Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perkebunan (SPBun) PTPN IV Regional 1 mengepung Markas Polres Labuhanbatu di Jalan MH Thamrin, Rantauprapat, Kamis (24/9/2026).

Massa menuding jajaran kepolisian setempat mandul dan melakukan pembiaran terhadap aksi pencurian dengan kekerasan (curas) yang terus meneror para pekerja.

Sambil membentangkan spanduk tuntutan usai melakoni long march dari kantor SPBun Basis Rantauprapat, massa melontarkan kritik pedas terhadap profesionalitas penyidik. Tuntutan keras pun bergema, mendesak evaluasi total hingga pencopotan pejabat utama Polres Labuhanbatu.

"Copot Kapolres Labuhanbatu, Kasat Reskrim, dan Kanit Pidum" teriak para pengunjuk rasa secara terbuka di depan markas kepolisian.

Amarah massa berakar dari lambannya penanganan laporan polisi yang mengendap hingga ratusan hari. Wakil Sekretaris SPBun Pusat, Zainan Pasaribu, membeberkan sedikitnya 12 pekerja telah menjadi korban kekerasan geng pencuri sawit, salah satunya melibatkan pelaku berinisial AM alias AG. Akibat aksi brutal tersebut, sejumlah pekerja menderita luka berat hingga tak mampu bekerja selama dua bulan, serta kendaraan operasional mereka dibakar.

Ketua SPBun PTPN IV Regional 1 Basis Kebun Rantauprapat, Donal Sipahutar, mengungkapkan bahwa lima laporan polisi (LP) resmi telah dilayangkan sejak Mei 2025 hingga September 2026 tanpa ada tindakan nyata.

Kelima laporan tersebut yakni, LP/B/523/V/2025/SPKT (2 Mei 2025): atas nama Rody Giedweal, LP/B/740/VI/2025/SPKT (20 Juni 2025): atas nama Heri Vazli, LP/B/559/IV/2026/SPKT (14 April 2026): a.n. Suratman Ginting, LP/B/770/V/2026/SPKT (26 Mei 2026): a.n. Adi Sumanto dan LP/B/1309/IX/2026/SPKT (16 September 2026): a.n. Nuriadi.

"Laporan pertama itu sudah berjalan sekitar 500 hari, hampir dua tahun. Namun, terduga pelaku masih berkeliaran bebas dan belum juga ditangkap. Kami datang bukan untuk meminta belas kasihan, kami datang untuk menagih kepastian hukum," tegas Donal.

Dia juga mengancam siap mengerahkan 17.000 anggota SPBun untuk melakukan aksi ke Polda Sumatera Utara jika Polres Labuhanbatu tidak mampu.

Menanggapi tekanan massa, Wakapolres Labuhanbatu Kompol PS Simbolon bersama Kasat Reskrim AKP M Jihad Fajar menemui pengunjuk rasa. Pihaknya mengklaim bahwa pelaku berinisial AM alias AG sebenarnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi belum berhasil dibekuk.

"Bukan tidak kita tindak lanjuti, namun begitu mungkin belum rezeki. Nasib yang bersangkutan belum dapat. Jangan sempat ada korban saat penindakan, dan kami tetap berusaha," kilah Kompol PS Simbolon.

Dalih itu tidak begitu saja meredakan ketegangan. SPBun melayangkan ultimatum ketat berdurasi satu minggu bagi jajaran Satreskrim Polres Labuhanbatu untuk segera meringkus tersangka.

Massa akhirnya membubarkan diri secara tertib usai Wakapolres memberikan jaminan, namun mereka memastikan akan bergerak ke Mapolda Sumut jika tenggat waktu tersebut diabaikan. (Hbb)

Turut hadir menyaksikan prosesi pelantikan tersebut Kepala Bagian Tata Usaha Syafrizal Bancin, para Kepala Bidang, serta para Pembimbing Masyarakat (Pembimas).

Dalam arahannya, Kakanwil Kemenag Sumut menegaskan prioritas utama seorang Pegawai Negeri Sipil adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara profesional dan transparan. Setiap aparatur negara dituntut untuk senantiasa mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan dalam setiap pelaksanaan tugas sehari-hari. Pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah-tengah umat.

"Prioritas utama kita sebagai abdi negara adalah melayani masyarakat dengan sepenuh hati, cepat, dan transparan, tanpa ada sekat yang membatasi," tegas Kakanwil.

Lebih lanjut, Kakanwil menyampaikan amanah jabatan yang diemban harus diniatkan sebagai bentuk pengabdian dan khidmat nyata untuk kemajuan negeri. Semangat berkhidmat ini akan menggerakkan birokrasi yang bersih, berwibawa, dan berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Kinerja yang dilandasi niat tulus berkhidmat juga akan memperkuat kerukunan umat beragama di Provinsi Sumatera Utara.

Jabatan ini bukanlah sekadar tangga karier, melainkan wujud nyata pengabdian dan khidmat kita kepada bangsa dan negara," ujarnya.

Adapun Pejabat yang dilantik adalah Haji Untung Nasution sebagai Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kantor Kementerian Agama Kota Pematangsiantar, Zainul Ihsan Nasution sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Medan, dan pelantikan pejabat fungsional lainnya. ( Hkm)

Buron selama 2 bulan, pelaku curanmor dibekuk tim Resmob Polsek Gunung Malela hingga ke Pulau Rupat, Riau.

Team Opsnal Reskrim Polsek Gunung Malela dibawah pimpinan Kapolsek AKP HENGKY B. SIAHAAN, S.H., M.H dan Kanit Reskrim IPDA R. RUMAPEA, S.H berhasil mengungkap Kasus Pencurian Sepeda Motor yang viral.

Menurut polisi, TKP berada di Jalan Perkebunan PTPN IV Kebun Bangun Afd I Blok 0.03 Nagori Laras 2, Kecamatan Siantar.

Pelaku merampas motor Honda Vario BK 4130 JAB milik korban WILDAN FADHILAH HAFIZAH (19) yang saat itu dikendarai saksi anak dibawah umur.

Akibat peristiwa itu, korban menderita kerugian Rp6 Juta.

Setelah 2 bulan melakukan penyelidikan, identitas pelaku terkuak:Y.W (32), warga Asahan.

Pelaku terdeteksi kabur dan bersembunyi di Perkebunan Swasta PT. MARITA MAKMUR JAYA, Pulau Rupat, Desa Darul Aman, Kec. Rupat, Kab. Bengkalis - Provinsi Riau.

Atas perintah Kapolres Simalungun AKBP Dr. HENDRI NUPIA DINKA BARUS, S.H., S.I.K., M.M Team yang dipimpin IPDA R. RUMAPEA, S.H bersama AIPDA INDO SIAHAAN, S.H dan BRIGPOL EFRAIM PURBA, S.H langsung bergerak menyeberang pulau dan berhasil membekuk pelaku.

FAKTA MENGEJUTKAN

Motor hasil curian dijual pelaku hanya Rp. 1,2 Juta melalui Blackmarket Facebook kepada akun "DEPAN MAULANA".

Team tidak berhenti, langsung kembangkan ke Kisaran dan berhasil amankan penadah:

S.S (24 Thn), warga Kisaran Timur yang membeli motor dan menjual lagi seharga Rp. 1,3 Juta.

Kini kedua pelaku dan BB 2 Unit HP telah diamankan di Polsek Gunung Malela untuk proses hukum.

PESAN KAPOLSEK:

Polisi --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Polsek bangun yang terlihat POSMETRO MEDAN, Kamis 24 September 2026-- mengimbau agar masyarakat tidak tergiur motor murah tanpa surat di Facebook! Itu hasil kejahatan!

Kami akan kejar pelaku kejahatan sampai ke ujung pulau sekalipun!***

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi kedua belah pihak untuk mempererat komunikasi demi mendukung kualitas pelayanan publik.

"Kami sangat menyambut baik kunjungan silaturahmi dari drg Tina Arriani beserta staf UPT Puskesmas Belawan. Sinergi antarinstansi pemerintah merupakan sebuah kebutuhan dalam menjawab dinamika pelayanan publik yang terus berkembang," ujar Eko Rajagukguk, Rabu (23/9).

Eko menambahkan, Kantor Imigrasi Belawan selalu terbuka untuk membangun sinergi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan serta instansi mitra sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Senada dengan hal tersebut, Kepala UPT Puskesmas Belawan, drg Tina Arriani, mengungkapkan bahwa kunjungan ini tidak sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga bagian dari upaya membangun jejaring komunikasi yang lebih solid antar lembaga. Terlebih, kawasan Medan Belawan memiliki karakteristik khusus sebagai wilayah pesisir dan pelabuhan.

Menurutnya, dinamika yang ada di kawasan Belawan menuntut hadirnya kolaborasi lintas sektor. Meski pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan keimigrasian memiliki ranah tugas yang berbeda, koordinasi tetap dibutuhkan guna mendukung pelayanan pemerintah secara terpadu.

"Komunikasi yang terbangun ini diharapkan dapat mempermudah kedua instansi saat membutuhkan koordinasi terkait pelayanan kesehatan, kegiatan kelembagaan, maupun kebutuhan administratif yang bersinggungan dengan tugas masing-masing," pungkas Tina. (Ril/Dam)

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan percobaan penyelundupan orang serta menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun 5 bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

Majelis juga menetapkan sejumlah barang bukti, di antaranya satu buku tabungan BCA atas nama Sawitri, satu kartu ATM BSI, uang tunai Rp32.950.000, uang tunai 100 dolar Amerika Serikat, serta uang tunai sekitar Rp60 juta dirampas untuk negara. Sementara kapal kayu atas nama Zulkarnaini beserta sejumlah telepon genggam diputuskan sesuai amar putusan, termasuk barang bukti yang dimusnahkan.

Sebelum menutup persidangan, Ketua Majelis Hakim Yohana memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk menentukan sikap atas putusan tersebut. Hakim mempersilakan terdakwa dan penasihat hukumnya menggunakan waktu tujuh hari untuk berpikir, berkonsultasi, menerima putusan, atau mengajukan upaya hukum banding.

Perkara ini bermula dari dugaan percobaan pemberangkatan sejumlah warga negara Sri Lanka menuju Reunion Island melalui jalur laut. Dalam persidangan sebelumnya, jaksa menghadirkan saksi-saksi, ahli keimigrasian, serta barang bukti untuk membuktikan dakwaannya.

PH Hormati Putusan, Namun Ajukan Sejumlah Keberatan

Usai persidangan, penasihat hukum Rasiah Sukanthan, Albert Paindoan Sianturi, SH, menyatakan menghormati putusan majelis hakim. Meski demikian, tim pembela masih mempertimbangkan kemungkinan mengajukan banding karena menilai terdapat sejumlah pertimbangan hukum yang belum sejalan dengan fakta persidangan menurut pihaknya.

"Kami menghormati putusan majelis hakim. Namun kami masih pikir-pikir karena ada beberapa poin yang menjadi keberatan kami dan akan kami diskusikan terlebih dahulu dengan keluarga klien apakah akan menempuh upaya banding atau tidak," ujar Albert.

Menurut Albert, keberatan pertama menyangkut pertimbangan hakim yang menyatakan kliennya ikut merekrut 26 calon penumpang.

Padahal, kata dia, selama persidangan jaksa hanya menghadirkan lima calon penumpang sebagai saksi dan menurut keterangannya, tidak satu pun dari lima saksi tersebut menyebut pernah direkrut oleh Rasiah Sukanthan.

"Fakta persidangan menunjukkan dua orang direkrut oleh Kamal, tiga orang direkrut oleh Tilipan. Tidak ada satu pun saksi yang menyatakan mereka merupakan rekrutan Rasiah Sukanthan. Itu yang menjadi keberatan kami," katanya.

Albert juga mempertanyakan putusan majelis hakim yang tetap merampas uang tunai Rp32.950.000 untuk negara.

Menurutnya, selama persidangan pihak penuntut umum belum dapat membuktikan bahwa uang tersebut merupakan hasil tindak pidana.

"Kami berpendapat uang Rp32.950.000 itu bukan hasil tindak pidana. Dari keterangan saksi, bukti percakapan, dan alat bukti lainnya, menurut kami tidak terbukti uang tersebut berasal dari hasil perekrutan calon penumpang," ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan pembelaan yang diajukan, uang tersebut berasal dari bantuan hidup yang diterima keluarga kliennya sebagai pengungsi melalui organisasi internasional.

Albert menyebut bantuan itu terdiri dari sekitar Rp1.750.000 per bulan untuk orang dewasa serta tunjangan anak sekitar Rp800.000, sehingga total bantuan keluarga mencapai sekitar Rp4,3 juta setiap bulan dan dikumpulkan untuk kebutuhan hidup.

Selain itu, Albert mengatakan pihaknya juga telah menguraikan dalam persidangan bahwa dana lebih dari Rp170 juta yang sempat menjadi pembahasan menurut pembela telah diserahkan kepada terdakwa Kamal, sehingga menurut mereka uang yang masih berada pada kliennya bukan berasal dari hasil tindak pidana.

"Kami juga memohon agar majelis mempertimbangkan dampak putusan terhadap status klien kami sebagai pengungsi. Namun majelis menyampaikan hal tersebut bukan menjadi kewenangan pengadilan," katanya.

Albert menilai terdapat perbedaan tingkat keterlibatan masing-masing terdakwa yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam penjatuhan pidana.

"Menurut kami, klien kami tidak pernah merekrut korban, tetapi hukumannya disamakan dengan terdakwa lain. Itu menjadi salah satu poin keberatan kami. Meski demikian, kami tetap menghormati kewenangan majelis hakim," tuturnya.

Dengan putusan tersebut, perkara kini memasuki masa pikir-pikir selama tujuh hari sebelum para terdakwa menentukan apakah menerima putusan atau mengajukan banding sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(erni)

Penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Pemko Binjai dengan pengawalan ketat dari pihak Kepolisian Polsek Binjai Kota. Pelaksanaan perobohan berjalan tertib dan lancar tanpa hambatan berarti.

Kepala Dinas Perkim Pemko Binjai, Plt. Rudi Iskandar Baros, menjelaskan tindakan ini dilakukan menyusul adanya permohonan resmi dari Badan Kelengkapan Masjid (BKM) An Nur. Sebelum dilakukan pembongkaran, pihaknya telah menyalurkan Surat Peringatan ke-3 (SP-3) kepada pemilik bangunan.

"Kita lakukan perobohan atas laporan dan permintaan BKM Masjid An Nur. Sebelum dieksekusi, surat peringatan sudah kita berikan sampai tahap ketiga. Alhamdulillah, pelaksanaan hari ini berjalan lancar," ujar Rudi Iskandar Baros.

Dua bangunan yang dibongkar rencananya hendak dijadikan kios dan kamar mandi, berdiri tepat di area halaman serta di depan pintu utama masjid. Keberadaannya sudah berlangsung sekitar dua tahun dan dinilai mengganggu fungsi serta keindahan tempat ibadah.

Warga Kota Binjai, Eddy Aswari, menyambut baik langkah tegas Pemko Binjai. Ia menilai penertiban ini sangat dinantikan masyarakat setempat.

"Sudah dua tahun bangunan ini berdiri sembarangan. Saya sangat mengapresiasi sikap tegas Pemko Binjai beserta jajarannya. Tindakan ini tepat dan benar-benar diinginkan warga," ungkap Eddy.

Sementara itu, BKM Masjid An Nur, Usman mengatakan terimakasih kepada Pemko Binjai yang melakukan tindakan perobohan atas bangunan liar di halaman Masjid An-Nur.

Dengan dibongkarnya bangunan liar tersebut, kawasan halaman Masjid An Nur kini kembali bersih, luas, dan dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan jamaah serta kegiatan keagamaan. Pemerintah Kota Binjai menegaskan akan terus melakukan pengawasan agar tidak ada lagi bangunan yang didirikan tanpa izin di lahan umum maupun fasilitas ibadah. ( Oji )

Monitoring dilakukan Staf Ahli Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Deli Serdang, Misran Sihaloho, bersama PT Pupuk Indonesia dengan mengunjungi sejumlah penyalur, yakni UD Rasta Tani di Desa Kuta Tengah, UD Armay di Desa Namo Mbelin, dan UD Tani Makmur di Desa Gunung Kelawas.

Di UD Rasta Tani, alokasi pupuk bersubsidi dalam satu tahun tercatat 58 ton urea dan 64 ton NPK.

Hingga saat monitoring, realisasi penyaluran mencapai 39 ton urea dan 40 ton NPK atau sekitar 70 persen dari alokasi.

Menurut Misran, belum maksimalnya serapan antara lain karena masih terdapat petani yang belum melakukan penebusan meskipun pupuk telah tersedia. Kondisi tersebut akan ditindaklanjuti dengan pengecekan langsung oleh tim penyuluh untuk mengetahui kendala yang dihadapi petani.

"Penyalurannya sudah cukup bagus, sekitar 70 persen. Kendalanya masih ada beberapa petani yang belum melakukn penebusan. Saat ini sedang dilakukan pengecekan data untuk mengetahui jumlah petani yang belum menebus," ujar Misran.

Selain persoalan penebusan, monitoring juga menemukan kebutuhan tambahan pupuk NPK. Di UD Rasta Tani maupun UD Armay, kebutuhan NPK menjadi salah satu hal yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan PT Pupuk Indonesia.

Di UD Armay, Desa Namo Mbelin, alokasi tahunan mencapai 154 ton urea dan 176 ton NPK. Realisasi penyaluran masing-masing sebanyak 108 ton urea dan 111 ton NPK.

Penyaluran di lokasi tersebut berjalan tanpa kendala berarti, namun kebutuhan tambahan NPK perlu dikoordinasikan untuk menjaga ketersediaannya bagi petani.

"Tidak ada masalah yang ditemukan di UD Armay. Hanya saja, perlu penambahan alokasi pupuk NPK. Hal ini diharapkan dapat dikoordinasikan oleh Gapoktan UD Armay bersama PT Pupuk Indonesia untuk memastikan ketersediaannya," kata Misran.

Sementara itu, di UD Tani Makmur, Desa Gunung Kelawas, ketersediaan pupuk dinilai cukup baik dan sebagian besar telah terserap. Namun, masih terdapat petani yang belum melakukan penebusan. "Nanti akan kita datangi melalui tim penyuluh untuk mengetahui apa kendalanya," ujar Misran.

Ia menegaskan, pengecekan langsung diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi petani, termasuk penyebab belum dilakukannya penebusan pupuk. Hasil pengecekan tersebut selanjutnya menjadi bahan evaluasi dan koordinasi dalam pengelolaan penyaluran pupuk bersubsidi.

Dari sisi harga, penyaluran di UD Rasta Tani dan UD Armay tercatat sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp90.000 per goni untuk pupuk urea dan Rp92.000 per goni untuk pupuk NPK.

Account Executive (AE) Wilayah Sumatera Utara I PT Pupuk Indonesia, Ahmad Dalfin, mengatakan monitoring bersama Pemkab Deli Serdang juga penting untuk mencocokkan data penyaluran dengan kondisi faktual di lapangan.

"Monitoring ini menjadi langkah yang baik untuk memastikan ketersediaan pupuk di tingkat UD dan Gapoktan. Kami juga melakukan pendataan terkait penyaluran dan penggunaan pupuk selama satu tahun agar saat menginput data ke aplikasi e-Verval tidak terjadi kendala dan datanya sesuai dengan fakta di lapangan," ujar Ahmad.

Hasil monitoring selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui pengecekan petani yang belum menebus pupuk serta koordinasi kebutuhan tambahan NPK. Langkah ini diharapkan dapat membantu menyesuaikan ketersediaan pupuk dengan kebutuhan riil petani sekaligus mendukung kelancaran distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Namorambe.(drt)

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Sosialisasi Antikorupsi di lingkungan Pemkab Deli Serdang yang digelar di Graha Bhinneka Perkasa Jaya, Rabu (23/9/2026). Kegiatan yang digagas oleh Inspektorat Deli Serdang ini dirangkai dengan penandatanganan pakta integritas oleh pimpinan perangkat daerah dan para camat se-Kabupaten Deli Serdang.

Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, menegaskan agar seluruh aparatur menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia juga meminta Inspektorat memperkuat pengawasan terhadap setiap pekerjaan yang dilaksanakan perangkat daerah.

"Saya sudah minta Inspektur melakukan pendalaman kepada seluruh OPD terhadap seluruh pekerjaan. Kalau ada yang terindikasi bermasalah, kita bisa segera putus dan tindak lanjuti," tegasnya.

Bupati juga meminta para pimpinan perangkat daerah membangun komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan dalam pelaksanaan pemerintahan. Selain itu, Pemkab Deli Serdang telah meminta pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses perubahan rencana tata ruang wilayah.

"Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Kejaksaan atas pendampingan yang dilakukan kepada Badan Pendapatan Daerah sepanjang tahun 2026 ini. Berkat pendampingan yang dilakukan, capaian pajak yang luar biasa," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Cabang Deli Serdang, Sapta Putra, menyampaikan bahwa integritas merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Integritas menjadi dasar bagi aparatur dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan serta memastikan setiap kebijakan dan pekerjaan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia juga menyampaikan, instrumen yang dimiliki Kejaksaan dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memperkuat kepatuhan hukum dalam pelaksanaan pemerintahan.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Satgasus Tipikor Mabes Polri, Yudi Purnomo, dan Kasi Pidsus Kejari Deli Serdang.. ( drt)

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, Wakil Bupati Lom Lom Suwondo SS, Ketua TP PKK Kabupaten Deli Serdang Jelita Asriludin Tambunan, jajaran pemerintah daerah, serta perangkat daerah terkait.

Bupati menyampaikan, pembangunan Alun-Alun Kecamatan Pagar Merbau menjadi bagian dari pengembangan kawasan yang diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

"Di sini akan menjadi sentral pembangunan Pagar Merbau. Mudah-mudahan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat," ujarnya.

Selain alun-alun, pengembangan kawasan Pagar Merbau juga mencakup hutan kota, minicross, SMA Negeri, TPS 3R, UMKM Center, pelebaran jalan, tugu, serta rencana pembangunan lapangan voli.

Bupati berharap alun-alun nantinya tidak hanya menjadi ruang terbuka publik, tetapi juga menjadi sentral ekonomi baru dan tempat masyarakat berkumpul.

Sementara itu, saat menyapa jajaran Kecamatan Sibiru-Biru secara virtual, Wakil Bupati, Lom Lom Suwondo, meminta camat dan jajaran melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan alun-alun agar berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Lakukan pengawasan agar pembangunan alun-alun ini bisa berjalan lancar dan nantinya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," kata Lom Lom. ( Drt)

Dalam kesempatan tersebut, Camat Medan Selayang, Muhammad Husnul Hafiz Rambe, S.STP., M.AP., memaparkan secara komprehensif berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya. Mulai dari profil dan kondisi wilayah, kualitas pelayanan kepada masyarakat, capaian program, hingga berbagai inovasi yang telah dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Tidak hanya aspek pemerintahan, pemaparan juga diperkuat dengan peran aktif Tim Penggerak PKK Kecamatan Medan Selayang. Ketua TP PKK Kecamatan Medan Selayang, Ny. Syamsiah Hafiz Rambe, menyampaikan berbagai program dan kegiatan PKK, khususnya dalam mendukung pemberdayaan keluarga, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan partisipasi masyarakat di tingkat kelurahan.

Pemaparan tersebut mendapat perhatian dari tim penilai yang terdiri atas lebih dari 20 perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Setelah pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan pendalaman terhadap berbagai program, inovasi, serta capaian yang telah dilaksanakan Kecamatan Medan Selayang.

Penilaian tersebut juga mendapat dukungan dari berbagai unsur dan mitra kerja di wilayah Kecamatan Medan Selayang. Di antaranya para lurah se-Kecamatan Medan Selayang, Ketua PKK Kelurahan, pejabat struktural, PLKB Kecamatan Medan Selayang, penyuluh pertanian, Kepala Puskesmas PB Selayang II, Kepala KUA PB Selayang II, Ketua MUI, tokoh agama, LPM, Karang Taruna, tokoh pemuda, Kepala UPT6 Bapenda Kota Medan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Babinpotdirga, Wakapolsek Sunggal, Ketua KONI, hingga perwakilan Kementerian Sosial.

Keterlibatan lintas sektor tersebut menjadi gambaran kuatnya semangat kolaborasi yang dibangun Kecamatan Medan Selayang. Sinergi antara pemerintah, unsur kewilayahan, lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, pemuda, serta berbagai mitra pelayanan menjadi bagian penting dalam mendorong pemerintahan yang semakin dekat dengan masyarakat.

Melalui momentum Penilaian Kecamatan Terbaik Tingkat Kota Medan Tahun 2026 ini, Kecamatan Medan Selayang menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi. Bukan sekadar mengejar capaian dalam sebuah penilaian, tetapi menjadikan evaluasi sebagai momentum untuk memperkuat kualitas pelayanan dan menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Dengan semangat kolaborasi dan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan warga, Kecamatan Medan Selayang terus bergerak mewujudkan pemerintahan yang profesional, inovatif, responsif, dan semakin dekat dengan masyarakat. (ATN)

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Panglima Komando Sektor I Medan, Marsma TNI Imam Subekti. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat, penuh keakraban, sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan hubungan kelembagaan antara Pemerintah Kota Medan melalui Dinas SDABMBK dengan jajaran TNI Angkatan Udara.

Khairul Azmi menyampaikan bahwa silaturahmi menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi yang harmonis antarlembaga. Menurutnya, hubungan yang baik akan menjadi fondasi dalam menciptakan sinergi dan kolaborasi untuk mendukung kepentingan bersama.

"Silaturahmi ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan sekaligus membangun komunikasi yang semakin baik. Kami berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus dipelihara dan diperkuat," ujar Khairul Azmi.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Medan melalui Dinas SDABMBK senantiasa terbuka untuk membangun koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk jajaran TNI Angkatan Udara, khususnya dalam mendukung kelancaran berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Pertemuan tersebut juga mencerminkan pentingnya membangun hubungan kelembagaan yang solid melalui komunikasi, koordinasi, dan semangat kebersamaan.

Dengan terjalinnya komunikasi yang semakin erat, diharapkan hubungan baik antara Pemerintah Kota Medan dan jajaran TNI Angkatan Udara dapat terus terjaga serta memberikan kontribusi positif dalam mendukung berbagai kepentingan bersama dan pembangunan Kota Medan.

(ATN)

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DWP Dinas SDABMBK Kota Medan, Ny. Reni Khairul Azmi. Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan menjadi ruang bagi pengurus untuk menyatukan gagasan serta menyusun langkah organisasi secara lebih terarah.

Dalam pertemuan itu, pengurus DWP membahas sejumlah agenda dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan. Pembahasan dilakukan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, keterlibatan anggota, serta manfaat yang diharapkan dapat diberikan melalui setiap program.

Ny. Reni Khairul Azmi menekankan pentingnya perencanaan yang matang, terarah, dan terkoordinasi agar seluruh program kerja dapat terlaksana secara optimal.

Menurutnya, DWP bukan hanya menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan antaranggota, tetapi juga memiliki peran dalam mendukung berbagai kegiatan positif yang memberikan manfaat bagi keluarga anggota maupun masyarakat.

"Setiap program perlu kita persiapkan dengan baik, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan terarah dan memberikan manfaat. Yang terpenting adalah kebersamaan, kekompakan dan partisipasi seluruh anggota," ujar Ny. Reni.(ATN)

Dalam peninjauan tersebut, Zakiyuddin didampingi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan, John Ester Lase. Keduanya melihat secara langsung sejumlah fasilitas dan kondisi lingkungan MIC, sekaligus memastikan seluruh bagian kawasan tersebut tetap terawat dengan baik.

Zakiyuddin menegaskan, pihak kontraktor harus tetap menjalankan tanggung jawab pemeliharaan terhadap seluruh fasilitas MIC sesuai ketentuan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut berlangsung hingga berakhirnya masa pemeliharaan pada Maret 2027.

Menurutnya, keberadaan MIC sebagai salah satu fasilitas penting di Kota Medan harus didukung dengan kondisi lingkungan dan bangunan yang terjaga, bersih, nyaman, serta layak digunakan masyarakat.

Sejumlah hal menjadi perhatian dalam peninjauan tersebut, mulai dari penataan halaman, kebersihan gedung, perawatan kolam, hingga pemasangan ambal. Berbagai catatan di lapangan tersebut diharapkan segera ditindaklanjuti sehingga kualitas dan kenyamanan fasilitas MIC tetap terjaga.

"Selama masa pemeliharaan masihll00ll berjalan, pihak kontraktor harus memastikan seluruh fasilitas dirawat dan diperhatikan dengan baik. Jangan sampai ada bagian yang dibiarkan begitu saja," tegas Zakiyuddin.

Ia juga meminta perangkat daerah terkait untuk terus melakukan pengawasan dan memastikan setiap pekerjaan pemeliharaan berjalan sesuai ketentuan.

Peninjauan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Medan dalam memastikan fasilitas publik yang telah dibangun dapat memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat.

Pemko Medan berkomitmen menjaga keberadaan MIC agar tidak hanya menjadi fasilitas yang representatif, tetapi juga senantiasa berada dalam kondisi terawat, bersih dan nyaman sehingga dapat mendukung berbagai aktivitas keagamaan serta kegiatan masyarakat di Kota Medan.(ATN)

Saksi pertama yang diperiksa adalah Prima, Engineer PT Hutama Karya (HK). Ia menerangkan pelaksanaan pekerjaan jembatan segmen 2 dan 3 mengacu pada dokumen tender dan Detail Engineering Design (DED). Namun ia mengaku tidak mengikuti proses tender proyek.

Ketika ditanya mengenai perbedaan antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan serta siapa yang bertanggung jawab, Prima mengaku tidak mengetahui.

Engineer PT Hutama Karya (HK) Prima. (Raden Armand).

"PPK melakukan pengawasan rutin dan sempat ada mediasi terkait permintaan mengejar ketertinggalan progres pekerjaan,"ujarnya.

Terkait struktur pelaksana, Prima menyebut Gusnav sebagai project manager yang bertanggung jawab dan dibantu Prajapati Utomo yang lebih sering hadir langsung di lapangan. Ia juga membenarkan adanya teguran dari PPK soal kehadiran project manager, namun dari tiga surat teguran yang ditanyakan penasihat hukum, ia hanya mengingat satu.

"Jika personel pelaksana tidak berada di lokasi, PPK dapat memberikan teguran. Namun terkait kewenangan PPK untuk melakukan pemutusan kontrak, saya tidak mengetahui secara pasti,"katanya.

Saksi kedua adalah I Yoman Enda selaku Ketua KSO. Ia menerangkan mekanisme pencairan anggaran proyek hingga 15 termin yang harus melalui verifikasi dan persetujuan kepala proyek, yakni Prajapati Utomo. Dokumen yang dibutuhkan antara lain progres, laporan mingguan dan bulanan, faktur, serta kontrak sebagai lampiran.

Saat ditanya soal waktu pencairan termin pertama dan kedua, Yoman mengaku tidak membawa data pendukung.

"Serah terima pertama pekerjaan dilakukan 23 Januari 2024 dengan progres 100 persen, dan Final Hand Over (FHO) pada 30 April 2025, setelah itu masih ada masa pemeliharaan,"ungkapnya

Yoman mengungkap adanya potensi kerugian sekitar Rp13 miliar sehingga pihaknya secara sukarela menitipkan uang Rp13 miliar melalui bagian legal. Ketika majelis hakim menanyakan apakah penitipan uang itu berkaitan dengan terdakwa, Yoman menegaskan tidak ada kaitannya.

Usai persidangan, Penasihat Hukum terdakwa dari Hotma Sitompul Law Firm, Philipus Sitepu SH MH didampingi Donny Manullang SH dan Mulyadi SH, menilai keterangan para saksi justru menguatkan pembelaan.

"Saksi Prima sebagai engineer yang mengetahui kondisi lapangan menegaskan tidak ada kekurangan mutu maupun volume pekerjaan. Menurutnya, pekerjaan telah melalui tahapan pemeriksaan berjenjang, termasuk koreksi dan pengujian laboratorium,"ujarnya.

Terkait uang muka yang diterima HK BM KSO yang disebut JPU tanpa rincian, Philipus menyebut Yoman telah menjelaskan ada rincian penggunaannya sesuai progres.

"Soal subkontrak, para saksi menyebut pekerjaan yang disubkontrakkan adalah pekerjaan khusus yang boleh disubkonkan, bukan pekerjaan utama, dan terdakwa tetap melakukan teguran jika ada perubahan personel,"katanya.

Soal penitipan uang Rp13 miliar, Philipus menyebut uang itu dikembalikan oleh pihak HK dan tidak berkaitan dengan terdakwa Enda Simakasura. Ia juga mempertanyakan dasar perhitungan potensi kerugian yang menurut Yoman hanya berdasarkan informasi dari jaksa tanpa perhitungan rinci.

"Semua saksi yang dihadirkan JPU keterangannya konsisten mengenai kualitas, volume, tahapan pekerjaan, hingga proses serah terima yang sudah sesuai prosedur," ujarnya.

Atas fakta itu, pihaknya meyakini terdakwa tidak bersalah dan meminta majelis hakim menjatuhkan putusan bebas. Sidang akan kembali digelar Jumat (25/9/2026) dengan agenda pemeriksaan ahli struktur sipil dan ahli pengadaan barang dan jasa (PBJ) dari JPU. (Den)

Koordinator AKDA Liston Hutajulu menyebut seharusnya persoalan yang timbul akibat dualisme kepengurusan yayasan hingga rektor UDA tidak mengorbankan mahasiswa.

"Sangat kita sesalkan sekali. Toh, soal administrasi keuangan itu kan masalah internal kepengurusan yayasan lama dan baru. Soal kemana mahasiswa telah membayarkan uang kuliah saat itu, harusnya yayasan baru langsung pertanyakan ke yayasan lama. Jangan pula mahasiswa yang jadi korban," katanya kepada wartawan, Rabu (23/9/2026).

Seharusnya, mahasiswa tidak lagi dilibatkan dalam urusan administrasi keuangan karena status sudah lulus.

"Ketua YPDA diminta tidak mempersulit mahasiswa yang sudah berstatus alumni, karena alumni bisa menjadi orang yang akan membangkitkan Universitas Darma Agung di masa depan," katanya yang juga Alumni Fakultas Teknik UDA.

Secara akademik, mahasiswa telah menyelesaikan kewajiban mereka kepada pihak kampus dengan membayar uang kuliah dan administrasi lainnya.

"Jadi soal kemana uang kuliah itu dibayarkan, kan jelas yakni kepada pihak kampus. Lalu, kampus harusnya memberikan hak mahasiswa baik itu transkrip nilai maupun ijazah. Jangan ada lagi alasan karena tidak membayar di pihak baru lantas mahasiswa tidak bisa mendapatkan hak mereka. Sementara Pembina di yayasan lama maupun baru tetap sama yaitu Pak Richard Elias Pardede," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, YPDA selaku badan pengelola UDA yang saat ini dipimpin Hana Nelsri Kaban harusnya meminta pertanggungjawaban keuangan dari Yayasan Partahi Siregar.

Ia menjelaskan bahwa mahasiswa yang sudah lulus mengeluhkan tidak adanya transkrip nilai dan sebagian ijazahnya ditahan dan mengaku telah membayar uang kuliah ke yayasan lama melalui Rektorat yang dipimpin Dr. Ir. Lilis S. Gultom.

"Dan pembayaran itu bisa dibuktikan dengan kwitansi pembayaran uang kuliah itu. Jadi, harusnya jangan ada lagi penahanan baik itu transkrip nilai maupun ijazah mahasiswa. Saya rasa tidaklah sulit bagi yayasan baru untuk meminta laporan keuangan dari yayasan lama. Sebab, dalam susunan pengurus di yayasan lama yang saya ketahui nama Richard Elias Pardede adalah Pembina di yayasan itu juga," pungkasnya.

Rektor UDA versi Partahi Siregar, Dr Lilis S Gultom telah menyerahkan data soft copy mahasiswa yang mau tamat mulai bulan Maret sampai April ke Lldikti 1 dan hal itu sudah dituangkan dalam hasil Notula yang dilakukan tanggal 30 Maret 2026.

Terkait masalah uang kuliah dan administrasi lainnya yang telah dibayarkan mahasiswa ke Rektorat yang dipimpin Dr. Lilis S.Gultom saat itu, akan dilaporkan dan disampaikan kepada yayasan Partahi Siregar.

Pada butir kesepakatan dalam notula rapat, juga tertulis bahwa mahasiswa yang sudah melaksanakan sidang meja hijau, tidak lagi dilaksanakan sidang meja hijau ulang dan tidak dikutip biaya di luar ketentuan LLDIKTI Wilayah I Sumut.

Butir lainnya, bagi yang sudah layak wisuda, bisa diproses ke proses wisuda sebagaimana yang selayaknya, begitu juga terkait ijazah tidak boleh dipersulit.

"Itu sebabnya, mahasiswa diberikan status lulus dan Penomoran Ijazah Nasional (PIN) serta sebagian besar diwisuda oleh yayasan baru. Kok, yang sudah diluluskan dan diwisuda, dipersulit lagi dengan urusan yang sudah selesai di bulan September tahun 2025," katanya. (Den)

Pemusnahan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan sekaligus untuk melengkapi administrasi sebelum perkara dilimpahkan kepada pihak kejaksaan.

"Pemusnahan barang bukti harus dilaksanakan, salah satu tujuannya agar barang bukti tersebut tidak disalahgunakan," terang AKBP Hannry, Rabu (23/09/2026).

Untuk memastikan proses pemusnahan berjalan transparan dan sesuai ketentuan, kegiatan tersebut disaksikan sejumlah pihak terkait, mulai dari Pengadilan, Kejaksaan hingga pengawasan internal dari Propam.

"Kita memastikan barang bukti yang ada hari ini betul-betul kita musnahkan dengan benar," tegasnya.

Barang bukti yang dimusnahkan adalah 370,62 gram sabu, 90 butir pil ekstasi dengan cara direbus menggunakan kompor gas, dan 17,468 gram ganja di musnahkan dengan cara dibakar. Cara tersebut dilakukan agar narkotika tidak dapat digunakan kembali.

Sebelum dimusnahkan, barang bukti terlebih dahulu diperiksa kandungannya oleh Tim Bidlabfor Polda Sumut untuk memastikan jenis dan kandungan narkotika yang akan dihancurkan.

"Selanjutnya, hasil penghancuran tersebut dimasukkan ke dalam limbah pembuangan sesuai prosedur," kata AKBP Hannry.

AKBP Hannry menambahkan, seluruh tahapan pemusnahan dilakukan bersama pihak terkait untuk memastikan proses berlangsung secara transparan, sesuai prosedur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Selain memberikan kepastian hukum terhadap barang bukti hasil pengungkapan perkara, pemusnahan juga menjadi upaya mencegah narkotika kembali beredar dan membahayakan masyarakat,"Ucap AKBP Hannry.

Melalui keberhasilan pengungkapan dan pemusnahan ini, Polres Langkat mengestimasikan telah berhasil menyelamatkan sekitar 54.457 jiwa masyarakat dari bahaya narkotika.

Pemusnahan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polres Langkat dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Langkat.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi implementasi program Polisi Langkat Garuda Ksatria yang diinisiasi Kapolres Langkat dengan semangat, "Gagah Berani untuk Dicintai Masyarakat, Kuat, Sadar Aturan, Taat, Responsibility, Inovatif, dan Aman."

Melalui semangat, "Satu Langkah, Satu Hati untuk Langkat yang Aman dan Damai," Polres Langkat terus berkomitmen menghadirkan pelayanan kepolisian yang humanis, responsif dan dekat dengan masyarakat.(QQ)

Kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi masuknya barang-barang terlarang sekaligus mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas.

Rangkaian kegiatan diawali dengan apel gabungan yang dipimpin Kalapas Kelas IIA Pematangsiantar. Apel tersebut sekaligus menjadi sarana pengecekan kesiapan personel serta penyampaian arahan dan teknis pelaksanaan razia.

Usai apel, petugas gabungan bergerak melakukan pemeriksaan terhadap kamar hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Dalam kegiatan tersebut, Personel Kompi 2 Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Sumut turut melaksanakan pengamanan dan mendukung kelancaran seluruh rangkaian razia.

Danki 2 Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Sumut, AKP Rafles Rury Carera Manurung, S.Tr.K., S.I.K., mengatakan bahwa keterlibatan Brimob merupakan bagian dari sinergi bersama dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas.

"Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antarinstansi dalam mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif. Personel Brimob siap mendukung pelaksanaan kegiatan bersama, khususnya dalam upaya mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban," ujar AKP Rafles, seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Surat kabar garuda pos yang terlihat POSMETRO MEDAN, Rabu 23 September 2026.

Dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan narkotika maupun telepon genggam di dalam kamar hunian. Namun, ditemukan sejumlah barang yang tidak diperbolehkan berada di dalam kamar, di antaranya sendok berbahan logam, parfum, pengharum ruangan, serta beberapa barang lainnya.

Barang-barang hasil razia kemudian diamankan untuk dilakukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan juga dilanjutkan dengan penyampaian hasil pelaksanaan razia serta pemusnahan barang hasil temuan sesuai prosedur.

Razia gabungan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat pengawasan di lingkungan pemasyarakatan. Tidak hanya mengedepankan tindakan, kegiatan tersebut juga menjadi langkah pencegahan agar potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi sejak dini.

Sinergi antara Brimob Sumut, Lapas, TNI, Polri, BNN, dan instansi terkait diharapkan terus terjaga dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan kondusif.

Satuan Brimob Polda Sumut akan terus hadir dan mendukung setiap upaya bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban sebagai wujud pengabdian Brimob untuk Nusa dan Bangsa.***

Kepala Kantor Wilayah Kemenag Sumut H. Ahmad Qosbi, S.Ag MM menyambut baik kerjasama MoU ini." Hari ini dilakukan penandatanganan MoU dengan MUI terkait pembinaan umat, pelaksanaan seni budaya Islam di lingkungan Pesantren dan Madrasah. Selanjutnya kita akan berkolaborasi dalam pelaksanaan dakwah-dakwah juga siar Islam di Madrasah dan Pondok Pesantren". Dia juga menekankan upaya sinergi dalam menciptakan siswa dan santri yang berkarakter dan memiliki Akhlakul Karimah baik di lingkungan Madrasah dan Pondok Pesantren.

Ketua MUI Provinsi Sumut, Dr. H. Maratua Simanjuntak menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya sinergi dan kerjasama ini. " Tahun ini anggaran yang diterima oleh MUI Provinsi Sumut berkurang dari tahun sebelumnya, hal ini membuat MUI memiliki komitmen kemandirian, kita yakin bahwa kegiatan pembinaan umat harus terus berjalan di Sumatera Utara, walaupun anggaran terbatas, namun dengan bantuan para muhsinin dan sinergi juga kolaborasi dengan banyak pihak, program program pembinaan terus dapat berjalan, kolaborasi bersama Kanwil KementerianAgama semoga membawa banyak manfaat bagi umat Islam di Sumatera Utara", jelas Maratua

Penguatan pembinaan keagamaan, seni budaya Islam dan pengembangan keumatan berupa bimbingan akhlakul Karimah, pengembangan dan pembinaan seni budaya Islam, penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya, peneltian dan pengkajian, penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, pertukaran data dan informasi dan sumber daya lainnnya yang mendukung pelaksanaan program bersama.

Kakanwil mengatakan bahwa melalui kolaborasi dan sinergi ini akan merekatkan hubungan antar Lembaga hingga ke Kabupaten/ Kota. Kanwil Kementerian Agama berkomitmen untuk terus melakukan penguatan pembinaan dan pelayanan keagamaan di tengah tengah masyarakat bersama banyak Lembaga salah satunya MUI Provinsi Sumatera Utara.(hkm)

Pembukaan OMC Tahap II dilaksanakan di Terminal II BMKG Silangit, Senin (21/9/2026), dengan melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Perum Jasa Tirta I (PJT I), PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), serta sejumlah pemangku kepentingan di kawasan Danau Toba.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Samosir Sarimpol Simanihuruk dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir Immanuel TP Sitanggang, bersama Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Kepala Pelaksana BPBD kabupaten se-Kawasan Danau Toba, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas II Bandara Silangit, serta tim pelaksana OMC dan sejumlah mitra terkait.

OMC Tahap II--seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Pemerintah kabupaten samosir yang terlihat POSMETRO MEDAN, Rabu 23 September 2026-- dijadwalkan berlangsung selama 25 hari, mulai 21 September hingga 15 Oktober 2026, dengan sasaran operasi meliputi wilayah perairan Danau Toba dan DTA Danau Toba. Operasi tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan potensi hujan guna mendukung ketersediaan air di kawasan Toba dan sekitarnya.

VP Regional II Perum Jasa Tirta I M. Luckmanul Chakim mengatakan, pelaksanaan OMC menjadi salah satu langkah menghadapi kondisi kekeringan yang terjadi di Indonesia dan dipengaruhi fenomena El Nino. Menurutnya, upaya menjaga ketersediaan air memiliki keterkaitan erat dengan ketahanan pangan dan energi.

"Tujuan dari OMC ini adalah mendukung ketahanan air dan ketahanan pangan, dan tidak lupa mendukung ketahanan energi yang pada ujungnya nanti mendukung pertumbuhan industri hilirisasi program pemerintah," ujar M. Luckmanul Chakim.

Sementara itu, Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG Budi Harsoyo menjelaskan, pelaksanaan OMC dilakukan dengan mempertimbangkan prediksi kondisi iklim dan cuaca yang telah disusun BMKG. Sejak awal tahun, BMKG telah mengantisipasi adanya fenomena El Nino dengan intensitas yang cukup kuat sehingga diperlukan langkah untuk menjaga ketersediaan air, khususnya pada wilayah yang memiliki ketergantungan terhadap sumber daya air Danau Toba.

Menurut Budi, pelaksanaan OMC sebelumnya pada April lalu telah memberikan tambahan air yang cukup signifikan. Untuk pelaksanaan tahap kedua, BMKG akan kembali mengoptimalkan kondisi atmosfer dan potensi pertumbuhan awan yang dapat disemai sesuai dengan perkembangan cuaca di lapangan.

"Pelaksanaan OMC tidak hanya menjadi kerja sama antara PJT I dan BMKG, tetapi juga membutuhkan kolaborasi semua pihak. Apabila ada daerah yang mengalami kekeringan, informasi tersebut dapat disampaikan sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas operasi," kata Budi.

Ia berharap upaya bersama tersebut dapat berjalan optimal sehingga ketersediaan air baku, khususnya di wilayah Toba dan sekitarnya, dapat tetap terjaga.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Samosir Sarimpol Simanihuruk menyambut baik pelaksanaan OMC Tahap II sebagai bagian dari upaya mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan di kawasan Danau Toba. Menurutnya, menjaga ketersediaan air bukan hanya menjadi kepentingan sektor tertentu, tetapi berkaitan langsung dengan keberlangsungan aktivitas masyarakat dan lingkungan di kawasan Danau Toba.

"Kami mendukung pelaksanaan OMC ini sebagai salah satu bentuk ikhtiar bersama dalam menjaga ketersediaan air dan mengantisipasi dampak kondisi cuaca yang berpotensi menimbulkan kekeringan. BPBD Samosir siap mendukung koordinasi dan penyampaian informasi kondisi di lapangan, sehingga langkah-langkah mitigasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan terpadu," kata Sarimpol.

Ia menambahkan, penanganan risiko bencana maupun dampak perubahan kondisi cuaca membutuhkan sinergi seluruh pihak. Karena itu, BPBD Kabupaten Samosir terus mendorong koordinasi dengan perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, serta instansi terkait dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi dampak kondisi cuaca ekstrem maupun kekeringan.

Dari sisi pengelolaan sumber daya air, Direktur Operasional Perum Jasa Tirta I Milfan Rantawi menyampaikan bahwa OMC yang dilaksanakan bersama BMKG menyasar DTA Danau Toba dan wilayah perairannya. Operasi tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan potensi hujan sekaligus menjaga ketersediaan air dan elevasi Danau Toba pada kisaran 902,04 meter.

Sementara itu, perwakilan manajemen PT INALUM menyampaikan bahwa ketersediaan air memiliki peran penting, baik bagi kebutuhan masyarakat dan sektor pertanian maupun bagi keberlangsungan kegiatan produksi dan energi. Karena itu, OMC dipandang sebagai salah satu ikhtiar bersama untuk mengoptimalkan potensi hujan dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan dan keberlanjutan Danau Toba.

Menurutnya, tantangan ketersediaan air tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Upaya mendatangkan hujan melalui OMC diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung kebutuhan air untuk berbagai sektor yang bergantung pada Danau Toba.

Pelaksanaan OMC Tahap II menjadi bagian dari langkah kolaboratif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air Danau Toba di tengah kondisi iklim yang berpotensi meningkatkan risiko kekeringan. Optimalisasi potensi hujan diharapkan dapat memperkuat ketahanan air sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat, pertanian, energi dan aktivitas ekonomi di kawasan Toba dan sekitarnya.

Bagi Pemerintah Kabupaten Samosir, keterlibatan dalam koordinasi pelaksanaan OMC menjadi bagian penting mengingat wilayah Samosir berada di kawasan Danau Toba dan memiliki keterkaitan langsung dengan keberlangsungan ekosistem serta pemanfaatan sumber daya air danau.

Melalui sinergi pemerintah daerah, BMKG, Perum Jasa Tirta I, INALUM, BPBD, serta seluruh pemangku kepentingan, pelaksanaan OMC diharapkan tidak hanya menjadi langkah teknis menghadapi kondisi kekeringan, tetapi juga memperkuat upaya bersama dalam menjaga Danau Toba sebagai sumber daya strategis yang keberlanjutannya penting bagi masyarakat saat ini dan generasi mendatang.***

Pemusnahan berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Rabu (23/9/2026), dan dihadiri Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Labuhanbatu.

Dari ratusan perkara tersebut, barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 2.579,83 gram sabu, 156,7 gram ganja dan 106,2 gram ekstasi.

Tak hanya narkotika, Kejari Labuhanbatu juga memusnahkan berbagai barang bukti lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana, di antaranya telepon seluler, timbangan elektronik, senjata api dan senjata tajam.

Besarnya jumlah perkara dan narkotika yang dimusnahkan menjadi gambaran bahwa penanganan tindak pidana narkotika masih menjadi salah satu pekerjaan besar aparat penegak hukum di wilayah Labuhanbatu.

Pemusnahan dilakukan secara bersama-sama oleh unsur Forkopimda dan aparat penegak hukum.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Labuhanbatu Maya Hasmita, Kajari Labuhanbatu Jeffry Paultje Maukar, Ketua DPRD Labuhanbatu Arjan Apriandi Ritonga, Dandim 0209/LB yang diwakili Mayor Inf D.W. Aritonang, serta Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat yang diwakili Hendra Gunawan Silitonga.

Turut hadir Pj. Sekda Labuhanbatu Abdi Jaya Pohan, Ketua MUI Labuhanbatu Drs. H Abdul Hamid Zahid, Kepala BNN Labuhanbatu Utara Muhammad Hendro, jajaran PJU Polres Labuhanbatu dan Kejari Labuhanbatu, Ketua PWI Erni Manja Hasibuan, serta insan pers.

Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya, menyampaikan bahwa keterlibatan Polri dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari sinergi bersama aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam memastikan proses penanganan barang bukti berjalan sesuai ketentuan.

"Pemusnahan barang bukti ini menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum sekaligus menunjukkan komitmen bersama dalam memberantas peredaran narkotika dan berbagai tindak pidana lainnya. Sinergi antarinstansi akan terus diperkuat demi menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Labuhanbatu," ujar Kapolres.

Polres Labuhanbatu berkomitmen untuk terus mendukung proses penegakan hukum secara profesional, transparan dan berkelanjutan, serta memperkuat sinergi dengan seluruh unsur terkait dalam mewujudkan Polri Untuk Masyarakat. (BS)