Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Iptu Poltak M. Tambunan, S.H., M.H., menyampaikan penangkapan kedua bandit jalanan berstatus residivis tersebut.

"Kami berhasil mengamankan dua orang curanmor dan juga residivis. Pelaku berinisial A dan H, mereka diamankan di tempat yang berbeda," ungkap Poltak Tambunan, Jumat (11/9/2026).

Dari hasil interogasi dan pengembangan di lapangan, komplotan ini tercatat telah beraksi setidaknya di 20 titik lokasi lintas sektor.

"Untuk lokasi kurang lebih 20, di Medan Kota aja 10 lokasi dan di wilayah Delitua dan Patumbak," ucapnya.

Poltak menerangkan bahwa mereka kerap memanfaatkan kelengahan korban dan kondisi cuaca untuk melancarkan aksinya.

"Modus para pelaku ini melihat situasi keadaan kosong dan ketika hujan dan sepi mereka beraksi," jelasnya.

Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur dengan menembak kaki pelaku lantaran mencoba melarikan diri saat hendak diamankan petugas.

"Tindak tegas kita lakukan karena pelaku berusaha kabur dan meresahkan masyarakat dan sudah bermain lebih dari 10 lokasi," tegasnya.

Kini kedua tersangka beserta barang bukti telah dibawa ke Mapolsek Medan Kota guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut. (DAM)

Aksi tersebut menjadi bentuk protes keras terhadap persoalan pemadaman listrik yang dinilai terus berulang dan berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, khususnya warga Desa Pematang Cengal Kecamatan Tanjung Pura dan Desa Muka Paya Kecamatan Hinai.

Dalam aksi tersebut, Koordinator PERMADA, Ariswan menyampaikan bahwa pemadaman listrik tidak lagi dapat dipandang semata sebagai gangguan teknis apabila terjadi berulang kali dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama.

Menurutnya, masyarakat sebagai pelanggan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan listrik yang berkualitas dan layak.

PERMADA menilai masyarakat selama ini lebih banyak berada pada posisi sebagai pihak yang menerima dampak pemadaman, sementara informasi mengenai penyebab gangguan, riwayat pemadaman, durasi gangguan hingga langkah penyelesaian belum sepenuhnya diketahui secara terbuka oleh masyarakat.

Ariswan dalam orasinya menyinggung sejumlah kejadian pemadaman yang menjadi perhatian masyarakat. Salah satunya terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 di Desa Pematang Cengal. Pada hari tersebut, listrik disebut mengalami pemadaman sebanyak tiga kali, yakni menjelang subuh, sore hari dan malam hari.

Persoalan tersebut kembali terjadi pada Senin 7 September 2026. Aliran listrik di Desa Pematang Cengal disebut padam sejak sekitar pukul 00.00 WIB dan hingga pukul 13.00 WIB belum kembali menyala.

Kondisi tersebut menurut PERMADA bukan hanya mengganggu penerangan rumah tangga, tetapi juga berpotensi menghambat kegiatan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, komunikasi, penyimpanan bahan makanan hingga penggunaan peralatan elektronik masyarakat.

Ariswan menegaskan, PERMADA tidak ingin persoalan tersebut terus berulang tanpa adanya penyelesaian yang konkret.

Dalam pernyataan sikapnya, PERMADA mendesak PLN ULP Tanjung Pura melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jaringan dan sistem pelayanan listrik di Desa Pematang Cengal dan Desa Muka Paya.

PERMADA juga mendesak PLN membuka informasi mengenai riwayat gangguan listrik, termasuk jumlah pemadaman, lama setiap gangguan, penyebab gangguan serta langkah penanganan yang telah dilakukan.

Selain itu, PLN diminta memastikan pelayanan tenaga listrik di wilayah tersebut memenuhi ketentuan Tingkat Mutu Pelayanan atau TMP sebagaimana ketentuan yang berlaku.

PERMADA juga meminta penjelasan mengenai hak konsumen apabila realisasi lama gangguan maupun jumlah gangguan telah melampaui besaran TMP yang ditetapkan, termasuk kemungkinan pemberian kompensasi apabila masyarakat memenuhi persyaratan sesuai mekanisme yang berlaku.

Tidak hanya kepada PLN, PERMADA juga mendesak DPRD Kabupaten Langkat menjalankan fungsi pengawasan dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat dan memanggil Manager PLN ULP Tanjung Pura serta Manager PLN UP3 Binjai untuk membahas persoalan pelayanan listrik tersebut.

Pemerintah Kabupaten Langkat dan instansi terkait juga diminta melakukan pengawasan terhadap kualitas pelayanan kelistrikan di wilayah yang mengalami gangguan berulang dan berkepanjangan.

Bahkan, PERMADA meminta agar aparat penegak hukum dan instansi berwenang melakukan pemeriksaan apabila dalam proses pengawasan ditemukan dugaan kelalaian ataupun pelanggaran terhadap ketentuan pelayanan publik dan regulasi ketenagalistrikan.

Dalam orasinya, Ariswan juga menyampaikan desakan keras kepada Manager PLN ULP Tanjung Pura beserta jajaran dan petugas agar bertanggung jawab terhadap kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.

Ia bahkan meminta Manager PLN ULP Tanjung Pura mengundurkan diri apabila tidak mampu melakukan pembenahan terhadap persoalan pemadaman listrik yang dinilai terus berulang.

Listrik adalah kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, menurut PERMADA, pemadaman yang terus berulang tidak boleh menjadi sesuatu yang dianggap biasa.

Massa aksi kemudian diterima oleh Edwin P.S., Manager PLN ULP Tanjung Pura. Massa PERMADA selanjutnya diajak masuk ke ruangan untuk melakukan dialog secara langsung.

Dalam dialog tersebut, Edwin menjelaskan sejumlah gangguan teknis yang menjadi penyebab terjadinya pemadaman listrik di wilayah pelayanan PLN ULP Tanjung Pura.

Edwin mengatakan bahwa aspirasi yang disampaikan PERMADA menjadi bahan evaluasi bagi pihaknya untuk melakukan perbaikan ke depan.

Ia menyampaikan bahwa PLN tidak dapat menjanjikan listrik tidak akan pernah padam lagi. Namun, pihaknya berkomitmen melakukan pembenahan terhadap sistem pelayanan.

Edwin menyebut, apabila sebelumnya dalam satu hari terjadi pemadaman hingga tiga sampai lima kali, pihaknya menargetkan gangguan tersebut dapat ditekan sehingga tidak lagi terjadi sesering sebelumnya.

Ia juga meminta bantuan masyarakat yang hadir dalam aksi tersebut untuk menyampaikan informasi yang diberikan PLN kepada masyarakat lainnya.

Menurut Edwin, jaringan listrik PLN ULP Tanjung Pura memang banyak mengalami gangguan teknis. Karena itu, pada akhir bulan akan dilakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan.

Dalam proses pemeliharaan tersebut, Edwin menyampaikan kemungkinan akan terjadi pemadaman sekitar satu kali dalam seminggu dengan masa pekerjaan paling lama tiga bulan.

Pernyataan tersebut kemudian mendapat tanggapan keras dari Ariswan.

Ariswan meminta agar masyarakat tidak terus dijadikan pihak yang harus menanggung konsekuensi dari alasan gangguan teknis.

Ia menilai harus ada keseimbangan antara kewajiban dan hak pelanggan. Ketika masyarakat terlambat atau tidak membayar rekening listrik selama beberapa bulan, PLN memiliki mekanisme penertiban hingga pemutusan melalui petugas P2TL.

Namun, ketika masyarakat mengalami kerugian akibat pelayanan listrik yang berulang kali terganggu, Ariswan mempertanyakan langkah konkret yang diberikan PLN kepada masyarakat.

"Jangan hanya masyarakat yang dituntut memenuhi kewajibannya sebagai pelanggan. PLN juga harus menunjukkan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," tegas Ariswan.

Usai dialog, massa PERMADA menyerahkan tuntutan secara simbolis kepada Manager PLN ULP Tanjung Pura Edwin P.S. Penyerahan tersebut menjadi penanda bahwa seluruh tuntutan PERMADA secara resmi telah disampaikan kepada pihak PLN.

Usai menyerahkan tuntutan masa PERMADA membubarkan diri, Namun persoalan tersebut belum dianggap selesai oleh PERMADA.

Usai keluar dari Kantor PLN ULP Tanjung Pura, Ariswan didampingi Sekretaris PERMADA Andrean serta massa aksi menyampaikan kepada sejumlah awak media bahwa pihaknya akan terus mengawal pelayanan kelistrikan di wilayah tersebut.

Ariswan menegaskan, apabila setelah aksi ini pemadaman listrik masih terus terjadi secara berulang tanpa penyelesaian yang jelas dan kemudian menimbulkan kerugian bagi masyarakat, PERMADA siap kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar.

Ia juga mendesak General Manager PLN UID Sumatera Utara segera melakukan evaluasi terhadap Manager PLN ULP Tanjung Pura beserta jajaran dan petugasnya.

Selain persoalan pemadaman, PERMADA juga menyoroti komunikasi antara petugas PLN dengan masyarakat. Ariswan menyebut pihaknya menerima informasi dari masyarakat yang sebelumnya berkomunikasi dengan petugas PLN melalui WhatsApp, namun kemudian nomor WhatsApp masyarakat tersebut diduga diblokir oleh petugas yang bersangkutan.

Menurut Ariswan, apabila masyarakat menghubungi petugas untuk menyampaikan keluhan pelayanan, seharusnya komunikasi tersebut menjadi bagian dari upaya penyelesaian masalah, bukan justru menciptakan jarak antara pelanggan dan penyedia layanan.

PERMADA menegaskan aksi tersebut bukan untuk mencari konflik dengan PLN, melainkan untuk menyampaikan kegelisahan masyarakat yang selama ini merasakan langsung dampak pemadaman listrik.

Bagi PERMADA, persoalan listrik bukan sekadar persoalan teknis jaringan. Ketika listrik padam berulang kali, kegiatan masyarakat ikut terganggu dan potensi kerugian muncul, maka persoalan tersebut telah menyentuh kepentingan publik.

Kini masyarakat menunggu apakah komitmen perbaikan yang disampaikan PLN ULP Tanjung Pura benar-benar diwujudkan di lapangan atau kembali berhenti sebagai penjelasan dalam ruang dialog.

Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan janji bahwa listrik tidak akan pernah padam. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang semakin baik, gangguan yang semakin berkurang, informasi yang terbuka dan penyelesaian yang dapat dibuktikan.

Aksi PERMADA hari ini menjadi pesan keras bahwa kesabaran masyarakat memiliki batas. Ketika kebutuhan dasar terganggu berulang kali, maka suara masyarakat tidak cukup hanya didengar, tetapi harus dijawab melalui tindakan nyata.

Listrik bukan sekadar aliran energi. Di balik setiap rumah yang menyala terdapat aktivitas ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan kehidupan masyarakat. Karena itu, ketika listrik padam, yang ikut terhenti bukan hanya lampu, tetapi sebagian aktivitas kehidupan masyarakat.

Kini bola berada di tangan PLN. Masyarakat menunggu pembuktian, bukan sekadar penjelasan. Dan PERMADA menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut sampai masyarakat benar-benar merasakan adanya perubahan pelayanan di lapangan. (Red/RIS)

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan kuliah umum bertema "Research Acceleration: Merancang Penelitian yang Feasible dan Membangun Roadmap Penyelesaian Tesis/Disertasi" di Aula Mini Kampus IAKN Tarutung, Jumat (11/09/2026).

‎

‎Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan pentingnya reorientasi riset agar tidak hanya berhenti pada pemenuhan kelengkapan administrasi akademik. Mahasiswa didorong untuk menggali Isu-isu riil yang ditemui dalam lingkungan pekerjaan, dunia pendidikan, maupun sektor pelayanan publik.

‎

‎"Penelitian hendaknya tidak sekadar menjadi pemenuhan kebutuhan akademik belaka, tetapi harus mampu menghasilkan kajian mendalam serta solusi konkret yang relevan terhadap permasalahan di lapangan. Hasil kajian ilmiah ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi perumusan kebijakan dan pengembangan program Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara," ujar Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan.

‎

‎Lebih lanjut, Wabup memaparkan tahapan strategis dalam merancang riset yang efektif dan terarah. Para mahasiswa diminta untuk cermat dalam menentukan permasalahan utama, mengidentifikasi celah penelitian (research gap), merancang metode serta instrumen data yang akurat, hingga menyusun peta jalan (research roadmap) sampai tesis atau disertasi terselesaikan.

‎

‎Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap melalui pendekatan riset yang terstruktur dan aplikatif ini, para mahasiswa Pascasarjana IAKN Tarutung mampu melahirkan karya ilmiah yang tidak hanya bernilai akademis tinggi, melainkan juga berdaya guna bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Utara. (PS)

Pada Jumat (11/9/2026), serangkaian kegiatan strategis direalisasikan secara serentak, mulai dari peninjauan infrastruktur jalan tani, legalisasi puluhan kelompok tani, penyaluran ratusan ribu bibit unggul, hingga riset komoditas lokal bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

‎

‎Langkah konkret diawali dengan peninjauan langsung pembangunan akses jalan ke Parlobuan, Desa Tapian Nauli II, Kecamatan Sipahutar, oleh Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S. Si., M. Si didampingi Kepala Dinas Pertanian Victor Siagian.

Pembangunan jalan ini diproyeksikan menjadi urat nadi perekonomian warga dalam memperlancar mobilitas dan pengangkutan hasil panen.

‎

‎Tak hanya fokus pada infrastruktur fisik, Pemkab Taput juga memberikan perhatian serius pada legalitas kelembagaan petani. Bertempat di BPP Siborongborong, sebanyak 25 Kelompok Tani (Poktan) dari Kecamatan Pagaran, Siborongborong, dan Muara resmi melakukan penandatanganan akta notaris.

Kepastian hukum ini penting agar para petani memiliki akses yang lebih luas terhadap program kemitraan dan bantuan pemerintah.

‎

‎Dukungan nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat turut dibuktikan melalui penyaluran 150 ribu batang bibit kopi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) kepada 24 Poktan di Kecamatan Sipahutar dan Pangaribuan. Penyaluran ini dipastikan berlanjut untuk memperluas jangkauan penerima manfaat.

‎

‎Di sisi teknologi dan inovasi pertanian, Pemkab Taput menggandeng Tim BRIN untuk mengidentifikasi dan mengkaji potensi tanaman hortikultura di Kecamatan Muara.

Riset ini menyasar pengembangan komoditas sereh wangi di Desa Hutaginjang, penetapan pohon induk alpukat unggulan di Desa Simatupang, serta proses sertifikasi pohon induk durian khas Tapanuli Utara di Desa Batu Binumbun bersama BPSB Hortikultura Provinsi Sumatera Utara.

‎

‎Guna memperkuat ketahanan pangan daerah, Pemkab Taput juga menyiapkan lahan seluas 8 hektare di Kawasan Pertanian Terpadu untuk gerakan tanam jagung. Persiapan ini mengedepankan prinsip kolaborasi dengan melibatkan partisipasi aktif para petani milenial, produsen benih nasional, serta jajaran pemerintah kecamatan.

‎

‎Melalui integrasi antara infrastruktur yang memadai, legalitas kelompok, bantuan sarana produksi, dan pendekatan berbasis riset, Pemkab Tapanuli Utara optimis mampu meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan para petani secara berkelanjutan. (PS)

Jainul bersama istrinya dan lima orang anak harus menjalani kehidupan dalam keterbatasan ekonomi. Mereka tinggal di sebuah rumah yang masih disewa.

Dari lima anak tersebut, tiga di antaranya seharusnya sudah mengenyam pendidikan. Namun, keterbatasan ekonomi membuat ketiganya hingga kini belum dapat bersekolah.

Kondisi keluarga tersebut semakin memprihatinkan setelah Jainul mengalami gangguan penglihatan. Selama sekitar tiga bulan terakhir, matanya mengalami rabun hingga membuatnya kesulitan beraktivitas dan tidak mampu bekerja seperti biasanya.

Padahal, Jainul menjadi salah satu tumpuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Mendengar kondisi tersebut, Tommy Raymen mendatangi langsung kediaman keluarga Jainul pada Rabu (9/9/2026) malam.

Tommy datang membawa makanan untuk makan malam keluarga serta bakso bakar. Namun, kedatangannya tidak hanya untuk memberikan bantuan makanan.

Setelah melihat langsung kondisi keluarga tersebut, Tommy menyatakan akan membantu pengobatan Jainul agar segera mendapatkan penanganan medis.

"Iya, sementara kita siapkan data administrasi kependudukannya, kemudian BPJS agar bisa segera dilakukan tindakan medis," ujar Tommy.

Menurut Tommy, persoalan kesehatan Jainul menjadi salah satu hal yang harus segera ditangani. Sebab, kondisi penglihatan tersebut membuat Jainul tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Selain pengobatan, Tommy juga memberikan perhatian serius terhadap pendidikan anak-anak Jainul.

Ia berkomitmen membantu kelima anak tersebut agar dapat memperoleh pendidikan melalui kolaborasi dengan Ustaz Marasakti yang memiliki Sekolah Robbani.

"Anak-anak ini harus tetap punya kesempatan untuk sekolah. Jangan sampai keterbatasan ekonomi orang tua membuat mereka kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan," kata Tommy.

Tommy juga akan membantu mengurus administrasi kependudukan keluarga tersebut yang selama ini belum lengkap. Kelengkapan dokumen tersebut diharapkan dapat memudahkan keluarga Jainul mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan maupun bantuan lainnya.

Tidak berhenti di situ, Tommy menyatakan akan membantu memperpanjang rumah sewa yang ditempati keluarga Jainul selama empat bulan.

Bantuan untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk token listrik, juga akan diberikan guna meringankan beban keluarga tersebut.

"Kita akan coba bantu apa yang memang menjadi kebutuhan mendesak mereka. Yang paling penting sekarang bagaimana Jainul bisa segera mendapatkan pengobatan, anak-anaknya bisa sekolah, dan kebutuhan dasar keluarganya juga terbantu," ujar Tommy.

Tommy berharap, setelah mendapatkan penanganan medis, kondisi penglihatan Jainul dapat membaik sehingga ia kembali mampu bekerja dan menjadi tumpuan bagi istri serta kelima anaknya. (FajarHarapan)

Peresmian tersebut menjadi bagian dari upaya Polrestabes Medan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan fasilitas yang lebih nyaman, tertata dan representatif.

Kegiatan diawali dengan doa, dilanjutkan pemberian santunan kepada anak yatim. Selanjutnya, Kapolrestabes Medan didampingi Kabag Log AKBP Denny Boy Panggabean, Kasat Lantas AKBP Sri Lestari Widodo, S.E., M.H., dan Kasat Intelkam Kompol Lengkap Suherman Siregar, S.H., M.H., melakukan pemotongan tumpeng.

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti sebagai tanda diresmikannya Gedung Logistik dan Ruang SKCK Polrestabes Medan.

Dalam sambutannya, Jean Calvijn menjelaskan bahwa pembangunan dan penataan fasilitas tersebut merupakan salah satu bentuk pelayanan Polrestabes Medan kepada masyarakat.

Menurutnya, terdapat tiga fasilitas yang berada di kawasan tersebut, yakni Ruang SKCK, Gedung Logistik dan Gedung Intelkam yang sebelumnya telah diresmikan.

"Gedung yang kita resmikan hari ini ada tiga. Pertama ruangSKCK, kita membuat di sini supaya nyaman dan tidak menumpuk di Polrestabes Medan," ujar Jean Calvijn.

Ia juga meminta Kasat Intelkam untuk mempersiapkan serta melaporkan kegiatan pelayanan SKCK di lokasi tersebut.

Sementara itu, Gedung Logistik dibangun dan ditata untuk mendukung pengelolaan logistik agar lebih rapi dan tertata. Adapun Gedung Intelkam sebelumnya telah lebih dahulu diresmikan.

Jean Calvijn turut menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang ikut membantu proses pembangunan hingga peresmian fasilitas tersebut.

"Ini semua dilakukan untuk melayani masyarakat," tegasnya.

Usai memberikan sambutan, Kapolrestabes Medan didampingi Kabag Log, Kasat Lantas dan Kasat Intelkam meninjau langsung Gedung Logistik dan Ruang SKCK.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kasat Narkoba Kompol Rafli Yusuf Nugraha, S.H., S.I.K., M.I.P., Wakasat Reskrim AKP Budiman Simanjuntak, S.H., M.H., serta Wakasat Intelkam AKP T.P. Sirait, S.H.(DAM)

Febiola Purba merupakan siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Berastagi. Murid yang aktif berorganisasi hingga menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS itu juga tergolong langganan juara kelas. Begitu juga dengan Agnesia Paruliana Br Sijabat, siswi SMA Negeri 1 Berastagi yang termasuk siswa berprestasi.

Agnesia Paruliana Br Sijabat, yang menjadi korban dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG), sebelumnya menjalani perawatan di RS Efarina Berastagi setelah mengalami gangguan kesehatan yang diduga terjadi usai menyantap Makanan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah pada 13 Agustus 2026.

Fitriani Br Sijabat, orang tua korban, saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Kabupaten Karo mengatakan bahwa anaknya mengalami gangguan pada ginjal.

"Anak saya lah yang terkena ginjalnya," ucapnya kemarin.

Direktur RS Efarina Berastagi, drg. Irna Safrina Meliala, M.Kes., menuturkan bahwa rujukan ke Jakarta dilakukan atas perhatian Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka.

"Atas atensi Pak Wapres, dikarenakan kita tidak ada alat dan dokter ginjal khusus anak, Pak Wapres meminta agar dirawat ke Jakarta, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM)," tuturnya.

Lanjutnya, Agnesia terlebih dahulu dibawa ke Rumah Sakit Haji Medan untuk beristirahat selama satu malam. Selanjutnya, Agnesia akan berangkat ke Jakarta dengan didampingi tim Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan pihak rumah sakit di Medan.

"Agnesia ke Rumah Sakit Haji Medan dulu untuk beristirahat satu malam dan besok akan berangkat ke Jakarta didampingi oleh tim dinas kesehatan provinsi dan rumah sakit Medan," ucapnya.

Menurut drg. Irna Safrina Meliala, M.Kes., kondisi Agnesia saat ini sudah mulai membaik. Namun, beberapa hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan adanya sedikit nilai di luar batas normal sehingga diperlukan rujukan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

"Kondisi Agnesia sudah mulai membaik, hanya memang beberapa hasil lab-nya ada menunjukkan sedikit nilai luar normal. Itulah yang menyebabkan kita harus merujuk," jelasnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, ada 24 siswa yang sedang menjalani perawatan. Sebanyak 21 siswa mendapatkan perawatan di RS Efarina, sementara 3 siswa lainnya mendapatkan perawatan di RS Amanda Berastagi.(JPG)

Fasilitas yang semestinya menunjang kegiatan operasional perbankan itu diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.

Informasi yang dihimpun, sejumlah Kaunit berinisial KS, Ajo, dan BD diduga kerap membawa pulang kendaraan operasional kantor dan menggunakannya di luar kepentingan pekerjaan.

Kendaraan tersebut disebut-sebut tidak hanya digunakan untuk aktivitas kedinasan, tetapi juga untuk mengantar anak ke sekolah, berbelanja kebutuhan rumah tangga hingga bepergian ke luar kota bersama keluarga.

Jika informasi tersebut terbukti, persoalannya bukan sekadar penggunaan kendaraan perusahaan, melainkan menyangkut kepatuhan terhadap aturan pemanfaatan aset serta pengawasan internal perusahaan.

Sorotan semakin menguat lantaran kendaraan yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi tersebut disebut tetap mendapatkan dukungan biaya bahan bakar dari kantor.

Kondisi itu tentu menimbulkan pertanyaan: sejauh mana pengawasan manajemen terhadap penggunaan kendaraan operasional dan mekanisme pertanggungjawaban biaya bahan bakarnya.

Publik pun menanti langkah konkret manajemen BRI Branch Office Tanjungbalai, termasuk Auditor MRR, untuk melakukan pemeriksaan internal terhadap informasi tersebut.

Apabila ditemukan adanya penggunaan aset perusahaan di luar ketentuan, manajemen diharapkan tidak sekadar memberikan teguran, tetapi mengambil tindakan sesuai aturan perusahaan.

Sebaliknya, apabila penggunaan kendaraan tersebut memang diperbolehkan berdasarkan ketentuan internal BRI, penjelasan resmi manajemen diperlukan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

Sebab, transparansi dan pengawasan terhadap fasilitas operasional perusahaan menjadi penting untuk mencegah munculnya kesan adanya pembiaran terhadap penggunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Sementara itu, Supervisor Operasional BRI Cabang Tanjungbalai, Indah, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pada Kamis (10/9/2026), belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi juga belum mendapat respons.(Eko)

Hal itu disampaikan Darma Wijaya saat menghadiri Pelantikan Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Serdang Bedagai periode 2026-2029 yang dinakhodai Zuhari.

Dalam kegiatan tersebut, Pengurus Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Sumatera Utara turut hadir. Ketua Forwaka Sumut Irfandi diwakili Wakil Ketua Forwaka Amsal. Hadir pula Wakil Ketua Rizal Gultom, Sekretaris T Andry Pratama, serta Bendahara Forwaka Sumut Awaluddin Lubis.

Dalam sambutannya, Darma Wijaya mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Serdang Bedagai mencapai 5,96 persen. Ia menyebut capaian tersebut menempatkan Sergai di posisi pertama di Sumatera Utara.

"Pertumbuhan ekonomi Serdang Bedagai sekarang 5,96 persen, peringkat satu di Sumatera Utara. Triwulan pertama kita peringkat dua, tapi triwulan kedua ini sudah masuk peringkat pertama. Nasional saja 5,2 persen," ujar Darma Wijaya.

Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, termasuk media yang turut mempublikasikan potensi dan perkembangan ekonomi daerah.

Darma pun mengapresiasi peran Ketua SMSI Serdang Bedagai, Zuhari, dalam mendorong insan pers tidak hanya berkecimpung di dunia pemberitaan, tetapi juga ikut berkontribusi terhadap penguatan ekonomi masyarakat.

Media Diminta Tak Sekadar Kejar Kecepatan

Meski mengapresiasi capaian ekonomi daerah, Darma mengingatkan pengurus SMSI dan insan pers agar tidak cepat berpuas diri.

Di tengah arus informasi digital yang bergerak sangat cepat, kata dia, tantangan media bukan lagi sekadar menjadi yang pertama memberitakan sebuah peristiwa. Media harus mampu menjadi rujukan informasi yang kredibel bagi masyarakat.

Karena itu, Darma meminta SMSI bersama insan pers terus menjaga prinsip jurnalistik, termasuk menyampaikan informasi secara akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.

Ia juga mendorong media ikut mengawal jalannya pemerintahan melalui kritik yang konstruktif.

"Kalau SMSI mau membantu kepolisian dan mengawasi pemerintah, saya setuju, tapi yang berimbang. Kalau ada yang kurang baik, beritakan saja dengan santun. Tujuannya untuk membangun Serdang Bedagai," tegasnya.

Dorong Pariwisata Pantai Cermin-Kelang

Selain ekonomi, Darma menyoroti potensi besar sektor pariwisata di Kabupaten Serdang Bedagai.

Menurutnya, kawasan pesisir mulai dari Pantai Cermin hingga Pantai Kelang memiliki garis pantai sekitar 55 kilometer yang dapat terus dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi baru.

Pembangunan dan pemerataan infrastruktur jalan, kata Darma, telah memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat pesisir serta pelaku usaha pariwisata.

Ia berharap SMSI Sumut dan jajaran pengurus daerah ikut mempromosikan potensi tersebut sekaligus mengawal program pembangunan pemerintah.

Darma menekankan pemberitaan positif dapat menjadi motivasi, sementara kritik tetap diperlukan selama disampaikan secara objektif dan bertujuan membangun daerah.

SMSI Sergai Siap Dorong Kemandirian Ekonomi

Sementara itu, Ketua SMSI Serdang Bedagai Zuhari menyatakan jajaran pengurus siap mendukung program pembangunan di bawah kepemimpinan Bupati Darma Wijaya.

Zuhari mengatakan SMSI tidak ingin hanya berorientasi pada aktivitas jurnalistik. Pengurus juga didorong untuk mulai membangun kemandirian ekonomi melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Berkat dorongan dan motivasi dari Bapak Bupati dan Ketua DPRD, pengurus SMSI mulai melangkah mengalihkan orientasi profesi ke dunia UMKM. Kita harus membangun daerah ini dengan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat," ujar Zuhari.

Ia menilai pengurus SMSI harus mampu menjadi pelopor pengusaha yang mandiri dan tidak terus bergantung pada pihak lain.

Zuhari juga mengajak seluruh anggota menghilangkan budaya saling curiga, saling sikut, maupun iri hati yang dinilai dapat menghambat kemajuan organisasi.

"Kekompakan, kebersamaan, dan bergandengan tangan adalah kunci utama agar SMSI semakin maju ke depan," katanya.

Ketua SMSI Sumut Lantik Pengurus Sergai

Dalam kegiatan tersebut, Ketua SMSI Sumatera Utara Erris Napitupulu melantik Ketua SMSI Serdang Bedagai Zuhari beserta jajaran pengurus periode 2026-2029.

Turut hadir Ketua Umum SMSI Firdaus, unsur organisasi pers, jajaran OPD Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, serta undangan lainnya.

Pelantikan tersebut menjadi momentum bagi SMSI Serdang Bedagai untuk memperkuat profesionalisme media sekaligus mendorong kontribusi insan pers dalam pembangunan dan kemandirian ekonomi daerah.(rel)

Pasalnya, kasus tersebut telah berlangsung selama satu bulan dan sejumlah siswa hingga kini masih menjalani perawatan medis.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Posmetro Medan, sebanyak 24 siswa masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sebanyak 21 siswa dirawat di Rumah Sakit Efarina Berastagi, sedangkan tiga siswa lainnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Amanda.

Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, datang menjenguk para siswa yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Efarina Berastagi, Jumat (11/9/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran didampingi Gubernur Sumatera Utara, Boby Nasution, serta Bupati Karo, Antonius Ginting.

Di hadapan keluarga pasien, Wapres Gibran menyampaikan permohonan maaf sekaligus memastikan pemerintah akan menanggung biaya pengobatan para siswa yang menjadi korban.

"Saya minta maaf, pengobatan akan ditanggung pemerintah," ucap Wapres Gibran kepada keluarga pasien.

Sementara itu, Edi Manik, salah seorang orang tua siswa yang menjadi korban, mengatakan bahwa Wapres Gibran telah berjanji pemerintah akan bertanggung jawab terhadap biaya pengobatan.

"Kondisi anak saya sudah mulai membaik. Kami keluarga korban merasa bangga dan haru atas kehadiran Wakil Presiden," ujar Edi. (JPG)

Hal itu disampaikan Bobby saat meninjau langsung lokasi jalan longsor di Dusun Pamah Semelir, Desa Telagah, Kabupaten Langkat, Jumat (11/9/2026). Kehadiran Gubernur Sumut disambut Plt Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti bersama masyarakat sekitar.

Dalam peninjauan tersebut, Bobby melihat kondisi jalan yang saat ini hanya bisa dilalui satu kendaraan. Longsor menyebabkan sebagian badan jalan ambles dan rawan kecelakaan. Selain itu, pipa yang mendistribusikan air bersih ke rumah warga juga terputus.

Bobby kemudian memberikan solusi sementara agar masyarakat sekitar tetap mendapatkan kebutuhan air bersih. "Nanti kita kirim air ya untuk masyarakat," ucapnya usai mendengar keluhan warga.

Bobby mengatakan perbaikan jalan tersebut mulai dikerjakan pada Oktober 2026. Menurutnya, karena kondisinya mendesak, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut segera merealisasikannya.

Namun, sambil menunggu perbaikan permanen dimulai, Pemprov Sumut bersama Pemkab Langkat akan membangun akses sementara agar masyarakat tetap dapat menggunakan jalan tersebut.

Plt Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu memperbaiki pipa saluran air bersih yang terputus. "Kami akan memperbaiki dulu pak pipanya yang terputus, biar masyarakat dapat air bersih," ucapnya.

Tiorita juga menyampaikan terima kasih atas respons cepat Gubernur Sumut dalam mengantisipasi dampak longsor yang terjadi di Langkat.

Sementara itu, warga Desa Telaga, Kecamatan Sungai Bingei, Kabupaten Langkat, Ade Sembiring mengatakan, akibat jalan longsor, masyarakat sudah tiga pekan tidak mendapatkan air bersih. Terputusnya akses jalan juga menghambat distribusi barang serta aktivitas masyarakat dari Karo ke Langkat dan sebaliknya.

"Harapan kami kepada Bapak Gubernur agar jalan kami ini segera diperbaiki agar seluruh aktivitas masyarakat lancar. Begitu juga dengan ketersediaan air bersih yang terputus," pungkasnya.(DISU)

Diskominfo Sumut

Kunjungan Wapres Gibran Rakabuming Raka disambut Gubernur Bobby Nasution, Bupati Karo Antonius Ginting, dan Direktur RS Efarina Etaham di Rumah Sakit Efarina Etaham, Kabupaten Karo, Jumat (11/9/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan para siswa yang diduga mengalami keracunan MBG pada 13 Agustus 2026. Wapres dan Gubernur Bobby mengunjungi satu per satu siswa yang menjalani perawatan di Ruang Karawang RS Efarina Etaham.

Selain itu, Wapres dan Gubernur Bobby juga menemui keluarga siswa yang diduga mengalami keracunan MBG. Keduanya mendengarkan berbagai keluhan para orangtua, termasuk permintaan agar pemeriksaan dan perawatan kesehatan lanjutan dapat ditanggung pemerintah.

"Kedatangan saya kemari untuk memastikan anak bapak ibu bisa sembuh dan bersekolah kembali. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan obat-obatan terbaik. Tadi saya datangi satu-satu, apa saja yang diperlukan. Apakah butuh rujukan ke Jakarta atau Medan, semua pasti kami penuhi," ucap Gibran.

Gibran juga menanyakan keluhan yang dirasakan para pasien. Pemerintah, katanya, menjamin seluruh biaya pengobatan bakal ditanggung pemerintah hingga para siswa benar-benar sembuh.

"Tolong ini nanti Pak Gubernur, biayanya kita tanggung semua," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bobby Nasution langsung merespons dengan menanyakan kondisi anak kepada para orangtua siswa yang diduga mengalami keracunan MBG. Ia juga menugaskan Kepala Dinas Kesehatan dan pimpinan perangkat daerah terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai keluhan tersebut.

Pemprov Sumut juga memberikan perhatian khusus terhadap kondisi psikologis siswa yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG. Langkah tersebut diperlukan karena pengalaman sakit yang dialami anak dapat memberikan dampak psikologis.

"Proses pemulihan para siswa tidak berhenti setelah mereka mendapatkan perawatan medis. Pemerintah tetap melakukan pendampingan untuk memastikan kondisi kesehatan dan psikologis mereka terus membaik," ucapnya.

Salah seorang siswa yang mengalami dugaan keracunan MBG, SV, mengeluhkan sering mengalami sakit kepala, sesak, dan sakit perut. Pada Jumat (11/9/2026), ia menjalani pengobatan jalan di RS Efarina dengan biaya mandiri.

"Harapannya jaminan kesehatannya dipertanggubgjawabkan. Memang kami milih jalur untuk berobat mandiri," pungkasnya.

Wapres Gibran bersama Gubernur Bobby Nasution juga menjenguk Agnesia Paruliana br Silitonga, salah satu siswi yang menjadi korban dugaan keracunan Program MBG. Keduanya langsung melihat kondisi Agnesia yang menjalani perawatan di Rumah Sakit (RS) Amanda, Jalan Lintas Desa Korpri, Berastagi, Kabupaten Karo

Gibran kembali memastikan proses perawatan medis serta ketersediaan obat-obatan bagi korban berjalan optimal. Ia juga menegaskan pemerintah akan menanggung seluruh biaya pengobatan para korban sehingga keluarga pasien tidak perlu mengkhawatirkan persoalan pembiayaan.

"Kita tadi sudah memastikan ini dengan Pak Gubernur untuk semua biaya akan ditangani oleh pemerintah. Kita juga memberikan opsi kepada keluarga apakah anak tersebut mau dirujuk, apakah dirawat di RS di Medan atau bisa juga di RS di Jakarta," ujar Gibran di lokasi.

Usai meninjau kondisi pasien serta berdialog dengan keluarga dan tim medis, Wapres Gibran bersama Gubernur Bobby Nasution melanjutkan agenda dengan melaksanakan Salat Jumat bersama.

Setelah seluruh rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Karo selesai, Wapres Gibran dijadwalkan bertolak kembali ke Jakarta.(DISU)

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi di DPRD Sumut menyatakan menerima Raperda tentang Perubahan APBD Sumut TA 2026 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Perda. Meski demikian, pihak legislatif turut menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi penting, di antaranya agar APBD mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi tata kelola pajak dan retribusi, serta peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Selain itu, DPRD Sumut menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, ketahanan pangan, pelayanan dasar, perlindungan sosial, dan pemerataan pembangunan.

Gubernur Bobby Nasution menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Sumut, beserta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam rangkaian pembahasan perubahan anggaran tersebut. Ia menegaskan, kemitraan produktif dan konstruktif antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas perencanaan daerah.

"Setelah persetujuan bersama ini, tantangan kita berikutnya adalah memastikan bahwa apa yang telah kita sepakati benar-benar dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, tertib, dan berkualitas. Waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026 yang tersisa harus dimanfaatkan seoptimal mungkin," ujar Bobby Nasution di hadapan para pimpinan dan anggota dewan serta tamu undangan.

Bobby juga menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumut untuk segera mempersiapkan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dan kegiatan begitu seluruh tahapan penetapan selesai.

Berbagai catatan dan rekomendasi dari fraksi-fraksi maupun Badan Anggaran (Banggar) DPRD dipastikan akan menjadi instrumen penting dalam pengendalian pelaksanaan sekaligus bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas perencanaan ke depan.

Lebih lanjut, Bobby menegaskan tiga prinsip utama yang harus dipegang teguh seluruh jajaran pemerintahan dalam mengeksekusi anggaran perubahan. Pertama, tidak boleh ada program yang terlambat akibat lemahnya koordinasi. Kedua, tidak boleh ada anggaran yang sia-sia tanpa manfaat. Ketiga, tidak boleh ada pelayanan masyarakat yang terganggu akibat rendahnya komitmen penuntasan program.

"Mari kita jadikan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai instrumen untuk mempercepat pencapaian target pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perekonomian daerah, serta menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara," pungkasnya.

Selanjutnya, Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumut TA 2026 akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melalui tahapan evaluasi sebelum resmi ditetapkan dan diberlakukan menjadi Peraturan Daerah (Perda).(DISU)

Foto : Dinas Kominfo Sumut /

Menurutnya, Bobby menunjukkan komitmen kuat dan mampu memaparkan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki Sumut kepada negara-negara anggota IMT-GT. "Ini kali pertama saya bertemu dengan beliau. Saya melihat potensi yang besar dan komitmen yang kuat. Paparan yang disampaikan juga menunjukkan banyak peluang ekonomi yang dimiliki Sumatera Utara," kata Akmal.

Akmal menilai kerja sama antara Indonesia, Malaysia dan Thailand masih memiliki ruang yang sangat besar untuk dikembangkan, terutama dalam memperluas pasar, meningkatkan konektivitas serta memperkuat perdagangan antarwilayah.

Menurutnya, posisi strategis Pulau Sumatera yang berdekatan dengan Malaysia dan Thailand menjadi keuntungan tersendiri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.

Ia mencontohkan Malaysia telah membangun konektivitas logistik melalui Pelabuhan Pulau Pinang yang terhubung dengan jaringan kereta api menuju Perlis dan Thailand. Skema serupa dinilai dapat membuka peluang perdagangan yang lebih luas bagi kawasan IMT-GT.

"Kita melihat ada peluang ekonomi yang sangat baik untuk terus dikembangkan antara Malaysia, Thailand dan Indonesia," ujarnya.

Akmal juga mengungkapkan hubungan Indonesia dan Malaysia, khususnya dengan Sumatera Utara, semakin erat. Saat ini terdapat sekitar 60 penerbangan setiap pekan yang menghubungkan Malaysia dengan Medan.

Menurutnya, tingginya konektivitas penerbangan tersebut menjadi indikator kuatnya hubungan ekonomi, bisnis dan mobilitas masyarakat antara kedua negara.

"Saya sangat berterima kasih atas sambutan yang diberikan. Hubungan kedua negara ini sangat baik dan akan terus berkembang," katanya.

Selain sektor perdagangan, Akmal melihat peluang kerja sama besar di bidang pariwisata dan kesehatan. Malaysia saat ini tengah mengembangkan sektor wisata kesehatan (medical tourism) yang dinilai dapat dikolaborasikan dengan daerah-daerah di Sumatera.

Di sektor perdagangan, ia juga menyoroti potensi penguatan pasar komoditas unggulan seperti kelapa sawit, beras dan berbagai produk pertanian lainnya.

Akmal berharap kepemimpinan daerah di kawasan IMT-GT, termasuk Sumut, dapat terus memperkuat kolaborasi lintas negara agar manfaat ekonomi kerja sama regional tersebut semakin dirasakan masyarakat.(DISU)

Paparan tersebut disampaikan Gubernur Bobby Nasution yang bertindak sebagai Chair of the Chief Ministers' and Governors' Forum (CMGF) pada sesi pelaporan hari terakhir pertemuan di Hotel JW Marriott Medan, Kamis (10/9/2026).

"Di Sumatera Utara, kami dengan senang hati melaporkan proyek unggulan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei seluas 1.934 hektare. Toba Caldera Resort senilai US$1,73 miliar di Danau Toba. Kawasan Industri Strategis Sumatera Utara (KISS) seluas 2.445 hektare dan pusat ekonomi kreatif, MICE, serta smart city terpadu di Deliserdang," kata Gubernur Bobby Nasution.

Selain Sumut, sejumlah proyek strategis dari provinsi lain di Sumatera turut dipaparkan. Aceh memiliki proyek rumah sakit wisata medis senilai US$20,89 juta di Sabang, sementara Sumatera Barat mendorong hilirisasi produk-produk halal bernilai tambah dengan nilai ekspor US$2,78 miliar.

Di Riau, terdapat proyek Jalur RORO Dumai–Melaka dan pusat kawasan Tanjung Buton, sedangkan Kepulauan Riau memiliki Kawasan Perdagangan Bebas Batam–Bintan–Karimun. Jambi juga memiliki Kawasan Ekonomi Khusus Ujung Jabung senilai Rp87,87 triliun, sementara Lampung menargetkan investasi pariwisata sebesar Rp19 triliun.

Dalam laporannya, Bobby juga menyampaikan pelaksanaan Kerangka Kerja Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan IMT-GT yang terus mengalami kemajuan di berbagai kota. Sekretariat ASEAN mencatat 47 kegiatan tingkat regional dan 162 kegiatan kerja di bawah Rencana Strategis Konektivitas ASEAN, sementara Jaringan Smart City ASEAN telah berkembang menjadi 38 kota anggota.

Gubernur Bobby juga menyampaikan rekomendasi forum CMGF yang terangkum dalam lima prioritas. Pertama, mobilisasi sumber daya di sepanjang koridor ekonomi IMT-GT dengan negara bagian/provinsi sebagai penggerak utama untuk mempercepat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Kedua, integrasi konsep hijau ke dalam kerangka kerja CMGF untuk menyelaraskan kebijakan Green City dengan Sustainable Urban Development Framework (SUDF). Ketiga, mempertahankan IMT-GT Green City Award sebagai program tahunan untuk mengapresiasi kota-kota yang mendorong pembangunan hijau, inklusif, dan tangguh.

"Keempat, penguatan pelaksanaan SUDF melalui koordinasi nasional-daerah dan platform Konferensi Tingkat Menteri Green City. Kelima pemanfaatan kolaborasi Asian Development Bank (ADB) dan ASEAN untuk memobilisasi dukungan teknis dan finansial bagi proyek koridor dan inisiatif Green City," kata Bobby.

Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto mengatakan forum tersebut diharapkan dapat mempercepat proyek-proyek strategis di kawasan. Ia mencontohkan tiga negara anggota memiliki proyek kawasan ekonomi khusus yang dapat didorong percepatannya melalui forum kerja sama tersebut.

"Ini didorong untuk percepatan daripada proyek-proyek strategis di kawasan. Salah satunya kita lihat dari berbagai negara mempersiapkan Special Economic Zone, baik itu Malaysia, Thailand, maupun Indonesia. Oleh karena itu, saya berharap bahwa Special Economic Zone yang ada di Sumatera Utara juga bisa meningkat karena ini menjadi integrasi daripada kerja sama di kawasan ini," kata Airlangga.

Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah menyebut melalui forum tersebut terlahir peluang tambahan yang dapat ditingkatkan lagi kerja samanya. Pertama, terkait energi baru terbarukan, khususnya bagaimana rencana ASEAN Power Grid dapat diperkuat. Kedua, konektivitas antarnegara, di mana proyek-proyek fisik yang telah berjalan dinilai turut mempererat hubungan antara Thailand, Malaysia, dan Indonesia.

"Malah saya sempat berjenaka dengan Bapak Menteri (Airlangga), kalau ke Medan dari Kuala Lumpur itu hanya 1 jam, tapi kalau ke Jakarta 2 jam, Itu menunjukkan betapa pentingnya close proximity of our geography ini digunakan dengan sebaik mungkin," kata Akmal.

Sementara itu, Vice Minister for Office of the Prime Minister Thailand Thanadit Raktabutr mengapresiasi pelayanan dan sambutan hangat tuan rumah Sumut. Ia pun menyatakan Pemerintah Thailand akan hadir dalam pertemuan serupa.

"Thailand merasa sangat terhormat berada di sini dan sangat senang dapat berpartisipasi dalam IMT-GT. Kami membawa 71 orang pejabat senior, termasuk saya sendiri dan seluruh delegasi dari pejabat pemerintah, untuk menghadiri acara yang sangat terhormat dan sukses ini. Atas nama Pemerintah Thailand, kami akan sangat terhormat untuk menghadiri pertemuan berikutnya dan menantikan partisipasi kami tahun depan di Malaysia. Selain itu, kami juga akan menjadi tuan rumah pertemuan berikutnya karena Thailand akan menjabat sebagai Ketua ASEAN pada 2028," katanya.(DISU)

Ia dituduh menggelapkan dana kuil lebih dari 92 juta baht (sekitar Rp42 miliar) serta terekam CCTV melakukan perbuatan asusila bersama seorang wanita di dalam kamar biaranya.

Tersangka, yang sebelumnya dikenal sebagai Phra Wachirayan Wi. atau Luang Pho Atichot (Atichot Dhammavaro/Thammavaro), ditangkap oleh petugas dari Crime Suppression Division (CSD) di bawah Central Investigation Bureau (CIB) di kediamannya di kompleks kuil sekitar pukul 06.00 waktu setempat.

Penangkapan dilakukan berdasarkan surat perintah pengadilan anti-korupsi yang diterbitkan 8 September 2026. Bersamanya, polisi juga menangkap wanita berusia 47 tahun bernama Punyavee (atau Punyawee) Rungrueang, yang dikenal dekat dengannya dan dijuluki "Ae" atau "Si Ka Ae".

Menurut penyidik, dana sumbangan kuil dialihkan untuk kepentingan pribadi. Selama lebih dari dua tahun, lebih dari 20 sertifikat atau kuitansi donasi diduga diterbitkan secara tidak sah atas nama kuil, menimbulkan kerugian melebihi 92 juta baht (beberapa laporan menyebutkan sekitar 100 juta baht).

Sebagian dana tersebut ditransfer ke rekening wanita tersebut untuk disembunyikan atau dikonversi. Dalam penggeledahan di sejumlah lokasi, polisi menyita sejumlah besar aset, termasuk uang tunai (laporan terbaru menyebut lebih dari 138 juta baht), emas dan perhiasan (lebih dari 1.000 baht-weight atau sekitar 1.066 baht-weight, bernilai puluhan juta baht), amulet emas, serta dokumen terkait tanah dan investasi.

Rekaman kamera pengawas di dalam kamar biara menjadi bukti kuat. Footage tersebut menunjukkan interaksi intim dan perbuatan seksual antara mantan kepala biara dan wanita tersebut dengan gaya misionaris (termasuk di atas meja bundar oranye yang kemudian disita sebagai barang bukti).

Rekaman itu sempat beredar luas di media sosial Thailand dan memicu reaksi keras masyarakat. Sejumlah umat menyatakan kekecewaan mendalam karena peristiwa tersebut terjadi di area kuil yang seharusnya dijaga kesuciannya. Sebagian mengaku kehilangan kepercayaan dan menunda kunjungan ke kuil.

Setelah ditangkap, biksu tersebut segera dicopot dari jubah kebiksuannya (disrobe) karena pelanggaran parajika dalam disiplin monastik Buddha terkait hubungan seksual. Proses pencopotan dilakukan di bawah pengawasan pejabat dari Kantor Buddhisme nasional dan senior sangha.

Ia kini dikenal kembali dengan nama awamnya, Atichot Thanprasert (atau variasi serupa). Baik mantan kepala biara maupun wanita tersebut diduga menghadapi sejumlah tuduhan, termasuk penggelapan oleh pejabat publik, pelanggaran atau kelalaian tugas, konspirasi pencucian uang, dan pencucian uang.

Kasus ini menambah deretan skandal yang membelit sangha Thailand dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kasus pemerasan besar pada 2025 yang melibatkan Wilawan Emsawat, yang terbukti menyimpan puluhan ribu foto dan video untuk memeras sejumlah biksu senior.

Insiden terbaru ini memperkuat tekanan kepada otoritas agama dan pemerintah Thailand agar memperketat pengawasan terhadap perilaku biksu, pengelolaan dana kuil, serta penerapan aturan selibat. Kepolisian sebelumnya telah membuka saluran pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran oleh biksu.

Penyelidikan masih berlangsung, termasuk penelusuran aset lebih lanjut dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Hingga kini, proses hukum terhadap mantan kepala biara maupun wanita yang terlibat terus berjalan; keduanya telah dibawa ke pengadilan untuk proses penahanan. Polisi menekankan komitmen untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi keagamaan.(BBS)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan membenarkan keduanya merupakan ASN, kepala sekolah berstatus PNS sedangkan guru berstatus PPPK penuh waktu.

Penanganan disebut sudah dilakukan sejak laporan masuk pada awal Agustus 2026.

Kepala sekolah kemudian dicopot dari jabatannya dan ditempatkan di lingkungan dinas, sementara guru yang bersangkutan dipindahkan ke tempat tugas lain.

Pemkab juga meminta masyarakat tidak terus menyebarkan rekaman tersebut, terutama karena dikhawatirkan dapat dilihat anak-anak.

Nasib keduanya belum berhenti pada pencopotan dan pemindahan. Pemkab Pekalongan membentuk tim untuk mengumpulkan data, memeriksa pihak terkait, dan menentukan apakah terdapat pelanggaran disiplin ASN yang bisa berujung pada sanksi lebih berat, termasuk pemberhentian.

Plt Bupati Pekalongan Sukirman menegaskan keputusan pemecatan tidak dapat hanya didasarkan pada video yang beredar, tetapi membutuhkan unsur pendukung dan hasil pemeriksaan tim. Karena itu, status "terancam dipecat" masih berupa kemungkinan sanksi, bukan keputusan final.***

Dilihat dari video yang dibagikan, plat mobil dibuat menjadi BK 54 NGE.

Mobil berplat tak biasa itu direkam saat mengaspal di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Medan Petisah.

Mobil berwarna biru muda itu menyusuri jalanan dari Carrefour menuju arah Manhattan.

Kasat Lantas Polrestabes Medan, AKBP SL Widodo ketika diminta tanggapannya mengatakan polisi hingga kini masih menelusuri siapa pemilik mobil.

Pasalnya kepolisian menduga plat tersebut palsu, tidak asli.

"Masih kita telusuri. Platnya tidak terdaftar," ucapnyaseperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @R Anggi TeamSniper yang terlihat POSMETRO MEDAN Jumat 11 September 2026.

Kata mantan Kabag Ops Polres Simalungun itu, mobil itu sering terlihat di kawasan Sei Sikambing Kota Medan.

"Biasanya muncul di sekitar Sei Kambing. Ini masih kita pantau terus," ujarnya.***

Kali ini, kegiatan sosial tersebut berlangsung istimewa lewat kolaborasi bersama jajaran Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Medan Baru yang dipimpin Edwin Renaldo.

Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (Kabid OKK) DPC GRIB Jaya Kota Medan, Dudi Efni Pasarib menegaskan, keberagaman keyakinan maupun latar belakang sosial bukan menjadi penghalang bagi kedua organisasi kemasyarakatan ini untuk saling bahu-membahu menebar manfaat kepada masyarakat.

"Jumat kali ini kami tetap konsisten menebar kebaikan. Siapa pun dan dari latar belakang agama apa pun, silakan datang ke kantor. Kami menyediakan sekitar 700 porsi makanan di kantor DPC untuk dinikmati masyarakat, mulai dari pejalan kaki hingga jemaah masjid," ujar Dudi di sela-sela pembagian makanan.

Sembari berseloroh, Dudi bahkan menyandingkan aksi pangan mandiri ini dengan salah satu program prioritas pemerintah pusat.

"Kalau pemerintah punya program MBG atau Makan Bergizi Gratis, kita juga punya versi sendiri, yaitu Makan Bersama GRIB," kelakarnya disambut tawa pengurus dan warga yang hadir.

Dudi menjelaskan, gerakan berbagi ini bukan aksi musiman, melainkan program yang telah bergulir secara konsisten selama lebih dari dua tahun. Keberlanjutan aksi ini lahir berkat soliditas kader serta arahan penuh jajaran pimpinan cabang.

"Kegiatan ini terlaksana berkat dukungan penuh Pembina DPC GRIB Jaya Medan Ferdy Sanjaya Sembiring, Ketua DPC Rudi Ginting, serta Bendahara Rio Siahaan. Kami senantiasa mendoakan beliau-beliau selalu diberi kesehatan dan kelapangan rezeki agar program sosial ini terus berkesinambungan," ungkapnya.

Di lokasi terpisah, aksi berbagi juga digelar serentak oleh Pimpinan Anak Cabang (PAC) GRIB Jaya Medan Baru dengan Pemuda Pancasila di kawasan Sarpajus Aksi bersama ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat sekitar dan pengguna jalan yang melintas.Jajaran pengurus DPC GRIB Jaya Kota Medan berharap sinergi lintas ormas ini terus terpelihara demi menjaga kerukunan dan kondusivitas di Kota Medan. (Dam)

Dalam pengungkapan itu, polisi mengamankan tiga orang tersangka berinisial BP(24), ANS (31), dan JR (31) pada Rabu (9/9/2026) sekitar pukul 18.00 WIB di sejumlah lokasi di Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo.

Tersangka BP --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Karo yang terlihat POSMETRO MEDAN Jumat 11 September 2026-- diamankan di pinggir Jalan Tambak Lau Mulgap 1. Selanjutnya, petugas mengembangkan penyelidikan dan mengamankan ANS di sebuah rumah di Jalan Udara, Gang Pertanian. Sementara JR diamankan di sebuah kedai kopi di kawasan Tambak Lau Mulgap 1.

Dari tangan para tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa satu unit iPhone XR warna hitam milik korban dan satu unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam yang diduga digunakan para pelaku saat beraksi.

Kasus ini bermula pada Selasa (8/9/2026) sekitar pukul 04.00 WIB. Korban, AW (30), bersama rekannya sedang dalam perjalanan dari Medan menuju Aceh menggunakan mobil Mitsubishi Canter Box untuk mengantar telur.

Setibanya di kawasan Tahura, kendaraan tersebut ditepikan untuk beristirahat. Saat korban berada di dalam mobil, terjadi pencurian terhadap sebuah tas selempang warna hitam dan telepon seluler yang berada di bagian dashboard kendaraan.

Tas tersebut berisi uang tunai sekitar Rp2,7 juta, STNK sepeda motor, SIM B1 dan KTP milik rekan korban. Sementara telepon seluler yang dicuri merupakan iPhone XR milik korban.

Akibat kejadian itu, korban menderita kerugian yang ditaksir mencapai Rp10 juta.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, S.H, S.I.K, M. Si, melalui Kasatreskrim AKP Hizkia Siagian, S.T.K., S.I.K., M.Si., mengatakan pengungkapan kasus dilakukan setelah personel memperoleh informasi mengenai keberadaan salah satu pelaku.

"Setelah mendapatkan informasi, personel melakukan pengembangan hingga berhasil mengamankan tiga orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut beserta barang bukti," ujar Hizkia.***