Estafet kepemimpinan di jajaran Polrestabes Medan merupakan tindak lanjut dari Surat Telegram (TR) Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Febrianto, dengan nomor: ST/ 231/ IV/ KEP/ 2026 tertanggal 9 April 2026 yang ditandatangani oleh Karo SDM Kombes Pol Philemon Ginting.

Salah satu rotasi yang paling menyedot perhatian publik adalah jabatan Kasat Reskrim Polrestabes Medan. AKBP Adrian Risky Lubis kini resmi memegang tongkat komando Satuan Reserse Kriminal menggantikan AKBP Bayu Putro Wijayanto.

Sementara itu, AKBP Bayu Putro Wijayanto mendapatkan promosi jabatan baru sebagai Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Sumut.

Selain posisi Kasat Reskrim, beberapa posisi strategis lainnya juga resmi berganti wajah Kabag Ops kini dijabat oleh AKBP Dhana Noer Kurniawan, menggantikan AKBP Pardamean Hutahaean yang bergeser menjadi Kasubdit 4 Dit Intelkam Polda Sumut.

Kasat Lantas, AKBP Sri Lestari Widodo resmi menjabat menggantikan AKBP I Made Parwita yang kini dipercaya sebagai Kabag Bin Opsnal Ditlantas Polda Sumut.

Kasi Propam, Jabatan yang sebelumnya diisi AKP Natal Fernando Saragih kini beralih. AKP Natal sendiri mendapat tugas baru sebagai PS Kabag Ops Polres Tanjungbalai.

Selain itu, jabatan Kasikum, Kapolsek Deli Tua, dan Kapolsek Medan Tuntungan juga diserahterimakan dalam upacara yang berlangsung khidmat. Agenda ini juga dirangkai dengan pelantikan Kasiwas.

"Mutasi di tubuh Polri merupakan hal yang wajar demi penyegaran organisasi dan pengembangan karier personel. Saya berharap para pejabat baru dapat segera beradaptasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Medan," tegas Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak dalam arahannya.

Pantauan di lokasi, upacara ini turut dihadiri oleh Wakapolrestabes Medan AKBP Rudy Silaen, S.H., S.I.K., M.I.Kom, Ketua Bhayangkari Cabang Medan Kota Ny. Nelly Calvijn Simanjuntak, serta Wakil Ketua Bhayangkari Ny. Greis Rudy Silaen.

Setelah prosesi upacara selesai, kegiatan dilanjutkan dengan acara pisah sambut antara pejabat lama dan pejabat baru yang berlangsung penuh keakraban di aula Mapolrestabes Medan. (Dam)

Menguatnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS itu sebanyak 4 poin atau setara 0,02 persen.

Kini kurs mata uang Indonesia tersebut diperjualbelikan menjadi Rp17.123 per Dolar AS.

Sedangkan pada penutupan sebelumnya transaksi ditutup diangka Rp17.127 per Dolar AS.(dpt)

Namun catatan POSMETRO MEDAN yang dikutip dari data BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) Rabu 15 April menunjukkan untuk beberapa wilayah kota ini diprakirakan berawan seperti Medan Labuhan maupun Belawan.

Cek info ramalan cuaca kota Medan yang kondisinya bisa berubah sewaktu-waktu diluar prediksi.(dpt)

Ramalan Cuaca Kota Medan:

Medan Tuntungan

>> hujan ringan

Medan Belawan

>> berawan

Medan Amplas

>> hujan ringan

Medan Area

>> hujan ringan

Medan Johor

>> hujan ringan

Medan Marelan

>> hujan ringan

Medan Labuhan

>> Berawan

Medan Tembung

>> hujan ringan

Medan Maimun

>> hujan ringan

Medan Polonia

>> hujan ringan

Medan Baru

>> hujan ringan

Medan Perjuangan

>> hujan ringan

Medan Petisah

>> hujan ringan

Medan Timur

>> hujan ringan

Medan Selayang

>> hujan ringan

Medan Kota

>> hujan ringan

Medan Sunggal

>> hujan ringan

Medan Helvetia

>> hujan ringan

Medan Denai

>> hujan ringan

Medan Barat

>> hujan ringan

Medan Deli

>> hujan ringan ***

Kepada awak media, Selasa (14/4/2026), Alwi menegaskan, hingga saat ini belum terlihat langkah konkret dari pihak kepolisian untuk menangkap pelaku. Padahal, kasus tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya para pekerja sektor informal yang menggantungkan hidup dari aktivitas perparkiran.

"Ini bukan sekadar kasus penganiayaan biasa. Ini menyangkut rasa aman masyarakat. Jika pelaku dibiarkan bebas, maka kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian akan semakin runtuh," tegas Alwi.

Ia menilai, sikap lamban aparat dalam mengungkap kasus tersebut menunjukkan lemahnya penegakan hukum di wilayah hukum Polsek Medan Area. Menurutnya, aparat seharusnya bertindak cepat dan tegas, terlebih jika pelaku sudah diketahui identitasnya.

Lebih lanjut, Alwi secara terbuka mendesak Kapolsek Medan Area untuk segera mengambil langkah nyata.

"Kami mendesak Pak Kapolsek segera menangkap pelaku penganiayaan tersebut. Jangan tunggu tekanan publik semakin besar baru bergerak. Kalau tidak sanggup menjalankan tugas dengan baik, lebih baik mundur dari jabatan," desaknya.

HARI Kota Medan juga mengingatkan bahwa kepolisian memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketidakmampuan dalam menyelesaikan kasus kriminal, menurut Alwi, merupakan bentuk kegagalan dalam menjalankan amanah tersebut.

Kasus penganiayaan terhadap Koordinator Jukir di Pasar Sukaramai sendiri menjadi sorotan publik karena terjadi di ruang terbuka dan diduga melibatkan unsur kekerasan yang cukup serius. Namun hingga kini, proses penegakan hukum dinilai berjalan di tempat.

Alwi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga pelaku benar-benar ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

"Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kami akan terus bersuara sampai keadilan ditegakkan," pungkasnya.

Terpisah, Kapolsek Medan AreaAKP M Ainul Yaqin mengatakan, pihaknya masih memeriksa saksi-saksi.(Dam)

Koordinator Presidium Rakyat Membangun Peradaban (PERMADA), Ariswan, menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus harapan besar kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) yang baru, Muhibuddin.

Dalam keterangannya kepada awak media, Selasa (14/4/2026), Ariswan menilai momentum pergantian pimpinan ini harus dimanfaatkan untuk menuntaskan berbagai kasus korupsi besar yang selama ini menjadi perhatian masyarakat, khususnya di Sumatera Utara.

Menurutnya, daerah ini tidak hanya membutuhkan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga keberanian untuk membongkar perkara-perkara besar yang diduga belum diusut secara menyeluruh. Salah satu yang menjadi sorotan adalah dugaan megakorupsi dalam proyek Kota Deli Megapolitan atau Citraland.

"Kasus ini memiliki dampak luas, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun terhadap kepercayaan publik kepada institusi negara. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara komprehensif," ujar Ariswan.

Ia mengapresiasi langkah hukum yang telah menetapkan empat orang sebagai terdakwa dalam kasus tersebut. Namun demikian, Ariswan menilai proses hukum belum sepenuhnya menyentuh seluruh pihak yang diduga terlibat.

"Jangan berhenti pada empat terdakwa. Harus dibongkar hingga ke pusat kekuasaan, termasuk pihak-pihak yang memiliki peran strategis dalam proses pengambilan keputusan," tegasnya.

Ariswan juga menyoroti pentingnya pendalaman terhadap peran kepala daerah pada masa terjadinya dugaan korupsi. Menurutnya, seorang bupati memiliki tanggung jawab atas berbagai kebijakan strategis di wilayahnya, sehingga pemeriksaan tidak seharusnya berhenti pada status saksi semata.

"Perlu dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam dan menyeluruh guna memastikan transparansi serta keadilan hukum," tambahnya.

Diketahui, perkara ini berakar dari dugaan korupsi dalam pengelolaan, penjualan, serta pengalihan aset tanah milik PTPN I Regional I (sebelumnya PTPN II) yang dikelola oleh PT Nusa Dua Propertindo melalui kerja sama operasional dengan PT Ciputra Land. Proyek tersebut mencakup lahan seluas lebih dari 8.000 hektare yang tersebar di tiga kecamatan di Kabupaten Deli Serdang.

Perubahan status lahan dari Hak Guna Usaha (HGU) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) untuk kepentingan pembangunan perumahan menjadi salah satu poin krusial yang kini dipersoalkan. Proses tersebut diduga sarat kepentingan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar.

Saat ini, perkara tersebut telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan. Empat terdakwa yang dihadirkan di persidangan dinilai sebagai langkah awal dalam mengungkap kasus ini secara lebih luas.

Ariswan berharap, di bawah kepemimpinan Kajatisu yang baru, penegakan hukum dapat berjalan lebih berani, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Keberhasilan mengungkap kasus besar seperti ini tidak hanya akan mengembalikan kerugian negara, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berkeadilan," pungkasnya.(REL)

Wakil Ketua Umum PB Pendawa Indonesia, Donny Rizal, mengungkapkan apresiasi sekaligus harapannya atas amanah baru yang kini diemban oleh AKP Philip Purba.

"Kami mengucapkan selamat kepada AKP Philip Purba atas pelantikannya sebagai Kasat Narkoba Polres Tapsel. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Kasat Narkoba di Polres Tapanuli Utara, dan kami meyakini pengalaman tersebut akan sangat mendukung dalam menjalankan tugas di tempat yang baru," ujar Donny.

Ia juga berharap, dengan pengalaman yang dimiliki, AKP Philip Purba mampu meningkatkan kinerja dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Tapanuli Selatan.

"Harapan kami, beliau dapat menjalankan tugas secara maksimal serta menekan peredaran narkoba di wilayah Tapsel, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan bersih dari penyalahgunaan narkotika," tambahnya.

PB Pendawa Indonesia turut menegaskan komitmennya untuk terus mendukung aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan narkoba, melalui berbagai kegiatan sosial serta edukasi kepada masyarakat.(REL/WIK)

Video berdurasi 90 detik tersebut memicu kekhawatiran publik setelah tersebar luas di platform Facebook pada Selasa (14/4/2026).

Berdasarkan pantauan, unggahan tersebut telah mendapatkan ribuan respons dari netizen. Dalam video itu, terlihat dua orang pemuda melakukan kontak fisik yang disaksikan oleh puluhan rekan seusianya yang terlihat masih memakai baju seragam sekolah.

Keterangan dalam video menyebutkan bahwa insiden tersebut melibatkan seorang pelajar SMK dengan seorang alumni, namun lokasi pasti dan asal sekolah pihak yang terlibat belum dapat dipastikan.

Unggahan dari akun media sosial lokal tersebut memicu pro dan kontra di kolom komentar. Hingga berita ini ditayangkan, unggahan telah dibagikan ratusan kali.

Beberapa netizen menyayangkan aksi kekerasan tersebut dan meminta konten video segera dihapus guna mencegah dampak psikologis bagi anak-anak lainnya.

"Kau hapus ini, sakit hatiku karena aku punya anak SMA. Bagus kalau lengkap alat buktimu, lapor saja," tulis Hasan Rambe akun netizen, menekankan pentingnya penyelesaian melalui jalur formal daripada sekadar viral di media sosial.

Menanggapi hal ini, Ketua LSM Komunitas Masyarakat Labuhanbatu mengatakan bahwa pihak berwenang dan dinas pendidikan terkait diharapkan segera melakukan penelusuran untuk memverifikasi kebenaran lokasi serta oknum yang terlibat.

"Langkah pembinaan secara internal melalui sekolah dan pendekatan persuasif kepada orang tua menjadi prioritas utama untuk meredam potensi aksi serupa di masa mendatang" sarannya.

Hingga saat ini, tim redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak kepolisian setempat dan Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten Labuhanbatu untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut atas insiden tersebut. (HBB)

Sejak berdiri pada 24 Juni 1951, organisasi ini hadir sebagai wadah untuk menghimpun, membina, serta meningkatkan kompetensi bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara luas.

Di tengah tantangan sektor kesehatan yang semakin kompleks, IBI dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pelayanan, khususnya dalam bidang kesehatan ibu dan anak.

Peran ini menjadi semakin penting mengingat bidan merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan dasar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil.

Akses Informasi dan Transformasi Digital

Melalui pusatibi.or.id, IBI menghadirkan akses informasi yang lebih terbuka bagi anggotanya maupun masyarakat umum. Platform ini memuat berbagai informasi penting terkait kegiatan organisasi, kebijakan, hingga program pengembangan profesi bidan.

Digitalisasi ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas komunikasi organisasi. Selain itu, kehadiran platform digital juga mempermudah bidan dalam mengakses materi pelatihan, regulasi terbaru, serta perkembangan ilmu kebidanan.

Peningkatan Mutu dan Profesionalisme Bidan

IBI secara konsisten mendorong peningkatan mutu pelayanan kebidanan melalui berbagai program pengembangan kompetensi.

Kegiatan seperti pelatihan, seminar, workshop, dan pendidikan berkelanjutan menjadi instrumen utama dalam memperkuat kapasitas bidan di seluruh Indonesia.

Upaya ini bertujuan agar setiap bidan mampu memberikan pelayanan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar praktik yang telah ditetapkan.

Profesionalisme menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kebidanan.

Perlindungan dan Advokasi Profesi

Tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi, IBI juga memiliki peran penting dalam memperjuangkan dan melindungi profesi bidan.

Organisasi ini aktif dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada bidan, termasuk dalam aspek perlindungan hukum, kewenangan praktik, serta peningkatan kesejahteraan.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bidan dapat menjalankan tugasnya secara optimal tanpa menghadapi hambatan struktural maupun regulatif.

Dengan perlindungan yang memadai, kualitas pelayanan kepada masyarakat pun dapat terus ditingkatkan.

Penguatan Jaringan dan Solidaritas Organisasi

IBI juga terus memperkuat jaringan organisasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hubungan antaranggota, cabang, dan wilayah dibangun secara solid guna menciptakan kolaborasi yang efektif.

Selain itu, kerja sama dengan berbagai lembaga nasional dan internasional turut dikembangkan untuk memperluas wawasan serta meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan di Indonesia. Kolaborasi ini diharapkan mampu membawa profesi bidan semakin kompetitif di tingkat global.

Komitmen terhadap Etika dan Integritas

Dalam menjalankan perannya, IBI menegaskan pentingnya etika dan integritas sebagai landasan utama profesi. Penegakan Kode Etik Bidan Indonesia menjadi salah satu upaya untuk memastikan setiap anggota menjalankan tugas dengan tanggung jawab moral yang tinggi.

Komitmen terhadap etika ini tidak hanya menjaga kualitas pelayanan, tetapi juga memperkuat citra profesi bidan sebagai tenaga kesehatan yang profesional dan terpercaya.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Ikatan Bidan Indonesia diharapkan terus menjadi pilar utama dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia, sekaligus berkontribusi nyata dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Dukungan terhadap program kesehatan ibu, bayi, balita, keluarga berencana, serta kesehatan reproduksi.

Dalam menjalankan tugasnya, IBI menekankan pentingnya etika dan integritas. Dengan menegakkan Kode Etik Bidan Indonesia, organisasi ini memastikan setiap anggotanya memberikan pelayanan dengan tanggung jawab moral yang tinggi.

Dengan berbagai peran strategis tersebut, IBI diharapkan mampu terus menjadi garda terdepan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya bagi ibu dan anak di Indonesia. (REL)

Pernyataan tersebut disampaikan Anrizal menyusul beredarnya unggahan dari akun Facebook bernama Sofya Moureen yang dinilai telah menyebarkan tuduhan sepihak tanpa dasar yang jelas.

"Saya tegaskan bahwa informasi yang menyebutkan saya di akun tersebut adalah hoaks dan tidak benar," ujar Anrizal kepada awak media, Selasa (14/4/2026).

Anrizal yang dikenal sebagai Ketua Yayasan Perguruan Kesatria di Medan—yang membawahi unit pendidikan SD, SMP, hingga SMA—menyebutkan bahwa tuduhan yang beredar telah mencemarkan nama baik dirinya serta berpotensi merusak reputasi lembaga pendidikan yang ia pimpin.

Ia menyatakan tengah mempersiapkan langkah hukum melaporkan akun tersebut kepada aparat penegak hukum, guna memberikan efek jera serta memastikan kepastian hukum atas kasus yang dialaminya.

"Kami berharap institusi Polri dapat bertindak profesional, menjaga integritas, serta menindak setiap bentuk penyebaran informasi bohong yang merugikan pihak lain," tegasnya.

Lebih lanjut, Anrizal juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang beredar di media sosial tanpa verifikasi yang jelas.

"Masyarakat harus lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Jangan sampai ikut menyebarkan hoaks yang dapat menimbulkan keresahan dan merugikan banyak pihak," tambahnya.

Sementara itu, dalam unggahan akun Facebook Sofya Moureen, terdapat narasi bernuansa personal yang berisi tudingan terkait kehidupan Anrizal serta perlakuan yang dianggap tidak adil. Unggahan tersebut juga disertai pernyataan emosional yang belum dapat diverifikasi kebenarannya.

Kasus ini pun menjadi perhatian publik dan menambah daftar panjang persoalan penyebaran hoaks di media sosial yang berpotensi berujung pada proses hukum.(Dam)

Ratusan jemaah berkumpul menghadiri acara Dzikir Akbar dan Halal Bihalal Syawal 1447 H yang diselenggarakan oleh Thariqat Naqsyabandiyah Al Kholidiyah Jalaliyah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu.

Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Labuhanbatu, dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.OG. MKM, bersama Wakil Bupati Labuhanbatu, H. Jamri ST. Hadir pula jajaran Forkopimda, Anggota DPRD H. Ustadz Marasakti L.C., para pimpinan OPD, Dirut RSUD Rantauprapat, serta tokoh agama dan masyarakat.

Membuka rangkaian acara, qori internasional kebanggaan Indonesia, Ustadz H. Darwin Hasibuan S.Pd.I, melantunkan ayat suci Al-Qur'an dengan syahdu.

Dalam sambutannya mewakili Bupati, Wakil Bupati H. Jamri ST menegaskan bahwa momentum Halal Bihalal adalah sarana penting untuk memperkuat esensi kemanusiaan dan spiritualitas masyarakat. Ia menekankan peran strategis tarekat dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan mental di daerah.

"Tarekat memiliki peran strategis dalam membangun fondasi spiritual masyarakat. Saya berharap nilai-nilai kebaikan ini dapat terus dijaga, khususnya bagi generasi muda agar memiliki karakter yang kuat di tengah perkembangan zaman," ujar H. Jamri.

Ketua Umum Majelis Mursyidin, Dr. SM. Munawar Kholil Al Kahlidi, STh.I. M.Pd.I, dalam pidatonya mengajak jemaah untuk menerapkan prinsip airulrohman, yakni memandang sesama dengan penuh kasih sayang. Ia juga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin atas nama Thariqat Naqsyabandiyah Al Kholidiyah Jalaliyah kepada seluruh lapisan masyarakat.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Kemenag Labuhanbatu, H. Asbin Pasaribu MA, mengapresiasi eksistensi thariqat ini. Ia berharap keberadaan Thariqat Naqsyabandiyah dapat menjadi wasilah bagi umat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT serta membawa ketenangan di tengah masyarakat.

Acara mencapai puncaknya pada sesi tausiyah mendalam yang disampaikan oleh Mursyid Thariqat Naqsyabandiyah Al Kholidiyah Jalaliyah, Al Mukarom Buya DR. Syekh Muhammad Nur Ali S.Ag. M.Hum.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pelaksanaan Shalat Dzuhur berjamaah dan Dzikir Sazaliyah. Seluruh rangkaian acara berlangsung dengan tertib, mencerminkan semangat harmoni dan persaudaraan yang kuat di Kabupaten Labuhanbatu. (HBB)

POSMETRO MEDAN, Labuhanbatu – Dunia penegakan hukum tipikor bergetar. Pasca putusan krusial Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIV/2026, Aparat Penegak Hukum (APH) kini tidak lagi memiliki kebebasan absolut dalam menentukan kerugian negara.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Masyarakat Labuhanbatu (KML), Hanafiah dengan tegas menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kini resmi menjadi satu-satunya panglima dalam menghitung kerugian negara.

Dalam keterangannya pada Selasa (14/04/2026), Hanafiah menekankan bahwa praktik lama di mana APH kerap menunjuk instansi atau akuntan publik lain kini telah tamat. Berdasarkan putusan MK tanggal 9 Februari 2026 tersebut, wewenang audit kerugian negara kini dikunci rapat hanya di tangan BPK.

"Pasca putusan MK ini, APH wajib menunjuk BPK. Tidak ada lagi celah untuk menggunakan lembaga lain. Ini adalah perintah konstitusi" tegas Imran.

Ia menambahkan bahwa hal ini merupakan koreksi fatal terhadap Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 yang sebelumnya masih memberi ruang bagi lembaga selain BPK. Kini, APH terikat aturan main baru yang lebih ketat dan terpusat.

Aktivis LSM itu juga mengingatkan bahwa penanganan kasus korupsi tidak boleh lagi berdasarkan "katanya" atau asumsi belaka. Penegakan hukum harus selaras dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP/KUHAP yang menuntut bukti absolut.

"Harus ada bukti kuat. Menentukan ada atau tidaknya kerugian negara, serta besarannya, mutlak harus melalui audit BPK setelah ditemukan bukti awal korupsi," tambahnya.

Hanafiah juga memberikan peringatan keras kepada para pelapor kasus korupsi. Menurutnya, melaporkan dugaan korupsi ke APH kini butuh "amunisi" yang lengkap, bukan sekadar surat kaleng.

Dia merincikan tiga skema pembuktian yang wajib dipahami publik agar laporan tidak berujung fitnah.

Pertama, Kasus Mark Up: Pelapor wajib menyertakan bukti harga pasar sebagai pembanding. "Jika harga beli Rp1.000 tapi di pasar Rp500, bukti pembanding itu harus ada di tangan pelapor!" ujarnya.

Kedua, Pemotongan Dana: Jika anggaran Rp1.000 tapi hanya dibayarkan Rp750, pelapor harus mengantongi bukti pernyataan dari penerima uang.

Ketiga, Proyek Fiktif: Pelapor harus mampu menguraikan secara detail kegiatan mana yang dicairkan dananya namun nol realisasi di lapangan.

"Laporan yang asal-asalan hanya akan menimbulkan keresahan dan fitnah. Ingat, pelapor akan dimintai keterangan dan bukti. Jangan sampai niat melaporkan korupsi justru menjadi bumerang hukum," pungkasnya. (HBB)

Bukan tanpa alasan, peristiwa itu dinilai sebagai manifestasi dari titik nadir kesabaran rakyat terhadap penegakan hukum yang dianggap mandul.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Masyarakat Labuhanbatu (KML), Hanafiah, melontarkan peringatan keras kepada Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya di Wilkum Polres Labuhanbatu. Ia menegaskan bahwa apa yang terjadi di Panipahan bukanlah sekadar insiden lokal, melainkan "Alarm Nyata" bahwa hukum tidak boleh kalah oleh pembiaran.

Hanafiah mengungkapkan, amuk massa di Panipahan adalah puncak gunung es dari akumulasi kekecewaan panjang. Peredaran narkoba yang terkesan "dipelihara" dan dibiarkan merajalela tanpa tindakan tegas menjadi sumbu utama meledaknya emosi masyarakat.

"Peristiwa gerakan massa yang terjadi bukanlah tanpa sebab. Ini adalah akumulasi kekecewaan panjang masyarakat terhadap lemahnya penegakan hukum. Ketika hukum lambat, kemarahan publik bergerak lebih cepat" tegas Hanafiah saat memberikan pernyataan, Senin (13/4/2026).

Tak ingin tragedi serupa di tanah Labuhanbatu, Hanafiah mengingatkan Polres Labuhanbatu agar segera melakukan "pembersihan" besar-besaran.

Hal yang sama disampaikan Nissa Dalimunthe, menurutnya, Labuhanbatu tidak steril dari ancaman serupa. Ia menyoroti sejumlah borok yang kian meresahkan publik, di antaranya, gurita peredaran narkoba, mafia BBM bersubsidi, rokok ilegal tanpa cukai dan Galian C dan kegiatan ilegal lainnya.

"Ini bukan hanya soal pelanggaran pasal, tapi soal kepercayaan publik. Jika praktik-praktik ilegal ini dibiarkan tumbuh subur tanpa penindakan, kita sedang memelihara bom waktu sosial" cetusnya dengan nada tinggi.

Meskipun secara tegas tidak membenarkan aksi anarkis atau main hakim sendiri, Aktivis Perempuan itu mengingatkan bahwa pembiaran adalah akar masalah. Jika negara melalui APH absen dalam memberikan rasa keadilan, maka ruang kosong itu akan diisi oleh amuk massa yang tak terkendali.

"Kita tidak membenarkan anarkisme. Tapi ingat, negara harus hadir sebelum amarah publik mengambil alih. Jangan tunggu rakyat bergerak sendiri karena merasa tidak lagi memiliki pelindung hukum," pungkasnya. (HBB)

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Medan menggelar kegiatan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam bidang olahraga tahun 2026 yang dipusatkan di STOK Bina Guna Medan, Selasa (14/4/2026).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Dispora Kota Medan T. Chairuniza, didampingi Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga M. Yassir Rizka serta jajaran staf, dan Ketua Yayasan STOK Bina Guna Medan Hj. Liliana Puspa Sari.

Program identifikasi bakat ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari, 14–15 April 2026, dengan melibatkan sekitar 300 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri dan swasta di Kota Medan.

Kegiatan ini bertujuan menjaring potensi atlet muda berbakat dan berprestasi sekaligus mengoptimalkan pembinaan olahraga sejak usia dini agar prestasi olahraga daerah dapat meningkat secara berkelanjutan.

Melalui kegiatan tersebut, Chairuniza berharap pelajar, pelatih, dan guru olahraga dapat terdorong untuk lebih aktif mengembangkan kemampuan dan potensi siswa dalam berbagai cabang olahraga", terangnya.

Pemerintah Kota Medan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembinaan atlet muda sebagai bagian dari upaya mencetak generasi berprestasi dan memajukan bakat anak muda di masa depan.( ATN)

Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan melaksanakan kegiatan Pembekalan dan Uji Sertifikasi Supervisor K3 Konstruksi (Jenjang 5) serta Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi (Jenjang 3) bagi tenaga kerja konstruksi di Kota Medan, di Swiss-Belinn Hotel, pada Selasa (14/04/2026).

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Plt. Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan, Ferri Ichsan, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di sektor jasa konstruksi.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kabid Bina Konstruksi, Fakhrul, Dewan K3 Provinsi Sumut, Anizar, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumut, Rajani, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Baikuni serta para peserta pembekalan yang berasal dari internal dan eksternal Dinas SDABMBK Kota Medan.

Melalui pembekalan dan sertifikasi ini, diharapkan para peserta mampu memahami standar dan regulasi K3, sistem manajemen keselamatan kerja, serta meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengendalikan risiko di lapangan.

Dinas SDABMBK Kota Medan terus berupaya menghadirkan tenaga kerja konstruksi yang profesional, kompeten, dan berdaya saing demi mendukung pembangunan yang aman dan berkelanjutan di Kota Medan.(ATN)

Komitmen menghadirkan solusi pengelolaan sampah modern di Kota Medan kian konkret. Pemko Medan mempercepat kesiapan lahan dan infrastruktur pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai langkah strategis menjawab persoalan lingkungan dan kebutuhan energi.

Hal itu disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melalui Sekda Wiriya Alrahman saat mengikuti rakor kesiapan lokasi PSEL secara daring, Selasa (14/4/2026).

Wiriya menegaskan, Pemko telah menyiapkan lahan 4,98 hektar milik pemerintah dan menganggarkan pematangan lahan. "Tahun 2026 direncanakan penambahan 9,46 hektar sehingga total menjadi 14,44 hektar sebagai komitmen jangka panjang," kata Rico Waas.

Ia juga memastikan isu badan air tidak sesuai kondisi lapangan. Lokasi dekat TPA Terjun akan dilengkapi mitigasi penghijauan, akses jalan dinilai memadai, dan jarak permukiman sekitar 600 meter. "Ketersediaan air sudah dikoordinasikan dengan PDAM dan kami siap mendukung percepatan proyek, termasuk menjamin suplai sampah," tegasnya, seraya berharap proses lelang segera dilakukan agar PSEL cepat terealisasi.(ATN)

SUNGGAL - Bersama petani lokal, Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, meninjau langsung distribusi Program Makan Bergizi (MBG) di SD Negeri 106144 Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, sebagai bagian dari upaya memastikan program berjalan tepat sasaran dan memberi dampak bagi masyarakat, Senin (13/4/2026).

Sekolah tersebut merupakan salah satu penerima manfaat dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sei Semayang yang dalam pelaksanaannya telah melibatkan petani lokal langsung sebagai pemasok bahan pangan.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati menegaskan bahwa pelibatan petani secara langsung merupakan langkah penting untuk menjaga kualitas makanan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.

"Sebagai Pemda, kita mau program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi petani lokal sebagai penyedia bahan pangan," ujar Bupati.

Ia menilai, skema distribusi yang melibatkan petani tanpa perantara menjadi kunci agar program berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Diketahui, sejumlah komoditas dari petani lokal yang turut terlibat seperti dari Kecamatan STM Hulu cabai, bawang, dan salak; Kecamatan Beringin meliputi melon, beras, dan cabai; Kecamatan Pantai Labu berupa telur tepatnya dari desa Pematang Biara.

"Kalau diambil dari pasar, bukan hanya anggaran yang menipis, kualitasnya juga ikut menurun karena sudah melewati pihak ketiga. Ini yang harus kita hindari," ujarnya.

Pemanfaatan distribusi langsung dari petani, lanjut Bupati, juga dapat membantu stabilitas harga, menekan inflasi, dan mendongkrak kesejahteraan petani.

"Selama ini SPPG mengambil dari pasar. Pasti sudah ada perbedaan harga dasar dari petaninya. Harganya di pasar pasti naik. Otomatis budget dari dapur pun lebih tinggi. Kalau polanya langsung ke petani, harga pun bisa lebih murah dan stabil, petani pun pasarnya semakin jelas," terang Bupati.

Kepada perwakilan Korcam SPPG, Bupati juga mendorong inovasi dalam penyajian makanan, seperti penerapan sistem prasmanan minimal sekali dalam seminggu, guna meningkatkan variasi sekaligus melatih kedispilinan bagi siswa.

"Jadi, mereka juga belajar disiplin mengantre dan sabar sebagai pembentukan karakter anak-anak juga," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga secara langsung membagikan buah salak madu asal STM Hulu kepada para siswa. Langkah ini menjadi simbol dorongan agar hasil pertanian lokal benar-benar menjadi bagian dari konsumsi masyarakat, termasuk dalam program makan bergizi di sekolah.

Peninjauan tersebut juga dirangkai dengan melihat langsung kondisi sarana dan prasarana sekolah. Sejumlah langkah penguatan tengah dilakukan, mulai dari perbaikan perpustakaan hingga rencana pemanfaatan rumah dinas menjadi laboratorium, kantin, dan UKS.(DMS)

Disampaikan bahwa LKPJ Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang mencakup capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan, pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan, serta permasalahan yang dihadapi berikut upaya penyelesaiannya, termasuk kebijakan strategis yang ditetapkan sepanjang tahun anggaran berjalan.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada Tahun Anggaran 2025 tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat.

Adapun realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 dari target sebesar Rp1.599.788.162.625,00 terealisasi sebesar Rp1.426.322.825.952,45 atau 89,16 persen, dengan rincian pajak daerah sebesar 85,79 persen, retribusi daerah sebesar 50,85 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 104,80 persen, serta lain-lain PAD yang sah sebesar 124,52 persen.

"Untuk belanja kabupaten deli serdang pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 5.048.003.583.084,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 4.263.545.147.642,69 atau 84,46 persen," terangnya.

Sementara itu, pendapatan transfer dari target sebesar Rp3.239.041.723.809,00 terealisasi sebesar Rp3.402.782.860.599,00 atau 105,06 persen.

Dengan demikian, total pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp4.842.829.886.434,00 terealisasi sebesar Rp4.833.274.556.551,45 atau 99,80 persen.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang, Zakky Shahri, S.H., bersama Wakil Ketua DPRD, yakni H. Hamdani Saputra, S.Sos., dan Agustiawan Saragih.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan, belanja daerah, dan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan saat ini masih dalam proses audit lanjutan.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyadari bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan masih terdapat berbagai hal yang perlu dibenahi.

"Kami beromitmen untuk terus melakukan perbaikan, meningkatkan kinerja, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat akan senantiasa menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan daerah," pungkasnya.( DMS)

"Alhamdulillah, kita terus mendorong partisipasi seluruh masyarakat, khususnya para penggiat pertanian, untuk menyokong ketahanan pangan di Kabupaten Deli Serdang. Hari ini kita melihat langsung hasil tanaman jagung yang dikelola dengan baik oleh masyarakat," ucapnya pada kegiatan panen raya jagung di lahan masyarakat, Senin (13/4/2026)

Wabup menekankan bahwa peningkatan produksi harus diikuti dengan penguatan hilirisasi, terutama melalui pendataan hasil panen, penguatan rantai distribusi, serta integrasi dengan kebutuhan pasar dan program pangan daerah seperti dapur sehat.

Menurutnya, data yang akurat dari tingkat lapangan menjadi dasar penting dalam memetakan potensi produksi pertanian, termasuk jagung, padi, dan komoditas lainnya.

"Dengan data yang akurat, pemerintah bisa mengetahui jumlah produksi dan mendistribusikannya sesuai kebutuhan, termasuk untuk mendukung program dapur sehat di Kabupaten Deli Serdang," jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi petani dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) agar produktivitas tetap terjaga dan risiko kerugian dapat diminimalkan.

"Semoga perputaran ekonomi di tengah masyarakat petani semakin meningkat. Kami akan terus berupaya bersama dinas terkait agar petani bisa sejahtera dan tersenyum," ungkapnya.

Wabup mengajak seluruh pihak untuk memperkuat pemanfaatan hasil panen agar tidak berhenti pada produksi, tetapi masuk dalam rantai nilai ekonomi yang lebih luas.

"Jika sudah panen, hasilnya dijual, lalu ditabung dan diputar kembali untuk menanam. Dengan begitu, ekonomi petani akan terus bergerak," pesannya.(DMS)

Pelaku yang informasinya mengaku sebagai anggota organisasi masyarakat tersebut diamankan petugas di Jalan Sei Mencirim, Desa Lalang, setelah sebelumnya sempat menyiramkan bahan bakar jenis Pertamax di dalam grosir milik korban karena permintaan uang keamanannya ditolak.

Insiden pengancaman tersebut bermula ketika terduga pelaku B mendatangi warung milik warga Ibrahim pada Minggu, 12 April 2026, sekitar pukul 10.30 WIB lalu, untuk menagih setoran sebesar Rp 250 ribu.

"Mengenai vidio viral itu, tim kita dari unit Tekab sudah mengamankan pelaku dan membawa pelaku ke Polsek Sunggal," kata Kapolsek Sunggal Kompol Yunus Tarigan, Selasa ( 14/4/2026) .

Berdasarkan pemeriksaan awal, pelaku berdalih uang tersebut merupakan iuran untuk organisasi SPSI yang dirapel selama lima bulan sekaligus," sambungnya.

Keributan itu memuncak saat pemilik warung menyatakan tidak memiliki uang karena baru saja kehilangan ponsel. Pelaku kemudian mengambil botol berisi Pertamax dari becak bermotor di sekitar lokasi, menyiramkannya ke area grosir, dan mengancam akan menyulut api." ujarnya lagi.

Ibrahim, pemilik warung mengungkapkan bahwa tindakan intimidasi oleh pelaku bukan yang pertama kali terjadi. Pada akhir Desember 2025, pelaku disebut pernah meminta setoran serupa untuk periode enam bulan ke depan dengan nilai Rp 180 ribu.

Akibat perbuatanya, saat ini pelaku B telah mendekam di sel tahanan Polsek Sunggal untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Pihak kita masih mendalami keterlibatan pelaku dalam aksi premanisme serupa di wilayah hukum setempat." pungkas Kompol Yunus Tarigan.(Hap).

Zakiyuddin Harahap mengapresiasi peran IKA UMA melalui kegiatan sosial seperti pengajian dan bakti sosial yang membantu menjangkau masyarakat, khususnya di Medan bagian Utara. Ia menegaskan, peran organisasi alumni sangat strategis dalam mendukung upaya pemerintah.

Namun, ia mengingatkan ancaman serius terhadap kualitas SDM, seperti narkoba dan judi online. "Persoalan ini tidak bisa ditangani sendiri. Perlu keterlibatan semua elemen untuk pencegahan dan edukasi," tegasnya, seraya mendorong IKA UMA menyisipkan pesan edukatif dalam setiap kegiatan, khususnya terkait bahaya narkoba dan judi online.

Ketua PB IKA UMA Ritha Wizni Rahudman menyatakan kesiapan pihaknya untuk bersinergi dan mendukung program Pemko Medan melalui penguatan kegiatan sosial yang berbasis edukasi masyarakat.(ATN)