Kegiatan ini dalam rangkaian memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-23 Kabupaten Humbang Hasundutan yang digelar di Takkas Coffee Lintongnihuta.

Dalam sambutannya, Bupatiseperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Sahabat Oloan Paniaran Nababan yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 21 Juli 2026, mengajak seluruh peserta untuk menjadikan pertandingan ini sebagai ajang mempererat tali persaudaraan, saling mengenal, serta membangun kekompakan antarpelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Bupati juga berpesan agar seluruh tim menjunjung tinggi sportivitas, menjaga ketertiban dan keamanan selama pertandingan berlangsung, serta mengutamakan semangat kebersamaan di atas kemenangan.

"Selamat bertanding, tunjukkan kemampuan terbaik, raih prestasi, dan jadikan olahraga sebagai sarana membentuk generasi muda yang sehat, disiplin, dan berkarakter," pinta Bupati.***

Pitra menyebut kasus ini bukan perkara biasa. Ini menyangkut dugaan korupsi besar, kepercayaan publik, dan integritas aparat penegak hukum.

"Kita sepakat FA ini telah mengkhianati Presiden dengan dia melakukan tindakan-tindakan mengkhianati rakyat," kata Pitra seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Geo Genius yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 21 Juli 2026.

Ia menegaskan pengambilalihan perkara oleh Kejaksaan Agung dari Polri bukan langkah serampangan.

Menurutnya, mekanisme itu memiliki dasar hukum yang jelas.

"Kalau seumpamanya Polri tidak menyerahkan pada Kejaksaan, UU mengatakan harus izin dulu pada Jaksa Agung, ini perintah undang-undang," ujarnya.

Pitra juga menilai Kortas Tipidkor Polri bergerak hati-hati karena perkara ini menyentuh dugaan keterlibatan aparat hukum dalam tiga kasus besar. Barang bukti pun dinilai harus segera diamankan agar tidak lenyap.

"Jadi Kortas Tipidkor juga sangat hati-hati betul dalam menangani kasus ini, karena di sini yang ingin ditelusuri dalam tiga kasus besar itu ada keterlibatan dari aparat penegak hukum, seorang ahli hukum. Jadi kalau memang Kortas Tipidkor kemarin tidak buru-buru mengamankan itu barang bukti dan 74 kg emas, saya kira itu akan hilang secepat kilat," katanya.

Namun, pandangan berbeda datang dari pengamat intelijen Kolonel (Purn) Sri Radjasa. Ia menilai Febrie justru sedang disasar karena motif politik. Menurutnya, Febrie dianggap berbahaya karena berpeluang menjadi Jaksa Agung.

"Jadi kalau saya lihat kasus Febrie ini, yang penting Febrie bisa diamputasi, dia tidak ada kesempatan jadi Jaksa Agung," kata Sri.

Sri menilai sepak terjang Febrie dalam menangani kasus korupsi besar membuat sejumlah pihak gerah.

Ia menyebut posisi Febrie sebagai Jampidsus saja sudah menimbulkan ketakutan, apalagi bila naik menjadi Jaksa Agung.

"Tentunya Febrie bisa jadi ancaman, apalagi Febrie digadang-gadang bakal menjadi Jaksa Agung. Ini kan ada sesuatu yang gerah kalau Febrie Jampidsus aja begini, apalagi jadi Jaksa Agung," katanya.

Kasus ini harus dibuka seterang-terangnya. Jangan sampai hukum tumpul karena tekanan politik, dan jangan pula dugaan korupsi besar ditutup dengan manuver kekuasaan. Publik berhak tahu siapa yang bermain, siapa yang melindungi, dan siapa yang benar-benar mengkhianati rakyat.***

Kuatnya intensitas ledakan membuat bangunan rumah mewah tersebut roboh hingga porak-poranda. Tidak hanya itu, getaran besar yang dihasilkan juga merusak sejumlah rumah di sekitar lokasi kejadian, mulai dari kaca yang pecah berantakan hingga kerusakan pada struktur bangunan warga.

Wiwin, salah seorang pekerja bangunan yang sedang beraktivitas tidak jauh dari lokasi kejadian, mengaku merasakan getaran yang sangat kuat saat ledakan terjadi. Menurutnya, sebelum dentuman keras terdengar, sempat terlihat kilatan misterius.

"Kejadiannya jam 4 sore. Ada sekilas seperti petir menyambar ke gedung lantai dua rumah itu. Tapi kita belum bisa pastikan apakah itu benar petir atau bukan. Tiba-tiba langsung meledak rumah yang kami kerjain di dekatnya," ujar Wiwin kepada Posmetro Medan.

Setelah ledakan terjadi, Wiwin bersama pekerja lainnya langsung bergegas membantu proses evakuasi awal. Ia mengaku sempat menyelamatkan seorang bayi dari lantai dua rumah yang telah hancur tersebut.

"Kalau korban yang dievakuasi lainnya meninggal atau tidak, saya kurang tahu pasti. Yang jelas, kami tadi mengangkat seorang anak kecil dari lantai dua. Posisinya mengalami luka bakar," ungkapnya dengan nada bergetar.

Ia juga menambahkan informasi mengenai perkiraan jumlah orang yang berada di dalam rumah mewah tersebut saat insiden terjadi. "Setahu kami, ada empat orang pembantu di dalam rumah itu, bang," tambahnya.

Pascakejadian, situasi di Kompleks Grand Polonia langsung mencekam. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan, personel Polrestabes Medan, hingga Tim Gegana Brimob Polda Sumatera Utara langsung diterjunkan ke lokasi.

Hingga berita ini diturunkan, petugas gabungan masih terus melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk menyelidiki penyebab pasti ledakan. Selain itu, petugas juga fokus melakukan proses evakuasi di antara puing-puing bangunan, guna memastikan apakah masih ada korban lain yang tertimbun reruntuhan. (Dam)

Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan keseriusan Pemprov Sumut dalam menegakkan hukum sekaligus melindungi lingkungan dan keselamatan masyarakat.

Arif Tanjung mengatakan, operasi penertiban yang dilakukan tim terpadu tidak hanya menyasar aktivitas PETI di Kecamatan Kotanopan, tetapi juga berlanjut ke kawasan Sungai Batang Gadis, tepatnya di sekitar Muara Mais, yang masih ditemukan aktivitas pertambangan ilegal.

"Kami mengapresiasi komitmen Gubernur Bobby Nasution yang langsung membentuk tim khusus untuk menertibkan pertambangan ilegal di Madina. Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat," ujar Arif Tanjung kepada wartawan di Medan, Minggu (19/7/2026).

Ia menilai, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menunjukkan keseriusan dalam memberantas aktivitas PETI yang selama ini menjadi perhatian masyarakat karena dampaknya terhadap lingkungan maupun keselamatan warga.

Dalam operasi tersebut, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut, Dedi Jamiansyah Putra, bersama tim terpadu turun langsung ke lokasi untuk melakukan penindakan.

Tim menghancurkan sarana dan peralatan yang digunakan dalam aktivitas pertambangan ilegal, menyita barang bukti, serta memproses pelanggaran sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Arif, tindakan tersebut merupakan bukti nyata komitmen Pemprov Sumut dalam menjalankan Program Cepat Hasil Terbaik (PCHT) yang menjadi prioritas Gubernur Bobby Nasution.

"Seluruh aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan mengancam keselamatan masyarakat harus ditindak secara konsisten sesuai peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, aktivitas PETI di kawasan Sungai Batang Gadis telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup serius. Pengerukan di sepanjang bantaran sungai mengakibatkan perubahan bentang alam, kerusakan ekosistem, serta pengikisan tanah yang telah mendekati badan Jalan Lintas Sumatera.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor, sekaligus mengancam keselamatan masyarakat serta infrastruktur jalan nasional apabila aktivitas pertambangan ilegal terus berlangsung.

Arif berharap operasi penertiban terhadap PETI dilakukan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Sumatera Utara yang masih ditemukan aktivitas pertambangan tanpa izin.

"Langkah ini bukan hanya bentuk penegakan hukum, tetapi juga upaya nyata menjaga kelestarian lingkungan, melindungi keselamatan masyarakat, serta memastikan sumber daya alam dimanfaatkan sesuai aturan yang berlaku," pungkasnya.(japs)

Penegasan itu disampaikan Kanit Resmob Sat Reskrim Polres Simalungun, IPTU Ivan Roni Purba, SH, pada Senin, 20 Juli 2026.

Dalam keterangannya, IPTU Ivan Roni Purba menjelaskan pelaksanaan KRYD merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas agar tetap aman, tertib, dan kondusif.

Menurutnya, kegiatan itu bukan hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan melalui keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

"Polres Simalungun Polda Sumatera Utara berintegritas dan humanis dalam melayani masyarakat. Melalui KRYD ini, kami ingin memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat serta mengajak seluruh warga untuk bersama-sama mencegah dan memberantas berbagai penyakit masyarakat yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban," ujar IPTU Ivan Roni Purba.

Ia mengungkapkan, sasaran utama dalam kegiatan KRYD tersebut meliputi berbagai bentuk penyakit masyarakat yang selama ini dinilai meresahkan warga.

Di antaranya, premanisme, perjudian, peredaran minuman keras ilegal, prostitusi, penyalahgunaan dan peredaran narkoba, kepemilikan senjata tajam tanpa hak, balap liar, geng motor, hingga tindak kriminal lainnya yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat di wilayah Kabupaten Simalungun.

Menurut IPTU Ivan,seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Humas Polres Simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 21 Juli 2026 langkah itu diambil karena berbagai bentuk pelanggaran dan kejahatan itu memiliki dampak langsung terhadap rasa aman warga.

Makanya, Polres Simalungun tidak hanya hadir untuk melakukan penindakan hukum, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa menjaga keamanan merupakan tanggung jawab bersama.

"Kami mengajak seluruh masyarakat agar tidak memberi ruang terhadap premanisme dan aksi pemerasan, tidak terlibat dalam perjudian baik secara langsung maupun daring, serta menjauhi penyalahgunaan dan peredaran narkoba," ucapnya.

Lebih lanjut, IPTU Ivan juga menekankan pentingnya peran keluarga dan lingkungan dalam mencegah munculnya gangguan kamtibmas, khususnya yang melibatkan kalangan remaja.

Ia mengatakan, pengawasan terhadap pergaulan anak perlu diperkuat agar mereka tidak terjerumus ke dalam aktivitas geng motor, balap liar, maupun bentuk kenakalan remaja lainnya yang berpotensi mengarah pada tindak pidana.

Selain itu, masyarakat juga diminta tidak mengonsumsi maupun mengedarkan minuman keras ilegal serta menghindari kepemilikan senjata tajam tanpa hak.

"Peran masyarakat sangat penting. Kami berharap warga ikut peduli terhadap lingkungan sekitarnya dan segera melaporkan setiap aktivitas mencurigakan ke kantor polisi terdekat atau melalui layanan Kepolisian 110. Dengan kerja sama yang baik antara masyarakat dan kepolisian, potensi gangguan keamanan bisa dicegah sejak dini," ungkap IPTU Ivan.

Ajakan itu menjadi bagian dari upaya Polres Simalungun untuk memperkuat sinergi dengan masyarakat dalam menciptakan situasi wilayah yang kondusif. Di tengah tantangan gangguan keamanan yang semakin beragam, pendekatan preventif dan persuasif dinilai menjadi langkah penting untuk mendukung efektivitas penegakan hukum.

Meski begitu, Sat Reskrim Polres Simalungun memastikan tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran hukum yang terbukti meresahkan masyarakat.

IPTU Ivan menegaskan, Sat Reskrim Polres Simalungun berkomitmen menjalankan penegakan hukum secara tegas, profesional, dan humanis demi terciptanya stabilitas keamanan yang berkelanjutan. Komitmen tersebut, kata dia, sejalan dengan semangat Presisi, yakni Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan, yang terus dipegang dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian.

Melalui kegiatan KRYD, Polres Simalungun ingin memastikan bahwa kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang siap menjaga ketertiban di setiap lini kehidupan warga.

Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian kolektif, Polres Simalungun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menciptakan Simalungun yang aman, nyaman, tertib, dan bebas dari penyakit masyarakat.***

Terduga pelaku ditangkap di TKP pada Kamis 16 Juli 2026 malam sekira pukul 20.15 WIB.

Terduga pelaku tersebut inisial AP (18) warga Huta Sidorukun I Kelurahan Rukun Mulyo, Kecamatan Panombean Panei, Kabupaten Simalungun.

Kapolres Pematangsianțar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak SH. SIK. MH melalui Kasat Resnarkoba AKP Irwanta Sembiring SH. MHseperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Polres Pematangsiantar Bersama Masyarakat yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 21 Juli 2026 menjelaskan awalnya diperoleh informasi masyarakat adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu di Jalan Lapangan Tembak Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar.

Setelah penyelidikan dan pengintaian di TKP, pada Kamis 16 Juli 2026 malam sekira pukul 20.15 Wib personil sat narkoba Polres Pematangsiantar berhasil mengungkapnya dengan menangkap AP di atas sepedamotor Honda Beat warna hitam tanpa plat nopol dipinggir jalan.

Kemudian dari AP ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus Rokok Surya kecil dari tangan kirinya yang di dalamnya terdapat 1 plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu di balut tisu, 1 unit Handphone (HP) merk Samsung warna biru milik tersangka dari dalam dasboard sepedamotor sebelah kiri dimana dari balik casing HP terdapat plastik di duga berisikan narkotika jenis sabu dan juga uang tunai Rp50 ribu.

Diinterogasi AP mengaku pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut dan 2 paket sabu total berat bruto 1,53 gram tersebut didapatkannya dari seorang laki - laki inisial VAD yang berada di daerah Setia Negara (Dalam Lidik).

Selanjutnya Tim Opsnal membawa AP beserta barang bukti ke kantor Sat Res Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

"Saat ini AP sudah ditahan guna diproses dengan mempersangkakan Pasal 114 (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf a UU No. 1 Tahun 2023 KUHP Jo UU No.1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana," jelas AKP Irwanta.***

‎Dalam video yang berdurasi singkat, tampak staf bidan tersebut terlihat geram serta hilang kesabaran hingga meluapkan kekecewaannya kepada atasan.

‎"Ini Kepala Puskesmas k">Tanjung Haloban yang sok hebat itu," cetus bidan sambil mencoba menghadang mobil yang di dalamnya terdapat seorang wanita yang merupakan Kepala Puskesmas (kapus/" target="_blank">Kapus).

‎Dalam video, bidan tersebut mengeluhkan adanya sejumlah pengutipan yang tidak jelas peruntukannya yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas

‎"Semua pungutan-pungutan tidak jelas, potongan-potongan tak jelas," lontarnya.

Sementara itu, ‎Kepala Puskesmas k">Tanjung Haloban, Susyani Purba saat dikonfirmasi Jumat (17/7/2026) dan Minggu (19/7/2026) hingga saat ini belum bersedia memberikan tanggapan.

Terpisah, ‎salah seorang bidan yang berhasil dikonfirmasi membenarkan adanya kutipan setiap bulannya yang dilakukan oleh kapus/" target="_blank">Kapus.

‎Adapun modus dugaan pungli yang dilakukan kapus/" target="_blank">Kapus adalah dengan melakukan pengutipan secara manual kepada seluruh tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas k">Tanjung Haloban, melalui dua orang bendahara yang ditunjuk.

Menurut bidan yang tidak ingin namanya ditulis itu, untuk dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kapus/" target="_blank">Kapus melakukan pemotongan 16 % per stafnya. "Kalau JKN ini nominalnya bervariasi pak, tergantung pendapatan kita per bulannya," katanya

‎"Yang paling parah pak, dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) kita dikenakan potongan 45 % per kegiatan. Dengan menugaskan Buk Vivi, (panggilan akrab Devita Siregar, bendahara BOK) untuk melakukan pengutipan kepada kita semua yang bertugas di Puskesmas k">Tanjung Haloban," bebernya.

Selain Devita yang ditunjuk sebagai bendahara BOK, sumber mengatakan, ada seorang lagi inisial M sebagai bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang ditugaskan melakukan pengutipan sebesar 16 % tiap bulannya.

‎Saat dikonfirmasi, Devita Siregar membantah ikut andil dalam pengutipan tersebut "tidak ada," bantah Devita. Ia juga mengaku tidak mengetahui apa yang memicu keributan di Puskesmas beberapa waktu lalu.

‎"Maaf pak, saya pun kurang tau pak, untuk lebih jelasnya konfirmasi aja sama kapus/" target="_blank">Kapus," akunya. (BS)

Acara tersebut berlangsung dengan melaksanakan Nonton Bareng (Nobar) yang diadakan di Warkop Meuligoe Kuphie Atjeh (MKA), beralamat di Jalan Soekarno - Hatta, Binjai Timur. Senin, (20/7/2026).

Giat tersebut dilakukan secara spontan atau mendadak, "karena animo kawan-kawan yang semangat dalam menonton laga babak final Piala Dunia 2026 ini", ucap H. M. Yusuf yang akrab disapa Ucok Aank.

Masih kata Ucok Aank yang juga merupakan politisi senior Partai Golkar, ia mengatakan, " melalui olahraga sepak bola kita bisa belajar bagaimana kerjasama tim untuk meraih sebuah kemenangan, dimana konsep tersebut dapat kita lakukan dimana saja, tidak hanya soal sepak bola", kata Ucok Aank.

"Disela-sela babak pertandingan, tidak hanya nobar, makan dan minum, tetapi kita juga kita siapkan hadiah-hadiah menarik bagi para pengunjung yang nobar, dengan menjawab kuis yang dipandu oleh MC Manza, yang tidak lain juga sebagai Wakil Ketua DPD AMPI Binjai", ucap Ucok Aank.

Ditempat yang sama, Ketua DPD AMPI Kota Binjai Surya Darma Sitepu, didampingi sekretarisnya Rizki Mardhatillah, mengungkapkan rasa Terima kasih kepada bang H. M. Yusuf atau Ucok Aank karena sudah mengadakan giat nobar ini, "karena giat nobar ini bagian daripada pemersatu dalam sebuah perhelata. Terlepas kita dipihak sporter Spanyol dan Argentina, yang terpenting kita tetap Indonesia", papar Darma Sitepu.

Lanjutnya lagi, "walaupun ini dadakan, tapi tidak mengurangi semangat kita dalam memupuk kebersamaan untuk sama sama melihat tim raksasa yang akan menoreh sejarah baru pada Piala Dunia tahun ini", tutur Surya Darma Sitepu yang juga fungsionaris DPD Partai Golkar Kota Binjai.

"Momentum Piala Dunia ini, menjadi harapan besar di perhelatan Piala Dunia selanjutnya, agar timnas kita juga dapat masuk pada perhelatan akbar sepak bola dunia kedepan", harap Surya Darma didampingi Rizki Mardhatillah sebagai sekretaris.( Riz)

Dalam agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), penasihat hukum terdakwa Enda Simakasura Ketaren menilai keterangan saksi justru menguatkan bahwa kliennya tidak bersalah.

Penasihat hukum dari Hotma Sitompoel Law Firm, Philipus Sitepu, SH, MH, yang didampingi Tim Donny Manullang, SH, dan Mulyadi, SH menyampaikan bahwa saksi yang merupakan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) dalam proyek tersebut menjelaskan proses pelaksanaan pekerjaan telah berjalan sesuai prosedur.

"Saksi menerangkan bahwa proses lelang hingga pelaksanaan pekerjaan oleh KSO HK-BM berjalan sesuai aturan. Bahkan telah diterbitkan NOL (No Objection Letter) dari World Bank, yang berarti tidak ada keberatan dari pihak pemberi pinjaman," ujar Philipus kepada wartawan usai persidangan.

Menurutnya, fakta itu memperkuat posisi terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bahwa tidak terdapat pelanggaran maupun tindakan yang merugikan keuangan negara.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan memaksimalkan proses pemeriksaan silang (cross examination) terhadap saksi-saksi yang dihadirkan jaksa guna membantah seluruh dakwaan.

"Dari lima saksi yang dijadwalkan, hari ini baru satu yang diperiksa. Sidang akan dilanjutkan pada Jumat (24/7/2026) mendatang," katanya.

Philipus menambahkan, kliennya telah menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya dan tidak memiliki kepentingan pribadi dalam proyek tersebut.

"Tidak ada cawe-cawe atau kepentingan pribadi dari terdakwa terhadap pihak mana pun. Semua akan kami buktikan melalui fakta persidangan," tegasnya.

Meski sebelumnya majelis hakim yang diketuai M. Yusafrihardi Girsang menolak eksepsi atau nota keberatan dari pihak terdakwa, Philipus menilai proses pembuktian di persidangan akan menjadi tahap krusial dalam mengungkap fakta secara utuh.

"Nantinya semua akan diuji di persidangan, baik dari sisi penuntut umum maupun pembelaan kami," ujarnya.

Ia memastikan pihaknya akan menghadirkan berbagai alat bukti, termasuk dokumen, saksi, dan ahli, setelah jaksa menyelesaikan pembuktian dakwaan.

Dalam kesempatan itu, Philipus juga menyebut bahwa proyek Waterfront City Pangururan telah selesai dan dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, sehingga menurutnya tidak dapat dikategorikan sebagai proyek mangkrak.

"Faktanya proyek tersebut sudah selesai dan digunakan, bahkan untuk kegiatan berskala nasional maupun internasional," katanya.

Sidang mendengar keterangan Saksi akan di lanjutkan pada Jum'at, (24/7/2026) mendatang.

Dakwaan Jaksa

Dalam perkara ini, Enda Simakasura Ketaren didakwa terkait dugaan penyimpangan saat menjabat sebagai PPK pada proyek yang dibiayai dari pinjaman Bank Dunia tersebut.

Jaksa menilai terdakwa menyetujui sejumlah kebijakan yang dianggap menyimpang, di antaranya terkait pembayaran uang muka, pencairan monthly certificate (MC), perubahan kontrak tanpa dasar teknis yang kuat, serta penandatanganan berita acara serah terima pekerjaan meskipun proyek dinilai belum sepenuhnya rampung.

Selain Enda, jaksa juga menjerat mantan General Manager PT Yodya Karya (Persero) Wilayah IV Medan, Edwyn Tresnanugraha, yang disidangkan secara terpisah.

Perkara ini akan terus bergulir dengan agenda pemeriksaan saksi lanjutan, dan diperkirakan menjadi persidangan yang menghadirkan pembuktian intensif dari kedua belah pihak.(DEN)

Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, mengatakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berkomitmen menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, cepat, dan tidak lagi dipandang berbelit-belit oleh masyarakat. Karena itu, berbagai masukan dan saran dari para notaris akan menjadi bahan evaluasi bagi perangkat daerah, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

"Kita tidak ingin lagi masyarakat berpikir sulit berurusan dengan pemerintah. Kalau pelayanan kita permudah, mereka akan menyampaikan kepada kliennya bahwa mengurus administrasi di Deli Serdang tidak lagi dipersulit," ujarnya saat pertemuan bersama para notaris dan PPAT di Kantor Bupati Deli Serdang, Senin (20/7/2026).

Menurutnya, notaris dan PPAT memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam berbagai urusan pertanahan. Oleh sebab itu, kolaborasi yang baik diharapkan mampu menciptakan pelayanan yang semakin efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum.

Ia juga mengajak para notaris dan PPAT mendukung proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sedang dilakukan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Melalui pendampingan kepada masyarakat dan pemilik lahan, diharapkan rencana pemanfaatan tanah dapat selaras dengan arah kebijakan tata ruang yang tengah disusun pemerintah daerah.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, mengingatkan para notaris agar tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, khususnya dalam menangani tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) yang cukup banyak terdapat di Kabupaten Deli Serdang, sehingga setiap proses administrasi memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Saya mengapresiasi capaian PAD kita yang sudah menunjukkan hasil positif. Namun saya juga berharap kepada para notaris agar lebih teliti memeriksa data tanah milik klien, terutama tanah eks HGU. Jangan sampai karena mengejar percepatan pelayanan, justru muncul persoalan hukum di kemudian hari," kata Lom Lom.

Dalam sesi dialog, para notaris dan PPAT menyampaikan sejumlah masukan terkait pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), mulai dari penyelarasan data luas tanah antara SPPT PBB dan sertifikat hingga penguatan layanan digital untuk mempercepat proses administrasi. Mereka juga mengapresiasi berbagai perbaikan pelayanan yang dilakukan Bapenda Deli Serdang yang dinilai semakin memudahkan masyarakat.

"Koordinasi dengan Bapenda selama ini sudah berjalan baik. Kami berharap sinergi ini terus dipertahankan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Masukan yang kami sampaikan juga diharapkan dapat menjadi bagian dari penyempurnaan pelayanan ke depan," ujar M Zunuza mewakili para notaris dan PPAT. ( Drt)

Pembukaan pendidikan ditandai dengan pembacaan amanat Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan (Kalemdiklat) Polri Komjen Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si., yang menegaskan pentingnya membentuk personel Polri yang profesional, berintegritas, humanis, dan unggul dalam pelayanan kepada masyarakat.

Dalam amanat tersebut, Kalemdiklat Polri menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta didik yang berhasil melewati proses seleksi hingga dinyatakan lulus mengikuti Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Berkemampuan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Tahun Anggaran 2026. Mereka dinilai sebagai putra-putri terbaik bangsa yang akan dipersiapkan menjadi garda terdepan pelayanan kepolisian.

"Pendidikan ini tidak boleh dipandang sekadar proses mengubah status seseorang menjadi anggota Polri, melainkan proses transformasi pengetahuan, keterampilan, karakter, mental, dan budaya sehingga setiap peserta didik benar-benar siap menjadi pelaksana tugas kepolisian yang profesional, khususnya pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)," demikian amanat Kalemdiklat Polri yang dibacakan Wakapolda Sumut.

Secara nasional, Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Berkemampuan SPKT TA 2026 diikuti sebanyak 4.792 peserta didik, terdiri atas 708 polisi wanita yang menjalani pendidikan di Sepolwan Lemdiklat Polri dan 4.084 polisi pria yang mengikuti pendidikan di 31 SPN Polda di seluruh Indonesia selama lima bulan.

Pendidikan tahun ini mengusung tema "Membangun Keutamaan Pendidikan Polri yang Berbasis Moral dan Literasi untuk Mendukung Program Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi yang Produktif serta Inklusif." Tema tersebut menegaskan bahwa pendidikan Polri tidak hanya berorientasi pada kemampuan teknis, tetapi juga membentuk karakter, integritas, kemampuan berpikir kritis, serta kesiapan menghadapi tantangan tugas kepolisian di era digital.

Kalemdiklat Polri menekankan bahwa personel SPKT merupakan wajah pertama Polri yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena itu, lulusan pendidikan ini diharapkan mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, santun, humanis, serta mampu menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan pelayanan kepolisian.

Selain membangun karakter dan kompetensi pelayanan, kurikulum pendidikan tahun ini juga menerapkan pendekatan Outcome-Based Education (OBE) yang menitikberatkan pada capaian kompetensi lulusan. Melalui sistem tersebut, peserta didik tidak hanya dituntut memahami teori, tetapi juga mampu berpikir analitis, memecahkan persoalan, bekerja sama, memanfaatkan teknologi, serta mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab.

Dalam amanatnya, Kalemdiklat Polri juga mengingatkan seluruh peserta didik agar menjaga keimanan, memperkuat disiplin, membangun solidaritas, menghormati tenaga pendidik, serta menjadikan setiap tantangan selama pendidikan sebagai proses menempa mental dan karakter sebagai insan Bhayangkara yang Presisi.

Di sisi lain, para kepala SPN, tenaga pendidik, instruktur, dan pengasuh diinstruksikan untuk menyelenggarakan pendidikan secara profesional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kalemdiklat Polri menegaskan bahwa proses pendidikan harus bebas dari segala bentuk kekerasan, perundungan, maupun tindakan yang merendahkan martabat peserta didik.

"Pendidikan yang keras tidak harus kasar. Latihan yang berat tidak boleh kehilangan martabat. Ketegasan harus membentuk karakter, bukan menumbuhkan dendam. Tekanan latihan harus memperkuat daya juang, bukan merusak fisik dan mental peserta didik," demikian penegasan Kalemdiklat Polri dalam amanat yang dibacakan Wakapolda Sumut.

Melalui Pendidikan Pembentukan Bintara Polri TA 2026 ini, Polri berharap dapat melahirkan personel yang memiliki moral dan integritas kuat, profesional dalam menjalankan tugas, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin berkualitas, humanis, dan dipercaya masyarakat.(HPSU)

Monitoring ketiga selama dua hari, pada 14-15 Juli 2026 di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan indikator Kabupaten Ber-Aksi (Berani Berantas Korupsi) dan Desa Antikorupsi berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) 1 Direktorat Permas KPK, Firlana Ismayadin, saat membuka kegiatan menegaskan monitoring kali ini difokuskan pada aspek implementasi program, bukan lagi pada penyusunan regulasi.

"Monitoring ketiga ini fokus utamanya pada pembuktian implementasi, penguatan dokumentasi, publikasi, monitoring, hingga pelaporan," ujar Firlana ketika membuka kegiatan.

Diketahui Kabupaten Asahan menjadi salah satu daerah calon kabupaten Ber-Aksi tahun 2026, usai melalui tahapan observasi dan bimbingan teknis panjang oleh KPK. Dengan ini, KPK sekaligus membuka forum bagi pemerintah daerah guna menelaah pemenuhan indikator, penyampaian catatan perbaikan, serta ruang klarifikasi maupun konsultasi.

Berdasarkan hasil monitoring ketiga ini, Kabupaten Asahan memperoleh skor sementara sebesar 58,3. Meski meningkat dibandingkan dengan tahapan sebelumnya, KPK mendorong pemerintah daerah memperkuat berbagai indikator yang masih perlu disempurnakan.

Lebih lanjut, menurut Firlana, Kabupaten Asahan masih berpeluang meningkatkan capaian indikator dengan mengoptimalkan dokumentasi dan publikasi program, serta melibatkan masyarakat melalui pendekatan kearifan lokal.

Menanggapi itu, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, menegaskan komitmen pihaknya guna menindaklanjuti seluruh catatan serta rekomendasi KPK.

"Sejak kami ditetapkan sebagai calon, kami terus melakukan berbagai upaya pembenahan. Kami berkomitmen melanjutkan penguatan integritas sebagai langkah mewujudkannya," tegas Taufik.

Ia juga menyatakan Pemkab Asahan akan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, meningkatkan kualitas dokumentasi, serta mendigitalisasi tata kelola pemerintahan agar mampu memenuhi capaian penilaian tersebut.

Evaluasi Tata Kelola Desa Ledong Barat

Rangkaian kegiatan KPK turut menyasar pemerintahan desa melalui bimbingan teknis calon Percontohan Desa Antikorupsi di Ledong Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Selasa (14/7). Program ini merupakan bagian dari pemenuhan indikator Kabupaten Ber-Aksi sekaligus upaya membangun ekosistem antikorupsi hingga tingkat desa.

Dalam paparannya, KPK menyoroti besarnya pengelolaan Dana Desa untuk seluruh Indonesia, yang mencapai Rp68 triliun pada 2022. Di sisi lain, sepanjang 2015-2022, tercatat 851 perkara korupsi melibatkan 973 pelaku, yang sebagian besar berasal dari kepala desa maupun perangkatnya.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan sistem pengawasan, transparansi, dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Untuk itu, KPK akan membekali tata kelola pemerintahan berintegritas, langkah pemenuhan 18 indikator penilaian, hingga tata cara menyusun folder unggahan dokumen pendukung.

Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Zainal Aripin Sinaga, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan desa berintegritas membutuhkan komitmen seluruh pihak.

"Pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab KPK, tetapi tanggung jawab bersama," ucapnya.

Ia pun mengajak seluruh peserta, menjadikan integritas sebagai landasan menjalankan tugas dan melayani masyarakat dengan baik, khususnya di Desa Ledong Barat dan Kabupaten Asahan.

Belum selesai, KPK turut mengunjungi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta meninjau pembangunan jalan dan lapangan olahraga di Desa Ledong Barat, guna memastikan kesesuaian implementasi program dengan kondisi lapangan.

Melalui rangkaian monitoring dan bimbingan teknis ini, KPK berharap Kabupaten Asahan mampu mengoptimalkan pemenuhan indikator Kabupaten Ber-Aksi maupun Desa Antikorupsi di Ledong Barat, sesuai target penilaian pada akhir Oktober 2026 mendatang.

Pendampingan ini juga diharapkan melahirkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas sehingga mampu menjadi contoh kabupaten atau desa lainnya dalam memperkuat budaya antikorupsi di seluruh Indonesia.(lam/rel)

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Deli Serdang, Agustiawan Saragih, didampingi Wakil Ketua DPRD Hamdani Syahputra, serta dihadiri para anggota DPRD dan jajaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Dalam penjelasan Bupati yang disampaikan Wakil Bupati, dijelaskan bahwa penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Deli Serdang atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat selama tahun anggaran 2025.

Tantangan pembangunan ke depan, lanjutnya, akan semakin kompleks sehingga diperlukan kerja sama dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan agar program pembangunan yang telah direncanakan dapat terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Deli Serdang.

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk kedelapan kalinya. Prestasi tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang melalui sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD.

Dalam pemaparan Ranperda, dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp4.842.829.886.434, dengan realisasi mencapai Rp4.833.365.736.551,45 atau 99,80 persen.

Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah ditargetkan sebesar Rp1.599.788.162.625, dengan realisasi Rp1.426.414.592.445 atau 89,16 persen.

Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya ditargetkan sebesar Rp3.239.041.723.809, dengan realisasi Rp3.402.782.860.599 atau 105,06 persen. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp4 miliar dan terealisasi Rp4.168.870.000 atau 104,22 persen.

Pada sektor belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menganggarkan sebesar Rp5.048.003.000.000, dengan realisasi Rp4.263.539.613.738,60 atau 84,46 persen.

Realisasi tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp2.919.040.368.698,24 atau 83,09 persen, belanja modal sebesar Rp753.608.964.203,45 atau 87,56 persen, belanja tidak terduga sebesar Rp2.762.843.202 atau 31,25 persen, serta belanja transfer sebesar Rp588.127.437.635 atau 88,38 persen.

Pada sektor pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan ditargetkan sebesar Rp223.173.696.650 dan terealisasi 100 persen, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan ditargetkan sebesar Rp18 miliar, dengan realisasi Rp5 miliar atau 27,78 persen, yang digunakan sebagai penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Adapun SiLPA Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp787.959.819.463,20, yang antara lain berasal dari tambahan penghasilan guru, Dana BOS, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah ditentukan penggunaannya, serta SiLPA BLUD RSUD dan Puskesmas.

"Kami berharap Ranperda ini mendapat memperoleh persetujuan DPRD untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara guna dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Apresiasi kami sampaikan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang atas sinergi dan kerja sama yang telah terjalin selama ini, serta berharap kolaborasi terus terpelihara demi mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Deli Serdang," tutupnya.( Drt)

Kegiatan silaturahmi ini merupakan bagian dari upaya Polres Asahan dalam mempererat hubungan dengan seluruh elemen masyarakat, serta memperkuat sinergi bersama tokoh agama untuk menjaga kerukunan antarumat beragama, dan menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang aman, damai, dan kondusif.

Dalam suasana penuh keakraban, Kapolres Asahan mengajak seluruh tokoh agama untuk terus berperan aktif dalam menjaga persatuan, memperkuat nilai-nilai toleransi, serta bersama-sama menciptakan lingkungan yang harmonis di tengah keberagaman masyarakat Kabupaten Asahan.

Polres Asahan berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan seluruh tokoh agama sebagai mitra strategis, dalam mewujudkan Kamtibmas yang kondusif demi terciptanya Kabupaten Asahan yang aman, damai, dan sejuk.(REL/WIK)

Hal itu disampaikan saat memimpin peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 di Lapangan Tengku Raja Muda, Lubuk Pakam, Minggu (19/7/2026).

Peringatan Hari Koperasi tahun ini mengusung tema "Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya" sebagai komitmen memperkuat peran koperasi dalam membangun ekonomi kerakyatan yang modern, mandiri, dan berkelanjutan

"Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh insan koperasi, para pengurus, pengawas, pengelola, anggota, dan pegiat koperasi yang dengan penuh pengabdian terus menjaga serta mengembangkan koperasi di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi bersama," ujarnya.

Didampingi Suwondo, ia mengatakan bahwa koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan semangat gotong royong, kekeluargaan, dan demokrasi ekonomi sebagaimana dicita-citakan Bung Hatta. Semangat tersebut, lanjutnya, tetap relevan dan kini diperkuat melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

"Melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah mendorong lahirnya lebih dari 80 ribu koperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Kehadiran koperasi ini diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi, memperkuat akses pembiayaan, memperluas pemasaran produk lokal, sekaligus menghadirkan pelayanan ekonomi yang lebih dekat dengan masyarakat," katanya.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa koperasi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui transformasi digital agar semakin profesional, sehat, dan memberikan manfaat nyata bagi anggotanya.

"Kita harus meninggalkan stigma lama bahwa koperasi adalah organisasi yang lambat dan kuno. Koperasi masa kini harus menjadi koperasi digital yang mampu menjangkau generasi muda, petani milenial, nelayan, pelaku UMKM, pekerja kreatif, hingga startup lokal," tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah terus menyempurnakan regulasi agar koperasi semakin adaptif terhadap perkembangan ekonomi, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.

Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh insan koperasi menjadikan Hari Koperasi ke-79 sebagai momentum memperkuat tata kelola organisasi, memperluas kolaborasi, serta membangun ekonomi daerah melalui semangat gotong royong dan inovasi.( Drt)

Ia dilaporkan salah seorang wartawan bernama Gabriel Campa Nella Ginting terkait pelarangan atau pembatasan kerja wartawan, yang menurutnya telah melawan hukum yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Gabriel menyampaikan bahwa ia telah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Polres Sibolga terkait laporannya.

"SP2HP itu kita terima bernomor B/210 NII/Res. 1.24./2026/Reskrim yang diteken Kasat Reskrim Polres Sibolga, AKP Rustam E Silaban," ujar Gabriel Campa Nella Ginting, di Mapolres Sibolga, Senin (20/7/2026).

Ia menuturkan, dalam SP2HP itu dijelaskan bahwa laporan itu berdasarkan rujukan Laporan Polisi Nomor LP/B/114/VII/2026/SPKT/POLRES SIBOLGA/POLDA SUMATRA UTARA, tanggal 14 Juli 2026 atas nama pelapor Gabriel Campa Nela Ginting.

"Sehubungan dengan hal tersebut di atas diberitahukan kepada pengadu bahwa laporan/pengaduan telah kami terima dan akan kami lakukan penyelidikan," demikian isi SP2HP Laporan itu yang diserahkan kepada wartawan.

Ditegaskan, guna kepentingan penyelidikan laporan itu, Polres Sibolga menunjuk Ipda Inal Tanjung selaku penyidik dan Aipda Erwin Syahputra selaku penyidik pembantu.

Kemudian, jika diperlukan maka pelapor dapat menghubungi kedua penyidik bersangkutan dalam upaya mempercepat proses penyelidikan itu.

Gabriel mengatakan bahwa kasus yang dilaporkannya tersebut mendapat dukungan dan perhatian yang serius dari sesama jurnalis yang bertugas di Sibolga dan Tapteng, yang mengecam rangkaian intimidasi dan penghalangan kerja jurnalistik.

"Selain itu, permasalahan ini juga turut saya laporkan ke pimpinan perusahaan media tempat saya menulis. Maka itu, saya berharap kepada Polres Sibolga agar laporan saya ini dapat tetap ditindaklanjuti lebih serius," tutupnya.

Seperti diberitakan, Gabriel melaporkan dugaan Tindak Pidana Kejahatan Pers UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan ancaman penjara maksimal 2 tahun atau denda Rp500 juta dengan terlapor atas nama Denni Aprilsyah Lubis.

Dalam uraian kejadian, pada hari Senin tanggal 13 Juli 2926 sekira pukul 11.15 WIB saat itu pelapor yang berprofesi sebagai wartawan sedang meliput undangan masyarakat dan anggota DPRD Sibolga, Mandapot Pasaribu.

Pertemuan itu digelar di Kantor Camat Sibolga Utara yang membahas terkait adanya permasalahan bantuan jaminan hidup (Jadup) yang masih banyak masyarakat belum mendapat.

Kemudian saat acara berlangsung, awalnya masih berjalan dengan lancar sampai saat terlapor Denni Aprilsyah Lubis masuk ke dalam ruangan dan di situ pun awalnya masih baik-baik saja.

Akan tetapi ketika terlapor memperkenalkan dirinya, ia lalu melihat pelapor dan temannya yang juga sebagai wartawan yang sedang bertugas meliput langsung mengusir keduanya dari tempat pertemuan itu.(GG)

Kuatnya intensitas ledakan membuat bangunan rumah mewah tersebut roboh hingga porak-poranda. Tidak hanya itu, getaran besar yang dihasilkan juga merusak sejumlah rumah di sekitar lokasi kejadian, mulai dari kaca yang pecah berantakan hingga kerusakan pada struktur bangunan warga.

Wiwin, salah seorang pekerja bangunan yang sedang beraktivitas tidak jauh dari lokasi kejadian, mengaku merasakan getaran yang sangat kuat saat ledakan terjadi. Menurutnya, sebelum dentuman keras terdengar, sempat terlihat kilatan misterius.

"Kejadiannya jam 4 sore. Ada sekilas seperti petir menyambar ke gedung lantai dua rumah itu. Tapi kita belum bisa pastikan apakah itu benar petir atau bukan. Tiba-tiba langsung meledak rumah yang kami kerjain di dekatnya," ujar Wiwin kepada Posmetro Medan.

Setelah ledakan terjadi, Wiwin bersama pekerja lainnya langsung bergegas membantu proses evakuasi awal. Ia mengaku sempat menyelamatkan seorang bayi dari lantai dua rumah yang telah hancur tersebut.

"Kalau korban yang dievakuasi lainnya meninggal atau tidak, saya kurang tahu pasti. Yang jelas, kami tadi mengangkat seorang anak kecil dari lantai dua. Posisinya mengalami luka bakar," ungkapnya dengan nada bergetar.

Ia juga menambahkan informasi mengenai perkiraan jumlah orang yang berada di dalam rumah mewah tersebut saat insiden terjadi. "Setahu kami, ada empat orang pembantu di dalam rumah itu, bang," tambahnya.

Sementara, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, SIK, MH, yang turun langsung ke lokasi kejadian mengungkapkan bahwa berdasarkan investigasi awal, ledakan diduga kuat dipicu oleh kebocoran pipa gas bawah tanah (tanam).

"Tadi kami sudah masuk ke lokasi dengan menggunakan alat pendeteksi gas, dan memang terdeteksi ada aktivitas gas di situ. Namun, ini masih dugaan dari investigasi awal. Akibat ledakan ini, diperkirakan ada enam orang yang menjadi korban," ujar Kombes Pol Jean Calvijn kepada awak media di lokasi kejadian, Senin (20/7/2026).

Dari enam korban yang terdata, seorang bapak berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Sementara itu, seorang balita saat ini sudah dilarikan dan tengah menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Medan. Adapun empat korban lainnya dilaporkan masih terjebak di dalam reruntuhan dan dalam proses evakuasi oleh tim gabungan.

"Berdasarkan data yang kami terima dari korban selamat, di dalam rumah tersebut masih ada istri dan tiga orang asisten rumah tangga (ART). Proses evakuasi sampai saat ini masih berjalan dan kami mohon doanya," kata Jean Calvijn

Pascakejadian, situasi di Kompleks Grand Polonia langsung mencekam. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan, personel Polrestabes Medan, hingga Tim Gegana Brimob Polda Sumatera Utara langsung diterjunkan ke lokasi.

Hingga berita ini diturunkan, petugas gabungan masih terus melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk menyelidiki penyebab pasti ledakan. Selain itu, petugas juga fokus melakukan proses evakuasi di antara puing-puing bangunan, guna memastikan apakah masih ada korban lain yang tertimbun reruntuhan. (Dam)

Akibat ledakan tersebut, seluruh bangunan rumah berlantai dua tersebut hancur total dan runtuh ke badan jalan. Sebanyak enam orang dilaporkan menjadi korban dalam peristiwa memilukan ini.

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, SIK, MH, yang turun langsung ke lokasi kejadian mengungkapkan bahwa berdasarkan investigasi awal, ledakan diduga kuat dipicu oleh kebocoran pipa gas bawah tanah (tanam).

"Tadi kami sudah masuk ke lokasi dengan menggunakan alat pendeteksi gas, dan memang terdeteksi ada aktivitas gas di situ. Namun, ini masih dugaan dari investigasi awal. Akibat ledakan ini, diperkirakan ada enam orang yang menjadi korban," ujar Kombes Pol Jean Calvijn kepada awak media di lokasi kejadian, Senin (20/7/2026).

Dari enam korban yang terdata, seorang bapak berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Sementara itu, seorang balita saat ini sudah dilarikan dan tengah menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Medan. Adapun empat korban lainnya dilaporkan masih terjebak di dalam reruntuhan dan dalam proses evakuasi oleh tim gabungan.

"Berdasarkan data yang kami terima dari korban selamat, di dalam rumah tersebut masih ada istri dan tiga orang asisten rumah tangga (ART). Proses evakuasi sampai saat ini masih berjalan dan kami mohon doanya," kata Jean Calvijn

Ia juga memastikan bahwa sejauh ini tidak ditemukan korban lain di luar penghuni rumah mewah yang terletak di Blok 3 B tersebut.

"Sumber ledakan berasal dari rumah nomor 3 B. Dampak ledakannya berimbas pada 6 hingga 7 rumah di sekitarnya yang terkena serpihan material, karena posisinya persis berada di depan rumah asal ledakan," tambahnya.

Pantauan di lapangan menunjukkan dampak ledakan yang luar biasa. Rangka bangunan rumah mewah tersebut tampak miring ke bawah, dan sebuah balkon besar roboh total hingga menghantam tiga unit mobil yang terparkir di depan rumah.

Tembok bangunan yang hancur serta puing-puing kaca berserakan di jalanan hingga mengenai deretan rumah warga lainnya. Ledakan keras yang menyerupai bom ini sempat membuat warga komplek perumahan elite tersebut berhamburan keluar rumah karena panik. Mereka langsung mencari sumber suara dan terkejut melihat salah satu rumah warga sudah hancur lebur.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian bersama Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan masih berada di lokasi untuk melakukan sterilisasi, menyelidiki penyebab pasti ledakan, serta fokus mengevakuasi korban yang masih tertimbun.

Suasana haru dan histeris juga mewarnai lokasi kejadian. Terlihat seorang wanita menangis histeris menyaksikan rumah tinggalnya telah roboh pada bagian lantai dua. Sembari ditenangkan warga, wanita tersebut terus berteriak memanggil nama anggota keluarganya yang diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. (Dam)

Mengangkat semangat keberagaman yang menjadi kekuatan masyarakat Deli Serdang, kegiatan ini menjadi ajang memperkenalkan kekayaan seni, tradisi, dan kearifan lokal kepada masyarakat Sumatera Utara.

Rangkaian acara diawali dengan tari kolosal persembahan Lembaga Kesenian Bunga Tanjung Kecamatan Pagar Merbau. Berbagai pertunjukan seni tradisional hingga modern kemudian bergantian menghibur ratusan pengunjung yang memadati Panggung Budaya PRSU.

Mewakili Bupati Deli Serdang, Wakil Bupati Lom Lom Suwondo mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan panitia PRSU yang telah memberikan ruang bagi kabupaten dan kota untuk menampilkan potensi daerah.

Menurutnya, kehadiran Deli Serdang di PRSU merupakan komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan sekaligus memperkenalkan seni dan budaya sebagai identitas masyarakat.

"Kehadiran kami malam ini merupakan wujud komitmen untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan kekayaan seni dan budaya yang menjadi identitas masyarakat Kabupaten Deli Serdang," ujarnya.

Lom Lom yang hadir bersama Staf Ahli I TP PKK, menjelaskan, tema "Kilau Benang Emas Serdang" menggambarkan keberagaman masyarakat Deli Serdang yang hidup berdampingan dalam semangat saling menghormati dan menghargai.

Pelestarian budaya, lanjutnya, juga menjadi bagian dari pembangunan daerah melalui Program EVORIA (Event Olahraga, Seni Budaya, dan Keagamaan) yang membuka ruang bagi masyarakat untuk berkarya sekaligus mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi muda.

"Yang paling penting adalah bagaimana kita mampu mentransformasikan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Seni dan budaya tidak hanya dipertontonkan, tetapi juga diwariskan agar tetap hidup dan berkembang di masa yang akan datang," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang, Yudy Hilmawan SE MM, mengatakan Malam Kesenian Daerah menjadi wadah promosi budaya sekaligus ruang berekspresi bagi para seniman lokal.

Berbagai penampilan ditampilkan sepanjang malam, mulai dari tari kolosal, musik tradisional, sastra lisan, Tari Tik Batik Deli Serdang, hingga Ketoprak Dor dari Sanggar Siswo Langgeng Budoyo Kecamatan Beringin yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2024.( Drt)

Spanyol berhasil mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 pada babak perpanjangan waktu di final Piala Dunia 2026. Tak lama setelah peluit panjang berbunyi, Yamal langsung disambut pelukan hangat dari Ines Garcia yang hadir langsung memberikan dukungan di stadion.

Keduanya terlihat sangat mesra. Ines Garcia memberikan pelukan erat dan ucapan selamat kepada Yamal yang baru saja mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Spanyol. Yamal pun tampil gaya dengan mengenakan kacamata hitam bernuansa futuristis saat merayakan gelar juara dunia pertamanya.

Ines Garcia memang dikenal sebagai pendukung setia Yamal. Sebelumnya, saat Spanyol bertemu Prancis di babak semifinal, Ines juga hadir di tribun penonton. Wanita tersebut bahkan sempat terlihat menyerukan agar pacarnya bisa melaju ke final. Dukungannya itu kini berbuah manis dengan gelar juara dunia.

Lamine Yamal, yang baru berusia 19 tahun, menjadi salah satu pemain kunci Spanyol sepanjang turnamen. Penampilannya yang gemilang membuatnya menjadi sorotan dunia, dan momen perayaan bersama sang pacar semakin menyempurnakan kisah dongengnya di Piala Dunia kali ini.

Ribuan suporter Spanyol yang memadati stadion turut bersorak melihat momen manis tersebut. Banyak yang menganggap ini sebagai salah satu momen paling berkesan di Piala Dunia 2026.

Selamat Lamine Yamal dan Ines Garcia! Juara dunia dan cinta yang mendukung – kombinasi sempurna di usia muda.(BBS)