Pengaktifan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 100.3.3.2/767/KPTS/2026 tentang Pengaktifan Kembali Kepala Desa Rugemuk Kecamatan Pantai Labu. SK diserahkan langsung kepada Muliadi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kecamatan Pantai Labu yang dipimpin Bupati bersama Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo SS, Rabu (16/9/2026).

Dalam rakor yang sama, Bupati menetapkan pemberhentian Kepala Desa Timbang Deli, Kecamatan Galang, Hendri Ardiansyah Putera, melalui Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 100.3.3.2/803/KPTS/2026. SK tersebut diserahkan kepada Camat Galang Dharma Bakti Harahap yang mewakili kepala desa.

Bupati menegaskan, pengaktifan kembali Muliadi disertai peringatan agar menjalankan pemerintahan desa sesuai ketentuan.

"Kalau ada perbuatan serupa, saya tidak akan segan memberhentikan. Bekerjalah di atas aturan," tegasnya.

Sementara itu, pemberhentian Kepala Desa Timbang Deli berkaitan dengan persoalan pengelolaan pemerintahan desa, salah satunya tidak dibayarkannya honor kader selama tiga tahun berturut-turut.

"Kalau kepala desa tidak beres, saya juga tidak akan segan mengambil tindakan tegas," ujar Bupati.

Ia meminta seluruh kepala desa bekerja sesuai aturan, menjaga kepercayaan masyarakat, dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. ( Drt)

Hal itu disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kecamatan Pantai Labu bersama Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo SS, Rabu (16/9/2026).

"Pantai Labu ini masyarakat dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Deli Serdang. Saya hadir di sini untuk melihat apa yang harus kita kerjakan, baik program dari pusat, provinsi maupun daerah, supaya masyarakat di sini bisa keluar dari kemiskinan," ujarnya.

Menurutnya, pengentasan kemiskinan harus dibarengi kesempatan kerja dan pendidikan. Bupati menegaskan pendidikan SD hingga SMP telah digratiskan dan tidak boleh ada pungutan kepada siswa.

Dalam rakor yang turut dihadiri Wakil Bupati, jajaran perangkat daerah hingga kepala desa, Bupati menyerap aspirasi terkait pelayanan administrasi kependudukan, transportasi sekolah, ambulans desa, penerangan jalan, drainase, serta penanganan warga di kawasan DAS. Sejumlah program pemerintah juga disosialisasikan, antara lain PAS PULA, PAS JEMPOL, SIAP SEHAT, layanan pendidikan gratis, serta dukungan transportasi dan layanan kesehatan masyarakat.

Pemkab Deli Serdang menyiapkan penataan kawasan Paluh Sibaji, termasuk rencana hunian bagi 30 nelayan, serta normalisasi sungai.

Bupati meminta pemerintah desa ikut menjaga fasilitas yang dibangun pemerintah dan memastikan pelayanan berjalan baik.

"Bekerjalah di atas aturan. Kalau tidak beres, saya tidak akan segan mengambil tindakan tegas," tegasnya.

Bupati berharap rakor terus menjadi ruang evaluasi dan tindak lanjut bersama agar berbagai persoalan masyarakat dapat segera diselesaikan. ( Drt )

Saat tiba di kantor Kejatisu, tim pemeriksa selanjutnya melaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh bidang dan satuan kerja di lingkungan Kejati Sumut.

Selain jajaran di lingkungan Kejati Sumatera Utara, juga dilakukan pemeriksaan terhadap satuan kerja jajaran Kejaksaan Negeri dan cabang Kejaksaan Negeri yang hadir langsung di Kejati Sumatera Utara.

Usai pemeriksaan, Inspektur I menyampaikan arahan penting kepada seluruh jajaran PJU Kejati Sumut, para kiordinator, Kajari Medan, Belawan, Binjai, Langkat, Deli serdang, Mandailing natal, Gunung Sitoli, Nias selatan hingga Kajai Sibolga serta para kepala cabang Kejaksaan Negeri terkait, selain itu pengarahan juga di ikuti jajaran kejaksaan negeri di wilayah lain jajaran Kejati sumut melalui sarana zoom.

Didampingi Kajati Sumut Muhibuddin, SH.,MH, Wakajati Sumut Eko Adhyaksono, SH.,MH serta Asisten Pengawasan Kejati Sumut Agung Ardiyanto, SH.,MH, Enen Saribanon menegaskan beberapa point penting terkait monitoring dalam rangka inspeksi umum yang harus dilaksanakan dan wajib dipatuhi jajaran Kejaksaan demi mewujudkan Kejaksaan yang berintegritas dan dipercaya masyarakat sebagai lembaga penegak hukum.

Diakhir kegiatan, disampaikan Enen sebagaimana pesan Jaksa Agung Muda Pengawasan Prof Dr Rudi Margono bahwa "Kantor Kejaksaan adalah rumah kedua kita sehingga bekerjalah dengan ikhlas dan terus berinovasi". Tegasnya.

Sejalan dengan arahan Inspektur I, Kajati Sumut Muhibuddin menyampaikan agar apa yang telah diperiksa dan jika ditemukan adanya kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan tugas selama ini agar segera diperbaiki, dibenahi serta dapat dipertanggungjawabkan, ujar Kajatisu.(HKTS)

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya saat memaparkan capaian dan langkah strategis Pemprov Sumut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI. Rapat dengan agenda Evaluasi Terkait Pengelolaan Aset Pemda/BMD dan Aset BUMD Berkontribusi dalam PAD tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi II (KK.III), Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Di hadapan pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, Wagub Surya menjelaskan bahwa Pemprov Sumut terus mempercepat sertifikasi, inventarisasi, hingga digitalisasi tata kelola aset daerah. Upaya tersebut dilakukan untuk meminimalkan risiko sengketa sekaligus meningkatkan nilai ekonomis aset daerah.

"Bagi Pemprov Sumut, pengelolaan aset bukan lagi sekadar persoalan administratif atau pencatatan di atas kertas. Kita ubah paradigma ini. Aset-aset yang dimiliki daerah harus dipastikan clear and clean, lalu dipetakan potensinya agar bisa menjadi mesin penggerak ekonomi baru yang produktif guna menyokong PAD kita," ujar Wagub Surya.

Lebih lanjut, Wagub Surya menerangkan bahwa pembenahan internal pada tubuh BUMD Sumut terus digenjot melalui skema transformasi bisnis yang akuntabel. Melalui pengawasan ketat, Pemprov Sumut mendorong setiap klaster BUMD untuk tidak hanya sehat secara korporasi, tetapi juga mampu memanfaatkan aset daerah dalam menciptakan ruang investasi baru di wilayah Sumatera Utara.

"Pemprov Sumut di bawah semangat kolaborasi terus melakukan monitoring ketat terhadap performa BUMD. Kita tuntut inovasi dan profesionalisme. Pengelolaan aset yang optimal oleh BUMD akan berdampak langsung terhadap penguatan fiskal daerah, yang pada akhirnya membiayai program-program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik langsung untuk masyarakat Sumatera Utara," tambah Surya.

Pemaparan Pemprov Sumut tersebut mendapat respons positif dan apresiasi dari sejumlah anggota Komisi II DPR RI. Langkah proaktif Sumut dalam mengamankan hak atas tanah dan fisik aset daerah dinilai dapat menjadi salah satu contoh tata kelola yang dapat diterapkan di daerah lain.

Turut mendampingi Wakil Gubernur Sumut dalam RDP tersebut Pj Sekretaris Daerah Timur Tumanggor, Kepala Badan Pendapatan Daerah Sutan Tolang Lubis, Plt Kadis PMD Sumut Muhammad Suib, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Fariz Hutagalung, serta Kepala Badan Penghubung Sumut Ichsanul Arifin Siregar. (DISU)

Pengamanan dilaksanakan di Kaki Gunung Sinabung Desa Kuta Tengah kecamatan Simpang Empat, Pos PAM Simpang Tiga Kicat Desa Sukandebi dan Pos PAM Desa Kutagugung kecamatan Naman Teran.

Kegiatan ini juga dipantau Dandim 0205/TK Letkol Inf Robert Panjaitan.

Selain berjaga, personel rutin berpatroli dan menyapa warga untuk mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap aktivitas Gunung Sinabung yang fluktuatif dan sulit diprediksi.

Berikut imbauan TNI Polri di sekitar zona merah Gunung Sinabung, seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Kodim tanah karo yang terlihat POSMETRO MEDAN, Rabu 16 September 2026:

-Jangan beraktivitas di desa-desa yang telah direlokasi.

- Jauhi radius 3 km dari puncak Gunung Sinabung serta radius 5 km untuk sektor selatan-timur, sesuai rekomendasi resmi PVMBG.

- Warga di sekitar bantaran sungai berhulu Sinabung agar selalu waspada terhadap potensi lahar.

- Tetap waspada, patuhi rekomendasi PVMBG, dan jangan memasuki zona berbahaya.***

Kesepakatan ini ditandatangani Bupati Samosir Vandiko T. Gultom bersama Ketua DPRD Kabupaten Samosir Nasip Simbolon dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Samosir, di Ruang Rapat DPRD Samosir.

Rapat Paripurna dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon didampingi Wakil Ketua DPRD Sarhockel Tamba, setelah dinyatakan memenuhi kuorum dengan kehadiran 17 anggota DPRD Kabupaten Samosir.

Turut hadir Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk, Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak, Pabung Samosir T. Siringo-ringo, perwakilan Kejaksaan, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Samosir.

Penandatanganan Nota Kesepakatan dilakukan setelah penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Samosir yang dibacakan Anggota DPRD Parluhutan Samosir. Kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dalam hasil pembahasan, pagu anggaran APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2026 mengalami perubahan dari sebelumnya sekitar Rp 776 miliar lebih menjadi sekitar Rp 838 miliar lebih. Dengan demikian, terdapat penambahan sekitar Rp 62 miliar lebih yang selanjutnya dituangkan dalam pagu indikatif masing-masing perangkat daerah.

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom dalam sambutannya--seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Pemerintah kabupaten samosir yang terlihat POSMETRO MEDAN, Rabu 16 September 2026-- menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Samosir atas kerja keras dan komitmen selama proses pembahasan hingga tercapainya kesepakatan bersama.

"Terima kasih dan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Samosir atas kerja keras yang tidak kenal lelah dalam pembahasan, sehingga pada hari ini kita dapat mencapai kesepakatan bersama terhadap Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026," ujar Vandiko.

Menurutnya, sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Samosir dan DPRD perlu terus ditingkatkan sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran, terlebih di tengah keterbatasan sumber daya yang ada.

Vandiko menjelaskan, hasil kesepakatan P-KUA dan P-PPAS tersebut selanjutnya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA), yang kemudian dikompilasi menjadi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

"Harapan kita bersama, tahapan penyusunan Perubahan APBD Tahun 2026 ini dapat berjalan dengan lancar melalui kolaborasi yang harmonis dan konstruktif, hingga nantinya dapat tercapai persetujuan bersama tepat waktu," katanya.

Lebih lanjut disampaikan, P-KUA dan P-PPAS Tahun Anggaran 2026 merupakan langkah penting dalam mewujudkan program prioritas sebagai penjabaran dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Selain itu, perubahan anggaran tersebut juga diarahkan untuk menyinkronkan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui penyesuaian pendapatan serta mengoptimalkan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Seluruh proses tersebut dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Samosir sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029 dengan visi "Samosir Unggul, Inklusif dan Berkelanjutan."

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Samosir Nasip Simbolon berharap setelah kesepakatan P-KUA dan P-PPAS ditandatangani, proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat segera dilanjutkan.

"Setelah KUA-PPAS ini disepakati, Ranperda tentang APBD 2026 diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat diajukan kepada DPRD untuk dibahas, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat segera dilaksanakan pada waktu yang tersisa," ujar Nasip.

Ia menegaskan, APBD yang disusun bersama harus memuat program-program prioritas yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan P-KUA dan P-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Samosir dan DPRD selanjutnya akan melanjutkan tahapan penyusunan Perubahan APBD 2026. Diharapkan seluruh tahapan dapat berjalan tepat waktu, transparan dan konstruktif demi mendukung pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Samosir.***

Pasalnya, tersangka Andre Maulana Lubis alias Botak (41), warga Jalan Garu III Gang Makmur Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas tampak berusaha melawan hingga membahayakan petugas ketika diminta menunjukkan penadah hasil kejahatannya.

"Tersangka Andre Maulana ini melawan dan tidak mengindahkan tembakan peringatan ketika pengembangan untuk mencari barang bukti," sebut Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Iptu Poltak Tambunan, Sabtu (12/9/2026).

Selanjutnya, tersangka Andre Maulana alias Botak dibawa ke RS Bhayangkara Medan untuk perawatan luka tembaknya.

Saat ini, sambung Poltak, pihaknya tengah memburu seorang teman tersangka beraksi berinisial A, yang berhasil kabur ketika dikejar di Jalan Brigjen Katamso, Kampung Baru Medan, Jumat (11/9/2026) sekira pukul 10.00 WIB.

Tapi, polisi telah mengamankan seorang tersangka lainnya, yang pernah beraksi bersama Andre Maulana alias Botak, yakni Hermadan Suci alias Uci (42), warga Jalan Karya Ujung Gang Keluarga Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat.

Dijelaskan Iptu Poltak, --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Metroindoid yang terlihat POSMETRO MEDAN, Rabu 16 September 2026-- pengungkapan kasus curanmor itu bermula dari korban Eppi Br Siregar (57), warga Jalan Garu IX, Medan Amplas dan Arif Martua Siregar (34), warga Jalan Gurilla, Medan Perjuangan mendatangi tempat terapi Happy Dream di Kampung Baru.

Korban memarkirkan sepeda motor Honda Beat di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan stang terkunci dan masuk ke dalam lokasi terapi.

"Sekira 10 menit berselang, korban mendengar teriakan maling. Ketika keluar, korban melihat sepeda motornya sudah bergeser sekitar 10 meter," kata Iptu Poltak.

Korban langsung melaporkan peristiwa itu ke Mapolsek Medan Kota, dan personel Unit Reskrim yang sedang melakukan patroli segera mengejar tersangka.

Tersangka Andre Maulana alias Botak berhasil ditangkap, tapi pelaku A lolos dari sergapan. Tersangka Andre Maulana mengakui perbuatannya dan pernah melakukan curanmor bersama Hermadan Suci alias Uci, yang juga berhasil ditangkap di kediamannya.

"Tersangka juga mengaku telah melakukan curanmor di wilayah hukum Polsek Medan Kota bersama tersangka Hermadan Suci alias Uci," bebernya

Dalam proses penyidikan terungkap, tersangka Andre Maulana Lubis alias Botak, pernah menjalani hukuman 1,5 tahun karena kasus curanmor pada 2018 lalu di Polsek Patumbak.

Sedangkan tersangka Hermadan Suci alias Uci, pernah menjalani dihukum 2,3 tahun kasus curanmor pada 2019 lalu di Polsek Medan Kota.

Adapun jejak kejahatan tersangka, pada Juni 2026, kedua tersangka beraksi di Jalan Asia berhasil mencuri sepeda motor Beat merah dijual ke penadah berinisial F seharga Rp 2.500.000,-, dan Beat putih dijual ke F Rp 2.500.000,-.

Pada Juli 2026, beraksi di Jalan Juanda Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota, mencuri motor Vario hitam dijual ke F Rp 2.700.000,-.

Agustus di Jalan Asia, kedua tersangka mencuri Vario hitam dijual ke Fadil Rp 2.700.000,-, dan Jalan Sutrisno mencuri Yamaha Scorpio dijual ke Fadil Rp 3.000.000,-.

Kemudian, di Jalan Sutomo mencuri Supra Fit dijual F Rp 1.000.000,-, dan Yamaha Vega dijual ke Fadil Rp 1.200.000,-. Di Jalan Brigjen Katamso, Kampung Baru, tersangka Andre Maulana alias Botak beraksi bersama pelaku A mencuri Beat hitam.

Penadah yang Sama

Tersangka Andre Maulana alias Botak juga beraksi bersama Hermadan Suci alias Uci pada Juli 2026 di Jalan Seksama, tukang potong ayam, mencuri Beat dijual ke F Rp 2.500.000,-.

Pada Agustus di Jalan Seksama (tukang potong ayam), mencuri Vario dijual ke F dengan harga Rp 2.700.000,-.

Pada Juni 2026, beraksi juga di Jalan Alfalah, depan ayam penyet Surabaya, kedua tersangka berhasil mencuri Beat dijual ke F Rp 2.500.000,-, dan Juli di Jalan Alfalah simpang STM (depan depot air) mencuri motor Vario dijual ke F Rp 1.800.000,-.

"Panadahnya masih kita dalami. Barang bukti yang kita amankan dari penangkapan kedua tersangka, 1 anak kunci T dan 1 sepeda motor Honda Beat nomor polisi BK 3829 ALK milik korban," pungkas Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Iptu Poltak Tambunan.

Mengusung konsep santai dan kekinian, Lozy Coffee menawarkan pengalaman ngopi yang berbeda. Pengunjung dapat menikmati beragam pilihan makanan dan minuman sambil bersantai bersama teman, keluarga maupun rekan kerja.

Salah satu daya tarik Lozy Coffee adalah area rooftop yang menyuguhkan pemandangan langit sore hingga panorama matahari terbenam atau sunset.

Suasana tersebut menjadi pilihan bagi pengunjung yang ingin menghabiskan waktu luang sambil menikmati sajian yang tersedia.

Pemilik Lozy Coffee, Yunus dan Cici, Selasa,(16/9/2026) siang ,mengatakan pihaknya ingin menghadirkan tempat nongkrong yang nyaman dengan pilihan menu yang dapat dinikmati berbagai kalangan.

"Kami menghadirkan tempat nongkrong yang unik dan menyesuaikan dengan selera semua kalangan. Ada banyak pilihan menu dan minuman yang kami hadirkan untuk menambah ragam kuliner di Kota Binjai," ujar Yunus .

Selain tempat yang nyaman, Lozy Coffee juga menawarkan beragam menu makanan dan minuman yang dapat menjadi pilihan bagi masyarakat. Cafe ini buka sejak 17 Agustus 2026.

Dengan konsep yang kekinian namun tetap santai, Lozy Coffee menjadi salah satu alternatif tempat berkumpul sekaligus menikmati kopi, makanan, dan suasana sore hingga malam di kawasan Binjai Selatan. ( Oji )

Kegiatan diawali dengan Laporan Serah Terima Jabatan dan Tradisi Korps, dilanjutkan dengan pembacaan Ikrar Tekad Setia Prajurit Kodam I/BB, Tradisi Korps Penerimaan dan pernyataan penerimaan secara resmi oleh Pangdam I/BB.

Prosesi kemudian diteruskan dengan pelaksanaan sertijab, penyerahan tongkat komando, penanggalan dan penyematan tanda jabatan serta pangkat, penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan pakta integritas, Tradisi Korps Pelepasan, serta pernyataan pelepasan secara resmi oleh Pangdam I/BB.

Pangdam I/BB --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Kodam barisan yang terlihat POSMETRO MEDAN, Rabu 16 September 2026--menyampaikan, sebagai Komandan Kodim Kota Medan, berbagai sumbangsih yang telah diberikan Letnan Kolonel Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo, baik tenaga, pikiran maupun waktu, merupakan bagian dari pengabdian selama memimpin Kodim 0201/Medan.

Atas dedikasi tersebut, Pangdam menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo beserta istri.

Berbagai upaya yang telah dilaksanakan selama memimpin Kodim 0201/Medan dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung tugas Kodam I/Bukit Barisan.

Pangdam berharap pengalaman selama bertugas menjadi bekal berharga bagi Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo untuk mengemban tanggung jawab selanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Pangdam I/BB mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Letnan Kolonel Inf Fernando Batubara, S.Sos., M.Han., beserta istri sebagai Dandim 0201/Medan.

Pangdam meminta pejabat baru segera mempelajari karakteristik wilayah dan melanjutkan hal-hal positif yang telah dibangun pejabat sebelumnya, memperkuat kedekatan dengan masyarakat, membangun koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah dan Polri, serta memastikan satuan senantiasa siap menghadapi setiap perkembangan situasi.

Pangdam juga mengajak seluruh personel melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas serta saling mendukung, sehingga setiap tugas dapat dilaksanakan secara solid, responsif dan bertanggung jawab.

Kegiatan kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat, pemberian cinderamata dan foto bersama. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasdam I/BB, Irdam I/BB, Danrindam I/BB, Danrem 022/PT, Asrendam I/BB, para Asisten Kasdam I/BB, para Pamen Ahli, para Kabalakdam I/BB, LO TNI AL, LO TNI AU, para Komandan Satuan jajaran Kodam I/BB, serta Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah I/Bukit Barisan beserta jajaran pengurus.***

Mengusung tema "Kepatuhan yang Tepat, Usaha yang Sehat", kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, jajaran perangkat daerah terkait, pengurus DPK APINDO, serta pelaku usaha di Deli Serdang.

Lom Lom mengatakan, pemerintah dan dunia usaha perlu membangun komunikasi yang erat agar persoalan investasi, perizinan, dan kepatuhan terhadap regulasi dapat diselesaikan sejak awal.

"Dunia usaha merupakan salah satu pilar dan instrumen yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan Deli Serdang, memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, serta menyerap tenaga kerja," ujarnya.

Lom Lom menyebut, pemerintah lebih mengedepankan pendekatan preventif dalam pembinaan usaha. Ia mengakui masih terdapat kegiatan usaha yang belum memenuhi ketentuan perizinan, termasuk aktivitas produksi yang tidak sesuai dengan kapasitas dalam izin.

Karena itu, komunikasi langsung dengan pelaku usaha dinilai penting agar pemenuhan ketentuan dapat dilakukan sebelum berujung pada tindakan penertiban.

"Permasalahan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Pemerintah diwajibkan melakukan penertiban dan menegakkan peraturan, tetapi tentu kami berharap pendekatannya tetap bersahabat. Kita ingin melakukan pencegahan sebelum tindakan," katanya.

Selain kepatuhan, Pemkab Deli Serdang juga mendorong percepatan pelayanan perizinan untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan investor.

"Kalau perizinan bisa konkret selesai satu bulan atau satu setengah bulan, untuk apa menunggu sampai enam bulan? Ada perizinan yang prosesnya sampai enam bulan bahkan lebih," ungkapnya.

Menurutnya, pelayanan yang cepat dan pasti perlu berjalan beriringan dengan kepatuhan dunia usaha. Dengan demikian, investasi dapat berkembang, lapangan kerja semakin terbuka, dan kontribusi terhadap perekonomian daerah meningkat.

Ketua DPK APINDO Deli Serdang, Tetty Dolok Saribu, menyambut baik forum tersebut. Ia mengatakan, konsep coffee morning dibuat sebagai ruang diskusi yang santai, tetapi tetap menghasilkan solusi bagi dunia usaha.

"Konsep coffee morning ini serius tapi santai dan juga bermakna. Jadi bukan hanya sekadar duduk ngopi tanpa membawa oleh-oleh dari kegiatan ini, terutama bagi rekan-rekan industri," ujarnya.

Tetty menyebut sekitar 60 persen anggota APINDO Deli Serdang hadir dalam kegiatan tersebut. Jumlah anggota APINDO juga meningkat dari 48 perusahaan pada Agustus 2025 menjadi sekitar 60 perusahaan saat ini.

Ia menegaskan, kemudahan administrasi dan perizinan perlu diikuti komitmen perusahaan untuk memenuhi regulasi yang berlaku.

"Sebagai Ketua DPK APINDO Deli Serdang, saya tidak bisa menjadi bumper bagi teman-teman yang tidak mengikuti regulasi. Saya tidak mau menjadi pahlawan kesiangan," tegasnya.

APINDO, lanjutnya, akan terus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja sehingga berbagai persoalan dapat dibahas dan diselesaikan melalui dialog yang konstruktif.(drt)

Mengusung tema "Kepatuhan yang Tepat, Usaha yang Sehat", kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, jajaran perangkat daerah terkait, pengurus DPK APINDO, serta pelaku usaha di Deli Serdang.

Lom Lom mengatakan, pemerintah dan dunia usaha perlu membangun komunikasi yang erat agar persoalan investasi, perizinan, dan kepatuhan terhadap regulasi dapat diselesaikan sejak awal.

"Dunia usaha merupakan salah satu pilar dan instrumen yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan Deli Serdang, memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, serta menyerap tenaga kerja," ujarnya.

Lom Lom menyebut, pemerintah lebih mengedepankan pendekatan preventif dalam pembinaan usaha. Ia mengakui masih terdapat kegiatan usaha yang belum memenuhi ketentuan perizinan, termasuk aktivitas produksi yang tidak sesuai dengan kapasitas dalam izin.

Karena itu, komunikasi langsung dengan pelaku usaha dinilai penting agar pemenuhan ketentuan dapat dilakukan sebelum berujung pada tindakan penertiban.

"Permasalahan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Pemerintah diwajibkan melakukan penertiban dan menegakkan peraturan, tetapi tentu kami berharap pendekatannya tetap bersahabat. Kita ingin melakukan pencegahan sebelum tindakan," katanya.

Selain kepatuhan, Pemkab Deli Serdang juga mendorong percepatan pelayanan perizinan untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan investor.

"Kalau perizinan bisa konkret selesai satu bulan atau satu setengah bulan, untuk apa menunggu sampai enam bulan? Ada perizinan yang prosesnya sampai enam bulan bahkan lebih," ungkapnya.

Menurutnya, pelayanan yang cepat dan pasti perlu berjalan beriringan dengan kepatuhan dunia usaha. Dengan demikian, investasi dapat berkembang, lapangan kerja semakin terbuka, dan kontribusi terhadap perekonomian daerah meningkat.

Ketua DPK APINDO Deli Serdang, Tetty Dolok Saribu, menyambut baik forum tersebut. Ia mengatakan, konsep coffee morning dibuat sebagai ruang diskusi yang santai, tetapi tetap menghasilkan solusi bagi dunia usaha.

"Konsep coffee morning ini serius tapi santai dan juga bermakna. Jadi bukan hanya sekadar duduk ngopi tanpa membawa oleh-oleh dari kegiatan ini, terutama bagi rekan-rekan industri," ujarnya.

Tetty menyebut sekitar 60 persen anggota APINDO Deli Serdang hadir dalam kegiatan tersebut. Jumlah anggota APINDO juga meningkat dari 48 perusahaan pada Agustus 2025 menjadi sekitar 60 perusahaan saat ini.

Ia menegaskan, kemudahan administrasi dan perizinan perlu diikuti komitmen perusahaan untuk memenuhi regulasi yang berlaku.

"Sebagai Ketua DPK APINDO Deli Serdang, saya tidak bisa menjadi bumper bagi teman-teman yang tidak mengikuti regulasi. Saya tidak mau menjadi pahlawan kesiangan," tegasnya.

APINDO, lanjutnya, akan terus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja sehingga berbagai persoalan dapat dibahas dan diselesaikan melalui dialog yang konstruktif.(drt)

Korban diyakini meregang nyawa (red, MD) setelah dianiaya secara brutal oleh komplotan perampok bermodus polisi gadungan.

Kurang dari 24 jam, tim gabungan Polsek Medan Tembung dan Jatanras Satreskrim Polrestabes Medan berhasil meringkus dua dari empat pelaku.

Kedua tersangka yang diamankan adalah Feby Ananda Wibianto alias Nanda (22) dan Hendri Pribadi (26), keduanya merupakan warga Desa Cinta Rakyat, Percut Sei Tuan.

Kapolsek Medan Tembung, Kompol Ras Maju Tarigan menjelaskan kedua pelaku ditangkap di Jalan Kali Serayu, Desa Saentis, pada Sabtu (12/9/2026) sekitar pukul 15.00 WIB.

Peristiwa tragis ini bermula pada Sabtu (12/9/2026) dini hari. Korban bersama seorang rekannya diduga baru saja mengonsumsi narkoba di daerah Desa Cinta Rakyat.

Pergerakan mereka ternyata sudah diintai empat orang pelaku.

Di tengah jalan, komplotan pelaku menghadang sepeda motor korban.

Mereka juga menggunakan pistol mainan. Para pelaku mengaku sebagai anggota kepolisian yang sedang melakukan razia.

Korban kemudian dibawa paksa ke kawasan Pekan Kamis untuk diperiksa dan diperas.

"Motif utamanya, perampokan dan pemerasan. Karena korban mengaku tidak membawa sabu dan memilih melawan, para pelaku langsung menganiaya korban secara brutal," ujar Kompol Ras Maju Tarigan-- seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Jhony ali yang terlihat POSMETRO MEDAN, Rabu 16 September 2026.

Sementara rekan korban berhasil meloloskan diri dari sekapan, Suwarno dipukuli hingga tidak berdaya.

Dalam kondisi berlumuran darah, korban dibawa ke Bendungan Bandar Sidoras, Desa Cinta Rakyat.

Di lokasi itu, pelaku kembali menyiksa korban hingga babak belur sebelum akhirnya dibuang begitu saja.

Sabtu dini hari, warga yang melintas di sekitar bendungan terkejut melihat tubuh korban tergeletak dalam kondisi mengenaskan dengan luka parah di kepala, wajah lebam, serta kaki lecet diduga bekas diseret.

Warga segera melapor ke kepala dusun setempat yang kemudian meneruskannya ke pihak kepolisian.

Korban sempat dievakuasi ke Puskesmas Desa Tanjung Rejo sebelum akhirnya dirujuk ke RS Bhayangkara Medan karena kondisinya yang kritis.

Meski sempat mendapatkan perawatan medis, nyawa Suwarno tidak tertolong akibat luka-luka berat yang dialaminya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka Nanda berperan memukul korban hingga pingsan, sedangkan Hendri bertugas menganiaya rekan korban.

"Saat ini masih ada dua pelaku lain yang berstatus buron dan sedang kami kejar. Mereka berperan membawa korban ke bendungan dan melakukan penganiayaan lanjutan," tegas mantan Kasat Reskrim Polres Karo tersebut.

Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk pistol mainan yang digunakan pelaku untuk menakut-nakuti korban. Pihak kepolisian memastikan akan menindak tegas seluruh anggota komplotan ini ***

Upaya tersebut diwujudkan melalui pelatihan pengolahan produk/keterampilan sesuai potensi daerah dengan materi pembuatan keripik ubi yang digelar TP PKK Provinsi Sumatera Utara melalui Program Kerja Pokja II, di Aula Kantor Camat Delitua, Selasa (15/9/2026).

Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobby Nasution, turut menyerahkan sejumlah peralatan untuk mendukung proses produksi, di antaranya dua mesin pemotong ubi, kompor dan tabung gas, wajan dan serok, serta berbagai peralatan dan bahan pendukung pembuatan keripik ubi.

Ketua TP PKK Kabupaten Deli Serdang, Jelita Asri Ludin Tambunan, mengapresiasi perhatian dan dukungan TP PKK Provinsi Sumatera Utara terhadap pengembangan potensi usaha lokal.

"Alhamdulillah, hari ini kita mendapat bantuan dua mesin pemotong ubi yang nantinya bisa digunakan untuk mengolah ubi menjadi keripik. Dengan alat ini, proses produksi diharapkan lebih cepat, lebih bersih, dan hasilnya semakin baik," ujarnya.

Menurut Jelita, dukungan peralatan tersebut dapat membantu meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memberikan kemudahan dalam proses pengolahan.

Ia berharap keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan dan peralatan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sehingga keripik ubi mampu berkembang menjadi produk yang lebih berkualitas dan memiliki nilai jual lebih baik.

"Semoga produksinya semakin banyak, kualitasnya semakin baik, dan usaha masyarakat semakin maju," katanya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Staf I TP PKK Kabupaten Deli Serdang, Asniar Lom Lom Suwondo, jajaran TP PKK Kabupaten Deli Serdang, serta Pokja II TP PKK Kabupaten Deli Serdang. (drt)

Kapolsek Bilah Hilir, AKP Armen Faisal membenarkan pria yang diamankan tersebut diketahui berinisial MS alias Hombing, warga Dusun Sei Mambang Hilir II, Desa Sei Tampang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu.

Informasi penangkapan bermula ketika personel Unit Reskrim Polsek Bilah Hilir menerima informasi dari masyarakat melalui layanan Call Center Polri Presisi sekitar pukul 18.00 WIB. Informasi tersebut menyebutkan adanya dugaan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Desa Selat Besar yang diduga dilakukan seorang pria dengan panggilan Hombing

Dari hasil penyelidikan, petugas mengetahui pria yang dimaksud sedang berada di sebuah rumah milik keluarganya di Desa Selat Besar.

Petugas kemudian bergerak ke lokasi, dan sekitar pukul 21.00 WIB melakukan penggerebekan. Hasilnya, petugas mengamankan Hombing yang saat itu disebut sedang berdiri di pintu depan rumah.

Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan dua bungkus plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu.

Dalam pemeriksaan awal, Hombing disebut mengakui bahwa barang yang ditemukan tersebut merupakan miliknya. Kepada petugas, ia juga mengaku memperoleh barang diduga sabu tersebut dari seorang pria yang dikenalnya dengan nama Wiki.

Polisi kemudian melakukan pengembangan dengan mencari keberadaan Wiki. Namun, hingga proses pengembangan dilakukan, pria tersebut belum berhasil ditemukan.

Adapun barang bukti yang diamankan dalam penangkapan tersebut yakni dua bungkus plastik klip ukuran sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,44 gram, satu buah pipet kecil berbentuk sekop, serta satu unit telepon seluler.

Polisi masih melakukan proses penyidikan dan pengembangan untuk mengungkap asal-usul barang diduga narkotika tersebut serta mencari keberadaan pihak lain yang disebut dalam pemeriksaan. (BS)

Rapat evaluasi membahas berbagai aspek pelaksanaan SNPMB, mulai dari tahapan persiapan, sosialisasi, pelayanan informasi, proses pendaftaran, pelaksanaan seleksi, hingga pelayanan kepada calon mahasiswa. Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru UNIMED pada tahun berikutnya.

Wakil Rektor Bidang Akademik UNIMED, Dr. Abil Mansyur, M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa evaluasi merupakan bagian penting dalam memastikan seluruh proses penerimaan mahasiswa baru berjalan transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Melalui rapat evaluasi ini, kita ingin melihat secara komprehensif pelaksanaan SNPMB Tahun 2026, baik capaian maupun berbagai kendala yang ditemui. Hasil evaluasi ini harus menjadi bahan perbaikan agar pelayanan kepada calon mahasiswa semakin baik, cepat, akurat, dan memberikan kepastian informasi," ujar Dr. Abil Mansyur.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antarunit dalam mendukung keberhasilan penerimaan mahasiswa baru. Menurutnya, seluruh unsur yang terlibat memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, UNIMED berharap dapat merumuskan rekomendasi dan langkah tindak lanjut untuk menyempurnakan pelaksanaan seleksi mahasiswa baru, sekaligus memperkuat komitmen universitas terhadap proses penerimaan yang objektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. (Hum)

Kedatangan tim ini dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 5 Tahun 2026, serta Surat Perintah Puslitbang Polri No. Sprin/922/VIII/LIT.1./2026 tanggal 6 Agustus 2026.

Fokus penelitian ini mengkaji kesesuaian norma indeks penyelidikan dan penyelidikan tindak pidana dengan kebutuhan operasional riil serta karakteristik kewilayahan guna mewujudkan efektivitas penegakan hukum.

Rombongan Tim Puslitbang Polri dipimpin Peneliti Utama Brigjen Pol Budi Karyono, S.H., didampingi Ketua Tim Kombes Pol Moh. Nurhidayat, S.H., S.I.K., M.M., serta Konsultan Dari BRIN Dini Dwikusumaningrum, S.Sos, M.S. (Peneliti Ahli Pertama Badan Riset Dan Inovasi), Perwira dan Brigadir Tim Peneliti/Supervisi Puslitbang Polri.

Hadir pula pejabat dari Biro Rena Polda Sumut yakni Ps. Kabag Strajen Rorena Pembina M. Husni Tamrin Nasution, S.E., M.M., dan Ps. Kabag Renprograr Rorena Pembina Melisa Aryanti, S.E., M.M. Kasubbag Renmin Ditreskrimum Polda Sumut.

Tim Penelitian--seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Humas polres simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN, Rabu 16 September 2026-- menyampaikan kegiatan ini mencakup Polres Simalungun, Polres Pematangsiantar, Polres Dairi dan Polres Pakpak Bharat.

Tujuannya memastikan rumusan norma yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan operasional personel di jajaran.

Acara berlangsung khidmat dengan rangkaian pembukaan, pembacaan doa, pemutaran video profil Puslitbang Polri dan video pengantar penelitian, sambutan-sambutan, hingga sesi foto bersama.

Turut hadir Wakapolres Simalungun Kompol Imam Alriyuddin, S.H., M.H., para Kapolsek, Kasat, pejabat utama, penyidik, serta perwira dan anggota dari Polres yang bersangkutan.

Kegiatan ini menjadi langkah nyata Polri Presisi dalam menyusun kebijakan berbasis data dan fakta lapangan, agar pelayanan serta penegakan hukum kepada masyarakat semakin tepat, cepat, dan akuntabel.***

Kegiatan ini menjadi bagian dari PkM Skema Kebijakan Tahun 2026 yang menempatkan ruang kelas sebagai tempat utama untuk membangun kemampuan akademik siswa, bukan semata-mata melalui latihan soal, tetapi melalui proses belajar yang memberi perhatian pada cara siswa memahami, bernalar, dan memecahkan masalah.

Program diketuai oleh Dr. Abil Mansyur, S.Si., M.Si., bersama Dr. Muliawan Firdaus, S.Pd., M.Si., Dr. Elmanani Simamora, M.Si., Dr. Tiur Malasari Siregar, S.Pd., M.Si., dan Budi Halomoan Siregar, S.Pd., M.Sc. Pelaksanaannya juga melibatkan dosen pendamping dan mahasiswa yang bekerja bersama guru di sekolah mitra. Pendampingan dilakukan di Pesantren Arkanudin, SMP Negeri 3 Kualuh Hulu Londut, SMP Negeri 2 Kualuh Hulu Sono Martani, SMP Negeri 5 Sialang Taji, dan SMP Negeri 4 Kualuh Selatan Simangalami. Sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan, tim terlebih dahulu melakukan observasi dan diskusi bersama sekolah agar rancangan kegiatan dapat disesuaikan dengan karakter pembelajaran dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

Kegiatan kemudian dilaksanakan dalam dua tahap. Praktik Baik I dan Praktik Baik II . Pola dua tahap ini dirancang agar guru tidak hanya menerima penjelasan mengenai pembelajaran adaptif, tetapi mengalami sendiri proses belajar profesional: melihat contoh, mengamati bagaimana keputusan pembelajaran dibuat, mencoba menerapkannya di kelas, lalu mendiskusikan kembali hasilnya bersama dosen pendamping.

Pada Praktik Baik I, dosen pendamping masuk ke kelas sebagai role model. Guru mengamati bagaimana pembelajaran dimulai melalui apersepsi dan pertanyaan pemantik, kemudian memperhatikan respons siswa untuk mengetahui kesiapan mereka dalam mengikuti pembelajaran. Perhatian tidak hanya diarahkan pada benar atau salahnya jawaban siswa. Cara siswa menjelaskan pemikiran, memilih strategi, berdiskusi, menggunakan informasi, dan menyelesaikan masalah juga menjadi bagian penting dari proses belajar. Dari situ, guru dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kebutuhan siswa dan menentukan bentuk dukungan yang paling sesuai selama pembelajaran berlangsung.

Prinsip adaptif kemudian terlihat dari bagaimana siswa memperoleh dukungan belajar. Siswa yang masih membutuhkan penguatan dapat memperoleh pertanyaan pengarah, contoh, atau scaffolding yang lebih terstruktur, sedangkan siswa yang sudah menunjukkan penguasaan yang lebih baik diberikan aktivitas pengayaan dan tantangan yang lebih tinggi. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk memberi label kepada siswa berdasarkan kemampuan, melainkan untuk memastikan bahwa setiap siswa memperoleh kesempatan berkembang dari titik belajarnya masing-masing. Orientasi terhadap TKA pun ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu memperkuat kemampuan memahami informasi, menerapkan konsep, melakukan analisis, bernalar, dan memecahkan masalah.

Pada Praktik Baik II, peran mulai bergeser. Guru yang sebelumnya lebih banyak mengamati kemudian menjadi pelaksana utama pembelajaran, sedangkan dosen mengambil posisi sebagai pendamping dan pengamat. Guru mulai membawa hasil pengamatan dan asesmen ke dalam keputusan-keputusan yang dibuat selama proses belajar. Ketika menemukan siswa yang membutuhkan bantuan, guru memberikan penguatan; ketika siswa menunjukkan perkembangan yang lebih baik, guru memberikan tantangan berikutnya. Diskusi kelas, LKPD, pekerjaan siswa, pertanyaan yang muncul, dan cara siswa memberikan alasan menjadi informasi yang dapat digunakan untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran.

Teknologi Artificial Intelligence (AI) digunakan secara proporsional sebagai salah satu alat bantu bagi guru, terutama untuk menyiapkan alternatif materi, soal, aktivitas, maupun pengayaan. Namun, teknologi tidak ditempatkan sebagai pusat pembelajaran. Setiap bahan tetap diperiksa dan disesuaikan oleh guru dengan tujuan pembelajaran dan kondisi siswa sebelum digunakan di kelas. Peran utama tetap berada pada guru yang membaca situasi kelas, memahami respons siswa, memilih bentuk bantuan, serta menentukan langkah pembelajaran berikutnya.

Melalui dua tahap Praktik Baik tersebut, guru memperoleh pengalaman yang utuh: melihat contoh, mencoba sendiri, berdiskusi, menerima masukan, lalu memperbaiki praktik pembelajaran. Pengalaman ini diharapkan tidak berhenti ketika program PkM selesai, tetapi dapat berkembang menjadi bagian dari praktik pembelajaran sehari-hari. Pembelajaran adaptif pada akhirnya bukan sekadar metode, melainkan cara memandang siswa sebagai individu yang memiliki kebutuhan belajar beragam dan layak mendapat dukungan yang sesuai.(hum)

Pendampingan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada para penyandang disabilitas yang sedang mengembangkan usaha makanan dan minuman. Di tengah keterbatasan yang dimiliki, mereka menunjukkan semangat dan kemandirian untuk terus berkarya serta membangun usaha yang dapat menjadi sumber penghasilan bagi keluarga, Selasa (15/09/2026).

Dalam kegiatan tersebut, para pelaku usaha menyampaikan keinginan untuk mendapatkan informasi dan pendampingan mengenai sertifikasi halal. Mereka ingin memastikan produk makanan dan minuman yang dihasilkan tidak hanya memiliki kualitas yang baik, tetapi juga memenuhi ketentuan kehalalan sehingga semakin memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen. Ratna Sari memberikan penjelasan mengenai tahapan yang perlu dipersiapkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh Sertifikat Halal, mulai dari pemahaman mengenai persyaratan, data usaha dan produk, bahan yang digunakan, proses produksi, hingga pentingnya menjaga konsistensi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Selain membahas proses sertifikasi, pendampingan juga diarahkan pada pemahaman mengenai penggunaan logo halal pada produk. Para usaha pelaku diberikan pemahaman bahwa logo halal bukan sekedar simbol pada kemasan, tetapi merupakan bagian dari identitas produk yang telah memenuhi ketentuan sertifikasi dan harus digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Pendampingan ini bukan hanya tentang bagaimana mendapatkan sertifikat halal, tetapi juga bagaimana pelaku usaha memahami proses dan mampu menjaga kehalalan produknya secara berkelanjutan. Para penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka," ujar Ratna Sari.

Menurutnya, sertifikasi halal dapat menjadi salah satu pintu untuk meningkatkan daya saing usaha. Ketika produk telah memiliki legalitas dan jaminan halal, pelaku UMKM memiliki peluang yang lebih besar untuk memperluas pasar, membangun kepercayaan konsumen, serta mengembangkan usaha secara lebih profesional.

Pendampingan kepada komunitas Rumah Disabilitas ini menjadi bagian dari upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat yang dilakukan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Pantai Cermin. Pemberdayaan tidak hanya ditujukan kepada kelompok masyarakat secara umum, tetapi juga memastikan kelompok penyandang disabilitas mendapatkan akses, pendampingan, dan kesempatan yang setara dalam mengembangkan ekonomi.

Di balik produk makanan dan minuman yang mereka hasilkan, terdapat perjuangan, kreativitas, dan harapan untuk hidup lebih mandiri. Oleh karena itu, pendampingan sertifikasi halal diharapkan tidak berhenti pada penerbitannya sebuah sertifikat, tetapi menjadi langkah awal untuk membuka peluang usaha yang lebih luas bagi penyandang disabilitas. Melalui kolaborasi dan pendampingan yang berkelanjutan, KUA Kecamatan Pantai Cermin berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat. Sertifikasi halal bukan hanya tentang label pada sebuah produk, tetapi tentang membangun kepercayaan, membuka peluang, dan mewujudkan kemandirian ekonomi umat tanpa kecuali.(hkm)

Misalnya, memfasilitasi Perayaan Natal Umat Katolik se-Kota Pematangsiantar dan juga perayaan Paskah. Bahkan tahun ini, akan tetap dilaksanakan Perayaan Natal Umat Katolik yang diselenggarakan 28 Desember mendatang

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Ir Daud Simanjuntak MM dalam sambutannya pada Pembukaan Musyawarah Nasional XV UNIO Indonesia, yang digelar di Catholic Center - Pusat Pembinaan Umat Keuskupan Agung Medan (CC-PPU KAM), Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba, Senin (14/09/2026) malam.

"Seiring doa, kiranya Tuhan Allah Tritunggal Maha Kudus memberikan kesehatan yang prima dan kebijaksanaan dalam memimpin Kota Pematangsiantar. Kiranya acara ini berjalan lancar dan sukses," kata Daud.

Wesly Silalahi dalam sambutannya menyampaikan, atas nama Pemerintah Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, sekaligus atas nama masyarakat, mengucapkan selamat datang dan selamat bermusyawarah kepada seluruh peserta Munas XV Unio Indonesia.

Kata Wesly Silalahi, merupakan suatu kehormatan bagi Kota Pematangsiantar dipercaya menjadi tempat berlangsungnya rangkaian kegiatan Musyawarah Nasional XV Unio Indonesia.

"Kehadiran para Romo dan seluruh peserta dari berbagai wilayah Indonesia tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami," sebut Wesly Silalahi-- seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Pemko Pematangsiantar yang terlihat POSMETRO MEDAN, Rabu 16 September 2026.

Dia berharap melalui Munas XV, Unio Indonesia semakin mampu memperkuat peran dan kontribusinya, baik dalam kehidupan gereja maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Nilai-nilai seperti persaudaraan, kepedulian, pelayanan, dan toleransi yang damai, merupakan nilai yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Terlebih bagi Kota Pematangsiantar yang sejak dahulu dikenal sebagai kota yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat.

"Bagi kami, keberagaman bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan, melainkan kekuatan yang harus kita rawat bersama. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pematangsiantar sangat mengapresiasi setiap kegiatan keagamaan dan organisasi yang turut membangun semangat kerukunan, serta memperkuat kehidupan sosial kemasyarakatan," sebutnya.

Kepada seluruh peserta Munas XV Unio Indonesia, Wesly berharap selama berada di Kota Pematangsiantar, selain mengikuti seluruh agenda musyawarah dengan baik, agar dapat menikmati suasana kota serta berinteraksi dengan masyarakat.

"Mari jadikan momentum ini sebagai kesempatan untuk memperkuat kebersamaan, mempererat tali persaudaraan, dan menghadirkan semakin banyak karya pelayanan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa," tukas Wesly sembari membuka Musyawarah Nasional XV Unio Indonesia secara resmi.

Sebelumnya, Ketua Unio Indonesia Rm Florens Maxi Unbria dalam sambutannya menyampaikan, tema Munas Unio Indonesia XV saat ini yakni "Imam Diosesan Rasul Spiritualitas Kristiani di Era Digital".

Tema ini dinilai sangat relevan dan menggema pada ajakan uskup se-Asia bulan Juli lalu.

Pada kesempatan ini, ia mengapresiasi toleransi di Kota Pematangsiantar yang terawat dengan baik dan mendapat peringkat ke-4 se- Indonesia versi Setara Institute.

"Sehingga toleransi di Kota Pematangsiantar semakin bersinar dan berdampak untuk Indonesia. Proficiat kepada Bapak Wali Kota dan masyarakat kota Pematangsiantar," katanya.

Pembukaan Munas Unio Indonesia juga dimeriahkan hiburan, seperti penampilan tari 10 etnik Sumut dari RS Harapan, dan sejumlah hiburan menarik lainnya.

Turut hadir, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr Antonius Subianto Bunjamin, para Uskup se- Indonesia yang diwakili 12 Uskup.***

Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi UIN Sumatera Utara Medan bersama Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dan PT Indako Trading Coy Medan sebagai upaya meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya keselamatan, etika, dan kedisiplinan dalam berlalu lintas.

Mewakili Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan yang berhalangan hadir, Prof. Dr. Achyar Zein, M.Ag., membuka kegiatan sekaligus menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat. Ia menegaskan bahwa keselamatan berkendara perlu menjadi bagian dari budaya mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan.

"Jadikan ini budaya terbaik, budaya kampus. Apalagi kita kampus yang mengatasnamakan Islam dan bernuansa moral, kita harus menjadi contoh dan teladan, minimal di dalam berkendara," ujarnya.

Prof. Achyar juga mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap aturan lalu lintas tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral terhadap keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Materi mengenai keselamatan lalu lintas disampaikan oleh Kompol Hendri Matondang, S.H., M.H., selaku Kasubdit Kamsel Polda Sumatera Utara. Ia menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor utama yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, yakni faktor manusia, kendaraan, dan alam.

Kompol Hendri menekankan pentingnya memastikan kondisi fisik tetap prima, kendaraan dalam kondisi layak dan lengkap, menggunakan helm, mematuhi rambu serta marka jalan, menjaga jarak aman, tidak menggunakan telepon seluler saat berkendara, serta tidak memaksakan diri mengemudi ketika mengantuk atau lelah.

"Kalau Adik-adik kurang sehat atau sedang mengantuk, hentikan. Lebih baik istirahat dulu, baru gunakan kendaraan," pesannya kepada para mahasiswa.

Selain membahas keselamatan lalu lintas, kegiatan tersebut juga menghadirkan Fadli, SCA Diploma, selaku coffee expert, yang membahas keterkaitan antara kopi, kafein, rasa kantuk, dan kewaspadaan saat berkendara.

Fadli menjelaskan bahwa kafein dapat membantu meningkatkan kewaspadaan dengan menghambat efek adenosin. Namun, kopi bukanlah pengganti tidur. Karena itu, pengendara yang merasa mengantuk tetap dianjurkan untuk menghentikan perjalanan dan beristirahat.

Materi selanjutnya disampaikan oleh Wan Muhammad Fahreza, S.T., instruktur Safety Riding PT Indako Trading Coy Medan. Ia mengajak mahasiswa memahami bahwa generasi muda memiliki beragam mimpi dan cita-cita yang harus diperjuangkan dengan tetap mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan.

Menurutnya, rasa kantuk dapat menurunkan konsentrasi, memperlambat waktu reaksi, mengurangi kemampuan memperkirakan jarak, hingga menyebabkan microsleep yang sangat berbahaya ketika berkendara.

Ia mengingatkan mahasiswa untuk tidur yang cukup, beristirahat secara berkala selama perjalanan, menjaga hidrasi, merencanakan perjalanan dengan baik, serta menggunakan perlengkapan keselamatan secara lengkap, seperti helm, jaket, sarung tangan, dan celana panjang.

Melalui kegiatan tersebut, UIN Sumatera Utara Medan berharap mahasiswa mampu menerapkan budaya "Cari Aman" dalam kehidupan sehari-hari sekaligus menjadi teladan dalam membangun budaya tertib dan berkeselamatan di jalan raya.

Pesan utama kegiatan tersebut dirangkum dalam tiga komitmen, yaitu tidur cukup, tetap fokus saat berkendara, dan menggunakan perlengkapan keselamatan secara lengkap.

Dengan demikian, semangat "Secangkir Kopi, Sejuta Mimpi" tidak hanya menjadi tema kegiatan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa setiap mimpi memiliki perjalanan panjang yang harus ditempuh dengan aman, disiplin, dan bertanggung jawab. (Hun)