Melemahnya nilai tukar Rupiah itu mencapai 12 poin atau setara 0,07 persen.

Dengan begitu mata uang Indonesia bergambar Burung Garuda itu diperjualbelikan menjadi Rp17.223 per Dolar AS.

Padahal dari penutupan sebelumnya kurs Rupiah sempat bertengger diangka Rp17.211 per Dolar AS.(dpt)

Berdasarkan pantauan lapangan di Pasar Gelugur, Rantauprapat, harga daging ayam potong kembali mengalami koreksi harga yang cukup signifikan dibandingkan hari sebelumnya.

Penurunan harga ini terlihat jelas pada perbedaan harga per bagian (cutting). Saat ini, harga paha ayam berada di level Rp30.000 per kg, turun dari harga sebelumnya Rp32.000 per kg.

Sementara itu, bagian dada dibanderol seharga Rp32.000 per kg, menyusut dari angka sebelumnya Rp34.000 per kg.

"Turun lagi harga ayam potong, hari ini tiga puluh paha ribu dan tiga dua dada per kilo. Sebelumnya paha tiga puluh dua ribu dan dada tiga puluh empat ribu," ujar Muslim, pedagang, Selasa (28/4).

Sebaliknya, segmen ayam kampung justru menunjukkan resistensi terhadap fluktuasi harga. Komoditas ini terpantau stabil di kisaran Rp60.000 hingga Rp65.000 per kg, belum mengalami perubahan berarti sejak berakhirnya periode musiman Lebaran.

Koreksi harga ayam broiler di tingkat eceran dipengaruhi oleh kondisi fundamental di sektor hulu.

Informasi dihimpun, beberapa faktor teknis yang memicu penurunan yakni terjadinya kelebihan pasokan (oversupply) akibat siklus panen kandang yang terjadi secara bersamaan di tingkat peternak.

Selain pasokan melimpah, ayam yang masuk ke pasar saat ini memiliki bobot di atas rata-rata, berkisar antara 2,2 kg hingga 2,5 kg per ekor.

Melimpahnya volume daging per ekor secara otomatis menambah ketersediaan stok di meja pedagang, sehingga menekan harga jual.

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut adalah estimasi perbandingan harga ayam broiler di beberapa wilayah di Sumatera Utara per 28 April 2026.

Medan (Pusat Kota) Rp33.500- Rp35.000 status Stabil Rendah.

Deli Serdang Rp31.000 - Rp33.000 status Turun.

Pematang Siantar Rp32.500 - Rp34.000 status Stabil.

Karo Rp31.500 - Rp33.000 status Turun. (HBB)

Meski begitu, sesuai ramalan cuaca di Sumut sebagaimana dilansir dari website resmi BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) beberapa wilayah justru menunjukkan kondisi cerah, hingga cerah berawan.

Untuk mengetahui lebih jauh kondisi itu, dibawah ini prakiraan cuaca untuk 33 kabupaten kota di Sumut.(dpt)

Ramalan Cuaca BMKG Sumut:

Kabupaten Asahan

berawan

Kabupaten Labuhanbatu

Hujan ringan

Kabupaten Dairi

Hujan ringan

Kabupaten Toba

Hujan Ringan

Mandailing Natal (Madina)

Hujan ringan

Nias Selatan

Berawan

Pakpak Bharat

Hujan ringan

Humbang Hasundutan

Hujan ringan

Kabupaten Samosir

Hujan ringan

Serdang Bedagai

cerah berawan

Kabupaten Batu Bara

berawan

Padang Lawas Utara (Paluta)

berawan

Padang Lawas (Palas)

Hujan Ringan

Labuhanbatu Selatan (Labusel)

Hujan Ringan

Labuhanbatu Utara (Labura)

Berawan

Nias Utara

cerah

Nias Barat

Hujan ringan

Kota Medan

Hujan ringan

Kota Pematangsiantar

cerah berawan

Kota Sibolga

Hujan ringan

Kota Tanjung Balai

cerah

Kota Binjai

Hujan ringan

Kota Tebing Tinggi

cerah Berawan

Kota Padangsidimpuan

Hujan ringan

Kota Gunungsitoli

Hujan ringan

Kabupaten Tapteng (Tapanuli Tengah)

hujan ringan

Kabupaten Taput (Tapanuli Utara)

cerah berawan

Kabupaten Tapsel (Tapanuli Selatan)

hujan ringan

Nias

Hujan ringan

Langkat

Hujan ringan

Kabupaten Karo

Hujan ringan

Deliserdang

Hujan ringan

Kabupaten Simalungun

Hujan ringan.***

Polres Labuhanbatu menggelar konferensi pers capaian kinerja yang turut dihadiri oleh para influencer, serta sosok di balik lagu viral 'Siti Mawarni', Amin Wahyudi Harahap (Eraser Musik).

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres Labuhanbatu, AKBP Wahyu Endrajaya, didampingi Wakapolres KOMPOL PS. Simbolon, Kasat Reskrim AKP Jihad Fajar Balman, dan Kasat Narkoba AKP Hardiyanto.

Dalam pembukaannya, AKBP Wahyu Endrajaya memberikan apresiasi khusus kepada Amin Wahyudi Harahap atas dedikasinya menciptakan lagu 'Siti Mawarni'.

Menurut Kapolres, lirik lagu tersebut menjadi pemacu semangat bagi jajaran Polri, khususnya di wilayah hukum Polda Sumut dan Polres Labuhanbatu, untuk memperkuat pemberantasan narkoba serta menjaga Kamtibmas.

Kapolres memaparkan data signifikan terkait penindakan kasus narkotika sepanjang periode Januari hingga April 2026. Tercatat, Polres Labuhanbatu berhasil mengamankan barang bukti berupa Sabu 36.227,47 gram, Ekstasi 30.154 butir, Ketamin 2.661,81 gram dan Ganja 32,74 gram.

Dari total 125 Laporan Polisi (LP) yang masuk, pihak kepolisian berhasil meringkus sebanyak 142 orang tersangka.

"Ada tambahan lagi ungkap perkara Narkoba hari Minggu tanggal 26 April 2026 yang nanti akan di release oleh Polda Sumatera Utara dan masih proses pengembangan ini merupakan ungkap terbesar kedua kalinya di wilayah Polres Labuhanbatu dan terduga tersangka identitas kependudukan Labuhanbatu," ungkap AKBP Wahyu.

Sementara itu, jajaran Sat Reskrim juga menunjukkan kinerja positif dengan mengungkap 149 kasus dan mengamankan 185 orang tersangka selama periode yang sama.

Usai pemaparan rilis resmi, Amin Wahyudi Harahap diberikan kesempatan untuk menjelaskan latar belakang penciptaan lagu 'Siti Mawarni' yang tengah viral. Ia menegaskan bahwa karya tersebut lahir dari keprihatinan sosial yang mendalam.

Amin mengatakan dasar membuat lagu tersebut atas keresahannya kenapa narkoba tidak ada habis-habisnya.

Meski demikian, Amin menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas kepolisian yang terlihat dari tren peningkatan pengungkapan kasus. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak tinggal diam dalam menghadapi ancaman barang haram tersebut.

"Dan dalam memberantas narkoba merupakan tanggung jawab kita bersama dan kita bantu aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran gelap barang haram tersebut," tutup Amin. (HBB)

Langkah ini mempertegas posisi Bank Sumut sebagai pionir digitalisasi keuangan daerah sekaligus mitra strategis pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di sisi lain, Pemko Medan tampil sebagai daerah pelopor yang berani mendorong transparansi pengelolaan pajak berbasis teknologi.

QRESTO bekerja dengan memanfaatkan sistem QRIS yang sudah akrab di masyarakat. Bedanya, setiap transaksi pembayaran otomatis memisahkan 10 persen pajak dan langsung menyetorkannya ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Medan tanpa pelaporan manual, tanpa jeda waktu.

Direktur Teknologi Informasi dan Operasional PT Bank Sumut, Sandhy Sofian mengatakan inovasi ini bukan sekadar pengembangan sistem pembayaran. Selama ini, pemungutan pajak restoran masih mengandalkan sistem self-assessment yang bergantung pada pelaporan wajib pajak. Skema tersebut kerap menghadapi tantangan, mulai dari keterlambatan hingga potensi ketidaksesuaian data. QRESTO hadir memutus celah itu dengan sistem otomatis yang bekerja dalam hitungan detik.

"QRESTO adalah komitmen kami untuk memastikan setiap rupiah pajak daerah tercatat, tersalurkan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan real-time," ujar Sandhy.

Tak hanya itu, QRESTO juga terintegrasi dengan sistem Smartax milik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan. Proses administrasi seperti penerbitan Surat Tanda Setoran (STS) berlangsung otomatis, sementara seluruh data transaksi dapat dipantau secara real-time melalui dashboard.

Sandhy juga mengajak seluruh pemerintah daerah untuk mulai menerapkan QRESTO sebagai bagian dari program digitalisasi keuangan pemerintah yang lebih akuntabel.

Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas menilai kehadiran QRESTO sebagai jawaban atas kebutuhan transparansi publik.

"Masyarakat berhak tahu bahwa pajak yang mereka bayar benar-benar kembali ke daerah. Dengan sistem ini, begitu transaksi terjadi, pajak langsung masuk ke kas daerah di hari yang sama," kata Rico.

Rico menekankan, QRESTO tidak hanya memperkuat akuntabilitas, tetapi juga membangun kepercayaan publik sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak. Pemko Medan bahkan akan memberikan penanda khusus bagi restoran pengguna QRESTO sebagai simbol usaha yang transparan dan berintegritas.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Rudy Brando Hutabarat, menyebut inovasi ini sebagai contoh konkret pemanfaatan teknologi untuk memperkuat fiskal daerah.

"Kalau sebelumnya pajak baru masuk sekitar satu bulan, sekarang bisa real-time. Ini lompatan besar untuk memastikan potensi PAD tidak hilang," ujar Rudy.

Rudy merangkum manfaat QRESTO dalam empat kata kunci: Cepat, Utuh, Akurat, dan Nyaman (CUAN). Implementasinya pun akan diperluas ke seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara, dengan peluang replikasi secara nasional.

Dengan lebih dari 4.000 restoran dan kafe di Medan, potensi pajak dari sektor horeka sangat besar. Melalui QRESTO, Bank Sumut dan Pemko Medan menargetkan peningkatan signifikan pada kepatuhan wajib pajak, percepatan penerimaan PAD, serta transparansi penuh yang dapat diaudit kapan saja.

Peluncuran yang digelar di Restoran Sushi Tei itu juga disertai uji coba langsung. Transaksi dilakukan saat itu juga, dan pajak terbukti langsung masuk ke RKUD Kota Medan secara real-time menjadi bukti nyata bahwa sistem ini siap diimplementasikan luas.

Ke depan, kolaborasi Bank Sumut dan Pemko Medan melalui QRESTO diharapkan menjadi standar baru pengelolaan pajak daerah di Indonesia: cepat, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.(HBS)

Limbah yang diduga dibuang langsung ke parit permukiman menimbulkan bau menyengat dan mengganggu kenyamanan serta kesehatan masyarakat.

Sejumlah warga menyebutkan, air limbah yang mengalir ke parit tampak keruh dan mengeluarkan aroma tidak sedap, terutama pada siang hingga sore hari.

Kondisi ini disebut telah berlangsung cukup lama dan semakin terasa saat curah hujan rendah karena aliran air tidak lancar.

Masyarakat pun mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Langkat untuk segera turun ke lokasi guna melakukan pemeriksaan.

Warga juga meminta adanya keterbukaan dari pihak pengelola dapur terkait sistem pengolahan limbah, serta memastikan apakah telah sesuai dengan standar yang berlaku.

Secara regulasi, dugaan pencemaran lingkungan memiliki dasar hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur kewajiban setiap pelaku usaha untuk menjaga kualitas lingkungan.

Dalam Pasal 20 ayat (3), disebutkan bahwa setiap kegiatan wajib memenuhi baku mutu lingkungan hidup, termasuk baku mutu air limbah. Sementara itu, Pasal 69 ayat (1) huruf e melarang setiap pihak melakukan perbuatan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Jika terbukti terjadi pelanggaran, Pasal 98 ayat (1) mengatur ancaman pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun, serta denda antara Rp3 miliar hingga Rp10 miliar bagi pelaku yang dengan sengaja mencemari lingkungan.

Adapun kelalaian yang menyebabkan pencemaran juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1), dengan ancaman penjara 1 hingga 3 tahun dan denda Rp1 miliar hingga Rp3 miliar.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mewajibkan setiap pelaku usaha memiliki sistem pengolahan limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Dalam Pasal 134 disebutkan bahwa limbah harus dikelola agar tidak melampaui baku mutu yang ditetapkan.

Pemerintah daerah melalui DLH juga memiliki kewenangan memberikan sanksi administratif sesuai Pasal 76 UU Nomor 32 Tahun 2009, mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha.

Warga berharap permasalahan ini segera ditindaklanjuti dan tidak berlarut-larut. Mereka menegaskan bahwa lingkungan yang bersih dan sehat merupakan hak dasar masyarakat yang harus dilindungi.

Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Thomas Syahputra, selaku pemilik dapur MBG SPPG telah dilakukan oleh redaksi melalui pesan WhatsApp pada Senin (27/4/2026). Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.(RIS)

Rapat yang berlangsung pada Senin (27/4/2025) itu menghadirkan berbagai pihak terkait, di antaranya Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Asisten II Pemkab Karo yang juga tergabung dalam tim KP3, perwakilan PT Pupuk Indonesia wilayah Sumatera Utara, serta pemerintah desa.

Ketua DPRD Karo, Iriani Br Tarigan, yang memimpin langsung jalannya rapat didampingi Wakil Ketua DPRD Korindo Sembiring, menegaskan bahwa kelangkaan pupuk tidak hanya terjadi di Kecamatan Munte, tetapi juga meluas ke wilayah lain seperti Tigabinanga, Laubaleng, dan Juhar. Padahal, daerah-daerah tersebut merupakan sentra produksi jagung terbesar di Sumatera Utara.

"Pupuk untuk tanaman jagung harus diberikan maksimal satu bulan setelah tanam. Jika terlambat, petani berisiko gagal panen," tegasnya.

Sementara itu, perwakilan PT Pupuk Indonesia wilayah Sumatera Utara, Dani Tambunan didampingi tim,menjelaskan bahwa keterlambatan distribusi disebabkan oleh faktor alam yang terjadi di Aceh pada tahun sebelumnya. Meski demikian, pihaknya memastikan kondisi stok pupuk di Karo mulai membaik.

"Dalam waktu dekat, akan dikirim sekitar 700 ton pupuk NPK dan total 250 ton urea untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir April," ujarnya.

Kepala Desa Munte juga menyampaikan bahwa setelah audiensi dengan DPRD, distribusi pupuk mulai menunjukkan perkembangan. Hingga saat ini, desa mereka telah menerima sekitar kurang lebih 80 ton pupuk, meskipun masih belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan.

Dari hasil RDP tersebut, disepakati empat poin penting yang dinilai membawa harapan baru bagi petani antara lain seperti

1. Untuk distribusi pupuk urea ke Sumatra Utara dilakukan rerayonisasi dari pupuk Kaltim dan untuk NPK masih dari pupuk Iskandar muda yang saat ini sudah normal kembali.

2. Pemenuhan pupuk subsidi di Kab.Karo

Menjadi prioritas di Sumut dan PT. Pupuk Indonesia akan mengejar ketinggalan penyaluran pupuk ke kab.karo sesuai dengan data RDKK sejak Januari sampai April 2026 dan akan di sampaikan informasi penyaluran kepada stekholder pada bulan mei 2026.

3. Pemerintah Kab.Karo melalui rapat RDP ini meminta kepada PT.Pupuk Indonesia untuk mengevaluasi dan menambah Kouta pupuk subsidi kepada petani yang ada di Kab.Karo

4.Pemerintah Kab.Karo meminta percepatan penyaluran pupuk kepada petani agar masa pemupukan dapat terpenuhi.

Ketua DPRD Karo menyebut hasil RDP ini sebagai "angin segar" bagi para petani yang selama ini terdampak kelangkaan pupuk, dan berharap seluruh pihak dapat segera merealisasikan komitmen yang telah disepakati.(jpg)

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas resmi meluncurkan aplikasi Qresto (Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization) di Sushi Tei Sun Plaza, Senin (27/4/2026). Inovasi ini menjadikan Medan sebagai kota pertama di Indonesia yang menerapkan sistem split bill pajak daerah secara real-time.

Melalui Qresto, pembayaran makanan dan pajak restoran, kafe, hingga hotel dipisahkan otomatis saat transaksi. Pajak yang dibayarkan masyarakat langsung masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), sehingga meminimalkan potensi penundaan maupun penyimpangan.

Peluncuran ini turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Rudy Hutabarat, perwakilan LPS, Bank Sumut, serta jajaran Pemko Medan. Kehadiran lintas lembaga memperkuat sinergi dalam mendorong digitalisasi pajak daerah.

Rico Waas menegaskan, Qresto menjawab keraguan publik terkait transparansi pajak. "Dengan Qresto, pajak langsung terpisah saat transaksi dan masuk ke kas daerah. Tidak ada lagi dana yang mengambang," kata Rico Waas.

Ia menilai inovasi ini sebagai langkah strategis meningkatkan PAD secara transparan tanpa mengganggu pelaku usaha. Qresto juga dinilai mampu meningkatkan akurasi data, menekan kebocoran, dan memperkuat kepercayaan publik. Sushi Tei ditetapkan sebagai mitra perdana, sekaligus penanda dimulainya implementasi sistem pajak digital yang lebih akuntabel di Kota Medan. (ATN)

Nezar menilai, Presiden seolah "dibutakan" oleh laporan manis dari para bawahan, sementara fakta di lapangan justru berbanding terbalik.

"Saya melihat Pak Prabowo hari ini cenderung hanya mengerti di garis atas saja," tegas Nezar Djoeli kepada wartawan, Senin (27/4/2026).

Nezar juga menyoroti adanya jurang pemisah antara laporan yang diterima Presiden dengan realita pahit di akar rumput. Menurutnya, jajaran birokrasi mulai dari Menteri, Dirjen, hingga Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) cenderung hanya menyodorkan laporan yang "baik-baik saja".

Padahal, Nezar mencatat masih banyak insiden memprihatinkan yang luput dari evaluasi serius pemerintah pusat.

"Ternyata di lapangan masih banyak yang keracunan, bahkan ada korban meninggal dunia. Ini membuktikan ada masalah besar dalam pengawasan," ungkapnya.

Tak hanya soal kesehatan siswa, Nezar juga mengkritik kinerja para pengusaha mitra yang terkesan asal-asalan dalam menjalankan operasional. Salah satu poin krusial yang disoroti adalah penempatan dapur MBG yang dianggap tidak strategis dan tidak efisien.

Koordinat Berantakan. Perletakan dapur tidak sesuai dengan koordinat sekolah sasaran. Limbah Tak Terkendali. Proses pengendalian limbah yang buruk di sekitar dapur produksi.Standar Rendah. Belum adanya sertifikasi alam dan standarisasi higienis yang mumpuni dari pemerintah.

Nezar membandingkan kondisi di Indonesia dengan Jepang yang sudah menjalankan program serupa selama satu abad. Namun, ia mengingatkan bahwa Indonesia belum bisa disamakan karena masih menggunakan cara-cara manual yang rentan kontaminasi.

"Kita kepingin seperti Jepang yang sudah 100 tahun makan gratis. Tetapi ingat, proses mereka sudah robotik, higienis, dan sterilisasinya betul-betul memiliki standar. Sementara kita masih manual," ujarnya.

Mengakhiri pernyataannya, Nezar Djoeli meminta Presiden Prabowo untuk bertindak tegas dan tidak sekadar menerima laporan di atas meja. Ia mendesak adanya audit total terhadap seluruh dapur operasional MBG demi keselamatan para siswa.

"Saya minta Pak Presiden tegas mengendalikan seluruh dapur yang ada. Pastikan kelayakan operasionalnya agar program ini betul-betul dapat dinikmati masyarakat, khususnya siswa-siswa kita, bukan justru membahayakan mereka," pungkasnya. (Dam)

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Medan T Chairuniza membuka Turnamen Sepak Bola memperebutkan Piala Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra, SH di Lapangan Bhakti Sport Center Belawan, Senin (27/4/2026).

Turnamen tersebut menjadi ajang pembinaan dan pencarian bakat olahraga sepak bola di Kota Medan, khususnya di wilayah Medan Belawan.

Kegiatan ini turut dihadiri Kapolres Belawan AKBP Rosef Efendi, Danpomal Kodaeral I Kolonel Laut Triono, Tokoh Masyarakat H. Irfan Hamidi, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra, perwakilan Pelindo Regional I Basri Alam, serta Camat Medan Belawan Robby.

Kehadiran para unsur pemerintah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat tersebut menunjukkan dukungan terhadap pengembangan olahraga di Kota Medan, khususnya sepak bola sebagai sarana pembinaan generasi muda.

Turnamen ini diharapkan dapat menjadi wadah positif bagi para pemuda untuk menyalurkan bakat, meningkatkan sportivitas, serta mempererat kebersamaan antar warga masyarakat kota Medan. (ATN)

Rapat yang digelar di Gedung DPRD Medan itu dipimpin Ketua DPRD Wong Chun Sen dan dihadiri pimpinan serta anggota DPRD, kepala perangkat daerah, hingga camat se-Kota Medan. Kehadiran lintas unsur menegaskan pentingnya menjaga stabilitas kelembagaan pemerintahan daerah.

Dalam forum tersebut diumumkan Rajuddin Sagala resmi diberhentikan dari jabatan Wakil Ketua DPRD Kota Medan. Selanjutnya, Fraksi PKS mengusulkan Sri Rezeki sebagai pengganti untuk sisa masa jabatan 2024–2029.

Penetapan calon pengganti merupakan bagian dari mekanisme internal partai politik, yang diproses melalui rapat paripurna sebelum diajukan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk peresmian. Seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kehadiran Rico Waas mencerminkan dukungan Pemko Medan terhadap proses kelembagaan DPRD. Dengan penetapan ini, DPRD Kota Medan diharapkan tetap optimal menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran tanpa terganggu transisi kepemimpinan.(ATN)

Musyawarah Daerah (Musda) IV Persadaan Merga Silima (PMS) Kabupaten Langkat berlangsung penuh kekeluargaan dan kebersamaan.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Langkat, Sabtu (25/4/2026)

mewakili kepala daerah, sekaligus memberikan dukungan terhadap eksistensi organisasi sebagai wadah pemersatu masyarakat .

Dalam forum musyawarah tersebut, anggota fraksi partai Golkar DPRD Kabupaten Langkat, Edi Bahagia Sinuraya terpilih sebagai ketua PMS Kabupaten Langkat secara aklamasi. Pemilihan berlangsung lancar tanpa adanya perbedaan pendapat yang berarti dari peserta Musda.

Hal ini mencerminkan soliditas dan kesepahaman antar anggota organisasi.

Wakil Bupati Langkat Tiorita Br.Surbakti dalam sambutannya menekankan pentingnya peran organisasi kemasyarakatan seperti PMS dalam menjaga persatuan dan memperkuat nilai-nilai budaya di tengah masyarakat.

Dia berharap kepengurusan yang baru dapat membawa organisasi semakin maju serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Menurutnya, PMS memiliki peran strategis sebagai perekat sosial, khususnya dalam menjaga harmonisasi antar kelompok masyarakat yang beragam di Kabupaten Langkat. Oleh karena itu, keberadaan organisasi ini diharapkan terus menjadi mitra pemerintah dalam menciptakan stabilitas dan kebersamaan.

Sementara itu, Edi Bahagia Sinuraya yang terpilih sebagai ketua menyampaikan komitmennya untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Ia mengajak seluruh anggota PMS untuk terus memperkuat solidaritas serta meningkatkan peran organisasi dalam kegiatan sosial, budaya, dan kemasyarakatan.

"Kami akan berupaya menjadikan PMS sebagai organisasi yang lebih aktif, solid, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dukungan dari seluruh anggota sangat kami harapkan demi kemajuan bersama," ujarnya.

Pelaksanaan Musda IV ini juga menjadi momentum penting dalam merumuskan program kerja organisasi ke depan. Berbagai gagasan dan masukan dari peserta menjadi bahan evaluasi sekaligus arah kebijakan PMS dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat.

Sejumlah tokoh masyarakat dan undangan yang hadir turut memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut dengan lancar dan penuh semangat kebersamaan.

Mereka berharap kepengurusan yang baru mampu membawa perubahan positif serta memperkuat nilai persaudaraan di Kabupaten Langkat.

Dengan terpilihnya Edi Bahagia Sinuraya secara aklamasi, diharapkan PMS Langkat semakin solid dan mampu berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah serta menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat.(red)

Ketua Forwaka Sumatera Utara Irfandi, dalam sambutannya menyampaikan, pihaknya merasa bangga atas terbentuk Forwaka Gunungsitoli yang langsung berkenan dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli.

"Kepada teman-teman Forwaka Gunungsitoli jadilah Jurnalis yang profesional, Kami dari Forwaka Sumatera Utara hari ini merasa bangga atas peran serta dari Bapak Kajari Gunungsitoli beserta jajaran terhadap pelantikan, semoga kedepannya tetap berkesinambungan sinergitas ini," kata Irfandi.

Pada arahan dan bimbingan, Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli Dr.Firman Halawa, SH.,MH menyampaikan selamat dan sukses atas terlaksanannya pelantikan pengurus Forwaka Gunungsitoli. Kajari juga diharapkannya agar seluruh pengurus Forwaka tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

"Pelantikan ini merupakan moment bersejarah karena pertama kali terbentuk di Gunungsitoli. Saya menekankan kepada teman-teman Forwaka tetap junjung tinggi profesionallitas dan subjektifitas ketentuan pers, kritik silahkan tapi hendaknya konduktif tidak subjektif semata. Sebagai wujud nyata kami hadir hari ini membutuktikan bahwa kami siap bersinergi," ucap Firman Halawa dalam arahannya.

Sementara Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kepulauan Nias, Suarman Telaumbanua sekaligus sebagai salah seorang pengurus Forwaka Gunungsitoli menyampaikan bahwa dengan pelantikan ini menjadi awal yang baru bagi kemajuan insan pers..

Usai SK diterima, Kepengurusan Forwaka Gunungsitoli melaksanakan audiensi kepada Kajari Gunungsitoli. Audiensi tersebut menjadi bagian penting dalam mematangkan pelaksanaan pelantikan.

Sebelumnya, pada sambutan dari Ketua Forwaka Gunungsitoli, Bothaniman J Telaumbanua mengucapkan terimakasih kepada Forwaka Sumatera Utara dan Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, sehingga proses pelantikan ini berjalan sesuai perencanaan.

"Pelantikan ini merupakan sebuah amanah besar bagi saya pribadi dan seluruh jajaran pengurus yang baru saja dikukuhkan. Kami menyadari bahwa tanggung jawab ini bukan sekadar jabatan organisasi, melainkan bentuk pengabdian untuk memperkuat peran pers dalam mengawal penegakan hukum yang adil dan transparan," tutur Bothaniman.

Hadir pada pelantikan ini, seluruh pengurus Forwaka Gunungsitoli sebanyak 19 Orang, Pengurus Forwaka Sumatera Utara, Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli beserta para Kepala Seksi dan undangan lainnya.(lam)

Penggeledahan dilakukan oleh penyidik berdasarkan surat perintah penggeledahan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara setelah memperoleh surat izin penggeledahan serta penetapan geledah dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan guna mencari dan melengkapi bukti pada proses penyidikan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Proyek Pembangunan Rumah Susun Tahun Anggaran 2023 S.D Tahun 2024 yang berlokasi di tiga wilayah yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Kabupaten Deli Serdang dengan nilai total anggaran mencapai ± 64 Miliar rupiah.

Adapun beberapa ruang kerja yang dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik diantaranya ruangan kepala satuan kerja (Kasatker) Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera II kemudian ruang bagian keuangan atau perbendaharaan hingga ruangan Pejabat Pembuat Komitment (PPK) yang terletak dilantai II dan III gedung kantor tersebut, dimana penyidik telah mengumpulkan sejumlah dokumen pembayaran pekerjaan pembangunan rumah susun hingga dokumen elektronik berupa pemeriksaan terhadap soft copy data pada perangkat komputer maupun laptop.

Penyidik mengungkapkan penggeledahan berlangsung sejak pukul 13.30 Wib hingga saat ini pukul 18.00 WIb masih berlangsung dan akan terus bekerja untuk mencari dan mengumpulkan serta melengkapi alat bukti dalam penyidikan, sehingga diharapkan akan segera dapat memperjelas dan mengungkap dugaan kasus tersebut secara transparan kepada publik hingga dapat menemukan pihak atau orang yang dianggap bertanggungjawab terkait permasalahan dimaksud.(HKS)

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tusiyah oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 bulan," ujar Evelyne.

Sementara, menurut pertimbangan yang dibacakan hakim anggota Cipto Nababan, tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Medan, Syarifah Nayla.

Dimana perbuatan Tusiyah, terbukti melanggar Pasal 391 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sebagaimana dakwaan kedua penuntut.

"Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa merugikan saksi korban. Keadaan meringankan terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum," sebut Cipto.

Usai mendengarkan putusan, penasehat hukum terdakwa menyatakan pikir-pikir sementara JPU langsung menyatakan banding.

"Banding pak," ucap Syarifah.

Vonis hakim diketahui jauh lebih ringan dari tuntutan JPU, yang semula menuntut Tusiyah 3 tahun penjara. JPU meyakini perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Diketahui, terdakwa dengan sengaja memakai surat yang diduga palsu seolah-olah asli, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Terdakwa tetap menggunakan surat tersebut sebagai alat untuk menguasai objek tanah, padahal berdasarkan hasil laboratorium forensik tanda tangan dalam surat tersebut dinyatakan non identik.

JPU menguraikan, objek perkara berupa 6 petak tanah di Jalan Mongonsidi 3 No 28 sebelumnya disebut milik almarhum Syahman Saragih, orang tua saksi Eny Lilawati.

Tanah tersebut disewakan kepada almarhum PL Manurung, yang kemudian ditempati bersama keluarganya, termasuk almarhum Rockefeller Manurung.

Pada 2004, sempat dilakukan mediasi oleh pihak kecamatan. Namun, pihak keluarga Rockefeller disebut tidak dapat menunjukkan alas hak kepemilikan.

Lebih lanjut, pada tahun yang sama diduga dibuat sebuah Surat Perdjandjian Pendjerahan Hak antara Muda Simanjuntak dengan Guntur Manurung Nomor: 56/AGR/IV/72 tanggal 8 April 1972, menggunakan kertas segel tahun 1972. Surat tersebut belakangan dipersoalkan keabsahannya.

Perkara ini mencuat setelah dalam persidangan perdata tahun 2015, saksi Hesty Helena Sitorus menemukan nama orang tuanya, JA Sitorus, tercantum sebagai saksi dalam surat tersebut. Ia keberatan karena tanda tangan yang tertera diduga bukan milik ayahnya.

Hasil uji Laboratorium Forensik tertanggal 9 April 2020 menyatakan tanda tangan atas nama St JA Sitorus, dalam surat itu non identik dibandingkan dengan tanda tangan pembanding.

Tak hanya itu, dalam surat tersebut juga tercantum istilah "Kompol". Berdasarkan analisis kebahasaan, istilah Komisaris Polisi baru digunakan setelah pemisahan Polri dari TNI pada 2001, sementara surat dimaksud bertanggal 1972.

Sebagai ASN di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, terdakwa tentunya mengetahui atau patut mengetahui adanya ketidaksesuaian tersebut.

Meski suaminya, Rockefeller Manurung, meninggal dunia pada 2 Januari 2020, surat tersebut tetap dikuasai terdakwa. Jaksa menyebut terdakwa masih menggunakannya sebagai bukti kepemilikan, antara lain dalam gelar perkara di Polda Sumut pada 2022 serta dalam sidang gugatan di Pengadilan Negeri Medan, pada 2023.

Akibat perbuatan tersebut, ahli waris Syahman Saragih disebut tidak dapat menguasai dan menikmati tanah yang mereka klaim sebagai milik orang tua mereka. (JS)

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan RSU Royal Prima Medan dan RSU Bandung Medan sebagai bentuk sinergitas antarinstansi dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Sumatera Utara. Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat pemenuhan hak kesehatan warga binaan sekaligus mendukung pelayanan pemasyarakatan yang profesional dan berorientasi pada kemanusiaan.

Selain itu, dilakukan pula pemberian piagam penghargaan kepada mitra kerja dan pegawai berprestasi di lingkungan Kanwil Ditjenpas Sumut. Adapun mitra kerja yang menerima penghargaan yakni Kementerian Agama Kota Binjai, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Binjai, serta Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan atas kontribusi dalam pembinaan warga binaan.

Penghargaan juga diberikan kepada pegawai yang berinovasi, yaitu Rahayu Setyoreni selaku Kepala Rutan Perempuan Kelas IIA Medan dan Andi Surya selaku Kepala Rutan Kelas I Medan. Sementara itu, petugas berprestasi diberikan kepada Frans Julius Purba (Pelaksana pada Lapas Kelas I Medan) dan Egi Novian (Pelaksana pada Bapas Kelas I Medan), serta penyerahan piagam kepada sejumlah pegawai lainnya di lingkungan Kanwil Ditjenpas Sumut.

Usai kegiatan utama, Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara juga melaksanakan kegiatan sosial berupa penyerahan bantuan gerobak dagang secara simbolis kepada masyarakat yang membutuhkan di sekitar kantor wilayah. Bantuan tersebut diberikan kepada salah seorang ibu penerima manfaat sebagai bentuk kepedulian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Diharapkan, bantuan ini dapat membantu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan penerima.

Dalam sambutannya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menyampaikan ucapan selamat Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 kepada seluruh jajaran. Ia menegaskan bahwa momentum ini harus dijadikan sebagai penguatan komitmen dalam meningkatkan kinerja dan integritas.

"Selamat Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62. Jadikan peringatan ini sebagai refleksi untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saya tegaskan kepada seluruh jajaran untuk menaati aturan yang berlaku, menutup segala celah peredaran narkoba di dalam lapas dan rutan, serta menindak tegas petugas yang terbukti terlibat tanpa pandang bulu," tegasnya. Ia juga berharap seluruh insan pemasyarakatan terus menghadirkan inovasi dan kerja nyata yang berdampak positif serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Sumut, Bejo, yang mewakili pimpinan, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Kanwil dalam mendukung tema HBP tahun ini.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada pembinaan warga binaan, tetapi juga memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat sekitar. Penyerahan gerobak dagang ini merupakan bentuk nyata dukungan kami kepada masyarakat yang membutuhkan agar dapat meningkatkan taraf hidupnya," ujarnya.

Kegiatan ditutup dengan prosesi pemotongan nasi tumpeng oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum sebagai bentuk rasa syukur atas terselenggaranya rangkaian peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 dengan lancar dan penuh makna. (Dam)

Memasuki pekan terakhir April 2026, harga komoditas protein hewani tersebut tercatat mengalami penyusutan konsisten akibat melimpahnya pasokan di tingkat peternak.

Berdasarkan pantauan Posmetro Medan di Pasar Gelugur, Rantauprapat pada Senin (27/4/2026), harga daging ayam potong kembali mengalami kontraksi sebesar Rp1.000 dibandingkan periode akhir pekan lalu. Saat ini, harga paha ayam dibanderol di level Rp32.000 per kg, sementara bagian dada menyentuh Rp34.000 per kg.

Jika ditarik lebih jauh, tren penurunan ini telah berlangsung sejak Jumat (10/4/2026). Dalam kurun waktu dua pekan, harga telah merosot signifikan dari posisi awal Rp39.000 (paha) dan Rp41.000 (dada).

"Sejak dua pekan lalu, harga terus turun rata-rata seribu rupiah per kilogram setiap dua hari," ujar Muslim, salah satu pedagang di Pasar Tradisional Rantauprapat.

Penurunan harga ini disinyalir kuat dipicu oleh faktor oversupply di tingkat hulu. Melimpahnya stok di kandang-kandang peternak yang memasuki masa panen raya secara bersamaan menjadi faktor utama.

Selain volume yang meningkat, bobot ayam yang dipanen rata-rata berukuran besar mulai dari 2,2 Kg hingga 2,5 Kg per ekornya, yang secara teknis menekan harga jual di tingkat pedagang karena melimpahnya ketersediaan daging di pasar.

Berbeda dengan dinamika pada ayam broiler, komoditas ayam kampung justru menunjukkan stabilitas harga yang kuat. Hingga saat ini, harga ayam kampung terpantau di level Rp60 ribu hingga Rp65.000 per kg.

"Belum ada perubahan harga sejak periode Lebaran lalu. Harganya tetap stabil di angka enam puluh sampai enam puluh lima ribu rupiah per kilogram," ungkap Regar, salah satu pedagang ayam kampung di lokasi yang sama. (HBB)

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Ketua TP PKK Kota Medan Airin Rico Waas hadir langsung, menegaskan peringatan ini bukan sekadar seremoni. Kegiatan diisi kisah inspiratif Vionita Sinaga yang bangkit dari keterpurukan.

Acara juga dimeriahkan penampilan warga binaan Lapas Perempuan Kelas II A Medan serta pebiola Qiara Asqa. Rangkaian ini menjadi ruang ekspresi sekaligus apresiasi bagi perempuan dari berbagai latar belakang.

Dalam sambutannya, Rico menegaskan Hari Kartini harus menjadi momentum membuka ruang lebih luas bagi perempuan untuk berkarya dan memimpin. "Perempuan bukan sekadar pendamping, tetapi sumber kekuatan, ide, dan ketenangan dalam kehidupan," tega Rico Waas.

Sementara itu, Airin menekankan perempuan harus adaptif dan terus berkembang. "Peringatan Hari Kartini menjadi momentum meneguhkan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat," ujarnya. Peringatan ini juga diramaikan bazar UMKM dan lomba merangkai bunga yang diikuti 21 TP PKK kecamatan, menegaskan peran perempuan dalam mendorong ekonomi daerah. (ATN)

Suasana Lapangan Barosokai, Jalan Rahmadsyah, Kecamatan Medan Area, Senin (27/4/2026), menjadi ruang serap aspirasi warga dalam reses Anggota DPR RI Prananda Surya Paloh.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang hadir langsung, menegaskan pentingnya sinergi pemerintah dan legislatif menjawab kebutuhan masyarakat.

Kegiatan ini dihadiri Ketua PSP Foundation Dimas Tri Adji mewakili Prananda Surya Paloh, Anggota DPRD Provinsi Sumut Defri Noval Pasaribu, Rahmansyah Sibarani, Rony Reynaldo Situmorang, Mustafa Kamil Adam, serta Anggota DPRD Kota Medan Afif Abdillah, Antonius Tumanggor, dan Faisal Arbie. Kehadiran lintas unsur ini memperkuat komitmen kolaborasi dalam menindaklanjuti berbagai persoalan di lapangan.

Rico Waas menegaskan, reses bukan sekadar agenda formal, melainkan jalur strategis menyerap persoalan riil masyarakat. "Reses menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi agar setiap masalah bisa kita cari solusinya bersama," kata Rico Waas.

Ia menekankan Pemko Medan membuka akses seluas-luasnya melalui program "Sapa Warga". Dikatakannya, persoalan infrastruktur, banjir, pendidikan, hingga layanan kesehatan menjadi prioritas. "Semua yang dimiliki daerah harus kembali ke masyarakat dan memberi manfaat nyata," tegasnya.

Rico Waas juga memaparkan program unggulan seperti Tebus Ijazah dan PKH Medan Makmur yang menyasar sekitar 10.000 penerima, serta menegaskan komitmen menekan gizi buruk. Aparatur diminta responsif terhadap laporan warga, sementara Pemko Medan turut menyalurkan bantuan Rp50 juta untuk tiga masjid, bantuan sosial, dan dua kursi roda bagi penyandang disabilitas. (ATN)

Bagi mereka, memberantas narkoba bukan sekadar soal statistik di atas kertas atau laporan polisi yang menumpuk, melainkan sebuah misi penyelamatan besar bagi generasi masa depan.

Selama empat tahun terakhir, terhitung sejak 2023 hingga April 2026, komitmen ini terus dipupuk.

Hasilnya pun nyata. Sebanyak 594 laporan polisi (LP) berhasil dituntaskan, dengan total 701 individu, mulai dari bandar besar hingga pengguna berhasil diamankan demi menjamin keamanan publik.

Kapolres Labuhanbatu Selatan, AKBP Aditya S.P. Sembiring, melalui Kasi Humas AKP Sujono, menegaskan bahwa pencapaian ini adalah buah dari kerja keras tanpa henti para personel di lapangan.

"Selama empat tahun terakhir, kami terus melakukan penindakan secara konsisten terhadap jaringan narkotika, baik skala kecil maupun besar. Ini bentuk keseriusan kami melindungi masyarakat dari bahaya narkoba," ujar AKP Sujono, dalam keterangan resminya, Senin (27/4/2026).

Pesan ini membawa makna mendalam bahwa kepolisian hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi sebagai pelindung keluarga dan masa depan anak cucu di Labusel.

Rekam jejak kepolisian dalam membersihkan wilayah ini dari zat terlarang sangatlah detail. Pada tahun 2023, perjuangan dimulai dengan pengungkapan 178 kasus.

Saat itu, 53 bandar dan 144 pengedar berhasil diringkus bersama barang bukti sabu, ganja, hingga ekstasi.

Memasuki tahun 2024, intensitas petugas tidak mengendur dengan pengungkapan 157 kasus. Setahun kemudian, pada 2025, terjadi lonjakan tajam dalam aktivitas penindakan.

Sebanyak 212 kasus berhasil diungkap. Menariknya, sejak Juli 2025 di bawah kepemimpinan Kasat Narkoba AKP Sahat Lumban Gaol, peningkatan penindakan di lapangan terlihat semakin nyata dan progresif.

Hingga April 2026, meski baru berjalan beberapa bulan, petugas sudah mengamankan 47 kasus dengan temuan yang mengejutkan, penyitaan ganja dalam jumlah besar mencapai 42.678 gram.

Jika diakumulasikan secara keseluruhan, Polres Labusel telah menyita Sabu 3.392,16 gram, Ganja 43.075,16 gram dan Ekstasi 114 butir.

Bagi AKP Sujono dan seluruh jajaran Polres Labusel, setiap gram narkoba yang berhasil disita diibaratkan sebagai satu nyawa yang terselamatkan.

Fokus utama kepolisian kini bergeser pada aspek kemanusiaan dan keberlanjutan hidup sosial masyarakat.

"Setiap pengungkapan kasus bukan sekadar angka, tetapi ada masa depan yang kami selamatkan. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba dengan memberikan informasi kepada pihak kepolisian," tambah AKP Sujono.

Lebih lanjut dikatakan Kasi Humas bahwa harapan besar kini disampirkan pada pundak sinergi antara kepolisian dan masyarakat.

"Dengan kerja sama yang solid, impian melihat Labusel bertransformasi menjadi wilayah yang benar-benar bersih, sehat, dan bebas dari bayang-bayang narkotika bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan" tandasnya. (HBB)