Ketua Umum PPPB, Nico, SH, didamping Ketua Dewan Pembina Husni Riadi menyatakan bahwa pengukuhan ini merupakan tonggak sejarah bagi para pejuang kebersihan dan pelaku pengelolaan barang bekas. Berdirinya organisasi ini dilatarbelakangi oleh kesadaran akan pentingnya peran pemulung sebagai garda terdepan dalam ekosistem pengelolaan sampah dan daur ulang nasional. Selama ini, kontribusi mereka besar namun seringkali terabaikan dari sisi perlindungan hukum dan kesejahteraan sosial.

"Persaudaraan ini berdiri sebagai wadah pemersatu untuk mengangkat harkat dan martabat para pengelola barang bekas. Kami ingin memastikan bahwa setiap anggota memiliki akses terhadap perlindungan hukum, pembinaan ekonomi, dan pengakuan sosial yang layak," ujar Nico, SH dalam keterangannya, Rabu (14/10/2026).

Ketua Panitia Pelaksana, Maizen Saftana, SH., MH, menambahkan bahwa persiapan teknis untuk acara 11 November mendatang telah mencapai tahap final. Menurutnya, tujuan utama dari acara pengukuhan ini bukan sekadar seremonial, melainkan untuk memperkuat struktur internal dan memperkenalkan eksistensi organisasi kepada pemerintah serta stakeholder terkait di wilayah Sumatera Utara.

"Tujuan utama kami adalah membangun sinergi. Melalui pengukuhan ini, P3BB ingin menegaskan komitmennya dalam mendukung program lingkungan hidup melalui pengelolaan barang yang lebih profesional dan terorganisir. Kami ingin menciptakan sistem kerja yang lebih manusiawi dan menguntungkan bagi seluruh anggota," jelas Maizen Saftana, SH., MH.

Acara pengukuhan mendatang dijadwalkan akan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, perwakilan pemerintah daerah, serta tokoh-tokoh pemerhati lingkungan. Agenda ini diharapkan menjadi momentum transformasi sektor informal pengelolaan barang menjadi sektor yang lebih terstruktur dan berdaya saing.

Tentang Persaudaraan Pemulung dan Pengelolaan Barang (P3BB)

Persaudaraan Pemulung dan Pengelolaan Barang adalah organisasi sosial yang berfokus pada advokasi, pemberdayaan, dan pembinaan bagi para pekerja di sektor barang bekas dan daur ulang. Organisasi ini berkomitmen pada penguatan ekonomi kerakyatan berbasis pengelolaan lingkungan. (rel/budi)

Semangat tersebut mengemuka saat Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas membuka secara resmi Medan Fashion & Culture Festival (MFCF) 2026 bertajuk "Ulos in Innovation" di Sun Plaza Medan, Selasa (13/10/2026).

Festival yang berlangsung mulai 13 hingga 18 Oktober 2026 ini menjadi ruang kolaborasi antara pelestarian budaya dan perkembangan industri fashion modern, sekaligus panggung bagi para desainer untuk menghadirkan karya inovatif berbasis kekayaan tekstil tradisional.

Dalam sambutannya, Rico Waas menegaskan bahwa kain tradisional Indonesia, termasuk ulos, memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki produk tekstil biasa. Di balik setiap motif dan helai kain, tersimpan perjalanan sejarah, identitas, serta nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun.

Karena itu, menurutnya, pengembangan kain tradisional tidak boleh berhenti pada upaya pelestarian semata, melainkan harus mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan akar budayanya.

"Saya sangat meyakini kain-kain lokal kita ini mampu menembus pasar internasional," kata Rico Waas.

Orang nomor satu di Pemko Medan tersebut juga mengajak masyarakat untuk semakin mencintai produk lokal dengan memberikan dukungan nyata kepada para desainer dan pelaku industri kreatif daerah. Salah satunya melalui kebanggaan menggunakan serta membeli produk fashion karya anak bangsa.

Rico Waas menilai, kekuatan industri kreatif suatu daerah harus terlebih dahulu dibangun melalui apresiasi masyarakatnya sendiri. Dengan dukungan pasar lokal yang kuat, para desainer Medan akan memiliki ruang lebih luas untuk berkembang dan meningkatkan daya saing hingga ke tingkat global.

"Kota Medan harus bisa menjadi raja untuk kotanya sendiri," tegasnya.

Ia berharap MFCF 2026 tidak hanya menjadi ajang pertunjukan busana, tetapi juga mampu membuka peluang ekonomi baru bagi para desainer, pengrajin, pelaku UMKM, serta seluruh ekosistem industri kreatif di Kota Medan.

Delapan Desainer Lokal dan Dua Desainer Nasional Meriahkan MFCF 2026

Sementara itu, Ketua Pelaksana MFCF 2026 yang juga Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, M. Odi Anggia Batubara, menjelaskan bahwa penyelenggaraan festival tahun ini melibatkan delapan desainer lokal dan dua desainer nasional.

Mengusung tema "Ulos in Innovation", festival ini dirancang untuk mempertemukan kekayaan tradisi dengan gagasan kreatif kontemporer, sehingga kain ulos dapat terus berkembang dan semakin dikenal oleh berbagai kalangan, termasuk generasi muda.

Selama enam hari penyelenggaraan, masyarakat akan disuguhkan beragam agenda menarik, mulai dari peragaan busana, talkshow seputar ulos dan kriya, kompetisi fashion show anak dan remaja, hingga pertunjukan musik.

Salah satu agenda istimewa dalam rangkaian kegiatan tersebut adalah peringatan Hari Ulos yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Oktober 2026.

Pembukaan MFCF 2026 turut dihadiri Ketua Dekranasda Kota Medan Ny. Airin Rico Waas, Pj Sekda Kota Medan Erfin Fachrurrazi, serta Pj Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Medan Ny. Fahriatun Nisa Erfin Fachrurrazi.

Prosesi pembukaan ditandai dengan pemukulan taganing Batak, menghadirkan nuansa budaya yang semakin mempertegas identitas lokal sebagai ruh utama penyelenggaraan festival.

Melalui MFCF 2026, Pemko Medan berharap lahir semakin banyak inovasi fashion yang berpijak pada kekayaan budaya Nusantara. Tidak hanya menjaga eksistensi ulos sebagai warisan budaya, tetapi juga menjadikannya produk kreatif unggulan yang mampu memperluas akses pasar, meningkatkan kesejahteraan pengrajin, dan membawa nama Kota Medan semakin dikenal di panggung fashion internasional.(ATN)

Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat mengikuti rapat koordinasi secara daring bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Selasa (13/10/2026).

Dalam rapat tersebut, Rico Waas didampingi Kepala BP3KP Sumatera II Rizaldi Andi Atjo, Pj Sekda Kota Medan Erfin Fachrurrazi, serta Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan John Ester Lase,Kepala Dinas SDABMBK Khairul Azmi dan Asisten Perekonomian dan pembangunan Citra Effendi Capah.

Rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan percepatan pelaksanaan program BSPS, mulai dari pemenuhan dan verifikasi calon penerima bantuan, penyelesaian administrasi, hingga pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan.

Rico Waas mengungkapkan, Pemko Medan memberikan perhatian serius terhadap sejumlah kendala teknis, khususnya terkait pemenuhan calon penerima bantuan serta penggantian data masyarakat yang belum memenuhi persyaratan.

Menurutnya, persoalan tersebut harus segera dituntaskan melalui koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah, balai, satuan kerja terkait, serta seluruh jajaran aparatur kewilayahan.

"Kami akan mendukung agar seluruh pekerjaan bisa diselesaikan pada akhir tahun ini. Kami juga akan berkoordinasi dengan balai, satker, untuk mempercepat prosesnya," ujar Rico Waas.

Untuk memastikan target tersebut terealisasi, orang nomor satu di Pemko Medan itu menginstruksikan Dinas Perkimcikataru bersama seluruh camat dan lurah agar berperan aktif dalam mempercepat proses validasi data, sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan fisik di wilayah masing-masing.

Rico Waas menekankan bahwa sinergi seluruh pihak menjadi kunci agar program bantuan perumahan tersebut tidak hanya selesai sesuai jadwal, tetapi juga benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

Alokasi Meningkat Signifikan

Pada tahun 2026, Kota Medan memperoleh alokasi program BSPS sebanyak 898 unit rumah. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 yang hanya mencapai 187 unit.

Peningkatan alokasi ini menjadi momentum penting bagi Pemko Medan untuk memperluas jangkauan program peningkatan kualitas hunian masyarakat, sekaligus memperkuat upaya penyediaan rumah yang lebih layak bagi warga.

Keberhasilan merealisasikan seluruh target pada tahun ini juga diharapkan dapat membuka peluang bagi Kota Medan untuk memperoleh alokasi bantuan yang lebih besar pada tahun berikutnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait dalam arahannya meminta pemerintah daerah bergerak cepat menuntaskan seluruh tahapan pelaksanaan program BSPS, mulai dari verifikasi calon penerima, penetapan Surat Keputusan (SK), pencairan dana, hingga pengerjaan fisik.

Maruarar juga menekankan pentingnya ketepatan data penerima bantuan. Calon penerima yang tidak memenuhi persyaratan harus segera diganti agar proses pelaksanaan tidak terhambat dan bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran.

Melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, program BSPS diharapkan dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Bagi Pemko Medan, percepatan program bedah rumah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, sejalan dengan semangat Medan untuk Semua. (ATN)

Karena hal ini menjadi cermin dan citra institusi di mata publik.

Pesan inilah yang disampaikan Dr. Muhammad Anggia Muchtar, S.T., MM.IT selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Infrastruktur, dan Bisnis USU pada Senin (12/10/2026).

Dia mengatakan hal itu di sela-sela Apel Gabungan Petugas Keamanan yang mengusung tema "Peranan Petugas Security sebagai Wajah Institusi" di lingkungan USU.

Anggia mengapresiasi seluruh petugas keamanan yang sudah bertugas memberi kenyamanan di lingkungan kampus.

Menurutnya, perkembangan USU saat ini perlu diimbangi dengan sistem keamanan yang baik serta SDM (sumber daya manusia) yang berintegritas dan profesional.

Kini, jelasnya pula, USU punya 252 orang petugas sekuriti, 36 orang diantaranya PNS (pegawai negeri sipil), 84 tenaga non-PNS sedangkan 132 orang lainnya tenaga alih daya.

Dari jumlah ini, urai Anggia, sebanyak 137 petugas berada dalam koordinasi Direktorat Pengelolaan Infrastruktur Akademik, dan 115 orang lainnya bertugas di fakultas dan unit terkait.

Anggia berharap agar petugas keamanan senantiasa memegang 3 prinsip dasar yaitu tegas menjaga, ramah melayani dan tulus melindungi.***

Terlebih memasuki musim penghujan saat ini, BMKG (Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika) mengingatkan agar warga Sumatera Utara (Sumut) khususnya di kawasan Sibolga mengantisipasi cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi.

Mengantisipasi hal ini, Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik pada Senin (12/10/2026) melihat dari dekat sedimentasi dan tumpukan material bebatuan di kawasan hulu Sungai Aek Doras.

Wali Kota menjelaskan, penanganan Sungai Aek Doras kini sedang berlangsung secara bertahap dari wilayah hilir hingga ke hulu.

Namun, kata Wali kota, masih ditemukan tumpukan material bebatuan dan sedimentasi yang cukup tinggi di kawasan hulu Sungai Aek Doras.

Akibatnya, katanya, hal ini menyebabkan alur sungai menyempit dan mengalami pendangkalan dasar sungai.

Tak pelak lagi, kondisi ini berpotensi menghambat aliran air, terlebih saat debit air sungai meningkat akibat intensitas curah hujan yang tinggi atas saat hujan deras.

Orang nomor satu di Sibolga ini mengkhawatirkan air sungai terancam meluap hingga tumpah ke bahu dan badan jalan yang bisa menyebabkan bahaya terhadap masyarakat yang bermukim di sekitar bantaran sungai maupun pengguna jalan.

Wali Kota pun langsung menginstruksikan Dinas PUPR Kota Sibolga untuk mengkaji langsung langkah penanganan teknisnya, termasuk kemungkinan penggeseran atau pengerukan material bebatuan sehingga aliran air lancar dan risiko luapan sungai bisa diminimalisir.***

Pendataan ini dilakukan BRIPKA Swandi pada Senin 12 0ktober 2026.

Kapolsek Siantar Selatan, IPTU Suhaira Marbun SH mengatakan kegiatan itu di Jalan Sarinembah, Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar.

Dalam kegiatan ini, kata Kapolsek Siantar Selatan, Bhabinkamtibmas menyampaikan pesan-pesan kamtibmas maupun imbauan untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas di lingkungan masing masing.

Kemudian, lanjut Kapolsek Siantar Selatan, jika melihat sesuatu yang mencurigakan, warga diminta agar menghubungi layanan polisi Call Center 110 terlebih apabila mengetahui maupun menemukan adanya gangguan Kamtibmas atau tindak pidana.***

Petugas yang hadir di lokasi Jalan Intertib, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Timur, langsung membantu dan membawa pria tersebut ke Rumah Sakit Imelda untuk mendapatkan penanganan medis.

Kapolsek Medan Timur, Kompol Raymond Godfried Mulatua Hutagalung, S.H., yang dikutip dari Facebook @Plrstabes Medan pada Selasa 13 Oktober 2026 menyampaikan kehadiran Polri bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga memberikan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Polri, kata Kapolsek Medan Timur, hadir tak cuma untuk menjaga, tetapi juga untuk peduli dan menolong.

Dia mengimbau agar warga Kota Medan tak ragu menghubungi Call Center 110 apabila membutuhkan bantuan kepolisian atau ingin melaporkan gangguan kamtibmas.

Layanan ini, katanya, merupakan bentuk komitmen Polri untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat.***

Pria itu diciduk polisi atas laporan dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

Penangkapan terduga pelaku dilakukan setelah polisi menerima laporan pengaduan dari ayah kandung korban.

IPTU Dian A.P., S.H., Kasat Reskrim Polres Tapanuli Tengah yang dikutip dari Facebook @Polres Tapanuli Tengah pada Selasa 13 Oktober 2026 membenarkan penangkapan itu.

Dia menjelaskan penangkapan ini berdasarkan Laporan pengaduan tertanggal 7 Oktober silam.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, jelas Kasat Reskrim, aksi keji ini menimpa korbannya berinisial RM (13) sejak korban duduk di kelas 5 SD tahun 2024 hingga September 2026.

Sekadar diketahui, orang tua korban RM sudah bercerai, dan sang ayah, IP (38) sudah menikah lagi.

Sementara itu, ibu kandung korban menderita depresi dan sering memeriksakan kesehatannya di Kota Pematangsiantar.

Karena kondisi keluarga inilah, korban RM dititipkan dan sejak saat itu tinggal di rumah nenek serta kakek tirinya (tersangka AS, suami kedua nenek korban) di Kecamatan Badiri sejak masih duduk di kelas 1 SD.

Menurut polisi, dalam aksinya, pelaku melakoninya secara berulang selama dua tahun terakhir.

Polisi menjelaskan tersangka memanfaatkan situasi rumah yang sepi, terutama saat ibu dan nenek korban sedang pergi ke Pematangsiantar untuk berobat.

Kasus ini terkuak usai korban RM merasa ketakutan dan menolak tinggal di rumah itu.

Korban nekat membongkar kelakuan kakek tirinya itu ke ayah kandungnya, IP.

Tak terima peristiwa ini menimpa putri kandungnya, IP mengadukan kejadian itu ke Mapolres Tapanuli Tengah.

Polisi selanjutnya menangkap terduga pelaku pada Jumat (9/10/2026) tanpa perlawanan.

Atas perbuatannya, kini terduga pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Tapanuli Tengah dan terancam pasal Undang-Undang Perlindungan Anak.***

RDP yang berlangsung di ruang Komisi III DPRD Langkat tersebut menghadirkan Manager PLN ULP Tanjung Pura dan Manager PLN ULP Stabat, serta Camat Hinai, Kepala Desa Muka Paya, dan Kepala Desa Pematang Cengal. Pertemuan ini digelar sebagai tindak lanjut atas keluhan masyarakat yang selama ini merasakan dampak pemadaman listrik berulang, bahkan dilaporkan dapat terjadi hingga tiga kali dalam sehari.

Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Langkat, Drs. Pimanta Ginting, didampingi Sekretaris Komisi III Rahmad Rinaldi, S.E., M.Pd., bersama sejumlah anggota Komisi III DPRD Langkat.

Dalam forum tersebut, PERMADA menyampaikan sejumlah aspirasi dan keluhan masyarakat terkait kualitas pelayanan kelistrikan yang dinilai masih perlu mendapat perhatian serius dari pihak PLN.

Koordinator Nasional PERMADA, Ariswan, menjelaskan bahwa persoalan ini bermula dari banyaknya laporan masyarakat Desa Pematang Cengal mengenai pemadaman listrik yang terjadi berulang kali. Kondisi tersebut mendorong PERMADA menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Kantor PLN ULP Tanjung Pura sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelayanan publik.

Namun, menurut Ariswan, persoalan tersebut belum sepenuhnya teratasi. Ia mengungkapkan, setelah aksi berlangsung pada siang hari, pemadaman listrik kembali terjadi pada malam harinya.

Situasi itu kemudian mendorong PERMADA meminta DPRD Langkat memfasilitasi RDP agar keluhan masyarakat dapat dibahas secara terbuka bersama pihak PLN dan unsur pemerintahan setempat.

Ariswan menegaskan bahwa listrik merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang berpengaruh langsung terhadap aktivitas rumah tangga, pendidikan, usaha kecil, hingga pelayanan sosial. Karena itu, persoalan pemadaman berulang tidak semestinya hanya dijawab dengan penjelasan, tetapi harus diikuti langkah perbaikan yang nyata dan terukur.

Dalam RDP tersebut, Ariswan juga meminta Komisi III DPRD Langkat mengeluarkan rekomendasi kepada PLN UID Sumatera Utara agar mengevaluasi Manager PLN ULP Tanjung Pura, termasuk mempertimbangkan pergantian jabatan apabila hasil evaluasi menunjukkan hal tersebut diperlukan.

Permintaan itu disampaikan menyusul sorotan PERMADA terhadap penanganan gangguan listrik di wilayah yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Ariswan menyebut bahwa setelah aksi PERMADA digelar pada 11 September lalu, aliran listrik pada lokasi yang menjadi sorotan disebut dialihkan ke wilayah pelayanan PLN ULP Gebang.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapatkan penjelasan dari pihak PLN agar masyarakat mengetahui alasan teknis di balik perubahan penanganan jaringan serta memastikan langkah yang diambil benar-benar memberikan perbaikan terhadap kualitas pasokan listrik.

Keluhan juga disampaikan Sri Astuti, warga Desa Pematang Cengal yang merupakan Wakil Koordinator Bidang Sekretariat PERMADA. Ia mengungkapkan bahwa pemadaman berulang dan dugaan lemahnya tegangan listrik telah menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi peralatan elektronik miliknya.

Sri Astuti menyebut sejumlah peralatan elektronik mulai mengalami gangguan dan pernah diperbaiki, tetapi hasilnya belum maksimal. Ia menduga kondisi tersebut berkaitan dengan kualitas tegangan listrik yang diterima, meskipun penyebab kerusakan perangkat elektronik itu masih memerlukan pemeriksaan teknis lebih lanjut.

Ariswan menambahkan bahwa dirinya pernah berkomunikasi dengan petugas terkait persoalan tersebut. Namun, menurut keterangannya dalam RDP, nomor WhatsApp Ariswan kemudian diblokir oleh petugas yang bersangkutan.

Keluhan itu menjadi salah satu catatan penting dalam pembahasan mengenai komunikasi dan respons pelayanan kepada masyarakat. Bagi PERMADA, saluran pengaduan yang terbuka dan responsif merupakan bagian penting dari pelayanan publik, terlebih ketika persoalan yang disampaikan berkaitan dengan kebutuhan dasar warga.

Sementara itu, Sekretaris Nasional PERMADA, Andrean, menyampaikan bahwa masyarakat Desa Muka Paya, Kecamatan Hinai, juga menghadapi persoalan serupa.

Ia menjelaskan bahwa pemadaman listrik di desa tersebut masih kerap terjadi. Beberapa bulan sebelumnya, sebuah transformator atau trafo listrik dilaporkan terbakar dan telah diperbaiki oleh pihak PLN. Namun, menurut Andrean, setelah perbaikan dilakukan, keluhan mengenai pemadaman berulang dan dugaan lemahnya tegangan listrik masih muncul.

Andrean meminta agar kondisi jaringan kelistrikan di Desa Muka Paya diperiksa secara menyeluruh, sehingga perbaikan tidak hanya menyelesaikan gangguan pada satu titik, tetapi juga memastikan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Manager PLN ULP Tanjung Pura menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kelistrikan di wilayah kerja PLN ULP Tanjung Pura.

Dalam penjelasannya, Manager PLN ULP Tanjung Pura menyebut bahwa frekuensi pemadaman mengalami penurunan. Jika sebelumnya pemadaman dilaporkan dapat terjadi hingga tiga kali dalam sehari, pada Oktober 2026 hingga pelaksanaan RDP ini, pemadaman disebut baru tercatat sebanyak empat kali.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu ditindaklanjuti melalui pemantauan bersama, mengingat masyarakat masih menyampaikan keluhan mengenai gangguan pasokan listrik. Kejelasan mengenai wilayah terdampak, penyebab gangguan, durasi pemadaman, serta langkah teknis yang dilakukan PLN dinilai penting agar perkembangan perbaikan dapat diketahui secara objektif.

Ketua Komisi III DPRD Langkat, Drs. Pimanta Ginting, menegaskan bahwa persoalan kelistrikan harus segera ditangani karena listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang menunjang berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari.

Menurut Pimanta, masyarakat tidak boleh terus-menerus menanggung dampak dari persoalan pelayanan kelistrikan yang berlarut-larut. Ia meminta agar pihak PLN tidak berhenti pada penyampaian penjelasan, tetapi segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi penyebab pemadaman.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan hingga gangguan yang dikeluhkan masyarakat dapat diminimalkan dan, apabila memungkinkan secara teknis, tidak lagi terjadi pada wilayah terdampak.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian persoalan listrik di Desa Pematang Cengal dan Desa Muka Paya membutuhkan tindak lanjut yang jelas dari pihak PLN, bukan sekadar komitmen dalam forum rapat.

RDP ini menjadi momentum bagi DPRD Langkat, PERMADA, pemerintah kecamatan dan desa, serta pihak PLN untuk menyamakan persepsi mengenai persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus mendorong penyelesaian yang lebih konkret.

PERMADA berharap hasil pertemuan tersebut tidak berhenti sebagai catatan rapat. Organisasi itu mendorong adanya pemeriksaan teknis terhadap jaringan dan tegangan listrik, evaluasi terhadap penanganan pengaduan masyarakat, serta penyampaian perkembangan perbaikan secara terbuka kepada warga.

Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa keluhan mereka ditangani secara serius. Sebab, pemadaman listrik yang berulang bukan hanya mengganggu kenyamanan rumah tangga, melainkan juga berpotensi menghambat kegiatan ekonomi, merusak peralatan elektronik, serta mengganggu aktivitas masyarakat yang bergantung pada pasokan listrik.

Kini, perhatian tertuju pada langkah nyata PLN setelah RDP bersama Komisi III DPRD Langkat. Komitmen pembenahan yang telah disampaikan perlu dibuktikan melalui peningkatan keandalan jaringan, respons pengaduan yang lebih baik, dan berkurangnya gangguan listrik di wilayah yang dikeluhkan warga.

Bagi masyarakat Desa Pematang Cengal dan Desa Muka Paya, harapan utamanya sederhana, yakni memperoleh pelayanan listrik yang stabil, aman, dan dapat diandalkan tanpa harus terus menghadapi pemadaman berulang..(red)

Melalui Tim LIBAS (Langkah Inisiatif Brantas Aksi Street Crime), Polres Binjai menggagalkan rencana tawuran antargeng motor dan mengamankan sembilan remaja beserta sejumlah barang bukti, Minggu (11/10/2026) dini hari.

Pengungkapan tersebut berawal sekitar pukul 02.00 WIB, saat Tim LIBAS yang dipimpin IPDA Novriko Sijabat, S.H., M.H., melaksanakan patroli street crime untuk mengantisipasi tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), aksi geng motor, serta kejahatan jalanan lainnya.

Saat melaksanakan mobile system, petugas menerima informasi dari masyarakat mengenai sekumpulan geng motor Vicious Student vs STM All Best yang diduga hendak melakukan tawuran.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim LIBAS bergerak cepat ke Jalan Sibolga, Kecamatan Binjai Selatan, dan benar saja Tim menemukan sekelompok anak muda yang sedang berkumpul.

Mengetahui kedatangan petugas, kelompok tersebut sempat berhamburan untuk melarikan diri. Namun, berkat kesigapan Tim LIBAS, sembilan remaja berhasil diamankan dengan inisial RA (17), MA (15), DRS (13), MA (16), MAP (17), HA (16), AG (16), DS (16) dan SK (16).

Dari lokasi, petugas turut menyita barang bukti berupa dua bilah senjata tajam berupa sabit, dua senjata tajam jenis celurit, satu ketapel, satu pistol mainan, satu unit sepeda motor Honda Vario bernomor polisi BK 2043 RBH, serta 10 unit telepon genggam.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kesembilan remaja tersebut mengaku hendak melakukan tawuran di Jalan T. Imam Bonjol, Kecamatan Binjai Kota.

Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Hotdiatur Purba, S.Tr.K., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti perkara tersebut sesuai prosedur hukum, sekaligus terus meningkatkan upaya pencegahan aksi kejahatan jalanan yang dapat membahayakan masyarakat," pungkasnya

Kapolres Binjai juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dan mengawasi pergaulan anak-anak, khususnya remaja yang masih berstatus pelajar.

"Peran orang tua sangat penting dalam mengawasi pergaulan anak-anak. Jangan sampai masa depan mereka rusak akibat terlibat aksi kriminalitas. Mari bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dan segera laporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya indikasi tindak kejahatan," tegas Kapolres Binjai.

Melalui patroli rutin dan respons cepat terhadap informasi masyarakat, Polres Binjai berkomitmen mencegah aksi tawuran, menekan kejahatan jalanan, serta menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif bagi seluruh warga Kota Binjai, tutup AKBP Bimo Moernanda.( Oji )

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Aula Lantai III Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan tersebut turut dihadiri langsung Kepala Dinas Damkarmat Kota Medan, Wandro Abadi Agnellus Malau, S.STP., bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan DPKP Kota Medan, Ny. Defy Wandro Malau.

Pengajian yang diikuti jajaran pegawai Damkarmat serta anggota Dharma Wanita Persatuan ini menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai spiritual, membangun kebersamaan, serta menumbuhkan suasana kerja yang harmonis dan penuh kekeluargaan.

Selain sebagai wadah pembinaan rohani, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat hubungan silaturahmi antara pegawai dan keluarga besar Dharma Wanita Persatuan, sehingga tercipta sinergi positif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di lingkungan Dinas Damkarmat Kota Medan.

Melalui kegiatan keagamaan tersebut, diharapkan seluruh jajaran Damkarmat senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keikhlasan, kedisiplinan, kepedulian, dan tanggung jawab, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun saat menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Kebersamaan yang terbangun melalui pengajian ini juga diharapkan semakin memperkuat semangat pengabdian seluruh personel Damkarmat dalam memberikan pelayanan yang profesional, humanis, dan responsif, khususnya dalam menjalankan tugas pemadaman kebakaran serta penyelamatan masyarakat.

Kegiatan ini sekaligus mencerminkan komitmen Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan untuk terus membangun sumber daya manusia yang tidak hanya tangguh dan profesional dalam menjalankan tugas, tetapi juga memiliki landasan moral dan spiritual yang kuat, sejalan dengan semangat Medan Untuk Semua.(ATN)

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani, melalui keputusan Nomor 204 Tahun 2026 menetapkan Deli Serdang meraih predikat sangat baik. Nilai yang dicapai bahkan lebih tinggi dibandingkan nilai Provinsi Sumatera Utara yang mencapai 82,038 pada 2026.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang, Rio Laka Dewa mengatakan hasil penilaian menempatkan Deli Serdang di urutan ke-61 dari Kabupaten se-Indonesia. Capaian ini menjadi pengakuan pemerintah pusat atas upaya Pemkab Deli Serdang meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan percepatan pelaksanaan berusaha.

Kemudahan berusaha melalui pelayanan Cepat, Transparan, dan Mudah (CTM), yang menjadi salah satu fokus pemerintahan Bupati Asri Ludin Tambunan dan Wakil Bupati Lom Lom Suwondo, akan terus ditingkatkan.

"Kemarin kami baru menerima sertifikat atas capaian tersebut. Tentunya penghargaan ini menjadi semangat dan motivasi tambahan bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Deli Serdang," ujarnya, Selasa (13/10/2026).

Rio menegaskan, perbaikan pelayanan akan terus dilakukan agar masyarakat dan pelaku usaha memperoleh layanan yang semakin baik. Upaya ini juga diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

"Peningkatan kualitas pelayanan tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan Deli Serdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan," pungkasnya. ( Drt)

Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) PPID di Aula Cadika Pramuka, Lubuk Pakam, Selasa (13/10/2026).

Lom Lom menegaskan, keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat sekaligus bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Karena itu, pelayanan informasi tidak boleh sekadar menjadi kewajiban administratif, tetapi harus mampu membangun kepercayaan masyarakat.

"Setiap permohonan informasi harus dilayani sesuai prosedur dan batas waktu yang berlaku, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan," tegasnya.

Ia juga meminta PPID Utama dan PPID Pelaksana memperkuat koordinasi, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta memastikan informasi dan dokumen daerah dikelola secara sistematis, akurat, dan diperbarui secara berkala.

Selain itu, Lom Lom menekankan pentingnya membedakan layanan permohonan informasi publik melalui PPID dengan pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR!.

Berdasarkan laporan PPID Utama Deli Serdang, sepanjang 2025 tercatat 178 permohonan informasi publik, terdiri atas 145 permohonan langsung dan 33 permohonan daring. Seluruh permohonan telah diteruskan kepada PPID terkait untuk ditindaklanjuti. Pada tahun yang sama, tidak tercatat keberatan dari pemohon informasi publik, dan Deli Serdang meraih predikat Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Abdul Haris, yang hadir sebagai narasumber, turut menekankan pentingnya pemahaman regulasi keterbukaan informasi, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026. Ia mengingatkan bahwa informasi publik pada prinsipnya dapat diakses masyarakat, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan informasi membutuhkan keterlibatan seluruh PPID Pelaksana, bukan hanya PPID Utama, serta harus tetap memperhatikan perlindungan data pribadi. (;Drt)

Hal itu terlihat dari banyaknya karangan bunga ucapan selamat dan sukses yang dikirimkan oleh berbagai pihak, mulai dari kalangan kepolisian, insan media, hingga sejumlah elemen masyarakat sebagai bentuk apresiasi atas amanah jabatan yang baru.

Salah satu ucapan apresiasi datang dari Dudi Efni Pasaribu, selaku Kepala Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (Kabid OKK) GRIB Jaya DPC Kota Medan.

Ia menyampaikan ucapan selamat kepada AKP Ruspian atas kepercayaan yang diberikan untuk mengemban tugas sebagai Kasat Narkoba Polres Langkat.

" Jabatan baru yang diemban AKP Ruspian bukan sekadar sebuah pencapaian dalam perjalanan karier, tetapi juga amanah besar yang membutuhkan tanggung jawab, integritas, serta komitmen dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri, " Kata Dudi Efni.

Dudi mengungkapkan, kedekatannya dengan AKP Ruspian telah terjalin sejak keduanya pernah bertugas di lingkungan Polrestabes Medan, khususnya dalam satuan yang sama. Meski kini berada dalam tugas dan jabatan yang berbeda, hubungan baik serta komunikasi di antara keduanya tetap terjaga hingga saat ini.

Menurutnya, hubungan yang terjalin selama bertugas menjadi salah satu hal berharga yang patut dipertahankan, terlebih di tengah kesibukan dan tanggung jawab masing-masing.

"Bagi saya, hubungan baik itu tidak berhenti hanya karena kita sudah berbeda tempat tugas atau jabatan. Silaturahmi harus tetap dijaga. Saya mengenal Pak Ruspian sebagai sosok yang ramah, dan saya berharap beliau semakin sukses dalam mengemban amanah barunya," ujar Dudi.

Ia juga mengapresiasi sambutan hangat AKP Ruspian saat dirinya bersama sejumlah pengurus GRIB Jaya DPC Kota Medan datang untuk menyampaikan ucapan selamat secara langsung.

Menurut Dudi, sikap ramah, senyum, serta tata krama yang ditunjukkan AKP Ruspian merupakan hal sederhana, tetapi memiliki makna besar dalam membangun hubungan baik dengan sesama.

"Luar biasa, sambutan hangat dari Pak Ruspian. Meski sekarang beliau sudah menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Langkat, sikapnya tetap rendah hati, menyambut kami dengan senyuman, serta tutur kata yang sopan dan santun. Beliau juga menyampaikan terima kasih atas doa, dukungan, dan apresiasi yang kami berikan," ungkap Dudi.

Ia berharap, di bawah kepemimpinan AKP Ruspian, Satresnarkoba Polres Langkat semakin optimal dalam menjalankan tugas, khususnya dalam upaya memberantas peredaran narkoba serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Harapan kita tentu yang terbaik. Semoga Pak Ruspian selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam menjalankan tugas. Semoga beliau dapat terus mengayomi masyarakat, bekerja dengan hati, serta memberikan kontribusi nyata dalam memerangi peredaran narkoba, khususnya di wilayah hukum Polres Langkat," tambahnya.

Kehadiran Dudi dalam kesempatan tersebut turut didampingi Wakil Ketua GRIB Jaya DPC Kota Medan, Pablo Siagian, serta pengurus GRIB Jaya DPC Kota Medan, Amri.

Selain menyampaikan ucapan selamat, kunjungan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi dan menjaga hubungan baik yang telah terjalin selama ini.

Di sisi lain, banyaknya karangan bunga ucapan selamat yang menghiasi lokasi kegiatan turut menjadi perhatian. Dudi menyebutkan, sebagian karangan bunga tersebut dipesan melalui Dudi Florist, usaha yang dikelolanya.

Menurutnya, kepercayaan pelanggan dari berbagai kalangan menjadi motivasi tersendiri untuk terus memberikan pelayanan terbaik.

"Bagi kami, setiap karangan bunga bukan hanya rangkaian bunga dan ucapan, tetapi juga bentuk perhatian, doa, serta harapan baik dari seseorang kepada orang lain. Kami tentu berusaha memberikan pelayanan terbaik agar setiap pesan yang disampaikan melalui karangan bunga dapat menjadi kenangan yang berkesan," tuturnya.

Dudi berharap, momentum pergantian jabatan ini tidak hanya menjadi seremoni pergantian tugas, tetapi juga membawa semangat baru dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Selamat bertugas kepada AKP Ruspian. Semoga amanah dalam jabatan baru ini membawa banyak kebaikan, semakin dekat dengan masyarakat, dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas. Yang terpenting, tetap menjadi pribadi yang rendah hati dan menjaga hubungan baik dengan siapa pun," pungkasnya. (Dam)

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas SDABMBK Kota Medan, Gema Halelu Isa, serta turut melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Pelaksanaan Bimtek dan Sosialisasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, khususnya dalam menyelaraskan sistem pengelolaan data agar lebih terstruktur, terpadu, dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan daerah.

Melalui kolaborasi bersama Diskominfo Kota Medan, kegiatan ini juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur dalam pengelolaan data sektoral, sekaligus mendorong keseragaman standar data di masing-masing OPD.

Sekretaris Dinas SDABMBK, Gema Halelu Isa, menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah dalam mendukung implementasi Medan Satu Data sebagai bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan yang semakin modern dan berbasis teknologi informasi.

Integrasi data yang baik diharapkan mampu meminimalkan tumpang tindih informasi, meningkatkan efisiensi koordinasi, serta menghadirkan basis data yang dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan secara tepat dan terukur.

Melalui kegiatan ini, Dinas SDABMBK Kota Medan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan ekosistem data Pemerintah Kota Medan, sejalan dengan semangat mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan terbangunnya keselarasan pengelolaan data antar-OPD, implementasi Medan Satu Data diharapkan tidak hanya menjadi instrumen administrasi pemerintahan, tetapi juga fondasi penting dalam menghadirkan pembangunan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan demi terwujudnya visi "Medan Untuk Semua".(ATN)

Upaya ini ditegaskan Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan saat membuka Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) 2026 yang diselenggarakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Selasa (13/10/2026).

Bupati meminta materi yang diperoleh peserta diteruskan melalui pelatihan internal (in-house training) dan diterapkan di lingkungan kerja maupun masyarakat. Dengan demikian, pengetahuan mengenai langkah penyelamatan diri dan mitigasi bencana dapat menjangkau lebih banyak orang.

"Jangan sampai pengetahuan tentang bencana hanya dimiliki oleh peserta yang hadir hari ini. Materi yang diperoleh harus diteruskan agar masyarakat mengetahui langkah yang perlu dilakukan ketika bencana terjadi," tegasnya.

Menurutnya, kesiapsiagaan merupakan bagian penting dari upaya melindungi masyarakat dari risiko bencana. Pembangunan daerah, kata dia, tidak cukup hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus memperhatikan aspek keselamatan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana.

Ia menambahkan, pengalaman penanganan bencana yang melanda Deli Serdang pada akhir 2025 menjadi pengingat bahwa upaya mitigasi harus terus diperkuat.

"Kemarin kami mendapatkan alat deteksi dini WRC kemudian bersama BMKG juga telah menyinkronkan alat early warning system (EWS) yang dimiliki Pemkab dalam penanggulangan banjir. Alat ini sangat penting sebagai langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak bencana dan mencegah jatuhnya korban jiwa," tambahnya.

Untuk memperluas jangkauan edukasi, Bupati meminta sinergi serta koordinasi dengan unsur TNI dan Polri serta perangkat daerah terkait agar pengetahuan yang disampaikan dalam Sekolah Lapang Gempabumi dapat diteruskan ke berbagai wilayah di Deli Serdang.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Geofisika BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, diwakili Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I, Hendro Nugroho mengatakan, Sekolah Lapang Gempabumi 2026 diselenggarakan BMKG untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi ancaman gempa bumi. Kegiatan ini juga menjadi ruang kolaborasi pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana, khususnya di Sumatera Utara yang memiliki aktivitas seismik cukup tinggi.

"Kolaborasi dan kesiapsiagaan bersama dalam mengurangi risiko bencana gempa bumi sangat penting sebagai bagian mitigasi sehingga risiko bencana dapat diminimalkan dan keselamatan warga semakin terlindungi," ucapnya. ( BRT)

Rapat yang berlangsung di Kantor Camat Medan Baru tersebut dipimpin Camat Medan Baru, Frans S.R.H. Siahaan, S.STP., M.SP., didampingi Sekretaris Camat serta Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan TBC sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan program CKG agar semakin dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dalam upaya penanganan TBC, peningkatan kesadaran masyarakat menjadi salah satu aspek penting, terutama terkait pentingnya mengenali gejala, melakukan pemeriksaan sejak dini, serta mengikuti penanganan medis sesuai anjuran tenaga kesehatan.

Sementara itu, melalui program CKG, masyarakat diharapkan semakin terdorong untuk memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala sebagai bagian dari upaya deteksi dini dan pencegahan penyakit.

Melalui rapat koordinasi ini, Kecamatan Medan Baru dan UPT Puskesmas Padang Bulan diharapkan dapat terus memperkuat kolaborasi, meningkatkan edukasi kesehatan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai program kesehatan yang dijalankan pemerintah.

Sinergi tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sadar kesehatan, meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, serta mendukung terciptanya lingkungan masyarakat yang sehat dan produktif di wilayah Kecamatan Medan Baru.(ATN)

Rombongan UINSU Medan dipimpin langsung oleh Rektor UINSU Medan, Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag. Hadir mendampingi Rektor dalam agenda penting ini di antaranya Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Prof. Dr. Katimin, MA, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), Prof. Dr. Syafruddin Syam, M.Ag, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Dr. Zulham, S.H.I., M.Hum, serta Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, Yunni Salma, S.Ag., M.M.

Kedatangan rombongan pimpinan UINSU Medan disambut hangat dan penuh keakraban oleh Wakapolrestabes Medan, AKBP Rudy Silaen, S.H., S.I.K., M.I.Kom. beserta jajaran Pejabat Utama (PJU) Polrestabes Medan. Pertemuan tersebut berlangsung penuh kekeluargaan dengan fokus utama memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta pembinaan karakter generasi muda di lingkungan UINSU Medan.

Dalam audiensi tersebut, Rektor UINSU Medan, Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag., menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas sambutan hangat dari jajaran Polrestabes Medan. Rektor menegaskan pentingnya kolaborasi yang erat antara institusi pendidikan tinggi Islam dan aparat penegak hukum guna menciptakan kondusivitas iklim akademik.

Silaturahmi dan audiensi hari ini merupakan komitmen nyata UINSU Medan untuk memperkuat sinergi dengan institusi kepolisian, khususnya Polrestabes Medan. Sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam negeri terbesar di Sumatera Utara dengan puluhan ribu mahasiswa, UINSU Medan membutuhkan dukungan serta pengayoman agar iklim perkuliahan senantiasa berjalan aman, nyaman, dan kondusif," ujar Prof. Nurhayati.

Selain mempererat tali silaturahmi, kunjungan ini juga memetakan langkah-langkah preventif dalam membentengi mahasiswa UINSU Medan dari berbagai potensi ancaman sosial dan tindak pidana. Rektor menekankan pentingnya peran aktif kepolisian dalam memberikan edukasi hukum serta pencegahan terhadap isu-isu krusial.

Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian bersama antara lain pencegahan penyalahgunaan narkoba, kekerasan seksual, premanisme, bahaya judi online, penanggulangan aksi geng motor, pencegahan paham radikalisme, hingga literasi digital untuk menangkal penyebaran berita bohong (hoax) dan kejahatan siber di kalangan mahasiswa UINSU Medan.

"Kami berharap Polrestabes Medan dapat terus menjadi mitra strategis UINSU Medan, tidak hanya dalam aspek pengamanan wilayah sekitar kampus, tetapi juga dalam memberikan edukasi hukum dan pembinaan moral bagi para mahasiswa UINSU Medan agar mereka tidak terjerumus pada tindakan melanggar hukum," tambah Rektor.

Sementara itu, Wakapolrestabes Medan, AKBP Rudy Silaen, S.H., S.I.K., M.I.Kom., menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif pimpinan UINSU Medan beserta jajaran yang terus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi aktif dengan pihak kepolisian. AKBP Rudy Silaen menegaskan bahwa Polrestabes Medan selalu siap memberikan dukungan penuh dalam mengawal keamanan di seluruh wilayah hukum Kota Medan, khususnya di kawasan kampus pendidikan.

"Kami menyambut hangat kedatangan Ibu Rektor dan jajaran UINSU Medan. Polrestabes Medan berkomitmen untuk selalu hadir memberikan rasa aman dan mendukung terciptanya suasana kondusif di lingkungan pendidikan. Mahasiswa adalah aset berharga bangsa dan calon pimpinan masa depan, sehingga sudah menjadi tugas kita bersama untuk menjaga dan membimbing mereka," tegas AKBP Rudy Silaen.

Wakapolrestabes Medan juga menyambut positif berbagai rencana kerja sama konkret yang dipaparkan, seperti penyelenggaraan program Police Goes to Campus, sosialisasi kesadaran tertib lalu lintas, hingga dialog kebangsaan dan edukasi bahaya narkoba secara berkala di lingkungan UINSU Medan.

Pertemuan yang berlangsung produktif ini diharapkan menjadi titik awal penajaman berbagai program kolaboratif antara UINSU dan Polrestabes Medan. Melalui momentum ini, UINSU Medan dan Polrestabes Medan optimistis sinergi ini akan melahirkan berbagai program kolaboratif positif guna emastikan lingkungan kampus yang aman, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan demi kemajuan pendidikan di Sumatera Utara.(hun)

Pada Selasa (13/10/2026), tim Dinas Perkimcikataru Kota Medan kembali turun langsung melaksanakan kegiatan ASRI dengan menata sudut-sudut ruangan serta merapikan area di sekeliling kantor.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membangun budaya peduli lingkungan sekaligus menciptakan suasana kerja yang bersih, tertata, dan nyaman bagi seluruh pegawai maupun masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan.

Penataan dilakukan dengan memperhatikan kerapian ruangan, kebersihan lingkungan, serta keindahan area kantor agar tetap terpelihara dan memberikan kesan positif.

Melalui kegiatan rutin ini, Dinas Perkimcikataru Kota Medan ingin menanamkan kesadaran bahwa menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan bukan sekadar kegiatan sesaat, melainkan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara konsisten.

Lingkungan kerja yang sehat dan tertata juga menjadi salah satu faktor pendukung terciptanya suasana kerja yang produktif, sehingga pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

Dengan semangat kebersamaan, seluruh jajaran diharapkan terus berperan aktif menjaga kebersihan dan kerapian, baik di dalam ruangan maupun di lingkungan sekitar kantor.

Melalui gerakan ASRI, Dinas Perkimcikataru Kota Medan menegaskan komitmennya untuk terus membangun budaya kerja yang peduli lingkungan, dimulai dari tempat kerja sendiri.

Lingkungan bersih, kerja nyaman, pelayanan semakin optimal. Semangat ini sejalan dengan upaya mewujudkan Kota Medan yang lebih tertata, sehat, dan nyaman bagi semua, sesuai dengan semangat "Medan Untuk Semua".(ATN)

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, saat memimpin rapat koordinasi bersama jajaran pejabat struktural, fungsional, dan para koordinator di lingkungan Bapenda Kota Medan, Senin (12/10/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bapenda Kota Medan itu turut didampingi Sekretaris Bapenda Kota Medan, Ali Fitri Harahap, serta dihadiri seluruh pejabat struktural dan fungsional beserta koordinator dari masing-masing bidang, sekretariat, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Dalam pertemuan tersebut, dilakukan pembacaan Surat Keputusan (SK) penetapan koordinator dari masing-masing bidang, sekretariat, dan UPT untuk masa kerja Triwulan IV Tahun 2026. Penetapan ini menjadi bagian dari upaya memperjelas pembagian tanggung jawab sekaligus memperkuat koordinasi dalam mengakselerasi pelaksanaan tugas menjelang penutupan tahun anggaran.

Agha Novrian menegaskan, sisa waktu tiga bulan terakhir harus dimanfaatkan secara maksimal dengan meningkatkan keseriusan, kedisiplinan, dan tanggung jawab seluruh jajaran. Para koordinator yang telah ditetapkan diharapkan mampu menjalankan amanah dengan optimal serta memastikan setiap program dan target berjalan sesuai rencana.

"Harapan saya, koordinator yang dipilih ini merupakan pilihan terbaik dari masing-masing bidang dan sekretariat. Tiga bulan terakhir ini harus kita jalankan dengan penuh keseriusan, tanggung jawab, dan semangat," tegas Agha.

Ia juga mengingatkan bahwa jajaran Bapenda sebelumnya telah menerima arahan dan bimbingan langsung dari Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, pada Rabu pekan sebelumnya. Arahan tersebut, menurutnya, harus ditindaklanjuti melalui langkah konkret, kerja terukur, dan komitmen bersama dalam meningkatkan kinerja, terutama dalam mencapai target penerimaan pajak daerah.

"Kita sama-sama mendapatkan arahan dan bimbingan dari Bapak Wali Kota Medan pada Rabu minggu lalu. Hari ini kita kembali mengumpulkan para koordinator untuk memastikan apa yang menjadi arahan tersebut dapat kita tindaklanjuti bersama," ujarnya.

Lebih lanjut, Agha meminta seluruh jajaran melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi, baik dalam pelaksanaan tugas maupun di lapangan. Setiap kendala harus segera diidentifikasi dan dicarikan solusi melalui koordinasi lintas bidang, sehingga tidak menghambat upaya optimalisasi penerimaan daerah.

"Semua harus kita benahi dan kita kejar. Memang ada berbagai permasalahan, tetapi kita harus mencari solusi bersama. Jangan sampai persoalan tersebut hanya menjadi beban satu bagian saja," katanya.

Menurut Agha, pencapaian target penerimaan pajak daerah tidak dapat dibebankan hanya kepada satu bidang atau unit kerja. Diperlukan kerja kolektif, komunikasi yang efektif, serta rasa tanggung jawab bersama dari seluruh unsur organisasi agar setiap potensi pendapatan dapat dioptimalkan.

"Kalau kita sama-sama bertanggung jawab, bebannya menjadi tanggung jawab kita semua dan hasilnya juga kita rasakan bersama," ungkapnya.

Ia menambahkan, setiap koordinator telah diberikan target dan tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Target tersebut harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan sekaligus tolok ukur untuk mengevaluasi capaian kinerja selama Triwulan IV Tahun 2026.

Melalui penguatan koordinasi dan konsolidasi internal ini, Bapenda Kota Medan berkomitmen memaksimalkan sisa waktu tahun anggaran 2026 untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah, mempercepat penyelesaian berbagai kendala, serta mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.(ATN)