Penegasan itu disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi dari Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Sumut, di Balai Kota,Selasa (7/4/2026).

Didampingi Kadis Kominfo Arrahmaan Pane, Plt Kadis Perhubungan Suriono, dan Plt Kadis SDABMBK Ferri Ichsan, orang nomor satu di Pemko Medan itu menekankan pentingnya penataan kabel di kawasan ruas jalan agar ibu kota Provinsi Sumatera Utara ini terlihat lebih rapi, estetis, dan nyaman.

"Kita tahu bagaimana kondisi kabel di Kota Medan. Kalau bisa ke depan harus dihilangkan kabel udara. Kota Medan akan lebih cantik dan estetik jika tidak ada lagi kabel yang semrawut," kata Rico Waas.

Rico Waas juga menyampaikan bahwa saat ini masih banyak kabel-kabel yang semrawut diruas jalan hingga fasilitas jalan dan sangat mengganggu pengguna jalan termasuk warga masyarakat kota Medan oleh karena itu pemerintah kota medan mendorong pihak-pihak untuk bersama sama membangun kota Medan yang lebih modern agar warga masyarakat merasakan kenyamanan", ujar Rico. (ATN)

Kolaborasi antara pemerintah dan komunitas keagamaan menjadi kunci penting dalam memperkuat pembangunan sosial di Kota Medan. Karenanya, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak jemaat gereja berperan aktif mendukung berbagai program Pemko Medan, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan hingga memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

"Pembangunan kota tidak dapat berjalan optimal tanpa keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk komunitas keagamaan," kata Rico Waas saat menerima pengurus GPIB Immanuel Medan di Balai Kota, Selasa (7/4/2026).

Rico Waas menjelaskan, sinergi itu dapat diwujudkan melalui berbagai program, salah satunya gerakan ASRI (Aksi Bersih dan Lestari) yang diinisiasi Dinas Lingkungan Hidup. Program ini mendorong partisipasi masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan. "Gerakan bersih-bersih lingkungan ini bisa kita lakukan bersama agar dampaknya lebih luas," ujarnya.

Selain itu, Rico Waas juga menyoroti program PKH Medan Makmur yang menyasar kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Melalui program yang bersumber dari APBD tersebut, penerima manfaat memperoleh bantuan Rp200 ribu per bulan. Ia berharap pihak gereja dapat turut membantu memastikan bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak.

Rico Waas kemudian menyinggung rumah ibadah yang memiliki nilai sejarah, termasuk gereja yang berstatus cagar budaya. Pemko Medan, katanya, memiliki program untuk membantu renovasi bangunan tersebut agar tetap terjaga fungsinya sekaligus nilai historisnya bagi masyarakat.

Sementara itu, Pendeta Salmon Lea Timea menyampaikan, komitmen gereja untuk berkontribusi melalui program "Gerakan Peduli Immanuel Berbagi". Program ini mencakup kegiatan sosial, penguatan toleransi antarumat beragama, serta kepedulian terhadap lingkungan sebagai bentuk nyata kehadiran gereja di tengah masyarakat.(ATN)N jl llll

Pemko Medan mendukung penuh digelarnya perayaan Paskah Pemko Medan. Bahkan, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas berharap agar perayaan digelar lebih meriah dan berkualitas. Sebab, Paskah bukan sekadar perayaan keagamaan, tetapi juga momentum penting untuk memperkuat nilai-nilai kedamaian dan kebersamaan di tengah masyarakat yang beragam.

Dukungan ini disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi Panitia Paskah Pemko Medan di Balai Kota Medan, Selasa (7/4/2026). Karena itu, ia berharap persiapan dilakukan secara maksimal agar perayaan berlangsung khidmat sekaligus membawa pesan damai bagi seluruh warga.

"Paskah merupakan perayaan penting yang patut dipersiapkan secara maksimal. Saya ucapkan selamat Paskah, semoga kedamaian ada di hati saudara," kata Rico Waas.

Orang nomor satu di Pemko Medan itu juga menginginkan agar pelaksanaan Paskah tahun ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia berharap panitia dapat memilih lokasi yang representatif dan mampu menampung jemaat dalam jumlah besar sehingga masyarakat dapat mengikuti perayaan dengan nyaman.

Selain khidmat, Rico Waas juga mendorong agar perayaan Paskah dikemas secara menarik dan menyenangkan. Ia mempersilakan panitia menghadirkan hiburan, termasuk mengundang artis, selama tetap disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Menurutnya, Pemko Medan siap memberikan dukungan penuh demi suksesnya pelaksanaan kegiatan tersebut.

Sementara itu, Ketua Panitia Paskah Kota Medan Wandro Abadi Agnellus Malau menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah konsep kegiatan, termasuk usulan lokasi di Pardede Hall atau Medan International Convention Center (MICC) dengan kapasitas sekitar 5.000 orang. Perayaan Paskah direncanakan berlangsung pada 28 atau 29 April dan diharapkan menjadi momentum kebersamaan yang meriah sekaligus sarat makna bagi masyarakat Kota Medan.(ATN)

Pada kunjungan tersebut yang dipimpin Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Lokot Nasution, yang juga merupakan anggota DPR-RI Fraksi Demokrat Dapil Sumatera Utara didampingi Sekretaris Partai Demokrat DPD Sumatera Utara (anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara), para Ketua DPC Demokrat se-Provinsi Sumatera Utara, utusan perwakilan anggota DPRD dari fraksi Demokrat kabupaten/kota, hingga perwakilan atau utusan kepala daerah dari Partai Demokrat di wilayah Sumatera Utara.

Kajati Sumatera Utara Dr. Harli Siregar, SH., M.Hum dengan didampingi Wakajati Sumut Abdullah Noer Denny, SH.,MH, para Asisten hingga Kabag Tata Usaha serta pejabat eselon IV Kejati Sumatera Utara menyampaikan selamat datang dan apresiasi atas kunjungan jajaran anggota DPR-RI dari Fraksi Demokrat serta seluruh pengurus partai Demokrat Sumatera Utara.

" Mengawali kegiatan ini, kami sampaikan apresiasi dan penghargaan kepada jajaran partai Demokrat Sumatera Utara yang saat ini diketuai oleh bapak Muhammad Lokot Nasutioan selaku Ketua DPD Demokrat Sumatera Utara yang juga sebagai anggota DPR-RI dapil Sumut," Ujarnya.

Sebagai pertanggungjawaban kepada publik dan masyarakat, Kajati Sumut juga memaparkan struktur organisasi Kejati Sumatera Utara serta capaian kinerja. Hal ini dianggap penting mengingat partai Demokrat secara kelembagaan merupakan representasi perwakilan rakyat (legislatif).

"Kami sampaikan progres dan capaian kinerja agar masyarakat termasuk partai Demokrat dapat mengetahui secara jelas apa dan bagaimana kinerja jajaran Kejati Sumatera Utara" ujar Harli.

Ditambahkan Kajati Sumut, bagi Kejaksaan, kunjungan audiensi ini juga menjadi langkah penting untuk membangun kemitraan antara penegak hukum dengan partai politik, sebagai wujud sinergitas kelembagaan antara legislatif dengan aparatur penegak hukum. Ujar Kajati.

Kita sepakat dan komit bagaimana kita bersama-sama dapat memberikan sumbangsih dalam pembangunan sumatera utara khususnya dalam membangun kondusifitas politik dan hukum di Sumatera utara, sehingga akan dapat terwujud suatu penegakan hukum yang lebih bermartabat.

Sebelum menutup paparannya, Harli Siregar menegaskan bahwa dalam setiap pertemuan antara penegak hukum dengan mitra lembaga politik bukan lah merupakan intervensi.

Ditegaskan Kajati Sumut, di era keterbukaan saat ini, kita dituntut bekerja secara transparan, oleh karenanya kita juga harus siap menerima kritik sebagai spirit dari pihak manapun demi mencapai tujuan utama yakni pembangunan hukum untuk kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPD partai Demokrat Sumatera Utara Muhammad Lokot Nasution menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas sambutan hangat dari Kajati Sumatera Utara beserta jajaran sehingga tatap muka dalam rangka audiensi ini dapat kita laksanakan untuk membangun dan menjaga silaturahmi.

"Secara jujur kami sampaikan, Partai Demokrat khususnya DPD Provinsi Sumatera Utara menilai Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara saat ini merupakan lembaga penegak hukum yang sangat konsen dan layak dibanggakan dalam rangka penegakan hukum di wilayah Sumatera Utara"* ujarnya.

"Kami dari jajaran partai Demokrat Sumatera Utara baik sebagai Lembaga Legislatif, Eksekutif maupun secara kelembagaan politik sepakat dan komit mendukung penuh langkah penegakan hukum yang adil dan humanis yang dilakukan oleh Kejatisu dan jajaran selama ini," tegas Lokot Nasution.

Tambah Lokot, bahkan jajaran pimpinan DPP demokrat mengapresiasi kebijakan penegakan hukum humanis oleh Kejaksaan serta mengajak seluruh insan adhyaksa agar dapat bekerjasama secara positif secara kelembagaan termasuk dengan partai politik sebagai lembaga representasi perwakilan rakyat. (HKSU)

Kajari Deliserdang, Sapta Putra SH mengatakan temu ramah ini untuk saling mendukung karena merupakan pers merupakan mitra dari Kejari Deliserdang. Sapta Putra SH memperkenalkan diri dengan singkat, sebelum menjabat Kajari Deliserdang, Sapta Putra SH sebelumnya bertugas di Riau. "Sejak tahun 1999 bertugas di Kejaksaan diantaranya bertugas di Propinsi Riau, Maluku dan Aceh. Sebagai perpanjangan Kejagung RI pasti pindah-pindah Deni tanggungjawab dan tugas yang diemban. Mau dipanggil abang atau dinda tidak masalah, bagaimana lah biar situasi santai dan rileks," sebutnya sembari mempersilahkan wartawan untuk menyampaikan aspirasi pertanyaan dan tanya jawab

Wartawan menyampaikan pertanyaan terkait terbitnya peraturan Restorasi Justice (RJ) kasus narkoba, laporan masyarakat terkait dugaan korupsi dan konfirmasi guna kecepatan pemberitaan. Menjawab pertanyaan itu, Kajari Deliserdang, Sapta Putra SH mengatakan terkait kecepatan informasi atau konfirmasi, wartawan dipersilahkan ke Kasi Intelijen karena corong penerangan hukum di Kejari Deliserdang. "Segala sesuatu silahkan kordinasi dan berhubungan ke Kasi Intelijen karena Intelijen harus berhubungan dengan wartawan. Kalau ada anggota " menakut-nakuti" dan bersikap atau bertindak aneh, silahkan laporkan ke saya," imbuhnya.

Terkait kasus (RJ) kasus narkoba, Kajari Deliserdang, Sapta Putra SH mengatakan sebenarnya RJ sudah lama berlaku melihat kondisi sekarang Lapas dan Rutan yang over load . Bukan hanya kasus narkoba, kasus lain juga begitu. Kalau kasus narkoba ada kriteria yaitu orang yang kecanduan atau pengguna harus direhab dan tidak bisa dimasukkan ke penjara karena harus diobati lengkap dengan dokternya. "Pecandu narkoba harus dimasukkan ke balai rehab tidak bisa disatukan dengan tahanan kasus yang lain," sebutnya.

Kalau ada kesalahan pengelolaan dana desa oleh kepala desa, pihak Kejari Deliserdang kordinasi dengan inspektorat terkait kerugian negara. Apabila keterangan dari inspektorat jika kepala desa tidak dapat lagi mengembalikan kerugian negara maka inspektorat mengembalikan perkara itu ke kejaksaan untuk diproses kembali. Hal itu sesuai perjanjian kerjasama antara Kejaksaan, Kepolisian dan Inspektorat

Kajari Delisedang juga sudah berpesan kepada Kasi Intelijen agar sering mengecek aplikasi pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi. "Karena apabila pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi sampai ke Kapuspenkum Kejagung RI maka Kejagung RI pasti mengontak (menghubungi) Kajari Deliserdang untuk mempertanyakan terkait pengaduan masyarakat tersebut," ujar Kajari Deliserdang (DMS)

Reza Andrian Fachri selaku Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran, yang memberikan arahan serta penguatan kepada jajaran pelaksana agar setiap tahapan kegiatan PTSL dilaksanakan secara profesional, dan berorientasi pada pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, dilakukan peninjauan langsung terhadap progres kegiatan PTSL, identifikasi kendala di lapangan, serta penguatan koordinasi guna meningkatkan kualitas pelayanan. Evaluasi ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan serta percepatan sertipikasi tanah bagi masyarakat. (Rel/Lkt)

Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan melakukan pembinaan langsung di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara yang dihadiri Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara beserta seluruh Kepala Kantor Pertanahan lingkungan Provinsi Sumatera Utara.

Dalam pembinaan kali ini Ossy Dermawan menyampaikan bahwa talenta di bidang teknologi perlu terus diasah agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan semangat belajar dan inovasi, generasi muda dapat menciptakan solusi, karya, dan ide-ide baru yang membawa perubahan positif.

Pada kesempatan ini Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara mendapatkan apresiasi kinerja dari Wakil Menteri ATR/BPN yang menjadi sebuah kehormatan sekaligus motivasi untuk terus memberikan kinerja terbaik. Apresiasi ini bukan hanya tentang pencapaian individu, tetapi juga hasil dari kerja keras, kolaborasi, dan komitmen seluruh tim dalam menjalankan setiap tanggung jawab dengan penuh dedikasi.

Dan terakhir Ossy Dermawan menyampaikan bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara harus menjadi model Nasional bahwa pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan baik. (Rel/Lkt)

Dalam proses pengurusan sertipikat tanah secara mandiri, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, pemohon perlu menyiapkan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) terbaru sebagai bukti subjek hukum dalam proses pendaftaran tanah.

Selain identitas diri, pemohon juga perlu melampirkan dokumen yang menunjukkan riwayat penguasaan atau perolehan tanah sebagai bagian dari data yuridis. Dokumen tersebut dapat berupa girik, letter C, petok D, akta jual beli, maupun Surat Keterangan Riwayat Tanah dari pemerintah desa atau kelurahan setempat. Dokumen tersebut tidak lagi merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, melainkan menjadi dasar penelitian dalam proses penetapan hak.

Dalam hal tertentu, khususnya apabila tanah diperoleh melalui peralihan hak, pemohon juga perlu melengkapi dokumen perpajakan seperti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun berjalan serta bukti pelunasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila bukti tertulis tidak tersedia secara lengkap, pembuktian hak dapat dilakukan melalui penguasaan fisik tanah secara terus-menerus dengan itikad baik selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut serta didukung oleh kesaksian pihak yang dapat dipercaya. Hal ini menjadi bagian dari penelitian data yuridis dalam rangka penetapan hak atas tanah.

Selain penelitian data yuridis, pendaftaran tanah juga mencakup pengumpulan data fisik, salah satunya melalui tahapan pengukuran bidang tanah. Dalam tahapan ini, pemohon wajib memasang tanda batas serta memastikan batas bidang tanah telah disepakati dengan pemilik tanah yang berbatasan langsung. Pengukuran dilakukan setelah batas dinyatakan jelas guna menjamin kepastian letak dan luas bidang tanah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021.

Setelah seluruh tahapan pengumpulan serta penelitian data fisik dan data yuridis selesai dilakukan, Kantah akan melakukan pencatatan pada buku tanah dan menerbitkan sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanah yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.

Adapun biaya yang timbul dalam proses pendaftaran tanah dibayarkan melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015. Masyarakat juga dapat menghitung estimasi biaya melalui aplikasi Sentuh Tanahku.

Informasi mengenai prosedur pendaftaran tanah dapat diperoleh melalui kanal resmi Kementerian ATR/BPN, seperti Hotline WhatsApp Pengaduan di nomor 0811-1068-0000 serta aplikasi Sentuh Tanahku yang tersedia di iOS dan Android.

Bagi masyarakat yang mengurus sertipikat tanahnya sendiri, Kementerian ATR/BPN juga telah menyediakan loket khusus di Kantor Pertanahan agar proses pengurusan lebih mudah dan cepat. Dengan melengkapi seluruh persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, proses sertipikasi tanah diharapkan berjalan lancar serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah (Rel/Lkt)

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemetaan ZNT yang telah berjalan, sekaligus memperkuat koordinasi antar bidang dalam rangka penyempurnaan data nilai tanah yang mencerminkan kondisi riil di lapangan. Dengan adanya pemetaan ZNT yang tepat dan terbarukan, diharapkan dapat mendukung berbagai kebutuhan layanan pertanahan, seperti peralihan hak, penilaian tanah, serta kebijakan pertanahan lainnya.

Rapat koordinasi ini juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan guna optimalisasi pelaksanaan ZNT ke depan. Komitmen bersama untuk menjaga kualitas data dan integritas dalam proses pemetaan menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan terpercaya.

Melalui kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat terus berupaya menghadirkan layanan pertanahan yang lebih baik, berbasis data yang valid, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan. (Rel/Lkt)

Dalam insiden tersebut, tiga nelayan dilaporkan meninggal dunia, lima lainnya hilang, dan 13 orang berhasil diselamatkan.

Peristiwa nahas itu diduga dipicu ledakan pada turbo mesin induk yang berada di ruang mesin kapal saat para anak buah kapal (ABK) tengah beristirahat.

Berdasarkan keterangan nelayan, KM Indah Sakti sebelumnya bertolak dari Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan pada Senin (6/4/2026) sore untuk menangkap ikan teri di laut. Setibanya di lokasi, para ABK menurunkan pukat dan melakukan aktivitas penangkapan seperti biasa.

Beberapa jam kemudian, saat seluruh ABK beristirahat, tiba-tiba terdengar ledakan keras dari dalam kamar mesin yang diduga berasal dari turbo mesin induk. Ledakan tersebut langsung memicu kebakaran hebat yang melalap kapal.

Kapal nelayan yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian, termasuk KM Mandiri, segera memberikan pertolongan. Sebanyak 13 nelayan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, sementara tiga korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan lima lainnya masih dinyatakan hilang.

Setelah proses evakuasi, KM Mandiri membawa para korban menuju Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di PPS Belawan. Kapal tersebut tiba sekitar pukul 08.00 WIB dengan membawa korban selamat dan korban meninggal dunia.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait penyebab pasti kebakaran maupun upaya pencarian terhadap lima nelayan yang masih hilang. (sindosumut)

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut, Rizaldi membenarkan adanya penunjukan Plh Kejari Karo.

"Iya benar," ucapnya kepada detikSumut melalui telphone selular, Selasa (7/4/2026).

Rizaldi juga mengatakan Herlangga Wisnu Murdianto merupakan koordinator bidang intelijen Kejatisu.

"Jabatannya sebagai Koordinator Bidang Intelijen Kejatisu, Herlangga Wisnu Murdianto," tambah Rizaldi.

Herlangga sebelumnya ditugaskan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati) Sumut Harli Siregar, sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kajari Palas pada Kamis (29/1/2026) lalu.

"Iya, setelah ada Kajari defenitif balik lagi ke Kejati sebagai koordinator," tandas Rizaldi.

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) turun tangan untuk mengusut dugaan pelanggaran etik dalam penanganan kasus Amsal Sitepu.

Kejagung menarik Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo Dante Rajagukguk, Kasipidsus serta para jaksa yang menangani kasus itu.

"Bahwa terhadap Kejari Karo, Kasipidsus, dan para Kasubsi atau JPU yang menangani kasus tersebut saat ini sudah ditarik ke Kejaksaan Agung untuk dilakukan klarifikasi dan dieksaminasi nantinya terhadap mereka oleh internal Kejaksaan Agung," kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna kepada wartawan, Minggu (5/4/2026).(DetikSumut)

Malam itu bukan sekadar seremoni. Begitu tiba, Rico Waas dan Airin disambut hangat dengan pengalungan kain ulos kepada Wali Kota Medan sebagai simbol kehangatan khas Batak, kemudian dikenakan juga topi udeng khas Bali. Dua budaya berbeda, satu makna yakni Indonesia yang beragam namun tetap satu.

Di tengah semilir angin laut, dentuman drum band para kadet mengiringi langkah tamu yang hadir. Tak lama, tarian tradisional Batak sampai kebudayaan Nusantara seperti Bali pun memukau, menghadirkan nuansa lokal yang begitu hidup di panggung internasional.

Sejumlah tokoh turut hadir, seperti Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen dan Anggota DPRD Medan Saipul Bahri, Sultan Deli ke -14, Sultan Mahmud Arya Lamanjiji Perkasa Alam Shah serta para konsul dari berbagai negara sahabat. Pada Malam itu, Belawan terasa seperti titik temu dunia, di mana perbedaan justru menjadi jembatan kebersamaan.

Bagi Wali Kota Medan Rico Waas, momen ini lebih dari sekadar agenda resmi. Rico Waas melihatnya sebagai peluang memperkenalkan wajah Medan yang sesungguhnya yakni kota yang terbuka, kaya budaya, dan punya potensi besar di sektor maritim.

"Ini adalah kesempatan emas bagi Kota Medan untuk menunjukkan kepada dunia betapa indahnya keberagaman kita. Lewat momentum ini, kita memperkenalkan potensi budaya dan maritim Medan sebagai bagian penting dari kekayaan Nusantara," kata Rico Waas.

Diharapkan Rico Waas kegiatan ASEAN Plus Cadet Sail 2026 ini dapat memberikan dampak positif bagi citra Kota Medan sebagai kota yang terbuka, beragam, dan memiliki potensi besar di kawasan barat Indonesia.

Sebelumnya Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Dankodaeral) I Belawan, Laksamana Muda TNI Deny Septiana, menyampaikan bahwa ASEAN Plus Cadet Sail 2026 merupakan langkah nyata dalam memperkuat diplomasi maritim serta membangun kepercayaan di antara para kadet dari negara ASEAN dan non-ASEAN.

"Melalui semangat sailing together, laut menjadi pemersatu kerja sama dan persahabatan internasional," kata Dankodaeral I Belawan.

Menurut Laksamana Muda TNI Deny Septiana, terpilihnya Belawan sebagai salah satu lokasi kegiatan menjadi bentuk kepercayaan sekaligus peluang untuk memperkenalkan potensi maritim dan budaya Sumatera Utara kepada dunia, sekaligus memperkuat kerja sama antarnegara melalui generasi muda.

Seperti diketahui ASEAN Plus Cadet Sail 2026 merupakan bagian dari pelayaran persahabatan yang berlangsung selama 124 hari atau sekitar empat bulan. Kegiatan ini melibatkan para kadet dari berbagai negara sebagai upaya mempererat hubungan antarbangsa sekaligus meningkatkan pemahaman tentang kemaritiman.(ATN/REL)

Kunjungan edukatif ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk memperkenalkan wawasan kemaritiman kepada generasi muda.

Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Khoiruddin Rangkuti, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan arahan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.

"Sesuai arahan Wali Kota Medan, kami membawa siswa Sekolah Rakyat tingkat SMP untuk berkunjung ke KRI Bima Suci yang sedang sandar di Belawan," ujar Khoiruddin saat mendampingi para siswa.

Ia menambahkan, para siswa tampak antusias mengikuti setiap rangkaian kegiatan, mulai dari mengenal bagian-bagian kapal hingga mendengarkan penjelasan dari awak kapal.

Sementara itu, perwakilan Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 2 Medan, Maragoti, mengapresiasi fasilitasi yang diberikan Pemko Medan dalam kegiatan tersebut.

Menurutnya, kegiatan ini memberikan pengalaman baru bagi siswa sekaligus mendukung proses pembelajaran di luar kelas.

"Kami mengapresiasi dukungan Pemko Medan yang telah memfasilitasi kunjungan ini bagi para siswa," kata Maragoti.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut diharapkan dapat menambah wawasan serta memupuk rasa ingin tahu siswa terhadap dunia kemaritiman.(ATN)

Pemasok narkoba kepada jaringan Koh Erwin ini ditangkap empat hari berselang setelah namanya diterbitkan dalam daftar pencarian orang (DPO).

Sekretaris NCB Interpol Indonesia, Brigjen Untung Widyatmoko, menyampaikan Andre 'The Doctor' masuk DPO sejak 1 Maret 2026. Pada Minggu (5/4/2026), 'The Doctor' terdeteksi berada di Penang, Malaysia, hingga akhirnya ditangkap pada pukul 13.44 waktu setempat.

Brigjen Untung menyampaikan bahwa keberhasilan operasi penangkapan ini merupakan buah dari koordinasi dan pertukaran intelijen yang intensif antara otoritas Indonesia dan Malaysia.

"Penangkapan buronan atas nama Andre Fernando Tjhandra alias 'The Doctor' merupakan bukti nyata soliditas kerja sama operasional antara Set NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri dan Special Branch PDRM," kata Untung dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (6/4/2026).

Divhubinter Polri melacak Andre 'The Doctor' setelah ada permintaan pencarian tersangka dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Menurut Untung, 'The Doctor' cukup licin dan sempat lolos dari upaya penangkapan di Kuala Lumpur.

"Subjek ini cukup licin dan sempat lolos dari upaya penangkapan di Kuala Lumpur, sebelum akhirnya berhasil kami sudutkan dan tangkap di Penang. Tidak ada ruang aman bagi sindikat narkotika, di mana pun mereka bersembunyi," imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso membenarkan soal penangkapan Andre 'The Doctor'. Andre saat ini telah tiba di Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Benar, pada hari Minggu, 5 April 2026, DPO atas nama Andre Fernando alias Charlie alias The Doctor berhasil ditangkap oleh tim gabungan dalam join operation antara DittipidnarkobaBareskrim Polri, Divhubinter Polri, dan Interpol di Penang, Malaysia," kata Brigjen Eko Hadi.

Andre Fernando Tjhandra merupakan buronan utama setelah penyidik Bareskrim Polri membongkar jaringan peredaran narkotika yang melibatkan oknum kepolisian di wilayah hukum Polres Bima Kota, Nusa Tenggara Barat.

Kasus ini bermula dari pengembangan penyidikan terhadap AKP Maulangi dan AKBP Didik Putra Kuncoro, yang diduga menerima aliran dana pelindungan sebesar Rp 2,8 Miliar dari salah satu anggota sindikat bernama Erwin bin Iskandar alias Koko Erwin.

Andre 'The Doctor' diketahui memfasilitasi penangkapan Koh Erwin ke Malaysia. Namun Koh Erwin berhasil ditangkap di perairan jalur ilegal saat menuju Malaysia, pada 26 Februari 2026.

Dari penangkapan kaki tangannya, yakni Charles Bernando dan Arfan Yulius Lauw, polisi memastikan identitas asli 'The Doctor' adalah Andre Fernando Tjhandra.

Dalam sindikat ini, 'The Doctor' memegang kendali penuh sebagai distributor utama berskala internasional. Ia mendistribusikan berbagai jenis narkotika, dari sabu, happy water, hingga cairan vape yang mengandung etomidate (merek Ferrari dan Lamborghini).

Modus operandi yang digunakan tersangka sangat terorganisir. Barang haram jenis vape diselundupkan dari Malaysia melalui jalur laut ke Dumai, Riau.

Sementara itu, untuk narkotika jenis sabu, tersangka menggunakan jalur darat dan kargo dengan cara menyembunyikannya di dalam boneka yang dibungkus rapi dalam kotak kado untuk mengelabui petugas. (detiknews)

Sidak diawali di Pustu Tumpatan, Jalan Bakaran Batu Kecamatan Beringin, Senin (6/4/2026)

Dalam kunjungan tersebut, Bupati memastikan pelayanan kesehatan berjalan dengan baik serta memanfaatkan program "Pelayanan Pas Jempol" secara maksimal. Ia juga menginstruksikan agar seluruh Pustu wajib memiliki toga (tanaman obat keluarga) sebagai bagian dari edukasi kesehatan berbasis masyarakat.

"Saya minta semua Pustu memiliki toga. Ini penting sebagai edukasi sekaligus pemanfaatan tanaman obat di tengah masyarakat," ujarnya.

Selain itu, Bupati menekankan pentingnya tampilan dan kelayakan fasilitas kesehatan sebagai wajah pelayanan publik. Menurutnya, kondisi fisik fasilitas harus mencerminkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Pustu Pasar V Kebun Kelapa. Di lokasi ini, Bupati kembali menyoroti pentingnya penataan bangunan agar terlihat rapi dan representatif. Ia meminta pemasangan frame pada bagian tertentu bangunan untuk meningkatkan estetika dan kerapian fasilitas.

"Fasilitas kesehatan itu adalah wajah pelayanan publik. Kalau tampilannya saja tidak tertata, bagaimana masyarakat bisa yakin dengan pelayanan di dalamnya," tegasnya.

Bupati juga mengarahkan agar tenaga kesehatan dapat lebih aktif melakukan kegiatan promotif dan preventif. "Kalau pasien sudah berkurang sampai siang, tenaga kesehatan bisa turun ke lapangan melakukan edukasi ke masyarakat. Tapi tetap harus ada yang standby di Pustu," ujarnya.

Bupati juga menginstruksikan perbaikan sistem drainase di sekitar Pustu guna menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman.

Usai Pustu, sidak berlanjut ke SD Negeri 105348 di desa yang sama. Ia mengapresiasi langkah cepat Kepala Sekolah, Seniyem, dalam melakukan renovasi kantin sekolah.

"Ini contoh yang baik. Respons cepat seperti ini yang kita harapkan. Tapi saya minta rehabilitasi segera diselesaikan," katanya.

Lebih lanjut, ia mendorong optimalisasi fasilitas yang ada, termasuk pemanfaatan rumah dinas yang tidak terpakai.

"Rumah dinas yang tidak digunakan bisa dialihfungsikan menjadi laboratorium atau musala. Segera buat perencanaannya agar bisa direalisasikan dan proses pembangunannya juga tidak memakan waktu lama," tambahnya.

Kunjungan dilanjutkan ke SMP Negeri 1 Beringin yang disambut oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Sumarni. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyoroti banyaknya minat siswa yang bersekolah sehingga penerimaannya terbatas.

Menanggapi hal ini, dengan jumlah siswa mencapai 900 orang, Bupati meminta Dinas Pendidikan dan instansi terkait segera merealisasikan pembangunan tiga ruang kelas baru serta penambahan fasilitas toilet pada tahun ini.

Selain itu, Bupati juga menyetujui pembangunan aula sekolah serta penataan lapangan olahraga.

"Kita dukung pembangunan aula dan penataan lapangan menjadi fuytsal agar lebih layak dan bisa dimanfaatkan maksimal oleh siswa," tutupnya. ( DMS)

Kejaksaan Agung (Kejagung) diketahui telah menarik Danke Rajagukguk bersama sejumlah jaksa lain yang menangani perkara tersebut untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut.

Danke Rajagukguk tercatat sebagai perempuan pertama yang menjabat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Sumatera Utara. Ia merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan dan melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia pada program Kajian Ketahanan Nasional.

Kariernya di institusi kejaksaan dimulai sejak lulus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2007. Dua tahun berselang, tepatnya pada 2009, ia mengikuti pendidikan jaksa sebagai bagian dari proses pembentukan profesionalitas di bidang penegakan hukum.

Dalam perjalanan kariernya, Danke telah mengemban berbagai penugasan di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Ia juga pernah bertugas sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Simalungun dan Pematangsiantar, serta dipercaya mengemban tugas di Kejaksaan Negeri Subang, Jawa Barat.

Selain itu, Danke juga pernah menjabat sebagai Koordinator di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak, yang menunjukkan tingkat kepercayaan institusi terhadap kapasitas dan pengalamannya.

Di sisi lain, laporan harta kekayaan Danke Rajagukguk turut menjadi perhatian sebagai bentuk transparansi pejabat publik. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2025 yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 3 Maret 2026, total harta kekayaan yang dilaporkan mencapai Rp678.100.000.

Aset tersebut meliputi satu bidang tanah seluas 6.400 meter persegi di Kabupaten Simalungun senilai Rp192.000.000. Selain itu, ia juga memiliki dua unit kendaraan, yakni Suzuki Grand Vitara tahun 2000 senilai Rp240.000.000 dan Mazda 2 tahun 2010 senilai Rp230.000.000.

Danke juga mencatat harta bergerak lainnya sebesar Rp5.000.000 serta kas dan setara kas sebesar Rp11.100.000.

Namun, dalam laporan yang sama tercatat adanya utang sebesar Rp818.500.000. Dengan demikian, total kekayaan bersih yang dimiliki Danke Rajagukguk tercatat minus Rp140.400.000.

Sebagai informasi, Amsal Christy Sitepu sebelumnya divonis bebas dalam perkara dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, yang kemudian memicu polemik dan perhatian publik terhadap penanganan kasus tersebut.(BBS/RD)

Dalam sambutannya, Bupati berharap Muscab PKB dapat menghasilkan kepemimpinan terbaik yang mampu membawa manfaat nyata bagi masyarakat Deli Serdang. Ia menekankan pentingnya melahirkan kader-kader unggul yang tidak hanya kuat secara organisasi, tetapi juga memiliki kepedulian tinggi terhadap kebutuhan masyarakat.

"Saya harap PKB ke depan dapat mengedepankan kader terbaiknya untuk masyarakat Deli Serdang. Siapa pun yang terpilih, itulah yang terbaik untuk menjadi nakhoda ke depan," ujarnya.

Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga soliditas dan kekompakan internal partai. Ia berharap proses Muscab berjalan lancar tanpa menimbulkan perpecahan.

"Menurut saya, kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun Kabupaten Deli Serdang ke depan. Begitupun dengan kepengurusan PKB yang baru," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPW PKB Sumatera Utara, Ashari Tambunan yang membuka secara resmi kegiatan tersebut, menekankan pentingnya menjadikan PKB sebagai partai modern yang responsif dan dekat dengan masyarakat.

"PKB adalah pewaris perjuangan ulama dan tokoh masyarakat. Tidak ada pilihan lain selain mewujudkan cita-cita para pendiri dengan terus memajukan dan mensejahterakan masyarakat," ujarnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI ini juga berharap Muscab dapat berlangsung tertib serta menghasilkan keputusan-keputusan strategis bagi kemajuan partai dan daerah.

"Selamat bermusyawarah. Semoga Muscab hari ini berjalan lancar," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua DPC PKB Deli Serdang, Said Hadi, dalam sambutannya menyampaikan permohonan maaf atas segala kekhilafan selama masa kepengurusannya. Ia menegaskan bahwa Muscab merupakan momentum penting dalam menentukan arah perjuangan partai ke depan.

"Mari kita tetap solid, menjaga kekompakan, serta mengedepankan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Perbedaan pandangan adalah hal biasa, namun tantangan ke depan menuntut kita untuk bekerja keras, cerdas, dan ikhlas," ungkapnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah anggota DPRD dan perwakilan partai politik, di antaranya PDIP, perwakilan PBB, Hanura, PKS, Ketua Dewan Syuro DPW PKB provinsi dan kabupaten. ( DMS)

Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyampaikan bahwa dari enam agenda RUPS, salah satu keputusan kunci adalah pengalokasian kembali 15 persen dividen sebagai tambahan setoran modal oleh seluruh pemerintah daerah pemegang saham. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara turut melakukan penambahan modal sebesar Rp100 miliar, disusul Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp70 miliar.

"Ini adalah bentuk nyata komitmen bersama untuk memperkuat Bank Sumut sebagai instrumen strategis pembangunan daerah. Dari dividen yang dibagikan, 15 persen kami kembalikan sebagai setoran modal, dan kami dari provinsi juga menambah Rp100 miliar," ujar Bobby.

Menurutnya, langkah ini akan semakin memperkokoh struktur permodalan Bank Sumut yang saat ini telah mencapai sekitar Rp5,4 triliun. Penguatan ini menjadi kunci dalam mendorong transformasi Bank Sumut naik kelas dari KBMI I ke KBMI II, sekaligus memenuhi target regulator menuju modal inti Rp6 triliun pada 2029.

"Masih diperlukan sekitar Rp800 miliar lagi, dan ini akan kita capai melalui sinergi seluruh pemerintah daerah. Bank Sumut harus tumbuh lebih kuat agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian daerah," tegasnya.

Direktur Utama PT Bank Sumut (Perseroda), Heru Mardiansyah, menegaskan bahwa hasil RUPS ini menjadi turning point penting dalam memperkuat fundamental bisnis dan meningkatkan daya saing Bank Sumut di industri perbankan nasional.

"Keputusan strategis ini mencerminkan kepercayaan dan komitmen kuat para pemegang saham terhadap kinerja Bank Sumut. Penguatan modal tidak hanya meningkatkan kapasitas usaha, tetapi juga secara langsung meningkatkan nilai investasi pemerintah daerah sebagai pemegang saham," ujar Heru.

Ia menambahkan, tambahan modal akan difokuskan untuk memperbesar kapasitas intermediasi, khususnya dalam pembiayaan sektor produktif dan program prioritas pemerintah daerah, sehingga Bank Sumut semakin optimal menjalankan perannya sebagai katalis pertumbuhan ekonomi regional.

"Dengan dukungan pemegang saham, kami akan memperkuat penghimpunan dana murah, memperluas inovasi layanan, serta menghadirkan produk yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di daerah," jelasnya.

Heru juga menegaskan bahwa Bank Sumut akan terus mengedepankan prinsip pertumbuhan yang sehat, berkelanjutan, dan inklusif, sejalan dengan visi menjadi bank andalan daerah yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kami optimistis, dengan sinergi yang solid antara manajemen dan seluruh pemegang saham, target penguatan modal inti sesuai ketentuan regulator dapat tercapai tepat waktu. Ini menjadi fondasi penting bagi Bank Sumut untuk melangkah lebih agresif, adaptif, dan kompetitif ke depan," tutup Heru.(HBS)

Dalam rekaman yang viral tersebut, terlihat jelas semburan asap bercampur debu hitam membumbung tinggi dan menyebar ke area sekitar pemukiman warga.

Fenomena ini langsung menuai reaksi keras dari masyarakat. Warga sekitar mengaku resah dan khawatir terhadap dampak yang ditimbulkan, terutama terhadap kesehatan. Tidak sedikit yang menyebut kondisi ini sudah terjadi berulang kali, namun terkesan luput dari perhatian serius pihak terkait.

"Asap hitam mengepul dari cerobong asap PKS Ajamu tebal kali. Kadang debunya sampai masuk ke rumah. Kami takut dampaknya ke paru-paru, apalagi anak-anak," ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya. Ajamu Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, Senin, (6/4/2026).

Kepulan debu hitam tersebut diduga berasal dari proses pembakaran boiler yang tidak berjalan optimal. Minimnya pengendalian emisi disinyalir menjadi penyebab utama munculnya asap pekat yang kini menjadi sorotan publik.

Sejumlah warganet pun ramai-ramai mengecam kondisi ini melalui media sosial. Mereka mendesak agar pihak perusahaan segera melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pengolahan limbah udara, serta tidak mengabaikan keselamatan masyarakat sekitar.

Subhan Siregar, pegiat sosial berdomisili di Dusun IV Desa Teluk Sentosa tak jauh dari lokasi PKS PTPN IV Regional II Ajamu mengatakan, "Kita sudah risih juga, debu yg diduga berasal dari PKS PTPN IV AJAMU itu makin menggila, apalagi sebelum lebaran kemaren, debunya kasar- kasar bahkan duduk sebentar di teras rumah kelihatan berjatuhan di baju. Kami masyarakat juga berharap hal-hal seperti ini jangan didiamkan, karna dugaan kita dapat mencemari udara dan menyebabkan sakit pada saluran pernapasan." Ujarnya.

Tak hanya itu, publik juga meminta instansi terkait untuk turun tangan melakukan inspeksi langsung. Dugaan pencemaran udara ini dinilai tidak bisa dianggap sepele, mengingat potensi dampaknya terhadap kesehatan jangka panjang, seperti gangguan pernapasan hingga penyakit kronis lainnya.

Kadis Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Labuhanbatu, Syahbela Rusli Siregar, dihubungi via WhatsApp mengatakan, "Ijin,silahkan konfirmasi sama pak Edi Martin ya ,Kabid menangani," sebutnya.

Sementara, Edy Martin yang dimaksud, dan juga Kabid Hedy Harahap terkait debu hitam dari cerobong PKS PTPN IV Ajamu tersebut juga belum ada tanggapan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PTPN IV Ajamu viral debu hitam tersebut.

Humas PTPN IV Ajamu, Vino dikonfirmasi via WhatsApp sampai berita ini diturunkan belum juga ada jawaban.

Warga berharap, kejadian ini tidak hanya berhenti sebagai viral semata, namun menjadi titik awal penanganan serius. Mereka menuntut transparansi, tanggung jawab, serta langkah nyata agar kejadian serupa tidak terus berulang dan mengancam kualitas hidup masyarakat sekitar. (KY).

Dukungan tersebut disampaikan dalam audiensi pengurus AWAS dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I, Senin (6/4/2026).

Kunjungan rombongan AWAS disambut oleh Kepala Bagian Umum Zaeni Rokhman dan Kepala Bagian Humas Kanwil DJP Sumut I Aldy Fardian.

Pertemuan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi antara insan pers dan otoritas pajak, khususnya dalam mendorong transparansi dan optimalisasi kinerja perpajakan di Sumatera Utara.

Ketua AWAS, Jafar Sidik, mengatakan audiensi ini bertujuan membangun komunikasi konstruktif dengan jajaran DJP, terutama terkait program kerja Kepala Kanwil DJP Sumut I yang baru, Belis Siswanto.

"Aliansi Wartawan Sumut siap menjadi mata dan telinga dalam mengawal program-program pemerintah, khususnya di sektor perpajakan. Sinergi ini penting agar informasi yang sampai ke masyarakat tetap akurat dan berimbang," ujar Jafar.

Sementara itu, Zaeni Rokhman menegaskan, peran media sangat strategis dalam mendorong kesadaran dan edukasi wajib pajak. Dengan komunikasi yang terbuka, target penerimaan negara diyakini dapat tercapai tanpa mengabaikan prinsip keadilan bagi pelaku usaha.

Ia juga menegaskan, bahwa pihaknya berkomitmen menciptakan iklim perpajakan yang sehat dan tidak memberatkan wajib pajak yang patuh.

"Kami akan mendukung semua pihak yang taat pajak, bukan justru menekan atau mempersulit para pengusaha yang ingin patuh," tegasnya.

Pihak Kanwil DJP Sumut I pun menyambut baik kolaborasi ini. Diskusi yang berlangsung hangat dan produktif tersebut diharapkan menjadi langkah awal kerja sama berkelanjutan antara DJP dan insan pers dalam meningkatkan kesadaran pajak di tengah masyarakat. (Dam)