Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Rabu (14/10) pagi menjelaskan, pengungkapan kasus itu dilakukan pada, Senin (5/10) dini hari, berdasarkan hasil pengembangan dalam kasus yang diungkap Satresnarkoba Polrestabes Medan sebelumnya.

Petugas yang mendapat informasi adanya upaya pengiriman narkoba dari Lhokseumawe, Aceh menuju Palembang, Sumatera Selatan dengan menggunakan satu unit mini bus, melakukan pengintaian di perbatasan Aceh - Sumut kawasan Kabupaten Langkat.

Sekitar 5 jam melakukan pengintaian, petugas kemudian mendeteksi satu unit mobil Terios BL 1780 NI yang mengangkut narkoba, melaju kencang sejak pertama kali masuk ke Sumatera Utara.

"Saat pembuntuan dilakukan, mobil yang kami identifikasi membawa narkoba semakin kencang lajunya. Kami pun kemudian melakukan pengejaran hingga harus menabrak mobil pelaku untuk menghentikan pelariannya," ungkap Rafli.

Dari dalam mobil, petugas meringkus AM (31) warga Desa Manasah Meucat, Kab.Aceh Utara. Saat itu, pelaku sempat enggan turun dari mobil, hingga harus diturunkan secara paksa. Pelaku pun, sempat berkilah membawa narkoba.

Petugas yang kemudian melakukan penggeledahan, menemukan narkoba di beberapa tempat tersembunyi, mulai dari lantai mobil bagian belakang, di dalam jok mobil yang sudah dimodifikasi, hingga di dalam dashboard.

"Pelaku sudah mengkonsep sedemikian rupa, kami menyita 24 bungkus narkotika jenis sabu yang beratnya mencapat 24 ribu gram atau 24 kilogram, yang disimpan di berbagai tempat tersembunyi," tambah Rafli.

Hasil pemeriksaan, pelaku ternyata bukan kali pertama membawa narkoba dari Aceh. Beberapa waktu lalu, pelaku pernah membawa narkoba dari Aceh menuju Batam dengan modus serupa.

Pelaku, tergiur upah fantastis yang dijanjikan kepadanya, yakni Rp.15 juta untuk satu kilogram sabu yang berhasil dikirim, atau jika 24 kilogram sabu yang dibawanya berhasil tiba sampai tujuan, pelaku mendapat imbalan Rp.360 juta rupiah.

"Pelaku sebelumnya pernah membawa narkoba ke Batam, upah Rp.360 juta yang dijanjikan kepadanya membuat pelaku tergiur," ucap Rafli.

Dalam kasus ini, petugas kini sedang mengejar pemasok sekaligus pengendali dari pelaku. Bos dari pelaku itu, sudah diketahui identitasnya dan kini dalam pengejaran pihak Kepolisian.

"Untuk bandar maupun pengendali, sejauh apapun anda melangkah, hukum akan tetap mengejar anda. Sesuai tagline Bapak Kapolri, pulihkan pengguna narkoba, putus mata rantai bandar narkoba, Polisi bersama masyarakat," pungkas Rafli.(HPSU)

Pemerintah Kabupaten Samosir mengimbau dari deteksi BBMKG Wilayah I Medan pukul 08.00 WIB, sebaran asap terdeteksi di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Meski begitu dari monitoring hotspot (titik panas) pada 13 Oktober 2026 tak terdeteksi adanya titik panas di wilayah Sumatera Utara.

Kondisi sebaran asap ini turut berdampak terhadap jarak pandang.

Stasiun Meteorologi Aek Godang dan Stasiun Meteorologi Silangit pada Rabu (14/10/2026) pukul 10.00 WIB mengamati jarak pandang berkisar antara 1 hingga 4 kilometer.

Sementara itu, hasil pemantauan kualitas udara konsentrasi PM 2.5 atau partikel berukuran sangat kecil di udara wilayah Sumatera Utara berada pada kategori sedang hingga tidak sehat.

Kondisi ini perlu diperhatikan, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan.

Pemkab Samosir bersama BMKG mengimbau warga untuk tetap tenang, namun meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan dampak kabut atau asap itu.

Warga dianjurkan mengurangi aktivitas di luar ruangan.

Jika yang beraktivitas di luar rumah disarankan menggunakan masker.

Pemkab Samosir pun mengingatkan para pengguna kendaraan meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi kecepatan ketika melintas di jalan dengan jarak pandang terbatas.

Bagi nakhoda kapal penyeberangan, operator dan pengguna jasa diimbau mengecek kondisi cuaca, jarak pandang dan gelombang serta memprioritaskan faktor keselamatan penumpang.

Mengantisipasi hal ini, Pemerintah Kabupaten Samosir sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Bupati Samosir Nomor 300.2/7/SETDA Tahun 2026.

Surat itu mengatur peningkatan wewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi kondisi kabut asap di wilayah Kabupaten Samosir.

Warga diharapkan patuh terhadap surat edaran dan tak panik menyikapi kondisi cuaca dan kualitas udara.

Warga diminta mendapatkan info dari sumber resmi, seperti pemerintah, BMKG, BPBD serta TNI/Polri, dan tidak mudah percaya apalagi sampai menyebarluaskan info yang belum akurat, info yang tak bisa dipertanggungjawabkan.***

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Rabu (14/10) pagi menjelaskan, pengungkapan kasus itu dilakukan pada, Senin (5/10) dini hari, berdasarkan hasil pengembangan dalam kasus yang diungkap Satresnarkoba Polrestabes Medan sebelumnya.

Petugas yang mendapat informasi adanya upaya pengiriman narkoba dari Lhokseumawe, Aceh menuju Palembang, Sumatera Selatan dengan menggunakan satu unit mini bus, melakukan pengintaian di perbatasan Aceh - Sumut kawasan Kabupaten Langkat.

Sekitar 5 jam melakukan pengintaian, petugas kemudian mendeteksi satu unit mobil Terios BL 1780 NI yang mengangkut narkoba, melaju kencang sejak pertama kali masuk ke Sumatera Utara.

"Saat pembuntuan dilakukan, mobil yang kami identifikasi membawa narkoba semakin kencang lajunya. Kami pun kemudian melakukan pengejaran hingga harus menabrak mobil pelaku untuk menghentikan pelariannya," ungkap Rafli.

Dari dalam mobil, petugas meringkus AM (31) warga Desa Manasah Meucat, Kab.Aceh Utara. Saat itu, pelaku sempat enggan turun dari mobil, hingga harus diturunkan secara paksa. Pelaku pun, sempat berkilah membawa narkoba.

Petugas yang kemudian melakukan penggeledahan, menemukan narkoba di beberapa tempat tersembunyi, mulai dari lantai mobil bagian belakang, di dalam jok mobil yang sudah dimodifikasi, hingga di dalam dashboard.

"Pelaku sudah mengkonsep sedemikian rupa, kami menyita 24 bungkus narkotika jenis sabu yang beratnya mencapat 24 ribu gram atau 24 kilogram, yang disimpan di berbagai tempat tersembunyi," tambah Rafli.

Hasil pemeriksaan, pelaku ternyata bukan kali pertama membawa narkoba dari Aceh. Beberapa waktu lalu, pelaku pernah membawa narkoba dari Aceh menuju Batam dengan modus serupa.

Pelaku, tergiur upah fantastis yang dijanjikan kepadanya, yakni Rp.15 juta untuk satu kilogram sabu yang berhasil dikirim, atau jika 24 kilogram sabu yang dibawanya berhasil tiba sampai tujuan, pelaku mendapat imbalan Rp.360 juta rupiah.

"Pelaku sebelumnya pernah membawa narkoba ke Batam, upah Rp.360 juta yang dijanjikan kepadanya membuat pelaku tergiur," ucap Rafli.

Dalam kasus ini, petugas kini sedang mengejar pemasok sekaligus pengendali dari pelaku. Bos dari pelaku itu, sudah diketahui identitasnya dan kini dalam pengejaran pihak Kepolisian.

"Untuk bandar maupun pengendali, sejauh apapun anda melangkah, hukum akan tetap mengejar anda. Sesuai tagline Bapak Kapolri, pulihkan pengguna narkoba, putus mata rantai bandar narkoba, Polisi bersama masyarakat," pungkas Rafli.(HPSU)

Ajakan tersebut disampaikan Sonny saat bersilaturahmi dengan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Utara Dr. K.H. Marahalim Harahap, M.Hum., beserta jajaran pengurus di Kantor PWNU Sumut, Jalan Sei Batang Hari Nomor 92, Medan, Rabu (14/10/2026).

"Menjaga Sumatera Utara tidak bisa menjadi tanggung jawab satu institusi saja. Semua elemen masyarakat harus saling mendukung dan bersinergi untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif," ujar Irjen Pol Sonny Irawan dalam pertemuan tersebut.

Kapolda Sumut mengatakan, silaturahmi itu merupakan bagian dari komitmen Polda Sumut untuk membangun komunikasi yang baik dengan seluruh komponen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan, dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Ia juga menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diterimanya sebagai Kapolda Sumut sejak 1 Oktober 2026. Menurut dia, kepercayaan tersebut tidak terlepas dari kuasa Allah SWT serta dukungan berbagai pihak, termasuk para ulama dan tokoh agama.

"Kedatangan kami merupakan bentuk kepedulian, kecintaan, dan keseriusan untuk membangun hubungan yang baik dengan Nahdlatul Ulama, khususnya dalam melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat," katanya.

Irjen Pol Sonny Irawan menilai, Sumatera Utara memiliki peran strategis sebagai salah satu wilayah yang mencerminkan keberagaman Indonesia. Karena itu, diperlukan kebersamaan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan serta menciptakan kehidupan yang harmonis.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengharapkan dukungan, doa, dan nasihat dari para ulama agar jajaran Polda Sumut dapat menjalankan tugas secara profesional dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kami memohon dukungan dan doa dari para ulama dalam menjalankan tugas. Semoga amanah ini dapat kami laksanakan dengan baik dan menjadi ladang ibadah bagi seluruh personel Polri," ujarnya.

Ia turut menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai pengabdian dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Menurut Irjen Pol Sonny Irawan, setiap profesi memiliki nilai ibadah apabila dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan niat yang baik.

Irjen Pol Sonny Irawan juga menggarisbawahi kesamaan semangat antara tugas kepolisian dan peran ulama dalam mengajak masyarakat kepada kebaikan serta mencegah kemungkaran.

"Sebagaimana yang disampaikan Bapak Kapolri, tugas polisi dan ulama memiliki semangat yang sama, yakni amar makruf nahi mungkar, meskipun dengan peran dan cara yang berbeda," katanya.

Ia menambahkan, setiap persoalan di tengah masyarakat perlu dihadapi melalui komunikasi, kebersamaan, dan upaya penyelesaian yang mengedepankan kepentingan bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan juga menyampaikan nomor hotline Kapolda Sumut 081161615527 yang dapat dibagikan kepada masyarakat sebagai sarana komunikasi dan penyampaian informasi maupun pengaduan terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia berharap keterbukaan akses komunikasi tersebut dapat memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat, sehingga berbagai persoalan yang muncul dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

Sementara itu, Ketua PWNU Sumut Dr. K.H. Marahalim Harahap bersama jajaran pengurus menyambut silaturahmi tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara kepolisian dan organisasi keagamaan.

Pertemuan tersebut diharapkan semakin mempererat hubungan kelembagaan antara Polda Sumut dan PWNU Sumut, sekaligus memperkuat kontribusi bersama dalam menjaga kerukunan, persatuan, dan stabilitas keamanan di wilayah Sumatera Utara.(HPSU)

Ajakan tersebut disampaikan Sonny saat bersilaturahmi dengan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Utara Dr. K.H. Marahalim Harahap, M.Hum., beserta jajaran pengurus di Kantor PWNU Sumut, Jalan Sei Batang Hari Nomor 92, Medan, Rabu (14/10/2026).

"Menjaga Sumatera Utara tidak bisa menjadi tanggung jawab satu institusi saja. Semua elemen masyarakat harus saling mendukung dan bersinergi untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif," ujar Irjen Pol Sonny Irawan dalam pertemuan tersebut.

Kapolda Sumut mengatakan, silaturahmi itu merupakan bagian dari komitmen Polda Sumut untuk membangun komunikasi yang baik dengan seluruh komponen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan, dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Ia juga menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diterimanya sebagai Kapolda Sumut sejak 1 Oktober 2026. Menurut dia, kepercayaan tersebut tidak terlepas dari kuasa Allah SWT serta dukungan berbagai pihak, termasuk para ulama dan tokoh agama.

"Kedatangan kami merupakan bentuk kepedulian, kecintaan, dan keseriusan untuk membangun hubungan yang baik dengan Nahdlatul Ulama, khususnya dalam melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat," katanya.

Irjen Pol Sonny Irawan menilai, Sumatera Utara memiliki peran strategis sebagai salah satu wilayah yang mencerminkan keberagaman Indonesia. Karena itu, diperlukan kebersamaan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan serta menciptakan kehidupan yang harmonis.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengharapkan dukungan, doa, dan nasihat dari para ulama agar jajaran Polda Sumut dapat menjalankan tugas secara profesional dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kami memohon dukungan dan doa dari para ulama dalam menjalankan tugas. Semoga amanah ini dapat kami laksanakan dengan baik dan menjadi ladang ibadah bagi seluruh personel Polri," ujarnya.

Ia turut menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai pengabdian dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Menurut Irjen Pol Sonny Irawan, setiap profesi memiliki nilai ibadah apabila dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan niat yang baik.

Irjen Pol Sonny Irawan juga menggarisbawahi kesamaan semangat antara tugas kepolisian dan peran ulama dalam mengajak masyarakat kepada kebaikan serta mencegah kemungkaran.

"Sebagaimana yang disampaikan Bapak Kapolri, tugas polisi dan ulama memiliki semangat yang sama, yakni amar makruf nahi mungkar, meskipun dengan peran dan cara yang berbeda," katanya.

Ia menambahkan, setiap persoalan di tengah masyarakat perlu dihadapi melalui komunikasi, kebersamaan, dan upaya penyelesaian yang mengedepankan kepentingan bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan juga menyampaikan nomor hotline Kapolda Sumut 081161615527 yang dapat dibagikan kepada masyarakat sebagai sarana komunikasi dan penyampaian informasi maupun pengaduan terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia berharap keterbukaan akses komunikasi tersebut dapat memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat, sehingga berbagai persoalan yang muncul dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

Sementara itu, Ketua PWNU Sumut Dr. K.H. Marahalim Harahap bersama jajaran pengurus menyambut silaturahmi tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara kepolisian dan organisasi keagamaan.

Pertemuan tersebut diharapkan semakin mempererat hubungan kelembagaan antara Polda Sumut dan PWNU Sumut, sekaligus memperkuat kontribusi bersama dalam menjaga kerukunan, persatuan, dan stabilitas keamanan di wilayah Sumatera Utara.(HPSU)

Ajakan tersebut disampaikan Sonny saat bersilaturahmi dengan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Utara Dr. K.H. Marahalim Harahap, M.Hum., beserta jajaran pengurus di Kantor PWNU Sumut, Jalan Sei Batang Hari Nomor 92, Medan, Rabu (14/10/2026).

"Menjaga Sumatera Utara tidak bisa menjadi tanggung jawab satu institusi saja. Semua elemen masyarakat harus saling mendukung dan bersinergi untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif," ujar Irjen Pol Sonny Irawan dalam pertemuan tersebut.

Kapolda Sumut mengatakan, silaturahmi itu merupakan bagian dari komitmen Polda Sumut untuk membangun komunikasi yang baik dengan seluruh komponen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan, dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Ia juga menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diterimanya sebagai Kapolda Sumut sejak 1 Oktober 2026. Menurut dia, kepercayaan tersebut tidak terlepas dari kuasa Allah SWT serta dukungan berbagai pihak, termasuk para ulama dan tokoh agama.

"Kedatangan kami merupakan bentuk kepedulian, kecintaan, dan keseriusan untuk membangun hubungan yang baik dengan Nahdlatul Ulama, khususnya dalam melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat," katanya.

Irjen Pol Sonny Irawan menilai, Sumatera Utara memiliki peran strategis sebagai salah satu wilayah yang mencerminkan keberagaman Indonesia. Karena itu, diperlukan kebersamaan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan serta menciptakan kehidupan yang harmonis.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengharapkan dukungan, doa, dan nasihat dari para ulama agar jajaran Polda Sumut dapat menjalankan tugas secara profesional dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kami memohon dukungan dan doa dari para ulama dalam menjalankan tugas. Semoga amanah ini dapat kami laksanakan dengan baik dan menjadi ladang ibadah bagi seluruh personel Polri," ujarnya.

Ia turut menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai pengabdian dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Menurut Irjen Pol Sonny Irawan, setiap profesi memiliki nilai ibadah apabila dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan niat yang baik.

Irjen Pol Sonny Irawan juga menggarisbawahi kesamaan semangat antara tugas kepolisian dan peran ulama dalam mengajak masyarakat kepada kebaikan serta mencegah kemungkaran.

"Sebagaimana yang disampaikan Bapak Kapolri, tugas polisi dan ulama memiliki semangat yang sama, yakni amar makruf nahi mungkar, meskipun dengan peran dan cara yang berbeda," katanya.

Ia menambahkan, setiap persoalan di tengah masyarakat perlu dihadapi melalui komunikasi, kebersamaan, dan upaya penyelesaian yang mengedepankan kepentingan bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan juga menyampaikan nomor hotline Kapolda Sumut 081161615527 yang dapat dibagikan kepada masyarakat sebagai sarana komunikasi dan penyampaian informasi maupun pengaduan terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia berharap keterbukaan akses komunikasi tersebut dapat memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat, sehingga berbagai persoalan yang muncul dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

Sementara itu, Ketua PWNU Sumut Dr. K.H. Marahalim Harahap bersama jajaran pengurus menyambut silaturahmi tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara kepolisian dan organisasi keagamaan.

Pertemuan tersebut diharapkan semakin mempererat hubungan kelembagaan antara Polda Sumut dan PWNU Sumut, sekaligus memperkuat kontribusi bersama dalam menjaga kerukunan, persatuan, dan stabilitas keamanan di wilayah Sumatera Utara. (Ril/Dam)

Ajakan tersebut disampaikan saat membuka perlombaan di Pesantren At-Tibyan, Kecamatan Beringin, Rabu (14/10/2026). Dari 73 pesantren yang tercatat di Kabupaten Deli Serdang, sebanyak 54 pesantren mengikuti rangkaian peringatan HSN 2026.

Sebagai tuan rumah pelaksanaan HSN 2026 tingkat Provinsi Sumatera Utara, Ia mengajak para santri mengikuti perlombaan dengan sungguh-sungguh.

"Jadikan rangkaian ini sebagai ajang untuk menunjukkan keunggulan masing-masing pesantren yang ada di Deli Serdang," ujarnya.

Bupati juga menyoroti penurunan jumlah santri setiap tahun. Menurutnya, pesantren perlu terus meningkatkan kualitas pendidikan agar mampu menjawab harapan orang tua terhadap masa depan anak-anak mereka.

"Pesantren harus bisa mewujudkan impian orang tua terhadap anak-anaknya. Lulusan pesantren harus mampu beradaptasi dan berkiprah di berbagai sektor, baik pemerintahan, kesehatan, ketahanan dan keamanan, maupun bidang lainnya," tegasnya.

Ia menekankan, pembentukan karakter santri tidak cukup hanya melalui kurikulum dan proses pembelajaran, tetapi juga membutuhkan kerja sama seluruh unsur pesantren.

"Anak-anak yang sudah menetapkan cita-citanya harus dibimbing dengan baik. Siapkan fisik, mental, dan pengetahuan mereka agar bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang diinginkan," tambahnya.

Dukungan terhadap pengembangan pesantren juga diperkuat melalui pengesahan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Deli Serdang menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang telah mengesahkan perda tersebut.

Bupati mengatakan, keberadaan regulasi ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan pesantren sesuai kewenangannya.

"Pesantren memiliki potensi besar dalam mencetak generasi penerus bangsa. Karena itu, perlu dukungan dan kolaborasi agar santri tidak hanya kuat dalam ilmu agama, tetapi juga memiliki pengetahuan, mental, dan kemampuan untuk berkontribusi dalam pembangunan," ujarnya.( Drt)

Personil piket Polsek Siantar Martoba bersama Tim Inafis Polres Pematangsiantar pun langsung sigap menggelar olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) pada Selasa 13 Oktober 2026 itu.

Dugaan sementara, korban ditemukan gantung diri di dalam rumah di Jalan Mawar 4 Perumahan Kasper, Kelurahan Tambun Nabolon, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Siantar.

IPTU Edy J.J. Manalu SH. MH selaku Kapolsek Siantar Martoba menyebut jenazah itu berjenis kelamin laki-laki berinisial IJRS (23).

Sesuai keterangan saksi-saksi, pada Sabtu malam 10 Oktober 2026 sekitar pukul 20.30 Wib ayah korban berinisial HS (59) masih bertemu korban di tempat kerjaan korban di Narasi Kopi Jalan Jawa Kota Pematangsiantar.

Karena ayah korban pergi berkunjung dan menginap di rumah keluarganya di Jalan Nusa Indah, Kota Pematangsiantar.

Selang 3 hari ayah korban mencoba menghubungi korban lewat ponsel. Namun selalu gagal dan tak bisa terhubung.

Merasa curiga, pada Selasa siang 13 Oktober 2026 sekira pukul 13.45 Wib ayah korban pulang ke rumah.

Kemudian ayahnya memanggil korban dan menggedor pintu rumah namun tidak ada jawaban.

Merasa curiga melihat banyak lalat di rumah itu, ayah korban memutuskan mendobrak pintu rumah dan menemui pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam.

Lalu ayah korban meminjam tangga tetangganya dan memanjat pintu kamar untuk membuka engsel pintu yang terkunci dari dalam kamar.

Setelah pintu kamar terbuka, ayah korban melihat korban sudah dalam kondisi tergantung di sebuah ayunan anak-anak di dalam kamar.

Melihat itu ayah korban langsung melaporkan kejadian itu ke kantor polisi. Kemudian personil piket Polsek Siantar Martoba bersama Tim Inafis Polres Pematangsiantar tiba rumah korban dan melakukan evakuasi dan olah TKP.

Lalu, jenajah korban dievakuasi ke ruangan jenazah RSUD dr Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar dibantu petugas BPBD Kota Pematangsiantar.

"Jenazah korban sudah diserahkan ke keluarga. Keluarga pun sudah bikin surat pernyataan tak diotopsi," jelas IPTU Edy J.J. Manalu.***

Kegiatan nasional ini akan diikuti sekitar 250 peserta dari seluruh Indonesia, yang akan berkumpul untuk membahas penguatan dan transformasi pendidikan Kristen di Indonesia.

Rakernas V MPK di Indonesia mengusung tema "FRUCTUS IN ALTUM: Transformasi Sekolah Kristen", sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan Kristen agar semakin adaptif terhadap perkembangan zaman dan mampu menjawab tantangan pendidikan masa depan.

Acara pembukaan pada Kamis, 15 Oktober 2026, dijadwalkan dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Rangkaian kegiatan juga mencakup ibadah pembukaan yang dilayani Pdt. Dr. Victor Tinambunan, M.S.T., Ephorus HKBP, laporan Ketua Pelaksana, sambutan Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., serta sambutan Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Afif Nasution, S.E., M.M.

Selain itu, acara pembukaan dijadwalkan menghadirkan arahan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Republik Indonesia, Jenderal TNI (HOR) Luhut Binsar Pandjaitan, serta keynote speech dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Pembukaan Rakernas akan diresmikan oleh Ketua Umum MPK Indonesia, Handi Irawan D., MBA., M.Com., didampingi Ketua MPKW Sumatera Utara dan Aceh, Dr. RE Nainggolan, M.M.

Bupati Tapanuli Utara bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan, sedangkan Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., tercantum sebagai Ketua Pelaksana Rakernas V MPK di Indonesia.

Rangkaian kegiatan akan berlanjut hingga Jumat, 16 Oktober 2026, dengan ibadah penutupan dan acara resmi yang dijadwalkan dihadiri Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Dr. Jeane Marie Tulung, S.Th., M.Pd., serta Ketua Umum MPK Indonesia

Penyelenggaraan Rakernas ini menjadi kesempatan bagi Kabupaten Tapanuli Utara untuk menyambut para peserta dari berbagai daerah sekaligus memperkenalkan Tarutung sebagai lokasi pertemuan nasional di bidang pendidikan Kristen.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kolaborasi dan pertukaran gagasan antarpemangku kepentingan pendidikan untuk menghasilkan langkah-langkah strategis dalam mendorong transformasi sekolah Kristen yang berkualitas, berdaya saing, dan berorientasi pada pembentukan generasi masa depan.( lindung,S)

Ketua Umum PPPB, Nico, SH, didamping Ketua Dewan Pembina Husni Riadi menyatakan bahwa pengukuhan ini merupakan tonggak sejarah bagi para pejuang kebersihan dan pelaku pengelolaan barang bekas. Berdirinya organisasi ini dilatarbelakangi oleh kesadaran akan pentingnya peran pemulung sebagai garda terdepan dalam ekosistem pengelolaan sampah dan daur ulang nasional. Selama ini, kontribusi mereka besar namun seringkali terabaikan dari sisi perlindungan hukum dan kesejahteraan sosial.

"Persaudaraan ini berdiri sebagai wadah pemersatu untuk mengangkat harkat dan martabat para pengelola barang bekas. Kami ingin memastikan bahwa setiap anggota memiliki akses terhadap perlindungan hukum, pembinaan ekonomi, dan pengakuan sosial yang layak," ujar Nico, SH dalam keterangannya, Rabu (14/10/2026).

Ketua Panitia Pelaksana, Maizen Saftana, SH., MH, menambahkan bahwa persiapan teknis untuk acara 11 November mendatang telah mencapai tahap final. Menurutnya, tujuan utama dari acara pengukuhan ini bukan sekadar seremonial, melainkan untuk memperkuat struktur internal dan memperkenalkan eksistensi organisasi kepada pemerintah serta stakeholder terkait di wilayah Sumatera Utara.

"Tujuan utama kami adalah membangun sinergi. Melalui pengukuhan ini, P3BB ingin menegaskan komitmennya dalam mendukung program lingkungan hidup melalui pengelolaan barang yang lebih profesional dan terorganisir. Kami ingin menciptakan sistem kerja yang lebih manusiawi dan menguntungkan bagi seluruh anggota," jelas Maizen Saftana, SH., MH.

Acara pengukuhan mendatang dijadwalkan akan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, perwakilan pemerintah daerah, serta tokoh-tokoh pemerhati lingkungan. Agenda ini diharapkan menjadi momentum transformasi sektor informal pengelolaan barang menjadi sektor yang lebih terstruktur dan berdaya saing.

Tentang Persaudaraan Pemulung dan Pengelolaan Barang (P3BB)

Persaudaraan Pemulung dan Pengelolaan Barang adalah organisasi sosial yang berfokus pada advokasi, pemberdayaan, dan pembinaan bagi para pekerja di sektor barang bekas dan daur ulang. Organisasi ini berkomitmen pada penguatan ekonomi kerakyatan berbasis pengelolaan lingkungan. (rel/budi)

Semangat tersebut mengemuka saat Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas membuka secara resmi Medan Fashion & Culture Festival (MFCF) 2026 bertajuk "Ulos in Innovation" di Sun Plaza Medan, Selasa (13/10/2026).

Festival yang berlangsung mulai 13 hingga 18 Oktober 2026 ini menjadi ruang kolaborasi antara pelestarian budaya dan perkembangan industri fashion modern, sekaligus panggung bagi para desainer untuk menghadirkan karya inovatif berbasis kekayaan tekstil tradisional.

Dalam sambutannya, Rico Waas menegaskan bahwa kain tradisional Indonesia, termasuk ulos, memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki produk tekstil biasa. Di balik setiap motif dan helai kain, tersimpan perjalanan sejarah, identitas, serta nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun.

Karena itu, menurutnya, pengembangan kain tradisional tidak boleh berhenti pada upaya pelestarian semata, melainkan harus mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan akar budayanya.

"Saya sangat meyakini kain-kain lokal kita ini mampu menembus pasar internasional," kata Rico Waas.

Orang nomor satu di Pemko Medan tersebut juga mengajak masyarakat untuk semakin mencintai produk lokal dengan memberikan dukungan nyata kepada para desainer dan pelaku industri kreatif daerah. Salah satunya melalui kebanggaan menggunakan serta membeli produk fashion karya anak bangsa.

Rico Waas menilai, kekuatan industri kreatif suatu daerah harus terlebih dahulu dibangun melalui apresiasi masyarakatnya sendiri. Dengan dukungan pasar lokal yang kuat, para desainer Medan akan memiliki ruang lebih luas untuk berkembang dan meningkatkan daya saing hingga ke tingkat global.

"Kota Medan harus bisa menjadi raja untuk kotanya sendiri," tegasnya.

Ia berharap MFCF 2026 tidak hanya menjadi ajang pertunjukan busana, tetapi juga mampu membuka peluang ekonomi baru bagi para desainer, pengrajin, pelaku UMKM, serta seluruh ekosistem industri kreatif di Kota Medan.

Delapan Desainer Lokal dan Dua Desainer Nasional Meriahkan MFCF 2026

Sementara itu, Ketua Pelaksana MFCF 2026 yang juga Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, M. Odi Anggia Batubara, menjelaskan bahwa penyelenggaraan festival tahun ini melibatkan delapan desainer lokal dan dua desainer nasional.

Mengusung tema "Ulos in Innovation", festival ini dirancang untuk mempertemukan kekayaan tradisi dengan gagasan kreatif kontemporer, sehingga kain ulos dapat terus berkembang dan semakin dikenal oleh berbagai kalangan, termasuk generasi muda.

Selama enam hari penyelenggaraan, masyarakat akan disuguhkan beragam agenda menarik, mulai dari peragaan busana, talkshow seputar ulos dan kriya, kompetisi fashion show anak dan remaja, hingga pertunjukan musik.

Salah satu agenda istimewa dalam rangkaian kegiatan tersebut adalah peringatan Hari Ulos yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Oktober 2026.

Pembukaan MFCF 2026 turut dihadiri Ketua Dekranasda Kota Medan Ny. Airin Rico Waas, Pj Sekda Kota Medan Erfin Fachrurrazi, serta Pj Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Medan Ny. Fahriatun Nisa Erfin Fachrurrazi.

Prosesi pembukaan ditandai dengan pemukulan taganing Batak, menghadirkan nuansa budaya yang semakin mempertegas identitas lokal sebagai ruh utama penyelenggaraan festival.

Melalui MFCF 2026, Pemko Medan berharap lahir semakin banyak inovasi fashion yang berpijak pada kekayaan budaya Nusantara. Tidak hanya menjaga eksistensi ulos sebagai warisan budaya, tetapi juga menjadikannya produk kreatif unggulan yang mampu memperluas akses pasar, meningkatkan kesejahteraan pengrajin, dan membawa nama Kota Medan semakin dikenal di panggung fashion internasional.(ATN)

Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat mengikuti rapat koordinasi secara daring bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Selasa (13/10/2026).

Dalam rapat tersebut, Rico Waas didampingi Kepala BP3KP Sumatera II Rizaldi Andi Atjo, Pj Sekda Kota Medan Erfin Fachrurrazi, serta Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan John Ester Lase,Kepala Dinas SDABMBK Khairul Azmi dan Asisten Perekonomian dan pembangunan Citra Effendi Capah.

Rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan percepatan pelaksanaan program BSPS, mulai dari pemenuhan dan verifikasi calon penerima bantuan, penyelesaian administrasi, hingga pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan.

Rico Waas mengungkapkan, Pemko Medan memberikan perhatian serius terhadap sejumlah kendala teknis, khususnya terkait pemenuhan calon penerima bantuan serta penggantian data masyarakat yang belum memenuhi persyaratan.

Menurutnya, persoalan tersebut harus segera dituntaskan melalui koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah, balai, satuan kerja terkait, serta seluruh jajaran aparatur kewilayahan.

"Kami akan mendukung agar seluruh pekerjaan bisa diselesaikan pada akhir tahun ini. Kami juga akan berkoordinasi dengan balai, satker, untuk mempercepat prosesnya," ujar Rico Waas.

Untuk memastikan target tersebut terealisasi, orang nomor satu di Pemko Medan itu menginstruksikan Dinas Perkimcikataru bersama seluruh camat dan lurah agar berperan aktif dalam mempercepat proses validasi data, sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan fisik di wilayah masing-masing.

Rico Waas menekankan bahwa sinergi seluruh pihak menjadi kunci agar program bantuan perumahan tersebut tidak hanya selesai sesuai jadwal, tetapi juga benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

Alokasi Meningkat Signifikan

Pada tahun 2026, Kota Medan memperoleh alokasi program BSPS sebanyak 898 unit rumah. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 yang hanya mencapai 187 unit.

Peningkatan alokasi ini menjadi momentum penting bagi Pemko Medan untuk memperluas jangkauan program peningkatan kualitas hunian masyarakat, sekaligus memperkuat upaya penyediaan rumah yang lebih layak bagi warga.

Keberhasilan merealisasikan seluruh target pada tahun ini juga diharapkan dapat membuka peluang bagi Kota Medan untuk memperoleh alokasi bantuan yang lebih besar pada tahun berikutnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait dalam arahannya meminta pemerintah daerah bergerak cepat menuntaskan seluruh tahapan pelaksanaan program BSPS, mulai dari verifikasi calon penerima, penetapan Surat Keputusan (SK), pencairan dana, hingga pengerjaan fisik.

Maruarar juga menekankan pentingnya ketepatan data penerima bantuan. Calon penerima yang tidak memenuhi persyaratan harus segera diganti agar proses pelaksanaan tidak terhambat dan bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran.

Melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, program BSPS diharapkan dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Bagi Pemko Medan, percepatan program bedah rumah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, sejalan dengan semangat Medan untuk Semua. (ATN)

Karena hal ini menjadi cermin dan citra institusi di mata publik.

Pesan inilah yang disampaikan Dr. Muhammad Anggia Muchtar, S.T., MM.IT selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Infrastruktur, dan Bisnis USU pada Senin (12/10/2026).

Dia mengatakan hal itu di sela-sela Apel Gabungan Petugas Keamanan yang mengusung tema "Peranan Petugas Security sebagai Wajah Institusi" di lingkungan USU.

Anggia mengapresiasi seluruh petugas keamanan yang sudah bertugas memberi kenyamanan di lingkungan kampus.

Menurutnya, perkembangan USU saat ini perlu diimbangi dengan sistem keamanan yang baik serta SDM (sumber daya manusia) yang berintegritas dan profesional.

Kini, jelasnya pula, USU punya 252 orang petugas sekuriti, 36 orang diantaranya PNS (pegawai negeri sipil), 84 tenaga non-PNS sedangkan 132 orang lainnya tenaga alih daya.

Dari jumlah ini, urai Anggia, sebanyak 137 petugas berada dalam koordinasi Direktorat Pengelolaan Infrastruktur Akademik, dan 115 orang lainnya bertugas di fakultas dan unit terkait.

Anggia berharap agar petugas keamanan senantiasa memegang 3 prinsip dasar yaitu tegas menjaga, ramah melayani dan tulus melindungi.***

Terlebih memasuki musim penghujan saat ini, BMKG (Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika) mengingatkan agar warga Sumatera Utara (Sumut) khususnya di kawasan Sibolga mengantisipasi cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi.

Mengantisipasi hal ini, Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik pada Senin (12/10/2026) melihat dari dekat sedimentasi dan tumpukan material bebatuan di kawasan hulu Sungai Aek Doras.

Wali Kota menjelaskan, penanganan Sungai Aek Doras kini sedang berlangsung secara bertahap dari wilayah hilir hingga ke hulu.

Namun, kata Wali kota, masih ditemukan tumpukan material bebatuan dan sedimentasi yang cukup tinggi di kawasan hulu Sungai Aek Doras.

Akibatnya, katanya, hal ini menyebabkan alur sungai menyempit dan mengalami pendangkalan dasar sungai.

Tak pelak lagi, kondisi ini berpotensi menghambat aliran air, terlebih saat debit air sungai meningkat akibat intensitas curah hujan yang tinggi atas saat hujan deras.

Orang nomor satu di Sibolga ini mengkhawatirkan air sungai terancam meluap hingga tumpah ke bahu dan badan jalan yang bisa menyebabkan bahaya terhadap masyarakat yang bermukim di sekitar bantaran sungai maupun pengguna jalan.

Wali Kota pun langsung menginstruksikan Dinas PUPR Kota Sibolga untuk mengkaji langsung langkah penanganan teknisnya, termasuk kemungkinan penggeseran atau pengerukan material bebatuan sehingga aliran air lancar dan risiko luapan sungai bisa diminimalisir.***

Pendataan ini dilakukan BRIPKA Swandi pada Senin 12 0ktober 2026.

Kapolsek Siantar Selatan, IPTU Suhaira Marbun SH mengatakan kegiatan itu di Jalan Sarinembah, Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar.

Dalam kegiatan ini, kata Kapolsek Siantar Selatan, Bhabinkamtibmas menyampaikan pesan-pesan kamtibmas maupun imbauan untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas di lingkungan masing masing.

Kemudian, lanjut Kapolsek Siantar Selatan, jika melihat sesuatu yang mencurigakan, warga diminta agar menghubungi layanan polisi Call Center 110 terlebih apabila mengetahui maupun menemukan adanya gangguan Kamtibmas atau tindak pidana.***

Petugas yang hadir di lokasi Jalan Intertib, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Timur, langsung membantu dan membawa pria tersebut ke Rumah Sakit Imelda untuk mendapatkan penanganan medis.

Kapolsek Medan Timur, Kompol Raymond Godfried Mulatua Hutagalung, S.H., yang dikutip dari Facebook @Plrstabes Medan pada Selasa 13 Oktober 2026 menyampaikan kehadiran Polri bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga memberikan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Polri, kata Kapolsek Medan Timur, hadir tak cuma untuk menjaga, tetapi juga untuk peduli dan menolong.

Dia mengimbau agar warga Kota Medan tak ragu menghubungi Call Center 110 apabila membutuhkan bantuan kepolisian atau ingin melaporkan gangguan kamtibmas.

Layanan ini, katanya, merupakan bentuk komitmen Polri untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat.***

Pria itu diciduk polisi atas laporan dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

Penangkapan terduga pelaku dilakukan setelah polisi menerima laporan pengaduan dari ayah kandung korban.

IPTU Dian A.P., S.H., Kasat Reskrim Polres Tapanuli Tengah yang dikutip dari Facebook @Polres Tapanuli Tengah pada Selasa 13 Oktober 2026 membenarkan penangkapan itu.

Dia menjelaskan penangkapan ini berdasarkan Laporan pengaduan tertanggal 7 Oktober silam.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, jelas Kasat Reskrim, aksi keji ini menimpa korbannya berinisial RM (13) sejak korban duduk di kelas 5 SD tahun 2024 hingga September 2026.

Sekadar diketahui, orang tua korban RM sudah bercerai, dan sang ayah, IP (38) sudah menikah lagi.

Sementara itu, ibu kandung korban menderita depresi dan sering memeriksakan kesehatannya di Kota Pematangsiantar.

Karena kondisi keluarga inilah, korban RM dititipkan dan sejak saat itu tinggal di rumah nenek serta kakek tirinya (tersangka AS, suami kedua nenek korban) di Kecamatan Badiri sejak masih duduk di kelas 1 SD.

Menurut polisi, dalam aksinya, pelaku melakoninya secara berulang selama dua tahun terakhir.

Polisi menjelaskan tersangka memanfaatkan situasi rumah yang sepi, terutama saat ibu dan nenek korban sedang pergi ke Pematangsiantar untuk berobat.

Kasus ini terkuak usai korban RM merasa ketakutan dan menolak tinggal di rumah itu.

Korban nekat membongkar kelakuan kakek tirinya itu ke ayah kandungnya, IP.

Tak terima peristiwa ini menimpa putri kandungnya, IP mengadukan kejadian itu ke Mapolres Tapanuli Tengah.

Polisi selanjutnya menangkap terduga pelaku pada Jumat (9/10/2026) tanpa perlawanan.

Atas perbuatannya, kini terduga pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Tapanuli Tengah dan terancam pasal Undang-Undang Perlindungan Anak.***

RDP yang berlangsung di ruang Komisi III DPRD Langkat tersebut menghadirkan Manager PLN ULP Tanjung Pura dan Manager PLN ULP Stabat, serta Camat Hinai, Kepala Desa Muka Paya, dan Kepala Desa Pematang Cengal. Pertemuan ini digelar sebagai tindak lanjut atas keluhan masyarakat yang selama ini merasakan dampak pemadaman listrik berulang, bahkan dilaporkan dapat terjadi hingga tiga kali dalam sehari.

Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Langkat, Drs. Pimanta Ginting, didampingi Sekretaris Komisi III Rahmad Rinaldi, S.E., M.Pd., bersama sejumlah anggota Komisi III DPRD Langkat.

Dalam forum tersebut, PERMADA menyampaikan sejumlah aspirasi dan keluhan masyarakat terkait kualitas pelayanan kelistrikan yang dinilai masih perlu mendapat perhatian serius dari pihak PLN.

Koordinator Nasional PERMADA, Ariswan, menjelaskan bahwa persoalan ini bermula dari banyaknya laporan masyarakat Desa Pematang Cengal mengenai pemadaman listrik yang terjadi berulang kali. Kondisi tersebut mendorong PERMADA menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Kantor PLN ULP Tanjung Pura sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelayanan publik.

Namun, menurut Ariswan, persoalan tersebut belum sepenuhnya teratasi. Ia mengungkapkan, setelah aksi berlangsung pada siang hari, pemadaman listrik kembali terjadi pada malam harinya.

Situasi itu kemudian mendorong PERMADA meminta DPRD Langkat memfasilitasi RDP agar keluhan masyarakat dapat dibahas secara terbuka bersama pihak PLN dan unsur pemerintahan setempat.

Ariswan menegaskan bahwa listrik merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang berpengaruh langsung terhadap aktivitas rumah tangga, pendidikan, usaha kecil, hingga pelayanan sosial. Karena itu, persoalan pemadaman berulang tidak semestinya hanya dijawab dengan penjelasan, tetapi harus diikuti langkah perbaikan yang nyata dan terukur.

Dalam RDP tersebut, Ariswan juga meminta Komisi III DPRD Langkat mengeluarkan rekomendasi kepada PLN UID Sumatera Utara agar mengevaluasi Manager PLN ULP Tanjung Pura, termasuk mempertimbangkan pergantian jabatan apabila hasil evaluasi menunjukkan hal tersebut diperlukan.

Permintaan itu disampaikan menyusul sorotan PERMADA terhadap penanganan gangguan listrik di wilayah yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Ariswan menyebut bahwa setelah aksi PERMADA digelar pada 11 September lalu, aliran listrik pada lokasi yang menjadi sorotan disebut dialihkan ke wilayah pelayanan PLN ULP Gebang.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapatkan penjelasan dari pihak PLN agar masyarakat mengetahui alasan teknis di balik perubahan penanganan jaringan serta memastikan langkah yang diambil benar-benar memberikan perbaikan terhadap kualitas pasokan listrik.

Keluhan juga disampaikan Sri Astuti, warga Desa Pematang Cengal yang merupakan Wakil Koordinator Bidang Sekretariat PERMADA. Ia mengungkapkan bahwa pemadaman berulang dan dugaan lemahnya tegangan listrik telah menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi peralatan elektronik miliknya.

Sri Astuti menyebut sejumlah peralatan elektronik mulai mengalami gangguan dan pernah diperbaiki, tetapi hasilnya belum maksimal. Ia menduga kondisi tersebut berkaitan dengan kualitas tegangan listrik yang diterima, meskipun penyebab kerusakan perangkat elektronik itu masih memerlukan pemeriksaan teknis lebih lanjut.

Ariswan menambahkan bahwa dirinya pernah berkomunikasi dengan petugas terkait persoalan tersebut. Namun, menurut keterangannya dalam RDP, nomor WhatsApp Ariswan kemudian diblokir oleh petugas yang bersangkutan.

Keluhan itu menjadi salah satu catatan penting dalam pembahasan mengenai komunikasi dan respons pelayanan kepada masyarakat. Bagi PERMADA, saluran pengaduan yang terbuka dan responsif merupakan bagian penting dari pelayanan publik, terlebih ketika persoalan yang disampaikan berkaitan dengan kebutuhan dasar warga.

Sementara itu, Sekretaris Nasional PERMADA, Andrean, menyampaikan bahwa masyarakat Desa Muka Paya, Kecamatan Hinai, juga menghadapi persoalan serupa.

Ia menjelaskan bahwa pemadaman listrik di desa tersebut masih kerap terjadi. Beberapa bulan sebelumnya, sebuah transformator atau trafo listrik dilaporkan terbakar dan telah diperbaiki oleh pihak PLN. Namun, menurut Andrean, setelah perbaikan dilakukan, keluhan mengenai pemadaman berulang dan dugaan lemahnya tegangan listrik masih muncul.

Andrean meminta agar kondisi jaringan kelistrikan di Desa Muka Paya diperiksa secara menyeluruh, sehingga perbaikan tidak hanya menyelesaikan gangguan pada satu titik, tetapi juga memastikan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Manager PLN ULP Tanjung Pura menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kelistrikan di wilayah kerja PLN ULP Tanjung Pura.

Dalam penjelasannya, Manager PLN ULP Tanjung Pura menyebut bahwa frekuensi pemadaman mengalami penurunan. Jika sebelumnya pemadaman dilaporkan dapat terjadi hingga tiga kali dalam sehari, pada Oktober 2026 hingga pelaksanaan RDP ini, pemadaman disebut baru tercatat sebanyak empat kali.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu ditindaklanjuti melalui pemantauan bersama, mengingat masyarakat masih menyampaikan keluhan mengenai gangguan pasokan listrik. Kejelasan mengenai wilayah terdampak, penyebab gangguan, durasi pemadaman, serta langkah teknis yang dilakukan PLN dinilai penting agar perkembangan perbaikan dapat diketahui secara objektif.

Ketua Komisi III DPRD Langkat, Drs. Pimanta Ginting, menegaskan bahwa persoalan kelistrikan harus segera ditangani karena listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang menunjang berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari.

Menurut Pimanta, masyarakat tidak boleh terus-menerus menanggung dampak dari persoalan pelayanan kelistrikan yang berlarut-larut. Ia meminta agar pihak PLN tidak berhenti pada penyampaian penjelasan, tetapi segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi penyebab pemadaman.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan hingga gangguan yang dikeluhkan masyarakat dapat diminimalkan dan, apabila memungkinkan secara teknis, tidak lagi terjadi pada wilayah terdampak.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian persoalan listrik di Desa Pematang Cengal dan Desa Muka Paya membutuhkan tindak lanjut yang jelas dari pihak PLN, bukan sekadar komitmen dalam forum rapat.

RDP ini menjadi momentum bagi DPRD Langkat, PERMADA, pemerintah kecamatan dan desa, serta pihak PLN untuk menyamakan persepsi mengenai persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus mendorong penyelesaian yang lebih konkret.

PERMADA berharap hasil pertemuan tersebut tidak berhenti sebagai catatan rapat. Organisasi itu mendorong adanya pemeriksaan teknis terhadap jaringan dan tegangan listrik, evaluasi terhadap penanganan pengaduan masyarakat, serta penyampaian perkembangan perbaikan secara terbuka kepada warga.

Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa keluhan mereka ditangani secara serius. Sebab, pemadaman listrik yang berulang bukan hanya mengganggu kenyamanan rumah tangga, melainkan juga berpotensi menghambat kegiatan ekonomi, merusak peralatan elektronik, serta mengganggu aktivitas masyarakat yang bergantung pada pasokan listrik.

Kini, perhatian tertuju pada langkah nyata PLN setelah RDP bersama Komisi III DPRD Langkat. Komitmen pembenahan yang telah disampaikan perlu dibuktikan melalui peningkatan keandalan jaringan, respons pengaduan yang lebih baik, dan berkurangnya gangguan listrik di wilayah yang dikeluhkan warga.

Bagi masyarakat Desa Pematang Cengal dan Desa Muka Paya, harapan utamanya sederhana, yakni memperoleh pelayanan listrik yang stabil, aman, dan dapat diandalkan tanpa harus terus menghadapi pemadaman berulang..(red)

Melalui Tim LIBAS (Langkah Inisiatif Brantas Aksi Street Crime), Polres Binjai menggagalkan rencana tawuran antargeng motor dan mengamankan sembilan remaja beserta sejumlah barang bukti, Minggu (11/10/2026) dini hari.

Pengungkapan tersebut berawal sekitar pukul 02.00 WIB, saat Tim LIBAS yang dipimpin IPDA Novriko Sijabat, S.H., M.H., melaksanakan patroli street crime untuk mengantisipasi tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), aksi geng motor, serta kejahatan jalanan lainnya.

Saat melaksanakan mobile system, petugas menerima informasi dari masyarakat mengenai sekumpulan geng motor Vicious Student vs STM All Best yang diduga hendak melakukan tawuran.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim LIBAS bergerak cepat ke Jalan Sibolga, Kecamatan Binjai Selatan, dan benar saja Tim menemukan sekelompok anak muda yang sedang berkumpul.

Mengetahui kedatangan petugas, kelompok tersebut sempat berhamburan untuk melarikan diri. Namun, berkat kesigapan Tim LIBAS, sembilan remaja berhasil diamankan dengan inisial RA (17), MA (15), DRS (13), MA (16), MAP (17), HA (16), AG (16), DS (16) dan SK (16).

Dari lokasi, petugas turut menyita barang bukti berupa dua bilah senjata tajam berupa sabit, dua senjata tajam jenis celurit, satu ketapel, satu pistol mainan, satu unit sepeda motor Honda Vario bernomor polisi BK 2043 RBH, serta 10 unit telepon genggam.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kesembilan remaja tersebut mengaku hendak melakukan tawuran di Jalan T. Imam Bonjol, Kecamatan Binjai Kota.

Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Hotdiatur Purba, S.Tr.K., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti perkara tersebut sesuai prosedur hukum, sekaligus terus meningkatkan upaya pencegahan aksi kejahatan jalanan yang dapat membahayakan masyarakat," pungkasnya

Kapolres Binjai juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dan mengawasi pergaulan anak-anak, khususnya remaja yang masih berstatus pelajar.

"Peran orang tua sangat penting dalam mengawasi pergaulan anak-anak. Jangan sampai masa depan mereka rusak akibat terlibat aksi kriminalitas. Mari bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dan segera laporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya indikasi tindak kejahatan," tegas Kapolres Binjai.

Melalui patroli rutin dan respons cepat terhadap informasi masyarakat, Polres Binjai berkomitmen mencegah aksi tawuran, menekan kejahatan jalanan, serta menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif bagi seluruh warga Kota Binjai, tutup AKBP Bimo Moernanda.( Oji )