Melalui kesepakatan ini, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berkomitmen memperkuat koordinasi, pemanfaatan data, intervensi tepat sasaran, serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam mendukung percepatan penurunan stunting.

Lom Lom mengatakan, kesepakatan bersama ini menjadi penguat bagi Kabupaten Deli Serdang untuk meningkatkan kerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan stunting.

"Dengan adanya penandatanganan percepatan penurunan stunting ini, diharapkan menjadi penguat bagi Kabupaten Deli Serdang melalui kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ujarnya.

Ia menegaskan, penanganan stunting membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat agar intervensi berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

"Penanganan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh sektor dan masyarakat. Karena itu, sinergi dan kolaborasi harus terus diperkuat agar upaya yang dilakukan memberikan dampak nyata terhadap kualitas tumbuh kembang anak," tegasnya.

Rapat koordinasi regional ini menjadi forum untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pencegahan serta percepatan penurunan stunting.

Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menyampaikan bahwa stunting tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia, produktivitas, dan daya saing bangsa.

"Upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting tidak mungkin diselesaikan oleh satu sektor saja. Dibutuhkan kerja sama yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, organisasi masyarakat hingga keluarga," ujarnya.

Surya menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, pemanfaatan data, serta pendekatan sesuai karakteristik setiap wilayah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga terus memperkuat intervensi melalui layanan kesehatan, pemantauan pertumbuhan balita, edukasi perilaku hidup sehat, peningkatan akses sanitasi, dan perbaikan rumah tidak layak huni. ( Drt)

Dia memulai debut di Kejuaraan Dunia pada 2021 melalui MotoE. Ia berhasil mencuri perhatian, yang membantunya naik kelas ke Moto2, ditambah dengan performa dominannya di ajang Moto2 European Championship.

Aldeguer menunjukkan potensi besar di kelas menengah dengan sejumlah kemenangan gemilang, menjadikannya salah satu pembalap yang paling disegani dan banyak diminati.

Ia melakoni debut MotoGP pada 2025, di mana berhasil mengemas tiga podium dan kemenangan pertamanya di GP Indonesia, sekaligus mencatatkan diri sebagai pembalap termuda kedua sepanjang sejarah yang memenangi balapan MotoGP.

Dengan titel Rookie of the Year 2025 dan posisi sepuluh besar klasemen akhir, debutnya sungguh memukau. Saat ini, Aldeguer menempati peringkat ke-11 klasemen dengan satu podium di GP Catalunya, ​​meskipun sempat melewatkan tiga balapan akibat cedera.

Pada 2027, ia akan membalap bersama Pertamina Enduro VR46 Racing Team saat era baru MotoGP dimulai. (Sense of Sports)

Penandatanganan yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, itu dilakukan bersama Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sapta Putra; Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang, Mahyu Danil; Kepala Kantor Kementerian Agama Deli Serdang, H. Saripudin Daulay; dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Deli Serdang.

Kerja sama ini bertujuan mempercepat legalisasi tanah wakaf guna memberikan kepastian hukum serta melindungi aset wakaf dari potensi sengketa maupun penguasaan pihak lain.

Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menekankan agar kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan langkah konkret untuk mempercepat administrasi dan sertifikasi tanah wakaf.

"Dengan legalitas yang jelas, manfaat tanah wakaf dapat terus diberikan kepada masyarakat dan pahala amal jariyah para pewakif dapat terus mengalir," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, menyampaikan dari sekitar 14.683 bidang tanah wakaf di Sumatera Utara, baru 6.030 bidang yang telah bersertifikat.

"Setidak-tidaknya kita bisa menambah 6.000 lagi sehingga bisa menjadi 12.000. Insyaallah dengan kerja bersama kita, ini akan bisa kita capai," ujarnya.( Drt)

Penyerahan simbolis beasiswa berupa pembukaan rekening Simpanan Pelajar (SIMPel) berlangsung pada Gebyar Hari Indonesia Menabung (HIM) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2026 di SMP Negeri 1 Tanjung Morawa, Kamis (27/8/2026).

Hari Indonesia Menabung sendiri ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung, yang menetapkan 20 Agustus sebagai Hari Indonesia Menabung.

Bupati Deli Serdang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Deli Serdang, Hendra Wijaya, mengatakan penyaluran beasiswa melalui rekening pelajar diharapkan tidak berhenti pada manfaat pendidikan, tetapi juga membentuk kebiasaan menabung dan kemampuan mengelola keuangan sejak dini.

"Intinya bukan sekadar kepada siswa penerima beasiswa. Bagaimana para murid yang tidak menerima beasiswa juga kita tanamkan budaya gemar menabung, sehingga sejak usia dini mereka sudah diajarkan bagaimana mengelola keuangan dengan lebih baik," katanya.

Program KEJAR Tahun 2026 menyasar 4.000 siswa SD dengan bantuan masing-masing Rp500.000 dan 3.000 siswa SMP dengan bantuan masing-masing Rp750.000. Hingga saat ini, sebanyak 969 siswa telah menerima penyaluran, sementara 2.211 siswa sedang diajukan kepada Bank Sumut. Penyaluran penerima lainnya ditargetkan paling lama selesai pada Oktober 2026.

Hendra menegaskan, momentum Hari Indonesia Menabung harus menjadi gerakan berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan tahunan. Program KEJAR juga perlu diperluas ke seluruh satuan pendidikan untuk memperkuat literasi keuangan sekaligus membentuk kecakapan hidup pelajar.

Dengan jumlah SD dan SMP di Deli Serdang yang mencapai lebih dari seribu satuan pendidikan, ia menilai potensi pengembangan program tersebut sangat besar. Pemkab juga mendorong sekolah menghadirkan inovasi, seperti bank sampah, yang memungkinkan siswa belajar menabung dari hasil pengelolaan sampah bernilai ekonomi.

8p9

"Ini hanya momentum. Kegiatan Hari Indonesia Menabung harus terus berkelanjutan dan tidak berhenti di bulan Agustus. Inovasi harus terus dilakukan," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Provinsi Sumatera Utara, Yovvi Sukandar, mengapresiasi berbagai program Pemkab Deli Serdang dalam meningkatkan akses dan inklusi keuangan masyarakat.

Ia mendorong agar budaya menabung dikembangkan melalui inovasi yang dekat dengan kehidupan pelajar, termasuk mengolah sampah bernilai ekonomi dan menabungkan hasil penjualannya.

"Anak-anak atau masyarakat bisa membuka rekening dari hasil mengolah sampah yang didaur ulang. Misalnya sampah yang dikumpulkan selama satu bulan dijual dan hasilnya digunakan untuk membuka atau menambah tabungan," jelasnya.

Dalam laporan pelaksanaan, Kepala SMP Negeri 1 Tanjung Morawa, Bambang Suharsono, menyampaikan sekolahnya menjadi salah satu sasaran Program KEJAR Tahun 2026. Dari 1.049 siswa, pembukaan rekening SIMPel dilakukan secara bertahap dengan dukungan Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam.

Gebyar HIM turut dirangkaikan dengan berbagai kegiatan edukatif dan kreatif, seperti lomba puisi bertema menabung, storytelling, melukis, dan kerajinan tangan.( Drt)

:

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APPSI Kabupaten Deli Serdang di kediaman Ketua APPSI Deli Serdang, Paian Purba, Jalan Sultan Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kamis (27/8/2026).

Ia mengapresiasi pelaksanaan Musda yang menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus penyusunan program kerja APPSI sesuai kebutuhan para pedagang dan perkembangan perdagangan di Deli Serdang.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, saya menyampaikan apresiasi atas terlaksananya Musyawarah Daerah ini. Forum ini menjadi ruang penting bagi para pedagang untuk bersama-sama menyampaikan aspirasi, membahas berbagai tantangan yang dihadapi, serta menyusun langkah ke depan bagi kemajuan perdagangan dan ekonomi di Kabupaten Deli Serdang," ujarnya.

Menurutnya, penguatan sektor perdagangan merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi Kabupaten Deli Serdang, khususnya melalui misi Sehat Ekonominya.

"Pedagang pasar adalah bagian penting dari kekuatan ekonomi daerah. Aktivitas perdagangan yang berjalan dengan baik tentu akan memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi daerah," jelasnya.

Untuk itu, Lom Lom menyampaikan tiga hal yang perlu menjadi perhatian APPSI di Deli Serdang. Pertama, membantu menjaga kelancaran pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, bawang, cabai, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Langkah ini dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Kedua, mendorong pengembangan pasar tradisional di berbagai wilayah agar semakin berkembang dan mampu memberikan ruang usaha yang lebih luas bagi masyarakat.

Adapun ketiga yakni membantu memperluas akses pembiayaan bagi pedagang, baik melalui perbankan maupun program pemerintah, sehingga pelaku usaha memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usahanya.

"Kalau ini bisa diwujudkan, saya yakin APPSI akan menjadi katalisator dan dinamisator sekaligus menjembatani kepentingan pedagang, masyarakat, dan pemerintah," ungkapnya.

Pemkab Deli Serdang, terangnya, terbuka terhadap masukan dari para pedagang sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.

Dengan wilayah yang terdiri dari 22 kecamatan, 380 desa, dan 14 kelurahan, Deli Serdang memiliki potensi perdagangan yang besar. Namun, pengembangan pasar perlu disesuaikan dengan kondisi, kepadatan penduduk, dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.

"Kami pemerintah akan mendukung penuh kehadiran APPSI. Harapan kami, dengan kehadiran APPSI, peredaran ekonomi semakin tinggi, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan pasar tradisional semakin tumbuh dan berkembang," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Harian APPSI Sumatera Utara, Budi Hartoyo, mengapresiasi dukungan Pemkab Deli Serdang terhadap pelaksanaan Musda. Ia berharap kepengurusan APPSI yang terbentuk nantinya mampu memperkuat organisasi sekaligus memperluas jaringan hingga pasar-pasar yang dikelola pemerintah maupun swasta.

Budi menyampaikan, APPSI juga menjalankan fungsi advokasi bagi pedagang dan telah membangun kemitraan dengan sejumlah pihak, di antaranya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Bank Indonesia, dan Perum BULOG.

Dalam kesempatan itu, ia menyoroti kenaikan harga sejumlah kebutuhan pangan yang berdampak kepada masyarakat dan pedagang. Menurutnya, sinergi lintas sektor diperlukan untuk menjaga stabilitas harga.

"Semua lini sektor harus bekerja sama untuk melakukan penekanan harga, sehingga masyarakat akan lebih diuntungkan," katanya.

APPSI Sumatera Utara juga berencana mendorong kerja sama dengan BULOG agar pedagang di Deli Serdang dapat mengakses komoditas pangan melalui kios atau warung yang memenuhi persyaratan. Selain itu, akan dikembangkan sertifikasi halal gratis bagi 100 pelaku UMKM serta pelatihan digitalisasi pembayaran secara nontunai bersama Bank Indonesia.

"Ini bagian dari upaya kami agar para pedagang tidak tertinggal dalam menghadapi perkembangan digitalisasi," ujarnya.( Drt)

Aksi yang berlangsung sejak siang hari tersebut berjalan dinamis hingga akhirnya perwakilan dari Pemerintah Kota Medan menemui pengunjuk rasa. Jajaran pejabat Pemko Medan yang hadir berdialog langsung dengan massa antara lain Asisten Pemerintahan (Aspem), Kasatpol PP Kota Medan, serta Staf Ahli Wali Kota Medan.

Setelah ruang dialog dibuka dan perwakilan mahasiswa menyampaikan enam poin tuntutan aspirasinya, massa aksi akhirnya sepakat membubarkan diri secara tertib dan kondusif.

Usai dialog berlangsung, Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak mengapresiasi jalannya unjuk rasa yang tertib sebagai wujud kontrol sosial dari kalangan mahasiswa.

"Bentuk kontrol sosial dari siang sampai sore hari ini dengan penyampaian aspirasi enam poin tadi sudah terlaksana dengan baik. Terkait apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami di Polrestabes Medan, ini menjadi catatan dan masukan berharga yang akan segera kami tindak lanjuti dan tingkatkan," ujar Jean Calvijn di hadapan massa aksi.

Ia juga mengimbau seluruh peserta aksi untuk kembali ke kediaman maupun sekretariat masing-masing dengan aman. Personel Satlantas Polrestabes Medan turut disiagakan untuk memberikan pengawalan lalu lintas bagi rombongan mahasiswa.

"Setelah ini, silakan adik-adik mahasiswa kembali ke tempat masing-masing dengan tertib. Petugas Lantas tolong dibantu dan difasilitasi pengawalan di jalan. Sekali lagi, saya dengan segala kerendahan hati atas nama Polrestabes Medan mengucapkan terima kasih dan salut atas kedewasaan rekan-rekan dalam menyampaikan aspirasi hari ini," pungkasnya. (Dam)

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan saat ini jumlah UMKM yang telah memiliki sertifikat halal masih jauh dari target. Dari sekitar 1,4 juta UMKM di Sumut, baru sekitar 100 ribu yang telah mengantongi sertifikat halal.

"Berarti masih ada PR kurang lebih 1,3 juta lagi yang harus disertifikasi halal untuk yang produknya memang halal," kata Bobby saat membuka Sumut Halal Fest 2026 di Medan, Rabu (26/8/2026).

Menurut Bobby, program fasilitasi sertifikasi halal yang saat ini menjangkau 1.000 UMKM per tahun dinilai belum cukup untuk mengejar kebutuhan yang ada.

"Tahun ini kita bantu sertifikat halal untuk 1.000 UMKM, tapi saya rasa angkanya masih kecil," ujarnya.

Karena itu, Pemprov Sumut berencana meningkatkan kuota bantuan sertifikasi halal menjadi minimal 5.000 UMKM setiap tahun mulai 2027.

"Kalau setiap tahun kita bantu 1.000, mau berapa tahun baru selesai. Maka dari itu kami minta agar bisa ditambah minimal satu tahun 5.000 yang bisa dibantu," kata Bobby.

Ia berharap program tersebut mampu memperkuat daya saing produk UMKM Sumut sekaligus mendorong pertumbuhan industri halal di daerah.

"Tahun depan kami coba beri insentif kepada pelaku UMKM untuk membuat sertifikasi halal gratis minimal 5.000 pelaku UMKM," ujarnya.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan, mengapresiasi langkah Pemprov Sumut yang memperluas akses sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

Menurutnya, sertifikasi halal tidak hanya memberikan jaminan kepada konsumen, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha.

"Kami mengapresiasi kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur dan jajaran. Kita berharap dengan difasilitasinya sertifikat halal ini, bisa membuat pelaku UMKM lebih berkembang," kata Haikal.

Sumut Halal Fest 2026 berlangsung pada 26-27 Agustus 2026 dan menjadi ajang promosi serta penguatan ekosistem industri halal di Sumatera Utara.(DISU)

"Hari ini merupakan momentum yang baik bagaimana para ASN mau mewakafkan uangnya sebesar Rp10 ribu atau Rp20 ribu perbulan sebagai amal jariyah yang dapat digunakan untuk kepentingan umat ," kata Bobby Nasution usai menghadiri Nota kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama tentang Percepatan Tanah Wakaf di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kamis (27/8/2026).

Menurut Bobby Nasution didampingi Muhibuddin, S.H., M.H, wakaf uang berbeda dengan zakat yang selama ditunaikan oleh para ASN di lingkungan Pemprov Sumut melalui Badan Zakat Nasional (Baznas)..

Bahkan, sebut Gubernur Bobby, zakat dan infaq berupa uang selama ini digabungkan dan diserahkan ke Baznas. "Nanti kita akan mencoba bagaimana infaqnya berupa wakaf uang diserahkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI)," jelasnya.

Bagaimana cara penyaluran wakaf uang ASN tersebut, Bobby Nasution akan membahas dengan BWI tentang mekanisme agar tidak memberatkan ASN yang mau menyalurkan wakaf uang itu.

"Kita minta BWI sampaikan dulu bagaimana mekanismenya, kadang-kadang kita membayar zakat dan memberikan infaq kepada suatu badan, penyalurannya terkadang tidak terinformasikan dengan baik. Kalau misalnya nanti dari Pemprov ada wakaf uang dari ASN, tolong disampaikan penyalurannya kemana saja," ungkap Bobby Nasution.

Bobby Nasution akan merencanakan wakaf uang ASN dilaksanakan pada bulan September 2026. "Namun kami sampaikan dulu dan aja ada aturannya juga dalam mengumpulkan uang ASN, nanti dikira gubernur mengumpulin dipakai oleh gubernur nanti kami sampaikan termasuk kepada bapak Kajati Sumut," kata Bobby Nasution.

Sementara itu Kajati Sumatera Utara Muhibuddin, S.H., M.H menjelaskan bahwa wakaf uang tersebut bukan suatu kewajiban, tetapi imbauan bagi yang mau mewakafkan uangnya. "Kalau mau mendapat ibadah untuk akhirat silakan," ujarnya.(HPSU)

‎Dua tersangka diduga tega menghabisi nyawa korban hanya demi mendapatkan uang untuk membeli sabu setelah persediaan sabu mereka habis. Astaga..!

‎

‎Dua tersangka, AP dan GPM, ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan intensif menyusul ditemukannya jasad korban Ryan Alamsyah alias RA, seorang driver taksi online. Kaki kedua tersangka AP dan GPM ditembak petugas.

‎

‎Pengungkapan ini disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Pol Cornelis Mangarahon Simanjuntak, didampingi Kabid Humas Kombes Pol Ferry Walintukan, serta Kasubdit 3 Jatanras Kompol Jama Kita Purba saat konferensi pers, Kamis (27/8/2026).

‎

‎Polisi bergerak cepat bekerja sama dengan Polres Pelabuhan Belawan, Tim Jatanras Ditreskrimum Polda Sumut melakukan penyelidikan hingga akhirnya membekuk kedua tersangka pada 14 Agustus 2026 sekitar pukul 03.30 WIB, di sebuah penginapan OYO di Jalan Panglima Denai, Kecamatan Medan Amplas.

‎

‎Dari pemeriksaan polisi, aksi pembunuhan tersebut bermula ketika AP dan GPM berada di sebuah warung internet (warnet) pada Rabu (12/8/2026) sekitar pukul 20.00 WIB.

Keduanya mengkonsumsi sabu. Nah, persediaan sabu habis, tetapi keinginan untuk kembali menggunakan sabu masih ada alias masih kena tanggung (kentang). Dari situlah muncul niat mencari uang dengan cara merampok.

‎

‎AP kemudian merencanakan agar mereka memesan taksi online. Korban nantinya akan dijerat menggunakan ikat pinggang.

‎Pesanan pertama dibatalkan setelah keduanya melihat pengemudi yang datang memiliki tubuh tegap. Mereka khawatir rencana akan gagal.

‎

‎Tak lama kemudian, mereka kembali memesan kendaraan melalui aplikasi. Kali ini, sebuah mobil Toyota Ayla yang dikemudikan RA datang menjemput.

‎Keduanya masuk ke dalam kendaraan. Di tengah perjalanan, mereka bahkan sempat mencurigai foto pengemudi yang tercantum dalam aplikasi berbeda dengan orang yang mengemudikan kendaraan. Namun perjalanan tetap dilanjutkan.

‎

‎Korban dijerat dari belakang

Saat berada di tengah perjalanan, kedua tersangka menjalankan rencana. Mereka berpura-pura hendak buang air kecil dan meminta korban menghentikan kendaraan.

‎

‎Ketika kendaraan berhenti, AP dari belakang langsung menjerat leher korban menggunakan ikat pinggang. RA melakukan perlawanan. AP kemudian meminta bantuan GPM. Keduanya mengeroyok korban hingga korban tidak berdaya.

‎

‎Korban selanjutnya dipindahkan ke bagian belakang mobil. AP mengambil alih kemudi dan membawa kendaraan meninggalkan lokasi. Dalam perjalanan, keduanya sempat berhenti untuk membeli rokok dan tali.

‎

‎Yang lebih tragis, korban yang ketika itu masih hidup dan bergerak kemudian dibuang di kawasan perkebunan tebu di Jalan Segitiga, Dusun II, Desa Bulu Cina.

‎Kedua tersangka lalu meninggalkan korban dan melarikan diri menggunakan mobil miliknya. Keesokan harinya, mobil tersebut dijual kepada pihak lain seharga Rp17 juta.

‎

‎Penyelidikan dilakukan Polres Pelabuhan Belawan bersama Ditreskrimum Polda Sumut yang dipimpin Kasubdit Jatanras. Dalam waktu singkat, identitas dan keberadaan kedua pelaku berhasil diketahui. AP dan GPM kemudian ditangkap di sebuah penginapan OYO di kawasan Medan Amplas.

‎

‎Setelah pengungkapan awal dilakukan Ditreskrimum Polda Sumut, laporan polisi yang sebelumnya berada di Polsek Hamparan Perak kemudian ditarik dan penanganannya dilanjutkan oleh Polda Sumut. (Tribrata Tv)

Massa mendesak Wali Kota Medan, Rico Waas segera merealisasikan kebijakan nyata bagi masyarakat miskin kota. Ketua DPC GMNI Kota Medan, Damses Sianturi, menegaskan bahwa massa aksi menuntut untuk bertemu langsung dengan orang nomor satu di Pemko Medan tersebut guna menyampaikan sejumlah tuntutan krusial.

"Kita akan tetap melakukan aksi lanjutan jika hari ini Wali Kota Medan tidak menemui kita. Sesuai kesepakatan konsolidasi, yang hadir menemui kami harus Wali Kota langsung," tegas Damses di sela-sela aksi.

Damses memaparkan, persoalan paling mendesak yang dibawa dalam unjuk rasa ini mencakup tingginya angka kemiskinan, penanganan masyarakat terlantar, hingga persoalan anak putus sekolah di Kota Medan. Menurutnya, konstitusi secara tegas mengamanatkan negara untuk hadir memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.

"Tugas dan beban moral kami selaku GMNI adalah memperjuangkan kaum marhaen atau rakyat miskin kota. Kami mengingatkan kepala daerah bahwa undang-undang mengamanatkan masyarakat terlantar dan anak putus sekolah wajib dipelihara oleh negara," paparnya.

Lebih lanjut, GMNI meminta Pemerintah Kota Medan menghentikan kegiatan yang sekadar bersifat seremonial dan lebih fokus pada kerja-kerja konkret di lapangan demi kesejahteraan warga.

"Jangan hanya sibuk dengan agenda seremonial, kerjakan kerja-kerja nyata. Kami tidak akan menggelar aksi seperti ini jika Pemko Medan berbuat yang terbaik bagi warganya. Terik matahari hari ini justru membakar semangat kami untuk terus mengontrol kebijakan pemko yang dinilai belum optimal," pungkasnya.

Arus Lalin Jalan Raden Saleh–Imam Bonjol Medan Dialihkan

Imbas adanya aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Medan pada Kamis (27/8/2026), Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Medan memberlakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan sekitar lokasi.

Arus kendaraan yang melintas dari arah Jalan Raden Saleh menuju Jalan Imam Bonjol dialihkan untuk menghindari penumpukan volume kendaraan.

Pihak kepolisian mengimbau para pengguna jalan agar tetap tertib, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta mengikuti instruksi petugas di lapangan demi kelancaran bersama.

Bagi pengendara yang hendak melintas di sekitar pusat Kota Medan disarankan untuk mencari jalur alternatif. (DAM)

Aksi yang berlangsung sepanjang hari ini melibatkan setidaknya empat kelompok dengan tuntutan berbeda, mulai dari desakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset hingga evaluasi program pemerintah.

Massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menjadi salah satu yang paling awal berkumpul. Mereka tiba dini hari dan memadati area gerbang utama Gedung DPR. Tuntutan utama AMPB adalah agar DPR segera mengesahkan RUUPerampasan Aset serta menerapkan hukuman mati bagi pelaku korupsi.

Selain AMPB, aksi juga diikuti Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) yang membawa tuntutan serupa, ditambah desakan penurunan harga kebutuhan pokok.

Kelompok Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) turut hadir dengan membawa dukungan terhadap program strategis pemerintah, sambil meminta evaluasi pelaksanaannya.

Menjelang sore, massa AMPB membubarkan diri setelah melakukan audiensi. Aksi kemudian dilanjutkan oleh Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), yang terdiri dari sekitar 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil. GERAM memperkirakan mengerahkan sekitar 1.000 peserta dan membawa 10 tuntutan, antara lain:

Pertanggungjawaban politik dan hukum atas kebijakan pemerintah

Evaluasi dan penghentian program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta Makan Bergizi Gratis (MBG)

Penurunan harga kebutuhan pokok dan kenaikan upah buruh

Pendidikan dan kesehatan yang gratis serta berkualitas

Demiliterisasi dan penghentian kriminalisasi aktivis

Pengesahan RUUPerampasan Aset untuk kepentingan publik

Hingga sore hari, massa GERAM masih bertahan di depan gerbang utama DPR. Situasi sempat memanas dengan orasi dan lemparan botol air mineral, namun secara keseluruhan masih terkendali.

Polda Metro Jaya mengerahkan ribuan personel gabungan (laporan menyebut hingga 18.504 personel di berbagai titik di Jakarta Pusat) untuk mengamankan aksi. Sebelumnya, polisi mengamankan puluhan orang yang diduga membawa senjata tajam dan bahan berbahaya serta berencana memicu kericuhan.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Transjakarta melakukan pengaturan lalu lintas serta pengalihan sejumlah rute bus di sekitar kawasan Senayan, Gatot Subroto, dan Semanggi. Masyarakat diimbau menggunakan jalur alternatif dan mengikuti arahan petugas.

Sejumlah anggota DPR menemui perwakilan massa dan menyampaikan komitmen terkait pembahasan RUUPerampasan Aset, dengan target tertentu di bulan Desember. Massa berharap pimpinan DPR membuka ruang dialog secara langsung agar aspirasi mereka didengar.

Aksi unjuk rasa ini menjadi salah satu dari puluhan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang berlangsung di Jakarta hari ini. Hingga berita ini diturunkan, situasi di depan Gedung DPR masih ramai dipantau aparat dan media.

Warga diimbau tetap tenang, mematuhi arahan petugas, dan menghindari penyebaran informasi yang tidak terverifikasi.(BBS)

Keluhan ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, warga mengaku sering mengalami pemadaman berulang dalam waktu relatif singkat. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan peralatan elektronik rumah tangga, seperti televisi, kulkas, mesin cuci, komputer, dan pompa air.

Warga menilai pola listrik yang padam, kemudian menyala sebentar, lalu padam kembali berpotensi merusak perangkat elektronik. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, jika rangkaian pemadaman berulang tersebut menyebabkan kerusakan barang milik pelanggan, siapa yang bertanggung jawab.

Warga sebelumnya telah menyampaikan keluhan dan keberatan kepada petugas PLN melalui pesan WhatsApp. Mereka juga berkali-kali menggunakan aplikasi PLN Mobile untuk melaporkan setiap gangguan listrik.

Setelah keluhan tersebut, warga mengaku pemadaman berulang dalam waktu singkat sempat berhenti. Namun, kondisi berbeda kembali terjadi pada Rabu, 26 Agustus 2026.

Dalam satu hari, listrik di Desa Pematang Cengal mengalami pemadaman sebanyak tiga kali: menjelang subuh, sore hari, dan malam hari. Pola ini kembali menimbulkan keresahan karena dinilai mengganggu aktivitas sekaligus membuat warga khawatir terhadap kondisi peralatan elektronik di rumah masing-masing.

Warga juga mengaku telah berupaya menghubungi petugas PLN melalui telepon untuk memperoleh informasi mengenai gangguan tersebut. Menurut pengakuan mereka, jawaban yang diterima hanya berupa himbauan untuk bersabar karena proses pemulihan sedang diupayakan. Sementara keluhan yang disampaikan melalui pesan WhatsApp tidak mendapat respons.

Padahal, sebelumnya terdapat petugas PLN dari Unit Layanan Pelanggan (ULP) Tanjung Pura yang pernah menghubungi masyarakat melalui telepon maupun WhatsApp setelah laporan disampaikan lewat PLN Mobile. Nomor tersebut kemudian menjadi salah satu jalur yang digunakan warga untuk menyampaikan laporan ketika terjadi pemadaman.

Masyarakat juga menyoroti Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) sebagai salah satu tolok ukur kualitas pelayanan kelistrikan. Dari sudut pandang pelanggan, keandalan pasokan listrik, kecepatan penanganan gangguan, serta koreksi terhadap pelayanan menjadi hal penting yang semestinya dapat dirasakan secara nyata.

Bagi warga, pelayanan listrik tidak hanya diukur dari seberapa cepat listrik kembali menyala setelah padam. Keandalan jaringan dan kemampuan mencegah gangguan berulang juga menjadi bagian penting dari kualitas pelayanan.

Warga berharap PLN ULP Tanjung Pura dapat memberikan penjelasan mengenai penyebab pemadaman yang terjadi hingga tiga kali dalam satu hari. Mereka juga meminta agar dilakukan evaluasi terhadap jaringan listrik yang melayani Desa Pematang Cengal agar persoalan serupa tidak terus berulang.

Warga berharap persoalan ini tidak berhenti pada permintaan untuk bersabar. Mereka menginginkan kepastian informasi, respons pengaduan yang jelas, penanganan teknis yang cepat, dan langkah nyata untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik.

Sebab bagi masyarakat Desa Pematang Cengal, listrik bukan sekadar fasilitas pendukung, melainkan kebutuhan vital dalam kehidupan sehari-hari.

Kini warga menunggu penjelasan PLN mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada jaringan listrik di wilayah tersebut dan langkah apa yang akan dilakukan agar pemadaman berulang tidak kembali menjadi persoalan yang harus terus dikeluhkan.(ASW)

Luapan Sungai Bhote Koshi membawa arus deras dan material banjir yang menerjang wilayah di sekitarnya. Sejumlah kawasan terdampak dilaporkan mengalami kerusakan parah, sementara tim penyelamat dikerahkan untuk mencari dan mengevakuasi warga yang terdampak.

Situasi semakin sulit karena kondisi cuaca buruk dan gangguan komunikasi. Tim tanggap darurat harus berpacu dengan waktu untuk memastikan keselamatan warga maupun wisatawan yang berada di wilayah tersebut.

Tim penyelamat bergegas untuk menemukan lebih dari 1.300 orang yang hilang di perbatasan Nepal-Tibet akibat banjir bandang dan tanah longsor. Sejauh ini, bencana tersebut menewaskan sedikitnya 165 orang dan telah menyapu seluruh desa.

Banyak dari yang hilang tersebut adalah turis asing, kata para pejabat tentang bencana tersebut. Menurut Survei Geologi AS, bencana ini disebabkan oleh runtuhnya gletser yang mengirimkan aliran puing-puing yang menelan rumah-rumah di sepanjang jalan.

Gemuruh air dan lumpur seperti tsunami menghantam desa dan kota di jalur dua sungai -- Bhote Koshi dan Trishuli, dengan polisi Nepal mengatakan mereka telah menemukan 162 jenazah.

Sebanyak 823 orang lainnya, termasuk 579 warga Nepal dan turis asing, belum diketahui keberadaannya di Nepal, menurut badan penanggulangan bencana negara tersebut, dilansir kantor berita AFP, Kamis (27/8/2026).

Di seberang perbatasan, media pemerintah China mengatakan "bencana tanah longsor" di Pelabuhan Gyirong di Tibet menelan tiga korban jiwa, sementara 558 orang, termasuk 260 warga asing, masih hilang.

Para penyelamat mengarungi lumpur dan endapan untuk mencari korban selamat setelah air banjir mengubur lantai bawah gedung-gedung bertingkat.

"Warga asing yang kehilangan kontak termasuk warga India, dan lainnya dari Australia, Inggris, Malaysia, Belanda, Portugal, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Amerika Serikat," kata dewan pariwisata Nepal.

Perusahaan pendakian Himalayan Glacier mengatakan kepada AFP, bahwa 47 orang dari sebuah kelompok termasuk dua anak, hilang di Nepal.

"Tim kami sedang memeriksa rumah sakit tempat para korban datang," kata direktur perusahaan tersebut, Sanket Pandey.

Gelombang lumpur dan puing-puing yang tiba-tiba itu seperti tsunami daratan, yang bergerak hampir 170 kilometer menyusuri lembah Bhote Koshi ke Nepal Tengah," kata sejarawan lingkungan Ruth Gamble dari Universitas La Trobe di Australia.

"Ini adalah rute populer bagi wisatawan internasional yang bepergian dari Kathmandu ke Lhasa," tambahnya.

Presiden China Xi Jinping mengatakan bahwa, "Tugas yang paling mendesak adalah melakukan segala upaya untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang hilang."

"Para pejabat pemerintah Tibet mengerahkan hampir 800 pekerja darurat dan 150 kendaraan serta anjing pelacak dan perahu cepat untuk membantu upaya penyelamatan," lapor kantor berita pemerintah China, Xinhua.

Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) mengatakan pihaknya mengirimkan pasokan darurat termasuk selimut, kotak P3K, tandu, dan kantong jenazah.

Jumlah korban meninggal dunia maupun orang yang dilaporkan hilang masih terus diperbarui oleh pihak berwenang. Proses pencarian dan pendataan juga masih berlangsung sehingga angka korban dapat berubah seiring perkembangan operasi di lapangan.

Sementara itu, penyebab pasti banjir masih dalam penyelidikan. Otoritas Nepal dan para ahli tengah mengkaji kemungkinan adanya longsor yang berkaitan dengan fenomena glasial sebagai salah satu pemicu bencana tersebut.

Selain itu, gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,4 juga disebut menjadi salah satu faktor yang sedang dianalisis untuk mengetahui kemungkinan kaitannya dengan peristiwa banjir dan longsor.

Hingga kini, operasi pencarian, penyelamatan, serta pendataan korban terus dilakukan. Masyarakat dan wisatawan di sekitar wilayah terdampak diimbau meningkatkan kewaspadaan karena kondisi cuaca dan medan masih berpotensi membahayakan.

Perkembangan jumlah korban dan penyebab bencana masih menunggu hasil verifikasi resmi dari otoritas Nepal.(BBS/Detik)

Kasi Humas Polres Dairi, AKP Syahril Ramadhan mengatakan, tersangka berinisial Z (42) yang berperan sebagai kurir, dan ZS (37) yang berperan sebagai pengedar narkoba.

"Ya tim Sat Narkoba Polres Dairi berhasil membekuk 2 tersangka, dimana salah satunya merupakan seorang pengedar," ujarnya sebagaimana dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Dtv news yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 27 Agustus 2026.

Penangkapan bermula saat petugas mendapat laporan dari Masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di Desa Bintang Mersada.

Petugas kemudian melakukan penyelidikan, dan mendapati 2 orang sedang berdiri di dekat Klenteng perkuburan Cina.

Tanpa menunggu waktu lama, petugas langsung berupaya menangkap kedua pria tersebut, namun satu diantaranya berhasil melarikan diri.

"Satu tersangka yang kami amankan berinisial Z, yang merupakan seorang kurir," jelasnya.

Saat digeledah, petugas hanya mendapat uang tunai sebesar Rp100 ribu, dimana uang tersebut milik temannya yang melarikan diri itu untuk membeli narkoba jenis Ganja.

Kepada petugas, Z mengaku mendapat barang haram tersebut dari seorang ZS yang merupakan seorang pengedar. Ia juga mengaku mendapat upah sebesar Rp 10 ribu setiap kali membeli kepada ZS.

Petugas pun kembali melakukan pengembangan dan menjadikan Z sebagai umpan agar bisa keluar dari tempat persembunyiannya.

Benar saja, ZS kemudian keluar dan bertemu di lokasi yang biasa mereka gunakan untuk bertransaksi narkoba. ZS pun hanya bisa pasrah saat ditangkap bersama barang bukti narkoba jenis Ganja.

Petugas pun kembali melakukan penggeledahan di rumahnya jalan Trikora milik ZS. Hasilnya, beberapa barang bukti lainnya berhasil diamankan dan total berat keseluruhan mencapai 18,05 gram. ZS pun mengaku membeli barang haram itu dari seorang pemasok berinisial A yang berada di Kota Medan.

Atas perbuatannya, kedua tersangka kini di boyong ke Mapolres Dairi guna pemeriksaan lebih lanjut.***

Polisi menemukan fakta baru dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap dua bocah kakak beradik di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. RS (52), yang diduga menganiaya AGP (7) dan AP (6), dinyatakan positif mengonsumsi narkotika jenis sabu berdasarkan hasil pemeriksaan urine.

Kasat Reskrim Polres Dairi, Iptu Darman Lumbanraja mengatakan penyidikan kasus tersebut masih berlangsung. Fakta mengenai hasil tes urine RS ditemukan saat polisi melakukan pemeriksaan terhadap perempuan itu.

"Kemudian, fakta baru yang kami temukan, bahwa ternyata pelaku ini, juga positif menggunakan narkotika jenis sabu," sebut Iptu Darman Lumbanraja dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8/2026)sebagaimana dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Sidikalang Dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 27 Agustus 2026

Darman mengatakan hasil pemeriksaan urine RS menjadi temuan baru dalam penyidikan kasus dugaan kekerasan terhadap AGP dan AP.

Namun, polisi masih mendalami rangkaian kejadian serta dugaan tindak pidana yang terjadi.

RS sebelumnya disebut mengasuh kedua bocah tersebut setelah dititipkan ibu mereka, R Sianturi (53).

Sang ibu bekerja di sebuah rumah makan di Balige, Kabupaten Toba, sedangkan ayah kedua korban sedang menjalani hukuman penjara dalam kasus narkoba.

Kedua anak itu kemudian tinggal di rumah RS di Jalan Merdeka, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi.

Ibu korban disebut membayar RS sebesar Rp500 ribu setiap minggu untuk mengasuh keduanya.

Darman mengatakan ibu korban dan RS sebelumnya saling mengenal sehingga anak-anak itu dititipkan selama sang ibu bekerja di luar daerah.

Menurut keterangan polisi, persoalan pembayaran upah pengasuhan diduga menjadi pemicu kekerasan. Pembayaran yang disepakati Rp500 ribu setiap minggu disebut mengalami kendala sehingga RS merasa tidak terima.

"Untuk motifnya adalah karena gaji yang disepakati setiap minggu Rp500.000 ini mengalami kendala, sehingga pelaku ini merasa tidak terima dan melampiaskan amarahnya kepada si anak," kata Darman.

Dalam pemeriksaan, polisi menyebut RS melakukan kekerasan menggunakan sejumlah benda yang ada di rumah. Di antaranya sapu, hanger, sandal, hingga kayu.***

RA ditangkap pada Senin (24/8/2026) sekitar pukul 11.30 WIB setelah polisi mendapat informasi keberadaannya di sebuah rumah di Dusun III, Desa Hamparan Perak.

Kasus ini terungkap setelah pihak Alfamart melaporkan pencurian yang diketahui pada Kamis (20/8/2026) sekitar pukul 06.45 WIB.

Saat tiba di toko, pintu gerai ditemukan terbuka dan kondisi di dalam toko berantakan. Sejumlah barang seperti rokok, beras, minyak goreng, cokelat, produk personal care, baterai hingga berbagai jenis minuman raib.

Akibat kejadian itu, pihak Alfamart mengalami kerugian sekitar Rp29,7 juta.

Kapolsek Hamparan Perak Kompol Chandra Situmorang --sebagaimana dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Balai Polres yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 27 Agustus 2026-mengatakan, RA diamankan saat sedang tidur di dalam rumahnya.

Polisi juga menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan pencurian, di antaranya linggis, parfum, rokok elektrik, ketrik dan kotak VEEV.

Dalam pemeriksaan awal, RA mengaku terlibat bersama 4 orang lainnya.

Polisi kini masih memburu para pelaku lain serta menelusuri keberadaan barang hasil pencurian yang disebut telah dibagi dan sebagian dijual.***

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIB di Los Desa Merek tersebut dihadiri Bhabinkamtibmas Polsek Tigapanah Aipda Yandi dalam rangka menghadiri acara Salam Pamit Mahasiswa KKN UINSU Medan Tahun 2026 setelah menjalankan pengabdian selama satu bulan di Kecamatan Merek.

Dalam suasana penuh keakraban, kegiatan diisi dengan temu pisah antara mahasiswa KKN, orang tua asuh, para pembimbing, perangkat desa, serta Bhabinkamtibmas.

Pada kesempatan itu, Aipda Yandi menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada para mahasiswa sekaligus mengapresiasi kontribusi mereka selama melaksanakan KKN di tengah masyarakat.

Selain menghadiri kegiatan tersebut, Bhabinkamtibmas juga berinteraksi langsung dengan warga, mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan serta membangun komunikasi yang baik antara Polri dan masyarakat.

Kapolsek Tigapanah AKP Immanuel Sembiring, S.H., M.H --sebagaimana dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @polres karo yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 27 Agustus 2026-- mengatakan kegiatan sambang dan DDS merupakan bagian dari optimalisasi pemolisian masyarakat untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

"Polri hadir di tengah masyarakat tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga membangun komunikasi yang erat. Kami mengajak masyarakat untuk tidak ragu menghubungi Bhabinkamtibmas apabila membutuhkan bantuan atau menemukan permasalahan kamtibmas di lingkungannya," ujar AKP Immanuel Sembiring.

Sebagai bentuk pelayanan yang cepat dan responsif, Bhabinkamtibmas juga membagikan nomor telepon kepada warga agar masyarakat dapat dengan mudah berkoordinasi apabila memerlukan kehadiran polisi.***

Kejuaraan Sumut Open Tahun 2026 diikuti oleh ratusan atlet pencak silat dari berbagai daerah di Sumatera Utara, menjadikan kemenangan ketujuh siswa MAN Dairi bukan sekedar gelar, melainkan bukti kualitas pelatihan dan pembinaan. Prestasi tersebut menjadi bukti bahwa siswa MAN Dairi tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga mampu menunjukkan kemampuan dan bakat di bidang olahraga, khususnya pencak silat. Keikutsertaan dalam kejuaraan tingkat Sumatera Utara ini juga menjadi pengalaman berharga bagi para siswa dalam mengasah kemampuan, mental bertanding, serta menjunjung tinggi nilai sportivitas.

Kepala MAN Dairi, Amry Al Anshary Sitongkir, S.Pd., MM menyampaikan rasa bangganya atas prestasi yang diraih siswa. "Kami sangat bangga dengan pencapaian siswa kami. Ini membuktikan bahwa anak-anak kita mampu berprestasi tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga di bidang olahraga dan seni bela diri, yang melatih kedisiplinan, keberanian, dan karakter yang mulia," ucap kamad pada media, Kamis (27/8/2026).

Keberhasilan tujuh siswa MAN Dairi dalam Sumut Open 2026 diharapkan dapat menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk terus mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki. Prestasi ini sekaligus menunjukkan komitmen madrasah dalam memberikan ruang bagi peserta didik untuk berkembang, baik dalam bidang akademik maupun nonakademik, lanjut Amry.

Sebelum keberangkatan, para siswa mendapatkan arahan dan motivasi dari Kepala MAN Dairi, Kaur tata usaha, para wakil kepala madrasah. Pesan dan dukungan tersebut menjadi penyemangat tambahan bagi keduanya untuk tampil percaya diri dan sportif di arena pertandingan. Ke depan, diharapkan prestasi ketujuh siswa MAN Dairi dapat menginspirasi teman-temannya dan generasi muda lainnya untuk aktif berolahraga, menjaga kesehatan, dan menumbuhkan semangat juang yang tinggi. Semoga siswa MAN Dairi terus berlatih, meraih prestasi yang lebih tinggi lagi, dan mengharumkan nama madrasah.

MAN Dairi menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas pencapaian para siswa. Prestasi tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi para atlet muda MAN Dairi untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama madrasah pada kompetisi di tingkat yang lebih tinggi. Dengan semangat "MAN Dairi Hebat dan Berprestasi" pencapaian tujuh siswa dalam Kejuaraan Pencak Silat Sumut Open 2026 menjadi kebanggaan bagi madrasah sekaligus inspirasi bagi seluruh warga MAN Dairi untuk terus berkarya dan mengukir prestasi. (hkm)

FreshReflexology ini beroperasi di kawasan Binjai Mall.

Pengelola diminta memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai peraturan daerah dan norma yang berlaku.

Peringatan ini disampaikan setelah penanggung jawab SPA memberikan klarifikasi kepada Satpol PP terkait video keributan yang sebelumnya viral di media sosial.

Pemerintah Kota Binjai menaruh perhatian terhadap aktivitas usaha itu, terlebih lokasi SPA disebut berada tidak jauh dari tempat ibadah dan sarana pendidikan.

Selain persoalan keributan, perhatian publik juga tertuju pada penampilan perempuan yang terlihat dalam video dengan pakaian merah yang dinilai sebagian pihak terlalu terbuka.

Kondisi itu turut memunculkan pertanyaan mengenai standar operasional dan aktivitas usaha di lokasi itu.

Kasatpol PP Kota Binjai Arif Sihotang mengatakan, pihak penanggung jawab FreshReflexology telah datang untuk memberikan penjelasan terkait video yang beredar luas.

"Pihak penanggung jawab dari FreshReflexology mengklarifikasi terkait video keributan yang viral di media sosial," ujar Arif, Rabu (26/8/2026) --sebagaimana dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Seputar Binjai Reborn yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 27 Agustus 2026.

Arif menegaskan, Pemko Binjai memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi apabila nantinya ditemukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

Bahkan, pencabutan izin operasional dapat dilakukan apabila pelanggaran yang ditemukan memenuhi ketentuan.***

Persoalan narkoba di Sumatera Utara dianggap semakin mengkhawatirkan. Jumlah pengguna atau korban penyalahgunaan narkoba diperkirakan mencapai sekitar 1,5 juta orang, Sumut pun menjadi salah satu wilayah dengan persoalan narkotika paling serius di Indonesia.

Kondisi tersebut kembali menjadi sorotan dalam rapat paripurna DPRD Sumatera Utara, Kamis (27/8/2026), saat Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumut, Dharma Putra Rangkuti, SHut, MSi, menyampaikan usulan Ranperda perubahan atas Perda Sumut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Dharma menyebut, jika angka 10,45 persen dikaitkan dengan jumlah penduduk Sumut yang sekitar 15 juta jiwa, maka terdapat sekitar 1,5 juta orang yang terdampak persoalan narkoba.

Angka tersebut bukan sekadar statistik. Di balik jutaan orang yang terdampak terdapat keluarga yang kehilangan harapan, anak-anak yang terancam masa depannya, serta potensi generasi produktif yang bisa hilang akibat jeratan narkotika.

Data yang disampaikan Kepala BNNP Sumut pada Juni 2026 juga menyebut Sumut masih menghadapi tingkat penyalahgunaan narkoba yang sangat tinggi. Penyebarannya bahkan telah merambah hingga ke wilayah pedesaan. Pada 2025, penyalahgunaan didominasi kelompok usia produktif 15-45 tahun, namun kini mulai terlihat merambah anak usia sekolah.

Ancaman bagi bonus demografi

DPRD Sumut menilai persoalan narkoba tidak boleh lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan hukum. Narkoba telah menjadi ancaman serius terhadap pembangunan manusia dan masa depan daerah.

Kelompok usia produktif dan pelajar merupakan bagian terbesar dari kekuatan demografi yang seharusnya menjadi motor pembangunan. Ketika kelompok ini terjerumus narkoba, yang hilang bukan hanya masa depan seorang individu, tetapi juga potensi ekonomi dan sosial Sumatera Utara.

Pemerintah Provinsi Sumut sebelumnya juga mencatat sekitar 1,3 juta pengguna narkoba, dengan sekitar 27 persen di antaranya merupakan pelajar dan mahasiswa. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengubah bonus demografi menjadi bencana demografi apabila tidak ditangani secara serius.

Karena itu, revisi Perda Nomor 1 Tahun 2019 menjadi momentum penting untuk mengubah strategi perang melawan narkoba. Pemberantasan harus tetap dilakukan secara tegas terhadap jaringan dan bandar, tetapi pencegahan, edukasi, rehabilitasi serta pemulihan korban juga harus diperkuat.

Jangan hanya menangkap, selamatkan korban

Tantangan terbesar Sumut bukan hanya bagaimana menangkap pelaku peredaran narkoba, tetapi bagaimana menyelamatkan mereka yang sudah terjerumus.

Data yang disampaikan BNNP Sumut pada Februari 2026 menggambarkan kesenjangan besar antara jumlah korban dan kapasitas rehabilitasi. Dari sekitar 1,5 juta pengguna yang disebutkan, fasilitas rehabilitasi yang tersedia baru mampu menangani sebagian kecil korban.

Situasi ini menunjukkan bahwa perang terhadap narkoba membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif. Korban penyalahgunaan tidak cukup hanya dijatuhi stigma. Mereka membutuhkan akses rehabilitasi, pendampingan keluarga dan kesempatan untuk kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat.

Dharma menegaskan, persoalan narkoba tidak bisa dibebankan hanya kepada kepolisian dan BNN. Seluruh kekuatan sosial harus dilibatkan, mulai dari keluarga, sekolah, tokoh agama, pranata adat, organisasi kemasyarakatan hingga pemerintah daerah.

Dengan demikian, pencegahan dapat dilakukan sejak dari lingkungan terkecil sebelum narkoba menghancurkan kehidupan seseorang.

Perda harus menjadi gerakan bersama

Revisi perda ini diharapkan mampu memperkuat peran pemerintah daerah dalam membangun sistem pencegahan narkoba yang lebih terpadu. Regulasi tidak boleh berhenti sebagai aturan di atas kertas, tetapi harus diterjemahkan menjadi program nyata di sekolah, desa, lingkungan keluarga dan ruang publik.

Sumatera Utara membutuhkan gerakan bersama untuk memutus mata rantai narkoba. Aparat harus tegas terhadap bandar dan jaringan peredaran, sementara masyarakat harus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan sejak dini.

Di tengah ancaman sekitar 1,5 juta pengguna atau korban yang disebutkan tersebut, perang terhadap narkoba sejatinya adalah perang untuk menyelamatkan masa depan Sumatera Utara.

Sebab, menyelamatkan satu anak dari narkoba berarti menyelamatkan satu keluarga. Dan menyelamatkan jutaan generasi muda berarti menyelamatkan masa depan Sumatera Utara menuju Indonesia Emas 2045.

Perubahan atas Perda Provsu No1/2019 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lannya merupakan usulan inisiatif Komis E DPRD Sumut dibacakan juru bicara, Fatimah.

Paripurna diskor untuk pandangan fraksi. Aripay Tambunan dari Fraksi Gerindra, meminta agar paripurna berikutnya diundang Kapolda Sumut dan Kapolres se Sumut.

"Termasuk juga dari Polairud, karena barang haram ini bayak juga masuk dari jalur laut, " tamba Ketua Fraks Gollka

Hal serupa ditegaskan Sekretaris Fraksi PKS Abdul Rahim Siregar yang meminta agar instansi terkait diundang dalam rapat dengar pendapat dengan Bapemperda terkait ini.