalan Pertahanan, tepatnya di Simpang Tol Tanjung Mulia, yang menjadi salah satu titik pengawasan guna mengantisipasi aktivitas konvoi geng motor. Selanjutnya, personel bergerak menuju Jalan Kapten Sumarsono, Simpang Empat Gaperta Ujung, untuk melakukan pemantauan serupa.

Tim patroli juga menyisir kawasan Jalan Gatot Subroto KM 7 Kampung Lalang. Di lokasi tersebut, personel Brimob berkoordinasi dengan personel Kijang Helvetia yang tengah melaksanakan patroli rutin dalam rangka mengantisipasi tindak pidana 3C, yakni pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan apel konsolidasi dan pengecekan personel kembali di Mako K.E. Lumi Medan.

Dari hasil patroli, situasi di sejumlah lokasi terpantau aman dan kondusif. Kehadiran personel Brimob juga mendapat sambutan positif dari masyarakat yang menyampaikan apresiasi atas upaya kepolisian menjaga keamanan pada malam hingga dini hari.

Selain melakukan patroli, personel turut memberikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan lingkungan.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, S.I.K., M.H., mengatakan patroli preventif akan terus dilaksanakan secara konsisten sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.

"Patroli rutin yang dilaksanakan jajaran Brimob merupakan langkah preventif untuk menekan potensi gangguan kamtibmas, khususnya aksi geng motor, kejahatan jalanan, maupun tindak pidana 3C. Polda Sumut berkomitmen menghadirkan personel di lapangan sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman," ujar Ferry.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus bersinergi dengan kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan atau berpotensi mengganggu ketertiban umum. Kolaborasi antara polisi dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif," pungkasnya.(HPSU)

Penggerebekan dilakukan pada Senin (6/7/2026) di sebuah lokasi di Jalan Kolam Renang, Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo. Operasi dipimpin langsung Kasatresnarkoba Polres Karo AKP Jonny H. Pardede, S.H., didampingi Kanit I Satresnarkoba beserta personel Satresnarkoba dan personel Polsek Berastagi.

Saat melakukan penyisiran di lokasi yang diduga dijadikan tempat menggunakan narkotika jenis sabu, petugas menemukan sejumlah plastik klip kosong yang diduga bekas kemasan sabu serta alat hisap (bong). Namun, tidak ditemukan narkotika yang masih tersisa.

"Diduga narkotika telah habis digunakan sebelum petugas tiba di lokasi, sehingga yang ditemukan hanya barang-barang bekas yang mengindikasikan aktivitas penyalahgunaan narkotika," ujar Kasatresnarkoba Polres Karo AKP Jonny H. Pardede, S.H.

Usai dilakukan pemeriksaan, personel kepolisian bersama masyarakat yang didampingi Kepala Lingkungan Gundaling I memusnahkan barak tersebut dengan cara dibakar agar tidak kembali dimanfaatkan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba.

Dalam penggerebekan itu, petugas turut mengamankan empat pria berinisial R.G. (38), S.G. (45), R.S. (43), dan J.S. (32) untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait keberadaan mereka di lokasi.

AKP Jonny H. Pardede menjelaskan, tidak ditemukannya narkotika saat penggerebekan diduga karena informasi mengenai keberadaan lokasi tersebut telah lebih dahulu viral di media sosial. Kondisi itu diduga dimanfaatkan oleh para pengguna maupun pihak yang berada di lokasi untuk melarikan diri atau menghilangkan barang bukti sebelum petugas tiba. Meski demikian, polisi tetap menemukan sejumlah plastik klip kosong yang diduga bekas kemasan sabu serta alat hisap (bong) yang menguatkan dugaan bahwa lokasi tersebut kerap digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika.

"Peran aktif masyarakat sangat kami harapkan. Setiap informasi akan kami tindak lanjuti sebagai bentuk komitmen Polres Karo dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Karo," tegasnya.(HPK)

Komitmen pemberantasan narkoba ini terus ditunjukkan polres Binjai, melalui operasi under cover oleh sat narkoba sehingga berhasil menangkap seorang pria yang diduga sebagai bandar narkoba di wilayah hukum Polres Binjai, "ucap KasatNarkobaAKP Ismail Pane, S.H., M.H.,

Penangkapan terhadap terduga ini diawali dengan adanya informasi dari masyarakat yang direspon langsung oleh KasatNarkobaAKP Ismail Pane, S.H., M.H., untuk menindak lanjuti informasi tersebut kemudian memerintahkan anggotanya untuk melakukan penyelidikan.

" Barang bukti yang diamankan dari pelaku RAR (26) tersebut yaitu, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 10,07 gram serta 1 buah kaca pirek.,

" Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI No. 35 Thn 2009 tentang Narkotika, dengan Ancaman hukuman Penjara minimal 4 Tahun dan maksimal 12 tahun, tegas AKP Ismail Pane, S.H., M.H.,

Kapolres Binjai AKBP Mirzal Maulana, S.I.K., S.H., M.M., M.H., menegaskan keberhasilan pengungkapan ini merupakan bentuk keseriusan Polres Binjai dalam memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya.

"Kami berkomitmen penuh untuk memberantas narkoba serta peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam memberikan informasi demi menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika," tegas Kapolres Binjai.

Masyarakat juga tetap diimbau untuk tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan melalui layanan Call Center 110 Polri, ucap AKBP Mirzal.(HPB)

Dalam sambutannya, Wali Kota Binjai menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Binjai terus berkomitmen melakukan berbagai pembenahan dan pembangunan di berbagai sektor sebagai upaya mewujudkan Kota Binjai yang semakin maju, sejahtera, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah. Menurutnya, berbagai program prioritas terus didorong, mulai dari peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan hingga penguatan perekonomian masyarakat, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengembangan sumber daya manusia.

"Kami menyadari bahwa mewujudkan cita-cita pembangunan tersebut tidak dapat dilakukan sendiri. Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta dukungan DPRD sebagai mitra strategis dalam pembangunan," ujar Amir Hamzah. Ia menambahkan, dukungan anggaran yang memadai juga menjadi faktor penting agar berbagai program prioritas dapat terlaksana secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui kunjungan kerja tersebut, Wali Kota berharap berbagai kebutuhan pembangunan dan usulan program strategis Kota Binjai dapat menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. "Kami optimistis, dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang sama, pembangunan di Kota Binjai akan berjalan lebih cepat, lebih merata, serta semakin berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Pada kesempatan yang sama, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil XII menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat Kota Binjai. Beberapa isu yang menjadi perhatian meliputi peningkatan infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan, penyediaan lapangan pekerjaan, penanganan banjir, pemberantasan penyalahgunaan narkotika, serta peningkatan kesadaran masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wali Kota Binjai menegaskan bahwa seluruh persoalan tersebut merupakan tanggung jawab bersama. "Ini menjadi fokus kita bersama agar ke depan Pemerintah Kota Binjai semakin baik. Kami juga berharap kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat terus diperkuat demi mendukung percepatan pembangunan di Kota Binjai," ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua Tim Edi Surahman Sinuraya, Sekretaris Dr. Hj. Meriahta Sitepu, M.K.M., serta anggota tim H. M. Yusuf, S.H., M.Hum., Rudi Alfahri Rangkuti, S.H., M.Si., Drs. H. Abdul Khair, M.M., dan Fatimah, S.Si., M.Pd. Hadir pula Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Dr. Erwin Hotmansyah Harahap, S.STP., M.M., Sekretaris Daerah Kota Binjai Chairin F. Simanjuntak, S.Sos., M.M., para pimpinan organisasi perangkat daerah Kota Binjai, para Asisten Setdako Binjai, para staf ahli Wali Kota Binjai, serta para camat dan lurah se-Kota Binjai. ( Oji )

Dalam konferensi pers usai persidangan, Selasa, (7/7), tim penasihat hukum menyatakan tuntutan pidana 10 tahun penjara yang diajukan JPU tidak sejalan dengan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan.

Menurut penasihat hukum Dedy Daulay, tidak terdapat alat bukti maupun keterangan saksi yang secara langsung menerangkan bahwa Fadly merupakan pihak yang menyebabkan kematian korban. Pihaknya mengakui kliennya berada di lokasi tawuran, namun keberadaan seseorang di tempat kejadian, menurut mereka, tidak otomatis membuktikan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan.

Atas dasar itu, tim pembela meminta majelis hakim persidangan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan.

Perdebatan Tak Lagi Sekadar Mercon SOS

Perkara ini berkembang menjadi perdebatan ilmiah mengenai penyebab kematian korban.

Jaksa mendalilkan korban meninggal akibat tembakan suar (mercon SOS). Namun dalam persidangan, ahli forensik yang dihadirkan pihak terdakwa, Dr drAsan Petrus Mked (For) Sp F M, menyampaikan pendapat berbeda.

Menurutnya, hasil visum yang dipelajari tidak menyimpulkan bahwa luka korban berasal dari tembakan Mecon Suar jenis SOS. Ia menilai masih diperlukan dasar ilmiah yang lebih kuat untuk membedakan luka bakar akibat suar dengan luka akibat sumber panas lainnya.

Bahkan, berdasarkan kajian terhadap hasil visum, Asan menjelaskan, karakter luka yang ditemukan lebih menyerupai luka tembak yang masuk. Karena itu, ia tidak sependapat dengan kesimpulan yang menyebut korban meninggal akibat tembakan suar sebagaimana menjadi dasar dakwaan.

Perbedaan pendapat dua ahli tersebut menjadi salah satu titik paling krusial selama persidangan karena menyangkut sebab kematian korban.

Proyektil yang Tak Pernah Dihadirkan

Tim penasihat hukum juga menyoroti belum dihadirkannya proyektil yang menurut mereka menjadi barang bukti penting untuk memastikan penyebab kematian korban.

Mereka mempertanyakan bagaimana penyebab kematian dapat dipastikan apabila proyektil yang diduga menjadi penyebab luka tidak pernah diperlihatkan dalam proses pembuktian.

Isu tersebut sebelumnya juga menjadi salah satu sorotan dalam rangkaian pemberitaan perkara ini karena dinilai berkaitan langsung dengan pembuktian ilmiah terhadap penyebab kematian korban. Sementara itu, jaksa tetap berpendapat alat bukti yang diajukan telah memenuhi unsur pembuktian sebagaimana dakwaan.

Mens Rea dan Beban Pembuktian

Dalam hukum pidana, pembuktian tidak hanya menyangkut actus reus (perbuatan pidana), tetapi juga mens rea, yakni sikap batin atau niat jahat pelaku ketika melakukan suatu tindak pidana. Unsur tersebut menjadi bagian penting dalam pertanggungjawaban pidana dan harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah, bukan sekadar dugaan.

KUHAP juga mengatur bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Adapun jenis alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Prinsip tersebut sejalan dengan asas praduga tak bersalah, yakni setiap orang harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, penilaian apakah seluruh unsur pidana telah terbukti sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim setelah menilai seluruh alat bukti yang diajukan para pihak.

Tidak Ada Saksi yang Menunjuk Fadly

Penasihat hukum lainnya, Jery Panjaitan, mengatakan sepanjang persidangan tidak ada satu pun saksi yang menyatakan Fadly sebagai orang yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Selain itu, menurut tim pembela, posisi luka korban yang disebut berasal dari arah belakang hingga menembus dada bagian depan juga dinilai tidak selaras dengan posisi para pihak yang saling berhadapan ketika tawuran berlangsung.

Mereka juga mengungkap dugaan adanya tindakan berlebihan saat penangkapan terhadap Fadly yang menyebabkan luka pada kedua kakinya. Dugaan tersebut telah dilaporkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Menunggu Putusan Hakim

Di sisi lain, Lorita Tupaida Pane tetap berpendapat Fadly terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ternatif menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun.

Kini, seluruh perdebatan mengenai status mercon SOS, keberadaan proyektil, perbedaan pendapat ahli forensik, hasil visum, hingga kekuatan alat bukti berada di tangan majelis hakim.

Putusan nantinya akan menjadi penentu apakah seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan benar-benar terbukti menurut hukum, atau justru tidak memenuhi standar pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, vonis tidak didasarkan pada dugaan ataupun opini, melainkan pada fakta yang terungkap di persidangan dan alat bukti yang dinilai sah menurut hukum.(erni)

Dokter NS , didampingi kuasa hukumnya Betman Sitorus, mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara (Sumut) untuk memenuhi panggilan penyidik pada Selasa (7/7/2026). Panggilan ini merujuk pada bukti laporan polisi dengan nomor laporan LP/B/434/III/2026/Polda Sumut tertanggal 16 Maret 2026.

Kuasa Hukum RS Santa Elisabeth Medan, Betman Sitorus, menyatakan bahwa seluruh tindakan medis yang diberikan kepada mendiang Jesicca Sipayung sudah berjalan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku.

"Sudah sesuai SOP. Kita dari pihak rumah sakit senantiasa berupaya agar pasien sembuh. Sama sekali tidak ada unsur kelalaian dalam pelayanan, apalagi yang sifatnya kesengajaan," ujar Betman kepada awak media di Mapolda Sumut.

Betman juga menyayangkan sekaligus membantah keras narasi dugaan malapraktik yang sempat beredar di beberapa media massa. Pihaknya merasa dirugikan atas penggiringan opini tersebut.

"Tidak ada malapraktik. Kami sangat keberatan karena belum ada putusan pengadilan yang menyatakan kami melakukan malapraktik. Kami tidak terima tuduhan itu," tegasnya.

Terkait agenda yang berlangsung di Ditreskrimsus Polda Sumut, Betman menjelaskan bahwa sempat dilakukan upaya mediasi antara kedua belah pihak. Namun, pertemuan tersebut belum membuahkan kesepakatan.

"Ya, sementara untuk mediasi hari ini kemungkinan besar belum ada kesepakatan. Mungkin lain kali. Proses hukum tetap berlanjut dan mungkin masih ada tahapan-tahapan berikutnya," jelas Betman saat ditanya mengenai kelanjutan langkah hukum ke depan.

Ia juga enggan berkomentar lebih jauh mengenai ranah penyelidikan. "Kalau mengenai langkah penyelidikan, silakan tanya ke penyidik. Kami tidak punya kewenangan di sana," tambahnya.

Betman menegaskan profesionalitas kliennya, Ia menjamin bahwa dr. NS telah melakukan tugasnya sebagai klinisi dengan sangat terukur, bahkan untuk kasus-kasus yang memiliki tingkat keparahan tinggi.

"Kami keberatan ada tuduhan yang ada dimedia massa. Dr. NS tidak pernah melakukan malapraktik, begitu pula rumah sakit. Semua sudah sesuai standar. Diagnosa sudah tegak dan tindakan dilakukan sesuai prosedur. Bahkan untuk kasus yang lebih parah dari ini pun, dr. Nelly melakukan sesuai SOP yang sama kepada pasien," pungkas Betman didampingi dr. NS sebelum meninggalkan gedung Ditreskrimsus Polda Sumut. (Dam)

Dalam arahannya, Bupati Karo menekankan pentingnya optimalisasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu upaya mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dia mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja, menggali potensi pendapatan daerah, serta memperkuat koordinasi dalam pencapaian target PAD.

Bupatidalam sebuah postingan anonim facebook @Dinas Kominfo Karo yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 7 Juli 2026 itu juga menyampaikan dukungannya kepada para murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sedang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.

Dia mengimbau seluruh ASN agar memberikan bimbingan, pengalaman, serta pengajaran yang baik sehingga para peserta PKL memperoleh bekal yang bermanfaat untuk dunia kerja.

Apel gabungan ditutup dengan suasana penuh sukacita melalui perayaan sederhana ulang tahun ke-61 Bupati Karo yang diikuti oleh seluruh peserta apel sebagai bentuk kebersamaan dan rasa syukur.***

Bahkan, Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, S.H, S.I.K, M. Si, turun langsung menemui perwakilan massa untuk memberikan penjelasan sekaligus memastikan tuntutan yang disampaikan akan ditindaklanjuti.

Dalam aksi itu, massa menyuarakan aspirasi agar penyidikan kasus pengrusakan Kantor Laskar Merah Putih Kabupaten Karo kembali dikembangkan, khususnya terkait dugaan adanya pelaku lain yang belum diproses hukum.

Kapolres Karo AKBP Pebrianto Haloho, S.H, S.I.K, M. Si, didampingi Kasatreskrim AKP Hizkia Siagian, S.T.K, S.I.K, M. Si, beserta tim penyidik menerima langsung perwakilan massa untuk berdialog.

Dalam kesempatan itu, Kapolres menegaskan pihaknya berkomitmen menuntaskan setiap perkara secara profesional dan berdasarkan alat bukti.

Terkait hal itu, Kasi Humas AKP Pedoman Maha, menjelaskan bahwa perkara tersebut merupakan kasus lama yang terjadi pada Agustus 2025 dan telah dinyatakan lengkap (P-21) hingga berkekuatan hukum tetap melalui putusan pengadilan.

Namun, aspirasi dari pihak LMP yang meminta pengusutan terhadap kemungkinan pelaku lain tetap menjadi perhatian penyidik.

"Untuk mengakomodasi tuntutan tersebut, penyidik telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan guna mendalami kemungkinan adanya tersangka lain. Penyidik juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pihak LMP sebagai bentuk transparansi penanganan perkara," ujar AKP Pedoman Maha.

Respons itu disambut positif oleh massa aksi. Koordinator aksi, Juliadi Kaban menyatakan pihaknya menerima penjelasan yang disampaikan Kapolres Karo dan optimistis penyidik dapat mengungkap apabila masih terdapat pelaku lain yang bertanggung jawab.***

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak SH. SIK. MH melalui Kasi Humas IPTU Agustina T.Ddalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Pematangsiantar Bersama Masyarakat yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 7 Juli 2026 mengatakan keributan tersebut dilaporkan sang pelapor berinisial A melalui Layanan Kepolisian di Call Center (CC) 110.

Selanjutnya Operator CC 110 Polres Pematangsiantar tindaklanjuti laporan itu ke piket Pamapta dan Polsek Siantar Barat kemudian merespons cepat dan dilakukan pengecekan.

Setiba di lokasi, pesonil piket Pamapta langsung melakukan menginterogasi awal terhadap pelapor A dan melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak yang terlibat masalah.

Hingga hasilnya, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan.***

Jambore akan berlangsung mulai 07-12 Juli 2026 di Bumi Perkemahan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Kontingen terdiri dari 24 orang Pramuka Putra, 30 orang Pramuka Putri, 1 orang Ketua Kontingen, 6 orang Pembina Pendamping, dan 4 orang Staf Kontingen, mewakili 14 sekolah di Kabupaten Karo.

"Jaga nama baik Kabupaten Karo melalui sikap sopan dan santun, utamakan keselamatan dan kesehatan dengan mematuhi arahan pembina, dan ikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh agar ilmu dan pengalaman dapat ditularkan sepulangnya ke Karo." Ujar Bupati Karo.

Bupati Karo berpesan keikutsertaan Kabupaten Karo dalam Jambore Daerah ini bukan sekadar ajang perkemahan semata, melainkan menjadikan generasi karo yang beriman, berakhlak mulia, disiplin, cinta lingkungan, serta senantiasa menanamkan nilai-nilai Dasa Darma dan Tri Satya sebagai pedoman dalam setiap langkah dan tindakan.

Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Forkopimda dan OPD terkait.***

Dalam keterangannya, Asisten Ekbang Tajul Abrar mengaku, saat ini memang ada pengurangan dari pihak distributor ke pengecer di Kota Tanjungbalai.

Dimana, pengecer yang biasanya mendapatkan pasokan semen 1.600 sak perpekan, kini hanya mendapatkan 800 sak semen perpekan.

"Biasanya seminggu dua kali, kini seminggu hanya satu kali. Jadi barang berkurang. Selain itu, ada juga kenaikan harga," kata asisten Ekbang, Tajul Abrar, Senin (6/7/2026).

Ia mengaku, setelah turun kelapangan untuk mengecek langsung, didapati permasalahan terjadi murni pada distributor yang tidak mengirim semen ke wilayah Tanjungbalai secara maksimal.

"Kita belum tau dari distributor apa masalahnya, kalau kata pemilik panglong tadi ada di kapal. Karena minyak naik, distribusipun dengan kapal jadi berkurang," katanyadalam sebuah postingan anonim facebook @Pemerintah Kota Tanjungbalai yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 7 Juli 2026.

Kendati begitu, ia juga mengaku bahwa saat ini Pemko Tanjungbalai akan mencari solusi agar pendistribusian semen di Kota Tanjungbalai kembali lancar.

Sejumlah toko bangunan yang didatangi, hampir memiliki keluhan yang sama.

Mulai dari sulitnya mendapatkan semen, hingga harga semen yang mahal.

Sementara itu, di sejumlah toko bangunan di Kota Tanjungbalai, sudah kini sulit dapati adanya stok semen yang tersedia.

Tety, pemilik panglong Sinar Family, mengaku sejak dua pekan terakhir semen memang sulit untuk didapat.

Terlebih, saat ini Kota Tanjungbalai hanya memiliki satu pemasok saja dari Belawan, Sumatera Utara.

"Sejak dua Minggu inilah. Dua Minggu ini susah untuk dapat semen, kamipun dapat dari Asahan, Batubara dengan harga yang tinggi," kata Tetty pemilik panglong Sinar Family.

Lanjutnya, karena mengambil tidak di distributor, maka harga melambung tinggi. "Seperti kami ini, sekarang ambil di Sei Balai, mereka jual ke masyarakat 90, kami minta juga 200 sak, cuma di kasih 20 sak," ungkapnya.

Dia mengaku, nyawa dari toko bangunan adalah semen. Sebab, semen menjadi pondasi orang untuk belanja lainnya.

Selain itu, Hadut, pemilik toko bangunan Tunas Mandiri di Jalan Alteri, Kota Tanjungbalai mengaku memang ada pengurangan dari pihak distributor ke pengecer di Kota Tanjungbalai.

Menurutnya, pengurangan ini terjadi sejak sebulan terakhir. Yang semula dalam sepekan dapat pasokan 1.600 sak semen, kini hanya 800 sak semen.

"Memang masuk berkurang dari yang semula seminggu itu masuk dua truk, sekarang cuma masuk sekali," kata Hadut.

Selain itu, dengan sikitnya barang ini, harga juga berangsur naik hingga kini menembus harga Rp 80 ribu.***

Hal ini disampaikan Kakanwil melalui telefon selulernya, Selasa ( 7/7/2026).

Peradaban dan keadaban haji salah satu Tri Sukses Haji sekaligus menjadi visi ibadah haji di mana ritual tidak hanya dipahami sebagai kewajiban spiritual (kesalehan vertikal), tetapi harus bertransformasi menjadi kesalehan sosial, akhlak mulia, dan kontribusi nyata yang membawa kedamaian, kesetaraan, serta kemajuan bagi masyarakat luas.

Karena itu, Kata Zulkifli, perlu ada pertemuan dan pengajian untuk mengingatkan para haji dan hajjah agar nilai nilai ibadah haji selalu hidup dan menjelma di lingkungan keluarga dan masyarakat.

" Bapak Wamen telah menginstruksikan pada semua jajaran kemenhaj agar membentuk dan melaksanakan pengajian jamaah haji, kita dari Kemnhaj Sumut akan sami'na waato"na", kata Zulkifli.

Ia juga mengatakan bahwa peserta raker dari Sumut berjumlah 24 orang terdiri dari Kakanwil, Kabid Bina Haji dan Umroh serta Kakan Kemenhaj se Sumatera Utara. Zulkifli mengakui banyak kesan dan pesan yang di peroleh dari raker yang mengusung tema : Berbenah Tanpa Henti, Menghadirkan Layanan Haji Yang Humanis, Profesional, dan Adaptif. "Kesannya sangat baik untuk membangun kebersamaan, kedisiplinan dan kesiapan tugas dan penyelenggaraan haji Tahun 2027".ujar Kakanwil Kemenhaj.(maldi)

Mereka diamankan petugas pada Minggu 5 Juli 2026 malam sekira pukul 23.30 Wib.

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak SH. SIK. MH melalui Kasi Humas IPTU Agustina T.Ddalam sebuah postingan anonim facebook @Sidikalang Dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 7 Juli 2026 mengatakan awalnya Timsus Dayok Mirah melaksanakan patroli rutin diwlayah hukum Polre Pematangsiantar dalam rangka mengantisipasi Tawuran, Geng motor, dan Knalpot brong di Kota Pematangsiantar.

Selanjutnya Timsus Dayok Mirah menerima laporan warga adanya kegiatan anak remaja yang menggangu kamtibmas di Jalan Sidomulyo Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar.

Lalu Timsus Dayok Mirah merespons cepat dan langsung tindaklanjuti laporan warga itu.

Setiba di Jalan Sidomulyo itu Timsus Dayok Mirah mengamankan 5 orang remaja diduga sedang mengisap lem atau Ngelem.

Tidak itu saja, Timsus Dayok Mirah juga turut mengamankan barang bukti berupa lem goat dan plastik.

Kemudian ke 5 remaja beserta barang bukti dibawa ke Mako Polres Pematangsiantar untuk dibimbing agar tidak mengulangi kembali perbuatan mereka.

Setelah diinterogasi terhadap ke 5 remaja ini diketahui, inisial AM (16) mengaku tidak mengelem, CAS (15) ngelem 3 kali dalam sehari, MRF (16) ngelem 3 kali dalam sehari, RAA (15) ngeem 2 kali dalam sehari dan Ga (16) ngelem 4 kali dalam sehari.

"Selama kegiatan patroli Timsus Dayok Mirah itu berjalan lancar, situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Pematangsiantar aman, tertib, dan terkendali tanpa ditemukan adanya gangguan keamanan maupun aktivitas mencurigakan," tegas IPTU Agustina.***

Setelah berhasil mengumpulkan donasi hingga sekitar Rp1 miliar untuk memperbaiki Jalan dan Jembatan Enang-Enang yang rusak, kini aksi diapresiasi langsung Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

Jalan itu sebelumnya rusak parah akibat bencana hidrometeorologi pada akhir 2025.

Karena penanganan pemerintah dinilai belum kunjung selesai, masyarakat akhirnya memilih kolektif dengan cara 'patungan' untuk memperbaiki akses jalan secara swadaya agar aktivitas warga bisa kembali normal.

"Terima kasih kepada masyarakat yang sudah bergotong royong memperbaiki jalan ini. Semangat kebersamaan seperti ini patut diapresiasi," kata Menteri PU Dody Hanggododalam sebuah postingan anonim facebook yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 7 Juli 2026.

Dody juga memastikan pemerintah tidak tinggal diam. Menurutnya, Kementerian PU akan tetap melakukan penanganan lanjutan sesuai kewenangannya agar infrastruktur di kawasan itu bisa lebih aman dan permanen untuk digunakan masyarakat.

"Kita berterima kasih, pasti. Tapi, aksi swadaya itu belum cukup. Masih ada beberapa hal teknis yang harus kita tambahkan di sana (jembatan) agar memenuhi standar keamanan," ujar Dody.

Sebagai langkah tindak lanjut, Dody mengaku akan segera bertolak ke lokasi jembatan pada hari ini, Selasa (7/7/2026).

Kunjungan ini untuk memastikan secara langsung kelayakan jembatan tersebut bagi pengguna jalan.

"Besok (red, hari ini) saya ke Aceh untuk memastikan bahwa jembatan layak dilewati. Sekali lagi, kita harus berterima kasih kepada masyarakat yang sudah berinisiatif memperbaiki di sana," kata dia.

Sekadar diketahui, Jembatan Enang-Enang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Aceh pada November tahun lalu.

Dody menekankan, perbaikan yang dilakukan warga perlu diperkuat pemerintah demi menjamin keselamatan publik.

"Itu (perbaikan swadaya) belum cukup, masih ada beberapa hal yang harus ditambah. Pemerintah tetap harus memastikan bahwa jembatan tersebut benar-benar aman bagi masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya, aksi swadaya warga sempat menjadi perbincangan setelah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh dinilai menghambat proses perbaikan. Namun, BPJN kemudian memberikan klarifikasi sekaligus menyampaikan permintaan maaf atas kesalahpahaman yang terjadi.

Kisah gotong royong ini pun menuai banyak pujian di media sosial.

Banyak warganet menilai kekompakan warga patut diapresiasi, sementara mereka juga berharap pemerintah bisa mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang masih membutuhkan perhatian.***

Sebanyak lima pasukan diberangkatkan yang terdiri atas 303 peserta, 34 pembina pendamping, 1 kontingen, dan 2 pimpinan kontingen. Jumlah ini berasal dari 22 Kwartir Ranting se-Deli Serdang.

Sebelum diberangkatkan, seluruh peserta telah menjalani lima kali Training Center di Taman Pramuka Deli Serdang sebagai bekal untuk menghadapi berbagai kegiatan selama jambore sekaligus memperkuat disiplin, keterampilan, dan kekompakan tim.

Bupati Deli Serdang selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, berpesan agar seluruh peserta menjaga kebersamaan selama mengikuti jambore.

"Saya harap jangan ada yang memaksakan diri dan jangan ada yang meninggalkan temannya. Tetaplah kompak dalam satu barisan Kontingen Deli Serdang. Kekompakan yang adik-adik bangun itulah yang menjadi keunggulan Kabupaten Deli Serdang sebagai kabupatennya Pramuka," pesannya.

Ia juga memberikan perhatian khusus terhadap aspek kesehatan peserta dengan meminta tim medis bersikap proaktif selama kegiatan berlangsung.

"Saya minta tim medis bersifat aktif. Jangan menunggu ada masalah baru disikapi. Terus pantau kondisi mereka, karena merekalah penerus generasi bangsa," tegasnya.

Keikutsertaan kontingen Deli Serdang, lanjutnya, tidak hanya menghasilkan prestasi, tetapi juga mampu memotivasi anak-anak Deli Serdang untuk bergabung dalam Gerakan Pramuka.

"Selamat mengikuti Jambore Daerah Sumatera Utara. Semoga keikutsertaan adik-adik sekalian menjadi motivasi bagi anak-anak Deli Serdang untuk ikut Pramuka. Selamat berjuang, tunjukkan kemampuan terbaik, jaga kesehatan dan kekompakan. Harumkan nama Deli Serdang melalui prestasi, sikap, dan perilaku yang membanggakan," tutupnya.

(DMS)

Kegiatan ini berlangsung di Jalan Kampar Uni Kampung, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Senin (6/7/2026).

Kegiatan ini diketahui bagian dari upaya preventif Polres Pelabuhan Belawan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing melalui pendekatan humanis dan komunikasi langsung.

Kasat Binmas Polres Pelabuhan Belawan AKP Khairi Amri mengatakan, dalam kegiatan sambang tersebut personel Sat Binmas menyampaikan berbagai pesan kamtibmas kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga situasi keamanan di lingkungan tempat tinggal.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus bersama-sama menjaga situasi kamtibmas di lingkungan masing-masing. Keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat," ujar AKP Khairi Amridalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Pelabuhan Belawan yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 7 Juli 2026.

Selain itu, pihaknya juga mengimbau masyarakat agar kembali mengaktifkan pos kamling sebagai salah satu upaya pencegahan terhadap berbagai bentuk gangguan kamtibmas.

"Kami juga mengajak warga untuk mengaktifkan kembali pos kamling di setiap lingkungan. Dengan adanya ronda malam dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar, berbagai potensi gangguan keamanan dapat dicegah sejak dini," tambahnya.

AKP Khairi Amri turut mengingatkan para orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, terutama pada malam hari, agar tidak terjerumus dalam berbagai aktivitas yang melanggar hukum.

"Kami mengimbau kepada para orang tua agar selalu mengingatkan anak-anaknya untuk tidak keluar rumah hingga larut malam apabila tidak ada keperluan penting. Jangan sampai mereka ikut-ikutan bergabung dalam aksi tawuran, begal maupun penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Perbuatan tersebut hanya akan merugikan diri sendiri, keluarga, maupun orang lain," tegasnya.

Kasat Binmas berharap melalui kegiatan sambang dan silaturahmi yang rutin dilaksanakan, hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat semakin erat sehingga tercipta situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.***