Pernyataan tersebut disampaikan Anrizal menyusul beredarnya unggahan dari akun Facebook bernama Sofya Moureen yang dinilai telah menyebarkan tuduhan sepihak tanpa dasar yang jelas.

"Saya tegaskan bahwa informasi yang menyebutkan saya di akun tersebut adalah hoaks dan tidak benar," ujar Anrizal kepada awak media, Selasa (14/4/2026).

Anrizal yang dikenal sebagai Ketua Yayasan Perguruan Kesatria di Medan—yang membawahi unit pendidikan SD, SMP, hingga SMA—menyebutkan bahwa tuduhan yang beredar telah mencemarkan nama baik dirinya serta berpotensi merusak reputasi lembaga pendidikan yang ia pimpin.

Ia menyatakan tengah mempersiapkan langkah hukum melaporkan akun tersebut kepada aparat penegak hukum, guna memberikan efek jera serta memastikan kepastian hukum atas kasus yang dialaminya.

"Kami berharap institusi Polri dapat bertindak profesional, menjaga integritas, serta menindak setiap bentuk penyebaran informasi bohong yang merugikan pihak lain," tegasnya.

Lebih lanjut, Anrizal juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang beredar di media sosial tanpa verifikasi yang jelas.

"Masyarakat harus lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Jangan sampai ikut menyebarkan hoaks yang dapat menimbulkan keresahan dan merugikan banyak pihak," tambahnya.

Sementara itu, dalam unggahan akun Facebook Sofya Moureen, terdapat narasi bernuansa personal yang berisi tudingan terkait kehidupan Anrizal serta perlakuan yang dianggap tidak adil. Unggahan tersebut juga disertai pernyataan emosional yang belum dapat diverifikasi kebenarannya.

Kasus ini pun menjadi perhatian publik dan menambah daftar panjang persoalan penyebaran hoaks di media sosial yang berpotensi berujung pada proses hukum.(Dam)

Ratusan jemaah berkumpul menghadiri acara Dzikir Akbar dan Halal Bihalal Syawal 1447 H yang diselenggarakan oleh Thariqat Naqsyabandiyah Al Kholidiyah Jalaliyah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu.

Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Labuhanbatu, dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.OG. MKM, bersama Wakil Bupati Labuhanbatu, H. Jamri ST. Hadir pula jajaran Forkopimda, Anggota DPRD H. Ustadz Marasakti L.C., para pimpinan OPD, Dirut RSUD Rantauprapat, serta tokoh agama dan masyarakat.

Membuka rangkaian acara, qori internasional kebanggaan Indonesia, Ustadz H. Darwin Hasibuan S.Pd.I, melantunkan ayat suci Al-Qur'an dengan syahdu.

Dalam sambutannya mewakili Bupati, Wakil Bupati H. Jamri ST menegaskan bahwa momentum Halal Bihalal adalah sarana penting untuk memperkuat esensi kemanusiaan dan spiritualitas masyarakat. Ia menekankan peran strategis tarekat dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan mental di daerah.

"Tarekat memiliki peran strategis dalam membangun fondasi spiritual masyarakat. Saya berharap nilai-nilai kebaikan ini dapat terus dijaga, khususnya bagi generasi muda agar memiliki karakter yang kuat di tengah perkembangan zaman," ujar H. Jamri.

Ketua Umum Majelis Mursyidin, Dr. SM. Munawar Kholil Al Kahlidi, STh.I. M.Pd.I, dalam pidatonya mengajak jemaah untuk menerapkan prinsip airulrohman, yakni memandang sesama dengan penuh kasih sayang. Ia juga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin atas nama Thariqat Naqsyabandiyah Al Kholidiyah Jalaliyah kepada seluruh lapisan masyarakat.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Kemenag Labuhanbatu, H. Asbin Pasaribu MA, mengapresiasi eksistensi thariqat ini. Ia berharap keberadaan Thariqat Naqsyabandiyah dapat menjadi wasilah bagi umat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT serta membawa ketenangan di tengah masyarakat.

Acara mencapai puncaknya pada sesi tausiyah mendalam yang disampaikan oleh Mursyid Thariqat Naqsyabandiyah Al Kholidiyah Jalaliyah, Al Mukarom Buya DR. Syekh Muhammad Nur Ali S.Ag. M.Hum.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pelaksanaan Shalat Dzuhur berjamaah dan Dzikir Sazaliyah. Seluruh rangkaian acara berlangsung dengan tertib, mencerminkan semangat harmoni dan persaudaraan yang kuat di Kabupaten Labuhanbatu. (HBB)

POSMETRO MEDAN, Labuhanbatu – Dunia penegakan hukum tipikor bergetar. Pasca putusan krusial Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIV/2026, Aparat Penegak Hukum (APH) kini tidak lagi memiliki kebebasan absolut dalam menentukan kerugian negara.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Masyarakat Labuhanbatu (KML), Hanafiah dengan tegas menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kini resmi menjadi satu-satunya panglima dalam menghitung kerugian negara.

Dalam keterangannya pada Selasa (14/04/2026), Hanafiah menekankan bahwa praktik lama di mana APH kerap menunjuk instansi atau akuntan publik lain kini telah tamat. Berdasarkan putusan MK tanggal 9 Februari 2026 tersebut, wewenang audit kerugian negara kini dikunci rapat hanya di tangan BPK.

"Pasca putusan MK ini, APH wajib menunjuk BPK. Tidak ada lagi celah untuk menggunakan lembaga lain. Ini adalah perintah konstitusi" tegas Imran.

Ia menambahkan bahwa hal ini merupakan koreksi fatal terhadap Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 yang sebelumnya masih memberi ruang bagi lembaga selain BPK. Kini, APH terikat aturan main baru yang lebih ketat dan terpusat.

Aktivis LSM itu juga mengingatkan bahwa penanganan kasus korupsi tidak boleh lagi berdasarkan "katanya" atau asumsi belaka. Penegakan hukum harus selaras dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP/KUHAP yang menuntut bukti absolut.

"Harus ada bukti kuat. Menentukan ada atau tidaknya kerugian negara, serta besarannya, mutlak harus melalui audit BPK setelah ditemukan bukti awal korupsi," tambahnya.

Hanafiah juga memberikan peringatan keras kepada para pelapor kasus korupsi. Menurutnya, melaporkan dugaan korupsi ke APH kini butuh "amunisi" yang lengkap, bukan sekadar surat kaleng.

Dia merincikan tiga skema pembuktian yang wajib dipahami publik agar laporan tidak berujung fitnah.

Pertama, Kasus Mark Up: Pelapor wajib menyertakan bukti harga pasar sebagai pembanding. "Jika harga beli Rp1.000 tapi di pasar Rp500, bukti pembanding itu harus ada di tangan pelapor!" ujarnya.

Kedua, Pemotongan Dana: Jika anggaran Rp1.000 tapi hanya dibayarkan Rp750, pelapor harus mengantongi bukti pernyataan dari penerima uang.

Ketiga, Proyek Fiktif: Pelapor harus mampu menguraikan secara detail kegiatan mana yang dicairkan dananya namun nol realisasi di lapangan.

"Laporan yang asal-asalan hanya akan menimbulkan keresahan dan fitnah. Ingat, pelapor akan dimintai keterangan dan bukti. Jangan sampai niat melaporkan korupsi justru menjadi bumerang hukum," pungkasnya. (HBB)

Bukan tanpa alasan, peristiwa itu dinilai sebagai manifestasi dari titik nadir kesabaran rakyat terhadap penegakan hukum yang dianggap mandul.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Masyarakat Labuhanbatu (KML), Hanafiah, melontarkan peringatan keras kepada Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya di Wilkum Polres Labuhanbatu. Ia menegaskan bahwa apa yang terjadi di Panipahan bukanlah sekadar insiden lokal, melainkan "Alarm Nyata" bahwa hukum tidak boleh kalah oleh pembiaran.

Hanafiah mengungkapkan, amuk massa di Panipahan adalah puncak gunung es dari akumulasi kekecewaan panjang. Peredaran narkoba yang terkesan "dipelihara" dan dibiarkan merajalela tanpa tindakan tegas menjadi sumbu utama meledaknya emosi masyarakat.

"Peristiwa gerakan massa yang terjadi bukanlah tanpa sebab. Ini adalah akumulasi kekecewaan panjang masyarakat terhadap lemahnya penegakan hukum. Ketika hukum lambat, kemarahan publik bergerak lebih cepat" tegas Hanafiah saat memberikan pernyataan, Senin (13/4/2026).

Tak ingin tragedi serupa di tanah Labuhanbatu, Hanafiah mengingatkan Polres Labuhanbatu agar segera melakukan "pembersihan" besar-besaran.

Hal yang sama disampaikan Nissa Dalimunthe, menurutnya, Labuhanbatu tidak steril dari ancaman serupa. Ia menyoroti sejumlah borok yang kian meresahkan publik, di antaranya, gurita peredaran narkoba, mafia BBM bersubsidi, rokok ilegal tanpa cukai dan Galian C dan kegiatan ilegal lainnya.

"Ini bukan hanya soal pelanggaran pasal, tapi soal kepercayaan publik. Jika praktik-praktik ilegal ini dibiarkan tumbuh subur tanpa penindakan, kita sedang memelihara bom waktu sosial" cetusnya dengan nada tinggi.

Meskipun secara tegas tidak membenarkan aksi anarkis atau main hakim sendiri, Aktivis Perempuan itu mengingatkan bahwa pembiaran adalah akar masalah. Jika negara melalui APH absen dalam memberikan rasa keadilan, maka ruang kosong itu akan diisi oleh amuk massa yang tak terkendali.

"Kita tidak membenarkan anarkisme. Tapi ingat, negara harus hadir sebelum amarah publik mengambil alih. Jangan tunggu rakyat bergerak sendiri karena merasa tidak lagi memiliki pelindung hukum," pungkasnya. (HBB)

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Medan menggelar kegiatan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam bidang olahraga tahun 2026 yang dipusatkan di STOK Bina Guna Medan, Selasa (14/4/2026).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Dispora Kota Medan T. Chairuniza, didampingi Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga M. Yassir Rizka serta jajaran staf, dan Ketua Yayasan STOK Bina Guna Medan Hj. Liliana Puspa Sari.

Program identifikasi bakat ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari, 14–15 April 2026, dengan melibatkan sekitar 300 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri dan swasta di Kota Medan.

Kegiatan ini bertujuan menjaring potensi atlet muda berbakat dan berprestasi sekaligus mengoptimalkan pembinaan olahraga sejak usia dini agar prestasi olahraga daerah dapat meningkat secara berkelanjutan.

Melalui kegiatan tersebut, Chairuniza berharap pelajar, pelatih, dan guru olahraga dapat terdorong untuk lebih aktif mengembangkan kemampuan dan potensi siswa dalam berbagai cabang olahraga", terangnya.

Pemerintah Kota Medan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembinaan atlet muda sebagai bagian dari upaya mencetak generasi berprestasi dan memajukan bakat anak muda di masa depan.( ATN)

Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan melaksanakan kegiatan Pembekalan dan Uji Sertifikasi Supervisor K3 Konstruksi (Jenjang 5) serta Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi (Jenjang 3) bagi tenaga kerja konstruksi di Kota Medan, di Swiss-Belinn Hotel, pada Selasa (14/04/2026).

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Plt. Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan, Ferri Ichsan, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di sektor jasa konstruksi.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kabid Bina Konstruksi, Fakhrul, Dewan K3 Provinsi Sumut, Anizar, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumut, Rajani, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Baikuni serta para peserta pembekalan yang berasal dari internal dan eksternal Dinas SDABMBK Kota Medan.

Melalui pembekalan dan sertifikasi ini, diharapkan para peserta mampu memahami standar dan regulasi K3, sistem manajemen keselamatan kerja, serta meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengendalikan risiko di lapangan.

Dinas SDABMBK Kota Medan terus berupaya menghadirkan tenaga kerja konstruksi yang profesional, kompeten, dan berdaya saing demi mendukung pembangunan yang aman dan berkelanjutan di Kota Medan.(ATN)

Komitmen menghadirkan solusi pengelolaan sampah modern di Kota Medan kian konkret. Pemko Medan mempercepat kesiapan lahan dan infrastruktur pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai langkah strategis menjawab persoalan lingkungan dan kebutuhan energi.

Hal itu disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melalui Sekda Wiriya Alrahman saat mengikuti rakor kesiapan lokasi PSEL secara daring, Selasa (14/4/2026).

Wiriya menegaskan, Pemko telah menyiapkan lahan 4,98 hektar milik pemerintah dan menganggarkan pematangan lahan. "Tahun 2026 direncanakan penambahan 9,46 hektar sehingga total menjadi 14,44 hektar sebagai komitmen jangka panjang," kata Rico Waas.

Ia juga memastikan isu badan air tidak sesuai kondisi lapangan. Lokasi dekat TPA Terjun akan dilengkapi mitigasi penghijauan, akses jalan dinilai memadai, dan jarak permukiman sekitar 600 meter. "Ketersediaan air sudah dikoordinasikan dengan PDAM dan kami siap mendukung percepatan proyek, termasuk menjamin suplai sampah," tegasnya, seraya berharap proses lelang segera dilakukan agar PSEL cepat terealisasi.(ATN)

SUNGGAL - Bersama petani lokal, Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, meninjau langsung distribusi Program Makan Bergizi (MBG) di SD Negeri 106144 Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, sebagai bagian dari upaya memastikan program berjalan tepat sasaran dan memberi dampak bagi masyarakat, Senin (13/4/2026).

Sekolah tersebut merupakan salah satu penerima manfaat dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sei Semayang yang dalam pelaksanaannya telah melibatkan petani lokal langsung sebagai pemasok bahan pangan.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati menegaskan bahwa pelibatan petani secara langsung merupakan langkah penting untuk menjaga kualitas makanan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.

"Sebagai Pemda, kita mau program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi petani lokal sebagai penyedia bahan pangan," ujar Bupati.

Ia menilai, skema distribusi yang melibatkan petani tanpa perantara menjadi kunci agar program berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Diketahui, sejumlah komoditas dari petani lokal yang turut terlibat seperti dari Kecamatan STM Hulu cabai, bawang, dan salak; Kecamatan Beringin meliputi melon, beras, dan cabai; Kecamatan Pantai Labu berupa telur tepatnya dari desa Pematang Biara.

"Kalau diambil dari pasar, bukan hanya anggaran yang menipis, kualitasnya juga ikut menurun karena sudah melewati pihak ketiga. Ini yang harus kita hindari," ujarnya.

Pemanfaatan distribusi langsung dari petani, lanjut Bupati, juga dapat membantu stabilitas harga, menekan inflasi, dan mendongkrak kesejahteraan petani.

"Selama ini SPPG mengambil dari pasar. Pasti sudah ada perbedaan harga dasar dari petaninya. Harganya di pasar pasti naik. Otomatis budget dari dapur pun lebih tinggi. Kalau polanya langsung ke petani, harga pun bisa lebih murah dan stabil, petani pun pasarnya semakin jelas," terang Bupati.

Kepada perwakilan Korcam SPPG, Bupati juga mendorong inovasi dalam penyajian makanan, seperti penerapan sistem prasmanan minimal sekali dalam seminggu, guna meningkatkan variasi sekaligus melatih kedispilinan bagi siswa.

"Jadi, mereka juga belajar disiplin mengantre dan sabar sebagai pembentukan karakter anak-anak juga," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga secara langsung membagikan buah salak madu asal STM Hulu kepada para siswa. Langkah ini menjadi simbol dorongan agar hasil pertanian lokal benar-benar menjadi bagian dari konsumsi masyarakat, termasuk dalam program makan bergizi di sekolah.

Peninjauan tersebut juga dirangkai dengan melihat langsung kondisi sarana dan prasarana sekolah. Sejumlah langkah penguatan tengah dilakukan, mulai dari perbaikan perpustakaan hingga rencana pemanfaatan rumah dinas menjadi laboratorium, kantin, dan UKS.(DMS)

Disampaikan bahwa LKPJ Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang mencakup capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan, pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan, serta permasalahan yang dihadapi berikut upaya penyelesaiannya, termasuk kebijakan strategis yang ditetapkan sepanjang tahun anggaran berjalan.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada Tahun Anggaran 2025 tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat.

Adapun realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 dari target sebesar Rp1.599.788.162.625,00 terealisasi sebesar Rp1.426.322.825.952,45 atau 89,16 persen, dengan rincian pajak daerah sebesar 85,79 persen, retribusi daerah sebesar 50,85 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 104,80 persen, serta lain-lain PAD yang sah sebesar 124,52 persen.

"Untuk belanja kabupaten deli serdang pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 5.048.003.583.084,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 4.263.545.147.642,69 atau 84,46 persen," terangnya.

Sementara itu, pendapatan transfer dari target sebesar Rp3.239.041.723.809,00 terealisasi sebesar Rp3.402.782.860.599,00 atau 105,06 persen.

Dengan demikian, total pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp4.842.829.886.434,00 terealisasi sebesar Rp4.833.274.556.551,45 atau 99,80 persen.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang, Zakky Shahri, S.H., bersama Wakil Ketua DPRD, yakni H. Hamdani Saputra, S.Sos., dan Agustiawan Saragih.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan, belanja daerah, dan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan saat ini masih dalam proses audit lanjutan.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyadari bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan masih terdapat berbagai hal yang perlu dibenahi.

"Kami beromitmen untuk terus melakukan perbaikan, meningkatkan kinerja, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat akan senantiasa menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan daerah," pungkasnya.( DMS)

"Alhamdulillah, kita terus mendorong partisipasi seluruh masyarakat, khususnya para penggiat pertanian, untuk menyokong ketahanan pangan di Kabupaten Deli Serdang. Hari ini kita melihat langsung hasil tanaman jagung yang dikelola dengan baik oleh masyarakat," ucapnya pada kegiatan panen raya jagung di lahan masyarakat, Senin (13/4/2026)

Wabup menekankan bahwa peningkatan produksi harus diikuti dengan penguatan hilirisasi, terutama melalui pendataan hasil panen, penguatan rantai distribusi, serta integrasi dengan kebutuhan pasar dan program pangan daerah seperti dapur sehat.

Menurutnya, data yang akurat dari tingkat lapangan menjadi dasar penting dalam memetakan potensi produksi pertanian, termasuk jagung, padi, dan komoditas lainnya.

"Dengan data yang akurat, pemerintah bisa mengetahui jumlah produksi dan mendistribusikannya sesuai kebutuhan, termasuk untuk mendukung program dapur sehat di Kabupaten Deli Serdang," jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi petani dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) agar produktivitas tetap terjaga dan risiko kerugian dapat diminimalkan.

"Semoga perputaran ekonomi di tengah masyarakat petani semakin meningkat. Kami akan terus berupaya bersama dinas terkait agar petani bisa sejahtera dan tersenyum," ungkapnya.

Wabup mengajak seluruh pihak untuk memperkuat pemanfaatan hasil panen agar tidak berhenti pada produksi, tetapi masuk dalam rantai nilai ekonomi yang lebih luas.

"Jika sudah panen, hasilnya dijual, lalu ditabung dan diputar kembali untuk menanam. Dengan begitu, ekonomi petani akan terus bergerak," pesannya.(DMS)

Pelaku yang informasinya mengaku sebagai anggota organisasi masyarakat tersebut diamankan petugas di Jalan Sei Mencirim, Desa Lalang, setelah sebelumnya sempat menyiramkan bahan bakar jenis Pertamax di dalam grosir milik korban karena permintaan uang keamanannya ditolak.

Insiden pengancaman tersebut bermula ketika terduga pelaku B mendatangi warung milik warga Ibrahim pada Minggu, 12 April 2026, sekitar pukul 10.30 WIB lalu, untuk menagih setoran sebesar Rp 250 ribu.

"Mengenai vidio viral itu, tim kita dari unit Tekab sudah mengamankan pelaku dan membawa pelaku ke Polsek Sunggal," kata Kapolsek Sunggal Kompol Yunus Tarigan, Selasa ( 14/4/2026) .

Berdasarkan pemeriksaan awal, pelaku berdalih uang tersebut merupakan iuran untuk organisasi SPSI yang dirapel selama lima bulan sekaligus," sambungnya.

Keributan itu memuncak saat pemilik warung menyatakan tidak memiliki uang karena baru saja kehilangan ponsel. Pelaku kemudian mengambil botol berisi Pertamax dari becak bermotor di sekitar lokasi, menyiramkannya ke area grosir, dan mengancam akan menyulut api." ujarnya lagi.

Ibrahim, pemilik warung mengungkapkan bahwa tindakan intimidasi oleh pelaku bukan yang pertama kali terjadi. Pada akhir Desember 2025, pelaku disebut pernah meminta setoran serupa untuk periode enam bulan ke depan dengan nilai Rp 180 ribu.

Akibat perbuatanya, saat ini pelaku B telah mendekam di sel tahanan Polsek Sunggal untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Pihak kita masih mendalami keterlibatan pelaku dalam aksi premanisme serupa di wilayah hukum setempat." pungkas Kompol Yunus Tarigan.(Hap).

Zakiyuddin Harahap mengapresiasi peran IKA UMA melalui kegiatan sosial seperti pengajian dan bakti sosial yang membantu menjangkau masyarakat, khususnya di Medan bagian Utara. Ia menegaskan, peran organisasi alumni sangat strategis dalam mendukung upaya pemerintah.

Namun, ia mengingatkan ancaman serius terhadap kualitas SDM, seperti narkoba dan judi online. "Persoalan ini tidak bisa ditangani sendiri. Perlu keterlibatan semua elemen untuk pencegahan dan edukasi," tegasnya, seraya mendorong IKA UMA menyisipkan pesan edukatif dalam setiap kegiatan, khususnya terkait bahaya narkoba dan judi online.

Ketua PB IKA UMA Ritha Wizni Rahudman menyatakan kesiapan pihaknya untuk bersinergi dan mendukung program Pemko Medan melalui penguatan kegiatan sosial yang berbasis edukasi masyarakat.(ATN)

Perkara Praperadilan tersebut telah Terdaftar dengan Nomor : 29/Pid.Pra/2026/PN Mdn dengan pemohon Danil Syahputra (52) dan Muchtar (52) yang merupakan warga di Dusun II, JI. Utama, Gg. IV, Desa Puji Mulyo, Kec.Sunggal, Kab. Deli Serdang.

Keduanya merupakan buruh bongkar muat anggota PUK SPSI Pujimulio, Sunggal, Deli Serdang yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polsek Sunggal dalam kasus dugaan melakukan kekerasan terhadap orang lain secara bersama-sama sesuai Pasal 262 dengan Laporan Polisi bernomor: LP/B/169/II/2025/SPKT/Polsek Sunggal/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara, tanggal 06 Februari 2026 atas nama Pelapor Suherman.

Namun anehnya, dalam kasus ini, Polsek Medan Sunggal tidak pernah mengirim surat undangan klarifikasi dan surat pemanggilan dalam proses penyelidikan untuk melakukan pemeriksaan sebagai Saksi atau terlapor.

Selain itu, Polek Medan Sungal juga tidak memberikankesempatan dan hak-hak hukum dalam rangka membela diri dan mendapatkan pendampingan bantuan hukum dan dalam proses pemeriksaan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Dalam penetapan tersangka Danil dan Muchtar, Polsek Medan Sunggal juga diduga tidak memiliki alat bukti yang kuat dalam penetapan status tersangka keduanya.

Pada saat pengkapan, Polsek Medan Sunggal juga tidak pernah memperlihatkan Surat Tugas dan tidak meminta ljin

untuk memasuki pekarangan gudang milik orang lain yang pada saat itu Danil dan Muchtar sedang dalam menjalankan pekerjaannya, berjaga malam di lokasi gudang.

Tak hanya itu, pegambilan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Danil dan Muchtar mendapatkan perlakukan dan tindakan kekerasan verbalitas (Fisik) dengan cara dipukul, ditendang, disetrum, diancam dan diintimidasi oleh petugas Polsek Medan Sunggal.

Sehingga BAP kedunya merupakan keterangan rekayasa berdasarkan keinginan dan kehendak dari penyidik Polsek Medan Sunggal dan bukanlah keterangan yang sebenarnya dari Danil dan Muchtar tidak pernah melakukan pemukulan dan penganiayaan apapun kepada pelapor.

Dari proses penangkapan hingga pengambilan BAP, Polsek Medan Sunggal diduga adanya Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Atas dasar itu, Danil dan Muchtar melalui Kantor Hukum Berfikir Zebua, S.H., M.H., & Rekan melayangkan Praperadilan ke PN Medan.

Sidang Praperadilan kasus tersebut dimulai Selasa (07/4/2026) dipimpin oleh Hakim Tunggal Zulfikar, S.H., M.H. Namun harus ditunda dikerenakan ketidak hadiran pihak Polsek Medan Sunggal.

Sehingga, Selasa (14/7/2026) sidang kembali dibuka dengan agenda jadwal persidangan. "Hari ini sidang menentukan untuk jadwal persidangan, pihak Polsek Medan Sunggal didampingi Wasidik dari Polrestabes Medan," ujar Dody Efendy Nainggolan, SH, kuasa hukum Danil dan Muchtar.

Sementara itu, Poltak Rizal Jauhari Sitinjak, SH yang juga kuasa hukum Danil dan Muchtar mengatakan selain kepada praperadilan, kuasa hukum juga sudah melaporkan kasus ini ke Propam dan Wassidik Polrestabes Medan.

"Tidak dibenarkan seseorang langsung ditangkap dan ditetapkan sebagai Tersangka tanpa melalui pemeriksaan awal. Semua harus sesuai dengan Ketentuan KUHAP. Jika Pemeriksaan dilakukan tanpa pendampingan Penasehat Hukum, tanpa saksi dan tanpa

alat bukti yang sah, maka berpotensi tidak sah secara hukum," tegas Poltak Rizal Jauhari Sitinjak, SH.

Ia menegaskan, pokok permohonan praperadilan yang diajukan adalah menguji sah atau tidaknya seluruh proses hukum yang dilakukan oleh Polsek Medan Sunggal, mulai dari penangkapan, penahanan, perpanjangan, SPDP, pemeriksaan hingga

penetapan tersangka. "Menurut pandangan kami, berdasarkan KUHAP yang berlaku, seluruh tindakan tersebut tidak

sah, karena tidak melalui Prosedur yang semestinya," pungkas Poltak Rizal Jauhari Sitinjak, SH.

Terpisah,Kapolsek Medan Sunggal, Kompol Mhd Yunus Tarigan, S.H., M.H saat dikonfirmasi terkait praperadilan tersebut mengatakan bahwa Visum Et Repertum dan keterangan saksi Pelapor telah cukup. "Ya biasa itu, ngak masalah, itu hal meraka," ujar Kompol Mhd Yunus Tarigan. (red)

Humas Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai-Asahan, Okka, menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam melihat kegaduhan yang terjadi di ULP Labuhanbatu. Saat dikonfirmasi pada Selasa (14/4/2026), Okka menyatakan bahwa proses klarifikasi tengah berjalan.

"Izin sedikit menjelaskan perihal tersebut, kita sedang meminta konfirmasi kepada yang bersangkutan perihal bendera tersebut," tegas Okka kepada media ini.

Namun, bukan sekadar klarifikasi biasa, Okka memastikan bahwa sikap tidak beretika yang dipertontonkan Dedy akan menjadi catatan hitam yang berujung pada evaluasi jabatan.

"Siap, nanti kita konfirmasi ke yang bersangkutan dan menjadi bahan evaluasi kita kedepannya. Terimakasih untuk masukannya," tambahnya dengan nada tegas.

Seperti diberitakan sebelumnya, jagat publik Labuhanbatu dibuat geger oleh pemandangan memuakkan di kantor ULP tersebut. Pada Senin (13/4), halaman di kantor pelayanan publik itu tampak melompong tanpa Sang Saka Merah Putih.

Ironisnya, saat dikonfirmasi wartawan, Dedy justru menunjukkan arogansi tingkat tinggi. Alih-alih meminta maaf, ia justru menantang dengan kalimat yang dianggap melecehkan konstitusi.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai-Asahan

"Iya, ini ada bendera Merah Putih. Kenapa emangnya kalau belum dipasang, Pak? Pasal berapa itu pak?" ketusnya.

Pernyataan "Pasal Berapa" tersebut kini menjadi bola panas yang membakar posisi Dedy. Publik menilai, tindakan tersebut merupakan bentuk pembangkangan terhadap UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara. (HBB)

Penulis: Habibi

Teks foto :

1. Kepala kantor (Kakan) ULP Labuhanbatu/ foto: Habibi

2. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai-Asahan

Rumah Zakat bersama Bank BTN dan Pos Indonesia menyalurkan bantuan berupa peralatan rumah tangga kepada para penyintas banjir di Desa Bandar Tarutung, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Selasa (14/4/20260.

Bantuan yang disalurkan terdiri dari 10 paket perlengkapan memasak, 10 paket lemari plastik, serta 10 paket tempat tidur. Bantuan tersebut diberikan secara langsung kepada masyarakat terdampak sebagai upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar serta mempercepat proses pemulihan kehidupan sehari-hari.

Wahyu Ramadani selaku Perwakilan Rumah Zakat menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk sinergi lintas sektor dalam memberikan respon cepat dan tepat bagi masyarakat terdampak bencana. Bantuan yang disalurkan diharapkan dapat meringankan beban para penyintas serta membantu mereka kembali menjalankan aktivitas dengan lebih layak.

"Kami berharap dukungan ini dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam membantu masyarakat bangkit dari kondisi sulit akibat bencana," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Bandar Tarutung yang mewakili masyarakat penerima manfaat menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu warga, khususnya dalam menggantikan peralatan rumah tangga yang hilang maupun rusak akibat banjir.

Melalui kegiatan ini, Rumah Zakat bersama mitra berharap dapat terus menghadirkan kontribusi nyata dalam upaya pemulihan masyarakat terdampak bencana. Sinergi dan kepedulian berbagai pihak diharapkan menjadi kekuatan dalam membangun kembali kehidupan masyarakat yang lebih baik.(rel/evi)

Hal tersebut disampaikan Rico Waas saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan MBG dan Satuan Pelayanan Pemakanan Gratis (SPPG) di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (14/4/2026).

Dalam rapat yang dihadiri Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut Imam Gunadi, Sekda Wiriya Alrahman, Kasubag TU Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Medan Erdianta, Asisten Ekbang Citra Effendi Capah, dan sejumlah pimpinan perangkat daerah, dan pihak Korwil SPPG itu, Rico Waas menekankan pentingnya menjadikan program MBG tidak hanya sebagai upaya pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi masyarakat.(ATN)

Insiden kebakaran hebat ini terjadi tepat di samping Kantor Kepala Desa Kampung Pajak, sontak memicu kepanikan luar biasa di tengah masyarakat. Video amatir detik-detik api melalap bangunan pabrik pun viral secara berantai di berbagai platform media sosial.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber internal perusahaan, titik api diduga kuat berasal dari area vital, yakni mesin pengolahan. Sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan itu menyebutkan bahwa kondisi infrastruktur pabrik yang sudah uzur menjadi faktor pemicu.

"Kebakaran terjadi di sekitar wilayah mesin pengolahan. Kondisi pabrik memang sudah tua, dan saat ini sebenarnya masih dalam proses pembaruan suku cadang komponen sejak beralih manajemen dari PJLU ke LTS," ungkapnya.

Kanit Reskrim Polsek Na IX-X, Iptu Dr. Iskandar Muda Sipayung, membenarkan adanya peristiwa mencekam tersebut. Meski api berkobar dahsyat, pihak kepolisian memastikan tidak ada nyawa yang melayang.

"Ya, benar (kebakaran). Tidak ada korban jiwa," tegas Iskandar singkat saat dikonfirmasi media, Senin (13/4/2026).

Namun anehnya, pihak kepolisian tampak sangat tertutup mengenai penyebab pasti maupun total kerugian material yang diderita pihak LTS. Setali tiga uang, Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu, AKP M. Jihad Fajar Balman, pun memilih bungkam. Hingga Selasa (14/4/2026), konfirmasi via pesan singkat WhatsApp yang dikirim awak media ini tak kunjung mendapat respons meski peristiwa sudah berlalu dua hari.

Di balik musibah ini, terselip nada kemarahan dari warga sekitar. Dedi, salah seorang warga Desa Kampung Pajak, melontarkan pernyataan menohok. Menurutnya, insiden ini seolah menjadi "puncak" dari keresahan warga atas polusi yang dihasilkan pabrik selama bertahun-tahun.

"Lihat saja asapnya setiap beroperasi, hitam pekat dan sangat meresahkan. Sudah selayaknya terjadi (kebakaran), biar mereka sadar," ketus Dedi.

Dedi membeberkan bahwa keluhan warga soal asap hitam pekat ini sudah berulang kali dilaporkan, bahkan sudah sampai ke telinga Pemerintah Kabupaten Labura. Namun, pengawasan seolah mandul dan pabrik tetap melenggang beroperasi meski mencemari udara.

"Sudah bertahun-tahun kami sampaikan ke pihak berwenang, tapi tidak ada pengaruhnya. Asap tetap hitam, pabrik jalan terus. Sekarang, biarlah alam yang bekerja," pungkasnya pedas.

Hingga berita ini diturunkan, sisa-sisa puing kebakaran masih dalam proses pendinginan, sementara bau hangus sisa pengolahan sawit masih menyengat di sekitar lokasi kejadian. (HBB)

Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan pentingnya menjadikan prinsip yanfa'unnaas atau memberi manfaat bagi manusia, sebagai landasan utama dalam pengabdian.

"Segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi umat manusia akan bertahan di muka bumi. Karena itu, melalui MUI, mari kita bersama-sama berikhtiar dan berkhidmat untuk menghadirkan kebermanfaatan di bidang masing-masing," ujar Menteri Nusron di Auditorium Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, NTB.

Menurut Menteri Nusron, memberikan manfaat kepada masyarakat merupakan ciri utama seorang ulama, yakni dengan mendedikasikan waktu, pikiran, tenaga, hingga harta demi kemaslahatan umat. Dalam konteks tersebut, ia mendorong MUI untuk mengambil peran strategis melalui kontribusi nyata di berbagai bidang kehidupan.

Setidaknya ada tujuh bidang pengabdian yang Menteri Nusron sampaikan dalam kesempatan ini, di antaranya penguatan kehidupan beragama, peningkatan layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat, serta pengembangan pendidikan Islam yang berkualitas.

Lebih lanjut, pengabdian bisa dilakukan dalam aspek pembinaan moral, pendampingan saat menghadapi kematian, hingga penguatan nilai-nilai spiritual juga menjadi bagian penting dari peran ulama di tengah masyarakat.

Dalam bidang ekonomi, Menteri Nusron menyoroti soal pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai rata-rata 5% per tahun dalam beberapa tahun terakhir.

"Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dinikmati secara merata. Kekayaan masih berputar di kelompok tertentu. Karena itu, MUI perlu berperan dalam menyiapkan kader-kader ekonomi umat, tidak hanya fokus pada kader fikih, tetapi juga sektor ekonomi," tegasnya.

Sementara di bidang pendidikan, Menteri Nusron menekankan pentingnya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam, khususnya dengan memperbanyak penguatan di bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Menurutnya, keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu teknologi menjadi kunci kemajuan umat.

"Ilmu agama penting, tapi tetep harus diseimbang dengan jumlah ilmu-ilmu teknologi," tambahnya.

Sejalan dengan tema kegiatan, "Sinergi Ulama dan Umara Menjaga NKRI dari NTB", Menteri Nusron berharap kehadiran MUI dan berbagai organisasi Islam dapat menjadi bagian dari upaya sistematis dalam memberikan manfaat bagi masyarakat dan memperkuat bangsa.

"Semua bidang mempunyai peranan masing-masing. Sekali lagi ayo kita bersama-sama lakukan ini, insyaallah pemerintah akan mengayomi. Perintah Pak Prabowo memang konsen terhadap pembinaan, terutama pada ekonomi keumatan dan ekonomi kerakyatan," tutup Menteri Nusron.(rel/Lkt)

Sertipikat diserahkan langsung di kediaman Mbah Tupon, dengan disaksikan oleh perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kepala Kejaksaan Negeri Bantul, Kristanti Yuni Purnawanti, didampingi Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih dan Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta, serta jajaran FORKOPIMDA Kabupaten Bantul.

Hal ini jadi titik akhir perjuangan Mbah Tupon dalam melawan ulah mafia tanah dan mempertahankan hak atas tanahnya.

"Kami dari Tim Kuasa Hukum Mbah Tupon menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Tanpa bantuan yang luar biasa dari berbagai pihak rasanya mustahil sertipikat ini kembali ke Mbah Tupon," terang Suki Ratnasari selaku kuasa hukum Mbah Tupon dalam kegiatan Serah Terima Sertipikat Mbah Tupon.

Usai memegang kembali sertipikat tanahnya, Mbah Tupon dan sang istri langsung melakukan sujud syukur sembari menangis. Suasana haru dan bahagia terasa, mengingat proses hukum dari kasus Mbah Tupon ini terbilang tidak mudah.

Sebelumnya, pada April 2025 lalu, saat kasus mafia tanah Mbah Tupon terkuak, Kementerian ATR/BPN melalui Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi D.I. Yogyakarta, mengambil langkah dengan bersurat ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) agar menunda proses lelang tanah milik Mbah Tupon.

Pihak Kanwil BPN juga langsung melakukan blokir internal untuk memproses sengketa pertanahan tersebut.

"Ini merupakan sinergi bersama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Jadi kekuatan dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akuntabel kepada masyarakat," ujar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Tri Harnanto.

Belajar dari kasus yang menimpa Mbah Tupon, Tri Harnanto mengimbau masyarakat agar lebih proaktif dalam mengurus legalitas tanah serta menjaga dokumen pertanahan dengan baik.

Tujuannya, agar tanah memiliki kepastian hukum dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih pun meminta masyarakat waspada jika ada pihak yang menawarkan bantuan dengan janji menggiurkan. Jika melihat kasus Mbah Tupon, meski tergolong kompleks, ia menyebut kasus ini menjadi bukti bahwa kejahatan pertanahan tetap diproses dengan adil meski membutuhkan waktu yang tidak singkat.

"Kasus ini tergolong rumit dan berlapis. Pelakunya banyak, tetapi Alhamdulillah semuanya sudah diproses dan divonis bersalah," ujar Bupati Bantul.

Kepala Kejaksaan Negeri Bantul, Kristanti Yuni Purnawanti, mengingatkan agar masyarakat segera melaporkan ke pihak berwenang apabila menemukan hal serupa. "Ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat, jangan sampai terjadi peristiwa yang sama. Masih banyak perkara serupa karena keterbatasan tidak bisa terungkap. Kami meminta masyarakat apabila ada hal-hal serupa untuk melaporkan pada penegak hukum," tegasnya. (Rel/Lkt)

Persoalan tumpang tindih sertipikat atau yang dikenal sebagai KW 4, 5, dan 6, terjadi karena ada sertipikat lama yang belum dilengkapi peta kadastral atau belum terintegrasi dalam sistem digital. Kondisi ini membuat batas bidang tanah tidak terbaca dengan jelas dan rentan diklaim pihak lain sehingga berpotensi menimbulkan konflik.

"Karena itu saya imbau, kami minta tolong imbau kepada camat, sama lurah, sama warganya yang masih punya sertipikat tanah tahun 97-96 ke bawah, terus sampai tahun 60-an. Itu KW 4, 5, 6, Pak. Tolong segera mutakhirkan data pertanahannya," ujar Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-NTB, di Kantor Gubernur NTB, Mataram.

Menteri Nusron menjelaskan, salah satu indikator penting dalam menjaga kepemilikan tanah adalah penguasaan fisik di lapangan. Hal ini dapat terlihat saat proses pengukuran dilakukan oleh petugas. "Salah satu indikasi penguasaan fisik adalah tatkala petugas ukur dari BPN mau mengukur, tidak ada yang mengusir. Berarti pemohon dianggap penguasanya," ucapnya.

Ia pun menegaskan, perlunya langkah cepat dalam melakukan pemutakhiran data, termasuk dengan pengukuran ulang atau penggantian sertipikat lama agar masuk dalam sistem yang terpetakan dengan baik. "Ganti sertipikatnya kalau perlu. Minta ukur ulang kepada ATR/BPN. Karena datanya di sini masih tinggi," ungkap Menteri Nusron.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam Rakor, jumlah sertipikat KW 4, 5, dan 6 di NTB ada sebanyak 247.913 bidang atau sekitar 7,5% dari total sertipikat. Angka itu dinilai cukup tinggi dan berpotensi menimbulkan sengketa apabila tidak segera ditangani.

Kondisi tersebut rawan dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab, terutama di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, Menteri ATR/Kepala BPN mengingatkan bahwa peran aktif pemerintah daerah hingga masyarakat sangatlah penting dalam menjaga dan memperbarui data pertanahan.

(Rel/Lkt)