Penyerahan tersebut disaksikan oleh dewan guru, tenaga kependidikan, dan seluruh murid sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras serta dedikasi Anggi dalam mengharumkan nama MTsN 3 Medan di tingkat nasional. Kepala MTsN 3 Medan, H. Anas, S.Ag., M.Pd.I, mengaku bangga karena pada hari yang sama madrasah juga menerima kabar gembira atas keberhasilan murid MTsN 3 Medan meraih juara pada Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI) Tingkat Kabupaten/Kota dan melaju ke tingkat provinsi.

Menurutnya, rangkaian prestasi tersebut menjadi bukti bahwa budaya berprestasi terus tumbuh di lingkungan madrasah.

Dalam sambutannya, H. Anas menyampaikan apresiasi kepada seluruh murid yang telah mengharumkan nama MTsN 3 Medan melalui berbagai kompetisi. "Salah satu keberhasilan madrasah adalah pencapaian prestasi dari siswa. Teruslah berprestasi dan jadikan setiap keberhasilan sebagai motivasi untuk meraih prestasi yang lebih tinggi," ujarnya di hadapan peserta upacara.

Prestasi Anggi yang berhasil membawa pulang dua medali emas sekaligus mendapat apresiasi dari seluruh guru dan warga madrasah. Keberhasilan tersebut dinilai tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga menjadi inspirasi bagi teman-teman seangkatannya untuk terus mengembangkan potensi di bidang akademik serta berani bersaing hingga tingkat nasional. Usai penyerahan penghargaan, kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama Kepala MTsN 3 Medan, para Wakil Kepala Madrasah, wali kelas, serta Anggi Anggraini sebagai penerima penghargaan.

Momen tersebut menjadi simbol rasa syukur atas prestasi yang diraih sekaligus penegasan komitmen MTsN 3 Medan untuk terus mencetak generasi berprestasi yang mampu membawa nama baik madrasah di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Semangat tersebut sejalan dengan upaya madrasah dalam membangun budaya akademik yang unggul melalui pembinaan, pendampingan, serta pemberian ruang bagi murid untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki. Diharapkan, capaian Anggi Anggraini dapat menjadi pemantik semangat bagi seluruh murid MTsN 3 Medan untuk terus belajar, berinovasi, dan berani menorehkan prestasi di berbagai ajang kompetisi pada masa mendatang.(hkm)

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Kamis (17/9) siang mengatakan, pelaku yakni M (56) warga Jalan Jamin Ginting, Kec.Medan Polonia, ditangkap setelah Tim 1 Unit 1 Satresnarkoba Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat terkait aktivitas terlarang pelaku.

Petugas pun, kemudian melakukan penyelidikan, hingga akhirnya meringkus pelaku saat sedang mengendarai sepeda motor, dan diduga akan melakukan transaksi narkoba.

"Untuk barang bukti, kami sita satu bungkus ganja yang beratnya 880 gram. Kami juga menyita barang bukti lain seperti 1 paket sabu siap pakai, 1 paket ganja siap pakai, 2 unit handphone, dan sepeda motor yang digunakan pelaku," ungkap Rafli.

Rafli menambahkan, pelaku mengaku sudah dalam kurun waktu 6 bulan terakhir menjadi pengedar narkotika jenis ganja. Pelaku, mendapat keuntungan Rp.250 ribu, dalam setiap satu kilogram ganja yang laku ia jual.

"Pelaku ini sudah 6 bulan menjalankan bisnis haramnya, keuntungannya Rp.250 ribu dalam setiap satu kilogram. Pelaku, mengedarkan narkoba dimana saja tergantung pesanan," tambah Rafli.

Barang bukti narkoba yang disita dari pelaku, didapat dari seseorang wanita berinisial MP. MP pun, kini dalam pengejaran pihak Kepolisian.

"Pemasoknya sudah kami ketahui, kami pastikan pelaku narkoba baik itu pengedar maupun bandar, tidak akan ada ruang sedikitpun. Kami pastikan, akan kami ungkap," pungas Rafli.(adam)

Dari pengungkapan itu, polisi mengamankan sebanyak 59 tersangka yang diduga terlibat dalam berbagai kasus kejahatan terhadap harta benda yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan pengungkapan itu merupakan bentuk respons cepat jajaran kepolisian dalam menindaklanjuti laporan masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap pelaku kejahatan.

"Dalam waktu 2x24 jam, Polda Sumatera Utara bersama polres jajaran berhasil mengungkap 52 kasus curas dan curat dengan mengamankan 59 tersangka," ujar Ferry, Rabu (16/9/2026).

Ia merinci, dari jumlah tersebut terdapat 3 kasus curas dengan 3 tersangka, sedangkan 49 kasus curat dengan 56 tersangka.

Menurut Ferry, pengungkapan kasus tersebut dilakukan melalui serangkaian kegiatan penyelidikan oleh personel di lapangan dengan menindaklanjuti setiap informasi dan laporan yang diterima dari masyarakat.

"Setiap laporan masyarakat menjadi perhatian dan ditindaklanjuti oleh personel di lapangan. Pengungkapan ini menunjukkan komitmen Polri untuk memberikan rasa aman sekaligus memastikan setiap tindak pidana diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

Salah satu pengungkapan kasus curas dilakukan Polres Pelabuhan Belawan. Perkara tersebut berawal dari laporan terkait aksi pencurian dengan kekerasan terhadap dua korban yang merupakan pekerja perusahaan pengangkutan minyak.

Dalam peristiwa itu, korban diduga diberhentikan sejumlah orang saat mengemudikan mobil tangki usai melakukan pembongkaran minyak di kawasan Ujung Baru, Belawan. Korban kemudian mengalami kekerasan setelah terjadi perselisihan terkait sisa minyak dan permintaan barang milik korban.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyelidikan hingga memperoleh informasi mengenai keberadaan salah satu pelaku.

Pada Senin (14/9/2026) sekitar pukul 21.00 WIB, tim Unit Reaksi Cepat (URC) Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan yang dipimpin Kanit Pidum Ipda Marcelino T.S. Damanik bergerak ke kawasan Jalan Pelabuhan Raya dan berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial SAP.

"Tersangka selanjutnya dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut," kata Ferry.

Sementara itu, pengungkapan kasus curat juga dilakukan jajaran Polrestabes Medan. Salah satunya terkait pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan Jalan Selamat Ketaren, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Kasus tersebut dilaporkan setelah korban mendapati sepeda motor Honda Vario miliknya yang sebelumnya diparkir dalam kondisi terkunci telah hilang.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit Pidum Satreskrim Polrestabes Medan melakukan penyelidikan. Tim Jatanras kemudian memperoleh informasi mengenai keberadaan salah satu pelaku yang diduga terlibat dalam pencurian tersebut.

Pada Selasa (15/9/2026) sekitar pukul 11.00 WIB, petugas bergerak menuju kawasan Jalan Selamat Ketaren, tepatnya di sekitar Gerbang I Universitas Negeri Medan (Unimed), dan berhasil mengamankan tersangka berinisial SB.

Hasil pemeriksaan awal, tersangka diduga terlibat dalam pencurian tersebut bersama seorang pelaku lain yang sebelumnya telah diamankan.

Ferry --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Surat kabar garuda pos yang terlihat POSMETRO MEDAN, Kamis 17 September 2026-- menegaskan, Polda Sumut dan seluruh jajaran akan terus meningkatkan kegiatan kepolisian, khususnya dalam penanganan kejahatan jalanan dan tindak pidana yang meresahkan masyarakat.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melaporkan apabila mengetahui adanya tindak pidana atau aktivitas mencurigakan di lingkungannya. Polri akan menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan masyarakat," ujarnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan pengamanan terhadap kendaraan maupun barang berharga serta tidak memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya.

"Keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Sumatera Utara," pungkasnya.***

Setelah massa membubarkan diri dan situasi kembali kondusif, sejumlah personel yang sebelumnya melaksanakan pengamanan menyempatkan diri menghampiri pedagang. Mereka membeli dagangan warga sambil berbincang dan menyapa dengan suasana penuh keakraban.

Momen ini menjadi pemandangan berbeda setelah beberapa jam personel berjaga mengawal jalannya penyampaian aspirasi. Di tengah tugas menjaga keamanan dan ketertiban, interaksi sederhana dengan pedagang menunjukkan kedekatan polisi dengan masyarakat yang sehari-hari beraktivitas di sekitar lokasi.

Sebelumnya, sekitar 200 massa KBPBI melakukan longmarch dari titik kumpul di Bundaran SiB dan Tugu Guru Pattimpus menuju Kantor DPRD Sumut. Massa dipimpin Ketua GSBI Sumatera Utara Ahmadsyah.

Dalam aksi itu, buruh menyampaikan sejumlah aspirasi terkait perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Di antaranya mendesak DPR RI mengesahkan UU Perlindungan Ketenagakerjaan, memperjelas pengaturan sistem magang dan kerja kontrak, memperbaiki formula upah minimum, melindungi hak pesangon, memperkuat perlindungan pekerja outsourcing serta meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja.

Massa juga menyampaikan tuntutan terkait pengesahan UU Jaminan Perlindungan bagi Pekerja Platform dan penurunan harga kebutuhan pokok.

Penyampaian aspirasi berlangsung tertib. Tim negosiator Polwan Polrestabes Medan turut mengedepankan komunikasi persuasif dan dialogis dalam mendampingi massa selama kegiatan berlangsung.

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H., juga hadir mendampingi proses penerimaan massa oleh Wakil Ketua DPRD Sumut H. Ihwan Ritonga, S.E., M.M., bersama Anggota Komisi C Ahmad Hadian, S.Pd.I., MAP.

Dalam kesempatan itu, pihak DPRD Sumut menerima surat tuntutan dan menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan buruh akan diteruskan melalui DPRD Sumut kepada pemerintah pusat dan pihak terkait.

Kapolrestabes Medan mengapresiasi massa aksi yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib sejak dari titik kumpul hingga berakhirnya kegiatan.

"Mulai dari beberapa titik dan titik kumpul, semuanya berjalan dengan tertib," ujar Jean Calvijn.

Ia juga meminta jajaran Satuan Lalu Lintas memberikan pengawalan kepada massa hingga titik akhir kegiatan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Setelah surat tuntutan diterima, sekitar pukul 12.35 WIB seluruh rangkaian aksi dinyatakan selesai. Massa membubarkan diri dan situasi di sekitar Kantor DPRD Sumut kembali kondusif.

Di penghujung kegiatan itulah suasana humanis kembali terlihat. Personel yang sebelumnya berjaga di tengah kerumunan massa kini berbaur dengan warga dan pedagang.

Tidak ada sekat antara seragam dan masyarakat. Hanya senyum, sapaan, serta berbagi rezeki melalui dagangan yang dibeli.

Bagi pedagang, perhatian tersebut mungkin merupakan hal sederhana. Namun, di tengah rutinitas mencari nafkah, sebuah sapaan dan kepedulian dapat menjadi kesan yang berarti.

Momen itu sekaligus memperlihatkan sisi lain dari tugas kepolisian. Setelah memastikan penyampaian aspirasi berlangsung aman dan tertib, personel kembali hadir di tengah masyarakat dengan pendekatan yang sederhana, humanis dan penuh keakraban.

Karena menjaga keamanan bukan hanya tentang mengawal kerumunan, tetapi juga tentang membangun hubungan yang baik dengan masyarakat.***

Kegiatan ini sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban sekaligus mencegah peredaran narkotika serta masuknya barang terlarang ke lingkungan Lapas.

Sebanyak 50 personel gabungan diterjunkan dalam operasi tersebut, terdiri atas 38 petugas Lapas, tiga personel TNI, empat personel Polri, dan lima petugas BNN.

Pelaksana Harian Kepala Lapas, Dodi Noris Sinulingga-- seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Sekilas sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN, Kamis 17 September 2026--menginstruksikan seluruh petugas agar menjalankan penggeledahan sesuai standar operasional prosedur dengan mengedepankan sikap santun, tegas, dan profesional.

Operasi dibagi menjadi dua tim yang masing-masing dipimpin Wahyu Ananda dan David.

Dalam penggeledahan sejumlah kamar hunian, petugas menemukan berbagai barang yang dilarang berada di dalam Lapas. Barang-barang tersebut meliputi gunting, tali plastik, kartu domino, serta pisau rakitan yang terbuat dari sendok besi. Seluruh barang temuan diamankan sebagai bagian dari langkah penguatan pengawasan dan pencegahan potensi gangguan keamanan di lingkungan pemasyarakatan.

Selain melakukan penggeledahan, petugas BNN Kota Tanjungbalai turut mengawasi pemeriksaan urine terhadap 42 warga binaan menggunakan alat tes narkotika dengan 10 parameter. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh warga binaan yang menjalani tes dinyatakan negatif narkoba.

Petugas juga tidak menemukan narkotika selama penggeledahan kamar hunian berlangsung.

Kepala Lapas Kelas IIB Tanjungbalai Asahan, Refin Tua Simanulang, melalui Dodi Noris Sinulingga menegaskan bahwa razia ini merupakan langkah preventif untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Pengawasan akan terus diarahkan pada pencegahan peredaran narkotika, penggunaan telepon genggam ilegal, serta keberadaan barang-barang terlarang. Meskipun hasil pemeriksaan narkoba menunjukkan hasil negatif, temuan sejumlah barang terlarang menjadi perhatian dalam meningkatkan pengawasan.

Seluruh rangkaian kegiatan dilaporkan berlangsung aman, tertib, dan terkendali.***

Jabatan terakhirnya adalah Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC.

Orlando mulai dikenal publik setelah terseret perkara dugaan suap dan gratifikasi dalam proses importasi barang yang melibatkan PT Blueray Cargo.

Untuk informasi pribadinya, sejauh ini belum tersebar di publik.

Orlando Hamonangan Sianipar ini sempat bertugas di Kualanamu, Sumatera Utara.

Dari informasi yang ada, --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @batak center yang terlihat POSMETRO MEDAN, Kamis 17 September 2026-- Orlando pernah bertugas sebagai Kasi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kualanamu pada tahun 2019 dan 2022.

Ia juga tercatat pernah di posisi yang sama, tapi bertugas di KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai, Bali pada 2018.

Selain itu, ia juga pernah bertugas dengan jabatan yang sama di KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua pada 2015.

Jika dilihat dari rekam jejaknya, Orlando ini cukup berpengalaman di bidang penindakan dan penyidikan.

Kariernya cukup lama pada bidang itu, hingga ia ditugaskan sebagai Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC yang membawanya pada kasus korupsi.***

Langkah preventif ini digelar pada Selasa (15/9/2026) malam sejak pukul 21.00 WIB hingga selesai, menargetkan sejumlah titik rawan dan pusat aktivitas masyarakat di wilayah Kecamatan Pandan.

Patroli gabungan yang dipimpin oleh Perwira Pengawas (Pawas) AKP D. Sitompul bersama Perwira Pengendali (Padal) Ipda Ali Rahmad Dongoran, S.T., dan Ipda Kasmin Nadeak, S.H., menyisir area vital dan pusat keramaian.

Beberapa lokasi prioritas yang disasar meliputi kantor pemerintahan, kawasan bioskop Cineplex Pandan, SPBU, hingga pusat perbelanjaan Alfamidi Pandan.

Kapolres Tapanuli Tengah, AKBP Muhammad Alan Haikel, S.K.M., S.I.K., M.I.K --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres tapteng yang terlihat POSMETRO MEDAN, Kamis 17 September 2026-- menyampaikan patroli menyasar pemukiman penduduk serta objek vital di kawasan Pandan, Sibuluan, hingga Sarudik.

Kehadiran personel di lapangan bertujuan meminimalkan ruang gerak pelaku kejahatan dan memberikan rasa aman bagi warga yang beraktivitas di malam hari.

Selain fokus mencegah aksi 3C, personel gabungan dari Satuan Sabhara, Reskrim, Intelkam, Lantas, dan Propam ini juga bersiaga memantau potensi gangguan keamanan lainnya, seperti balap liar, tawuran antar kelompok, geng motor, hingga aksi premanisme.

Hingga patroli berakhir sekitar pukul 22.00 WIB, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polres Tapteng terpantau aman, lancar, dan kondusif tanpa ditemukan adanya indikasi tindak pidana maupun gangguan kamtibmas.***

Terduga pelaku berinisial AN (33) ditangkap sekitar 6 jam setelah peristiwa berdarah itu terjadi.

Peristiwa itu diketahui terjadi di Jalan Patuan Anggi, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Rabu, 16 September 2026, sekitar pukul 13.00 WIB.

Kasus itu kemudian menjadi perhatian masyarakat setelah informasi kejadian beredar luas.

Berdasarkan keterangan awal yang dihimpun polisi, peristiwa bermula ketika terjadi pertengkaran antara korban dan istri terduga pelaku.

Seorang saksi sempat berupaya melerai pertengkaran tersebut. Situasi kemudian memanas hingga terduga pelaku datang ke lokasi dengan membawa senjata tajam.

Terduga pelaku kemudian menusuk korban pada bagian leher. Korban mengalami luka serius dan pendarahan hebat. Warga membawa korban ke RS Metta Medika II Kota Sibolga untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun, sekitar pukul 14.00 WIB, korban dinyatakan meninggal dunia.

Usai kejadian, --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Humas polres sibolga yang terlihat POSMETRO MEDAN, Kamis 17 September 2026-- terduga pelaku sempat melarikan diri.

Polres Sibolga kemudian melakukan pencarian dan penyelidikan untuk menemukan keberadaannya.

Dalam waktu sekitar 6 jam, sekitar pukul 17.20 WIB personel Polres Sibolga yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Sibolga AKP Rustam E. Silaban berhasil mengamankan terduga pelaku AN di Kecamatan Pinang Sori Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dalam Penangkapan itu turut juga Kasat Intelkam Polres Sibolga AKP Suryantoni, S.H., bersama Kanit Tipikor Ipda Seftian, KBO Satintelkam Ipda Dian Damanik, Kanit Pidum Aiptu Wahab Pasaribu, S.H., beserta anggota.

Sebelumnya Tim Inafis Polres Sibolga telah mendatangi lokasi kejadian. Polisi melakukan olah TKP, mengumpulkan keterangan saksi serta mengamankan sejumlah barang bukti untuk kepentingan penyidikan.

Penangkapan dalam waktu relatif singkat itu menjadi bagian dari langkah cepat Polres Sibolga dalam menangani perkara yang menimbulkan perhatian masyarakat. Setelah diamankan, AN selanjutnya menjalani proses pemeriksaan untuk mendalami peran, motif, serta rangkaian peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia.***

Operasi gabungan tersebut dilaksanakan dalam dua rangkaian kegiatan, yakni pada Jumat, 11 September 2026, dan kembali dilanjutkan pada Senin, 14 September 2026. Kegiatan ini menyasar sejumlah perusahaan dan lokasi usaha yang menjadi tempat keberadaan maupun aktivitas warga negara asing.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Imigrasi Belawan meningkatkan pengawasan sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya pelanggaran keimigrasian.

Periksa WNA di Sejumlah Perusahaan

Pada pelaksanaan Jumat (11/9/2026), petugas melakukan pemeriksaan di PT TBA dan PT LAI.

Di PT TBA, petugas menemukan sebanyak 8 warga negara China. Dari hasil pemeriksaan dokumen keimigrasian, sebanyak 5 orang diketahui menggunakan Izin Tinggal Terbatas (ITAS), sementara 3 orang lainnya menggunakan Izin Tinggal Kunjungan (ITK).

Kedelapan warga negara China tersebut berada di lokasi untuk kegiatan pemasangan dan perbaikan mesin dengan sponsor PT TBA.

Sementara itu, di PT LAI, petugas menemukan 1 warga negara China yang melakukan aktivitas pengawasan terhadap pembangunan gedung.

WNA tersebut diketahui menggunakan Izin Tinggal Kunjungan (ITK). Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, yang bersangkutan diduga menyalahgunakan izin tinggal karena tidak memiliki RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) untuk melakukan kegiatan kerja di Indonesia.

WNA tersebut kemudian dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Pemeriksaan Dilanjutkan pada Senin

Operasi gabungan kembali digelar pada Senin (14/9/2026) dengan menyasar PT KKM dan PT GWY.

Di PT KKM, petugas menemukan 9 warga negara China. Sebanyak 6 orang menggunakan Izin Tinggal Kunjungan dengan penjamin PT KKM, sedangkan 3 orang lainnya juga menggunakan Izin Tinggal Kunjungan dengan penjamin PT GSA.

Selanjutnya, di PT GWY, petugas menemukan 2 warga negara China yang sedang melakukan aktivitas memasak di dapur restoran.

Setelah dilakukan pemeriksaan bersama Forkopimda, kedua WNA tersebut diketahui menggunakan ITAS Employment dengan penjamin PT RBR.

Dalam pemeriksaan tersebut, tidak ditemukan adanya penyalahgunaan izin tinggal. Administrasi maupun aktivitas yang dilakukan dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, petugas tetap memberikan edukasi kepada pihak perusahaan agar senantiasa menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait keberadaan dan kegiatan orang asing.

Empat Paspor Diterima untuk Pemeriksaan

Dari seluruh rangkaian Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian tersebut, petugas memberikan Surat Tanda Penerimaan Paspor (STP) kepada 4 warga negara China.

Selain itu, 1 warga negara China dilakukan pemanggilan ke Kantor Imigrasi Belawan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Tindakan tersebut merupakan bagian dari proses pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap temuan di lapangan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Pengawasan Akan Dilakukan Berkelanjutan

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk, menegaskan bahwa pengawasan terhadap orang asing akan terus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan instansi terkait.

«"Kami akan terus meningkatkan pengawasan dan koordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap temuan akan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada," ujar Eko.»

Menurut Imigrasi Belawan, pelaksanaan operasi gabungan juga menjadi bagian dari penguatan koordinasi lintas instansi dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah kerja.

Operasi kolaboratif tersebut diharapkan mampu meningkatkan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian serta memastikan setiap warga negara asing yang berada di Indonesia mematuhi ketentuan izin tinggal dan peraturan yang berlaku.

Sinergi Imigrasi dan Forkopimda

Pelaksanaan Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian tersebut sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, dalam memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing.

Sinergi antara Imigrasi Belawan dengan Forkopimda menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun sistem pengawasan yang lebih terkoordinasi di wilayah Kabupaten Deli Serdang.

Dengan pengawasan secara bersama-sama, potensi pelanggaran dapat dideteksi lebih awal dan setiap temuan dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum dan administrasi keimigrasian.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan menyatakan komitmennya untuk terus melaksanakan pengawasan keimigrasian secara optimal, profesional, dan terukur, sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kerjanya.

Rangkaian operasi ini sekaligus menegaskan pentingnya kepatuhan perusahaan maupun pihak penjamin terhadap ketentuan yang mengatur keberadaan serta kegiatan tenaga kerja dan warga negara asing di Indonesia. (Ril/Dam)

Penyerahan aset ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara (BMN) oleh Bupati Samosir Vandiko T. Gultom bersama Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sumatera Utara Kementerian PU, Yenni Mulyadi, di Food Court WFC Pangururan, Selasa (15/09/2026).

Aset yang diserahkan dengan nilai lebih dari Rp169 miliar itu berupa penataan jalan, irigasi dan jaringan pada Kawasan Water Front City Pangururan dan Kawasan Tele.

Pembangunan dilaksanakan Kementerian PU pada tahun 2021–2022, kemudian dilanjutkan dengan optimalisasi penataan kawasan pada tahun 2024.

Dengan dilaksanakannya serah terima hibah ini, aset penataan kedua kawasan tersebut secara resmi menjadi milik Pemerintah Kabupaten Samosir untuk dikelola, dirawat dan dikembangkan secara berkelanjutan.

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom--seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Pemerintah kabupaten samosir yang terlihat POSMETRO MEDAN, Kamis 17 September 2026-- menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian PU, khususnya Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sumatera Utara, atas dukungan dan sinergi yang telah terjalin sejak awal pelaksanaan pembangunan.

"Setelah sekian lama, apa yang kita programkan dalam pembangunan ini akhirnya sampai pada tahap dapat dihibahkan. Ini semua karena kita bersinergi dengan baik. Dalam pelaksanaan program tentu ada suka dan duka, termasuk berbagai kendala seperti persoalan lahan, namun semuanya dapat kita lalui karena sinergi yang baik," ujar Vandiko.

Menurut Vandiko, penataan Kawasan Water Front City dan Kawasan Tele telah memberikan wajah baru bagi Kabupaten Samosir serta memberikan dampak positif terhadap pengembangan pariwisata dan perekonomian masyarakat.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir, kami mengucapkan terima kasih. Kami berharap serah terima hibah aset hari ini dapat kami lanjutkan dengan merawat aset ini dengan baik," katanya.

Vandiko menegaskan, Pemerintah Kabupaten Samosir memahami bahwa pembangunan yang telah diberikan pemerintah pusat harus diimbangi dengan tanggung jawab daerah dalam menjaga dan mengembangkan aset tersebut.

"Kami memahami bahwa selain meminta pembangunan, kami juga harus mampu merawat dan mengembangkan apa yang sudah dibangun untuk kemajuan masyarakat Samosir," tegasnya.

Bupati juga meminta perangkat daerah terkait segera menyusun langkah-langkah pengelolaan dan pemeliharaan aset agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Selain itu, Vandiko berharap sinergi yang telah terjalin dengan baik antara Pemerintah Kabupaten Samosir dan Kementerian PU dapat terus dilanjutkan, termasuk dalam rencana penataan kawasan Tano Ponggol ke depan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Samosir juga menyampaikan usulan penyediaan air baku bagi masyarakat Kabupaten Samosir yang saat ini masih dalam tahap penyusunan DID.

Ia berharap Kementerian PU dapat memberikan perhatian sekaligus pendampingan dalam proses perencanaan dan desain, sehingga program yang disusun sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan Kementerian PU.

"Ini menjadi kebutuhan kami. Mohon perhatian dari PU. Kami berharap dalam proses desain DID ini juga ada pendampingan, sehingga apa yang kami rencanakan sesuai dengan spesifikasi Kementerian PU," harap Vandiko.

Sementara itu, Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sumatera Utara Kementerian PU, Yenni Mulyadi, menyampaikan apresiasi atas terlaksananya pembangunan dan penyerahan aset tersebut.

"Kami bangga karena apa yang sudah dibangun dapat memberikan manfaat dengan baik. Ini menjadi catatan positif bagi kita untuk terus menjalin kerja sama dalam pembangunan," ujar Yenni.

Ia berharap aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Samosir dapat dikelola dengan baik sehingga semakin memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Semoga setelah ini aset ini semakin baik dan bermanfaat bagi Samosir dan masyarakatnya. Penataan kawasan sudah selesai dan perbaikan akhir juga sudah selesai. Semoga tidak ada lagi kerusakan," katanya.

Yenni juga menyampaikan bahwa Kementerian PU akan terus mendukung sinergi pembangunan dengan Pemerintah Kabupaten Samosir, termasuk dalam rencana penataan kawasan Tano Ponggol ke depan.

Serah terima hibah aset ini menjadi bagian penting dalam keberlanjutan pengelolaan kawasan strategis di Kabupaten Samosir. Pemerintah Kabupaten Samosir selanjutnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga, merawat dan mengoptimalkan aset tersebut guna mendukung pengembangan pariwisata serta peningkatan perekonomian masyarakat.***

Ucok menilai sikap Sinarta kurang menghargai dirinya sebagai Ketua asosiasi kontraktor di Kabupaten Langkat.

Kekecewaan itu bermula ketika Ucok mengaku sebelumnya dihubungi langsung oleh Sinarta Sitepu. Dalam komunikasi tersebut, menurut Ucok, Plh Kadis Pendidikan Langkat itu memintanya datang ke Kantor Dinas Pendidikan pada Senin (14/9/2026) pagi.

Merasa ada sesuatu yang perlu dibicarakan, Ucok pun memenuhi permintaan tersebut dan bergegas menuju Kantor Dinas Pendidikan Langkat.

Namun, setibanya di kantor dinas, Ucok mengaku tidak sempat bertemu dengan Sinarta. Tak lama kemudian, ia justru melihat mobil dinas yang digunakan Sinarta meninggalkan kawasan kantor.

Ucok kemudian berusaha menghubungi Sinarta melalui sambungan telepon. Namun, beberapa kali panggilan tersebut tidak mendapat respons.l

Hingga akhirnya, menurut Ucok, Sinarta menjawab panggilan telepon dan menyampaikan bahwa dirinya sedang terburu-buru karena dipanggil Bupati.

"Maaf, aku buru-buru dipanggil Bupati," kata Ucok menirukan jawaban Sinarta saat dihubungi.

Peristiwa tersebut membuat Ucok merasa kecewa. Ia menilai, jika memang ada agenda mendesak yang membuat Sinarta harus meninggalkan kantor, seharusnya komunikasi dengan dirinya tetap dibangun dengan baik.

"Jelas kami kecewa selaku ketua asosiasi. Saya datang karena sebelumnya saya dihubungi dan diminta datang. Tapi setelah sampai di kantor, dia 1malah pergi. Berkali-kali saya telepon tidak dijawab," ujar Ucok kepada media ini, Senin malam.

Ucok mengaku persoalan tersebut bukan semata-mata karena dirinya gagal bertemu dengan Plh Kadis Pendidikan.

Menurutnya, persoalan lebih kepada etika komunikasi dan penghargaan terhadap keberadaan asosiasi kontraktor yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem pembangunan daerah.

"Sebagai Ketua asosiasi Langkat, saya merasa disepelekan dan dianggap kaleng-kaleng," ketusnya.

Ia berharap pejabat pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan langsung dengan dunia usaha jasa konstruksi, dapat membangun komunikasi yang terbuka dengan para pelaku usaha dan asosiasi.

Menurut Ucok, asosiasi kontraktor tidak seharusnya hanya dilibatkan ketika pemerintah membutuhkan informasi atau kepentingan tertentu, tetapi juga harus diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan persoalan yang dihadapi para rekanan.

Dalam kesempatan tersebut, Ucok juga menyinggung adanya rumor yang belakangan beredar di kalangan rekanan terkait dugaan setoran fee proyek.

Ia menyebut, berdasarkan rumor yang beredar, terdapat dugaan permintaan fee proyek sebesar 17 persen, dengan skema 12 persen dibayarkan di awal dan 5 persen sisanya dibayarkan kemudian.

Namun, Ucok menegaskan informasi tersebut masih sebatas rumor yang beredar di kalangan rekanan dan menurutnya perlu dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait.

"Sekarang ini beredar rumor di kalangan rekanan, ada dugaan setoran fee proyek sebesar 17 persen. Katanya 12 persen dibayar di awal dan sisanya 5 persen dibayar belakangan. Dugaan ini memang perlu dikonfirmasi," ujarnya.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi awak media pada Rabu (16/9/2026) siang melalui pesan WhatsApp, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Sinarta Sitepu, membantah mengetahui maupun pernah meminta fee proyek sebagaimana isu yang beredar.

"izin bg Aris, Sy msh ada kegiatan di Bandung, sampai hari jumat, Terkait cerita fee proyek , sy tdk tau itu. Krn sy tdk perna ceriita apa lg meminta itu kpd siapapun. Trims atas kerjasamanya", demikian jawaban Sinarta Sitepu melalui pesan WhatsApp.

Dengan adanya bantahan tersebut, isu dugaan fee proyek sebesar 17 persen masih menjadi informasi yang perlu diuji dan diklarifikasi lebih lanjut berdasarkan fakta, dokumen serta keterangan dari pihak-pihak yang berkompeten. Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan maupun bukti yang dapat memastikan kebenaran rumor tersebut.

Persoalan ini pun menyisakan ruang bagi aparat pengawasan internal pemerintah maupun pihak berwenang untuk memastikan bahwa seluruh proses pengadaan dan pelaksanaan proyek di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat berjalan sesuai ketentuan, transparan, akuntabel serta bebas dari praktik yang dapat merugikan keuangan negara maupun mencederai kepercayaan publik. (Red)

Dani mengusung visi menjadikan PWI sebagai rumah besar bagi wartawan yang profesional, bermartabat dan independen, sekaligus organisasi yang memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan para anggotanya.

Keinginan untuk maju sebagai calon Ketua PWI Binjai, menurut Dani, bukan sekadar ambisi pribadi. Ia menyebut keputusan tersebut lahir setelah mendapat dorongan serta dukungan dari sejumlah rekan sesama wartawan maupun sahabat di luar organisasi PWI.

"Ya, saya memang berniat maju sebagai calon Ketua PWI Binjai. Tekad saya sudah bulat, memberikan kontribusi kepada organisasi demi nama besar dan kesejahteraan anggota PWI," ujar Dani, Rabu (16/9/2026).

Dani mengungkapkan, dukungan dari rekan-rekan menjadi salah satu alasan kuat dirinya berani masuk dalam bursa pencalonan Ketua PWI Binjai.

Menurutnya, dukungan tersebut bukan hanya memberikan motivasi, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan diri untuk mengambil bagian dalam proses regenerasi kepemimpinan organisasi wartawan di Kota Binjai.

"Dengan dukungan dari rekan-rekan, akhirnya saya memutuskan maju sebagai calon Ketua PWI Binjai. Dukungan itu menjadi motivasi saya dan menimbulkan kepercayaan diri saya untuk masuk dalam bursa pencalonan ini," tegasnya.

Meski tahapan pemilihan semakin dekat, Dani mengaku belum melakukan persiapan khusus untuk menghadapi kompetisi yang berlangsung setiap tiga tahun tersebut.

Ia justru meyakini kekuatan dukungan dari rekan-rekan akan menjadi modal penting dalam menghadapi proses pemilihan nantinya.

"Persiapan khusus sih belum ada, namun saya yakin rekan-rekan yang memberikan dukungan ke saya pasti solid dan akan membantu saya untuk meraih kemenangan itu," pungkasnya.

Untuk mempertegas langkah politik organisasinya, Dani berencana mendeklarasikan diri secara resmi sebagai calon Ketua PWI Binjai dalam waktu dekat.

"Saya berencana dalam waktu dekat ini akan mendeklarasikan diri sebagai calon Ketua PWI Binjai. Mohon dukungannya," ujarnya.

Jika nantinya dipercaya memimpin PWI Binjai, Dani mengaku telah menyiapkan sejumlah gagasan dan program yang akan menjadi bagian dari arah kepemimpinannya.

Salah satu perhatian utamanya adalah mendorong peningkatan kesejahteraan anggota melalui berbagai bentuk kontribusi organisasi.

Bagi Dani, keberadaan PWI tidak hanya berkaitan dengan profesionalisme wartawan, tetapi juga bagaimana organisasi mampu menjadi wadah yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggotanya.

"Yang pasti dukungan rekan-rekan yang paling utama dalam membesarkan organisasi PWI. Oleh karena itu, saya berharap dukungan itu. Ayo sama-sama kita besarkan organisasi demi kesejahteraan seluruh anggota," tutup Dani. ( Red )

Target tersebut disampaikan Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan saat menerima audiensi Dewan Pendidikan Deli Serdang, Rabu (16/9/2026).

Dalam audiensi tersebut, Ketua Dewan Pendidikan Deli Serdang Harun Lubis menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kondisi satuan pendidikan di setiap kecamatan. Selain keterbatasan ruang kelas, tata kelola komite sekolah, fasilitas pendukung pendidikan, serta apresiasi terhadap kepala sekolah yang inovatif turut disampaikan.

Dewan Pendidikan juga mendorong penguatan kapasitas dan kompetensi guru, optimalisasi CSR untuk pendidikan, serta penyediaan guru Bimbingan dan Konseling (BK) di tingkat SD.

Bupati meminta seluruh temuan tersebut ditindaklanjuti, termasuk pembenahan kepengurusan komite sekolah.

"Saya mengucapkan terima kasih atas temuan dan masukan yang diberikan. Tentunya ini akan ditindaklanjuti," tegasnya.

Ia juga akan mengkaji kebutuhan guru BK serta penguatan kapasitas guru. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga kualitas dan kompetensi tenaga pendidik serta kepala sekolah.

"Saya setuju para guru harus meningkatkan kompetensinya. Tidak bisa bertahan pada ilmu yang sudah ada, apalagi di era teknologi saat ini," ucapnya.( drt)

Menurut pria yang sehari-hari mengutip parkir di Pajak Baru Binjai Kota itu , dia dituduh tersangka pelaku berinisial BN mencuri HP milik pengunjung di Pajak Baru.

"Aku dipaksa ngaku mencuri HP milik orang yang katanya diletak di meja WC umum Pajak Baru Binjai. Saya ditikam pakai pisau karter dan mengenai tangan saya. Ini luka dan berdarah," ujar Faisal.

"Kepada pelaku BN saya minta buka CCTV, biar jelas siapa pelakunya, " kata korban, Faisal.

Namun tak berapa lama kemudian korban Faisal malah sebut berada di lokasi, sementara tidak ada CCTV. Korban Faisal juga mengaku sudah 9 bulan kerja menjadi parkir serap di lokasi itu.

Pihak Polres Binjai menyarankan korban untuk ke Polsek Binjai Kota agar dimediasi pihak Babinkamtibmas Polsek Binjai Kota, karena terduga pelaku dan korban saling kenal.

"Jika mau di sini (Polres Binjai) kamu harus visum dulu ke rumah sakit," terang polisi.

Sampai berita ini dikirim korban Faisal masih berada di SPKT Polres Binjai berencana buat pengaduan. (Oji)

Melalui tim kuasa hukumnya terdiri dari La Isarmono, SH, CTT, Muh Nur Latif, SH, Efggo Sanata, SH, Misbah, SH dan Anwari, SH, somasi tersebut resmi dilayangkan pada Senin (14/9/2026).

La Isarmono selaku ketua tim kuasa hukum dalam konferensi pers membenarkan, mewakili korban, pihaknya telah melayangkan somasi terhadap pihak perusahaan pelayanan jasa PT Indah Logistik Pusat di Jakarta dan Banda Aceh, menyusul bocornya data pribadi

"Hal krusial atas terjadinya kebocoran data yang diduga dilakukan oleh pihak PT. Indah Logistik sangat merugikan konsumen pengguna jasa pengiriman tersebut, yang mana dengan kurangnya keamanan sistem data," ungkap Isarmono, dalam konferensi pres yang digelar di kawasan Kalibata, Jaksel, Rabu (16/9/2026).

Akibatnya, lanjut Isar, hal itu menjadi ruang bagi pelaku pelaku pencurian data serta pelaku tindak pidana lainnya, dan hal tersebut bisa terjadi kapan dan dimana saja dan bisa terjadi kepada konsumen-konsumen lainnya yang menggunakan jasa pengiriman tersebut.

"Perlu digarisbawahi, bahwa terjadinya hal ini merupakan salah satu bentuk sikap ketidak pedulian PT. Indah Logistuk yang melakukan pembiaran sehingga terjadi kebocoran data konsumen," bebernya.

Dengan fakta tersebut, Isarmono mengatakan bahwa pihak PT Indah Logistik diduga telah melanggar Pasal 39 ayat (1) UU No. 27, Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) :

Pengendali data pribadi wajib mencegah data pribadi diakses secara tidak sah. Sebagai pengendali data, PT. Indah Logistik/Indah Logistik Cargo Banda Aceh gagal mematuhi kewajiban hukum untuk mengamankan data manifes/resi konsumen, yang berisi data pribadi dari pihak luar yang tidak berhak.

Pasal 46 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), dalam hal ini terjadi kegagalan pelindungan data pribadi (kebocoran resi), PT. Indah Logistik/Indah Logistik Cargo Banda Aceh selaku pengendali data wajib memberikan pemberitahuan tertulis secara resmi kepada subjek hukum data pribadi dan lembaga secara tertulis maksimal 3x24 jam.

PT. Indah Logistik/Indah Logistik Cargo Banda Aceh telah lalai dan membiarkan konsumen menghadapi risiko penipuan tanpa adanya warning system.

Pasal 4 Huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Bahwa PT. Indah Logistik/Indah Logistik Cargo Banda Aceh sebagai pemberi jasa kepada konsumen telah gagal mmberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi jasa dari PT. Indah Logistik/Indah Logistik Cargo Banda Aceh.

Pasal 19 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

PT. Indah Logistik/Indah Logistik Cargo Banda Aceh wajib mengganti kerugian akibat buruknya kualitas layanan keamanan informasi.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH), tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Kelalaian PT. Indah Logistik/Indah Logistik Cargo Banda Aceh menjaga resi dan biodata konsumen memiliki hubungan kausalitas (sebab-akibat) langsung terhadap kerugian finansial yang Tn. Yudhistira (klein kami) alami.

Pasal 65 Ayat (2) Jo. Pasal 67 Ayat (2) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda Rp4.000.000.000 (empat milliar rupiah).

Bahwa dengan adanya kebocoran data yang menurut dugaan kami diakibatkan karena kesengajaan PT. Indah Logistik/Indah Logistik Cargo Banda Aceh membiarkan keamanan sistem PT. Indah Logistik/Indah Logistik Cargo Banda Aceh diakses oleh pihak lain secara melawan hukum, dan tidak ada upaya pencegahan dari PT. Indah Logistik/Indah Logistik Cargo Banda Aceh yang mengakibatkan data dari Tn. Yudhistira terungkap dan teridetifikasi oleh orang lain.

"Kami juga menunggu itikad baik dari pihak perusahaan PT. Indah Logistik/Indah Logistik Cargo Banda Aceh. Dan bila tidak direspon, setelah dilakukan upaya somasi sampai dengan waktu yang ditentukan dan pihak PT. Indah Logistik tidak memiliki itikad baik untuk menghubungi dan membuka ruang komunikasi kepada pihak korban, sehingga hal tersebut benar-benar mencerminkan ketidak pedulian terhadap kelalaian yang di lakukan yang sudah sngat merugikan konsumen, tentunya kami akan mengambil langkah hukum selanjutnya yang intinya ke depan bisa menjadi pelajaran bagi siapapun yang notabene konsumen untuk mengetahui dan memahami haknya," pungkas Isar. (Rel/WIk)

Pengaktifan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 100.3.3.2/767/KPTS/2026 tentang Pengaktifan Kembali Kepala Desa Rugemuk Kecamatan Pantai Labu. SK diserahkan langsung kepada Muliadi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kecamatan Pantai Labu yang dipimpin Bupati bersama Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo SS, Rabu (16/9/2026).

Dalam rakor yang sama, Bupati menetapkan pemberhentian Kepala Desa Timbang Deli, Kecamatan Galang, Hendri Ardiansyah Putera, melalui Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 100.3.3.2/803/KPTS/2026. SK tersebut diserahkan kepada Camat Galang Dharma Bakti Harahap yang mewakili kepala desa.

Bupati menegaskan, pengaktifan kembali Muliadi disertai peringatan agar menjalankan pemerintahan desa sesuai ketentuan.

"Kalau ada perbuatan serupa, saya tidak akan segan memberhentikan. Bekerjalah di atas aturan," tegasnya.

Sementara itu, pemberhentian Kepala Desa Timbang Deli berkaitan dengan persoalan pengelolaan pemerintahan desa, salah satunya tidak dibayarkannya honor kader selama tiga tahun berturut-turut.

"Kalau kepala desa tidak beres, saya juga tidak akan segan mengambil tindakan tegas," ujar Bupati.

Ia meminta seluruh kepala desa bekerja sesuai aturan, menjaga kepercayaan masyarakat, dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. ( Drt)

Hal itu disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kecamatan Pantai Labu bersama Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo SS, Rabu (16/9/2026).

"Pantai Labu ini masyarakat dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Deli Serdang. Saya hadir di sini untuk melihat apa yang harus kita kerjakan, baik program dari pusat, provinsi maupun daerah, supaya masyarakat di sini bisa keluar dari kemiskinan," ujarnya.

Menurutnya, pengentasan kemiskinan harus dibarengi kesempatan kerja dan pendidikan. Bupati menegaskan pendidikan SD hingga SMP telah digratiskan dan tidak boleh ada pungutan kepada siswa.

Dalam rakor yang turut dihadiri Wakil Bupati, jajaran perangkat daerah hingga kepala desa, Bupati menyerap aspirasi terkait pelayanan administrasi kependudukan, transportasi sekolah, ambulans desa, penerangan jalan, drainase, serta penanganan warga di kawasan DAS. Sejumlah program pemerintah juga disosialisasikan, antara lain PAS PULA, PAS JEMPOL, SIAP SEHAT, layanan pendidikan gratis, serta dukungan transportasi dan layanan kesehatan masyarakat.

Pemkab Deli Serdang menyiapkan penataan kawasan Paluh Sibaji, termasuk rencana hunian bagi 30 nelayan, serta normalisasi sungai.

Bupati meminta pemerintah desa ikut menjaga fasilitas yang dibangun pemerintah dan memastikan pelayanan berjalan baik.

"Bekerjalah di atas aturan. Kalau tidak beres, saya tidak akan segan mengambil tindakan tegas," tegasnya.

Bupati berharap rakor terus menjadi ruang evaluasi dan tindak lanjut bersama agar berbagai persoalan masyarakat dapat segera diselesaikan. ( Drt )

Saat tiba di kantor Kejatisu, tim pemeriksa selanjutnya melaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh bidang dan satuan kerja di lingkungan Kejati Sumut.

Selain jajaran di lingkungan Kejati Sumatera Utara, juga dilakukan pemeriksaan terhadap satuan kerja jajaran Kejaksaan Negeri dan cabang Kejaksaan Negeri yang hadir langsung di Kejati Sumatera Utara.

Usai pemeriksaan, Inspektur I menyampaikan arahan penting kepada seluruh jajaran PJU Kejati Sumut, para kiordinator, Kajari Medan, Belawan, Binjai, Langkat, Deli serdang, Mandailing natal, Gunung Sitoli, Nias selatan hingga Kajai Sibolga serta para kepala cabang Kejaksaan Negeri terkait, selain itu pengarahan juga di ikuti jajaran kejaksaan negeri di wilayah lain jajaran Kejati sumut melalui sarana zoom.

Didampingi Kajati Sumut Muhibuddin, SH.,MH, Wakajati Sumut Eko Adhyaksono, SH.,MH serta Asisten Pengawasan Kejati Sumut Agung Ardiyanto, SH.,MH, Enen Saribanon menegaskan beberapa point penting terkait monitoring dalam rangka inspeksi umum yang harus dilaksanakan dan wajib dipatuhi jajaran Kejaksaan demi mewujudkan Kejaksaan yang berintegritas dan dipercaya masyarakat sebagai lembaga penegak hukum.

Diakhir kegiatan, disampaikan Enen sebagaimana pesan Jaksa Agung Muda Pengawasan Prof Dr Rudi Margono bahwa "Kantor Kejaksaan adalah rumah kedua kita sehingga bekerjalah dengan ikhlas dan terus berinovasi". Tegasnya.

Sejalan dengan arahan Inspektur I, Kajati Sumut Muhibuddin menyampaikan agar apa yang telah diperiksa dan jika ditemukan adanya kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan tugas selama ini agar segera diperbaiki, dibenahi serta dapat dipertanggungjawabkan, ujar Kajatisu.(HKTS)

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya saat memaparkan capaian dan langkah strategis Pemprov Sumut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI. Rapat dengan agenda Evaluasi Terkait Pengelolaan Aset Pemda/BMD dan Aset BUMD Berkontribusi dalam PAD tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi II (KK.III), Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Di hadapan pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, Wagub Surya menjelaskan bahwa Pemprov Sumut terus mempercepat sertifikasi, inventarisasi, hingga digitalisasi tata kelola aset daerah. Upaya tersebut dilakukan untuk meminimalkan risiko sengketa sekaligus meningkatkan nilai ekonomis aset daerah.

"Bagi Pemprov Sumut, pengelolaan aset bukan lagi sekadar persoalan administratif atau pencatatan di atas kertas. Kita ubah paradigma ini. Aset-aset yang dimiliki daerah harus dipastikan clear and clean, lalu dipetakan potensinya agar bisa menjadi mesin penggerak ekonomi baru yang produktif guna menyokong PAD kita," ujar Wagub Surya.

Lebih lanjut, Wagub Surya menerangkan bahwa pembenahan internal pada tubuh BUMD Sumut terus digenjot melalui skema transformasi bisnis yang akuntabel. Melalui pengawasan ketat, Pemprov Sumut mendorong setiap klaster BUMD untuk tidak hanya sehat secara korporasi, tetapi juga mampu memanfaatkan aset daerah dalam menciptakan ruang investasi baru di wilayah Sumatera Utara.

"Pemprov Sumut di bawah semangat kolaborasi terus melakukan monitoring ketat terhadap performa BUMD. Kita tuntut inovasi dan profesionalisme. Pengelolaan aset yang optimal oleh BUMD akan berdampak langsung terhadap penguatan fiskal daerah, yang pada akhirnya membiayai program-program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik langsung untuk masyarakat Sumatera Utara," tambah Surya.

Pemaparan Pemprov Sumut tersebut mendapat respons positif dan apresiasi dari sejumlah anggota Komisi II DPR RI. Langkah proaktif Sumut dalam mengamankan hak atas tanah dan fisik aset daerah dinilai dapat menjadi salah satu contoh tata kelola yang dapat diterapkan di daerah lain.

Turut mendampingi Wakil Gubernur Sumut dalam RDP tersebut Pj Sekretaris Daerah Timur Tumanggor, Kepala Badan Pendapatan Daerah Sutan Tolang Lubis, Plt Kadis PMD Sumut Muhammad Suib, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Fariz Hutagalung, serta Kepala Badan Penghubung Sumut Ichsanul Arifin Siregar. (DISU)

Pengamanan dilaksanakan di Kaki Gunung Sinabung Desa Kuta Tengah kecamatan Simpang Empat, Pos PAM Simpang Tiga Kicat Desa Sukandebi dan Pos PAM Desa Kutagugung kecamatan Naman Teran.

Kegiatan ini juga dipantau Dandim 0205/TK Letkol Inf Robert Panjaitan.

Selain berjaga, personel rutin berpatroli dan menyapa warga untuk mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap aktivitas Gunung Sinabung yang fluktuatif dan sulit diprediksi.

Berikut imbauan TNI Polri di sekitar zona merah Gunung Sinabung, seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Kodim tanah karo yang terlihat POSMETRO MEDAN, Rabu 16 September 2026:

-Jangan beraktivitas di desa-desa yang telah direlokasi.

- Jauhi radius 3 km dari puncak Gunung Sinabung serta radius 5 km untuk sektor selatan-timur, sesuai rekomendasi resmi PVMBG.

- Warga di sekitar bantaran sungai berhulu Sinabung agar selalu waspada terhadap potensi lahar.

- Tetap waspada, patuhi rekomendasi PVMBG, dan jangan memasuki zona berbahaya.***