Temuan itu diperoleh penyidik dari barang bukti elektronik dan keterangan sejumlah pihak dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro.

"Bahwa yang bersangkutan (red, Dias) memang sering menerima aliran-aliran uang dari bapaknya," ujar Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (30/7) siang-- seperti diwartakan dari sebuah postingan anonim facebook @Geo Genius yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 31 Juli 2026.

KPK masih mendalami tujuan pemberian uang itu, termasuk kemungkinan adanya kaitan dengan pengurusan perkara lain.

"Apakah itu ada pengurusan-pengurusan perkara lain, itu akan jadi proses pengembangan di penyidikan yang berjalan ya," imbuhnya.

Menurut KPK, Dias sehari-hari kerap terlihat mendampingi aktivitas pimpinan lembaga antirasuah.

Sementara itu, Lilik yang merupakan anggota LSM (lembaga swadaya masyarakat) diduga memanfaatkan posisi anaknya untuk memperoleh informasi mengenai penanganan perkara di KPK.

Informasi itu kemudian diduga digunakan Lilik untuk mendekati dan memeras kepala daerah, termasuk Bupati Pemalang.

Untuk meyakinkan korban, Lilik disebut menunjukkan anaknya bekerja di KPK serta memperlihatkan dokumen administrasi yang berkaitan dengan perkara di Pemalang.

"Sehingga bupati ini merasa bahwa ini bisa dipercaya informasinya karena yang bersangkutan, LBS ini juga sambil menunjukkan bahwa yang bersangkutan punya anak di KPK, ini juga ada dokumen-dokumen administrasi yang kebetulan berkaitan dengan perkara-perkara di Pemalang," ungkapnya.

Dalam perkara ini, KPK menahan empat tersangka, yaitu Bupati Pemalang periode 2025-2030 Anom Widiyantoro, orang kepercayaannya Mohamad Haris alias Gus Haris, Setya Budi Dias Oktavianto, serta Lilik Budi Suprianto.

"KPK menahan para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 30 Juli sampai dengan 18 Agustus 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) cabang Gedung Merah Putih KPK," ucap Taufik.

Anom dan Haris dipersangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 20 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sementara itu, Lilik dan Dias disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e UU Tipikor juncto Pasal 20 UU KUHP.***

Dalam mutasi terbaru ini, Brigjen Naek Pamen Simanjuntak ditunjuk sebagai Wakapolda Sumut menggantikan Brigjen Sonny Irawan.

Perubahan jabatan ini tertuang dalam Surat Telegram Nomor:ST/1584/VII/KEP./2026 yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 31 Juli 2026.

ST dimaksud ditandatangani Kapolri atas nama Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Polri) Irjen Anwar pada 30 Juli 2026.

Brigjen Naek Pamen Simanjuntak sebelumnya diketahui menjabat sebagai Kepala Biro Provos Divisi Propam Polri. Kini, dia dipercaya mengisi posisi Wakapolda Sumut.

Sementara itu, Brigjen Sonny Irawan dimutasi dari jabatan Wakapolda Sumut untuk menduduki posisi Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Kasespimmen) Sespim Lemdiklat Polri.

Jabatan Karo Provos Divisi Propam Polri yang ditinggalkan Naek Pamen selanjutnya akan ditempati Kombes Radjo Alriadi Harahap. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Sekretaris Biro Provos (Sesroprovos) Divisi Propam Polri.

Rotasi juga terjadi di Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri. Brigjen Untung Widyatmoko diangkat sebagai Kadiv Hubinter Polri setelah sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris National Central Bureau (Ses NCB) Interpol Indonesia Divisi Hubinter Polri.

Posisi Ses NCB Interpol Indonesia Divisi Hubinter Polri selanjutnya dipercayakan kepada Brigjen Dani Hamdani.

Sebelumnya, dia menjabat sebagai Penerjemah Polri Utama Tingkat II Divisi Hubinter Polri.Rangkaian rotasi tersebut menjadi bagian dari mutasi jabatan sejumlah perwira di lingkungan Polri yang tercantum dalam Surat Telegram Kapolri tertanggal 30 Juli 2026.

Putra kelahiran Mayang, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, pada 20 Februari 1959 ini merupakan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015–2019.

Dia dikenal vokal memperjuangkan independensi lembaga antirasuah dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Sebelum dipercaya menjadi pimpinan KPK, Thony Saut Situmorang memiliki karier panjang di dunia intelijen.

Ia bergabung dengan Badan Intelijen Negara (BIN) sejak tahun 1987 dan menduduki berbagai posisi strategis, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pengalamannya mencakup bidang keamanan nasional, kejahatan transnasional, ekonomi, hingga hubungan internasional.

Dalam perjalanan kariernya, Saut Situmorang--seperti diwartakan dari sebuah postingan anonim facebook @batak center yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 31 Juli 2026-- pernah bertugas sebagai Second Secretary KBRI Singapura pada 1998–2001 dan First Secretary KBRI Canberra, Australia pada 2008–2011.

Saut Situmorang juga pernah dipercaya menangani berbagai isu strategis seperti terorisme internasional, pencucian uang, perdagangan manusia, kejahatan siber, penyelundupan senjata, hingga korupsi lintas negara.

Tahun 2015, DPR RI memilihnya sebagai salah satu pimpinan KPK mendampingi Ketua KPK Agus Rahardjo.

Selama menjabat, Saut Situmorang dikenal sebagai sosok yang tegas dalam mengawal agenda pemberantasan korupsi.

Tahun 2019, dia sempat menjadi sorotan publik ketika menyatakan keberatan terhadap revisi Undang-Undang KPK yang dinilai berpotensi melemahkan independensi lembaga tersebut.

Selain sebagai praktisi intelijen dan penegak integritas, Saut Situmorang juga aktif di dunia akademik.

Ia mengajar di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) serta menjadi narasumber berbagai forum nasional terkait intelijen, tata kelola pemerintahan, dan pemberantasan korupsi.

Ia juga dikenal sebagai pengajar bidang Competitive Intelligence yang banyak digunakan dalam pengambilan keputusan strategis.

Di bidang pendidikan, Saut Situmorang menempuh studi Fisika Murni di Universitas Padjadjaran (Unpad) dan meraih predikat Mahasiswa Teladan.

Ia kemudian menuntaskan ilmu Magister Manajemen di Universitas Krisnadwipayana serta meraih gelar Doktor Manajemen Strategik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada 2026.

Sepanjang kariernya, berbagai penghargaan telah diterimanya, antara lain Mahasiswa Teladan Tingkat Nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Satyalancana Karya Satya 10 Tahun dan 20 Tahun dari Presiden Republik Indonesia atas pengabdiannya di BIN.

Di luar aktivitas profesional, Saut Situmorang juga dikenal memiliki minat besar pada dunia musik.

Dia piawai memainkan alat musik saksofon dan kerap tampil di berbagai kegiatan sosial maupun komunitas musik.

Dengan pengalaman lebih dari tiga dekade di bidang intelijen, diplomasi, pendidikan, dan pemberantasan korupsi, Saut Situmorang menjadi salah satu figur nasional asal Sumatera Utara yang memiliki kontribusi besar dalam memperkuat integritas, tata kelola pemerintahan, serta penegakan hukum di Indonesia.

Sosoknya hingga kini masih aktif memberikan pandangan kritis terhadap isu-isu korupsi, reformasi birokrasi, dan penguatan lembaga negara demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.***

Dekan Fakultas Kehutanan USU Prof Arida Susilowati bersama tim. (Raden Arman)

POSMETRO MEDAN, Medan- Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara (USU) mengajak deligasi rombongan

International community the 5th IMT-GT University Network (UNINET) menikmati suasana hutan Arboretum Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara, Kamis (30/7/2026) sore kemarin.

Para delegasi diajak menanam bibit di lingkungan Kampus Fakultas Kehutanan USU di Pancur Batu, Deliserdang. Hal ini menjadi simbol bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam.

Dekan Fakultas Kehutanan USU Prof Arida Susilowati menunujukkan buah salak. (Raden Arman)

Dekan Fakultas Kehutanan USU, Prof Dr Arida Susilowati berharap agenda ini bisa berkelanjutan. Sebab spot yang paling menarik perhatian adalah hutan Arboretum milik USU.

Spot itu merupakan lokasi kegiatan pendidikan, pengadilan masyarakat dan juga penelitian. Para delegasi juga terlihat sangat menikmati saat forest healing di Hutan Arboretum.

Dekan Fakultas Kehutanan USU Prof Arida Susilowati menunujukkan buah salak. (Raden Arman)

"Kami berharap kegiatan ini bisa continue, karena respon para delegasi cukup positif. Mereka sangat enjoy melakukan kegiatan penanaman. Mungkin basicnya bukan orang kehutanan. Tapi, mereka begitu menikmati Arboretum kita dan sajian di sana. Di arboretum, para delegasi kami minta untuk menikmati kondisi arboretum kami, kemudian ada forest healing disana," kata Prof Arida.

Untuk diketahui, Arboretum USU dibangun di atas tanah seluas sekitar 55 hektar di lahan Kampus USU Kwala Bekala. Sedikitnya ada koleksi 57 jenis pohon yang terdiri dari 32 jenis pohon hutan, 9 jenis pohon/tanaman perkebuanan dan indutri, 12 jenis pohon/tanaman buah-buahan, dan 4 jenis pohon sayuran.

Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara (USU) bersama deligasi rombongan International community the 5th IMT-GT University Network (UNINET) menikmati suasana hutan Arboretum Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara, Kamis (30/7/2026) sore kemarin. (Raden Arman

Dari 57 jenis pohon itu, 11 jenis diantaranya merupakan tanaman eksisting, yakni telah ada sebelum arboretum dibangun. Kemudian 46 jenis lainnya adalah tanaman yang diintroduksikan setelah pembangunan Arboretum USU. (Den)

Bersama Babinsa Koramil 10/Tanah Jawa Kodim 0207/Simalungun, Serka M.B. Siregar, puluhan warga turun langsung membersihkan saluran irigasi yang menjadi sumber pengairan bagi lahan persawahan, Kamis (30/7/2026).

Sebanyak 45 warga bergotong royong membersihkan tali air dan saluran irigasi dari endapan lumpur, rumput liar, serta material yang menghambat aliran air.

Kegiatan ini menjadi langkah nyata untuk memastikan kebutuhan air bagi sawah masyarakat tetap terpenuhi menjelang dimulainya musim tanam serentak.

Serka M.B. Siregar, --seperti diwartakan dari sebuah postingan anonim facebook @kodim simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 31 Juli 2026- mengatakan, kelancaran irigasi merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian.

Karena itu, katanya, Babinsa hadir untuk mendampingi sekaligus membangun semangat kebersamaan masyarakat dalam mendukung sektor pangan.

"Gotong royong seperti ini bukan hanya membersihkan saluran air, tetapi juga memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menjalankan pola tanam sesuai jadwal sehingga hasil panen diharapkan lebih optimal," ujarnya.

Pembersihan irigasi dilakukan sebagai bagian dari persiapan program pola tanam serentak yang direncanakan berakhir pada akhir Agustus 2026. Sementara itu, masa panen diproyeksikan berlangsung pada awal Desember 2026.

Antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa budaya gotong royong masih menjadi kekuatan utama dalam membangun desa. Sinergi antara Babinsa dan warga menjadi modal penting untuk menjaga keberlangsungan sektor pertanian sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional.

Melalui pendampingan yang berkelanjutan, Kodim 0207/Simalungun terus berkomitmen hadir di tengah masyarakat, membantu petani mengatasi berbagai kendala di lapangan, serta mendorong peningkatan produktivitas pertanian demi terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan.***

Perwira tinggi Polri kelahiran Medan, Sumatera Utara ini resmi menjabat sebagai Kapolda Jambi sejak 12 Maret 2025 berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/488/III/KEP./2025.

Ia menggantikan Irjen Pol Rusdi Hartono yang mendapat tugas baru sebagai Kapolda Sulawesi Selatan.

Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar, S.I.K., M.H-- seperti diwartakan dari sebuah postingan anonim facebook @batak center yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 31 Juli 2026-- merupakan salah satu perwira tinggi Polri yang memiliki rekam jejak panjang di bidang reserse, khususnya pemberantasan tindak pidana narkotika.

Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991 ini dikenal sebagai sosok tegas, berintegritas, dan memiliki pengalaman luas dalam menangani berbagai kasus kejahatan nasional maupun internasional.

Lahir di Medan dan Seangkatan dengan Kapolri

Krisno Halomoan Siregar lahir di Medan, Sumatera Utara, pada 24 Desember 1969.

Ia merupakan alumni Akpol angkatan 1991 atau Batalyon Bhara Daksa, satu angkatan dengan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Sejak awal kariernya, Krisno dikenal memiliki kompetensi kuat di bidang reserse dan penegakan hukum.

Riwayat Pendidikan

Untuk meningkatkan kompetensinya sebagai perwira Polri, Krisno menempuh berbagai pendidikan kepolisian dan akademik, antara lain:

Akademi Kepolisian (Akpol) – 1991

Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) – 2000

Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespim Polri) – 2006

Magister Ilmu Hukum (M.H.) Universitas Padjadjaran – 2009

Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti Polri) – 2015

Karier Cemerlang di Bidang Reserse dan Nark0ba

Sebelum menjadi Kapolda Jambi, Irjen Krisno telah menduduki sejumlah jabatan strategis di lingkungan Polri.

Pengalamannya banyak berkaitan dengan pemberantasan narkotika dan kejahatan transnasional.

Beberapa jabatan penting yang pernah diembannya antara lain:

Kasat III Ditnarkoba Polda Metro Jaya (2008)

Kapolres Madiun Kota (2010)

Wadirresnarkoba Polda Metro Jaya (2011)

Wakapolres Metro Tangerang Kota (2012)

Dirresnark0ba Polda Sulawesi Utara (2013)

Dirreskrimum Polda Sulawesi Utara (2014)

Analis Kebijakan Madya Bareskrim Polri (2015)

Dirresnarkoba Polda Jawa Tengah (2016)

Wadirtipidnarkoba Bareskrim Polri (2018)

Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri (2020–2023)

Gubernur Akademi Kepolisian (2023–2025)

Kapolda Jambi (sejak 2025)

Saat menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana narkoba Bareskrim Polri, Krisno dikenal luas karena memimpin berbagai operasi besar pengungkapan jaringan narkotika internasional yang melibatkan sindikat lintas negara.

Keberhasilannya dalam membongkar jaringan nark0ba berskala besar membuat namanya dikenal sebagai salah satu ahli narkotika terbaik di tubuh Polri.

Sukses Memimpin Akademi Kepolisian

Pada Maret 2023, Krisno dipercaya menjadi Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol).

Selama memimpin lembaga pencetak calon perwira Polri tersebut, ia dikenal sebagai pemimpin yang disiplin dan berkomitmen membangun budaya integritas di lingkungan taruna. Ia juga mendorong transformasi Akpol menuju lembaga pendidikan kepolisian berstandar internasional.

Pengabdiannya selama memimpin Akpol mendapat apresiasi dari civitas akademika kepolisian. Saat mengakhiri masa tugasnya pada Maret 2025, Akpol menggelar tradisi pelepasan khusus sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi dan kontribusinya dalam membina generasi calon pemimpin Polri masa depan.

Memimpin Polda Jambi

Sebagai Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar membawa pengalaman panjang di bidang penegakan hukum, pemberantasan narkoba, serta pendidikan kepolisian.

Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat stabilitas keamanan, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat upaya pemberantasan nark0tika dan krim!nalitas di Provinsi Jambi.

Dengan pengalaman lebih dari tiga dekade di institusi Polri, Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar menjadi salah satu figur penting yang dipercaya untuk mengawal keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Jambi sekaligus melanjutkan program transformasi Polri yang Presisi.

Profil Singkat Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar

Nama: Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar, S.I.K., M.H.

Tempat/Tanggal Lahir: Medan, Sumatera Utara, 24 Desember 1969

Alumni: Akpol 1991

Keahlian: Reserse dan Tindak Pidana Nark0tika

Jabatan Saat Ini: Kapolda Jambi

Mulai Menjabat: 12 Maret 2025

Jabatan Sebelumnya: Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol)***

Pdt. Mannes Purba, M.Th., LM dilaporkan meninggal dunia pada Kamis, 30 Juli 2026, sekitar pukul 15.00 WIB.

Pendeta ini menghembuskan nafas terakhirnya di Ruang High Care Unit (HCU) RS Efarina Pematangsiantar, akibat serangan jantung.

Kepergian almarhum menjadi kehilangan yang mendalam, bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi seluruh warga jemaat GKPS yang mengenal dedikasi dan pengabdiannya dalam pelayanan.

Selama hidupnya, Pdt. Mannes Purba dikenal sebagai hamba Tuhan yang setia memberitakan Injil, membimbing jemaat, serta melayani dengan kasih dan ketulusan. Juga Pendeta GKPS yang pegiat Seni dan Musik Gerejawi.

Ucapan belasungkawa dan doa terus mengalir dari berbagai jemaat, pelayan gereja, serta masyarakat yang mengenal almarhum.

Banyak pihak mengenang keteladanan, kerendahan hati, dan semangat pelayanannya yang telah menjadi berkat bagi banyak orang.

Di tengah suasana duka, keluarga besar GKPS diajak untuk tetap berpegang teguh pada pengharapan di dalam Kristus. Firman Tuhan mengingatkan bahwa setiap orang percaya memiliki pengharapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan.

"Pimpinan Sinode GKPS padaskon dihut marpusok ni uhur bani parujung goluhni bpPdt Mannes Purba. Tuhanta ma na mambere gogoh bani haganup keluarga tinading ni bapa pandita ta ai,".

Sekadar diketahui Pdt. Mannes Purba merupakan seorang tokoh rohaniwan dan pemimpin gereja di lingkungan GKPS.

Almarhum dikenal luas atas dedikasinya dalam pelayanan pastoral serta aktif dalam kegiatan oikumene dan kemasyarakatan.

Dalam struktur organisasi gereja, Pdt. Mannes Purba dipercaya mengemban amanah penting sebagai Kepala Departemen Persekutuan Kantor Sinode GKPS yang bertanggung jawab mengoordinasikan berbagai program spiritual, persekutuan jemaat, dan hubungan antargereja di tingkat pusat.

Selain menjalankan tugas-tugas administratif dan struktural di sinode, Pdt. Mannes Purba juga aktif turun langsung ke tengah masyarakat dan jemaat melalui berbagai kepanitiaan penting.

Salah satunya, Pdt. Mannes Purba dipercaya menjadi Ketua Panitia Open House GKPS, sebuah forum strategis untuk menyelaraskan visi pelayanan gereja dengan program kemitraan pemerintah dan masyarakat luas.

Melalui kepemimpinannya, beliau terus mendorong GKPS agar konsisten menjadi gereja yang inklusif, peduli dan membawa dampak berkat yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang suku maupun etnis.

Selama bertahun-tahun melayani di lingkungan GKPS, almarhum dipercaya mengemban berbagai tugas pelayanan hingga terakhir menjabat sebagai Kepala Departemen Persekutuan Kantor Sinode GKPS.

Dalam posisi itu, almarhum berperan aktif memperkuat kehidupan persekutuan jemaat, membina warga gereja, serta mendukung berbagai kegiatan kerohanian di seluruh wilayah pelayanan GKPS.

Selain dikenal sebagai pendeta, Pdt. Mannes Purba juga pencipta lagu rohani Simalungun yang karya-karyanya masih terus dinyanyikan dalam ibadah maupun berbagai kegiatan gerejawi.

Salah satu lagu ciptaannya yang paling populer "Aha Ma Sibahenonku Tuhan", sebuah lagu yang mengajak umat untuk menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi sesama.***

Menurut pihak berwenang setempat dan Taman Nasional Panda Raksasa (kawasan Fengtongzhai), kamera yang dipasang di area Hongshandian Sanjiaojian itu menangkap footage seekor panda raksasa liar yang sedang berjalan tenang melewati medan berbatu ekstrem pada siang hari di bulan Maret 2025.

Panda tersebut sempat beristirahat sebentar di atas bebatuan sebelum melanjutkan perjalanan. Ini merupakan catatan pertama kehadiran panda raksasa di titik monitoring tersebut.

Area tersebut berada jauh di atas garis pohon, hanya terdiri dari bebatuan gundul dan tidak memiliki hutan bambu sama sekali—sumber makanan utama panda raksasa.

Biasanya, panda raksasa hidup di hutan pegunungan beriklim sedang pada ketinggian 1.500–3.500 meter di mana bambu melimpah. Ketinggian di atas 4.000 meter yang minim sumber makanan sangat jarang dikunjungi spesies ini.

Lokasi itu selama ini dikenal sebagai habitat penting spesies alpine seperti macan tutul salju (snow leopard) dan kambing biru (blue sheep).

Data monitoring jangka panjang menunjukkan aktivitas macan tutul salju yang sangat sering di sana, namun belum pernah ada catatan panda sebelumnya.

Penemuan ini secara langsung membuktikan adanya tumpang tindih habitat dan konektivitas koridor ekologi antara dua spesies unggulan tersebut di kawasan ketinggian ekstrem.

Para peneliti menduga kehadiran panda di ketinggian ekstrem ini terkait dengan pertukaran gen antarpopulasi atau migrasi vertikal musiman.

Seiring kemajuan pembangunan Taman Nasional Panda Raksasa, kualitas habitat meningkat dan rantai ekologi vertikal dari hutan dataran rendah hingga aliran batu gletser menjadi lebih utuh, sehingga memungkinkan pergerakan seperti ini.

Footage tersebut diharapkan memberikan data berharga untuk studi adaptasi panda raksasa terhadap lingkungan high-altitude dan penilaian kesehatan ekosistem alpine.

Catatan serupa pernah terjadi sebelumnya. Pada 2011, kamera di Cagar Alam Nasional Wolong, Sichuan, juga pernah menangkap panda liar di ketinggian sekitar 4.200 meter.(BBS)

Nama anak asal Desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran, Wonosobo, Jawa Tengah itu diganti setelah melalui proses konsultasi dan sosialisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Kepala Disdukcapil Wonosobo, Dwi Saraswati mengatakan, bahwa dokumen administrasi kependudukan bayi tersebut kini telah resmi diterbitkan.

Dokumen yang terbit meliputi akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), serta pembaruan data kependudukan keluarga. "Sudah diajukan dan sudah terbit dokumen kependudukan. Sekarang sudah terbit akta atas nama Muhammad Bintang Gemilang Subianto," kata Dwi saat dikonfirmasi, Selasa (28/7/2026).

Menurut Dwi, perubahan nama tersebut tetap mempertahankan unsur MBG. Huruf M berasal dari Muhammad, B dari Bintang, dan G dari Gemilang, sehingga makna yang diinginkan orang tua tetap dapat dipertahankan tanpa melanggar ketentuan administrasi kependudukan.

"Iya, inisialnya tetap MBG. M dari Muhammad, B dari Bintang, dan G dari Gemilang," ujarnya.

Dwi menjelaskan, bahwa penerbitan dokumen kependudukan dilakukan pada 23 Juli 2026, sedangkan proses pengajuan telah dilakukan beberapa hari sebelumnya setelah keluarga menerima penjelasan terkait aturan pencatatan nama.

Sebelumnya, nama Muhammad MBG Subianto menjadi sorotan karena penggunaan singkatan MBG dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.

Dalam aturan tersebut, nama yang dicatatkan dalam dokumen kependudukan tidak diperbolehkan menggunakan singkatan, harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif, tidak multitafsir, terdiri atas minimal dua kata, serta maksimal 60 huruf.

Disdukcapil Wonosobo menempuh pendekatan persuasif dengan mendatangi rumah keluarga bayi untuk memberikan edukasi mengenai aturan tersebut.

Pemerintah daerah tidak bermaksud membatasi hak orang tua dalam memberikan nama kepada anak, melainkan memastikan nama yang dicantumkan memenuhi ketentuan hukum dan tidak menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari.

"Keluarga menerima penjelasan yang kami sampaikan dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Permendagri," kata Dwi.

Ia menambahkan, perubahan nama dilakukan berdasarkan kesepahaman bersama antara keluarga dan Disdukcapil. Dengan demikian, proses administrasi kependudukan dapat berjalan lancar tanpa menghilangkan makna rasa syukur dan harapan yang ingin disematkan orang tua kepada anak mereka.

Menurut Dwi, kasus ini menjadi contoh bahwa persoalan administrasi kependudukan dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah.

"Nama adalah doa dan harapan orang tua. Karena itu, selain memiliki makna yang baik, penulisan nama juga harus mengikuti prinsip, persyaratan, dan tata cara yang diatur dalam Permendagri," ujarnya.

Ia berharap masyarakat tidak hanya mempertimbangkan keunikan nama, tetapi juga kemudahan penggunaannya dalam berbagai dokumen resmi, mulai dari akta kelahiran, kartu identitas, ijazah, hingga dokumen administrasi lainnya.(Kompas)

TimnasIndonesia akan menghadapi Timor Leste di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat, 31 Juli 2026. Pertandingan ini menjadi laga kedua skuad Garuda setelah sebelumnya meraih kemenangan 5-1 atas Kamboja pada pertandingan pembuka.

Jordi memahami pertandingan melawan Timor Leste memiliki sejarah rivalitas yang membuat tensi pertandingan sering meningkat. Namun, ia memastikan para pemain Indonesia akan tetap mengedepankan rasa hormat kepada lawan.

"Kami akan berusaha menjadi yang terbaik, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kami adalah contoh bagi banyak anak-anak dan masyarakat di negara kami," ujar Jordi dalam konferensi pers pertandingan lanjutan penyisihan Grup A Asean Hyundai Cup di Stadion Chonburi, Kamis, 30 Juli 2026.

Bagi Jordi sepak bola bukan hanya tentang kemenangan, sikap dan nilai yang ditampilkan pemain juga diperhatian banyak orang. "Kami harus menjaga nilai-nilai tersebut dan berusaha selalu menghormati lawan," kata mantan pemain Swansea City ini.

Jordi mengakui setiap pertandingan membutuhkan perjuangan maksimal dari para pemain. Meski demikian, ia menilai bertarung keras di lapangan tetap harus berjalan bersama dengan sikap saling menghormati.

"Namun kami tahu ini adalah sepak bola dan kami harus bertarung keras. Pada akhirnya kami selalu saling menghormati," ucap Jordi.

Menurut Jordi, para pemain TimnasIndonesia memiliki tanggung jawab lebih besar karena menjadi representasi masyarakat Indonesia. "Kami adalah contoh bagi banyak orang, jadi kami berusaha menampilkan versi terbaik kami," ujar Jordi.

Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timor Leste di Stadion Chonburi, Thailand, pada lanjutan penyisihan Grup A Asean Hyundai Cup. Ajang yang juga dikenal dengan nama (Piala AFF) ini akan dimainkan pada Jumat, 31 Juli 2026 pukul 17.00 WIB.

Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga dengan 3 poin. Sedangkan Timor Leste berada di dasar klasemen, karena belum memiliki poin dari dua pertandingan yang telah dilewati.(RRI)

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koperasi menegaskan komitmen Pemerintah Pusat untuk mendukung pengembangan Festival Bunga dan Buah agar terus berkembang dan mampu menjadi agenda pariwisata bertaraf internasional.

Dalam sambutannya, Ferry Juliantono menyampaikan bahwa Festival Bunga dan Buah merupakan salah satu kekuatan utama Kabupaten Karo yang berhasil memadukan potensi pertanian hortikultura, budaya, pariwisata, dan ekonomi masyarakat dalam satu perhelatan.

Menurutnya, keberadaan festival ini memiliki nilai strategis karena telah masuk dalam jajaran 125 Karisma Event Nusantara (KEN) Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, sehingga memiliki peluang besar untuk semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional.

"Kami akan mendukung penuh penyelenggaraan Festival Bunga dan Buah agar ke depan dapat berkembang menjadi kegiatan bertaraf internasional," ujar Ferry.

Ia juga mengapresiasi antusiasme masyarakat yang memadati lokasi penyelenggaraan festival. Menurutnya, tingginya partisipasi masyarakat menjadi modal penting dalam memperkuat sektor pariwisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pada potensi lokal.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Koperasi RI juga menerima penganugerahan Marga Ginting sebagai bentuk penghormatan dari masyarakat adat Karo.

Sementara itu, Bupati Karo, Brigjen Pol. (Purn.) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., menegaskan bahwa Festival Bunga dan Buah bukan sekadar agenda hiburan, tetapi merupakan sarana strategis untuk memperkenalkan Kabupaten Karo kepada dunia sebagai daerah yang kaya akan hasil pertanian hortikultura, budaya, serta destinasi wisata alam.

Menurut Bupati, Pemerintah Kabupaten Karo terus memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pelaku usaha, investor, dan berbagai pemangku kepentingan guna memperluas promosi daerah sekaligus membuka peluang investasi.

"Melalui sinergi ini, kami berharap kunjungan wisatawan terus meningkat, pasar produk hortikultura Kabupaten Karo semakin luas, investasi bertambah, dan pada akhirnya memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Festival Bunga dan Buah Tahun 2026 mengusung tema "The Eternal of Karo Paradise" dengan menghadirkan beragam kegiatan, mulai dari pawai dan karnaval mobil hias berbahan bunga dan buah, pameran produk unggulan daerah dan UMKM, business matching, pertunjukan seni budaya, perlombaan tari tradisional, hingga tradisi makan buah dan olahan buah gratis bagi masyarakat.

Pembukaan Festival Bunga dan Buah 2026 juga dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya, B.Sc. Dalam sambutannya, ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk terus mendukung pengembangan Festival Bunga dan Buah agar semakin berkualitas serta menjadi salah satu ikon pariwisata Sumatera Utara yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta tingginya partisipasi masyarakat, Festival Bunga dan Buah Kabupaten Karo diharapkan terus berkembang menjadi agenda wisata unggulan yang tidak hanya memperkuat identitas daerah, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, promosi produk hortikultura, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Karo. (Jpg)

Laga keduanya bakal berlangsung Di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (1/8/2026). Kick-off babak pertama dijadwalkan pukul 15.30 WIB.

PSMS Medan saat ini di posisi ke-4 klasemen sementara dengan 0 poin. Hasil itu membuat PSMS dipastikan gagal melaju ke semifinal.

Sementara Persija Jakarta di posisi ke-3 dengan torehan 1 poin. Persija wajib menang dengan selisih minimal 4 gol lawan PSMS jika ingin lolos ke semifinal, dengan catatan Port FC kalah dari Persebaya.

Laga PSMS vs Persija besok bakal menjadi tontonan seru karena ambisi Macan Kemayoran ke semifinal. PSMS sendiri bakal menguji kemampuan para punggawanya jelang Liga 2 nanti.

Sedangkan laga Persebaya Surabaya melawan Port FC sendiri bakal berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (1/8). Kick-off babak pertama dijadwalkan pukul 19.30 WIB.

Klasemen Sementara Grup B

1. Persebaya Surabaya: 6 poin (selisih gol +2)

2. Port FC: 4 poin (selisih gol +2)

3. Persija Jakarta: 1 poin (selisih gol -1)

4. PSMS Medan: 0 poin (selisih gol -3)

Jadwal Grup B Besok

Persija Jakarta vs PSMS Medan, Sabtu (1/8/2026) pukul 15.30 WIB di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Persebaya Surabaya vs Port FC, Sabtu (1/8/2026) pukul 19.30 WIB di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.(DetikSport)

Kasi Humas Polres Karo, AKP Pedoman Maha membenarkan peristiwa tersebut. Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penelusuran untuk mengetahui secara pasti motif kejadian.

"Masih pengembangan," kata Pedoman saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (30/7/2026).

Peristiwa duel maut itu terjadi pada Senin (27/7/2026) sekira pukul 17.00 WIB. Berdasarkan informasi sementara, kedua pria tersebut sudah saling mengenal dan diduga telah lama memiliki persoalan pribadi serta sengketa lahan.

Saat bertemu di lokasi kejadian, keduanya kembali terlibat perselisihan. Adu mulut yang terjadi kemudian berubah menjadi perkelahian.

Keduanya diduga juga telah menyiapkan senjata tajam (sajam), lalu saling serang satu sama lain. Akibat perkelahian dengan menggunakan sajam, DG dan RPS mengalami luka parah hingga akhirnya keduanya meninggal dunia.

Polisi masih menyelidiki, peristiwa tersebut murni merupakan duel atau ada terdapat motif lain di balik kematian kedua korban. Petugas juga sudah menyita sejumlah barang bukti serta memeriksa beberapa saksi.

Pedoman mengimbau keluarga korban maupun masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada pihak kepolisian.

"Kami mengimbau masyarakat dan keluarga korban agar tidak terprovokasi. Percayakan penanganan perkara ini kepada kepolisian yang saat ini masih melakukan penyelidikan," ujarnya.(detikNews)

SLHS adalah bukti tertulis resmi yang menyatakan bahwa tempat pengelolaan pangan (seperti restoran, katering, atau depot air minum) telah memenuhi standar baku mutu dan persyaratan kesehatan. Diketahui SLHS dan NIB (Nomor Induk Berusaha) merupakan beberapa dokumen yang termasuk dalam PB-UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha) di sistem perizinan terpadu Indonesia.

Demikian disampaikan dr. Then saat menjadi salah satu pembicara pada kegiatan Diskusi Publik "Mewujudkan Perlindungan Konsumen melalui Edukasi Kepatuhan Depot Air Minum Isi Ulang yang Aman, Sehat, dan Berdaya Saing", di Jakarta, 28/7/2026.

Kegiatan tersebut dilaksanakan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan RI bertempat di Auditorium Kementerian Perdagangan, Jakarta.

Tampak hadir Immanuel Tarigan Sibero, S.Kom., Direktur Pemberdayaan Konsumen Ditjen PKTN pada Kementerian Perdagangan bersama Pengurus Yayasan Jiva Svastha Nusantara sebagai mitra Kemdendag RI melaksanakan diskusi publik tersebut. Juga hadir Tulus Abadi mantan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Firman Surya Kusuma Wakil Ketua Umum AMDATARA (Perkumpulan Usaha Air Minum Dalam Kemasan Nusantara) dan tim.

Dalam undangan acara, tercantum daftar peserta seperti ASPARMINAS (Asosiasi Produsen Air Minum Kemasan Nasional), ASPADIN (Perkumpulan Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia), PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), ARSSI (Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia), PERPAMSI (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia), APRINDO (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia), APJI (Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia), dan beberapa asosiasi lainnya, serta beberapa usahawan depot air minumisi ulang.

AUDAMSI (Asosiasi Usahawan Depot Air Minum Sehat Indonesia) dari Bandung juga hadir membersamai acara ini. AUDAMSI diwakili Desmanjon Purba, S.S. Wakil Ketua Umum AUDAMSI, Hendra Biantara Sekretaris Jenderal AUDAMSI, Zaenal Mutaqin, S.E. Kepala Bidang Keanggotaan & Pengembangan Organisasi AUDAMSI, dan Indri Julia Staf Admin dan Kehumasan AUDAMSI.

Data SKAMRT, Penduduk Indonesia Dominan Gunakan Air Isi Ulang

Dr. Then menyampaikan data-data SKAMRT (Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga) yang diluncurkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menjadi acuan dalam pembangunan sistem air minum dan sanitasi di Indonesia.

Dari paparan yang disampaikan dr. Then, pada 2023 lalu, sebanyak 29,7% penduduk Indonesia menggunakan air isi ulang sebagai sumber air minum utama.

Angka itu mengalami meningkat signifikan pada tahun 2024 yakni mencapai 32,96%.

Ia juga menyampaikan pemasalahan terkait air minumisi ulang.

"Kualitas air minumisi ulang yaitu yang bebas E-Coli memenuhi syarat ada sebanyak 54,71% pada tahun 2023 dan menurun pada tahun 2024 yakni 49,84%, "kata dr. Then.

Kata dia, selain menggunakan air isi ulang sebagai sumber air minum utama, 9,23% masyarakat Indonesia menggunakan air kemasan, sebanyak 9,60% menggunakan air perpipaan PDAM, dan sebanyak 16,35% menggunakan air sumur bor/pompa.

Berdasarkan parameter kualitas air yang memenuhi syarat berdasarkan akses aman E-Coli dengan kadar maksimum 0 CFU/100 ml, diketahui sebanyak 50,16% air isi ulang masih tercemar E-Coli, 38,69%, air kemasan tercemar E-Coli, 31,74% air perpipaan PDAM tercemar E-Coli, dan 47,17% sumur bor/pompa tercemar E-Coli, "papar dr. Then.

Aturan dan Prosedural pada DAMIU

Kemudian, Dr. dr. Then menyampaikan beberapa aturan agar jumlah DAMIU yang produksi airnya terbebas E-Coli dapat semakin meningkat.

Menurutnya, DAMIU dapat menggunakan tiga teknologi utama dalam menghasilkan air minumisi ulang.

"Yang pertama sinar Ultraviolet yaitu radiasi intenitas tinggi pelumpuh DNA bakteri dan virus; yang kedua ozonisasi (O3) yaitu oksidasi agresif perusak dinding sel mikroorganisme; dan ketiga Reverse Osmosis (RO) yaitu pemisahaan molekuler untuk memurnikan absolut," papar dia.

Ia menambahkan, setiap teknologi tergantung pada masa pakai dan kalibrasi. Kemampuan alat membunuh mikroba berkurang seiring usia pemakaian.

"Setiap usahawan DAMIU wajib mematuhi penggantian komponen sesuai jadwal pabrikan dan seluruh tindakan pemeliharaan wajib dicatat pada logbook harian, "kata dr. Then.

Ia juga menegaskan perlunya sistem filtrasi presisi pada DAMIU. Melalui mikrofilter bertingkat, DAMIU menggunakan filter kerapatan bertahap dengan sistem backwashing rutin untuk menjaga kebersihan media.

Katanya lagi, pemantauan lampu UV dengan mengukur jam operasional lampu UV secara presisi (maksimal 9000 jam) agar dosis radiasi pembunuh kuman tetap optimal. "Selanjutnya, dokumentasi pemeliharaan melalui sertifikat penggantian filter dan log perawatan berkala menjadi bukti kepatuhan standar higiene," kata dr. Then.

Dokter Then juga menyampaikan prosedur penanganan galon konsumen.

"Yang pertama pembersihan bagian dalam galon minimal 30 detik memakai mesin pembersih berputar; kedua pembilasan dalam galon minimal 10 detik dengan air produk bertekanan tinggi untuk menguras endapan; tahap ketiga pengisian galon wajib di dalam kabinet tertutup steril untuk menghindari udara luar; penyegelan (langsung ditutup). Galon yang terisi air tidak boleh di simpan di depot >24 jam," papar dr. Then.

Kesadaran dan Tanggung Jawab Hukum Usahawan DAMIU

Sementara itu, dalam acara yang sama Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., L.L.M. seorang Akademisi Hukum Perikatan dan Perlindungan Konsumen mendukung adanya kegiatan edukasi dan literasi dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab hukum pelaku usaha DAMIU.

"Pelaku usaha harus mengetahui bahwa salah satu azas penyelenggaraan perlindungan konsumen adalah azas keamanan dan keselamatan konsumen terhadap penggunaan air minumisi ulang. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 UU No. 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka," kata Johannes.

Menurut Johannes, air minum yang tidak memenuhi standar adalah bentuk pelanggaran sebagaimana tercantum dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat 1a, yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Jika terbukti konsumen dirugikan karena produknya tidak standar, maka berdasarkan pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha depot air minum wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat mengonsumsi air minum dari depot air minumisi ulang, "kata Prof. Johannes.

Standar tidaknya produk air DAMIU dapat dilihat dari peraturan yang ada seperti Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang kesehatan lingkungan, standar baku mutu, dan pengelolaan limbah. Juga termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan untuk mencegah penyakit dan gangguan kesehatan akibat faktor risiko lingkungan.

Ia mengatakan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur tentang penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan.

"Sanksi lainnya ada pada Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar bagi pelaku usaha yang melanggar aturan," kata dia.

DAMIU juga berpotensi dikenai sanksi pidana karena menggunakan galon bermerek milik pihak lain. Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia dibuat untuk melindungi hak kekayaan intelektual pelaku usaha, menjaga persaingan yang sehat, dan melindungi produk khas daerah.

Sanksi pidana diatur dalam Pasal 100 UU Merek ayat 1, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.

Usaha DAMIU yang menggunakan merek pihak lain yang seolah-olah telah terafiliasi atau setidak-tidaknya mendapatkan persetujuan dari perusahaan pemilik merek pihak lain itu, maka DAMIU tersebut bisa divonis bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai UU Perlindungan Konsumen.

Dirjen PKTN Membuka Acara

Sebelumnya, Moga Simatupang, Dirjen PKTN yang membuka acara mewakili Menteri Perdagangan Republik Indonesia menekankan bahwa kepatuhan pelaku usaha merupakan bagian dari tanggung jawab dalam memastikan produk yang diperdagangkan memenuhi ketentuan.

"Kepatuhan pelaku usaha bukan sekadar persoalan administratif. Kepatuhan merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Pelaku usaha harus memastikan bahwa barang dan jasa yang diperdagangkan memenuhi ketentuan yang berlaku," ujar Moga Simatupang,

Ia menambahkan bahwa perlindungan konsumen tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan kesehatan, tetapi juga berkaitan erat dengan tata kelola perdagangan, pemenuhan kewajiban pelaku usaha, serta upaya negara dalam memastikan hak-hak konsumen terlindungi.

Penguatan Kelembagaan LPKSM untuk Peningkatan Kepatuhan DAMIU

Desmanjon Purba Wakil Ketua Umum AUDAMSIdalam siaran persnya yang diterima POSMETRO MEDAN, Jumat 31 Juli 2026 menyebut pihaknya sangat mengapresiasi diskusi publik terkait Kesehatan Masyarakat dan Perlindungan Konsumen yang dilaksanakan Ditjen PKTN Kemendag RI.

Dia mengaku bahwa usahawan DAMIU di Indonesia masih banyak yang berada dalam bayang-bayang pelanggaran hukum.

"Apalagi jika terbukti merugikan konsumen, maka usahawan dapat dijatuhi sanksi ganti rugi sesuai UU Perlindungan Konsumen dan sanksi administratif dengan pencabutan izin. Ada juga sanksi pidana maupun perdata lainnya, dan mungkin juga sanksi pelanggaran Merk, "kata dia.

Ia menjelaskan banyak hambatan yang dialami usahawan DAMIU dalam memenuhi perizinan dan SLHS bagi depotnya. Tentunya hambatan itu muncul dari internal (pribadi usahawan) dan eksternal (regulasi negara).

"Namun, sambil pemenuhan izin dan legalitas berjalan, kami berharap sanksi pidana menjadi menjadi jalan terakhir sesuai asas ultimum remedium," kata dia.

Menurut Desmanjon, pada prinsipnya aturan harus ditegakkan demi kepentingan bersama.

"Karena kebetulan pelaksana diskusi ini adalah pihak Ditjen PKTN Kemendag, tadi di dalam acara diskusi publik kami dari AUDAMSI menyampaikan sebuah harapan agar Kementerian Perdagangan juga ikut mendorong teman-teman dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) di daerah-daerah untuk dapat bergerak membawa pengaduan konsumen lewat jalur Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen," papar Desmanjon yang juga pegiat perlindungan konsumen itu.

Prosedur penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) meliputi pengaduan, pemanggilan, dan klarifikasi, serta pilihan cara penyelesaian melalui mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. Sesuai Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) di BPSK terdapat prosedur pembuktian terbalik yang menempatkan beban pembuktian unsur kesalahan atas gugatan ganti rugi sepenuhnya pada pelaku usaha, bukan pada konsumen.

"Tujuannya, memulihkan kerugian konsumen sekaligus memberikan kesempatan bagi usahawan DAMIU memperbaiki mutu pelayanan, serta memenuhi legalitas/sertifikat dan perizinan depotnya yang masih kurang, "kata Desmanjon.

Menurut dia, tanpa adanya penegakan hukum yang benar-benar adil dan humanis, target bersama agar DAMIU di Indonesia bisa mempersembahkan air sehat dan legal bagi masyarakat Indonesia tidak akan tercapai.

"Manusia adalah makhluk rasional. Dengan adanya sanksi, biasanya muncul rasa takut dengan harapan semakin banyak usahawan DAMIU yang patuh pada aturan. Tetapi, daripada itu, lebih baik tidak kena sanksi karena sedini mungkin telah memenuhi perizinan dan legalitas yang diperlukan sembari bisa belajar dan berlatih kepada usahawan DAMIU 4.01% yang sudah ber-SLHS itu. AUDAMSI siap mendukung, "kata alumni Unpad tersebut. ***

Pelaksanaan gladi dipimpin Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Deli Serdang, Anwar Sadat Siregar. Sebagai bagian dari persiapan sebelum memasuki masa pendidikan dan pelatihan, Ia menyampaikan bahwa menjadi anggota Paskibraka tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis baris-berbaris, tetapi juga kesiapan fisik, mental, kedisiplinan, tanggung jawab, serta jiwa kepemimpinan.

Kegiatan ini, lanjutnya, menjadi langkah awal membentuk generasi muda yang siap menjalankan tugas pengibaran bendera pada HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

"Proses ini bertujuan untuk mengetahui kesanggupan dan keseriusan adik-adik dalam mengikuti pembinaan. Selama pendidikan nanti, peserta dituntut memiliki disiplin tinggi, mandiri, serta mampu menjalankan setiap tugas yang diberikan," ujar Anwar Sadat.

Ia menjelaskan, selama pemusatan pendidikan dan pelatihan, para peserta akan mengikuti rangkaian kegiatan dengan jadwal yang terstruktur, mulai dari latihan fisik, keterampilan Paskibraka, hingga pembinaan mental dan karakter.

Selain itu, peserta juga akan dibiasakan hidup mandiri, mengatur kebutuhan pribadi, menjaga kebersihan lingkungan asrama, serta membangun sikap disiplin dan kepemimpinan sebagai bekal dalam menjalankan tugas.

Seluruh proses pembinaan akan berpedoman pada nilai-nilai "Dharma Mulia Putra Indonesia" sebagai landasan dalam membentuk calon Paskibraka yang beriman, berakhlak mulia, berintegritas, disiplin, dan memiliki semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Sebagai bagian dari persiapan menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, calon Paskibraka Kabupaten Deli Serdang akan mengikuti pemusatan pendidikan, pelatihan, dan karantina mulai 3-18 Agustus 2026.( Drt)

Dalam sidang pembacaan tuntutan, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Benny Iskandar Nasution selaku Pengguna Anggaran (PA) dituntut lima tahun penjara. Selain pidana badan, JPU juga menuntut agar Benny dibebani pembayaran uang pengganti sesuai amar tuntutan yang dibacakan di persidangan.

Sementara itu, terdakwa Mhd Hamdani, Direktur CV Global Mandiri selaku penyedia jasa penyelenggaraan Medan Fashion Festival, dituntut tiga tahun penjara, denda Rp100 juta subsider sesuai ketentuan hukum, serta dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp152.383.804.

Adapun dua terdakwa lainnya, Erwin Saleh selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Anwar Syarif selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), masing-masing dituntut dua tahun penjara disertai denda Rp50 juta.

Perkara ini bermula dari penyelenggaraan Medan Fashion Festival 2024 yang digelar Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan di Hotel Santika Premiere Medan pada 10-13 Juli 2024. Program yang bertujuan mempromosikan produk fesyen lokal dan nasional itu dibiayai APBD Kota Medan dengan pagu anggaran sekitar Rp5,19 miliar, sedangkan nilai kontrak pekerjaan mencapai sekitar Rp4,85 miliar dan dimenangkan CV Global Mandiri melalui proses tender.

Dalam surat dakwaan, JPU menguraikan adanya dugaan penyimpangan pada tahapan pengadaan, evaluasi tender, hingga pelaksanaan pekerjaan. Dugaan tersebut, menurut jaksa, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.049.530.654, sebagaimana hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Medan.

Jaksa mendakwa keempat terdakwa memiliki peran berbeda dalam proyek tersebut, mulai dari pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, hingga penyedia jasa.

Usai persidangan, tim penasihat hukum terdakwa Mhd Hamdani, Haposan Banjarnahor SH menyatakan pihaknya menghormati tuntutan yang dibacakan JPU, namun menegaskan perkara belum memasuki tahap akhir.

"Sidang berikutnya agenda pembacaan pledoi. Di situlah kami akan menyampaikan pembelaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan," ujar Haposan kepada Posmetro Medan, Kamis, (30/7/2026) sore.

Menurut Haposan, seluruh alat bukti dan keterangan saksi yang telah diperiksa akan menjadi dasar penyusunan nota pembelaan. Ia menegaskan, hingga saat ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga seluruh dalil jaksa masih akan diuji melalui pledoi dan penilaian majelis hakim.

Sebelumnya, Haposan juga menyampaikan bahwa pelaksanaan Medan Fashion Festival 2024, menurut pandangan pihaknya, berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan penyelenggara. Ia menyebut dana yang diterima CV Global Mandiri lebih kecil dari nilai kontrak karena pembayaran telah dipotong kewajiban perpajakan. Menurutnya, sejumlah keputusan teknis, termasuk penentuan lokasi kegiatan, pengisi acara, hingga mekanisme pembayaran beberapa komponen kegiatan merupakan bagian dari kebijakan penyelenggara.

Berbeda dengan Haposan yang memberikan penjelasan kepada wartawan, penasihat hukum Benny Iskandar Nasution memilih belum memberikan tanggapan terkait tuntutan yang dibacakan JPU meski telah dimintai konfirmasi seusai persidangan.

Majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi) dari masing-masing terdakwa. Pada tahapan itu, tim penasihat hukum akan berupaya meyakinkan majelis hakim bahwa argumentasi pembelaan mereka patut dipertimbangkan sebelum perkara memasuki tahap putusan.(erni)

Dalam sidang pembacaan tuntutan, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Benny Iskandar Nasution selaku Pengguna Anggaran (PA) dituntut lima tahun penjara. Selain pidana badan, JPU juga menuntut agar Benny dibebani pembayaran uang pengganti sesuai amar tuntutan yang dibacakan di persidangan.

Sementara itu, terdakwa Mhd Hamdani, Direktur CV Global Mandiri selaku penyedia jasa penyelenggaraan Medan Fashion Festival, dituntut tiga tahun penjara, denda Rp100 juta subsider sesuai ketentuan hukum, serta dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp152.383.804.

Adapun dua terdakwa lainnya, Erwin Saleh selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Anwar Syarif selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), masing-masing dituntut dua tahun penjara disertai denda Rp50 juta.

Perkara ini bermula dari penyelenggaraan Medan Fashion Festival 2024 yang digelar Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan di Hotel Santika Premiere Medan pada 10-13 Juli 2024. Program yang bertujuan mempromosikan produk fesyen lokal dan nasional itu dibiayai APBD Kota Medan dengan pagu anggaran sekitar Rp5,19 miliar, sedangkan nilai kontrak pekerjaan mencapai sekitar Rp4,85 miliar dan dimenangkan CV Global Mandiri melalui proses tender.

Dalam surat dakwaan, JPU menguraikan adanya dugaan penyimpangan pada tahapan pengadaan, evaluasi tender, hingga pelaksanaan pekerjaan. Dugaan tersebut, menurut jaksa, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.049.530.654, sebagaimana hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Medan.

Jaksa mendakwa keempat terdakwa memiliki peran berbeda dalam proyek tersebut, mulai dari pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, hingga penyedia jasa.

Usai persidangan, tim penasihat hukum terdakwa Mhd Hamdani, Haposan Banjarnahor SH menyatakan pihaknya menghormati tuntutan yang dibacakan JPU, namun menegaskan perkara belum memasuki tahap akhir.

"Sidang berikutnya agenda pembacaan pledoi. Di situlah kami akan menyampaikan pembelaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan," ujar Haposan kepada Posmetro Medan, Kamis, (30/7/2026) sore.

Menurut Haposan, seluruh alat bukti dan keterangan saksi yang telah diperiksa akan menjadi dasar penyusunan nota pembelaan. Ia menegaskan, hingga saat ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga seluruh dalil jaksa masih akan diuji melalui pledoi dan penilaian majelis hakim.

Sebelumnya, Haposan juga menyampaikan bahwa pelaksanaan Medan Fashion Festival 2024, menurut pandangan pihaknya, berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan penyelenggara. Ia menyebut dana yang diterima CV Global Mandiri lebih kecil dari nilai kontrak karena pembayaran telah dipotong kewajiban perpajakan. Menurutnya, sejumlah keputusan teknis, termasuk penentuan lokasi kegiatan, pengisi acara, hingga mekanisme pembayaran beberapa komponen kegiatan merupakan bagian dari kebijakan penyelenggara.

Berbeda dengan Haposan yang memberikan penjelasan kepada wartawan, penasihat hukum Benny Iskandar Nasution memilih belum memberikan tanggapan terkait tuntutan yang dibacakan JPU meski telah dimintai konfirmasi seusai persidangan.

Majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi) dari masing-masing terdakwa. Pada tahapan itu, tim penasihat hukum akan berupaya meyakinkan majelis hakim bahwa argumentasi pembelaan mereka patut dipertimbangkan sebelum perkara memasuki tahap putusan.(erni)

Razia ini berhasil mengamankan sebanyak 39 orang, terdiri dari 23 perempuan dan 16 laki-laki.

Aparat gabungan dari Kodim 0212/Tapanuli Selatan dan Polres Padangsidimpuan turun langsung ke lokasi untuk meredam aksi spontan warga yang resah dengan aktivitas di sejumlah rumah kos. Penertiban dilakukan sekitar pukul 01.00 WIB untuk mencegah tindakan main hakim sendiri serta menjaga situasi tetap kondusif.

Menurut Kepala Lingkungan V, Muhammad Soad Nasution, aksi warga ini dipicu oleh keresahan yang sudah memuncak. Warga sering mengeluhkan lalu lalang orang tidak dikenal hingga larut malam, suara kendaraan bermotor dengan knalpot bising, serta keberadaan tamu dari luar lingkungan yang identitasnya tidak jelas.

"Aksi ini merupakan spontanitas masyarakat sekitar karena warga sudah jenuh dengan kondisi yang terjadi selama ini," ujar Muhammad Soad.

Selama razia, petugas menemukan sejumlah orang di dalam kamar kos yang tidak dapat menunjukkan identitas resmi. Di salah satu kamar yang dihuni dua laki-laki dan dua perempuan, petugas juga menemukan klip plastik dan alat kaca yang diduga bekas penggunaan narkotika jenis sabu.

Barang bukti tersebut masih menjalani pemeriksaan laboratorium forensik, dan polisi belum menetapkan status hukum tersangka.

Kasat Samapta Polres Padangsidimpuan AKP Irwan, S.H., M.H., melalui Pamapta II Ipda Bona Parlindungan Manullang menyatakan bahwa seluruh 39 orang dibawa ke Mapolres Padangsidimpuan untuk pendataan identitas, alamat, pekerjaan, serta pemeriksaan lebih lanjut.

"Kami lakukan ini untuk pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut, sekaligus mengantisipasi tindakan main hakim sendiri," kata Ipda Bona.

Polres Padangsidimpuan berkoordinasi dengan Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan untuk penanganan dan pembinaan lebih lanjut terhadap para yang diamankan. Patroli di kawasan Kompleks DPR juga ditingkatkan guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Hingga berita ini diturunkan, proses pendataan dan verifikasi masih berlangsung. Warga diimbau tetap tenang, tidak melakukan tindakan sendiri, dan menyerahkan proses hukum kepada aparat berwenang.(BBS)

"Tindakan deportasi merupakan bentuk nyata penegakan hukum keimigrasian sekaligus upaya menjaga ketertiban dan kedaulatan negara," ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk di Kota Medan, Kamis (30/7/2026).

Eko mengatakan, warga Kamboja itu masuk ke Indonesia menggunakan visa on arrival (VoA). Kemudian melanggar ketentuan keimigrasian karena over stay dan tinggal secara ilegal selama 149 hari.

Lanjutnya, atas pelanggaran tersebut warga Kamboja itu dikenai tindakan administrasi keimigrasian sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

"Setiap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia wajib mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ucapnya.

Pihaknya akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian secara profesional, humanis, dan tegas terhadap setiap pelanggaran.

Deportasi itu menjadi bukti bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi hadir untuk menjaga keamanan negara sekaligus memberikan kepastian hukum kepada seluruh warga negara asing yang berada di Indonesia.

"Kami mengimbau agar setiap orang asing senantiasa mematuhi masa berlaku izin tinggal dan ketentuan keimigrasian yang berlaku," ujar Eko.

Ia menyampaikan bahwa langkah penegakan hukum tersebut merupakan implementasi arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, yang menekankan penguatan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di seluruh wilayah Indonesia.

Melalui pengawasan yang optimal dan penindakan yang tegas terhadap setiap pelanggaran. Direktorat Jenderal Imigrasi terus menghadirkan pelayanan yang berkualitas serta menjaga kedaulatan negara melalui semangat "Imigrasi untuk Rakyat."

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Dedi Sinurat menambahkan, setelah seluruh proses administrasi dan pemeriksaan selesai dilaksanakan, pendeportasian dilakukan sesuai prosedur melalui TPI Bandara Internasional Kualanamu.

Lalu, WNA tersebut diberangkatkan menggunakan maskapai AirAsia dengan penerbangan rute Kualanamu–Kuala Lumpur. Kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan penerbangan rute Kuala Lumpur–Phnom Penh.

Selain dideportasi, yang bersangkutan juga dimasukkan ke dalam daftar penangkalan selama lima tahun melalui sistem cekal online Direktorat Jenderal Imigrasi.(kabarindonesia)

Dalam pertemuan warga yang digelar pada Kamis (30/7/2026) sore, masyarakat meminta manajemen Pertamina memberikan solusi konkret atas kekhawatiran mereka terhadap potensi kebakaran, serta aroma bahan bakar minyak (BBM) yang disebut-sebut kerap tercium di kawasan permukiman.

Pertemuan yang berlangsung di Lingkungan 21, tepat di area yang berbatasan dengan tembok Fuel Terminal Medan, dihadiri puluhan warga yang mayoritas merupakan kaum ibu.

Mereka mengaku selama bertahun-tahun hidup dalam rasa waswas akibat lokasi permukiman yang berdampingan dengan fasilitas penyimpanan BBM tersebut.

"Kami setiap hari dihantui rasa takut kalau sewaktu-waktu terjadi kebakaran. Selain itu, aroma BBM yang tercium juga mengganggu pernapasan. Kami berharap Direksi Pertamina benar-benar memperhatikan keselamatan warga di sekitar terminal BBM ini," ujar salah seorang warga dalam forum tersebut.

Menurut warga, berbagai upaya penyampaian aspirasi sebenarnya telah dilakukan. Sebelumnya, perwakilan masyarakat bersama pihak Fuel Terminal Medan beberapa kali menggelar pertemuan guna mencari jalan keluar atas keluhan yang disampaikan warga.

Dalam pembahasan tersebut, masyarakat mengajukan dua alternatif penyelesaian, yakni relokasi Fuel Terminal Medan ke lokasi lain atau pembebasan lahan permukiman warga yang berada di sekitar fasilitas tersebut.

Sebagai tindak lanjut, warga mengaku telah mengajukan permohonan pembebasan lahan. Bahkan, pihak Pertamina disebut telah melakukan pengukuran terhadap sejumlah bidang tanah milik warga.

Namun, hingga kini proses tersebut belum menunjukkan perkembangan. Warga menduga adanya berbagai kendala yang menyebabkan rencana pembebasan lahan terhenti, di antaranya persoalan administrasi kepemilikan tanah serta perbedaan nilai ganti rugi.

"Kalau persoalan harga maupun surat tanah tentu masih bisa dibicarakan. Yang kami harapkan jangan sampai aspirasi masyarakat dihentikan begitu saja. Keselamatan warga seharusnya menjadi prioritas," kata warga lainnya.

Dalam pertemuan itu, masyarakat menyatakan akan terus memperjuangkan tuntutan mereka hingga memperoleh kepastian mengenai jaminan keselamatan dan kenyamanan tinggal di sekitar Fuel Terminal Medan.

Selain potensi risiko kebakaran, warga juga meminta adanya penanganan terhadap dugaan aroma BBM yang dinilai mengganggu kualitas udara dan kesehatan masyarakat.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Fuel Terminal Medan maupun PT Pertamina terkait tuntutan dan keluhan yang disampaikan warga.(Investigas)