Apresiasi tersebut disampaikan Hasan saat menghadiri konferensi pers pengembalian sepeda motor milik korban kejahatan yang digelar di Mapolrestabes Medan, Rabu (11/11/2026).

"Saya atas nama bagian dari masyarakat Kota Medan tentu mengucapkan terima kasih banyak dan memberikan apresiasi kepada Bapak Kapolrestabes beserta jajaran yang telah memberikan rasa aman, nyaman, dan perlindungan kepada masyarakat Kota Medan," ujar Hasan.

Hasan juga mendoakan agar Kapolrestabes Medan beserta seluruh personel senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam menjalankan tugas, khususnya menghadapi berbagai persoalan keamanan dan ketertiban di Kota Medan.

Dalam kesempatan itu, Hasan turut mengimbau masyarakat agar tidak menjadikan alasan kebutuhan hidup sebagai pembenaran untuk mengambil hak orang lain.

Menurutnya, setiap orang memang memiliki kebutuhan, tetapi hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan tindakan yang merugikan sesama.

"Kami dari MUI Kota Medan mengimbau dan meminta kepada saudara-saudara kami. Kami tahu saudara mempunyai kebutuhan, tetapi jangan kebutuhan kita menjadi legitimasi untuk menghalalkan hak orang lain. Apalagi, perbuatan seperti itu merupakan dosa kemanusiaan yang luar biasa dalam agama Islam," tegasnya.

Sementara itu, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak menyampaikan bahwa pihaknya telah membuka gerai pengembalian kendaraan bermotor hasil kejahatan maupun kendaraan temuan.

Gerai tersebut telah beroperasi selama satu minggu dan direncanakan tetap dibuka hingga satu bulan ke depan. Hingga saat ini, sebanyak 111 unit kendaraan telah didata untuk menjalani proses identifikasi dan pengembalian kepada pemilik yang sah.

"Jadi gerai ini sudah kita buka dan berjalan satu minggu. Akan kita buka satu bulan ke depan. Saya berharap 111 kendaraan ini sudah kita datakan," ujar Jean Calvijn.

Ia mengimbau masyarakat yang kehilangan sepeda motor agar datang langsung ke Mapolrestabes Medan untuk memeriksa kendaraan yang telah diamankan. Imbauan tersebut juga ditujukan kepada masyarakat yang kehilangan kendaraan tetapi belum sempat membuat laporan polisi.

"Saya mengimbau masyarakat datang ke Polrestabes Medan, lihat motor-motornya apabila terjadi tindak pidana. Lihat motornya apabila kehilangan motor tetapi belum membuat laporan polisi," ungkapnya.

Jean Calvijn menegaskan, gerai tersebut tidak hanya menampung kendaraan hasil pengungkapan kasus tindak pidana, tetapi juga kendaraan yang ditemukan oleh personel kepolisian.

Bagi masyarakat yang ingin mengambil kendaraannya, diminta membawa identitas diri serta dokumen kepemilikan, seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

"Silakan bawa identitas diri, BPKB, surat-suratnya, STNK, dan semuanya akan dikembalikan kepada masyarakat. Tidak sedikit pun ada pungutan biaya. Memang tidak ada," pungkasnya. (Dam)

Kegiatan ini meliputi patroli pencegahan gangguan Kamtibmas. Selain itu petugas tampak terlihat mengatur arus lalu lintas.

Hal terpenting lainnya, mengecek kondisi dan ketersediaan stok BBM guna memastikan aktivitas di SPBU berjalan aman, tertib dan lancar.

Kapolres Humbang Hasundutan AKBP Adi Nugroho, S.H., S.I.K., dalam keterangan persnya lewat Kasat Samapta AKP Hotman Sirait menyampaikan patroli itu merupakan upaya preventif Polri untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat serta menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif.

Polres Humbahas mengimbau masyarakat agar tetap tertib, mematuhi aturan lalu lintas, dan bersama-sama menjaga keamanan serta ketertiban lingkungan.***

Longsor itu sempat mengakibatkan akses jalan tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.

Kepala Pelaksana BPBD Humbang Hasundutan Bernard M. Simamora didampingi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Rommel Hutasoit, menyampaikan bahwa Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H., segera menginstruksikan BPBD untuk melakukan penanganan.

Menindaklanjuti instruksi itu, BPBD menurunkan alat berat Bachoeloader serta Excavator dari Dinas Pertanian beserta tim untuk membentuk kembali badan jalan pada 10–11 November 2026.

Penanganan longsor telah selesai dilaksanakan.

Kini, akses jalan alternatif Parbotihan menuju Pakkat di Desa Manalu sudah kembali dapat dilalui kendaraan roda empat sehingga aktivitas dan mobilitas masyarakat dapat berjalan normal.

Masyarakat menyampaikan terima kasih kepada Bupati Humbang Hasundutan atas perhatian dan respons cepat OPD terkait dalam penanganan longsor.

Masyarakat berharap perhatian pemerintah daerah terhadap infrastruktur dan keselamatan akses jalan terus berlanjut.

Pemkab juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan berhati-hati dalam beraktivitas, khususnya saat berkendara, mengingat curah hujan yang cukup tinggi berpotensi memicu longsor dan bencana lainnya.

Warga diharapkan selalu mengutamakan keselamatan serta segera melaporkan kepada aparat desa atau BPBD apabila menemukan kondisi yang berpotensi membahayakan.***

Capaian ini disampaikan Kapolres Tapanuli Tengah, AKBP Muhammad Alan Haikel, dalam konferensi pers di Mako Polres Tapteng, Senin (9/11/2026).

Konferensi pers yang dipimpin oleh Kapolres Tapteng tersebut turut didampingi oleh Wakapolres, Kasat Lantas, serta Kasi Humas. Adapun Operasi Patuh Toba 2026 ini telah berlangsung selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 26 Oktober hingga 8 November 2026.

"Berdasarkan hasil evaluasi operasi, penindakan didominasi oleh teguran kepada pengendara yang melanggar aturan berlalu lintas. Sebanyak 1.587 teguran diberikan, sementara 30 pelanggaran ditindak melalui tilang, dan petugas juga menyita 63 knalpot brong," ujar Kapolres.

Selain penindakan pelanggaran, Polres Tapanuli Tengah mencatat delapan kejadian kecelakaan lalu lintas selama operasi berlangsung. Dari insiden tersebut, tercatat dua orang meninggal dunia, sepuluh orang menderita luka berat, serta tujuh orang mengalami luka ringan.

Dalam upaya menekan angka pelanggaran dan kecelakaan, jajaran Polres Tapteng gencar melaksanakan kegiatan preemtif. Penyuluhan keselamatan berlalu lintas diberikan secara langsung kepada para pengemudi ojek online serta berbagai komunitas masyarakat di sejumlah titik rawan.

Sosialisasi keselamatan juga dilakukan secara rutin dengan menyasar lingkungan pendidikan. Petugas secara aktif mendatangi sekolah-sekolah setiap pekan untuk memberikan edukasi tertib berlalu lintas kepada para pelajar.

"Selain pendekatan edukatif, Polres Tapanuli Tengah juga mengedepankan kegiatan humanis selama pelaksanaan operasi. Salah satunya dengan membagikan 50 unit helm kepada masyarakat sebagai upaya nyata meningkatkan keselamatan pengendara," tambah Kapolres.

Sebagai bentuk apresiasi, petugas di lapangan juga membagikan susu kotak dan air mineral kepada pengendara yang tertib dan patuh terhadap peraturan lalu lintas. Langkah ini diambil guna memberikan motivasi sekaligus mengajak masyarakat untuk membudayakan tertib berlalu lintas sejak dini.

Melalui evaluasi Operasi Patuh Toba 2026 ini, Polres Tapanuli Tengah berharap kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas dapat terus meningkat. Kepatuhan tersebut diyakini mampu menekan angka kecelakaan serta mencegah terjadinya fatalitas di jalan raya.

Menutup keterangannya, Polres Tapteng mengimbau seluruh pengguna jalan agar senantiasa mengutamakan keselamatan sebagai kebutuhan utama saat berkendara. Masyarakat diminta untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan, mengenakan perlengkapan keselamatan seperti helm standar SNI, serta menaati seluruh rambu dan ketentuan lalu lintas yang berlaku.***

Pengembalian sepeda motor itu dilakukan langsung Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak kepada orang tua korban dalam konferensi pers di Mapolrestabes Medan, Rabu (11/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, ibu korban menceritakan kronologi kejadian yang dialami anaknya. Peristiwa bermula ketika korban mengendarai sepeda motor milik orang tuanya untuk pergi ke sekolah.

Saat hendak pulang pada sore menjelang malam, korban tiba-tiba dipepet sejumlah orang di jalan. Para pelaku kemudian mengaku bahwa sepeda motor yang dikendarai korban telah menabrak kakak salah seorang dari mereka.

"Jadi kebetulan kereta ini dibawa sama anak. Pas sore menjelang malam gitulah dia mau pulang, dia dipepet gitu," ujar ibu korban.

Dengan alasan ingin menyelesaikan persoalan tersebut, pelaku meminta korban mengikuti mereka.

"Mereka berbohong bahwasanya ini kereta tadi ada nabrak kakaknya gitulah, jadi adik ikut kita," lanjutnya menirukan ucapan pelaku.

Korban yang masih di bawah umur merasa takut dan akhirnya menuruti permintaan tersebut. Sebelum diajak pergi, korban diminta menitipkan sepeda motornya kepada seorang teman.

Namun, setelah kembali ke tempat penitipan, korban mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak ada.

"Jadi anak saya dibawa ke sana, terus baliknya anak-anak itu disuruh turun ke gang. Nah, mereka kemudian membawa pergi keretanya. Jadi anak saya balik ke tempat penitipan, keretanya sudah enggak ada," jelasnya.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, tim Satreskrim Polrestabes Medan melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menemukan sepeda motor milik korban. Kendaraan itu kemudian dikembalikan kepada keluarga.

Ibu korban tampak terharu saat menerima kembali sepeda motor tersebut. Ia pun menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Kapolrestabes Medan beserta jajaran kepolisian.

Polrestabes Buka Gerai Pengembalian 111 Kendaraan

Dalam kesempatan yang sama, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak menyampaikan bahwa Polrestabes Medan telah membuka gerai pengembalian kendaraan bermotor hasil kejahatan maupun barang temuan.

Gerai tersebut telah beroperasi selama satu minggu dan direncanakan tetap dibuka hingga satu bulan ke depan. Saat ini, sebanyak 111 unit kendaraan telah didata untuk proses identifikasi dan pengembalian kepada pemiliknya.

"Jadi gerai ini sudah kita buka dan berjalan satu minggu. Akan kita buka satu bulan ke depan. Saya berharap 111 kendaraan ini sudah kita datakan," ujar Jean Calvijn.

Jean Calvijn mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan sepeda motor agar datang langsung ke Mapolrestabes Medan untuk memeriksa kendaraan yang telah diamankan, termasuk warga yang belum sempat membuat laporan polisi.

"Saya mengimbau masyarakat datang ke Polrestabes Medan, lihat motor-motornya apabila terjadi tindak pidana. Lihat motornya apabila kehilangan motor tetapi belum membuat laporan polisi," ungkapnya.

Jean Calvijn menegaskan, gerai tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi kendaraan hasil pengungkapan tindak pidana, tetapi juga kendaraan yang ditemukan oleh kepolisian.

Masyarakat yang ingin mengambil kendaraannya diminta membawa identitas diri serta dokumen kepemilikan, seperti BPKB dan STNK.

"Silakan bawa identitas diri, BPKB, surat-suratnya, STNK, dan semuanya akan dikembalikan kepada masyarakat. Tidak sedikit pun ada pungutan biaya. Memang tidak ada," pungkasnya. (Dam)

Keberhasilan tersebut sekaligus menunjukkan konsistensi UNIMED dalam meningkatkan kualitas tata kelola perguruan tinggi, pelayanan publik, pengelolaan kerja sama, serta komunikasi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Adapun enam penghargaan yang berhasil diraih UNIMED meliputi PTN BLU Terbaik Kategori Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan, serta Terbaik 2 Subkategori Tingkat Kepatuhan Penyelesaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN). Pada bidang kerja sama, UNIMED berhasil meraih Silver Winner Subkategori Pengelolaan Perjalanan Luar Negeri (PDLN) Terbaik. Sementara pada bidang kehumasan, UNIMED kembali menunjukkan prestasinya dengan meraih dua penghargaan sekaligus, yakni Bronze Winner Subkategori Laman dan Silver Winner Subkategori Siaran Pers.

Capaian tersebut semakin lengkap dengan keberhasilan UNIMED meraih Gold Winner Subkategori Unit Layanan Terpadu (ULT), sebagai bentuk pengakuan atas upaya universitas dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan layanan publik yang responsif, profesional, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Rektor UNIMED, Prof. Dr. Ir. Baharuddin, S.T., M.Pd., menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas keberhasilan UNIMED meraih enam penghargaan pada ajang bergengsi tersebut. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja keras, kolaborasi, dan komitmen seluruh sivitas akademika dalam meningkatkan kualitas tata kelola serta pelayanan universitas.

"Penghargaan ini merupakan buah dari kerja keras dan kebersamaan seluruh keluarga besar UNIMED. Kami bersyukur atas capaian ini, namun yang terpenting bukan sekadar penghargaan yang diraih, melainkan bagaimana kinerja dan pelayanan yang kita bangun benar-benar memberikan manfaat bagi mahasiswa, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Prestasi ini harus menjadi motivasi untuk terus berinovasi, memperkuat tata kelola, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas," ungkap Rektor pada wartawan, Rabu ( 11/11/2026).

Rektor juga menegaskan bahwa keberhasilan UNIMED meraih penghargaan pada berbagai kategori menjadi bukti pentingnya sinergi antarunit kerja dalam mewujudkan perguruan tinggi yang unggul dan berdampak.

"Kami berkomitmen untuk terus memperkuat budaya kerja yang profesional, transparan, dan akuntabel. Seluruh capaian ini harus kita jadikan energi positif untuk terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas layanan, sehingga kehadiran UNIMED semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tambahnya.

Raihan enam penghargaan Anugerah Diktisaintek 2026 ini semakin meneguhkan komitmen UNIMED untuk terus bertransformasi menjadi perguruan tinggi yang unggul, berdaya saing, dan berkontribusi nyata dalam mendukung kemajuan pendidikan tinggi serta pembangunan bangsa.( Evi/R)

Dorongan tersebut disampaikan Lom Lom saat membuka kegiatan Pembekalan dan Uji Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Strategis Program Padat Karya di Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran (TA) 2026, bekerja sama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Aceh, di Cafe Athar, Kecamatan Bangun Purba, Rabu (11/11/2026).

Lom Lom menceritakan, ketika sejumlah proyek pembangunan pembangkit listrik dan pabrik mulai dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang beberapa tahun lalu, banyak masyarakat lokal yang berminat untuk bekerja. Namun, sebagian di antaranya tidak dapat memenuhi persyaratan karena belum memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang pekerjaan yang dibutuhkan.

"Pengalaman tersebut menjadi pembelajaran bagi kita bahwa keterampilan saja belum cukup. Tenaga kerja juga harus memiliki sertifikasi kompetensi agar dapat memenuhi persyaratan dunia kerja. Karena itu, kami sangat menyambut baik kegiatan ini yang memberikan kesempatan kepada masyarakat Deli Serdang untuk meningkatkan kemampuan sekaligus memperoleh pengakuan kompetensi," ujarnya.

Ke depan, Lom Lom juga mengungkapkan bahwa sertifikasi kompetensi dapat menjadi salah satu persyaratan penting dalam pelaksanaan berbagai pekerjaan konstruksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, sehingga tenaga kerja lokal memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam pembangunan daerah.

"Jangan ragu untuk meningkatkan kemampuan. Saya berharap setelah mengikuti uji kompetensi ini, keterampilan dan produktivitas para pekerja semakin meningkat. Dengan kompetensi yang lebih baik, tentu peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik juga semakin terbuka," harapnya.

Selain itu, Lom Lom menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan kepada para peserta. Menurutnya, perlindungan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap keselamatan dan kesejahteraan pekerja, khususnya di sektor konstruksi yang memiliki risiko pekerjaan.

"Melalui program ini, kita ingin memastikan masyarakat tidak hanya memiliki keterampilan dan kesempatan kerja, tetapi juga mendapatkan perlindungan ketika terjadi risiko dalam menjalankan pekerjaannya. Pemerintah daerah akan terus berupaya menghadirkan program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," tegasnya.

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta dengan jabatan kerja sebagai tukang pasang bata dan plesteran serta tukang cat bangunan gedung. Pembekalan dan uji kompetensi bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) bidang konstruksi, produktivitas, serta pengakuan kompetensi melalui sertifikasi profesi.

Dalam laporannya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Aceh, Hamka Lubis, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta peraturan terkait persyaratan kompetensi tenaga kerja konstruksi dan sistem manajemen keselamatan konstruksi.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan pengembangan SDM konstruksi secara berkelanjutan, sehingga mampu menghasilkan tenaga kerja yang produktif dan kompeten.

"Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak tenaga kerja konstruksi di Kabupaten Deli Serdang yang memiliki sertifikat kompetensi, sehingga mampu meningkatkan kualitas pekerjaan konstruksi sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, Ir Kimron Manik, mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang serta inisiasi anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah, dalam mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi.

Menurutnya, ketersediaan tenaga kerja konstruksi lokal yang kompeten dan bersertifikat menjadi salah satu faktor penting agar masyarakat dapat berperan sebagai pelaku utama pembangunan di daerahnya sendiri.

"Kepemilikan sertifikat kompetensi merupakan kewajiban yang diamanatkan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi. Sertifikat tersebut menjadi bentuk pengakuan negara terhadap kemampuan dan keterampilan tenaga kerja, sekaligus memberikan perlindungan serta meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal," jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa perkembangan teknologi konstruksi menuntut setiap tenaga kerja untuk terus meningkatkan kemampuan dan keterampilannya. Sebab, penggunaan teknologi modern dan robot dalam pekerjaan konstruksi menjadi tantangan tersendiri bagi tenaga kerja yang tidak meningkatkan kompetensinya.

"Saya berharap para peserta mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Jangan berhenti hanya menjadi tukang, tetapi teruslah belajar dan meningkatkan kemampuan agar ke depan bisa menjadi kepala tukang, pemborong kecil, bahkan pemborong besar. Kemajuan dan kesuksesan ditentukan oleh kemauan kita untuk terus belajar dan mengembangkan diri," pesannya. ( Drt)

Kegiatan tersebut dilaksanakan, Rabu ( 11/11/2026), mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai, bertempat di Rumah Kreatif Mak Saida, Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Kegiatan ini diikuti oleh 35 peserta dan 10 dosen dari Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai.

Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilatarbelakangi oleh semakin pentingnya kemampuan pelaku UMKM dalam menghadapi perubahan pola bisnis dan persaingan usaha di era digital. Perkembangan teknologi telah membuka berbagai peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar, meningkatkan promosi produk, serta mengembangkan sistem transaksi yang lebih efektif. Namun, peluang tersebut perlu diimbangi dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai.

Melalui kegiatan ini, tim PKM memberikan perhatian pada tiga aspek utama yang dinilai penting dalam pengembangan UMKM, yaitu penguatan literasi finansial, perlindungan hukum usaha, dan pendidikan kewirausahaan digital.

Aspek literasi finansial diarahkan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya pengelolaan keuangan usaha, pencatatan transaksi, pemisahan keuangan pribadi dan usaha, serta perencanaan keuangan yang baik. Kemampuan mengelola keuangan menjadi salah satu fondasi penting agar usaha dapat berjalan secara berkelanjutan dan berkembang.

Selanjutnya, aspek perlindungan hukum usaha menekankan pentingnya pemahaman pelaku UMKM terhadap legalitas dan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usaha. Pengetahuan mengenai perizinan usaha, identitas usaha, serta perlindungan terhadap produk dan aktivitas bisnis diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperkuat posisi UMKM dalam persaingan pasar.

Sementara itu, melalui pendidikan kewirausahaan digital, peserta diperkenalkan pada pentingnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana pengembangan usaha. Penggunaan media sosial, platform digital, serta strategi pemasaran berbasis teknologi menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan daya saing produk.

Kegiatan pengabdian ini merupakan salah satu bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengabdian kepada masyarakat. Melalui keterlibatan dosen dan mahasiswa secara langsung, diharapkan pengetahuan akademik dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pemilihan Rumah Kreatif Mak Saida sebagai lokasi kegiatan juga menjadi bagian dari upaya mendekatkan perguruan tinggi dengan lingkungan masyarakat dan pelaku usaha. Sinergi antara akademisi dan masyarakat diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem UMKM yang lebih mandiri, adaptif, dan berdaya saing.

Melalui kegiatan ini, para dosen berharap penguatan literasi finansial, kesadaran terhadap perlindungan hukum usaha, serta kemampuan memanfaatkan teknologi digital dapat menjadi bekal bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnis secara lebih profesional dan berkelanjutan.

Kegiatan PKM ini sekaligus menegaskan bahwa peningkatan daya saing UMKM tidak hanya bergantung pada kualitas produk, tetapi juga membutuhkan kemampuan mengelola keuangan, memahami aspek legalitas usaha, dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital.( Wan)

Berdasarkan informasi yang diterima Posmetro Medan, ketegangan terjadi saat tim pembersihan lahan hendak menjalankan kegiatan di lokasi tersebut. Sejumlah warga diduga melakukan aksi pelemparan batu kerikil ke arah tim yang berada di lapangan.

Tak hanya itu, insiden tersebut juga diwarnai dugaan pembakaran satu unit mobil milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo.

Peristiwa ini sontak menjadi perhatian karena kegiatan pembersihan lahan tersebut berkaitan dengan penanganan dan penyediaan lahan bagi masyarakat pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung tahap III.

Terkait peristiwa ini dikonfirmasi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karo, Dr. Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., M.M. mengatakan " Sedang di konfirmasi ke lokasi", balas sekda singkat.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi mengenai kronologi lengkap kejadian, penyebab penolakan warga, maupun kondisi kendaraan BPBD yang diduga dibakar.

Posmetro Medan akan membuat perimbangan berita bila sudah terkomfirmasi dan akan menyampaikan informasi terbaru kepada masyarakat.(JpG)

Kapolres Taput AKBP Ferry Mulyana Sunarya menjelaskan kecelakaan ini mengakibatkan ke 9 penumpang menderita luka-luka, satu orang diantaranya menderita luka berat.

"Sopir mopen juga mengalami luka berat, sedangkan 8 penumpang lainya luka ringan," kata AKBP Ferry Mulyana, Rabu (11/11/2026) seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim Facebook @Kabar Tapanuli.

Dari hasil olah TKP dan keterangan saksi yang dihimpun petugas kepolisian dilapangan, penyebab terjadinya kecelakaan tersebut, mobil penumpang dengan nomor polisi BK 1216 GQ yang dikemudikan Renold Siregar melaju dari arah Siborongborong menuju Muara.

"Tepat di tempat kejadian, mobil lari jalur ke sebelah kanan searah tujuannya, dimana posisi jalan lurus menurun dan di sebelah kanan jurang sehingga mobil tersebut terguling ke jurang dengan kedalaman sekira 9 meter," jelas Kapolres Taput.

Dia menjelaskan, penyebab kecelakaan diduga kuat akibat pengemudi lalai saat mengemudikan mobil di jalur yang banyak menurun dan tikungan, sementara di pinggir jalan juga banyak jurang mengintai.

Dalam kecelakaan ini, Polisi sudah mengamankan barang bukti kecelakaan tersebut berupa 1 unit mobil, sedangkan sopir dan semua penumpang masih di rawat di rumah sakit Santa Lucia Siborongborong.

"Penyidik Unit Laka Lantas Polres Taput masih memeriksa sejumlah saksi-saksi untuk memastikan penyebab kecelakaan tersebut secara pasti," AKBP Ferry Mulyana menambahkan.

Daftar Penumpang dan Sopir Mopen Parisma yang kecelakaan

1. Renol Siregar (Sopir 23 tahun) warga Desa Hutanagodang, Kecamatan Muara, Taput mengalami patah tulang lengan sebelah kanan.

2. Kademan Sinaga ( 64) warga Desa Papande, Muara, Taput menderia luka lecet tangan kanan dan luka lecet pada kaki sebelah kiri.

3. Nurhaida Rajagukguk (72) warga desa Mariah Hombang, Kecamatan Hutabayu Raja, kabioaten Simalungun mengalami patah tulang bahu sebelah kanan.

4. Lonika Ayu Ningsih Rajagukguk (18) warga Desa Paranginan Selatan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbahas, mengalami luka lecet pada kaki sebelah kiri.

5. Nia Aritra Rajagukguk (21) warga Desa Hutalontung, Muara Taput mengalami luka lecet pada bagian wajah.

6. Asrida Pasaribu (64) warga Desa Hutalontung, Muara, Taput mengalami rasa kesakitan di bagian pinggang sebelah kiri dan di bagian kepala.

7. Jonni Simarmare (6 ) warga Jl.Kusuma Timur, Dusun Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi mengalami luka lecet pada bagian kening, dan merasa kesakitan bagian kepala.

8. Ayril Rajagukguk (17) warga Desa Sampuran, Muara, Taput menderita luka robek pada bagian perut sebelah kiri, luka lecet pada tangan kiri.

9. Delua Fadila (17) warga Kampung Bugel, Kecamatan Karawaci Kota Tangerang mengalami luka lecet pada bagian kening,dan terasa sakit pada bagian kepala.

10. Gafdriel Siregar (21) warga Desa Hutanagodang, Muara, Taput mengalami luka lecet pada bagian kening,dan sakit pada bagian kepala.***

Kejadian tersebut terekam kamera CCTV dan kini videonya beredar di kalangan keluarga menyebut peristiwa itu sebagai dugaan aksi premanisme, persekusi dan main hakim sendiri.

Annastasia, pemilik rumah menuding aksi itu dilakukan oleh dua orang pria berinisial JS, warga Gang Rawa, dan R, warga Pengilar Gang Agian.

.

Menurut keterangan Annastasia, para terduga pelaku dalam keadaan mabuk berat mendatangi dan memasuki pekarangan rumah tanpa izin, dengan tujuan membawa anaknya yang berusia 15 tahun.

"Saat kejadian, saya dan suami sedang tidak berada di rumah. Yang berusaha menahan agar anak tersebut tidak dibawa adalah Friska yang merupakan anak kos di rumah kami," ujarnya, Rabu (11/11/2026).

Ia menyebut latar belakang kejadian itu, karena anaknya dituding menggeber sepeda motor saat para terduga pelaku sedang minum-minum di depan rumah mereka.

Namun, ia mengklaim, ketika diminta menunjukkan bukti CCTV soal geberan motor tersebut dalam perdebatan di lokasi, para terduga pelaku tidak bisa menunjukkannya.

"Karena katanya anak ini menggeber kereta saat mereka lagi minum-minum di depan rumahnya dan ada bukti CCTV mereka, tapi ketika diminta di perdebatan itu mereka tidak bisa tunjukkan," ucapnya.

Annastasia juga menyampaikan keberatan terhadap sikap Kepala Lingkungan (Kepling) VI Timbang Deli, IS, yang disebut menyaksikan langsung peristiwa tersebut.

Menurutnya, Kepling hanya menonton dan memvideokan peristiwa itu.

"Perilaku Kepling yang hanya menonton dan memvideokan peristiwa ini sungguh mengecewakan, harusnya seorang Kepling dapat bersikap melerai atau membubarkan aksi tersebut justru Kepling terkesan memihak perbuatan para terduga pelaku," kesalnya.

Ia menyebut, Friska telah mengultimatum para terduga pelaku agar meminta maaf. Namun hingga saat ini belum juga ada niat meminta maaf.

"Anak kost kami sudah mengultimatum mereka agar meminta maaf namun tetap diabaikan dan ada juga keberatan kami," kata Annastasia.

Sebelumnya, keluarga mengaku sudah datang ke Polsek Patumbak. Pihak kepolisian disebut berupaya memediasi terlebih dahulu melalui Babinsa dan Babinkamtibmas.

Namun mediasi belum terlaksana sehingga perempuan dan Annastasia disebut sudah berniat membawa persoalan ini ke jalur hukum

"Kami berniat membuat ini jadi masalah hukum," katanya sembari menyebut ada beberapa saksi yang melihat peristiwa tersebut.

Menindaklanjuti keluhan yang disampaikan masyarakat tersebut, awak media ini mengkonfirmasi kepada, Lurah Timbang Deli dan juga kepada oknum Kepling VI IS , namun hingga berita ini tayang, belum memberikan tanggapannya.( Hap).

Ironisnya, persoalan yang membelit para pengungsi ternyata bukan hanya soal lahan usaha tani yang tak kunjung tuntas. Dana sewa lahan bagi pengungsi tahap III juga disebut-sebut belum dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Karo.

Kondisi ini tentu menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa persoalan yang menyangkut hak dan kebutuhan hidup masyarakat terdampak bencana seolah berjalan begitu lambat? Apakah terkendala administrasi, proses pencairan anggaran, atau ada persoalan lain yang belum dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat?

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, dana sewa lahan tersebut diperuntukkan bagi kepala keluarga pengungsi dari tiga desa dan satu dusun, yakni Desa Sukanalu Teran, Singgarang-garang, Mardingding, serta Dusun Lau Kawar.

Adapun besaran dana yang disebut menjadi hak setiap kepala keluarga mencapai Rp4.500.000 untuk biaya sewa lahan.

Namun hingga kini, menurut informasi yang diterima media ini, dana tersebut belum juga dicairkan dan disebut masih berada di kas daerah Pemkab Karo.

Rabu 11 November 2026, dikonfirmasi Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo, Juspri M. Nadeak, S.Sos., MA perihal lahan usaha tani (LUT) dan sewa lahan di kantornya mengatakan pada Posmetro Medan bahwa sewa lahan hanya tinggal Desa Sukanalu Teran dan Lahan Usaha Tani sudah mulai dibersihkan.

"Sewa lahan sudah mulai dicairkan. Hanya tinggal Desa Sukanalu Teran yang belum karena administrasi yang salah tapi Senin kemarin adminitrasinya sudah kami terima dan langsung kami antar ke Bank BRI,katanya. Kembali ditanya perihal lahan usaha tani ? Kalaksa BPBD kembali menjawab, untuk lahan usaha tani bagi pengungsi tahap tiga sudah mulai dikerjakan. Untuk terget penyelesaiannya pemerintah kab.karo menargetkan selama 45 Hari pengerjaan sejak hari Jumat lalu", ucap Kalak BPBD.(JpG)

‎

‎Pria tersebut sebelumnya ditangkap personel Polsek Bilah Hilir bersama sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu sekitar sepekan lalu. Namun, belakangan muncul informasi bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjalani penahanan dan diduga telah kembali ke tengah masyarakat.

‎

‎Kondisi ini pun memunculkan tanda tanya. Pasalnya, penangkapan tersebut sempat menumbuhkan harapan masyarakat agar aparat kepolisian tidak hanya mengamankan terduga pelaku, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika yang lebih luas di wilayah Bilah Hilir.

‎

‎Menanggapi informasi tersebut, pihak Satres Narkoba Polres Labuhanbatu membantah bahwa Indra dibebaskan begitu saja.

‎

‎Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya, S.I.K., M.Si., melalui Kasat Reserse narkoba AKP Hardiyanto, S.H., M.H., mengatakan bahwa keputusan terhadap Indra berkaitan dengan hasil asesmen Badan Narkotika Nasional (BNN).

‎

‎"Bukan dibebaskan, tapi hasil putusannya asesmen BNN," ujar AKP Hardiyanto saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (11/11/2026).

Saat dikonfirmasi terkait putusan asesmen tersebut, ‎ia menjelaskan, terdapat tiga bentuk penanganan rehabilitasi, yakni rehabilitasi berjalan, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi di panti.

Dan saat ini, katanya, Indra sedang jalani rehabilitasi panti.

Sebelumnya diberitakan, menindaklanjuti informasi masyarakat terkait dugaan peredaran narkotika, Unit Reskrim Polsek Bilah Hilir mengamankan seorang pria atas nama Indra Mahyuddin Manurung alias Indra (45), di Dusun Sei Tampang, Desa Sei Tampang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Sabtu (31/10/2026).

‎Dalam penangkapan yang dipimpin Kanit Reskrim Polsek Bilah Hilir, IPDA Mistranius Purba, S.H., petugas menemukan dua bungkus plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,24 gram serta satu alat isap sabu atau bong.

‎Kapolsek Bilah Hilir AKP Armen Faisal, Minggu (01/11/2026) mengungkapkan penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang diterima personel Unit Reskrim sekitar pukul 11.00 WIB. Informasi itu menyebutkan bahwa sebuah rumah di Dusun Sei Tampang diduga kerap dijadikan lokasi transaksi narkotika jenis sabu.

‎Setelah melakukan penyelidikan, sekitar pukul 14.00 WIB, petugas mendatangi lokasi dan mendapati Indra berada di dalam sebuah rumah. Tim kemudian melakukan penggerebekan dan mengamankan pria tersebut.

‎Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan dua bungkus plastik klip berisi diduga sabu yang disembunyikan di dalam sepatu.

‎Dari hasil interogasi awal, Indra mengakui bahwa barang yang ditemukan petugas merupakan miliknya. Ia juga menyebutkan bahwa sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama Arif, warga Negeri Lama.

‎Selanjutnya, tersangka bersama barang bukti dibawa ke Polsek Bilah Hilir guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

‎Pengungkapan ini kembali menunjukkan bahwa informasi masyarakat menjadi salah satu pintu masuk aparat kepolisian dalam mengungkap dugaan peredaran narkotika di wilayah hukum Polsek Bilah Hilir.

‎Namun, pengakuan tersangka mengenai asal-usul barang haram tersebut juga menjadi bagian penting yang perlu didalami penyidik. Sosok Arif yang disebut sebagai pemasok perlu ditelusuri lebih lanjut untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika yang lebih luas. (BS)

‎

‎

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan tenaga kerja konstruksi, sekaligus memperkuat pemahaman terhadap pentingnya penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Dalam sambutannya, Khairul Azmi memberikan motivasi kepada seluruh peserta agar mengikuti setiap tahapan pembekalan dan uji sertifikasi dengan serius dan penuh tanggung jawab. Ia juga mengingatkan peserta untuk memperhatikan setiap arahan, materi, serta ketentuan yang disampaikan para pemateri agar pengetahuan yang diperoleh dapat dipahami dan diterapkan secara maksimal di lapangan.

Menurutnya, tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan memiliki sertifikasi merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kualitas pembangunan infrastruktur. Selain dituntut memiliki kemampuan teknis yang memadai, setiap tenaga kerja juga harus memahami prosedur keselamatan kerja guna meminimalkan risiko kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Melalui kegiatan ini, Khairul Azmi berharap seluruh peserta dapat meningkatkan kapasitas dan profesionalismenya, sehingga mampu menjalankan tugas sesuai standar kompetensi yang dipersyaratkan.

Dengan demikian, setiap pekerjaan konstruksi di Kota Medan diharapkan dapat terlaksana secara lebih berkualitas, efektif, dan profesional, dengan tetap mengedepankan keselamatan serta kesehatan kerja sebagai prioritas utama. (ATN)

Kegiatan yang menjadi wadah pengembangan kreativitas, gagasan, dan pemikiran inovatif tersebut dibuka Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, di Asrama Haji, Rabu (11/11/2026). Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong.

Dalam sambutan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang dibacakan Erfin, disampaikan bahwa riset dan inovasi memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan serta meningkatkan daya saing Kota Medan. Sebab, pembangunan kota tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan konvensional, tetapi membutuhkan terobosan dan solusi yang didukung data, ilmu pengetahuan, serta pemanfaatan teknologi.

Berbagai tantangan perkotaan, mulai dari persoalan sampah, banjir, kemacetan, peningkatan kualitas pelayanan publik hingga pengembangan ekonomi, membutuhkan pemikiran yang komprehensif dan inovatif. Karena itu, hasil riset diharapkan tidak hanya menjadi karya akademis, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi penyelesaian persoalan masyarakat.

Tingginya partisipasi dalam kegiatan ini, dengan 591 naskah karya tulis ilmiah dan 911 peserta, menunjukkan besarnya potensi sumber daya manusia Kota Medan dalam melahirkan gagasan dan inovasi. Potensi tersebut perlu terus difasilitasi agar dapat berkembang menjadi solusi yang aplikatif dan bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Melalui Gebyar Inovasi Riset dan Teknologi Kota Medan Tahun 2026, Pemko Medan berharap tumbuh ekosistem riset dan inovasi yang semakin kuat dengan melibatkan berbagai kalangan. Kolaborasi antara pelajar, mahasiswa, ASN, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu melahirkan ide-ide kreatif yang mendorong terwujudnya Kota Medan yang maju, berdaya saing, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (ATN)

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dir res PPA dan PPO) Polda Sumut Kombes Pol. Kristinatara Wahyuningrum, yang didampingi wakilnya, AKBP Yon Edi Winara dan didampingi Kabid Humas Kombes Ferry Walintukan, mengungkapkan kasus tersebut dalam konferensi pers di Mapolda Sumut, Rabu (11/11/2026).

Ia menjelaskan, pengungkapan dilakukan Subdit III Ditres PPA dan PPO melalui dua laporan polisi tertanggal 3 dan 4 Oktober 2026. Kedua jaringan menggunakan modus berbeda, yakni menyamarkan keberangkatan calon PMI sebagai wisatawan dan memberangkatkan pekerja melalui jalur laut tidak resmi menggunakan kapal tongkang.

"Pengungkapan ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri kepada masyarakat. Kami berkomitmen memastikan setiap tindak pidana terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan ditangani secara profesional, tegas, dan sesuai ketentuan hukum," ujar Kristinatara.

Dalam kasus pertama, polisi menangkap dua perempuan berinisial S alias R (40) dan ES (41) di kawasan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, pada 2 Oktober 2026.

ES berperan merekrut calon PMI dan membantu pengurusan paspor, sedangkan S alias R bertugas mengatur transportasi serta tiket keberangkatan melalui Pelabuhan Tanjung Balai menuju Malaysia.

Keduanya diduga merekrut dua perempuan berinisial R.A. (24), warga Tebing Tinggi, dan N.R. (20), warga Serdang Bedagai, yang dijanjikan bekerja sebagai perawat lansia dan pengasuh bayi dengan upah masing-masing sekitar Rp6,7 juta dan Rp8,6 juta per bulan.

Petugas juga menggagalkan keberangkatan tiga calon PMI lainnya yang hendak berangkat secara mandiri. Dengan demikian, lima orang berhasil diselamatkan dalam perkara pertama.

"Modus yang digunakan adalah mengelabui petugas imigrasi dengan membuat keberangkatan calon PMI seolah-olah untuk perjalanan wisata atau pelancongan, padahal tujuan sebenarnya untuk bekerja di Malaysia," jelasnya.

Pada kasus kedua, polisi menangkap S.B. alias Pak H (57) dan M.D.T. (43), seorang PNS, di kawasan Air Genting, Kabupaten Asahan, pada 3 Oktober 2026.

S.B. diduga berperan merekrut, menampung, dan mengatur pemberangkatan calon PMI melalui jalur laut tidak resmi menggunakan kapal tongkang. Sementara M.D.T. diduga bertugas menjemput calon pekerja dari sejumlah lokasi, yakni loket bus Putra Pelangi, gerbang Tol Bandar Selamat, dan Bandara Internasional Kualanamu.

Dari jaringan tersebut, polisi menyelamatkan enam calon PMI asal Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Utara.

Dalam pengungkapan perkara kedua, penyidik menyita dua unit mobil, masing-masing Mitsubishi Pajero Sport dan Ford Everest, sembilan unit telepon genggam, serta uang tunai Rp8,6 juta. Penyidik juga telah memeriksa sembilan saksi dan meminta keterangan ahli dari Dinas Ketenagakerjaan serta BP3MI.

Kristinatara mengatakan, penanganan kedua perkara tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, BP3MI Sumut, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, dan Laboratorium Forensik PoldaSumut.

Atas perbuatannya, dua tersangka dalam kasus pertama dijerat dengan Pasal 455 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau Pasal 81 subsider Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (Ril/Dam).

Sementara dua tersangka dalam kasus kedua dijerat Pasal 81 subsider Pasal 83 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

"Kami tegaskan tidak ada toleransi terhadap kekerasan, eksploitasi, maupun perdagangan manusia, siapa pun pelakunya. Namun, terhadap perkara yang masih dalam proses penyidikan, kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," tegas Kristinatara.

PoldaSumut mengimbau masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar menggunakan jalur resmi dan memastikan legalitas proses penempatan guna menghindari risiko menjadi korban eksploitasi maupun tindak pidana perdagangan orang.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan bahwa penghentian tersebut dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan dan gelar perkara dengan mempertimbangkan kecukupan alat bukti serta unsur tindak pidana.

"Untuk kasus inisial WL, penyidikan yang ditangani Polrestabes Medan sudah dihentikan. Sementara dua laporan lainnya yang ditangani Ditreskrimum dan Ditressiber Polda Sumut juga dihentikan pada tahap penyelidikan," ujar Ferry saat memberikan keterangan kepada wartawan di Mapolda Sumut, Rabu (11/11/2026).

Ia menjelaskan, penghentian penanganan ketiga laporan tersebut memiliki dasar dan pertimbangan hukum sesuai tahapan proses masing-masing.

Untuk laporan yang ditangani Polrestabes Medan, disepakati dilakukan penghentian penyidikan karena tidak didukung kecukupan alat bukti untuk memenuhi unsur tindak pidana.

Sementara itu, dua laporan yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dan Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Sumut dihentikan pada tahap penyelidikan. Berdasarkan hasil gelar perkara, kedua laporan tersebut dinilai tidak memenuhi unsur tindak pidana sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Sebelumnya, Polda Sumut telah melaksanakan gelar perkara bersama pada Jumat (6/11/2026) di Aula Bharadaksa Ditreskrimum Polda Sumut. Kegiatan tersebut dipimpin Plt. Irwasda Polda Sumut Kombes Pol. Famudin, S.I.K., M.H., bersama Dirreskrimum Polda Sumut Kombes Pol. Cornelis M. Simanjuntak, S.I.K., M.H.

Gelar perkara tersebut melibatkan unsur pengawasan internal, fungsi hukum, dan penyidik dari satuan kewilayahan maupun Polda Sumut, di antaranya Itwasda, Bidkum, Bid Propam, Ditreskrimum, Ditressiber, serta Polrestabes Medan.

Adapun tiga laporan polisi yang menjadi pembahasan meliputi LP/A/74/VIII/2026 tanggal 2 Agustus 2026 yang ditangani Polrestabes Medan, LP/B/1286/VIII/2026 tanggal 6 Agustus 2026 yang ditangani Ditreskrimum Polda Sumut, serta LP/B/1352/VIII/2026 tanggal 15 Agustus 2026 yang ditangani Ditressiber Polda Sumut.

Ferry menegaskan bahwa keputusan penghentian tersebut merupakan hasil evaluasi dan pembahasan melalui mekanisme gelar perkara dengan memperhatikan fakta-fakta hukum serta alat bukti yang diperoleh selama proses penanganan laporan.

Polda Sumut berkomitmen menjalankan setiap proses penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel, dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.(js).

Hal itu disampaikan Anwar Sadat Siregar dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, 10 November 2026. Menurutnya, perkembangan teknologi dan digital membuat banyak informasi beredar dengan cepat, ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang pro dan ada yang kontra.

Anwar Sadat Siregar meminta masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan informasi negatif yang berpotensi memecah belah. Termasuk isu-isu yang sedang ramai diperbincangkan, seperti isu penyadapan dan isu-isu lainnya yang beredar di media sosial.

"Mari kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Yang kedua, mari kita tangkal bersama informasi yang bersifat misinformasi dan disinformasi. Dan kita tetap junjung tinggi mimpi bangsa kita," kata Anwar Sadat Siregar, Rabu (11/11/2026).

Ia menegaskan, masyarakat jangan sampai terpukau atau terpecah belah hanya karena informasi yang belum jelas kebenarannya.

"Jangan mudah terprovokasi dengan informasi yang negatif," tegas Anwar.

Dalam kesempatan itu, Anwar Sadat Siregar juga menyinggung soal kepemimpinan di Kabupaten Deli Serdang. Menurutnya, Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan saat ini sedang berniat membangun Kabupaten Deli Serdang.

Bahkan, kata Anwar Sadat Siregar, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang banyak mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat atas capaian-capaian pembangunan di Kabupaten Deli Serdang.

Terkait banyaknya komentar netizen di media sosial yang menyasar Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM, hingga Pejabat lainnya, termasuk isu yang berkaitan dengan BPN, Anwar Sadat Siregar menjelaskan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah prosedural.

Menurutnya, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Deli Serdang sudah melakukan dua tahapan.

"Satu, melakukan (laporan) ke META. Kedua, kemudian menginformasikan kepada masyarakat," jelas Anwar Sadat Siregar.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak mau diajak menyebar berita bohong.

"Ketiga, saya masih mengimbau kepada masyarakat, jangan mau diajak menyebar berita bohong," ucap Anwar Sadat Siregar.

Terkait apakah komentar-komentar netizen tersebut sudah masuk ke ranah hukum atau Undang-Undang ITE, Anwar Sadat Siregar menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Polda Sumatera Utara.

"Secara prosedurnya, kita sudah melakukan 2 tahapan," tutupnya, tanpa merinci lebih lanjut soal proses hukumnya. (Ril/Dam)

Komitmen tersebut diwujudkan dalam kegiatan Kumpul Bersama Masyarakat dan Deklarasi Menolak Narkoba dari Kelurahan yang berlangsung di Lapangan Balai Desa, Jalan Balai Desa, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan ini dihadiri Wakapolrestabes Medan AKBP Rudy Silaen, S.H., S.I.K., M.I.Kom., perwakilan Pemerintah Kota Medan Asisten 1 Pemerintahan bpk M.Sofyan,S.Sos, M.A.P. Wakil Ketua DPRD Kota Medan H. Zulkarnaen, S.K.M., perwakilan Kodim 0201/Medan Pasi Ops Kodim Mayor. Tobing, para camat, lurah, Danramil, Kapolsek jajaran, tokoh agama serta tokoh masyarakat.

Dalam arahannya, Kapolrestabes Medan menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan secara sektoral ataupun hanya dibebankan kepada kepolisian. Diperlukan sinergi dan kepedulian bersama untuk menemukan akar persoalan yang menyebabkan seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, sekaligus memperkuat upaya pencegahan sejak tingkat lingkungan dan kelurahan.

"Pengungkapan kasus narkoba adalah sebuah prestasi, tetapi mencegah manusia dari narkoba itu adalah hal yang manusiawi. Mari kita bergandengan tangan, saling menguatkan untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba," tegas Kapolrestabes Medan.

Kapolrestabes juga mengingatkan bahwa ancaman narkoba tidak mengenal usia maupun status sosial. Bahkan, anak-anak di bawah umur kini turut menjadi kelompok yang rentan terjerumus. Karena itu, para lurah diminta membangun komunikasi dan kerja sama aktif dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa serta seluruh elemen masyarakat untuk mendeteksi dan mencegah potensi peredaran narkoba di wilayah masing-masing.

"Pelaku narkoba, kamu bisa berlari, tetapi kamu tidak bisa bersembunyi. Pasti akan saya tangkap," tegasnya sebagai bentuk komitmen penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan narkotika.

Kegiatan tersebut juga diwarnai pembacaan deklarasi, penyematan rompi Polisi Bersama Masyarakat Sumatera Utara Tolak Narkoba serta penandatanganan fakta integritas sebagai simbol komitmen bersama. Perwakilan Pemerintah Kota Medan dan DPRD Kota Medan turut menyampaikan dukungan penuh terhadap gerakan pemberantasan narkoba yang melibatkan seluruh unsur masyarakat.

Melalui gerakan ini, Polrestabes Medan mengajak seluruh kelurahan menjadi garda terdepan dalam membangun lingkungan yang aman, sehat dan bebas narkoba. Sebab, keberhasilan memberantas narkoba bukan semata-mata diukur dari banyaknya pelaku yang ditangkap, tetapi juga dari semakin banyaknya masyarakat yang terselamatkan.

Dari kelurahan kita bergerak, dari lingkungan kita melawan, bersama masyarakat kita wujudkan Kota Medan yang aman dan bebas narkoba. (Dam)

Program yang diluncurkan di Jalan Abdul Hakim ini menjadi langkah nyata untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong sekaligus mengajak masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut mengambil peran dalam menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan tempat tinggalnya.

Peluncuran tersebut diresmikan langsung oleh Camat Medan Selayang, DR. M. Husnul Hafiz Rambe, S.STP., M.AP., dan dihadiri unsur LPM Kecamatan dan Kelurahan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Lansia Ceria Mandiri, Karang Taruna Selayang, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, serta warga setempat.

Dalam sambutannya, Camat Medan Selayang menyampaikan apresiasi atas inovasi yang digagas Lurah PB Selayang I tersebut. Ia menyebut peluncuran SIGAP Kamberling, Poskamberling, dan Bank Sampah Kamberling ini sebagai yang pertama di Kota Medan.

Ia berharap program tersebut tidak berhenti sebatas kegiatan seremonial, melainkan benar-benar dijalankan secara konsisten dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat.

Menurutnya, keamanan dan kebersihan lingkungan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah maupun aparat. Dibutuhkan kesadaran, kepedulian, dan keterlibatan aktif masyarakat agar lingkungan menjadi lebih aman, nyaman, dan sehat.

Sementara itu, Lurah PB Selayang I, Rolind Prihady, menegaskan bahwa SIGAP dirancang sebagai sistem kerja bersama yang mengintegrasikan kepedulian sosial, keamanan lingkungan, dan pengelolaan sampah dalam satu gerakan partisipatif.

Melalui Poskamberling, warga didorong untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan, seperti tindak kriminalitas, kenakalan remaja, hingga penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Poskamberling juga diarahkan menjadi pusat koordinasi dan pelaporan cepat yang terhubung dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta unsur terkait lainnya.

Tak hanya menjaga keamanan, program ini juga menyasar persoalan kebersihan yang selama ini menjadi tantangan di lingkungan masyarakat. Melalui Bank Sampah Kamberling, warga diajak membiasakan diri memilah dan mengelola sampah agar lebih bermanfaat serta memiliki nilai ekonomis.

Dengan konsep tersebut, masyarakat diharapkan memahami bahwa menjaga lingkungan bukan hanya soal membuang sampah pada tempatnya, tetapi juga bagaimana mengelola sampah secara bertanggung jawab dan menjadikannya peluang yang bernilai.

Kehadiran Karang Taruna, LPM, kelompok masyarakat, pengurus RT/RW, serta unsur tiga pilar menjadi bagian penting dalam menyukseskan gerakan ini. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu memperkuat solidaritas dan menciptakan lingkungan yang lebih tertib serta produktif.

Usai peresmian, Camat Medan Selayang bersama rombongan melanjutkan kegiatan dengan meninjau langsung fasilitas Poskamberling dan Bank Sampah Kamberling yang disiapkan sebagai sarana pendukung pelaksanaan program.

Peluncuran SIGAP ini menjadi tantangan sekaligus pembuktian bagi Kelurahan PB Selayang I bahwa inovasi pelayanan masyarakat harus diwujudkan melalui kerja nyata, bukan sekadar slogan.

Jika berjalan konsisten dan mendapat dukungan penuh warga, SIGAP berpotensi menjadi model pemberdayaan masyarakat yang dapat diterapkan di kelurahan lain di Kota Medan. (Bud).