Senin 27 Juli 2026 sekira pukul 14.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat adanya aktivitas di lokasi barak narkoba.

Kemudian Kapolsek Binjai AKP Siti Aisyah, M.Pd., memimpin untuk melakukan penggrebekan terhadap barak narkoba tersebut.

Setelah Kapolsek Binjai beserta anggotanya tiba di TKP, barak itu sudah tidak ada aktivitas, disinyalir sudah bocor terlebih dulu.

Kemudian, --seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Surat kabar garuda pos yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 28 Juli 2026-- dilakukan penyisiran di seputaran lokasi barak sehingga ditemukan adanya "3 (tiga) buah bong yang digunakan sebagai alat hisap sabu-sabu".

"Selanjutnya Kapolsek Binjai bersama anggotanya melakukan pembongkaran dan pemusnahan dengan cara dibakar terhadap barak narkoba yang meresahkan warga masyarakat," jelas AKP Siti Aisyah,

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., tetap mengimbau masyarakat agar terus berperan aktif membantu kepolisian dengan memberikan informasi melalui coll center 110, keberhasilan pengungkapan kasus narkoba ini diharapkan mampu memberikan rasa aman & nyaman bagi masyarakat.

"Kami tetap berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba di wilkum Polres Binjai," tegas Kapolres AKBP Bimo.***

Kegiatan ini,--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Kanwil ditjenpas sumatera utara yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 28 Juli 2026-- bertujuan memastikan penyelenggaraan layanan pemasyarakatan berjalan sesuai standar, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik, pembinaan, dan pemberdayaan warga binaan.

Monitoring diawali dengan peninjauan layanan kunjungan.

Di sana, rombongan memeriksa seluruh fasilitas pendukung pelayanan, mulai dari papan informasi, sistem antrean, hingga sarana penunjang lainnya guna memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah, tertib, dan transparan.

Selanjutnya, rombongan meninjau area Dapur Sehat Rutan Kelas I Medan.

Pemeriksaan difokuskan pada aspek kebersihan, kualitas bahan makanan, proses pengolahan, serta mekanisme pemorsian makanan bagi warga binaan.

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan makanan memenuhi standar keamanan pangan, kualitas gizi, serta prosedur yang telah ditetapkan.***

Massa merupakan perwakilan warga terdampak bencana banjir di Kecamatan Besitang, Sei Lepan, Babalan, Brandan Barat, dan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.

Kegiatan berlangsung pada Senin (27/7/2026) di kawasan Lapangan bola Eks PT. RGM, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang.

Sebanyak kurang lebih 500 peserta aksi menyampaikan aspirasi terkait percepatan realisasi bantuan bagi korban banjir yang terjadi pada akhir November 2025.

Massa bergerak dari titik kumpul di Masjid Raya Besitang menuju lokasi penyampaian aspirasi dengan menggunakan sejumlah kendaraan roda dua, roda empat, dan kendaraan angkutan.

Untuk menjamin keamanan dan kelancaran kegiatan, Kapolres Langkat AKBP Hannry P.H.Tambunan, S.E., S.I.K. hadir langsung di lokasi bersama Plt. Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti, Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat Amril, MAP, para koordinator aksi, serta unsur Forkopimda dan perangkat daerah terkait.

Kapolres Langkat AKBP Hannry PH. Tambunan, S.E., S.I.K., melalui PS. Kasi Humas IPTU M.R. Siregar--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Surat kabar garuda pos yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 28 Juli 2026-- menyampaikan bukti nyata keseriusan Polres Langkat dalam menciptakan suasana kondusif, terbuka dan akomodatif terhadap aspirasi masyarakat.

Seluruh personel yang terlibat pengamanan pun melaksanakan tugas dengan sigap, tertib dan tetap ramah dalam berinteraksi dengan para peserta aksi.

Tidak ada insiden atau gesekan yang terjadi, seluruh rangkaian aksi unjuk rasa berlangsung damai hingga selesai.***

Aksi yang dimulai pada Senin malam pukul 20.00 WIB ini dipimpin Sertu Iskandar Khan bersama dua personel Babinsa sebagai upaya memperkuat sinergi dengan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.

Patroli melibatkan personel Koramil 09/TB, anggota Pemuda Pancasila PAC Tiga Balata yang dipimpin Gope Nainggolan, serta unsur masyarakat.

Kebersamaan ini menjadi bukti bahwa menjaga keamanan bukan hanya menjadi tugas aparat, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Selama kegiatan, tim patroli menyambangi sejumlah titik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, di antaranya Indomaret Kelurahan Tiga Balata, Pekan (Pasar Tradisional) Tiga Balata, serta SPBU Dolok Marlawan, Kecamatan Jorlang Hataran.

Di lokasi itu, --seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Kodim simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 28 Juli 2026-- petugas mengedukasi dan mengimbau para remaja agar menjauhi penyalahgunaan narkoba, tidak terlibat balap liar maupun aktivitas negatif lainnya yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Meski cuaca malam itu dalam kondisi mendung, seluruh rangkaian patroli berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Hingga kegiatan berakhir pada pukul 21.30 WIB, situasi wilayah tetap kondusif dan nihil kejadian menonjol.

Kegiatan patroli rutin seperti ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian TNI AD, khususnya Kodim 0207/Simalungun melalui Koramil 09/Tiga Balata, dalam membangun kemitraan dengan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, serta meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah.***

Pria ini menjadi tersangka penembakan terhadap petugas keamanan (satpam) PTPN IV Regional I Kebun Sarang Giting yang selama sekitar delapan bulan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Tersangka diamankan dari Desa Galang, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Minggu (26/7/2026) dini hari.

Kasat Reskrim Polres Sergai AKP Binrod Situngkir melalui Kasi Humas AKP Bringin Jaya -- seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Sekilas Sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 28 Juli 2026-- mengatakan penangkapan bermula setelah Polsek Dolok Masihul menerima info bahwa tersangka lebih dulu diamankan Polsek Galang dalam perkara dugaan pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

Selanjutnya, tersangka diserahkan ke Polsek Dolok Masihul sebelum dilimpahkan ke Satreskrim Polres Sergai untuk menjalani proses penyidikan.

Dalam penangkapan itu, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa satu proyektil peluru senapan angin, satu pucuk senapan angin jenis PVC, satu topi, serta satu unit sepeda motor trail. Penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 467 ayat (1) subsider Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sekadar diketahui, peristiwa penembakan itu terjadi pada 14 November 2025 silam di areal perkebunan Afdeling V Blok X-23 TM 2000, Desa Sarang Torop, Kecamatan Dolok Masihul.

Saat itu korban, Julianto (47), petugas keamanan PTPN IV, sedang berpatroli bersama rekannya ketika didatangi tersangka bersama beberapa orang lainnya yang diduga tidak terima rekannya sebelumnya ditangkap karena mencuri buah sawit.

Dalam insiden itu, tersangka diduga menembakkan senapan angin jenis PVC ke arah kepala korban hingga menyebabkan luka tembak serius.

Korban kemudian menjalani operasi pengangkatan proyektil di RS Royal Prima Medan.

Peristiwa itu dilaporkan ke Polsek Dolok Masihul dan penyelidikan terus dilakukan hingga akhirnya tersangka berhasil ditangkap.***

Kebijakan ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2026 yang diteken Presiden Prabowo Subianto.

Tujuh Kejari baru itu akan berada di Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Serang, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Pesisir Barat.

Pemerintah menilai penambahan satuan kerja ini diperlukan untuk mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat serta mengoptimalkan penanganan perkara di daerah yang selama ini masih berada di bawah wilayah kerja Kejari lain.

Meski telah resmi dibentuk, ke 7 Kejari itu belum langsung beroperasi.

Seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Melihat Indonesia yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 28 Juli 2026, pengoperasiannya masih menunggu penetapan dari Jaksa Agung setelah memperoleh persetujuan dari kementerian yang membidangi aparatur negara.

Pembentukan Kejari baru ini juga memunculkan beragam tanggapan.

Sejumlah pihak mempertanyakan urgensi penambahan satuan kerja baru di tengah berbagai tantangan yang masih dihadapi kejaksaan di sejumlah daerah, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, hingga kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan pada kantor-kantor yang telah ada.

Selain itu, pembentukan institusi baru dinilai membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, mencakup penyediaan gedung, fasilitas operasional, perekrutan maupun penempatan pegawai, serta proses penyesuaian organisasi sebelum dapat beroperasi secara optimal.

Karena itu, muncul pandangan agar pemerintah juga memastikan penguatan kapasitas Kejari yang sudah beroperasi berjalan beriringan dengan pembentukan kantor baru.

Sementara itu, pendanaan pembentukan hingga operasional tujuh Kejari tersebut akan bersumber dari anggaran Kejaksaan RI. Namun, Perpres Nomor 40 Tahun 2026 belum merinci besaran anggaran yang akan dialokasikan.

Dengan bertambahnya satuan kerja kejaksaan di berbagai daerah, efektivitas kebijakan ini nantinya akan bergantung pada kesiapan anggaran, sumber daya manusia, dan kemampuan pemerintah memastikan Kejari baru dapat segera memberikan pelayanan hukum secara maksimal.***

Kegiatan yang dimulai pukul 21.30 WIB tersebut dipimpin Peltu Amri Pohan bersama tiga personel Babinsa, serta didukung dua anggota Ormas Pemuda Pancasila.

Patroli dilaksanakan sebagai bentuk sinergi antara aparat kewilayahan dan elemen masyarakat dalam menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif.

Selama patroli,-- seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Kodim simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 28 Juli 2026-- petugas menyusuri sejumlah titik strategis, di antaranya Jalan Asahan, Pematang Simalungun, dan Pantoan Maju.

Selain memantau situasi keamanan, personel juga memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum serta mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan.

Kehadiran aparat di tengah masyarakat disambut baik warga.

Lewat komunikasi yang humanis, personel Koramil mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, segera melaporkan apabila menemukan potensi gangguan keamanan, serta menjauhi berbagai aktivitas yang melanggar hukum.

Sinergi antara Koramil 08/Bangun dan Ormas Pemuda Pancasila menjadi bukti nyata bahwa keamanan wilayah merupakan tanggung jawab bersama.

Kolaborasi seperti ini diharapkan mampu memperkuat kemitraan dengan masyarakat sekaligus mencegah terjadinya tindak kriminalitas maupun gangguan kamtibmas lainnya.

Melalui kegiatan patroli rutin ini, menurut Peltu Amri Pohan, Koramil 08/Bangun Kodim 0207/Simalungun terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, sekaligus memperkokoh kebersamaan dengan seluruh elemen masyarakat demi terwujudnya wilayah Kecamatan Siantar yang damai dan kondusif.***

Kehadirannya menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terhadap penguatan sinergi pemerintah daerah dengan PMI dalam pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat.

Musprov XII PMI Sumut yang berlangsung pada 23–24 Juli 2026 mengusung tema PMI Provinsi Sumatera Utara yang Profesional, Mandiri dan Dicintai Masyarakat dalam Pelayanan Kemanusiaan. Kegiatan dibuka Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumut, Basarin Yunus Tanjung.

Membacakan sambutan Gubernur, Basarin menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendukung penguatan kapasitas PMI, baik dalam penanggulangan bencana, pelayanan donor darah, pendidikan kerelawanan, maupun peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, PMI, dunia usaha, perguruan tinggi, media, dan seluruh elemen masyarakat perlu terus diperkuat untuk menghadapi berbagai tantangan kemanusiaan.

"Tantangan kemanusiaan di masa depan tidak mungkin dihadapi sendiri, melainkan harus dijawab dengan semangat gotong royong dan kebersamaan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua PMI Provinsi Sumatera Utara, Rahmat Shah, menyampaikan apresiasi kepada pengurus, relawan, pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan berbagai program kemanusiaan PMI selama masa bakti 2021–2026. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat peran PMI sebagai organisasi kemanusiaan yang profesional dan semakin dicintai masyarakat.

Musprov XII PMI Sumut juga dirangkaikan dengan pemberian apresiasi kemanusiaan kepada relawan dan mitra PMI. Turut hadir unsur Forkopimda Sumatera Utara, pengurus PMI Pusat, pengurus PMI kabupaten/kota se-Sumatera Utara, relawan, mitra kemanusiaan, serta sejumlah kepala daerah dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota.( Drt)

Massa berkumpul sambil membawa spanduk dan menyampaikan orasi secara damai. Mereka mengaku penutupan tempat usaha tersebut akan berdampak langsung terhadap mata pencaharian ratusan pekerja beserta keluarganya.

Salah seorang peserta aksi menyampaikan bahwa penghasilan dari bekerja di Blue Night menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk membiayai pendidikan anak-anak mereka.

"Kami mau makan apa kalau tempat ini ditutup? Anak-anak kami sekolah dari hasil kerja di sini. Kami berharap pemerintah memikirkan nasib kami dan memberikan solusi," ujar salah seorang peserta aksi.

Para demonstran meminta Pemerintah Kabupaten Langkat, khususnya Bupati Langkat, agar mempertimbangkan kembali kebijakan penutupan THM Blue Night, atau menyediakan lapangan pekerjaan alternatif apabila tempat usaha tersebut benar-benar tidak lagi beroperasi.

"Kami tidak menolak aturan pemerintah, tetapi kami berharap ada solusi. Jangan hanya menutup tempat kerja kami tanpa memikirkan nasib para pekerja," ungkap peserta aksi lainnya.

Aksi tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib. Hingga aksi berakhir, massa tetap berharap pemerintah membuka ruang dialog agar keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan aspek penegakan aturan, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi terhadap para pekerja.

Di sisi lain, rencana penutupan Blue Night sebelumnya mendapat dukungan dari DPRD Kabupaten Langkat dan pemerintah daerah dengan alasan penegakan aturan perizinan serta ketertiban umum. Pemerintah menyatakan langkah tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang telah melalui tahapan administratif.(QQ)

Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan yang berlangsung di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dan dihadiri langsung oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H.

Dua penghargaan yang diterima Polres Sibolga meliputi Piagam Penghargaan Kapolri sebagai Unit Kerja Peraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) berdasarkan Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Mandiri Tahun 2025 serta Piagam Penghargaan Kapolri sebagai Unit Pelayanan Publik berdasarkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Instansional Tahun 2025 dengan Kategori Pelayanan Prima (A).

Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas komitmen Polres Sibolga dalam membangun tata kelola organisasi yang berintegritas, akuntabel, dan profesional, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

AKBP Eddy Inganta menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh personel Polres Sibolga. Menurutnya, penghargaan yang diterima bukanlah pencapaian individu, melainkan buah dari sinergi dan dedikasi seluruh jajaran.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Wakapolres, para Pejabat Utama, para Kapolsek, seluruh Perwira, Bintara, ASN, dan PNS Polres Sibolga atas kerja sama, semangat, dedikasi, serta doa yang telah diberikan. Penghargaan ini adalah hasil kerja keras kita bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar AKBP Eddy Inganta.

Ia menegaskan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat budaya integritas, serta mempertahankan berbagai inovasi yang telah dibangun dalam mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Polri.

AKBP Eddy Inganta berharap seluruh jajaran Polres Sibolga terus menjaga semangat pengabdian dengan mengedepankan profesionalisme, integritas, dan pendekatan humanis dalam setiap pelaksanaan tugas.

"Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kita semua untuk terus memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat dan senantiasa mendapat berkat serta penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa," tutupnya.( Gab)

Gol Lopes Cabral terjadi saat Tanjung Verde melawan sang juara bertahan Argentina pada babak 32 besar yang berlangsung di Stadion Miami, Sabtu (4/7/2026).

Duel ini sejatinya berlangsung sengit dan saling balas gol. Argentina unggul 1-0 lebih dulu pada babak pertama berkat gol Lionel Messi pada menit ke-29.

Di babak kedua Tanjung Verde membuat kejutan dengan menyamakan skor jadi 1-1 dengan gol Deroy Duarte pada menit ke-59.

Skor imbang bertahan hingga waktu normal dan memaksa pertandingan berlanjut ke babak extra time.

Pada awal babak tambahan pertama, Argentina kembali unggul 2-1 lewat aksi Lisandro Martinez di menit ke-92. Namun, Lopes Cabral membuat skor imbang di menit ke-103.

Gol tersebut bermula dari aksi individu ciamik Lopes Cabral melewati Alexis Mac Allister di sisi kiri. Ia kemudian melepaskan tembakan melengkung mengarah ke pojok atas gawang Argentina. Gol cantik Lopes Cabral bisa disaksikan di sini.

Akan tetapi dewi fortuna belum menyertai perjuangan luar biasa Cape Verde. Cristian Romero cetak gol di menit-menit akhir untuk memastikan kemenangan Argentina dengan skor 3-2.

Meski demikian, gol cantik Lopes Cabral yang terpilih sebagai Gol Terbaik Piala Dunia 2026 lewat voting. Ia mengalahkan Kylian Mbappe maupun Lionel Messi yang tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang turnamen.

Gol Lopes Cabral mendapat suara terbanyak mengungguli gol Eldor Shomurodov (Uzbekistan) ke gawang RD Kongo dan tembakan keras Wilson Isidor (Haiti) saat melawan Maroko.

Sebelumnya, penjaga gawang Cape Verde yang tampil sensasional sudah lebih dulu masuk dalam daftar 11 Pemain Terbaik atau FIFA 11. Penghargaan ini semakin menyempurnakan kisah manis Cape Verde di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Gol terbaikPiala Dunia 2026

Pencetak Gol: Sidny Lopes Cabral (Tanjung Verde)

Pertandingan: Tanjung Verde vs Argentina (Babak 32 Besar)

Waktu Tercipta: Menit ke-103 pada babak perpanjangan waktu

Lokasi Stadion: Stadion Miami, Sabtu, 4 Juli 2026

Proses Gol: Melewati gelandang Alexis Mac Allister sebelum melepaskan tembakan keras melengkung ke pojok atas gawang.

Hasil Akhir Laga: Tanjung Verde kalah tipis 2-3 dari Argentina, tetapi aksi individu Cabral keluar sebagai peraih suara terbanyak voting penggemar global resmi.Untuk melihat cuplikan dan kilas balik aksi dari gol-gol terbaik serta momen spektakuler di turnamen: (CNN)

Kegiatan diawali dengan Apel Pagi Pegawai yang dipimpin langsung oleh Direktur RSUD Tarutung, dr. Bobby Simanjuntak, M.K.M. Apel pagi menjadi momentum penting untuk memperkuat kedisiplinan, meningkatkan koordinasi, serta meneguhkan komitmen seluruh jajaran pegawai dalam memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Usai apel, Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) RSUD Tarutung melaksanakan kegiatan Promosi Kesehatan (Promkes) kepada pasien dan keluarga pasien yang sedang berada di lingkungan rumah sakit. Kegiatan edukatif ini bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai berbagai isu kesehatan yang menjadi perhatian utama.

Dalam kesempatan tersebut, dr. Andrew Hutabarat, Sp.OG menyampaikan penyuluhan mengenai Stunting dan Keluarga Berencana (KB). Materi yang disampaikan menekankan pentingnya pemenuhan gizi sejak dini, peran keluarga dalam mencegah stunting, serta pentingnya perencanaan keluarga yang sehat guna menciptakan generasi yang berkualitas.

Selanjutnya, dr. Rianti, Sp.P, Dokter Spesialis Paru RSUD Tarutung, memberikan edukasi mengenai Tuberkulosis (TB). Penyuluhan mencakup penyebab penyakit, cara penularan, langkah-langkah pencegahan, hingga pentingnya kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan secara tuntas agar proses penyembuhan optimal serta mencegah penyebaran penyakit di masyarakat.

Selama kegiatan berlangsung, pasien dan keluarga pasien tampak antusias mengikuti setiap sesi penyuluhan. Interaksi aktif melalui sesi tanya jawab menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk memahami informasi kesehatan yang disampaikan oleh para narasumber.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Telusur Lapangan yang dipimpin langsung oleh Direktur RSUD Tarutung, dr. Bobby Simanjuntak, M.K.M., bersama Ketua Tim Akreditasi, dr. Saut Hutasoit, Sp.An., didampingi para pejabat struktural RSUD Tarutung.

Telusur lapangan ini merupakan bagian dari upaya monitoring dan evaluasi terhadap kesiapan seluruh unit pelayanan dalam menghadapi proses akreditasi rumah sakit. Selain itu, kegiatan tersebut bertujuan memastikan bahwa standar mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) telah dijalankan secara optimal di setiap unit pelayanan.

Adapun unit yang menjadi sasaran telusur meliputi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Ruang Farmasi Rawat Jalan, Poli Paru, Poli Penyakit Dalam, hingga Instalasi Pemulasaran Jenazah. Pada setiap lokasi dilakukan peninjauan terhadap kondisi sarana dan prasarana, kelengkapan dokumen, serta implementasi standar pelayanan sebagai bagian dari komitmen rumah sakit dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan berkesinambungan.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, RSUD Tarutung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat budaya kerja yang disiplin, meningkatkan edukasi kesehatan kepada masyarakat, serta memastikan seluruh aspek pelayanan memenuhi standar akreditasi. Langkah ini diharapkan semakin meningkatkan mutu layanan kesehatan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara.(Hendra Christian Siregar)

Peristiwa tersebut baru dilaporkan ke pihak kepolisian pada Selasa (28/7/2026) sekitar pukul 14.00 WIB. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kecelakaan merupakan tabrakan samping yang diduga dipicu faktor kelalaian manusia.

Kedua kendaraan yang terlibat yakni sepeda motor Yamaha Vega ZR nomor polisi BK 4323 XAD yang dikendarai Sumiyem dan sepeda motor Honda Vario nomor polisi BK 2386 VCB yang dikendarai Roby Firmansyah.

Saat kejadian, Yamaha Vega ZR melaju dari arah Medan menuju Rantau Prapat. Setibanya di lokasi yang merupakan jalan lurus, datar, beraspal baik, serta memiliki marka jalan dengan kondisi cuaca cerah, sepeda motor tersebut bertabrakan dari samping dengan Honda Vario yang dikendarai Roby Firmansyah.

Akibat benturan tersebut, kedua pengendara mengalami luka-luka. Sumiyem mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kanan. Korban sempat mendapat penanganan medis di RSU Perkebunan Sei Dadap sebelum akhirnya dirujuk ke RSU Wira Husada Kisaran untuk perawatan lebih lanjut.

Sementara itu, Roby Firmansyah mengalami luka lecet pada pergelangan tangan kanan dan bibir. Korban menjalani perawatan di RSU Perkebunan Sei Dadap.

Dari hasil pemeriksaan petugas, kedua pengendara diketahui membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), namun tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C dan sama-sama tidak mengenakan helm berstandar SNI saat kecelakaan terjadi.

Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun, kedua pengendara mengalami luka ringan sehingga total korban luka tercatat dua orang. Kerugian material akibat kecelakaan diperkirakan mencapai sekitar Rp500 ribu.

Petugas Satlantas Polres Asahan yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), memeriksa saksi-saksi, mengevakuasi kendaraan, serta mengamankan barang bukti ke Pos Lantas Simpang Kawat.

Selain itu, polisi juga membuat laporan polisi, sketsa TKP, serta melengkapi administrasi penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan.

Pihak kepolisian mengimbau seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm berstandar SNI, serta melengkapi surat-surat kendaraan dan memiliki SIM sesuai ketentuan demi keselamatan saat berkendara.(MBC)

Padahal pihak kuasa hukum telah melengkapi bukti sah yang membuktikan kliennya tidak melakukan pelanggaran, antara lain Surat Perjanjian Hibah Tanah (SPHT), bukti pembayaran pajak, serta Putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap.

"Berdasarkan putusan MA tersebut, tanah seluas 25.000 meter persegi hanya dikurangi 2.500 meter persegi, sehingga hak milik sah yang masih dimiliki Sahat Sihombing adalah seluas 22.500 meter persegi," kata Erwin Pangihutan Situmeang, saat memberikan keterangan di Satreskrim Polres Tapanuli Tengah, pada Selasa (28/7/2026).

Sebaliknya, katanya, bukti yang diajukan pihak pelapor berupa salinan dari salinan dokumen, yang ditempeli materai senilai Rp2.000 untuk transaksi tahun 1993—padahal jenis materai tersebut baru berlaku setelah tahun 1990-an, sehingga secara logika dan hukum sudah cacat sejak awal.

Setelah proses pemeriksaan berlangsung selama tiga jam, kuasa hukum dan kliennya menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di PolresTapteng. Alasannya sangat mendasar, isi tulisan di BA P tidak sesuai dengan apa yang disampaikan saat pemeriksaan.

"Contohnya, klien saya ditanya bagaimana cara memasang baliho di tanah tersebut, dijawab dengan menyuruh anak dan pekerja menggunakan kayu. Namun saat dicetak di BAP, pertanyaannya berubah menjadi 'bagaimana cara bapak menyerobot lahan milik PDAM'. Ini jelas memutarbalikkan fakta dan mengarahkan jawaban seolah klien saya mengakui kesalahan yang tidak pernah dilakukan," tegas Erwin Pangihutan Situmeang.

Pihak kuasa hukum juga menyoroti kejanggalan saat meminta revisi pada poin ke-7, di mana perubahan yang diminta sudah disiapkan dan diserahkan dalam waktu kurang dari satu menit. Selain itu, penyidik diduga menggunakan bahasa yang mengintimidasi seorang lansia, seperti menyatakan tindak pidana ini bisa berujung pada penahanan, seolah-olah sudah memvonis bersalah sebelum putusan hakim.

Bukti pembayaran pajak yang diserahkan juga ditolak penyidik dengan alasan tidak perlu. Padahal menurut UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, jalan umum memang tidak dikenakan pajak—sebaliknya, jika sebuah lahan dibayarkan pajak secara rutin, itu justru menjadi bukti kuat bahwa lahan tersebut adalah milik pribadi.

Merespons hal tersebut, kuasa hukum menyampaikan harapan kepada Kapolres Tapanuli Tengah agar tetap menjaga kepercayaan publik. Namun pihaknya meminta secara tegas agar dilakukan evaluasi mendalam terhadap penyidik yang menangani perkara ini.

"Kami tetap percaya pada Bapak Kapolres, namun proses yang terjadi di lapangan sangat menyimpang dari aturan. Kami minta dievaluasi agar keadilan yang sesungguhnya bisa ditemukan, bukan sekadar mengikuti arah laporan pihak tertentu," ujarnya.

Pihak kuasa hukum juga mempertanyakan posisi pelapor. Mengapa Dirut PDAM yang hadir di lokasi tidak melapor secara langsung, melainkan menyerahkan kepada Ridwan Siahaan—pegawai yang sudah pensiun namun masa kerjanya diperpanjang—bersama Jhonter Purba?

"Kami sampaikan kepada Bapak Ridwan Siahaan dan Jhonter Purba: Janganlah kalian mau dijadikan tumbal dalam perkara ini. Nyatakanlah apa yang benar, meskipun itu pahit. Lebih baik sakit karena kebenaran, daripada hancur seumur hidup karena menutupi kebohongan orang lain," pesannya.

Kasus ini menjadi sorotan penting bagi penegakan hukum di Tapanuli Tengah, di mana Putusan Mahkamah Agung yang seharusnya menjadi pegangan utama justru seolah diabaikan, sementara orang yang berhak atas tanahnya malah diperlakukan sewenang-wenang dalam proses pemeriksaan.(GAB)

- Senyum haru menghiasi wajah puluhan orang tua saat anak-anak mereka menerima bantuan kursi roda adaptif dalam kegiatan penyerahan bantuan bagi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) penyandang Cerebral Palsy di Balai Harungguan Tuan Rondahaim Saragih, Kantor Bupati Simalungun, Senin (27/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara, Ny. Kahiyang Ayu Bobby Nasution, yang secara langsung menyerahkan bantuan didampingi Dandim 0207/Simalungun Letkol Inf Agus Muchtadi Rangkuti, S.E., M.I.P.

Kehadiran TNI dalam kegiatan sosial ini menjadi wujud dukungan terhadap upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan anak-anak penyandang disabilitas.

Turut hadir Bupati Simalungun Dr. H. Anton Ahmad Saragih, S.E., M.H., Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang, S.H., S.I.K., M.H., Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun Mixnon Andreas Simamora, Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun Ny. Darmawati Anton Ahmad Saragih, jajaran Organisasi Perangkat Daerah, perwakilan Pengadilan Negeri Simalungun, serta para orang tua dan anak penerima manfaat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara --seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Kodim simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 28 Juli 2026-- menjelaskan bantuan ini merupakan bagian dari program penyaluran 1.000 unit kursi roda adaptif untuk anak penyandang disabilitas di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Dari jumlah itu, Kabupaten Simalungun menerima alokasi 62 unit bagi anak-anak yang memenuhi kriteria penerima.

Andrew Bracey, selaku Direktur Global Village Foundation menyampaikan apresiasi atas kolaborasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam memberikan perhatian kepada anak-anak penyandang disabilitas.

Menurut dia, kerja sama lintas sektor menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif sekaligus meningkatkan kualitas hidup para penyandang disabilitas.***

"Kami telah menemukan adanya 833 dapur yang kami suspend per hari ini," ucap Sudaryono di Kantor BGN, Jakarta Pusatseperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @R anggi teamSniper yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 28 Juli 2026.

Dapur MBG yang diberhentikan permanen ini tersebar di sejumlah wilayah, sebanyak 98 dapur di wilayah Sumatera, 311 dapur di wilayah Jawa dan Madura, serta 424 dapur di wilayah Kalimantan hingga Papua.

Sudaryono memastikan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditutup permanen tidak akan lagi diberi kompensasi atau pembayaran insentif karena telah melakukan pelanggaran tata kelola.

"Dapur yang di-suspend secara permanen ini itu bukan kayak yang lalu, misalnya dulu kan di-suspend tetapi tetap dibayar, kalau ini sudah di-suspend tutup, enggak dibayar. Ini betul-betul adalah suspend karena pelanggaran," ujar dia.

Mantan Wakil Menteri Pertanian itu menuturkan, mayoritas dapur ditutup karena masalah higienitas, sanitasi, hingga risiko keracunan.

"Terkait higienis, sanitasi, keracunan, kemudian kualitas yang tidak baik, tidak memenuhi standar yang kita inginkan. Kemudian IPAL-nya (Instalasi Pengolahan Air Limbah)," ujar dia.

Setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto untuk menahkodai BGN, Sudaryono menekankan tentang transparansi dalam menjalankan program MBG.

"Kami juga membangun sebuah transparansi, sebuah cara, dan kami akan umumkan di momen berikutnya ya bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG ini, mengawasi makanan yang dibagi ini," kata dia.

Dia menegaskan komitmennya untuk melakukan "bersih-bersih" di lingkungan BGN. "Kami mencoba untuk bersih-bersih, kami mencoba untuk kemudian yang melanggar kami berikan sanksi," tegas dia.***

Penindakan melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) itu dipimpin IPDA Andri Swandana Saputra, S.H.

Langkah ini diambil guna menekan angka kejahatan penyakit masyarakat (pekat) seperti premanisme, perjudian, miras, hingga prostitusi menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.

Kasat Reskrim Polres Tapanuli Tengah selaku Wakadal Ops Pekat Toba 2026, IPTU Dian Agustian Perdana, S.H membenarkan pengungkapan target operasi (TO) itu berdasarkan laporan masyarakat mengenai adanya grosir yang menjual miras secara ilegal.

"Tim Satgas Tindak langsung bergerak melakukan penyelidikan dan penindakan di lokasi. Pemilik toko tidak dapat menunjukkan izin resmi perdagangan minuman beralkohol dari dinas terkait," ujar Kasat Reskrim, seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Polres tapanuli tengah yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 28 Juli 2026.

Dari lokasi penindakan, petugas mengamankan pemilik toko berinisial RS (48), warga Desa Pangaribuan, Kecamatan Andam Dewi. Selain itu, petugas menyita sebanyak 69 botol minuman keras berbagai merek,

Saat diinterogasi di lapangan, pemilik toko mengakui bahwa dirinya memperdagangkan minuman beralkohol tersebut tanpa mengantongi izin resmi dari Dinas Perizinan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Selanjutnya, pemilik toko beserta seluruh barang bukti miras dibawa ke Polsek Barus untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.***

- Nama Pdt. Dr. Soritua Albert Ernst Nababan, Ll.D atau yang lebih dikenal sebagai S.A.E. Nababan, merupakan salah satu tokoh gereja paling berpengaruh dalam sejarah Kekristenan Indonesia.

Sosok pendeta senior Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) ini tidak hanya dikenal sebagai Ephorus HKBP, tetapi juga sebagai teolog, pemimpin gerakan oikumene dunia, pejuang hak asasi manusia (HAM), serta tokoh yang konsisten menyuarakan keadilan, perdamaian, dan demokrasi.

Hingga kini, pemikiran dan keteladanan S.A.E. Nababan masih menjadi referensi penting dalam berbagai forum gerejawi, akademik, maupun diskusi kebangsaan.

Pandangannya mengenai peran gereja di tengah masyarakat yang majemuk tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, politik, dan kemanusiaan di Indonesia.

Berikut biodata singkat Pdt. Dr. S.A.E. Nababan,seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Batak center yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 28 Juli 2026.

Nama lengkap: Pdt. Dr. Soritua Albert Ernst Nababan, Ll.D.

Nama populer: S.A.E. Nababan

Tempat, tanggal lahir: Tarutung, Sumatera Utara, 24 Mei 1933

Wafat: Jakarta, 8 Mei 2021

Usia saat wafat: 87 tahun (menjelang usia ke-88)

Profesi: Pendeta, Teolog, Tokoh Oikumene, Aktivis Kemanusiaan

Gereja: Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)

Pendidikan

S.A.E. Nababan menempuh pendidikan teologi di Sekolah Tinggi Theologia Jakarta (kini STFT Jakarta) dan berhasil meraih gelar Sarjana Theologia (S.Th.) pada tahun 1956.

Berkat prestasi akademiknya, ia memperoleh beasiswa untuk melanjutkan studi ke Universitas Heidelberg, Jerman, salah satu universitas teologi tertua dan paling bergengsi di Eropa. Pada tahun 1963 ia menyelesaikan pendidikan Doktor Theologia (Dr. Theol.) dengan predikat cum laude. Ia dikenal sebagai salah satu teolog Indonesia yang memiliki keahlian mendalam di bidang Perjanjian Baru.

Menjadi Ephorus HKBP

Pada Sinode Godang HKBP tahun 1987, S.A.E. Nababan terpilih sebagai Ephorus ke-10 HKBP dan memimpin gereja terbesar di Indonesia tersebut hingga tahun 1998.

Masa kepemimpinannya menjadi salah satu periode paling penting dalam sejarah HKBP karena diwarnai konflik internal yang kemudian memunculkan dualisme kepemimpinan pada kurun 1992–1998. Meski menghadapi tekanan yang berat, S.A.E. Nababan tetap dikenal sebagai pemimpin yang konsisten memperjuangkan kemandirian gereja, kebebasan beragama, serta integritas pelayanan.

Periode itu juga menjadi bagian penting dalam sejarah hubungan gereja dan negara pada masa pemerintahan Orde Baru.

Memimpin Persekutuan Gereja Indonesia

Sebelum memimpin HKBP, S.A.E. Nababan telah dipercaya menjadi Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) selama 1967–1984.

Selanjutnya ia terpilih sebagai Ketua Umum PGI untuk periode 1984–1987, memperkuat kerja sama lintas denominasi gereja di Indonesia sekaligus memperluas peran gereja dalam pembangunan bangsa.

Tokoh Oikumene Bertaraf Dunia

Nama S.A.E. Nababan sangat dihormati dalam dunia oikumene internasional. Kiprahnya melampaui batas Indonesia dan menjadikannya salah satu pemimpin gereja Asia yang paling berpengaruh.

Beberapa jabatan internasional yang pernah diembannya antara lain:

Sekretaris Pemuda Christian Conference of Asia (CCA) periode 1963–1967.

Presiden Christian Conference of Asia periode 1990–1995.

Wakil Ketua Komite Sentral World Council of Churches (WCC) periode 1983–1998.

Wakil Presiden Lutheran World Federation (LWF).

Anggota Komite Eksekutif LWF.

Ketua pertama United Evangelical Mission (UEM), lembaga misi internasional yang menghimpun puluhan gereja dari Afrika, Asia, dan Jerman.

Pada Sidang Raya WCC di Porto Alegre, Brasil, tahun 2006, ia terpilih sebagai salah satu Presiden World Council of Churches, organisasi gereja terbesar di dunia yang menaungi ratusan gereja Protestan, Anglikan, Ortodoks, dan gereja-gereja independen dari berbagai negara.

Pengangkatan itu menjadi pengakuan dunia atas kapasitas kepemimpinan dan pemikiran teologisnya.

Konsisten Menyuarakan Keadilan dan HAM

Di luar pelayanan gerejawi, S.A.E. Nababan dikenal sebagai tokoh yang berani memperjuangkan hak asasi manusia, demokrasi, kebebasan beragama, serta keadilan sosial.

Di era Orde Baru, dia termasuk pemimpin gereja yang vokal mengkritisi berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat dan mengancam kebebasan sipil.

Keberaniannya menyampaikan kritik dilakukan melalui pendekatan damai, dialog, dan landasan teologi yang kuat, sehingga ia dihormati baik di kalangan gereja maupun masyarakat sipil.

Peran dalam Reformasi 1998

Menjelang berakhirnya pemerintahan Orde Baru, S.A.E. Nababan turut berperan dalam proses demokratisasi Indonesia.

Ia dikenal sebagai salah satu tokoh yang terlibat dalam pertemuan penting yang kemudian melahirkan Deklarasi Ciganjur tahun 1998, bersama sejumlah tokoh nasional seperti:

KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Megawati Soekarnoputri

Amien Rais

Sri Sultan Hamengkubuwono X

Deklarasi itu menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan Reformasi Indonesia.

Pemikiran yang Tetap Relevan

S.A.E. Nababan meyakini bahwa gereja tidak boleh hanya berfokus pada kehidupan internal jemaat, tetapi juga harus hadir menjawab persoalan bangsa.

Dia berkali-kali menegaskan bahwa gereja dipanggil untuk:

memperjuangkan keadilan,

membela kaum lemah,

menjaga perdamaian,

membangun dialog lintas agama,

serta menjadi suara moral di tengah kehidupan berbangsa.

Pemikiran ini masih banyak dikutip dalam seminar teologi, forum gereja, hingga diskusi akademik di berbagai negara.

Karya Tulis

Selain aktif berkhotbah dan berbicara di berbagai forum internasional, S.A.E. Nababan juga menulis sejumlah buku dan artikel teologi.

Salah satu karya yang paling dikenal adalah autobiografinya berjudul "Selagi Masih Siang", yang diterbitkan pada tahun 2020. Buku ini memuat perjalanan hidup, pengalaman pelayanan, pergumulan gereja, serta refleksi teologis dan kebangsaannya selama puluhan tahun.

Warisan Pemikiran

Meski telah berpulang pada 8 Mei 2021, warisan pemikiran Pdt. Dr. S.A.E. Nababan tetap hidup melalui tulisan, khotbah, dan berbagai gagasan mengenai gereja, kemanusiaan, demokrasi, serta perdamaian.

Dia dikenang sebagai salah satu pemimpin gereja Indonesia yang berhasil membawa nama HKBP ke panggung dunia sekaligus menjadi teladan keberanian moral dalam memperjuangkan nilai-nilai Injil di tengah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sosoknya terus menginspirasi generasi pendeta, akademisi, aktivis, dan umat Kristiani untuk membangun gereja yang terbuka, melayani masyarakat, serta berpihak kepada keadilan dan kemanusiaan.***

Dalam rekaman itu, sejumlah pengunjung terlihat berteriak dan berlarian menyelamatkan diri setelah sekelompok orang membawa senjata tajam mendatangi lokasi. Narasi yang beredar menyebut restoran itu diserang.

Namun, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold EP Hutagalung --seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Geo Genius yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 28 Juli 2026-- menegaskan kelompok itu bukan melakukan penyerangan, melainkan masuk dan menempati restoran setelah lokasi mereka sebelumnya diserbu warga.

"Yang di Gacoan itu bukan diserang, tapi diduduki mereka," kata Reynold saat dikonfirmasi, Senin (27/7/2026).

Kelompok itu sebelumnya berada di sebuah lahan kosong yang berdekatan dengan restoran. Setelah terjadi penyerangan di lokasi itu, mereka berlari menuju Mie Gacoan dan berada di dalam area restoran.

"Karena sebelahan sama lahan kosong yang mereka duduki itu. Di Mie Gacoan itulah mereka sambil duduk-duduk," imbuhnya.

Setelah itu, kelompok tersebut bergerak menuju kawasan Pegangsaan. Polisi yang berada di lokasi kemudian meminta mereka membubarkan diri.

"Di Pegangsaan ada kita, kemudian kami imbau agar bubar," ungkapnya.

Peristiwa ini buntut keributan di Jalan Tambak yang dipicu perselisihan dengan seorang pengendara motor yang menggeber knalpot. Cekcok tersebut berkembang menjadi bentrokan dan aksi kekerasan.

Dalam kejadian itu, satu orang dilaporkan meninggal dunia dan satu korban lainnya berada dalam kondisi kritis.***

Penandatanganan komitmen pada, Selasa (28/7/2026) itu dihadiri langsung Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Eko Adhyaksono, Wakapolda Sumut, para Pejabat Utama Polda Sumut dan Kejati Sumut, para Kapolres serta Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumatera Utara, para Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kasat PPA dan PPO, penyidik, serta jajaran jaksa pidana umum dan pidana khusus.

Dalam sambutannya, Kapolda Sumut menegaskan penandatanganan MoU itu bukan sekadar seremoni, melainkan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antara penyidik Polri dan jaksa penuntut umum di tengah implementasi pembaruan hukum pidana nasional dan hukum acara pidana.

Menurutnya, perubahan regulasi harus diikuti dengan perubahan pola kerja yang lebih terintegrasi, sehingga setiap proses penanganan perkara dapat berjalan secara objektif, profesional, transparan, serta bebas dari praktik-praktik transaksional yang dapat mencederai rasa keadilan masyarakat.

"Perubahan regulasi tidak cukup hanya dipahami pada tataran norma dan pasal. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita menerjemahkannya ke dalam praktik penanganan perkara, membangun hubungan kerja yang profesional antara penyidik dan penuntut umum, serta memastikan setiap kewenangan dijalankan secara objektif, profesional, dan tanpa praktik transaksional," tegas Kapolda.

Irjen Pol. Whisnu menekankan Polri dan Kejaksaan merupakan dua institusi yang memiliki peran strategis dalam satu rangkaian sistem peradilan pidana.

Oleh karena itu, jelas Kapolda Sumut, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari selesainya suatu perkara, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut mampu menghadirkan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi masyarakat.

Kapolda juga mengingatkan bahwa integritas aparat penegak hukum menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Penegakan hukum yang dilakukan tanpa kepentingan pribadi, tanpa penyalahgunaan kewenangan, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia akan semakin memperkuat legitimasi negara di mata masyarakat.

"Ketika hukum ditegakkan tanpa kepentingan pribadi, tanpa praktik transaksional, tanpa penyalahgunaan kewenangan, serta tetap menghormati hak asasi manusia, maka kepercayaan masyarakat kepada negara akan semakin kuat. Menjaga integritas hukum berarti menjaga kepercayaan masyarakat, dan itulah bagian penting dari menjaga NKRI," ujarnya.

Selain memperkuat supremasi hukum, Kapolda Sumut juga mengaitkan pentingnya sinergi Polri dan Kejaksaan dengan pembangunan ekonomi daerah. Ia menyebut Sumatera Utara sebagai salah satu wilayah dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, mulai dari sektor perdagangan, industri, perkebunan, pertanian, pariwisata, logistik hingga UMKM yang seluruhnya membutuhkan kepastian hukum dan situasi keamanan yang kondusif.

Menurutnya, proses penegakan hukum yang profesional dan memberikan kepastian akan berdampak langsung terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat maupun dunia usaha, sehingga mampu mendorong pertumbuhan investasi dan pembangunan ekonomi di Sumatera Utara.

Kapolda menegaskan seluruh unsur dalam Criminal Justice System harus memperkuat soliditas dan kolaborasi. Meskipun memiliki kewenangan yang berbeda, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki tujuan yang sama, yakni menghadirkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

"Saya yakin, dengan terpeliharanya soliditas antara penyidik Polri, penuntut umum, dan seluruh unsur Criminal Justice System, kita akan mampu mewujudkan penyelesaian perkara yang lebih cepat, tepat, dan berkualitas," ungkapnya.

Menutup sambutannya, Kapolda Sumut menyampaikan pesan moral yang menjadi landasan dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum.

"Loyalitas adalah keberanian diri dalam berpihak pada kebenaran, demi menjaga kehormatan institusi."

Ia juga mengutip firman Tuhan dalam Matius 6:33, "Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu," sebagai pengingat bahwa setiap pengabdian harus dilandasi nilai-nilai kebenaran, integritas, dan tanggung jawab.

Melalui penandatanganan komitmen bersama itu, Polda Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berharap sinergi antara penyidik dan penuntut umum semakin kuat, sehingga mampu menghadirkan sistem penegakan hukum yang modern, berintegritas, profesional, serta semakin dipercaya masyarakat.(jafar)