Setelah sebelumnya, massa forum juga melakukan aksi serupa di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta DPRD Provinsi Sumatera Utara

Aksi ini berfokus pada tuntutan utama kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat serta Menteri Kehutanan terkhusus Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera membuka kembali operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Massa menilai, penghentian aktivitas perusahaan telah memicu penurunan tajam kondisi ekonomi masyarakat di kawasan Danau Toba dan sekitarnya.

Pimpinan aksi, Maju Butarbutar, menegaskan bahwa masyarakat kini menghadapi tekanan ekonomi serius akibat hilangnya sumber mata pencaharian. Penurunan pendapatan disebut telah berdampak luas hingga ke berbagai sektor kehidupan.

"Banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan penghasilan menurun drastis. Dampaknya sudah meluas," ujarnya. Dimana, elemen masyarakat yang tergabung dalam forum itu, merupakan para petani hutan, sopir truk pengangkut, petani tumpang sari, UMKM, sekolah-sekolah binaan dan masih banyak lagi sektor ekonomi yang melibatkan masyarakat secara langsung yang jumlahnya pencapai 13.000-orang.

Selain mendesak pembukaan kembali TPL, massa juga menuntut langkah cepat dan konkret dari Gubernur Sumatera Utara dalam merespons situasi tersebut. Mereka menilai, tanpa kebijakan strategis yang terukur, kondisi sosial ekonomi masyarakat akan semakin memburuk.

"Forum Masyarakat Berjuang turut meminta keterlibatan aktif Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Kepolisian, Kejaksaan, DPRD Sumut, dan instansi terkait, untuk menyelesaikan persoalan secara transparan dan akuntabel," tegas Maju Butarbutar, didampingi Ketua Forum Masyarakat Berjuang Erwin Sitorus, Sekretaris Saut Ternama Sitorus, Bendahara Parlindungan Marpaung, dan Koordinator Aksi Paulo Manurung.

Dalam tuntutan lainnya, massa mendesak pemerintah melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan pembakaran lahan, perusakan lingkungan, serta aktivitas ilegal di sejumlah wilayah. Penegakan hukum yang tegas dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik.

Termasuk sejumlah lahan yang telah dibakar oknum dan sudah ditangani Tim Satgas PKH dengan pendirian plank larangan pembakaran lahan. Namun plank dimaksud telah dicabut paksa oleh sekelompok oknum.

Ketua Forum Masyarakat Berjuang, Erwin Sitorus, menyoroti dampak kebijakan yang tidak hanya dirasakan pada sektor ekonomi, tetapi juga pendidikan.

Ia menyebut banyak anak terancam putus sekolah hingga mahasiswa berhenti kuliah akibat keterbatasan biaya.

Massa juga mengingatkan potensi konflik sosial yang dapat muncul jika kondisi ini terus dibiarkan, terutama akibat meningkatnya pengangguran yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebagai solusi, mereka menuntut pemerintah menghadirkan program pemulihan ekonomi yang nyata, termasuk penyediaan lapangan kerja alternatif dan jaminan keberlangsungan hidup masyarakat terdampak.

"Kita memohon kepada Gubernur Bobby Nasution menyampaikan langsung kondisi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto, agar kebijakan yang diambil di tingkat pusat mempertimbangkan kondisi riil masyarakat di daerah. Anak-anak kami terancam putus sekolah. Kami sudah kehilangan mata pencarian," ungkapnya.

Forum Masyarakat Berjuang berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret yang berpihak pada masyarakat serta menghadirkan solusi yang adil dan berkelanjutan.(Rez)

Kolaborasi diawali dengan pembahasan ruang advokasi dan perlindungan hukum bagi seluruh anggota dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Pertemuan berlangsung di kantor Hukum Jetra-Ira & Rekan, Jalan Ahmad Yani No. 16 dan 17, Batang Beruh, Sidikalang, pada Senin (14/4/2026).

Pertemuan di hadiri Jetra Bakara, Irawaty, dan Joseph Situmorang dari pihak kantor hukum.

"Kemarin kita sudah bahas soal kemitraan terkait perlindungan hukum anggota. Kesepakatan ini nantinya akan dituangkan dalam Nota Kesepahaman atau MoU yang akan ditandatangani kedua belah pihak," ujar Rudi Anto Sinaga, Selasa (15/4/2026).

Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan setiap insan pers di bawah naungan Forwaka Dairi memiliki "payung hukum" yang kuat saat berjuang mencari keadilan dan menjalankan tugas jurnalistiknya.

"Kita semua paham risiko profesi di lapangan. Diserang Orang Tak Dikenal, dan lain sebagainya. Jadi bantuan hukum ini adalah bentuk nyata solidaritas dari organisasi," tegas Rudi.

Sementara itu, Jetra Bakara menyambut baik kepercayaan yang diberikan Forwaka Dairi.

Ia menegaskan kesiapan tim hukumnya untuk mendampingi para wartawan yang tergabung dalam Forwaka Dairi jika menghadapi kendala hukum saat bertugas.

"Kami siap memberikan advokasi penuh bagi rekan Forwaka. Tidak hanya mendampingi kasus, kami juga siap menjadi mitra konsultasi hukum maupun narasumber," kata Jetra.

Dalam kesempatan tersebut, Jetra juga memberikan pesan kepada masyarakat umum yang memiliki persoalan hukum agar tidak perlu ragu atau takut datang ke kantornya.

"Jangan langsung berpikir soal biaya di awal. Datang saja langsung ke kami, pasti kami dampingi dan berikan solusi terbaik," ujarnya.

Kantor Hukum Jetra-Ira & Rekan juga melayani pengurusan perkara dengan Surat Keterangan Tidak Mampu alias gratis.

"Sudah banyak yang kami bantu. Sejak awal 2025, sudah ada sekitar 50 orang lebih yang tersangkut kasus namun tidak mampu membayar jasa, sudah kami tangani semuanya. Jadi jangan takut bertemu pengacara. Kami kerjakan nol rupiah," tandasnya.

Kantor hukum Jetra - Ira & rekan resmi berdiri tahun 2025 lalu, namun secara grup dan jejaring, Jetra-Ira & Rekan telah lama berkiprah di dunia hukum sejak tahun 2019. (Rel)

Pantauan di lokasi, segera setelah massa membubarkan diri dengan tertib, sejumlah petugas kepolisian tanpa ragu memunguti botol minuman plastik, kertas, hingga sisa-sisa logistik demonstran yang tercecer di badan jalan dan trotoar. Langkah ini dilakukan agar arus lalu lintas dan kebersihan estetika di jantung Kota Medan kembali normal.

Sebelumnya, ratusan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Berjuang mendatangi Kantor Gubernur Sumut untuk menyampaikan aspirasi. Dalam orasinya, massa mendesak Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, agar segera mengambil langkah terkait eksistensi PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Massa meminta agar Gubernur mengirimkan rekomendasi pembatalan atas rencana pencabutan izin PT TPL kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kehutanan.

"Untuk itu hanya satu kata, minta Gubernur Sumatera Utara Pak Bobby Nasution membatalkan pencabutan izin (TPL) ke Kementerian Kehutanan," tegas Koordinator Aksi, Maju Butarbutar saat menyampaikan tuntutannya di atas mobil komando.

Meskipun suasana sempat memanas karena banyaknya massa yang hadir, aksi berjalan dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Pasca aspirasi diterima, massa perlahan membubarkan diri.

Kehadiran personil Polrestabes Medan yang ikut menyapu dan mengumpulkan sampah usai aksi tersebut mendapat apresiasi dari pengguna jalan yang melintas.

Hal ini menunjukkan komitmen Polri tidak hanya dalam menjaga keamanan (Kamtibmas), tetapi juga kepedulian terhadap kenyamanan fasilitas publik di Kota Medan.

Sebelumnya, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H., Dalam arahannya menekankan kepada seluruh personel yang bertugas agar tetap menjaga profesionalitas dan tidak terpancing provokasi di lapangan. Ia menginstruksikan agar pengamanan dilakukan dengan pendekatan yang lembut namun tetap tegas sesuai aturan.

"Laksanakan tugas pengamanan dengan penuh tanggung jawab. Kedepankan sikap persuasif dan humanis, serta tetap jaga emosi dalam menghadapi setiap dinamika di lapangan," tegas perwira melati tiga tersebut. (Dam)

Aksi yang dimulai dari Kantor Dinas SDABMBK, dilanjutkan ke Dinas Pendidikan, hingga Kantor Bupati Deli Serdang tersebut menjadi refleksi meningkatnya perhatian publik terhadap kualitas pembangunan yang diduga belum berjalan sebagaimana mestinya.

Koordinator Aksi, Ahmad Karim Harahap menyampaikan, terdapat dugaan ketidaksesuaian pada sejumlah pekerjaan infrastruktur, khususnya pekerjaan jalan Tahun Anggaran 2025 yang dinilai belum mencapai usia teknis memadai namun telah mengalami kerusakan.

"Kondisi ini tidak bisa dianggap sebagai hal yang wajar. Jika benar terjadi, maka patut diduga adanya kelalaian dalam pelaksanaan maupun pengawasan. Hal ini menyangkut kepentingan masyarakat dan penggunaan anggaran publik yang harus dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Selain itu, massa aksi juga menyoroti pekerjaan drainase yang ditemukan masih terdapat material berupa bongkahan batu di dalam saluran.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu fungsi drainase dan menimbulkan pertanyaan terhadap aspek perencanaan serta pengawasan teknis.

Massa aksi juga mempertanyakan kejelasan administrasi pada salah satu pekerjaan di Dinas Pendidikan yang telah memiliki Nomor SPK Tahun 2025, namun diduga belum tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

"Apabila dugaan ini benar, maka hal ini perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik karena menyangkut prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola anggaran," ujar Ahmad Karim.

Sementara, Ketua DPW HARI Sumatera Utara, Amek Hasibuan menegaskan, aksi ini bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah, melainkan wujud dukungan kritis dan kontrol sosial yang konstruktif.

"Unjuk rasa ini adalah bukti keseriusan kami dalam mengawal jalannya program Bupati agar benar-benar terlaksana dengan baik dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Kami tidak mencari kesalahan, tetapi memastikan tidak ada pembiaran terhadap hal-hal yang berpotensi merugikan publik," tegasnya.

Ia menambahkan, evaluasi menyeluruh perlu segera dilakukan, khususnya terhadap fungsi pengawasan dan pelaksanaan di dinas terkait, guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

DPW HARI Sumatera Utara juga menyampaikan kekecewaan atas belum adanya respons terhadap surat resmi yang sebelumnya telah disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang.

"Kami berharap adanya keterbukaan dan komunikasi yang baik sebagai bagian dari tanggung jawab publik. Transparansi bukan pilihan, tetapi kewajiban," tambahnya.

Dalam tuntutannya, DPW HARI Sumatera Utara secara tegas mendesak:

1. Evaluasi menyeluruh terhadap pekerjaan infrastruktur yang diduga bermasalah

2. Penelusuran teknis lapangan secara terbuka dan profesional

3. Penyampaian klarifikasi resmi kepada publik

4. Pembentukan tim teknis independen yang objektif

5. Pelibatan aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Negeri Deli Serdang

Dalam aksi tersebut, perwakilan Kantor Bupati Deli Serdang menyampaikan bahwa seluruh aspirasi akan diteruskan kepada pimpinan.

Meski demikian, DPW HARI Sumatera Utara menyatakan, hal tersebut harus ditindaklanjuti secara konkret dan tidak berhenti pada tataran administratif.

Sebagai bentuk keseriusan, DPW HARI Sumatera Utara telah menyerahkan dokumen pernyataan sikap secara resmi kepada Bagian Umum Kantor Bupati Deli Serdang dan telah diterima dengan bukti tanda terima.

DPW HARI Sumatera Utara menegaskan akan terus mengawal dan memonitor secara berkelanjutan perkembangan atas tuntutan ini.

Apabila dalam waktu yang wajar tidak terdapat langkah nyata, transparan, dan akuntabel, maka DPW HARI Sumatera Utara akan kembali menyampaikan aspirasi secara terbuka dengan jumlah massa yang lebih besar, tetap dalam koridor hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar berjalan dengan baik, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral kami sebagai bagian dari kontrol sosial," tutup Ahmad Karim.(Dam)

Apel kesiapan pengamanan dipimpin langsung oleh Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H., didampingi Wakapolrestabes Medan AKBP Rudy Silaen, S.H., S.I.K., M.I.Kom, serta jajaran Pejabat Utama (PJU) Polrestabes Medan.

Dalam arahannya, Kombes Pol Jean Calvijn menekankan kepada seluruh personel yang bertugas agar tetap menjaga profesionalitas dan tidak terpancing provokasi di lapangan. Ia menginstruksikan agar pengamanan dilakukan dengan pendekatan yang lembut namun tetap tegas sesuai aturan.

"Laksanakan tugas pengamanan dengan penuh tanggung jawab. Kedepankan sikap persuasif dan humanis, serta tetap jaga emosi dalam menghadapi setiap dinamika di lapangan," tegas perwira melati tiga tersebut.

Ia juga menambahkan bahwa kehadiran Polri di lokasi bukan untuk menghalangi aspirasi, melainkan menjamin agar hak berpendapat masyarakat terlindungi tanpa mengganggu ketertiban umum.

Pantauan di lokasi, selain personel dari Polrestabes Medan, pengamanan ini juga diperkuat oleh 1 SSK (90 personel) Kompi Siaga Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Sumut yang dipimpin oleh IPTU Binner Sitorus, S.H.

Kehadiran personel Brimob ini bertujuan untuk mempertebal pengamanan guna memastikan situasi di sekitar Kantor Gubernur tetap terkendali.

Hingga berita ini diturunkan, rangkaian aksi penyampaian aspirasi tersebut berjalan dengan aman dan tertib. Personel kepolisian tampak berjaga di titik-titik strategis dan mengatur arus lalu lintas di sekitar Jalan Diponegoro agar aktivitas masyarakat lainnya tidak terganggu.

"Kehadiran kita di sini untuk memastikan masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya dengan aman, tertib, dan tetap dalam koridor hukum," pungkas Jean Calvijn. (Dam)

Aksi yang dimulai dari Kantor Dinas SDABMBK, dilanjutkan ke Dinas Pendidikan, hingga Kantor Bupati Deli Serdang tersebut menjadi refleksi meningkatnya perhatian publik terhadap kualitas pembangunan yang diduga belum berjalan sebagaimana mestinya.

Koordinator Aksi, Ahmad Karim Harahap menyampaikan, terdapat dugaan ketidaksesuaian pada sejumlah pekerjaan infrastruktur, khususnya pekerjaan jalan Tahun Anggaran 2025 yang dinilai belum mencapai usia teknis memadai namun telah mengalami kerusakan.

"Kondisi ini tidak bisa dianggap sebagai hal yang wajar. Jika benar terjadi, maka patut diduga adanya kelalaian dalam pelaksanaan maupun pengawasan. Hal ini menyangkut kepentingan masyarakat dan penggunaan anggaran publik yang harus dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Selain itu, massa aksi juga menyoroti pekerjaan drainase yang ditemukan masih terdapat material berupa bongkahan batu di dalam saluran.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu fungsi drainase dan menimbulkan pertanyaan terhadap aspek perencanaan serta pengawasan teknis.

Massa aksi juga mempertanyakan kejelasan administrasi pada salah satu pekerjaan di Dinas Pendidikan yang telah memiliki Nomor SPK Tahun 2025, namun diduga belum tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

"Apabila dugaan ini benar, maka hal ini perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik karena menyangkut prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola anggaran," ujar Ahmad Karim.

Sementara, Ketua DPW HARI Sumatera Utara, Amek Hasibuan menegaskan, aksi ini bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah, melainkan wujud dukungan kritis dan kontrol sosial yang konstruktif.

"Unjuk rasa ini adalah bukti keseriusan kami dalam mengawal jalannya program Bupati agar benar-benar terlaksana dengan baik dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Kami tidak mencari kesalahan, tetapi memastikan tidak ada pembiaran terhadap hal-hal yang berpotensi merugikan publik," tegasnya.

Ia menambahkan, evaluasi menyeluruh perlu segera dilakukan, khususnya terhadap fungsi pengawasan dan pelaksanaan di dinas terkait, guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

DPW HARI Sumatera Utara juga menyampaikan kekecewaan atas belum adanya respons terhadap surat resmi yang sebelumnya telah disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang.

"Kami berharap adanya keterbukaan dan komunikasi yang baik sebagai bagian dari tanggung jawab publik. Transparansi bukan pilihan, tetapi kewajiban," tambahnya.

Dalam tuntutannya, DPW HARI Sumatera Utara secara tegas mendesak:

1. Evaluasi menyeluruh terhadap pekerjaan infrastruktur yang diduga bermasalah

2. Penelusuran teknis lapangan secara terbuka dan profesional

3. Penyampaian klarifikasi resmi kepada publik

4. Pembentukan tim teknis independen yang objektif

5. Pelibatan aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Negeri Deli Serdang

Dalam aksi tersebut, perwakilan Kantor Bupati Deli Serdang menyampaikan bahwa seluruh aspirasi akan diteruskan kepada pimpinan.

Meski demikian, DPW HARI Sumatera Utara menyatakan, hal tersebut harus ditindaklanjuti secara konkret dan tidak berhenti pada tataran administratif.

Sebagai bentuk keseriusan, DPW HARI Sumatera Utara telah menyerahkan dokumen pernyataan sikap secara resmi kepada Bagian Umum Kantor Bupati Deli Serdang dan telah diterima dengan bukti tanda terima.

DPW HARI Sumatera Utara menegaskan akan terus mengawal dan memonitor secara berkelanjutan perkembangan atas tuntutan ini.

Apabila dalam waktu yang wajar tidak terdapat langkah nyata, transparan, dan akuntabel, maka DPW HARI Sumatera Utara akan kembali menyampaikan aspirasi secara terbuka dengan jumlah massa yang lebih besar, tetap dalam koridor hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar berjalan dengan baik, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral kami sebagai bagian dari kontrol sosial," tutup Ahmad Karim.(Dam)

Kepengurusan dipimpin Ketua Airin Rico Waas, didampingi Staf Ahli Martinijal Zakiyuddin Harahap dan Edliyati, Ketua I Ismiralda Wiriya Alrahman, Ketua II Angela Safrina Lubis, Ketua III Liza Marini, Ketua IV Ali Napiah Nasution, Sekretaris Ratna Sari, serta Bendahara Yuana Hermianti.

Rico Waas menekankan keberhasilan kepemimpinan tidak lepas dari dukungan keluarga. "Peran tersebut bukan mencampuri keputusan, melainkan memberi dukungan moral dan menciptakan keluarga harmonis yang berdampak pada kualitas kebijakan," kata Rico Waas.

Ia menegaskan PKK tidak boleh sekadar seremonial. Seluruh jajaran diminta turun langsung ke masyarakat, menghadirkan solusi nyata, serta menjaga kesederhanaan dan etika sosial.

PKK juga didorong fokus pada program strategis seperti penguatan UMKM, perlindungan perempuan korban KDRT, peningkatan literasi, dan peran keluarga dalam tumbuh kembang anak. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pelantikan 17 Ketua TP PKK Kecamatan dan 17 Ketua Dharma Wanita Persatuan Kecamatan sebagai penguatan hingga tingkat kecamatan.(ATN)

Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, di Wing Hotel Kualanamu, Kecamatan Batang Kuis, Kamis (16/4/2026).

Seleksi tambahan dilaksanakan karena jumlah bakal calon di sejumlah desa melebihi ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan, sehingga diperlukan penyaringan melalui mekanisme yang terukur dan profesional.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa proses seleksi ini menjadi langkah penting dalam memastikan lahirnya pemimpin desa yang berkualitas.

"Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menggandeng akademisi dan tim penguji independen agar proses seleksi berlangsung profesional," ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa seluruh peserta merupakan tokoh-tokoh terbaik dari desa masing-masing yang akan diuji secara objektif dan independen.

Wakil Bupati juga menyampaikan pesan Bupati Deli Serdang kepada seluruh peserta agar mengikuti proses seleksi dengan sungguh-sungguh dan menjunjung tinggi sportivitas.

"Anggaplah ini sebagai proses objektif untuk mencari yang terbaik. Tidak semua dapat terpilih karena dalam satu desa hanya ada satu kepala desa. Namun seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi bagi masyarakat," ujarnya.

Ia berharap, melalui tahapan ini akan lahir pemimpin desa yang mampu memberikan pelayanan terbaik, menjaga stabilitas pemerintahan desa, serta mendorong pembangunan dari tingkat desa.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang juga Ketua Panitia, Zainal Abidin Hutagalung, menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi tambahan ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya, Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 64 Tahun 2021, serta keputusan

Ia merinci, seleksi tambahan diikuti 27 peserta dari empat desa, yaitu Desa Tandem Hulu I Kecamatan Hamparan Perak sebanyak 6 orang, Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli sebanyak 6 orang, Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak sebanyak 6 orang, serta Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal sebanyak 9 orang.

Adapun tahapan seleksi meliputi registrasi peserta pukul 08.00–09.00 WIB, seleksi tertulis pukul 09.30–11.30 WIB, serta seleksi wawancara yang dimulai pukul 14.00 WIB hingga selesai.

Tim penguji terdiri dari pejabat eselon II Pemerintah Kabupaten Deli Serdang bersama akademisi dari sejumlah perguruan tinggi.

Melalui seleksi tambahan ini, panitia menargetkan tersaring maksimal lima bakal calon kepala desa di setiap desa untuk melanjutkan ke tahapan Pilkades Serentak Gelombang II Tahun 2026 Kabupaten Deli Serdang. (Dms)

Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi keluarga besar madrasah, tetapi juga masyarakat Kabupaten Padang Lawas. Keberhasilan Taslim membuktikan bahwa siswa madrasah mampu bersaing dan meraih kesempatan di perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia, khususnya di bidang kesehatan yang memiliki prospek besar.

Taslim merupakan putra dari pasangan Ikhwan Sati Hasibuan, S.Pd dan Nur Khotina Lubis. Ia lahir di Desa Batang Bulu Baru, Kabupaten Padang Lawas. Sejak duduk di bangku madrasah, Taslim dikenal sebagai sosok yang tekun, disiplin, dan memiliki semangat belajar tinggi, terutama dalam bidang sains.

Keberhasilannya menembus Program Studi Keperawatan Anestesiologi menjadi langkah awal menuju dunia medis yang profesional. Jurusan ini dikenal memiliki tingkat persaingan yang ketat, sehingga kelulusan Taslim melalui jalur SNBP menjadi pencapaian yang sangat membanggakan.

Kepala MAN 1 Padang Lawas Mahnidar Azwarni Nasution, M.Pd, Kamis (16/4/2026) menyampaikan apresiasi atas prestasi yang diraih Taslim. Ia berharap keberhasilan ini dapat menjadi inspirasi bagi siswa lainnya untuk terus berprestasi dan tidak ragu bermimpi besar.

"Prestasi ini adalah bukti nyata bahwa siswa madrasah mampu bersaing di tingkat nasional. Kami berharap Taslim dapat terus mengembangkan potensi diri dan menjadi tenaga medis yang profesional serta bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Taslim sendiri mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada orang tua, guru, serta semua pihak yang telah mendukung perjalanannya hingga berhasil lolos SNBP.

"Alhamdulillah, ini adalah hasil dari doa dan dukungan orang tua serta bimbingan guru-guru saya di MAN 1 Padang Lawas. Dari dulu saya ingin buktikan bahwa dari Madrasah juga bisa masuk dunia Medis, dan itu terbukti. Untuk teman-teman yang masih berjuang meraih keinginan dan kampus impiannya tetap semangat dan terus berdoa. Dan kedepannya aaya berharap dapat menjalani perkuliahan dengan baik dan kelak bisa mengabdi di bidang kesehatan," ungkapnya.

Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh siswa MAN 1 Padang Lawas untuk terus berusaha, berprestasi, dan membawa nama baik madrasah ke tingkat yang lebih tinggi, baik di bidang akademik maupun non-akademik.(rel)

Melalui semangat "Kolaborasi Sumut Berkah", peringatan hari jadi ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan terpercaya. Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik di bidang pertanahan, sejalan dengan upaya mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat beserta seluruh jajaran mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan peringatan ini sebagai motivasi dalam meningkatkan kinerja, menjaga persatuan, serta memperkuat kolaborasi demi kemajuan Sumatera Utara.

Selamat Hari Jadi ke-78 Provinsi Sumatera Utara.

Semoga semakin maju, unggul, dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. (Rel/Lkt)

Puluhan Ruko di Komplek CBD Helvetia dibangun di atas lahan ribuan hektar yang disebut-sebut merupakan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN 2, kini telah ber Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atasnama PT Sukses Unlimited Income Solution, yang merupakan pelepasan hak dari Sertifikat Hak Milik 02.04.25.05.1.00297 yang didapat dari lahan eks HGU dahulunya.

Berdasarkan pantauan lapangan pada Selasa (14/4/2026), aktivitas konstruksi terlihat berlangsung tanpa hambatan berarti. Struktur bangunan terus bertumbuh, mulai bangunan pagar yang telah berdiri kokoh hingga bangunan puluhan ruko yang sedang dikerjakan. Sementara legalitas dasarnya justru belum terpenuhi. Situasi ini menimbulkan preseden buruk dalam tata kelola pembangunan daerah.

Kadis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikataru) Deli Serdang melalui Kabid PBG Adam pada media, Rabu (15/4/2026) membenarkan PBG Komplek CBD Helvetia belum diterbitkan. Dia mengaku, permohonan pembangunan 16 Ruko telah diajukan oleh PT Sukses Unlimited Income Solution, namun proses validasi disebut masih berjalan dan belum mencapai tahap persetujuan final.

"Pengembang telah mengajukan PBG online, tapi masih validasi. Belum final ajuannya masuk," ujar Adam.

Adam mengaku, Dinas Cikataru akan melakukan verifikasi lapangan guna memastikan kondisi faktual proyek dan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Deli Serdang. "Apabila pelanggaran terbukti maka bersama Satpol PP akan dilakukan tindakan," pungkasnya.

Data diperoleh, Ruko CBD Helvetia berdiri diatas Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 02.04.25.05.3.00019 Mei 2023 dari peralihan hak Sertifikat Hak Milik (SHM) no 02.04.25.05.1.00297 Namun, asal-usul lahan yang merupakan eks Hak Guna Usaha (HGU).

Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Deliserdang melalui Manager Pelayanan Asmara Hadi kepada sejumlah media, Rabu (15/4/2026) mengaku akan mengecek ke seksi terkait di Kantah Deliserdang atas informasi legalitas tanah di Komplek Ruko CBD Helvetia ini.

Senada itu, Kakantah Deliserdang, Mahyu Daniel, dikonfirmasi via pesan Whats App nya, Rabu (15/4/2026) meminta media mengirimkan koordinat lokasi CBD Helvetia untuk diceknya data tanah di lokasi itu. 'Baik baang, saya cari datanya dulu. Bg, coba abang kirim share lokasi koordinat lokasi yg abg maksud," harapnya hingga media telah mengirimkan koordinat sesuai arahan Kakantah Deliserdang.

Namun hingga berita ini ditayangkan, Kakantah Deliserdang Mahyu Daniel belum mengirimkan informasi atas warkah dan historis SHBG PT Sukses Unlimited Income Solution ini.

STOP BANGUNAN DAN USUT PROSES SHGB EKS HGU PTPN 2

Menanggapi Ruko CBD Helvetia tanpa PBG dan SHGB lahan yang diduga berasal dari eks HGU PTPN 2, Ketua DPW LSM GMAS Sumatera Utara, Jurlis Daud, Rabu (15/4/2026) meminta Bupati Deliserdang segera menyetop bangunan tanpa PBG itu dan Kejaksaan segera mengusut tuntas proses SHM lalu peralihan ke SHGB dimulai dari proses beralihnya tanah negara itu ke pemilik awal.

Atas tak adanya PBG Ruko CBD Helvetia, Jurlis Daud mengingatkan, konsekuensi hukum atas pelanggaran tersebut mencakup teguran administratif, denda signifikan, penghentian kegiatan, hingga pembongkaran paksa oleh pemerintah daerah.

Atas terbitnya, SHM yang dialihkan SHBG PT Sukses Unlimited Income Solution yang berdirinya CBD Helvetia, aktivis ini mengingatkan cerita kelam proses hukum Perumahan Citraland yang merupakan proyek PT DMKR dan PT Nusadua Propertindo (Anak Usaha PTPN I) yang kini dalam proses sidang atas peralihan HGU menjadi SHGB tanpa memberikan 20 persen hak negara.

"Kami minta jaksa usut proses beralihnya eks HGU menjadi SHM lalu beralih menjadi SHGB PT Sukses Unlimited Income Solution di lahan CBD Helvetia ini. Jika ditemukan kerugian negara, harus diusut tuntas," pungkasnya. (Lam)

Sejalan dengan digitalisasi yang dilakukan terhadap layanan pertanahan dan tata ruang, forum kali ini diselenggarakan sebagai wadah memperkuat pemahaman dan sinergi antarinstansi dalam mendukung implementasi layanan berbasis digital.

"Saya ingin mengingatkan kembali agar kita dapat menggunakan forum hari ini untuk berdiskusi, bertukar pendapat, dan mengajukan pertanyaan terkait penerapan Sertipikat Elektronik dan aplikasi Sentuh Tanahku," ucap Dalu Agung Darmawan, dalam acara yang berlangsung di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Di hadapan peserta Bakohumas yang terdiri dari 100 humas kementerian/lembaga, Sekjen ATR/BPN menjelaskan bahwa Sertipikat Elektronik itu sendiri telah dicanangkan sejak 2023. Transformasi ini jadi langkah pemerintah menghadirkan layanan publik yang lebih modern, transparan, dan berbasis teknologi.

Dengan materi teknis yang disampaikan dalam forum ini, Dalu Agung Darmawan berharap, peserta dapat memahami lebih jauh terkait kebijakan dan pelaksanaan Sertipikat Elektronik.

Selanjutnya, sebagai corong informasi di tiap kementerian/lembaga, para insan humas bisa ikut menyebarluaskan informasi mengenai manfaat layanan digital yang dikembangkan Kementerian ATR/BPN.

"Saya berharap melalui forum kali ini, kita dapat menyamakan persepsi dan membantu Bapak/Ibu mendapatkan informasi terkait penerapan Sertipikat Elektronik dan Aplikasi Sentuh Tanahku. Sehingga, bisa mendorong semakin banyak masyarakat yang melakukan alih media sertipikat menjadi Sertipikat Elektronik," ungkap Dalu Agung Darmawan.

Terkait penyebaran informasi, Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa pada Kementerian Komunikasi dan Digital, Molly Prabawaty, menegaskan bahwa peran humas pemerintah menjadi semakin krusial di tengah perubahan pola komunikasi publik yang berlangsung cepat.

"Humas pemerintah dituntut untuk adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi serta pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin dinamis. Rekan-rekan humas dapat menyebarkan secara luas dan masif terkait informasi yang dipaparkan oleh narasumber dan konten yang disediakan oleh Kementerian ATR/BPN, melalui berbagai kanal yang dimiliki masing-masing anggota Bakohumas," tutur Molly Prabawaty.

Forum Bakohumas adalah forum yang dilaksanakan rutin di berbagai instansi pemerintah. Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, menjelaskan bahwa forum ini menjadi upaya menjaga keberlanjutan koordinasi dan kolaborasi dalam mendukung efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat.

Bakohumas yang bertemakan

"Transformasi Digital Pelayanan Pertanahan: Wujudkan Sertipikat Elektronik yang Aman dan Efisien" ini, menghadirkan narasumber Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang, I Ketut Gede Ary Sucaya, serta Kepala Subdirektorat Tata Kelola Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Tentrem Prihatin. Jalannya diskusi dipandu oleh Kepala Bagian Pemberitaan, Media, dan Hubungan Antar Lembaga, Bagas Agung Wibowo.(Rel/Lkt)

Upacara Sertijab dipimpin langsung oleh Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si selaku Inspektur Upacara. Bertindak sebagai Perwira Upacara AKP Hendri Ginting, S.H., MH dan Komandan Upacara IPDA Abdi Siregar, SH

Serah terima jabatan tersebut meliputi tiga posisi strategis, yakni Kasat tahti, Kapolsek Biru-Biru dan Kapolsek Pantai Labu.

Prosesi Sertijab diawali dengan pembacaan Keputusan Kapolda Sumatera Utara, dilanjutkan dengan penanggalan dan penyematan tanda jabatan, serta penandatanganan berita acara Sertijab, pengambilan sumpah jabatan, dan pakta integritas.

Adapun pejabat yang melaksanakan Sertijab yaitu Jabatan Kasat Tahti diisi oleh IPTU Jon Antoni, SH, Kapolsek Biru-Biru dari AKP Natanail Sitepu SH MH kepada IPTU Indra Kristian Tamba, SE,MH, Kapolsek Pantai Labu dari IPTU Sujarwo S.Psi MM kepada IPDA Iralfat Yaroni Dachi, SH.

Dalam amanatnya, Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana SIK MSi menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri sebagai bagian dari penyegaran dan peningkatan kinerja. Kapolresta juga menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan, serta berharap pejabat baru dapat segera menyesuaikan diri dan melanjutkan program kerja yang telah berjalan, khususnya dalam menjaga stabilitas kamtibmas dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Upacara juga dihadiri oleh Wakapolresta Deli Serdang AKBP Juliani Prihartini, S.I.K., M.H., para Pejabat Utama Polresta Deli Serdang, Kapolsek jajaran, personel Polresta Deli Serdang, Ketua Bhayangkari Cabang Kota Deli Serdang Ny. Rani Hendria beserta pengurus Bhayangkari.

Kegiatan dilanjutkan dengan acara Kenal Pamit di Aula Pendopo Polresta Deli Serdang sebagai bentuk penghormatan dan kebersamaan.(HPDS)

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menekankan bahwa sistem elektronik yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada kemudahan layanan, tetapi juga perlindungan terhadap data dan keabsahan dokumen masyarakat.

"Transformasi digital tentu harus berjalan seiring dengan penguatan aspek keamanan dan kepastian hukum. Kami ATR/BPN telah menerapkan sistem pengamanan berlapis melalui autentikasi digital, tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan enkripsi data berbasis server nasional," ujar Menteri ATR/Kepala BPN dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Berdasarkan data statistik layanan Kementerian ATR/BPN, sebanyak 83% berkas layanan pertanahan berasal dari tiga layanan utama, yaitu Peralihan Hak, Layanan Informasi, dan Hak Tanggungan. Dari ketiga layanan itu, layanan Hak Tanggungan dan Informasi Pertanahan telah sepenuhnya dilaksanakan secara elektronik, sementara layanan Peralihan Hak telah berjalan secara hybrid.

"Dengan adanya implementasi layanan elektronik dapat memberikan kemudahan signifikan bagi masyarakat, termasuk mengurangi kebutuhan datang ke Kantor Pertanahan hingga menekan antrean sampai 80%," jelas Menteri Nusron.

Digitalisasi juga memberikan berbagai manfaat, seperti meminimalisir risiko kehilangan sertipikat akibat pencurian, bencana, maupun kerusakan; menjamin keaslian sertipikat melalui sistem elektronik; serta memudahkan akses terhadap data dan informasi pertanahan yang lebih aman dan terintegrasi.

Menurut Menteri Nusron, sertipikat dalam bentuk elektronik juga menjadi solusi yang bisa mencegah terkena pemalsuan dokumen pertanahan.

"Dengan sistem elektronik, keaslian dokumen lebih terjamin dan praktik penyalahgunaan dapat ditekan," tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Sebagai informasi, hingga Maret 2026, Sertipikat Elektronik yang telah diterbitkan Kementerian ATR/BPN jumlahnya mencapai 7,6 juta sertipikat atau sekitar 7,8% dari total sertipikat yang telah terbit secara nasional. Masih terdapat sekitar 89,4 juta sertipikat atau 92,2% yang masih berbentuk analog.

(Rel/Lkt)

"Kami berkomitmen penuh untuk mendukung swasembada pangan melalui perlindungan lahan sawah secara berkelanjutan. Lahan pertanian ini harus kita jaga agar tidak terus beralih fungsi," ujar Menteri Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Komitmen tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang menargetkan penetapan LP2B minimal 87% dari total LBS pada tahun 2029. Namun demikian, Menteri Nusron mengungkapkan bahwa capaian LP2B dalam Rencana Tata Ruang (RTR) saat ini masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, cakupan LP2B baru mencapai sekitar 68,03% dari luas LBS.

Sementara itu, pada tingkat kabupaten/kota baru sekitar 41,22%. "Hal ini menjadi perhatian kita bersama. Oleh karena itu, revisi RTRW perlu segera dilakukan dengan memasukkan LP2B minimal 87% dari LBS," jelas Menteri Nusron.

Dalam masa transisi revisi RTRW tersebut, pemerintah pusat juga mendorong penetapan Surat Keputusan (SK) LP2B oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sebagai dasar penguatan kebijakan ke depan.

"Penetapan SK LP2B sangat penting sebagai langkah awal untuk memastikan perlindungan lahan pertanian tetap berjalan sambil menunggu proses revisi tata ruang," lanjut Menteri ATR/Kepala BPN.

Pengendalian alih fungsi lahan sawah diyakini bisa mendukung terwujudnya swasembada pangan. Sebagai langkah konkret, pemerintah telah menetapkan Perpres Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Kebijakan ini memperkuat pengendalian alih fungsi lahan, salah satunya melalui penetapan LSD sebagai instrumen utama.

Saat ini, penetapan peta LSD secara nasional telah dilakukan di 8 provinsi, dan akan diperluas ke 12 provinsi tambahan. Rencananya, ke depan akan dilanjutkan perluasannya ke 17 provinsi lainnya.

"Penetapan LSD akan terus kami percepat agar perlindungan lahan sawah memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah," pungkas Menteri Nusron. (Rel/Lkt)

Law Firm Bambang Santoso & Partner menilai penetapan tersangka hingga penahanan kliennya dalam perkara dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2022–2024 tidak tepat sasaran.

"Klien kami tidak bersalah. Mereka tidak punya niat jahat, tidak mengelola, apalagi menikmati dana BOS itu," ujar Bambang Santoso, didampingi Hendra Julianta dan Elvian.

Selain itu, tim kuasa hukum menilai penyidik mengabaikan konteks relasi kuasa di lingkungan sekolah.

"Empat guru honorer tersebut yang menerima honor sekitar Rp700 ribu per bulan disebut hanya menjalankan tugas administratif atas perintah pihak yayasan berinisial M," kata Agung.

Alih-alih menelusuri aliran dana, tegas Bambang, penyidik justru menetapkan pihak yang paling lemah dalam struktur sebagai tersangka.

"Ini patut diduga sebagai bentuk kriminalisasi," tegasnya.

Versi kuasa hukum menyebut, setiap pencairan dana BOS dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara melalui rekening sekolah di Bank Mandiri KCP Karya Sei Agul.

"Namun, sosok M disebut selalu hadir. Begitu dana dicairkan, seluruhnya langsung diminta dan dikuasai M, lalu disetorkan ke rekening pribadinya," sebut Bambang.

Sama-sama diketahui, ungkap Bambang, M bukan orang luar. Ia adalah pemilik yayasan yang menaungi sekolah tersebut.

Sejak Februari 2024, ia menjabat sebagai ketua yayasan, posisi yang memberinya kendali penuh atas seluruh kebijakan, termasuk keuangan.

"Tidak ada keputusan di sekolah tanpa persetujuannya. Semua di bawah kendali M," kata Bambang.

Pertanyaannya, ungkap Bambang, mengapa justru para guru honorer yang tak memiliki otoritas dan akses terhadap dana ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan?

"Hingga kini, keempatnya telah resmi berstatus tersangka. Tiga di antaranya Rino Tasri, Bambang Ahmadi Karo-karo, dan Handriyatul Akhbar ditahan sejak 13 Januari 2026. Sementara Ahmad Affandi menyusul ditetapkan sebagai tersangka pada 10 April 2026," ungkapnya.

Mereka dijerat dengan pasal berlapis dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kuasa hukum bersikukuh, pihak yang semestinya dimintai pertanggungjawaban adalah yang memiliki kendali dan menikmati aliran dana.

"Kasus ini membuka kembali soal klasik dalam penegakan hukum. Ketika struktur kuasa bertemu dengan proses penyidikan, siapa yang benar-benar dimintai pertanggungjawaban?," pungkasnya.(lam)

Pertama, desak pihak kejaksaan bebaskan 3 guru yang kini ditahan oleh Kejaksaan Negeri Labuhan Deli. Kedua, Kejaksaan mencabut status tersangka 4 guru. Ketiga, stop kriminalisasi guru dan keempat, kejaksaan dituntut adil.(lam)

POSMETRO MEDAN,Asahan – Dua peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) terjadi di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) wilayah Asahan–Batubara pada Rabu (15/4/2026). Insiden tersebut mengakibatkan sejumlah korban luka, bahkan satu di antaranya mengalami luka serius.

Kecelakaan pertama terjadi sekitar pukul 09.00 WIB di Simpang Kawat, tepatnya di Simpang Pordomuan dekat PT Sintong, Kabupaten Asahan. Insiden ini melibatkan sepeda motor tanpa pelat nomor dengan bus penumpang.

Berdasarkan keterangan saksi, Karianto (53), kecelakaan bermula saat pengendara sepeda motor keluar dari Simpang Pordomuan hendak menuju arah Medan. Pada saat bersamaan, dari arah Medan melaju Bus Karya Agung dan Bus Sartika, di mana Bus Sartika mencoba mendahului kendaraan di depannya.

"Pengendara sepeda motor diduga tidak melihat kondisi lalu lintas dan langsung keluar dari simpang. Saat itu Bus Sartika yang hendak mendahului Bus Karya Agung langsung menabraknya," ujar Karianto.

Akibat kejadian tersebut, pengendara sepeda motor mengalami luka cukup serius. Warga sekitar juga mengeluhkan lambannya penanganan dari petugas Satlantas.

Menurut warga bernama Rizal (29), dirinya telah melaporkan kejadian tersebut ke pos Satlantas Simpang Empat Polres Asahan. Namun, saat didatangi, pos tersebut dalam keadaan kosong tanpa petugas.

"Sudah saya laporkan, tapi di pos tidak ada petugas jaga. Padahal lokasi kejadian tidak jauh dari pos," ungkap Rizal.

Korban sempat menunggu hampir satu jam di pinggir jalan sebelum akhirnya dievakuasi oleh personel Polsek Simpang Empat bersama warga setempat.

Sementara itu, kecelakaan kedua terjadi pada pukul 07.15 WIB di Jalinsum Medan–Kisaran KM 106–107, tepatnya di Dusun III, Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara.

Kecelakaan ini melibatkan sepeda motor Honda Vario BK 5272 QAC yang dikendarai Ariel Briyan Munthe (18), warga Dusun V, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Air Putih, dengan mobil pick up BK 8629 TP yang dikemudikan Lamsahat Sagala (26), warga Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan.

Akibat insiden tersebut, Ariel mengalami luka robek pada bagian wajah hingga ke pipi dan sempat tidak sadarkan diri. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Bidadari untuk mendapatkan perawatan medis.

Sementara itu, pengemudi mobil pick up hanya mengalami luka ringan berupa lecet di tangan.

Petugas Satlantas Polres Batubara telah turun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengumpulkan barang bukti, serta meminta keterangan dari para saksi.

Akibat kecelakaan tersebut, sepeda motor mengalami kerusakan parah di bagian depan, sementara mobil pick up mengalami kerusakan pada kaca depan, lampu pecah, dan bumper penyok.(TaslabNews)

Di bawah kepemimpinan Kabid Humas Kombes Pol Dr. Ferry Walintukan, HumasPolda Sumut berhasil meraih dua penghargaan sekaligus dari Divisi Humas Mabes Polri untuk periode Januari–Maret 2026.

Dalam penilaian tersebut, HumasPolda Sumut sukses meraih Juara I Zona B pada dua kategori, yakni Kategori Cipta Trending Topik dan Kategori SPIT Media Hub Polri.

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir kepada Kabid HumasPolda Sumut sebagai bentuk apresiasi atas kinerja kolektif yang dinilai unggul dalam pengelolaan komunikasi publik.

Capaian ini menjadi indikator keberhasilan strategi komunikasi yang dijalankan secara konsisten, adaptif, dan responsif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.

Berbagai inovasi, khususnya dalam pengelolaan konten serta optimalisasi platform digital, dinilai mampu meningkatkan keterlibatan (engagement) publik terhadap informasi kepolisian.

Kombes Pol Ferry Walintukan menyampaikan bahwa prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh personel HumasPolda Sumut yang terus berupaya memberikan pelayanan informasi terbaik.

"Penghargaan ini adalah buah dari kerja sama dan semangat seluruh tim. Kami akan terus berkomitmen menyajikan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya," ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang selama ini menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi serta menjaga keseimbangan pemberitaan di ruang publik.

Dengan raihan ini, HumasPolda Sumut diharapkan semakin memperkuat perannya sebagai ujung tombak komunikasi publik Polri, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat melalui penyampaian informasi yang transparan, edukatif, dan berimbang.(RED)

Bukan dalam rangka urusan formalitas yang kaku, melainkan sebuah silaturahmi yang merekatkan hubungan antara penegak hukum dan tokoh agama.

Kapolsek Torgamba, AKP Sunipan Gurusinga, S.H., hadir langsung untuk menyapa keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU) dan pimpinan pesantren.

Pertemuan yang dimulai pukul 20.00 WIB ini menjadi ruang bagi polisi dan tokoh agama untuk duduk melingkar, berdialog, dan menyatukan visi demi kedamaian di Labuhanbatu Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, AKP Sunipan tidak hanya memperkenalkan diri sebagai pejabat baru, tetapi juga membuka diri terhadap kritik dan saran.

Baginya, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tidak melulu soal patroli di jalanan atau penegakan hukum yang tegas, melainkan soal bagaimana menyentuh hati masyarakat melalui pendekatan religi.

"Sinergi antara kepolisian dan tokoh agama sangat dibutuhkan. Melalui silaturahmi ini, kita berharap tercipta komunikasi yang baik, sehingga setiap potensi gangguan kamtibmas dapat dicegah sejak dini," ujar AKP Sunipan menyampaikan pesan dari Kapolres Labuhanbatu Selatan, AKBP Aditya S.P. Sembiring M, S.I.K.

Pihaknya menekankan bahwa hubungan sosial yang harmonis dengan kalangan pesantren dan organisasi keagamaan adalah fondasi kuat untuk menciptakan stabilitas keamanan yang berkelanjutan.

Langkah humanis ini mendapat sambutan hangat dari Ketua PC NU Labuhanbatu Selatan, H. Erwin Hutagalung, S.H. Ia menilai kehadiran pihak kepolisian ke akar rumput khususnya ke lembaga pendidikan agama adalah bentuk kepedulian nyata yang sangat dirindukan masyarakat.

"Kami dari NU sangat mengapresiasi silaturahmi ini. Komunikasi seperti ini penting untuk menjaga persatuan, sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat," ungkap Erwin dengan nada optimis.

Hal senada juga dirasakan oleh pimpinan Ponpes Ell Firdaus, Kyai Syaipul Amri. Menurutnya, kolaborasi antara ulama dan umara (pemimpin/aparat) adalah kunci utama untuk mewujudkan lingkungan yang tidak hanya aman secara fisik, tetapi juga damai secara batiniah.

Pertemuan yang juga dihadiri oleh para Kanit Polsek Torgamba dan pengurus NU tingkat kecamatan ini ditutup dengan diskusi ringan yang penuh tawa, jauh dari kesan tegang. Obrolan seputar dinamika kehidupan beragama mengalir santai diiringi suguhan sederhana.

Acara kemudian diakhiri dengan doa bersama. Sebuah permohonan tulus dipanjatkan agar wilayah Torgamba senantiasa dijauhkan dari marabahaya, serta tetap menjadi wilayah yang aman, nyaman, dan penuh keberkahan bagi seluruh warganya. (HBB)