Keterangan itu terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) jasa pandu dan tunda kapal di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan, di Ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (5/11/2026).

Dalam persidangan yang menghadirkan dua saksi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Bharto Ari Raharjo dan Hotmarojahan Hutapea, terungkap bahwa pelimpahan pengelolaan jasa pandu dan tunda tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Ditjen Perhubungan Laut.

"Yang melimpahkan pemerintah pusat melalui Dirjen Perhubungan Laut. Aturannya dari dirjen," ujar Bharto saat memberikan kesaksian secara daring dari Jakarta Utara.

Bharto juga menjelaskan, penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB) memiliki persyaratan administrasi tersendiri. Pemohon harus mengajukan permohonan kepada syahbandar dengan melengkapi dokumen perjalanan kapal, termasuk dokumen muatan, manifest, dan persyaratan administrasi lainnya.

Sementara itu, saksi Hotmarojahan Hutapea menerangkan, pelayanan jasa pandu dan tunda tetap dapat dilakukan secara manual apabila sistem Inaportnet mengalami gangguan.

"Langsung manual bisa, Pak. Yang verifikasi sesuai masing-masing vendor (agen kapal) saja," katanya.

Kedua saksi tersebut dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam perkara yang menjerat empat mantan pejabat KSOP Belawan, yakni Wisnu Handoko, Safril Heston Simanjuntak, Marganda LA Sihite, dan Rivolino.

Usai mendengarkan keterangan saksi, Ketua Majelis Hakim Cipto Hosari Nababan menunda persidangan hingga pekan depan. Agenda berikutnya dijadwalkan mendengarkan keterangan saksi ahli.

*PH Rivolino Soroti Rekonsiliasi Data Kapal*

Usai persidangan, penasihat hukum terdakwa Rivolino, Dr Hepy Laia, menilai keterangan kedua saksi belum menunjukkan adanya pengetahuan langsung Hotmarojahan mengenai agenda kerja Rivolino ketika menjabat sebagai Kepala KSOP.

Menurut Hepy, Hotmarojahan mulai bertugas setelah Rivolino memasuki masa pensiun. Karena itu, saksi dinilai tidak mengetahui secara langsung pengelolaan maupun rekonsiliasi data kapal pada masa kepemimpinan kliennya.

Ia juga menyoroti mekanisme rekonsiliasi data kapal antara KSOP dan Pelindo. Dalam proses tersebut, data kapal yang telah melakukan pembayaran dicocokkan oleh perwakilan kedua instansi sebelum diparaf dan ditandatangani pimpinan masing-masing.

Hepy menyebut, berdasarkan keterangan yang digali dalam persidangan, penandatanganan dokumen rekonsiliasi dilakukan terlebih dahulu oleh pihak Pelindo, mulai dari manajer keuangan hingga general manager. Setelah itu, dokumen ditandatangani pihak KSOP melalui bidang keuangan dan kepala kantor.

"Data-data kapal yang dituduhkan terhadap Pak Rivolino itu, sebagaimana dijawab dan dibuktikan juga dari saksi Pelindo, seluruhnya sudah dibayarkan," ujar Hepy.

Ia berharap, keterangan saksi Pelindo pada persidangan berikutnya dapat memperjelas pencocokan data kapal dan pembayaran jasa pandu serta tunda tersebut.

Menurut Hepy, agenda sidang pekan depan menjadi penting karena akan menghadirkan saksi ahli auditor dan ahli terkait PNBP. Pihaknya optimistis keterangan para saksi dan pencocokan dokumen dapat memperjelas perkara yang menjerat kliennya. (Ril/Dam)

Rapat koordinasi tersebut membahas berbagai langkah strategis dan kesiapan Pemerintah Kota Medan dalam menghadapi pemantauan Adipura 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 9–13 November 2026.

Dalam pertemuan itu, seluruh perangkat daerah didorong untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kepedulian, serta mengambil peran aktif dalam mendukung pembenahan kebersihan dan pengelolaan lingkungan di seluruh wilayah Kota Medan.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur perkotaan, Dinas SDABMBK Kota Medan berkomitmen mendukung upaya tersebut melalui penanganan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, optimalisasi fungsi drainase, serta berbagai langkah pembenahan yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.

Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan, Khairul Azmi, menegaskan bahwa pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur harus berjalan seiring dengan upaya menciptakan lingkungan kota yang bersih, tertata, dan nyaman. Infrastruktur yang terpelihara dengan baik, termasuk saluran drainase yang berfungsi optimal, merupakan bagian penting dalam mendukung kualitas lingkungan perkotaan.

Menurutnya, keberhasilan menjaga kebersihan dan keindahan Kota Medan membutuhkan sinergi seluruh perangkat daerah serta dukungan aktif masyarakat. Karena itu, komitmen pembenahan lingkungan harus diwujudkan melalui kerja nyata dan berkelanjutan, bukan hanya menjelang penilaian Adipura.

Melalui koordinasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah, Pemko Medan optimistis dapat memaksimalkan persiapan menghadapi pemantauan Adipura 2026 sekaligus memperkuat komitmen mewujudkan Kota Medan yang bersih, asri, tertata, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. (ATN)

Persiapan tersebut tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian penghargaan Adipura, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun kesadaran serta komitmen berkelanjutan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan perkotaan.

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, saat memimpin Rapat Koordinasi Pemantauan Adipura 2026 di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan, Kamis (5/11/2026).

Dalam arahannya, Erfin menegaskan bahwa keberhasilan meraih kembali penghargaan Adipura membutuhkan kerja sama dan keterlibatan seluruh pihak. Tanggung jawab menjaga kebersihan kota tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH), melainkan harus menjadi komitmen bersama seluruh perangkat daerah, camat, lurah hingga masyarakat.

Menurut Erfin, setiap perangkat daerah harus mengambil peran sesuai tugas dan kewenangannya, terutama dalam memastikan kebersihan lingkungan, penataan kawasan, pengelolaan sampah, serta pemeliharaan fasilitas umum berjalan secara optimal.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan keseriusan seluruh jajaran dalam melakukan pembenahan di wilayah masing-masing. Dengan demikian, berbagai aspek yang menjadi indikator penilaian Adipura dapat dipersiapkan secara maksimal.

Pemko Medan berharap persiapan ini tidak hanya menghasilkan capaian positif dalam pemantauan Adipura 2026, tetapi juga mendorong terbentuknya budaya hidup bersih dan kepedulian lingkungan yang tumbuh secara konsisten di tengah masyarakat.

Melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat, Pemko Medan berkomitmen mewujudkan lingkungan perkotaan yang lebih tertata, bersih, asri, dan berkelanjutan, sejalan dengan semangat menjadikan Medan sebagai kota yang nyaman bagi seluruh warganya. (ATN)

Isli keberatan dengan berita berjudul "Polemik Seminar Internasional IECES Unimed, DPRD Sumut akan Temui Dekanat?" tertanggal Selasa (4/11/2026).

Pada berita itu Wakil Ketua DPRD Sumut Salman Alfarisi menyoroti pelaksanaan seminar IECESS FEB Unimed yang memaksa mahasiswa mengikuti seminar 'abal-abal' tersebut dengan berbayar Rp100 ribu hingga Rp250 ribu. Dan semua pesertanya dari mahasiswa FE Unimed. Dekan FE Unimed Dr. Haikal Rahman dan Wakil Dekan 1 FE Unimed Prof. T Teviana pun hingga berita ini diturunkan tidak pernah mengklarifikasi dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana pelaksanaan.

Terkait berita yang memuat komentar Salman Alfarisi itu, Isli mengaku keberatan. "Siapa aktor di belakangnya, kami udah bilang apa adanya, kalian tahu semua ini (seminar) terjadi di seluruh Indonesia," ujar Isli dengan nada marah.

Isli mengaku keberatan atas pemberitaan yang menghadirkan Wakil Ketua DPRD Sumut Salman Alfarisi yang berkomentar soal polemik seminar internasional IECES Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu.

Selama pemberitaan ini muncul Isli memang pasang badan menampung semua konfirmasi media, sementara Dekan FEB Unimed dan Wakil Dekan 1 sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas pelaksanaan seminar itu tak pernah memberikan klarifikasi apapun.

Bahkan informasi yang didapatkan media, tidak ada tindakan internal apapun yang diberikan kepada Dekan dan Wakil Dekan 1 FEB Unimed sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dalam penyelenggaraan.

"Kenapa naik lagi berita itu, nggak bisa tenang kalau begini. Sekarang saya cukup kecewa, karena sudah lapor ke pimpinan tak ada lagi pemberitaan. Saya sudah klarifikasi, tiba naik lagi. Saya kira semua sudah clear, kami sudah lakukan tindakan di internal. Untuk Rp100ribu itu untuk snack, kalau narasumber datang dari USA ya tidak mungkinlah, biayanya saja Rp100ribu," kata Isli.

Isli mengakui pihak Unimed tak akan menggunakan hak jawab karena merasa pertemuan dengan posmetromedan.id sudah dilakukan. Klarifikasi juga dirasa telah mencapai kata sepakat.

"Kata pimpinan buat apa lagi pakai hak jawab, nanti yang ada kita tiktokan lagi (dengan posmetromedan.id). Nanti ada lagi sambungan beritanya, iya juga saya pikir. Tapi saya lupa memberitahukan bahwa hak jawab batal diberikan (ke posmetromedan.id), kami tak pakai hak jawab," ujar Isli.

Sebelum menutup saluran telepon, Isli menitipkan pesan kepada pimpinan di posmetromedan.id atas keberhasilan peliputan tentang Unimed.

"Sampaikan ke pimred, tadinya Unimed mau pakai hak jawab, kami disitu yang disorot. Emang seksi Unimed ini kak, saya ucapkan selamat atas keberhasilan. Nanti kedepan ada arahan dari pimpinan, saya tunggu arahan dari Unimed," katanya. (Redaksi)

Dalam perkara dugaan pemerasan, Yudhistira disebut menggunakan profesinya sebagai wartawan untuk membuat pemberitaan yang diduga menekan sejumlah narasumber atau pihak perusahaan demi memperoleh keuntungan pribadi.

Atas dugaan tersebut, laporan telah disampaikan ke Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Kedua laporan itu masing-masing tercatat dengan Nomor LP/B/8407/XI/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA dan LP/B/474/IX/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Meski demikian, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum. Hingga kini, informasi mengenai perkembangan penanganan laporan dan tanggapan pihak terlapor perlu dikonfirmasi kepada aparat penegak hukum.

PP IWO Bantah Yudhistira sebagai Ketua Umum

Persoalan lain yang turut menyeret nama Yudhistira adalah sengketa kepengurusan Ikatan Wartawan Online (IWO).

Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (PP IWO) secara tegas membantah klaim Yudhistira yang mengaku masih menjabat sebagai Ketua Umum IWO.

Ketua Umum IWO, Dwi Christianto, S.H., M.Si., menegaskan bahwa Yudhistira telah kehilangan status keanggotaan sejak Juli 2023 sehingga tidak lagi memiliki legitimasi untuk menggunakan nama maupun atribut organisasi tersebut.

Menurut Dwi, IWO merupakan organisasi profesi wartawan yang mandiri, demokratis, dan berbadan hukum.

Ia menyebut Yudhistira telah mendirikan organisasi lain bernama Perkumpulan Wartawan Warta Online (WWO), tetapi masih menggunakan nama dan atribut IWO dalam sejumlah aktivitasnya.

"Yudhistira bukan lagi anggota maupun pengurus IWO. Ia sudah mendirikan WWO, tetapi masih menggunakan atribut IWO serta menyebarkan informasi yang tidak benar. Ini persoalan serius yang harus diproses sesuai ketentuan hukum," tegas Dwi dalam keterangan pers.

Berdasarkan keterangan PP IWO, pemberhentian keanggotaan Yudhistira ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor 019/Skep/PP-IWO/VII/2023 tertanggal 10 Juli 2023.

Sebelumnya, kepengurusan IWO Sumatera Utara yang sempat dipimpinnya juga dibekukan melalui SK Nomor 010/PEM/PP-IWO/VIII/2023 karena dinilai tidak mematuhi ketentuan organisasi.

PP IWO menyebut Yudhistira diduga menerbitkan sejumlah surat keputusan tanpa kewenangan sehingga memicu perpecahan internal organisasi.

Setelah pemberhentian keanggotaan tersebut, ia disebut menerbitkan SK Nomor 001-B/SK/PP-IWO-PUSAT/XI/2023. Namun, PP IWO menilai surat keputusan tersebut tidak sah dan tidak memiliki dasar kewenangan organisasi.

Sengketa Nama dan Identitas Organisasi Berlanjut ke Pengadilan

Perselisihan juga menyangkut penggunaan nama, logo, dan identitas organisasi.

Pada 27 November 2023, Yudhistira bersama Dyah Arumsari disebut mendaftarkan hak cipta atas banner IWO ke Kementerian Hukum dan HAM.

PP IWO mempersoalkan pencatatan tersebut karena menilai identitas organisasi tidak dapat digunakan atau didaftarkan secara sepihak. Organisasi itu menyatakan telah memiliki merek terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM001313975 tertanggal 21 Maret 2025.

Perselisihan kemudian berlanjut ke jalur hukum. Pada 1 Agustus 2025, Yudhistira disebut mengajukan gugatan terhadap Perkumpulan IWO dan Kementerian Hukum dan HAM dengan dalih pendaftaran merek resmi IWO merugikan hak cipta yang diklaimnya.

Di sisi lain, pada 29 Juli 2024, Yudhistira mendirikan organisasi bernama Perkumpulan Wartawan Warta Online (WWO) berdasarkan Akta Pendirian Nomor 52.

Namun, menurut PP IWO, penggunaan nama, logo, dan atribut IWO oleh pihak tersebut masih berlangsung.

PP IWO juga mempersoalkan pencantuman nama sejumlah pejabat negara dalam struktur organisasi yang disebut tidak sesuai dengan Anggaran Dasar IWO.

Atas berbagai persoalan itu, PP IWO menilai terdapat dugaan pemalsuan dokumen, penggunaan identitas organisasi tanpa kewenangan, serta penyebaran informasi yang berpotensi menyesatkan publik.

PP IWO Tempuh Jalur Hukum

Ketua Bidang Advokasi dan Hukum PP IWO, Jamari Kusnaedi, S.E., S.H., M.H., mengatakan pihaknya telah menempuh berbagai upaya persuasif dan administratif sebelum membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.

Menurut Jamari, PP IWO telah dua kali melayangkan somasi kepada Yudhistira. Namun, upaya tersebut disebut tidak mendapat tanggapan sebagaimana diharapkan.

PP IWO kemudian melaporkan Yudhistira ke Bareskrim Polri melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/474/IX/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 25 September 2025.

"Kami mendesak aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Persoalan ini menyangkut penggunaan identitas organisasi, dugaan manipulasi dokumen, dan informasi yang dapat merugikan publik serta mencederai nama baik profesi jurnalis," tegas Jamari.

Ia berharap aparat penegak hukum memberikan kepastian atas laporan tersebut sekaligus mencegah penggunaan nama organisasi tanpa kewenangan.

Legalitas dan Kepengurusan IWO

Ikatan Wartawan Online (IWO) merupakan organisasi profesi wartawan yang didirikan pada 8 Agustus 2012 oleh sejumlah jurnalis media daring.

Organisasi ini kemudian memperoleh pengesahan badan hukum berdasarkan Akta Pendirian Nomor 22 Tahun 2017.

Sementara itu, kepengurusan PP IWO periode 2023–2028 ditetapkan melalui Akta Perubahan Nomor 85 Tahun 2023.

Dalam kepengurusan tersebut, Dwi Christianto, S.H., M.Si. menjabat Ketua Umum, Telly Nathalia sebagai Sekretaris Jenderal, dan Herawati Nurlia sebagai Bendahara Umum.

PP IWO menegaskan legalitas badan hukum dan kepengurusan tersebut menjadi dasar bagi organisasi untuk mempertahankan nama serta identitas IWO dari penggunaan oleh pihak yang dinilai tidak memiliki kewenangan.

Namun, seluruh klaim dan keberatan para pihak dalam sengketa tersebut tetap harus diuji berdasarkan dokumen resmi serta putusan atau proses hukum yang berlaku. (Ril/Dam)

Kasus tersebut mendapat perhatian langsung Kapolda Metro Jaya setelah menerima pengaduan dari pihak korban melalui layanan pesan WhatsApp.

Merespons laporan itu, Dadang Hartanto langsung menginstruksikan jajaran penyidik untuk mempercepat penanganan perkara. Ia menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat harus mendapat perhatian serius dan ditangani secara profesional tanpa membeda-bedakan kondisi maupun latar belakang korban.

Melalui intervensi dan evaluasi langsung Kapolda Metro Jaya, perkara tersebut akhirnya berhasil diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice) atau mediasi di tingkat kepolisian sektor (Polsek).

Dalam penyelesaian tersebut, pihak pelaku telah menyampaikan permohonan maaf kepada korban, memberikan ganti rugi atas biaya pengobatan, serta membuat kesepakatan tertulis sebagai bentuk tanggung jawab atas peristiwa yang terjadi.

Keluarga korban pun menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Kapolda Metro Jaya atas kepedulian serta respons cepat dalam menindaklanjuti pengaduan mereka.

Langkah tersebut menjadi bukti pentingnya keterbukaan komunikasi antara kepolisian dan masyarakat, sekaligus menunjukkan bahwa pelayanan publik harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok penyandang disabilitas.

Kehadiran pimpinan kepolisian dalam merespons langsung keluhan masyarakat diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri serta memastikan setiap warga memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. (Ril)

Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Wamenkes kepada Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, dalam rangkaian Pencanangan Nasional Pesantren Bebas Tuberkulosis di Pondok Pesantren Mawaridussalam, Kecamatan Batang Kuis, Rabu (4/11/2026).

Benjamin secara khusus menyoroti penerapan PAS JEMPOL yang dinilai menjadi keunggulan dalam mendukung penemuan kasus TB. Melalui sistem tersebut, masyarakat cukup menggunakan sidik jari untuk proses identifikasi karena data kependudukan telah terintegrasi sebelumnya.

Ia mengaku baru pertama kali menemukan inovasi pelayanan berbasis sidik jari tersebut selama melakukan kunjungan ke lebih dari 150 kabupaten/kota di Indonesia.

"Saya sudah berkeliling ke lebih dari 150 kabupaten/kota, tetapi baru kali ini melihat sistem pelayanan dengan memanfaatkan sidik jari. Ini luar biasa. Masyarakat cukup menggunakan sidik jari karena datanya sudah terlebih dahulu terintegrasi. Dengan sistem seperti ini, proses identifikasi menjadi lebih mudah dan pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih efektif," ujarnya.

Menurutnya, kemudahan identifikasi dan integrasi data menjadi faktor penting dalam mempercepat pelayanan sekaligus memastikan hasil pemeriksaan masyarakat tercatat dengan baik dalam sistem digital, termasuk rekam medis.

"Inilah kenapa Kabupaten Deli Serdang menjadi yang terbaik di Indonesia. Saya pikir karena cara kerja dan sistemnya sudah mudah sehingga prosesnya lebih cepat dan terdata dengan baik," tambahnya.

Sementara itu, kegiatan tracing TB terintegrasi yang diluncurkan pada 1 Agustus 2026 mencatatkan capaian penemuan kasus sebesar 6,8 persen hingga Oktober 2026. Angka tersebut melampaui standar Kementerian Kesehatan sebesar 5 persen dari jumlah sasaran pemeriksaan.

Dari 368 lokus tracing dengan sasaran 36.800 orang, ditemukan sebanyak 2.525 kasus TB. Sebelumnya, pada periode Januari hingga Juli 2026, Dinas Kesehatan Deli Serdang juga telah menemukan 4.316 kasus TB.

Penemuan kasus secara aktif ini menjadi bagian dari upaya memastikan masyarakat yang terindikasi terinfeksi TB dapat segera menjalani pemeriksaan lanjutan dan memperoleh penanganan sesuai standar kesehatan.

Selain tracing TB, pelaksanaan CKG di Deli Serdang telah menjangkau 1.243.640 orang atau sekitar 57 persen dari jumlah penduduk. Capaian tersebut melampaui target Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar 46 persen.

Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pendekatan pelayanan jemput bola dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pemerintah tidak hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, tetapi aktif mengajak dan mendatangi warga melalui perwiritan, posyandu, pesantren, serta berbagai komunitas.

"Kuncinya adalah pelayanan. Kami tidak hanya menyuruh masyarakat datang untuk memeriksakan kesehatan, tetapi mengajak dan membangun sinergi dengan seluruh unsur masyarakat. Ketika masyarakat dilibatkan, kesadaran untuk menjaga kesehatan juga tumbuh," jelasnya.

Ia menambahkan, PAS JEMPOL menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat integrasi pelayanan. Pendataan berbasis sidik jari memudahkan identifikasi masyarakat sehingga pemeriksaan kesehatan dapat berlangsung lebih tertib dan terhubung dengan sistem pencatatan digital.

Bupati menegaskan, capaian pemeriksaan yang tinggi harus diikuti dengan tindak lanjut terhadap masyarakat yang ditemukan memiliki masalah kesehatan. Dengan demikian, CKG tidak berhenti pada pemeriksaan, tetapi harus berlanjut pada penanganan dan pengobatan sesuai kebutuhan.

Ia berharap pencanangan Pesantren Bebas Tuberkulosis dapat memperluas jangkauan pemeriksaan sekaligus memudahkan pemerintah daerah dalam mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan TB, khususnya di lingkungan pesantren.( Drt)

Dalam peninjauan tersebut, Khairul Azmi memastikan pelaksanaan pembangunan drainase sepanjang kurang lebih 500 meter berjalan sesuai rencana, baik dari sisi progres pekerjaan maupun kesesuaian dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Menurutnya, pembangunan drainase menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kapasitas sistem saluran air perkotaan, sehingga aliran air hujan dapat berjalan lebih lancar dan potensi terjadinya genangan dapat diminimalkan.

Infrastruktur drainase yang memadai juga menjadi bagian penting dari upaya penanganan persoalan banjir secara berkelanjutan, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan kawasan perkotaan terhadap sistem pengelolaan air yang lebih baik.

Melalui pembangunan tersebut, Pemko Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap terus mendorong pembenahan infrastruktur dasar sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan kenyamanan masyarakat.

Pemko Medan berharap pembangunan drainase Jalan STM hingga Jalan Alfalah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperlancar aliran air serta mengurangi risiko genangan ketika intensitas hujan meningkat.

Pembangunan ini sekaligus menegaskan komitmen Pemko Medan untuk menghadirkan infrastruktur perkotaan yang lebih tertata, fungsional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (ATN)

Satu hari setelah mendeklarasikan diri siap maju calon Ketua PWI Sumut di Cafe Kembar Medan, Farianda mendatangi Kantor PWI Sumut di Jalan Adinegoro No 4 Medan, Rabu (4/11/2026), untuk mengambil formulir pendaftaran bakal calon Ketua.

Kedatangan Farianda yang saat ini masih menjabat Ketua PWI Sumut itu disambut langsung oleh jajaran panitia Konferensi PWI Sumut.

Tampak hadir Ketua Panitia Pelaksana Rifki Warisan, Sekretaris SR Hamonangan Panggabean, serta Ketua dan Sekretaris Steering Committee (SC) Taufik Wal Hidayat dan Riza Mulyadi serta para pendukung.

Tahapan pengambilan formulir ini menjadi sinyal kuat bahwa Farianda siap bertarung kembali pada Konferensi PWI Sumut yang dijadwalkan berlangsung pada 21 November 2026 mendatang untuk memimpin PWI Sumut dua periode.

"Ini bukti keseriusan saya untuk maju memimpin PWI Sumut periode kedua. Formulir dan seluruh persyaratannya akan segera saya lengkapi," ujar Farianda.

Farianda memastikan akan melakukan pendaftaran resmi pada Jumat 6 November 2026 sesuai dengan tahapan yang ditetapkan panitia.

Langkah cepat itu sekaligus membuktikan komitmennya untuk melanjutkan program kerja PWI Sumut yang profesional, solid, dan bermartabat, serta menjaga marwah organisasi wartawan.

Ditambahkan Farianda, Dianya sangat berharap pada saat pesta Demokrasi 21 November 2026 nanti agar tetap menjaga persatuan.

"Kita ingin bergembira dan harus dewasa dalam berdemokrasi. Jauhkan hasut dan fitnah," sebutnya.

Sementara itu sebelumnya Ketua Panitia Pelaksana Rifki Warisan memaparkan, seiring batas akhir waktu pendaftaran pada Jumat (6/11/2026). Diharapkan kepada bakal calon Ketua PWI Sumut dan Dewan Kehormatan PWI supaya mentaati ketentuan yang berlaku.

"Kepada semua calon kiranya penyerahan pendaftaran sebelum pukul 16.00 Wib guna menghindari keramaian," harapnya. (Evi/R)

Kegiatan yang berlangsung pada Jumat (30/10/2026)kemarin itu menuai sorotan dari sejumlah elemen masyarakat. Pasalnya, acara tersebut dinilai mengusung budaya kebarat-baratan dan dianggap tidak sesuai dengan lingkungan sekitar, terlebih lokasinya berjarak sekitar 50 meter dari Masjid Ar-Rahmah.

Ketua Persatuan Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara (PPMSU), Oza Hasibuan, mengaku kecewa dengan kegiatan tersebut. Dia kecewa dengan penampilan sejumlah pengunjung yang disebut mengenakan pakaian seksi serta dugaan adanya aktivitas konsumsi minuman keras di lokasi acara.

"Boikot, tidak sesuai dengan tempatnya. Kita siap galang masyarakat dan ulama," tegas Oza Hasibuan.

"Kami menilai acara Halloween yang diadakan di salah satu kafe di Jalan Ikan Kakap, Tanah Tinggi, Binjai Timur itu sudah keterlaluan dan mencederai umat Islam serta masyarakat sekitar yang berada di daerah tersebut," ujar seorang warga Binjai

Ia juga menyayangkan kegiatan tersebut digelar tidak jauh dari rumah ibadah. Terlebih, pihaknya mengaku menerima informasi mengenai dugaan adanya pengunjung yang mengonsumsi minuman keras saat acara berlangsung.

"Kami juga mendapat informasi bahwa banyak pengunjung mabuk-mabukan dan minum minuman keras. Ini disebabkan karena pihak kafe tersebut menyediakan musik DJ," ungkapnya.

Di tengah polemik yang berkembang, Pemko Binjai turut memberikan respons. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa informasi tersebut akan dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

"Dikoordinasikan ke OPD terkaitnya," jawab Chairin singkat, Rabu (04/11/2026).

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Binjai, Arief Sihotang, juga mengapresiasi informasi yang disampaikan terkait kegiatan tersebut.

"Ya Bang, nanti saya akan koordinasi juga ke Kadis Pariwisata ya. Thanks infonya," ujar Arief.

Respons Pemko Binjai tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi terkait guna memastikan kegiatan usaha dan hiburan di Kota Binjai berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta tetap memperhatikan ketertiban dan kenyamanan masyarakat. ( Oji )

Kedatangan Kapolda Sumut bersama rombongan disambut langsung Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., bersama Ketua Bhayangkari Cabang Binjai Ny. Tika Bimo Moernanda, melalui penyambutan pengalungan bunga, tarian budaya Melayu dan jajaran hormat personel Polres Binjai.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Sumut melaksanakan sejumlah kegiatan, di antaranya peresmian Gereja Oikumene Polres Binjai, penaburan benih ikan di kolam Wira Pratama, penanaman pohon buah di Taman Buah Wira Pratama, serta pelayanan bakti kesehatan bagi masyarakat di Poliklinik Polres Binjai.

Dalam arahannya, Kapolda Sumut menekankan pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama, antar suku dan antar kelompok, serta memperkuat sinergi Polri dengan masyarakat.

Kapolda juga menegaskan komitmen melalui program "Polisi Bersama Masyarakat Sumatera Utara", dengan empat fokus utama, yakni menolak narkoba melalui pencegahan, edukasi, rehabilitasi dan penegakan hukum; memberantas kejahatan jalanan seperti begal, premanisme, curanmor, curat dan curas; serta mewujudkan ketertiban berlalu lintas melalui edukasi, keteladanan, pendekatan humanis dan penegakan hukum.

Sementara itu, Wali Kota Binjai H. Amir Hamzah, M.AP., menyampaikan bahwa situasi kamtibmas di Kota Binjai tetap aman dan kondusif berkat kerja sama serta kolaborasi seluruh unsur Forkopimda dan elemen masyarakat. Ia juga menegaskan dukungan pemerintah daerah kepada Polres Binjai dalam memberantas peredaran narkoba.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Binjai menyerahkan sertifikat tanah kepada Kapolda Sumut untuk pembangunan gedung Polsek Binjai Timur yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta KM 17, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur.

Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Wali Kota Binjai H. Amir Hamzah, M.AP., Ketua DPRD Binjai Hj. K. Gusuartini Br Surbakti, perwakilan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Gracieus Gracieus Kesuma Prinstama Perangin-angin, S.H., M.H., Kajari Binjai Dr. Iwan Setiawan, S.H., M.Hum., Kasdim 0203 Langkat Mayor Inf. Hasanuddin Batubara, S.Sos., perwakilan Danyon Raider 100, Dankiban Kapten Inf. Hamdani, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat Kota Binjai.

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas kunjungan Kapolda Sumut beserta Ketua Bhayangkari Daerah Sumatera Utara dan rombongan. Ia juga memohon arahan serta bimbingan agar Polres Binjai semakin profesional, humanis dan optimal dalam memberikan pelayanan, perlindungan serta pengayoman kepada masyarakat.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan semakin memperkuat sinergi Polri, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan Polri yang semakin dekat dengan masyarakat," terangnya ( Red )

Salah satu kreasi yang menarik perhatian Ketua TP PKK Kota Medan, Ny. Airin Rico Waas, adalah olahan ikan mas yang disajikan dalam bentuk tahu kukus hingga siomay. Inovasi tersebut dinilai mampu menghadirkan pilihan menu bergizi dengan tampilan dan cita rasa yang lebih menarik, terutama bagi anak-anak.

Kegiatan ini ditinjau langsung Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Ketua TP PKK Kota Medan Ny. Airin Rico Waas. Turut mendampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Citra Effendi Capah, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat se-Kota Medan.

Mengusung tema "Inovasi Kuliner Lokal Kota Medan, Ayo Makan Ikan untuk Medan Berkelanjutan", lomba yang diikuti 21 kecamatan ini menampilkan beragam kreasi olahan pangan lokal dengan sentuhan inovasi dan kreativitas masing-masing peserta.

Dalam kesempatan tersebut, Rico Waas bersama Ny. Airin berkeliling meninjau berbagai stan peserta sekaligus mencicipi aneka hidangan yang disajikan.

Rico Waas mengatakan, lomba cipta menu B2SA merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Medan dalam mendorong penganekaragaman konsumsi pangan dengan mengoptimalkan potensi bahan pangan lokal.

Menurutnya, kekayaan pangan lokal harus terus dikembangkan melalui kreativitas masyarakat agar tidak hanya menghasilkan sajian yang menarik, tetapi juga memenuhi kebutuhan gizi keluarga.

"Potensi pangan lokal perlu terus dikembangkan melalui kreativitas dan keterlibatan masyarakat. Berbagai bahan pangan dapat diolah menjadi menu menarik sekaligus memenuhi kebutuhan gizi keluarga," ujar Rico Waas.

Sementara itu, Ny. Airin Rico Waas mengaku kagum dengan kreativitas para peserta, khususnya inovasi mengolah ikan mas menjadi tahu kukus dan siomay.

Ia menilai, pengolahan ikan dengan cara tersebut merupakan terobosan positif karena dapat menjadi alternatif menu sehat bagi anak-anak yang terkadang kesulitan mengonsumsi ikan akibat adanya duri.

"Awalnya saya sempat khawatir amis, ternyata tidak dan rasanya enak sekali. Ini inovasi bagus, apalagi bisa menjadi pilihan menu untuk anak-anak yang biasanya kesulitan memisahkan duri ikan," ungkap Ny. Airin.

Ia berharap, gerakan B2SA tidak hanya menjadi kegiatan perlombaan, tetapi juga dapat diterapkan secara berkelanjutan dan membudaya di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat luas.

Menurutnya, kesadaran mengonsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman perlu dibangun sejak dini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan keluarga.

Pada akhir kegiatan, Kecamatan Medan Timur berhasil meraih juara pertama, disusul Kecamatan Medan Kota sebagai juara kedua dan Kecamatan Medan Polonia di posisi ketiga. Penghargaan dan hadiah diserahkan langsung oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Bayu Waas bersama Ny. Airin Rico Waas kepada para pemenang.

Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penyerahan bibit ikan lele dan nila serta tanaman produktif berupa kunyit, merica, dan jeruk purut. Bantuan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat memanfaatkan potensi pangan lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga.

Melalui kegiatan B2SA 2026, Pemerintah Kota Medan bersama TP PKK Kota Medan terus mengajak masyarakat untuk lebih kreatif dalam mengolah bahan pangan lokal, meningkatkan kesadaran gizi keluarga, serta membangun pola konsumsi pangan sehat demi mewujudkan masyarakat Medan yang lebih sehat dan sejahtera. (ATN)

Dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) Tahun 2026, Imigrasi Belawan berhasil meraih dua penghargaan atas kontribusi dan kinerja aktif dalam pelaksanaan program Desa Binaan Imigrasi.

Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Intelijen Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, pada 28–30 Oktober 2026 di Hotel Novotel Tangerang, Banten, tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk, bersama perwakilan petugas Pimpasa, Bayu Segara.

Dalam ajang tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan berhasil meraih predikat Kantor Imigrasi Teraktif Kedua dalam pelaksanaan program Desa Binaan Imigrasi. Tidak hanya itu, Bayu Segara juga berhasil meraih penghargaan sebagai Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) Teraktif Keempat.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Intelijen Keimigrasian, Kombes Pol. Agus Waluyo, S.I.K., kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk.

Dua penghargaan ini menjadi bukti apresiasi atas konsistensi dan dedikasi jajaran Imigrasi Belawan dalam membangun pengawasan keimigrasian yang lebih dekat dengan masyarakat.

Melalui program Desa Binaan Imigrasi, petugas tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga hadir memberikan edukasi, membangun kesadaran hukum, serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai potensi pelanggaran keimigrasian.

Bimtek Pimpasa Tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang peningkatan kapasitas petugas, tetapi juga forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi lintas instansi dalam menghadapi berbagai tantangan keimigrasian.

Sejumlah materi strategis disampaikan oleh narasumber dari Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang Bareskrim Polri, Korps Pembinaan Masyarakat Baharkam Polri, BAIS TNI, serta jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pembahasan meliputi pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), perlindungan calon pekerja migran, pemetaan potensi kerawanan wilayah, penguatan intelijen keimigrasian, hingga optimalisasi jaringan informasi berbasis masyarakat desa.

Melalui pembekalan tersebut, petugas Pimpasa diharapkan semakin mampu mengenali potensi kerawanan sejak dini, membangun komunikasi dengan masyarakat, serta menjadi ,serta menjadi penghubung antara institusi Imigrasi dan lingkungan desa.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk, menyampaikan apresiasi atas capaian yang berhasil diraih oleh satuan kerja maupun petugas Pimpasa.

Menurutnya, penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk pengakuan atas kinerja, melainkan juga tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan keimigrasian.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat pelaksanaan program Desa Binaan Imigrasi dan mengoptimalkan peran Pimpasa sebagai penghubung antara Imigrasi dan masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan edukasi, pengawasan, serta upaya pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran keimigrasian dan tindak pidana perdagangan orang melalui kolaborasi bersama masyarakat dan instansi terkait," ujarnya.

Ke depan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan berkomitmen untuk terus mengembangkan program Desa Binaan Imigrasi secara berkelanjutan.

Penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan edukasi hukum, serta optimalisasi peran petugas Pimpasa akan menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan keimigrasian yang responsif dan berbasis partisipasi masyarakat.

Capaian ini sekaligus mempertegas bahwa keberhasilan tugas keimigrasian tidak hanya diukur dari pengawasan di tempat pemeriksaan imigrasi, tetapi juga dari kemampuan institusi untuk hadir di tengah masyarakat, mendeteksi potensi kerawanan, dan melakukan pencegahan sejak dini.

Sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, penguatan fungsi keimigrasian harus dilaksanakan secara proaktif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dua penghargaan telah diraih, namun komitmen untuk melindungi masyarakat terus berlanjut. Capaian ini menjadi motivasi bagi Kantor Imigrasi Belawan untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan pelayanan, serta mengoptimalkan peran Pimpasa dalam mencegah TPPO.

Inilah wujud nyata semangat "Imigrasi untuk Rakyat", terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat (Ril/Dam).

Kedua pihak menilai Farianda Sinik merupakan sosok pemimpin yang memiliki kepedulian terhadap insan pers, terbuka dalam membangun komunikasi, serta mampu merangkul berbagai kalangan di lingkungan kewartawanan.

Ketua PD-14 Sumut, Muhri Fauzi Hafiz, secara tegas menyatakan dukungannya agar Farianda Sinik kembali melanjutkan kepemimpinannya sebagai Ketua PWI Sumut. Pernyataan tersebut disampaikan di Medan, Rabu (4/11/2026), menyikapi dinamika menjelang pemilihan Ketua PWI Sumut yang mulai menghadirkan sejumlah bakal calon.

Muhri menegaskan, pihaknya tetap menghormati mekanisme dan aturan internal PWI, khususnya terkait penentuan hak suara dalam pemilihan ketua organisasi.

"Kami tetap memahami bahwa yang mempunyai suara itu adalah kawan-kawan wartawan yang sudah ditetapkan sesuai aturan internal PWI," ujarnya.

Kendati demikian, dari perspektif masyarakat dan pihak eksternal organisasi, Muhri menilai Farianda telah menunjukkan kinerja dan kepemimpinan yang positif.

Muhri Fauzi mengaku telah cukup lama mengenal Farianda secara pribadi. Menurutnya, Farianda merupakan sosok yang ramah dan memiliki kepedulian terhadap berbagai kalangan.

"Saya dengan Bang Farianda secara pribadi cukup lama sudah mengenalnya. Orangnya ramah, orangnya juga cukup peduli," ungkap Muhri.

Selain itu, Farianda dinilai sebagai figur yang terbuka terhadap dunia literasi, diskusi, serta pertukaran pengetahuan. Sikapnya yang mau mendengarkan dan berbagi menjadi salah satu nilai positif dalam membangun hubungan dengan berbagai elemen masyarakat.

"Bahkan kalau kita ingin belajar, berbagi pengetahuan, Bang Farianda termasuk orang yang mau mendengarkan dan berbagi," tambahnya.

Senada dengan PD-14, Ketua FSMI Sumatera Utara, Jafar Siddik, juga menyampaikan dukungannya terhadap Farianda Sinik untuk kembali memimpin PWI Sumut.

Jafar menilai Farianda merupakan sosok pimpinan yang fleksibel dan memiliki kepedulian nyata terhadap wartawan. Menurutnya, kepedulian tersebut tidak hanya terlihat dalam komunikasi dan hubungan personal, tetapi juga melalui langkah konkret memperjuangkan kesejahteraan serta perlindungan bagi insan pers.

Salah satu bukti kepedulian tersebut, kata Jafar, adalah perjuangan Farianda dalam mendorong perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi wartawan anggota PWI Sumut.

"Bang Farianda Sinik peduli kepada para wartawan Sumatera Utara. Salah satu buktinya adalah memperjuangkan BPJS Ketenagakerjaan kepada wartawan anggota PWI sehingga seluruh anggota PWI Sumut kini terlindungi. Maka layak beliau melanjutkan kepemimpinan PWI Sumut," tegas Jafar.

Dukungan dari PD-14 Sumut dan FSMI Sumut tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap kepemimpinan Farianda selama ini, terutama dalam membangun hubungan dengan wartawan serta memperjuangkan kepentingan dan perlindungan profesi jurnalistik.

Muhri Fauzi Hafiz berharap, apabila kembali mendapat kepercayaan memimpin PWI Sumut, Farianda dapat terus menghadirkan harapan positif bagi perkembangan dunia pers di Sumatera Utara.

"Maka ya kalau memang bisa memberikan harapan, kami dari Perkumpulan Masyarakat Demokrasi 14 Sumatera Utara mendukunglah Bang Farianda untuk melanjutkan kepemimpinan lagi di PWI Sumatera Utara," tutup Muhri.

Pernyataan dukungan tersebut diakhiri dengan yel-yel penuh semangat dari perwakilan PD-14 Sumut, "Maju terus Bang Farianda, Hidup PWI!" (Dam).

Peninjauan dipimpin Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, didampingi Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Khairul Azmi.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Medan untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur di lapangan, sekaligus memastikan berbagai kebutuhan pembenahan jalan mendapat perhatian dan penanganan sesuai kondisi serta skala prioritas.

Kehadiran Wakil Wali Kota bersama jajaran teknis terkait juga mencerminkan keseriusan Pemko Medan dalam merespons kebutuhan masyarakat, khususnya terkait ketersediaan infrastruktur jalan yang layak, aman, dan nyaman untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Dalam mendukung upaya tersebut, Dinas SDABMBK Kota Medan berkomitmen memperkuat koordinasi serta melakukan kajian teknis terhadap kondisi infrastruktur di lapangan. Langkah ini penting agar penanganan yang dilakukan dapat berjalan tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui peninjauan langsung ini, Pemko Medan berharap peningkatan kualitas infrastruktur dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, sehingga tercipta akses jalan yang lebih baik, mobilitas masyarakat semakin lancar, serta lingkungan perkotaan yang tertata.

Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap dalam mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat menuju Medan yang lebih baik. (ATN)

Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Kumpul Bersama Masyarakat dan Deklarasi Tolak Narkoba yang digelar di Jalan Gitar, Dusun III-A Selambo, Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Rabu (4/11/2026).

Dalam kegiatan itu, Kapolrestabes Medan menegaskan bahwa pemberantasan narkoba bukan semata-mata menjadi tanggung jawab kepolisian.

Diperlukan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat untuk menutup ruang gerak para pelaku peredaran narkoba.

Jean Calvijn mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, melakukan pengawasan bersama, mengedukasi generasi muda, serta tidak ragu melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan maupun transaksi narkoba.

Menurutnya, deklarasi dan penandatanganan pakta integritas yang dilakukan dalam kegiatan tersebut tidak boleh berhenti sebagai seremoni belaka. Lebih dari itu, harus menjadi komitmen moral yang diwujudkan melalui tindakan nyata.

"Jangan sampai kita baru peduli setelah anak-anak kita menjadi korban. Lebih baik kita mencegah sebelum terjadi daripada menyesal setelah semuanya terlambat," menjadi pesan tegas Kapolrestabes Medan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Ketua DPRD Deli Serdang Gendro Judo Buwono, S.E., M.M., Asisten II Pemkab Deli Serdang Drs. Hendra Wijaya yang mewakili Bupati Deli Serdang, jajaran pejabat utama Polrestabes Medan, para Kapolsek, Danramil, camat, kepala desa, serta personel Polrestabes Medan.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten II Pemkab Deli Serdang Drs. Hendra Wijaya menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman narkoba, khususnya di tujuh kecamatan di wilayah hukum Polrestabes Medan yang berada di Kabupaten Deli Serdang.

Dukungan juga disampaikan jajaran Kodim 0201/Medan melalui perwakilan Danramil. TNI menyatakan siap mendukung langkah kepolisian bersama pemerintah dan masyarakat dalam upaya memerangi narkoba.

Melalui deklarasi tersebut, Polrestabes Medan berharap terbangun kekuatan bersama antara Polri, TNI, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat untuk mempersempit ruang gerak peredaran narkoba.

Kapolrestabes Medan menegaskan, keberanian masyarakat untuk menolak dan melaporkan aktivitas narkoba menjadi salah satu kunci menyelamatkan generasi muda dari ancaman barang haram tersebut. (Dam).

Dewan Peduli Negeri menggelar aksi damai di Medan, Sumatra Utara, Rabu (4/11/2026). Mereka mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengaudit pengadaan meteran air Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumut yang nilainya lebih dari Rp20 miliar.

Dalam aksi bertajuk "Selamatkan Uang Rakyat" itu, koordinator aksi Aci Aritonang, didampingi Reza, meminta BPK memeriksa seluruh tahapan pengadaan. Pemeriksaan itu mencakup perencanaan, penetapan harga dan spesifikasi teknis, proses tender, realisasi barang, hingga serah terima.

Menurut Dewan Peduli Negeri, pengadaan bernilai puluhan miliar rupiah itu harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Mereka juga mempertanyakan peruntukan 2.100 unit meteran air yang, menurut mereka, belum dijelaskan secara terbuka kepada publik.

"Jangan biarkan uang rakyat tanpa pertanggungjawaban," ujar Aci dalam orasinya.

Ia menegaskan, aksi tersebut tidak bertujuan menghakimi pihak tertentu. Aksi itu, kata dia, dimaksudkan untuk mendorong keterbukaan dan memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat, menurutnya, berhak tahu apakah harga pembelian sesuai dengan kualitas dan spesifikasi barang, bagaimana proses pengadaannya berlangsung, serta ke mana meteran yang dibeli didistribusikan.

Sepuluh tuntutan

Dalam pernyataan sikapnya, Dewan Peduli Negeri menyampaikan sepuluh tuntutan:

BPK RI mengaudit menyeluruh harga satuan, spesifikasi teknis, proses tender, dan kesesuaian realisasi barang dengan kontrak.

Pemeriksaan terhadap pejabat pengadaan dan pejabat pembuat komitmen (PPK), disertai sanksi sesuai hukum jika terbukti melanggar.

Penelusuran dugaan penggelembungan harga (mark-up), penyalahgunaan wewenang, dan konflik kepentingan berdasarkan bukti yang sah.

Keterbukaan rincian harga satuan, merek, teknologi meteran, garansi, dan biaya pemasangan.

Penjelasan terbuka soal keberadaan, distribusi, dan peruntukan 2.100 unit meteran air.

Keterbukaan dokumen perencanaan, tender, identitas penyedia, dan kontrak sesuai ketentuan.

Pemeriksaan terhadap semua pihak terkait, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengadaan, hingga serah terima barang.

Evaluasi pembayaran jika ditemukan bukti dan temuan pemeriksaan yang sah.

Pelibatan kepala daerah dan DPRD dalam pengawasan secara maksimal.

Penindakan hukum tanpa pandang bulu oleh aparat penegak hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana.

Dewan Peduli Negeri menyebut pengawasan kini berada di tangan manajemen Perumda Tirtanadi, Pemerintah Provinsi Sumut, DPRD Sumut, BPK RI, dan aparat penegak hukum. Mereka berharap ada penjelasan resmi dan keterbukaan dokumen agar persoalan ini tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan

Penetapan tiga perwira tinggi aktif Polri sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh adalah peristiwa yang nyaris tak ada presedennya. Salah satunya mantan Kapolri yang baru sebulan meninggalkan kursi pimpinan dan kini berada di lingkar Istana. Wajar kalau kita semua terkejut. Namun, yang lebih penting dari kejutan adalah cara kita semua menyikapinya.

Pertama, asas praduga tak bersalah harus dijaga. Penetapan tersangka dan penahanan baru tahap awal proses hukum. Dugaan itu harus diuji secara terbuka di pengadilan, bukan di linimasa media sosial. Kabar simpang siur yang beredar sejak Selasa, termasuk nama-nama yang belum dikonfirmasi, mengingatkan bahwa spekulasi bisa merusak keadilan sama parahnya dengan penyalahgunaan kewenangan.

Kedua, bobot perkara ini terletak pada dugaan penyalahgunaan alat negara. Perangkat intersepsi dibeli dan dikelola dengan uang publik untuk menegakkan hukum, bukan untuk mengintip siapa pun, apalagi kepala negara. Bila dugaan penggunaan tanpa prosedur dan penghapusan jejak data itu terbukti, yang tercederai bukan hanya privasi para korban, tetapi juga prinsip bahwa kekuasaan memantau warga harus selalu tunduk pada izin, batas, dan pengawasan. Pertanyaan yang tak kalah penting menyangkut kewenangan siapa dan perintah siapa. Publik berhak tahu apakah ini perbuatan oknum atau gejala lemahnya kontrol internal.

Ketiga, Polri patut diapresiasi karena membuka perkara ini dan menegaskan komitmen bersih-bersih dari dalam. Tetapi apresiasi tidak boleh menggantikan akuntabilitas. Pertanyaan tentang independensi akan terus mengiringi: sejauh mana penyidikan terlindungi dari kepentingan politik dan konflik kepentingan, mengingat tersangka utamanya mantan pemimpin institusi itu sendiri dan penyidiknya adalah koleganya? Proses yang transparan, bisa diawasi lembaga eksternal, dan bebas kesan tebang pilih adalah satu-satunya jalan memulihkan kepercayaan. Pernyataan bahwa jajaran tetap solid tidak cukup meyakinkan tanpa bukti di persidangan.

Keempat, kita juga harus waspada agar kasus ini tidak dibaca, atau dimanfaatkan, sebagai drama perebutan pengaruh di antara elite. Penegakan hukum yang sah selalu berpijak pada alat bukti, bukan kalkulasi politik. Jika publik mencium sebaliknya, kerusakan terhadap kepercayaan pada hukum akan jauh lebih dalam daripada perkaranya sendiri.

Terakhir, peristiwa ini menagih pekerjaan rumah lama: aturan penyadapan yang jelas, ketat, dan diawasi. Soal kewenangan, izin, audit, dan sanksi tidak boleh lagi menggantung dalam ketentuan yang tersebar. Reformasi Polri yang kerap dijanjikan akan diuji di sini, bukan lewat slogan, melainkan lewat pengawasan yang nyata dan terukur.

Polri sedang menghadapi cermin yang tak nyaman. Cara terbaik menjawabnya adalah membiarkan hukum bekerja jujur, terbuka, dan tanpa pandang bulu, seterang-terangnya bagi publik yang membiayai dan mempercayakan keamanannya kepada institusi ini. (Toga Nainggolan)

Peresmian turut dihadiri Camat Sunggal dan Camat Hamparan Perak. Peningkatan jalan ini diharapkan memperlancar mobilitas masyarakat, memudahkan akses menuju pusat perdagangan, serta mendukung distribusi barang dan aktivitas ekonomi warga di kedua wilayah.

Persimpangan pada ruas jalan tersebut juga terhubung menuju Desa Buluh Cina, sehingga keberadaan jalan ini turut mendukung aksesibilitas masyarakat di kawasan sekitarnya.

Manfaat pembangunan jalan ini dirasakan langsung oleh warga. Indah, salah seorang warga setempat, mengaku senang dengan kondisi jalan yang kini lebih baik setelah dilakukan pengaspalan.

"Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati yang telah mengaspal ruas jalan ini. Kami senang, jalannya bagus dan lebih enak sekarang," ungkap Indah.

Bupati Asri Ludin Tambunan mengatakan, pembangunan infrastruktur jalan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menunjang aktivitas sehari-hari dan membuka akses ekonomi yang lebih baik.

"Infrastruktur jalan bukan sekadar pembangunan fisik. Kita ingin jalan yang dibangun benar-benar memudahkan masyarakat, memperlancar aktivitas ekonomi, dan menghubungkan warga dengan berbagai pusat kegiatan. Manfaatnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.

Selanjutnya, peresmian juga dilakukan di Jalan Ibnu Khatab sepanjang 0,95 kilometer. Ruas jalan ini terhubung ke Jalan Sei Belumai Hilir.

Penggunaan papan hijau sebagai model baru dalam pembangunan infrastruktur jalan turut diperkenalkan. Papan hijau tersebut menjadi sarana keterbukaan informasi mengenai pekerjaan pembangunan sehingga masyarakat dapat mengetahui informas ruas jalan.

Asri menegaskan, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan, terlebih infrastruktur yang dibiayai dari anggaran pemerintah merupakan bagian dari penggunaan uang rakyat.

"Pembangunan yang menggunakan uang rakyat harus terbuka kepada rakyat. Masyarakat berhak mengetahui informasi pekerjaan dan ikut mengawasi pelaksanaannya. Kita ingin pembangunan berjalan transparan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Melalui pembangunan infrastruktur dan penerapan keterbukaan informasi tersebut, Pemkab Deli Serdang mendorong agar setiap pekerjaan pembangunan tidak hanya menghasilkan fasilitas yang lebih baik, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.( drt)

Deklarasi digelar dengan penuh kehangatan dan soliditas di Cafe Kembar, Jalan Sakti Lubis Medan, Selasa (3/11/2026). Tampak, ratusan pendukung memadati acara deklarasi, termasuk barisan wartawan senior yang menjadi saksi perjalanan panjang PWI Sumut.

Seperti Pemred/wartawan senior yang ikut hadir memberi dukungan, Anton Panggabean dan Proklamasi Naibaho (Hr SIB), Khairul Muslim (Membara news.com), Rizal Rudi Surya (Analisa), Agus Syafaruddin (Realitas), H Roni Simon (Gebrak), Eris Napitupulu (SMSI), Rianto/Anto Genk (JMSI), Abdul Haris Nasution,Idrus Pasaribu dan para pemilik media serta tokoh agama.

Dukungan wartawan senior ini menjadi sinyal kuat memenangkan konferensi mendatang. Farianda Putra Sinik bukan sekedar deklarasi pencalonan, tapi deklarasi restu dan keberlanjutan menjabat Ketua PWI dua periode.

"Saya akan maju lagi. Saya maju karena PWI Sumut ini rumah besar kita yang harus kita jaga dan kita bawa lebih baik lagi. Jabatan ini sebagai amanah dan siap memposisikan saya sebagai Parhobas," ujar Farianda dengan suara berwibawa di hadapan pendukungnya.

Farianda yang dikenal dengan gaya kepemimpinan yang tidak sombong, tenang dan humanis menegaskan, keputusannya untuk kembali maju telah melalui perenungan matang dan dorongan dari akar rumput anggota PWI se-Sumut.

"Selama ini kita sudah meletakkan fondasi, mulai dari penguatan organisasi, peningkatan kompetensi wartawan, hingga menjaga marwah PWI di tengah disrupsi media. Tapi pekerjaan itu belum selesai. Masih banyak yang harus kita benahi bersama," tegas Farianda selaku pemilik Hr Medan Pos itu.

Diharapkan Farianda, dalam pesta demokrasi nanti, PWI Sumut akan dapat menjadi contoh ke Provinsi lainnya dalam pesta Demokrasi.

"Boleh berisik namun tetap jaga persatuan dan jangan memfitnah. Jauhkan itu, pesta demokrasi hanya satu hari. Jangan gara gara gara 1 hari lalu kita bermusuhan. Kita harus tetap kompak," ungkapnya.

Siap Daftar Jumat 6 November

Sebagai bentuk keseriusan, Farianda memastikan akan mendaftarkan diri secara resmi kepada Panitia Konferensi PWI Sumut pada Jumat, 6 November 2026. Konferensi PWI Sumut sendiri dijadwalkan akan digelar pada 21 November mendatang.

"Segala persyaratan sudah kita persiapkan. Kita ikut mekanisme organisasi secara elegan dan bermartabat. Saya ingin konferensi nanti menjadi pesta demokrasi wartawan yang santun, berkualitas, dan bermarwah," pungkasnya.

Dengan deklarasi ini, Farianda menjadi calon pertama yang secara terbuka dan didukung kekuatan wartawan senior menyatakan siap bertarung. Laga Konferensi PWI Sumut 21 November dipastikan akan berlangsung menarik dan elegan.

Pada kesempatan itu dalam sambutannya, Ketua SMSI Sumut Eris Napitupulu saat memberikan sambutam menyampaikan penilaiannya bahwa Farianda Putra Sinik yang terbaik pemimpin masa depan. ( Red)