Melihat semangat tersebut, Rumah Zakat melalui Relawan Inspirasi menyalurkan bantuan modal usaha sebagai bentuk dukungan agar usaha yang dijalankan Ibu Yani dapat berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi keluarganya.

Setiap hari, Ibu Yani memproduksi kerupuk secara mandiri dan memasarkannya dengan menitipkan hasil produksinya ke warung-warung di sekitar tempat tinggalnya. Hasil penjualan kerupuk menjadi penopang ekonomi keluarga, terutama karena penghasilan suaminya sebagai nelayan sangat bergantung pada hasil tangkapan serta kondisi cuaca yang tidak menentu.

Tidak hanya berjuang di bidang ekonomi, Ibu Yani juga aktif membina masyarakat sebagai Ketua Majelis Taklim Cahaya Hidayah. Perannya sebagai pembina keagamaan sekaligus pelaku usaha menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk terus berkarya dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.

Junaidi Syaputra selaku relawan inspirasi Rumah Zakat menjelaskan, melalui bantuan modal usaha ini, Rumah Zakat berharap Ibu Yani dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jangkauan pemasaran, serta memperkuat keberlangsungan usahanya. Pendampingan seperti ini menjadi bagian dari upaya Rumah Zakat dalam mendorong lahirnya pelaku usaha mikro yang mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Rumah Zakat percaya bahwa setiap usaha kecil memiliki potensi untuk tumbuh ketika mendapatkan dukungan yang tepat. Karena itu, program pemberdayaan ekonomi terus dihadirkan untuk membantu masyarakat prasejahtera membangun masa depan yang lebih baik melalui usaha produktif yang berkelanjutan. ,( Maldi)

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan teguran keras sekaligus instruksi tegas terkait maraknya laporan travel umrah yang mentelantarkan jamaah di Tanah Suci.

"Saya dapat banyak laporan travel-travel umrah yang mentelantarkan jamaahnya dengan berbagai argumentasi, baik di Jeddah maupun Makkah. Tiketnya tidak dibelikan dan jemaah dibohongi. Kami akan bertindak lebih tegas," ujar Wamenhaj saat hadir dalam agenda Pengajian Akbar Jemaah Haji Indonesia di Medan.

Menanggapi maraknya pelanggaran tersebut, Wamenhaj telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj untuk melakukan pengawasan ketat serta mengambil langkah tegas tanpa toleransi. Setiap travel yang terbukti mentelantarkan jemaah, meskipun baru satu kali terjadi, akan langsung dijatuhi sanksi berat berupa penutupan izin operasional.

Selain sanksi administratif penutupan izin, Wamenhaj juga memastikan bahwa seluruh oknum travel, KBIHU, maupun pihak yang terlibat dalam praktik penipuan—seperti jual beli layanan badal dan dam palsu yang telah merugikan jemaah hingga miliaran rupiah—akan diseret ke jalur hukum untuk diproses secara pidana. Penindakan hukum pidana ini dinilai krusial guna memberikan efek jera sekaligus membersihkan ekosistem penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dari oknum-oknum yang merusak nama baik para ustadz dan kiai yang tulus berdakwah.

Langkah tegas ini merupakan bentuk komitmen Kemenhaj yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perlindungan penuh kepada masyarakat. Pemerintah menegaskan tidak akan membiarkan jemaah yang niat utamanya adalah untuk menyempurnakan ibadahnya justru dimanfaatkan dan dijadikan komoditas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Jangan sampai jemaah yang ingin beribadah dijadikan komoditas oleh orang-orang jahat ini. Kasihan ustaz dan kiai yang benar-benar berdakwah, nama mereka ikut dirusak oleh oknum-oknum yang menjual agama," tegas Wamenhaj.

Wamenhaj pun mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih travel umrah. Masyarakat diminta untuk selalu memilih penyedia jasa travel yang sudah terdaftar resmi dan memiliki kepastian keberangkatan serta layanan guna menghindari praktik penipuan.

Hadir Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus. Kabid . ( Maldi)

Menurut Muhri, kondisi antrean kendaraan di berbagai SPBU yang masih berlangsung tanpa kepastian kapan akan berakhir menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ia menilai pemerintah dan pihak Pertamina perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab kondisi tersebut.

"Kelangkaan BBM, khususnya BBM subsidi bahkan non-subsidi, sudah berlangsung cukup lama. Namun sampai saat ini belum terlihat langkah yang benar-benar mampu mengatasi persoalan tersebut," ujar Muhri.

Ia mengatakan, fenomena kelangkaan BBM tidak dapat dianggap sebagai persoalan biasa karena terjadi di lebih dari satu daerah. Menurutnya, antrean panjang kendaraan di SPBU juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah lain di Sumatera, termasuk Sumatera Barat.

Muhri menilai kondisi tersebut perlu diusut secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum untuk mengetahui penyebab sebenarnya.

"Polri dan Kejaksaan harus melakukan penyelidikan secara mendalam. Masyarakat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi sehingga kelangkaan BBM terus berulang. Dampaknya sangat besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat," katanya.

Ia juga mempertanyakan transparansi pihak Pertamina dalam menyampaikan informasi kepada publik.

"Aneh, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa kelangkaan BBM seolah dibiarkan? Di mana peran pemerintah hari ini? Kondisi ini jelas merugikan masyarakat karena berdampak langsung terhadap perekonomian," ucapnya.

Muhri mengungkapkan, pihaknya telah menyampaikan surat kepada Pertamina yang berisi permohonan informasi publik mengenai tata kelola distribusi BBM di wilayah Sumatera Bagian Utara.

Berdasarkan surat permohonan tertanggal 29 Juli 2026, PD14 meminta sedikitnya 17 jenis informasi yang berkaitan dengan sistem distribusi BBM. Namun, hingga saat ini, menurut Muhri, surat tersebut belum memperoleh tanggapan.

"Ketika permintaan informasi publik tidak dijawab, tentu menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Kami berharap Pertamina memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak memunculkan berbagai spekulasi," ujarnya.

Lebih lanjut, Muhri meminta aparat penegak hukum mendalami dugaan praktik penyimpangan dalam distribusi BBM apabila ditemukan bukti yang mengarah ke sana.

"Jika memang terdapat indikasi pelanggaran hukum atau praktik mafia BBM dalam distribusi maupun penimbunan, maka aparat penegak hukum harus mengusutnya secara tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat kelangkaan BBM yang berkepanjangan," tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak Pertamina terkait pernyataan maupun surat permohonan informasi yang disampaikan oleh PD14. ( Red)

Babinsa Koramil 09/Tiga BalataKodim 0207/Simalungun, Serda Jataksir Purba memberikan pembekalan Wawasan Kebangsaan (Wasbang) kepada siswa-siswi SD Negeri Plus Tiga Balata, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, Sabtu (1/8/2026).

Dalam penyampaiannya, Serda Jataksir Purba mengajak para siswa untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan memahami sejarah perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Serda Jataksir Purba, --seperti disarikan dari sebuah postingan anonim facebook @kodim simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 1 Agustus 2026-- semangat patriotisme harus ditanamkan sejak usia dini agar lahir generasi yang berkarakter, berakhlak, serta memiliki kepedulian terhadap bangsa.

Selain mengulas perjalanan sejarah kemerdekaan Indonesia, Babinsa juga memotivasi para pelajar agar menjadikan pendidikan sebagai bekal utama dalam meraih cita-cita. Ia menekankan pentingnya disiplin, kerja keras, dan semangat belajar sebagai bentuk pengabdian generasi muda dalam mengisi kemerdekaan.

Kegiatan berlangsung interaktif dengan antusiasme tinggi dari para siswa yang aktif mengikuti materi dan menjawab berbagai pertanyaan seputar kebangsaan. Suasana belajar yang komunikatif diharapkan mampu menumbuhkan rasa bangga sebagai anak Indonesia sekaligus memperkuat nilai-nilai persatuan di lingkungan sekolah.

Melalui kegiatan Wawasan Kebangsaan ini, Kodim 0207/Simalungun menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, termasuk di dunia pendidikan, dalam membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, serta memiliki semangat nasionalisme yang kuat sebagai penerus pembangunan bangsa.***

Jajaran Pemkab Dairi yang hadir yakni Asisten Perekonomian dan Pembangunan Junihardi Siregar, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Agel Siregar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Oloan Hasugian, Camat Pegagan Hilir Tetap Lingga.

Sebelum berangkat ke lokasi penindakan, terlebih dulu dilakukan apel bersama di lapangan kantor Camat.

Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan yang hadir dalam kegiatan itu menegaskan ini wujud integritas Pemkab Dairi bersama TNI-Polri untuk melakukan penertiban kawasan hutan lindung.

"Pastikan keselamatan dalam bertindak, humanis dalam pengamanan barang bukti, dokumentasi jangan lupa untuk kelengkapan barang bukti. Jika memang ada kesalahan ditemukan di lapangan, lakukan penindakan. Kita sudah lakukan sosialisasi selama 1 tahun terkait dengan penambanganemas ini, kami rasa itu sudah cukup waktunya," ucap Kapolres--seperti disarikan dari sebuah postingan anonim facebook @Pemerintah kabupaten dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 1 Agustus 2026.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Junihardi Siregar dalam apel tersebut menyampaikan kegiatan ini di dukung penuh oleh Pemkab Dairi.

Dia berpesan untuk menjaga semangat dan kekompakan, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik.

"Semangat kesatuan tetap digelorakan. Jika ada ditemukan di lapangan, akan menjadi sumber informasi untuk dilakukan pembahasan dalam hal penindakan. Ini pengabdian bagi kita seluruhnya," ucap Asisten Junihardi Siregar.

Usai apel, tim penindakan yang dibagi menjadi 2 tim langsung bergerak ke lokasi. Tim 1 bergerak menuju Desa Kuta Usang, sedangkan tim 2 bergerak menuju Desa Lingga Raja II yang di pimpin oleh Kapolres Dairi. Setibanya di lokasi penambangan setelah melewati medan yang cukup berat, curam dan terjal, tim langsung bergerak untuk memeriksa lokasi penambangan.

"Pelaku penambangan tidak kita temukan di lokasi. Namun beberapa barang bukti telah kita amankan, seperti bor dan mes tempat produksi kita musnahkan langsung. Perusakan lingkungan nyata terjadi di lokasi itu," kata Kapolres Dairi.

Kapolres sampaikan pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut karena dari barang bukti yang ditemukan akan dipastikan siapa pemiliknya.

"Polres Dairi menurunkan 200 personil, untuk tim gabungan dari Pemkab Dairi dan Kodim 0206 Dairi diperkirakan sekitar 350 orang. Langkah selanjutnya kita akan tetap melakukan koordinasi dengan Pemkab Dairi, pihak Kecamatan, pihak instansi kehutanan KPH 15 Kabanjahe guna memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan penambangan liar di kawasan hutan lindung," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang turut ikut dalam penindakan di lokasi mengatakan pihaknya akan lebih masif lagi untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak lagi melakukan penambangan liar di kawasan hutan lindung.

"Rawan longsor dan mengancam keselamatan jika ada aktivitas dilakukan di lokasi karena tidak adanya SOP keselamatan," kata Asisten Agel Siregar.

Hadir di sana Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Anggara Sinurat, Staf Ahli Bupati Dairi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Erwin Sitorus.***

Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi, Iptu Dr. Herikson P. Siahaan, S.H., M.H., mengatakan pengungkapan berawal saat personel yang dipimpin Kanit Pidum Ipda Rangga Risdin, S.Tr.I.K., melaksanakan patroli rutin di Jalan Lintas Tebing Tinggi–Dolok Masihul, tepatnya sebelum underpass jalan tol.

Petugas mencurigai sebuah truk Colt Diesel yang terparkir di area perkebunan sawit. Saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan satu unit baby tank berisi sekitar 600 liter BBM jenis solar yang diduga merupakan BBM bersubsidi, tiga unit baby tank kosong, serta satu unit mesin pompa elektrik yang diduga digunakan untuk memindahkan BBM.

"Saat melaksanakan patroli di Jalan Lintas Tebing Tinggi–Dolok Masihul, tepatnya sebelum underpass jalan tol, petugas mencurigai sebuah truk Colt Diesel yang terparkir di area perkebunan sawit. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan muatan yang diduga merupakan BBM bersubsidi," kata Iptu Dr. Herikson P. Siahaan, S.H., M.H seperti disarikan dari sebuah postingan anonim facebook @Surat Kabar Garuda Pos yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 1 Agustus 2026.

Petugas kemudian mengamankan supir truk beserta kendaraan dan seluruh barang bukti ke Mapolres Tebing Tinggi untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Barang bukti yang diamankan berupa satu unit truk Colt Diesel nomor polisi BK 9536 XN, satu unit baby tank berisi sekitar 600 liter solar, tiga unit baby tank kosong, dan satu unit mesin pompa elektrik.

Atas perbuatannya, pelaku dipersangkakan melanggar Pasal 40 angka 12 dan angka 14 juncto Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang mengubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.***

Peristiwa ini terjadi di salah satu toko emas di kawasan Pasar Petisah, Jalan Kota Baru, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kamis (30/7/2026).

Kapolsek Medan Baru melalui Kanit Reskrim IPTU Fandi Setiawan, S.H., mengatakan pengungkapan kasus iu bermula saat terduga pelaku berpura-pura menjadi pembeli di Toko Ratu Mas yang berada di Pasar Petisah.

"Pelaku diduga meminta kepada pemilik toko untuk melihat gelang emas London seberat kurang lebih 30 gram. Saat korban lengah, pelaku diduga menukar gelang emas asli dengan gelang emas imitasi yang memiliki bentuk serupa, kemudian berusaha melarikan diri," ujar IPTU Fandi Setiawan-seperti disarikan dari sebuah postingan anonim facebook @Plrstbes Mdn yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 1 Agustus 2026.

Korban yang menyadari dugaan penipuan itu langsung berteriak meminta pertolongan sehingga warga sekitar sempat mengejar pelaku.

Saat bersamaan, Bhabinkamtibmas Kelurahan Petisah Tengah, AIPTU Irwan Silitonga, yang sedang melaksanakan tugas di wilayah binaannya melihat aksi kejar-kejaran tersebut dan segera membantu melakukan pengejaran.

"Berkat respons cepat Bhabinkamtibmas bersama masyarakat, terduga pelaku berhasil diamankan. Selanjutnya pelaku beserta korban dibawa ke Polsek Medan Baru untuk diserahkan kepada penyidik Unit Reskrim guna menjalani proses hukum lebih lanjut," ucap IPTU Fandi Setiawan.

Dalam penanganan perkara ini, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu gelang emas imitasi, sepuluh kartu identitas, dua unit telepon genggam, dua jam tangan, dua charger telepon genggam, tiga buku tabungan, serta satu tas berwarna hitam.

Kini, terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Medan Baru. Penyidik masih terus melakukan pemeriksaan dan pendalaman guna mengungkap kemungkinan adanya aksi serupa yang pernah dilakukan oleh pelaku.

Polrestabes Medan mengimbau masyarakat, khususnya para pelaku usaha, agar lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan. Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan setiap tindak pidana kepada kantor kepolisian terdekat atau melalui layanan Call Center Polri 110 agar dapat segera ditindaklanjuti.***

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.30 WIB di Desa Tigapanah tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Tigapanah, Bhabinkamtibmas Aiptu Jonni Sihombing, Bhabinsa Sertu Adi S., serta perangkat desa.

Dalam musyawarah itu, peserta membahas maraknya kasus curanmor yang terjadi di wilayah Desa Tigapanah. Berbagai solusi dirumuskan, di antaranya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keamanan lingkungan, mengaktifkan kembali pengawasan lingkungan, serta melakukan pendataan terhadap para pendatang yang tinggal di rumah-rumah kos guna mempermudah pengawasan dan deteksi dini terhadap potensi gangguan kamtibmas.

Kapolsek Tigapanah AKP Dedy S. Ginting, S.H-- seperti disarikan dari sebuah postingan anonim facebook @polres karo yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 1 Agustus 2026 -- mengatakan sinergi antara kepolisian, pemerintah desa, dan masyarakat merupakan kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

"Pencegahan tindak pidana tidak bisa dilakukan oleh kepolisian saja. Dibutuhkan peran aktif pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat untuk saling peduli, meningkatkan kewaspadaan, serta segera melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan agar potensi kejahatan dapat dicegah sejak dini," ujar AKP Dedy S. Ginting.

Melalui kegiatan ini, Polsek Tigapanah berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keamanan lingkungan semakin meningkat, sehingga angka tindak pidana, khususnya pencurian kendaraan bermotor, dapat ditekan dan situasi kamtibmas di wilayah hukum Polsek Tigapanah tetap aman dan kondusif.***

Kegiatan ini digelar Sabtu (1/8/2026) pukul 10.00 WIB di TKP Mako Polsek Sunggal

Kegiatan dimaksud turut dihadiri Danramil 0201-06/MS Kapten Arm. Yani Dharma Putra, Camat Medan Sunggal Irfan Abdilla, S.STP, para lurah se-Kecamatan Medan Sunggal, serta sekitar 50 warga dari berbagai lingkungan.

Dalam sambutannya, Camat Medan Sunggal Irfan Abdilla menyampaikan wilayahnya terdiri dari enam kelurahan dan 88 kepala lingkungan (Kepling).

la menjelaskan sinergitas tiga pilar, yakni Camat, Danramil, dan Kapolsek, selama ini berjalan dengan baik melalui pelaksanaan patroli gabungan rutin setiap Jumat malam hingga ke perbatasan Medan Selayang.

Wilayah Medan Sunggal Relatif Kondusif

Kunjungan Kapolrestabes Medan,Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H tentu menambah semangat kami untuk terus bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban..

Sinergitas tiga pilar yakni Camat, Danramil, dan Kapolsek, selama ini berjalan dengan baik melalui pelaksanaan patroli gabungan rutin setiap Jumat malam hingga ke perbatasan Medan Selayang.

Polisi Harus Hadir

Menurut Kapolrestabes Medan, sebagai pelayan masyarakat polisi harus hadir di tengah masyarakat.

Dalam arahannya, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari program "Ngantor di Polsek" yang bertujuan mendekatkan diri kepada masyarakat serta mendengarkan langsung aspirasi dan masukan warga.

Jean Calvijn Simanjuntak juga menegaskan komitmen Polrestabes Medan dalam menekan tindak kejahatan jalanan seperti begal, pencurian besi (rayap besi), pencurian kayu (rayap kayu), dan pencurian pompa air

"Kita harus mampu merasakan keresahan masyarakat dengan membalikkan posisi kita sebagai warga. Polisi tidak bisa berjalan sendiri dalam menjaga Kamtibmas. Kami butuh kerja sama seluruh elemen masyarakat," tegas Kapolrestabes.

Warga Apresiasi Kehadiran Polrestabes Medan

Kegiatan Curhat Warga di Kecamatan Medan Sunggal berlangsung interaktif dan penuh antusiasme. Masyarakat mengapresiasi langkahPolrestabes Medan yang secara terbuka mendengarkan aspirasi dan keluhan warga secara langsung.

Melalui kegiatan ini, Polrestabes Medan berharap sinergi antara Polri, TNI, Pemerintah Daerah dan masyarakat semakin kuat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Medan.(rel)

Bupati Karo, Brigjen Pol. (Purn.) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., dalam sambutannnya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Karo atas perhatian, waktu, pemikiran, serta berbagai masukan dan rekomendasi yang diberikan selama proses pembahasan Ranperda.

Sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Bupati --seperti disarikan dari sebuah postingan anonim facebook @Dinas Kominfo Karo yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 1 Agustus 2026 -- menegaskan persetujuan bersama atas Ranperda tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Karo terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen pertanggungjawaban memuat informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, serta posisi keuangan daerah yang disusun berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Persetujuan ini bukan sekadar memenuhi amanat regulasi, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama dalam membangun pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab. Seluruh saran dan rekomendasi DPRD akan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Bupati.

Bupati menekankan keberhasilan pelaksanaan APBD tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Karo juga berkomitmen untuk terus memperkuat efektivitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah agar setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan disetujuinya Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, tahapan selanjutnya adalah penyampaian rancangan tersebut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Mengakhiri sambutannya, Bupati Karo mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi, kolaborasi, dan semangat kebersamaan dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dia juga menyampaikan terimakasih kepada DPRD Kabupaten Karo atas kerja sama dan kemitraan yang telah terjalin dengan baik demi kemajuan Kabupaten Karo dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, S.P., Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Dr. Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., M.M., serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).***

Momentum ini dalam kegiatan peresmian TK PAUD Negeri sekaligus pembekalan bagi peserta didik di Aula PAUD Negeri Nagori Dolok Meragir I, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Jumat (31/7/2026).

Kegiatan ini pula menjadi momentum penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan usia dini sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TP PKK, dan TNI melalui peran Babinsa dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini.

Turut hadir dalam kegiatan itu Camat Dolok Batu Nanggar Siti Aminah Siregar, SE., M.Si., Babinsa Koramil 05/Serbelawan Serka Ze Harahap, Pangulu Nagori Dolok Meragir I Irwan Hadi Purba, Kabid Pendidikan Kabupaten Simalungun Asren Damanik, S.Pd., jajaran Bunda PAUD Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Bunda PAUD Nagori Dolok Meragir I, para guru, serta siswa-siswi TK Negeri dan SD Negeri setempat.

Rangkaian acara diawali dengan doa yang dipimpin Kepala KUA Kecamatan Dolok Batu Nanggar, dilanjutkan prosesi pemotongan pita sebagai tanda diresmikannya TK PAUD Negeri oleh Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun selaku Bunda PAUD. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan cendera mata serta pembekalan dan motivasi kepada para peserta didik.

Dalam kesempatan itu, Babinsa Serka Ze Harahap--seperti disarikan dari sebuah postingan anonim facebook @kodim simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 1 Agustus 2026-- menyampaikan bahwa kehadiran TNI melalui Babinsa merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak bangsa.

"Anak-anak merupakan aset bangsa yang harus dipersiapkan sejak dini. Babinsa siap mendukung setiap program yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan membangun karakter generasi penerus di wilayah binaan," ujarnya.

Melalui kegiatan ini diharapkan semangat kolaborasi antara pemerintah daerah, tenaga pendidik, TP PKK, serta TNI semakin kuat.***

Dipimpin Perwira Pengawas Ipda Candra Hutagalung, patroli menyasar titik-titik rawan seperti permukiman warga, jalan minim penerangan, tempat berkumpulnya masyarakat, hingga pos polisi di Desa Matiti I, Kecamatan Doloksanggul.

Tak hanya memantau situasi, personel juga aktif berdialog dengan masyarakat, menyampaikan pesan kamtibmas serta mengajak warga untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan.

Kehadiran Polri di tengah masyarakat, sebutIpda Candra Hutagalung--seperti disarikan dari sebuah postingan anonim facebook @Polres humbahas yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 1 Agustus 2026-- diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman, khususnya pada malam hari.

"Mari bersama kita jaga situasi kamtibmas tetap kondusif. Jika menemukan potensi gangguan keamanan, segera hubungi Call Center 110 Polres Humbahas," tegasnya.***

Praktik jual beli narkoba, berhasil diungkap SatresnarkobaPolrestabes Medan, Kamis (23/7/2026) dini hari.

Petugas, meringkus seorang pengunjung, yang selalu memanfaatkan warnet jadi tempat transaksi.

Terungkapnya praktik jual beli narkoba memanfaatkan warnet sebagai tempat transaksi, setelah Polisi meringkus DA (29) warga Jalan Sei Kambing, Kec.Medan Sunggal di depan warnet, dengan barang bukti satu paket narkotika sabu seberat 0,16 gram.

Saat ditangkap, DA mengaku mendapat narkoba dari seseorang yang berada di dalam warnet yang menyamar sebagai pengunjung warnet.

Petugas, kemudian menangkap pemasok narkoba yakni DD (46) warga Jalan Flamboyan Raya, Kec.Medan Selayang.

"Tersangka kedua yang kami tangkap di dalam warnet, memang selalu menggunakan warnet sebagai tempat transaksi. Tersangka, biasa menyimpan narkoba ke dalam botol hitam untuk menyamarkan narkoba," ungkap KasatresnarkobaPolrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Sabtu (1/8/2026) pagi.

Dari tangan tersangka kedua, petugas menyita narkotika jenis sabu seberat 0,41 gram dan sejumlah uang yang diduga hasil penjualan. Petugas, juga menyita botol hitam yang digunakan sebagai wadah kamuflase, yang selama ini selalu digunakan tersangka dalam melakukan transaksi narkoba di dalam warnet.

"Kami masih mengembangkan kasus ini, tentunya pemasok narkoba kepada para tersangka dalam pengejaran kami, dan kami pastikan akan kami ringkus," pungkas Rafli.(adam)

Kritikan ini disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Medan, Hj. Sri Rezeki. Politisi Partai Keadilan Sjahtera (PKS) ini mengungkapkan bahwa dirinya menerima banjir keluhan terkait bantuan social (bansos) dari masyarakat, baik saat menyerap aspirasi (reses) maupun melalui aduan personal warga.

Menurut Sri Rezeki, permasalahan utama yang paling krusial adalah adanya perubahan status desil keluarga yang melonjak naik secara tiba-tiba ke kategori mampu (Desil 5–10) di dalam sistem secara sepihak tanpa adanya verifikasi lapangan yang valid.

"Banyak warga mengeluhkan status desil keluarga mereka tiba-tiba naik ke kategori mampu di sistem, padahal kondisi riil ekonomi dan pendapatan mereka di lapangan tidak mengalami perubahan sama sekali," ujar legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kota Medan itu, Sabtu (1/8/2026).

Bahkan, ada warga yang melaporkan status desilnya berada di angka 0.

Hal itu mengindikasikan data warga belum terdaftar, belum dipetakan, atau status peringkat kesejahteraannya belum selesai diproses di dalam sistem, mengingat sistem desil resmi hanya mengenal kelompok dari 1 sampai 10.

Dampak dari error sistem ini dinilai sangat fatal. Banyak siswa dari keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan justru kehilangan hak akses secara mendadak pada program bansos pendidikan, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Tak hanya sektor pendidikan, ketidakakuratan indikator aset dalam sistem desil juga memukul kelompok rentan seperti lanjut usia (lansia).

Sri Rezeki menemukan banyak kasus di mana lansia yang hidup serba kekurangan justru dimasukkan ke dalam kategori Desil 5 ke atas. Akibatnya, secara otomatis sistem mencoret nama mereka dari kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) Lansia maupun program bantuan kesejahteraan dari pemerintah daerah.

Kondisi ini diperparah oleh alur birokrasi yang rumit dan kendala administratif di tingkat bawah yang semakin mempersulit warga miskin untuk memulihkan hak mereka.

Melihat karut-marut penyaluran bansos ini, Sri Rezeki mendesak Pemerintah Kota Medan dan instansi terkait untuk segera mengevaluasi dan merevisi kebijakan operasional di lapangan.

Ia menegaskan bahwa indikator desil tidak perlu dihapus total, melainkan harus disesuaikan agar adaptif terhadap dinamika ekonomi masyarakat yang sesungguhnya.

"Sistem ini terkadang menciptakan ketidakadilan. Kami mengusulkan agar indikator desil tidak lagi dijadikan sebagai tolok ukur tunggal dalam penyaluran bantuan sosial," tegasnya menutup pernyataan. (japs)

Kunjungan dan Layanan Mobil Perpustakaan Keliling ini merupakan salah satu program andalan Dinas Perpustakaan dan Arsip dalam rangka jemput bola literasi, hal ini tentunya untuk mendukung pemerataan pendidikan dan literasi, sehingga mengurangi kesenjangan akses pendidikan

Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina--seperti disarikan dari sebuah postingan anonim facebook @Pemerintah kota tanjungbalai yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 1 Agustus 2026 -- mengatakan tujuan dari Kunjungan dan Mobil Perpustakaan Keliling ini secara umum adalah untuk melihat secara langsung kondisi sekolah dan fasilitas sarana dan prasarana pendukung dalam hal ini Perpustakaan yang ada di sekolah

"Hari ini kami datang berkunjung langsung ke sekolah, bertemu dengan para pendidik dan peserta didik, mengenalkan layanan mobil Perpustakaan Keliling milik Dinas Perpustakaan dan Arsip Tanjungbalai sebagai sarana pendukung bagi anak-anak kami dalam meningkatkan minat dan budaya membaca, serta mendorong anak-anak kami untuk gemar membaca sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari," Sebut Fadly

.

Selain itu tujuan dari kegiatan ini adalah menumbuhkan kesadaran pentingnya literasi, yakni mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membaca dan belajar sepanjang hayat, terutama para siswa-siswi sejak dini

Fadly juga mengatakan semangat anak-anak dalam mengeksplorasi dunia literasi menunjukkan dampak positif dari program ini. Harapan besar terletak pada terbukanya wawasan dan pengetahuan baru bagi mereka melalui buku-buku yang kaya akan ilmu dan cerita inspiratif.

Semoga dengan adanya layanan perpustakaan keliling dapat mempermudah masyarakat dan pelajar dalam memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan dan dengan adanya layanan perpustakaan keliling ini mampu meningkatakan minat baca dan literasi di Kota Tanjungbalai, pungkas Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tanjungbalai Mhd Ridwan Parinduri mengatakan Pemko Tanjungbalai melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip terus berkomitmen dalam rangka peningkatan minat baca siswa dengan memanfaatkan mobil layanan keliling, sekaligus melakukan pembinaan terhadap perpustakaan sekolah yang ada di Kota Tanjungbalai

Di setiap sekolah yang dikunjungi, Ridwan Parinduri mengatakan para siswa siswi tampak antusias menyambut kedatangan mobil perpustakaan keliling. Mereka berbondong bondong memilih buku bacaan yang tersedia, mulai dari buku cerita anak-anak hingga buku pengetahuan umum. Para guru juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengarahkan siswa dalam memilih bacaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kurikulum sekolah

Melalui kunjungan ini, kami (Dinas Perpustakaan dan Arsip) menekankan pentingnya akses literasi bagi anak-anak. "Kami ingin memastikan bahwa semua anak di Kota Tanjungbalai memiliki akses yang sama terhadap buku dan bahan bacaan berkualitas. Melalui program mobil perpustakaan keliling ini, kami berharap dapat menumbuhkan budaya membaca sejak dini," ujarnya.***

Momentum ini ditutup secara resmi Kepala Staf Kodam I/Bukit Barisan (Kasdam I/BB) Brigadir Jenderal TNI Deki Santoso Pattinaya di Lapangan Jenderal Soedirman Rindam l/BB Pematangsiantar, Jumat (31/07/2026).

Kasdam I/BB Brigadir Jenderal TNI Deki Santoso Pattinaya, --seperti disarikan dari sebuah postingan anonim facebook @Korem Pantai Timur yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 1 Agustus 2026-- mengatakan sebanyak 33.785 peserta dinyatakan lulus dan akan ditempatkan untuk mendukung pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Mereka, kata Kasdam, sudah bisa menyelesaikan pendidikan dan latihan ini semuanya sudah bisa selesai dengan siap ditempatkan dan bekerja di seluruh KDKMP dan KNMP yang tersebar di seluruh Indonesia, serta akan kembali ke daerah masing-masing sebelum dipanggil untuk proses penempatan dan mekanisme penempatan akan diatur panitia pusat bersama Badan Pengelola BUMN, terang Jenderal TNI Deki Santoso Pattinaya.

Sementara itu, Danrem 022/PT,Kolonel Inf Sandi Kamidianto memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pelatihan dengan penuh semangat serta dedikasi.

"Saya menyampaikan rasa bangga atas semangat pantang menyerah yang ditunjukkan para peserta selama menjalani diklat di Rindam I/BB. Pendidikan ini bukan sekadar pelatihan fisik dan mental, tetapi ajang penanaman nilai-nilai kedisiplinan, jiwa korsa, dan rasa cinta tanah air," ujar Kolonel Inf Sandi Kamidianto.

Lebih lanjut, Kolonel Inf Sandi Kamidianto menekankan pentingnya peran strategis para alumni diklat SPPI dalam menjawab tantangan bangsa di masa depan.

Menurutnya, ilmu dan pembentukan karakter yang didapat di lembaga pendidikan Rindam I/BB harus mampu diaplikasikan secara nyata di lingkungan masing-masing.

"Sebagai Kader Pembina, saudara-saudara sekalian memikul tanggung jawab moral untuk menjadi teladan, penggerak, serta pelopor dalam memperkokoh persatuan dan pembangunan nasional. Jadilah agen perubahan yang membawa dampak positif dan selalu mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi," tegas Danrem.***

Orang nomor satu di institusi Polri ini 'menggeser' posisi Brigjen Pol Sonny Irawan yang kini mendapat penugasan baru sebagai Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.

Keputusan mutasi ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1584/VII/KEP./2026 bertanggal 30 Juli 2026. Surat ditandatangani atas nama Kapolri oleh Asisten Sumber Daya Manusia Polri Irjen Pol Anwar.

Brigjen Naek Pamen Simanjuntak sebelum diangkat menjadi Wakapolda Sumut menjabat Kepala Biro Provos Divisi Profesi dan Pengamanan Polri sejak tahun 2024.

Dia dikenal luas sebagai perwira yang memiliki rekam jejak panjang dalam pengawasan internal serta penegakan disiplin anggota kepolisian.

Posisi Kepala Biro Provos yang ditinggalkannya kini dipercayakan kepada Kombes Pol Radjo Alriadi Harahap, yang sebelumnya menjabat Sekretaris Biro Provos Divisi Propam Polri.

Pengalaman Brigjen Naek meliputi bidang kewilayahan, pendidikan kepolisian, hingga pengawasan internal dinilai menjadi bekal kuat untuk menjalankan tugas sebagai orang nomor dua di Polda Sumut.

Perwira kelahiran Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara (Sumut) ini,--seperti disarikan dari sebuah postingan anonim facebook @Informasi terkini sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 1 Agustus 2026 --lahir pada 15 Februari 1971, sehingga pada tahun 2026 menginjak usia 55 tahun. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994.

Sepanjang perjalanan kariernya, Naek banyak mengemban amanah yang berkaitan langsung dengan bidang profesi dan pengamanan.

Tahun 2011, dia dipercaya memimpin Kapolres Tanjung Jabung Barat di Polda Jambi. Dua tahun kemudian, tepatnya 2013, ia menjabat Kapolres Bungo.

Pengalaman memimpin dua kepolisian resor tersebut menjadi pondasi penting sebelum ia lebih banyak bertugas di lingkungan Divisi Propam Mabes Polri.

Tahun 2014, Naek diangkat menjadi Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Kepulauan Riau. la juga pernah bertugas sebagai Widyaiswara Muda di Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah lingkungan Lemdiklat Polri.

Dari tangan pelaku, petugas menyita satu paket sabu seberat 0,24 gram, ganja 2,80 gram, dua alat hisap (bong), lima pipet, mancis, plastik pembungkus, serta satu unit ponsel POCO M3.

Kapolres Gayo Lues AKBP Cakra Donya, S.I.K. lewat Kasatresnarkoba Polres Gayo Lues AKP Kabri, S.H., M.M. mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang resah karena rumah tersebut diduga kerap dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba.

Polisi, kata Kapolres --seperti disarikan dari sebuah postingan anonim facebook @kabar daerah 66 yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 1 Agustus 2026 -- sudah mengantongi identitas pemasok narkotika dan kini masih melakukan pengejaran serta pengembangan untuk membongkar jaringan peredarannya.

"Peredaran narkotika adalah musuh bersama. Kami akan terus memburu para pengedar hingga ke akar jaringannya," tegas AKP Kabri.

Atas perbuatannya, SP dijerat dengan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Polisi juga mengimbau masyarakat segera melapor melalui Satresnarkoba Polres Gayo Lues atau Call Center Polri 110 apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.***

Sebanyak 350 personil gabungan yang terdiri dari personil Kodim 0206 Dairi, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, hingga BPBD menyisir wilayah hutan lindung yang dijadikan lokasi tambang emas ilegal.

Petugas pun kemudian membagi menjadi 2 tim, agar proses penertiban bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Kondisi jalan yang mendaki serta menuruni bukit, tak membuat petugas mengurungi niatnya ke titik lokasi.

Setibanya di lokasi, petugas tidak mendapatkan adanya masyarakat atau pelaku yang melakukan tambang emas ilegal.

Akan tetapi, --seperti disarikan dari sebuah postingan anonim facebook @Polres dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 1 Agustus 2026 -- petugas menemukan setidaknya 47 titik mes yang berisikan beberapa alat seperti mesin dongfeng, mesin pompa air, serta beberapa benda lainnya turut dimusnahkan dengan cara dibakar.

Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan mengatakan pihaknya akan terus melakukan penyelidikan terhadap adanya aktifitas ilegal tersebut. Pihaknya saat ini turut mengamankan beberapa barang bukti, yakni sebuah mesin bor.

"Saat ini ada beberapa alat yang kami amankan yakni mesin bor. Kemudian kami juga menemukan mesin pompa air, dan mesin dongfeng. Namun mesin tersebut kami musnahkan bersama dengan mess atau camp, " ujarnya.

Selanjutnya, Polres Dairi akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat baik tingkat kecamatan hingga desa, serta pihak dari KPH 15, untuk melakukan pendalaman lebih lanjut.

Petugas gabungan itupun juga memberikan edukasi kepada masyarakat, bahwa aktivitas penambangan ilegal tersebut dapat berdampak bagi kerusakan lingkungan.

"Kami akan tetap melakukan koordinasi dengan KPH 15 terkait temuan tersebut, dan kami juga sudah memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan penambangan secara ilegal, " tutup Kapolres.***

Penataan Pedagang

Memasuki tahun kedua sebagai kepala daerah, Wali Kota Mahyaruddin bersama Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina melakukan penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan inti kota, khususnya di Alun Alun Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah. Mahyaruddin, menyampaikan langkah penataan ini bertujuan menciptakan kenyamanan bagi seluruh masyarakat, baik pedagang, pembeli, maupun pengguna jalan lainnya mengingat kawasan ini menjadi pusat berkumpulnya masyarakat. Pemko Tanjungbalai tidak melarang masyarakat untuk berdagang, silakan untuk melakukan aktivitas berdagang, tetapi harus tetap menjaga ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan kota agar semua pihak betah dan nyaman saat beraktivitas dan berkunjung ke Kota Tanjungbalai.

Tidak berhenti pada kawasan inti kota "Alun alun Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah", Mahyaruddin Salim pada tahun keduanya di 2026 ini, juga telah melakukan gebrakan membenahi kawasan Pasar Bahagia yang mana sebelumnya kawasan ini dipenuhi dengan pedagang yang berdagang di badan jalan yang menyebabkan kemacetan setiap hari terjadi. Kini, kawasan ini telah tampak rapi, bersih dan jauh dari kesan kumuh karena seluruh pedagang yang berjumlah sekira 60 hingga 70 telah direlokasi ke lokasi baru yang telah disediakan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Infrastruktur Berkelanjutan – Normalisasi Drainase dan Sungai

Sama halnya dalam penanganan banjir yang sering terjadi di Kota Tanjungbalai, baik itu banjir kiriman, pasang rob (pasang) dan curah hujan ekstrem, Wali Kota Mahyaruddin saat ini terus melanjutkan programnya dan kali ini beliau fokus pada penanganan normalisasi (pengerukan) dan pelebaran sungai yang kondisinya mengalami pendangkalan dan kondisi sungai yang mengalami penyempitan karena di sekitaran daerah aliran sungai (DAS) telah didirikan bangunan milik warga.

Melalui pendekatan persuasif dan kekeluargaan yang dibangun, saat ini proses normalisasi telah terlaksana salah satunya sungai sijambi yang berada di Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar.

Berdasarkan data dari dinas PUTR, total target pengerjaan normalisasi sungai sijambi sepanjang 653 meter, saat ini pengerjaan telah mencapai hamper 150 meter. Harapannya, normalisasi sungai dilakukan untuk memperlancar aliran air, mengurangi sedimentasi, serta meningkatkan kapasitas tampung sungai saat curah hujan tinggi.

Langkah ini diharapkan mampu meminimalisir terjadinya genangan maupun banjir di kawasan sekitar Kecamatan Datuk Bandar dan Datuk Bandar Timur.

Ditengah kondisi fiskal yang terbatas, tentu hal ini tidak mudah terlaksana namun Wali Kota Mahyaruddin Salim melalui komitmennya menata kota Tanjungbalai agar lebih indah, tertata rapi, bersih dan terhindar dari banjir, beliau mengimbau dukungan seluruh pihak untuk ikut serta mulai dari masyarat, kepala lingkungan, lurah, camat, dinas terkait dan pihak balai besar wiayah sungai sumatera utara, pemerintah propinsi sumatera utara hingga pemerintah pusat dalam mensukseskan program ini.

Melalui laman website maupun media sosial Pemko Tanjungbalai hingga sosialisasi langsung ke masyarakat melalui kepala lingkungan, Pemerintah Kota Tanjungbalai telah mengimbau dan melarang masyarakat untuk menjaga kondisi sungai sesuai fungsinya dengan tidak membangun/mendirikan bangunan di sekitaran DAS dan membuang sampah sembarangan ke dalam sungai.

Untuk penanganan banjir yang disebabkan pasang rob (pasang) dan curah hujan ekstrem, Mahyaruddin Salim telah melakukan langkah-langkah antisipasi melalui pengerukan/normalisasi seluruh saluran drainase yang ada di inti kota baik di Jalan Sudirman, Jalan Cokroaminoto, Jalan Gereja, jalan Asahan, jalan Teuku umar, jalan M Abbas dan lainnya. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi banjir akibat pendangkalan saluran airmengalami penyempitan akibat endapan lumpur dan sampah, sehingga memicu banjir saat musim hujan maupun banjir kiriman.

Upaya juga dilakukan tidak hanya sampai disitu, beliau juga melakukan kordinasi dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga terkait rencana pengerukan sungai Asahan yang mengalami telah mengalami pendangkalan karena sedimentasi.

Pengembangan Sentra Perikanan Sumut

Pemerintah Kota tahun 2026 mencanangkan pengembangan sentra perikanan Sumut seluas 33 Ha di kawasan Pulau Buaya. Upaya ini dilakukan saat pertemuan Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, dimana pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya konsolidasi antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam membahas berbagai program pembangunan strategis yang akan dilaksanakan di Kota Tanjungbalai.

Wali Kota Mahyaruddin memaparkan sejumlah program prioritas pembangunan daerah, termasuk program strategis pembangunan di Kota Tanjungbalai, meliputi program hasil terbaik cepat (PHTC) diantaranya perbaikan sarana dan prasarana sekolah SD dan SMP, penguatan layanan kesehatan melalui penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis dan menuntaskan kasus TBC.

Kemudian peningkatan infrastruktur jalan, sanitasi dan drainase, melanjutkan program bantuan nelayan dan UMKM untuk menghilangkan kemiskinan absolut serta pemberian makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil untuk kesejahteraan masyarakat.

Dari pertemuan itu, Gubsu Bobby Nasution menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumut menyetujui tambahan dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) sebesar Rp3,5 miliar untuk pembangunan drainase dan Jalan M. Abbas pada pergeseran anggaran tahun 2026 guna mendukung pengembangan sentra perikanan Sumatera Utara mendukung kebijakan Blue Economy mengingat posisi strategis Kota Tanjungbalai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara.

Sementara itu, usulan perbaikan sejumlah ruas jalan kota di Tanjungbalai dan rehabilitasi Terminal Sijambi akan diusulkan dan direalisasikan pada tahun 2027, begitu juga untuk rencana pinjam pakai lahan parkir di kawasan RSUD Tengku Mansyur melalui Dinas Kesehatan akan ditindaklanjuti segera melalui kolaborasi dan kordinasi Pemko Tanjungbalai bersama Pemprovsu, saat ini program Universal Health Coverage (UHC) sebagaimana dicanangkan Pemprov Sumut untuk cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan telah mencapai 99,4 persen penduduk, sehingga fokus berikutnya adalah peningkatan kualitas layanan kesehatan, khususnya di RSUD Tanjungbalai, jelas Wali Kota Mahyaruddin.

Program MBG

Dibawah Kepemimpinan Mahyaruddin Salim, Pemerintah Kota Tanjungbalai juga mendukung Program Nasional "Asta Cita" Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam mendukung Program MBG telah dibentuk Tim SATGAS MBG Kota Tanjungbalai melalui Keputusan Walikota.

Program MBG di Kota Tanjungbalai telah berjalan sejak tahun 2025 dengan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebanyak 35 unit. Saat ini SPPG yang telah beroperasi sebanyak 20 unit dengan target Sasaran :

- Jumlah sekolah/lokus sasaran MBG sebanyak ±164 Unit sekolah

- Jumlah peserta didik sasaran MBG sebanyak ±46.054 Siswa

- Jumlah ibu hamil sasaran MBG sebanyak ±480 Orang

- Jumlah ibu menyusui sasaran MBG sebanyak ±1.141 Orang

- Jumlah balita sasaran MBG sebanyak ±5.265 Orang

Realisasi :

- Jumlah porsi MBG yang telah disalurkan pada periode pelaporan terakhir sebanyak 44.119 porsi

- Jumlah satuan pendidikan/lokus yang telah menerima MBG sebanyak 115 unit.

Penataan Birokrasi

Wali Kota Mahyaruddin secara perlahan melakukan penataan birokrasi. Pentingnya reformasi birokrasi menurutnya penting dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik serta membangun lingkungan yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas layanan publik.

Semenjak dilantik, Mahyaruddin mulai membenahi penataan birokrasi terlihat dari meningkatnya efisiensi layanan publik, transparansi keuangan daerah (opini Wajar Tanpa Pengecualian) oleh BPK RI, serta transformasi digital. Keberhasilan ini melalui perampingan organisasi, digitalisasi, dan penerapan meritokrasi dalam penempatan jabatan ASN.

Indikator paling konkret yang dapat dilihat dari keberhasilan reformasi tata kelola pemerintahan tersebut meliputi:

• Sistem Perizinan Satu Pintu (PTSP ): Terintegrasinya layanan perizinan secara online, yang memangkas waktu tunggu dari berminggu-minggu menjadi hitungan jam atau hari tanpa adanya pungutan liar.

• Nilai Indeks Reformasi Birokrasi : Mendapatkan predikat atau nilai tinggi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Berdasarkan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tanjungbalai berada di angka 68,90 dengan predikat "B" (Baik)

• Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) : Raihan predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama bertahun-tahun berturut-turut sebagai bukti nyata tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Sejak tahun 2023 hingga 2025, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemko Tanjungbalai meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Utara

• Penerapan Sistem Merit : Pengisian jabatan struktural berdasarkan kompetensi, kinerja, dan rekam jejak yang ketat, bukan berdasarkan kedekatan politik. Sebelumnya, jabatan masih diisi oleh ASN sebagai pelaksana tugas, memasuki tahun 2026 saat ini telah diisi dengan para ASN yang dilantik sebagai pejabat defenitif di OPD masing-masing dan memastikan prinsip the right man on the right place benar-benar terwujud sesuai PermenPANRB No. 19 Tahun 2025 dengan indikator Kompetensi & Kinerja, Penghapusan Politisasi Birokrasi (Penempatan dan promosi murni didasarkan pada rekam jejak, prestasi, dan kebutuhan organisasi, bukan pada kedekatan dengan kepala daerah atau afiliasi politik tertentu), dengan tegas Wali Kota menegaskan hal ini saat melantik para pejabat baik Pejabat Tinggi Pratama, Adm inistrator dan Pengawas, tidak ada lagi ini orangnya Wali Kota sebelumnya dan yang dilantik orangnya Wali Kota sekarang

• Layanan Pengaduan Responsif : Adanya platform pelaporan warga yang terintegrasi (seperti aplikasi cepat tanggap), di mana walikota dapat langsung memonitor penyelesaian masalah di tingkat kelurahan.

Sebelumnya sejumlah OPD masih diisi dengan para pejabat pelaksana, saat OPD dimaksud telah diisi dengan para pejabat defenitif baik Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas hal ini bagian dari upaya Wali Kota dalam mendukung Visi Tanjungbalai EMAS dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Tanjungbalai.

Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatann IPM

Sejak dilantik sebagai Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim juga berkomitmen melakukan inovasi dan terobosan penurunan angka kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ini adalah bentuk komitmen kepemimpinan dalam meningkatkan kualitas hidup warganya, Pemerintah Kota Kota Tanjungbalai terus mendorong percepatan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat yang membutuhkan

Program ini dilaksanakan secara terintegrasi, melibatkan sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Perkim, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tanjungbalai dengan dukungan dana dari Baznas Provinsi Sumatera Utara.

Untuk tahun ini, Baznas Kota Tanjungbalai telah menyalurkan 3 (tiga) unit RLH kepada masyarakat yang kurang mampu di Kelurahan Pantai Johor, Kecamatan Datuk Bandar, di Kelurahan TB Kota II, Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan di Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung.

Sebelumnya pada tahun 2025, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai melalui Dinas Perkim merealisasikan program Rumah Layak Huni (RLH) / Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan merenovasi 50 unit rumah warga kurang mampu. Program ini didanai dengan anggaran sebesar Rp20 juta per unit denan sebaran di Kecamatan Datuk Bandar 25 unit, Kecamatan Teluk Nibung: 20 unit dan Kecamatan Datuk Bandar Timur 5 unit. Diharapkan untuk tahun ini akan kita tingkatkan program ini, tutur Wali Kota.

Program ini dilaksanakan secara terintegrasi, melibatkan sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Perkim, Baznas dan OPD terkait ainnya.

"Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan setiap warga memiliki akses terhadap hunian yang aman, sehat, dan layak—sebagai dasar bagi tumbuhnya kesejahteraan yang merata," kata Mahyaruddin.

Berdasarkan data dari BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tanjungbalai sendiri terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2025 IPM Kota Tanjungbalai mencapai 76,70, meningkat 0,75 (0,99 persen) dibandingkan tahun 2024 (75,95). Selama 2021-2025, IPM Kota Tanjungbalai rata-rata meningkat sebesar 0,86 persen per tahun.

Program 3 (tiga) juta rumah di Kota Tanjungbalai sudah berjalan terbatas yaitu dalam hal penyusunan Regulasi Peningkatan Kualitas Rumah baik dari APBD Kota Tanjungbalai, APBD Provinsi dan APBN melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP).

Target Program 3 (tiga) juta rumah di Kota Tanjungbalai Tahun 2026:

- Sebanyak 20 unit pembangunan baru (APBD Kota Tanjungbalai)

- APBD Provinsi sebanyak 39 unit (sudah dilakukan verifikasi)

- Sebanyak 299 unit (belum dilakukan verifikasi) dengan anggaran APBN melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Yang sudah teralisasi untuk Program Perumahan terbaru sebanyak 6 Unit (Anggaran BAZDA Kota Tanjungbalai sebanyak 3 unit rumah dan Dinas Sosial sebanyak 3 unit rumah)

Penghargaan dan Prestasi Pemerintahan

Wali Kota Tanjungbalai tahun ini telah berhasil merah sejumlah penghargaan atas prestasinya di Pemerintahaan, diantaranya :

1. Juara 2 Kota Berprestasi Tingkat Nasional (Penurunan Tingkat Pengangguran): Dianugerahi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 di Palembang, atas keberhasilan Pemko Tanjungbalai menekan angka pengangguran

2. Penghargaan UHC Award 2026 (Kategori Pratama): Diterima pada Januari 2026 atas komitmen kuat Pemkot Tanjungbalai dalam menjamin perlindungan akses kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

3. Penghargaan Persentase Capaian Realisasi Investasi Terbesar Tahun 2025: Diberikan pada ajang Pekan Inovasi dan Investasi Sumatera Utara (PIISU) ke-12 Tahun 2026 di Parapat, sebagai apresiasi atas kinerja Pemko Tanjungbalai dalam mendorong pertumbuhan investasi dan ekonomi daerah. (***)