Dalam rapat yang dipimpin Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik, dihadiri Sekretaris PWI Hamonangan SR Panggabean dan jajaran pengurus serta Dewan Kehormatan PWI di kantor PWI Sumut Jl Adi Negoro Kota Medan, Selasa (4/8/2026) .

Dari kesepakatan rapat berhasil memilih Drs Rifki Warisan sebagai Ketua Panitia Acara = Organizing Committee (OC) dan DR Fachrur Rozi sebagai Ketua Panitia Pengarah = Steering Committee (SC) untuk Konferensi PWI Sumut memilih kepengurusan 2027 - 2032.

Selanjutnya, Farianda Putra Sinik menginstruksikan kepada ke dua Ketua terpilih supaya segera mungkin menyusun nama nama pengurus di kepanitiaan.

"Kepada Ketua OC dan SC segera bekerja adu program. Kita akan ciptakan pelaksanaan Konferensi PWI Sumut sebagai contoh terbaik di seluruh Indonesia. Pelaksanaan Konferensi berjalan lancar, meriah, dan sukses." pinta Farianda.

Karena dalam pelaksanaan Konferensi PWI awal Nopember nanti, Farianda berharap agar tetap mengedepankan kekeluargaan. "Tonjolkan persaudaraan jangan sampai terjadi musuh musuhan," imbuhnya.

Ditambahkan Farianda, Panitia yang dibantu pengawasan dari DKP PWI supaya pelaksanaan konferensi PWI menunjukkan hasil demokrasi persaudaraan dan tetap mempedomani regulasi. "Jangan sampai ada menghalangi apalagi mempersulit kandidat maju sebagai calon. Jangan ada yang memfitnah, bully, ngejek, semua kita saudara," ungkap Farianda.

Pada kesempatan itu, Farianda juga membocorkan nama nama calon yang menyatakan ikut maju dalam konferensi nanti. Dan sudah menerima sharing dari teman temannya yang senior memberitahukan akan maju dalam Konferensi nanti yakni Hendra DS, Austin Tumengkol, Amrizal SH, Rianto SH dan tentu yang incumben Dianya sendiri Farianda Putra Sinik. (Rel)

"Sebenarnya ini bukan penembakan diri sendiri, ini hasil dianiaya," kata ayah korban, Sanalui Gowasa (56) saat diwawancarai wartawan di rumah duka di Kota Medan, Rabu (5/8/2026).

Sanalui mengatakan pihak keluarga merasa ada kejanggalan atas kematian korban. Sebab, keluarga menemukan bekas lebam-lebam tak wajar di tubuh korban. Ayah korban menyebut ada bekas seperti cekikan di leher hingga mata lebam.

"Banyak kejanggalan. Dari hasil kita lihat, di sana ada (bekas) pencekikan leher dan mata lebam. semua badannya agak kebiru-biruan. Seperti apa yang diberitakan selama ini bahwa anak itu (korban) bunuh diri, merampas paksa pistol suaminya. Itu tidak benar," ujarnya.

Pihak keluarga mengaku tidak percaya dengan keterangan pihak kepolisian yang menyebutkan bahwa korban bunuh diri menggunakan pistol revolver itu.

Apalagi sejauh ini, keluarga belum menerima hasil autopsi jasad korban. Bahkan, kata Sanalui, pihak keluarga tidak dimintai izin saat akan mengautopsi jasad korban.

"Kita tidak percaya (bunuh diri). Makanya tadi kita menunggu hasil dari autopsi karena orang itu melakukan autopsi, kami tidak dilibatkan. Nggak ada pemberitahuan sama kami," jelasnya.

Adik korban, Ica mengatakan bahwa pihak keluarga juga melihat ada sejumlah memar di tubuh korban. Misalnya, memar di bagian mata, bekas goresan di lutut, lebam di bagian kaki dan jari tangan serta di dekat pusar.

"Terus jari-jarinya sudah biru, tapi ada yang biru, ada yang tidak biru," jelasnya.

Selain itu, Ica menyebut ada bekas luka yang di jahit di bawah dagu. Sepengetahuannya, luka itu bukanlah bekas autopsi.

Ica mengaku pihak keluarga sudah sempat menanyakan ke polisi soal bekas luka itu. Berdasarkan keterangan petugas polisi itu, kata Ica, itu adalah bekas suntikan.

"Kalau disuntikkan kenapa lukanya besar dan harus dijahit? suntikan apa, obat apa yang dimasukkan ke dalam?"ujarnya.

Dia menyebut tidak mau berspekulasi terkait lebam-lebam di tubuh korban itu. Namun, pihak keluarga ingin meminta penjelasan pihak kepolisian terkait luka-luka itu.

Keluarga juga mengaku heran karena tembakan itu tidak sampai menembus kepala korban.

"Kalau memang bekas tembakan, itu kan biasanya tembus. Kalau misalnya ambil peluru itu kan harus dibuka nih tengkoraknya, ini nggak, hanya ini (bagian depan wajah) dipotong. Terus bagaimana dia (korban) belajar memakai itu? kan dia orang awam, tidak tahu cara memakainya," pungkasnya.(DetikSumut)

Laga kontra Singapura digelar pada Jumat, 7 Agustus 2026, di Stadion Jalan Besar, Singapura, dengan kick-off pukul 20.00 WIB. Pertandingan ini menjadi penentu nasib Indonesia di fase grup.

Saat ini, Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara Grup A dengan 6 poin (dari kemenangan 5-1 atas Kamboja dan 3-0 atas Timor Leste, serta kekalahan 0-3 dari Vietnam). Singapura dan Vietnam sama-sama unggul dengan 7 poin.

Herdman menegaskan bahwa timnya wajib menang demi meraih tiket semifinal. "Kami akan pergi ke Singapura dengan satu tekad yang jelas, yaitu harus memenangkan pertandingan," ujarnya, usai kekalahan dari Vietnam. Ia juga menekankan pentingnya pemulihan fisik dan mental para pemain menjelang duel krusial tersebut.

Herdman berharap Raven dan Baker mampu memberikan opsi serangan segar untuk menaklukkan The Lions di kandang mereka. (BBS)

Ketua Harian DPP HARI, HM Nezar Djoeli meminta Kepolisian dan Kejaksaan melakukan investigasi secara menyeluruh, profesional, dan transparan terhadap dugaan penyimpangan tersebut. Menurutnya, penegakan hukum yang tegas diperlukan agar tidak menimbulkan persepsi adanya pembiaran terhadap praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara.

"Jangan sampai ada pihak-pihak yang mencoba melindungi atau mem-back up oknum yang diduga terlibat dalam praktik solar siluman di DLH Kota Medan. Aparat penegak hukum harus bekerja secara objektif dan mengusut persoalan ini hingga tuntas," tegas Nezar dalam pernyataannya, Rabu (5/8/2026).

Nezar menilai, dugaan penyimpangan tersebut sangat ironis di tengah kondisi masyarakat yang masih mengalami kesulitan memperoleh BBM jenis solar. Menurutnya, ketika masyarakat harus mengantre akibat kelangkaan pasokan, munculnya dugaan manipulasi alokasi solar di lingkungan pemerintah daerah merupakan persoalan yang tidak boleh diabaikan.

"Rakyat susah mendapatkan solar, tetapi justru muncul dugaan adanya solar siluman di lingkungan instansi pemerintah. Ini harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum," ujarnya.

Selain itu, DPP HARI menilai apabila dugaan tersebut terbukti benar, praktik tersebut berpotensi mencederai citra Pemerintah Kota Medan dan kepemimpinan Wali Kota Medan, Bobby Nasution, serta dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Karena itu, HARI meminta proses penyelidikan dilakukan secara terbuka dan tidak tebang pilih, sehingga seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebelumnya, dugaan penyimpangan pengadaan BBM solar di DLH Kota Medan juga disoroti Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Bersatu Sumatera Utara (AMARA Sumut). Organisasi tersebut mempertanyakan lambannya penanganan dugaan kasus yang disebut berkaitan dengan manipulasi administrasi dan pencairan kupon solar untuk alat berat yang diduga sudah tidak beroperasi, sementara anggaran pengadaan solar di DLH Kota Medan disebut mencapai sekitar Rp16 miliar hingga Rp18 miliar per tahun.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak DLH Kota Medan maupun aparat penegak hukum terkait perkembangan penanganan dugaan kasus tersebut. (R/Dam)

Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkenalkan kehadiran LMP MBG di Sumatera Utara, sekaligus memperkuat sinergi dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai salah satu program strategis nasional Presiden RI, Prabowo Subianto.

Delegasi LMP MBG dipimpin langsung Ketua Umum Haji Suratman, didampingi Sekretaris H. Said Siregar, Bendahara Dewi Budiati, serta Ketua Dewan Pembina Meriyawaty Amelia Prasetio yang akrab disapa Bunda Yin.

Dalam audiensi tersebut, Haji Suratman menyampaikan empat agenda utama kepada Gubernur Sumatera Utara. Pertama, pemberitahuan resmi mengenai kehadiran dan eksistensi LMP MBG di Sumatera Utara dengan peran utama sebagai mitra masyarakat, yang mendorong agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis semakin baik, tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kedua, LMP MBG menyampaikan rencana pengukuhan Pengurus Pusat sebagai langkah memperkuat organisasi agar mampu menjalankan fungsi edukasi, pengawasan sosial, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Ketiga, LMP MBG memperkenalkan program edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Program Makan Bergizi Gratis melalui berbagai media, termasuk rencana produksi film edukatif yang bertujuan meningkatkan pemahaman publik mengenai manfaat gizi, kesehatan anak, serta pentingnya mendukung program pemerintah.

Keempat, LMP MBG menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

"Kehadiran LMP MBG di Sumatera Utara adalah untuk menjadi mitra masyarakat dan pemerintah. Kami ingin memastikan Program Makan Bergizi Gratis semakin baik, semakin berdampak, serta mendapat dukungan luas dari masyarakat melalui edukasi dan kolaborasi," ujar Ketua Umum LMP MBG, Haji Suratman, didampingi H. Said Siregar dan Dewi Budiati.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyambut baik kehadiran LMP MBG di Sumatera Utara. Menurutnya, partisipasi masyarakat melalui organisasi yang memiliki kepedulian terhadap Program Makan Bergizi Gratis akan menjadi kekuatan dalam mendukung keberhasilan program strategis nasional tersebut.

"Kami menyambut baik kehadiran LMP MBG di Sumatera Utara. Semoga organisasi ini dapat menjalankan program-programnya secara berkelanjutan, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan terus bersinergi dengan pemerintah untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis," ujar Bobby Nasution.

Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal kerja sama yang lebih erat antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan LMP MBG dalam mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. (Japs)

Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses pembangunan berjalan sesuai rencana dan hasilnya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat penerima bantuan.

Rico menekankan agar pengerjaan bedah rumah dilakukan dengan rapi dan memperhatikan kualitas, sehingga rumah yang telah diperbaiki benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh keluarga penerima manfaat.

"Yang penting pengerjaannya rapi dan hasilnya bisa dimanfaatkan masyarakat. Tujuan kita adalah memastikan warga memiliki tempat tinggal yang lebih layak, sehat dan nyaman," ujar Rico.

Menurutnya, rumah yang ditinjau sebelumnya berada dalam kondisi yang memang membutuhkan perhatian pemerintah. Bahkan, terdapat rumah yang masih menggunakan konstruksi kayu dan telah ditempati secara turun-temurun selama puluhan tahun.

Rico mengatakan, program bedah rumah tersebut merupakan bentuk komitmen Pemko Medan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya warga yang masih tinggal di rumah dengan kondisi kurang layak.

"Harapannya, masyarakat bisa hidup lebih berkualitas dan sehat di dalam rumahnya. Anak-anak juga bisa belajar dan tidur dengan lebih tenang," katanya.

Rico menyebutkan, Pemko Medan menargetkan perbaikan sebanyak 213 unit rumah tidak layak huni. Jumlah tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Dia menjelaskan, usulan rumah yang mendapatkan program bedah rumah berasal dari kelurahan. Usulan tersebut kemudian disampaikan dan ditampung dalam program serta penganggaran Pemerintah Kota Medan.

"Usulannya dari kelurahan, kemudian kita tampung dalam program Pemko Medan melalui APBD," jelasnya.

Rico menegaskan, pembiayaan program bedah rumah tersebut bersumber dari APBD Kota Medan. Dengan demikian, pemerintah memastikan pelaksanaan program berjalan melalui mekanisme penganggaran daerah yang telah ditetapkan.

Sementara itu, terkait rumah yang masih terlihat belum dicat, Rico menjelaskan bahwa proses pengerjaan belum sepenuhnya selesai. Masih terdapat bagian rumah yang akan dikerjakan pada hari berikutnya.

"Untuk rumah yang belum dicat, masih ada bagian yang akan dikerjakan besok. Setelah seluruh pekerjaan selesai, baru dilakukan pengecatan secara keseluruhan," ungkapnya.

Pemko Medan berharap program bedah rumah tidak sekadar memperbaiki kondisi fisik bangunan, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi keluarga penerima manfaat.

Pantauan dilokasi, Walikota Medan Rico Waas bersama Ketua TP PKK Kota Medan Airin didampingi Jhon Ester Lase selaku kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman,Citpta Karya Dan Tata Ruang ( Perkimcikataru) Kota Medan serta Camat Medan Tuntungan dan Lurah Se-Kecamatan Medan Tuntungan ikut hadir dalam kegiatan tersebut.(;ATN)

Rapat tersebut dipimpin langsung Kakanwil Kemenhaj Sumut, Dr H Zulkifli Sitorus MA, KTU, H Alfian SE dan Kabid Dr H Torang Rambe MAg serta Kakanhaj Binjai H Negara Pohan MAP, Kakanhaj Langkat, Kakanhaj Deli Serdang, Hj Nurlela SAg MSi dan Kakanhaj Sergai, H Hasan Basri SAg.

Informasi diperoleh,agenda rapat terkait persiapan peringatan Hari Ulang Tahun RI ke 81 dan agenda Terutama untuk mengadakan zikir dan doa sesuai arahan Kementerian Agama RI

Rapat juga diikuti Plt Kepala Asrama Haji Medan, Akmalsyah SE dan KTU. ( Maldi)

Penasehat Hukum Mulyadi Sihombing dan Donny P. Manullang. (Raden Arman/posmetromedan.id)

POSMETRO MEDAN, Medan- Tim penasihat hukum terdakwa Enda Simakasura Ketaren mengapresiasi sikap Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan, yang menegaskan seluruh kebenaran harus diungkap dalam persidangan dugaan korupsi proyek penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele, Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2022.

Menurut penasihat hukum, ketegasan majelis hakim menunjukkan komitmen untuk menggali fakta secara utuh sebelum mengambil keputusan.

Ketua Majelis Hakim M. Yusafrihardi Girsang menyampaikan penegasan itu saat memimpin persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (5/8/2026).

Pernyataan itu disampaikan ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumut, Nurdiono, sedang mengajukan pertanyaan kepada saksi Aqiatul Akbar selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menggantikan terdakwa Enda Simakasura Ketaren.

Di tengah pemeriksaan, majelis hakim mengambil alih jalannya persidangan dan menghentikan sejenak pertanyaan jaksa.

"Kebenaran itu harus diungkap di persidangan ini. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Silakan lanjutkan pertanyaan Anda," tegas Ketua Majelis Hakim M. Yusafrihardi Girsang.

Sidang itu menghadirkan 5 saksi namun hanya 2 orang yang diperiksa, yakni Dwi Atma Singgih Raharja selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Aqiatul Akbar selaku PPK pengganti.

Tiga saksi lainnya dijadwalkan memberikan keterangan pada persidangan lanjutan, Jumat (7/8/2026).

Perkara ini menjerat dua terdakwa, yakni Enda Simakasura Ketaren selaku PPK dari Kementerian PUPR dan Edwin Tresnan Nugraha selaku General Manager/Kepala Wilayah IV Medan PT Yodya Karya (Persero).

Usai persidangan, tim penasihat hukum Enda Simakasura Ketaren dari Kantor Hukum Hotma Sitompoel Law Firm yang terdiri atas Philipus H. Sitepu, Donny P. Manullang, dan Mulyadi Sihombing menyampaikan apresiasi atas sikap majelis hakim yang dinilai konsisten menggali fakta-fakta persidangan.

"Kami mengapresiasi majelis hakim hari ini karena masih tetap konsisten menggali fakta-fakta persidangan. Kami juga sepandangan dengan majelis hakim yang menyebutkan bahwa kebenaran itu harus diungkap," kata Mulyadi Sihombing.

Menurut Mulyadi, keterangan para saksi yang telah diperiksa menunjukkan pekerjaan proyek telah memenuhi kualitas, mutu, dan volume sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak.

"Semua saksi menjelaskan pekerjaan sudah sesuai. Hal itu juga dituangkan dalam PHO (Provisional Hand Over) atau serah terima pertama. Artinya pekerjaan sudah selesai 100 persen sehingga tidak ada lagi kekurangan sebagaimana didalilkan dalam dakwaan penuntut umum," ucap Mulyadi.

Mulyadi menilai kliennya justru dikriminalisasi karena temuan yang dijadikan dasar perkara berasal dari pendapat ahli struktur yang kemudian diadopsi oleh kantor akuntan publik.

"Tidak ada temuan-temuan yang dimaksud karena sudah dilakukan audit oleh BPK, sudah PHO, kualitas, mutu dan volumenya sudah sesuai. Tetapi tetap dipaksakan. Menurut kami, klien kami dikriminalisasi oleh oknum ahli struktur yang hasilnya kemudian diadopsi oleh kantor akuntan publik," sebut Mulyadi.

Ia juga mengapresiasi rencana majelis hakim memanggil jaksa yang disebut sebagai pelapor dalam perkara itu untuk dimintai keterangan di persidangan. Adapun jaksa tersebut berinisial PS yang bertugas di Kejati Sumut.

"Kami mengapresiasi langkah majelis hakim yang akan memanggil jaksa sebagai pelapor. Nanti kami akan menggali apa dasar dan analisisnya sehingga perkara ini dilaporkan," tegas Mulyadi.

Senada dengan itu, Donny P. Manullang menilai majelis hakim menunjukkan sikap progresif dalam memimpin persidangan.

"Majelis hakim cukup progresif, terutama terkait dipanggilnya jaksa sebagai pelapor dalam perkara ini. Kami tentu akan menggali apa yang melatarbelakangi seorang jaksa melakukan pelaporan terhadap perkara ini," tutur Donny P. Manullang.

Donny juga menyinggung adanya perbedaan hasil audit yang menjadi salah satu perhatian dalam perkara tersebut.

Menurutnya, seluruh hasil audit beserta pendapat tim ahli yang digunakan penuntut umum akan diuji secara terbuka di persidangan.

"Semua saksi menyatakan audit memang telah dilakukan. Soal hasil audit dan pendapat tim ahli jaksa, semuanya akan kami uji di persidangan," pungkasnya.(DEN)

Apel tersebut digelar sebelum beliau melaksanakan amanah dan tugas baru sebagai Wakil Direktur Pengamanan Objek Vital (Wadir Pam Obvit) Polda Sumatera Utara.

Dalam arahannya, Kapolres Asahan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh personel Polres Asahan. Ia menghargai dedikasi, loyalitas, kerja sama, serta kebersamaan yang telah diberikan selama masa kepemimpinannya di Polres Asahan.

AKBP Revi Nurvelani sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Asahan sejak pertengahan 2025, menggantikan AKBP Afdhal Junaidi. Perwira lulusan Akpol 2005 ini dikenal berpengalaman di bidang reserse dan narkotika. Ia sebelumnya pernah menjabat sebagai Kapolres Nias.

Mutasi jabatan ini sesuai dengan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1584/VII/KEP/2026 tanggal 30 Juli 2026. Posisi Kapolres Asahan selanjutnya diemban oleh AKBP Adi Dharma Pramudita, S.H., S.I.K., M.Sc.IT, lulusan Akpol 2007.

Apel Jam Pimpinan terakhir ini menjadi momen perpisahan yang khidmat antara pimpinan dan jajaran personel Polres Asahan, sekaligus menandai estafet kepemimpinan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Asahan.(BBS)

Pasalnya, Ilhamsyah baru sekitar 9 bulan menjabat sejak dilantik pada November 2025.

Kabar mundurnya Ilhamsyah memunculkan berbagai spekulasi.

Salah satunya menyebut mantan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Langkat itu diduga kuat mendapat tekanan dari atasannya hingga terpaksa memilih melepas jabatannya.

Namun, hingga kini informasi itu belum mendapat klarifikasi resmi dari pemerintah daerah.

Pastinya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Langkat --sebagaimana dilansir dari sebuah postingan anonim facebook @seputar binjai reborn yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 5 Agustus 2026-- sudah menerima surat pengunduran diri Ilhamsyah Bangun.

"Ya, Pak Ilham Bangun mengundurkan diri," kata Kepala BKD Langkat, Eka Depari, Selasa (4/8/2026).

Menurut Eka, dalam surat itu Ilhamsyah menyampaikan alasan pengunduran dirinya karena ingin fokus (red, memusatkan perhatian) untuk merawat orang tuanya yang sedang sakit.

"Alasan (Ilhamsyah) ingin fokus mengurus perawatan orang tua yang sedang sakit," ujarnya.

Saat dimintai tanggapan mengenai isu adanya tekanan dari pimpinan yang disebut-sebut menjadi penyebab pengunduran diri Ilhamsyah, Eka enggan berkomentar banyak.

Dia cuma memastikan proses administrasi akan berjalan sesuai ketentuan.***

Bantuan sembako itu diserahkan Kapolsek didampingi Bhabinkamtibmas langsung ke rumah warga Maktuf Sirait (52) di Jalan Kertas Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar yang sehari harinya tukang semir sepatu.

Adapun bantuan sembako itu meliputi beras, minyak goreng dan gula serta sabun batang.

Selain memberikan bantuan, Kapolsek juga menyampaikan imbauan dan pesan pesan kamtibmas kepada masyarakat untuk turut serta menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif serta sosialisasi agar menghubungi Layanan Kepolisian Call Center 110 (Bebas Pulsa) apabila membutuhkan bantuan Polri.

Kapolsek Siantar Timur IPTU Edy J.J. Manalu SH. MH,--sebagaimana dilansir dari sebuah postingan anonim facebook @Polres Pematangsiantar Bersama Masyarakat yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 5 Agustus 2026-- mengatakan pemberian bantuan itu juga bentuk kepedulian Polres Pematangsiantar dan Polsek Siantar Timur kepada warga kurang mampu.

Kemudian meningkatkan kehadiran Polri di tengah masyarakat serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga Kecamatan Siantar Timur.***

Kegiatan Cooling System tersebut dilaksanakan Rabu (5/8/2026) sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Merdeka, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi.

Kegiatan dipimpin Kasat Binmas Polres Dairi AKP Gimson Limbong, S.H., didampingi PS Kanit Binkamsa AIPTU Johannes Simbolon dan Ba Sat Binmas AIPDA WP. Simorangkir.

Dalam kegiatan itu, personel Sat Binmas melaksanakan sambang dan silaturahmi dengan Tokoh Agama Bapak Mangiring J. Pasaribu bersama sejumlah tokoh agama yang tergabung dalam Bamagnas (Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional).

Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Selain mempererat tali silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk berdiskusi dan berkoordinasi terkait upaya menjaga Harkamtibmas di wilayah hukum Polres Dairi.

Kasat Binmas Polres Dairi AKP Gimson Limbong, S.H-- sebagaimana dilansir dari sebuah postingan anonim facebook @Polres Dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 5 Agustus 2026-- mengajak para tokoh agama untuk bersama-sama menjaga kerukunan antarwarga, memperkuat toleransi, serta ikut mencegah munculnya potensi konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat.

"Peran tokoh agama sangat penting dalam menjaga persatuan dan kerukunan masyarakat. Melalui komunikasi dan sinergitas yang baik, berbagai potensi gangguan Kamtibmas dapat kita cegah sejak dini," ujar AKP Gimson.

Dalam kesempatan tersebut, personel Sat Binmas juga menyampaikan sosialisasi Layanan Call Center 110 Polres Dairi yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis dan aktif selama 24 jam untuk memperoleh bantuan atau kehadiran personel kepolisian ketika menghadapi situasi yang membutuhkan penanganan segera.

Tokoh Agama Mangiring J. Pasaribu bersama tokoh agama lainnya menyambut baik kegiatan tersebut dan menyatakan kesiapan untuk terus bersinergi serta mendukung tugas Polri dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif.***

Seperti dalam keterangan Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi, Iptu Dr. Herikson Parulian Siahaan, S.H., M.H., yang menyatakan penyelesaian perkara melalui restorative justice ini mengedepankan penyelesaian secara damai dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.

"Setelah dilakukan mediasi, korban dan kedua terlapor sepakat berdamai, sehingga korban mencabut laporannya dan perkara diselesaikan melalui mekanisme restorative justice," ujar Kasat Reskrim-- sebagaimana dilansir dari sebuah postingan anonim facebook @Polres Tebing Tinggi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 5 Agustus 2026.

Menurut polisi, kasus ini bermula pada Minggu (2/8/2026) sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Suprapto, Kota Tebing Tinggi.

Korban, Gilang (23) yang merupakan anggota Polri menjadi korban pengeroyokan setelah terjadi perselisihan dengan seorang juru parkir berinisial A (36), yang turut dibantu rekannya MF.

Dalam peristiwa itu, terlapor A menganiaya korban.

Tidak lama kemudian, MF turut melakukan pemukulan sehingga korban menderita luka- luka.

Menindaklanjuti laporan itu, Sat Reskrim Polres Tebing Tinggi memfasilitasi mediasi yang dipimpin Kasat Reskrim Iptu Dr. Herikson Parulian Siahaan, S.H., M.H., didampingi Kanit Provos Sat Brimob Iptu Hendri Sitepu, S.H., dan Kanit Tipidter Ipda N.J. Silalahi, S.Th.

Melalui proses mediasi, korban dan kedua terlapor sepakat untuk berdamai. Korban kemudian mencabut LP (laporan pengaduan), sehingga penyelesaian perkara ditempuh melalui restorative justice sudah sesuai ketentuan.***

Penangkapan itu merupakan hasil penyelidikan intensif dan koordinasi yang solid antara Polres Simalungun dan Polsek Gunung Malela.

AKP Verry Purba, Kasi Humas Polres Simalungun Selasa (4/8/2026) membenarkan keberhasilan pengungkapan kasus itu.

Menurutnya, keberhasilan itu merupakan wujud komitmen Polres Simalungun dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.

"Keberhasilan ini merupakan hasil koordinasi yang solid antara Unit Reskrim Polsek Gunung Malela dan Unit Jatanras Sat Reskrim Polres Simalungun dalam mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang meresahkan masyarakat," ujar AKP Verry Purba.

Peristiwa itu bermula pada Minggu, 19 Juli 2026, sekitar pukul 10.00 WIB di Nagori Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun.

Pelapor, Johan Pangeran, menerima informasi dari petugas keamanan PT Indorasaprima Sukses Gemilang, Mikael Tyson Simare Mare, bahwa uang hasil penjualan mi instan sebesar Rp46.240.000 yang sebelumnya dititipkan oleh sales berinisial Agung kepada petugas keamanan Luhut Nainggolan dan disimpan di dalam loker pos keamanan telah hilang.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp46.240.000. Laporan polisi kemudian diterima Polsek Gunung Malela pada 21 Juli 2026.

Dari hasil penyelidikan, petugas memperoleh keterangan sejumlah saksi yang menyebutkan bahwa pada Senin, 20 Juli 2026 sekitar pukul 08.00 WIB, Luhut Nainggolan bersama Samuel Darwis Sihombing (28), warga Kelurahan Tambun Nabolon, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, diketahui telah meninggalkan kediaman masing-masing.

Berdasarkan alat bukti dan hasil penyelidikan, Samuel Darwis Sihombing diduga sebagai pelaku utama yang beraksi bersama Luhut Nainggolan.

Penyelidikan terus dikembangkan hingga pada Sabtu, 1 Agustus 2026 sekitar pukul 22.00 WIB, petugas memperoleh informasi bahwa Samuel Darwis Sihombing berada di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

Menindaklanjuti informasi tersebut, atas koordinasi Kasat Reskrim Polres Simalungun dan Kapolsek Gunung Malela, Kanit Reskrim Polsek Gunung Malela bersama Kanit Jatanras Sat Reskrim Polres Simalungun beserta tim opsnal segera bergerak menuju lokasi dan berhasil mengamankan tersangka tanpa perlawanan.

Kanit Jatanras Sat Reskrim Polres Simalungun, Ipda Bolon Hot Situngkir, S.H., yang memimpin langsung operasi penangkapan, menegaskan komitmen jajarannya dalam memburu pelaku kejahatan hingga ke luar wilayah hukum.

"Sampai ke Provinsi Riau, hingga lubang semut pun kami kejar para penjahat di Simalungun ini," tegasnya.

Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai Rp2.000.000, satu buah cincin warna silver, satu unit powerbank merek ZZ warna hijau, satu unit telepon seluler Android, satu buku penerimaan uang titipan, satu jaket hoodie warna hitam, satu unit sepeda motor Honda Revo tanpa pelat nomor, serta satu flashdisk berisi rekaman CCTV.

Selanjutnya, tersangka beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Gunung Malela untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

AKP Verry Purba menambahkan, penyidik masih terus melakukan pengembangan guna melacak sisa barang bukti serta mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam tindak pidana itu.

"Saat ini situasi tetap kondusif. Kami berkomitmen untuk terus mengungkap setiap tindak kejahatan demi memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun," pungkas AKP Verry Purba.***

Barang-barang berharga itu menjadi salah satu bukti penting dalam kasus yang sedang disidik, namun identitas pemiliknya masih dirahasiakan untuk sementara waktu.

Anang Supriatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, menegaskan pihaknya baru akan mengungkapkan siapa pemilik emas dan uang itu saat persidangan berlangsung nanti.

"Semua itu nanti akan kita buktikan di persidangan," ujar Anang Selasa, 4 Agustus 2026.

Dia meminta masyarakat bersabar menunggu proses hukum yang sedang berjalan.

Anang,--sebagaimana dilansir dari sebuah postingan anonim facebook @koran harian ntala yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 5 Agustus 2026-- juga menjelaskan sejauh ini pihaknya sudah bersikap terbuka dalam menjalankan proses pengusutan perkara tersebut.

Segala perkembangan yang dapat disampaikan ke publik telah disampaikan secara bertahap demi menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang sedang berjalan.

Meski begitu, Anang menyebut masih ada beberapa hal yang belum bisa diungkapkan kepada masyarakat saat ini, termasuk soal kepemilikan emas yang disita itu.

Hal itu dilakukan demi kepentingan penyidikan agar proses pengumpulan bukti dan pengungkapan fakta di lapangan dapat berjalan lancar tanpa hambatan.***

Personel Sat Binmas Polres Dairi,pada Selasa (4/8/2026), melaksanakan kegiatan Cooling System melalui sambang dan silaturahmi ke tokoh masyarakat, Saut M. Ujung dan Haslim Padang.

Pertemuan itu digelar di Desa Kalang Simbara, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi.

Kegiatan ini dipimpin Kasat Binmas Polres Dairi AKP Gimson Limbong, S.H., bersama personel Sat Binmas Polres Dairi.

Dalam kunjungan itu, jajaran Sat Binmas berdialog secara langsung dengan para tokoh masyarakat untuk membangun komunikasi yang terbuka sekaligus berkoordinasi dalam menjaga situasi Kamtibmas di Desa Kalang Simbara dan sekitarnya.

Kasat Binmas Polres Dairi AKP Gimson Limbong, S.H--sebagaimana dilansir dari sebuah postingan anonim facebook @Polres Dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 5 Agustus 2026-- menyampaikan peran serta tokoh masyarakat sangat penting menciptakan lingkungan yang aman, damai dan harmonis.

"Kami mengajak para tokoh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kerukunan antarwarga, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta mencegah sejak dini berbagai potensi yang dapat menimbulkan konflik sosial," ujar AKP Gimson.

Selain menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas, personel juga menyosialisasikan Layanan Call Center 110 Polres Dairi kepada masyarakat.

Layanan tersebut dapat dimanfaatkan secara gratis selama 24 jam untuk memperoleh bantuan atau kehadiran kepolisian secara cepat ketika masyarakat membutuhkan.

Kegiatan Cooling System ini mendapat sambutan positif dari Saut M. Ujung dan Haslim Padang.

Keduanya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Polri yang terus membangun komunikasi dan kemitraan bersama masyarakat.

Para tokoh masyarakat juga menyatakan kesiapan untuk mendukung tugas Polri dalam menjaga stabilitas Kamtibmas serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan suasana yang aman, damai, dan nyaman.***

Kegiatan yang berlangsung Senin, 3 Agustus 2026, pukul 08.00 itu digelar di Halaman Apel Polres Asahan dan diikuti oleh jajaran personel Polres Asahan serta unsur terkait.

Syukuran dimaksud dipimpin Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani, S.H., S.I.K., M.H., didampingi Wakapolres Asahan Kompol Slamet Riyadi, S.H., M.H., para PJU, perwira dan bintara Polres Asahan, Da'i Kamtibmas Kabupaten Asahan, PAMK Kabupaten Asahan serta anak-anak yatim.

Dalam suasana penuh kebersamaan, kegiatan diisi dengan doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur atas penghargaan yang telah diterima. Momentum tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh personel Polres Asahan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain doa bersama, --sebagaimana dilansir dari sebuah postingan anonim facebook @Polres asahan yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 5 Agustus 2026-- kegiatan juga dirangkaikan dengan pemberian santunan kepada anak yatim. Kehadiran anak-anak yatim memberikan warna tersendiri dalam kegiatan syukuran, sekaligus menjadi bentuk kepedulian dan perhatian Polres Asahan terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Predikat Pelayanan Prima (A) merupakan sebuah pencapaian sekaligus amanah bagi Polres Asahan untuk terus memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, profesional, humanis dan berintegritas.

Kapolres Asahan menekankan penghargaan itu bukanlah akhir dari sebuah pencapaian, melainkan menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus berbenah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh personel Polres Asahan. Semoga capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menjaga kepercayaan yang telah diberikan," ujar Kapolres Asahan.

Kegiatan berlangsung dalam suasana khidmat, penuh rasa syukur dan kebersamaan, serta menjadi momentum untuk memperkuat semangat jajaran Polres Asahan dalam mewujudkan pelayanan kepolisian yang semakin Presisi, humanis dan berorientasi kepada kepuasan masyarakat.

Dengan diraihnya predikat Pelayanan Prima (A), Polres Asahan berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan publik demi mewujudkan Polri yang semakin dekat, responsif dan dipercaya masyarakat.***

"Ini kan menjadi tidak masuk akal kalau kompensasi itu hanya diberikan Rp 300.000 atau hanya diganti dengan kue saja, makanan ringan atau air mineral saja," ucap Saldi Isra. Hal itu disampaikan dalam sidang perkara Nomor 190/PUU-XXIV/2026 mengenai uji materi Pasal 146, Penjelasan Pasal 146, Pasal 170, dan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (4/8/2026).

Ia kemudian menggambarkan situasi ketika seorang penumpang terlambat tiba di tujuan hingga gagal menghadiri agenda penting yang telah dijadwalkan.

Padahal sangat mungkin Pak, orang mengejar pesawat dia jadwalkan berangkatnya pukul 08.00 pagi, sampainya di Jogja pukul 09.00, lalu ke kotanya, dia sudah memperhitungkan jam 11.00 sudah harus ketemu dengan client misalnya atau sudah harus jadi pembicara dalam sebuah seminar atau jadi penguji dalam sebuah forum ujian misalnya," ujarnya.

Dalam persidangan, Saldi meminta pemerintah menjelaskan dasar penentuan besaran ganti rugi bagi penumpang yang mengalami keterlambatan penerbangan. Menurutnya, pemerintah juga perlu menerangkan sejauh mana melibatkan lembaga perlindungan konsumen dalam penyusunan aturan tersebut. "Kami mohon pemerintah menjelaskan. Kira-kira apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyesuaikan antara ganti kerugian dengan potensi kerugian dengan kerugian atau potensi kerugian yang dialami oleh konsumen," kata Saldi.

Karena itu, Saldi meminta pemerintah menjelaskan apakah penetapan kompensasi telah melibatkan organisasi perlindungan konsumen maupun asosiasi konsumen penerbangan. "Karena ini enggak masuk akal loh. Karena potensi kerugian itu jauh lebih besar dibanding ini (aturan saat ini)," katanya. Saldi bahkan menyebut Mahkamah dapat mempertimbangkan agar setiap penyesuaian besaran ganti rugi di masa mendatang wajib melibatkan perwakilan konsumen. Ia menegaskan pemerintah tidak boleh hanya berpihak kepada perusahaan penerbangan, tetapi juga harus memastikan hak-hak konsumen terlindungi. "Jadi pemerintah kita jangan hanya pro kepada perusahaan penerbangan saja, konsumen yang juga harus dilindungi," tutur Saldi.

Sebelumnya, Perkara ini diajukan oleh Doris Manggalang Raja Sagala, Ferdinand Hutahaean, Jonswaris Sinaga, Amudin Laia, Tomry Hasudungan Gurning, dan kawan-kawan. Dalam perkara ini, pemohon menilai ketentuan dalam UU Penerbangan menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai tanggung jawab maskapai atas keterlambatan penerbangan sehingga merugikan hak konstitusional penumpang.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa maskapai bertanggung jawab atas kerugian akibat keterlambatan angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali dapat membuktikan keterlambatan disebabkan faktor cuaca atau teknis operasional yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari instansi berwenang. Mereka juga meminta MK memperjelas makna "faktor cuaca", yakni hujan lebat, petir, badai, kabut, asap, jarak pandang di bawah standar minimum, atau kecepatan angin yang melampaui batas aman penerbangan. Selain itu, pemohon meminta definisi "teknis operasional" dibatasi hanya pada kondisi tertentu, seperti bandar udara tidak dapat digunakan, kerusakan atau gangguan pada landasan dan lingkungan bandara, antrean pesawat untuk lepas landas atau mendarat, keterbatasan slot penerbangan, serta keterlambatan pengisian bahan bakar.

Sebaliknya, mereka meminta MK menegaskan bahwa keterlambatan pilot, kopilot, awak kabin, layanan katering, penanganan di darat, menunggu penumpang, maupun ketidaksiapan pesawat bukan termasuk teknis operasional.

Para pemohon juga meminta MK menyatakan Pasal 170 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa besaran ganti rugi akibat keterlambatan dihitung berdasarkan jarak tempuh dan durasi keterlambatan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. Terakhir, mereka meminta MK menyatakan Pasal 176 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai bahwa penumpang, pemilik bagasi kabin, pemilik bagasi tercatat, pengirim kargo, dan/atau ahli waris penumpang yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan terhadap pengangkut di pengadilan negeri di wilayah Indonesia dengan menggunakan hukum Indonesia.(kom)

Patroli yang dimulai pukul 21.00 WIB pada Selasa (4/8/2026) malam itu dipimpin Pelda Sabar Harianto Sinurat bersama personel Koramil 17/SDM dan didukung dua personel IPK.

Kegiatan ini,-- sebagaimana dilansir dari sebuah postingan anonim facebook @Kodim Simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 5 Agustus 2026-- merupakan bagian dari komitmen TNI AD melalui Babinsa dalam memperkuat sinergi dengan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.

Selama patroli, personel memberikan imbauan kepada masyarakat agar terus meningkatkan kepedulian terhadap keamanan lingkungan melalui pelaksanaan siskamling secara aktif.

Selain itu, warga juga diedukasi mengenai pentingnya keberadaan pos kamling sebagai wadah mempererat kebersamaan, memperkuat komunikasi antarwarga, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk tindak kriminalitas.

Patroli menyasar sejumlah titik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, di antaranya kawasan Indomaret Kelurahan Sarimatondang, Bank BRI Kelurahan Sarimatondang, Simpang Rantang Kecamatan Sidamanik, serta kawasan Kafe Klasik.

Kehadiran aparat di lokasi-lokasi tersebut mendapat respons positif dari masyarakat yang merasa lebih tenang dengan adanya patroli rutin pada malam hari.

Melalui pendekatan humanis dan komunikasi yang baik, aparat mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya para generasi muda, untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan wilayah serta menghindari aktivitas yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Kegiatan patroli berakhir pada pukul 22.00 WIB dengan situasi wilayah terpantau aman, tertib, dan kondusif. Koramil 17/Sidamanik menegaskan akan terus melaksanakan patroli secara rutin sebagai bentuk kehadiran TNI di tengah masyarakat sekaligus memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah binaan.***

Prosesi pengukuhan berlangsung di Ruang Media Center Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Jakarta, pada Senin (3/8/2026). Pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Pusat.

Kepengurusan baru Komisi Informasi Pusat diharapkan mampu melanjutkan penguatan fungsi penyelesaian sengketa informasi publik, menyusun kebijakan teknis di bidang keterbukaan informasi, serta mengoptimalkan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di tengah pesatnya transformasi digital.

Dalam sambutannya, Menteri Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa Komisi Informasi Pusat memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas keterbukaan informasi publik. Di era digital yang diwarnai derasnya arus informasi dan penyebaran disinformasi, masyarakat membutuhkan akses terhadap informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Komisi Informasi diharapkan terus memperkuat kepercayaan publik melalui peningkatan kualitas layanan informasi.

Menteri juga menekankan pentingnya peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara adil sebagai bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menanggapi pengukuhan tersebut, Rektor UIN Sumatera Utara Medan, Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag., menyampaikan ucapan selamat kepada para Komisioner Komisi Informasi Pusat yang baru dilantik. Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional, transparan, dan akuntabel.

"Kami mengucapkan selamat kepada para Komisioner Komisi Informasi Pusat periode 2026–2030. Semoga amanah dalam menjalankan tugas serta mampu memperkuat budaya keterbukaan informasi di seluruh badan publik. UINSU Medan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas sebagai bentuk pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Rektor.

UIN Sumatera Utara Medan turut menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran Komisioner Komisi Informasi Pusat periode 2026–2030 yang telah resmi dikukuhkan, yakni Handoko Agung Saputro sebagai Ketua, Hafidhah sebagai Wakil Ketua, serta Arman Fauzi, Dery Hendryan, Edi Purwanto, Joemarthine Chandra, dan Rini Purwandari sebagai anggota. Dengan kepemimpinan baru ini, diharapkan Komisi Informasi Pusat semakin optimal dalam menjalankan tugasnya memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi, serta mendorong terwujudnya tata kelola badan publik yang semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Sebagai perguruan tinggi keagamaan negeri di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, UIN Sumatera Utara Medan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan informasi publik melalui optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), penguatan sistem informasi berbasis digital, serta penyediaan informasi yang cepat, tepat, mudah diakses, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(rel)