Penugasan ini tertuang dalam mutasi dan promosi jabatan yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo lewat Surat Telegram tertanggal 25 Juni 2026.

Bagi masyarakat Kota Padangsidimpuan, nama Kombes Pol Dr. Hilman Wijaya tentu tidak asing.

Dia pernah menjabat sebagai Kapolres Padangsidimpuan periode 2017–2020 dan dikenal dekat dengan masyarakat serta aktif membangun sinergitas dengan pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan berbagai elemen masyarakat dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif.

Perjalanan kariernya terus menanjak. Setelah memimpin Polres Padangsidimpuan, dirinya dipercaya menduduki sejumlah jabatan penting, mulai dari Kabagdalops Roops Polda Sumut, Dirlantas Polda Sumatera Barat, Dirpamobvit Polda Jambi, hingga Analis Kebijakan Madya Bidang Pamobvit Baharkam Polri.

Tidak hanya berprestasi dalam karier kepolisian, Kombes Pol Dr. Hilman Wijaya juga menunjukkan dedikasi di bidang akademik dengan berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang tahun 2026 dengan predikat Cum Laude.

Kini, seperti dalam sebuah postingan anonim facebook @SabarMSitompul yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 3 Juli 2026, melalui jabatan barunya sebagai Kasubdit SIM Ditregident Korlantas Polri, dirinya akan mengemban tugas strategis dalam pembinaan, pengawasan, dan pengembangan sistem pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara nasional.

Selamat dan sukses atas amanah baru yang diberikan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, dan keberhasilan dalam mengemban tugas demi kemajuan Polri serta pelayanan terbaik kepada masyarakat Indonesia.Selamat bertugas Kombes Pol Dr. Hilman Wijaya, S.I.K., M.H!***

"Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim juga mengamankan barang bukti di antaranya uang tunai senilai ratusan juta rupiah, yang diduga merupakan bagian dari fee proyek yang diberikan oleh pihak swasta kepada bupati," kata Jubir KPK Budi Prasetyo di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (3/7/2026).

Uang tersebut diduga berkaitan dengan fee proyek yang ada di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat. KPK masih mendalami lebih lanjut apakah ada penerimaan-penerimaan lain ke Bupati.

"Diduga uang yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini berkaitan dengan fee proyek yang ada di Dinas Pendidikan ataupun di Dinas Perkim," sebutnya.

Adapun OTT ini berkaitan dengan suap proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat. Total ada tujuh orang yang diamankan KPK dalam perkara ini.

Selain Syah, satu orang di antaranya yang diamankan adalah ASN di Langkat dan lima orang pihak swasta. Tujuh orang ini ditangkap pada wilayah yang berbeda. Yaitu Langkat, Binjai, dan Medan.

Syah diamankan KPK di rumahnya kawasan Medan, Sumatera Utara (Sumut). Syah akan dibawa ke Jakarta siang ini.

Pihak yang terjaring OTT ini masih berstatus terperiksa. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam menentukan status pihak yang terjaring OTT tersebut.

(wan/dtc)

"Mengamankan sejumlah tujuh orang. Satu orang merupakan penyelenggara negara, satu orang merupakan ASN di Kabupaten Langkat, dan lima orang lainnya merupakan pihak swasta. Dari tujuh orang yang diamankan tersebut, salah satunya adalah Bupati Langkat," kata Jubir KPK Budi Prasetyo di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (3/7/2026).

Tujuh orang itu diamankan di tiga wilayah. Sebagian masih diperiksa di Polrestabes Medan, sedangkan Syah Afandin atau Ondim akan dibawa ke Jakarta siang ini.

"Adapun kepada tujuh orang yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini, diamankan di wilayah Langkat, Binjai, dan juga Medan," sebutnya.

Pihak yang terjaring OTT masih berstatus terperiksa. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari para pihak yang diamankan tersebut.

(wan/dtc)

Kapolres Tapanuli Tengah melalui Kasat Narkoba AKP Johannes Munthe, S.H., membenarkan adanya penangkapan itu.

Operasi ini bermula dari informasi berharga yang disampaikan oleh masyarakat mengenai aktivitas transaksi narkotika di sebuah rumah.

"Berdasarkan informasi dari masyarakat, tim langsung melakukan penyelidikan di lapangan. Pada Rabu sore sekitar pukul 17.30 WIB, petugas berhasil mengamankan seorang terduga pelaku berinisial HS (38) di dalam sebuah rumah di Lingkungan VIII, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah," ujar AKP Johannes Munthedalam sebuah postingan anonim facebook @polres tapanuli tengah yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 3 Juli 2026.

Dari hasil penggeledahan terhadap HS, petugas mengamankan barang bukti berupa satu tas sandang hijau tua. Di dalamnya, ditemukan dompet kecil berwarna merah muda (pink) yang berisi 6 paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, 2 plastik klip bening, 5 potongan kecil plastik bening, satu unit timbangan digital, serta dua buah pisau lipat. Total berat bruto sabu yang disita mencapai 1,30 gram.

Saat diinterogasi di lapangan, HS mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang pria lain berinisial NT alias NK (48), warga Kelurahan Sibuluan Nalambok.

Tak buang waktu, Tim Opsnal Sat Resnarkoba langsung melakukan pengembangan. Sekitar pukul 18.00 WIB, petugas berhasil mencegat dan mengamankan NT alias NK di Jalan Sibolga - Padangsidimpuan, Kelurahan Sibuluan Nalambok, tepatnya di sekitar simpang BKKBN. Dari tangan NT, polisi menyita satu unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk melancarkan transaksi.

Kepada penyidik, NT menerangkan bahwa barang bukti tersebut ia peroleh dari seorang pria di Kota Medan yang belum diketahui identitasnya, dengan sistem pengiriman paket melalui jasa travel komersial.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua terduga pelaku beserta seluruh barang bukti kini telah dibawa ke markas Polres Tapanuli Tengah untuk menjalani proses hukum sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Saat ini kedua tersangka dan barang bukti diamankan di Mapolres Tapteng untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Kami juga berkomitmen untuk terus mengembangkan jaringan ini," tegas Kasat Narkoba.

Kehadiran Wesly merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar guna mempererat dan memperkuat sinergi antar pemerintah kota, sekaligus menyusun strategi bersama menghadapi berbagai tantangan pembangunan perkotaan di Indonesia.

Usai pembukaan Rakernas, Wesly menyampaikan partisipasi Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar dalam Rakernas APEKSI merupakan langkah penting untuk memperluas kolaborasi, sekaligus menyerap berbagai praktik terbaik yang telah diterapkan di kota masing-masing.

"Rakernas APEKSI menjadi forum strategis untuk saling belajar, memperkuat kerja sama, dan menjadi adopsi ragam inovasi yang dapat diimplementasikan di daerah masing-masing, khususnya Pematangsiantar," terang Wesly Silalahi dalam sebuah postingan anonim facebook @Pemko Pematangsiantar yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 3 Juli 2026..

Wesly juga mengatakan, Pemko Pematangsiantar berkomitmen terus meningkatkan kualitas mutu pelayanan publik yang prima, memperkuat tata kelola pemerintahan, sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan melalui kolaborasi antardaerah.

Rakernas XVIII APEKSI tahun ini dilaksanakan di tengah tantangan besar yang dihadapi pemerintah daerah. Sepanjang tahun 2025, pemerintah kota di Indonesia menghadapi tekanan akibat kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan tersebut berdampak pada penyesuaian belanja daerah, sehingga banyak pemerintah kota harus melakukan efisiensi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Di sisi lain, meningkatnya frekuensi bencana alam sepanjang tahun 2025 semakin mempertegas pentingnya membangun kota yang tangguh.

Kejadian bencana, terutama banjir dan tanah longsor, telah menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar, merusak infrastruktur, mengganggu distribusi barang, hingga mempengaruhi ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.

Kondisi ini menjadi dasar penyelenggaraan Rakernas XVIII APEKSI yang menitikberatkan pada penguatan kapasitas pemerintah kota dalam membangun kota tangguh, baik dari sisi fiskal, perencanaan pembangunan, ketahanan pangan, pelayanan publik maupun ketahanan sosial. Melalui penguatan sistem pemerintahan daerah, diharapkan setiap kota mampu menjadi fondasi utama dalam mendukung Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat.

Sesuai amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) APEKSI, Rakernas diselenggarakan setiap tahun sebagai forum konsolidasi pemerintah kota se-Indonesia untuk membahas berbagai isu strategis nasional sekaligus menyusun rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat.

Rakernas XVIII APEKSI, kata Wesly, sangat bermanfaat bagi Pemko Pematangsiantar. Keikutsertaan dalam Rakernas APEKSI tidak hanya menjadi ruang mempererat hubungan antar daerah, tetapi juga menjadi kesempatan memperkenalkan berbagai potensi Kota Pematangsiantar, membuka peluang investasi, memperluas jejaring kerja sama, serta mengadopsi berbagai inovasi yang dapat diimplementasikan untuk mendukung pembangunan daerah.

Melalui forum nasional tersebut, Wesly berharap berbagai rekomendasi yang dihasilkan mampu memperkuat peran pemerintah kota sebagai garda terdepan pelayanan publik, meningkatkan daya saing daerah, serta mempercepat terwujudnya Kota Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras demi mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Tampak hadir mendampingi Wesly, yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Johannes Sihombing SSTP MSi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Alwi Andrian Lumban Gaol SSTP, Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setdako Hendra TP Simamora SSTP MSi, dan Plt Kabag Prokopim Fadlan Syarkawi SSTP.***

Kegiatan penertiban dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan unsur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, serta instansi terkait. Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum, melindungi kelestarian lingkungan, serta memulihkan kawasan yang terdampak akibat aktivitas pertambangan ilegal.

Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, Tim Terpadu masih menemukan aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang menggunakan alat berat di sejumlah titik, PETI ini yang dimilik oleh inisial GD dan PW. Terhadap setiap aktivitas PETI yang masih beroperasi, akan dilakukan tindakan pemberhentian langsung di lokasi sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aktivitas tersebut telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang cukup serius, di antaranya perubahan bentang alam dan morfologi sungai akibat pengerukan, kerusakan daerah aliran sungai (DAS) yang berpotensi meningkatkan risiko banjir dan longsor, hilangnya vegetasi di sekitar lokasi pertambangan, terbentuknya lubang-lubang bekas galian yang membahayakan keselamatan masyarakat, serta potensi pencemaran kualitas air sungai yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem perairan.

Selain melakukan pemeriksaan di lokasi, Tim Terpadu juga melaksanakan identifikasi terhadap alat berat yang digunakan, pemeriksaan sarana pendukung operasional, serta pendataan terhadap berbagai aktivitas yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.

PETI 2.jpg">

Dalam operasi tersebut, Tim Terpadu berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas PETI, antara lain satu unit alat berat (excavator), aki (baterai) alat berat, serta berbagai peralatan pendukung operasional lainnya. Seluruh barang bukti telah diamankan sesuai prosedur dan selanjutnya akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan penertiban berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Keberhasilan operasi ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menindak tegas seluruh aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan, mengancam keselamatan masyarakat, dan menimbulkan kerugian bagi negara.

Ke depan, Tim Terpadu merekomendasikan agar pengawasan di wilayah Kecamatan Kotanopan maupun daerah-daerah yang rawan aktivitas PETI terus diperkuat melalui patroli terpadu secara berkala, penegakan hukum yang konsisten terhadap para pelaku, serta percepatan rehabilitasi lingkungan pada kawasan yang telah mengalami kerusakan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan bahwa apabila di kemudian hari masih ditemukan aktivitas PETI di wilayah Sumatera Utara, akan dilakukan tindakan pemberhentian langsung, disertai proses penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak melakukan maupun mendukung aktivitas pertambangan tanpa izin, serta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan praktik PETI di wilayahnya.(PM/rel)

Duel Argentina kontra Tanjung Verde akan tersaji di Stadion Miami, Florida, Amerika Serikat, Sabtu (4/7) dengan kick-off pukul 05.00 WIB. Ini menjadi laga penting bagi kedua tim karena memperebutkan tiket lolos ke babak 16 besar.

Argentina melaju ke babak gugur setelah tampil sempurna di fase grup. Lionel Messi dan kawan-kawan keluar sebagai juara Grup J dengan koleksi sembilan poin. Sang juara bertahan itu melumat semua lawannya, yakni Aljazair (3-0), Austria (2-0), dan Yordania (3-1).

Hasil sempurna tersebut membuat Argentina semakin dijagokan untuk bisa mempertahankan juaranya. Apalagi, performa Messi juga sedang moncer dan berhasil menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia.

Sementara Tanjung Verde membuat kejutan dengan melaju ke fase gugur sebagai runner-up Grup H. Tim debutan itu secara mengejutkan tidak pernah menelan kekalahan di fase grup. Mereka total mengemas tiga angka, hasil dari bermain imbang lawan Spanyol (0-0), Uruguay (2-2), dan Arab Saudi (0-0).

Negara kecil dari Afrika itu mengukir sejarah manis pada debutnya di panggung dunia. Tanjung Verde membuktikan diri bahwa mereka bukan sekadar pemanis. Tim berjuluk Blue Sharks itu langsung membuat dunia terkejut karena berhasil menahan imbang Spanyol, kemudian Uruguay, yang notabenenya merupakan tim kuat.

Meski demikian, Tanjung Verde kini alan berhadapan dengan sang raja. Argentina jelas unggul segalanya atas Blue Sharks. Apalagi, mereka merupakan juara bertahan. Tampaknya, La Albiceleste akan menyudahi kisah dongeng negara kecil dari Afrika tersebut.

Adapun pemenang laga ini nantinya akan berjumpa dengan pemenang laga antara Australia kontra Mesir. Pertandingan tersebut akan dimainkan terlebih dahulu pada pukul 01.00 WIB.

Laga ini akan menjadi sejarah bagi Argentina dan Tanjung Verde. Pasalnya, ini jadi kali pertama kedua negara bertemu. Tentunya, pertandingan tersebut akan berjalan menarik.

Apalagi, kedua tim memiliki catatan positif di lima laga terakhirnya. Argentina dan Tanjung Verde sama-sama belum merasakan kekalahan di lima laga terakhir.

Prediksi Skor Argentina vs Tanjung Verde

Tanjung Verde telah membuktikan kekuatannya di Piala Dunia 2026. Skuad arahan Bubista itu memiliki pertahanan sangat disiplin dan serangan balik yang cukup mematikan.

Meski demikian, Argentina punya kualitas individu dan pengalaman yang lebih besar. La Albiceleste punya Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez, hingga Enzo Fernandez sebagai senjata untuk mendobrak pertahanan lawan.

Mengingat Tanjung Verde punya pertahanan yang disiplin, tampaknya pertandingan akan berakhir dengan skor yang tidak begitu mencolok. Argentina diprediksi menang dengan skor akhir 2-0 sekaligus menyudahi kisah dongeng skuad Blue Sharks.

Prediksi Susunan Pemain Argentina vs Tanjung Verde

Argentina: Emiliano Martinez (PG); Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez; Lionel Messi, Thiago Almada, Lautaro Martinez.

Pelatih: Lionel Scaloni.

Tanjung Verde: Vozinha (PG); Steven Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges, Sidney Lopes Cabral; Kevin Pina; Ryan Mendes, Deroy Duarte, Jamiro Monteiro, Jovane Cabral; Dailon Livramento.

Pelatih: Bubista

Jadwal Lengkap Pertandingan

Kompetisi: Piala Dunia 2026

Pertandingan: Argentina vs Tanjung Verde

Stadion: Stadion Miami, Florida, Amerika Serikat

Hari, tanggal: Sabtu, 4 Juli 2026

Kick-off: 05.00 WIB

Siaran langsung dan live streaming: TVRI dan TVRI Sport / MaxStream dan Folaplay. (JawaPos)

Setelah melakukan penindakan di Kecamatan Kotanopan, Tim Terpadu kembali melanjutkan operasi penertiban dan menemukan aktivitas pertambangan ilegal di kawasan Sungai Batang Gadis, tepatnya di sekitar Muara Mais.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut Heri Wahyudi Marpaung mengatakan, operasi tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan tegas Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution agar seluruh aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan mengancam keselamatan masyarakat ditindak secara konsisten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Saat Tim Terpadu tiba di lokasi, para pelaku PETI yang mengetahui kedatangan petugas langsung melarikan diri dengan menyeberangi Sungai Batang Gadis menuju kawasan hutan. Meskipun demikian, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti serta menemukan berbagai peralatan yang digunakan untuk mendukung aktivitas penambangan emas ilegal," katanya, Jumat (3/7/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, aktivitas PETI di kawasan tersebut telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup serius. Pengerukan di sepanjang bantaran Sungai Batang Gadis mengakibatkan perubahan bentang alam, kerusakan ekosistem, serta pengikisan tanah yang telah mendekati badan Jalan Lintas Sumatera.

"Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko bencana, seperti banjir dan longsor, yang dapat membahayakan masyarakat serta mengganggu infrastruktur jalan nasional apabila aktivitas ilegal tersebut terus berlangsung," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut Dedi Jamiansyah Putra mengatakan, sebagai bagian dari penegakan hukum, Tim Terpadu melakukan penghancuran terhadap sarana dan peralatan yang digunakan dalam aktivitas PETI, menyita barang bukti yang ditemukan di lokasi, serta akan memproses penindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, Pemprov Sumut berkomitmen untuk terus melaksanakan operasi penertiban secara berkelanjutan terhadap seluruh aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin di berbagai daerah.

Langkah tersebut tidak hanya menjadi bentuk penegakan hukum, tetapi juga upaya nyata menjaga kelestarian lingkungan, melindungi keselamatan masyarakat, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara legal, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

"Pemprov Sumut juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak melakukan aktivitas pertambangan ilegal serta melaporkan apabila menemukan praktik PETI kepada aparat atau instansi yang berwenang," sebutnya.(REL)

Salah satu pejabat di tanah air yang tetap kokoh di posisinya dan paling disorot adalah Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo. Sudah lebih lima tahun pria yang akrab disapa Darmo itu menjabat, posisinya tak juga tergoyahkan.

Meski banyak sorotan negatif menerpanya, Darmo tetap bertahan. Mulai dari kekayaan yang melonjak tajam, blackout listrik di sejumlah wilayah yang terus berulang, pemadaman listrik bergilir yang terus terjadi, hingga rusaknya meritokrasi di PLN yang sudah terungkap ke publik, semuanya tak mampu menumbangkannya. Mungkin karena dia (Darmawan Prasodjo-red) mampu memenuhi dua syarat itu.

Faktanya, pada RUPS dadakan yang digelar pada Kamis malam, 18 Juni 2026 lalu, Darmo terpilih lagi menjadi orang nomor satu di perusahaan setrum yang memonopoli sistem kelistrikan tanah air tersebut. Dan itu terjadi di saat Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir.

Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Kornas Re-LUN) Teuku Yudhistira mengungkapkan, terlepas dari kontroversioal yang terjadi, Darmawan Prasodjo ternyata terlalu kuat untuk dilengserkan dengan berbagai kasus yang menerpanya.

"Ya kita tidak tahu dimana kekuatannya, tapi yang jelas Darmawan Prasodjo itu salah satu pejabat kuat di tanah air saat ini. Bahkan isunya, dia mempunyai pengaruh besar di PLN dalam urusan mengutak atik posisi Direksi yang sebenarnya menjadi wewenang BP BUMN dan Danantara yang kita nilai seperti macan ompong khususnya menyangkut PLN," ujar Yudhistira di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Padahal, di saat pemadaman listrik bergilir yang saat ini melanda Kalimantan, banyak pihak yang menyerangnya. Tapi mantan Deputi I KSP era Jokowi itu tetap bergeming dan tidak terusik sedikitpun.

"Pengaruh besar Darmo itu bisa terlihat jelas ketika dia bisa menempatkan orang-orangnya di posisi Direksi dan mengubah nomenklatur misalnya untuk jabatan Wadirut PLN. Dulu ada posisi itu dan itu Darmo yang mendudukinya. Tapi setelah dia naik jadi Dirut, posisi itu dihapus. Nah sekarang nomenklatur kembali diubah saat dia menempatkan rekannya Yusuf Didi Setiarto sebagai Wadirut PLN. Hebatkan," bebernya.

Dalam urusan Cengkraman di instansi plat merah,lanjut Yudhis, ia menilai lebih kuat Darmawan Prasdodjo dibandingkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sebenarnya posisinya sebagai atasan Darmo untuk urusan energi di tanah air.

"Buktinya simpel saja, Bahlil yang katanya melibatkan aparatur lain seperti BIN dan Kejagung untuk menyelidiki kasus krisis baru bara untuk PLTU, sampai sekarang juga belum terlihat hasilnya," tutur Yudhis.

Yudhistira juga menyinggung tentang pemberitaan di sebuah media nasional terkait krisis batubara di PLTU PLN ini yang cenderung menyerang Menteri ESDM, tapi terkesan membela Darmawan Prasodjo.

"Sampai instrumen framing seperti itu Darmawan Prasodjo mampu melakukannya dan bisa mengaturnya. Begitu juga dia bisa menciptakan sosok kontraktor yang patuh disuruh teriak-teriak di media untuk membelanya, termasuk dalam urusan kerja dia dalam 5 tahun di PLN yang pernah kami kritisi. Kurang hebat apa Darmo," sentil Yudhis.

"Kalau saya boleh saran, Presiden harus jeli memandang sosok Darmo ini. Dari pada mencari-cari sosok lain sebagai regenerasi yang dianggap mampu membenahi PLN, mendingan tetapkan saja Darmawan Prasodjo menjadi Dirut PLN seumur hidup. Atur pakai undang-undang kalau perlu. Ya syukur-syukur ke depan PLN masih eksis dan sistem kelistrikan sebagai core bisnis yang dijalankannya masih bisa dinikmati anak cucu kita di masa depan," pungkasnya.(REL/WIK)

"Benar," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, Jumat, 3 Juli 2026.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain Bupati, dua orang lainnya juga turut diamankan. Salahsatunya mantan anggota DPRD Sumut yang disebut-sebut bernama Syahrial Harahap. Artinya ada tiga orang yang diamankan KPK saat menggelar operasi tangkap tangan pada, Kamis (2/7/2026) sore.

Sedangkan pada, Jumat (3/7/2026) pagi, amatan wartawan saat mengunjungi Kantor Bupati Langkat yang beralamat di Jalan Proklamasi, Kecamatan Stabat, tampak sepi. Mengingat setiap Jumat, pemerintah memberlakukan Work From Home (WFH).

Tak ada satu pun pejabat yang ditemui wartawan saat berada di Kantor Bupati Langkat. Hanya beberapa orang pegawai dan petugas Satpol PP yang tampak di dalam kantor Bupati Langkat.

Sementara tiga pintu yang menuju ruangan kerja Bupati Langkat, sudah di segel oleh penyelidik KPK. Segel itu bertuliskan "Dalam Pengawasan KPK" dan ditandatangani oleh penyelidik bernama Bayu.

Namun saat wartawan mau mengambil dokumentasi, sempat dihalangi petugas Satpol PP. "Tidak boleh ya bang, sudah disegel KPK," ujar salahseorang petugas Satpol PP.

Wartawan pun coba menjelaskan maksud dan tujuan hanya sekedar ingin mengambil dokumentasi saja.

Dikabarkan sebelumnya, KPK membenarkan telah menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (2/7/2026), yang salah satunya menyasar Bupati Langkat, Syah Afandin alias Ondim. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi langsung penindakan tersebut.

"Benar," ujarnya singkat saat dikonfirmasi, Jumat (3/7/2026) pagi.

Meski demikian, Fitroh belum merinci perkara yang menjerat Ondim.

"Belum bisa disampaikan detilnya. Pasca kegiatan tangkap tangan tentu masih terus dilakukan upaya-upaya penyidikan berikutnya," katanya.

Ia menambahkan, KPK masih menunggu proses pemeriksaan lanjutan sebelum mengumumkan status hukum pihak-pihak yang diamankan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, yang dihubungi wartawan berulang kali tidak menjawab, baik melalui telpon langsung maupun lewat pesan whatsapp.

Kemudian wartawan menghubungi Misno, Zulkifli dan Hadi Ilham, yang merupakan kerabat Bupati Langkat, Syah Afandin. Misno, memang membenarkan KPK memeriksa Bupati Langkat Syah Afandin.

Namun ia membantah telah terjadi OTT terhadap Bupati Langkat, Syah Afandin tersebut. "Bang Ondim (sapaan akrab Syah Afandin, red) sudah pulang ke rumahnya usai menjalani pemeriksaaan untuk dimintai keterangan oleh KPK di Polda Sumut," ucapnya ditanya wartawan, Jumat (3/6/2026) dinihari.

Diceritakan Misno, bahwa Syarial Harahap, mantan anggota DPRD Sumut yang turut diperiksa KPK tersebut pernah disuruh Bupati Langkat, Syah Afandin, untuk menagih hutang terhadap seorang kontraktor bernama Yakob.

"Yakob ini mengaku memenangkan proyek di perusahaan perkebunan PT Langkat Nusantara Kepong (LNK) dan butuh modal awal untuk mengerjakan proyek tersebut. Akhirnya Yakob meminjam uang sebesar Rp2 miliar kepada Bang Ondim.

"Karena sering ditagih, Yakob mengelak. Yakob seolah mengatakan bahwa hutang piutang tersebut sebagai tagihan fee proyek," ungkapnya.

Misno pun menyebut, sebenarnya Yakob telah diamankan KPK sejak 3 hari yang lalu. "Untuk pengembangan kasus, tadi KPK pun memeriksa Syahrial Harahap dan Bupati Langkat, Syah Afandin. Info dari pengacara Bang Ondim, bahwa Bang Ondim sudah pulang ke rumahnya usai memberikan penjelasan di Polda," tandasnya.(TVOne/Antara/Waspada/BBS)

Penutupan Rakernas yang dipusatkan di Kota Medan itu menandai berakhirnya rangkaian forum para wali kota se-Indonesia yang menghasilkan berbagai rekomendasi strategis bagi pembangunan perkotaan sekaligus mempertegas komitmen sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan pembangunan nasional.

Acara penutupan turut dihadiri Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi; Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, selaku tuan rumah, Anggota DPR RI, Muhammad Lokot Nasution; Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Pietra Machreza Paloh; Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam; wali mota se-Indonesia, wakil wali kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap; serta Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Alrahman.

Dalam sambutannya, AHY menegaskan bahwa pembangunan kota-kota yang tangguh hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, Rakernas APEKSI merupakan forum strategis karena mempertemukan para wali kota yang memahami secara langsung kebutuhan dan persoalan masyarakat di daerah.

"Kami ingin membangun semangat kolektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kota-kota yang tangguh akan menjadi fondasi penting bagi pembangunan Indonesia," ujar AHY.

Ia mengatakan, kawasan perkotaan saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari arus urbanisasi, meningkatnya kepadatan permukiman, kemacetan, pengelolaan sampah, banjir, hingga kesenjangan sosial dan ekonomi.

Karena itu, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi harus terus diperkuat untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, mengurangi ketimpangan pembangunan, sekaligus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Selain infrastruktur, AHY juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis riset, inovasi, dan teknologi dalam pembangunan kota. Ia berharap APEKSI terus menjadi wadah bagi pemerintah kota untuk saling belajar, bertukar pengalaman, serta memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan pembangunan perkotaan.

Sementara itu, Rico Waas menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah, pemerintah pusat, panitia, dan masyarakat yang telah menyukseskan penyelenggaraan Rakernas XVIII APEKSI di Kota Medan. Menurutnya, pelaksanaan Rakernas tahun ini memiliki makna yang sangat istimewa karena bertepatan dengan Hari Jadi Kota Medan ke-436 yang diperingati pada 1 Juli 2026.

"Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian memberikan kebanggaan yang sangat luar biasa bagi Kota Medan. Apalagi perhelatan ini bertepatan dengan perayaan Hari Jadi Kota Medan ke-436. Ini adalah kado terindah dan terbaik bagi kami," kata Rico Waas.

Rico Waas menjelaskan, Rakernas XVIII APEKSI tidak hanya menjadi forum bagi para wali kota, tetapi juga menghadirkan berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan perangkat daerah, akademisi, pelaku usaha, hingga generasi muda. Salah satunya melalui program Youth City Changers (YCC) yang menjadi ruang bagi delegasi muda dari berbagai kota untuk bertukar gagasan dan menawarkan inovasi bagi pembangunan daerah.

Selain itu, selama Rakernas juga digelar Forum Bappeda, Forum Pangan, Forum Lingkungan Hidup, Forum Komunikasi dan Informatika, serta Forum Investasi. Berbagai forum tersebut menghasilkan masukan dan rekomendasi strategis untuk memperkuat pembangunan perkotaan.

Menurut Rico Waas, para wali kota juga menyepakati sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Rekomendasi tersebut meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan transformasi digital pemerintahan, penguatan ketahanan pangan dan mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan, serta penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Insya Allah, mudah-mudahan seluruh rekomendasi dari Rakernas XVIII APEKSI ini benar-benar membawa manfaat nyata serta dampak yang baik bagi bangsa kita, Indonesia," ungkapnya, dalam kegiatan yang diwarnai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT BTN dengan APEKSI itu.

Pada kesempatan yang sama, Eri Cahyadi menegaskan komitmen seluruh pemerintah kota yang tergabung dalam APEKSI untuk menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam menyukseskan berbagai program nasional.

Menurutnya, APEKSI tidak hanya menjadi wadah silaturahmi para wali kota, tetapi juga forum untuk menyampaikan kondisi riil di daerah sekaligus menawarkan solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan.

"Kami di APEKSI mendukung penuh Program Strategis Nasional. Namun kami juga ingin menyampaikan kondisi yang sebenarnya terjadi di daerah sekaligus memberikan solusi agar seluruh program pemerintah pusat dapat berjalan dengan baik," ujar Eri.

Ia mencontohkan Program Makan Bergizi Gratis yang dinilai akan berjalan lebih efektif apabila pemerintah kota dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Eri juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Medan atas suksesnya penyelenggaraan Rakernas XVIII APEKSI.

"Terima kasih kepada Mas Rico Waas beserta seluruh jajaran Pemerintah Kota Medan. Rakernas APEKSI kali ini luar biasa dan akan menjadi kenangan indah bagi kami. Ini membuat kami ingin kembali lagi ke Kota Medan," ucapnya.

Pada penutupan Rakernas tersebut, Eri Cahyadi mengumumkan bahwa Kota Bandung ditetapkan sebagai tuan rumah Rakernas XIX APEKSI Tahun 2027. Ia berharap seluruh rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakernas XVIII APEKSI dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam memperkuat pembangunan kota-kota di Indonesia sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.(ATN)

Laga tersebut tidak hanya menghadirkan drama hingga menit-menit akhir, tetapi juga diwarnai sejumlah keputusan kontroversial melalui bantuan Video Assistant Referee (VAR).

Sepanjang pertandingan, wasit menganulir tiga gol setelah melakukan peninjauan VAR. Selain itu, keputusan memberikan hadiah penalti kepada Portugal turut memicu perdebatan.

Kroasia lebih dulu memimpin pada menit ke-53 melalui gol Ivan Perisic yang memanfaatkan peluang di depan gawang Portugal. Namun, gol tersebut dibatalkan setelah VAR memastikan Budimir berada dalam posisi offside.

Portugal kemudian meningkatkan intensitas serangan. Cristiano Ronaldo sempat mencetak gol pada menit ke-61, tetapi wasit kembali menganulirkannya karena sang kapten lebih dahulu berada dalam posisi offside.

Kontroversi berikutnya terjadi pada menit ke-68. Wasit menunjuk titik penalti setelah meninjau tayangan VAR yang memperlihatkan Nikola Vlasic melakukan pelanggaran terhadap Renato Veiga di dalam kotak terlarang.

Keputusan itu mendapat protes dari para pemain Kroasia. Meski demikian, wasit tetap mengesahkan penalti tersebut. Cristiano Ronaldo yang dipercaya sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Tendangannya mengecoh Dominik Livakovic dan mengubah kedudukan menjadi 1-1

Gol tersebut menjadi momentum kebangkitan Portugal. Tim asuhan Roberto Martinez tampil lebih agresif hingga akhirnya membalikkan keadaan pada masa injury time.

Goncalo Ramos mencetak gol kemenangan lewat sundulan pada menit ke-90+4 setelah memanfaatkan umpan dari sisi sayap. Drama kembali terjadi menjelang laga usai. Kroasia sempat menyamakan kedudukan melalui Josko Gvardiol pada menit ke-90+13.

Namun, VAR kembali mengambil peran. Setelah meninjau proses terjadinya gol, wasit memutuskan menganulirnya karena Igor Matanovic sempat menyentuh bola sehingga Mario Pasalic dinilai berada dalam posisi offside pada awal fase serangan.

Keputusan tersebut memicu protes keras dari kubu Kroasia. Meski demikian, skor 2-1 untuk keunggulan Portugal tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Hasil ini memastikan Portugal melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, mereka akan menghadapi Spanyol yang sebelumnya memastikan kelolosan usai mengalahkan Austria dengan skor 3-0. (Fajar)

AKBP David Triyo Prasojo, seperti dalam sebuah postingan anonim facebook @warta sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN 2 Juli 2026, resmi dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Langkat.

Gantinya, AKBP Hannry PH Tambunan yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Res Narkoba Polres Metro Bekasi.

‎Pergeseran posisi AKBP David Triyo ini langsung memicu polemik karena bertepatan dengan rilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Periodik 2025 miliknya yang dilansir dari situs e-Announcement KPK pada Kamis, 2 Juli 2026.

Data kekayaan bersihnya yang menembus Rp2.584.956.412 tanpa utang ini disorot tajam karena melonjak Rp335 juta dalam setahun, dipicu oleh kenaikan drastis sektor harta bergerak lainnya sebesar 82,28 persen menjadi Rp864 juta.

‎

‎Lebih dari sekadar urusan kekayaan pribadi yang melesat, pencopotan AKBP David Triyo juga dikaitkan erat dengan mandeknya penuntasan kasus megakorupsi pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.

Proyek pengadaan papan tulis digital berskala besar yang terindikasi menjadi bancakan tersebut bernilai fantastis mencapai Rp50 miliar.

‎

‎Publik terus mendesak pertanggungjawaban karena kasus korupsi berjamaah ini terjadi pada Tahun Anggaran 2024, tepat di bawah hidung AKBP David Triyo yang saat itu aktif memegang tongkat komando tertinggi di Polres Langkat.

Pembiaran dan lambannya pengusutan penyidik selama 2 tahun masa jabatannya kini menjadi 'rapor merah' yang ditinggalkan.

‎

‎Proses pergantian jabatan ini dilakukan dengan cepat guna meredam gejolak publik sekaligus mengevaluasi kinerja internal Korps Bhayangkara di Sumatera Utara.

Kini, tugas berat berada di pundak Kapolres Langkat yang baru, AKBP Hannry PH Tambunan, untuk bertindak berani dan transparan dalam membongkar tuntas skandal korupsi masa lalu yang telah merugikan daerah.***

Kejutan ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus simbol kuatnya sinergi antarinstansi dalam menjaga keamanan wilayah.

Kegiatan yang berlangsung pada Rabu 1 Juli 2026 ini diawali dengan kedatangan Danramil 04 Kapten Inf. Gandi Novi Hartanto bersama personel Koramil serta Sekretaris Kecamatan Simpang Empat Jenda Tegoh Sembiring, S.E., mewakili Camat.

Mereka membawa kue ulang tahun sambil mengiringi suasana dengan lagu "Happy Birthday".

Kehadiran rombongan disambut langsung Kapolsek Simpang Empat AKP Poltak Hamonangan Hutahean, S.H., bersama seluruh personel.

Suasana semakin akrab saat seluruh peserta mengikuti prosesi peniupan lilin, pemotongan kue ulang tahun, pemberian potongan kue kepada personel, hingga ramah tamah dan makan bersama di Aula Purpursage.

Dalam kesempatan, Danramil 04 menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh anggota Polri.

Ia berharap Polri terus meningkatkan profesionalisme dan semakin dekat dengan masyarakat sesuai semangat "Polri untuk Masyarakat".

Menurutnya, hubungan harmonis antara TNI, Polri, pemerintah kecamatan, dan seluruh unsur terkait merupakan kunci terciptanya keamanan dan ketertiban di Kecamatan Simpang Empat.

Kapolsek Simpang Empat AKP Poltak Hamonangan Hutahean, S.H dalam postingan anonim facebook @polres karo yang terlihat POSMETRO MEDAN 2 Juli 2026 menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Forkopimcam.

Ia menegaskan keberhasilan menjaga keamanan wilayah tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi yang solid dari seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.

"Kejutan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami berharap sinergitas yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan semakin diperkuat demi mewujudkan situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif di Kecamatan Simpang Empat," ungkap Kapolsek.

Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari peringatan Hari Bhayangkara ke-80, tetapi juga menjadi momentum mempererat hubungan kekeluargaan antara TNI, Polri, dan pemerintah kecamatan dalam mendukung terciptanya stabilitas keamanan di Kabupaten Karo.***

POSMETRO MEDAN,Medan-– Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Khairul Azmi, didampingi Ny, Reni Khairul Azmi, mengikuti rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 yang digelar di Taman Cadika, Kecamatan Medan Johor, Kamis (2/7/2026).

Kegiatan diawali dengan olahraga bersama yang berlangsung penuh keakraban, dilanjutkan dengan penandatanganan dan peresmian Prasasti yaitu Tugu Kota Tangguh APEKSI oleh Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, bersama Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas.

Usai peresmian prasasti, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pelepasan burung merpati, dara, kutilang, jalak, dan perkutut sebagai simbol kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

Selanjutnya, para wali kota dan wakil wali kota anggota APEKSI melakukan penanaman pohon secara bersama-sama di sejumlah titik yang telah ditentukan di kawasan Taman Cadika, sebagai wujud komitmen menjaga lingkungan hidup dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh delegasi APEKSI di Kota Medan.

Menurutnya, Tugu Kota Tangguh memiliki makna yang sangat penting karena memuat nama 98 kota anggota APEKSI sebagai simbol persatuan, kolaborasi, dan jejak sejarah kebersamaan yang akan dikenang oleh generasi mendatang.

Rico berharap keberadaan tugu tersebut menjadi pengingat bahwa seluruh kepala daerah memiliki semangat yang sama dalam mengabdi kepada masyarakat, sekaligus menjadi alasan bagi para wali kota untuk kembali berkunjung ke Kota Medan di masa mendatang.

Melalui rangkaian kegiatan Rakernas XVIII APEKSI tersebut, diharapkan semakin mempererat sinergi antarpemerintah kota di Indonesia, melahirkan berbagai gagasan dan kolaborasi dalam pembangunan daerah, serta memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan kota-kota yang tangguh, inovatif, berkelanjutan, dan semakin peduli terhadap kelestarian lingkungan.(ATN)

Pengungkapan kasus yang melibatkan tiga Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok ini memicu desakan keras dari parlemen agar negara membongkar gurita sindikat perdagangan orang tersebut sampai ke akar-akarnya.

Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menegaskan, negara harus hadir menutup rapat segala celah eksploitasi berkedok institusi pernikahan.

Kasus ini bermula dari kecurigaan petugas imigrasi saat proses wawancara paspor pada 4 Juni 2026. Korban yang awalnya mengaku hendak berwisata ke Malaysia, ternyata dijebak dalam jaringan "kawin pesanan" bernilai 60.000 Renminbi atau setara Rp150 juta.

Dari mahar jumbo tersebut, keluarga korban hanya menerima Rp50 juta, sementara Rp100 juta sisanya ditilep oleh sindikat untuk operasional dan keuntungan sepihak.

"Pemerintah harus memburu dan membongkar sindikat internasional di balik kasus ini karena mereka adalah aktor yang mengendalikan perekrutan dan mengambil keuntungan dari penderitaan para korban," kata Mafirion di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Mafirion memaparkan, keterlibatan kaki tangan lokal sebagai perantara berinisial AN menunjukkan kejahatan ini bekerja secara sistematis dan terorganisasi.

Para korban, ungkap Mafirion, umumnya diiming-imingi perbaikan ekonomi, lalu difasilitasi dokumen perjalanannya untuk diserahkan kepada pria asing yang sama sekali tidak mereka kenal.

Jika aktor intelektual lintas negara ini tidak diringkus, imbuh Mafirion, lingkaran setan ini dipastikan akan terus memakan korban baru.

"Modus seperti ini menunjukkan adanya jaringan yang bekerja secara sistematis. Jika aktor intelektualnya tidak ditangkap, sindikat hanya akan merekrut korban baru dengan pola yang sama. Karena itu, mata rantai kejahatan ini harus diputus sampai ke akar-akarnya," tegas Legislator asal Riau tersebut.

Lebih lanjut, Mafirion mengingatkan publik bahwa "kawin pesanan" bukanlah pernikahan biasa, melainkan murni bentuk komodifikasi manusia.

"Di negara tujuan, para korban berada dalam posisi yang sangat rentan karena terisolasi tanpa dokumen penjamin, sehingga berpotensi besar mengalami penyekapan, kekerasan domestik, hingga eksploitasi seksual dan kerja paksa," sebut Mafirion.

Ketika sebuah pernikahan diawali dengan transaksi jual beli manusia, tukas Mafirion, maka yang terjadi bukan lagi ikatan yang setara, melainkan eksploitasi.

"Perempuan Indonesia bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan. Negara harus memastikan setiap warga negara terlindungi," pungkas Mafirion. (JakartaNews)

Sektor pariwisata, khususnya Danau Toba, akan menjadi salah satu pintu masuk untuk mendorong kolaborasi tersebut.

Parlindungan mengatakan, pihaknya akan mengundang pelaku usaha dari Korea Selatan maupun Sumatera Utara untuk membahas peluang kerja sama di berbagai sektor.

"Kita akan membuat Business Summit Korea-Indonesia. Dalam waktu dekat kita akan mengajak para pengusaha memikirkan langkah-langkah untuk mengundang pengusaha dari Korea agar bertemu dengan pengusaha di Sumatera Utara," ujarnya, di sela-sela acara Welcome Dinner The 7th Geotourism Festival and International Conference (Geofest) 2026 di Hotel Khas Parapat, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, sektor pariwisata menjadi bidang yang paling siap dikembangkan karena didukung infrastruktur. Ditambah tingginya minat masyarakat Korea Selatan berkunjung ke Indonesia.

"Yang paling cepat tentu sektor pariwisata karena infrastrukturnya sudah ada. Setelah itu kita dorong kerja sama di bidang lainnya," katanya.

Ia menjelaskan, sebagai Konsul Kehormatan Republik Korea Selatan untuk Sumatera Utara, ia bertugas membantu warga dan investor Korea Selatan di Sumatera Utara. Hal tersebut sekaligus memperkuat hubungan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan.

Untuk mendukung upaya tersebut, Parlindungan mengaku telah berkomunikasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatera Utara, serta Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA).

Dalam waktu dekat, sekitar 50 hingga 60 pelajar beserta dosen dari Korea Selatan juga dijadwalkan mengunjungi Kota Medan dan Danau Toba sebagai bagian dari program pertukaran pendidikan dan promosi pariwisata.

Menurut Parlindungan, tingginya okupansi penerbangan dari Medan menuju Korea Selatan menjadi salah satu indikator besarnya peluang pengembangan hubungan kedua wilayah.

"Dari Medan ke Korea memang masih transit, tetapi penerbangannya penuh. Itu menunjukkan potensinya besar," pungkasnya. (win)

Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan menyampaikan rasa syukur atas perjalanan panjang Polri yang kini memasuki usia ke-80 tahun.

Menurutnya, momentum Hari Bhayangkara menjadi pengingat bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan profesionalisme, kedewasaan, kebijaksanaan, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Kapolres Dairi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memberikan masukan yang membangun demi meningkatkan kualitas pelayanan Polri, khususnya di wilayah hukum Polres Dairi.

"Kami menyadari menjaga keamanan dan ketertiban bukanlah tugas yang bisa dilakukan sendirian. Sinergi bersama Forkopimda, TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, media, serta seluruh lapisan masyarakat merupakan kunci utama dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif," ujar Kapolresdalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 2 Juli 2026.

Kapolres Dairi juga mengingatkan pentingnya kebijaksanaan dalam menyikapi perkembangan informasi di era digital.

Dia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar serta selalu mengedepankan klarifikasi demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Hadir di sana Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, S.I.K., M.I.K., Wakapolres Dairi Kompol Diarma Munthe, S.H., Ketua Bhayangkari Cabang Dairi Ny. Natasya Otniel, unsur Pengadilan Negeri Sidikalang, Kejaksaan Negeri Dairi, DPRD Kabupaten Dairi, Kodim 0206/Dairi, sejumlah pimpinan OPD, perbankan, serta para tamu undangan lainnya.***

Dilihat dari video beredar, kedua pria yang disebut maling itu dihukum warga dengan dibungkus seluruh tubuhnya menggunakan lakban. Bagian kepala mereka dibentuk menyerupai karakter tertentu, salah satunya Tinky Winky, atau ada juga yang menyebutnya Upin Ipin versi lokal.

Kedua pria itu tampak tak berdaya karena hanya tersisa mata, hidung, dan mulut yang tak ditutup lakban. Ternyata keduanya adalah konten kreator asal Malang Jawa Timur yang tengah menjalani challenge.

"Ini aku sama temenku, namanya Feri Wedon, aku sama Feri Wedon ini konten kreator," kata Syahroni, salah satu pria yang dilakban mirip Teletubbies saat dihubungi Kamis (2/7/2026).

Dia mengaku sering membuat konten di berbagai platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Lalu, mereka mendapatkan tantangan (challenge) dari salah satu penonton saat live.

"Lagi menjalankan live TikTok, terus di-challenge orang, dikasih gift suruh lakban (badan) full. Selesai dilakban, makan terasi, jadi seperti orang kesakitan," jelasnya.

Namun, kemudian video tersebut diambil akun medsos di Instagram dan diberikan narasi yang tak sesuai. Dia menegaskan video maling motor dihukum menjadi Tinky Winky Teletubbies tak sesuai fakta.

"Akhirnya diambil akun IG, namanya "Harian Kampung". Di situ dikasih narasi yang nggak bermutu dan nggak sesuai, akhirnya viral, rame semua media sosial," kata Syahroni.

"Untuk yang sebenarnya itu, kita ini konten kreator Batre TV YouTube, bukan maling," tambah dia. (DetikNews)

Penambahan geosite dinilai penting untuk memperkuat daya tarik wisata sekaligus mendukung pengelolaan geopark yang berkelanjutan setelah Toba Caldera kembali meraih status Green Card UNESCO.

Plt Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Sumatera Utara, Yuda Pratiwi Setiawan, mengatakan penambahan geosite menjadi salah satu pekerjaan rumah yang tengah dikejar Pemerintah Provinsi Sumut bersama pemerintah kabupaten/kota.

"Tahun ini targetnya 40 geosite. Ajuannya tetap dari kabupaten/kota. Setelah itu kami melakukan verifikasi ke lokasi dan meminta surat dari pemerintah daerah sebelum ditetapkan," ujar Yuda, di sela-sela acara Welcome Dinner The 7th Geotourism Festival and International Conference (Geofest) 2026, di Parapat, Rabu (1/7/2026), di Parapat.

Ia menjelaskan, sebelumnya Toba Caldera baru memiliki 16 geosite. Ke depan, jumlah tersebut akan terus ditambah agar potensi geologi, budaya, dan hayati di kawasan Danau Toba semakin dikenal wisatawan.

Selain penambahan geosite, Yuda mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) berkolaborasi menjaga keberlanjutan Green Card.

"Pak Gubernur menyampaikan jangan hanya melihat dari sisi pariwisatanya saja, tetapi juga dari sisi ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan perlindungan kawasan. Semua OPD diminta memiliki program untuk mendukung keberlanjutan Green Card," katanya.

Untuk mendukung program tersebut, Pemprov Sumut melalui sektor pariwisata mengalokasikan anggaran hampir Rp5 miliar pada tahun 2026.

"Kalau pariwisata, kita menganggarkan kurang lebih hampir Rp5 miliar tahun ini. Selain festival, anggaran itu juga digunakan untuk pelatihan, kajian, dan kegiatan lainnya," ungkapnya.

Tak hanya itu, Yuda mengungkapkan Pemprov Sumut juga tengah mempersiapkan Kawasan Bawomataluo di Kabupaten Nias Selatan untuk diusulkan sebagai Warisan Dunia (World Heritage) UNESCO.

"Saat ini masih tahap awal. Mudah-mudahan situs bersejarah ini nantinya bisa berhasil memperoleh predikat World Heritage UNESCO," tutupnya. (win)