Langkah ini diambil sebagai respons atas tingginya angka penyalahgunaan narkoba serta banyaknya tren penggunaan vape di berbagai kalangan usia.

Dalam sambutannya pada acara Rapat Paripurna Hari Ulang Tahun Provinsi Sumatra Utara ke - 78 di Gedung DPRD Sumut, Rabu (15/4/2026), Bobby menekankan bahwa Sumatera Utara menghadapi tantangan besar dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Hal ini dipicu oleh status Sumut yang selama bertahun-tahun menduduki peringkat pertama nasional dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Salah satu poin krusial dalam usulan tersebut adalah adanya temuan modus baru peredaran gelap narkoba yang disisipkan melalui liquid (cairan) untuk rokok elektrik.

"Kita selama bertahun-tahun terus menjadi provinsi peringkat pertama penyalahgunaan narkoba. Ini tantangan luar biasa. Kita melihat penyebaran vape ini sangat cepat, jangan sampai menjadi masalah besar baru kita bertindak. Lebih baik antisipasi dari sekarang," tegas Bobby.

Bobby juga mengkritisi pola penjualan vape yang dinilai sudah terlalu bebas dan terbuka, bahkan mudah ditemukan di meja-meja kasir pusat perbelanjaan.

Meski pembahasan serupa tengah dilakukan di tingkat pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) memilih untuk melakukan langkah jemput bola dengan menyiapkan kajian hukum yang mendalam.

Bobby menegaskan bahwa kebijakan ini tidak boleh hanya bersifat imbauan, melainkan harus memiliki kekuatan hukum tetap.

Langkah ini diharapkan tidak hanya mampu menekan angka peredaran narkoba dengan modus rokok elektrik atau vape tersebut, namun juga melindungi kesehatan masyarakat umum dari paparan zat berbahaya serta menciptakan lingkungan publik yang lebih tertib di Sumatera Utara.(DRM)

Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi kinerja tersebut dalam Rapat Kerja Realisasi Penerimaan PAD yang dipimpin Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Rabu (15/4/2026), di Aula Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Namun ia menegaskan agar jajaran tidak berpuas diri dan terus mengoptimalkan penerimaan, terutama dari sektor pajak.

Beberapa sektor masih perlu perhatian, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang rendah serta pajak reklame yang dinilai belum maksimal. Sementara itu, pajak restoran dan hotel menunjukkan tren positif.

Rico Waas dorong seluruh jajaran untuk dapat bersama - sama membangun kota medan untuk lebih baik lagi, karena itu, ia menekankan PAD di tingkatkan dan berharap mencapai target," ujarnya.

Wali Kota Medan Rico Waas didampingi Wakil Wali Kota Medan H.Zakiyuddin Harahap,Sekda kota Medan,serta seluruh OPD,dan Camat hadir dalam kegiatan tersebut.(ATN)

Peristiwa ini mengejutkan warga sekitar dan pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut.

Hingga saat ini, penyebab pasti munculnya api yang menghanguskan bangunan tersebut belum diketahui. Kobaran api terlihat cukup besar dan terus membumbung tinggi, sehingga menarik perhatian warga dan pengendara yang berada di lokasi.

Pantauan di lapangan menunjukkan situasi di sekitar lokasi kejadian sangat padat. Kerumunan warga yang ingin melihat kejadian dari dekat mengakibatkan arus lalu lintas di Jalan SM Raja mengalami kemacetan panjang. Sejumlah kendaraan tampak merayap dan terhenti karena banyaknya warga yang memadati bahu jalan.

Ironisnya, hingga berita ini diturunkan, belum terlihat adanya armada Pemadam Kebakaran (Damkar) dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang tiba di lokasi untuk melakukan pemadaman.

Belum ada keterangan resmi mengenai kerugian materiil maupun kemungkinan adanya korban jiwa dalam peristiwa naas ini. Redaksi terus berupaya mengonfirmasi pihak terkait guna mengetahui perkembangan lebih lanjut terkait penanganan api dan pengaturan lalu lintas di area tersebut. (HBB)

Penegasan itu disampaikan Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Sumut memperingati Hari Jadi ke-78 Provinsi Sumatera Utara di Gedung DPRD Sumut, Medan, Rabu (15/4/2026).

Dalam rapat yang dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, unsur organisasi perangkat daerah, serta tokoh masyarakat, Gubernur menyebut peringatan hari jadi sebagai momentum memperkuat sinergi pembangunan daerah.

"Kolaborasi menjadi kunci untuk mendorong Sumatera Utara yang unggul dan berkelanjutan," ujarnya.

Data Kinerja Dipaparkan

Pemerintah provinsi memaparkan sejumlah indikator makro, di antaranya pertumbuhan ekonomi sekitar 4,53 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 76,47 poin, tingkat kemiskinan 7,24 persen, dan pengangguran terbuka 5,32 persen. PDRB tercatat tumbuh 5,23 persen dengan pendapatan per kapita Rp78,31 juta.

Selain itu, indeks kualitas lingkungan hidup mencapai 73,96 poin dan penurunan emisi gas rumah kaca dilaporkan sebesar 25,78 juta ton CO2e. Di bidang tata kelola, Sumut mencatat indeks pelayanan publik kategori A-, nilai SAKIP predikat B, serta opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang diraih berulang kali.

Bencana dan Narkoba Masih Jadi Tantangan

Meski demikian, Gubernur mengakui masih adanya tantangan, terutama bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah.

Menurutnya, diperlukan penguatan mitigasi, penataan ruang, dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir.

Selain itu, persoalan narkoba juga disebut sebagai ancaman serius terhadap kualitas sumber daya manusia di daerah.

DPRD Ingatkan Pemerataan

Dari sisi legislatif, Wakil Ketua DPRD Sumut Sutarto menekankan bahwa capaian pembangunan perlu diiringi pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia mengingatkan agar momentum hari jadi tidak berhenti pada seremoni, tetapi diikuti langkah konkret dalam menjawab persoalan di daerah.

33 Daerah Otonom

Sumatera Utara saat ini terdiri dari 33 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sekitar 15 juta jiwa.

Kondisi tersebut dinilai sebagai potensi sekaligus tantangan dalam mendorong pemerataan pembangunan di berbagai wilayah, termasuk kawasan pesisir, pegunungan, dan Kepulauan Nias.

Upaya Konfirmasi

Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada pihak humas terkait untuk memperoleh penjelasan tambahan mengenai tindak lanjut kebijakan yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh tanggapan resmi.(erni)

Untuk penguatan roda organisasi, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kota Medan bersama Dinas Pemuda dan Olahraga, melaksanakan verifikasi Induk Olahraga (INORGA) yang tergabung di bawah KORMI Kota Medan, Selasa, 14 April 2026, di Aula Rapat Gedung Dispora Medan.

Selain itu, dalam kegiatan verifikasi yang dihadiri Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan, T. Chairunniza, Ketua KORMI Medan, Idrus Djunaidi, Sekretaris, Benny Hidayat Pane SH, Bendahara, Abdul Salim, Kepala Bidang Kebudayaan dan Olahraga Dispora Medan, Ibnu Rayyan serta perwakilan dari 31 INORGA ini juga dilaksanakan sosialisasi Sistem Informasi Pemuda dan Olahraga (SIPORA). Sistem ini sendiri nantinya akan digunakan untuk mempermudah verifikasi.

Dalam laporannya, Ketua Panitia Verifikasi INORGA di Bawah KORMI Medan, Sukur Ananto menjelaskan, kegiatan ini sendiri bertujuan untuk melegalisasi INORGA yang selama ini turut serta dalam berbagai kegiatan baik di bawah Dispora maupun KORMI Medan.

Sementara itu dalam sambutannya, Ketua KORMI Kota Medan, Idrus Djunaidi mengucapkan terimakasih kepada Kepala Dinas Pemuda dan olahraga Kota Medan yang sudah memfasilitasi tempat untuk pihaknya menggelar verifikasi INORGA ini.

"Kita dari KORMI mengucapkan banyak terimakasih kepada Pemko Medan khususnya Dispora yang selama ini sudah bersinergi dengan sangat baik dengan KORMI Medan dalam berbagai kegiatan keolahragaan," katanya.

Menurut Idrus, sinergi tersebut terihat dimana dalam setiap kegiatan Car Free Day dan Car Free Night yang diselenggarakan Pemko Medan melalui Dispora, meskipun belum ditunjuk langsung, namun penyelenggaraannya tetap melibatkan INORGA yang ada di bawah KORMI Kota Medan.

"Itu menjadi satu awal yang sangat baik bagi kita untuk terus meningkatkan sinergitas dengan Pemko dan Dispora Medan," katanya.

Untuk itu, Idrus mengatakan, KORMI Kota Medan tetap berharap sinergitas dan kemesraan yang terjalin antara pihaknya dengan Dispora Kota Medan bisa terus ditingkatkan dan lebih baik lagi kedepannya.

"Disini kita kembali menegaskan jika KORMI Kota Medan akan siap mendukung kegiatan keolahragaan yang digagas Pemko Medan, untuk terus mengembangkan olahraga masyarakat di Kota Medan," tutupnya.

Sedangkan Kadisporas Kota Medan, HT Chairunniza dalam arahan menegaskan, Pemko Medan melalui Dispora siap terus bersinergi dengan KORMI Kota Medan untuk terus menggelorakan olahraga masyarakat yang terus menarik animo masyarakat di setiap penyelenggaraannya.

"Kegiatan verifikasi ini menjadi salah satu langkah positif untuk pendataan baik di kita maupun KORMI Kota Medan. Ini menjadi langkah awal untuk kita semua bisa lebih baik lagi dalam tertib administrasi di sebuah organisasi," katanya.

Untuk itu, Kadispora Kota Medan berharap agar perwakilan INORGA dan Pengurus KORMI Kota Medan yang hadir dalam kegiatan ini, bisa memahami pentingnya SIPORA sebagai bentuk pelaporan tertib administrasi bagi pengurus olahraga di Kota Medan.

Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisai SIPORA yang disampaikan Kabid Kebudayaan dan Pemuda Dispora Medan dan dipandu Sekretaris KORMI Kota Medan.(Red)

Komitmen memperkuat ekonomi daerah melalui kolaborasi dengan dunia usaha ditegaskan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat pelantikan Pengurus KADIN Kota Medan 2025–2030, di Hotel JW Marriott, Rabu (15/4/2026). Momentum ini diarahkan untuk mendorong investasi dan percepatan hilirisasi produk lokal.

Rico Waas menekankan pentingnya soliditas organisasi KADIN agar bekerja kolektif dan memberi dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi. "Kekuatan organisasi terletak pada kerja kolektif," tegas Rico Waas.

Ia juga menyebut capaian investasi Medan yang melonjak 191 persen pada tahun 2025 dan optimistis terus meningkat dengan iklim usaha kondusif. Terkait itu, imbuhnya, Pemko Medan berkomitmen mempermudah perizinan serta menghapus hambatan birokrasi.

Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai membuka peluang besar bagi perputaran ekonomi daerah. "Kebutuhan bahan pangan akan meningkat signifikan, termasuk telur hingga jutaan butir per bulan," ungkapnya.

Melihat potensi tersebut, Rico Waas mengajak KADIN memperkuat rantai pasok lokal dan menciptakan pelaku usaha baru di sektor pangan, sekaligus mendorong UMKM naik kelas hingga menembus pasar global.(ATN)

Kedatangan rombongan yang dipimpin Wakil Ketua MKD, Dr. I Wayan Sudirta, S.H., M.H. (Fraksi PDI-P) dan Dr. H. Agung Widyantoro, S.H., M.Si. (Fraksi Golkar) ini disambut hangat oleh Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H. di Aula Rupatama.

Dalam pertemuan tersebut, Kombes Pol Jean Calvijn memaparkan kondisi geografis serta tantangan kamtibmas di wilayah hukum Polrestabes Medan yang mencakup Kota Medan dan sebagian Deli Serdang. Dengan jumlah penduduk mencapai 2,8 juta jiwa, Calvijn menekankan pentingnya inovasi dalam pelayanan.

Salah satu yang mencuri perhatian tim MKD adalah paparan mengenai Terobosan 100 Hari Kapolrestabes Medan. Program tersebut meliputi pemberantasan "rayap besi" (pencurian infrastruktur), penanganan kejahatan jalanan melalui Timsus JCS, hingga social engineering.

"Kami mengapresiasi kinerja Kapolrestabes Medan dan jajaran. Program 100 hari ini sangat dirasakan dampaknya dalam menjaga situasi kamtibmas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Medan," ujar tim MKD di sela-sela kegiatan.

Agenda utama kunjungan ini adalah edukasi mengenai identitas resmi kendaraan anggota DPR RI. MKD menjelaskan bahwa terdapat 580 anggota dewan, pimpinan, serta alat kelengkapan dewan yang menggunakan TNKB khusus sesuai dengan Persekjen DPR RI Nomor 5 Tahun 2024.

Pihak MKD juga mewanti-wanti terkait adanya potensi pemalsuan pelat nomor khusus tersebut. Untuk itu, Polri diharapkan dapat bersinergi dalam melakukan pengawasan di lapangan.

"Sosialisasi TNKB ini sangat krusial bagi kami, khususnya jajaran Satlantas, agar dapat membedakan mana pelat asli dan mana yang palsu sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Kombes Pol Jean Calvijn.

Selain masalah kendaraan, MKD memaparkan mekanisme penegakan kode etik berdasarkan UU MD3. Dijelaskan bahwa anggota DPR memiliki hak imunitas sesuai Pasal 224 UU MD3, namun tetap tunduk pada sistem pengawasan ketat yang dilakukan MKD untuk menjaga kehormatan lembaga.

MKD juga membuka ruang pengaduan masyarakat jika ditemukan dugaan pelanggaran etik oleh anggota DPR RI melalui nomor hotline 0858-1972-2641.

Menutup pertemuan, Kapolrestabes Medan menegaskan komitmennya untuk membawa institusi yang dipimpinnya menjadi lebih humanis melalui program "Samapta Menyala" dan penguatan penegakan hukum berbasis keadilan restoratif (restorative justice).

"Kami merasa terhormat atas kunjungan ini. Masukan dan kritik konstruktif yang diberikan MKD akan menjadi modal kami untuk terus meningkatkan kinerja, terutama dalam pengawasan dan pelayanan kepada warga Medan," pungkas perwira menengah yang akrab dengan sapaan 'JCS' tersebut. (Dam)

Kapolres Karo, AKBP Pebriandi Haloho, S.H., S.I.K., M.Si., memimpin langsung upacara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat di lingkungan Polres Karo, Rabu (15/3/ 2026) pagi di halaman Mapolres Karo.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya penyegaran organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sertijab tersebut, AKP Poltak Hamonangan, S.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Kutabuluh, kini dipercaya mengemban amanah baru sebagai Kapolsek Simpang Empat.

Posisi Kapolsek Kutabuluh selanjutnya diisi oleh IPTU Fernando F. Sitepu, S.H., M.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Sipispis, Polres Tebing Tinggi.

Selain itu, AKP Solo Bangun, S.H., yang sebelumnya menjabat Kapolsek Tigabinanga, kini menempati posisi sebagai Kasubbag Dalops Bag Ops Polres Karo.

Sementara jabatan Kapolsek Tigabinanga diserahterimakan kepada AKP Codet, S.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Kasatres Narkoba Polres Pakpak Bharat.

Dalam amanatnya, Kapolres Karo menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri. Menurutnya, rotasi ini merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus langkah strategis dalam meningkatkan kinerja serta pembinaan karier personel.

"Serah terima jabatan ini adalah bentuk kepercayaan pimpinan kepada anggota untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang baru. Saya berharap pejabat yang dilantik dapat segera menyesuaikan diri, memahami karakteristik wilayah, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujar AKBP Pebriandi Haloho.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga soliditas internal, meningkatkan profesionalisme, serta mengedepankan pendekatan humanis dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

"Kita harus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, berintegritas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kepolisian," tegasnya.

Upacara sertijab berlangsung khidmat dan diharapkan mampu memperkuat kinerja Polres Karo dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus memberikan pelayanan yang semakin optimal kepada publik.(Jpg)

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang turut hadir mengatakan, kekuatan utama Sumut terletak pada soliditas antardaerah. Menurutnya, sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota harus terus diperkuat agar pembangunan tidak timpang dan menjangkau seluruh masyarakat.

"Sebagai ibu kota provinsi, kami mendoakan Sumut semakin solid, kabupaten/kotanya kompak, sehingga semakin berjaya dan pembangunan dapat dirasakan merata," kata Rico Waas.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penopang pembangunan berkelanjutan. "Mudah-mudahan Sumatera Utara semakin maju, SDM-nya semakin kuat, dan mampu memberi kontribusi besar bagi Indonesia," tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution menyebut, tema "Satu Kolaborasi, Sejuta Energi" sebagai wujud tekad memperkuat sinergi lintas sektor menuju Indonesia Emas 2045. Rapat paripurna turut diisi pemberian penghargaan kepada generasi muda, guru, atlet, dan lurah berprestasi, serta penyerahan cenderamata kepada tokoh-tokoh yang berjasa bagi perjalanan pembangunan Sumut. (ATN)

Ketua KSPSI AGN Sumatera Utara yang juga menjabat sebagai Ketua DK3P, T.M. Yusuf, SE, tak mampu membendung rasa kecewanya. Dalam rapat penting yang digelar di Ruang Aula Lantai 3, Kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provsu. Yusuf terlihat tertunduk pilu menahan air mata di hadapan para pemangku kepentingan (stakeholder).

Kekecewaan Yusuf memuncak saat Kadisnaker Sumut, Yuliani Siregar, diduga telah menyebarkan isu yang tidak benar (hoax) terkait istri dari seorang buruh yang tewas saat bekerja. Hal ini dianggap sebagai tindakan yang sangat melukai hati keluarga korban dan kalangan pekerja.

"Ini adalah hal yang paling memilukan. Seharusnya seorang Kadisnaker berdiri di depan membela hak pekerja, tapi yang terjadi justru sebaliknya, membuat isu-isu hoax yang tidak berdasar," ujar Yusuf dengan nada bergetar menahan emosi, Rabu (15/4/2026).

Yusuf menegaskan bahwa kasus yang sedang mereka kawal bukanlah persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau sengketa buruh biasa. Ini menyangkut nyawa manusia yang hilang saat mengadu nasib di tempat kerja.

Ia sangat menyayangkan sikap instansi terkait yang seolah-olah menganggap remeh tragedi tersebut.

"Ini bukan kasus PHK. Ini bukan kasus buruh biasa. Ini kasus yang menyebabkan tewasnya pekerja.Tapi kenapa dianggap seperti angin lalu," tegasnya lagi.

Meski diwarnai ketegangan dan kekecewaan terhadap pimpinan Disnaker Sumut, Dewan K3 Provsu berkomitmen untuk tetap mengambil langkah cepat guna mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan. Langkah ini diambil demi menekan angka kecelakaan kerja di Sumatera Utara yang kian memprihatinkan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada Kadisnaker Sumut terkait tudingan yang dilontarkan. (Dam)

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 100.3.3.2/305/KPTS/2026 sampai dengan Nomor 100.3.3.2/309/KPTS/2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

ASN yang dilantik yakni Adela Sari Lubis, S.Tr.Keb., M.KM sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik. Eks Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB dilantik bersama 12 pejabat fungsional, dan 107 kepala sekolah.

"Pelantikan hari ini merupakan bentuk kepercayaan negara kepada saudara-saudari sekalian. Kepercayaan ini harus dijawab dengan kinerja nyata, dedikasi tinggi, serta integritas yang tidak diragukan," ucap Lom Lom Suwondo membacakan amanat Bupati.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap jabatan adalah amanah yang membawa tanggung jawab besar, tidak hanya kepada pimpinan dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Lebih lanjut disampaikan, seluruh proses pengangkatan telah melalui pertimbangan matang berdasarkan kompetensi, kualifikasi, serta kebutuhan organisasi. Karena itu, para pejabat yang dilantik diminta segera beradaptasi dan menunjukkan kinerja terbaik.

Lebih lanjut disampaikan, seluruh proses pengangkatan telah melalui pertimbangan matang berdasarkan kompetensi, kualifikasi, serta kebutuhan organisasi. Karena itu, para pejabat yang dilantik diminta segera beradaptasi dan menunjukkan kinerja terbaik.

Kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Wakil Bupati menekankan peran strategis dalam memberikan masukan kebijakan yang tajam, visioner, dan solutif kepada kepala daerah.

Sementara itu, pejabat fungsional didorong untuk terus meningkatkan profesionalisme dan keahlian di bidang masing-masing sebagai ujung tombak pelayanan teknis pemerintah.

"Kepada para kepala sekolah yang dilantik, saya menitipkan tanggung jawab besar dalam mencetak generasi penerus bangsa. Ingat, keteladanan, disiplin, dan integritas dalam memimpin satuan pendidikan, serta menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas dan berprestasi sangat penting," tambahnya mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk terus memperkuat sinergi, menjaga kekompakan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan visi pembangunan daerah: Deli Serdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan.

"Selamat kepada seluruh pejabat yang telah dilantik. Jalankan amanah dengan penuh tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing," tutupnya.(dms)

Rektor UINSU Medan, Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag., dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam atas terselenggaranya acara ini sebagai wadah mempererat ukhuwah Islamiyah di lingkungan kampus. Rektor menekankan bahwa semangat Halalbihalal harus menjadi fondasi bagi seluruh sivitas akademika untuk bekerja lebih harmonis demi mewujudkan visi Smart Islamic University. Kepada para calon jemaah haji, Rektor menitipkan doa agar perjalanan ibadah mereka diberikan kemudahan, kesehatan, serta keselamatan hingga kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur dan mabruroh.

"Haji yang mabrur itu tercermin dari perubahan perilaku yang semakin baik dan kepedulian sosial yang meningkat setelah pulang nanti," pesan Prof. Nurhayati kepada para hadirin.

Ketua Panitia pelaksana, Dr. H. Sugeng Wanto, M.Ag., dalam laporannya menjelaskan bahwa persiapan acara dilakukan dalam waktu yang relatif singkat namun tetap mengedepankan kualitas dan khidmatnya prosesi. Beliau menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung, terutama atas arahan dari Rektor dan para Wakil Rektor. Sugeng juga mengungkapkan bahwa pemilihan lokasi di Aula Gedung H. Anif ini memiliki nilai historis dan emosional tersendiri bagi keluarga besar UINSU, terutama sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi para tokoh yang telah membangun fasilitas tersebut. Upacara tepung tawar ini pun menjadi simbol doa restu kolektif agar para jemaah diberikan kekuatan lahir dan batin selama berada di Makkah dan Madinah.

Mewakili para calon jemaah haji, Dr. Muhammad Al Farabi, M.Ag., menyampaikan rasa haru dan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh universitas. Dia menyadari bahwa ibadah haji merupakan perjalanan spiritual yang membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang luar biasa. "Kami memohon maaf atas segala kesalahan dalam pergaulan selama ini dan memohon doa agar kami diberikan ketabahan serta keikhlasan dalam menjalani setiap rangkaian ibadah di tanah suci," ungkapnya. Para jemaah juga berkomitmen untuk mendoakan kemajuan dan kejayaan UINSU Medan saat berada di tempat-tempat mustajab nantinya.

Suasana khidmat semakin terasa saat Ustadz Prof. Dr. Ardiansyah, Lc., M.A., menyampaikan tausiah rohaninya yang menekankan pentingnya kesabaran dan keikhlasan dalam berhaji. Beliau mengingatkan bahwa ibadah haji adalah perjalanan menuju Allah yang penuh dengan ujian kesabaran, mulai dari kerumunan massa hingga dinamika selama di Arafah.

Ustadz Ardiansyah juga menyoroti fenomena media sosial saat ini, di mana para jemaah diingatkan untuk tetap menjaga kekhusyukan dan tidak terjebak pada keinginan untuk pamer atau mengejar eksistensi digital semata. Menurutnya, inti dari haji adalah pembersihan jiwa dan penguatan tauhid yang harus dijaga kemurniannya sejak berangkat hingga pulang kembali.

Pada tahun ini, UINSU Medan memberangkatkan 14 orang pegawainya yang terdiri dari jajaran guru besar dan staf kependidikan. Daftar nama yang mengikuti prosesi tepung tawar antara lain adalah Prof. Dr. Magasti Sitorus, M.Ag., Prof. Dr. Siti Halimah, M.Si., Prof. Dr. Mustofa Kamal Rhokan, M.Hum., Dr. Muhammad Al Farabi, M.Ag., Dr. Sudirman, M.Si., Dr. Ernita Daulay, M.Hum., Dr. Rora Rizky Wandini, M.Pd., Irwan S, S.Ag., M.A., Dr. Fatma Yulia, M.Ag., Dr. Fatimah Zahara, S.Ag., M.A., Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, S.HI., M.A., Kusmilawaty, M.Ak., Dewi Agustina S. Kep., Ners, M. Kes., dan Nining Nurbaiti, S.Kom., MM. Keberangkatan mereka diharapkan membawa berkah tersendiri bagi perkembangan institusi di masa depan.

Diiringi alunan hadroh Islami, acara ditutup dengan saling bersalam-salaman sebagai simbol saling memaafkan dalam semangat Idul Fitri. Seluruh sivitas akademika yang hadir tampak memberikan ucapan selamat dan pelukan hangat kepada para calon jemaah haji, menciptakan suasana kekeluargaan yang begitu kental.(rel)

Komitmen ini menjadi wujud keseriusan dalam menghadirkan sistem penerimaan peserta didik yang transparan, objektif, akuntabel, dan berkeadilan di seluruh madrasah.

Pernyataan komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan yang melibatkan jajaran pimpinan Kanwil Kemenag Sumut, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah,Katim Kerja Pendidikan Madrasah, ,Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumut, Kasi Penmad/ Pendis Kemenag Kabuptaen/Kota serta Kepala Madrasah.

Kegiatan ini sekaligus menjadi langkah awal untuk menyamakan persepsi dan memperkuat integritas seluruh pihak yang terlibat.

Kepala Kanwil Kemenag Sumut H.Ahmad Qosbi, S.Ag.,MM menegaskan bahwa PMBM merupakan proses strategis dalam menentukan kualitas input peserta didik madrasah. Oleh karena itu, seluruh tahapan pelaksanaan harus mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku dan dilaksanakan secara profesional.

"PMBM bukan sekadar proses penerimaan siswa baru, tetapi menjadi pintu masuk dalam mencetak generasi unggul madrasah. Karena itu, kami menegaskan agar seluruh proses dilakukan secara jujur, terbuka, dan bebas dari praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan," tegasnya.

Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Sumut Dr.H.Erwin Pinayungan Dasopang,M.Si., dalam kesempatan tersebut turut menegaskan kesiapan teknis pelaksanaan PMBM Tahun Pelajaran 2026/2027. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan teknis secara rinci sebagai pedoman bagi seluruh madrasah.

"Kami memastikan seluruh satuan pendidikan madrasah memahami dan melaksanakan PMBM sesuai juknis yang telah ditetapkan.

Selain itu, kami juga terus melakukan pembinaan dan pendampingan agar proses berjalan tertib, transparan, dan sesuai standar pelayanan pendidikan," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pemanfaatan sistem digital dalam PMBM akan terus dioptimalkan guna memberikan kemudahan akses bagi masyarakat serta meminimalisir potensi kesalahan dan penyimpangan dalam proses seleksi.

Dalam komitmen bersama tersebut, seluruh satuan kerja bersepakat untuk melaksanakan PMBM sesuai regulasi yang berlaku, menjamin keterbukaan informasi kepada Masyarakat, mengedepankan prinsip keadilan tanpa diskriminasi, serta menolak segala bentuk kecurangan, gratifikasi, dan praktik pungutan liar.

Selain itu, Kanwil Kemenag Sumut juga mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan PMBM. Digitalisasi sistem pendaftaran diharapkan mampu mempermudah akses masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan transparansi proses seleksi.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Utara yang hadir mewakili lembaga pengawas eksternal turut memberikan arahan yang diwakili Kepala Keasistenan Pencegahan Mory Yana Gultom. Ia menekankan pentingnya penyelenggaraan PMBM yang berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas dan bebas maladministrasi.

Ia menyampaikan bahwa seluruh panitia dan pihak terkait harus memastikan tidak adanya penyimpangan dalam proses penerimaan, seperti diskriminasi, penyalahgunaan wewenang, maupun praktik pungutan liar. Selain itu, ia juga mendorong agar mekanisme pengaduan masyarakat dibuka secara luas, mudah diakses, dan ditindaklanjuti secara cepat dan transparan."Komitmen yang telah dinyatakan hari ini harus diikuti dengan implementasi yang konsisten di lapangan.

Sebagai bentuk penguatan pengawasan, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan apabila ditemukan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan PMBM.

Dengan adanya pernyataan komitmen bersama serta dukungan pengawasan dari Ombudsman, diharapkan pelaksanaan PMBM Tahun Pelajaran 2026/2027 di seluruh madrasah di Sumatera Utara dapat berjalan tertib, lancar, dan kredibel, serta semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pendidikan madrasah.(rel)

Personel Satlantas dikerahkan untuk memantau langsung pendistribusian BBM sekaligus memastikan kelancaran arus lalu lintas di SPBU Simpang Karo, Selasa (14/4/2026).

Patroli monitoring ini dipimpin oleh Aipda Alexander Panggabean bersama empat personel lainnya, yakni Bripka D. Sinabang, Bripda Perdana S. Nasution, Bripda M. Ryan Fadillah, dan Bripda Nazry Albiansyah. Fokus utama kegiatan adalah memastikan tidak terjadi antrean panjang yang dapat mengganggu mobilitas jalan lintas.

Kapolres Labuhanbatu Selatan, AKBP Aditya S.P. Sembiring, melalui Kasat Lantas AKP Yustina, mengonfirmasi bahwa berdasarkan pantauan di lapangan, ketersediaan BBM dan arus kendaraan berada dalam kondisi stabil.

"Melalui patroli ini, kami ingin memastikan situasi tetap kondusif, tidak ada antrean panjang maupun gangguan lalu lintas. Kami hadir untuk memberi rasa aman di tengah isu kelangkaan BBM," tegas AKP Yustina.

Hasil pantauan menunjukkan arus lalu lintas berjalan tertib dan lancar tanpa adanya titik kemacetan.

Sedangkan kondisi cuaca cerah, mendukung kelancaran aktivitas pengisian BBM oleh masyarakat.

Dan Kamtibmas situasi di sekitar area SPBU terpantau aman dan terkendali.

Selain fokus pada pemantauan BBM, petugas juga tetap menjalankan fungsi edukasi keselamatan berkendara. Dalam patroli tersebut, sejumlah pengendara sepeda motor yang kedapatan tidak menggunakan helm diberikan teguran simpatik.

AKP Yustina menambahkan bahwa pendekatan humanis tetap menjadi prioritas Satlantas Polres Labusel dalam meningkatkan kesadaran disiplin berlalu lintas.

"Pendekatan humanis akan terus dikedepankan. Kehadiran polisi bukan sekadar penegakan hukum, tetapi sebagai pelindung dan pengayom yang memberikan rasa nyaman bagi warga Labuhanbatu Selatan," pungkasnya.

Dengan adanya patroli rutin ini, diharapkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap terjaga, sekaligus meminimalisir praktik penyelewengan distribusi BBM di tingkat pengisian. (HBB)

Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menilai hasil audit kinerja adalah hal penting yang digunakan untuk memastikan seluruh kegiatan tepat sasaran, sesuai tujuan dari proses pelaksanaan hingga evaluasi.

"Dari pengalaman kita melihat audit kinerja dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, red) menunjukkan berbagai instrumen kebijakan yang harus diperbaiki, untuk menyesuaikan kembali sesuai kondisi yang ada, untuk menguji apakah organisasi benar-benar menjalankan sesuai dengan tujuan," ujar Sekjen ATR/BPN secara daring.

Kepada peserta webinar yang terdiri dari perwakilan unit kerja pusat, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi, dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Indonesia, Dalu Agung Darmawan menjelaskan bahwa persoalan yang masih menjadi temuan dalam audit kinerja seringkali berasal dari level perencanaan. Untuk itu, ia menekankan agar kualitas level perencanaan program kerja bisa disesuaikan kembali sesuai kebutuhan.

"Kita harus memastikan bahwa sebuah program yang dijalankan benar-benar logis, terukur, sesuai dengan target kinerja. Banyak deviasi yang terjadi justru karena perencanaan tidak realistis atau indikatornya tidak jelas, ini yang harus kita koreksikan," tegasnya.

Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menyebut Webinar Entry Meeting ini sebagai langkah awal pembahasan antara tim audit atau inspeksi dengan pihak yang akan diinspeksi atau diaudit. Pertemuan ini dilakukan sebelum proses audit dimulai, untuk memastikan semua pihak memahami tujuan dan ruang lingkup audit/inspeksi serta rencana dan jadwal audit/inspeksi.

"Di sini saya (selaku Tim Audit dari Itjen) tidak mencari kesalahan. Tapi ingin bersama-sama bagaimana mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah kita terima, 1 Rupiah pun kita pertanggungjawabkan," ujar Pudji Prasetijanto Hadi.

Mempertegas pernyataan Sekjen ATR/BPN, Irjen mengingatkan jajarannya untuk melakukan perencanaan dan pengorganisasian dengan benar. "Karena ini pintu dalam membuat suatu program dan kegiatan. Kita akan tentukan tujuannya apa, outcome-nya bagaimana, berdampak apa tidak programnya kepada masyarakat," pungkas Pudji.(Rel/Lkt)

Kegiatan ini berlangsung dengan tertib dan lancar, serta diikuti oleh para peserta yang telah dinyatakan lulus pada tahapan sebelumnya.

Pelaksanaan wawancara ini bertujuan untuk menggali lebih dalam kemampuan, pengalaman, serta kesiapan peserta dalam mendukung tugas-tugas pertanahan, khususnya di lapangan. Selain aspek teknis, penilaian juga difokuskan pada integritas, kedisiplinan, komunikaltw1si, dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Tim pewawancara yang terdiri dari jajaran pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat melakukan penilaian secara objektif dan profesional, guna memastikan terpilihnya kandidat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para tenaga pendukung yang terpilih nantinya mampu berkontribusi secara optimal dalam mendukung peningkatan kualitas layanan pertanahan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya.

Adapun hasil seleksi wawancara akan diumumkan melalui media sosial resmi Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat. Oleh karena itu, seluruh peserta diimbau untuk terus memantau informasi terbaru melalui kanal resmi yang tersedia. (Rel/Lkt)*

"Sekarang masyarakat tidak perlu khawatir untuk mengecek kesesuaian data sertipikat karena kini tersedia berbagai cara praktis yang bisa diakses kapan saja. Bisa lewat Sentuh Tanahku," ujar Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Shamy Ardian, dalam keterangannya, Rabu (15/04/2026).

Untuk bisa mengakses layanan dalam Sentuh Tanahku, masyarakat harus membuat akun dan memverifikasinya terlebih dahulu. Setelah masuk ke aplikasi, barulah fitur Sentuh Tanahku dapat dimanfaatkan, termasuk untuk pengecekan kesesuaian data sertipikat tanah.

Untuk sertipikat analog, pemilik dapat membagikan informasi kepada pihak lain dengan memasukkan alamat email serta menentukan durasi waktu akses.

Informasi yang ditampilkan meliputi Nomor Identifikasi Bidang (NIB), jenis sertipikat, kode blanko, tanggal penerbitan, lokasi dan luas bidang tanah, hingga identitas pemilik.

Sementara itu, pada Sertipikat Elektronik, pemilik bisa membagikan barcode yang tertera pada sertipikat kepada pihak lain. Kemudian setelah dipindai oleh pihak tersebut, data sertipikat akan langsung secara lengkap di layar ponsel pemindai, dengan catatan pihak tersebut juga telah memiliki akun Sentuh Tanahku yang terverifikasi.

"Dengan kemudahan yang kami berikan, masyarakat diharapkan semakin proaktif dalam memastikan keabsahan dokumen pertanahan yang dimiliki, sekaligus memanfaatkan layanan digital yang telah disediakan pemerintah secara optimal," pungkas Shamy.

Apabila saat melakukan pengecekan data bidang tanah tidak ditemukan di aplikasi Sentuh Tanahku, masyarakat tidak perlu khawatir. Hal tersebut dapat disebabkan karena data bidang tanah belum terpetakan dalam sistem digital. Jika hal itu terjadi, masyarakat diimbau untuk datang langsung ke Kantor Pertanahan setempat guna melakukan pemutakhiran data agar informasi sertipikat dapat terintegrasi dan terbaca dalam sistem digital. (Rel/Lkt)

Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan mengatakan, langkah ini penting untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pertanahan dan tata ruang.

"Transformasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan ketersediaan SDM pertanahan dan tata ruang yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga berintegritas serta siap kerja sejak awal. Oleh karena itu, kami mohon dukungan Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II dalam transformasi STPN menjadi ikatan dinas," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (14/04/2026).

Dalu Agung Darmawan menjelaskan, transformasi kelembagaan STPN telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Agraria STPN. Melalui kebijakan itu, dilakukan penataan program studi, termasuk penghentian program Diploma I serta penguatan program Sarjana Terapan yang lebih relevan dengan kebutuhan sektor pertanahan dan tata ruang.

Menurutnya, kebutuhan SDM di bidang pertanahan saat ini masih sangat besar, khususnya pada Jabatan Fungsional, seperti Penata Pertanahan, Penata Kadastral, dan Penata Ruang. "Kami mencatat masih terdapat kesenjangan signifikan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM. Pada jabatan Penata Pertanahan, dari kebutuhan lebih dari 21.000 formasi, baru sekitar 4.800 yang terpenuhi," ungkap Dalu Agung Darmawan.

Dari sisi kapasitas, Politeknik Agraria STPN dinilai siap mendukung transformasi tersebut.

Institusi ini didukung oleh puluhan dosen dan ratusan tenaga kependidikan, serta fasilitas pembelajaran yang memadai, seperti laboratorium sistem informasi geografis (SIG), fotogrametri, kartografi, bahasa, dan alat ukur. Selain itu, sistem pendidikan berbasis asrama juga diterapkan untuk membentuk karakter disiplin dan integritas peserta didik.

Dilihat dari kinerja pengelolaan anggaran dalam tiga tahun terakhir juga menunjukkan hasil positif dengan realisasi di atas 97%.

Hal ini mencerminkan kesiapan Politeknik Agraria STPN dalam bertransformasi menjadi sekolah kedinasan yang modern dan terstandar.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan pentingnya persiapan yang matang serta koordinasi lintas kementerian/lembaga sebelum transformasi dilakukan.

"Kementerian ATR/BPN perlu mempersiapkan usulan ini secara komprehensif dan terus berkoordinasi dengan Kementerian PANRB serta instansi terkait," ujarnya. (rel/Lkt)

Estafet kepemimpinan di jajaran Polrestabes Medan merupakan tindak lanjut dari Surat Telegram (TR) Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Febrianto, dengan nomor: ST/ 231/ IV/ KEP/ 2026 tertanggal 9 April 2026 yang ditandatangani oleh Karo SDM Kombes Pol Philemon Ginting.

Salah satu rotasi yang paling menyedot perhatian publik adalah jabatan Kasat Reskrim Polrestabes Medan. AKBP Adrian Risky Lubis kini resmi memegang tongkat komando Satuan Reserse Kriminal menggantikan AKBP Bayu Putro Wijayanto.

Sementara itu, AKBP Bayu Putro Wijayanto mendapatkan promosi jabatan baru sebagai Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Sumut.

Selain posisi Kasat Reskrim, beberapa posisi strategis lainnya juga resmi berganti wajah Kabag Ops kini dijabat oleh AKBP Dhana Noer Kurniawan, menggantikan AKBP Pardamean Hutahaean yang bergeser menjadi Kasubdit 4 Dit Intelkam Polda Sumut.

Kasat Lantas, AKBP Sri Lestari Widodo resmi menjabat menggantikan AKBP I Made Parwita yang kini dipercaya sebagai Kabag Bin Opsnal Ditlantas Polda Sumut.

Kasi Propam, Jabatan yang sebelumnya diisi AKP Natal Fernando Saragih kini beralih. AKP Natal sendiri mendapat tugas baru sebagai PS Kabag Ops Polres Tanjungbalai.

Selain itu, jabatan Kasikum, Kapolsek Deli Tua, dan Kapolsek Medan Tuntungan juga diserahterimakan dalam upacara yang berlangsung khidmat. Agenda ini juga dirangkai dengan pelantikan Kasiwas.

"Mutasi di tubuh Polri merupakan hal yang wajar demi penyegaran organisasi dan pengembangan karier personel. Saya berharap para pejabat baru dapat segera beradaptasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Medan," tegas Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak dalam arahannya.

Pantauan di lokasi, upacara ini turut dihadiri oleh Wakapolrestabes Medan AKBP Rudy Silaen, S.H., S.I.K., M.I.Kom, Ketua Bhayangkari Cabang Medan Kota Ny. Nelly Calvijn Simanjuntak, serta Wakil Ketua Bhayangkari Ny. Greis Rudy Silaen.

Setelah prosesi upacara selesai, kegiatan dilanjutkan dengan acara pisah sambut antara pejabat lama dan pejabat baru yang berlangsung penuh keakraban di aula Mapolrestabes Medan. (Dam)

Menguatnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS itu sebanyak 4 poin atau setara 0,02 persen.

Kini kurs mata uang Indonesia tersebut diperjualbelikan menjadi Rp17.123 per Dolar AS.

Sedangkan pada penutupan sebelumnya transaksi ditutup diangka Rp17.127 per Dolar AS.(dpt)