Penangkapan itu berlangsung pada Selasa (15/9/2026) malam sekitar pukul 22.00 WIB. Dua tersangka yang diamankan masing-masing berinisial DSS (43), warga Desa Sihorbo, serta RGR (48), warga Desa Pananggahan.

Dari penggeledahan terhadap DSS, petugas menyita barang bukti berupa satu bungkus narkotika jenis ganja berlapis plastik hijau dengan berat bruto 73,55 gram serta satu unit ponsel.

Berdasarkan hasil interogasi awal, DSS mengaku memperoleh barang haram tersebut dari tersangka RGR.

Petugas kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap RGR di Dusun III Desa Pananggahan pada pukul 22.10 WIB. Dari saku celana RGR, tim menyita uang tunai sebesar Rp1 juta yang diduga hasil penjualan narkotika.

"Tersangka RGR ini merupakan residivis dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Menurut pengakuannya, pasokan ganja tersebut diperoleh dari seorang pria bermarga Nasution di wilayah Panyabungan," kata Kasat Narkoba-- seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Tapanuli Tengah yang terlihat POSMETRO MEDAN, Jumat 18 September 2026.

Guna proses hukum lebih lanjut, kedua tersangka beserta barang bukti saat ini telah diboyong ke Mapolres Tapanuli Tengah. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.***

Kepala Lapas Binjai Mochamad Mukaffi--seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @seputar binjai reborn yang terlihat POSMETRO MEDAN, Jumat 18 September 2026-- mengapresiasi keterlibatan aparat penegak hukum dalam kegiatan itu.

Menurutnya, razia gabungan menjadi bagian dari upaya memperkuat deteksi dini sekaligus menindaklanjuti arahan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait pengawasan keamanan dan pemberantasan handphone, pungutan liar dan narkoba (Halinar) di lingkungan lapas.

"Dalam pelaksanaan razia gabungan, petugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan terukur terhadap kamar serta lingkungan blok hunian warga binaan," kata Mukaffi, Kamis (17/9/2026).

Tak hanya menyisir kamar hunian, petugas BNNK Binjai juga melakukan tes urine secara acak kepada warga binaan. Mukaffi menyebut, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari deteksi dini untuk mencegah sekaligus mengantisipasi penyalahgunaan n4rk0 di dalam lapas.

"Selain razia, BNNK Binjai juga melaksanakan tes urine secara acak kepada warga binaan," jelasnya.***

Berdasarkan pantauan di lapangan, aksi sosial kali ini dipusatkan di dua lokasi strategis. Titik pertama berada di Kantor DPC GRIB Jaya Kota Medan, Jalan Sei Serayu. Sementara titik kedua dilaksanakan bersama PAC GRIB Jaya Medan Denai di kawasan Menteng yang menyasar jemaah masjid serta para pengguna jalan.

Kepala Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (OKK) DPC GRIB Jaya Kota Medan, Dudi Efni Pasaribu, menegaskan bahwa aksi berbagi ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan program rutin yang telah menjadi identitas organisasi untuk meringankan beban sesama tanpa memandang latar belakang.

"Jumat kali ini menjadi momentum bagi kami untuk konsisten menebar kebaikan. Siapa pun dan dari latar belakang agama apa pun, kami persilakan datang. Kami menyediakan sedikitnya 700 porsi makanan prasmanan di kantor DPC untuk dinikmati warga sekitar, pejalan kaki, hingga jemaah masjid," ujar Dudi di sela-sela kegiatan.

Dudi menambahkan, kelancaran program ini tidak lepas dari koordinasi internal yang solid serta arahan langsung dari Pembina DPC GRIB Jaya Kota Medan, Ferdy Sanjaya Sembiring, didampingi Ketua DPC GRIB Jaya Kota Medan Rudi Ginting dan Bendahara DPC Rio Siahaan.

"Kegiatan ini berjalan sukses berkat dukungan penuh dari Pembina kami, Bapak Ferdy Sanjaya Sembiring, serta Ketua Rudi Ginting. Kami mendoakan semoga beliau berdua senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan, dan kemudahan rezeki agar program bermanfaat ini terus berkelanjutan," ungkapnya.

Di lokasi kantor DPC, ratusan warga tampak antusias menikmati hidangan yang disajikan. Suasana hangat dan kekeluargaan terlihat jelas saat para kader membaur langsung bersama masyarakat.

"Semoga kehadiran GRIB Jaya dapat terus memberi warna positif serta membuktikan bahwa kami hadir sebagai mitra sosial yang peduli terhadap kondisi masyarakat di Kota Medan," pungkas Dudi.

Di lokasi terpisah, Sekretaris DPC GRIB Jaya Kota Medan, Drs. Toyib Marbun, menyampaikan bahwa aksi berbagi berkah ini juga berjalan masif di tingkat basis melalui kerja sama DPC GRIB Jaya Kota Medan dengan PAC GRIB Jaya Medan Denai di bawah kepemimpinan Ketua Maruli Tobing, A.Md.

"Hari ini kami kembali melaksanakan kegiatan Jumat Berkah bersama PAC Medan Denai beserta jajaran ranting. Antusiasme masyarakat dan kader yang hadir sangat luar biasa," jelas Toyib.

Dalam kegiatan di area Menteng tersebut, sasaran pembagian paket makanan difokuskan kepada para jemaah seusai menunaikan ibadah, serta masyarakat dan pengendara yang melintas.

"Sebanyak 300 hingga 500 paket makanan siap santap telah kami salurkan. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Pembina GRIB Jaya Kota Medan, Ferdy Sanjaya Sembiring, serta Ketua Rudi Ginting atas dukungannya. Semoga seluruh kebaikan ini membawa berkah untuk kita semua," tutup Toyib.(Dam)

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Karo bersama sejumlah orang tua siswa yang menyampaikan keluhan serta tuntutan terkait penanganan anak-anak yang diduga mengalami keracunan.

Dalam kunjungan ke BGN pada Senin, 14 September 2026, rombongan Pemerintah Kabupaten Karo dan DPRD Kabupaten Karo turut didampingi anggota DPRD Sumatera Utara serta anggota DPR RI.

Pertemuan koordinasi tersebut dihadiri Wakil Kepala BGN Mayjen Trenggono, Sekretaris Utama BGN Lili Khameliah, serta sejumlah anggota DPR RI, di antaranya Ade Jona Prasetyo, Rapidin Simbolon, dan Olon Tabroni.

Dalam pertemuan itu, BGN memberikan sejumlah tanggapan terkait persoalan yang terjadi. Salah satunya menyangkut perbaikan tata kelola dapur penyedia MBG, terutama pada proses produksi dan distribusi makanan.

BGN juga menyampaikan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karo Sempajaya, Berastagi, telah dikenai penghentian operasional (suspend) dan ditutup secara permanen.

Terkait proses hukum, BGN menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan bukti berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan.

Sementara mengenai biaya pengobatan dan pemulihan korban, BGN memastikan pembiayaannya akan ditanggung oleh pemerintah. Adapun tuntutan kompensasi yang disampaikan para orang tua korban akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Wakil Presiden RI dan Kementerian Keuangan.

Ketua DPRD Kabupaten Karo, Iriani Br Tarigan, saat ditemui wartawan pada Jumat (18/9/2026), mengatakan seluruh aspirasi dan tuntutan yang disampaikan orang tua korban dalam RDP telah diteruskan kepada BGN di tingkat pusat.

"Semua tuntutan dari orang tua korban keracunan MBG saat RDP sudah kami sampaikan kepada BGN pusat dan sudah mendapat jawaban," ujar Iriani.

Menurut Iriani, penanganan kesehatan anak-anak yang terdampak menjadi salah satu fokus BGN. Ia mengatakan biaya penanganan kesehatan korban dipastikan akan ditanggung oleh negara.

"BGN juga akan memperbaiki tata kelola agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Sedangkan terkait kompensasi, BGN akan berkoordinasi dengan Wakil Presiden RI dan Kementerian Keuangan," katanya.

Terpisah, perwakilan Elemen Masyarakat Karo Peduli (EMKAP), Anes Ketaren, mengapresiasi langkah DPRD Kabupaten Karo yang telah menyampaikan aspirasi para orang tua korban kepada BGN.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada DPRD Karo yang telah menyampaikan tuntutan kami kepada BGN. Kami mengapresiasi langkah tersebut," ujar Anes.

Namun, Anes meminta DPRD Kabupaten Karo dan Pemerintah Kabupaten Karo segera mengambil langkah terkait kondisi para korban. Ia juga mendorong agar pemerintah mempertimbangkan penetapan status kejadian luar biasa (KLB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kami kembali mendesak DPRD Karo, Pemerintah Kabupaten Karo, Bupati Karo, dan pihak terkait agar kondisi ini mendapat penanganan serius. Terkait kompensasi, kami berharap pemerintah segera mencari solusi," katanya.(JpG)

Penandatanganan itu dilakukan di hadapan Gubernur Sumatera Utara, M Bobby Afif Nasution.

Penandatanganan komitmen ini dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara (17/9/2026).

Komitmen itu--seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Pemkab pakpak bharat yang terlihat POSMETRO MEDAN, Jumat 18 September 2026-- diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari praktik korupsi serta nepotisme.

Penandatanganan komitmen ini disaksikan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Wamendagri, BPKP, dan LKPP dan sejumlah undangan lainnya.***

Aktivitas pendistribusian makanan bernutrisi tinggi ini berjalan dengan aman, tertib, dan terkendali karena dipantau langsung serta didampingi secara ketat oleh Koordinator MBG Madrasah bersama jajaran Wakil Kepala Madrasah (WKM) bidang Kesiswaan.

Sejak armada pengantar dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Tanjungbalai Selatan merapat di gerbang luar, para siswa dari kelas X, XI, dan XII tampak berbaris rapi dengan tingkat kepatuhan aturan kedisiplinan yang tinggi. Didampingi secara intensif oleh Koordinator MBG madrasah, para siswa melakukan pengambilan wadah ompreng baja tahan karat (stainless steel) secara cepat, serempak, dan efektif.

Sebelum menyantap hidangan nasi, lauk-pauk kaya protein, sayur mayur, susu, and buah segar harian, Koordinator MBG memimpin jalannya doa bersama di tiap klaster kelas. Langkah pendampingan melekat ini dirancang bukan sekadar aspek pemenuhan fisik, melainkan menjadi instrumen edukasi karakter (peer education) untuk menanamkan adab makan islami, rasa syukur, serta penguatan nilai akhlaqul karimah dan sopan santun. Pancaran senyuman and kebahagiaan para murid tecermin nyata saat menikmati makanan higienis yang terjamin bebas dari risiko keracunan pangan.

"Hadirnya Makan Bergizi Gratis ini benar-benar membawa kebahagiaan dan senyuman bagi kami semua. Didampingi langsung oleh Ibu/Bapak Koordinator MBG sekolah, kami merasa sangat diperhatikan. Asupan gizi prima ini memulihkan ketahanan fisik and kefokusan pikiran kami untuk kembali bersemangat melanjutkan pembelajaran di kelas digital," ungkap Radith Ayuga selaku Ketua OSIM dengan senyum sumringah penuh semangat.

Kebahagiaan massal yang melanda civitas akademika ini menuai apresiasi setinggi-tingginya dari Kepala MAN Tanjungbalai, Khoirul Amri Hasibuan, S.Pd., M.Pd. Dia menegaskan bahwa terpenuhinya kecukupan gizi fisik makro dan mikro siswa merupakan pilar penting dalam mendongkrak hasil belajar akademik yang terbaik.

"Alhamdulillah, melihat senyuman yang dicampur dengan kebahagiaan sejati dari anak-anak didik kita hari ini memberikan kepuasan tersendiri bagi manajemen madrasah. Kita ingin energi and semangat yang membara pasca makan siang ini disalurkan para murid untuk semakin tekun belajar baik dalam menghadapi pekan Ujian Tengah Semester (UTS) Ganjil yang persiapannya baru saja kita bahas dalam rapat koordinasi hari ini, maupun bagi tim OMI Ekonomi yang sedang intensif mengikuti bimbingan maraton tingkat provinsi.

Dengan tubuh yang sehat, disiplin laksanakan ibadah salat, serta pengawasan pangan yang terkontrol, kita optimis anak-anak kita tumbuh menjadi murid teladan yang maju, berdaya saing nasional, serta bersih dari jerat kenakalan remaja, pergaulan bebas, maupun pergaulan pacaran," pungkas Kepala Madrasah penuh optimisme.

Rangkaian kegiatan makan bersama ditutup dengan tertib, di mana para siswa bergotong-royong membersihkan kembali perangkat ompreng masing-masing guna menjaga lingkungan madrasah agar tetap asri, bersih, nyaman, dan ramah lingkungan. (hkm)

Bantuan itu diserahkan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Rahmansyah Sibarani, S.H., M.H., kepada perwakilan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) penerima. Ketiga masjid tersebut yakni Masjid Al-Falah sebesar Rp250 juta, Masjid Ar-Rahmat Gang Kenanga sebesar Rp250 juta, dan Masjid Al-Ihsan Ketapang sebesar Rp100 juta.

Rahmansyah menjelaskan, bantuan hibah ini merupakan alokasi melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026 yang diperuntukkan bagi rumah ibadah berdasarkan aspirasi masyarakat.

"Hari ini saya selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara menyerahkan secara simbolis bantuan hibah dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 untuk rumah ibadah di Kota Sibolga," ujar Rahmansyah-- seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Pemerintah kota sibolga yang terlihat POSMETRO MEDAN, Jumat 18 September 2026.

Ia menyampaikan, masing-masing masjid menerima bantuan sesuai alokasi yang telah ditetapkan dengan total nilai Rp600 juta. Menurutnya, realisasi bantuan tersebut juga dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Sibolga, termasuk Wali Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazry Penarik.

"Bantuan hibah dari Provinsi Sumatera Utara ini merupakan Pokir kami selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara," ucapnya.

Rahmansyah mengatakan, dukungan terhadap rumah ibadah juga telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Selain masjid dan gereja, bantuan juga disebut telah diperjuangkan bagi sejumlah lembaga pendidikan dan sekolah swasta di wilayah daerah pemilihan (Dapil) IX, termasuk Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Untuk tahun anggaran berikutnya, Rahmansyah menyampaikan rencana memperjuangkan kembali bantuan bagi sejumlah rumah ibadah di Kota Sibolga.

"Untuk tahun 2027, insyaallah, dengan izin Tuhan kita juga akan memberikan beberapa bantuan untuk masjid dan gereja yang berada di Kota Sibolga. Mohon doa, semoga ini bisa kami perjuangkan dan wujudkan melalui bantuan hibah Pokir anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara," ungkapnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution atas realisasi bantuan tersebut. Disebutkan, dana hibah telah disalurkan langsung ke rekening masing-masing masjid penerima.

Penyerahan bantuan hibah ini merupakan bagian dari dukungan terhadap sarana dan kegiatan rumah ibadah serta tindak lanjut atas aspirasi masyarakat melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.

Hadir di sana, Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Setda Kota Sibolga, Denni Aprilsyah Lubis, S.T., M.Kom., serta Plt. Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Sibolga, Ananta Supriadi Asrin Siregar, S.T., M.I.Kom.***

Kegiatan ini dimulai dengan doa dan ditandai prosesi pemotongan nasi tumpang yang diserahkan kepada perwakilan wartawan dan prajurit TNI AD Kodim 0203/Langkat. Setelah itu, acara dilanjutkan makan bersama.

Dandim 0203/Langkat, Letkol Inf Medwin Sangkalala, dalam amanat tertulisnya dibacakan Kasdim 0203/Langkat, Mayor Inf Hasanuddin Batubara, mengungkapkan, kegiatan ini merupakan wadah memperkuat kebersamaan dan sinergi antara TNI dengan masyarakat dan insan pers.

Selain menggelar syukuran, diakuinya, berbagai kegiatan akan kembali dilaksanakan Kodim 0203 Langkat menjelang puncak peringatan Dirgahayu TNI ke-81, pada 5 Oktober 2026 mendatang. Di antaranya, bakti sosial kemanusiaan, gerakan peduli sampah, penghijauan, dan peduli mangrove.

Atas dasar itu, Medwin pun mengharapkan hubungan kerjasama yang selama ini telah terbina dengan baik antara TNI dengan masyarakat dan insan pers dapat dilanjutkan dan ditingkatkan lagi. Dia juga memohon maaf, apabila kinerja dan hasil tugas TNI dinilai masyarakat belum maksimal.

"Kepada seluruh prajurit Kodim 0203 Langkat saya minta agar menjalankan tugas dengan maksimal, senantiasa menjunjung tinggi kemanunggalan TNI untuk rakyat, serta memperkuat sinergitas lintas sektoral dalam menjaga kedaulatan NKRI," kata Mayor Infantri Hasanuddin Batubara

Hadir, Pabung Kodim 0203 Langkat, Mayor Arh H. Sihombing, Sekretaris PWI Kota Binjai, Wardika Aryandi, jajaran perwira staf dan para prajurit TNI Kodim 0203/Langkat, sejumlah wartawan dari berbagai media massa, serta sejumlah pemuka agama dan tokoh masyarakat di Kota Binjai. ( Oji )

Pemusnahan puluhan kilogram sabu dan ribuan pil ekstasi itu menjadi salah satu gambaran besarnya ancaman peredaran narkotika yang dihadapi aparat penegak hukum di wilayah Labuhanbatu. Polisi menegaskan, pemberantasan narkotika tidak berhenti pada penangkapan pelaku, tetapi juga memastikan barang bukti hasil pengungkapan tidak kembali masuk ke dalam peredaran gelap.

Kegiatan tersebut dipimpin Wakapolres Labuhanbatu Kompol P.S. Simbolon, mewakili Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya. Hadir dalam kegiatan itu unsur Forkopimda, aparat penegak hukum, tokoh agama, pejabat utama Polres Labuhanbatu, perwakilan LSM serta insan pers.

Dalam sambutannya, Wakapolres menyampaikan apresiasi kepada jajaran Satresnarkoba Polres Labuhanbatu dan Kodim 0209/LB yang terus melakukan sinergi dalam upaya pemberantasan narkotika.

"Ini merupakan bentuk keseriusan kita bersama dalam memberantas peredaran narkotika," ujar Kompol P.S. Simbolon.

Menurutnya, jumlah barang bukti yang dimusnahkan menunjukkan bahwa upaya pemberantasan narkotika membutuhkan kerja bersama. Polres Labuhanbatu menyatakan akan terus melakukan langkah penindakan sekaligus pencegahan untuk menekan peredaran narkotika, khususnya yang menyasar generasi muda.

"Kami Polres Labuhanbatu akan terus melakukan pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Labuhanbatu. Sinergi dengan seluruh pihak sangat dibutuhkan agar peredaran narkotika dapat terus ditekan," tegasnya.

Pemusnahan dilakukan setelah barang bukti menjalani proses pemeriksaan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Proses tersebut disaksikan sejumlah pihak, diantaranya Kasdim 0209/LB Mayor Inf. SH. Tanjung, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Susi Sihombing, perwakilan Labfor Polda Sumut AKP R. Fani Miranda beserta tim, Dansubdenpom I 1-2 Rantauprapat Kapten CPM. R. Simorangkir beserta anggota, serta perwakilan pemerintah daerah.

Pemusnahan tersebut sekaligus menjadi bagian dari proses penegakan hukum terhadap barang bukti narkotika yang telah diamankan aparat. Dengan dimusnahkannya barang bukti itu, kepolisian memastikan narkotika tersebut tidak kembali beredar dan menimbulkan dampak lebih luas bagi masyarakat.

Polres Labuhanbatu juga menyerukan keterlibatan masyarakat dalam memutus mata rantai peredaran narkotika. Informasi dari masyarakat dinilai penting untuk membantu aparat mengungkap aktivitas peredaran narkoba yang masih terjadi di berbagai wilayah.

Sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh agama, media dan masyarakat diharapkan terus diperkuat sehingga upaya pemberantasan narkotika tidak hanya berhenti pada pemusnahan barang bukti, tetapi juga mampu menekan mata rantai peredarannya. (BS)

Kegiatan berlangsung pada malam hari pukul 20.00 WIB (16/9/2026).

Kegiatan diawali dengan pengarahan kepada seluruh personel yang terlibat. Selanjutnya, petugas gabungan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kamar hunian dan sejumlah area di blok hunian untuk memastikan kondisi lingkungan tetap aman, tertib, dan kondusif.

Dalam pelaksanaannya, --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @surat kabar garuda pos yang terlihat POSMETRO MEDAN, Jumat 18 September 2026-- petugas memeriksa kamar hunian dan lingkungan sekitar guna memastikan tidak terdapat barang-barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.

Sinergi antara Rutan Humbang Hasundutan, TNI, dan Polri juga menjadi bentuk komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan kondusif.

Sebagai tindak lanjut, barang-barang yang di dapatkan hasil razia dalam blok hunian kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar.

Melalui razia gabungan dan pemusnahan barang hasil temuan tersebut, Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan terus memperkuat keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, dan bebas dari barang-barang terlarang.***

Kegiatan tersebut berlangsung di kediaman AKP Purn. Ahmad Husen Lubis di Jalan Ahmad Yani, Gang Telaga Zam Zam.

Anjangsana dipimpin Kasat Lantas Polres Dairi IPTU Rotua Sipayung, SH bersama Kaur Bin Ops Sat Lantas Ipda Suriatmo Kesuma, Kanit Patroli Aiptu Herbin Silaen, Kanit Kamsel Aiptu Nico Pardosi serta sejumlah personel Sat Lantas Polres Dairi.

Dalam kunjungan itu, personel Sat Lantas bersilaturahmi dan berbagi kebersamaan dengan AKP Purn. Ahmad Husen Lubis sebagai bentuk penghargaan dan kepedulian kepada para senior yang telah mengabdikan diri dalam institusi Polri, khususnya di bidang lalu lintas.

Kasat Lantas Polres Dairi IPTU Rotua Sipayung, SH, mengatakan kegiatan anjangsana merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Polantas ke-71 sekaligus menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi antara personel aktif dengan para purnawirawan Polri.

"Kegiatan ini bukan hanya dalam rangka memperingati HUT Polantas ke-71, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para senior yang telah memberikan pengabdian dan dedikasinya kepada Polri, khususnya di bidang lalu lintas," ujar IPTU Rotua Sipayung--seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN, Jumat 18 September 2026.

Menurutnya, pengabdian para purnawirawan merupakan bagian penting dari perjalanan dan sejarah Polantas yang patut dikenang serta menjadi motivasi bagi personel yang masih aktif dalam menjalankan tugas.

"Semoga melalui kegiatan seperti ini, hubungan silaturahmi tetap terjaga dengan baik. Kami juga berharap semangat pengabdian yang telah ditunjukkan para senior dapat menjadi teladan bagi kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tambahnya.

Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Personel Sat Lantas juga berkesempatan berbincang dan mengenang berbagai pengalaman selama menjalankan tugas di lingkungan kepolisian.

Melalui kegiatan anjangsana tersebut, Sat Lantas Polres Dairi berharap peringatan HUT Polantas ke-71 tidak hanya menjadi momentum seremonial, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat rasa kebersamaan, kekeluargaan dan penghormatan terhadap seluruh insan Polantas, baik yang masih aktif maupun yang telah memasuki masa purnabakti.

"Dengan semangat HUT Polantas ke-71, kami terus berkomitmen melanjutkan pengabdian dan memberikan pelayanan yang humanis kepada masyarakat," tutup IPTU Rotua Sipayung.***

Ketiga pelaku masing-masing berinisial FANS (22), warga Kecamatan Balige, AAN (28), warga Kecamatan Balige, serta DRHS (24) warga Kecamatan Habinsaran. Ketiganya diamankan pada Rabu (16/9/2026).

Kasat Reskrim Polres Toba AKP Desman Manalu, S.H., membenarkan penangkapan itu pada Kamis (17/9/2026).

Kasus ini --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Toba yang terlihat POSMETRO MEDAN, Jumat 18 September 2026-- --bermula pada 5 Agustus 2026 sekitar pukul 14.30 WIB. Korban Desi Lasmida Wati Tamba (31) berada di rumahnya di Dusun I, Desa Gurgur Aek Raja, Kecamatan Tampahan, ketika mendengar teriakan saksi yang menyebut adanya pencurian.

Korban kemudian melihat seorang pria mengenakan jaket hoodie hitam membawa sepeda motor miliknya keluar dari halaman rumah. Sepeda motor yang dicuri yakni Honda Beat dengan nomor polisi BB 2952 EJ.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Jatanras Satreskrim Polres Toba melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan FANS di sebuah rumah di Jalan Somba Debata , Kelurahan Balige III, Kecamatan Balige, pada Rabu (16/9/2026).

Dari hasil pemeriksaan, FANS mengakui telah mencuri sepeda motor tersebut dan menjualnya. Petugas kemudian menelusuri alur kendaraan hingga mengamankan AAN di Desa Sangkar Nihuta, Kecamatan Balige.

Hasil penyelidikan selanjutnya mengungkap bahwa sepeda motor tersebut dititipkan kepada DRHS di Desa Taon Marisi, Kecamatan Habinsaran. Petugas bergerak ke lokasi dan berhasil menemukan sepeda motor itu.

Setelah dilakukan pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesin, kendaraan dipastikan merupakan sepeda motor milik korban yang dilaporkan hilang.

"Ketiga pelaku bersama barang bukti telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut," ujar AKP Desman Manalu.

Kini, pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Balige untuk proses penyidikan lebih lanjut.***

Ketua PWI Sumut, H. Farianda Putra Sinik didampingi Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Sugiatmo, Jumat (18/9) mengatakan, UKW yang difasilitasi Dewan Pers tersebut akan didahului dengan kegiatan Pra-UKW pada tanggal 1 Oktober 2026.

"UKW fasilitasi Dewan Pers di Medan ini akan dilaksanakan oleh dua Lembaga Uji Kompetensi Wartawan, yakni LUKW PWI dan LUKW Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)," ujar Farianda di Medan.

Dijelaskannya, untuk pagu peserta, LUKW PWI mendapat jatah 30 peserta atau 5 kelas, sedangkan LUKW Prof. Dr. Moestopo mendapat 24 peserta atau 4 kelas.

"Jadi total UKW yang difasilitasi Dewan Pers di Medan yang digelar 8-9 Oktober 2026 nanti akan ada 9 kelas," katanya.

Adapun untuk jenjang kelas yang dibuka, untuk LUKW PWI terdiri dari Muda 2 kelas, Madya 2 kelas dan Utama 1 kelas. Farianda menegaskan, khusus untuk jenjang Madya dan Utama diprioritaskan bagi anggota PWI.

Pendaftaran peserta UKW sendiri akan dibuka pada tanggal 21 hingga 25 September 2026.

Bagi wartawan yang berminat mengikuti UKW tersebut, informasi lebih lanjut bisa diperoleh langsung di Sekretariat PWI Sumut, Jalan Adinegoro No. 4 Medan.(REL)

Peran pengadaan barang dan jasa dikenal vital dalam mendukung pembangunan daerah. Seperti provinsi lain, unit kerja mengelola tender proyek di Sumatera Utara itu adalah Biro PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa).

Diterima wartawan Anda pada Jumat (18/9/2026), video rilis soal itu menyebut info pengadaan barang dan jasa wilayah Sumatera Utara sebelumnya tersebar di sejumlah aplikasi. Itu yang membuat proses pengawasan, evaluasi, hingga keputusan tak kuat menyatu.

Beruntung inovasi tata kelola pengadaan modern mengantar Pemprovsu (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara) menghadirkan SiRajaSumut.

Akronim Sistem Informasi Pengadaan Barang Jasa Sumatera Utara, SiRajaSumut adalah platform digital yang menyatukan data pengadaan. Platform ini hadir dengan sistem mudah diakses, akurat, bahkan dapat dipantau secara real time.

Untuk yang belum tahu, SiRajaSumut dikenal memiliki sejumlah fitur unggulan. Mulai dashboard monitoring, evaluasi pengadaan, peta proyek, hingga analisis soal itu.

"Seluruh informasi disajikan secara terpadu untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis data," demikian pesan dalam video animasi itu.

Lewat kekuatan SiRajaSumut, proses pengadaan diharap menjadi lebih transparan, akuntabel, efisien, dan berdaya saing.

"Mari bersama mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa demi mendukung pelayanan publik yang berkualitas serta membawa Provinsi Sumatera Utara menuju pemerintahan digital yang unggul, maju, dan berkelanjutan," tandas video berdurasi 1 menit 47 detik itu. (fm)

Ketiganya tersengat arus listrik saat menjalankan tugas memasang bendera jelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI di sekitaran tugu Segitiga, Kelurahan Tanjungbalai Kota II, Kecamatan Tanjungbalai Selatan.

Wali Kota Mahyaruddin didampimgi Kadis LH Andri Ginting mendatangi langsung Rumah Sakit Siloam Medan, Kamis (17/9/2026) sore

Saat ini tinggal dua orang yang dirawat yakni M Ridwan Nasution (Ongah) dan Nazaruddin Harahap (Wak Tajut) merupakan pekerja/pegawai paruh waktu sementara M Nurdin (Didin) yang merupakan pegawai outsourcing sudah kembali ke Tanjungbalai dan menjalani perobatan jalan

Dalam pertemuan dan obrolan hangat tersebut, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mengatakan," Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota hari ini datang langsung menjenguk saudara kami Ongah dan Wak Tajut beserta keluarga."

Ia pun memberikan dukungan dan motivasi kepada keduanya serta keluarga untuk tetap tabah dan semangat menjalani masa pemulihan.

"Kami berharap saudara kami segera sembuh dan bisa kembali bekerja seperti biasa. Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai akan memastikan pendampingan yang dibutuhkan selama masa pemulihan," jelas Wali Kota Mahyaruddin

Apabila diperlukan penanganan lebih lanjut, Wali Kota Mahyaruddin meminta pihak Keluarga berkomunikasi dengan Kadis LH untuk hal hal yang diperlukan agar mendapatkan perawatan secara optimal.(Rel)

Dalam pertandingan tersebut, Messi membuka keunggulan Inter Miami pada menit ke-24 melalui sundulan. Casemiro kemudian menggandakan keunggulan pada menit-menit akhir pertandingan.

Gonzalez mengungkapkan, Messi sebelumnya berjanji akan membantunya meraih trofi pada pertandingan pertamanya sebagai pelatih. Janji tersebut akhirnya terwujud setelah Inter Miami mengalahkan Cruz Azul.

"Leo mengatakan kepada saya bahwa dia akan membuat saya menjadi juara, dan dia menepati janjinya," kata Gonzalez seusai pertandingan, seperti dikutip laman MLS Soccer.

Pelatih asal Argentina itu juga mengaku emosional setelah membawa Inter Miami meraih gelar. Ia menilai kemenangan tersebut memberikan dorongan moral penting bagi tim.

"Secara defensif kami tampil sangat baik. Saya tidak punya kata-kata untuk menggambarkan apa yang saya rasakan. Ini adalah kebahagiaan, kegembiraan, dan begitu banyak emosi yang bercampur," kata Gonzalez.

Gonzalez juga menyoroti mentalitas para pemain yang tetap memiliki ambisi meraih trofi. Hal itu dinilainya penting meski sebagian besar pemain telah memiliki banyak pengalaman dan gelar.

Kemenangan atas Cruz Azul sekaligus mengakhiri tiga pertandingan tanpa kemenangan bagi Inter Miami. Trofi Campeones Cup menjadi gelar keempat Messi bersama Inter Miami setelah Leagues Cup 2023, Supporters' Shield 2024, dan MLS Cup 2025.(RRI)

Kegiatan itu merupakan penyambutan pejabat baru yaitu AKBP. Dhana N.Kurniawan.,S.I.K.,M.H.

Kegiatan ini pula turut dihadiri Walikota Pematangsiantar yang diwakili Sahli Bidang Pembangunan M.Hamdani Lubis, pejabat lama, AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak,S.H.,S.I.K.,M.H, Kajari Kota Pematangsiantar Erwin Purba,S.H, Ketua PN.Pematangsiantar Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H dan para perwira staf Polres Kota Pematangsiantar.

Prosesi penyambutan pejabat baru ini Kapolres merupakan wujud penghargaan dan penghormatan terhadap Pejabat Baru saat tiba dan berdinas di Kota Pematangsiantar

Acara penyambutan Kapolres Pematangsiantar ditandai penghormatan dan pengalungan bunga oleh pejabat lama

Sementara Dandim 0207/Simalungun --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Kodim simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN, Jumat 18 September 2026-- menyampaikan apresiasi kepada AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak,S.H.,S.I.K.,M.H, atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam menjaga keamanan di wilayah Kota Pematangsiantar.

"Atas nama pribadi dan seluruh keluarga besar Kodim 0207/Simalungun, saya mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam menjalankan tugasnya. Kerjasama yang terjalin selama kepemimpinan beliau sangat positif dan berkontribusi besar dalam menjaga stabilitas wilayah," ungkap Letkol Inf Agus

Dandim juga menyampaikan harapan agar kerja sama yang telah terjalin dapat diteruskan dan semakin solid, sehingga hubungan sinergis antara TNI, Polri, dan seluruh komponen masyarakat semakin solid untuk menjaga keamanan dan kenyamanan warga di Kota Pematangsiantar.***

Penandatanganan berlangsung di acara Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara, di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Kota Medan, Kamis (17/09/2026).

Gubernur Sumut Bobby Nasution berharap penanganan korupsi di Sumut dilakukan secara komperhensif. Mengingat Sumut dan juga daerah lainnya terdiri dari banyak stakeholder.

Penanganan secara komperhensif, menurut Bobby, perlu dilakukan karena keterhubungan seluruh pemerintah daerah (pemda) dengan stakeholder yang ada. Sehingga, pencegahan dan penanganan korupsi benar-benar terwujud.

"Kami berharap penanganan dan pencegahan korupsi di Sumut dilakukan secara komperhensif, karena Sumut dan juga daerah lainnya itu terdiri dari banyak stakeholder dan itu tentu terkait satu sama lain," kata Bobby-- seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Pemko Pematangsiantar yang terlihat POSMETRO MEDAN, Jumat 18 September 2026.

Bobby juga memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut serta 33 kepala daerah di Sumut berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat integritas. Kehadiran KPK di Sumut menjadi salah satu pengingat kepada daerah untuk menjaga integritas dalam membangun daerah.

"Bersama kepala daerah lainnya dan DPRD, kami berkomitmen untuk memperbaiki bersama, mengantisipasi, dan mencegah terjadinya korupsi. Kehadiran KPK hari ini mengingatkan kami kembali untuk terus meningkatkan integritas," kata Bobby.

Pimpinan KPK Johanis Tanak mengatakan, dalam memerbaiki tata kelola pemerintahan, Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) merupakan hal yang penting. Dia berharap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat posisi APIP di daerah, sehingga bisa menjadi early warning bagi kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN).

"Kita perlu memperkuat posisi APIP, bukan hanya dipilih di daerah, tetapi juga harus mendapat persetujuan dari Kemendagri, jadi nggak bisa diberhentikan oleh kepala daerah atau pejabat, harus dari Kemendagri dan kemudian kita perkuat payung hukumnya lewat Perpres," terang Johanis.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menambahkan, posisi APIP sebagai pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemda sangat penting. Penyimpangan yang terjadi bisa dideteksi terlebih dahulu sebelum masuk ke ranah hukum.

"Kalau APIP-nya berkualitas, maka pemerintahan akan berjalan lebih baik. Bila ada penyimpangan sebelum ke APH (Aparat Penegak Hukum) ada opsi pengembalian. Bila juga tidak dilaksanakan, barulah ke APH. APIP itu partner pemda, jadi bukan yang harus dihindari," kata Akhmad.

Hadir pada acara ini, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Ely Kusumastuti, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sumut Timor Tumanggor, pimpinan BPKP, dan LKPP.

Dari Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, hadir Sekda Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, Kepala Inspektorat Heryanto Siddik SSTP, Kepala Bappeda Sofie M Saragih SSTP MSi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sofian Purba SSos, dan Kepala Dinas Kesehatan Urat Hatoguan Simanjuntak SKM MKes.***

1Informasi tersebut menjadi perhatian karena sebagian masyarakat yang menerima blangko pengunduran diri mengaku masih merasa memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial. Kondisi ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme evaluasi, verifikasi, graduasi maupun terminasi kepesertaan PKH.

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, persoalan tersebut kemudian dikonfirmasi kepada Daris, pendamping KPM PKH Kecamatan Tanjung Pura, dalam wawancara di Kantor Camat Tanjung Pura pada Rabu, 16 September 2026 sore.

Dalam wawancara tersebut, Daris menjelaskan bahwa penandatanganan surat tersebut tidak serta-merta membuat penerima langsung diblokir atau dihentikan dari kepesertaan PKH.

Menurut Daris, surat yang telah diterima pendamping tidak langsung diajukan sebagai dasar untuk menyatakan warga tidak layak menerima PKH. Pendamping terlebih dahulu melakukan pengecekan langsung ke rumah penerima untuk melakukan verifikasi kondisi sosial dan ekonominya.

Apabila berdasarkan hasil verifikasi warga dinilai sudah tidak layak menerima bantuan, hasil tersebut akan dilaporkan kepada kepala desa. Namun, apabila pada kemudian hari kondisi ekonomi warga kembali menurun dan memenuhi persyaratan sebagai penerima PKH, menurut Daris warga tersebut dapat diajukan kembali sebagai penerima.

Daris menjelaskan bahwa proses tersebut dilakukan karena kuota penerima bantuan terbatas sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap penerima yang dinilai telah mengalami peningkatan kesejahteraan.

Karena kuota untuk penerima bantuan setiap tahun dibatasi, apabila masyarakat yang tergolong mampu masih mendapatkan bantuan PKH, menurut Daris kondisi tersebut dapat berdampak kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu tetapi telah mendaftar dan belum memperoleh bantuan.

Daris juga menyatakan bahwa pelaksanaan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2026 tentang Program Keluarga Harapan.

Permensos Nomor 8 Tahun 2026 merupakan regulasi terbaru penyelenggaraan PKH yang mengatur antara lain kepesertaan KPM, hak dan kewajiban, pendampingan, evaluasi, terminasi, graduasi, pengawasan serta pengaduan. Regulasi tersebut ditetapkan pada 7 Agustus 2026 dan mulai berlaku setelah diundangkan pada 13 Agustus 2026.

Dalam aturan tersebut, kepesertaan KPM PKH berlaku paling lama lima tahun, dengan pengecualian bagi KPM yang merupakan lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kepesertaan juga dapat dilakukan terminasi berdasarkan evaluasi kepesertaan dan atau pemutakhiran data berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Regulasi juga mengatur bahwa graduasi diberikan ketika kesejahteraan KPM meningkat atau keluarga tersebut tidak lagi sesuai dengan peringkat kesejahteraan sebagai penerima bantuan sosial PKH. Sementara terminasi diberikan kepada KPM yang tidak memiliki komponen PKH dan atau masa kepesertaannya telah berakhir.

Dengan demikian, persoalan yang menjadi sorotan bukan semata-mata apakah penerima PKH dapat dihentikan, melainkan bagaimana proses tersebut dilakukan dan apakah setiap tahapan telah mengikuti mekanisme evaluasi dan verifikasi sebagaimana diatur dalam regulasi.

Daris juga menjelaskan bahwa KPM yang jarang mengikuti kegiatan pertemuan yang telah ditentukan dapat dikenakan konsekuensi terhadap kepesertaannya.

Permensos Nomor 8 Tahun 2026 sendiri mengatur kewajiban KPM untuk mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). P2K2 merupakan bagian dari pendampingan PKH dan pada umumnya wajib diikuti paling sedikit satu kali dalam satu bulan, dengan ketentuan khusus bagi wilayah yang sulit dijangkau.

Namun, penerapan kewajiban tersebut tetap perlu dibedakan dengan proses pengunduran diri secara sukarela. Sebab, mekanisme evaluasi, peringatan, terminasi dan graduasi merupakan bagian tersendiri dalam tata kelola PKH.

Hal inilah yang kemudian mendapat sorotan tajam dari Ariswan, Koordinator Presidium Rakyat Membangun Peradaban atau PERMADA, saat diwawancarai awak media, Kamis ( 17/9/2026).

Ariswan mempertanyakan dasar dan prosedur pemberian blangko pengunduran diri kepada penerima PKH, terutama apabila penerima masih merasa memenuhi persyaratan sebagai keluarga miskin dan atau rentan.

Menurut Ariswan, pemerintah memang memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap penerima bantuan. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan regulasi, data dan prosedur yang jelas, bukan semata-mata melalui tekanan administratif kepada masyarakat untuk menandatangani surat pengunduran diri.

"Kalau memang seorang KPM sudah tidak memenuhi kriteria, lakukan evaluasi dan verifikasi sesuai aturan. Jangan sampai masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan justru diarahkan terlebih dahulu untuk menandatangani surat pengunduran diri", kata Ariswan.

Ariswan menilai persoalan utama yang harus dijelaskan adalah apakah blangko pengunduran diri tersebut merupakan instrumen resmi yang memang diperintahkan dalam mekanisme pelaksanaan PKH atau merupakan formulir administratif yang dibuat dalam pelaksanaan pendampingan di tingkat daerah.

Jangan hanya mengatakan setelah surat ditandatangani belum tentu langsung diblokir. Pertanyaannya adalah apa dasar masyarakat diminta menandatangani surat tersebut, siapa yang memerintahkan, apa dasar hukumnya dan bagaimana posisi surat tersebut dalam mekanisme resmi PKH, tegasnya.

Ariswan juga menyoroti penggunaan materai Rp10.000 pada dokumen pengunduran diri tersebut.

Menurutnya, penggunaan materai tidak otomatis menjadikan isi dokumen benar atau membuktikan bahwa proses pengunduran diri telah dilakukan secara sah menurut mekanisme PKH. Persoalan utamanya tetap berada pada substansi, kehendak bebas masyarakat dan prosedur administratif yang mendasarinya.

"Materai bukan legitimasi untuk memaksa masyarakat melepaskan haknya. Kalau memang pengunduran diri dilakukan secara sukarela, harus dapat dipastikan masyarakat memahami konsekuensinya dan tidak berada dalam tekanan atau ketakutan kehilangan bantuan", ujar Ariswan.

Ariswan juga meminta Pemerintah Kabupaten Langkat dan pihak terkait melakukan pemeriksaan terhadap mekanisme yang diterapkan di Kecamatan Tanjung Pura.

Ia menilai transparansi diperlukan agar tidak muncul persepsi bahwa masyarakat sedang diarahkan untuk mengundurkan diri demi memenuhi target tertentu.

"Kalau benar ada masyarakat yang sudah mampu, pemerintah harus melakukan verifikasi berbasis data. Kalau benar tidak layak, ada mekanisme evaluasi dan terminasi. Tetapi jangan dibalik, masyarakat diminta tanda tangan dahulu kemudian persoalannya baru diverifikasi", kata Ariswan.

Permensos Nomor 8 Tahun 2026 menempatkan pendampingan sebagai bagian penting dalam pelaksanaan PKH. Pendampingan mencakup P2K2, verifikasi komitmen dan pemutakhiran data KPM. Regulasi juga menyediakan mekanisme pengaduan yang dapat disampaikan individu, kelompok atau lembaga melalui saluran pengaduan Kementerian Sosial, SP4N LAPOR, maupun dinas sosial daerah.

Karena itu, Ariswan meminta agar masyarakat penerima PKH yang merasa diminta menandatangani surat pengunduran diri mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai status kepesertaannya.

Ia juga meminta pemerintah daerah tidak sekadar menerima laporan administratif, tetapi memastikan setiap proses penghentian, terminasi atau graduasi benar-benar berdasarkan hasil evaluasi dan pemutakhiran data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Publik juga perlu mengetahui apakah seluruh penerima yang diminta menandatangani blangko tersebut memang telah melalui proses verifikasi, apakah hasil verifikasinya dituangkan dalam dokumen resmi, serta apakah keputusan mengenai status kepesertaan berada pada kewenangan pendamping atau harus melalui mekanisme dan pejabat yang ditentukan dalam tata kelola PKH.

Di tengah upaya pemerintah melakukan penataan data bantuan sosial melalui DTSEN, persoalan di tingkat lapangan menjadi penting untuk diawasi agar program perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran sekaligus tidak menghilangkan hak masyarakat yang masih memenuhi persyaratan.( Red)

Kegiatan itu melibatkan personel Satlantas dan Sat Samapta Polres Karo, personel LINGKABER, Polsek Berastagi, serta jajaran Samsat/Dispenda Kabanjahe, Satpol PP Kabupaten Karo, Dinas Perhubungan dan Jasa Raharja Kabanjahe.

Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor dan kelengkapan administrasi berkendara.

Hasil kegiatan, petugas memberikan penindakan berupa 49 blanko tilang, terdiri dari 44 kendaraan roda dua dan 5 kendaraan roda empat. Selain itu, sebanyak 4 kendaraan melakukan pembayaran pajak secara langsung melalui layanan Samsat Keliling yang disediakan di lokasi kegiatan.

Petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 SIM, 2 STNK, 41 unit kendaraan roda dua dan 5 unit kendaraan roda empat sesuai hasil penindakan di lapangan.

Kasat Lantas Polres Karo AKP Andita Sitepu, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan Operasi Sadar Pajak merupakan bagian dari sinergitas lintas instansi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak sekaligus memastikan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.

"Melalui kegiatan ini, kami mengimbau masyarakat untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan dan memenuhi kewajiban pembayaran pajak tepat waktu. Kami juga memberikan kemudahan melalui layanan Samsat Keliling sehingga masyarakat dapat langsung melakukan pembayaran pajak di lokasi," ujar AKP Andita Sitepu--seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @polres karo yang terlihat POSMETRO MEDAN, Kamis 17 September 2026.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib dan kondusif. Petugas mengingatkan masyarakat agar senantiasa tertib berlalu lintas serta memastikan pajak kendaraan dan dokumen berkendara tetap dalam keadaan berlaku.***