Universitas Negeri Medan (Unimed) memulai pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) 2026, Selasa (21/4/ 2026).

Sebanyak 17.627 peserta dijadwalkan mengikuti ujian di Pusat UTBK Unimed yang tersebar di 14 lokasi berbeda.

Rektor Unimed, Prof. Dr. Baharuddin, S.T., M.Pd., saat meninjau langsung pelaksanaan hari pertama, menyampaikan bahwa ujian akan berlangsung selama 10 hari, yakni mulai 21 April hingga 30 April 2026.

"Pelaksanaan di Unimed terbagi dalam dua sesi setiap harinya. Sesi pagi dimulai pukul 06.45 WIB dan sesi siang pukul 13.00 WIB. Khusus hari Jumat, sesi siang disesuaikan mulai pukul 14.00 WIB," ujar Prof. Baharuddin di sela peninjauannya.

Untuk menampung belasan ribu peserta, Unimed bekerja sama dengan sejumlah instansi mitra. Dari 14 lokasi ujian, 10 titik berada di lingkungan internal Unimed, sementara empat lokasi lainnya menggandeng Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Universitas Medan Area (UMA), SMAN 7 Medan, dan SMKN 1 Percut Sei Tuan.

Kelancaran operasional didukung oleh 1.164 personel yang terdiri dari pengawas, admin server, hingga teknisi. Tenaga pengawas melibatkan kolaborasi lintas institusi antara dosen dan tenaga kependidikan Unimed serta guru dari sekolah mitra.

Tahun ini, antusiasme calon mahasiswa menuju Unimed tetap tinggi. Tercatat sebanyak 20.667 peminat unik memilih minimal satu program studi di Unimed, dengan total keseluruhan pendaftar mencapai 25.898 orang.

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) tercatat sebagai prodi paling diminati dengan 1.081 peminat untuk kuota 288 kursi. Diikuti oleh Manajemen dan Gizi di posisi tiga besar. Menariknya, prodi Kedokteran menunjukkan persaingan paling sengit dengan hanya menyediakan 23 kursi bagi 361 pelamar.

Unimed mengalokasikan kuota sebesar 50 persen dari total daya tampung mahasiswa baru 2026 melalui jalur SNBT. Sebanyak 6.264 calon mahasiswa akan diterima dan tersebar di 59 Program Studi jenjang S1, D-IV, dan D-III.

Para peserta diharapkan menjaga kondisi kesehatan selama rangkaian ujian berlangsung. Adapun hasil seleksi UTBK-SNBT 2026 dijadwalkan akan diumumkan secara daring pada 25 Mei 2026, pukul 15.00 WIB. (Evi/r)

Dukungan ini disampaikan Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap, saat menerima kunjungan direksi RS Awal Bros di Balai Kota Medan, Selasa (21/4/2026). Ia menilai kehadiran fasilitas kesehatan baru sangat dibutuhkan

Dikatakan Zakiyuddin Harahap, Medan selama ini menjadi daerah rujukan pasien dari berbagai wilayah di Sumatera Utara. Namun, keterbatasan kamar rawat inap masih kerap menjadi keluhan masyarakat.

Terlihat Wakil Walikota Medan H. Zakiyuddin Harahap didampingi Kepala Dinas Lingkungan hidup Melvi Marlabayana, Plt Dinas Kesehatan Kota Medan dr.Surya Syahputra Pulungan,M.Kes.(ATN)

Hal itu disampaikan Zakiyuddin Harahap, saat menerima audiensi Relawan Kesehatan Progib Sumut di Balai Kota Medan, Selasa (21/4/2026). Ia menyebut masih banyak warga rela mengantre lama demi layanan di rumah sakit swasta, meski fasilitas pemerintah terus ditingkatkan.

Menurutnya, pembenahan tidak hanya pada infrastruktur, tetapi juga kualitas layanan. Namun, peningkatan tersebut dinilai belum tersosialisasi secara optimal kepada masyarakat.

"Kami mendorong relawan untuk ikut membangun kepercayaan publik melalui edukasi, agar masyarakat memahami bahwa rumah sakit pemerintah kini mampu memberikan layanan yang baik," kata Zakiyuddin Harahap.

Selain itu, pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) terus berjalan meski masih terkendala, terutama keterbatasan tempat tidur pasien. Ketua Relawan Kesehatan Progib Sumut, Ridwan Sibarani, menyatakan dukungan dan menyiapkan edukasi publik melalui talk show pada 8 Mei mendatang.(ATN)

Sejumlah bangunan kampus yang akan dijadikan lokasi Muktamar ke-49 Muhammadiyah dan Aisyiyah Tahun 2027 ini diprediksi selesai awal Januari 2027.

"Sekarang progresnya sudah ada yang mencapai 95 persen, ada juga sekitar 70 persen. Bahkan direncanakan Januari mendatang sebagian fasilitas sudah mulai beroperasi. Ini sesuatu yang sangat baik dan akan mendukung perkembangan Kabupaten Deli Serdang, khususnya di Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Saentis," ujar Bupati saat melakukan kunjungan yang turut didampingi Rektor UMSU, Prof Agussani beserta civitas akademika.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, lanjutnya, akan memberikan dukungan penuh agar pelaksanaan muktamar berjalan sukses dan mampu mengharumkan nama Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Deli Serdang, terkhusus pada sektor infrastruktur.

Bupati menyampaikan telah berkomunikasi langsung dengan pihak PTPN I terkait dukungan pelebaran akses jalan. Surat permohonan juga sudah disampaikan terkait pelepasan lahan untuk pembangunan jalan di sekitar kawasan kampus terpadu.

"Hingga saat ini, telah diperoleh sinyal positif bahwa pembangunan jalan dapat segera dilakukan. Jika aktivitas pembangunan gedung tidak terlalu padat, maka pada Januari mendatang pembangunan jalan di sekitar Kampus Terpadu UMSU direncanakan mulai dikerjakan," jelasnya.

Sementara itu, Rektor UMSU, Prof Agussani, menyampaikan bahwa kunjungan Bupati menjadi motivasi sekaligus dorongan bagi pihak kampus untuk mempercepat penyelesaian pembangunan. Ia menyebutkan Kampus Terpadu UMSU merupakan salah satu proyek besar di Sumatera Utara yang berlokasi di Kabupaten Deli Serdang.

"Kedatangan Pak Bupati menjadi motivasi bagi kami. Beliau sejak awal meminta agar progres pembangunan terus kami sampaikan. Hari ini beliau datang melihat langsung perkembangan di lapangan, dan itu menjadi semangat bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi," ujar Rektor.

Ia menilai kehadiran langsung Bupati bersama jajaran OPD menunjukkan dukungan nyata Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terhadap pembangunan kampus terpadu UMSU.

"Kami berterima kasih karena Pak Bupati selalu memantau kegiatan ini dan mendukung penuh pembangunan kampus. Mudah-mudahan awal 2027 sudah mulai beraktivitas, dan November 2027 kita siap menjadi tuan rumah Muktamar Muhammadiyah di Kabupaten Deli Serdang," tambahnya.

Selain Auditorium Berkemajuan atau gedung utama sebagai lokasi muktamar, kawasan kampus yang sudah menunjukkan perkembangan pembangunan yakni Walidah Sport Hall, Masjid KH Ahmad Dahlan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), area perkantoran, serta ruang terbuka hijau.( DMS)

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa seluruh calon jemaah haji Kota Binjai tahun ini berjumlah 223 orang, yang terdiri dari 86 jemaah laki-laki dan 137 jemaah perempuan. Para jemaah tersebut juga didampingi oleh enam orang petugas haji dan tergabung dalam Kloter 1.

"Pelepasan ini merupakan bentuk dukungan sekaligus doa dari Pemerintah Kota Binjai agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar serta kembali ke Tanah Air dalam keadaan sehat," ujar Wali Kota Binjai.

Ia juga menjelaskan bahwa usia jemaah haji tahun ini cukup beragam. Jemaah tertua berusia 81 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Sementara itu, jemaah termuda berusia 22 tahun untuk laki-laki dan 25 tahun untuk perempuan.

Sebagai bentuk kepedulian dan upaya memuliakan para tamu Allah, Pemerintah Kota Binjai turut memberikan bantuan berupa makanan khas daerah, seperti bumbu pecal, sambal teri kacang, dan permen jahe. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi pelepas rindu terhadap kampung halaman sekaligus menambah selera makan jemaah selama berada di Tanah Suci.

Wali Kota juga berpesan kepada seluruh calon jemaah agar senantiasa menjaga kesehatan dengan cukup istirahat, makan, dan minum. Selain itu, jemaah diimbau untuk menjaga kekompakan, saling tolong-menolong, selalu membawa paspor sebagai identitas diri, serta tidak bepergian sendirian.

"Atas nama Pemerintah Kota Binjai, saya mengucapkan selamat jalan, selamat berangkat, dan selamat menunaikan ibadah haji kepada bapak dan ibu para dhuyufurrahman," tutupnya.

Turut hadir dalam kesempatan ini, Ketua DPRD kota Binjai Hj. K. Gusuartini Br. Surbakti, Wakapolres Kota Binjai Kompol Sofyan Helmi Nasution, Sekdako Binjai Chairin F. Simanjuntak S. Sos, M.M, Ketua MUI kota Binjai H. Rizaldi Nasution S.Pd.I.M.M, Kakankemenag kota Binjai Drs. H. Mustapid MA., Ketua Baznas Kota Binjai Ir. H. Ansyarullah M.Ma, Para Pimpinan OPD , Ketua FKUB kota Binjai Drs. H. Hamidan, SS. MM., Ketua TP. PKK kota Binjai Hj. Nurhayati Amir Hamzah, Ketua DWP kota Binjai Ny. Fipia Chairin F. Simanjuntak, perwakilan Dandim 0203/lkt, perwakilan Kajari Kota Binjai, perwakilan Ketua Pengadilan Agama Kota Binjai, , para Camat dan Lurah, perwakilana Kepala Staf urusan haji dan umroh, para Alim Ulama, para Ustadz dan Ustadzah, dan keluarga para jemaah haji Kota Binjai ( Oji )

"Satu-satunya jalan NU harus memberikan kemanfaatan kepada umat manusia, dan segala sesuatu yang memberikan kebermanfaatan kepada manusia niscaya akan bertahan di muka bumi," ujar Menteri Nusron pada kegiatan yang berlangsung di Kantor PCNU Indramayu.

Kebermanfaatan NU dapat diukur melalui sejumlah bidang utama yang merupakan implementasi dari doa-doa setelah salat. Beberapa bidang yang disebutkan Menteri Nusran antara lain bidang keagamaan melalui penguatan dakwah dan majelis taklim, bidang kesehatan dengan penyediaan layanan klinik dan rumah sakit, serta bidang ekonomi melalui penguatan unit usaha.

Menteri Nusron juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan sebagai bagian dari upaya menambah ilmu (waziadatan fil ilmi), khususnya dengan mendorong generasi muda NU untuk menguasai bidang sains dan teknologi (STEM). Hal ini dinilai penting agar Indonesia mampu mencapai kemandirian di sektor pangan, energi, dan teknologi.

"Kalau kita ingin bertahan di muka bumi ini harus memberikan kebermanfaatan, bentuknya bukan lagi sekadar doa, tapi klinik atau rumah sakit, bikin BPR, dan output pendidikannya minimal STEM," jelas Menteri Nusron.

Dalam kesempatan ini, Menteri Nusron menyerahkan langsung dua sertipikat tanah wakaf kepada Ketua PCNU Indramayu, K.H. Muhammad Musthopa. Adapun kedua sertipikat tersebut dipergunakan untuk gedung pengurus NU yang berada di Kelurahan Karanganyar dan Desa Segaran Kidul dengan luas 1.665 meter persegi dan 519 meter persegi.( Rel/Lkt)

Mereka adalah dua belas orang penyapu jalan di Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat. Bersama Posmetro Medan, mereka merayakan Hari Kartini di Lapangan Merdeka, Medan, Senin (21/4/2026).

Dengan tema,"Kartini di Balik Sapu Perempuan-perempuan Penjaga Kota", kegiatan ini bertujuan agar perempuan tak lagi merasa minder dengan pekerjaannya sebagai penyapu jalan.

Kepulan asap dapur tak pernah padam karena sapu terus menari di atas aspal. Jika daun kering dan sampah yang tergeletak tak terpungut, buah hati di rumah pun tak akan terurus. Hal ini disampaikan oleh Ketua Panitia, Evi Tanjung, di hadapan petugas Melati Kota Medan.

"Kehadiran ibu-ibu ini benar-benar membantu kehidupan rumah tangga. Jangan minder dengan pekerjaan kita. Harus bangga! Kita perempuan mulia," tegas Evi.

Ia juga menambahkan bahwa seluruh warga Kota Medan patut berterima kasih atas dedikasi mereka.

Dengan penuh semangat Kartini, Evi menyampaikan bahwa hidup adalah tentang timbal balik. Apa yang dilakukan hari ini akan kembali kepada diri sendiri di kemudian hari. Tidak penting jenis pekerjaannya, melainkan niat di hati untuk apa pekerjaan itu dilakukan.

"Kalau anak kita melihat apa yang kita beri hari ini, itulah yang akan kita terima di kemudian hari. Hidup itu berbalas, Ibu-ibu," ujarnya.

Apa yang disampaikan Evi pun disambut anggukan para petugas Melati yang telah bekerja selama 11 hingga 18 tahun. Pertemuan itu menjadi ruang bagi mereka untuk menyampaikan isi hati.

Seperti yang diungkapkan Wahyuniarti. Ia mengaku kerap dipandang sebelah mata karena pekerjaannya. Bukan hanya dirinya, beberapa rekan kerjanya pun mengalami hal serupa.

"Pernah suatu hari saya mau menyapu. Ada orang di situ. Saya minta agar bergeser, tapi malah dimarahi. Dibilang saya tidak diajari di sekolah, tidak berakhlak. Dibilang sok rajin, sudah digaji negara tapi tidak berguna. Nyess hati mendengarnya, sedih sekali. Padahal kami membersihkan kota ini, tapi kenapa kami tidak dihargai," kenangnya dengan mata berkaca-kaca.

Sebagai perempuan, hatinya yang lembut tentu sangat tergores dengan perlakuan tersebut. Namun, hal itu tidak membuatnya berhenti menjadi perempuan mandiri.

"Bagi saya, sekarang ini perempuan kalau tidak mandiri, tidak ada harga diri. Tapi ini saya tujukan untuk diri saya sendiri. Maka itu, saya akan terus berjuang. Selama pekerjaan itu halal, akan saya lakukan," sambungnya.

Hal serupa juga disampaikan Latifa Hanum Lubis (51) yang telah lebih dari 15 tahun bekerja sebagai petugas Melati. Ia menceritakan tantangan saat bekerja yang kerap dipengaruhi kondisi alam.

"Kalau sudah selesai menyapu, datang angin membawa daun dan sampah. Kotor lagi area itu, padahal sudah dibersihkan. Saat atasan lewat, kami dianggap belum bekerja. Terpaksa kami bersihkan lagi sampai malam," ungkapnya, yang disambut gelak tawa rekan-rekannya karena merasa senasib.

Ia berharap kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya semakin meningkat, serta mematuhi aturan jam buang sampah, yakni pukul 07.00 pagi dan 16.00 sore.

"Meski begitu, kami juga sering mendapat rezeki tak terduga. Kadang ada yang memberi uang atau sembako, apalagi menjelang Lebaran," ujarnya, yang diamini rekan-rekannya.

Turut hadir Pengawas Petugas Melati Kelurahan Kesawan, Abdul Hasbi (36). Ia mendukung penuh kegiatan tersebut. Menurutnya, kisah petugas Melati Kota Medan selama ini jarang tersorot.

"Perempuan Indonesia, teruslah berkarya. Saya sangat senang dengan kegiatan ini. Di momen Hari Kartini, petugas Melati kami menjadi bintang tamu. Saya dukung penuh," ujarnya.

Dukungan serupa juga datang dari Camat Medan Barat, Maswan Harahap. Ia berharap kegiatan ini menjadi penyemangat bagi perempuan untuk terus berkarya.

Sebagai pemanis acara, wartawan Posmetro Medan, Erni Tanjung, membacakan puisi berjudul Puteri Ksatria karya Paulin Angelina. Puisi tentang perempuan yang berhasil bebas dari belenggu batas itu disampaikan dengan syahdu hingga meneteskan air mata salah seorang petugas Melati.

Tak hanya itu, suasana semakin hangat saat para peserta bersama-sama menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini.

Posmetro Medan berharap, melalui kegiatan sederhana ini, semakin banyak pihak yang menyadari bahwa di balik bersihnya jalanan kota, ada perempuan-perempuan tangguh yang bekerja tanpa lelah.

Mereka bukan sekadar penyapu jalan. Mereka adalah penjaga kehidupan, perawat kota, sekaligus ibu bagi keluarga di rumah yang tak pernah berhenti berjuang.

Semangat Hari Kartini diharapkan tidak berhenti pada seremoni, tetapi tumbuh dalam sikap saling menghargai dan memuliakan setiap pekerjaan yang halal.

Karena kota ini tidak hanya dibangun oleh mereka yang terlihat, tetapi juga oleh mereka yang bekerja dalam sunyi, tanpa sorot, namun penuh arti. (Win)

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Shamy Ardian, menjelaskan bahwa balik nama merupakan proses pengalihan hak atas tanah dari pemilik lama ke pemilik baru. Termasuk dalam konteks keluarga, dari orang tua ke anak-anaknya.

"Jadi balik nama itu adalah proses pengalihan hak atas tanah dari pemilik lama ke pemilik baru yang sah secara hukum. Dalam konteks orang tua ke anak, balik nama tidak terjadi secara otomatis walaupun hubungan kekeluargaannya sudah jelas," ujar Kepala Biro Humas dan Protokol, saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin, (20/04/2026).

Menurut Shamy Ardian, banyak masyarakat baru menyadari pentingnya balik nama saat tanah akan dijual, dijaminkan ke bank, atau dibutuhkan untuk keperluan hukum lainnya. Pada kondisi tersebut, proses dan biaya yang muncul sering kali terasa lebih berat karena tidak dipersiapkan sejak awal.

Ia menekankan, langkah pertama yang harus dipahami masyarakat adalah perbedaan antara hibah dan waris. Peralihan melalui hibah dilakukan saat orang tua masih hidup, sedangkan waris berlaku ketika orang tua telah meninggal dunia. Pemahaman ini penting karena akan menentukan jenis akta, dokumen pendukung, serta skema pajak dan biaya yang dikenakan. "Kalau salah menentukan sejak awal, bisa berakibat pengurusannya berulang lagi dari proses awal," tegas Shamy Ardian.

Dalam praktiknya, terdapat setidaknya empat tahapan dalam proses balik nama, yaitu dasar hukum peralihan hak, pembuatan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/notaris, pembayaran pajak dan bea, serta pencatatan resmi di Kantor Pertanahan. Masing-masing tahapan tersebut memiliki konsekuensi biaya yang perlu disiapkan masyarakat.

Adapun biaya yang harus dipenuhi antara lain Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), biaya pembuatan akta hibah atau waris, biaya layanan di Kantor Pertanahan, termasuk juga biaya PNBP, serta pajak lainnya sesuai kondisi objek tanah. Besaran biaya tersebut dapat berbeda di setiap daerah. Adapun besaran biaya layanan di Kantor Pertanahan dapat dihitung berdasarkan nilai tanah yang ditetapkan oleh Kantor Pertanahan, dengan rumus nilai tanah per meter persegi dikalikan luas tanah, kemudian dibagi 1.000. Untuk melihat estimasi biaya, masyarakat dapat langsung menghitungnya di aplikasi Sentuh Tanahku.

Dalam proses pengurusan peralihan hak karena waris, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon. Pemohon diwajibkan mengisi dan menandatangani formulir permohonan di atas materai, serta melampirkan surat kuasa apabila pengurusan dikuasakan. Selain itu, perlu disertakan fotokopi identitas para ahli waris atau kuasa berupa KTP dan KK yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, sertifikat tanah asli, akta kematian, serta Surat Keterangan Waris sesuai peraturan perundang-undangan. Dokumen lain yang turut dibutuhkan meliputi akta wasiat notariil (jika ada), fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah diverifikasi, serta bukti pembayaran SSB (BPHTB) dan uang pemasukan pada saat pendaftaran hak. Untuk perolehan tanah dengan nilai lebih dari Rp60 juta, juga wajib melampirkan bukti SSP/PPH.

Sementara itu, dalam pengurusan hibah, pemohon juga harus memenuhi persyaratan administratif yang tidak jauh berbeda. Formulir permohonan harus diisi dan ditandatangani di atas materai, disertai surat kuasa apabila diwakilkan. Pemohon wajib melampirkan fotokopi identitas pemberi dan penerima hibah (KTP dan KK) yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta menyerahkan sertifikat tanah asli. Dokumen penting lainnya adalah akta hibah yang dibuat oleh PPAT, serta izin pemindahan hak apabila pada sertifikat tercantum ketentuan tersebut. Selain itu, pemohon perlu menyertakan fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah diverifikasi, serta bukti pembayaran SSB (BPHTB) dan uang pemasukan. Untuk nilai tanah di atas Rp60 juta, juga diwajibkan melampirkan bukti SSP/PPH.

Shamy Ardian mengingatkan, biaya pengurusan bisa terasa mahal karena dipengaruhi oleh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang meningkat, adanya denda keterlambatan, serta dokumen lama yang belum diperbarui. "Nah ini kalau semakin ditunda, biasanya biaya makin meningkat dan terasa mahal," pungkasnya. (Rel/Lkt

Berdasarkan hasil investigasi sejak Januari 2026, kawasan tersebut terindikasi menjadi lokasi praktik prostitusi terselubung, tempat hiburan malam (THN) ilegal hingga peredaran minuman keras secara ilegal.

Bahkan satu hal yang menarik, adalah dugaan pencurian arus listrik secara masif. Apalagi situasi itu terjadi di saat Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepada PT PLN (Persero) melalui Kementerian ESDM untuk melakukan efisiensi energi.

Informasi dari masyarakat setempat menyebutkan, lokasi hiburan malam yang umumnya Karaoke Televisi (KTV) di area sudah beroperasi lebih dari lima tahun dengan memanfaatkan listrik secara ilegal.

Ironisnya, tidak sekalipun PLN ataupun aparat berwenang melakukan penindakan. Sebaliknya, seolah kondisi tersebut sengaja dibiarkan.

"24 jam listrik ilegal mereka gunakan tanpa kWh meter yang artinya tidak ada pemasukan untuk negara. Berapa kerugian negara selama 5 tahun. Apalagi lokasi hiburan yang juga menyediakan praktik prostitusi terselubung itu beroperasi tak kenal waktu," sebut sumber kepada wartawan, Selasa (21/4/2026).

Hasil penelusuran menunjukkan, terindikasi adanya keterlibatan sejumlah oknum, termasuk dugaan keterkaitan dengan aparat dan pihak tertentu yang membuat aktivitas di lokasi tersebut seolah tidak tersentuh penegakan hukum. Namun demikian, hal ini masih memerlukan pembuktian lebih lanjut oleh aparat berwenang.

Namun sorotan utama tetap terkait aksi pencurian listrik dalam skala besar. Apalagi menurut informasi, sedikitnya ada 21 tempat hiburan malam di lokasi tersebut diduga menggunakan aliran listrik tanpa meteran resmi, yang jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan ketenagalistrikan.

"Tapi memang selama lokasi hiburan malam ilegal ini beroperasi, tidak sekalipun ada orang PLN Bogor melakukan razia atau penindakan. Wajar kalau ada asumsi bahwa ada pihak-pihak tertentu yang membekingi dan setoran ke oknum tertentu di PLN, sehingga PLN sengaja membiarkan negara terus merugikan," sebut sumber.

"Padahal jika ditelaah secara detail, tidak hanya merugikan secara finansial, pembiaran terhadap pencurian arus listrik ini bisa saja mengarah pada tindak pidana korupsi. Harusnya hal ini menjadi perhatian serius mengingat distribusi dan penggunaan listrik merupakan sektor vital yang seharusnya diawasi secara ketat," imbuhnya.

Sumber juga mengatakan, kondisi ini menjadi kontras dengan kebijakan nasional terkait efisiensi energi yang tengah didorong oleh Presiden Prabowo Subianto. Apalagi menurutnya, kasus ini sudah dilaporkan langsung ke Manajer PLN UP3 Bogor Grahaita Gumelar. Namun hingga kini tidak ada tindakan yang dilakukannya.

"Pemerintah pusat saat ini menekankan penghematan energi dan optimalisasi penggunaan listrik sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional.

Di tengah upaya tersebut, praktik pencurian listrik secara masif—terutama penggunaan tanpa meteran resmi—justru menjadi ironi. Selain merugikan negara, praktik ini juga mencederai semangat efisiensi energi yang sedang digalakkan secara nasional," bebernya.

Di sisi lain, kata sumber, kerugian juga dipastikan dialami PAD Kabupaten Bogor. Misalnya dari sektor pengelolaan lahan parkir di kawasan tersebut yang diduga dikuasai oleh kelompok tertentu secara tidak resmi, dengan potensi perputaran uang yang besar.

"Aktivitas ekonomi ilegal ini diperkirakan menghasilkan omzet hingga miliaran rupiah per unit usaha," tandasnya.

Sorotan juga mengarah pada dugaan pembiaran oleh aparat penegak peraturan daerah. Satpol PP Kabupaten Bogor disebut-sebut tidak melakukan penindakan maksimal, bahkan muncul dugaan adanya setoran rutin dari pelaku usaha ilegal. Tudingan ini tentu memerlukan klarifikasi dan investigasi lebih lanjut oleh pihak terkait.

"Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat bertindak objektif, transparan, dan tanpa pandang bulu demi mengembalikan fungsi kawasan pasar sebagai pusat ekonomi rakyat yang sehat, aman, dan sesuai aturan hukum," pungkasnya. (RED/WIK)

Setiap bentuk kepuasan yang dirasakan masyarakat bukan hanya menjadi hasil, tetapi juga dorongan kuat untuk terus berbenah. Kami berkomitmen menghadirkan pelayanan yang tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga disertai dengan penjelasan yang jelas agar setiap proses dapat dipahami dengan mudah. Transparansi menjadi prinsip yang kami junjung tinggi, sehingga masyarakat dapat merasa aman dan percaya dalam setiap layanan yang diberikan.

"Ucapan terima kasih kami sampaikan atas kepercayaan yang telah diberikan. Kepercayaan tersebut akan terus kami jaga dengan kerja nyata, peningkatan kualitas layanan, serta dedikasi untuk selalu hadir sebagai institusi yang profesional, responsif, dan dapat diandalkan oleh masyarakat, " kata Kentah Langkat Sirajuddin (Rel,/lkt)

Turut hadir dan mengikuti kegiatan tersebut, Kajati Sumatera Utara, Dr. Harli Siregar, SH., M. Hum bersama Wakajati Sumatera Utara Abdullah Noer Denny, SH., MH, para Asisten serta seluruh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan Staf pada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Direktur Utama Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, Ardian Surbakti, didampingi Kepala Satuan Pengawas Intern Perdinan, Kabid Publikasi Komunikasi selaku Plh. Kepala Sekretaris Perusahaan Lokot Parlindungan Siregar, Kabid Hukum Nisfusa Faisal serta jajaran mengungkapkan harapan baik nya agar ke depannya operasional perusahaan BUMD seperti Perumda Tirtanadi semakin maksimal serta terhindar dari resiko hukum sehingga perusahaan tersebut dapat berbuat optimal untuk kepentingan provinsi Sumatera Utara.

Dalam keterangannya, Ardian menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat perlindungan hukum sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor air bersih.

Menurutnya, dukungan Jaksa Pengacara Negara akan sangat penting dalam memberikan pendampingan hukum, baik dalam penyelesaian sengketa perdata maupun dalam aspek tata usaha negara. Hal ini dinilai krusial untuk meminimalisir potensi risiko hukum yang dapat mengganggu operasional perusahaan.

Lebih lanjut, kerja sama ini diharapkan mampu mendorong Perumda Tirtanadi menjadi BUMD yang lebih profesional, transparan, dan berintegritas. Dengan adanya pengawalan hukum dari Kejati Sumut, setiap kebijakan strategis perusahaan diharapkan berjalan sesuai koridor regulasi yang berlaku.

Langkah kolaboratif ini juga menjadi sinyal kuat bahwa penguatan tata kelola BUMD di Sumatera Utara terus diarahkan pada prinsip kehati-hatian dan kepatuhan hukum. Sinergi antara dunia usaha daerah dan aparat penegak hukum diyakini akan berdampak positif terhadap peningkatan kepercayaan publik serta keberlanjutan pembangunan daerah.(lam)

Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, AKP Agus Purnomo mengatakan peristiwa itu terjadi di Kecamatan Medan Belawan, Jumat (17/4/2026) sekitar pukul 22.07 WIB. Saat itu, korban M Irfan dan rekannya Toib Ritonga baru saja selesai bongkar muat minyak.

"Menurut keterangan pelapor, korban yang merupakan sopir truk tangki PT Indra Angkola baru saja selesai membongkar muatan minyak di Pelabuhan Ujung Baru Belawan dan hendak pulang," kata Agus, Selasa (21/4).

Lalu, di tengah perjalanan, korban diberhentikan para pelaku yang berjumlah sekitar lima orang. Para pelaku berdalih ingin meminta minyak sisa bongkaran.

Korban pun menghentikan truknya. Tak lama, salah seorang pelaku langsung naik ke pintu sopir dan meminta uang kepada korban.

"Salah satu pelaku naik ke pintu bagian sopir dan meminta uang sebesar Rp 10.000. Korban sempat memberikan Rp 3.000, tetapi pelaku mencoba merampas handphone korban," jelasnya.

Korban berupaya melakukan perlawanan. Jahatnya, salah seorang pelaku mengeluarkan pisau dan langsung menusuk paha korban Irfan. Tak hanya itu, pelaku lain juga menikam korban Toib menggunakan celurit hingga mengalami luka di bagian punggungnya.

Akibat kejadian tersebut, korban membuat laporan ke Polres Pelabuhan Belawan. Pihak kepolisian pun melakukan serangkaian penyelidikan dan menangkap dua orang pelaku di kawasan Belawan Bahari pada Senin (20/4).

Keduanya, yakni Rahman Fadilla (27) dan Saut Togar Paringotan Sinaga (26). Sementara untuk pelaku lainnya masih dalam pengejaran pihak kepolisian.

"Kami masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini," pungkasnya. (detiksumut)

Hal itu dibenarkan Kasat Narkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP dalam keterangan dikutip Senin (20/4/2026) malam. "Barang bukti diamankan yakni 1.500 paket pod vaping liquid mengandung narkoba, 2 Kg sabu, dan 24.511 butir pil ekstasi. Barang bukti itu disita dari seorang pria berinisial NP (37) warga Kota Tanjung Balai,"ungkap Kasa Narkoba.

"Dia (tersangka) ditangkap hasil pengembangan dari pengungkapan kasus pod vaping liquid narkoba pada Januari 2026 lalu di kawasan Sei Sikambing, Kota Medan," ujar Kompol Rafli didampingi Kanit Idik III, Iptu Berry Anggara.

Dikatakan kasat, tersangka ini diduga bagian dari sindikat narkoba jaringan Malaysia-Indonesia. "Setidaknya ada tiga jenis narkoba disita dari tersangka yakni vape narkoba, sabu, dan ekstasi dalam jumlah cukup banyak," jelasnya.

Rafli menambahkan, saat penangkapan tersangka mengelabui petugas dengan meletakkan tiga bungkus berisi narkoba (vape, sabu dan ekstasi) di sebuah rumah.

Sementara, tersangka mengambil paket narkoba di dermaga kecil yang letaknya di tengah pemukiman penduduk. Namun aksi licik tersangka cepat diketahui petugas, dan tersangka disergap tidak jauh dari tempat menyimpan narkoba.

"Selama dua hari kita membututi tersangka, dan akhirnya sindikat narkoba jaringan internasional ini kita tangkap," cetusnya.

Tidak sampai disitu lanjut Rafli, personel bergerak melakukan pengembangan, dan kembali menemukan delapan bungkus narkoba di bawah sebuah rumah panggung

Barang bukti (8 bungkus narkoba) berisi pod vaping narkoba, sabu dan ekstasi yang disimpan dalam keranjang ikan, dan ditutup plastik besar, dan seolah-olah dalam keranjang itu hasil tangkapan nelayan yang baru pulang melaut.

"Kasusnya masih kita kembangkan untuk memutus mata rantai jaringan sindikat narkoba lainnya. Tersangka sudah kita tahan berikut barang buktinya," pungkas Kompol Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP.

Pengungkapan kasus ini sebagai wujud Polrestabes Medan tetap komit memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkoba mulai dari hulu ke hilir sesuai arahan Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjutak SIK MH. (Dam)

Sorotan terhadap Marquez muncul karena kontras performanya dibanding musim sebelumnya. Setelah tampil dominan dan meraih gelar juara dunia pada debutnya bersama Ducati, kini ia justru belum mampu menembus podium dalam tiga seri awal musim.

Kondisi ini membuatnya tertinggal dalam persaingan, terlebih ketika para pembalap Aprilia tampil mengejutkan dengan mendominasi papan atas.

Menariknya, dinamika di dalam tim Ducati juga berubah. Fabio Di Giannantonio justru menjadi pembalap Ducati dengan posisi terbaik di klasemen sementara, berada di urutan keempat, satu tingkat di atas Marquez.

Sementara Francesco Bagnaia dan pembalap Ducati lainnya juga masih berusaha menemukan kembali performa terbaik mereka. Banyak pihak mengaitkan penurunan performa Marquez dengan dampak cedera serius yang dialaminya usai kecelakaan di Mandalika pada MotoGP Indonesia 2025.

Insiden tersebut membuatnya harus menjalani operasi dan mengakhiri musim lebih cepat.

Namun, Dall'Igna menilai kondisi tersebut tidak lagi menjadi masalah utama. Ia justru melihat Marquez dan Bagnaia tetap berada dalam kondisi mental dan fisik yang stabil. "Menurut saya, keduanya dalam kondisi sangat baik. Pecco terlihat tenang dan sangat jernih dalam memberikan komentar selama latihan, tes, dan persiapan balapan. Marc juga sama baiknya," kata Dall'Igna.

Ia juga menegaskan bahwa proses pemulihan Marquez berjalan positif, meski sempat mengalami cedera yang cukup berat. "Memang dia mengalami cedera yang cukup serius dan melewatkan lima balapan di akhir musim, sehingga masih dalam proses pemulihan," sambung Dall'Igna. Optimisme pun ditegaskan jelang balapan di Jerez, yang dikenal sebagai salah satu sirkuit favorit Marquez.

"Tapi jujur saja, saya melihatnya dalam kondisi baik dan saya yakin dia akan kembali 100 persen di Jerez," imbuhnya.

Dengan rekam jejak kuat Marquez di Jerez, mulai dari kemenangan hingga pole position, seri MotoGP Spanyol 2026 berpotensi menjadi momentum kebangkitan bagi sang juara dunia.

(wan/tvonenews)

Yang menjadi sorotan serius, kondisi ini bukan kejadian insidental, melainkan pola berulang yang telah lama terjadi tanpa penyelesaian konkret. Jalur ini sejak lama dikenal sebagai titik rawan longsor, namun hingga hari ini tidak terlihat adanya langkah strategis, permanen, dan terukur dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Di tengah situasi darurat, masyarakat kembali dipaksa bergantung pada kemampuan sendiri. Tidak tampak respons cepat yang signifikan, tidak tersedia alat berat secara memadai, dan tidak ada kejelasan penanganan jangka pendek maupun jangka panjang. Negara, dalam konteks ini pemerintah provinsi, dinilai absen di saat paling dibutuhkan.

Sekretaris Generasi Muda GRIB Jaya Kabupaten Mandailing Natal, Alfin Sahani , menegaskan bahwa peristiwa ini tidak bisa lagi dipandang sebagai bencana semata, melainkan sebagai kegagalan tata kelola infrastruktur.

"Setiap tahun, setiap hujan deras, titik ini kembali lumpuh. Ini bukan kejadian baru, ini kegagalan yang dipelihara. Ketika pemerintah tahu ini titik rawan, tetapi tidak ada langkah pencegahan yang serius, maka ini bukan lagi kelalaian biasa—ini pembiaran yang sistematis," tegas Alfin Sahani, Selasa (21/4/2026).

Ia juga menyoroti ketimpangan perhatian pembangunan yang dirasakan masyarakat di wilayah pesisir barat Mandailing Natal.

"Masyarakat tidak butuh janji atau narasi pembangunan. Mereka butuh jalan yang bisa dilalui. Ketika akses utama lumpuh berulang kali tanpa solusi, itu menunjukkan bahwa ada wilayah yang seolah tidak menjadi prioritas," lanjutnya.

Lebih lanjut, Generasi Muda GRIB Jaya menilai bahwa lambannya respons dan nihilnya solusi permanen berpotensi memperdalam dampak sosial dan ekonomi masyarakat. Aktivitas perdagangan tersendat, harga kebutuhan pokok berpotensi naik, dan mobilitas warga menjadi terisolasi.

Peristiwa ini sekaligus mempertegas bahwa persoalan infrastruktur di jalur Panyabungan–Natal bukan lagi isu teknis, melainkan persoalan keberpihakan dan keseriusan pemerintah dalam menjamin hak dasar masyarakat atas akses dan konektivitas.

Generasi Muda GRIB Jaya Kabupaten Mandailing Natal menegaskan bahwa situasi ini tidak boleh terus dinormalisasi sebagai "risiko alam", sementara akar persoalan dan tanggung jawab penanganannya dibiarkan tanpa arah yang jelas. (Dam)

Menurut Menkes, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya beban pembiayaan di BPJS Kesehatan hingga 476,2 persen, 'mengalahkan' penyakit jantung, kanker, hingga stroke.

"Ada juga beberapa angka menarik, misalnya ginjal tuh, naiknya sampai 476 persen tuh dalam lima tahun terakhir," kata Menkes dalam pemaparannya saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Menkes menambahkan, kebijakan Nutri-Level diharapkan dapat menjadi solusi untuk menekan angka gagal ginjal di RI. Pasalnya, Nutri-Level akan melabeli makanan hingga minuman, berdasarkan peringkat kandungan Gula, Garam, dan Lemak (GGL).

Sistem ini menggunakan peringkat A (hijau tua, paling sehat) hingga D (merah, perlu dibatasi) untuk membantu konsumen memilih produk dengan lebih bijak.

"Ginjal itu penyebab utamanya gula, pak. Itu sebabnya kami mau tekan gula ini supaya jangan sampai orang Indonesia gagal ginjal sampai Rp 13 triliun sendiri BPJS hanya untuk bayar beban ginjal," katanya.

(wan/detikcom)

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan Kompol Rafli Yusuf Nugraha mengatakan, pelaku ditangkap pada Minggu (19/4/2026) pagi. "Operasi ini pengembangan dari pengungkapan pod vaping liquid narkoba Januari lalu di kawasan Sei Sikambing, Kota Medan," kata Rafli, Selasa (21/4/2026).

"Pelaku ini kami duga bagian dari sindikat narkoba jaringan Malaysia–Indonesia," sambungnya.

Rafli menjelaskan, sebelum ditangkap, pelaku sempat berupaya mengelabui petugas yang telah membuntutinya selama dua hari. Pelaku mengambil paket narkoba di kawasan dermaga yang berada di tengah permukiman warga, lalu menyimpannya di sebuah rumah sebelum meninggalkan lokasi.

Tak lama setelah itu, petugas langsung menangkap pelaku tidak jauh dari tempat penyimpanan barang tersebut.

Dari penangkapan awal, polisi menemukan tiga bungkus narkoba. Pengembangan kemudian dilakukan dan petugas kembali menemukan delapan bungkus lainnya yang disembunyikan di bawah rumah panggung, sekitar satu kilometer dari lokasi penangkapan.

"Nah, delapan bungkus itu disimpan dalam keranjang ikan dan ditutupi dengan plastik besar seolah-olah hasil tangkapan nelayan baru pulang melaut," ujar Rafli.

Dari tangan pelaku, polisi menyita berbagai jenis narkoba, yakni sekitar 1.500 paket pod vaping liquid narkoba, 2 kilogram sabu, serta 24.511 butir pil ekstasi. Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polrestabes Medan untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan lain yang terlibat.

(wan/kompas)

Hal itu disampaikan Burhanuddin dalam acara Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) di Hotel Fairmont, Jakarta.

Burhanuddin menegaskan dirinya tidak akan merasa bangga jika ada Kejaksaan Negeri (Kejari) atau Kejaksaan Tinggi (Kejati) yang mengkriminalisasi aparat desa.

"Sudah beberapa kali saya sampaikan, jangan ada lagi kriminalisasi terhadap aparat desa. Saya tidak akan bangga kalau kalian di daerah menjadikan kepala desa adalah tersangka," ujarnya dikutip, Selasa (21/4).

Burhanuddin menjelaskan mayoritas Kepala Desa merupakan warga yang tadinya masih belum mengetahui administrasi pemerintahan.

Karenanya, kata dia, yang menjadi penting ialah adanya pembinaan dari jajaran Kejaksaan agar mereka mengetahui pertanggungjawaban terhadap keuangan dana desa.

"Kita bayangkan saja mereka tidak pernah memegang uang Rp1,5 miliar, kemudian pegang uang Rp 1,5 miliar. Kalau tanpa pembinaan, mereka hanya berpikir, 'untuk apa uang ini dan bagaimana saya mengelola uang ini' Mereka tidak tahu," jelasnya.

Burhanuddin menegaskan pembinaan oleh jaksa-jaksa di daerah wajib dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dana desa oleh kepala desa.

Ia menilai jika terjadi penyimpangan maka pihak yang harus diminta pertanggungjawaban merupakan dinas pemerintahan desa di tingkat Kabupaten.

"Kepala Dinas yang wajib membina. Jadi kalau ada kepala desa yang melakukan perbuatan di luar kegiatannya yang benar, dia juga harus bertanggung jawab atas perbuatan ini," tuturnya.

"Di setiap kabupaten itu ada namanya dinas pemerintahan desa, dia lah yang harus bertanggung jawab. Tapi kami tidak akan banyak bicara, tapi pada para Kajari, sekali lagi saya titip tidak ada kriminalisasi," imbuhnya.

Ia menegaskan penetapan tersangka terhadap Kepala Desa dan jajaran baru bisa dilakukan jika memang dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi seperti untuk menikah lagi.

"Kecuali memang uangnya itu memang dipakai oleh kepala desanya, mungkin untuk nikah lagi atau apa, dan itu terjadi. Kalau uangnya itu betul-betul digunakan, silakan," jelasnya.

"Tapi kalau kesalahan administrasi, kalian jadikan kepala desa menjadi tersangka, saya bertanggung jawab atas perbuatan kalian dan saya akan minta tanggung jawab kalian," ujarnya.

(wan/cnnindonesia)

"Polri tidak bisa bekerja sendiri. Kami sangat mengapresiasi peran masyarakat dan rekan-rekan media sebagai kontrol sosial yang memberikan informasi secara cepat dan akurat," tegas Kapolres dalam rilis capaian kinerja, Senin(20/4) pukul 10.00 WIB di Mapolres.

Selama periode Januari hingga pertengahan April 2026, Polres Karo mencatat tren penyelesaian perkara yang cukup dinamis. Pada Januari, dari 67 kasus yang ditangani, sebanyak 30 kasus berhasil diselesaikan atau 45 persen. Angka ini meningkat tajam pada Februari menjadi 72 persen dari 61 kasus, sebelum berada di angka 51 persen pada Maret dan 29,72 persen pada awal April.

Selain itu, sejumlah kasus menonjol berhasil diungkap, mulai dari kasus pembunuhan di Kabanjahe, pencurian kabel tower dengan kerugian puluhan juta rupiah, hingga kejahatan migas, perjudian, dan perambahan hutan. Seluruhnya kini tengah diproses secara hukum.

Di sisi lain, Polres Karo juga memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan dengan terbentuknya, Satuan Reserse baru, yakni Satres PPA & PPO pada Januari 2026. Dalam kurun waktu tersebut, satuan ini menangani 39 kasus, dengan 27 kasus berhasil diselesaikan atau sebesar 69 persen. Kasus yang ditangani didominasi kekerasan terhadap anak, persetubuhan anak, serta kekerasan dalam rumah tangga.

Sementara itu, dalam pemberantasan narkotika, Polres Karo mencatat capaian yang cukup menonjol. Sebanyak 46 kasus berhasil diungkap dengan 61 tersangka diamankan. Barang bukti yang disita meliputi ganja lebih dari 99 gram dan 108 batang, sabu 72,3 gram, serta ekstasi sebanyak 11 butir.

Beberapa pengungkapan besar di antaranya kasus ladang ganja di Desa Cinta Rakyat serta jaringan peredaran narkotika di wilayah Kabanjahe dengan barang bukti dalam jumlah signifikan.

Ke depan, Polres Karo tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga langkah preventif dengan menggandeng generasi muda, khususnya Generasi Z.

"Melalui pendekatan preemtif dan preventif, kami ingin membekali generasi muda agar terhindar dari kenakalan remaja, penyakit masyarakat, balap liar, tawuran, hingga penyebaran hoaks," ujar Kapolres.

Ia menegaskan, setiap informasi dari masyarakat akan ditindaklanjuti secara profesional sebagai bagian dari upaya bersama menjaga keamanan.

"Bersama, kita wujudkan harkamtibmas yang aman dan kondusif di kabupaten Karo," pungkasnya. (HPS)

Saat ini, BPKB elektronik baru tersedia untuk beberapa kendaraan bermotor. Kendaraan baru akan mendapatkan BPKB elektronik yang memiliki ukuran lebih kecil dibanding BPKB biasa.

Dikutip situs resmi Polri, Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo mengatakan, penerapan BPKB elektronik saat ini masih dilakukan secara bertahap. Kini, baru wilayah hukum Polda Metro Jaya yang menerapkan BPKB elektronik untuk roda dua maupun roda empat. Di wilayah lain, BPKB elektronik masih terbatas pada kendaraan roda empat.

"Sementara untuk Polda Metro Jaya kita berlakukan seluruh kendaraan," kata Wibowo di situs resmi Polri.

Keterbatasan penerapan BPKB elektronik itu disebabkan oleh proses pengadaan sarana dan prasarana yang masih berlangsung. Targetnya, tahun 2028 semua kendaraan sudah memakai BPKB elektronik.

"Tahun 2028 harapannya semua kendaraan baru sudah ter-cover oleh BPKB elektronik," ujar Wibowo.

Ada beberapa keunggulan dari BPKB elektronik. Yang pertama, BPKB elektronik dilengkapi dengan chip RFID (radio frequency identification) untuk menyimpan data identitas pemilik dan kendaraan bermotor secara dinamis.

BPKB elektronik juga dapat menjamin keabsahan legalitas kepemilikan kendaraan bermotor. Diklaim, BPKB elektronik memiliki sekuriti dokumen tingkat tinggi.

Selanjutnya, BPKB elektronik dapat mempermudah proses penggantian BPKB jika terjadi rusak atau hilang.

Pemilik BPKB elektronik dapat melakukan validasi data BPKB melalui smartphone dengan teknologi NFC. Caranya, unduh aplikasi e-BPKB mobile di Google Play Store dan App Store. Tinggal tempelkan HP yang dilengkapi dengan fitur NFC ke bagian belakang BPKB elektronik dan data-datanya langsung muncul.

Bentuk BPKB elektronik lebih kecil. Bentuknya mirip paspor elektronik dan dilengkapi chip di bagian belakangnya.

(wan/detikcom)