Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dir res PPA dan PPO) Polda Sumut Kombes Pol. Kristinatara Wahyuningrum, yang didampingi wakilnya, AKBP Yon Edi Winara dan didampingi Kabid Humas Kombes Ferry Walintukan, mengungkapkan kasus tersebut dalam konferensi pers di Mapolda Sumut, Rabu (11/11/2026).

Ia menjelaskan, pengungkapan dilakukan Subdit III Ditres PPA dan PPO melalui dua laporan polisi tertanggal 3 dan 4 Oktober 2026. Kedua jaringan menggunakan modus berbeda, yakni menyamarkan keberangkatan calon PMI sebagai wisatawan dan memberangkatkan pekerja melalui jalur laut tidak resmi menggunakan kapal tongkang.

"Pengungkapan ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri kepada masyarakat. Kami berkomitmen memastikan setiap tindak pidana terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan ditangani secara profesional, tegas, dan sesuai ketentuan hukum," ujar Kristinatara.

Dalam kasus pertama, polisi menangkap dua perempuan berinisial S alias R (40) dan ES (41) di kawasan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, pada 2 Oktober 2026.

ES berperan merekrut calon PMI dan membantu pengurusan paspor, sedangkan S alias R bertugas mengatur transportasi serta tiket keberangkatan melalui Pelabuhan Tanjung Balai menuju Malaysia.

Keduanya diduga merekrut dua perempuan berinisial R.A. (24), warga Tebing Tinggi, dan N.R. (20), warga Serdang Bedagai, yang dijanjikan bekerja sebagai perawat lansia dan pengasuh bayi dengan upah masing-masing sekitar Rp6,7 juta dan Rp8,6 juta per bulan.

Petugas juga menggagalkan keberangkatan tiga calon PMI lainnya yang hendak berangkat secara mandiri. Dengan demikian, lima orang berhasil diselamatkan dalam perkara pertama.

"Modus yang digunakan adalah mengelabui petugas imigrasi dengan membuat keberangkatan calon PMI seolah-olah untuk perjalanan wisata atau pelancongan, padahal tujuan sebenarnya untuk bekerja di Malaysia," jelasnya.

Pada kasus kedua, polisi menangkap S.B. alias Pak H (57) dan M.D.T. (43), seorang PNS, di kawasan Air Genting, Kabupaten Asahan, pada 3 Oktober 2026.

S.B. diduga berperan merekrut, menampung, dan mengatur pemberangkatan calon PMI melalui jalur laut tidak resmi menggunakan kapal tongkang. Sementara M.D.T. diduga bertugas menjemput calon pekerja dari sejumlah lokasi, yakni loket bus Putra Pelangi, gerbang Tol Bandar Selamat, dan Bandara Internasional Kualanamu.

Dari jaringan tersebut, polisi menyelamatkan enam calon PMI asal Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Utara.

Dalam pengungkapan perkara kedua, penyidik menyita dua unit mobil, masing-masing Mitsubishi Pajero Sport dan Ford Everest, sembilan unit telepon genggam, serta uang tunai Rp8,6 juta. Penyidik juga telah memeriksa sembilan saksi dan meminta keterangan ahli dari Dinas Ketenagakerjaan serta BP3MI.

Kristinatara mengatakan, penanganan kedua perkara tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, BP3MI Sumut, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, dan Laboratorium Forensik PoldaSumut.

Atas perbuatannya, dua tersangka dalam kasus pertama dijerat dengan Pasal 455 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau Pasal 81 subsider Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (Ril/Dam).

Sementara dua tersangka dalam kasus kedua dijerat Pasal 81 subsider Pasal 83 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

"Kami tegaskan tidak ada toleransi terhadap kekerasan, eksploitasi, maupun perdagangan manusia, siapa pun pelakunya. Namun, terhadap perkara yang masih dalam proses penyidikan, kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," tegas Kristinatara.

PoldaSumut mengimbau masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar menggunakan jalur resmi dan memastikan legalitas proses penempatan guna menghindari risiko menjadi korban eksploitasi maupun tindak pidana perdagangan orang.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan bahwa penghentian tersebut dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan dan gelar perkara dengan mempertimbangkan kecukupan alat bukti serta unsur tindak pidana.

"Untuk kasus inisial WL, penyidikan yang ditangani Polrestabes Medan sudah dihentikan. Sementara dua laporan lainnya yang ditangani Ditreskrimum dan Ditressiber Polda Sumut juga dihentikan pada tahap penyelidikan," ujar Ferry saat memberikan keterangan kepada wartawan di Mapolda Sumut, Rabu (11/11/2026).

Ia menjelaskan, penghentian penanganan ketiga laporan tersebut memiliki dasar dan pertimbangan hukum sesuai tahapan proses masing-masing.

Untuk laporan yang ditangani Polrestabes Medan, disepakati dilakukan penghentian penyidikan karena tidak didukung kecukupan alat bukti untuk memenuhi unsur tindak pidana.

Sementara itu, dua laporan yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dan Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Sumut dihentikan pada tahap penyelidikan. Berdasarkan hasil gelar perkara, kedua laporan tersebut dinilai tidak memenuhi unsur tindak pidana sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Sebelumnya, Polda Sumut telah melaksanakan gelar perkara bersama pada Jumat (6/11/2026) di Aula Bharadaksa Ditreskrimum Polda Sumut. Kegiatan tersebut dipimpin Plt. Irwasda Polda Sumut Kombes Pol. Famudin, S.I.K., M.H., bersama Dirreskrimum Polda Sumut Kombes Pol. Cornelis M. Simanjuntak, S.I.K., M.H.

Gelar perkara tersebut melibatkan unsur pengawasan internal, fungsi hukum, dan penyidik dari satuan kewilayahan maupun Polda Sumut, di antaranya Itwasda, Bidkum, Bid Propam, Ditreskrimum, Ditressiber, serta Polrestabes Medan.

Adapun tiga laporan polisi yang menjadi pembahasan meliputi LP/A/74/VIII/2026 tanggal 2 Agustus 2026 yang ditangani Polrestabes Medan, LP/B/1286/VIII/2026 tanggal 6 Agustus 2026 yang ditangani Ditreskrimum Polda Sumut, serta LP/B/1352/VIII/2026 tanggal 15 Agustus 2026 yang ditangani Ditressiber Polda Sumut.

Ferry menegaskan bahwa keputusan penghentian tersebut merupakan hasil evaluasi dan pembahasan melalui mekanisme gelar perkara dengan memperhatikan fakta-fakta hukum serta alat bukti yang diperoleh selama proses penanganan laporan.

Polda Sumut berkomitmen menjalankan setiap proses penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel, dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.(js).

Hal itu disampaikan Anwar Sadat Siregar dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, 10 November 2026. Menurutnya, perkembangan teknologi dan digital membuat banyak informasi beredar dengan cepat, ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang pro dan ada yang kontra.

Anwar Sadat Siregar meminta masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan informasi negatif yang berpotensi memecah belah. Termasuk isu-isu yang sedang ramai diperbincangkan, seperti isu penyadapan dan isu-isu lainnya yang beredar di media sosial.

"Mari kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Yang kedua, mari kita tangkal bersama informasi yang bersifat misinformasi dan disinformasi. Dan kita tetap junjung tinggi mimpi bangsa kita," kata Anwar Sadat Siregar, Rabu (11/11/2026).

Ia menegaskan, masyarakat jangan sampai terpukau atau terpecah belah hanya karena informasi yang belum jelas kebenarannya.

"Jangan mudah terprovokasi dengan informasi yang negatif," tegas Anwar.

Dalam kesempatan itu, Anwar Sadat Siregar juga menyinggung soal kepemimpinan di Kabupaten Deli Serdang. Menurutnya, Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan saat ini sedang berniat membangun Kabupaten Deli Serdang.

Bahkan, kata Anwar Sadat Siregar, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang banyak mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat atas capaian-capaian pembangunan di Kabupaten Deli Serdang.

Terkait banyaknya komentar netizen di media sosial yang menyasar Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM, hingga Pejabat lainnya, termasuk isu yang berkaitan dengan BPN, Anwar Sadat Siregar menjelaskan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah prosedural.

Menurutnya, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Deli Serdang sudah melakukan dua tahapan.

"Satu, melakukan (laporan) ke META. Kedua, kemudian menginformasikan kepada masyarakat," jelas Anwar Sadat Siregar.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak mau diajak menyebar berita bohong.

"Ketiga, saya masih mengimbau kepada masyarakat, jangan mau diajak menyebar berita bohong," ucap Anwar Sadat Siregar.

Terkait apakah komentar-komentar netizen tersebut sudah masuk ke ranah hukum atau Undang-Undang ITE, Anwar Sadat Siregar menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Polda Sumatera Utara.

"Secara prosedurnya, kita sudah melakukan 2 tahapan," tutupnya, tanpa merinci lebih lanjut soal proses hukumnya. (Ril/Dam)

Komitmen tersebut diwujudkan dalam kegiatan Kumpul Bersama Masyarakat dan Deklarasi Menolak Narkoba dari Kelurahan yang berlangsung di Lapangan Balai Desa, Jalan Balai Desa, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan ini dihadiri Wakapolrestabes Medan AKBP Rudy Silaen, S.H., S.I.K., M.I.Kom., perwakilan Pemerintah Kota Medan Asisten 1 Pemerintahan bpk M.Sofyan,S.Sos, M.A.P. Wakil Ketua DPRD Kota Medan H. Zulkarnaen, S.K.M., perwakilan Kodim 0201/Medan Pasi Ops Kodim Mayor. Tobing, para camat, lurah, Danramil, Kapolsek jajaran, tokoh agama serta tokoh masyarakat.

Dalam arahannya, Kapolrestabes Medan menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan secara sektoral ataupun hanya dibebankan kepada kepolisian. Diperlukan sinergi dan kepedulian bersama untuk menemukan akar persoalan yang menyebabkan seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, sekaligus memperkuat upaya pencegahan sejak tingkat lingkungan dan kelurahan.

"Pengungkapan kasus narkoba adalah sebuah prestasi, tetapi mencegah manusia dari narkoba itu adalah hal yang manusiawi. Mari kita bergandengan tangan, saling menguatkan untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba," tegas Kapolrestabes Medan.

Kapolrestabes juga mengingatkan bahwa ancaman narkoba tidak mengenal usia maupun status sosial. Bahkan, anak-anak di bawah umur kini turut menjadi kelompok yang rentan terjerumus. Karena itu, para lurah diminta membangun komunikasi dan kerja sama aktif dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa serta seluruh elemen masyarakat untuk mendeteksi dan mencegah potensi peredaran narkoba di wilayah masing-masing.

"Pelaku narkoba, kamu bisa berlari, tetapi kamu tidak bisa bersembunyi. Pasti akan saya tangkap," tegasnya sebagai bentuk komitmen penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan narkotika.

Kegiatan tersebut juga diwarnai pembacaan deklarasi, penyematan rompi Polisi Bersama Masyarakat Sumatera Utara Tolak Narkoba serta penandatanganan fakta integritas sebagai simbol komitmen bersama. Perwakilan Pemerintah Kota Medan dan DPRD Kota Medan turut menyampaikan dukungan penuh terhadap gerakan pemberantasan narkoba yang melibatkan seluruh unsur masyarakat.

Melalui gerakan ini, Polrestabes Medan mengajak seluruh kelurahan menjadi garda terdepan dalam membangun lingkungan yang aman, sehat dan bebas narkoba. Sebab, keberhasilan memberantas narkoba bukan semata-mata diukur dari banyaknya pelaku yang ditangkap, tetapi juga dari semakin banyaknya masyarakat yang terselamatkan.

Dari kelurahan kita bergerak, dari lingkungan kita melawan, bersama masyarakat kita wujudkan Kota Medan yang aman dan bebas narkoba. (Dam)

Program yang diluncurkan di Jalan Abdul Hakim ini menjadi langkah nyata untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong sekaligus mengajak masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut mengambil peran dalam menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan tempat tinggalnya.

Peluncuran tersebut diresmikan langsung oleh Camat Medan Selayang, DR. M. Husnul Hafiz Rambe, S.STP., M.AP., dan dihadiri unsur LPM Kecamatan dan Kelurahan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Lansia Ceria Mandiri, Karang Taruna Selayang, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, serta warga setempat.

Dalam sambutannya, Camat Medan Selayang menyampaikan apresiasi atas inovasi yang digagas Lurah PB Selayang I tersebut. Ia menyebut peluncuran SIGAP Kamberling, Poskamberling, dan Bank Sampah Kamberling ini sebagai yang pertama di Kota Medan.

Ia berharap program tersebut tidak berhenti sebatas kegiatan seremonial, melainkan benar-benar dijalankan secara konsisten dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat.

Menurutnya, keamanan dan kebersihan lingkungan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah maupun aparat. Dibutuhkan kesadaran, kepedulian, dan keterlibatan aktif masyarakat agar lingkungan menjadi lebih aman, nyaman, dan sehat.

Sementara itu, Lurah PB Selayang I, Rolind Prihady, menegaskan bahwa SIGAP dirancang sebagai sistem kerja bersama yang mengintegrasikan kepedulian sosial, keamanan lingkungan, dan pengelolaan sampah dalam satu gerakan partisipatif.

Melalui Poskamberling, warga didorong untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan, seperti tindak kriminalitas, kenakalan remaja, hingga penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Poskamberling juga diarahkan menjadi pusat koordinasi dan pelaporan cepat yang terhubung dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta unsur terkait lainnya.

Tak hanya menjaga keamanan, program ini juga menyasar persoalan kebersihan yang selama ini menjadi tantangan di lingkungan masyarakat. Melalui Bank Sampah Kamberling, warga diajak membiasakan diri memilah dan mengelola sampah agar lebih bermanfaat serta memiliki nilai ekonomis.

Dengan konsep tersebut, masyarakat diharapkan memahami bahwa menjaga lingkungan bukan hanya soal membuang sampah pada tempatnya, tetapi juga bagaimana mengelola sampah secara bertanggung jawab dan menjadikannya peluang yang bernilai.

Kehadiran Karang Taruna, LPM, kelompok masyarakat, pengurus RT/RW, serta unsur tiga pilar menjadi bagian penting dalam menyukseskan gerakan ini. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu memperkuat solidaritas dan menciptakan lingkungan yang lebih tertib serta produktif.

Usai peresmian, Camat Medan Selayang bersama rombongan melanjutkan kegiatan dengan meninjau langsung fasilitas Poskamberling dan Bank Sampah Kamberling yang disiapkan sebagai sarana pendukung pelaksanaan program.

Peluncuran SIGAP ini menjadi tantangan sekaligus pembuktian bagi Kelurahan PB Selayang I bahwa inovasi pelayanan masyarakat harus diwujudkan melalui kerja nyata, bukan sekadar slogan.

Jika berjalan konsisten dan mendapat dukungan penuh warga, SIGAP berpotensi menjadi model pemberdayaan masyarakat yang dapat diterapkan di kelurahan lain di Kota Medan. (Bud).

"Saya kembali mendeklarasikan komitmen membersihkan peredaran narkotika dari wilayah hukum Polrestabes Medan,"tegasnya, Selasa (10/11/2026) di Mapolrestabes Medan.

Sesuai dengan tagline 'Polisi Bersama Masyarakat' ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban Kota Medan termasuk menghempang beredarnya narkoba.

Hal itu dikatakannya saat menerima apresiasi dari TRIBRATA TV atas keberhasilannya menjaga situasi keamanan Kota Medan. "Apresiasi ini kami berikan karena kami menilai banyak keberhasilan Kapolrestabes Medan dalam menjaga keamanan Kota Medan, " kata Toga Nainggolan, Dewan Redaksi TRIBRATA TV.

Dikatakannya, penghargaan ini didasarkan pada komitmen dan janji Kombes Pol Jean Calvjin yang dijalankan secara konsisten.

"Penilaian kami sederhana, 3 janji memberantas narkoba, begal dan rayap besi secara konsisten dilakukan Kapolrestabes Medan. Sehingga saat ini kejahatan begal dan rayap besi jauh berkurang," kata Toga.

Dalam kesempatan yang sama, Pemred TRIBRATA TV, Edrin Adriansyah mengatakan dalam upaya pemberantasan narkoba, redaksi menilai kinerja Kapolrestabes dan jajarannya telah melebihi ekspetasi khususnya keberhasilan memberantas narkoba di kawasan Jermal.

"Bertahun-tahun lokasi ini dikenal sebagai kawasan yang rawan narkoba, namun secara konsisten dan mengandeng berbagai pihak kawasan ini perlahan bisa berubah," ujarnya lagi.

Hal lain yang juga perlu menjadi catatan, menurut Edrin Kapolrestabes selalu mengajak seluruh masyarakat untuk ikut bersama-sama memerangi narkoba. "Jadi, kita melihat moto 'Polisi Bersama Masyarakat' itu benar-benar diwujudkan karena narkoba memang musuh kita bersama," ujar Edrin.

Bersama Edrin ada Budi, Jafar, dan Adam dari tim redaksi TRIBRATA TV, sementara Kapolrestabes didampingi Kasat Intelkam, Kompol LS Siregar. (Ril/Dam).

Dalam rapat kerja Pengurus Forwaka Sumut, Selasa (10/11/2026) di Agam Kuphi Jalan T Amir Hamzah Medan ditetapkan Ketua Pokja 1 Sri Sundari, Ketua Pokja 2 Syamsir Alam Nasution, Ketua Pokja 3 Lilik Riadi Dalimunte, Ketua Pokja 4 Salamudin Tandang, Ketua Pokja 5 Ahmad Rizal dan Ketua Pokja 6 Rajali.

Dalam keterangannya, Sektretaris Forwaka Sumut T.Andry Pratama SPd menjelaskan, Pembentukan 6 kelompok kerja (pokja) dari pengurus Forwaka Sumut dan pengurus Forwaka Medan dengan penugasan melaksanakan kerja jurnalistik untuk mendistribusikan ke semua anggota Forwaka Sumut dan Kabupaten/Kota.

"Pokja bertugas dalam kordinasi, konfirmasi dan kerja sebagai jurnalis ke semua kalangan. Pokja bertugas sebagai kordinator wilayah untuk kordinasi, kolaborasi, tutorial, pengawasan kinerja dan mendukung kerja pada pengurus forwaka di kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara," katanya.

Kerja Pokja Forwaka Sumut akan awasi oleh para Pengurus diantaranya Amsal Chaniago, Rizaldi Gultom, SH, Bistok Malau, SH dan Irwansyah Ginting yang akan bertanggungjawab penuh ke Pengurus Harian Forwaka Sumut.

"Kinerja Pokja akan kami dorong untuk makin menjadikan bahan berita yang akan dipublikasi valid dan bertanggungjawab sesuai UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik serta menfungsikan peran sosial kontrol," jelas Andry.

Ditempat yang sama Wakil Ketua Forwaka Sumut, Amsal Chaniago, menjelaskan bahwa Forwaka Sumut juga telah membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dengan Direktur nya Bistok Malau, SH guna menjalankan fungsi perlindungan hukum ke anggota Forwaka di Sumut dan Kota serta Kabupaten.

"Forwaka Sumut sudah membentuk LBH untuk internal dan membantu masyarakat tak mampu dalam pendampingan dan konsultasi hukum serta akan didorong bekerjasama dengan Kejati Sumut dalam sosialisasi dan penerangan hukum ke masyarakat," beber Amsal.

Selain itu, lanjutnya, Forwaka Sumut juga telah membentuk Koperasi Taruna Mandiri Sejahtera yang digunakan untuk menjalankan usaha dalam mendukung peningkatan ekonomi wartawan tergabung dalam organisasi itu.

Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi SH MH menyampaikan responnya atas pembentukan Pokja Forwaka Sumut. Dia berjanji sesuai kewenangan akan mendukung setiap langkah pers dalam meningkatkan kinerjanya.

"Siap ketua," jawabnya saat dimintai dukungannya atas terbentuknya Pokja Forwaka Sumut, Rabu (11/11/2026) via ponselnya. (PS/REL)

Penangkapan ini dilakukan di kawasan Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapteng, pada Sabtu (7/11/2026).

Kapolres Tapanuli Tengah, AKBP Muhammad Alan Haikel lewat AKP J. Munthe, Kasat Narkoba Polres Tapteng membenarkan penangkapan itu.

Dia menjelaskan pengungkapan kasus ini berkat adanya informasi dari masyarakat.

"Berawal dari informasi masyarakat bahwa di Simpang Idola, Kelurahan Hajoran, sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Opsnal yang dipimpin oleh IPDA Kasmin Nadeak, S.H., langsung bergerak melakukan penyelidikan di lapangan," ujar Kapolres, Selasa (10/11/2026).

Tiba di lokasi pada Sabtu (7/11/2026) sekira pukul 17.30 WIB, petugas melihat seorang pria dengan gerak-gerik mencurigakan di samping rumah pemukiman warga, tepatnya di Simpang Idola.

Petugas kemudian langsung mengamankan pelaku yang mengaku bernama SP alias Gelleng (20), warga Kelurahan Lopian, Kecamatan Badiri.

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut plastik warna hitam dengan berat bruto 80 gram dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam.

Saat diinterogasi di tempat, pelaku mengaku mendapatkan paket narkotika tersebut dari seseorang bernama MHP alias Uccok, yang kemudian juga berhasil diamankan oleh petugas pada malam hari itu juga di Lopian Badiri.

Guna proses hukum lebih lanjut, tersangka beserta seluruh barang bukti langsung digelandang ke Markas Komando (Mako) Polres Tapanuli Tengah guna proses hukum sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga SH didampingi Wakil Ketua Ir Daud Simanjuntak MM dan Frengki Boy Saragih ST, yang Digelar di Gedung Harungguan DPRD Kota Pematangsiantar, Senin (9/11/2026).

Wali Kota Wesly menyampaikan, dalam mempedomani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan di Pasal 89 ayat 1 bahwa kepala daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD), dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Kemudian, Pasal 91 ayat 1 menyebutkan kepala daerah menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD.

Dipaparkan Wesly, dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, maka telah diterbitkan Keputusan Wali Kota Pematangsiantar Nomor: 001/900.1.1.1/496/IX/2026 tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD ta 2027 dengan struktur APBD sebagai berikut: Pendapatan Daerah direncanakan Rp971.963.461.907; Belanja Daerah direncanakan Rp995.963.461.907. Sehingga defisit sebesar Rp24 miliar.

Untuk Pembiayaan Daerah, dengan perincian: Penerimaan Pembiayaan Daerah direncanakan Rp30 miliar Pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan Rp6 miliar.

Maka jumlah pembiayaan sebesar Rp24 miliar.

Dengan demikian Rancangan APBD TA 2027 mengalami defisit Rp24 miliar yang dibiayai pembiayaan daerah yang mengalami surplus sebesar Rp24miliar.

Dengan demikian sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0 (nihil).

Dijelaskan Wesly, dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2027, bahwa pada saat Penyampaian Pengantar Nota Keuangan ini, juga turut diserahkan dokumen untuk mendapat pembahasan lebih lanjut, yaitu: Nota Keuangan Atas Rancangan APBD TA 2027, Buku Rancangan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar tentang APBD TA 2027, dan Buku Rancangan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Penjabaran APBD TA 2027.

Sedangkan perincian struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah secara lebih terperinci akan dijelaskan pada buku Rancangan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar tentang APBD TA 2027 dan Buku Rancangan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Penjabaran APBD TA 2027, dan dalam rapat pembahasan lebih lanjut sebagaimana telah dijadwalkan untuk pembahasan APBD.

Wesly Silalahi menegaskan, Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menerima tanggapan, kritik, dan saran yang nantinya akan disampaikan pada tahapan pembahasan selanjutnya, yang tentunya ditujukan untuk penyempurnaan Rancangan APBD Kota Pematangsiantar TA 2027. Sehingga memberikan kontribusi terbaik terhadap upaya perbaikan di berbagai sektor pembangunan, pelayanan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Sebagai wujud tanggung jawab kita bagi kemajuan daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah," sebutnya.

Wesly berharap pembahasan Rancangan APBD Kota Pematangsiantar TA 2027 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar sebelum tahun anggaran tahun berkenaan dimulai.

"Dan pelaksanaannya dapat segera dimulai pada awal tahun 2027," tukasnya.

Turut hadir, Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, para anggota DPRD Kota Pematangsiantar, para asisten, staf ahli, serta para pimpinan OPD di lingkungan Pemko Pematangsiantar, dan para camat. (*)

Bantuan ini menjadi wujud kepedulian pemerintah sekaligus penyemangat bagi korban untuk bangkit dan kembali membangun kehidupan.

Kali ini, bantuan stimulan diberikan kepada dua keluarga korban kebakaran yang saat ini tengah memulai pembangunan kembali rumah mereka.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Samosir Sarimpol Simanihuruk bersama sejumlah perwakilan perangkat daerah turun langsung meninjau proses pembangunan sekaligus menyerahkan bantuan bahan bangunan sesuai kebutuhan masing-masing keluarga.

Salah satu penerima bantuan, Elianto Sihombing, merupakan korban kebakaran yang terjadi di Dusun Sidaji pada 29 September 2025 lalu.

Untuk mendukung pembangunan kembali rumahnya, Elianto menerima bantuan sebanyak 104 zak semen dengan total nilai Rp7.956.000.

Sementara itu, keluarga Setia Sondang Halomoan Simbolon, warga Dusun II Desa Rianiate, menerima bantuan berupa 60 batang kayu broti ukuran 5/7 dengan panjang 4 meter dan 60 zak semen.

Total nilai bantuan yang disalurkan ke keluarga itu sebesar Rp6.960.000.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Samosir, Sarimpol Simanihuruk, menjelaskan bantuan stimulan diberikan dalam bentuk bahan bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan rumah masing-masing korban.

Besaran bantuan ini mengacu pada Keputusan Bupati Samosir Nomor 112 Tahun 2026 tentang Besaran Bantuan Stimulan pada Saat Bencana.

"Penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kehadiran Pemerintah Kabupaten Samosir di tengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Kami ingin memastikan bahwa pemerintah tidak hanya hadir saat bencana terjadi, tetapi juga mendampingi masyarakat dalam proses pemulihan," ungkap Sarimpol.

Ia menegaskan, penyaluran bantuan dilakukan secara langsung kepada penerima dan disesuaikan dengan waktu dimulainya pembangunan rumah. Dengan demikian, bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan tepat sasaran sesuai kebutuhan pembangunan tempat tinggal korban.

"Bantuan diberikan ketika korban sudah mulai melakukan pembangunan. Saat itu juga kami hadir dan mengantarkan bahan bangunan sesuai kebutuhan mereka. Harapan kami, bantuan ini dapat meringankan beban keluarga dan membantu mereka kembali memiliki tempat tinggal yang layak," jelasnya.

Tidak hanya memberikan dukungan dalam bentuk material, Sarimpol juga menyampaikan penguatan moril kepada keluarga penerima bantuan. Ia mengajak para korban untuk tetap tabah, tidak kehilangan harapan, serta menyerahkan setiap pergumulan kepada Tuhan.

Menurutnya, musibah yang dialami bukanlah akhir dari segalanya, tetapi harus menjadi momentum untuk kembali bangkit dan menata kehidupan.

Melalui bantuan stimulan ini, Pemerintah Kabupaten Samosir menegaskan komitmennya untuk terus hadir mendampingi masyarakat yang terdampak bencana.

Perhatian dan pendampingan itu diharapkan menjadi kekuatan bagi para korban untuk kembali membangun rumah, memulihkan kehidupan, dan menatap masa depan dengan penuh harapan.***

Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan ini dihadiri oleh Perwakilan Komando Daerah Angkatan Laut I, perwakilan Detasemen Polisi Militer 1/5 Medan, Kapolsek Belawan, Perwakilan Kejaksaan Negeri Belawan, perwakilan Komando Rayon Militer (Koramil) Belawan dan sejumlah stakeholder lainnya, Senin (9/11/2026).

Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian sosial serta komitmen jajaran Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya dalam meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan.

Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk, ia menekankan pentingnya menumbuhkan semangat kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat.

"Melalui kegiatan IMIPAS PEDULI 2026, kami ingin menunjukkan bahwa kehadiran Imigrasi tidak hanya sebatas memberikan pelayanan keimigrasian, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pembagian kacamata baca dan pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap kebutuhan masyarakat.Kami berharap kegiatan ini dapat membantu masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara Imigrasi dan masyarakat, sejalan dengan semangat Imigrasi untuk Rakyat," ujar Eko.

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan kacamata baca gratis secara simbolis oleh para tamu undangan kepada perwakilan masyarakat penerima manfaat. Setelah sesi foto bersama, masyarakat memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan dan pembagian kacamata baca gratis yang terlaksana melalui kerja sama dengan RS Advent Medan dan UPT Puskesmas Belawan.

Kolaborasi ini menjadi salah satu bentuk sinergi lintas instansi dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah Belawan dan sekitarnya.

Melalui penyelenggaraan IMIPAS PEDULI 2026, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan berharap semangat kepedulian sosial dapat terus tumbuh dan menjadi bagian dari budaya pelayanan publik yang humanis, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Momentum peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Ke-2 ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pengabdian jajaran Imigrasi tidak hanya diwujudkanmelalui pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, tetapi juga melalui kontribusi sosial yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kegiatan ini sejalan dengan semangat.

"Imigrasi untuk Rakyat", yaitu menghadirkan pelayanan dan pengabdian yang semakin dekat, bermanfaat, dan dirasakan langsung oleh masyarakat," sambungnya.

Selanjutnya, Perwakilan Wali Kota Medan, Muhammad Sofyan menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan sosial tersebut sebagai bentuk sinergi antara instansi pemerintah dan berbagai pihak dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tausiah oleh Wakil Ketua Umum MUI Medan, KH Zulfiqar Hajar yang mengajak seluruh peserta untuk memperkuat kerja sama antara ulama dan pemerintah demi kemaslahatan umat serta menanamkan empat nilai utama dalam kehidupan, yaitu rajin, jujur, ikhlas, dan peduli. Tausiah ditutup dengan pembacaan doa bersama.(Ril/Dam).

"Berdasarkan komitmen Bapak Kapolrestabes Medan, jajaran bergerak cepat dan tegas dengan mengamankan oknum Polri berinisial Brigadir IS yang saat ini tengah menjalani proses penanganan,"jelas Kasi Propam, Kompol Rasmaju Tarigan didampingi Wakasat Narkoba, Kompol Abdi Harahap dan Kasi Humas, AKP Nover Gultom pada wartawan, Selasa (10/11/2026).

Lebih jauh, dalam video viral yang beredar pada 7 November lalu Polrestabes langsung berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba untuk melakukan penindakan.

"Alhamdulillah, pada 9 November pelaku berhasil kita amankan dan langsung dilakukan pemeriksaan. Atas ketegasan Bapak Kapolrestabes, Brigadir IS saat ini telah dicopot dari jabatannya yang sebelumnya bertugas di Ba Sat Tanti, dan dimutasi menjadi bintara evaluasi," tegas Kasubbid Propam.

Selain dicopot, Brigadir IS juga langsung dijebloskan ke sel khusus (Patsus) guna memudahkan proses pemeriksaan lanjutan, baik terkait pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi Polri.

Sementara, Wakasat Narkoba, Kompol Abdi Harahap menambahkan, hasil pendalaman terkait kasus narkoba tersebut. Pihaknya bersama Tim Propam telah melakukan penggeledahan di tempat tinggal dan kamar kos terduga pelaku, yang diduga menjadi lokasi pembuatan video viral tersebut.

"Di lokasi kos-kosan tersebut, kami menemukan device yang sudah kosong dan tidak ada keterkaitan langsung dengan barang bukti narkoba di tempat. Saat ini, kami masih mendalami asal-usul narkotika yang dikonsumsi serta dari mana barang tersebut diperoleh," ungkap Wakasat Narkoba.

Saat disinggung awak media mengenai hasil tes urine, Wakasat Narkoba memastikan bahwa Brigadir IS positif mengonsumsi pod mengandung etomidate. "Ya, untuk tes urine, hasil tes urine positif etomidate,"tegasnya.

Terkait waktu pembuatan video yang beredar, bedasarkan keterangan sementara dari yang bersangkutan, Video sekitar bulan juli lalu. Kendati demikian, pihak kepolisian tetap melakukan pendalaman secara maraton bersama Tim Propam guna memastikan kebenarannya, termasuk menyelidiki sosok wanita yang turut disebut dalam video tersebut.

"Yang bersangkutan sebelumnya merupakan personel Sat Tanti. Atas perintah Bapak Kapolrestabes, jabatannya dicopot, kini berstatus Brigadir evaluasi, dan telah ditempatkan di sel khusus (Patsus)," pungkasnya. (Dam)

Ajakan tersebut disampaikan saat memimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 di Alun-Alun Pemkab Deli Serdang, Selasa (10/11/2026). Dalam kesempatan itu, Wabup membacakan amanat Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf.

Mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan", peringatan Hari Pahlawan tahun ini menjadi momentum untuk meneladani keberanian, pengorbanan, persatuan, dan semangat pengabdian para pendahulu bangsa.

Dalam amanat Menteri Sosial, menyampaikan bahwa perjuangan masa kini diwujudkan melalui pembangunan manusia, peningkatan kesejahteraan, penguatan persatuan, serta kepedulian terhadap sesama.

Pembangunan juga tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi harus diikuti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, perluasan kesempatan, dan pemerataan kesejahteraan.

Pada rangkaian peringatan tersebut, Pemkab Deli Serdang juga memberikan penghargaan kepada kecamatan berprestasi berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan Tahun 2026.

Kecamatan Tanjung Morawa meraih Juara I, disusul Lubuk Pakam sebagai Juara II dan Galang sebagai Juara III. Sementara itu, Juara Harapan I diraih Kecamatan Patumbak, Harapan II Kecamatan Labuhan Deli, dan Harapan III Kecamatan Pagar Merbau.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja kecamatan sekaligus dorongan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di wilayah masing-masing.( Drt)

Kompetisi ini menjadi wadah bagi pelajar untuk menunjukkan kemampuan sekaligus membuka peluang lahirnya atlet-atlet muda berprestasi.

Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, menghadiri pembukaan sekaligus menyaksikan pertandingan perdana yang mempertemukan tim bola voli pelajar Deli Serdang melawan Asahan.

Lom Lom menyampaikan dukungan kepada para pelajar Deli Serdang yang mengikuti kompetisi tersebut. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan kemampuan terbaik, menjunjung tinggi sportivitas, dan membawa nama baik daerah.

"Semoga melalui kompetisi ini, para atlet pelajar semakin termotivasi untuk meningkatkan kemampuan, mengasah bakat, serta mempersiapkan diri menghadapi ajang kompetisi bola voli berikutnya," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan bahwa pembinaan atlet tidak boleh berhenti setelah kompetisi berakhir. Para atlet muda yang memiliki potensi harus terus dipantau dan diberikan kesempatan untuk berkembang melalui berbagai program pembinaan.

Ia juga mengingatkan pentingnya kegiatan olahraga sebagai sarana positif bagi generasi muda untuk menghindari berbagai pengaruh negatif, seperti penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, tawuran, dan perilaku menyimpang lainnya.

"Gunakan masa muda untuk berlatih, meningkatkan kemampuan, menuntut ilmu, dan meraih prestasi. Jadilah kebanggaan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tunjukkan bahwa generasi muda Sumatera Utara adalah generasi yang kuat, berkarakter, dan memiliki masa depan," pesannya.

Lebih lanjut, Surya menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen mendorong perkembangan olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi. Namun, upaya tersebut membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, termasuk dukungan orang tua dalam mempersiapkan generasi penerus yang berprestasi.

Oleh karenanya, ia berharap GOR Voli Indoor Sumatera Utara dapat dimanfaatkan secara optimal, tidak hanya sebagai tempat penyelenggaraan pertandingan, tetapi juga sebagai pusat latihan, pembinaan, dan pengembangan atlet bola voli.( Drt)

Pesan tersebut ditegaskan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat bertindak sebagai inspektur upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 di halaman depan Balai Kota Medan, Selasa (10/11/2026).

Upacara yang mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama Melanjutkan Perjuangan" ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Pj Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fachrurrazi, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seluruh jajaran ASN, para camat, serta unsur terkait lainnya.

Dalam keterangannya usai upacara, Rico Waas mengajak seluruh elemen Pemerintah Kota Medan untuk memaknai perjuangan para pahlawan melalui semangat bekerja lebih keras, meningkatkan pengabdian, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa dan negara.

Menurutnya, pengorbanan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan harus menjadi inspirasi bagi generasi saat ini untuk melanjutkan perjuangan melalui karya dan pengabdian.

"Dengan jerih payah yang telah diberikan para pahlawan di masa lalu untuk memerdekakan Republik Indonesia dan membangun Indonesia hingga saat ini, seharusnya kita bisa memaknainya lebih dalam lagi. Bagaimana kita bekerja harus lebih keras lagi," ujar Rico Waas.

Lebih lanjut, Rico menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang memiliki peran strategis dalam memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kesempatan memperoleh pendidikan tidak boleh hanya dinikmati kelompok masyarakat tertentu, tetapi harus terbuka bagi seluruh anak tanpa terkecuali.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pemerintah Kota Medan mendukung keberadaan Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kelompok desil terbawah. Dukungan itu diwujudkan melalui penyediaan lahan hibah, peningkatan akses jalan menuju sekolah, fasilitas penerangan, hingga koordinasi dalam pemeliharaan dan perawatan lingkungan sekolah.

"Dengan pendidikan, mudah-mudahan bisa mengubah nasib keluarganya. Walaupun disebut investasi jangka panjang, kita meyakini suatu saat bangsa kita akan menjadi bangsa yang maju melalui pendidikan," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rico Waas juga menyerahkan santunan kepada para veteran sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi atas jasa, perjuangan, serta pengorbanan mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Peringatan Hari Pahlawan ini menjadi momentum bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Medan untuk memperkuat semangat nasionalisme, meningkatkan kualitas pengabdian, serta menghadirkan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui semangat kepahlawanan, Pemko Medan berkomitmen meneruskan perjuangan para pendahulu dengan memperluas kesempatan pendidikan, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun Kota Medan yang lebih maju, inklusif, serta berkeadilan.(ATN)

Hal tersebut menjadi pesan utama dalam Upacara Peringatan Hari Pahlawan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Medan, Selasa (10/11/2026). Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Khairul Azmi, turut hadir bersama jajaran pejabat dan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Dalam amanatnya, Wali Kota Medan mengajak seluruh ASN dan pejabat untuk meneladani semangat juang para pahlawan yang telah rela berkorban demi bangsa dan negara. Menurutnya, semangat kepahlawanan tidak cukup hanya dikenang melalui seremoni peringatan, tetapi harus diwujudkan dalam sikap, tanggung jawab, serta kesungguhan menjalankan tugas sehari-hari.

Pengabdian sebagai ASN, lanjutnya, merupakan bentuk perjuangan masa kini yang menuntut kerelaan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran demi kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap aparatur diharapkan mampu memberikan dedikasi terbaik sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Momentum Hari Pahlawan ini juga menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Medan untuk terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga integritas, serta bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan pesan tersebut, jajaran SDABMBK Kota Medan diharapkan terus menjadikan semangat kepahlawanan sebagai motivasi dalam menjalankan tugas, khususnya menghadirkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan pelayanan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Semangat kepahlawanan harus terus hidup dalam setiap pengabdian. Bukan sekadar mengenang jasa para pahlawan, melainkan meneruskan perjuangan mereka melalui kerja nyata demi mewujudkan Kota Medan yang lebih baik.(ATN)

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TP PKK Kota Binjai terhadap pemenuhan kebutuhan gizi anak, khususnya bagi anak-anak yang mengalami stunting. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi sekaligus mendukung tumbuh kembang anak.

Dalam kesempatan itu, Camat Binjai Barat, Romi Surya Dharma Damanik, menyampaikan harapannya agar bantuan ini dapat menjadi penyemangat bagi seluruh pihak untuk terus meningkatkan perhatian terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak.

"Semoga ke depannya Kota Binjai dapat mencapai zero stunting dan anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang sehat," harapnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Binjai, Ny. Nurhayati Amir Hamzah, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Ia berharap anak-anak di Kota Binjai dapat tumbuh sehat dan terbebas dari stunting.

Ia juga mengimbau para ibu agar rutin membawa anak ke Posyandu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara berkala.

"Saya mengucapkan terima kasih dan berharap anak-anak serta para ibu di sini senantiasa diberikan kesehatan. Saya juga mengingatkan agar ibu-ibu tetap rutin membawa anak ke Posyandu untuk memantau tumbuh kembangnya," ujarnya.

Sebanyak 11 anak menerima paket bantuan dalam kegiatan tersebut. Melalui penyerahan bantuan ini, TP-PKK Kota Binjai berharap dapat turut mendukung upaya percepatan penurunan angka stunting serta meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.

Turut hadir Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Binjai, Syamsul Efendi Siregar, para lurah se-Kecamatan Binjai Barat, serta Kepala Pustu Kelurahan Limau Sundai, Muntiani Ressely, S.Kep., Ners. (Oji)

Pelatihan itu menghadirkan berbagai elemen sebagai narasumber, diantaranya Direktur Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa (LKAD), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nitta Rosalin, Ketua BRWA (Badan Registrasi Wilayah Adat Sumatera Utara) Roganda Simanjuntak, Ketua Pengurus Harian AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) Humbahas Samuel Purba, Susi Halawa dari KSPPM (Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat) dan lainnya.

Hadir juga dalam acara itu Asisten Pemerintahan dan Kesra Sabar H Purba.

Bupati Humbahas mengatakan Pemerintah Daerah menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BRWA Sumut yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan pelatihan dan verifikasi MHA di Humbahas.

MHA beserta wilayah adatnya adalah pilar utama identitas, budaya, dan benteng kelestarian lingkungan, khususnya di Humbang Hasundutan. Keberadaan wilayah adat merupakan ruang hidup yang mengikat tatanan sosial, nilai luhur, dan hukum adat yang diwariskan leluhur ke lintas generasi.

Proses pengakuan dan perlindungan hak-hak MHA seringkali menghadapi tantangan pemetaan dan legalitas. Melalui pelatihan ini, Bupati Humbahas sangat berharap dapat lahir verifikator-verifikator yang kompeten, objektif, dan memahami instrumen pemetaan partisipatif.

Bupati Humbahas juga mengharapkan kepada seluruh peserta agar mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh sehingga proses verifikasi di lapangan nantinya dapat meminimalisir konflik dan benar-benar mencerminkan sejarah.

Pemerintah Daerah Humbahas (Humbang Hasundutan) memberikan dukungan dan komitmen penuh dalam memperkuat keberadaan MHA.***

Konferensi pers yang dipimpin Kapolres Tapteng itu turut didampingi oleh Wakapolres, Kasat Reskrim, serta Kasi Humas. Berdasarkan keterangan kepolisian, keempat perkara tersebut terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Tapanuli Tengah selama periode Agustus hingga Oktober 2026.

Dalam dua perkara pertama, polisi mengamankan dua tersangka berinisial AL (47) dan BCLG alias Boy (26). Keduanya diduga terlibat dalam pencurian sepeda motor Honda Vario 125 dan Yamaha N-Max di wilayah Kecamatan Tapian Nauli serta Pandan.

Pada kasus pencurian Honda Vario, peristiwa bermula di Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, pada 25 Agustus 2026. Saat itu, sepeda motor milik korban Bonar Simorangkir dipinjam oleh anak korban kepada saksi Rio Salman Jambak. Ketika melintas di lokasi, Rio diduga diberhentikan oleh sejumlah orang menggunakan mobil Toyota Avanza hitam.

Sepeda motor tersebut kemudian dirampas, sementara saksi dipaksa masuk ke dalam mobil dan diturunkan di kawasan Tangga Seratus, Jalan Sisingamangaraja, Sibolga.

Sementara itu, pencurian sepeda motor Yamaha N-Max milik Ikhsan Batubara terjadi di Jalan Sibolga-Padangsidimpuan, Kelurahan Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan.

Dalam melancarkan aksinya, para tersangka diduga menggunakan modus serupa, yakni menggunakan mobil Avanza hitam dan mengikuti pergerakan korban berdasarkan pelacakan telepon genggam.

Untuk perkara ketiga, jajaran Polres Tapteng mengamankan tersangka berinisial SS dan seorang tersangka lainnya berinisial MS, yang terlibat pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik pelajar bernama Gabriel Hamonangan Sinaga. Peristiwa itu terjadi pada 10 Oktober 2026 di Desa Sihorbo, Kecamatan Barus Utara.

Korban yang sedang berteduh karena hujan memarkirkan motornya di depan warung dengan kunci tertinggal di atas meja, hingga akhirnya dilarikan oleh pelaku saat korban tertidur. Berdasarkan pengembangan, motor curian tersebut sempat dijual seharga Rp1,5 juta di kawasan Hutabalang, Kecamatan Badiri, yang uangnya diduga digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu.

Adapun perkara keempat kembali melibatkan tersangka MS dalam pencurian sepeda motor Honda Beat Street milik Agustina Manalu. Kejadian berlangsung pada 21 Oktober 2026 di Kelurahan Fina Bolak, Kecamatan Andam Dewi, di mana kendaraan diparkir di teras rumah tanpa kunci stang sehingga mudah dibawa kabur pelaku.

Dari empat perkara tersebut, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa unit sepeda motor Honda Vario, Yamaha N-Max, Yamaha Jupiter MX, dan Honda Beat Street, lengkap dengan dokumen kendaraan seperti STNK, BPKB, serta kunci motor.

Untuk perkara yang melibatkan tersangka AL dan BCLG, penyidik menjerat pelaku dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, termasuk merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sementara itu, dua perkara lainnya masih terus dikembangkan oleh satuan Reskrim dan Polsek jajaran.

"Kami mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dengan menggunakan kunci pengaman tambahan dan tidak meninggalkan kendaraan dalam keadaan tidak terkunci atau kunci tertinggal," tegas Kapolres. Masyarakat juga diminta segera melapor kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau mengalami tindak pidana pencurian.***

Gagasan tersebut disampaikan tokoh pers Sumatera Utara, Rizal Rudi Surya, saat memaparkan pandangannya di hadapan sejumlah tokoh pers senior dan pengurus PWI Sumut, Jumat (6/11/2026).

Rizal menyampaikan gagasan itu sehari setelah resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Sumut periode 2026–2031. Pemilihan akan berlangsung dalam Konferensi PWI Sumut pada 21 November 2026.

Menurut Rizal, DK dan pengurus PWI merupakan dua unsur organisasi yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki fungsi berbeda, tetapi bermuara pada tujuan yang sama, yakni menjaga etika wartawan dan membangun PWI Sumut yang berintegritas.

Karena itu, hubungan keduanya tidak semestinya dibangun dengan pola saling berhadapan. Sebaliknya, harus tercipta keselarasan agar fungsi masing-masing berjalan optimal.

Berbeda Fungsi, Satu Tujuan

Rizal menilai, Dewan Kehormatan memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga etika profesi. Sementara pengurus PWI menjalankan roda organisasi dan berbagai program pembinaan serta pengembangan anggota.

Perbedaan fungsi tersebut bukan alasan untuk membangun sekat kelembagaan. Justru, keduanya harus saling memahami kewenangan dan saling mendukung dalam menjalankan tanggung jawab.

Ia menginginkan tidak muncul friksi maupun dikotomi antara DK dan pengurus. Hubungan harmonis harus menjadi kekuatan untuk memastikan seluruh kebijakan organisasi tetap berpijak pada etika dan integritas.

Pandangan ini sekaligus menempatkan harmonisasi sebagai bagian penting dari tata kelola organisasi. Sebab, organisasi profesi yang sehat membutuhkan keseimbangan antara fungsi pengelolaan dan penegakan etika.

Harmonisasi Bukan Menghilangkan Independensi

Namun, harmonisasi yang ditawarkan Rizal bukan berarti Dewan Kehormatan kehilangan independensinya. DK tetap harus menjalankan kewenangan etik secara objektif dan adil.

Ketika terdapat dugaan pelanggaran, pemeriksaan harus tetap berlandaskan aturan dan bukti, tanpa dipengaruhi kedekatan personal maupun kepentingan kepengurusan.

Dengan demikian, independensi dan keharmonisan tidak perlu dipertentangkan. DK dapat bersikap tegas dalam urusan etika, sementara hubungan kelembagaan dengan pengurus tetap terjaga secara profesional.

Di sinilah pentingnya saling menguatkan. Pengurus menghormati kewenangan DK, sedangkan DK menjalankan tugas etik dengan tetap memahami kepentingan organisasi secara menyeluruh.

Meningkatkan Kehormatan PWI Sumut

Rizal juga menilai, PWI Sumut selama ini telah memiliki posisi dan kehormatan yang cukup disegani. Kondisi tersebut harus dipertahankan sekaligus ditingkatkan.

Baginya, kehormatan organisasi tidak hanya ditentukan oleh program kerja atau besarnya jumlah anggota. Integritas wartawan, kualitas karya jurnalistik, dan keteladanan dalam berorganisasi menjadi fondasi yang tidak kalah penting.

Karena itu, apabila dipercaya memimpin DK PWI Sumut, ia ingin memastikan hubungan harmonis antara kedua unsur organisasi tetap terpelihara.

Pengalaman Rizal dalam dunia pers menjadi salah satu modal yang dibawanya. Ia merupakan Wakil Pemimpin Redaksi I Harian Analisa, Ahli Pers Dewan Pers di Sumatera Utara, serta pernah menjabat Wakil Ketua PWI Sumut selama dua periode.

Dalam pendaftaran sebelumnya, Rizal mengusung semangat menjaga etika dan integritas PWI Sumut. Ia juga menyerahkan dukungan sebanyak 96 anggota, dengan 89 kartu anggota secara fisik, sebagaimana dicatat panitia.

Gagasan harmonisasi yang disampaikannya kini memberikan penekanan tersendiri terhadap arah kepemimpinan DK yang ditawarkan.

Pada akhirnya, PWI membutuhkan organisasi yang kuat, bukan karena seluruh unsurnya selalu memiliki pandangan sama, melainkan karena mampu mengelola perbedaan secara dewasa.

DK yang berwibawa tidak harus berhadap-hadapan dengan pengurus. Sebaliknya, pengurus yang kuat tidak perlu merasa terancam oleh DK yang independen. Keduanya justru harus saling menguatkan demi menjaga kehormatan wartawan dan marwah PWI Sumatera Utara.( Rel)