Dalam arahannya, Kapolrestabes Medan menekankan pentingnya kecepatan dan responsivitas personel dalam menindaklanjuti setiap laporan maupun keluhan masyarakat.

"Rekan-rekan harus cepat dalam merespons laporan masyarakat. Setiap laporan harus ditindaklanjuti dan jangan sampai masyarakat merasa tidak mendapatkan pelayanan," tegas Jean Calvijn.

Selain itu, Kapolrestabes Medan memberikan perhatian terhadap upaya pemberantasan narkoba di wilayah hukum Polsek Patumbak. Ia menginstruksikan agar lokasi yang selama ini menjadi tempat aktivitas narkoba atau yang dikenal sebagai barak narkoba segera diratakan dan dibersihkan, sehingga tidak kembali dimanfaatkan untuk kegiatan yang melanggar hukum.

Terkait persoalan kemacetan, Kapolrestabes Medan meminta jajaran Polsek Patumbak melakukan pemetaan titik-titik kemacetan pada jam-jam tertentu, kemudian menyusun langkah mitigasi dan konsep pengaturan lalu lintas yang tepat.

"Petakan titik kemacetan dan waktunya. Setelah itu buat konsep mitigasinya, sehingga kemacetan dapat diantisipasi dan masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih nyaman," ujarnya.

Kapolrestabes Medan juga mengingatkan seluruh personel agar tetap memiliki semangat dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Di akhir kegiatan, Kapolrestabes Medan melakukan razia dompet personel Polsek Patumbak sebagai bentuk pengecekan sederhana sekaligus membangun kedekatan dan kebersamaan dengan anggota.

Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana humanis dan penuh keakraban. Kapolrestabes Medan memberikan motivasi serta apresiasi kepada personel Polsek Patumbak agar terus meningkatkan dedikasi, disiplin dan semangat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Jaga semangat, jaga kekompakan dan layani masyarakat dengan tulus. Kehadiran kita harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," pesan Kapolrestabes Medan.

Pemasangan pembatas selebar 2,6 meter ini dilakukan untuk mencegah masuknya truk pengambil pasir yang berpotensi memperparah abrasi dan kerusakan lingkungan sungai.

Bersama jajaran TNI-Polri, Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, menerangkan kondisi bantaran Sungai Ular saat ini mulai mengalami abrasi dan pendangkalan yang dapat mengganggu ekosistem di kawasan tersebut.

"Pemasangan pembatas ini kita harapkan menjadi salah satu upaya mencegah masuknya truk mengambil pasir di bantaran Sungai Ular. Saat ini sudah mulai terjadi abrasi yang luar biasa di pinggir sungai," ujarnya saat meninjau bantaran Sungai Ular, Kecamatan Pagar Merbau.

Ia menegaskan, pembatasan akses tidak dimaksudkan untuk menghambat aktivitas masyarakat yang masih menggunakan jalur tersebut untuk mengangkut hasil bumi. Pembatasan juga ditujukan sebagai dukungan gerakan Indonesia Asri yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita tidak mematikan jalan ini, hanya membuat pembatas untuk truk saja. Sebab masih banyak masyarakat yang mengeluarkan hasil bumi. Semoga langkah ini bisa menjaga lingkungan di sekitar pinggiran Sungai Ular," jelasnya. ( Drt)

• POSMETRO MEDAN, Beringin— Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, bersama Ketua TP PKK Kabupaten Deli Serdang, Jelita Asri Ludin Tambunan, meletakkan batu pertama pembangunan tiga Ruang Kelas Baru (RKB) dan aula SMP Negeri 1 Beringin, Sabtu (29/8/2026). Pembangunan ditargetkan selesai dalam 120 hari kerja.

  Peletakan batu pertama dilakukan bersama para siswa sebagai bentuk keterlibatan sekaligus menanamkan rasa memiliki terhadap fasilitas yang nantinya digunakan bersama.

• 

• "Ruang kelas ini dibangun untuk anak-anak. Karena itu, sejak awal mereka kita libatkan agar tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab untuk menjaga serta merawatnya," ujar Bupati.

  Pembangunan ini turut melibatkan pekerja dari kelompok desil rendah sebagai upaya membuka kesempatan kerja sekaligus menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

  Dalam kesempatan tersebut, Bupati meninjau lapangan futsal yang berada di lingkungan sekolah dan telah memasuki tahap finalisasi. Ia berharap fasilitas tersebut dapat memotivasi siswa untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang olahraga.

  Ia juga merespons kebutuhan ekstrakurikuler Pramuka, termasuk pengadaan tenda untuk menggantikan tenda yang sudah rusak.

  "Semoga fasilitas yang diberikan ini dapat menambah semangat para siswa dalam belajar dan para guru dalam mengajar serta mencerdaskan anak bangsa," pungkasnya. ( Drt)

  ---

Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-56, Majelis Pendidikan Kristen Wilayah (MPKW) Sumut-Aceh menggelar aksi donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi pengurus, anggota, guru, serta masyarakat sekitar Kantor MPKW Sumut-Aceh di Jalan Gaperta No 309, Medan Helvetia, Kota Medan, Sabtu (29/8/2026).

Kegiatan sosial tersebut bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Medan, Puskesmas Sunggal, dan Kimia Farma. Selain donor darah, peserta mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis, antara lain tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, fungsi hati, kesehatan tulang, dan gigi.

Ketua MPKW Sumut-Aceh Dr RE Nainggolan MM mengatakan, kegiatan donor darah merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan darah untuk keperluan medis. "Kita sungguh menyadari banyak orang yang membutuhkan darah. Karena itu, kita mendukung PMI Medan dan Sumut agar memiliki stok darah yang cukup. Jangan sampai ada orang yang tidak dapat tertolong karena darah yang dibutuhkan tidak tersedia," ujar RE Nainggolan.

Menurut dia, donor darah bukan sekadar kegiatan sosial, tetapi juga bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk menjadikan donor darah sebagai bagian dari budaya kemanusiaan sekaligus meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan.

"Orang yang memberikan darahnya adalah orang yang memiliki kebahagiaan dan suka cita. Kita percaya akan diberikan berkat yang berkelimpahan. Karena itu, mari kita galakkan terus donor darah di berbagai kalangan dan atas dasar itu kita juga senantiasa memelihara kesehatan," katanya.

Ketua Panitia HUT ke-56 MPKW Sumut-Aceh Ir Bonar Sirait MSi mengatakan, rangkaian peringatan HUT tahun ini tidak hanya berfokus pada kegiatan sosial, tetapi juga menyentuh bidang pendidikan dan pengembangan potensi generasi muda.Sebelumnya, panitia telah menggelar tes minat dan bakat bagi siswa serta seminar mengenai minat, tujuan, kemampuan, dan bakat siswa sebagai bagian dari pendampingan dalam menentukan pilihan pendidikan tinggi.

"Donor darah ini selain untuk kesehatan juga merupakan bentuk amal. Jadi, baik yang mendonorkan maupun yang menerima sama-sama mendapat manfaat," ujar Bonar.

Ia menjelaskan, layanan pemeriksaan kesehatan gratis diberikan kepada pengurus dan anggota MPKW Sumut-Aceh, para guru, serta masyarakat yang hadir. Pemeriksaan tersebut meliputi tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, fungsi hati, kesehatan tulang, dan gigi.Kegiatan diawali dengan ibadah singkat yang dilayani pengkhotbah Pdt Dr Margareth Hulu MTh. Setelah itu, peserta mengikuti pemeriksaan kesehatan sebelum menjalani proses donor darah.

Sejumlah pengawas dan pengurus MPKW Sumut-Aceh turut berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan tersebut. Di antaranya Drs Sanggam Hutagalung MM, Ir Ronald Naibaho MSi, serta Ketua PWKI Medan St Titin Debora Panggabean br Sibarani SE MM yang ikut mendonorkan darah.

Bonar mengatakan, rangkaian HUT ke-56 MPKW Sumut-Aceh juga diisi dengan lomba karya tulis artikel bagi siswa yang saat ini masih dalam proses penilaian. Selain itu, panitia menjadwalkan kegiatan bakti sosial ke panti asuhan."Semua rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari upaya MPKW Sumut-Aceh untuk terus memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan sekaligus masyarakat," ujarnya.

Puncak peringatan HUT ke-56 MPKW Sumut-Aceh dijadwalkan berlangsung pada 1 September 2026 di Aula Methodist PKMI I, Jalan Hangtuah, Medan. Acara tersebut akan diawali dengan ibadah yang menghadirkan pengkhotbah Bishop Wilayah I Antoni Manurung MTh.

Peringatan HUT tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai momentum perayaan organisasi, tetapi menjadi pengingat atas komitmen MPKW Sumut-Aceh untuk terus berkontribusi dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial.

Melalui aksi donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis, MPKW Sumut-Aceh sekaligus mengajak masyarakat memperkuat kepedulian terhadap sesama. Setetes darah yang diberikan dapat menjadi harapan bagi mereka yang tengah berjuang mendapatkan pertolongan medis.Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Pdt Dr Rosyani Hutagalung, Ir Jatongam Nainggolan MM, Dra Veronika Sitanggang MPsi, Drs Kasman Sembiring MM, Dr Parapat Gultom, Drs Chandra Silalahi MSi, Adelina Silaen MPd, Andriana Sitanggang SH, Jadi Pane SPd MM, Parlin Marpaung, Ketua PWKI Medan St Titin Debora Sibarani, dan sejumlah pengurus serta anggota MPKW Sumut-Aceh lainnya.

Dari tangan S, petugas mengamankan 1 bungkus plastik klip bening berisi 100 butir yang diduga pil ekstasi dengan bruto 37,82 gram, dua buah cartridge (pod getar), serta satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam.

Kasat Narkoba Polres Langkat AKP Amrizal Hasibuan mengatakan, pengungkapan tersebut tidak lepas dari informasi masyarakat yang selama ini terus dibangun melalui pendekatan pemolisian masyarakat.

"Pemolisian masyarakat yang kita bangun membantu kami mendapatkan informasi di lapangan. Informasi tersebut kemudian kami tindak lanjuti hingga berhasil mengamankan seorang yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika," jelas AKP Amrizal.

Terduga pelaku beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Langkat untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut.

Terpisah Kapolres Langkat, AKBP Hannry P.H. Tambunan, S.E., S.I.K. menegaskan bahwa pemberantasan narkotika membutuhkan kerja sama antara kepolisian dan masyarakat.

"Kami terus memperkuat upaya pemberantasan narkotika. Informasi dari masyarakat sangat berarti karena menjadi bagian dari langkah awal untuk mengungkap peredaran narkotika di wilayah Langkat," tegas AKBP Hannry.

Polres Langkat mengajak masyarakat untuk tidak diam jika mengetahui adanya dugaan peredaran narkotika. Informasi yang diberikan dapat menjadi langkah penting untuk melindungi lingkungan dan generasi muda dari bahaya narkoba.

Kegiatan ini merupakan implementasi dari program "Polisi Langkat Garuda Ksatria", yang diinisiasi Kapolres Langkat dengan semangat Gagah Berani untuk Dicintai Masyarakat, Kuat, Sadar Aturan, Taat, Responsibility, Inovatif, dan Aman.

Melalui semangat "Satu Langkah, Satu Hati untuk Langkat yang Aman dan Damai", Polres Langkat terus menghadirkan Polri yang humanis, responsif, dan dekat dengan masyarakat. Sebab, keamanan yang berkelanjutan lahir dari komunikasi yang terjalin, kepercayaan yang tumbuh, dan kebersamaan dalam menjaga lingkungan. (LAR)

Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat (28/8/2026) mulai pukul 09.00 WIB di Kantor Desa Silalahi II, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi.

Rapat koordinasi dihadiri Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, S.I.K., M.I.K., Dandim 0206 Dairi Letkol Arm. Denni Wardana, S.H., M.I.P., Kajari Dairi Bima Yudha Asmara, S.H., M.H., serta unsur TNI-Polri, pemerintah daerah, BPBD, Satpol PP, Manggala Agni, KPH, PLN, tenaga kesehatan, para kepala desa se-Kecamatan Silahisabungan dan stakeholder terkait lainnya.

Di sana, seluruh pihak menyatakan komitmen untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kesiapsiagaan serta melakukan langkah-langkah pencegahan Karhutla secara bersama-sama.

Mewakili Danyon TP 908/GD, Kapten T. Aritonang menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam penanganan dan pencegahan Karhutla.

Hal senada disampaikan Dandim 0206 Dairi yang mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran serta mewujudkan Kabupaten Dairi yang tangguh dalam menghadapi bencana.

Sementara itu, Kajari Dairi mengapresiasi pelaksanaan rakor tersebut.

Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat serta berdampak terhadap ketersediaan sumber mata air. Karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara bersama dan berkelanjutan.

Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, S.I.K., M.I.K., --sebagaimana dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Polres Dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 29 Agustus 2026-- dalam arahannya menekankan pentingnya menjaga kelestarian kawasan Silahisabungan yang merupakan salah satu kawasan wisata di Kabupaten Dairi.***

Seorang pria berinisial RI (27), warga Kecamatan Sei Dadap, berhasil diamankan petugas di kawasan Jalan Sudirman, tepatnya di Taman Sudirman, Kota Tanjungbalai, pada Rabu (26/8/2026) sekitar pukul 19.30 WIB.

Kasus pencurian tersebut terjadi pada Rabu (1/7/2026) sekitar pukul 03.30 WIB, tepatnya sebulan yang lalu. Pelaku diduga masuk ke rumah korban dengan cara membongkar jendela, kemudian mengambil sejumlah barang berharga milik korban.

Adapun barang yang dilaporkan hilang yakni empat unit telepon seluler, satu tas sandang berisi uang tunai sekitar Rp500 ribu, serta satu kartu ATM BCA. Akibat kejadian tersebut, korban diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp22 juta.

Pengungkapan kasus bermula setelah Kasat Reskrim Polres Asahan AKP Immanuel P. Simamora, S.H., M.H. memerintahkan Tim Jatanras melakukan penyelidikan dan analisa terhadap kasus tersebut.

Tim yang dipimpin IPDA Rafi Kurnia Putra.C, S.Tr.I.K., selaku Kanit Jatanras Polres Asahan, kemudian memperoleh informasi mengenai keberadaan pelaku di Kota Tanjungbalai.

Petugas bergerak menuju lokasi dan berhasil mengamankan RI di Taman Sudirman. Selanjutnya, tersangka dibawa ke Polres Asahan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan empat unit handphone Android sebagai barang bukti.

Saat ini tersangka telah diamankan dan menjalani proses hukum. Penyidik juga masih melengkapi berkas perkara sebelum nantinya dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Atas perbuatannya, tersangka diproses terkait dugaan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (Rel)

Pesawat tersebut mendarat sekitar pukul 06.30 pagi. Sekitar 25 menit kemudian, pada pukul 06.55 pagi, seorang petugas teknik yang bertugas memeriksa bagian tersebut mencium bau busuk dan mencurigakan dari ruang penyimpanan ban. Saat ruang itu dibuka, dia menemukan mayat tersebut dan segera melaporkan kejadian itu ke Ruang Operasi Pos Polisi KLIA2.

Menurut laporan polisi dan media lokal, mayat yang diperkirakan berusia antara 17 hingga 25 tahun (atau sekitar 20-an) itu ditemukan dalam kondisi membusuk dan diyakini sudah meninggal dunia lebih dari 72 jam. Tidak ada dokumen identitas yang ditemukan pada mayat tersebut.

Korban (kemudian dikonfirmasi sebagai laki-laki) dilaporkan mengenakan hoodie putih dengan gambar naga di bagian belakang dan tulisan "Oakley" di depan, celana jeans biru muda, ikat pinggang kulit cokelat, kaus kaki, serta sepatu olahraga hitam. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang mencolok pada tubuhnya.

Unit Forensik Polisi Kerajaan Malaysia (PDRM) segera dikerahkan ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Mayat kemudian dibawa ke Departemen Forensik Rumah Sakit Serdang untuk otopsi guna menentukan penyebab kematian yang sebenarnya.

Polisi sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi identitas korban dan bagaimana dia bisa berada di dalam ruang ban pesawat.

Ada spekulasi awal bahwa korban mungkin penumpang gelap (stowaway) yang mencoba bersembunyi, namun pihak berwenang meminta masyarakat agar tidak berspekulasi. Siapa pun yang memiliki informasi dapat menghubungi Markas Polisi Distrik KLIA di nomor 03-87768222.

Penemuan ini mendapat liputan luas di media lokal dan internasional. Penyelidikan masih berlangsung. (BBS)

Direktur Tindak Pidana Umum BareskrimPolri Brigjen Wira Satya Triputra mengatakan, pengungkapan berawal dari penyelidikan jajaran Polda Maluku. Penyelidikan kemudian ditindaklanjuti melalui sinergi Polda Jawa Tengah dan BareskrimPolri.

"Pengungkapan ini berawal dari penyelidikan yang dilakukan jajaran Polda Maluku. Kemudian ditindaklanjuti melalui sinergi bersama Polda Jawa Tengah dan BareskrimPolri," ujar Wira, dalam keterangannya, Sabtu, 29 Agustus 2026.

Penggerebekan dilakukan di sebuah gudang di Jalan Rambutan, Desa Kwarasan, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Tempat tersebut diduga telah beroperasi selama tiga bulan dan menyediakan permainan baccarat, niu-niu, serta mesin tembak ikan.

Polisi menyita uang tunai sekitar Rp1,04 miliar dari lokasi tersebut. Barang bukti lainnya berupa puluhan telepon seluler, komputer, meja baccarat, dan meja dadu.

Sebanyak 30 tersangka kini ditahan di Rutan BareskrimPolri. Mereka diduga berperan sebagai kasir, pembagi kartu, penukar chip, hingga operator kamera pengawas atau CCTV.

Wira menegaskan penyidikan tidak berhenti pada para pemain. Polisi masih mendalami pihak yang diduga menjadi pengelola maupun pihak yang mendukung operasional perjudian tersebut.

"Penyidikan tidak berhenti pada pemain, kami juga mendalami pihak-pihak yang diduga menjalankan atau mendukung operasional kegiatan tersebut. Termasuk pengelolaan transaksi, pembagian kartu, chip, dan pengawasan melalui CCTV," katanya.

Keberadaan arena perjudian tersebut sebelumnya sempat dilaporkan Forum Warga Grogol kepada DPRD Sukoharjo. Warga disebut mengalami kesulitan membuktikan aktivitas perjudian karena lokasi berada di dalam gudang tertutup.

Wira mengatakan penyidik masih melakukan pendalaman berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan. Polisi juga akan menindaklanjuti apabila ditemukan pihak lain yang terlibat dalam kegiatan perjudian tersebut.

"Proses penyidikan masih berjalan dan kami terus melakukan pendalaman berdasarkan alat bukti yang ada. Apabila ditemukan pihak lain yang memiliki keterlibatan, tentu akan kami tindak lanjuti," ujarnya.

Polisi memastikan pengungkapan tersebut menjadi bagian dari upaya memberantas praktik perjudian yang beroperasi secara tersembunyi. Pendalaman juga diarahkan untuk mengungkap pihak yang memiliki peran lebih besar dalam jaringan tersebut.(RRI)

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, M. Agha Novrian, secara tegas hadir memberikan penjelasan komprehensif guna meluruskan berbagai kesalahpahaman serta membangun kembali kepercayaan publik.

Dalam keterangannya, M. Agha Novrian menekankan pentingnya komunikasi dua arah yang transparan agar tidak terjadi distorsi informasi di ruang publik.

Ia menyatakan bahwa jajaran Bapenda senantiasa terbuka terhadap kritik, saran, serta dinamika yang berkembang, sekaligus siap membedah duduk perkara aturan pajak daerah secara objektif.

Menanggapi isu yang mempertanyakan mekanisme penetapan pajak, M. Agha Novrian menjelaskan bahwa pemungutan BPHTB di Kota Medan berjalan menggunakan sistem Self Assessment.

Melalui skema ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajak terutangnya berdasarkan regulasi yang berlaku, yakni Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kendati demikian, Agha menegaskan bahwa sistem mandiri (self assessment) tidak lantas membuat pemerintah berpangku tangan atau lepas tangan dari fungsi pengawasan.

"Self assessment bukan berarti Pemerintah Daerah berdiam diri tanpa pengawasan. Bapenda tetap memegang mandat penuh untuk menjalankan fungsi pelayanan, penelitian, pengawasan, pemeriksaan, hingga penagihan agar potensi penerimaan daerah dapat dihimpun secara optimal dan berkeadilan," ujar Agha Novrian.

Terkait polemik Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), Agha memaparkan bahwa fasilitas tersebut secara aturan diberikan khusus untuk kepemilikan pertama atau sekali seumur hidup yang dihitung otomatis melalui aplikasi SIMPIDA (BPHTB).

Namun, merespons temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2025 yang mendapati masih adanya wajib pajak penerima fasilitas NPOPTKP lebih dari satu kali, Bapenda bergerak cepat sesuai koridor hukum.

"Atas temuan BPK tersebut, kami tidak tinggal diam. Bapenda telah menerbitkan dan mengirimkan Surat Keterapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) kepada masing-masing wajib pajak terkait agar kewajibannya dapat segera diselesaikan demi kepatuhan bersama," tegasnya.

Isu lain yang kerap memicu kebingungan di tengah masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menanggapi hal ini, Kepala Bapenda Medan memberikan pencerahan mendalam agar masyarakat memahami substansi hukum di balik program strategis nasional tersebut.

Agha menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL, terdapat ketentuan khusus yang memungkinkan sertipikat tanah diterbitkan terlebih dahulu dengan mencantumkan keterangan BPHTB Terutang di dalam dokumen sertipikat tersebut.

"Penting bagi masyarakat untuk memahami dengan jernih: penerbitan sertipikat PTSL sebelum BPHTB dibayar sama sekali bukanlah pembebasan pajak. Kewajiban melunasi BPHTB itu tetap melekat secara hukum sebagai piutang pajak yang wajib diselesaikan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan," jelas Agha.

Sebagai langkah solutif dan administratif, Bapenda Kota Medan telah membangun koordinasi lintas instansi secara intensif, baik dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan.

Langkah sinkronisasi data ini dilakukan secara teliti untuk memverifikasi subjek dan objek pajak PTSL tahun 2025 secara akurat sebelum perhitungan serta penetapan resmi diterbitkan.

Di akhir keterangannya, M. Agha Novrian menegaskan bahwa seluruh rangkaian pendataan, pengawasan, penelitian, hingga penagihan pajak yang digalakkan oleh Bapenda semata-mata diarahkan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD tersebut, kata Agha, nantinya akan dikembalikan sepenuhnya dalam bentuk pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Medan.

Ia juga berpesan kepada jajarannya untuk terus mengedepankan profesionalisme, adab, serta etika dalam melayani masyarakat, serta berkomitmen memberantas segala bentuk praktik yang mencederai integritas institusi.

"Kami di Bapenda memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat. Target optimalisasi PAD harus terus digaspol, tetapi integritas, transparansi, dan kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan kejelasan informasi adalah prioritas utama kami," pungkas Agha.(REL)

Kegiatan yang berlangsung di Jalan Umum Binjai - Kuala, tepatnya di depan Mako Polsek Kuala, Kelurahan Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui aksi sosial yang memberikan manfaat langsung bagi warga.

Personel Polsek Kuala membagikan nasi kotak kepada para pengendara yang melintas, masyarakat sekitar, serta pengguna jalan.

Suasana hangat dan penuh keakraban tampak mewarnai kegiatan tersebut, di mana personel berinteraksi langsung dengan warga sembari menyampaikan imbauan kamtibmas agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Kapolres Langkat, AKBP Hannry PH. Tambunan, S.E., S.I.K. melalui Kapolsek Kuala AKP Syamsul Bahri.S.E.,M.H. menyampaikan bahwa program Jumat Berkah merupakan kegiatan sosial yang rutin dilaksanakan sebagai wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat.

Selain berbagi rezeki, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan membangun komunikasi yang baik antara kepolisian dengan masyarakat.

Melalui semangat berbagi yang sederhana namun penuh makna, Polsek Kuala berharap dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, memperkuat nilai-nilai kepedulian sosial, serta semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang selalu hadir memberikan manfaat bagi sesama.

Kegiatan ini merupakan implementasi dari program "Polisi Langkat Garuda Ksatria", yang diinisiasi Kapolres Langkat dengan semangat Gagah Berani untuk Dicintai Masyarakat, Kuat, Sadar Aturan, Taat, Responsibility, Inovatif, dan Aman.

Melalui semangat "Satu Langkah, Satu Hati untuk Langkat yang Aman dan Damai", Polres Langkat terus menghadirkan Polri yang humanis, responsif, dan dekat dengan masyarakat.

Sebab, keamanan yang berkelanjutan lahir dari komunikasi yang terjalin, kepercayaan yang tumbuh, dan kebersamaan dalam menjaga lingkungan.(QQ)

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Polri untuk Masyarakat dan optimalisasi pemolisian masyarakat. Kegiatan turut dihadiri Camat Berastagi Ijin Gurusinga, Kepala Desa Raya Aminta Ketaren, Kasi Trantib dan Kasi PMD Kecamatan Berastagi, Babinsa Desa Raya Serda Dedi Herwanto, perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), perangkat Desa Raya, pendamping desa, BPD serta masyarakat.

Dalam kegiatan itu, Bhabinkamtibmas --sebagaimana dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Polres Karo yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 29 Agustus 2026-- memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesiapsiagaan dan langkah mitigasi dalam menghadapi potensi bencana alam.

Masyarakat juga diajak berperan aktif menjadi pelopor penanggulangan bencana serta menjaga lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan dan hutan.

Aiptu Septa Purba menekankan bahwa kesiapsiagaan masyarakat sangat diperlukan untuk meminimalkan risiko apabila terjadi bencana. Warga juga diimbau untuk segera berkoordinasi dengan pihak terkait apabila menemukan kondisi yang berpotensi membahayakan keselamatan.

Selain materi kebencanaan, Bhabinkamtibmas turut menyampaikan sejumlah pesan kamtibmas. Masyarakat diingatkan untuk menggunakan kunci pengaman ganda pada kendaraan, menjauhi perjudian dan narkoba, serta tidak melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana. Apabila terjadi permasalahan atau membutuhkan bantuan kepolisian, masyarakat dapat segera menghubungi Bhabinkamtibmas," ujar Kapolsek Berastagi AKP Dedy Syahputra Ginting, S.H.

Polsek Berastagi berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan sambang, patroli dan edukasi sebagai upaya menjaga keamanan serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana.***

Penyelidikan dilakukan personel Polsek Tigabinanga pada Kamis (27/8/2026) dini hari, sekitar pukul 00.15 WIB, dengan mendatangi lokasi yang disebut dalam informasi tersebut, tepatnya di sekitar rumah Vijai, Simpang Gunung, Desa Pergendangen.

Setibanya di lokasi, petugas menemukan sejumlah masyarakat sedang berkumpul di teras rumah tersebut. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan serta tempat di sekitar lokasi.

Namun, dari pemeriksaan yang dilakukan, petugas tidak menemukan adanya narkoba maupun indikasi peredaran narkoba di lokasi tersebut.

Kapolsek Tigabinanga, AKP Codet Tarigan, S.H-- sebagaimana dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Polres Karo yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 29 Agustus 2026-- mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.

"Petugas juga mengimbau masyarakat untuk segera menghubungi Polsek Tigabinanga apabila mengetahui adanya penyalahgunaan ataupun peredaran narkoba di wilayah Kecamatan Tigabinanga," demikian disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Langkah penyelidikan ini merupakan respons kepolisian terhadap informasi yang beredar di media sosial sekaligus sebagai upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya dari ancaman penyalahgunaan serta peredaran narkotika.

Polsek Tigabinanga menegaskan akan terus menindaklanjuti setiap informasi masyarakat yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana narkotika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. ***

Penghargaan itu diterima Bupati Humbang Hasundutan Dr. Oloan P. Nababan, SH, MH yang diwakili Kepala BPKPD Humbang Hasundutan, Resva Panjaitan, dari Kepala KPPN Balige, Bernand Situmorang, dalam kegiatan Stakeholder's Day dan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 yang dilaksanakan di Aula KPPN Balige, Kamis 27 Agustus 2026.

Kepala KPPN Balige, Bernand Situmorang,--sebagaimana dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 29 Agustus 2026-- menyampaikan Pemkab Humbahas menjadi pemerintah daerah dengan penyaluran Dana Desa tercepat periode Semester I Tahun Anggaran 2026 di wilayah pembayaran KPPN Balige.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi KPPN Balige terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam mendukung percepatan penyaluran Dana Desa, sehingga anggaran tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di desa.

Mewakili Bupati Humbang Hasundutan, Kepala BPKPD Resva Panjaitan menyampaikan terima kasih kepada KPPN Balige atas penghargaan yang diberikan kepada Pemkab Humbahas. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Kecepatan penyaluran Dana Desa tersebut tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, serta KPPN Balige dalam memenuhi berbagai persyaratan administrasi dan dokumen penyaluran sesuai ketentuan yang berlaku.***

- Kepolisian Resor Dairi melalui BhabinkamtibmasPolsek Silima Pungga-Pungga terus mengintensifkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan memberikan edukasi dan imbauan langsung kepada masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan Jumat, 28 Agustus 2026, sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Desa Sumbul, Dusun II Bantu Kerbo, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi.

Dalam kegiatan tersebut, Kapos Pol Lae Parira bersama Bhabinkamtibmas AIPTU Juspen Simbolon dan perangkat desa Hasan Ali Angkat menyambangi masyarakat sekaligus menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas, khususnya terkait bahaya dan dampak pembakaran hutan maupun lahan.

Masyarakat diingatkan agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan, karena selain berpotensi menimbulkan kebakaran yang meluas, tindakan tersebut juga dapat berdampak buruk terhadap kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, serta keselamatan warga.

"Mari kita jaga lingkungan bersama. Jangan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, karena api dapat dengan mudah menyebar dan menimbulkan dampak yang lebih besar," imbau Bhabinkamtibmas kepada masyarakat, sebagaimana dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Polres Dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 29 Agustus 2026.

Polri juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah Karhutla dengan segera melaporkan apabila menemukan adanya aktivitas pembakaran hutan dan lahan yang berpotensi membahayakan lingkungan dan masyarakat.

Masyarakat menyambut baik kegiatan tersebut dan menyampaikan terima kasih kepada Polri atas kepedulian serta imbauan Kamtibmas yang diberikan.

Melalui kegiatan sambang dan edukasi secara langsung, Polsek Silima Pungga-Pungga berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga lingkungan tetap aman, sehat, dan terhindar dari ancaman kebakaran hutan dan lahan.***

Penghentian sementara dilakukan karena SPPG yang tercantum dalam daftar belum memiliki Surat Penetapan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang sah.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat BGN Nomor 3758/D.TWS/08/2026 tertanggal 24 Agustus 2026 tentang Pemberhentian Operasional Sementara Kejadian Menonjol. Kebijakan tersebut mengacu pada Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2026.

BGN juga merujuk Nota Dinas Kepala Pusat Data dan Informasi BGN Nomor ND-102/08/2026/DATIN tertanggal 20 Agustus 2026 mengenai data SPPG yang berpotensi terkena suspend.

"Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, ditemukan bahwa SPPG terlampir tidak memiliki Surat Penetapan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang sah," demikian bunyi surat BGN sebagaimana dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Generasi Simalungun -Au Simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 29 Agustus 2026.

Disuspend Maksimal 10 Hari

BGN menetapkan penghentian operasional sementara tersebut sebagai sanksi kategori ringan. Selama masa suspend, seluruh hak operasional SPPG dihentikan maksimal 10 hari kalender sejak surat diterbitkan.

Kepala SPPG juga diwajibkan menyelesaikan seluruh pembayaran yang menggunakan Virtual Account (VA) dalam waktu 1x24 jam untuk periode operasional sebelum surat pemberhentian diterbitkan.

"Dalam waktu 1x24 jam untuk periode operasional sebelum dikeluarkannya surat ini," demikian ketentuan BGN.

Namun, status suspend tidak otomatis dicabut setelah masa penghentian berakhir. SPPG harus terlebih dulu menyerahkan Surat Penetapan KPM yang sah untuk diverifikasi.

Jika sampai batas waktu sanksi berakhir dokumen tersebut belum disampaikan, BGN mengancam peningkatan kategori sanksi.***

Seminar ini menjadi wadah bagi pemerintah kota yang tergabung dalam APEKSI Komwil I untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi, sekaligus bertukar pengalaman serta praktik baik dalam menghadapi berbagai tantangan pengelolaan fiskal daerah.

Pembahasan dalam forum tersebut turut menyoroti pentingnya inovasi dan pemanfaatan teknologi digital sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam meningkatkan efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu agenda utama ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) QRESTO antara Pemerintah Kota Medan dengan sejumlah pemerintah kota anggota APEKSI Komwil I, termasuk Pemerintah Kota Sibolga.

Kerja sama ini --sebagaimana dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Pemerintah Kota Sibolga yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 29 Agustus 2026-- diarahkan untuk membuka peluang penerapan dan pengembangan inovasi digital dalam pengelolaan pajak daerah. Melalui sistem yang terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan daerah.

QRESTO atau Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization merupakan inovasi digital yang dirancang untuk melakukan pemisahan secara otomatis antara omzet pelaku usaha dan kewajiban pajak daerah sejak transaksi berlangsung.

Sistem itu mengintegrasikan data transaksi untuk mendukung proses pemungutan, pencatatan, pemantauan, hingga pelaporan pajak daerah secara lebih cepat dan akurat. QRESTO juga memungkinkan pemerintah daerah melakukan pemantauan transaksi secara real-time serta mendukung penyetoran penerimaan pajak ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada hari yang sama atau H+0.

Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumbantobing, menyampaikan bahwa keikutsertaan Pemerintah Kota Sibolga dalam kerja sama tersebut menjadi kesempatan untuk memperoleh pembelajaran dari inovasi yang telah dikembangkan pemerintah daerah lain.

Menurut Wakil Wali Kota, penerapan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan daerah perlu diarahkan untuk memberikan manfaat yang nyata, tidak hanya dari sisi peningkatan penerimaan, tetapi juga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.

"Yang terpenting adalah bagaimana kolaborasi antarpemerintah kota ini dapat memberikan manfaat nyata bagi daerah, baik dalam meningkatkan pendapatan maupun memperbaiki tata kelola dan pelayanan kepada masyarakat," ujar Wakil Wali Kota.

Wakil Wali Kota menambahkan, digitalisasi pengelolaan pajak daerah merupakan bagian dari upaya membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan, akurat, efektif, dan mudah dipantau. Dengan dukungan sistem yang terintegrasi, proses pengelolaan penerimaan daerah diharapkan dapat berjalan lebih optimal serta memberikan kepastian dalam pencatatan dan pemantauan transaksi.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Sibolga akan melakukan kajian lebih lanjut terhadap penerapan QRESTO dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik, serta kebutuhan daerah. Pemanfaatan teknologi diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, efektivitas pengelolaan pendapatan, dan kemandirian fiskal Kota Sibolga.

Seminar Rembug Fiskal APEKSI Komwil I juga menjadi tindak lanjut dari hasil Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) I APEKSI yang sebelumnya dilaksanakan di Kota Banda Aceh pada tanggal 19 hingga 22 April 2026.

Melalui rangkaian forum tersebut, APEKSI Komwil I terus mendorong penguatan jejaring dan kerja sama antarpemerintah kota dalam menghadapi dinamika serta tantangan pengelolaan keuangan daerah. Pertukaran pengalaman dan inovasi diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah kota dalam meningkatkan kapasitas fiskal, mengoptimalkan PAD, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Turut mendampingi Wakil Wali Kota Sibolga dalam kegiatan tersebut Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Sibolga, Rahmad Saleh Jambak, S.STP., M.Si., beserta jajaran terkait.

Keikutsertaan Pemerintah Kota Sibolga dalam Seminar Rembug Fiskal APEKSI Komwil I menjadi bagian dari komitmen untuk memperkuat kolaborasi antardaerah, mendorong inovasi, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel.***

Dibuka langsung oleh Wakil Bupati Lom Lom Suwondo SS, musyawarah yang diikuti perwakilan 40 organisasi masyarakat (ormas) ini secara khusus membahas gagasan generasi muda untuk pembangunan daerah, dengan hasil pembahasan diarahkan menjadi bahan perencanaan Kabupaten Deli Serdang periode 2027-2029.

src="https://posmetromedan.id/cdn/uploads/images/2026/08/0e65972dce68dad4d52d063967f0a705_IMG-20260828-WA0056.jpg">

Dalam arahannya, Lom Lom menilai keterlibatan pemuda penting untuk memperkaya perspektif pemerintah dalam menentukan kebijakan pembangunan.

"Inisiasi kegiatan ini sangat luar biasa. Ini dilakukan dalam rangka mencairkan kristalisasi pemikiran dan gagasan yang selama ini mungkin masih mengendap tanpa adanya ruang untuk didistribusikan. Hari ini kita memberikan ruang tersebut melalui musyawarah pemuda untuk pembangunan," katanya.

Ia menegaskan, pembangunan daerah tidak dapat berjalan secara utuh tanpa kontribusi pemikiran generasi muda.

"Pembangunan tak akan utuh tanpa partisipasi pemikiran dari kelompok-kelompok muda, mahasiswa dan para pejuang pemuda yang ada di Deli Serdang," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, ia memaparkan sejumlah indikator pembangunan selama kurang lebih satu setengah tahun kepemimpinannya bersama Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan.

Berdasarkan data statistik Agustus 2025, tingkat pengangguran terbuka di Deli Serdang turun menjadi 7,69 persen dari 8,02 persen pada Agustus 2024. Persentase penduduk yang bekerja mencapai 92,31 persen, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 70,13 persen atau meningkat 2,56 persen.

Pada indikator kemiskinan, persentase penduduk miskin turun dari 3,44 persen pada 2024 menjadi sekitar 3,11 persen pada 2025.

"Capaian-capaian ini tentunya merupakan hasil kerja bersama seluruh organisasi perangkat daerah. Namun, hari ini kita perlu mendengar lebih banyak dari kawan-kawan semua. Apakah arah pembangunan Kabupaten Deli Serdang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pemuda, mahasiswa dan para akademisi," ujarnya.

Lom Lom meminta peserta memberikan masukan secara kritis serta ikut mengawal usulan yang dihasilkan hingga proses perencanaan dan pembahasan bersama DPRD Kabupaten Deli Serdang.

"Kita berharap seluruh aspirasi yang muncul hari ini dapat menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah daerah dan kita kawal bersama," katanya.

Ia juga mengusulkan agar forum serupa dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari evaluasi pembangunan.

Dialog publik menghadirkan Sekretaris Program Studi Ilmu Politik FISIP USU, Dr. Fernanda Putra; perwakilan Perhimpunan Suluh Muda Indonesia, Kristian Redison Simarmata; serta Ketua PWI Kabupaten Deli Serdang, Lisbon Situmorang.

Para narasumber memberikan pandangan dari perspektif akademisi, lembaga kepemudaan dan riset, serta pers mengenai pembangunan daerah dan sektor kepemudaan.

Selain tindak lanjut aspirasi, Plh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Deli Serdang, Anwar Sadat, mengatakan pelaksanaan kegiatan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kesbangpol, Bappeda, serta perangkat daerah terkait lainnya.

Seluruh masukan peserta selanjutnya dihimpun tim dari Bappeda, Kesbangpol, dan perangkat daerah terkait untuk menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

"Apa saja ide dan usulan yang dapat dimasukkan dalam dokumen perencanaan pembangunan akan kita tampung," pungkasnya. ( Drt)

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Yohana, Rasiah yang menyampaikan keterangannya melalui penerjemah tampak beberapa kali menundukkan kepala. Menurut tim penasihat hukumnya, Jiwika Sonia SH, Jumat,(/28/8/ 2026) a menangis ketika menjelaskan kondisi keluarganya serta nasib yang dihadapinya sejak berstatus terdakwa.

Agenda persidangan kali ini berfokus pada pembacaan pledoi dari penasihat hukum Rasiah Sukanthan, Albert Paindoan Sianturi SH dan tim memohon agar majelis hakim membebaskan kliennya karena dinilai tidak terbukti memiliki peran sebagaimana didakwakan.

"Kami tetap memohon agar klien kami dibebaskan. Menurut kami, dia bukan pelaku utama. Dia tidak pernah merekrut calon penumpang, tidak menikmati hasil sebagaimana didakwakan, dan sejak awal hanya diminta membantu mencarikan nomor rekening tanpa mengetahui rekening itu akan digunakan untuk apa," kata Albert kepada wartawan seusai persidangan.

Albert menegaskan, fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan saksi hingga pemeriksaan terdakwa menurutnya belum menunjukkan keterlibatan langsung Rasiah dalam perekrutan calon penumpang menuju Reunion Island.

Ia mengingatkan, dalam persidangan sebelumnya beberapa saksi calon penumpang yang dihadirkan tidak menyatakan pernah direkrut oleh Rasiah. Menurutnya, keterangan tersebut menjadi salah satu dasar pembelaan bahwa peran kliennya berbeda dengan dua terdakwa lainnya.

Selain mempersoalkan dugaan keterlibatan kliennya, Albert juga kembali menyoroti aliran dana yang menjadi bagian dari perkara.

Menurut dia, dari rangkaian persidangan muncul keterangan mengenai nilai pembayaran dari para calon penumpang yang perlu dicermati lebih lanjut bersama alat bukti yang diajukan di persidangan.

"Kami meminta majelis hakim menilai seluruh fakta secara utuh. Jangan hanya melihat dugaan, tetapi juga melihat siapa yang menerima manfaat, siapa yang merekrut, dan siapa yang mengetahui tujuan penggunaan dana tersebut," ujarnya.

Dampak Sosial yang Disampaikan Pembela

Dalam pledoinya, tim penasihat hukum juga meminta majelis hakim mempertimbangkan dampak sosial yang dialami kliennya sebagai pengungsi.

Menurut penerjemah sekaligus anggota tim penasihat hukum, Jiwika Sonia SH, Rasiah menyampaikan kepada majelis hakim bahwa sejak perkara ini bergulir bantuan hidup yang biasa diterimanya dihentikan sementara sesuai mekanisme yang berlaku selama proses hukum berlangsung.

Ia juga mengaku tidak lagi dapat mengakses sejumlah fasilitas yang sebelumnya diterima sebagai pengungsi dan khawatir kesempatan mengikuti proses penempatan ke negara ketiga akan ikut terdampak apabila nantinya dinyatakan bersalah.

Selain itu, kata Jiwika, Rasiah mengaku telah dua kali menjalani operasi dan masih membutuhkan obat rutin dengan biaya sekitar Rp800 ribu setiap bulan.

"Dia menyampaikan kepada majelis hakim bahwa dirinya memikirkan anak dan istrinya. Dia berharap majelis hakim mempertimbangkan seluruh keadaan yang dialaminya," ujar Jiwika Sonia.

Pernyataan tersebut merupakan bagian dari pembelaan pihak terdakwa yang akan menjadi salah satu bahan pertimbangan majelis hakim bersama seluruh alat bukti dan fakta persidangan.

Sidang Sempat Diwarnai Suasana Cair

Meski agenda persidangan membahas nota pembelaan, suasana ruang sidang sempat mencair ketika salah seorang terdakwa mengadukan perselisihan yang terjadi di rumah tahanan.

Karena keterbatasan penguasaan bahasa Indonesia, penyampaian para terdakwa beberapa kali lompat-lompat dan harus dibantu penerjemah. Momen tersebut mengundang tawa para peserta sidang, termasuk majelis hakim.

Namun suasana santai itu tidak berlangsung lama. Persidangan kembali diarahkan pada substansi perkara yang telah bergulir sejak dakwaan dibacakan beberapa waktu lalu.

Perkara Berlanjut

Perkara ini berawal dari dugaan percobaan penyelundupan warga negara Sri Lanka menuju Reunion Island melalui jalur laut. Dalam proses persidangan sebelumnya, jaksa menghadirkan saksi-saksi, ahli keimigrasian, serta barang bukti untuk mendukung dakwaannya.

Sementara itu, tim penasihat hukum terus berpendapat bahwa peran Rasiah Sukanthan berbeda dengan terdakwa lain dan meminta majelis hakim memutus perkara berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan.(erni)