Juara dunia MotoGP 2025 itu mengawali akhir pekan balapan di kandang dengan hasil kurang memuaskan. Di sesi Free Practice, pembalap Ducati tersebut hanya mampu finis di posisi kelima.

"Hari ini cukup memuaskan, tidak bagus tapi juga tidak buruk," kata Marquez dilansir dari Crash.net.

"Namun kami mencapai tujuan utama kami, karena kami lolos ke Q2," tambahnya.

Marquez mengakui lolos ke Q2 bukan hal yang sudah pasti mengingat performa yang belum optimal. Ia bahkan sempat terancam tereliminasi di Q1 sebelum catatan waktu terakhirnya mendorongnya ke posisi keempat.

"Dari segi kecepatan dan lap tercepat, kami berada di antara posisi keempat dan keenam," ujar Marquez.

"Kualifikasi besok akan menunjukkan apa yang bisa kami lakukan di balapan," lanjut pembalap berjuluk The Babby Alien.

Lebih jauh, Marquez terang-terangan menyebut target podium di Jerez sebagai sesuatu yang terlalu optimistis saat ini. Ia bahkan menegaskan dirinya hanya memiliki potensi untuk "bertahan", bukan "menyerang".

"Saat ini saya tidak memiliki potensi untuk menyerang. Saat ini, saya hanya punya potensi untuk bertahan," tegas Marquez.

"Mari kita lihat apakah besok kami bisa meningkatkan performa, tetapi target podium itu masih terasa terlalu optimistis."

Performa Marquez di tiga seri awal MotoGP 2026 memang belum konsisten lantaran belum satu pun podium di balapan utama yang berhasil diraih.

Kondisi fisiknya pun belum sepenuhnya pulih dari cedera bahu yang dialami di GP Indonesia 2025 lalu. Tiga pekan jeda sebelum GP Spanyol dimanfaatkan Marquez untuk memulihkan kondisi fisiknya.

Meski kondisi bahu disebut membaik, juara bertahan MotoGP ini mengakui masih perlu bekerja keras untuk memperbaiki titik-titik lemah yang menghambat performanya di lintasan utama.

(wan/cnn)

MotoGP Spanyol jadi balapan pembuka untuk seri Eropa musim ini. Dua bintang sirkuit, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia jadi rider dengan jumlah kemenangan terbanyak, masing-masing tiga kali pada lomba yang bergulir di Sirkuit Jerez tersebut.

Sprint race MotoGP Spanyol 2026 akan berlangsung pada hari kedua seri balapan atau Sabtu (25/4) pukul 20.00 WIB. Siaran langsung sprint race MotoGP 2026 bisa disaksikan di SPOTV dan siaran tunda di Trans7 pada Minggu (26/4) pukul 00.45 WIB.

Balapan ini bakal jadi pembuktian bagi Marc Marquez untuk tampil maksimal. Kondisi yang belum prima ditengarai jadi ganjalan bagi sang juara bertahan MotoGP.

Selain Marquez, dua pembalap Aprilia: Marco Bezzecchi dan Jorge Martin juga akan jadi perhatian. Keduanya tampil mengesankan pada tiga balapan awal musim ini, terutama Bezzecchi yang kini jadi pemuncak klasemen.

Selama tampil di MotoGP, Bezzecchi dan Martin tidak pernah memenangkan MotoGP Spanyol. Catatan terbaik Bezzecchi di Jerez adalah poduim ketiga pada 2024, sedangkan Martin posisi empat pada 2023.

MotoGP Spanyol 2026 jadi peluang bagi Bezzecchi untuk meneruskan tren positif. Sudah tiga kali pembalap asal Italia itu memenangkan seri balapan.

Kegemilangan itu membuat Bezzecchi memimpin klasemen sementara dengan 81 poin. Namun posisinya ditempel oleh Jorge Martin di peringkat kedua dengan 77 angka.

Jadwal Siaran Langsung Sprint Race MotoGP 2026:

Sprint Race MotoGP Spanyol 2026 / Sabtu, 25 April 2026 / Pukul 20.00 WIB / SPO TV / Trans 7 (Siaran Tunda Minggu (26/4) pukul 00.45 WIB

(wan/cnn)

Ervina, perempuan asal Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ini, secara resmi telah mengadukan RHB ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI sejak awal tahun 2026. Namun, hingga kini laporan tersebut terkesan jalan di tempat tanpa ada tindakan nyata.

Dalam keterangannya, Ervina mengungkapkan bahwa biduk rumah tangga yang dibina sejak 5 Januari 2002—sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 17/17/1/2002—hancur berantakan. Selama 24 tahun mendampingi RHB hingga sukses menduduki kursi legislatif selama tiga periode, Ervina mengaku kerap mengalami kekerasan.

"Saya sering mengalami keributan, pertengkaran, hingga penganiayaan dan pemukulan yang dilakukan oleh RHB," ungkap Ervina dengan nada lirih, Jumat (24/4/2026).

Puncaknya terjadi pada September 2025. Ervina mengaku syok saat tiba-tiba menerima Akta Cerai dari Pengadilan Agama (PA) Jakarta Pusat. Ia mengklaim proses cerai tersebut terjadi "di bawah tangan" tanpa adanya pemberitahuan atau panggilan sidang resmi kepada dirinya.

Luka batin Ervina semakin dalam karena ketiga anak kandungnya kini berada di bawah penguasaan RHB. Ia merasa anak-anaknya sengaja dipisahkan dan dipengaruhi agar tidak berkomunikasi dengannya.

Tak hanya soal kekerasan fisik dan psikis, Ervina juga membeberkan ketidakadilan terkait pembagian harta bersama. Sebagai istri dari pengusaha kaya asal Langkat dan politisi papan atas, apa yang diterimanya dianggap sangat tidak manusiawi.

Uang Iddah: Hanya Rp 45 juta.Kendaraan: Hanya satu unit Toyota Kijang Innova, padahal ia menyebut RHB memiliki koleksi mobil mewah mulai dari Alphard hingga Ferrari yang pembeliannya pun atas persetujuannya.Aset: Hanya satu rumah dan satu apartemen tanpa tabungan masa depan.

"Bakti saya selama 24 tahun benar-benar tidak dihargai. Padahal beliau anggota DPR RI 3 periode dan pengusaha kaya. Saya hanya ingin keadilan untuk kelangsungan hidup saya ke depan," tegasnya.

Ervina menilai tindakan mantan suaminya telah melanggar Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik. Ia pun mendesak Partai NasDem untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan menindak tegas kadernya demi menjaga marwah partai yang selama ini menggaungkan nilai restorasi dan moralitas.

Hingga berita ini diturunkan, Rudi Hartono Bangun (RHB) belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi melalui telepon seluler maupun pesan WhatsApp tidak mendapatkan respon, meskipun pesan terlihat telah dibaca.

Setali tiga uang, jajaran petinggi Partai NasDem yang dihubungi awak media juga memilih bungkam dan belum memberikan pernyataan terkait dugaan perlindungan terhadap kadernya tersebut. (Dam)

Langkah ekspansi ini menjadi sinyal kuat ambisi Ajaib Group untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain utama platform investasi digital di kawasan ASEAN. Chairman Ajaib Group, Andi Gani Nena Wea, menegaskan bahwa pembukaan kantor di Bangkok merupakan bagian dari visi jangka panjang perusahaan dalam mengembangkan ekosistem bisnis hingga ke tingkat global.

"Ekspansi ke luar negeri ini adalah langkah konkret kami untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan daya saing di kawasan Asia. Kami melihat potensi besar, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi maupun adopsi teknologi digital," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (24/4/2026).

Ia menambahkan, kehadiran Ajaib Group di Thailand diharapkan dapat membuka peluang kolaborasi strategis sekaligus mendorong inovasi dalam layanan keuangan berbasis teknologi. Dengan jaringan yang lebih luas, perusahaan optimistis mampu menghadirkan layanan yang semakin relevan bagi kebutuhan pasar regional.

Sementara itu, CEO Ajaib Group, Anderson Sumarli, menilai Thailand sebagai salah satu pasar yang menjanjikan dengan tingkat adopsi digital yang tinggi. Menurutnya, ekspansi ini bukan sekadar memperluas jangkauan, tetapi juga upaya membangun ekosistem investasi digital yang kuat dan berkelanjutan di Asia Tenggara.

"Kami tidak hanya berekspansi, tetapi juga beradaptasi dengan karakteristik pasar lokal. Fokus kami adalah menghadirkan pengalaman investasi yang mudah, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan investor di setiap negara," jelasnya.

Sebagai perusahaan fintech investasi yang telah menyandang status unicorn di kawasan Asia Tenggara, Ajaib Group mencatat pertumbuhan pesat di Indonesia, khususnya dari kalangan investor ritel dan generasi muda. Dengan basis pengguna domestik yang solid, ekspansi ke Thailand menjadi pijakan strategis untuk memperluas penetrasi pasar sekaligus memperkuat posisi sebagai platform investasi digital terkemuka di kawasan. (Dam)

Nggak heran kalau publik dari berbagai kalangan ikut dibuat penasaran, menanti seperti apa rangkaian acara pernikahan pasangan ini akan digelar.

Sebelum tiba di puncak acara akad nikah yang dijadwalkan berlangsung pada 26 April besok, pasangan El Rumi dan Syifa Hadju resmi menggelar rangkaian prosesi pengajian dan siraman secara tertutup pada Jumat, 24 April 2026. Acara ini merupakan bagian dari persiapan menuju hari pernikahan yang dijadwalkan berlangsung Minggu, 26 April 2026.

Keduanya lebih dulu menjalani prosesi yang tak kalah khidmat, yakni pengajian dan siraman. Bertempat di kawasan Jakarta Selatan, acara ini berlangsung dengan nuansa intim dan penuh makna dan hanya dihadiri oleh keluarga serta orang-orang terdekat.

Momen siraman pun jadi simbol penyucian diri, sekaligus penanda bahwa perjalanan panjang menuju hari besar mereka hampir benar-benar rampung.

Setelah melewati berbagai persiapan yang cukup padat, kini Syifa dan El tinggal selangkah lagi menuju prosesi inti, yakni ijab kabul yang sakral, dilanjutkan dengan resepsi pernikahan yang sudah sangat dinantikan.

Meski digelar di dua lokasi berbeda, keduanya mengusung konsep adat Jawa yang sangat kental. Syifa Hadju tampak memukau dengan riasan flawless dari Marlene Hariman, mengenakan kebaya biru muda serta ronce melati yang menjuntai cantik. Kehadiran keluarga inti serta sahabat dekat memberikan dukungan moril yang besar bagi pasangan ini.

Di sisi lain, Ahmad Dhani yang mendampingi El Rumi sempat berkelakar bahwa putranya tersebut justru masih sibuk bekerja menjelang hari-H, padahal seharusnya sudah menjalani masa pingitan.

Meski begitu, dekorasi bernuansa ungu dan bunga-bunga yang menjuntai layaknya taman sungguhan menambah kesan sakral pada momen penyucian diri ini.

Berikut adalah 5 fakta terbaru dari prosesi siraman dan pengajian El Rumi - Syifa Hadju yang sayang untuk dilewatkan.

1. Kehadiran Diva Kris Dayanti sebagai Tamu Spesial

Penyanyi Kris Dayanti (KD) menjadi salah satu sosok yang mencuri perhatian di acara Syifa Hadju. Hadir sebagai tamu undangan sekaligus kerabat dekat, KD menceritakan betapa khusyuknya prosesi. Ia bahkan membocorkan bahwa keluarga Syifa masih sempat menjalankan tradisi 'Jual Cendol' yang melambangkan kemanisan dan keberkahan bagi rumah tangga sang calon pengantin.

2. Formasi Lengkap Keluarga Ahmad Dhani dan Maia Estianty

Momen ini menjadi pemandangan indah bagi netizen, di mana keluarga besar Ahmad Dhani dan Maia Estianty bersatu untuk mendoakan El Rumi. Al Ghazali dan Dul Jaelani pun setia mendampingi sang adik dalam prosesi sungkeman.

Ahmad Dhani sendiri mengonfirmasi bahwa El sangat mandiri dalam menyiapkan seluruh konsep pernikahannya, mulai dari busana hingga tema acara.

3. Isak Tangis Pecah saat Sungkeman kepada Ibunda

Momen ini disebut sebagai bagian paling menyentuh hati. Syifa yang selama ini dikenal sangat dekat dengan sang ibunda, Shendy Hadju, tak kuasa menahan air mata saat memohon doa restu. Kejujuran Syifa mengenai perjuangan ibunya yang membesarkannya membuat seluruh tamu undangan ikut menitikkan air mata.

4. Syifa Hadju Menikah dengan Wali Hakim

Sebuah fakta mengejutkan dikonfirmasi Humas KUA Setiabudi, Yusuf Mimbar. Mengingat kondisi keluarga Syifa, aktris cantik ini akan dinikahkan menggunakan wali hakim pada 26 April mendatang.

Hal ini juga diperkuat dengan kehadiran Adhyaksa Dault, paman Syifa, yang merupakan tokoh nasional. Dia diketahui akan bertindak sebagai saksi nikah dari pihak mempelai perempuan.

5. Akan Disiarkan Eksklusif di Televisi

Bagi para penggemar 'ElSyifa' yang tidak bisa hadir secara langsung, tidak perlu khawatir. Kabarnya, rangkaian acara hari ini hingga resepsi pada 26 April mendatang di Hotel Raffles Jakarta akan ditayangkan secara eksklusif.

Hal ini dilakukan agar publik yang selama ini mendukung hubungan mereka sejak awal tahun 2024 bisa ikut merasakan kebahagiaan tersebut.

Jadi, itu dia beberapa fakta menarik dan mengejutkan dari prosesi siraman dan pengajian Syifa Hadju dan El Rumi.(INews/BBS)

​Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Keberhasilan Rico Waas dalam menghadirkan transformasi layanan digital ini menempatkan Medan sebagai salah satu garda terdepan kota pintar (smart city) di Indonesia.

​Bagi Rico Waas, penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen dan kerja keras seluruh jajaran Pemko Medan dalam menghadirkan pelayanan publik yang mordern, inklusif, dan berorientasi pada masyarakat.

"Penghargaan ini merupakan hasil dedikasi seluruh jajaran Pemko Medan. digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tapi soal memberikan kemudahan bagi setiap warga,"kata Rico Waas didampingi Kepala Dinas Kominfo Kota Medan, Arrahmaan Pane.

​Rico Waas berharap pencapaian di tahun 2026 ini menjadi pemantik semangat bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemko Medan untuk tidak cepat puas. Sebab fokus utama ke depan adalah memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

​"Semoga prestasi ini semakin memacu semangat kita untuk terus berinovasi dan menjadikan Medan sebagai kota teladan dalam transformasi digital di Indonesia," tutupnya dengan nada optimis.(ATN)

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, khususnya di daerah dataran tinggi yang berperan sebagai daerah tangkapan air bagi kawasan Danau Toba. Adapun jenis pohon yang ditanam antara lain durian, mangga, dan rambutan.

Penanaman pohon dilakukan di sejumlah titik, di antaranya di SMP Negeri 1 Girsang Sipangan Bolon yang telah menyediakan lahan untuk penanaman bibit pohon buah tersebut.

Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Girsang Sipangan Bolon menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPC PJS Simalungun atas kepeduliannya terhadap lingkungan melalui kegiatan penanaman 1.000 pohon di kawasan Danau Toba.

Selain penanaman, DPC PJS Simalungun juga menyerahkan bibit pohon buah di Kantor Camat Girsang Sipangan Bolon yang diterima langsung oleh pihak kecamatan melalui Kepala Seksi Trantib serta Lurah Tigaraja, Agustina Siagian.

Setelah penyerahan bibit, kegiatan dilanjutkan dengan penanaman pohon secara simbolis di kawasan Open Stage Parapat bersama Lurah Tigaraja.

"Terima kasih kepada PJS DPC Simalungun atas terlaksananya pembagian dan penanaman bibit pohon buah di Parapat. Semoga tanaman ini memberikan kesejukan dan masyarakat dapat melestarikan pohon buah yang sudah ditanam," ujar Agustina Siagian.

Camat Girsang Sipangan Bolon juga menyambut positif kegiatan tersebut dan berharap program penanaman pohon dapat terus dilaksanakan guna meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, khususnya di kawasan sekitar Danau Toba.

"Kami berharap kegiatan peduli lingkungan seperti ini terus dilakukan, terutama di kawasan Danau Toba yang membutuhkan perhatian bersama dalam menjaga kelestariannya," ujarnya.

Selain di SMPN 1 Girsang Sipangan Bolon, penanaman pohon buah juga dilakukan di beberapa lokasi lain, seperti SMAN 1 Girsang Sipangan Bolon, Kantor Korwil Pendidikan Girsang Sipangan Bolon, Nagori Sipangan Bolon Mekar, serta Nagori Sibaganding.

Pangulu Nagori Sipangan Bolon Mekar, Rudi Sinaga, mengucapkan terima kasih atas bantuan bibit pohon buah yang diberikan kepada masyarakat.

"Semoga bibit yang diterima dapat segera ditanam oleh warga dan memberikan manfaat di masa yang akan datang," katanya.

Sementara itu, Ketua DPC PJS Simalungun, Tumbur Panjaitan, menegaskan bahwa penanaman pohon buah di kawasan Danau Toba memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan.

"Penanaman pohon ini berfungsi sebagai konservasi tanah di wilayah perbukitan yang curam, sehingga dapat mengurangi risiko erosi, tanah longsor, dan banjir. Pohon juga berperan sebagai paru-paru bumi yang menghasilkan oksigen serta meningkatkan penyerapan air ke dalam tanah demi kelestarian Danau Toba," jelasnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Kehutanan melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Asahan Barumun, Pematangsiantar, yang telah membantu menyediakan bibit pohon berbuah untuk kegiatan tersebut.

Selain itu, mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kecamatan Girsang Sipangan Bolon yang telah membantu sehingga kegiatan penanaman pohon berbuah tersebut dapat terlaksana dengan baik. Ia berharap pohon-pohon yang ditanam dapat tumbuh subur dan berbuah, serta memberi manfaat bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan di kawasan Danau Toba.

Dalam kegiatan ini, Ketua DPC PJS Simalungun Tumbur Panjaitan turut didampingi sejumlah pengurus, di antaranya Edi Tambunan, Charles Sinaga, Riston Manurung, Jesron Sihotang, serta pengurus lainnya. ( Hap).

Kepada Bupati, Julianus mengatakan panen kali ini diprediksi menghasilkan 50 Kg cabai dengan harga jual Rp20 ribu per Kg

"Luasnya sekitar 7 rantai. Biaya per batangnya itu sekitar Rp15 ribu. Kalau untuk harga jual di angka Rp20 ribu lah," terangnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Asri Ludin Tambunan memborong seluruh cabai yang diproduksi Julianus dengan harga Rp21 ribu per Kg, sekaligus menginstruksikan Dinas Pertanian untuk menindaklanjuti pembelian tersebut.

Dalam kegiatan Bupati Kerja Bertemu Rakyat (Berjemur), Julianus juga menyampaikan aspirasinya agar ruas jalan yang rusak bisa diperbaiki.

"Mohon Pak, kira-kira 1,4 km lagi yang belum diaspal. Kami juga berharap tidak dilupakan kalau ada bantuan di bidang pertanian," ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati menyampaikan karakteristik wilayah Kutalimbaru sangat potensial dikembangkan sebagai kawasan penunjang pertanian hortikultura.

Bupati juga menyampaikan, sepanjang perjalanan menuju lokasi ia melihat masih ada sejumlah infrastruktur yang perlu dibenahi, termasuk akses jalan masyarakat.

"Sambil jalan ke sini, saya melihat memang masih banyak yang harus diperbaiki. Ini akan menjadi perhatian kami. Kami juga mengingatkan bapak ibu untuk taat pajak sebab dana pembangunan yang dilakukan bersumber dari pajak masyarakat," katanya.

Sementara itu Wakil Bupati Lom Lom Suwondo menambahkan, pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah penampungan hasil panen cabai petani melalui fasilitas penyimpanan dingin.

"Seluruh hasil cabai petani akan kita upayakan tertampung. Kita akan punya cold storage agar cabai bisa disimpan lebih lama, sehingga harga tetap stabil dan inflasi bisa dikendalikan," tambahnya.

Sebelumnya, Bupati bersama Wakil meninjau lahan yang akan dihibahkan oleh Universitas Pembangunan Panca Budi. Lahan yang berada di kawasan Al Amin Science Techno Park UNPAB, Jalan Berdikari, Dusun III Buluh Nipes, Desa Sampe Cita, direncanakan akan dibangun menjadi alun-alun Kecamatan Kutalimbaru dengan fasilitas pendopo/tribun dan jogging track untuk masyarakat umum.( DMS)

Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Medan, Fauzan Irgi Hasibuan, dalam persidangan membacakan surat dakwaan terhadap Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, Benny Iskandar Nasution, bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Erwin Saleh.

Di hadapan majelis hakim, jaksa mengungkapkan bahwa kedua terdakwa diduga terlibat dalam penyimpangan pelaksanaan kegiatan MFF saat menjabat sebagai pejabat terkait pengelolaan kegiatan tersebut.

"Perbuatan para terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan Medan Fashion Festival Tahun 2024 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp1 miliar," ujar jaksa dalam persidangan.

Selain Benny dan Erwin, perkara ini turut menyeret dua nama lain yang diadili dalam berkas terpisah, yakni Mhd Hamdani selaku pihak rekanan dari CV Global Mandiri, serta Anwar Syarif yang menjabat sebagai Kepala Bidang UKM sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Dalam dakwaan disebutkan, kegiatan MFF yang digelar oleh Dinas Koperasi UKM Perindag Kota Medan tersebut berlangsung di Hotel Santika Premiere Medan dengan nilai anggaran mencapai sekitar Rp4,85 miliar.

Namun dalam pelaksanaannya, jaksa menilai terjadi sejumlah penyimpangan dalam pengelolaan kegiatan yang berujung pada kerugian negara.

Jaksa juga mengajukan dakwaan secara alternatif kepada para terdakwa dengan mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang relevan.

Usai pembacaan dakwaan, tiga terdakwa yakni Benny Iskandar Nasution, Erwin Saleh, dan Anwar Syarif memilih tidak mengajukan keberatan atas dakwaan yang disampaikan jaksa.

Sementara itu, terdakwa Mhd Hamdani melalui penasihat hukumnya menyatakan akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut.

Ketua Majelis Hakim, Sulhanuddin, kemudian memutuskan menunda persidangan dan memberikan waktu kepada pihak Hamdani untuk menyiapkan eksepsi.

"Sidang akan dilanjutkan pada agenda berikutnya dengan mendengarkan nota keberatan dari terdakwa," ujar hakim menutup persidangan.(erni)

Posmetro Medan, BINJAI - Keluarga pasien mengaku kecewa terhadap pelayanan Rumah Sakit Latersia Binjai, setelah merasa dipaksa menjalani tindakan medis hingga dibebani biaya tinggi, Jumat (24/04/2026).

Kekecewaan itu dialami keluarga seorang pasien bernama Nurma Uliamah, yang sebelumnya mengalami kecelakaan dan dilarikan ke RS Latersia Binjai pada Kamis (23/04/2026).

Setibanya di Instalasi Gawat Darurat (IGD), korban sempat mendapat penanganan awal. Namun, pihak rumah sakit kemudian meminta pasien menjalani pemeriksaan lanjutan menggunakan rontgen.

Pihak keluarga mengaku telah menolak tindakan tersebut. Meski demikian, menurut mereka, rumah sakit tetap mengharuskan pemeriksaan dilakukan.

"Anak saya menangis mengadu bahwa Ibunya (mantan Istri) tidak dilayani dengan sepantasnya," ujar Asbet, pihak keluarga pasien.

Asbet juga menyebut, pada malam hari itu pihak rumah sakit meminta pembayaran segera, meskipun pasien tidak dirawat inap maupun ditempatkan di ruang perawatan.

"Pasien tidak menginap, tidak masuk kamar, tapi diminta langsung bayar malam itu juga," ungkapnya.

Tak hanya itu, keluarga juga diminta menandatangani sebuah surat pernyataan yang berisi bahwa rumah sakit tidak bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pasien.

Setelah pembayaran dilakukan, pasien justru disarankan untuk dirujuk ke RS Adam Malik Medan. Namun, pihak keluarga mengaku tidak sanggup melanjutkan rujukan tersebut dan memilih membawa pasien pulang.

"Sebelumnya kami ingin menggunakan BPJS, tapi pihak rumah sakit mengatakan tidak bisa digunakan," tambah Asbet.

Lebih lanjut, Asbet mengungkapkan total biaya yang dikeluarkan mencapai Rp6.400.000. Dia mempertanyakan besarnya tagihan tersebut karena, menurutnya, pasien tidak menerima obat untuk dikonsumsi.

Merasa ada kejanggalan, Asbet bersama awak media mendatangi rumah sakit untuk meminta penjelasan terkait rincian biaya kenapa sampai begitu banyak. Namun, sampai di sana mengaku tidak mendapat kejelasan.

"Saya sudah janjian dengan dokter pukul 15.00 WIB, tapi malah dibola-bola ke sana kemari. Tidak ada solusi maupun penjelasan," tegasnya.

Atas kejadian ini, Asbet berencana mengadukan persoalan tersebut ke DPRD Kota Binjai agar dilakukan Rapat Dengar Pendapat

Sementara itu seorang dokter di IGD RS Latersia Binjai ketika di temui Asbet Manurung berdalih sudah sesuai prosedur .( Red )

Pelaku yang ditangkap, kerap memanfaatkan keramaian pasar, agar transaksi narkoba tidak diketahui.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP kepada wartawan, Jumat (24/4) pagi mengungkapkan, pelaku yang ditangkap yakni NS (38) warga Jalan Pelita V, Kecamatan Medan Timur.

Pelaku, merupakan pengedar narkotika jenis sabu, yang dalam satu bulan terakhir kerap menjual narkoba di kawasan pasar tradisional di Jalan Selamat, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur.

"Ada peran masyarakat juga dalam penangkapan pelaku ini. Lokasi penangkapan, ikut ambil bagian dalam program Kentongan Kamtimbas Polrestabes Medan, yang mulai kembali menghidupkan siskamling. Warga yang melapor kepada kami, langsung kami respon dan Alhamdulillah kami berhasil menangkap pelaku berikut barang bukti paket sabu siap edar dan sejumlah uang tunai," ungkap Rafli.

Rafli menambahkan, pelaku sengaja menjadikan pasar tradisional sebagai lapak menjual narkoba. Pelaku, memanfaatkan keramaian warga saat bertransaksi dengan pembeli, agar tidak terlihat terlebih diketahui petugas.

Hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku mendapat keuntungan Rp.100 ribu rupiah, dalam setiap gram sabu yang berhasil dijual.

"Pelaku ini sengaja memanfaatkan keramaian pasar tradisional, jadi saat bertransaksi tidak terlihat. Kami sedang mengejar pemasok narkoba kepada pelaku, perkembangan lebih lanjut nantinya akan kami sampaikan," pungkas Rafli.(WIK)

‎Melalui pelaksanaan CFD, penggunaan kendaraan bermotor dikurangi sehingga lebih hemat energi, menekan polusi udara, serta menghadirkan ruang publik yang sehat dan nyaman bagi masyarakat.

‎

‎Pemkab Deli Serdang berkomitmen menghadirkan kebijakan yang tidak hanya efisien, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

‎

‎Melalui Kepala Dinas Kominfostan Deliserdang Sandra Dewi Situmorang S.STP M.Si di Lubuk Pakam, Kamis (23/4/2026), menyampaikan bahwa kegiatan Car Free Day akan dijadikan agenda rutin setiap minggunya di hari Rabu. "Ini bukan hanya soal menutup jalan dari kendaraan, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk hidup lebih sehat dan mempererat kebersamaan," ujarnya.

‎

‎"CFD kini berfungsi sebagai sarana olahraga, bersosialisasi, dan menggerakkan ekonomi melalui UMKM,"tambahnya.

‎

‎Pemerintah Kabupaten Deliserdang juga menggandeng berbagai komunitas, mulai dari komunitas sepeda, pecinta lingkungan, hingga pelajar, untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Selain olahraga, CFD juga diisi dengan edukasi lingkungan seperti kampanye pengurangan sampah plastik.

‎

‎"Dengan adanya Car Free Day, pemerintah khususnya Kabupaten Deliserdang berharap kualitas udara di wilayah kabupaten dapat meningkat serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan yang sehat semakin tumbuh,"tutup Sandra.( DMS)

Kepala Dinas SDABMBK Deli Serdang Janso Sipahutar menjelaskan, kelima ruas jalan yang sedang ditata di bawah koordinasi Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) yakni Jalan Sutomo sepanjang 503 meter, Jalan Diponegoro sepanjang 703 meter, Jalan Thamrin sepanjang 698 meter, Jalan Sudirman sepanjang 1.019 meter, dan Jalan Ahmad Yani sepanjang 955 meter.

Penataan ini, lanjutnya, bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menata wajah Kota Lubuk Pakam melalui migrasi kabel udara menjadi kabel tanam, sejalan dengan gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang menjadi program nasional Presiden Prabowo Subianto.

"Pelaksanaan teknis oleh APJATEL, tapi kita tetap kita pantau. Kita beri tenggat waktu hingga bulan Juni karena pada Juli, Deli Serdang akan menjadi tuan rumah HUT ke-26 APKASI dan Pemilihan Putri Otonomi Indonesia 2026, sehingga wajah kota harus lebih tertata dan rapi," ucapnya di Lubuk Pakam, Kamis (23/4/2026).

Sebelumnya, koordinasi bersama APJATEL dan perangkat daerah terkait telah dilakukan guna memastikan pelaksanaan berjalan tertib, terukur, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

"Tahap pertama sudah dimulai. Ke depan kita akan lakukan koordinasi dengan APJATEL agar penataan ini terus berlanjut di ruas jalan lainnya. Koordinasi yang baik akan menjadi kunci keberhasilan penataan kabel utilitas di Kabupaten Deli Serdang," tambahnya.

Ia juga mengimbau masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Lubuk Pakam terutama yang tinggal di sekitar lokasi kegiatan dapat mendukung terlaksananya kegiatan ini sehingga wajah Kota Lubuk Pakam menuju transformasi wajah kota yang lebih modern dan bebas kabel semrawut.( DMS)

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Deli Serdang menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Gubernur Sumatera Utara terkait pengendalian inflasi daerah. Pada kesempatan yang sama, Bupati juga menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang bersama tujuh daerah lainnya atas kontribusi dan partisipasi aktif membantu daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh. Dalam hal ini, Pemkab Deli Serdang memberikan bantuan hibah keuangan kepada Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp50 miliar.

Selain itu, dalam forum tersebut juga disampaikan bahwa Kabupaten Deli Serdang memperoleh tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp493,85 miliar.

Bupati Deli Serdang menyampaikan terimakasih atas penghargaan yang diterima serta menegaskan komitmen daerah untuk terus memperkuat kolaborasi antardaerah.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus hadir dan berkontribusi, tidak hanya bagi masyarakat Deli Serdang, tetapi juga dalam semangat gotong royong membantu daerah lain yang membutuhkan," ujarnya.

Ia menambahkan, keikutsertaan Pemkab Deli Serdang dalam Musrenbang RKPD Sumut 2027 merupakan bagian dari komitmen menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan provinsi dan nasional.

"Kami siap mendukung program pembangunan Sumatera Utara dan memastikan arah pembangunan di Deli Serdang sejalan dengan visi besar pemerintah," tambahnya.

Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, dalam arahannya menyampaikan bahwa penyusunan RKPD 2027 difokuskan pada pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah sesuai dengan tema yakni Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Peningkatan Produktivitas Investasi dan Industrialisasi Berbasis Potensi Daerah untuk Penguatan Daya Saing dan Pemulihan Pascabencana.

"Kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta memastikan pembangunan dirasakan seluruh masyarakat Sumatera Utara," ujarnya.

Gubernur juga menegaskan pentingnya peningkatan produktivitas, investasi, dan pengembangan potensi unggulan daerah sebagai motor pertumbuhan baru di Sumatera Utara.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan Musrenbang bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah.

"Musrenbang jangan dianggap sekadar kegiatan rutin. Ini adalah batu pertama untuk memastikan pembangunan tahun 2027 berjalan baik dan memberi hasil nyata bagi masyarakat," tegasnya.

Mendagri juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi antara aspirasi daerah, program provinsi, dan kebijakan pemerintah pusat agar pembangunan berjalan selaras dan efektif.

Terkait pencairan TKD, Tito menjelaskan penyalurannya dilakukan secara bertahap. Ia juga berharap hibah yang diberikan delapan daerah, termasuk Deli Serdang, dapat meringankan beban daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh.

"Skema penyaluran tambahan ini akan dilakukan secara bertahap selama tiga bulan," pungkasnya. ( DMS)

Keyakinan itu didasarkan pada pernyataan Bobby Nasution yang menegaskan bahwa setiap wacana pemekaran daerah harus berpijak pada hitungan akademis, bukan kepentingan politik sesaat.

Karena itu, Komite Pemekaran dalam waktu dekat berencana mengajukan audiensi resmi untuk memaparkan langsung landasan akademis yang telah disusun sejak lebih dari satu dekade lalu.

"Pak Bobby saya yakini akan rasional melihat persoalan ini. Beliau tentu akan menilai secara objektif berdasarkan kajian akademis, bukan karena tekanan politik. Itu sebabnya minggu depan kami akan mengajukan permohonan audiensi untuk memaparkan seluruh landasan akademis pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur," kata Muslim Simbolon di Medan, Kamis (23/4/2026).

Menurut Muslim, gagasan pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur bukanlah isu baru yang muncul karena momentum politik, melainkan gerakan panjang yang lahir dari kebutuhan pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

Ia menegaskan, sejak 2013, enam kabupaten/kota yang menjadi cikal bakal provinsi baru itu telah menyatakan dukungan penuh, yakni Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

"Ini bukan gerakan politis, apalagi politik praktis. Ini murni gerakan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 78 Tahun 2007, syarat minimal pemekaran provinsi adalah lima kabupaten/kota yang bergabung, sementara kita sudah enam daerah, artinya secara administratif sudah memenuhi syarat," ujarnya.

Atas dasar itu, lanjut Muslim, dilakukan kajian akademis oleh kalangan akademisi yang dipimpin Dr Yusuf. Hasilnya, dari sembilan indikator utama yang dipersyaratkan undang-undang, usulan Provinsi Sumatera Pantai Timur dinyatakan sangat layak dengan skor di atas 450, jauh melampaui ambang batas yang dipersyaratkan.

Kajian tersebut mencakup luas wilayah, jumlah penduduk, potensi sumber daya alam, kapasitas fiskal daerah, hingga proyeksi pertumbuhan ekonomi. Bahkan, jika provinsi baru itu terbentuk, pertumbuhan ekonominya diproyeksikan mencapai 7,2 persen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi Sumatera Utara sebagai daerah induk.

"Hasil kajian akademis itu kami presentasikan kepada bupati dan wali kota enam daerah, DPRD masing-masing, hingga kepada Gubernur Sumut saat itu, Gatot Pujo Nugroho, serta DPRD Sumut. Semua menyambut baik," katanya.

Muslim menambahkan, dukungan masyarakat juga sangat kuat. Seluruh kepala desa dan perangkat desa di enam kabupaten/kota disebut telah menandatangani persetujuan resmi lengkap dengan kop surat dan stempel desa sebagai bentuk aspirasi kolektif masyarakat.

Karena itu, menurut dia, gerakan pemekaran ini berjalan tanpa mobilisasi massa maupun aksi demonstrasi, sebab seluruh proses ditempuh melalui jalur administratif dan kajian akademis.

Namun, upaya tersebut tertunda setelah Presiden ke-7 RI Joko Widodo memberlakukan moratorium pemekaran daerah pada 2014. Komite pun memilih menghormati kebijakan tersebut sambil menunggu evaluasi nasional terhadap daerah otonom baru.

Kini, dengan meningkatnya kembali wacana penataan wilayah nasional dan semangat pemerataan pembangunan, Muslim menilai peluang itu kembali terbuka, terlebih jika sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih dekat dan optimalisasi potensi daerah.

"Jadi ini bukan cerita baru. Ini perjuangan sejak 13 tahun lalu. Kami hanya ingin memastikan pembangunan lebih merata, pelayanan publik lebih baik, dan potensi daerah benar-benar dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat," ujar Muslim. ( Evi/r)

Inisiatif ini menjadi langkah strategis Bank Sumut dalam memperluas ekosistem layanan keuangan digital, sekaligus memberikan solusi transaksi yang cepat, aman, dan tanpa hambatan bagi masyarakat yang semakin dinamis.

Direktur Utama PT Bank Sumut, Heru Mardiansyah, menegaskan bahwa kehadiran fitur ini merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan berbasis kebutuhan masyarakat.

"Melalui integrasi pembayaran tiket kapal WJL di aplikasi New Sumut Mobile, kami ingin menghadirkan pengalaman transaksi yang lebih mudah, cepat, dan aman. Ini juga merupakan bagian dari komitmen kami dalam mendorong percepatan inklusi dan literasi keuangan digital, khususnya di wilayah kepulauan," ujar Heru.

Layanan ini mencakup sejumlah rute strategis yang menjadi urat nadi mobilitas dan distribusi logistik di Sumatera Utara, seperti Sibolga, Gunung Sitoli, dan Teluk Dalam-termasuk konektivitas menuju wilayah Kepulauan Nias.

Pada lintasan Singkil-Gunung Sitoli, layanan penumpang dioperasikan oleh kapal Wira Mutiara. Sementara rute Sibolga-Teluk Dalam dilayani oleh armada Wira Ono Niha dan Wira Samaeri. Untuk jalur Sibolga-Gunung Sitoli, tersedia beragam armada seperti Wira Prime, Wira Glory, Wira Victoria, Wira Harmoni, Wira Nauli, hingga kapal cepat Wira Fast9 yang mampu memangkas waktu tempuh menjadi sekitar empat jam.

Melalui fitur ini, calon penumpang tidak lagi perlu antre di loket. Proses pembayaran tiket kini dapat dilakukan langsung dari ponsel, kapan saja dan di mana saja. Sistem telah terintegrasi secara host-to-host menggunakan metode virtual account (VA), memastikan transaksi berlangsung real-time, praktis, dan aman.

Tidak hanya di Sumatera Utara, layanan ini juga telah terhubung dengan rute Telaga Punggur (Batam)–Mengkapan di Kepulauan Riau melalui kapal Wira Loewisa, memperluas jangkauan kemudahan akses pembayaran lintas wilayah.

Menurut Heru, sektor transportasi penyeberangan memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda ekonomi, khususnya di wilayah kepulauan. Oleh karena itu, kemudahan akses pembayaran diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

"Digitalisasi bukan sekadar transformasi teknologi, tetapi bagaimana kami menghadirkan solusi nyata yang memberi nilai tambah bagi masyarakat. Bank Sumut akan terus memperluas kolaborasi strategis untuk menghadirkan layanan yang relevan dan berdampak," tambahnya.

Kehadiran fitur ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kenyamanan perjalanan, tetapi juga mempercepat terbentuknya ekosistem transaksi non-tunai di daerah. Di tengah mobilitas yang terus meningkat, kemudahan akses pembayaran menjadi kunci dalam menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih efisien dan modern.

Bank Sumut bersama WJL akan terus memperkuat sinergi dan menghadirkan inovasi layanan berkelanjutan. Langkah ini sekaligus menegaskan posisi Bank Sumut sebagai bank pembangunan daerah yang adaptif, progresif, dan berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Informasi lebih lanjut mengenai layanan ini dapat diakses melalui aplikasi New Sumut Mobile maupun layanan pelanggan Bank Sumut.(HBS)

Langkah ini dinilai krusial mengingat penyebaran virus mematikan tersebut telah lama menjadi momok menakutkan, terutama di lingkungan padat seperti Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

"Kita berharap kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Imipas dan Kementerian Kesehatan untuk bisa melakukan cek setiap para napi yang akan masuk ke Rutan maupun di Lapas," ujar Bachtiar kepada wartawan di Medan, Jumat (24/4/2026).

Menurut Bachtiar, prosedur cek darah sejak dini akan mempermudah petugas untuk memetakan warga binaan mana yang sudah terindikasi HIV maupun AIDS. Hal ini merupakan bentuk tindakan preventif agar penularan tidak meluas di dalam sel.

Bachtiar juga membandingkan standar kesehatan penjara di Indonesia dengan negara luar yang dianggapnya jauh lebih maju dalam hal proteksi kesehatan warga binaan.

"Di banyak negara, kebijakan ini telah dilakukan bertahun-tahun yang lalu. Mengapa pemerintah Indonesia ketinggalan dalam bidang kesehatan untuk para napi? Ini seharusnya sudah dilakukan di semua Lapas maupun Rutan yang ada di Indonesia," tegasnya.

Selain pendataan yang akurat melalui sinergi Kementerian Imipas dan Kementerian Kesehatan, Bachtiar mengusulkan adanya kebijakan isolasi yang manusiawi. Ia menyarankan agar warga binaan yang terinfeksi ditempatkan dalam satu blok khusus atau pengelompokan tertentu.

Hal ini bukan untuk diskriminasi, melainkan demi mempermudah pemantauan medis dan pemberian edukasi intensif.

"Kebijakan Kementerian Imipas untuk membuat satu blok untuk dilakukan isolasi ataupun grup kelompok yang terindikasi HIV dan AIDS sangat penting. Jadi dilakukan edukasi, sehingga apabila warga binaan ini keluar dari Lapas, mereka sudah paham cara menjaga diri agar tidak menularkan kepada masyarakat luas," pungkasnya.

Bachtiar juga berharap Kementerian IMIPAS bisa berkoloborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membangun gedung khusus napi yang terindikasi erindikasi HIV/ AIDS.

"Terkait anggaran, pemerintah pusat bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membangun gedung khusus napi pengidap HIV/ AIDS, guna menopang anggaran yang minim di Kementerian IMIPAS," saran Bachtiar.

Atau, lanjutnya, "Harapan kita Anggota DPR RI juga bisa memberikan anggaran kepada Kementerian IMIPAS terkait pencegahan penularan penyakit HIV/ AIDS di lingkungan Rutan dan Lapas." (Dam).

Menindaklanjuti adanya informasi tersebut, personel Polsek Tanjung Morawa langsung melakukan pengecekan dan penindakan di lokasi yang dimaksud, di Lorong III, Gang Aman, Kelurahan Pekan Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, pada Kamis (23/4/2026) sekitar pukul 15.30 WIB.

Kapolsek Tanjung Morawa, AKP Jonni H. Damanik, SH, MH, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan respon cepat terhadap informasi yang berkembang di masyarakat, khususnya terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika.

"Begitu menerima informasi tersebut, personel langsung kita turunkan ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan penindakan," ujarnya.

Dalam pelaksanaan penindakan tersebut, petugas mendapati adanya aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran narkoba. Namun, saat hendak diamankan, terduga pelaku berhasil melarikan diri dengan cara memanjat tembok menggunakan tangga.

Meski demikian, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti di lokasi, di antaranya satu alat hisap sabu (bong), satu unit timbangan elektrik, satu paket ganja, satu sekop sabu berbahan plastik, serta sekitar 50 plastik klip kecil transparan kosong yang diduga digunakan untuk mengemas narkotika.selanjutnya barang bukti telah kita serahkan ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang.

Kapolsek menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti sampai di situ. Penyelidikan lebih lanjut terus dilakukan untuk mengungkap identitas pelaku dan jaringan yang terlibat.

"Kami akan terus melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku guna mengungkap jaringan peredaran narkoba di wilayah ini," tegasnya.

Di sisi lain, masyarakat setempat memberikan apresiasi atas langkah cepat dan tindakan tegas yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam merespon laporan tersebut.

Polsek Tanjung Morawa juga mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi terkait segala bentuk tindak pidana, khususnya peredaran narkoba, guna menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.(HPS)

Namun, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mengingatkan agar penindakan tetap berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, menegaskan bahwa pihaknya mendukung pemberantasan kejahatan, tapi tidak boleh keluar dari jalur hukum.

"Namun harus bersesuaian dengan aturan hukum yang berlaku dan menghormati serta menjunjung tinggi HAM," ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Ia menjelaskan, sebagai negara hukum, setiap tindakan tetap harus mengacu pada aturan yang ada. Dalam hal ini, TNI memiliki tugas utama di bidang pertahanan negara.

"Bukan melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat khususnya masyarakat sipil, melainkan tugas tersebut merupakan tanggung jawab Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini khususnya Polda Sumut dan jajaran," katanya.

Menurut Irvan, jika hal seperti ini terus terjadi, bisa menimbulkan anggapan bahwa pelanggaran kewenangan menjadi hal yang biasa.

"Jika hal ini tidak dihentikan maka menunjukkan adanya normalisasi yang dilakukan negara terhadap pelanggaran yurisdiksi institusi militer dalam kehidupan sipil," sebutnya.

Ia juga menilai, secara hukum seharusnya pihak militer tidak melakukan penindakan terhadap kasus pidana umum.

"Jika ditelaah secara hukum dan mendalam seharusnya tidak dibenarkan melakukan penindakan dan penegakan hukum. Normalisasi ini akan menegasikan peran Polri sebagai aparat penegak hukum," lanjutnya.

Di sisi lain, LBH melihat operasi yang dilakukan TNI AL ini juga menjadi sinyal keras bagi pihak kepolisian di wilayah Belawan.

"Operasi tersebut dapat dikatakan bentuk tamparan dan peringatan keras terhadap institusi Polri," tambahnya.

Secara aturan, LBH menegaskan bahwa penindakan terhadap kasus pidana umum merupakan kewenangan kepolisian. Hal ini diatur dalam UUD 1945, TAP MPR VII/2000, serta undang-undang tentang Kepolisian dan TNI.

Selain itu, dalam aturan hukum acara pidana, penangkapan harus dilakukan oleh penyidik atau penyelidik kepolisian, serta tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah dan hak pendampingan hukum bagi terduga pelaku.

Meski begitu, di lapangan langkah TNI AL tetap mendapat apresiasi dari masyarakat karena dinilai cepat merespons situasi keamanan yang meresahkan.

Kondisi ini jadi dua sisi. Di satu sisi masyarakat merasa lebih aman, tapi di sisi lain aturan hukum tetap harus dijaga agar tidak menimbulkan persoalan baru ke depan. (Dam)

Pemindahan napi dari Sumut ini dibenarkan Humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Sumatera Utara, Seven Sinaga.

"Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa benar telah dilakukan pemindahan warga binaan pemasyarakatan (WBP) dari Pemasyarakatan wilayah Sumatera Utara ke Riau," ucap Seven saat dikonfirmasi Jumat (24/4)

Dari Riau, warga binaan Sumut tersebut diberangkatkan bersama dengan 103 warga binaan atau napi high risk lainnya di wilayah Riau ke Nusakambangan. Riau menjadi wilayah dengan jumlah napi terbanyak se-Sumatera yang dipindahkan ke Nusakambangan.

Seven juga mengatakan, pemindahan tersebut langkah lanjutan yang telah ditetapkan. Dengan dipindahkannya 44 napi tersebut maka pihaknya tidak lagi berwenang dalam penangan mereka.

"Pemindahan ini merupakan langkah lanjutan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, untuk proses selanjutnya, kami sudah tidak lagi memiliki wewenang atau keterlibatan dalam penanganannya," tegas Seven.

Sebelumnya, dilansir dari netiknews, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mengirimkan 263 warga binaan atau narapidana (napi) beresiko tinggi (high risk) ke Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). Kementerian Imipas akan melakukan pembinaan dengan maksimum terhadap napi tersebut.

"Malam ini sekitar pukul 21.50 WIB, 263 warga binaan high risk tersebut telah diterima oleh sejumlah Lapas di Nusakambangan. Pemindahan dan penerimaan di masing-masing Lapas dilakukan sesuai SOP yang berlaku. Selanjutnya, akan diterapkan pengamanan dan pembinaan dengan tingkat maksimum dan super maksimum," kata direktur Jendral Pemasyarakatan, Mashudi dalam keteranganya, Jumat (24/4).

Dalam pelaksaaan pemindahan, Direktorat Jendral Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Direktorat Pengamanan dan Intelijen serta Direktorat Kepatuhan Internal, aparat kepolisian dan petugas pemasyarakatan dari kantor wilayah Direktorat Jendral Pemasyarakatan masing-masing wilayah.

Dia merinci, dari total 263 orang warga binaan high risk dari Sumut sebanyak 44 orang, sedangkan Riau sebanyak 103 orang, lalu, Jambi sebanyak 42 orang, Sumsel sebanyak 11 orang, Lampung sebanyak 18 orang dan DKI sebanyak 45 orang.

"Kami tegaskan kembali, tidak boleh ada ruang atau celah sedikit pun untuk narkoba. Kami cegah dan tangkal, apabila ditemukan pasti kami berantas. Berulang kali Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Agus Andrianto, menyuarakan Zero Narkoba dan Hp, siapapun terbukti terlibat sanksi hukuman berat pasti akan diberlakukan," ujarnya.

Hingga kini total 2.554 warga binaan high risk kami pindahkan ke Nusakambangan. Mereka yang dipindahkan, kata Mashudi, karena pelanggaran.

"Total sudah 2.554 warga binaan high risk kami pindahkan ke Nusakambangan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa pemindahan ini bukan hanya tindakan refresif, tetapi juga langkah rehabilitatif sekaligus preventif agar Lapas dan rutan seoptimal mungkin terlindungi dari penyebaran perilaku melanggar, salah satunya konsen kami adalah membrantas pelanggaran terkait penyalahgunaan dan peredaraan narkoba," kata dia.

"Intinya semua perilaku yang mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kategori high risk, salah satu tindakan tegas yang dilakukan adalah yang dipindahkan ke Nusakambangan," imbuhnya. (Dam)