Rombongan mahasiswa baru yang terdiri dari empat laki-laki dan empat perempuan tersebut hadir didampingi oleh para senior mereka yang telah lebih dahulu menempuh studi di UINSU Medan. Seluruh mahasiswa internasional ini merupakan penerima program beasiswa dari UINSU yang terdistribusi ke berbagai program studi, yakni dua orang di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), tiga orang di Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), dua orang di Fakultas Ilmu Sosial (FIS), serta satu orang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

Dalam sambutannya, Rektor UINSU menyampaikan ucapan selamat datang serta apresiasi atas pilihan para mahasiswa Thailand untuk menuntut ilmu di kampus UINSU Medan. Rektor berharap para mahasiswa dapat segera menyatu dengan lingkungan kampus dan masyarakat setempat.

"Selamat bergabung di keluarga besar UINSU Medan. Kami berharap para mahasiswa baru dapat segera menyesuaikan diri, baik dalam proses pembelajaran akademik di fakultas masing-masing maupun dalam bersosialisasi dengan civitas akademika dan masyarakat Medan," tutur Ibu Rektor dalam audiensi tersebut.

Selain penyambutan di tingkat universitas, para mahasiswa asing ini juga diterima secara hangat di fakultas masing-masing oleh jajaran pimpinan. Di FEBI, satu mahasiswa disambut langsung oleh Dekan Prof. Dr. Muhammad Syukri Albani Nasution, M.A., Wakil Dekan II Dr. Fauzi Arif Lubis, M.A., dan Wakil Dekan III Dr. Marliyah, M.Ag. Sementara itu, dua mahasiswa di FIS diterima oleh Dekan Prof. Dr. Mesiono, M.Pd., Wakil Dekan I Dr. Retno Sayekti, MLIS., serta Wakil Dekan II Dr. Abdul Karim Batubara, M.A. Adapun di FSH, tiga mahasiswa yang seluruhnya memilih Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) disambut hangat oleh Wakil Dekan I Dr. H. Sugeng Wanto, M.Ag.

Untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar dan komunikasi sehari-hari, UINSU juga memfasilitasi program pembelajaran bahasa Indonesia secara khusus bagi para mahasiswa asing tersebut. Pelatihan bahasa ini disiapkan agar mereka dapat mengikuti perkuliahan dengan optimal serta mempermudah adaptasi budaya selama masa studi di Indonesia.

Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan ini diakhiri dengan sesi dialog singkat mengenai kesiapan perkuliahan serta foto bersama di area Kantor Rektor Kampus 1 UINSU Medan. (Hun)

Kepala MAN Insan Cendekia Tapanuli Selatan, Abdul Hakim Siregar, S.Pd.I, M.S.I, Rabu (21/10/2026) mengaku bangga atas capaian yang ditorehkan muridnya dalam ajang bergengsi tingkat nasional, SOBAT BUMI Envirofest 2026 yang diselenggarakan PT United Tractors Tbk. Dijelaskan, Tim Riset MAN IC yang diberi nama TIm SOMI terdiri dari 4 murid yakni Sahira Latifa, Muhammad Maulana Siregar, Atika Aufa Pracha, Nazwa Amelia Pospos, dan Rofiqoh Adzkia Dalimunthe, dengan guru pembimbing, Mis Ariska Ainun Jamila Rambe S.Si.

Tim SOMI yang mengembangkan inovasi melalui riset, mengangkat pemanfaatan limbah pertanian menjadi biochar sebagai upaya mengurangi pembakaran terbuka dan mendukung perbaikan kualitas tanah. Gagasan ini mendorong masyarakat untuk mengelola limbah pertanian secara lebih berkelanjutan sekaligus mengembalikan karbon ke tanah.Dengan demikian, selain menghindari terjadi polusi udara akibat pembakaran limbah pertanian, tanah juga akan subur. Projek Lingkungan yang dijalankan Tim Riset MAN IC Tapsel dalam kompetisi SOBAT BUMI Envirofest 2026 tersebut dimulai dari bulan Juni hingga pengumuman akhir di bulan Oktober 2026. Hasilnya Tim tersebut meraih juara 2.

Prestasi tersebut menjadi salah satu bentuk kontribusi siswa MAN IC Tapanuli Selatan dalam menghadirkan gagasan berbasis riset peduli lingkungan yang berangkat dari potensi lokal. "Melalui Tapsel Biochar Movement, tim SOMI menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan di sekitar masyarakat dapat menjadi titik awal lahirnya inovasi yang berorientasi pada keberlanjutan, juara Kepala MAN IC Tapsel. Pencapaian juara 2 dalam SOBAT BUMI Envirofest 2026, ujar Abdul Hakim diharapkan dapat menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk terus mengembangkan kreativitas, memperkuat budaya riset, dan menghasilkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta lingkungan.

Ditenya tentang motivasi untuk membuat riset Biovhar, ia menjelaskan bahwa kebiasaan membakar limbah pertanian yang masih dilakukan sebagian masyarakat menjadi tantangan lingkungan yang perlu diatasi. Kepala MAN IC Tapsel Abdul Hakim Siregar, mengungkapkan, Biochar merupakan material kaya karbon yang dihasilkan melalui pemanasan biomassa, seperti sekam padi, jerami, atau sisa tanaman lainnya, dengan pasokan oksigen yang terbatas. "Berbeda dengan pembakaran terbuka yang melepaskan asap dan berbagai polutan ke udara, pembuatan biochar dilakukan melalui proses yang terkendali. Jika diproduksi dan digunakan dengan tepat, biochar berpotensi membantu memperbaiki karakteristik tanah, meningkatkan kemampuan tanah menahan air, serta menyimpan sebagian karbon dalam bentuk yang relatif stabil," ungkapnya.

Meski demikian, manfaat biochar bergantung pada bahan baku, metode produksi, karakteristik tanah, dan cara penggunaannya. Karena itu, penerapan inovasi ini perlu disertai pengujian dan pendampingan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Melalui Tapsel Biochar Movement, tim SOMI mengajak masyarakat mengubah cara pandang terhadap limbah pertanian. Sisa tanaman yang selama ini dianggap tidak berguna dapat menjadi sumber daya alternatif apabila dikelola dengan pengetahuan dan teknologi yang tepat.

Pesan "Stop Bakar! Mulai Subur" menjadi inti gerakan tersebut. Masyarakat didorong untuk mengurangi pembakaran terbuka sekaligus mulai menerapkan pengelolaan limbah yang lebih ramah lingkungan. Atas prestasi yang ditorehkan muridnya, selain menyampaikan apresiasi, Abdul Hakim juga mengucapkan terima kasih kepada guru pembimbing, Mis Ariska Ainun Jamila Rambe S.Si yang telah melakukan pendampingan sehingga banyak siswa MAN IC yang meraih prestasi.(hkm)

Anugerah ini menjadi bentuk pengakuan pemerintah atas dedikasi panjang para tokoh dalam dunia kebudayaan Dini sendiri khususnya membangun simpul-simpul jaringan diskusi yang mendorong daya nalar kritis telah ia mulai sejak masih kuliah. Ia tetap konsisten bergerak di bidang literasi dengan mengaitkan kepenulisan, diskusi intensif dengan membuka tema-tema besar yang luas dan beragam topik yang mengundang banyak lapisan profesi di masyarakat agar memiliki kapasitas pemahaman dan meningkatkan kepedulian. Selain itu dirinya mengelola penerbitan independen, memadukan seni pertunjukan hingga pengorganisasian perempuan di Medan sambilbekerja rutin setiap harinya.

Di antara banyak komunitas atau kelompok-kelompok kecil yang didirikannya, ia aktif dalam satu komunitas yang dibentuknya di tahun 2015 yakni Deli Art Community (DAC). Dini menjadikan kebudayaan sebagai ruang produksi dan penyebaran pengetahuan yang dibangun dalam diskusi yang hangat, penuh debat namun berakar dari ragam perspektif yang kaya dan bersumber dari alasanontologis dan epistemis dengan mendatangkan narasumber dari berbagai bidang. Komunitas ini rutin mempertemukan para penulis, profesional, budayawan, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum lewat diskusi kebudayaan, menikmati sajian monolog atau dramatic reading dan pembacaan puisi-puisi.

"Penghargaan yang diberikan ini tentu saja baik, setidaknya mencerminkan sebuah bentuk recognition atau pengakuan terhadap kerja-kerja kebudayaan yang panjang, ajeg, bersponsor atau tanpa itu sekalipun, yang telah dilakukan oleh individu-individu di masyarakat khususnya kota Medan, yang hatinya gembira melakukannya dan merasa terpanggil untuk berbuat sesuatu yang positif," ujar Dini dalam sebuah kesempatan.

Pemerintah Kota Medan menilai kiprah para penerima penghargaan Tokoh Penggiat Budaya di antaranya Ichwan Azhari, Muhar Omtatok, Rudy Oei, Mateus Suwarsono, Teja Purnama, Dinar Delimartha, Tengku Ade Raylani, Ade Ira, Ade Junindra, Datuk Zumadi Abdullah, Rijal Kesuma, Jimmy Siahaan, Tengku Haris Fadillah, Fanny Beatiric Sianturi, Syahbilal, Erliani Lubis, Rohanim, Eka Ermasyafpriza, Erliza Rizki Firdaus, Maulana Hudaya, Syahrizal Felani, Yusnizar Heniwaty, Rohanim, dan Yusni arti patut dihargai.

Salah satu tujuan pemajuan budaya adalah membangun ekosistem yang tidak hanya berfokus pada pertunjukan, tetapi juga pembelajaran dan pewarisan nilai. Di luar kiprahnya di komunitas, Dini pernah tercatat sebagai Juara 1 Lomba Baca Puisi yang diselenggarakan Danantara Indonesia pada 2025 yang diikuti para insan BUMN dan anak usahanya yang tersebar di Indonesia.

Dalam sambutannya, Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa pelestarian budaya adalah tanggungjawab bersama di tengah arus modernisasi."Jangan sampai kebudayaan kita terkikis satu per satu hingga akhirnya menghilang," ujar Rico saat membuka acara bertema "Merawat Pusaka, Menjunjung Budaya" tersebut.Ia berharap kekayaan budaya yang ada tetap terjaga agar anak-cucu kelak masih mengenal budaya daerahnya.( red)

14 Dewan Pengurus Cabang (DPC) se-Sumatera Utara ambil bagian dalam kegiatan konsolidasi itu, tiga pengurus cabang lain berhalangan hadir.

Ketua Umum, Setiawan Gema Budi, S.Pd., M.Pd yang hadir mengatakan latar belakang kegiatan ini menegaskan bahwa kegiatan pembinaan ini adalah mandat penting dari Pelaksana Tugas DPD untuk menjaga stabilisasi organisasi.

"Kegiatan hari ini berlatar belakang dari pelaksana tugas dewan pengurus daerah Pertuni di mana PLT ini bertugas untuk menjaga stabilisasi organisasi," jelasnya.

Titik poin utamanya adalah peningkatan kapasitas SDM teman-teman DPC di kabupaten/kota agar memahami alur organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

"Selain itu, ini menjadi pondasi awal supaya mereka mengenal bagaimana latihan kepemimpinan serta manajemen organisasi. Karena kita ketahui bersama, dengan era digital ini teman-teman masih lesu, lemah untuk membaca terkait literasi digital. Hal ini menjadi tantangan," ujarnya.

Ia menekankan bahwa tantangan terbesar Pertuni saat ini adalah minimnya kaderisasi di kalangan anak muda. Padahal, dalam AD/ART Pertuni, keanggotaan tidak mengenal usia, termasuk anggota pemula yang masih duduk di bangku SLB.

"Tolong adik-adik kita yang masih di SLB dilibatkan. Kita ajarkan bagaimana bertumbuh. Hadir untuk semuanya. Berikan ruang kepada mereka untuk berpartisipasi secara bermakna supaya teman-teman muda ini ada wadah," harapnya.

Plt Ketua DPD Pertuni Sumut, Linda Wati, menjelaskan bahwa kegiatan tatap muka ini adalah tindak lanjut yang harus dilakukan karena pembinaan online sebelumnya kurang menggugah.

"Hari ini kita melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas cabang, lanjutan dari yang sudah kami lakukan sebelumnya secara online. Cuma kami rasa ini kurang optimal sehingga kami membutuhkan pertemuan langsung. Kebetulan juga ada bantuan dari orang baik hati, gayung bersambut, terjadilah kegiatan ini," ujar Linda.

Harapan Linda, setelah kembali ke daerah masing-masing, para pengurus DPC mampu mengaplikasikan pedoman berorganisasi dan memimpin cabang dengan lebih baik.

"Dengan memahami AD/ART, maka semua akan terjawab. Kalau katanya miring atau apa, kalau kita sudah memahami pasti semua akan terjawab," tegasnya.

Linda menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi DPC, baik secara online maupun offline.

"Kami sebagai PLT juga akan melanjutkan ini, bukan hanya selesai sampai di sini. Nanti kami akan tetap dampingi lagi dalam berbagai bentuk yang memungkinkan. Ini adalah semangat organisasi yang melayani, sifatnya sukarela dan nirlaba. Dari nasional sampai cabang kita sama-sama berjuang untuk memperoleh perhatian dan kebijakan. Ayo kolaborasi, saling mendukung, saling mengingatkan," pungkasnya.

Sementara itu seorang peserta asal, Pertuni Pematangsiantar, Hilda Deslina Lauli. Ia berharap kepemimpinan PLT di bawah Linda Wati mampu membawa Pertuni lebih maju dan tidak terjebak dalam cara-cara manual.

"Kalau bisa jangan manual-manual terus. Kita sebagai tunanetra kalau bisa lebih diarahkan lagi ke modern, contohnya laptop, Android, baik di tingkat DPD kalau bisa ada pelatihannya," harap Ketua DPC Pertuni Pematangsiantar itu.

Ia mencontohkan dirinya sendiri yang sudah mulai merintis usaha peternakan dan berjualan online melalui live streaming. Namun, menurutnya, masih banyak anggota di daerah yang belum melek teknologi.

"Masih banyak teman-teman, tidak usah jauh-jauh, yang tidak paham menggunakan teknologi. Diharapkan untuk dibina agar bisa mendapatkan penghasilan secara mandiri," katanya.

Hilda juga menyoroti fenomena banyaknya tunanetra yang ditemuinya di dunia maya, yang belum pernah mengenyam pendidikan di asrama atau SLB, namun memiliki potensi besar.

"Saya menemukan tunanetra di dunia maya, mereka belum pernah masuk asrama sekolah tapi saya kenal banyak sekali. Kalau bisa mereka direkrut supaya Pertuni ini lebih terpandang, lebih jaya," tutupnya.

Kegiatan ini pun menjadi penanda kebangkitan kembali Pertuni Sumut untuk lebih solid, modern, dan inklusif.

Usai acara, Humas Pertuni Sumut, Andy menyampaikan terkait minumnya guru tuna netra di Sumatera Utara. Andy meminta agar Dinas Pendidikan Sumatera Utara turun tangan.

"Saya meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pendidikan untuk memberikan afirmasi dan ruang yang nyata bagi penyandang disabilitas netra untuk menjadi tenaga pengajar di SLB di Sumatera Utara," tegas Andy.

Menurut data yang ia pegang, kondisi guru SLB dari kalangan netra di Sumut sangat memprihatinkan. Dari puluhan SLB yang tersebar di kabupaten/kota, hanya tercatat satu orang guru netra yang aktif mengajar di Labuhanbatu Utara (Labura).

"Karena apa? SLB kita di Sumatera Utara ini sangat banyak. Kami berharap Sumut melalui Dinas Pendidikan memberikan ruang kepada teman-teman kita yang nantinya akan menjadi tenaga pengajar, jangan dipersulit. Ada beberapa orang teman kita yang hanya untuk perpindahan saja sangat-sangat susah," ungkapnya.

Ia bahkan menyebut adanya kasus diskriminasi, di mana salah satu SMP di Sumut menolak menerima penyandang disabilitas netra.

"Itu saja bang, terima kasih. Kami hanya ingin mengajar dan mengabdi," tutupnya. (R)

Aksi kemanusiaan yang menyedot perhatian masyarakat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPD GMN Tapanuli Utara, Hendra Christian Siregar, didampingi Wakil Bendahara Fransiska Simanjuntak (Owner Chika Bakery), serta dibantu secara masif oleh seluruh kader dan anggota DPD GMN Tapanuli Utara yang bergerak serentak dalam satu komando.

Menyisir Dua Titik Vital Siborongborong

Sejak pagi, pergerakan pasukan GMN Taput menyasar dua pusat denyut ekonomi dan aktivitas warga di Siborongborong, yakni kawasan Tugu Ombus-Ombus dan area Pajak (Pasar) Siborongborong. Para kader dengan sigap dan ramah menghampiri para pedagang kaki lima, supir angkutan umum, tukang becak, hingga pejalan kaki yang tengah beraktivitas.

Ketua DPD GMN Taput, Hendra Christian Siregar, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kepekaan sosial dan upaya preventif menjaga kesehatan masyarakat pasca-ancaman kabut asap.

"Kendati cuaca dan situasi kabut asap saat ini sudah berangsur normal, GMN Taput tidak boleh lengah. Kita turun ke jalan memastikan masyarakat tetap terlindungi dari sisa-sisa partikel debu dan kabut asap agar kualitas pernapasan serta imun tubuh warga tetap terjaga. Kita bagikan masker ini secara gratis, berdampingan dengan air mineral untuk menyegarkan warga yang sedang berjuang mencari nafkah," ujar Hendra di sela-sela aksi.

Dukungan penuh mengalir dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Mori Silangit. Direktur LPK Mori Silangit yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua GMN Tapanuli Utara, Rijen Sinurat, memberikan dorongan semangat yang membakar motivasi para kader di lapangan.

"Aksi nyata seperti ini adalah bukti sahih bahwa pemuda tidak boleh hanya pandai berwacana di ruang seminar, tetapi harus berani pasang badan dan hadir langsung merangkul rakyat! LPK Mori Silangit sangat bangga bisa bersinergi penuh dalam gerakan ini. Kami percaya, sekecil apa pun kepedulian yang kita tebarkan hari ini akan menyalakan api kebersamaan dan membawa dampak positif yang nyata bagi kemajuan Tapanuli Utara!" tegas Rijen Sinurat penuh gelora.

Dukungan tak kalah krusial datang dari dunia usaha lokal. Owner Chika Bakery sekaligus Wakil Bendahara GMN Taput, Fransiska Simanjuntak, menegaskan bahwa keterlibatan usahanya adalah wujud tanggung jawab sosial untuk saling menopang di tengah masyarakat.

"Bagi kami di Chika Bakery, mendukung penuh gerakan 'GMN Hadir Untuk Rakyat' bukan sekadar formalitas, melainkan panggilan hati. Kami ingin keberadaan kami dan Gajah Muda Nusantara dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas—bukan lewat kata-kata manis, tapi lewat aksi nyata yang menyentuh kebutuhan warga," tutur Fransiska.( Tim)

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik dengan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, Kunto Wibowo, di Medan, Selasa (20/10/2026).

Turut menyaksikan penandatanganan itu Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sumut Rifki Warisan, Bendahara Hartati Rangkuti, Wakil Sekretaris Riza Mulyadi dan Juli Tarigan serta Merry Ismail. Sedangkan dari BPJS Ketenagakerjaan turut menyaksikan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa, Bunyamin Najmi bersama para staf.

Kunto Wibowo mengaku, bangga telah melakukan penandatanganan PKS dengan PWI Sumut. "Saya pernah bertugas menjadi Kepala Kanwil di Banten, Jawa Barat dan saat ini di Sumut. Dari tiga wilayah tugas ini, baru kali ini melakukan penandatanganan PKS dengan PWI. Ini inisiatif luar biasa. Ini menunjukkan komitmen PWI Sumut hadir dalam melindungi anggotanya," kata Kunto.

Kunto menceritakan, dirinya sering mendapat pertanyaan dari kalangan wartawan terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. "Namun, dalam hati saya bertanya, apakah wartawan ini terlindungi atau tidak dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Jangan setiap hari menulis, tetapi tidak terlindungi," katanya.

Inisiatif PWI Sumut ini, menurut Kunto, sangat luar biasa. Sebab, profesi wartawan rentan terhadap risiko yang sering dijalankan, seperti meliputi aksi demonstrasi, di mana wartawan menjadi garda terdepan di tengah gerakan massa.

"Ini inisiatif sangat luar biasa. PWI Sumut maju ke depan memastikan seluruh anggotanya, baik anggota biasa maupun muda wajib terlindungi. Alhamdulillah, ini menjadi contoh nasional bagi PWI-PWI lain di Indonesia, karena penandatanganan PKS juga dilaporkan ke Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, melalui videocall. PWI Sumut menjadi barometer dalam memberikan jaminan sosial kepada anggotanya," ungkap Kunto.

Program PEKA

Pada kesempatan itu, Kunto, menyampaikan BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen memperbaiki pelayanan dan pengembangan program kepesertaan. Saat ini, katanya, pihaknya sedangkan mengembangkan program Pemberdayaan Ekonomi untuk Keluarga (PEKA).

"Program PEKA menawarkan berbagai jenis pelatihan kepada ahli waris penerima santunan, sehingga santunan yang diterima bisa menjadi produktif. Kami melakukan assessment sesuai kebutuhan, apakah pelatihan jahit-menjahit, barista. Intinya, pelatihan untuk pengembangan dan peningkatan ekonomi keluarga. Pelatihannya gratis," sebutnya.

Lahirnya program PEKA ini, sebut Kunto, karena BPJS Ketenagakerjaan melihat dana santunan sebesar Rp42 juta yang diterima ahli waris tidak tahu kemana penggunaannya.

"Program PEKA ini murni inisiasi kita. Kita juga nanti akan bekerjasama dengan bank-bank dalam hal pengelolaan keuangan, Kemenaker dan Disnaker. Mohon dukungannya, kiranya program yang baik ini dapat dimanfaatkan masyarakat," harapnya.

Senada dengan itu Ketua PWI Sumut, Farianda Putra Sinik, mengaku bersyukur dapat melanjutkan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. "Alhamdulillah, hari ini kita dapat menandatangani PKS dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau sebelumnya penandatanganan itu selama 2 tahun, hari ini kita tandatangani langsung 5 tahun," katanya.

Penandatanganan ini, sebut Farianda, sifatnya fluktuatif. "Artinya, sifatnya terbuka karena belum masuk semua, terutama anggota muda hasil ujian penerimaan beberapa waktu lalu. Bahkan, anggota PWI berusia di atas 65 tahun sebanyak 81 orang juga sudah tercover. Diperkirakan, sekitar 1.000 orang anggota PWI (muda dan biasa, red) nantinya tercover semuanya," sebut pria yang akrab disapa, Nanda, itu.

Kelanjutan penandatanganan PKS ini, sebut Nanda, merupakan wujud tanggung jawab selaku Ketua PWI terhadap anggota. "Walaupun masa kepengurusan akan berakhir, namun keberlanjutan perjanjian kerja sama ini tetap ditandatangani. Dengan PKS ini, organisasi hadir melindungi anggota. Semoga kerja sama ini dapat bermanfaat bagi seluruh anggota," harap Nanda. (Red )

Aksi ini merupakan bentuk desakan terhadap keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban pejabat publik terkait isu dugaan ijazah palsu yang dikaitkan dengan anggota DPRD Sumut berinisial JT.

GARDA HARAPAN SUMUT menegaskan bahwa integritas pejabat publik tidak boleh dibiarkan menjadi tanda tanya yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

Koordinator Aksi Aulia Ramadhan, menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh kejelasan atas persoalan yang menyangkut integritas wakil rakyat.

Ia mendesak anggota DPRD yang bersangkutan segera memberikan klarifikasi secara terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami tidak akan membiarkan persoalan ini tenggelam tanpa kejelasan. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang transparan dari wakil rakyatnya. Jabatan publik bukan alasan untuk menghindari pertanyaan, dan keterbukaan merupakan bentuk tanggung jawab kepada rakyat," tegas Aulia, Selasa (20/10/2026).

GARDA HARAPAN SUMUT juga mendesak aparat penegak hukum (APH) mengawal proses pemeriksaan secara profesional dan objektif serta menghentikan segala bentuk intimidasi maupun intervensi terhadap pelapor dan penyampai informasi yang berpotensi menghambat pengungkapan fakta.

"Kami menuntut APH mengawal persoalan ini secara serius. Hentikan intimidasi dan segala upaya yang dapat mengaburkan proses pemeriksaan. Kami ingin fakta diungkap secara transparan, bukan ditutupi oleh kepentingan pihak mana pun," lanjutnya.

Sementara itu, Muhammad Sofyan, S. Sos., selaku Kasubbag Humas DPRD Sumatera Utara yang menerima massa aksi, menyampaikan bahwa tuntutan tersebut akan diterima dan ditindaklanjuti sesuai SOP DPRD serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkembangan tindak lanjut dijadwalkan dapat ditinjau pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Menutup aksi, Aulia Ramadhan menegaskan bahwa GARDA HARAPAN SUMUT akan terus mengawal tuntutan tersebut dan siap menggelar aksi lanjutan apabila belum ada tindak lanjut yang jelas maupun klarifikasi terbuka dari anggota DPRD yang bersangkutan.

"Kami menuntut transparansi, bukan pembiaran; pertanggungjawaban, bukan penghindaran. GARDA HARAPAN SUMUT akan terus bergerak hingga tuntutan ini mendapat kejelasan. Namun, seluruh dugaan harus tetap diuji berdasarkan bukti dan mekanisme hukum yang sah, dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," tutup Aulia.

GARDA HARAPAN SUMUT menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat, memperjuangkan keterbukaan informasi publik, dan mendesak penanganan setiap dugaan secara transparan, objektif, serta sesuai hukum yang berlaku. (Dam)

Penghargaan diserahkan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, kepada Bupati Deli Serdang yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setdakab Deli Serdang, Rudi Akmal Tambunan, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa (20/10/2026).

Rudi mengatakan, capaian tersebut menjadi dorongan bagi Pemkab Deli Serdang untuk terus memperkuat keterbukaan informasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui prinsip Cepat, Transparan, dan Mudah (CTM).

"Penghargaan ini menambah kepercayaan diri kami untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan. Namun, tujuan kami bukan semata-mata memperoleh penghargaan dari lembaga penilai, melainkan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat," kata Rudi.

Ia berharap keterbukaan informasi semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus mendorong partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Informasi yang terbuka dan mudah diakses menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. ( Drt)

Keduanya mempertanyakan transparansi pelaksanaan ujian serta hasil penilaian yang dinilai perlu mendapat penjelasan secara terbuka dari panitia penyelenggara.

Dua calon tersebut, Sulastri Tampubolon dan Ester Novita Pasaribu, mengaku kecewa terhadap hasil seleksi yang telah dilaksanakan. Keduanya merupakan peserta penjaringan bersama satu calon lainnya, yakni Leo Sitorus.

Sebagai bentuk keberatan, Sulastri dan Ester telah mendatangi Kepala Desa Bangun Sari untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta agar proses penjaringan dievaluasi secara menyeluruh.

Keduanya berharap pelaksanaan seleksi perangkat desa dapat mengedepankan prinsip transparansi, objektivitas, kejujuran, dan keadilan sehingga seluruh peserta memperoleh kesempatan yang sama.

Keberatan tersebut turut mendapat perhatian salah seorang warga, Frans Willy Sinaga, SH. Ia menilai persoalan yang disampaikan kedua calon perlu ditindaklanjuti secara bijaksana agar tidak menimbulkan keraguan masyarakat terhadap hasil penjaringan perangkat desa.

Menurut Frans, kedua peserta yang menyampaikan keberatan mengaku mempertanyakan adanya perbedaan bobot nilai yang cukup tinggi, sementara mekanisme penilaian dinilai belum dijelaskan secara transparan.

Selain persoalan nilai, salah seorang calon juga mempertanyakan materi ujian yang memuat sejumlah pertanyaan mengenai nama pejabat pemerintahan dan unsur Forkopimcam, di antaranya Kapolsek Tanjung Morawa, Bupati Deli Serdang, Danramil Tanjung Morawa, Kepala Desa Bangun Sari, Camat serta Sekretaris Camat Tanjung Morawa.

Peserta tersebut mengaku hanya melakukan satu kesalahan dalam menjawab soal dan berharap panitia dapat memberikan penjelasan mengenai sistem pembobotan nilai yang digunakan.

Sejumlah hal teknis lainnya turut menjadi sorotan, termasuk pengaturan tempat duduk peserta ujian serta proses pemberitahuan verifikasi administrasi.

Salah seorang calon mengaku baru menerima pemberitahuan terkait verifikasi berkas pada hari kelima dengan alasan nomor telepon yang bersangkutan tidak aktif.

Namun, alasan tersebut dibantah karena menurut pengakuannya nomor telepon yang digunakan tetap aktif.

Berbagai keberatan itu diharapkan dapat diklarifikasi secara terbuka oleh panitia agar tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.

Frans Willy Sinaga: Seleksi Harus Menjunjung Integritas

Menanggapi persoalan tersebut, Frans Willy Sinaga, SH, berharap Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Camat Tanjung Morawa serta Kepala Desa Bangun Sari dapat memberikan perhatian terhadap aspirasi kedua calon.

Ia meminta agar proses seleksi dievaluasi dan, apabila ditemukan ketidaksesuaian prosedur maupun pelanggaran ketentuan, penjaringan dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan kembali sesuai aturan yang berlaku.

Frans menegaskan bahwa jabatan kepala dusun memiliki tanggung jawab besar karena berkaitan langsung dengan pelayanan administrasi dan kepentingan masyarakat.

"Ini bukan jabatan untuk satu sampai lima tahun. Masa pengabdian perangkat desa dapat berlangsung hingga batas usia 60 tahun. Karena itu, proses penjaringannya harus benar-benar transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Frans Willy Sinaga, SH.

Ia juga berharap panitia tidak hanya mempertimbangkan hasil ujian, tetapi turut memperhatikan rekam jejak, integritas, serta kemampuan sosial para calon dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sepanjang sesuai dengan ketentuan seleksi.

Frans turut mengingatkan agar siapa pun yang nantinya dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Dusun I dapat menjalankan tugas secara profesional dan menjauhi segala bentuk praktik pungutan liar (pungli).

Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama, bukan justru dijadikan sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi.

"Kita menginginkan kepala dusun yang benar-benar mampu melayani masyarakat dengan baik. Jangan sampai ada lagi keluhan masyarakat mengenai praktik pungli dalam pelayanan. Siapa pun yang terpilih harus menjaga amanah dan integritas," tegasnya.

Kepala Desa Bangun Sari: Akan Dicek dan Ditindaklanjuti

Sementara itu, Kepala Desa Bangun Sari, Muhammad Rifai, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap sejumlah persoalan yang disampaikan terkait pelaksanaan penjaringan Kepala Dusun I.

Rifai menjelaskan bahwa tahapan seleksi perangkat desa telah berjalan berdasarkan mekanisme yang ada, termasuk melalui pembentukan panitia seleksi.

Meski demikian, pihaknya tetap membuka ruang untuk menindaklanjuti apabila ditemukan hal-hal yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip integritas dan profesionalitas dalam pelaksanaan penjaringan.

"Kita akan cek terlebih dahulu.Proses pemilihan kepala dusun sudah berjalan sesuai mekanisme yang ada, yakni dengan mengangkat panitia seleksi. Apabila ditemukan hal-hal yang tidak mengedepankan integritas dan profesionalitas, tentu akan kita proses sesuai aturan yang berlaku," ujar Muhammad Rifai.

Pernyataan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memberikan kejelasan atas keberatan yang disampaikan para peserta.

Sulastri Tampubolon dan Ester Novita Pasaribu berharap aspirasi mereka mendapat perhatian serius dari pihak terkait, sehingga proses penjaringan Kepala Dusun I Bangun Sari dapat menghasilkan perangkat desa yang memiliki kompetensi, integritas, serta memperoleh kepercayaan masyarakat.

Hingga berita ini disusun, keberatan kedua calon tersebut masih berupa dugaan dan penilaian peserta yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Belum terdapat kesimpulan resmi mengenai adanya pelanggaran ataupun kecurangan dalam proses seleksi dimaksud. (ATN)

Penghargaan tersebut diberikan pada gelaran KI Awards 2026 yang dilaksanakan di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (20/10/2026).

Penghargaan ini menjadi wujud apresiasi resmi atas komitmen keterbukaan informasi publik di lingkungan Kemenag se-Sumatera Utara.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, H. Ahmad Qosbi menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas capaian yang diraih jajarannya. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi pemicu semangat untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat luas.

"Penghargaan ini adalah bukti komitmen seluruh jajaran Kementerian Agama di Sumatera Utara dalam menjunjung tinggi keterbukaan informasi publik. Kami siap melayani masyarakat secara optimal dengan kinerja terbaik, sehingga hubungan Kementerian Agama dengan masyarakat semakin erat, kian disayangi, dan disenangi khalayak luas. Ke depan, kami berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan publik terbaik," tegas Kakanwil.

Ia menambahkan bahwa pencapaian kategori Informatif ini tidak lepas dari kerja keras dan kolaborasi solid dari seluruh jajaran terutama tim Humas, Komunikasi Publik, Data, dan Informasi Kanwil Kemenag Sumut melalui tim PPID Sumut. Keterlibatan aktif PPID Sumut dalam mengelola informasi publik secara terbuka dan akuntabel terbukti mampu membangun kepercayaan publik terhadap instansi keagamaan ini.

"Pencapaian ini bukanlah akhir, melainkan pengingat bahwa transparansi harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan di lapangan. Kami ingin memastikan masyarakat merasakan kemudahan akses informasi, baik mengenai pelayanan haji, keagamaan, maupun pendidikan Islam secara mutakhir dan akurat," tambahnya.

Adapun 10 penerima KI Awards 2026 Kategori Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Kantor Kementerian Agama Kota Medan, Kantor Kementerian Agama Dairi, Kantor Kementerian Agama Tebing Tinggi, Kantor Kementerian Agama Kab. Asahan, Kantor Kementerian Agama Kab. Pakpak Bharat, Kantor Kementerian Agama Kab. Karo, Kantor Kementerian Agama Labuhanbatu, Kantor Kementerian Agama Pematangsiantar, dan Kantor Kementerian Agama Kab. Nias Barat.(hkm)

Operasi pemberantasan sarang narkoba, dilakukan usai berdasarkan hasil pantauan tim gabungan, kembali ditemukan adanya sarang narkoba, yang baru sepekan berdiri.

Dipimpin Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, tim gabungan pun kemudian bergerak cepat ke lokasi.

Hasilnya, 3 pelaku yakni HN (35) dan MA (19) warga Kec.Medan Denai, serta IG (47) warga Kec.Medan Sunggal, berhasil diringkus tim gabungan di lokasi.

"Ada 3 orang yang kami amankan, dan kami duga sebagai pengguna narkoba. Kami juga menemukan barang bukti seperti alat hisap narkoba, 2 paket sabu, dan 14 paket ganja kering di lokasi," ungkap Rafli.

Di lokasi penggerebekan, tim gabungan kemudian menghancurkan 2 barak narkoba yang menurut warga setempat baru sepekan berdiri.

Barak – barak narkoba itu, kemudian dibakar agar tidak lagi digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba.

"Barak narkoba kami hancurkan dan kami bakar, ini komitmen kami bersama. Lokasi ini merupakan lokasi dengan status pantauan utama tim gabungan, nantinya jika praktek serupa kembali ditemukan, maka penggerebekan serupa akan kami lakukan," tambah Rafli.

Dalam kasus ini, tim gabungan kini sedang mengejar aktor intelektual dibalik berdirinya sarang narkoba di Kawasan Jermal 12 ini. Petugas, sudah mengantongi identitas aktor intelektual tersebut.

"Kami ultimatub untuk pelaku narkoba baik itu pengedar maupun bandar, modus ataupun tempat ada bisa saja berubah, namun kami tidak akan pernah kehilangan langkah. Pulihkan pengguna, putus mata rantai bandar narkoba, Polisi bersama masyarakat," pungkasnya.( Dam)

Komitmen tersebut diwujudkan melalui peninjauan langsung Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan, Khairul Azmi, terhadap progres pembangunan drainase di Jalan Mangaan I, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Senin (19/10/2026).

Peninjauan ini dilakukan guna memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan optimal, baik dari sisi progres maupun kualitas pembangunan, sehingga infrastruktur yang dihadirkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Sebelumnya, kondisi drainase di kawasan tersebut masih berupa parit alami dengan kapasitas aliran air yang belum optimal. Kondisi ini menyebabkan kawasan sekitar rentan mengalami genangan, bahkan dalam waktu relatif singkat ketika hujan deras mengguyur.

Sebagai langkah penanganan, Dinas SDABMBK Kota Medan melakukan pembenahan melalui pembangunan saluran drainase menggunakan konstruksi U-Ditch sepanjang 633 meter dengan kedalaman 120 sentimeter.

Penggunaan konstruksi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kelancaran aliran air, sekaligus menghadirkan sistem drainase yang lebih tertata dan berkelanjutan.

Hingga peninjauan dilakukan, progres fisik pembangunan telah mencapai 75 persen. Pekerjaan diharapkan dapat segera diselesaikan agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam mengurangi risiko genangan saat intensitas curah hujan meningkat.

Pembangunan drainase ini juga menjadi bagian dari upaya Pemko Medan dalam meningkatkan kualitas infrastruktur lingkungan serta menciptakan kawasan permukiman yang lebih aman, nyaman, dan tertata.

Melalui Dinas SDABMBK, Pemko Medan terus mendorong percepatan pembangunan dan pembenahan infrastruktur secara berkelanjutan, dengan menempatkan kebutuhan serta keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.

Langkah tersebut sekaligus sejalan dengan semangat pembangunan Kota Medan yang lebih tangguh terhadap persoalan genangan dan banjir, demi mewujudkan pelayanan infrastruktur yang semakin baik bagi seluruh masyarakat.

(Antonius/Posmetro Medan)

Capaian membanggakan diraih Program Studi DIII Kebidanan yang berhasil lulus Ujian Kompetensi Nasional 100 persen.

Ketua Yayasan STIKes Sentral, Ahmad Husein Pan Harahap, S.H., M.Kn, dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada para wisudawati yang telah menyelesaikan studi.

"Alhamdulillah, hari ini janji kami dulu telah kami tepati. Insya Allah, adik-adik yang telah lulus akan menjadi bidan yang berakhlak. Kami yakini itu, karena STIKes Sentral telah lulus uji kompetensi 100 persen," ungkap Ahmad Husein.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para orang tua yang telah mempercayakan putri-putrinya untuk dididik di STIKes Sentral.

"Insya Allah, ke depan STIKes Sentral akan menjadi kampus unggul yang mampu melahirkan lulusan-lulusan berkualitas," harapnya.

Sementara itu, Wali Kota Padangsidimpuan yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Ihram Kurnia Agustan, S.KM., M.Kes., berpesan agar para wisudawati terus meningkatkan kompetensi dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ia juga mengingatkan agar para lulusan senantiasa menjunjung tinggi standar profesi dalam setiap pelaksanaan tugas.

"Ingatlah, bahwa dalam dunia kesehatan, melayani dengan hati merupakan nilai yang sangat penting," pesannya.

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. Drs. Saiful Anwar Matondang, M.A., Ph.D., turut memberikan pesan menyentuh bagi para wisudawati.

"Ingatlah selalu kebaikan orang tuamu yang telah menyekolahkanmu hingga dapat menyelesaikan pendidikan tinggi. Jangan sampai kamu lebih peduli dengan pacarmu yang baru kamu kenal dibanding dengan orang tuamu," pesan Prof. Saiful, menutup sambutannya.(bj)

Peresmian klinik yang berlokasi diJanan Tandang Mulia Hrp, komplek sidimpuan baru, silandit kota padangsidimpuan atau berlokasi di kampus stikes sentral, inimenjadi wujud kontribusi nyata perguruan tinggi dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Kepala LLDIKTI Wilayah I, Prof. Saiful Anwar Matondang, menyampaikan apresiasi kepada Yayasan STIKes Sentral atas kepedulian dan komitmennya dalam mendukung pelayanan kesehatan.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada yayasan yang menaungi STIKes Sentral atas kepeduliannya terhadap kesehatan masyarakat," ujar Saiful.

Ia menegaskan, kehadiran Klinik Pratama STIKes Sentral sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang mendorong perguruan tinggi untuk memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

"Ini salah satu program dari kementerian, bahwa kampus harus berdampak bagi masyarakat. Salah satunya melalui pelayanan kesehatan dengan hadirnya Klinik Pratama ini," ungkapnya.

Saiful berharap, peresmian ini menjadi langkah awal bagi STIKes Sentral untuk mengembangkan fasilitas kesehatan yang lebih besar di masa mendatang.

"Ini langkah awal. Harapan kita, nantinya klinik ini dapat berkembang menjadi rumah sakit. Kampus-kampus besar di Sumatera Utara juga memiliki rumah sakit sebagai sarana pelayanan bagi masyarakat umum," harapnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan STIKes Sentral, Ahmad Husein Pan Harahap, S.H., M.Kn, menyampaikan terima kasih kepada LLDIKTI Wilayah I atas bimbingan dan dukungan yang diberikan, serta kepada Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang telah memberikan kemudahan dalam proses perizinan.

"Ini merupakan salah satu wujud pengabdian kami kepada masyarakat. Semoga dengan hadirnya klinik ini dapat membawa dampak positif terhadap pelayanan kesehatan," ujar Ahmad Husein.

Apresiasi serupa disampaikan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Kota Padangsidimpuan, Ihram Kurnia Agustan, S.KM., M.Kes., yang mewakili Wali Kota Padangsidimpuan.

Ia menilai kehadiran Klinik Pratama STIKes Sentral merupakan kontribusi nyata perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah.

"Kami mengapresiasi kontribusi nyata STIKes Sentral di Kota Padangsidimpuan, baik di bidang pendidikan maupun pelayanan kesehatan. Mudah-mudahan kehadiran klinik ini memberikan dampak positif dan manfaat bagi masyarakat," pungkasnya. (Dam)

MEDAN – Pengasuh pondok pesantren sekaligus aktivis dakwah, Ustaz Zulfan Nababan, mengapresiasi langkah cepat Kapolri Jenderal Pol. Dr (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., M.H., M.Si., beserta jajaran yang aktif hadir di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan keagamaan lintas umat. Ia juga mengusulkan program Polri Gemilang (Gerakan Rumah Ibadah dan Lingkungan Cemerlang).

Apresiasi itu disampaikan Zulfan setelah mencermati kehadiran Kapolri dan jajarannya di masjid untuk salat Subuh berjemaah dan salat Jumat, serta dalam kegiatan Minggu Kasih di gereja dan rumah ibadah lainnya.

Menurut Zulfan, kehadiran langsung pimpinan kepolisian di rumah ibadah merupakan langkah positif untuk memperkuat hubungan Polri dengan masyarakat. Pendekatan itu tak hanya menunjukkan kedekatan aparat dengan umat, tetapi juga membangun komunikasi, mempererat persaudaraan, dan menjaga kerukunan di tengah keberagaman.

"Ini bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Rumah ibadah bisa menjadi ruang strategis untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kepercayaan antara kepolisian dengan seluruh lapisan masyarakat," ujar Zulfan di Medan, Minggu (18/10/2026).

Ia menilai kegiatan seperti salat Subuh berjemaah, salat Jumat keliling, dan Minggu Kasih akan berdampak lebih besar jika dilaksanakan berkesinambungan, terjadwal, dan terintegrasi dengan program pemberdayaan masyarakat di sekitar rumah ibadah. Pendekatan humanis itu, katanya, perlu dikembangkan menjadi gerakan bersama yang melibatkan kepolisian, tokoh agama, pengurus rumah ibadah, pemuda, dan warga setempat.

Usulan Polri Gemilang

Zulfan mengusulkan gerakan bernama Polri Gemilang, singkatan dari Gerakan Rumah Ibadah dan Lingkungan Cemerlang. Gagasan ini mengembangkan pendekatan kepolisian yang dekat dengan masyarakat melalui kegiatan keagamaan, sosial, gotong royong, dan pembinaan lingkungan secara terpadu.

"Program ini diharapkan tidak berhenti pada ibadah bersama, tetapi berlanjut menjadi gerakan kebersamaan yang nyata. Rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya harus menjadi pusat kegiatan positif, tempat masyarakat saling mengenal, saling membantu, dan bersama-sama menjaga keamanan serta ketertiban," jelasnya.

Menurut Zulfan, program ini dapat dilaksanakan di semua rumah ibadah, yakni masjid, gereja, pura, vihara, dan kelenteng, dengan menyesuaikan karakteristik agama dan kebutuhan masyarakat setempat. Kegiatannya dapat mencakup ibadah bersama sesuai keyakinan masing-masing, gotong royong membersihkan rumah ibadah dan lingkungan, kegiatan sosial, olahraga bersama, serta dialog rutin antara kepolisian, tokoh agama, dan warga.

Interaksi yang rutin, ujarnya, akan memperkuat komunikasi Polri dengan masyarakat sekaligus mempererat kerukunan antarumat beragama.

Pencegahan Gangguan Kamtibmas

Zulfan berharap Polri Gemilang menjadi pendekatan preventif untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Menurutnya, lingkungan dengan komunikasi sosial yang kuat, kepedulian bersama, dan partisipasi aktif warga lebih siap mengenali dan mencegah potensi gangguan sejak dini, termasuk peredaran narkoba, tawuran, keributan antarwarga, dan tindak kriminal lainnya.

"Ketika polisi dan masyarakat saling mengenal, komunikasi berjalan baik, dan warga peduli terhadap lingkungannya, potensi gangguan kamtibmas lebih cepat diketahui dan ditangani. Karena itu, pendekatan preventif harus diperkuat melalui kebersamaan, bukan semata-mata penindakan," ungkapnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan program perlu menghormati perbedaan keyakinan, menjaga netralitas Polri, dan memastikan seluruh warga memperoleh kesempatan setara untuk berpartisipasi.

Terintegrasi dengan Green Policing

Zulfan juga menyarankan agar Polri Gemilang diintegrasikan dengan pendekatan green policing, yakni kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Bentuknya dapat berupa penghijauan dan penanaman pohon di sekitar rumah ibadah, pengelolaan sampah, kerja bakti membersihkan saluran air, serta edukasi tentang kebersihan lingkungan.

Dengan begitu, manfaat program tidak hanya berupa membaiknya hubungan Polri dan masyarakat, tetapi juga lingkungan permukiman yang lebih bersih, sehat, hijau, dan nyaman. Rumah ibadah, kata Zulfan, berpotensi menjadi pusat penggerak kepedulian sosial dan lingkungan karena dekat dengan kehidupan sehari-hari warga.

Pemetaan Wilayah Jadi Prioritas

Agar efektif, Zulfan menyarankan pelaksanaan diawali dengan pendataan dan pemetaan rumah ibadah serta lingkungan masyarakat di wilayah hukum masing-masing. Tahap awal sebaiknya memprioritaskan kawasan padat penduduk yang rawan gangguan kamtibmas, seperti peredaran narkoba, tawuran, dan kriminalitas.

Di kawasan prioritas itu, Polri dapat berkoordinasi intensif dengan pengurus rumah ibadah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan perangkat lingkungan untuk menyusun kegiatan sesuai kebutuhan setempat. Rumah ibadah dan lingkungan prioritas kedua dapat menjadi sasaran secara berkala atau acak, dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan warga.

Menurut Zulfan, tiap wilayah memiliki karakteristik berbeda sehingga programnya tidak harus seragam. Perencanaan perlu menyesuaikan kondisi sosial, tingkat kerawanan, ketersediaan sumber daya, dan aspirasi masyarakat. Ia juga menyarankan evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas program, mulai dari tingkat partisipasi warga, kualitas komunikasi Polri dengan masyarakat, kebersihan lingkungan, hingga perkembangan gangguan kamtibmas.

Dari Kedekatan Menjadi Gerakan Berkelanjutan

Zulfan berharap langkah Kapolri mendatangi rumah ibadah menjadi momentum memperkuat pendekatan humanis kepolisian secara berkelanjutan. Baginya, kehadiran polisi dalam kegiatan keagamaan adalah awal yang baik, tetapi nilai strategisnya akan lebih besar bila dilanjutkan dengan program nyata yang menyentuh kehidupan sosial dan lingkungan masyarakat.

"Polri Gemilang diharapkan menjadi gerakan bersama yang menghubungkan rumah ibadah, lingkungan, keamanan, kerukunan antarumat beragama, dan kepedulian terhadap alam. Dengan semangat Polri bersama masyarakat, kita ingin mewujudkan lingkungan yang aman, damai, rukun, bersih, dan cemerlang," tutupnya.

Ia berharap gagasan ini dapat menjadi bahan pertimbangan jajaran Polri untuk mengembangkan kegiatan keagamaan dan sosial menjadi gerakan kemasyarakatan yang terencana, inklusif, dan berkelanjutan demi situasi kamtibmas yang kondusif.

Sebagai bagian dari tahapan tersebut, Dinas Perkimcikataru Kota Medan menggelar sosialisasi bersama masyarakat dan pemilik lahan yang berlangsung penuh khidmat di Aula Kantor Kelurahan Simalingkar B, Selasa (20/10/2026).

Kegiatan ini menjadi ruang komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat guna memberikan pemahaman terkait rencana pengadaan lahan, sekaligus memastikan seluruh proses berjalan secara transparan serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan, John Ester Lase, melalui perwakilannya, Bambang Suryanto, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa proses pembebasan lahan untuk perluasan TPU Kristen Simalingkar B akan segera ditindaklanjuti sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.

Ia menjelaskan, sosialisasi tersebut merupakan bagian penting dalam menyamakan persepsi sekaligus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, khususnya pemilik lahan yang berkaitan langsung dengan rencana perluasan TPU.

Sementara itu, Rias Tarigan selaku pemilik tanah menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Pj Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fachrurrazi, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam proses tersebut.

Rias berharap perhatian dan langkah konkret Pemko Medan dapat mempercepat penyelesaian pengadaan lahan sehingga rencana perluasan TPU Kristen Simalingkar B dapat segera terealisasi.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada Bapak Wali Kota Medan Rico Waas, Pj Sekda Kota Medan Erfin, serta seluruh OPD yang terlibat langsung. Semoga proses ini dapat diselesaikan dalam tahun ini," ungkap Rias Tarigan.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan terbangun kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat sehingga setiap tahapan pengadaan lahan dapat berjalan dengan baik, tertib, serta tetap memperhatikan hak dan kepentingan seluruh pihak.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan, Bagian Tata Pemerintahan (Tapem), Bagian Hukum, perwakilan Kecamatan Medan Tuntungan, Lurah Simalingkar B, jajaran ASN, serta para kepala lingkungan.(ATN)

Ketua DPP Lembaga Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis (LMP MBG) Indonesia, Haji Suratman, menilai MBG berperan dalam mengurangi ketimpangan pemenuhan gizi dan mencegah stunting.

"Program MBG telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat. Ini menunjukkan perannya dalam membantu memenuhi kebutuhan gizi, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan," kata Haji Suratman di Medan, Selasa (20/10/2026).

Haji Suratman mengatakan, pelaksanaan program berskala nasional tersebut masih memerlukan perbaikan, terutama dalam aspek kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan sasaran, serta pengawasan.

"Pelaksanaan MBG harus terus diperbaiki melalui edukasi, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Berdasarkan data pemerintah per 30 September 2026, penyaluran MBG untuk menjangkau sekitar 57 juta penerima manfaat tersebut didukung oleh 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi. Hingga tanggal yang sama, realisasi anggaran program tercatat mencapai Rp153,2 triliun.

Dalam rangka memperketat pengawasan keamanan pangan, pemerintah juga menutup sementara 1.276 SPPG. Penutupan itu dilakukan terhadap SPPG yang hingga 30 September 2026 belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sehingga jumlah SPPG yang beroperasi dapat berubah dari total yang tercatat sebelumnya.

LMP MBG menilai perluasan program harus diikuti peningkatan kualitas layanan dan pengawasan. Dengan demikian, MBG dapat mendukung pemenuhan gizi masyarakat serta pembangunan generasi yang sehat dan berkualitas.

"Tujuan utama program ini adalah memastikan masyarakat, khususnya anak-anak, memperoleh asupan gizi yang baik. Kritik dan evaluasi harus menjadi dasar perbaikan, dan kami LMP MBG , mengapresiasi kepemimpinan pak Prabowo yang sangat dekat dengan rakyat melalui program MBG ini," kata Haji Suratman. (Dam)

Para saksi yang dihadirkan antara lain, Yusrizal selaku Executive General Manager atau pimpinan PT Pelindo, Maslinda Harianja selaku senior menejer marketing dan penjualan PT Pelindo, kemudian, deputi manajer PT Pelindo Joko Ramani Putra, serta Syarif Husain selaku menejer keuangan PT Pelindo cabang Belawan.

Joko Putra menjelaskan bahwa jasa pandu tunda pada pelabuhan Belawan berada dalam kewenangan Pelindo. Sementara KSOP bertugas melakukan memeriksa dokumen kapal, serta menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Joko menyampaikan, Pelindo menyediakan dan melayani jasa pemanduan serta penundaan di area wajib tunda.

"Pelindo melakukan aturan wajib pandu sejak tahun 2012 untuk kapal GT 500. Pelindo mempunyai aturan jasa pandu dan tindakan. Kapal berlayar kemudian berlabu, kemudian dilakukan nota tarik atau pembayaran setelah keluar," kata Joko di Pengadilan Negeri Medan, Senin (19/10/2026).

Keterangan Joko menjelaskan, saat kapal ukuran GT 500 memasuki daerah wajib tunda Belawan, Pelindo melakukan pengawasan dan kepengurusan izin pemanduan kapal lewat aplikasi.

"Kemudian izin diproses oleh KSOP, setelah dikeluarkan izin pemaduan dan tunda kapal kemudian dilakukan deposit kepada Pelindo lewat aplikasi lalu dilakukan pemaduan kapal. Setelah itu, dilakukan nota pandu keluar dilakukan jasa pandu kemudian dilakukan pembayaran lewat sistem yang ada," ujarnya.

Usai jasa pandu dan tunda dilakukan, maka pengguna jasa yakni mayoritas kapal niaga melakukan pembayaran.

Maslinda Harianja selaku senior menejer marketing dan penjualan PT Pelindo menjelaskan, seluruh jasa pandu tunda kapal dilakukan lewat aplikasi inakornet.

Setelahnya, pengguna jasa akan diberikan nota pembayaran usai menggunakan jasa melalui sistem yang tersedia.

"Kemudian dilakukan pencocokan dan penelitian data atau coklit keuangan kapal yang masuk antara Pelindo dan KSOP. Kemudian disetorkan ke KSOP sebagai PNBP pada pertengahan bulan," kata Maslinda.

Kepada hakim, Maslinda yakin seluruh data kapal yang menggunakan jasa pandu dan tunda oleh Pelindo telah disesuaikan dengan data KSOP.

"Setau saya semua sudah dibayarkan, semua yang dalam dakwaan. Ada kapal yang sudah dibayar setelah kasus ini bergulir, ada juga," kata dia.

Dalam dakwaan jaksa, menyebutkan adanya dugaan korupsi sektor PNBP di Pelabuhan Belawan ini terjadi pada 2023-2024, berdasarkan perhitungan akuntan publik.

Empat terdakwa adalah Wisnu Handoko selaku Kepala KSOP Pelabuhan Utama Belawan tahun 2023, Sapril Heston Simanjuntak (SHS) yang menjabat Kepala KSOP Pelabuhan Utama Belawan pada 2024. Kemudian Marganda Lamhot Asi Sihite (MLA).

Satu terdakwa lainnya adalah Rivolino kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan periode 2023-2024.

Berdasarkan dokumen surat persetujuan berlayar (SPB) yang terbit, diperoleh data kapal berukuran Grose Tonase (GT) di atas 500 tidak masuk dalam data rekonsiliasi wajib pandu sehingga terjadi dugaan penyelewengan pendapat negara sebesar Rp1.496.104.645.

Namun, menurut Syarif Husain selaku menejer keuangan PT Pelindo cabang Belawan, seluruh pemasukan dari jasa pandu dan tunda di Pelabuhan Belawan tidak ada masalah.

Kepada hakim Cipto Hosari Nababan, dia menyampaikan dari proses pencocokan dan penelitian data antara Pelindo dan KSOP seluruhnya penerimaan negara sepengetahuannya telah dibayarkan.

"Menurut pengetahuan saya, semua sudah bayar. Saya baru tau ada PNBP itu ketika muncul di sistem. Jadi saya tidak tau, apakah ada nota yang terlambat diterbitkan. Tapi sepengetahuan saya sudah bayar semua, sudah bayar," jelasnya.

Dr Hepy Laia kuasa hukum Rivolino mencatat keterangan saksi yang semakin menunjukkan adanya kekeliruan pada saat proses penyidikan.

"Manajer keuangan di Pelindo bahwa setelah kita pertanyakan terkait masalah data kapal sebagaimana yang didakwakan oleh JPU kepada terdakwa dari Pelindo, dan saksi mengatakan bahwa itu sudah dibayarkan," kata dia.

Hepy menyampaikan, sesuai petunjuk hakim, nantinya manajer Pelindo akan membawa bukti pembayaran yang sudah dilakukan. Dengan itu, dakwaan jaksa terhadap kliennya akan dibuktikan kebenarannya.

"Mungkin persidangan berikutnya akan ditunjukkan terkait data yang sudah dibayar itu. Dan begitu juga data yang sudah kita peroleh itu, apa yang sudah didakwakan ini sebenarnya sudah dibayarkan," ujar Hepy.

Hepy juga menyampaikan, mengenai tidak adanya pencocokan data antara akuntan publik yang melakukan penghitungan kerugian negara dengan data dari KSOP Belawan.

"Jadi sidang hari menjadi angin segar buat membuktikan dakwaan klein kami," kata dia. (R/Dam)

Kini mereka sedang menjalani serangkaian persiapan sebelum diturunkan memadamkan karhutla (kebakaran hutan dan lahan).

Persiapan diklat dimaksud meliputi pengarahan, pelatihan teknis, pembagian lokasi penugasan, hingga perlengkapan operasional yang harus dicek.

Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko selaku Karo Penmas Divisi Humas Polri mengatakan seluruh personel terlebih dulu dibekali pengetahuan mengenai kondisi wilayah serta teknik penanganan karhutla.

Dengan begitu ke depan, personel lebih siap bertugas di lapangan.

Setibanya di Sumatera Selatan, kata Trunoyudo Wisnu Andiko seperti dikutip dari humas.polri.go.id, personel langsung ikut rangkaian persiapan, mulai dari pengarahan mengenai kondisi daerah operasi hingga pelatihan teknis dan pengecekan perlengkapan.

Ini dianggap penting agar setiap personel memahami tugas serta kesiapan yang dibutuhkan sebelum bergerak ke lokasi penugasan.

Diakui, personel Brimob BKO tiba bertahap pada Kamis (15/10/2026) malam dan Jumat (16/10/2026) dini hari.

Personel Resimen I Pelopor tiba lewat jalur Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, sedangkan personel Resimen I Gegana tiba dari jalur Lampung.

Usai pelatihan, mereka pembekalan perlengkapan sesuai kebutuhan.

Peralatan yang disiapkan seperti masker, mesin pompa air, selang pemadam, nosel dan perangkat pemadam portabel disertai cairan pemadam.

Trunoyudo menyebut, diklat (pendidikan dan latihan) sebelum penugasan menjadi bagian penting agar personel bisa bekerja dengan kondisi wilayah yang dihadapi.***

Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan, Khairul Azmi, memaparkan sejumlah agenda pembenahan infrastruktur, termasuk rencana pembangunan trotoar di Jalan Zainul Arifin yang dijadwalkan mulai dikerjakan pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Penataan trotoar ini merupakan bagian dari upaya Pemko Medan dalam menghadirkan infrastruktur pedestrian yang lebih representatif, meningkatkan kenyamanan masyarakat, sekaligus memperindah wajah Kota Medan.

Pembangunan tersebut juga menjadi wujud perhatian pemerintah terhadap pentingnya fasilitas publik yang tertata dan mampu menunjang aktivitas masyarakat di kawasan perkotaan.

Dalam kesempatan yang sama, Komisi IV DPRD Kota Medan menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Dinas SDABMBK yang dinilai terus menunjukkan peningkatan positif, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan dan pembenahan infrastruktur kota.

Apresiasi tersebut menjadi dorongan bagi jajaran SDABMBK untuk terus memperkuat profesionalisme, menjaga kualitas pekerjaan, serta memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif, berbagai agenda pembangunan diharapkan dapat berjalan semakin optimal, terarah, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Dinas SDABMBK Kota Medan pun berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan infrastruktur secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam menghadirkan Kota Medan yang semakin tertata, nyaman, indah, dan inklusif, sejalan dengan semangat Medan untuk Semua. (ATN)