Kadis Parpora, Dina Simamora mewakili Bupati Humbahas mengatakan Festival Margonsi merupakan bentuk dukungan nyata terhadap upaya pelestarian seni budaya serta pengembangan pariwisata di Kabupaten Humbang Hasundutan yang menjadi bagian dari kawasan Danau Toba.

Festival Margonsi, kata dia, bukan sekadar pertunjukan seni, tapi juga sebagai wujud kecintaan terhadap warisan budaya leluhur yang memiliki nilai sejarah, identitas dan kebersamaan yang perlu diwariskan kepada generasi penerus.

Kegiatan itu diikuti Kadis Kopenaker Nurliza Pasaribu, Ketua DWP Humbahas Ny Dewi Chiristison R Marbun, Camat Paranginan Biduan Raidun Silaban dan lainnya.***

Kegiatan berlangsung di Lapangan Simare-mare, Kota Sibolga, pada Sabtu (31/10/2026).

Penutupan turnamen tersebut menandai berakhirnya kompetisi yang telah berlangsung sejak tanggal 27 Oktober 2026. Pada kesempatan yang sama, Ketua PBVSI Sumatera Utara, Wiko Lovino Siregar, S.H., secara resmi melantik Lely Erliani Batubara, S.IP., M.M., sebagai Ketua PBVSI Kota Sibolga beserta seluruh jajaran pengurus untuk masa bakti 2026–2030.

Dalam sambutan tertulis Wali Kota Sibolga yang dibacakan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Kota Sibolga, Richard Mangatur Pangaribuan, S.Si., Apt., M.Kes., disampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara, pengurus PBVSI Kota Sibolga, kepala sekolah, guru, pelatih, wasit, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan turnamen tersebut.

Turnamen ini tidak sekadar menjadi ajang pertandingan untuk memperebutkan piala, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pembinaan, pengembangan, dan peningkatan potensi olahraga generasi muda, khususnya pelajar tingkat SMP di Kota Sibolga.

Kepada para atlet, Wali Kota berpesan agar terus mengembangkan kemampuan dan menjadikan setiap pertandingan sebagai pengalaman berharga.

Para juara diharapkan tidak cepat berpuas diri, sementara peserta yang belum berhasil meraih juara dimotivasi untuk terus berlatih dan meningkatkan prestasi.

Para peserta juga diharapkan dapat berkembang menjadi atlet masa depan yang mampu mengharumkan nama Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, hingga Indonesia.

Terkait pelantikan pengurus PBVSI yang baru, melalui sambutan tertulis tersebut, Wali Kota berharap seluruh jajaran kepengurusan yang baru dapat menjalankan amanah dengan dedikasi, integritas, tanggung jawab, dan semangat kebersamaan.

Pengurus juga diharapkan mampu menghadirkan program kerja nyata yang berdampak langsung terhadap kemajuan olahraga bola voli di Kota Sibolga, sehingga semakin terorganisasi dan mampu melahirkan atlet berprestasi.

Sebelumnya, Ketua PBVSI Kota Sibolga, Lely Erliani Batubara, S.IP., M.M., dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepadanya bersama jajaran pengurus. Ia menekankan bahwa pelantikan tersebut merupakan awal dari tanggung jawab besar dalam memajukan olahraga bola voli di Kota Sibolga.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kepengurusan PBVSI yang baru berkomitmen meningkatkan pembinaan atlet usia dini, mengembangkan kompetisi secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelatih dan wasit, memperkuat tata kelola organisasi, serta membangun kerja sama dengan berbagai pihak guna melahirkan atlet-atlet berprestasi.

Dia juga mengharapkan dukungan dan sinergi dari pemerintah daerah, KONI Kota Sibolga, klub, atlet, pelatih, pihak swasta, serta masyarakat dalam menjalankan program pembinaan dan pengembangan olahraga bola voli. Selain itu, Lely menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan Turnamen Bola Voli U-15 hingga terlaksana dengan baik.

Sementara itu, Ketua KONI Kota Sibolga, Hendri Liono, dalam sambutannya turut menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus PBVSI yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan yang baru tidak hanya berfokus pada administrasi organisasi, tetapi juga aktif melakukan pembinaan di lapangan, menjaring talenta-talenta muda, meningkatkan kualitas pelatih, serta menyelenggarakan kompetisi secara berkelanjutan.

Adapun hasil Turnamen Bola Voli U-15 Piala Wali Kota Sibolga Tahun 2026, untuk kategori putra, Juara I diraih SMP Negeri 2 Sibolga, Juara II MTs Negeri Sibolga, Juara III SMP Negeri 6 Sibolga, dan Juara IV SMP Negeri 5 Sibolga. Sementara kategori putri, Juara I diraih SMP Negeri 6 Sibolga, Juara II SMP Swasta Fatima Sibolga, Juara III SMP Negeri 3 Sibolga, dan Juara IV SMP Negeri 5 Sibolga.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan unsur Forkopimda, sejumlah pengurus PBVSI Sumatera Utara, perwakilan pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga, Ketua PBVSI Kabupaten Tapanuli Tengah, seluruh pengurus PBVSI Kota Sibolga yang dilantik, serta para atlet dan peserta turnamen.***

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Quick Wins 100 Hari Kapolri dengan mengusung semangat "Polisi Bersama Masyarakat", sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap pelestarian lingkungan dan pembangunan kesadaran masyarakat untuk menjaga alam.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Dairi didampingi sejumlah pejabat utama dan personel Polres Dairi, serta dihadiri Kadis Pendidikan Kabupaten Dairi Jaspin Sihombing, Kabid PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi Tuty Sianturi, Kepala Desa Bintang Aladin Sinaga, pihak yayasan, tenaga pendidik, orang tua siswa, dan tokoh masyarakat.

Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan menyampaikan bahwa kegiatan Green Policing bukan sekadar aksi penanaman pohon, melainkan bentuk kepedulian bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan generasi mendatang.

"Melalui kegiatan Green Policing ini, kami ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan. Menanam pohon merupakan langkah sederhana, tetapi memiliki manfaat besar bagi kehidupan, baik untuk menjaga kualitas udara, menciptakan lingkungan yang asri, maupun memberikan warisan lingkungan yang baik bagi anak-anak kita," ujar Kapolres.

Ia menegaskan kepedulian terhadap lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, sehingga diperlukan sinergi antara Polri, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat agar lingkungan tetap bersih, hijau, dan terawat.

Sementara itu, Kadis Pendidikan Kabupaten Dairi Jaspin Sihombing mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan Polres Dairi tersebut. Menurutnya, penanaman pohon di lingkungan pendidikan merupakan langkah positif dalam menanamkan kepedulian terhadap lingkungan sejak usia dini.

Kegiatan ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan Yayasan USDO Jofin Ekklesia, tetapi juga menjadi contoh dan motivasi bagi masyarakat untuk terus menjaga kelestarian alam di lingkungan masing-masing.

Lewat program Green Policing, Polres Dairi terus berkomitmen menghadirkan Polri yang peduli terhadap lingkungan, dekat dengan masyarakat, serta aktif membangun kebersamaan demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif.***

Peristiwa ini terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Kecamatan Laubaleng sejak pukul 19.30 WIB. Material longsor menutupi badan jalan sehingga arus lalu lintas dari kedua arah tidak dapat dilalui kendaraan.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Kapolsek Laubaleng AKP A. Nainggolan, S.H., bersama personel Polsek Laubaleng dan personel Koramil 09/Laubaleng segera turun ke lokasi untuk melakukan pengamanan serta mengatur arus lalu lintas.

Kapolsek Laubaleng juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendatangkan alat berat guna mempercepat proses pembersihan material longsor.

Sekitar pukul 23.30 WIB, dua unit alat berat milik pihak swasta dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Provinsi Sumatera Utara tiba di lokasi dan langsung melakukan pembersihan badan jalan.

Berkat penanganan bersama tersebut, pada Sabtu (31/10/2026) pukul 01.00 WIB, proses pembersihan selesai dan arus lalu lintas di jalur nasional Kabanjahe–Aceh Tenggara kembali normal.

Kapolsek Laubaleng AKP A. Nainggolan, S.H., mengimbau masyarakat dan pengguna jalan agar tetap berhati-hati saat melintas, khususnya ketika hujan deras, mengingat kondisi jalan di sejumlah titik berpotensi mengalami longsor.

Polres Karo mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan kejadian bencana alam maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat agar dapat segera ditindaklanjuti.***

Dalam kata sambutannya, Ketua FORKALA Kota Medan Datoq Adil Freddy Haberham mengatakan, program ini menjadi salah satu agenda FORKALA Kota Medan yang bertujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat kuliner khas dari berbagai daerah yang ada di Kota Medan.

"Jelajah Kuliner Etnik Kota Medan ini memang sengaja kita buat untuk merajut silaturrahmi dengan suku sakat yang bergabung di FORKALA Kota Medan. Tak hanya itu, dengan program ini kita juga berharap dapat memperkenalkan kekayaan-kekayaan Nusantara yang ada di Kota Medan, dalam hal ini tentang kuliner tradisional. InsyaAllah kedepannya kita bisa berbuat yang lebih baik lagi," ungkap Datoq Adil.

Sementara, Sekretaris FORKALA Kota Medan Arwin Harahap menambahkan, program 'Jelajah Kuliner Etnik Kota Medan' ini dilaksanakan bertujuan untuk melestarikan budaya lewat kuliner.

"Di Nilaa Cafe Indian Food ini adalah tempat yang kedua setelah sebelumnya kita telah mencicipi makanan khas Jogja. Kami berharap, dengan mencicipi makanan khas India ini dapat menambah wawasan kita terkait karakteristik makanan khas India," ungkap Arwin.

Dalam kesempatan itu, FORKALA Kota Medan juga menyerahkan cenderamata kepada pengelola Nilaa Cafe Indian Food.

Hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya: Matha Riswan, H. Rolly Piay, Dr. Delyuzar, Johan Tjongiran, Mardana N, Pdt. Sadakata Ginting, Syamsudin Angkat, T. Bustami Usman, H. Mashul, Sofyan Purba, Iskandar, Indra Oloan N, Syahrin H. Lubis, Mahyani Mhd, Rajab Pasaribu dan Admar Jas. (Dam)

Menurut Kapolres.Binjsi dari 4 kasus yang diungkap ada 11 orang pelaku yang di amankan yang sebagian besar masih berusia di bawah umur beserta 4 unit sepeda motor,

Adapun rincian pengungkapan kasus adalah yang pertama kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Binjai Utara pada 30 Oktober 2026 pukul 03 .00 dinihari , yang langsung diungkap oleh Satreskrim Polres Binjai .

Kejadian pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jalan MT Hariono Binjai Utara dengan modus memepet dan mengancam korban dengan senjata tajam berupa clurit lalu merampas sepeda motor korban . Dengan tersangka inisial RA,(21) tahun dan RA,(17) tahun barang bukti sepeda yang di sita 1 unit Honda Vario dan 1 unit Honda Stylo warna putih. Kedua pelaku ditangkap di kawasan Marelan Medan saat sedang berada di bengkel sepeda motor .

Kemudian kasus kedua yakni curanmor dengan kunci T yang terjadi di parkiran mesjid di Binjai Timur . Kejadiannya 25 Mei 2026 yang berhasil diungkap Satreskrim Polres Binjai. Modus. Operandi memantau situasi sekitar mesjid setelah merasa aman lalu merusak paksa kunci sepeda motor korban dan melarikan sepeda motornya. Pelakunya ada dua dengan inisial AL,(15) tahun dan MA,(15) tahun .

Kasus ketiga curanmor di Kecamatan Sei Bingei dengan 4 pelaku suruhan dan 2 pelaku yang masih buron . Pelaku yang diamankan ada 4 yakni inisial FGB,(18)AG,(18),JPS,(17) dan ARR,(22) tahun barang bukti yang diamankan 1 unit sepeda motor CRF hitam.

Yang terakhir modus pura pura pinjam hilang kunci sepeda motor di daerah Kwala Begumit. Pelaku ada tiga masing masing inisial GA, ADS berusia 15 tahun barang bukti 1 unit sepeda motor Vario warns hitam . ( oji )

Memasuki tahun keempat penyelenggaraan, Berlabuh menjadi salah satu ruang promosi kekayaan seni dan budaya daerah sekaligus sarana memperkenalkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Deli Serdang.

Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Duta Wisata Deli Serdang dan seluruh pihak yang konsisten mengembangkan festival tersebut. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berkomitmen mendukung kegiatan seni, budaya, dan olahraga melalui berbagai program dan event daerah setiap tahunnya.

Hal itu disampaikannya saat membuka Festival Budaya Berlabuh di Lapangan Tengku Raja Muda, Lubuk Pakam, Jumat malam (30/10/2026).

Ia berharap Berlabuh terus berkembang menjadi agenda budaya yang dinantikan setiap tahun dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya melalui keterlibatan pelaku UMKM dan pengembangan ekonomi kerakyatan.

"Melalui kegiatan ini, kita berharap Berlabuh di Deli Serdang dapat terus berkembang dan menjadi agenda budaya yang dinantikan setiap tahunnya, bahkan menjadi tren bagi kabupaten/kota lainnya," harapnya.

Ketua Panitia, Nurhadianto Pakpahan, berharap penyelenggaraan Berlabuh dapat terus berkembang dan memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat, khususnya sektor perhotelan, penginapan, dan UMKM. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan budaya apresiasi seni di kalangan anak-anak dan generasi muda.

Festival tahun ini mengusung tema "Sepilin Berbilang Rona, Seiras Berbilang Rasa". Pembukaan ditandai dengan pemukulan gendang Pakpung oleh Wakil Bupati, dilanjutkan penyerahan Piagam Pariwisata Kabupaten Deli Serdang, persembahan wastra daerah, serta parade kontingen yang menampilkan kekayaan seni dan budaya dari berbagai daerah.( Drt)

Penurunan tersebut mencapai sekitar 94,2 persen. Tidak hanya jumlah masyarakat terdampak, cakupan wilayah banjir, jumlah rumah terdampak, hingga durasi dan ketinggian genangan juga mengalami penurunan cukup drastis.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Deli Serdang, H. Mukti Ali Harahap, S.Ag., M.Si., mengatakan penurunan dampak banjir tersebut menjadi gambaran positif dari berbagai upaya penanganan dan pencegahan bencana yang terus dilakukan pemerintah daerah bersama masyarakat.

Menurutnya, penanganan banjir tidak cukup hanya dilakukan ketika bencana terjadi, tetapi harus dibarengi langkah pencegahan, pemeliharaan lingkungan, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.

"Alhamdulillah, berdasarkan data perbandingan kejadian banjir tahun 2025 dan 2026, kita melihat adanya penurunan dampak yang cukup signifikan. Ini tentu menjadi hal yang patut kita syukuri. Namun, capaian ini bukan alasan untuk berpuas diri. Kita harus terus meningkatkan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan karena potensi bencana banjir masih bisa terjadi," ujar Mukti.

Berdasarkan data BPBD, pada kejadian banjir 27 November 2025, genangan berlangsung kurang lebih selama 14 hari dengan ketinggian air mencapai sekitar 3 meter. Sementara pada kejadian 29 Oktober 2026, genangan tercatat berlangsung sekitar satu hari dengan ketinggian air berkisar 70 sentimeter.

Dari sisi cakupan wilayah, banjir pada November 2025 melanda 19 kecamatan dan 197 desa, dengan 81.266 rumah terdampak, 100.176 kepala keluarga (KK), serta 330.273 jiwa.

Sedangkan pada kejadian banjir Oktober 2026, dampaknya tercatat meliputi 8 kecamatan dan 16 desa, dengan 5.403 rumah, 4.514 KK, serta 19.067 jiwa terdampak.

Mukti menjelaskan, salah satu langkah konkret yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam mengurangi risiko banjir adalah normalisasi sungai dengan total panjang mencapai 95.985 meter.

"Normalisasi sungai merupakan salah satu langkah penting untuk membantu memperlancar aliran air dan meningkatkan kapasitas sungai. Hingga saat ini, kegiatan normalisasi yang telah dilaksanakan mencapai 95.985 meter. Ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengurangi risiko luapan air ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi," jelasnya.

Selain normalisasi sungai, Pemkab Deli Serdang juga melakukan pengerukan bendungan di wilayah Medan Krio sebagai upaya meningkatkan kapasitas tampung air dan memperlancar aliran.

Upaya lainnya dilakukan melalui program gotong royong GASPEDALSUSUDELI yang melibatkan masyarakat. Melalui program tersebut, kegiatan penanganan dan pembersihan saluran telah mencapai 7.200 meter.

Pemerintah daerah juga melakukan pembukaan serta pembersihan saluran-saluran air di kawasan permukiman guna memperlancar aliran air dan mencegah terjadinya genangan.

Menurut Mukti, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan upaya pencegahan banjir. Kesadaran menjaga kebersihan sungai, tidak membuang sampah sembarangan, serta bergotong royong membersihkan saluran air harus terus dibangun.

"Kami berharap masyarakat tidak hanya mengandalkan pemerintah dalam penanganan banjir. Perlu kesadaran dan keterlibatan bersama untuk menjaga sungai, drainase, serta lingkungan sekitar. Semakin baik kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, semakin besar pula upaya kita dalam mengurangi risiko bencana," ungkapnya.

Di sisi lain, keberadaan Bendungan Lau Simeme juga menjadi salah satu infrastruktur pendukung pengendalian banjir. Bendungan tersebut memiliki fungsi menampung dan mengatur aliran air sehingga dapat membantu mengurangi risiko banjir di wilayah yang dipengaruhinya.

Mukti menegaskan, meskipun terdapat penurunan dampak banjir yang cukup signifikan, BPBD Deli Serdang tetap mengingatkan seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, khususnya menghadapi potensi cuaca ekstrem dan hujan dengan intensitas tinggi.

"Kita tidak boleh lengah. Kesiapsiagaan harus tetap menjadi prioritas. BPBD akan terus mendorong koordinasi dengan seluruh pihak, mulai dari pemerintah kecamatan, desa, hingga masyarakat, agar langkah antisipasi dan penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat dan tepat," tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk menjadikan pengalaman bencana sebelumnya sebagai pembelajaran dalam membangun budaya sadar bencana.

"Harapan kita, melalui sinergi pemerintah, masyarakat, dan seluruh pihak terkait, risiko serta dampak bencana banjir di Deli Serdang dapat terus ditekan. Mari kita jaga lingkungan dan tingkatkan kesiapsiagaan. Kita juga berdoa kepada Allah SWT agar Kabupaten Deli Serdang senantiasa diberikan perlindungan dan dijauhkan dari segala bentuk bencana," tutup Mukti.( Drt)

Meski dalam kondisi basah kuyup, ia bersama Wakapolrestabes Medan AKBP Rudy Silaen SH SIK MIKom dan jajaran tetap melaksanakan penanaman 99 bibit pohon durian di Dusun VI Lau Keranda, Desa Suka Makmur, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, Sabtu (31/10/2026).

Kegiatan ini merupakan implementasi Program Prioritas Kapolri melalui gerakan Polisi Peduli Pangan. Program tersebut tak sekadar berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan nasional, tetapi juga mendorong pelestarian lingkungan sekaligus menciptakan peluang ekonomi produktif bagi warga setempat.

Aksi turun langsung Kapolrestabes Medan di tengah guyuran hujan menjadi gambaran keteladanan bahwa pengabdian kepada masyarakat membutuhkan komitmen serta tindakan nyata di lapangan, bukan sekadar kata-kata.

Melalui penanaman 99 bibit pohon durian ini, Polrestabes Medan berharap dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pohon-pohon yang ditanam diharapkan kelak berbuah optimal, memberikan nilai ekonomis bagi warga, serta menjadi warisan kebaikan bagi generasi mendatang.

"Hujan boleh membasahi tubuh, tetapi tidak menyurutkan semangat untuk mengabdi. Polri hadir bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga ikut menanam harapan dan membangun kesejahteraan masyarakat," tegas Kombes Pol Jean Calvijn.

Melalui penanaman 99 bibit pohon durian ini, Polrestabes Medan berharap tumbuh manfaat berkelanjutan bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Pohon yang ditanam hari ini diharapkan kelak menghasilkan buah, memberikan nilai ekonomi, serta menjadi warisan kebaikan bagi generasi mendatang. (Dam)

Pemberian tambahan penghasilan tersebut merupakan bagian dari komitmen Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, bersama Wakil Bupati Lom Lom Suwondo dalam memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan yang berperan dalam mendukung pelayanan pendidikan.

Adapun 2.717 penerima terdiri dari guru dan operator pada jenjang TK, SD, SMP, serta Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Setiap penerima memperoleh tambahan penghasilan Rp500.000 per bulan dengan potongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 5 persen atau Rp25.000, sehingga jumlah yang diterima setelah pajak sebesar Rp475.000 per orang setiap bulan.

Secara keseluruhan, alokasi tambahan penghasilan mencapai Rp1.358.500.000 setiap bulan sebelum pajak, dengan total potongan PPh Pasal 21 sebesar Rp67.925.000.

Kepala Dinas Pendidikan Deli Serdang, A. Fitriyan Syukri, mengatakan pemberian tambahan penghasilan ini menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan PPPK paruh waktu.

"Pemberian tambahan penghasilan ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terhadap kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan PPPK paruh waktu. Kami berharap dukungan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan mereka sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan dedikasi dan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat," ujarnya. ( Drt)

Waktu pendaftaran bakal calon dijadwalkan pada 2 hingga 6 November 2026. Seluruh bakal calon diwajibkan memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan organisasi yang telah ditetapkan.

"Pengambilan formulir serta berkas persyaratan dan pendaftaran sudah bisa dilakukan mulai Senin hingga Jumat, 2 - 6 November 2026, pukul 11.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB di Kantor PWI Sumut ," ujar Ketua Organizing Committee Konferensi PWI Sumut, Rifki Warisan didampingi Sekretaris SR Hamonangan Panggabean, serta Ketua dan Sekretaris Steering Committee, Taufik Wal Hidayat dan Riza Mulyadi, di Kantor PWI Sumut, Sabtu (31/10).

Rifki menjelaskan, persyaratan bakal calon Ketua PWI Sumut dan Ketua DKP mengacu kepada Peraturan Organisasi (PO) PWI Nomor: 110.PLP/PP-PWI/X/2026 tentang Konferensi PWI Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan itu, lanjut Rifki, Panitia Konferensi PWI Sumut menetapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon, di antaranya terdaftar sebagai Anggota Biasa PWI Sumut sekurang-kurangnya lima tahun, memiliki Sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) jenjang Utama, serta pernah menjadi pengurus PWI di tingkat pusat, provinsi, atau kabupaten/kota.

"Khusus bagi bakal calon Ketua Dewan Kehormatan Provinsi, ditetapkan persyaratan usia minimal 40 tahun," ujarnya.

Selain persyaratan organisasi, setiap bakal calon juga harus sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan rumah sakit, serta berkelakuan baik berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Panitia juga mensyaratkan bakal calon bukan merupakan pengurus partai politik, organisasi yang terafiliasi dengan partai politik, maupun lembaga pemerintah. Persyaratan tersebut harus dibuktikan melalui surat pernyataan.

Dokumen administrasi lainnya yang wajib disiapkan meliputi surat pernyataan kesediaan menjadi bakal calon yang dibubuhi meterai, surat pernyataan tidak merangkap sebagai anggota atau pengurus organisasi wartawan lain yang berbadan hukum, serta surat pernyataan pakta integritas untuk menerima hasil Konferensi PWI Sumut.

"Bakal calon Ketua PWI Provinsi dan bakal calon Ketua DKP juga wajib memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah anggota yang tercantum dalam DPS Revisi yang diumumkan Pengurus PWI Pusat," jelas Rifki Warisan.

Dilanjutkannya, bakal calon juga diwajibkan melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku, pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak dua lembar, daftar riwayat hidup (curriculum vitae), serta rekam jejak keorganisasian di PWI.

Ketua SC Konferensi PWI Sumut tahun 2026, Taufik Wal Hidayat, menambahkan, untuk syarat dukungan kepada balon Ketua PWI dan Ketua DKP, harus disertai dengan KTA (kartu tanda anggota) PWI yang asli (fisik) pendukungnya. "Tidak boleh fotocopy, guna menghindari double dukungan," tegasnya.

Demikian juga soal surat mandat, lanjut Taufik, setiap pemberi mandat juga harus turut melampirkan KTA-nya yang asli (fisik). "Dan satu orang (peserta) maksimal hanya boleh menerima tiga mandat," ujarnya.

Panitia Konferensi PWI Sumut 2026 telah menyusun tahapan pencalonan yang berlangsung pada November 2026.

Tahap pertama adalah pengambilan formulir serta pendaftaran dan pengembalian formulir beserta berkas persyaratan pada 2–6 November 2026.

Selanjutnya, panitia memberikan kesempatan kepada bakal calon untuk melengkapi atau memperbaiki kekurangan administrasi pada 7–8 November 2026.

Pengumuman daftar bakal calon yang memenuhi syarat (MS) dijadwalkan pada Senin, 9 November 2026. Sehari kemudian, Selasa, 10 November 2026, panitia akan mengirimkan berkas nama-nama bakal calon yang memenuhi persyaratan kepada PWI Pusat.

Tahapan terakhir, adalah pelaksanaan konferensi sekaligus pemilihan Ketua PWI dan Ketua DKP yang dijadwalkan pada Sabtu, 21 November 2026 di Hotel Madani Medan.

"Seluruh bakal calon diharapkan memperhatikan setiap ketentuan serta melengkapi dokumen administrasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan panitia," ujar Rifki Warisan.

Terkait mandat, ia menekankan bahwa pemegang mandat harus menyerahkan surat mandat kepada panitia konferensi untuk kepentingan verifikasi paling lambat tanggal 20 November 2026 atau sehari menjelang pelaksanaan konferensi. ( Rel)

Anggota DPRDSumut dari Fraksi PDI Perjuangan, Landen Marbun, akhirnya meledak dan meluapkan kekecewaannya dalam Rapat Paripurna DPRDSumut, Selasa (28/10/2026).

Ia mengaku muak melihat kelakuan rekan-rekannya sendiri yang malas, tidak disiplin dan sering terlambat menghadiri undangan rapat di kantor mereka sendiri.

Pasalnya, rapat paripurna yang sudah dijadwalkan resmi pukul 09.00 WIB, baru bisa dimulai pukul 10.30 WIB atau molor 1,5 jam.

Yang lebih memalukan, saat rapat dibuka, kursi-kursi dewan banyak yang kosong melompong karena hanya 14 orang dari total 100 anggota DPRDSumut yang hadir atau tidak sampai 15 persen.

"Kalau mamang kita (DPRDSumut) tidak bisa rapat pagi, jangan dibuat jadwalnya pagi. Ini sudah berulang kali saya sampaikan dan mungkin kawan-kawan kesal dengan ucapan saya," tegas Landen Marbun sambil menginterupsi rapat yang sepi itu.

Ucapan Landen adalah tamparan keras bagi 86 anggota dewan lainnya yang entah di mana berada saat jam kerja.

Skorsing

Karena tidak memenuhi kuorum, Wakil Ketua DPRDSumut, Sutarto, terpaksa menskorsing sidang hingga pukul 11.10 WIB. Sebuah pemandangan yang sangat memalukan bagi lembaga legislatif.

Setelah dibuka kembali, jumlah dewan yang hadir hanya bertambah menjadi 35 orang dan tetap tidak kuorum.

Namun Paripurna tetap nekat dilanjutkan dengan agenda mendengarkan pandangan fraksi tentang revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Kondisi ini ironis, membahas Perda Narkoba yang sangat penting untuk menyelamatkan generasi muda Sumut tapi yang membahasnya justru dewan yang tidak disiplin dan tidak disiplin.

Benalu

Anggota DPRDSumut digaji puluhan juta rupiah per bulan dari uang rakyat, lengkap dengan tunjangan beras, tunjangan perumahan, mobil dinas, dan perjalanan dinas ke luar negeri. Tapi untuk sekadar datang rapat tepat waktu saja tidak mampu.

Kalau rapat sepenting paripurna saja hanya dihadiri 14 orang bagaimana nasib rakyat Sumut yang mereka wakili.

Masyarakat Sumatera Utara meminta Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRDSumut bertindak tegas. Berikan sanksi, potong tunjangan dan umumkan ke publik siapa saja 86 anggota dewan yang mangkir dan malas itu agar tidak jadi benalu di gedung rakyat. (R/Dam)

"Sekali lagi kami memohon maaf. Mungkin kehadiran kami membuat jamaah bertanya-tanya. Kami paham. Memang itu adalah hal yang wajar. Di sini, kami akan menyampaikan maksud dan tujuan kami datang dan ikut melaksanakan Solat Subuh berjamaah bersama bapak-bapak sekalian," papar Kompol Maralidang Harahap, di tengah kata sambutan yang disampaikan usai Solat Subuh berjamaah selesai digelar.

Kompol Maralidang Harahap, sempat memastikan, subuh-subuh sebelumnya, pihaknya sudah mengunjungi sejumlah masjid lain di Kota Siantar. Mengikuti ibadah Subuh Berjamaah, sekaligus tentunya ada pesan pimpinan institusi yang hendak disampaikan kepada masyarakat.

Pergantian pucuk pimpinan Polri, sambung Kompol Maralidang Harahap, dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Jenderal Suyudi, menjadi dasar kegiatan subuh itu. Dimana, terdapat renovasi program-program di dalam tubuh Kepolisian. Termasuk, tagline paling utama yang berubah. Dari Polri Presisi, kini menjadi Polri Bersama Masyarakat.

"Dalam rangka itulah. Bapak Kapolres Siantar AKBP Dhana Noer Kurniawan, ingin memastikan program Kapolri baru sudah berjalan. Yakni, Polri Bersama Masyarakat," tambah Kompol Maralidang yang selanjutnya, mengingatkan kepada seluruh jamaah yang hadir, agar tidak sungkan menyambung hubungan silaturahmi dengan pihak Kepolisian. Terutama, dalam hal kerjasama menciptakan keamanan dan ketertiban. Khususnya, di tengah lingkungan tempat tinggal masing-masing jamaah.

Termasuk soal nomor pengaduan 110, tak lupa ditekankan lagi. Call Center Kepolisian, ini dapat dihubungi langsung, sambung Kompol Marlidang. Kapan saja dan dimana saja. Tanpa dikenakan biaya. Bilamana melihat, Menemukan atau mengalami gangguan keamanan, segera hubungi call center tersebut.

"Laporkan lewat nomor pengaduan kita. Itu juga bentuk kerjasama. Secepat mungkin, petugas akan turun ke titik-titik yang dilaporkan lewat nomor pengaduan itu. Mari kita saling menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kita," ajak Kompol Maralidang kepada jemaah, sambil menutup kata sambutannya yang sudah panjang lebar disampaikan. Namun sebelum beranjak meninggalkan jamaah, Kompol Maralidang membuka sesi tanya jawab.

Salah seorang jemaah, Arifin Sagala, mengungkapkan apresiasinya pada program yang subuh itu dilaksanakan jajaran Polres Siantar. Arifin Sagala, juga tak lupa mengungkapkan apresiasi positifnya atas program Polri Bersama Masyarakat.

"Kami jamaah ini sangat berharap program ini berjalan dan tercapai. Tak lupa kami doakan Polri semakin dekat dengan masyarakat. Sampaikan salam kami kepada Pak Kapolres. Semoga beliau tetap diberikan kekuatan dan kesehatan," ungkap Arifin Sagala.

Kompol Maralidang Harahap, selanjutnya membalas Arifin Sagala, dengan ungkapan rasa terimakasihnya kepada seluruh jamaah Solat Subuh yang telah menerima mereka. Bersama jajarannya yang hadir sekitar 5 personil, Kompol Maralidang lalu menutup kehadirannya dengan pamit dan menyalami seluruh jamaah.

Sekadar diketahui, sebelum Solat Subuh digelar. Adzan Subuh dikumandangkan oleh Waka Polsek Siantar Utara, Iptu Rudi Setiawan. (Ung)

Dialog tersebut menjadi ruang diskusi untuk merefleksikan kembali semangat Sumpah Pemuda, kemajemukan, serta pentingnya pembauran dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di Kota Medan yang dikenal memiliki keberagaman etnis dan agama.

Ketua FPK, Dr. Delyuzar, mengatakan kegiatan tersebut secara khusus mengangkat pandangan tokoh-tokoh muda mengenai makna Sumpah Pemuda dan tantangan pembauran kebangsaan di tengah masyarakat majemuk.

"Hari ini kita coba untuk mendiskusikan bagaimana terutama pandangan tokoh-tokoh muda tentang Sumpah Pemuda, tentang kemajemukan dan tentu tentang pembauran dan kebangsaan," ucap Delyuzar.

Delyuzar juga menjelaskan, dialog tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Dr. Faisal Riza, MA, Ketua Program Studi S3 Studi Islam UINSU, serta Irsan Armadi, SH, MSI, MH, Ketua Forum Pemuda Lintas Agama Kota Medan.

Menurut Delyuzar, kedua narasumber menyampaikan perspektif yang berbeda, baik dari sudut pandang akademisi dan peneliti maupun dari kalangan generasi muda.

"Tadi mereka mendiskusikan bagaimana perspektif dari seorang peneliti dan ilmuwan, tapi perspektif anak muda. Tentang bagaimana Indonesia ke depan, terutama Medan yang sangat majemuk," ujarnya.

Delyuzar berharap, keberagaman yang dimiliki masyarakat tidak menjadi sekat pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun persatuan dan mendukung pembangunan Kota Medan.

"Semua kita punya peran, baik etnik maupun agama yang berbeda, untuk menjamin bahwa ke depan kita akan tetap kompak dan menyatu untuk pembangunan Kota Medan," ungkapnya.

Sementara itu, dalam dialog yang dimoderatori Robert Irfandi H. Situmorang, Dr. Faisal Riza menyoroti bahasa persatuan sebagai salah satu keputusan politik penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

Menurutnya, bahasa Melayu telah lebih dahulu hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Namun, penggunaan nama Bahasa Indonesia merupakan bagian dari perjuangan membangun identitas dan cita-cita kebangsaan.

Dalam pernyataan penutupnya, Faisal juga mengajak peserta merefleksikan kembali hakikat pembauran kebangsaan, termasuk dari mana nilai-nilai pembauran tersebut berasal dan bagaimana identitas keindonesiaan dibangun.

"Sekadar refleksi saja, kalaupun kita mempunyai agenda pembauran ini barang ini dari mana? Dari luar atau dari dalam? Menjadi Indonesia ini bahannya apa," ungkapnya.

Sementara itu, Irsan Armadi menyampaikan materi mengenai makna Sumpah Pemuda dalam konteks kehidupan masyarakat saat ini.

Irsan Armadi menegaskan, semangat Sumpah Pemuda harus diterjemahkan ke dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Irsan, makna tiga ikrar Sumpah Pemuda dapat direfleksikan melalui tiga hal penting.

Pertama, Satu Tanah Air, yakni Indonesia merupakan rumah bersama yang wajib dijaga oleh seluruh elemen masyarakat.

Kedua, Satu Bangsa, yaitu identitas kebangsaan harus berjalan berdampingan dengan identitas pribadi tanpa menghilangkan keberagaman.

Ketiga, Satu Bahasa Persatuan, yang harus diwujudkan melalui komunikasi yang santun, jujur, dan terbuka guna membangun saling pengertian.

Irsan menekankan bahwa semangat sejarah tidak cukup hanya dikenang melalui peringatan seremonial, tetapi harus diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata untuk memperkuat persatuan.

Dialog yang dihadiri beerapa anggota Forum Pembauran Kebangsaan dan anggota Forum Pemuda Lintas Agama Kota Medan berlangsung dalam suasana diskusi interaktif.

Kegiatan kemudian ditutup dengan penyerahan cendera mata dari Ketua FPK, Dr. Delyuzar, kepada para narasumber.

Temuan ini meliputi 23 sampel mengandung etomidate, 11 sampel mengandung kanabinoid sintetis, dan satu sampel mengandung metamfetamin. Temuan ini menjadi bukti adanya liquid vape yang mengandung narkotika atau zat berbahaya yang beredar di pasaran sekaligus menjadi peringatan serius terhadap potensi penyalahgunaan rokok elektrik sebagai media konsumsi narkotika.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Utama (Sestama) BNN RI, Irjen Pol Asep Saepudin, S.I.K., dalam sambutannya saat membuka Sarasehan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba bertema "Vape di Persimpangan Jalan: Antara Hak Konsumen, Ancaman Narkotika, Moralitas Agama, dan Kepentingan Ekonomi Nasional", di Sofyan Hotel, Jakarta Pusat, Jumat (30/10).

Kegiatan yang terselenggara atas kemitraan BNN dengan Komisi III DPR RI ini menjadi wadah dialog untuk membahas perkembangan penyalahgunaan narkotika melalui rokok elektrik sekaligus menghimpun pandangan dan masukan dari berbagai pihak dalam merumuskan langkah pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum yang tepat.

Dalam kesempatan tersebut, Sestama BNN RI juga menyoroti perkembangan bentuk dan modus peredaran narkotika yang semakin beragam. Jika sebelumnya narkotika lebih banyak ditemukan dalam bentuk padat, kini BNN juga menghadapi peredaran narkotika dalam bentuk cair, seperti etomidate dan sabu cair. Sejumlah pengungkapan kasus menunjukkan bahwa zat-zat tersebut diselundupkan dan disalahgunakan dengan memanfaatkan perangkat rokok elektrik sebagai media konsumsi.

"Kita tidak boleh menunggu sampai jatuhnya korban untuk kemudian bertindak. Pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan," ujar Sestama BNN RI.

Makanya, melalui sarasehan yang menghadirkan Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, S.E., narasumber dari berbagai disiplin ilmu, serta perwakilan pelaku usaha rokok elektrik, BNN mendorong dialog terbuka dan konstruktif untuk membahas pengaturan dan pengawasan peredaran rokok elektrik secara komprehensif.

Berbagai pandangan dan masukan dari para peserta diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang tepat, dengan mengedepankan perlindungan masyarakat, kepastian hukum, serta keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan keberlangsungan industri rokok elektrik.***

Babinsa Koramil 03/Siantar Selatan Kodim 0207/Simalungun, Sertu G. Simanjuntak, mendampingi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bidang Peternakan dalam kegiatan vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan milik warga, Jumat (30/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Jalan Bahkora Atas, tepatnya di pelataran parkir Gedung Gerai KDKMP Merah Putih Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, tersebut menyasar hewan peliharaan warga, khususnya anjing dan kucing.

Dalam pelaksanaannya, sebanyak 60 ekor hewan peliharaan berhasil mendapatkan vaksinasi rabies sebagai langkah pencegahan terhadap ancaman penyakit yang dapat menular kepada manusia melalui gigitan hewan terinfeksi.

Pendampingan yang dilakukan Babinsa merupakan bentuk dukungan TNI terhadap program pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan hewan dan pencegahan penyakit menular.

Selain mendukung kelancaran kegiatan, kehadiran Babinsa juga menjadi bagian dari upaya mempererat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga kesehatan serta keamanan lingkungan.

Melalui kegiatan vaksinasi ini, masyarakat diharapkan semakin peduli terhadap kesehatan hewan peliharaan dengan memberikan vaksinasi secara berkala dan tidak membiarkan hewan peliharaan berkeliaran tanpa pengawasan.

Langkah pencegahan sejak dini menjadi kunci penting dalam melindungi hewan sekaligus menjaga keselamatan masyarakat dari ancaman rabies.***

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pertemuan tatap muka antara Sat Binmas Polres Karo dengan pihak PNM Cabang Kabanjahe, Jumat (30/10/2026), pukul 10.00 WIB hingga 11.30 WIB, bertempat di Ruangan Sat Binmas Polres Karo.

Dalam pertemuan ini, Kasat Binmas Polres Karo, AKP Taruli Br Silalahi, S.H., membahas peluang kerja sama dalam menyosialisasikan informasi lowongan pekerjaan yang tersedia di PNM Cabang Kabanjahe.

Melalui program Poliran, Polres Karo mendorong masyarakat, khususnya para pencari kerja dan warga yang belum memiliki pekerjaan, agar mendapatkan akses informasi mengenai peluang kerja yang dapat dimanfaatkan.

AKP Taruli Br Silalahi menyampaikan bahwa Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berupaya memberikan kontribusi nyata dalam membantu mengatasi persoalan sosial, salah satunya pengangguran.

Untuk itu, Sat Binmas Polres Karo akan memanfaatkan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat sebagai sarana menyampaikan informasi lowongan pekerjaan dari PNM Cabang Kabanjahe.

Sinergi ini diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat sekaligus mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Karo.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi Program Quick Wins 100 Hari Kerja Kapolri melalui Polisi Peduli Pengangguran (Poliran), sebagai wujud kepedulian Polri terhadap persoalan sosial serta komitmen untuk menghadirkan pelayanan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.***

Jumlah pesertanya tercatat ada 1.043 yang hadir. Tapi anehnya, pesertanya dari kalangan internal FEB Unimed semua. Masing-masing Kaprodi diduga diperintah Dekan dan Wakil Dekan 1 FEB Unimed agar mengerahkan mahasiswa semester akhir atau yang mau skripsi untuk menjadi presenter dengan bayaran Rp250.000 per paper dan sebagai peserta Rp100.000.

Seminar ini kemudian dicap 'abal-abal' karena tidak memenuhi sejumlah syarat sebagai seminar internasional. Bagaimana penjajakan tim redaksi posmetromedan.id atas penilaian itu? Berikut kami sajikan laporannya dengan indepth news (analisis liputan mendalam).

Jadi bisa diperkirakan dari seminar yang dihadiri 1.043 peserta dikali Rp100.000 saja sudah lebih Rp100 juta dan penyelenggaraannya di auditorium Unimed. Peserta yang hadir semuanya dari kalangan internal semua prodi yaitu Akuntansi, Bisnis Digital, Ilmu Ekonomi, Kewirausahaan, Magister, Manajemen, Pendidikan Administrasi Perkantoran, Pendidikan Akuntansi, Pendidikan Bisnis, Pendidikan Ekonomi.

Jadi idealnya bukan seminar internasional, tapi kuliah umum walaupun ada tiga pembicara yang berasal dari luar negeri, seperti dari Thailand, Malaysia dan Irlandia yang hadir secara online (zoom).

Seluruh mahasiswa di semester akhir yang sedang menyusun skripsi atau yang masuk di semester tujuh diduga 'dipaksa' oleh Dekanat dan para Kaprodi untuk menjadi peserta. Jika Kaprodi tak bisa menghadirkan mahasiswa sesuai target makan Kaprodi pun diduga akan diberi sanksi oleh Wakil Dekan 1 termasuk tidak mencairkan sebagian dana PO para Kaprodi.

Menurut penelusuran tim redaksi, namanya saja yang seminar internasional, tapi pesertanya hanya dari kalangan internal semua.

Lalu kenapa IECES ini jadi seminar 'abal-abal' dan tak layak jadi seminar internasional? Tim redaksi mengkomparasi pelaksanaanya seminar ini dengan ketentuan dari Kemendiktisaintek. Dari informasi yang diperoleh berdasar ketentuan Kemendiktisaintek, seharusnya dalam melaksanakan seminar internasional ada beberapa syarat yang harus dipenuhi termasuk luaran publikasi. Di seminar IECES ini luaranya hanya berbekal E-ISSN (Electronic International Standard Serial Number) sebagai identitas digital bagi prosiding yang diterbitkan secara berkala secara online.

Memang keberadaan E-ISSN ini untuk menunjukkan kumpulan artikel ilmiah dari satu seminar terdaftar secara resmi di pangkalan data internasional (seperti ISSN International Centre). Namun, untuk prosiding dan seminar internasional, E-ISSN saja tidak cukup. Agar sebuah paper di seminar internasional memiliki nilai angka kredit (KUM) yang diakui oleh Tim Penilai Angka Kredit (PAK) Dikti serta memiliki reputasi akademik yang kuat, ada standar dan komponen wajib lain yang harus dipenuhi.

Lalu kenapa E-ISSN saja tidak cukup? Berdasarkan Panduan Operasional Penilaian Angka Kredit (PO PAK), status prosiding internasional tidak hanya dinilai dari nomor identifikasinya saja, melainkan dari keseluruhan ekosistem publikasinya. Maka komponen wajib tambahan selain E-ISSN adalah prosiding seminar internasional yang diterbitkan sebagai satu jilid buku kumpulan artikel, sehingga diwajibkan memiliki ISBN (International Standard Book Number).

Berdasarkan aturan Dikti, status "Internasional" sebuah seminar tidak sah hanya karena memiliki E-ISSN dari lembaga luar negeri. Seminar itu wajib memenuhi syarat berikut, pertama: komposisi penulis (makalah ditulis oleh penulis yang berasal dari minimal 4 negara). Kedua: tim editor atau commitee review berasal dari berbagai negara yang kompeten di bidangnya. Ketiga: artikel wajib ditulis dalam bahasa internasional (Inggris, Arab, Prancis, Rusia, Spanyol, atau Tiongkok).

E-ISSN hanyalah langkah awal administrasi terbitan. Nilai bobot KUM sebuah prosiding internasional ditentukan oleh ke mana prosiding itu diindeks. Jika prosiding bereputasi maka wajib terindeks di basis data sitasi internasional ketat seperti Scopus atau Web of Science (WoS). Kemudian posiding Internasional biasa: minimal terindeks di database global yang diakui seperti Google Scholar, DOAJ, atau IEEE Xplore. Lalu setiap setiap artikel individual di dalam prosiding itu harus memiliki DOI aktif. E-ISSN mengidentifikasi prosidingnya secara utuh, sedangkan DOI mengidentifikasi artikel agar kutipan/sitasi tercatat secara akurat di mesin pengindeks global.

Maka tim redaksi posmetromedan.id menyimpulakn dari semua syarat seminar internasional yang digelar FEB Unimed itu hanya memiliki E-ISSN. Tidak ada prosiding bereputasi, tidak ada DOI, bahkan sebagian mahasiswa berujar, seminar internasional FEB Unimed ini hanya terindeks di GoogleDrive. Data yang dikumpulkan tim redaksi, sudah tiga tahun berturut-turut pula seminar internasional 'ecek-ecek' ini dilaksanakan.

Kalau setiap tahun ada 1.000 peserta, lalu semua peserta sebagai participant dengan bayaran Rp100 ribu, maka minimal FEB Unimed 'mengaut" Rp100 juta uang mahasiswa tiap tahun dan jika sudah tiga tahun minimal Rp300 juta. Jika biaya honor pembicara atau 'biaya produksi' total habis Rp30 juta, berarti panitia untung Rp70 juta per tahun dikali tiga tahun. Rp210 juta, wow, fantastis, bisa beli Honda Brio baru atau paling tidak Avanza second tahun tinggi. Itu sebabnya tim redaksi merekomendasikan agar pelaksanan ini diaudit termasuk biaya pelaksanaan seminar internasional.

Apalagi karena seluruh Kaprodi disuruh menghadirkan mahasiswa semester tujuh atau yang sedang menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat agar boleh maju sidang skripsi. Kewajiban itu dibuat tidak tertulis oleh Dekan dan Wakil Dekan I FE Unimed. Dalam penelusuran tim liputan redaksi, para Kaprodi tak berani membantah perintah tersebut yang disampaikan secara lisan dan beredar melalui grup WA wakil dekan bidang akademik.

Para Kaprodi mengomandoi mahasiswa agar hadir sebagai presenter dan participant atas perintah atasannya. Padahal seharusnya mahasiswa boleh memilih kemana mereka harus mensubmit karya ilmiahnya untuk prosiding, bukan dipaksa ke IECES yang 'abal-abal' dan tak jelas luarannya terindeks apa.

Kalau ditanya ke mahasiswa, pastilah mereka tak berani buka mulut, takut tak lulus ujian skripsi. Bahkan Kaprodi pun pasti tak berani frontal melawan karena takut jabatannya dicopot. Semua yang dipaparkan dalam laporan penelusuran tim redaksi ini adalah fakta. Sehingga kegiatan ini salah satu bentuk 'penjajahan akademik' gaya baru saat peringatan Sumpah Pemuda yang ke 98 dilaksanakan.

Dan pemuda-pemuda teridiri dari mahasiswa di FEB Unimed dipaksa mengikuti seminar yang pengindeks-an nya tak jelas. Bukan hanya itu, seharusnya seminar internasional juga menghadirkan presenter dan mempresentasikan karya ilmiahnya di hadapan audiens. Tapi dari IECES 1-3 (20024-2026) menurut penelusuran tim redaksi, tak jelas dimana peserta mempresentasikan karya ilmiahnya. Aneh bin Ajaib.

Pihak Rektorat diharapkan menindak secara tegas dan meminta auditor independen mengaudit seminar ini. Silakan Pak Rektor Unimed, gas-kan! Panggil Dekan dan Wakil Dekan 1 FE Unimed untuk klarifikasi secara terbuka dan mempertanggungjawabkan seminar bertajuk internasional itu padahal cuma sekelas kuliah umum. Tim redaksi juga sudah meminta jawaban dari Koordinator Humas Unimed.

Memang semua konfirmasi dijawab Humas, tapi ketika disinggung mana bukti prosiding dan mana bukti peserta mempresetansikan, Humas hanya mengacu dengan memberikan link web IECES yang dibuat FE Unimed.(redaksi)

Tiga pejabat yang dilantik yakni Armada Bakti Sinaga sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kantor Lurah Deli Tua Barat; Syarifudin Maksum sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Wilayah I, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi; serta Wahyu Kristian Hutodo Napitupulu sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kantor Camat Galang.

Dalam sambutannya, Dedi meminta para pejabat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme. Ia menegaskan, pejabat pengawas memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan tugas, kedisiplinan, serta pencapaian target di unit kerja masing-masing.

"Oleh karena itu, saya berharap saudara tidak hanya menjalankan tugas secara rutin, tetapi juga mampu membangun kerja sama yang baik, mendorong kedisiplinan, serta menciptakan suasana kerja yang produktif. Jadilah pimpinan yang mampu memberikan arahan, menjadi teladan, dan hadir memberikan solusi ketika menghadapi kendala dalam pelaksanaan tugas," pesannya. ( Drt)

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Deli Serdang, Dedi Maswardy, mengambil sumpah/janji dan melantik tiga pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang. Pelantikan berlangsung di Aula Kantor BKPSDM Deli Serdang, Lubuk Pakam, Jumat (30/10/2026).

(Foto Diskominfostan Deli Serdang)

Apresiasi tersebut disampaikan Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Deli Serdang, Hendra Wijaya, saat menghadiri press release Operasi Sarang Narkoba (OSN)di Aula Terbuka Mapolresta Deli Serdang, Jumat (30/10/2026).

Hendra menyampaikan, pemberantasan narkoba merupakan langkah penting untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan masa depan bangsa.

"Peredaran narkoba merupakan ancaman serius bagi kehidupan masyarakat dan masa depan generasi muda. Karena itu, diperlukan komitmen bersama antara pemerintah daerah, kepolisian, TNI, lembaga terkait, serta seluruh lapisan masyarakat untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika," ujarnya.

Menurutnya, penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan pencegahan dan edukasi, termasuk memperkuat ketahanan keluarga dan lingkungan. Ia juga mengajak masyarakat tidak ragu melaporkan aktivitas yang berkaitan dengan peredaran narkoba kepada aparat penegak hukum.

Sementara itu, Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol. Muhammad, menjelaskan bahwa dari 57 tersangka yang diamankan, sebanyak 12 orang berperan sebagai bandar, sembilan orang sebagai pengedar, dan 36 orang sebagai pengguna.

Adapun barang bukti yang disita meliputi sabu seberat 23.010,24 gram atau sekitar 23 kilogram, ganja seberat 23.517,86 gram atau sekitar 23,5 kilogram, serta 42 butir ekstasi.

Kapolresta menegaskan, pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian memutus mata rantai peredaran gelap narkotika, termasuk melalui pengawasan di kawasan objek vital transportasi udara yang membutuhkan pengamanan ekstra.

Ia turut menyampaikan apresiasi kepada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), BNN Kabupaten Deli Serdang, petugas Aviation Security (Avsec) Bandara Kualanamu, dan jajaran TNI atas dukungan dalam pelaksanaan operasi tersebut. ( Drt)