Kegiatan ini dilaksanakan di Lapangan Apel Lapas Lubuk Pakam dan diikuti Kalapas yang didampingi jajaran pejabat struktural serta petugas Lapas Lubuk Pakam.

Bertindak sebagai inspektur upacara, Kalapas Lubuk Pakam, Hakim Sanjaya membacakan amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Dalam amanat itu disampaikan Hari Anak Nasional ke-42 Tahun 2026 mengangkat tema utama "Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan."

Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan penegasan bahwa setiap anak adalah pribadi yang berharga, harus dihormati, serta didengar pendapatnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa anak bukan sekadar objek pembangunan, melainkan subjek yang memiliki hak untuk berpartisipasi sesuai usia dan tingkat kematangannya.

Oleh karena itu, seluruh pihak memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, perkawinan anak, hingga perundungan, baik di dunia nyata maupun di ruang digital.

Konsep "Bangun Masa Depan" juga menjadi pesan penting bahwa investasi terbaik bangsa tidak hanya terletak pada pembangunan fisik, tetapi pada kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Ketika seluruh elemen bangsa bersatu melindungi dan memenuhi hak anak, maka sesungguhnya bangsa sedang membangun fondasi masa depan yang lebih maju, adil, dan berkelanjutan.

Semangat ini terus diperkuat melalui kampanye BERLIAN (Bersama Lindungi Anak), sebuah gerakan kolaboratif yang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.

Kampanye ini,--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Lapas lubuk pakam yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 24 Juli 2026-- bukan sekadar ajakan, tetapi gerakan nyata untuk menumbuhkan budaya perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sejalan dengan itu, tagline "Sayang Anak, Sayang Indonesia" diusung sebagai pengingat bahwa mencintai anak berarti turut menjaga masa depan bangsa. Untuk memperluas gaung kampanye, juga digunakan tagar #HariAnakNasional2026 dan #SayangAnakSayangIndonesia agar pesan perlindungan anak semakin masif di ruang digital.

Dalam amanat tersebut juga disampaikan pesan langsung kepada anak-anak Indonesia bahwa mereka berhak hidup aman dan bahagia, baik di rumah, di sekolah, di ruang publik, maupun di dunia digital.

Anak-anak juga diajak untuk menjunjung tinggi nilai toleransi, berteman tanpa memandang perbedaan, serta berani melapor apabila mengalami atau menyaksikan tindakan kekerasan melalui orang dewasa terpercaya atau layanan SAPA 129.

Sementara itu, Kalapas Lubuk Pakam dalam keterangannya menegaskan komitmen jajarannya dalam mendukung perlindungan anak sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.

"Momentum Hari Anak Nasional ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab kolektif. Lapas Lubuk Pakam mendukung penuh upaya menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan berkeadilan bagi anak sebagai generasi penerus bangsa," tegas Hakim.

Melalui peringatan ini, diharapkan kesadaran seluruh pihak semakin meningkat untuk terus bersinergi dalam melindungi dan membangun masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah.***

Melalui unggahan di akun Facebook pribadinya, Nanik membantah berbagai pemberitaan yang mengaitkan pengunduran dirinya dengan persoalan hukum. Ia menegaskan bahwa dirinya mundur karena alasan kesehatan dan kini tengah menjalani pengobatan di luar negeri.

"Saya sudah sampai negeri seberang untuk berobat," tulis Nanik dalam unggahannya dikutip pada Jumat (24/7/2026).

Menurut Nanik, sebelum memutuskan menjalani pengobatan ke luar negeri, ia sempat dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta selama lebih dari sepekan. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, termasuk CT scan jantung dan kateterisasi, dokter menyatakan terdapat penyumbatan pada pembuluh jantungnya.

Ia mengungkapkan, hasil pemeriksaan tersebut diterimanya pada 12 Juli 2026. Di hari yang sama, Nanik mengaku langsung menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Kepala BGN kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Nanik bahkan mengaku menyampaikan curahan hati yang cukup panjang kepada keduanya mengenai alasan di balik keputusannya mundur dari jabatan.

"Saya langsung pamit mundur sebagai Kepala BGN ke Bang Dasco dan Mas Prasetyo Hadi," ujarnya.

Ia juga menjelaskan alasannya kerap berkonsultasi dengan Dasco selama memimpin BGN. Menurutnya, Dasco merupakan salah satu pejabat yang tidak memiliki kepentingan terkait operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga berbagai kebijakan strategis seperti moratorium, refocusing hingga penutupan sejumlah SPPG selalu dikonsultasikan kepadanya.

Saat menyampaikan niat mundur, Dasco disebut meminta dirinya untuk lebih mengutamakan proses penyembuhan.

"Sudah nanti saja dibahas, Mbak konsentrasi dulu pada penyembuhan. Kesehatan itu lebih penting dari apa pun," kata Nanik mengutip pesan Dasco.

Selain membantah isu pengunduran dirinya terkait proses hukum, Nanik juga menyoroti sejumlah pemberitaan media yang dinilainya tidak sesuai fakta.

Ia mengaku prihatin melihat masih adanya media yang membuat pemberitaan bombastis tanpa melakukan verifikasi yang memadai.

"Saya sebagai 'mbah'-nya wartawan dan bekas pemilik 15 media, malu melihat kerja wartawan seperti itu. Sekarang susah membedakan mana berita hoaks dan mana yang benar," tulisnya.

Nanik secara khusus membantah kabar yang menyebut dirinya akan diperiksa Kejaksaan Agung. Ia bahkan mengatakan Jaksa Agung ST Burhanuddin turut menghubungi dan mendoakan kesembuhannya.

Menurut Nanik, informasi yang menyebut sumber berita berasal dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung juga dinilai janggal karena pejabat yang dimaksud sedang sakit dan belum kembali bertugas saat berita tersebut beredar.

Di akhir pernyataannya, Nanik mengucapkan selamat kepada Sudaryono yang kini dipercaya Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin Badan Gizi Nasional.

"Selamat untuk adinda Sudaryono. Bismillah kuat dan pasti bisa," tulis Nanik, sembari berseloroh dirinya merasa tidak memiliki mental yang cukup kuat untuk menjadi pejabat. (Fajar)

"Lima orang saksi sudah diperiksa (sebelum ditetapkan tersangka)," kata Kasi Humas Polres Tanjungbalai, Ipda Muhammad Ruslan, Jumat (24/7/2026).

Ruslan mengatakan, lima saksi yang diperiksa terdiri atas istri tersangka yang merupakan seorang guru ASN, satu saksi dari pihak terlapor, dua saksi dari pihak pelapor, serta seorang saksi ahli.

"Istrinya diperiksa sebagai saksi, satu orang saksi dari terlapor, dua orang saksi pelapor, dan satu orang saksi ahli," ujarnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan para saksi, penyidik kemudian menetapkan D sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan terhadap anak.

"Terlapor D (37) sudah ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

Atas perbuatannya, D dijerat dengan Pasal 415 huruf b juncto Pasal 417 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tersangka terancam hukuman penjara paling lama sembilan tahun.

Ruslan menjelaskan, kasus dugaan pencabulan anak (korban) itu tercatat dalam laporan polisi nomor LP/B132/V/2026. Pelapor adalah Yuni Audra merupakan Ibu angkat korban yang sudah yatim-piatu.

Waktu kejadian (dugaan pencabulan) terjadi pada Senin 4 Mei 2026, dan tempat kejadian perkara (TKP), di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, dengan terlapor seorang laki-laki bernisial ARM (12).

Ruslan menjelaskan, kronologi singkat kejadian pada 14 Mei 2026 sekira pukul 13.00 WIB, diduga terjadi tindak pidana pencabulan oleh terlapor A dengan cara membujuk korban dengan HP untuk dimainkan korban.

Selanjutnya, terlapor A membuka celana korban dan menjilat kemaluan korban serta anus korban. Atas peristiwa itu, pelapor merasa keberatan dan membuat laporan (LP) ke Polres Tanjungbalai.

"Polisi menerima LP pada tanggal 19 Mei 2026. Terhadap proses hukumnya tahap pemanggilan saksi-saksi dari pihak korban dan pihak terlapor, serta saksi ahli psikologi," kata IPDA Ruslan.

Terkait aksi unjukrasa ratusan warga yang terjadi pada Rabu (22/7/2026) malam yang mendesak agar Polres segera menetapkan tersangka, Ruslan mengimbau agar warga tidak terpancing dengan hal-hal atau cerita "liar" yang berkembang di lapangan, serta menahan diri untuk melakukan perbuatan anarkis.

"Bapak (Kapolres) mengimbau warga agar tetap menghormati prosedur hukum. Kami (polisi) khususnya penyidik pasti bersikap profesional dan bekerja sesuai kewenangan. Sebagai warga yang baik, mari kita jaga kondusifitas Kota Tanjungbalai," itu pesan bapak," kata IPDA Ruslan.

Kasus ini viral di Tanjungbalai, Sumatera Utara. Istri tersangka merupakan guru berstatus PPPK Paruh Waktu di sebuah SD di Kecamatan Teluk Nibung

Warga marah besar hingga ratusan orang menggeruduk dan mengepung rumah serta menyeret guru tersebut pada 22 Juli 2026 malam. Akibatnya, polisi mengevakuasi pasangan tersebut.

Walikota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim juga sudah turun langsung menyambangi Mapolres Tanjungbalai untuk memantau proses hukum, memastikan penanganan transparan dan berkeadilan, serta menenangkan masyarakat.

Pemko Tanjungbalai menggelar konferensi pers Kamis 23 Juli 2026 dan menegaskan akan serius menangani kasus ini. Mereka berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, BKPSDM, Inspektorat, dan Polres Tanjungbalai.

Guru sudah diklarifikasi oleh Dinas Pendidikan. Ia membantah keterlibatan, tapi Pemko menunggu hasil penyidikan polisi untuk menentukan sanksi disiplin (bisa hingga pemecatan).

Pemko dan pihak terkait (termasuk KPAD) juga fokus pada perlindungan dan pemulihan psikologis korban.(BBS)

Dalam kegiatan itu, Babinsa Koramil 11/Girsang Sipangan Bolon Kodim 0207/Simalungun turut melaksanakan peninjauan sekaligus mendampingi jalannya kegiatan guna memastikan seluruh rangkaian berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Kehadiran Babinsa merupakan bentuk nyata sinergi TNI bersama pemerintah dan tenaga kesehatan dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Kegiatan ini, seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Kodim simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 24 Juli 2026-- mendapat perhatian langsung dari Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P., FISR.

Saat itu dia didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara H. Muhammad Faisal Hasrimy, Bupati Simalungun H. Dr. Anton Ahmad Saragih, Wakil Bupati Simalungun Beni Gusman Sinaga, Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang, Camat Girsang Sipangan Bolon Victor R. Saragih, Kapolsek Girsang Sipangan Bolon AKP Manto Pandiangan, Direktur RSUD Parapat Jimmy Gultom, seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Simalungun, serta para lurah dan pangulu se-Kecamatan Girsang Sipangan Bolon.

Program skrining TBC terintegrasi ini menjadi langkah strategis dalam mendeteksi dini penyakit tuberkulosis sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Melalui kolaborasi lintas sektor, diharapkan masyarakat semakin mudah memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas dan tepat sasaran.

Babinsa Koramil 11/Girsang Sipangan Bolon menegaskan bahwa TNI AD akan terus hadir mendukung setiap program pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, termasuk di bidang kesehatan.

Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, kepolisian, dan tenaga kesehatan diharapkan mampu memperkuat upaya menciptakan masyarakat Simalungun yang lebih sehat, tangguh, dan sejahtera.***

Dibawah arahan dan petunjuk Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Sumut, Kombes Pol M. Rendra Salipu, S.I.K., M.Si., langkah strategis ditempuh melalui pemaparan rencana pembentukan Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Sumut di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

‎

‎Pemaparan dan audiensi itu diwakili Ps. Kaurren Subbagrenmin Satbrimob Polda Sumut, IPDA Ricky Ananda Sihotang, S.Psi., S.H., M.Psi., MBA., bersama operator Staf Urren BRIPKA Agung Wichaksono, S.H.

‎

‎Perwira muda yang merupakan lulusan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan 54 Gelombang 2 Resimen Citta Dharma Laksita (CDL) tersebut memaparkan secara menyeluruh terkait kesiapan teknis, administratif, hingga penguatan sarana dan prasarana usulan pembentukan Batalyon D Pelopor.

‎

‎Rangkaian kegiatan diawali dengan rapat koordinasi dan audiensi bersama Kabaglemwil Biro Lemtala Stamarena Polri, Kombes Pol Adhy Fandy Aryanto, S.I.K., S.H., beserta jajaran di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan.

‎

‎Selanjutnya-- seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Surat kabar garuda pos yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 24 Juli 2026-- kegiatan berlanjut di Markas Besar Polri, di mana IPDA Ricky Sihotang menyampaikan paparan langsung di hadapan Karolemtala Stamarena Polri, Brigjen Pol Dian Sagung.

‎

‎Dalam keterangannya, IPDA Ricky Sihotang menyampaikan bahwa langkah koordinasi ini berjalan sukses berkat dukungan penuh dari pimpinan tertinggi Satbrimob Polda Sumut.

‎

‎"Atas petunjuk, arahan, dan dukungan penuh dari Komandan Satuan Brimob Polda Sumut, Kombes Pol M. Rendra Salipu, S.I.K., M.Si., seluruh rangkaian rapat koordinasi serta pemaparan rencana pembentukan Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Sumut di Biro Lemtala Stamarena Polri dapat berjalan dengan aman dan lancar," ujar IPDA Ricky.

‎

‎Ia menambahkan bahwa koordinasi ini akan berlanjut ke tingkat Korps Brimob Polri selaku pembina fungsi untuk memantapkan kesiapan operasional serta pembagian wilayah hukum demi menjaga stabilitas keamanan di wilayah Sumatera Utara.

‎

‎Rencana pembentukan Batalyon D Pelopor ini diharapkan dapat memperkuat struktur organisasi Satbrimob Polda Sumut, sekaligus mempercepat respon penanggulangan gangguan kamtibmas berintensitas tinggi di wilayah tugasnya.***

Ketua Information Coruption Watch (ICW) Republik Indonesia, Jokly Sihotang, memastikan laporannya ke KPK terkait dugaan gratifikasi, itu kini nyaris rampung.

"Kalau tidak ada aral melintang, Senin pekan depan kita sampaikan laporannya ke KPK," janji Jokly, Jumat (24/07/2026) pagi.

Selain ke KPK, Jokly juga sudah menyiapkan laporan ke Jamwas Kejaksaan Agung.

Mendesak dilakukan pengusutan dan penindakan tegas terhadap oknum-oknum penerima gratifikasi dari proyek pipanisasi tersebut.

"Jadi selain KPK, laporan kita juga ada ke Jamwas Kejagung. Mendesak dilakukannya pengungkapan dugaan gratifikasi itu agar terang di mata publik. Kita berharap, dua laporan ini nantinya akan memperbaiki Perumda Tirtauli di masa akan datang. Juga, Kejaksaan kita terutama," sebut Jokly.

Bukan tanpa dasar, Jokly menempuh jalan tersebut lantaran kecewa dengan pihak Kejari Siantar.

Sebab, laporannya di Kejari Siantar soal dugaan KKN pada Proyek Pipanisasi Perumda Tirtauli Kota Siantar, sebesar Rp10 miliar, tidak berjalan sesuai harapan.

"Sudah hampir 4 bulan laporan saya ke Kejari Siantar tak jelas nasibnya sampai sekarang. Seperti tak diproses," curiga Jokly.

Dalam modus dugaan korupsi pada proyek pipanisasi yang dilaporkannya, diuraikan Jokly, pihak Perumda Tirtauli Kota Siantar mengerjakan sendiri proyek tersebut di lapangan.

Namun di atas kertas, seluruh proyek seolah dikerjakan oleh rekanan alias pihak ke-3. Dari pertanggungjawaban teknis sampai administrasi, pihak ke-3 tidak pernah ikut mencampuri.

Hanya menerima fee tanpa harus mengerjakan apa pun.

Selain itu, teknis pengerjaan proyek yang dilakukan sendiri oleh pihak Perumda Tirtauli, dikerjakan sembarangan saja demi mendapatkan untung yang besar.

Seperti pada sambungan pipa yang hanya dilakukan dengan sistem bakar. Lalu lantai pipa tak diberi pasir dan lain sebagainya.

Parahnya lagi, proyek bersumber dana APBD TA 2025, itu hingga tahun 2026 belum kunjung difungsikan.

Atas dasar dugaan itulah, Jokly mengadukannya ke Kejari Siantar.

Tapi sudah jalan empat bulan, laporannya seolah tak diproses. Kesal dengan sikap Kejari Siantar seperti itu, kini Jokly menempuh langkah lain.

Mengadukan Kejari Siantar atas dugaan gratifikasi ke KPK.

Jokly menemukan adanya dugaan pihak Kejari Siantar, menerima dana sebesar 1 persen dari pagu proyek yang mencapai Rp10 miliar itu.

Uang tersebut disebut-sebut sebagai Uang Harmonisasi.

Sejak awal perkara ini mencuat ke permukaan, Kajari Siantar Erwin Purba, coba dikonfirmasi.

Namun, tak mau memberikan tanggapan. Termasuk soal Dana Harmonisasi yang diduga diterima pihak Kejari Siantar. Kajari, tidak mau memberikan klarifikasi.

Demikian juga pihak Perumda Tirtauli Kota Siantar. Direksi lewat Humasnya, memilih bungkam saat dikonfirmasi.

Jokly pun berharap, Wali Kota Siantar Wesly Silalahi, segera turun tangan langsung menyikapi hal ini.

"Ini akar persoalan ini dari Perumda Tirtauli. Wali Kota Siantar tak perlu takut bersikap. Berikan sanksi keras kepada jajaran direksi. Mereka paling layak menanggung konsekwensi dari seluruh dugaan perbuatan curang tersebut," kesal Jokly.

Dengan dugaan pemberian Uang Harmonisasi ke Kejari Siantar, Jokly tak lupa mengingatkan jajaran Direksi Perumda Tirtauli. Agar tidak lantas menganggap diri mereka menjadi kebal hukum.

"Terakhir, kita minta agar jajaran Direksi Perumda Tirtauli dinonaktifkan sementara. Agar proses hukum saat ini berjalan tanpa kendala," pinta Jokly. (Ung)

Kini Dr. Dahnil AnzarSimanjuntak, S.Ak., M.PKP menjabat sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia di kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Dahnil AnzarSimanjuntak, lahir di Kabupaten Langkat pada 10 April 1982.

Seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Sumut Indah yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 24 Juli 2026, tokoh bermarga Simanjuntak ini menempuh pendidikan sarjana akuntansi di ITB Ahmad Dahlan, magister kebijakan publik di Universitas Indonesia, dan doktor ilmu ekonomi di Universitas Diponegoro.

Sebelum masuk ke lingkaran utama pemerintahan sebagai staf khusus Kementerian Pertahanan dan juru bicara resmi Prabowo, dia memiliki rekam jejak panjang di dunia akademik sebagai dosen PNS di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa serta pernah memimpin sebagai Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah periode 2014–2018.***

Setiap hari, Bu Novi berusaha mencari penghasilan dengan menambal ban sepeda motor dan mobil di pinggir jalan. Pekerjaannya bergantung pada satu alat vital: kompresor angin untuk mengisi ban. Tanpa kompresor, usahanya nyaris lumpuh.

Kemarin, Komunitas Sedekah Jumat (KSJ) mendatangi kediamannya. Mereka membawa bantuan beras untuk meringankan beban Bu Novi. Namun, di balik bantuan itu tersimpan kisah miris. Kompresor yang menjadi tumpuan hidupnya hilang dicuri maling.

Bu Novi tinggal dalam kondisi sangat memprihatinkan. Rumahnya yang semi permanen itu sudah tua, dindingnya rapuh, dan lokasinya rawan banjir serta pencurian. Ia tidak memiliki ponsel. Saat ditanya kalau ada yang mau memberikan batuan, bisa minta nomor HP ibu? Dia justru menyampaikan harapan yang sederhana namun menyayat.

"Kalau punya HP, lebih baik dijual untuk beli kompresor seken," katanya, seperti disampaikan tim KSJ melalui grup WhatsApp wartawan.

Ungkapan itu mencerminkan betapa miskinnya perempuan ini. Bagi kebanyakan orang, ponsel adalah kebutuhan sehari-hari. Bagi Bu Novi, kompresor angin lebih penting daripada alat komunikasi. Tanpa kompresor, ia tak bisa bekerja. Tanpa kerja, ia dan keluarganya tak bisa makan.

Lokasi rumahnya di bantaran Sungai Deli Medan Marelan memang kerap menjadi perhatian. Selain rawan banjir, kawasan ini juga kerap menjadi tempat tinggal warga prasejahtera yang terpinggirkan pembangunan. Jembatan gantung yang menjadi penanda rumah Bu Novi menjadi saksi bisu perjuangan hidupnya setiap hari.

Kisah Bu Novi mengingatkan kita bahwa kemiskinan di kota besar seperti Medan masih nyata. Di balik hiruk-pikuk lalu lintas dan pertumbuhan ekonomi, masih ada warga yang berjuang hanya untuk bertahan hidup dengan alat seadanya.

Bantuan beras dari KSJ tentu sangat berarti. Namun hilangnya kompresor membuat Bu Novi kembali berada di titik nol. Sekarang, dia menggunakan pompa manual untuk mencari nafkah. Dia berharap ada tangan yang mau membantu menyediakan kompresor angin bekas yang masih layak pakai, agar ia bisa kembali bekerja.(RED)

Kegiatan ini dilaksanakan AIPTU M.T. Pardosi bersama BRIPDA Whenly Ambarita dengan memberikan edukasi secara humanis kepada para penjual bendera agar tidak memaksa maupun menghentikan kendaraan yang melintas di atas Jembatan Lae Renun.

Imbauan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan arus lalu lintas serta meminimalisir risiko kecelakaan di lokasi tersebut.

Personel Polsek Sumbul-- seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Polres dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 24 Juli 2026-- mengajak para penjual untuk tetap menjalankan aktivitas berjualan dengan tertib, mengutamakan keselamatan diri sendiri maupun para pengguna jalan, serta tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan pengendara.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Para penjual bendera menerima serta mengikuti arahan yang diberikan oleh personel Polsek Sumbul dengan baik.

Melalui kegiatan preventif seperti ini, Polsek Sumbul terus berkomitmen menghadirkan pelayanan yang humanis kepada masyarakat sekaligus menciptakan situasi kamtibmas dan kamseltibcarlantas yang aman serta nyaman bagi seluruh pengguna jalan.***

Kepala Kortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menegaskan langkah ini untuk menggali informasi terkait laporan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana dalam proses pengadaan lahan Sepolwan.

Dia memastikan penyelidikan berjalan sesuai aturan dan bukan bentuk kriminalisasi terhadap Oegroseno.

Menurut Totok, klarifikasi merupakan bagian dari proses penyelidikan untuk menentukan apakah suatu peristiwa memiliki unsur tindak pidana korupsi atau tidak.

Mekanisme ini disebut sudah diatur dalam KUHAP sebagai upaya memperoleh keterangan.

Sebelumnya, Oegroseno --seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Koran Bali Express yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 24 Juli 2026-- mengaku keberatan dan merasa dikriminalisasi karena kebijakan terkait lahan yang dilakukan lebih dari 15 tahun lalu kembali diperiksa.

Dia mempertanyakan dasar penyelidikan serta meminta adanya kejelasan terkait dugaan kerugian negara dan unsur pidana dalam perkara tersebut.***

Aksi kemanusiaan dan kebersihan lingkungan ini dilaksanakan secara serentak sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat.

Aksi gotong-royong bersih-bersih rumah ibadah tersebut merupakan tindak lanjut langsung atas arahan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Langkah konkret ini menjadi bentuk dukungan nyata Partai Demokrat terhadap Program Nasional Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Lebih dari 100 peserta tampak antusias terlibat aktif dalam kegiatan tersebut.

Aksi kolaboratif ini menghimpun sinergi dari berbagai pihak, mulai dari pengurus dan simpatisan DPC Partai Demokrat Labuhanbatu, petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Labuhanbatu hingga ormas Pemuda Panca Marga (PPM).

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Labuhanbatu, H. Marajungjung Siregar, SH, MH, menyampaikan bahwa aksi simpatik ini dilaksanakan atas instruksi serta perintah langsung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat kepada seluruh tingkatan kepengurusan di daerah.

"Sesuai perintah DPP, dalam rangka memperingati ulang tahun Partai Demokrat yang ke-25, setiap minggunya seluruh DPC melaksanakan kegiatan bakti sosial, mulai dari bakti di rumah ibadah, penanaman pohon, kebersihan lingkungan, dan kegiatan sosial lainnya," ujar Marajungjung saat memberikan keterangan resmi usai kegiatan di Masjid Raya Al Ikhlas.

Ia menjelaskan, fokus aksi kebersihan ini menyasar area dalam maupun luar rumah ibadah.

Para peserta bergotong-royong melakukan pembersihan interior, pengerukan sampah, hingga penanaman bibit pohon di halaman masjid agar tercipta lingkungan yang bersih, indah, serta nyaman bagi para jamaah.

Selain kegiatan pelestarian lingkungan, DPC Partai Demokrat Labuhanbatu juga telah menyiapkan agenda lanjutan yang dikemas dalam bentuk pesta rakyat serta program penyaluran santunan untuk anak yatim.

Marajungjung menekankan bahwa beragam perlombaan rakyat digelar untuk membangkitkan kembali semangat kebersamaan sekaligus bernostalgia dengan masa kepemimpinan nasional era Presiden ke-6 RI.

"Perlombaan ini banyak kita buat untuk rakyat dalam bentuk pesta rakyat, supaya rakyat bisa mengingat kembali masa-masa kejayaan Partai Demokrat waktu Bapak SBY menjabat Presiden. Tujuan kami adalah agar Partai Demokrat semakin merakyat, selalu diingat rakyat, dan mudah-mudahan terus dipilih oleh rakyat," tegas purnawirawan Polri itu.

Marajungjung menambahkan, aksi bakti sosial mingguan ini dilaksanakan secara serentak oleh seluruh DPC Partai Demokrat di Indonesia sebagai wujud komitmen nyata partai politik untuk senantiasa hadir dan membawa manfaat langsung bagi masyarakat luas. (HBB)

Hingga kini, Kejati mengaku belum menerima laporan resmi terkait dugaan itu.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi-- seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Sekilas sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 24 Juli 2026-- mengatakan setiap laporan masyarakat dapat disampaikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Menurutnya, laporan yang masuk akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

Rizaldi menjelaskan Kejati Sumut memang telah menerima sejumlah laporan mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG di beberapa daerah.

Namun, khusus untuk dugaan pungli yang disebut terjadi di Kabupaten Simalungun, pihaknya menyatakan belum ada laporan resmi yang diterima.

Ia menegaskan seluruh laporan masyarakat tetap akan diterima dan diteruskan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

Kejati Sumut memastikan setiap pengaduan akan diperlakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Dugaan pungli tersebut mencuat saat puluhan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejati Sumut pada Rabu (22/7/2026).

Dalam aksi itu, demonstran meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Simalungun.

Massa aksi menduga terdapat praktik pemerasan terhadap pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh sebuah yayasan bernama Yayasan Harapan Baru.

Dugaan itu mencakup permintaan dana hingga Rp364 juta serta pungutan biaya sewa lahan sebesar Rp15 juta setiap bulan.

Selain itu, para demonstran juga menyampaikan dugaan keterlibatan sejumlah pejabat daerah, termasuk Wakil Bupati Simalungun Benny Gusman Sinaga yang disebut sebagai Ketua Satgas MBG, serta seorang Wakil Ketua DPRD Simalungun berinisial BOR yang diduga berkaitan dengan penyediaan bahan makanan.

Hingga kini, dugaan itu masih berupa tuduhan yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa dan belum dibuktikan melalui proses hukum.***

Seorang pria berinisial KSC (36) yang diduga kuat sebagai pengedar sabu ditangkap di Lingkungan II, Kelurahan Binasi, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kamis (23/7/2026) sekira pukul 19.00 WIB.

Kapolres Tapanuli Tengah melalui Kasat Narkoba Polres Tapteng, AKP Johannas Munthe, membenarkan adanya penangkapan terhadap warga setempat tersebut.

"Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang resah karena area pinggir jalan dekat SPBU mini di Kelurahan Binasi kerap dijadikan lokasi transaksi narkotika jenis sabu," ujar AKP Johannas Munthe.

Menindaklanjuti informasi warga, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Tapteng yang dipimpin Ipda Kasmin Nadeak, S.H., langsung melakukan penyelidikan di lokasi sasaran. Setelah melakukan pemantauan, petugas mengidentifikasi keberadaan tersangka dan mengamankannya tanpa perlawanan.

Dalam penggeledahan badan terhadap tersangka KSC, petugas menyita barang bukti berupa tiga paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 7,21 gram, satu unit timbangan digital (scale) berwarna silver, serta satu plastik klip bening kosong.

Petugas kemudian melakukan penggeledahan lanjutan ke rumah tersangka dan menemukan barang bukti tambahan berupa dua buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik.

Berdasarkan interogasi awal, tersangka KSC mengakui seluruh barang haram tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang pria berinisial D di Kota Medan.

"Saat ini tersangka beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Mapolres Tapanuli Tengah untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kami juga terus melakukan pengembangan guna membongkar jaringan yang berada di atasnya," tegas AKP Johannas Munthe.

Atas perbuatannya, tersangka KSC dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.(campa)

Peninjauan itu meliputi kondisi dapur, blok hunian warga binaan, hingga kawasan rumah dinas, sebagai upaya memastikan seluruh layanan pemasyarakatan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Dalam kegiatan itu, Kakanwil didampingi oleh Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Lapas Tebing Tinggi beserta jajaran.

Peninjauan diawali di area dapur untuk memastikan proses penyelenggaraan makanan bagi warga binaan berlangsung sesuai prosedur, baik dari aspek kebersihan, keamanan pangan, fasilitas pendukung, maupun kualitas makanan yang disajikan. Kakanwil menegaskan bahwa penyediaan makanan yang layak merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar warga binaan yang harus dijaga secara konsisten.

Selanjutnya, Kakanwil-- seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 24 Juli 2026-- melihat dari dekat kondisi blok hunian dengan meninjau kondisi lingkungan, kebersihan kamar, serta pelaksanaan pengamanan oleh petugas.

Di sana, dia juga memberikan penguatan kepada jajaran agar terus meningkatkan kewaspadaan, kedisiplinan, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas guna menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan kondusif.

Monitoring kemudian dilanjutkan dengan peninjauan kawasan rumah dinas untuk memastikan kondisi bangunan, kebersihan lingkungan, serta kelayakan fasilitas yang tersedia. Peninjauan ini merupakan bagian dari upaya menjaga dan mengoptimalkan pemanfaatan aset negara agar tetap terpelihara dengan baik serta mampu mendukung pelaksanaan tugas kedinasan secara maksimal.***

Dalam kesempatan wawancara, Rizal menceritakan awal permasalahan tersebut. Menurutnya, ibunya menjual rumahorang tua mereka di Pasar 2, Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Langkat kepada Ali Bakri alias Dapeten dengan kesepakatan harga Rp600 juta.

Pembayaran dilakukan secara bertahap, dengan uang muka Rp200 juta, sementara sisanya dijanjikan akan dilunasi dalam waktu 4 hingga 5 tahun, yaitu paling lambat tahun 2018.

"Namun sampai sekarang belum ada pelunasan. Malah semuanya tidak diakui," ujar Rizal.

Rizal menambahkan bahwa surat-surat tanah telah diambil oleh Ali Bakri dan kemudian dijadikan jaminan ke bank. Akibatnya, rumah miliknya yang terletak di atas satu sertifikat tersebut kini juga telah dialihkan ke nama orang lain.

"Rumah ini rumahorang tua saya. Ada dua rumah yang dempet, satu rumah milik mamak (ibu) dan satu rumah saya di bawah. Semuanya satu surat tanah atas nama bapak saya, Boimin," jelasnya.

Boimin diketahui telah meninggal dunia sekitar usia 60-an tahun. Rizal adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Saat ini tersisa dua saudara, karena kakaknya telah meninggal, sementara adik perempuannya tinggal di bagian bawah rumah tersebut.

Rizal mengaku terkejut ketika hendak menempati rumahwarisan orang tuanya. Ia baru mengetahui bahwa properti tersebut telah berpindah tangan. Upaya menagih secara baik-baik kepada Ali Bakri pun sia-sia.

"Semalam saya bicarakan, minta agar dilunasi. Malah dia tidak terima. Setelah mamak meninggal, dia bilang mamak yang minjam ke bank," kata Rizal.

Ia mengaku belum pernah ada mediasi resmi. Setiap kali meminta penjelasan, Ali Bakri selalu membantah dan tidak menunjukkan niat untuk menyelesaikan kewajibannya.

Rizal mengatakan telah mengecek ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan membuktikan bahwa sertifikat kini sudah atas nama orang lain, termasuk nama Ali Bakri pada tahap sebelumnya. Ia masih menyimpan bukti perjanjian jual beli berupa kuitansi tulisan tangan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Ali Bakri belum memberikan tanggapan.(QQ)

"Saya sudah dari dua hari lalu kasih tahu ke klien saya, Febrie, sekarang jadi mantan Jampidsus, saya mengundurkan diri," kata Hotman di Jakarta, Kamis (23/7).

Dia menjelaskan alasan pengunduran diri itu lantaran ingin fokus pada kesehatannya.

Hotman Paris mengaku sedang mengalami saraf kejepit. Dia menjalani operasi di Singapura pada 9 Juli 2026.

Beberapa hari kemudian, Hotman Paris menjadi kuasa hukum Febrie Adriansyah.

Padatnya pekerjaan membuat Hotman Paris kembali merasakan sakit, sehingga memutuskan fokus pada pengobatan.

"Surat dokter jelas instruksinya dua minggu enggak boleh kerja. Baru empat hari lalu saya merasa makin sakit," katanya seperti disiarkan JPNN.

Hotman Paris mengakui Febrie menerima dan memaklumi pengunduran dirinya itu.

"Dia bisa memaklumi, enggak apa-apa. Dia sahabat saya ini juga memaklumi," katanya.

Terkait pengganti, Hotman mengatakan bahwa Massagus Farizi masih bertindak sebagai kuasa hukum Febrie.

"Kan, ada pengacaranya Pak Farizi, ada. Itu pensiunan jaksa senior itu, tetapi memang dahulu pernah kerja sama gue juga, pernah anak buah saya, dan ada tim lain," ucapnya.

Seperti diberitakan POSMETRO MEDAN sebelumnya, pada Jumat (17/7), Hotman menyatakan telah menerima surat kuasa dari Febrie Adriansyah untuk mendampingi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam penanganan perkara PT Asabri periode 2020–2024 oleh Kejaksaan Agung.***

Ines dan Yamal sendiri sudah mengumumkan hubungan mereka sejak awal 2026 lalu. Setelah itu dia mengungkapkan betapa berat dampak hujatan yang terus berdatangan terhadap kondisi emosionalnya.

"Aku tidak pernah menyangka membagikan sesuatu yang sesederhana ini akan berujung seperti sekarang. Aku sudah menghabiskan berjam-jam membaca komentar. Meski berusaha kuat, aku tetap manusia. Di balik akun ini ada seseorang yang bisa merasa sedih, menangis, membuat kesalahan, dan tetap manusia meski menjalin hubungan dengan seseorang," tulis Ines di akun media sosialnya.

Komentar negatif dari netizen tersebut diterima Ines setelah Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina 1-0 lewat babak perpanjangan waktu.

Saat itu, Ines mengunggah foto bersama Yamal di tengah euforia perayaan sambil menulis, "Kamu berhasil. Selamat sayang, kamu juara dunia."

Pesepakbola 19 tahun itu pun membalas unggahan tersebut dengan kalimat singkat, "Aku mencintaimu, sayang."

Momen bahagia itu justru berubah menjadi pengalaman yang menyakitkan bagi Ines. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak keberatan menerima kritik, selama disampaikan dengan sopan.

"Aku paham tidak semua orang harus menyukaiku. Aku juga mengerti kritik jika disampaikan dengan hormat. Tapi ada perbedaan besar antara menyampaikan pendapat dan sengaja menghina, merendahkan, atau mendoakan hal buruk kepada seseorang yang bahkan tidak kalian kenal," ungkapnya.

Ines mengaku bahwa berusaha menjalani hidup sebaik mungkin tanpa mengganggu orang lain. Dia juga meminta netizen mengingat bahwa setiap akun media sosial memiliki sosok manusia di baliknya.

"Aku tidak menyakiti siapa pun. Aku tidak mengambil apa pun dari siapa pun. Aku hanya menjalani hidupku. Sebelum menulis komentar, ingatlah bahwa di balik layar ada seseorang yang punya keluarga, teman, rasa tidak percaya diri, dan perasaan," lanjutnya.

Ia mengaku sedih karena keluarganya juga ikut membaca berbagai komentar bernada kasar yang ditujukan kepadanya. Menurut Ines, tidak ada seorang pun yang pantas menerima ratusan hingga ribuan pesan penuh kebencian hanya karena kehidupan pribadinya.

"Aku tidak meminta semua orang menyukaiku. Aku hanya meminta sedikit empati dan rasa kemanusiaan. Semoga suatu hari nanti internet tidak lagi menjadi tempat yang merayakan kekejaman," tutupnya.

Di tengah kontroversi yang menimpa sang kekasih, Lamine Yamal diperkirakan akan kembali bergabung dengan Barcelona untuk mempersiapkan musim baru. Setelah sukses membawa Spanyol meraih dua gelar internasional sebelum usia 20 tahun, ia kini diharapkan kembali menjadi andalan klub Catalan tersebut.(DetikSport)

Dalam operasi yang dilakukan pada Selasa, 30 Juni 2026 sekitar pukul 12.00 WIB, petugas mengamankan seorang kurir berinisial YY (42) beserta barang bukti berupa 4 kilogram sabu, 48.411 butir ekstasi, 21 bungkus serbuk dan pecahan ekstasi seberat sekitar 535 gram, 322 cartridge mengandung etomidate, serta 729 butir Happy Five.

Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, Kombes Pol Putu Yudha Prawira-- seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Balai Polres yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 24 Juli 2026-- mengungkapkan penggerebekan dilakukan setelah tim menerima informasi adanya rumah kontrakan yang dijadikan gudang narkotika.

Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku telah lebih dari satu tahun menjadi kurir dengan tugas menjemput, menyimpan, mendistribusikan, dan mengantarkan narkotika atas perintah seorang bandar yang kini masih diburu.

Hasil kejahatannya juga disebut digunakan untuk membeli mobil dan sepeda motor.

Polda Riau kini terus mengembangkan kasus guna mengungkap jaringan yang lebih luas serta memburu aktor utama di balik peredaran narkotika itu.

Selain menjerat tersangka dengan Undang-Undang Narkotika, penyidik juga akan menerapkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk melacak dan menyita aset yang diduga berasal dari hasil bisnis narkoba.

Seluruh barang bukti dan tersangka saat ini telah diamankan di Mapolda Riau untuk proses penyidikan lebih lanjut.***

D alias A diduga melakukan tindakan cabul terhadap anak di bawah umur berinisial ARM (12). Langkah cepat ini diambil polisi untuk mencegah tindakan main hakim sendiri dari warga sekitar yang geram.

Kasus ini terungkap berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/132/V/2026/SPKT/POLRES TANJUNG BALAI. Ibu tiri korban, Yuni Audra (38), melaporkan bahwa peristiwa tersebut bermula pada Senin (4/5/2026) sekitar pukul 13.00 WIB.

Saat itu, terduga pelaku membujuk korban yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) dengan meminjamkan telepon genggam (HP). Di saat korban lengah, pelaku melancarkan aksi bejatnya dengan membuka pakaian korban dan melakukan pencabulan.

Ps. Kasi Humas Polres Tanjungbalai, Ipda M. Ruslan, SIP, menjelaskan bahwa kehadiran petugas di kediaman terduga pelaku bertujuan utama untuk melakukan evakuasi dan pengamanan, agar tidak terjadi amukan massa atau aksi main hakim sendiri oleh warga yang emosi.

"Kehadiran pihak Polres Tanjungbalai ke rumah terduga terlapor adalah untuk mengamankan dari amukan massa warga sekitar dan main hakim sendiri," ujar Ipda M. Ruslan.

Saat ini, penyidik Polres Tanjungbalai terus bekerja secara maraton untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pemeriksaan intensif dilakukan terhadap terduga pelaku, serta dengan memanggil sejumlah saksi, termasuk dari pihak keluarga korban serta dari keluarga terduga pelaku dan saksi ahli psikologi.

Polres Tanjungbalai mengimbau masyarakat agar tetap tenang, menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum kepada pihak kepolisian, dan tidak melakukan tindakan melanggar hukum.

Terlapor D alias A sudah dijadikan tersangka dan tersangka dijerat dengan Pasal 415 huruf b jo Pasal 417 dari UU RI No 1 tahun 2023 KUHPidana dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.

Seperti diberitakan, satu video yang memperlihatkan warga menggeruduk rumah seorang ASNguru perempuan viral di media sosial. Rumah guru tersebut digeruduk warga karena dugaan kasus pelecehan seksual.

Dilihat dari video yang beredar Kamis (23/7/2026), ada puluhan warga yang menunggu di depan rumah ASN tersebut. Tak lama berselang ASN wanita yang memakai seragam bersama seorang pria yang disebut suaminya dibawa keluar rumah.

Warga yang menunggu terlihat meluapkan kekesalan mereka kepada pasangan suami istri tersebut dengan melayangkan beberapa pukulan.

Mereka datang untuk mempertanyakan dugaan pencabulan terhadap seorang anak yatim piatu yang masih duduk di bangku kelas V sekolah dasar (SD).

"Heboh di Tanjungbalai guru PNS diduga bawa murid laki-laki kepada suaminya untuk disodomi," tulis narasi video viral itu.

Kepala Lingkungan (Kepling) V Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Sadam Husein, membenarkan adanya penggerudukan yang terjadi pada Rabu (22/7/2026) malam tersebut.

Menurutnya, warga mendatangi rumah itu setelah beredar informasi mengenai dugaan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur.

"Benar, terjadi keramaian di sini terkait sepasang suami istri yang diduga melakukan asusila terhadap anak di bawah umur," kata Sadam, saat dihubungi wartawan.

Sadam menjelaskan, kericuhan yang terjadi di lokasi diduga dipicu adu argumen antarmasyarakat hingga mengundang perhatian warga lain untuk berdatangan.

"Kalau kericuhan ini diduga akibat adanya adu argumen, sehingga masyarakat berdatangan. Kalau yang kami lihat, ini masyarakat sekitar yang datang ke sini," ujarnya.

la tidak mengetahui siapa yang mengkoordinasikan massa hingga mendatangi rumah tersebut. Menurutnya, banyaknya warga yang datang kemungkinan dipicu informasi yang telah lebih dulu viral di media sosial.

"Kami juga tidak mengerti kenapa bisa tiba-tiba masyarakat berbondong-bondong datang ke rumah itu. Tapi, menurut saya, mungkin karena informasinya sudah viral," katanya.

Untuk mengantisipasi terjadinya aksi kericuhan, pasangan suami istri yang diduga terlibat telah diamankan ke Polres Tanjungbalai. (Istana/detikSumut)

Impro yang kini mengontrak di rumah milik Juniarti Sinaga mengaku diminta membayar kembali tagihan yang sebelumnya telah dilunasi.

Kepada awak media, Selasa (21/7/2026), Impro mengatakan dirinya merasa dirugikan karena tagihan rekening air untuk periode Januari-Maret 2026 kembali ditagih saat dia hendak membayar rekening periode April -Juni 2026, itu pun ditambah denda.

"Pada bulan Januari-Maret saya sudah bayar dan ada slip pembayarannya. Tapi saat saya membayar tagihan April-Juni, saya justru diminta membayar lagi tagihan Januari-Maret," ujar Impro.

Menurutnya, kejadian serupa bukan pertama kali dialaminya. Dia mengaku pihak Perumda Tirta Nauli sempat mendatangi rumahnya dan meminta maaf, namun tidak memberikan penjelasan maupun penyelesaian atas persoalan tersebut.

Impro menjelaskan dirinya biasa membayar rekening air setiap tiga bulan sekali dan telah melunasi tagihan hingga periode April-Juni 2026.

"Kalau dihitung, saya sudah membayar tagihan sampai sembilan bulan. Yang membuat saya heran, rincian nominal tagihan yang diminta kembali nominalnya semua sama persis," katanya.

Selain merasa dirugikan secara materi akibat harus membayar kembali tagihan, Impro juga mengaku terganggu dengan cara penagihan yang dilakukan petugas.

"Kalau datang menagih bukan satu dua orang, tapi ramai-ramai. Telepon juga dilakukan berulang-ulang. Padahal kondisi air di rumah juga sering mati," keluhnya.

Impro merinci, tagihan untuk periode Januari-Maret sudah dibayar masing-masing sebesar Rp53 ribu, Rp48 ribu, dan Rp33 ribu.

"Parahnya, nominalnya sama semua. Terkesan seperti copy-paste rekening pembayaran air," ujarnya.

Ia berharap Perumda Tirta Nauli segera memperbaiki sistem administrasi penagihan agar tidak merugikan pelanggan lain.

"Harapan saya masalah ini diperbaiki. Ini menyangkut masyarakat banyak. Cukuplah saya yang menjadi korban dan dirugikan," pungkasnya.

Sementara direktur Perumda Tirta Nauli Sibolga Khairunas Panggabean saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal itu. "Akan saya tindaklanjuti dulu ya," balasnya. (Gabriel ginting)