Ijeck berhasil meraih juara APRC 2026 sekaligus juara Nasional Rally 2026 dalam ajang yang berlangsung di kawasan Kebun Teh Tobasari, Sidamanik, Kabupaten Simalungun.

Prestasi tersebut semakin mengukuhkan nama Ijeck sebagai salah satu pereli papan atas Indonesia. Dengan mengandalkan pengalaman, ketangguhan, serta konsistensi di lintasan, Ijeck mampu melewati persaingan ketat dan menaklukkan medan reli yang menantang di kawasan perkebunan teh.

Keberhasilan Ijeck menjadi juara juga mendapat sambutan hangat dari masyarakat Sumatera Utara. Ajang reli di Tobasari tidak hanya menjadi tontonan olahraga otomotif, tetapi sekaligus mengangkat nama Simalungun dan Sumatera Utara di kancah reli nasional dan internasional.

Lintasan di kawasan Tobasari, Sidamanik, yang dikenal memiliki karakter medan menantang dengan kontur perbukitan dan kawasan perkebunan, menjadi arena pembuktian bagi para pereli. Ijeck mampu menunjukkan performa terbaik hingga akhirnya berdiri di podium tertinggi.

Kemenangan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Sumatera Utara. Prestasi Ijeck diharapkan dapat semakin mendorong perkembangan olahraga otomotif, khususnya reli, serta membuka peluang bagi lahirnya bibit-bibit pereli muda dari Sumatera Utara.

Selamat dan sukses untuk Bang Ijeck beserta seluruh tim!. (REL/RED)

Kegiatan yang digelar Badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Pantai Timur (BADKO PMPT) Sumatera Utara, Sabtu (8/8/2026), mengangkat tema "Kajian Ilmiah: Qanun Adat dalam Mendaulat Sultan Langkat." Diskusi berlangsung pukul 08.00 hingga 11.00 WIB di AOBI Cafe, Jalan Singgalang No. 1, Medan, samping Hotel Daksina.

Forum tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi dan tokoh Melayu, di antaranya Prof. Dr. OK. Saidin, S.H., M.Hum., Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Edy Ihsan, S.H., M.A., budayawan dan akademisi, serta Datuk Djohar Arifin Husin, yang dikenal sebagai tokoh olahraga, akademisi dan tokoh masyarakat Sumatera Utara.

Turut hadir Ketua Pengurus BADKO PMPT Sumatera Utara H. Syarifuddin Siba, S.H., M.H., Datuk Panglima Warta Diraja Kesultanan Langkat Azhari A.M. Sinik, serta Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Langkat Hj. Nur Elly Heriani Rambe, MM, bersama sejumlah tokoh Melayu, budayawan dan pemerhati adat serta para zuriat Kesultanan Langkat

*Datuk Djohar : Adat Harus Menjadi Kekuatan Moral*

Dalam forum tersebut, Datuk Djohar Arifin Husin menekankan bahwa pembahasan qanun adat jangan hanya dipandang sebagai upaya mengenang masa lalu, tetapi harus ditempatkan sebagai bagian dari usaha menjaga jati diri dan marwah masyarakat Melayu.

Menurutnya, perkembangan zaman tidak boleh membuat generasi muda kehilangan hubungan dengan sejarah dan akar budayanya.

"Adat bukan sekadar simbol. Di dalam adat terdapat nilai-nilai yang mengajarkan tentang amanah, persatuan, musyawarah, penghormatan kepada sesama dan bagaimana seorang pemimpin menjalankan tanggung jawabnya," ujar Djohar dalam sambutannya.

Ia mengatakan, kajian mengenai qanun adat Kesultanan Langkat perlu dilakukan secara ilmiah dengan melibatkan akademisi, sejarawan, tokoh adat dan generasi muda.

"Kalau kita ingin membangun masa depan, kita harus mengetahui dari mana kita berasal. Sejarah dan adat harus kita pelajari dengan benar agar tidak terjadi pemahaman yang keliru," katanya.

Djohar yang pernah menjabat Ketua Umum PSSI periode 2011–2015 dan Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra periode 2019–2024 itu juga mendorong agar hasil kajian qanun adat tidak berhenti pada forum diskusi.

Menurutnya, dokumentasi dan penelitian harus diperkuat sehingga generasi berikutnya memiliki sumber rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Yang kita wariskan kepada anak cucu bukan hanya nama dan gelar, tetapi nilai. Kalau nilai-nilai luhur Melayu dapat terus hidup, itulah sebenarnya bentuk penghormatan kepada sejarah dan para pendahulu kita," katanya.

Djohar juga mengajak masyarakat Pantai Timur Sumatera Utara untuk memperkuat persatuan melalui kebudayaan.

"Pantai Timur memiliki sejarah dan kekayaan budaya yang luar biasa. Mari kita jadikan kebudayaan sebagai kekuatan untuk mempersatukan masyarakat, bukan menjadi sumber perbedaan," ujarnya.

*Prof OK Saidin : Qanun Adat Perlu Dikaji Secara Ilmiah*

Prof. Dr. OK. Saidin, S.H., M.Hum. menekankan pentingnya melihat qanun adat dalam perspektif hukum dan sejarah secara utuh.

Menurutnya, kajian terhadap qanun adat harus bertumpu pada sumber sejarah dan kaidah hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, keberadaan adat Melayu tidak hanya dipahami sebagai simbol kebudayaan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem nilai yang pernah mengatur kehidupan masyarakat Melayu dan Kesultanan Langkat.

"Qanun adat harus dilihat dalam konteks sejarahnya. Kita harus dapat membedakan antara nilai adat, kelembagaan kesultanan dan perkembangan hukum dalam kehidupan masyarakat sekarang," ujarnya.

Ia menilai pendekatan akademik penting agar pembahasan qanun adat dapat ditempatkan secara objektif serta tidak terlepas dari kerangka hukum nasional.

Menurutnya, kajian tersebut sekaligus menjadi upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perjalanan hukum, adat dan kehidupan sosial masyarakat Melayu di masa lalu hingga sekarang.

*Prof Edy Ihsan : Jangan Putuskan Mata Rantai Sejarah*

Sementara itu, Prof. Dr. Edy Ihsan, S.H., M.A. menilai qanun adat merupakan bagian penting dari warisan sejarah dan identitas Melayu yang perlu terus dikaji dan didokumentasikan.

Menurutnya, sejarah Kesultanan Langkat dan nilai-nilai adat yang berkembang di dalamnya dapat menjadi jembatan antara generasi masa kini dengan akar sejarah masyarakat Melayu.

"Generasi muda harus mengetahui sejarahnya. Kalau mata rantai sejarah terputus, maka kita akan kehilangan bagian penting dari identitas kita," katanya.

Ia mendorong pelestarian qanun adat dilakukan melalui penelitian, dokumentasi sejarah dan pendidikan budaya.

Dengan cara tersebut, nilai-nilai Melayu tidak hanya menjadi catatan masa lalu, tetapi tetap hidup dan dapat dipahami generasi muda di tengah perubahan zaman.

*Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Langkat : Adat Harus Menjadi Identitas Daerah*

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Langkat Hj. Nur Elly Heriani Rambe, MM, menyambut baik pelaksanaan diskusi yang mengangkat qanun adat Kesultanan Langkat.

Menurutnya, pembahasan tersebut memiliki arti penting bagi Kabupaten Langkat karena sejarah kesultanan, adat dan kebudayaan Melayu merupakan bagian dari identitas daerah yang perlu dirawat bersama.

"Pemerintah daerah tentu sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini. Kajian mengenai qanun adat Kesultanan Langkat harus terus didorong karena menyangkut sejarah, budaya dan identitas masyarakat Langkat," ujarnya.

Ia mengatakan, pelestarian budaya tidak dapat hanya dilakukan pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, tokoh adat, budayawan, masyarakat dan generasi muda.

"Kita ingin generasi muda tidak hanya mengenal Kesultanan Langkat dari cerita, tetapi memahami sejarah, adat dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya," katanya.

Nur Elly juga berharap hasil diskusi dapat menjadi bahan bagi pengembangan program kebudayaan dan pariwisata berbasis sejarah dan budaya di Kabupaten Langkat.

Menurutnya, kekayaan sejarah Kesultanan Langkat memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber edukasi sekaligus memperkuat daya tarik wisata budaya.

"Budaya harus kita rawat, kita dokumentasikan dan kita promosikan secara baik. Ini bukan hanya untuk kepentingan hari ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang," ujarnya.

*BADKO PMPT Dorong Penguatan Marwah Melayu*

Ketua Pengurus BADKO PMPT Sumatera Utara H. Syarifuddin Siba, S.H., M.H., mengatakan Diskusi Pagi Pantai Timur Periode ke-39 diharapkan menjadi ruang akademik sekaligus ruang silaturahmi bagi masyarakat Pantai Timur.

"Diskusi ini menjadi wadah untuk bertukar pikiran secara ilmiah, memperkuat persatuan masyarakat Pantai Timur dan menjaga nilai-nilai adat Melayu agar tetap dipahami serta dihargai oleh generasi sekarang dan yang akan datang," ujarnya.

Menurut Syarifuddin, pelestarian adat tidak cukup hanya dengan mengenang sejarah. Diperlukan penelitian, dialog dan pemahaman yang benar terhadap nilai-nilai yang diwariskan para leluhur.

Ia berharap diskusi tersebut dapat melahirkan gagasan konstruktif bagi penguatan kebudayaan Melayu dan menjadi bagian dari upaya membangun masyarakat Pantai Timur yang tetap berpegang pada akar sejarah dan budayanya.

*Qanun Adat sebagai Warisan dan Pedoman Nilai*

Dalam perspektif ke depan, pembahasan mengenai "Qanun Adat dalam Mendaulat Sultan Langkat" diharapkan tidak berhenti sebagai kajian sejarah, tetapi berkembang menjadi agenda intelektual dan kebudayaan yang lebih luas.

Qanun adat dapat dikaji sebagai sumber nilai, pedoman moral dan bagian dari identitas masyarakat Melayu dengan tetap memperhatikan kerangka hukum nasional serta perkembangan kehidupan masyarakat modern.

Karena itu, upaya mendaulat Sultan Langkat dalam konteks kekinian perlu ditempatkan secara proporsional melalui pendekatan sejarah, adat, budaya dan hukum.

Penguatan marwah Kesultanan Langkat tidak semata-mata berbicara mengenai simbol atau gelar, tetapi juga bagaimana nilai-nilai luhur Melayu seperti musyawarah, amanah, keadilan, persatuan dan penghormatan terhadap adat dapat terus diwariskan serta diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Forum tersebut juga menjadi ruang dialog untuk mempertemukan perspektif akademik dengan pengalaman para tokoh adat dan budayawan.

Dengan demikian, qanun adat tidak hanya ditempatkan sebagai persoalan masa lalu, tetapi menjadi bagian dari upaya menjaga identitas, marwah dan kebudayaan Melayu untuk masa depan.

Diskusi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mendorong kajian lebih mendalam mengenai qanun adat dan sejarah Kesultanan Langkat. Dengan dukungan akademisi, tokoh adat, budayawan dan generasi muda, warisan adat Melayu diharapkan dapat terdokumentasi secara ilmiah sekaligus menjadi sumber inspirasi dalam membangun masyarakat Pantai Timur yang berbudaya, bersatu dan bermartabat.

Semangat tersebut sejalan dengan motto BADKO PMPT, "Bersama Membangun, Bersatu Maju, Pantai Timur Bermartabat." (Ril/Japs)

Kunjungan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam memastikan percepatan penyelesaian infrastruktur strategis yang menjadi akses utama masyarakat pada ruas jalan nasional Takengon–Isé-Isé.

Pada peninjauan itu, Wakil Presiden turut didampingi Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, Wakil Bupati Aceh Tengah Muchsin Hasan, Ketua DPRK Aceh Tengah Fitriana Mugie, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.3 BPJN Aceh, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III BPJN Aceh, dan Project Manager Penanganan Tanggap Darurat Aceh Ruas Simpang Uning (Batas Kota Takengon) Batas Aceh Tengah/Gayo Lues dari Hutama karya, Azhar Mustafa.

Selama kunjungan berlangsung, Wakil Presiden menerima paparan mengenai progres rehabilitasi Jembatan Lumut sekaligus meninjau langsung pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Dalam paparan tersebut dijelaskan bahwa rehabilitasi dilakukan melalui metode jacking, yaitu peninggian struktur jembatan setinggi 1,5 meter menggunakan hydraulic jack, yang dilengkapi dengan pekerjaan perbaikan struktur, rehabilitasi railing, serta pengecatan ulang struktur baja. Hingga saat ini, progres pekerjaan telah mencapai 40%.

Jembatan Lumut merupakan jembatan rangka baja dengan bentang 30 meter dan lebar 7 meter pada ruas jalan nasional Takengon–Isé-Isé yang memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta aktivitas ekonomi di wilayah Aceh Tengah dan sekitarnya.

Infrastruktur ini terdampak banjir akibat meluapnya Sungai Lumut pada awal tahun 2025. Sebagai bagian dari upaya pemulihan sekaligus peningkatan ketahanan infrastruktur terhadap potensi banjir di masa mendatang, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh menugaskan Hutama Karya untuk melaksanakan rehabilitasi jembatan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

jembatan.jpg">

Plt. Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Hamdani menyampaikan bahwa dukungan pemerintah melalui kunjungan Wakil Presiden menjadi motivasi bagi seluruh tim proyek untuk terus menjaga kualitas dan mempercepat penyelesaian pekerjaan.

"Kunjungan Wakil Presiden menjadi wujud perhatian pemerintah terhadap percepatan peningkatan kualitas infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Hutama Karya berkomitmen menyelesaikan rehabilitasi Jembatan Lumut sesuai spesifikasi teknis dengan tetap mengedepankan kualitas konstruksi, keselamatan kerja, dan ketepatan waktu sehingga jembatan dapat kembali berfungsi secara optimal dalam mendukung konektivitas masyarakat," ujar Hamdani.

Melalui rehabilitasi itu, Jembatan Lumut diharapkan memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap potensi banjir, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, serta memperkuat konektivitas pada ruas nasional Takengon–Isé-Isé sehingga mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi logistik, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Aceh Tengah dan sekitarnya.

Hutama Karya akan terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, BPJN Aceh, dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan penyelesaian proyek berjalan sesuai target.

Melalui kolaborasi yang erat, Hutama Karya optimistis rehabilitasi Jembatan Lumut dapat segera dituntaskan sehingga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat serta memperkuat konektivitas nasional.

Upaya ini sejalan dengan pelaksanaan Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia, khususnya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas, memperkuat konektivitas antar wilayah, serta mendorong pemerataan pembangunan sebagai fondasi peningkatan daya saing nasional, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.(rel/wik)

Dukungan ini ditunjukkan Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, dengan berinteraksi dan bermain skateboard bersama para skateboarder muda Kota Sibolga di Lapangan Simare-mare, pada Jumat (07/08/2026) sore.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota melihat langsung aktivitas para skateboarder sekaligus berdialog mengenai potensi dan kebutuhan mereka dalam mengembangkan bakat di bidang olahraga tersebut.

Wali Kota menilai para skateboarder Kota Sibolga memiliki potensi dan bakat yang cukup besar.

Namun, salah satu kendala yang dihadapi saat ini adalah belum tersedianya sarana latihan yang memadai dan dapat digunakan secara optimal.

"Insyaallah, dengan izin Tuhan, Pemerintah Kota Sibolga akan mengupayakan penyediaan sarana latihan bagi para skateboarder Kota Sibolga. Dengan adanya fasilitas tersebut, diharapkan dapat menjadi salah satu wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi diri sekaligus menyalurkan hobi melalui kegiatan yang positif," ucap Wali Kota saat bermain bersama para skateboarder muda Kota Sibolga.

Wali Kota juga mendorong generasi muda untuk terus mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki serta memanfaatkan waktu dengan kegiatan yang produktif dan positif.

Menurut dia, --seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Pemerintah Kota Sibolga yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Minggu 9 Agustus 2026-- dukungan terhadap berbagai komunitas dan aktivitas olahraga generasi muda merupakan bagian dari upaya menciptakan ruang yang sehat dan positif bagi anak-anak muda di Kota Sibolga.

Pemko Sibolga berkomitmen untuk terus mendorong hadirnya ruang dan fasilitas yang dapat mendukung pengembangan kreativitas, bakat, serta prestasi generasi muda di berbagai bidang, termasuk olahraga.***

Keduanya ditangkap terkait unggahan dan komentar di platform Threads yang memuat konten tentang pidato Presiden Prabowo Subianto soal program senjata nuklir Iran — konten yang oleh penyidik dinilai mengandung unsur hasutan dan provokasi. Laporan polisi yang menjadi dasar penangkapan diterima pada 4 Agustus 2026.

AYP diduga membuat, mengedit, dan mentransmisikan konten tersebut. AF diduga mengunggah komentar bernada provokatif di utas yang sama. Keduanya dijerat pasal berlapis dari UU ITE No. 1 Tahun 2024 dan UU KUHP No. 1 Tahun 2023, dengan ancaman hukuman empat tahun penjara.

Begitu berita penangkapan ini beredar, Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam bereaksi cepat. Ia tidak mempersoalkan hak polisi untuk bertindak, tapi mengingatkan satu hal yang tidak boleh diabaikan: ada putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah menarik garis tegas antara dunia digital dan dunia nyata.

"Perlu kami ingatkan bahwa tindakan kepolisian harus tetap patuh pada aturan hukum yang berlaku, termasuk pada putusan Mahkamah Konstitusi," kata Anam, Jumat (7/8/2026)--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Desas Desus Cerdas yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Minggu 9 Agustus 2026.

Putusan MK yang dimaksud Anam menafsirkan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU ITE No. 1 Tahun 2024. Hakim Konstitusi Arsul Sani menegaskan bahwa "kerusuhan" yang dimaksud dalam pasal itu adalah kerusuhan yang secara fisik terjadi di masyarakat nyata — bukan keributan atau kegaduhan yang terjadi di ruang digital.

Dalam bahasa Anam sendiri: "Putusan MK yang memberikan makna bahwa dinamika yang ada di ruang siber itu berbeda dengan dinamika yang ada di ruang nyata, kehidupan nyata." Konsekuensinya, konten yang menimbulkan gaduh di media sosial tidak serta-merta memenuhi unsur pidana yang mensyaratkan terjadinya kerusuhan fisik.

Anam menegaskan, putusan MK ini harus menjadi pedoman agar ruang siber tetap menjadi bagian dari kebebasan berekspresi dan penyampaian pendapat masyarakat yang dilindungi konstitusi.

Ini bukan berarti semua konten di dunia maya bebas dari hukum — tapi standar pemidanaannya harus tepat dan tidak bisa disamakan dengan tindakan provokatif yang menimbulkan kerusuhan fisik di jalanan.

Pidato Prabowo soal program nuklir Iran disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 20 Juli 2026 dan beredar luas di media sosial.

TKP penangkapan ditetapkan di Jalan Raya Cimahi, Cimahi Selatan, Kota Cimahi. AYP dan AF berhak atas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Perdebatan tentang batas kebebasan berekspresi di ruang digital dan pemidanaan konten media sosial kini kembali mengemuka — dan dua tersangka ini berada di tengah-tengah pusarannya.***

Dalam kegiatan tersebut, AKBP Rina bersama personel Polres Samosir mendatangi salah satu sekolah dasar di Kabupaten Samosir. Ia melihat masih banyak siswa menggunakan sepatu yang sudah robek, usang, bahkan berlubang. Melihat kondisi tersebut, Kapolres langsung memutuskan mengganti seluruh sepatu yang rusak dengan sepatu baru.

Tak hanya membagikan sepatu, setiap siswa juga menerima kaus kaki dan makanan ringan. Suasana penuh kehangatan terlihat ketika personel Polres Samosir membantu memakaikan sepatu baru kepada anak-anak satu per satu.

"Semuanya sepatu yang robek dan rusak akan ibu ganti ya. Semua siswa juga mendapat kaus kaki dan semuanya dapat jajanan," ujar AKBP Rina kepada para siswa--seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @BATAK Center yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Minggu 9 Agustus 2026.

Keceriaan langsung terpancar dari wajah para pelajar. Dengan penuh semangat mereka mengucapkan terima kasih kepada Kapolres.

"Terima kasih Ibu Kapolres. Tuhan Yesus memberkati," ucap para siswa secara serentak.

Beberapa siswa juga menyampaikan doa agar AKBP Rina selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri.

Momen bahagia itu tidak berhenti sampai di sana. Dalam video tersebut terlihat AKBP Rina mengajak anak-anak berkeliling menggunakan kendaraan dinas kepolisian, mulai dari mobil patroli hingga kendaraan operasional terbuka. Pengalaman langka tersebut membuat para siswa tampak antusias dan bahagia.

Sejak mulai menjabat sebagai Kapolres Samosir pada Januari 2026, AKBP Rina dikenal aktif melakukan kegiatan sosial, edukasi kepada pelajar, serta membangun kedekatan dengan masyarakat melalui berbagai program kemanusiaan.

Unggahan tersebut pun menuai ribuan apresiasi dari warganet berbagai daerah, bahkan hingga Papua. Salah satunya datang dari akun Jean Ephin yang menilai aksi tersebut mencerminkan ketulusan hati, kepedulian, dan kasih sayang yang tulus kepada sesama.

Dalam komentarnya, Jean Ephin menyebut tindakan AKBP Rina sebagai karya kemanusiaan yang sarat makna, menggambarkan dedikasi, kejujuran hati, serta semangat saling memberi yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Ia juga menyampaikan doa agar Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi Kapolres Samosir dalam setiap pengabdiannya.

Demikian tulisan lengkap Jean Ephin menangapi kisah Sepatu bolong diganti yang baru oleh Kapolres AKBP Rina Tarigan :

"Sangat pujangga masuk katagori karya pujangga terbaik ibu, ijin ibu saya juga sebagai deretan pujangga sya sangat kagum untuk karya ibu ,ini sangat mengandung nilai nilai yg mencerminkan sebuah dedikasi yang tulus dan gambaran kejujuran hati ,menerima dan saling memberi terjalin kasih sayang yg TdK bisa di pisahkan oleh ruang dan waktu , hanya takdir yang memberi kita jawaban akan ketulusan itu .. ,ijin mungkin itu sedikit saya terjemahkan makna dari karya ibu demikian salam kasih dari Papua Jayapura Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi ibu dimana saja ibu berada ." tulis Jean Ephi

Selain membagikan dokumentasi kegiatan, AKBP Rina juga menuliskan refleksi pribadi yang menyentuh hati. Dalam unggahannya ia mengisahkan bahwa setiap perjumpaan, meski singkat, merupakan kesempatan untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan.

Salah satu kutipan yang banyak mendapat perhatian berbunyi:

"Aku hanya orang asing yang singgah sebentar di rentetan hidupmu, yang mungkin bisa memberikan sedikit warna. Itulah sebabnya, di perjumpaan kita yang singkat ini, aku akan memberikan yang terbaik supaya ketika aku pergi nanti tidak ada yang kusesali. Karena kutahu hidup ini terlalu singkat untuk dinikmati dan terlalu panjang untuk ditangisi."

Pada unggahan lainnya, AKBP Rina juga menuliskan pesan sederhana yang menjadi inspirasi banyak warganet.

"Saat kau membantu orang lain, maka itu akan jadi investasimu di masa depan." — Rina Tarigan

Kisah sederhana tentang penggantian sepatu sekolah itu kini menjadi simbol bahwa kepedulian tidak selalu diwujudkan melalui tindakan besar. Perhatian terhadap kebutuhan dasar anak-anak, disertai kehadiran aparat kepolisian yang humanis, mampu meninggalkan kesan mendalam sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri.

Aksi sosial AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan pun menjadi contoh bahwa pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan pendekatan yang penuh empati, menghadirkan senyum, harapan, serta semangat baru bagi generasi muda di Kabupaten Samosir.***

Terduga pelaku percobaan pembunuhan terhadap korban JH (29) berhasil diringkus dalam waktu kurang dari 2 x 24 jam setelah kejadian.

Terduga pelaku FL (30) warga Tapanuli Tengah ditangkap di salah satu desa di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, pada Rabu malam, 5 Agustus 2026.

Penangkapan ini merupakan hasil penyelidikan intensif Satreskrim Polres Sibolga setelah pelaku melarikan diri usai melakukan aksinya.

Kasat Reskrim Polres Sibolga AKP Rustam E. Silaban, S.H-- seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Humas Polres Sibolga yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Minggu 9 Agustus 2026-- mengatakan pengungkapan kasus penikaman tersebut dilakukan dengan cepat dan profesional oleh tim Satreskrim setelah menerima laporan kejadian.

"Begitu menerima informasi, kami langsung melakukan serangkaian penyelidikan, mulai dari olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi-saksi, hingga melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku. Berkat kerja keras tim, pelaku berhasil kami amankan di salah satu desa di Kecamatan Pinangsori dalam waktu kurang dari 2 x 24 jam setelah kejadian," ujar AKP Rustam E. Silaban, S.H.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula pada hari Selasa 4 Agustus 2026 sekitar pukul 14.00 WIB, ketika pelaku mendatangi lokasi tempat korban di Jalan Mesjid, Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sibolga Kota. Setibanya di tempat kejadian perkara (TKP), pelaku mendekati korban dan melakukan penikaman.

Korban mengalami luka akibat serangan tersebut. dan saat ini dalam perawatan medis, setelah sempat di rawat di RS Metta, korban dirujuk ke Medan

AkP Rustam E. Silaban menjelaskan, berdasarkan hasil interogasi sementara, pelaku mengaku melakukan perbuatannya karena dilatarbelakangi rasa dendam.

"Menurut pengakuan pelaku, korban pernah melaporkan dirinya kepada atasan sehingga pelaku diberhentikan dari pekerjaannya. Namun demikian, motif tersebut masih terus kami dalami dalam proses penyidikan," jelasnya.

Saat ini, pelaku telah diamankan di Mapolres Sibolga untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Penyidik masih melengkapi alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap secara menyeluruh rangkaian peristiwa itu.***

Dalam operasi tersebut, tim gabungan mengamankan sekitar 80 kilogram methamphetamine (sabu) dan 5.200 butir MDMA (ekstasi) yang diselundupkan melalui jalur laut menuju pesisir timur Pulau Sumatera.

Operasi ini melibatkan Direktorat Interdiksi Narkotika Bea Cukai, Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Timur, Bea Cukai Batam, Bea Cukai Dumai, Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Subdirektorat IV Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Satgas NIC Bareskrim Polri, serta Densus 88 Antiteror Satgas Wilayah Sumatera Selatan.

Plt. Direktur Interdiksi Narkotika Bea Cukai, Erwin Situmorang--seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Direktorat jenderal bea dan cukai yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Minggu 9 Agustus 2026-- mengatakan penindakan narkotika ini merupakan hasil kolaborasi lintas instansi dalam memperkuat pengawasan terhadap jalur masuk narkotika ke Indonesia.

"Peredaran narkotika merupakan ancaman serius bagi keamanan dan masa depan bangsa. Pengungkapan ini menunjukkan bahwa sinergi antaraparat penegak hukum menjadi kunci untuk memutus rantai peredaran narkotika sejak memasuki wilayah Indonesia. Kolaborasi yang kuat juga memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada masyarakat dari dampak penyalahgunaan narkotika," ujar Erwin.

Pengungkapan kasus bermula pada 26 Juli 2026 ketika tim gabungan melaksanakan pertukaran informasi, analisis bersama, dan operasi terpadu berdasarkan informasi mengenai rencana penyelundupan methamphetamine dan MDMA dari Malaka, Malaysia, melalui pesisir timur Sumatera dengan tujuan akhir Palembang, Sumatera Selatan.

Menindaklanjuti hasil analisis tersebut, tim membagi operasi menjadi dua unsur, yaitu patroli laut menggunakan kapal patroli Bea Cukai Speed BC 1710 untuk mengawasi jalur masuk dari Malaysia dan tim surveillance darat yang bertugas memantau lokasi pendaratan barang serta mengidentifikasi kurir darat di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

Pada 29 Juli 2026 sekitar pukul 14.00 WIB, tim memperoleh informasi bahwa barang diduga narkotika telah mendarat di kawasan anak sungai Suak Padamaran II, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.

Sekitar satu jam kemudian, petugas mengamankan seorang laki-laki yang sedang memindahkan empat karton dari lokasi pendaratan. Pemeriksaan terhadap karton tersebut menemukan 80 bungkus kemasan teh Tiongkok berisi sabu dengan berat bruto sekitar 80 kilogram serta 5.200 butir MDMA.

Hasil pemeriksaan selanjutnya mengungkap bahwa barang tersebut dikendalikan oleh AR sebagai pengendali lapangan, sementara proses penjemputan dari tengah laut dilakukan oleh I. Narkotika tersebut selanjutnya direncanakan akan dibawa ke Palembang melalui jalur darat oleh TM dan SH yang berperan sebagai kurir.

Masih pada hari yang sama sekitar pukul 18.30 WIB, tim gabungan kembali mengamankan AR, TM, dan SH di sejumlah lokasi di Kecamatan Pekaitan. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa narkotika tersebut berasal dari Malaysia dan akan didistribusikan ke wilayah Palembang.

Untuk mengungkap jaringan yang lebih luas, pada 30 Juli 2026 tim gabungan melaksanakan controlled delivery atau penyerahan di bawah pengawasan dengan membawa barang bukti beserta tersangka menuju Palembang.

Operasi tersebut bertujuan mengidentifikasi penerima akhir barang sekaligus pengendali jaringan di wilayah Sumatera Selatan.

Pengembangan membuahkan hasil pada 31 Juli 2026 ketika petugas mengamankan YN setelah pelaku mengambil kendaraan yang membawa narkotika di Hotel Arista Palembang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan mengaku diperintahkan oleh seseorang berinisial A dan akan menerima pembayaran melalui rekening atas nama M yang diduga berperan sebagai fasilitator komunikasi sekaligus aliran dana operasional jaringan.

Informasi tersebut kemudian dikembangkan melalui koordinasi dengan unsur di Kepulauan Riau. Pada 1 Agustus 2026, tim gabungan berhasil mengamankan M di Tanjung Balai Karimun untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para tersangka, barang bukti, perangkat komunikasi, dan pola distribusi, tim gabungan mengidentifikasi adanya jaringan peredaran narkotika internasional yang terorganisasi dari Malaysia menuju Indonesia melalui jalur laut di pesisir timur Sumatera dengan sistem distribusi berlapis (multilayer courier).

Jaringan tersebut diduga melibatkan pengendali lintas negara, penjemput laut, kurir darat, penerima barang, fasilitator komunikasi, hingga pengelola aliran dana.

Erwin menegaskan bahwa pengungkapan ini telah berhasil menghentikan upaya penyelundupan narkotika, juga memperkuat perlindungan terhadap masyarakat dan mendukung terciptanya iklim usaha serta aktivitas logistik yang aman.

"Bea Cukai bersama aparat penegak hukum lainnya akan terus memperkuat pengawasan berbasis intelijen, patroli, dan pertukaran informasi untuk mengantisipasi berbagai modus penyelundupan narkotika. Kami juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila menemukan indikasi tindak pidana narkotika dan penyelundupan, sehingga upaya perlindungan terhadap masyarakat dapat dilakukan secara lebih efektif," tutupnya.

Selanjutnya, Bea Cukai telah menyerahterimakan barang bukti dan para tersangka kepada Subdirektorat IV Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Hingga saat ini, tim analisis masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jalur distribusi, sumber pasokan, pengendali jaringan, serta aktor lain yang diduga terlibat dalam jaringan narkotika internasional itu.***

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, pihaknya telah memetakan daerah-daerah yang mengalami kesulitan fiskal, khususnya daerah yang tidak memiliki cukup anggaran untuk memenuhi belanja pegawai.

Kondisi ini membuat pemerintah pusat perlu turun tangan agar pembayaran gaji pegawai tidak terganggu.

"DBH enggak ada atau ada DBH tapi enggak cukup bayar belanja pegawai, enggak ada jalan lain. Ini harus top up dari Kementerian Keuangan," ujar Tito.

Menurut Tito, --seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Melihat Indonesia yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Minggu 9 Agustus 2026 --pemerintah membutuhkan sekitar Rp3,5 triliun untuk membantu daerah-daerah yang benar-benar kesulitan memenuhi kebutuhan belanja pegawai. Sementara itu, secara keseluruhan masih terdapat sekitar Rp70 triliun DBH yang berstatus kurang bayar.

Persoalan ini menjadi semakin menarik karena Kementerian Keuangan mencatat sekitar 409 daerah masih memiliki DBH yang belum dibayarkan.

Namun, Tito menegaskan angka tersebut tidak berarti seluruh 409 daerah berada dalam kondisi kesulitan membayar gaji pegawai. Dari pemetaan Kemendagri, sedikitnya 79 daerah yang dinilai menghadapi persoalan serius terkait belanja pegawai.

Kondisi tersebut memperlihatkan betapa besarnya ketergantungan sebagian pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat. Ketika dana yang seharusnya diterima belum masuk, kemampuan daerah membiayai kebutuhan rutin ikut tertekan, termasuk untuk memenuhi belanja pegawai.

Pemerintah pun kini dituntut segera menyelesaikan persoalan tersebut. Sebab jika transfer DBH tak kunjung cair sementara kemampuan fiskal daerah semakin menipis, pembayaran gaji pegawai di daerah berpotensi ikut terdampak.****

Seorang perempuan berdarah Batak berhasil menjadi hakim di Amerika Serikat.

Berita itu dibagikan ribuan kali, terutama di kalangan masyarakat pelbagai suku.

Namun setelah euforia itu berlalu, muncul pertanyaan yang jauh lebih menarik. Bagaimana sebenarnya seseorang bisa menjadi hakim di Amerika?

Apakah cukup pintar?Cukup memiliki gelar hukum?Atau ada jalan panjang yang harus ditempuh?Jawabannya mungkin tidak seperti yang dibayangkan banyak orang.

MarissaHutabarat, --seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @TaputHebat yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Minggu 9 Agustus 2026-- memang terlahir di Amerika Serikat. Sejak kecil dia tumbuh di lingkungan yang menghargai pendidikan.

Setelah menyelesaikan kuliah psikologi, dia tidak berhenti belajar.

Dia melanjutkan pendidikan ke sekolah hukum dan memperoleh gelar Juris Doctor, bekal utama untuk memasuki dunia hukum Amerika.

Tetapi lulus sekolah hukum ternyata baru langkah pertama.

Ia tidak langsung duduk di kursi hakim.

Marissa lebih dulu bekerja di lingkungan peradilan, menjadi panitera hukum, lalu berpraktik sebagai pengacara.

Selama bertahun-tahun ia menangani berbagai perkara perdata, mempelajari proses persidangan dari dekat, dan membangun reputasi sebagai profesional hukum.

Di sinilah kisahnya mulai berbeda dengan yang banyak dibayangkan orang Indonesia.

Di negara bagian Louisiana, tempat Marissa berkarier, menjadi hakim tidak selalu melalui penunjukan. Banyak jabatan hakim justru diperebutkan melalui pemilihan umum.

Seorang calon hakim harus bersedia memperkenalkan diri kepada masyarakat, menjelaskan pengalaman hukumnya, menawarkan visi tentang pelayanan peradilan, lalu meminta kepercayaan pemilih.

Artinya, sebelum dipercaya memimpin persidangan, ia harus lebih dulu dipercaya oleh masyarakat.

Tahun 2020 menjadi titik balik dalam hidupnya. Marissa maju sebagai calon hakim di First City Court, New Orleans. Persaingan tidak mudah, tetapi hasil pemungutan suara menunjukkan mayoritas pemilih memberikan kepercayaan kepadanya. Ia pun resmi dilantik menjadi hakim.

Kabar itu segera menyebar hingga ke Indonesia. Nama Hutabarat menjadi perbincangan. Banyak yang bangga karena ada perempuan berdarah Batak yang berhasil mencapai posisi penting di sistem peradilan Amerika.

Namun perjalanan Marissa ternyata belum selesai.

Alih-alih menikmati popularitas, ia memilih kembali bekerja. Hampir tidak ada sensasi, hampir tidak ada pemberitaan besar. Ia lebih dikenal melalui putusan dan pekerjaannya sebagai hakim daripada melalui sorotan media.

Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 2023, Marissa kembali mengikuti pemilihan. Kali ini untuk jabatan yang lebih tinggi, yaitu hakim di Orleans Parish Civil District Court. Ia kembali memperoleh kepercayaan dan naik ke pengadilan yang menangani perkara-perkara perdata yang lebih kompleks.

Ironisnya, kenaikan karier itu justru tidak seramai saat namanya pertama kali viral.

Dari perjalanan Marissa, ada satu pelajaran yang menarik. Orang sering melihat hasil akhirnya, seorang hakim di Amerika dengan darah Batak. Namun yang jarang diperhatikan adalah proses panjang di belakangnya.

Bertahun-tahun belajar, bekerja, membangun pengalaman, menjaga reputasi, lalu meyakinkan masyarakat bahwa dirinya layak dipercaya memegang palu hakim.

Mungkin itulah alasan mengapa kisah Marissa masih layak dikenang hingga hari ini.

Bukan semata karena marganya Hutabarat atau karena ia berdarah Batak, melainkan karena keberhasilannya menunjukkan bahwa sebuah nama keluarga bisa dikenal dunia ketika dibarengi kerja keras, kompetensi, dan integritas.***

Perkara ini bermula dari gugatan yang diajukan PT Paramitra Alfa Sekuritas (PAS) bersama sejumlah nasabah terhadap BCA dan jajaran direksinya. Gugatan tersebut berkaitan dengan dugaan transaksi pemindahan dana tanpa otorisasi yang terjadi pada 21 November 2025 dan mengakibatkan dana nasabah sebesar Rp2,58 miliar berpindah ke rekening pihak lain.

Meski demikian, perkara yang saat ini disidangkan merupakan gugatan perdata atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Sidang perdana telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, 27 Juli 2026, dengan para penggugat didampingi tim kuasa hukum dari Kantor Hukum Ismangun & Co.

Kuasa hukum penggugat, Andre Ismangun, mengungkapkan bahwa kasus tersebut melibatkan 10 Rekening Dana Nasabah (RDN), dua rekening perusahaan, dan satu rekening pribadi.

Menurut Andre, dana yang berada di rekening-rekening tersebut diduga berpindah ke sejumlah rekening pihak ketiga yang berada di luar daftar rekening terdaftar (whitelist). Ia juga menyebut transaksi itu berlangsung tanpa melalui tahapan Maker pada layanan KlikBCA Bisnis yang digunakan perusahaan.

Andre menilai pola transaksi tersebut tidak lazim karena dilakukan hampir bersamaan terhadap sejumlah RDN, namun tidak melalui mekanisme pengamanan sebagaimana mestinya.

Ia menjelaskan, transaksi tersebut terjadi sekitar dua bulan setelah diterbitkannya Surat Edaran Bersama Self Regulatory Organization (SRO) pada 12 September 2025 oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Menurutnya, regulasi tersebut mewajibkan bank administrator RDN menerapkan sistem keamanan berupa verifikasi whitelist, autentikasi berlapis, serta Fraud Detection System (FDS) sebelum transaksi diproses.

"Berdasarkan Surat Edaran Bersama SRO, transaksi seperti ini seharusnya melewati proses validasi, verifikasi, autentikasi, serta mekanisme pendeteksian transaksi tidak wajar sebelum diproses. Namun transaksi tetap dijalankan meski ditujukan ke rekening di luar whitelist tanpa validasi yang memadai," ujar Andre.

Andre menyebut dugaan kelalaian tersebut berdampak besar terhadap keberlangsungan usaha PAS. Hilangnya dana nasabah, kata dia, membuat Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) perusahaan mengalami penurunan hingga akhirnya kehilangan status sebagai Anggota Bursa (AB) dan kini hanya beroperasi sebagai perusahaan sekuritas non-AB.

Melalui gugatan yang diajukan, penggugat meminta majelis hakim menguji apakah sistem pengamanan transaksi RDN yang diterapkan BCA telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pengujian tersebut mencakup mekanisme validasi transaksi, autentikasi, sistem pendeteksian fraud, hingga pengawasan terhadap transaksi yang dinilai tidak wajar.

Selain menuntut ganti rugi materiil dan immateriil, para penggugat berharap perkara ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat sistem perlindungan dana investor di pasar modal.

"RDN merupakan benteng utama perlindungan investor. Jika transaksi ke rekening di luar whitelist bisa lolos tanpa instruksi dan validasi yang memadai, maka kepercayaan terhadap pasar modal ikut dipertaruhkan," tegas Andre.

Ia juga berharap persidangan mampu memberikan kepastian mengenai standar kehati-hatian yang wajib diterapkan oleh bank administrator RDN dalam menjaga keamanan dana nasabah.

"Sangat tidak adil apabila persoalan sistemik di RDN justru seluruh dampak operasional dan reputasinya ditanggung oleh perusahaan sekuritas dan nasabah. Kami berharap BCA bersikap terbuka, mendukung evaluasi bersama, serta menghadirkan solusi konkret," ujarnya.

Seiring bergulirnya proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejumlah pihak juga mulai mendesak KPK untuk menelusuri dugaan keterlibatan pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab dalam perkara tersebut, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap Direktur Utama BCA apabila ditemukan dasar hukum dan alat bukti yang memadai.

Hingga kini, perkara tersebut masih dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis hakim nantinya akan menilai dalil-dalil para pihak terkait dugaan pelanggaran sistem pengamanan transaksi RDN serta tuntutan ganti rugi yang diajukan para penggugat.(KBC/bj)

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman mengatakan, pemerintah sedang melakukan penataan ulang terhadap program MBG, termasuk evaluasi terhadap titik-titik SPPG yang sebelumnya telah ditetapkan.

"Oh belum tentu (dananya diganti), ya saya enggak mengatakan uangnya akan diganti. Karena kan ini akan ditata ulang ya, tentunya juga pasti ada langkah-langkah konkret lah dari BGN," kata Dudung dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Menurut Dudung, persoalan tersebut banyak ditemukan pada pembangunan SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Ia menjelaskan, sejumlah investor sebelumnya mengajukan pembiayaan ke perbankan setelah memperoleh kepastian lokasi pembangunan melalui surat keputusan yang diterbitkan pejabat lama Badan Gizi Nasional (BGN).

Namun, setelah muncul persoalan hukum dalam tata kelola program MBG, pemerintah memutuskan untuk mengevaluasi kembali sejumlah proyek yang telah direncanakan.

Karena itu, kelanjutan pembangunan maupun tindak lanjut terhadap dana yang telah dikeluarkan investor masih menunggu hasil penataan ulang dan ketersediaan anggaran.

Dudung juga mengungkapkan bahwa masalah serupa tidak hanya terjadi di beberapa lokasi, melainkan dialami cukup banyak SPPG di berbagai daerah.

"Banyak, bukan beberapa lagi SPPG. Nanti akan ditata ulang," katanya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah tuntutan pengusaha asal Sukabumi, H Mujazin, yang meminta pengembalian dana sekitar Rp218,25 miliar yang disebut telah disalurkan sebagai dana talangan untuk pembangunan dapurMBG.

Kasus ini juga berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi tata kelola program MBG yang tengah ditangani Kejaksaan Agung. Dalam perkara tersebut, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya, telah ditetapkan sebagai tersangka.(TikTok/BBS)

Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Medan medan.id/tag/rico-waas/" target="_blank">Rico Waas diwakili Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Medan Ramadan, dalam Musyawarah Daerah (Musda) medan.id/tag/ipsm/" target="_blank">IPSM Kota Medan di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan, Sabtu (8/8/2026).

Hadir dalam pertemuan tersebut, Kadis Sosial Kota Medan Khoiruddin Rangkuti, Ketua medan.id/tag/ipsm/" target="_blank">IPSM Sumut, Muchrid Nasution, Ketua medan.id/tag/ipsm/" target="_blank">IPSM Kota Medan terpilih, Riswan dan jajaran pengurus medan.id/tag/ipsm/" target="_blank">IPSM Kota Medan.

Dalam sambutan medan.id/tag/rico-waas/" target="_blank">Rico Waas yang dibacakan, Ramadan mengatakan pembangunan Kota Medan tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah. Karena itu, keberadaan medan.id/tag/ipsm/" target="_blank">IPSM sebagai mitra pemerintah dinilai penting untuk memperkuat pelayanan sosial hingga ke tingkat kecamatan, kelurahan, bahkan lingkungan.

"Pemko Medan menyadari bahwa membangun Kota Medan tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah saja. Keberadaan medan.id/tag/ipsm/" target="_blank">IPSM ini sebagai mitra pemerintah menjadi sangat penting untuk membangun sinergi yang kuat hingga ke tingkat kelurahan dan lingkungan," kata Ramadan.

Menurut Plt Kadisnaker, sinergitas antara pemerintah dan medan.id/tag/ipsm/" target="_blank">IPSM akan membuat berbagai program sosial berjalan lebih cepat, tepat sasaran, sekaligus memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan medan.id/tag/masyarakat/" target="_blank">masyarakat.

Terlebih, visi misi Pemko Medan untuk mewujudkan kota yang inklusif, maju, dan berkelanjutan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen medan.id/tag/masyarakat/" target="_blank">masyarakat, termasuk organisasi sosial.

"Kita ingin memastikan bahwa setiap warga memperoleh kesempatan yang sama untuk merasakan pembangunan dan mendapatkan perlindungan sosial yang layak," ujar Ramadan.

Melalui Musda medan.id/tag/ipsm/" target="_blank">IPSM, Ramadan berharap tidak berhenti pada agenda pemilihan kepengurusan. Forum tersebut harus mampu melahirkan program kerja yang realistis, adaptif, dan benar-benar dekat dengan kebutuhan medan.id/tag/masyarakat/" target="_blank">masyarakat. Artinya dirinya menilai menilai pengabdian sosial yang dilakukan dengan tulus memiliki kekuatan untuk menularkan kepedulian di tengah medan.id/tag/masyarakat/" target="_blank">masyarakat.

"Satu tindakan peduli dapat menyulutkan orang lain untuk ikut membantu. Satu sikap empati dapat menghadirkan harapan bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Satu gerakan sosial dapat membangun kepercayaan dan menyelesaikan masalah yang lebih besar," ucapnya.

Karena itu, Pemko Medan, kata Ramadan, akan terus membuka ruang komunikasi dengan medan.id/tag/ipsm/" target="_blank">IPSM guna memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial. "Yang sangat saya garis bawahi itu berdampak. Berdampak! Apa yang kita kerjakan ini tentunya harapannya memiliki dampak, terutama bagi medan.id/tag/masyarakat/" target="_blank">masyarakat," jelas Ramadan menambahkan.

Selanjutnya Ramadan menyampaikan, Disnaker Kota Medan juga membuka ruang kolaborasi dengan medan.id/tag/ipsm/" target="_blank">IPSM, khususnya dalam upaya mengurangi angka kemiskinan ekstrem.

Menurutnya, Pemko Medan memiliki sejumlah program yang dapat disinergikan dengan medan.id/tag/ipsm/" target="_blank">IPSM, antara lain melalui perlindungan sosial, peningkatan potensi medan.id/tag/masyarakat/" target="_blank">masyarakat, serta peningkatan sumber daya manusia (SDM).

"Ini sangat bisa dilakukan tentunya bersinergi dengan medan.id/tag/ipsm/" target="_blank">IPSM Kota Medan," ujarnya.

Sementara, Ketua medan.id/tag/ipsm/" target="_blank">IPSM Kota Medan, Riswan menyampaikan kepemimpinannya ke depan akan diarahkan untuk memperkuat soliditas internal sekaligus memperluas kolaborasi dengan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan.

"Mudah-mudahan kita bisa sama-sama merapatkan barisan, menyatukan barisan untuk mengembangkan medan.id/tag/ipsm/" target="_blank">IPSM di Kota Medan ini," kata Riswan.

Dirinya menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta Musda yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin medan.id/tag/ipsm/" target="_blank">IPSM Kota Medan. Menurutnya, amanah tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pribadi, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh jajaran medan.id/tag/ipsm/" target="_blank">IPSM.

"Insya Allah ke depannya kita akan bersinergi dengan beberapa dinas yang bisa saling menyatukan kita, sehingga medan.id/tag/ipsm/" target="_blank">IPSM Kota Medan ke depannya lebih baik untuk kesejahteraan medan.id/tag/masyarakat/" target="_blank">masyarakat di masing-masing lingkungan," ujarnya.

Sebelum Musda digelar, peserta terlebih dahulu mengikuti Latihan Dasar (Latsar). Rangkaian kegiatan tersebut menjadi momentum konsolidasi bagi jajaran medan.id/tag/ipsm/" target="_blank">IPSM untuk menyusun arah organisasi ke depan.(REL)

Informasi diperoleh, sebelumnya pria tanpa identitas itu, terlihat mondar-mandir di seputaran benteng Sungai Serdang dan diduga ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa).

Hasil pemeriksaan scan sidik jarinya, pria tersebut diduga bernama, Herson (65), warga Jalan Pimpinan, Gang Perkauman, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan.

Kapolresta Deli Serdang, ketika dikonfirmasi melalui Kapolsek Beringin, Iptu Briyan Jaya Ginting SH, MH mengatakan, hasil pemeriksaan luar oleh tim Inafis Polresta Deliserdang, tidak ada tanda-tanda kekerasan.

Guna pemeriksaan lebih lanjut, jenazah pria tanpa identitas itu dibawa ke RSUD Drs H Amri Tambunan di Lubuk Pakam, untuk keperluan autopsi luar. (MBC)

Kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Yamaha RX King dengan nomor polisi BK 3539 GI yang dikendarai Aprilanza (21) dengan seorang penumpang, Kanaiya Heni Rahma Samosir (17), serta truk Mitsubishi Colt Diesel nomor polisi BK 8835 XV yang dikemudikan Mustari (48).

Kasat Lantas Polres Asahan, AKP Muhammad Rasyid Ridho S.Tr.K., S.I.K., melalui Kanit Gakkum Ipda Julfren Situmorang, membenarkan adanya peristiwa kecelakaan tersebut saat dikonfirmasi wartawan melalui WhatsApp.

Menurut Julfren, kecelakaan bermula ketika sepeda motor Yamaha RX King yang dikendarai Aprilanza bersama Kanaiya Heni Rahma Samosir melaju dari arah Simpang Palang Air Batu menuju Desa Pulau Tanjung.

Setibanya di lokasi kejadian, dari arah berlawanan datang truk Mitsubishi Colt Diesel yang dikemudikan Mustari. Truk tersebut melaju dari arah Desa Pulau Tanjung menuju Simpang Palang Air Batu.

"Sesampainya di TKP, datang satu unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel dari arah berlawanan. Tabrakan pun tidak dapat dihindarkan," ujar Julfren.

Akibat kecelakaan tersebut, Aprilanza mengalami luka koyak pada bagian kepala dan kaki kanan. Warga Dusun II, Desa Pulau Maria, Kecamatan Teluk Dalam, itu kemudian mendapat perawatan di Klinik Permata Bunda Air Batu.

Sementara itu, Kanaiya Heni Rahma Samosir mengalami patah pada bagian pinggang kanan. Korban sempat mendapatkan perawatan di Klinik Permata Bunda Air Batu sebelum akhirnya dirujuk ke RSU Haji Abdul Manan Simatupang (HAM) Kisaran untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Sedangkan pengemudi truk, Mustari, warga Dusun IV, Desa Mekar Tanjung, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan, tidak mengalami luka dalam kecelakaan tersebut.

Petugas kemudian mengamankan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan ke Pos Lantas Simpang Kawat untuk kepentingan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut.

"Kerugian materiel diperkirakan sekitar Rp500 ribu," kata Julfren.

Polisi masih melakukan penanganan terhadap kasus kecelakaan tersebut untuk mengetahui secara pasti penyebab terjadinya tabrakan.(MBC)

Turut mendampingi Kapolsek Medan Kota dalam kegiatan tersebut, Wakapolsek Medan Kota, AKP Harles Gultom, Kanit Samapta, Iptu Iwan Setiawan, PS Kanit Binmas, Ipda Sagita Ifani Emri, Panit Binmas, Ipda Erwan Tarigan, dan sejumlah personel Babinkamtibmas Polsek Medan Kota.

Kepada wartawan, Kapolsek Medan Kota, AKP Feriawan, S.H., didampingi Wakapolsek, AKP Harles Gultom, membenarkan kegiatan tersebut.

Dia mengatakan ini merupakan kepedulian dan perhatian pihaknya pada masyarakat yang ekonomi kurang mampu yang ada diwilayah lingkungan kerjanya, sekaligus wujud Polri berbagi dimoment suasana menjelang HUT ke-81 RI.

"Untuk kegiatan baksos tadi, ada dua keluarga yang kita kunjungi dan bagikan sejumlah sembako, mereka merupakan warga Jalan Juanda, Gang Usaha, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun, yang pertama, Ibu Yanti ( 67) tahun sudah lama menderita lumpuh pada kakinya dan tidak dapat beraktifitas, ia tinggal hanya dengan anaknya yang masih berstatus sekolah,"jelas AKP Feriawan.

"Nah, untuk yang kedua, kita menyambangi, Ibu Sumarni( 65) tahun sebagai pemulung, ia tinggal bersama anaknya yang masih umur 16 tahun," sambungnya.

"Polri hadir dan ada untuk masyarakat, kita juga ada untuk terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polsek Medan Kota ini, semoga kegiatan bakti sosial yang kita laksanakan tersebut dapat mengurangi beban yang dialami masyarakat tersebut," pungkas AKP Feriawan.(Hap)

Kapolres Bireuen AKBP Yulhendri, S.H., S.I.K., M.I.K., melalui Kasat Reskrim Polres Bireuen AKP Dedy Miswar S.Sos., M.H., CPM mengatakan kedua terduga yang ditangkap tersebut yaitu ZI (42) alias JOL LEGO warga Kota Juang dan MSL (38) alias BAYEK.

Kata AKP Dedy Miswar,--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @kabar daerah 66 yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 8 Agustus 2026-- kedua tersangka sering melakukan pencurian kabel kawat penerangan jalan milik Pemkab Bireuen, kabel tower, dan beberapa kabel optik milik PT. Centratama Menara Indonesia.

"Tanggal 2 April 2026 lalu mereka melakukan pencurian terhadap kabel yang diperuntukkan sebagai penerangan jalan Medan-B.Aceh milik Pemerintah Daerah Kab. Bireuen yang bertempat di Desa Geulanggang Teungoh Kec. Kota Juang Bireuen," kata AKP Dedy Miswar, Rabu (5/8/2026).

Selain itu, kedua tersangka juga melakukan tindak pidana pencurian berupa seng atap bangunan dan rangka atap baja milik Pemerintah Daerah Kab. Bireuen yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 April 2026 bertempat di Desa Geulanggang Teungoh, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen.

"Kedua tersangka sudah kita lakukan penahanan," ucap AKP Dedy Miswar seraya menyebutkan barang bukti yang diamankan berupa satu unit becak motor Honda Supra X, seng atap bangunan, dan rangka atap baja.***

Sebanyak 23 personel yang tergabung dalam Tim Escape dan Tim Sterilisasi diterjunkan untuk mengikuti rangkaian apel gelar pasukan dan persiapan pengamanan, Rabu (5/8/2026).

Kegiatan diawali dengan Apel Gelar Pasukan di Lapangan Kodam I/Bukit Barisan yang diikuti oleh seluruh unsur pengamanan.

Dalam kesempatan tersebut, personel Detasemen Gegana menerima arahan terkait kesiapan personel, pembagian tugas, pola pengamanan, serta langkah antisipasi guna memastikan seluruh rangkaian kunjungan kerja Wakil Presiden RI berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Usai apel, personel Tim Escape dan Tim Sterilisasi melanjutkan rangkaian kegiatan dengan melaksanakan konsolidasi serta geladi di kawasan Lanud Soewondo Medan.

Kegiatan itu, --seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Satbrimob polda sumatera utara yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 8 Agustus 2026-- bertujuan untuk memastikan seluruh prosedur pengamanan, jalur evakuasi, hingga titik-titik sterilisasi telah dipersiapkan secara maksimal sebagai bagian dari standar operasional pengamanan VVIP.

Komandan Satuan Brimob Polda Sumut, Kombes Pol. M. Rendra Salipu, S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa setiap personel yang terlibat dalam pengamanan VVIP harus memiliki kesiapan yang optimal, baik dari sisi kemampuan, peralatan, maupun koordinasi antarsatgas.

"Pengamanan VVIP merupakan tugas kehormatan yang menuntut profesionalisme, ketelitian, dan kesiapsiagaan tinggi. Setiap personel harus memahami tugas dan tanggung jawabnya serta mampu bersinergi dengan seluruh unsur pengamanan agar setiap rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar," tegas Kombes Pol. M. Rendra Salipu.***

Kegiatan diawali dengan paparan mengenai kondisi dan kesiapan satuan, perkembangan pembangunan pangkalan, serta kesiapan personel.

Dalam pengarahan, Menhan Sjafrie menekankan disiplin, profesionalisme, kekompakan, dan tanggung jawab menjaga kepercayaan rakyat.

"Kalian tidak boleh mengecewakan rakyat. Apalagi kalian menyakiti rakyat," tegas Menhan--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Kementerian Pertahanan republik indonesia yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 8 Agustus 2026.

Menhan juga mengingatkan prajurit untuk terus meningkatkan kemampuan, menjaga soliditas, dan menjauhi pelanggaran.***

Korban diduga mengalami perlakuan keji dari ayah kandungnya sejak berusia delapan tahun. Perbuatan tidak senonoh itu berawal dari tahun 2020 ketika korban masih duduk di bangku kelas dua sekolah dasar.

Kapolres Lhokseumawe, AKBP Ahzan didampingi Wakapolres Kompol Iswahyudi, dan Kasat Reskrim AKP Bustani, saat konferensi pers di Mapolres, Rabu, 5 Agustus 2026 sore, mengatakan kini korban sedang menjalani pemulihan mental.

Menurut Ahzan, seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @kabar daerah 66 yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 8 Agustus 2026-- saat kejadian itu tersangka telah bercerai dengan ibu kandung korban. Namun korban sempat tinggal bersama ayahnya, dan beberapa waktu kemudian korban diminta oleh ibunya untuk pindah tinggal bersamanya di Langsa.

"Kasus ini mulai terungkap setelah korban tinggal bersama ibunya. Awalnya, ibu korban tidak langsung mempercayai pengakuan anaknya. Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, ibu korban mengirim pesan WhatsApp melalui handphone milik korban kepada terduga pelaku yang seolah-olah korban mengirim chat tersebut. Dalam percakapan itu tersangka meminta maaf dan mengakui tidak akan mengulangi lagi karena sudah merasa bersalah. Berdasarkan percakapan ini, ibu korban baru percaya bahwa tersangka telah melakukan dugaan kekerasan seksual terhadap anaknya sendiri," ujar Ahzan.

"Tersangka berhasil kita amankan di salah satu rumah di Kecamatan Geureudong Pase, Aceh Utara pada 31 Juli 2026, dan yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan. Selanjutnya personel membawa tersangka ke Polres Lhokseumawe untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, tersangka akan menjalani pemeriksaan tes urine sebagai bagian dari proses penyidikan," ungkap Ahzan.

"Tersangka berhasil kita amankan di salah satu rumah di Kecamatan Geureudong Pase, Aceh Utara pada 31 Juli 2026, dan yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan. Selanjutnya personel membawa tersangka ke Polres Lhokseumawe untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, tersangka akan menjalani pemeriksaan tes urine sebagai bagian dari proses penyidikan," ungkap Ahzan.

Menurut Ahzan, akibat perbuatannya tersangka dikenakan Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur ancaman uqubat ta'zir bagi pelaku jarimah pemerkosaan terhadap orang yang mempunyai hubungan mahram dengan pelaku.

Tersangka juga dijerat Pasal 50 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur ancaman hukuman terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Dalam Pasal itu disebutkan bahwa setiap orang yang sengaja melakukan jerimah pemerkosaan terhadap anak, diancam dengan uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali, dan denda berupa emas murni seberat 1.500 hingga 2.000, atau hukuman penjara paling singkat 150 bulan, dan paling lama 200 bulan.

Adapun barang bukti yang diamankan penyidik antara lain tangkapan layar percakapan WhatsApp yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. "Proses penyidikan masih terus berlangsung untuk melengkapi alat bukti dan mendalami kasus tersebut," pungkas Ahzan.***