Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaff, mengatakan imbauan tersebut dikeluarkan demi keselamatan jiwa jemaah. Ia meminta jemaah menghindari cuaca panas ekstrem dan kepadatan menuju Jamarat.

"Jemaah Indonesia yang akan menuju Jamarat kami imbau tidak melaksanakan lontar jumrah pukul 10.00 hingga 14.00 WAS," kata Maria dalam konferensi pers melalui YouTube Kemenhaj, ditulis, Kamis, 28 Mei 2026.

Selama waktu tersebut, jemaah diminta tetap berada di tenda atau maktab masing-masing. Langkah ini dilakukan untuk mencegah risiko dehidrasi berat dan heatstroke.

Maria juga meminta jemaah mengikuti jadwal dan arahan petugas di lapangan. Menurutnya, kepatuhan terhadap jadwal membuat pergerakan menuju Jamarat lebih aman dan tertib.

"Para jemaah harus tetap berada di dalam tenda dan mengikuti arahan petugas," ujarnya. Ia menilai pengaturan ini penting untuk menjaga kenyamanan selama fase Armuzna.

Kemenhaj juga mengarahkan jemaah menggunakan Jalur 2 atau Jalur Atas menuju Jamarat. Jalur tersebut menjadi rute resmi jemaah Indonesia untuk mengurangi potensi kepadatan.

Jemaah diminta memperbanyak minum air putih, makan tepat waktu, dan memakai pelindung kepala. Mereka juga diimbau membatasi aktivitas fisik yang tidak mendesak di luar tenda.

Perhatian khusus diminta diberikan kepada lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah berisiko tinggi. Ketua rombongan dan sesama jemaah diminta aktif memberikan pendampingan.

Maria memastikan layanan transportasi, konsumsi, akomodasi, kesehatan, dan bimbingan ibadah tetap beroperasi. "Seluruh layanan dipastikan tetap berjalan optimal hingga seluruh rangkaian Armuzna selesai," ucapnya.(RRI)

Terkait nilai tukar Rupiah yang 'ambrol' ini dikomentari pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi.

Kemungkinan, kata dia seperti dikutip dari JPNN, besok (Jumat 29 Mei 2026) pembukaan pasar Rupiah akan mendekati level Rp18 ribu per Dolar AS," ujar Ibrahim di Jakarta.

Ibrahim menjelaskan nilai tukar Rupiah hari ini dipengaruhi geopolitik Timur Tengah yang makin memanas di mana Amerika Serikat menyerang instalasi Iran selatan dan akan mendapatkan balasan setimpal.(***)

Korban diketahui bernama Juli Hermanto (40), warga Jalan Panca Usaha, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang. Peristiwa nahas itu terjadi di kawasan bawah Jembatan Ratu pada Rabu (27/5/2026) sekitar pukul 11.30 WIB.

Korban diduga terseret arus karena tidak dapat berenang saat mencuci usus sapi kurban di anak sungai tersebut.

Pamapta Polrestabes Palembang, Ipda Aditian Ammar, membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan korban sempat dievakuasi ke RSUD Bari Palembang sebelum akhirnya dibawa ke rumah duka.

"Diduga korban tidak bisa berenang sehingga terbaru arus sungai dan saat dicari korban sudah ditemukan meninggal dunia," katanya, Kamis (28/5/2026).

Berdasarkan keterangan polisi, sebelum kejadian korban baru selesai mengikuti pemotongan hewan kurban di rumah kerabatnya. Setelah itu, Juli menuju anak sungai di bawah Jembatan Ratu bersama rekannya, Gunawan (30), dengan menumpang becak milik Mail sambil membawa usus sapi di dalam karung.

Korban diduga mengira aliran sungai tersebut dangkal sehingga berjalan ke bagian tengah untuk mencuci usus sapi. Namun, arus sungai ternyata cukup deras hingga menyeret tubuh korban dan membuatnya tenggelam.

"Teman korban, bernama Gunawan tidak sempat untuk menolong korban karena korban sudah menghilang," katanya.

Keluarga bersama warga kemudian melakukan pencarian hingga akhirnya korban ditemukan tidak jauh dari lokasi tenggelam sekitar pukul 12.40 WIB dalam kondisi meninggal dunia.

"Setelah ditemukan korban langsung di evakuasi ke RSUD Bari, namun sayangnya nyawa korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia," ujarnya.(DetikSumbagsel)

Penutupan itu ditandai dengan upacara yang dipimpin Plt. Komandan Satuan Latihan (Dansatlat) Brimob Korbrimob Brigjen Pol. Deonijiu De Fatima di Satlat Brimob, Cikeas, Bogor pada Selasa (26/5/2026).

Kegiatan ini dihadiri Danmen III Pasukan Pelopor Korbrimob Kombes Pol. Padmo Arianto, para pejabat utama Satlat Brimob Korbrimob serta para tamu undangan lainnya.

Sekadar diketahui pelatihan yang diikuti sebanyak 36 personel dari jajaran Korbrimob dan Satbrimob Polda itu menjadi bagian dari upaya peningkatan kemampuan dan kesiapan operasional personel Brimob dalam menghadapi berbagai tugas di lapangan.

Selama pelatihan, para peserta menjalani rangkaian materi teori dan praktik terjun payung yang dilaksanakan di sejumlah lokasi latihan, di antaranya Satlat Brimob Cikeas, Bogor, Kolam Renang Pelopor Korbrimob, Kelapadua, Depok hingga wilayah Kertajati, Majalengka, Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Brigjen Pol. Deonijiu De Fatima menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti pelatihan dengan penuh semangat, disiplin, dan kesungguhan hingga seluruh tahapan latihan selesai dilaksanakan.

Dia menegaskan bahwa berakhirnya pelatihan bukan menjadi akhir proses pembelajaran, melainkan awal tanggung jawab bagi setiap personel untuk terus meningkatkan kemampuan serta mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada personel lain di satuan masing-masing.

"Kami berharap memiliki personel penerjun yang benar-benar andal sehingga dapat mendukung tugas operasional di lapangan berjalan dengan baik dan lancar," kata Brigjen Pol. Deonijiu De Fatima seperti dikutip POSMETRO MEDAN dari humas.polri.go.id.

"Saya juga mengingatkan kepada para peserta untuk terus mengasah kemampuan, menguasai penggunaan peralatan terjun payung, menjaga profesionalisme, serta menjunjung tinggi kehormatan Korps Brimob Polri dalam setiap pelaksanaan tugas," lanjutnya.

Pada kegiatan tersebut, juga dilakukan pemberian penghargaan kepada peserta terbaik.

Predikat peserta terbaik pertama diraih Ipda Juan Patrick Leonardo Sitanggang, disusul Bripda Arif Januar Harianja sebagai peserta terbaik kedua dan Bripda Anggi Sabilla sebagai peserta terbaik ketiga.

Selain itu, para peserta juga diberikan sertifikat terjun payung dan brevet terjun _free fall/wingday_ sebagai simbol bahwa para peserta telah memiliki kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan kualifikasi untuk melakukan penerjunan secara mandiri.

Melalui pelatihan ini, Korps Brimob Polri berharap dapat mencetak personel penerjun yang profesional, tangguh, dan siap mendukung berbagai pelaksanaan tugas operasional di seluruh wilayah Indonesia.(***)

Ramalan cuaca kota Medan pada Kamis 28 Mei 2026 menunjukkan kondisi bakalan diguyur hujan sedang di sebagian besar wilayah.

Kondisi hujan sedang ini menurut prediksi BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) seperti dilansir di website resminya terjadi untuk 18 kecamatan.

Hujan ringan pun diramalkan terjadi di 3 kecamatan yakni Marelan, Belawan dan Labuhan dengan suhu Udara antara 24 derajat celcius hingga 33 derajat celcius.

Warga pun diminta tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya cuaca ekstrem di luar prediksi Lembaga itu.

Berikut Data Ramalan Cuaca Kota Medan Per Kecamatan:

Medan Kota

Hujan sedang

Sunggal

Hujan sedang

Helvetia

Hujan sedang

Denai

Hujan sedang

Medan Barat

Hujan sedang

Medan Deli

Hujan sedang

Tuntungan

Hujan sedang

Medan Belawan

Hujan ringan

Amplas

Hujan sedang

Medan Area

Hujan sedang

Johor

Hujan sedang

Medan Marelan

Hujan ringan

Labuhan

Hujan ringan

Tembung

Hujan sedang

Maimun

Hujan sedang

Polonia

Hujan sedang

Medan Baru

Hujan sedang

Perjuangan

Hujan sedang

Petisah

Hujan sedang

Medan Timur

Hujan sedang

Selayang

Hujan sedang

Kejadian ini mengundang perhatian warga sekitar lantaran asap hitam pekat terlihat mengepul tinggi ke langit.

Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian langsung bergerak cepat memadamkan api yang membakar bangunan bagian produksi dan tumpukan kayu bakar. Proses pemadaman dibantu oleh masyarakat setempat.

Berkat kerja sama tersebut, api baru berhasil dikuasai dan padam sekitar dua jam kemudian setelah dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.

Menurut keterangan Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Pemkab Asahan, Arif Afdani, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat,.dari keterangan saksi untuk sementara api berasal dari sisa pembakaran penggorengan tahu.

Saat api makin membesar warga menghubungi Damkar Pos Hanggar Kisaran. "Api diduga berasal dari tempat penggorengan tahu yang kemudian merambat cepat ke tumpukan kayu bakar di sekitarnya," ucap Arif.

Lebih lanjut Arif menjelaskan, hingga saat ini belum ditemukan adanya korban jiwa dalam peristiwa nahas tersebut. Sementara itu, besaran kerugian materi yang dialami pemilik pabrik masih dalam proses pendataan dan perhitungan lebih lanjut.

"Untuk korban jiwa sementara tidak ada, korban material masih dalam proses dan belum bisa dipastikan nilainya," tambahnya. (TaslabNews)

Kritik keras salah satunya datang dari mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B. Ponto. Ia mempertanyakan secara gamblang dasar hukum serta alat bukti yang digunakan oleh pihak kejaksaan dalam melakukan penahanan tersebut.

Diketahui, RVL bersama tiga mantan Kepala KSOP Belawan periode Oktober 2023–Oktober 2024 sebelumnya dijebloskan ke sel tahanan atas dugaan korupsi pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jasa kepelabuhanan dan kenavigasian di Pelabuhan Belawan tahun 2023–2024.

Pandangan menohok ini disampaikan Soleman Ponto usai menjenguk langsung RVL dan ketiga mantan pejabat KSOP tersebut di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan. Ia secara terbuka mempertanyakan keabsahan perhitungan kerugian negara dalam kasus ini.

"Kerugian negara dihitung oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), bukan dihitung oleh Jaksa. Dan tidak ada itu hasil pemeriksaan BPK. Nah kalau Jaksa seenaknya begitu, itu terus gimana? Hancur ini negeri ini," ucap Soleman B. Ponto kepada awak media, Selasa (27/5/2026).

Ponto menyayangkan tindakan hukum yang dinilainya terburu-buru dan berpotensi merusak nama baik serta masa depan seseorang sebelum adanya kejelasan bukti yang sah secara konstitusi.

"Harapan kita supaya Jaksa bertanggung jawab juga, ditanya dulu mana (buktinya)? Jangan asal sudah dipublikasikan, orang sudah dirantai, masa depannya sudah kabur, bagaimana dia sudah malu, hanya kecerobohan," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menantang transparansi pihak Kejati Sumut untuk membuka data terkait dua alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka dan penahanan para mantan pejabat pelabuhan tersebut.

"Nah kalau kita mau tidak mau kecerobohan, silahkan Anda undang itu Jaksa. Lihat di sini, mana yang namanya dua alat bukti tentang korupsi, lalu hasil pemeriksaan siapa yang menyatakan ada kerugian negara. Apakah ada BPK menyatakan? Karena Undang-Undang Dasar itu (mengatur) bahwa kerugian negara dihitung oleh BPK," pungkasnya.

Untuk diketahui, Tim Penyidik Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menahan RVL , mantan Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan periode Oktober 2023 sampai Oktober 2024, Kamis (26/3/2026).

RVL ditahan dalam perkara dugaan korupsi pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jasa kepelabuhanan dan kenavigasian di Pelabuhan Belawan tahun 2023 hingga 2024.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi SH MH, mengatakan penetapan status tersangka terhadap RVL tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan minimal dua alat bukti yang cukup yang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum.

"Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan minimal dua alat bukti yang cukup," kata Rizaldi, Kamis (26/3/2026).

Dalam pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan tiga orang pelaku begal, sementara dua lainnya masih dalam pengejaran.

Kapolsek Medan Labuhan, AKP D Raja menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/522/V/2026 dan Laporan Polisi Nomor: LP/B/528/V/2026 tertanggal 21 Mei 2026, dengan korban masing - masing berinisial MI dan BP, yang merupakan warga Kelurahan Labuhan Deli.

Pada Selasa, 26 Mei 2026, Tim Opsnal Reskrim Polsek Medan Labuhan yang dipimpin Kanit Reskrim IPTU Dr. Hamzar Nodi, bersama Panit Reskrim IPDA R. Pinsar, bergerak melakukan penyelidikan setelah mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan dari para saksi.

Hasil penyelidikan mengarah kepada seorang pelaku berinisial YFS, yang kemudian berhasil ditangkap di wilayah Kecamatan Hamparan Perak. Dari hasil interogasi dan pengembangan, petugas kembali berhasil mengamankan seorang pelaku lainnya berinisial MFGP dari lokasi persembunyiannya di Desa Helvetia.

Berdasarkan keterangan kedua pelaku, aksi pembegalan tersebut dilakukan dengan cara menodongkan sebilah celurit kepada korban sebelum merampas sepeda motor milik korban di kawasan Jembatan Sei Nonang, Kelurahan Pekan Labuhan.

Dalam menjalankan aksinya, kedua tersangka diketahui dibantu oleh dua pelaku lain yang saat ini masih berstatus buronan, masing-masing berinisial R dan R.

Tidak berhenti sampai di situ, Tim Opsnal Reskrim Polsek Medan Labuhan juga melakukan pengembangan terhadap barang bukti sepeda motor hasil kejahatan tersebut.

Dari hasil pengembangan, diketahui kendaraan hasil rampasan dijual ke wilayah Jalan Karya, Kecamatan Karang Berombak, kepada seorang penadah berinisial RD.

Petugas kemudian bergerak cepat dan berhasil mengamankan RD, lalu diboyong ke Polsek Medan Labuhan, jelas Kapolsek.

Pelaku dijerat Pasal 479 ayat (2) huruf a dan d serta Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. (MedanMerdeka)

Kegiatan qurban yang dilaksanakan Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Utara tersebut dipusatkan di Lapangan Komplek Mesjid Al-Mussannif, Komplek Cemara Asri, Medan, pada 10 Dzulhijjah 1447 H atau bertepatan dengan 27 Mei 2026.

Sementara penyembelihan lanjutan dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pada 11 Dzulhijjah 1447 H atau 28 Mei 2026.

"Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan jumlah hewan qurban menjadi 17 ekor. Sebanyak 9 ekor dipotong di halaman Mesjid Al-Mussannif dan 8 ekor dipotong di Aceh Tamiang," ujar pria yang akrab disapa Ijeck tersebut.

Anggota DPR RI itu juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh kader Pemuda Pancasila Sumatera Utara, pengurus badan dan lembaga, serta keluarga besar organisasi yang ikut berpartisipasi menjadi peserta qurban tahun ini.

Menurut Musa Rajekshah, kegiatan qurban bukan hanya bentuk ibadah, tetapi juga wujud kepedulian sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Karena itu, daging qurban disalurkan kepada berbagai pihak, mulai dari peserta qurban, panti asuhan, pondok pesantren, pondok tahfiz Al-Qur'an hingga masyarakat terdampak bencana banjir di Aceh Tamiang.

Panitia mencatat sebanyak 12 panti asuhan dan pondok pesantren menerima bantuan daging qurban, di antaranya Panti Asuhan Al-Washliyah, Panti Asuhan Muhammadiyah, Yayasan Al-Kahfi, hingga Pondok Tahfiz Quran Insan Madani.

Selain itu, penyaluran juga dilakukan kepada warga korban banjir di empat desa di Kabupaten Aceh Tamiang, yakni Desa Batang Ara, Desa Blang Kandis, Desa Tanjung Gelumpang dan Desa Lubuk Sidup.

"Kita berharap ke depan jumlah peserta qurban terus bertambah sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat," tambah Musa Rajekshah.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Qurban Idul Adha 1447 H/2026 M, Taufik Edy didampingi Sekretaris Irwansyah menjelaskan bahwa kegiatan qurban ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara Nomor: 104.E1./MPW-PP/SUMUT/VII/2025 tentang Susunan Panitia Pelaksana Qurban Idul Adha 1447 H/2026 M tertanggal 18 Juli 2025.

Ia menyebutkan, dari total 17 ekor sapi yang dikurbankan, sebanyak 10 ekor berasal dari peserta qurban perorangan dan 7 ekor dari peserta qurban kelompok.

Pelaksanaan qurban di Aceh Tamiang dilakukan langsung di Kota Kuala Simpang, kemudian daging qurban diantar langsung oleh panitia ke desa-desa penerima manfaat yang telah ditentukan sebelumnya. (PM/REL)

Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, angkat bicara dan mempertanyakan keras dasar hukum penahanan tersebut.

RVL dan tiga mantan Kepala KSOP Belawan periode Oktober 2023–Oktober 2024 sebelumnya dijebloskan ke sel tahanan atas dugaan korupsi pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jasa kepelabuhanan dan kenavigasian di Pelabuhan Belawan tahun 2023–2024.

Pandangan menohok ini disampaikan Soleman Ponto usai menjenguk langsung RVL dan ketiga mantan pejabat KSOP tersebut di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan. Ia secara terbuka mempertanyakan alat bukti yang digunakan pihak kejaksaan.

"Saya datang ke sini ingin melihat apa sebenarnya yang dituduhkan kepada para mantan KSOP ini. Setelah masuk tadi saya baca berita acaranya, tuduhan untuk mereka berempat sama, yaitu melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)," ujar Soleman kepada awak media, Selasa (26/5/2026).

Soleman menegaskan, dalam penanganan kasus korupsi, penetapan tersangka dan penahanan seseorang harus didasari minimal dua alat bukti yang sah. Terlebih jika tuduhannya adalah merugikan keuangan negara.

"Bahwa di situ ada mereka melaksanakan korupsi. Dan kita lihat di berita-berita bahwa korupsi itu miliaran. Korupsi ya, satu. Nah, setelah saya baca, kalau kita lihat korupsi, tentu yang pertama saya akan cari, apa di situ barang bukti? Yaa kan harus ada dua alat bukti untuk memasukkan orang ini, ditahan. Dua alat bukti. Kita cari di situ, kalau korupsi merugikan negara, berarti ada uang negara yang hilang," cetusnya.

Ia kemudian mempertanyakan lembaga berwenang mana yang telah mengeluarkan hasil audit kerugian negara dalam kasus ini. Berdasarkan konstitusi, kewenangan tersebut mutlak berada di tangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ada kerugian negara itu dihitung oleh siapa? Nah, kalau kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 45, bahwa kerugian negara itu dihitung oleh BPK. Nah, saya cari di situ, apakah ada hasil pemeriksaan BPK? Tidak ada. Lalu, kalau tidak ada pemeriksaan BPK, siapa yang menentukan bahwa ini korupsi?" cecarnya.

"Tarik lagi ke bawah, apakah ada BPKP? Tidak ada juga. Turun lagi ke bawah, apakah ada pemeriksaan intern? Tidak ada juga. Lalu, bagaimana? Tidak ada hasil pemeriksaan, lalu langsung dibilang korupsi. Jadi, dalam korupsi ini saja, sudah tidak ditemukan apa alat bukti, apalagi dua, satu saja belum ditemukan."

Dirinya juga mengaku tidak menemukan adanya bukti transaksi mencurigakan yang mengarah pada aliran dana korupsi kepada para terdakwa.

"Alat bukti kedua, misalkan, apakah ada penerimaan di dalam tabungan? Apakah ada tabungan dan penerimaan? Atau apakah ada, belum mengeluarkan transfer kemana-mana, kepada siapa? Tidak ada juga dalam korupsi. Sehingga kalau kita bicara korupsi, tidak ada dua alat bukti yang dapat dipakai sebagai dasar untuk memasukkan mereka ke penjara. Lalu masuk ke penjara pakai apa? Kalau tidak ada dua alat bukti dalam sistem korupsi, ingat korupsi," tegasnya lagi.

Lebih lanjut, purnawirawan jenderal bintang dua ini membedah pokok perkara yang dituduhkan. Menurutnya, jaksa keliru dalam memahami regulasi mengenai kewajiban kapal yang masuk ke daerah pemanduan di pelabuhan.

"Nah, setelah saya lihat lebih lanjut lagi. Yang dibicarakan tuduhan korupsi, tapi yang dibicarakan itu adalah kewajiban kapal yang masuk ke daerah pemanduan. Jadi, ada daerah pemanduan, setiap kapal masuk ke daerah pemanduan, wajib menggunakan pandu. Aturan begitu. Tapi, kapan mulai bayar? Pertanyaannya kan. Dia sudah masuk itu, mulai bayar kapan? Mulai bayar kalau kapal itu, pandu itu naik. Kalau pandu naik, baru dia bayar. Kalau pandu tidak naik, ya tidak bayar. Itu satu. Lalu, kalaupun bayar, ke siapa bayarnya? Ke Pelindo!" cetus Soleman dengan nada tinggi.

Ia menjelaskan bahwa KSOP bukanlah pihak yang menerima pembayaran jasa pemanduan tersebut, melainkan PT Pelindo selaku operator pelabuhan. Oleh sebab itu, salah alamat jika pihak kejaksaan justru menyasar fungsi pengawasan yang dilakukan KSOP.

"Bukan kepada KSOP. Lalu kalau tidak bayar, kenapa kok KSOP yang ditanya? Padahal pembayarannya harusnya kepada Pelindo yang menerima. Jadi kalau kapal-kapal ini setelah Pandu naik bayar dia, siapa yang menerima? Pelindo. Nah sekarang, kok tanya mereka? Wah, pengawasan mereka.Tidak harus mengawasi kapal itu harus ada Pandu atau tidak, karena Undang-Undang 17 itu bukan undang-undang untuk mewajibkan (pembayaran), tapi itu undang-undang keselamatan.

Sehingga wajib Pandu itu supaya selamat sampai tujuan, itu yang tanggung jawab para KSOP. Tapi kalau dia bayar atau tidak, itu tanggung jawabnya Pelindo. Sehingga kalau dengan tujuan itu namanya korupsi, maka yang harus ditanya pertama adalah Pelindo, bukan KSOP. Oke, lalu bagaimana kok tiba-tiba KSOP yang ditanya?" bebernya.

Soleman menganalogikan aturan wajib pandu di laut berbeda dengan aturan wajib helm di jalan raya, karena esensinya menyangkut ruang lingkup undang-undang keselamatan pelayaran.

"Itu yang jadi masalah. Nah sekarang dia sudah masuk, KSOP yang ditanya lagi. Kan wajib Pandu? Ya wajib Pandu, memang wajib Pandu, tapi pembayaran apabila Pandu naik. Bukan wajib Pandu seperti wajib helm. Daerah wajib helm pakai helm, oh tidak begitu di laut. Makanya kalau di laut itu wajib, ya itu adalah warning kepada kita orang kapal, hati-hati di sini kamu harus pakai Pandu supaya selamat, nah makanya dia minta."

Fakta mengejutkan lain yang diungkap Soleman adalah terkait nilai kekurangan bayar yang ternyata sangat jauh dari narasi "miliaran rupiah" yang selama ini berkembang di media massa.

"Sudah saya lihat ini kekurangan 17 juta, 17 juta sekian loh, anggaplah 18 (juta). Bukan miliaran! Kalau dia bilang miliaran, panggil itu Jaksa yang bilang miliaran, mana buktinya? Jangan asal ngomong. Panggil dia, tanya: Bapak waktu itu bilang miliaran, ini yang mana miliaran? Siapa yang hitung? Karena fakta membuktikan yang sudah dibayar itu 18 juta kekurangan. Saya tidak melihat bahwa ini salah benar, tidak, tapi fakta hari ini."

Melihat kejanggalan-kejanggalan tersebut, Soleman mengendus adanya aroma kriminalisasi yang pekat dalam perkara penahanan empat eks pejabat otoritas pelabuhan di Belawan ini.

"Seperti itu, jadi kalau jaksa sudah menyatakan ada miliaran, mana miliaran? Terus kalau dia sudah dimasukkan, mana bukti awal? Kalau tidak ada, ini apa namanya? Kriminalisasi! Kalau ini kriminalisasi terjadi, dan Belawan sampai hari ini belum ada situasi yang berubah sama seperti mereka ini, kapal masuk bayar ke Pelindo,lah apakah semua nanti KSOP seluruh Indonesia akan ditarik masuk ke penjara hanya gara-gara ketidaktahuan jaksa tentang aturan ini? Itu!" cecarnya lagi.

Tak main-main atas temuan kejanggalan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut, Soleman Ponto menegaskan dirinya akan membawa persoalan penahanan di Medan ini langsung ke tingkat pusat di Jakarta, termasuk melaporkannya ke DPR RI.

"Ke Jakarta ini, saya akan bilang kepada DPR: Tolong dilihat di Medan ini, pokoknya bagaimana sudah ada 4 KSOP yang ditahan, yang tidak punya dua alat bukti di awal. Itu hasil BAP, dalam kasus korupsi," ujar Soleman.

"Saya akan sampaikan juga kepada jaksa, tolong lihat lho. Jaksa mu di sini, yang sudah menyampaikan bahwa ini adalah sekian miliar, tapi yang dibayar 18 juta kurang 17 juta sekian lah, anggaplah 18 juta. Jangan menggunakan orang-orang ini untuk mengangkat diri hebat."

Soleman juga memperingatkan dampak psikologis dan ekonomi yang fatal jika penegakan hukum dilakukan secara serampangan terhadap otoritas pelabuhan.

"Ini apa yang terjadi? Kalau semua KSOP mogok, mereka nggak mau kerja, apa yang terjadi? Asuransi naik, barang mahal, kita semua ini kopi pun jadi mahal! Hanya gara-gara bagaimana jaksa ini memaksakan.kalau saya bilang memaksakan untuk memenjarakan ini 4 mantan KSOP ini. Itu pemaksaan. Itu, karena undang-undang dasar melihat bahwa kerugian negara dihitung oleh BPK, bukan dihitung oleh jaksa."

"Harapan kita supaya jaksa bertanggung jawab juga. Jangan asal sudah dipublikasikan, orang sudah dirantai, dan masa depannya sudah kabur, bagaimana dia sudah malu, hanya kecerobohan. Nah kalau kita mau tidak mau kecerobohan, silahkan anda undang itu jaksa," tambahnya.

Sebagai penutup, ia meminta transparansi penuh dari pihak kejaksaan untuk membuka data dan alat bukti yang mereka miliki ke publik.

"Lihat di sini, mana yang namanya 2 alat bukti tentang korupsi, lalu hasil pemeriksaan siapa yang menyatakan ada kerugian negara. Apakah ada BPK menyatakan? Karena undang-undang dasar itu bahwa kerugian negara dihitung oleh BPK," pungkasnya.

Untuk diketahui, Tim Penyidik Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menahan RVL , mantan Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan periode Oktober 2023 sampai Oktober 2024, Kamis (26/3/2026).

RVL ditahan dalam perkara dugaan korupsi pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jasa kepelabuhanan dan kenavigasian di Pelabuhan Belawan tahun 2023 hingga 2024.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi SH MH, mengatakan penetapan status tersangka terhadap RVL tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan minimal dua alat bukti yang cukup yang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum.

"Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan minimal dua alat bukti yang cukup," kata Rizaldi, Kamis (26/3/2026).

Ia menjelaskan, dalam kasus ini, penyidik mengungkap adanya dugaan perbuatan melawan hukum terkait pelaksanaan kewajiban penggunaan jasa pandu tunda kapal di wilayah perairan wajib pandu.

Sesuai ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015, kewenangan tersebut berada pada otoritas pelabuhan dan dapat dilimpahkan kepada badan usaha pelabuhan, dalam hal ini PT Pelindo Regional 1 Belawan.

"Namun dalam praktiknya, ditemukan adanya kapal dengan ukuran di atas Gross Tonase (GT) 500 yang masuk ke perairan wajib pandu, tetapi tidak tercatat dalam data rekonsiliasi yang dibuat dan ditandatangani oleh para tersangka, termasuk RVL," ujarnya. (Dam)

Pada momentum penuh makna tersebut, Bank Sumut menyalurkan sebanyak 900 bungkus daging lembu dan 60 bungkus daging kambing kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial dan penguatan nilai kebersamaan.

Kegiatan penyembelihan dan distribusi daging kurban yang berasal dari 12 ekor lembu dan 6 ekor kambing tersebut turut dihadiri Direktur Utama PT Bank Sumut, Heru Mardiansyah, Direktur TI dan Operasional PT Bank Sumut Sandhy Sofian, beserta jajaran pimpinan divisi, bidang, dan karyawan Bank Sumut.

Direktur Utama PT Bank Sumut, Heru Mardiansyah menyampaikan bahwa Idul Adha bukan hanya tentang ibadah kurban, tetapi juga momentum untuk memperkuat nilai keikhlasan, solidaritas, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

"Nilai utama Idul Adha adalah keikhlasan dan pengorbanan untuk kebaikan bersama. Bank Sumut ingin menjadikan momentum ini sebagai penguat semangat berbagi dan wujud nyata kehadiran Bank Sumut yang lebih dekat dengan masyarakat. Kami percaya bahwa pertumbuhan perusahaan harus berjalan seiring dengan kontribusi sosial dan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Heru Mardiansyah.

Sementara itu, Direktur TI dan Operasional PT Bank Sumut, Sandhy Sofian, menuturkan bahwa kegiatan kurban merupakan bagian dari budaya perusahaan yang terus dijaga sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial Bank Sumut kepada masyarakat.

"Semangat Idul Adha mengingatkan kita bahwa keberadaan sebuah institusi harus mampu menghadirkan manfaat bagi sesama. Melalui kegiatan ini, kami berharap nilai kebersamaan, kepedulian, dan semangat berbagi dapat terus tumbuh, baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat," kata Sandhy Sofian.

Pelaksanaan kurban ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Bank Sumut dalam memperkuat nilai kemanusiaan, mempererat hubungan dengan masyarakat, serta mendukung pembangunan sosial di Sumatera Utara.

Dengan semangat Berubah, Bertumbuh, dan Berprestasi, Bank Sumut terus berupaya menghadirkan kontribusi nyata tidak hanya melalui layanan perbankan, tetapi juga melalui berbagai program sosial yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Sebagai bank pembangunan daerah kebanggaan masyarakat Sumatera Utara, Bank Sumut akan terus tumbuh bersama masyarakat dan menjadi mitra terpercaya dalam mendorong kemajuan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.(HBS)

Bantuan Hewan kurban tersebut diserahkan melalui Wakapolres Pematangsiantar Kompol Budiono Saputro SH. MH didampingi KBO Sat Intelkam IPTU Saji, Kanit Provos IPDA Sunandar dan Bhabinkamtibmas Polsek Siantar Marihat yang diterima langsung Pengurus Mesjid Nurul Ikhwan.

Penyerahan bantuan hewan kurban ini diberikan kepada masyarakat di Kota Pematangsiantar dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha.

"Penyerahan hewan ini kurban ini dilakukan sebagai wujud kebersamaan dan kepedulian sosial Polri kepada masyarakat," Kata Kompol Budiono.(HPPS)

Penyerahan berlangsung pada Senin, 25 Mei 2026, sekira pukul 17.20 WIB, di Halaman Persulukan Serambi Babussalam Al-Arif Billah Syekh Abdurrahman Rajagukguk Al Khaliy Naqsyabandi Qs, Desa Jawa Tongah, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun.

Kasi Humas Polres Simalungun, AKP Verry Purba, saat dikonfirmasi pada Senin, 25 Mei 2026 sekira pukul 19.11 WIB, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri yang berintegritas dan humanis di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

"Penyerahan hewan kurban dari Bapak Kapolda Sumatera Utara ini adalah bentuk nyata kepedulian Polri kepada masyarakat. Polres Simalungun merasa terhormat menjadi jembatan yang menyampaikan langsung amanah Bapak Kapolda kepada Persulukan Serambi Babussalam Simalungun," ujar AKP Verry Purba.

Penyerahan hewan kurban dilakukan oleh personel Polres Simalungun sebagai perwakilan Kapolda Sumut, dan diterima langsung oleh TGB Syekh Dr. Ahmad Sabban El-Rahmaniy Rajagukguk. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolsek Tanah Jawa Kompol Banuara Manurung, S.H., Kasat Reskrim AKP Wisnugraha Paramaartha, S.T.K., S.I.K., Kasat Intel IPTU Rido Valentino Pakpahan, S.Kom., M.H., Kanit Tipiter IPDA Gagas Dewanta Aji, S.Tr.K., M.H., serta para pengurus Persulukan Serambi Babussalam Simalungun.

Tuan Guru Batak (TGB) Syekh Dr. Ahmad Sabban El-Rahmaniy Rajagukguk menyambut pemberian tersebut dengan penuh keharuan dan rasa syukur. Beliau menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Kapolda Sumatera Utara atas perhatian dan kepeduliannya kepada umat.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara atas penyerahan hewan kurban ini. Semoga seluruh personel di jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu diberikan kesehatan serta kekuatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Kepolisian," ucap TGB dengan penuh keikhlasan.

Lebih dari sekadar penyerahan hewan kurban, TGB juga menitipkan pesan yang dalam kepada seluruh masyarakat Simalungun dan Sumatera Utara. Beliau menegaskan agar momentum Idul Adha 1447 H ini dijadikan titik tolak untuk memperkuat nilai-nilai toleransi, persatuan bangsa, dan kebhinekaan yang selama ini menjadi kekuatan besar Bangsa Indonesia.

"Jadikan Hari Raya Idul Adha ini sebagai momentum utama untuk memperkuat toleransi, mempererat persatuan bangsa, dan menjaga kebhinekaan kita. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk memperingati hari raya kurban ini dengan semangat saling menghormati dan mempererat kerukunan antarumat beragama," ungkap TGB dengan penuh wibawa.

Pimpinan Persulukan yang dikenal luas di kalangan masyarakat Sumatera Utara itu juga menekankan pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama rangkaian ibadah dan perayaan Idul Adha berlangsung, baik di wilayah Provinsi Sumatera Utara maupun khususnya di Kabupaten Simalungun, agar seluruh umat dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk, aman, dan kondusif.

Kehadiran Polri dalam momen keagamaan seperti ini mempertegas bahwa institusi Kepolisian bukan hanya hadir saat terjadi gangguan keamanan, tetapi juga hadir sebagai mitra sejati masyarakat dalam setiap suka dan duka, termasuk di hari-hari besar yang penuh makna. Kegiatan berlangsung aman, lancar, dan penuh kehangatan hingga selesai.(HPS)

Tidak adanya ijin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) THM Phantom, disampaikan Pemeriksa Bea Cukai Ahli Pertama Pencegahan dan Penyidikan Bea Cukai Medan, Nanda Prismana di THM Phantom.

Nanda mengungkapkan, setiap pelaku usaha yang menjual minuman keras, wajib memiliki NPPBKC. Namun, dari hasil pemeriksaan THM Phantom yang kemarin didapati menjual minuman keras dengan pita cukai palsu, dipastikan tidak memiliki NPPBKC.

"Jadi THM Phantom ini tidak memiliki nomor pokok pengusaha barang kena cukai atau NPPBKC. Ini harus dimiliki setiap pelaku usaha yang menjual minuman keras," ungkap Nanda.

Nanda menambahkan, setiap pelaku usaha yang menjual minuman keras tanpa memiliki NPPBKC, dikenakan sanksi denda.

Sedangkan pelanggaran penjualan minuman keras dengan menggunakan pita cukai palsu, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang - Undang Cukai.

"Untuk permasalahan ijin NPPBKC, sanksinya adalah denda. Namun untuk penjualan minuman keras dengan pita cukai palsu, melanggar ketentuan pidana," pungkasnya.

Mengutip informasi yang tertera di Halodoc, minuman keras palsu memiliki beragam dampak berbahaya, bahkan dapat berujung dengan kematian.

Dampak awal, umumnya terjadinya kesulitan bernapas, detak jantung berdetak kencang, dan suhu tubuh yang meningkat drastis bagi orang yang mengkonsumsi minuman keras palsu, terlebih minuman keras oplosan.

Sementara itu, Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan ruang sekecil apapun, bagi pelaku usaha tempat hiburan malam, yang menjadikan tempatnya sebagai tempat transaksi narkoba.

"Narkoba terus mencari jalan untuk memperkaya seseorang ataupun kelompok, namun kami akan melawan hal tersebut, dimanapun dan apapun cara mereka," ucap Rafli.(HPS)

Pelaksanaan kurban dimulai usai Salat Idul Adha di Lapangan Markas Besar Polda Sumut, Rabu (27/5/2026) pagi.

Dari total 31 ekor sapi kurban tersebut, terdapat satu ekor sapi yang menjadi perhatian, yakni sapi jenis simental dengan bobot mencapai 1 ton yang merupakan hewan kurban dari Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto.

Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol Dr. Ferry Walintukan membenarkan hal tersebut. Ia menyampaikan bahwa sapi kurban dari Kapolda Sumut bersama seluruh hewan kurban lainnya disembelih dan dagingnya dibagikan kepada personel, insan pers, serta masyarakat.

Secara keseluruhan, pada perayaan Idul Adha tahun ini, Polda Sumut kurban sebanyak 31 ekor sapi. Dagingnya selanjutnya akan didistribusikan secara merata dan dikemas menjadi sebanyak 4.976 bungkus untuk disalurkan kepada para penerima.

"Ini merupakan kegiatan yang terus kita laksanakan setiap tahunnya dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha. Tahun ini ada 31 ekor sapi yang dipotong dan dagingnya akan dibagikan kepada personel serta masyarakat," ujar Kombes Pol Ferry Walintukan, Rabu (27/5/2026).

Ferry menjelaskan, Hari Raya Idul Adha dimaknai sebagai simbol pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial melalui pelaksanaan ibadah kurban.

Melalui momentum tersebut, diharapkan seluruh personel Polri semakin menumbuhkan nilai-nilai keikhlasan dan kepedulian dalam memberikan pelayanan yang humanis, profesional, dan terbaik kepada masyarakat.(REL/JAF)

Persisnya di Desa Lobusiregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara.

Meski wilayah itu bukan daerah pemilihannya, Maruli Siahaan mengaku terpanggil karena lokasi itu merupakan kampung kelahirannya.

Kehadiran penerangan jalan ini disambut penuh haru dan rasa syukur oleh masyarakat yang selama bertahun-tahun hidup dalam kondisi minim penerangan.

Selama ini, warga mengaku sudah berulang kali mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah kabupaten maupun provinsi. Namun hingga kini, harapan tersebut belum juga terealisasi.

"Ini bukan soal dapil atau politik, tetapi soal kepedulian terhadap kampung halaman dan masyarakat yang membutuhkan. Saya lahir di tempat ini, besar melihat kondisi masyarakat di sini, sehingga ketika ada kebutuhan yang sangat mendasar seperti penerangan jalan, saya merasa harus ikut membantu," ujar Maruli Siahaan saat meninjau lokasi pemasangan lampu penerangan jalan.

Menurut warga, sebagaimana disiarkan Antara, kondisi jalan yang gelap selama ini cukup membahayakan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan masyarakat yang beraktivitas pada malam hari.

Selain rawan kecelakaan, situasi gelap juga menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat.

Salah seorang tokoh masyarakat Dusun 1 Bahalimbalo, Bapak Mangasi Sitompul, menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian yang diberikan Maruli Siahaan kepada kampung tersebut.

"Kami sangat bersyukur dan terharu. Selama ini kami sudah berkali-kali menyampaikan permohonan bantuan lampu jalan kepada pemerintah daerah, tetapi belum pernah terealisasi. Pak Maruli datang dan langsung membantu tanpa banyak janji. Sekarang jalan kami sudah terang dan masyarakat merasa jauh lebih aman," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh warga setempat, Ibu Rosma br. Simanjuntak, yang mengaku penerangan jalan sangat membantu aktivitas masyarakat pada malam hari.

"Dulu kalau malam sangat gelap, anak-anak takut keluar rumah dan orang tua juga khawatir kalau ada keluarga pulang malam. Sekarang kami merasa lebih nyaman dan aman. Kami berterima kasih kepada Pak Maruli Siahaan karena sudah peduli kepada kampung ini walaupun bukan dapil beliau," katanya.

Masyarakat berharap kepedulian seperti ini dapat menjadi perhatian bersama, terutama dalam pembangunan fasilitas dasar yang langsung dirasakan manfaatnya oleh warga di daerah-daerah pedesaan.(***)

Kedua korban awalnya mengikuti rombongan panitia penyembelihan hewan kurban yang hendak membersihkan jeroan di sungai.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pemalang, Agus Ikmaludin menjelaskan peristiwa tragis tersebut terjadi sekira pukul 09.30 WIB, bermula saat kedua korban bersama seorang saksi datang ke lokasi dengan berboncengan satu sepeda motor.

Sesampainya di sungai, kedua korban diketahui bermain air dan berenang hingga menyeberang sungai.

"Korban kemudian diduga tenggelam saat berenang di Sungai Comal," jelasnya dalam laporan kejadian, Rabu (27/5/2026).

Adapun identitas kedua korban yang meninggal dunia masing-masing bernama Lesmana Keket Budiman (14), dan Syafi Asyauqi Rien (12). Keduanya merupakan warga Desa Karanganyar, Kecamatan Bantarbolang, Pemalang.

"Dari keterangan saksi-saksi salah satu ditemukan meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara Syafi Asyauqi Rien sempat dievakuasi dan dilarikan ke Klinik Bantarbolang. Namun, nyawanya tidak berhasil diselamatkan," katanya.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tenaga medis, kedua korban dinyatakan meninggal dunia. Kemudian jenazah keduanya diserahkan dan dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. (detikjatang)

"Banyak ulama, termasuk menteri agama bisa menasehati Prabowo: berkurban tidak boleh menggunakan APBN. Kurban adalah ibadah personal. Sementara APBN adalah harta publik," ujar Faisal Lohy dalam unggahannya yang mendapat lebih dari 6.500 reaksi dan 1.000 kali dibagikan.

Menurutnya, baik Rasulullah SAW maupun para sahabat tidak pernah mencontohkan praktik kurban dengan menggunakan dana negara. Ia menyebut tidak ada dalil maupun produk fikih yang secara eksplisit membolehkan hal tersebut.

"Rasulullah dan para sahabat tidak pernah mencontohkan. Tidak ada dalil dan produk fikih yang secara eksplisit membolehkan. Kurban seharusnya menggunakan dana pribadi atau berasal dari harta pribadi," tegasnya.

Faisal Lohy menyarankan jika distribusi sapi ke masyarakat memang menggunakan APBN, maka sebaiknya tidak dikaitkan dengan ibadah kurban.

"Jika gunakan APBN untuk distribusi sapi ke masyarakat, bisa gunakan bahasa program bantuan pangan rakyat," ujarnya.

Pernyataan itu merespons kabar pembagian 1.098 ekor sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui anggaran Bantuan Presiden dan Bantuan Kemasyarakatan Presiden.

Unggahan Faisal Lohy telah memicu diskusi di media sosial, dengan 1.200 komentar dari warganet yang merespons pernyataannya.

Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong buka suara soal polemik bantuan 1.098 sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Bahtra menyebut bantuan tersebut sah secara hukum karena merupakan bagian dari Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres) yang memiliki dasar anggaran dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.

"Jadi ini bukan uang pribadi Presiden yang diklaim sebagai bantuan pribadi. Ini adalah program bantuan kemasyarakatan negara yang memang dianggarkan secara resmi melalui APBN untuk membantu masyarakat di berbagai daerah. Tidak ada aturan yang dilanggar di situ," kata Bahtra dalam keterangannya, Rabu (27/5/2026).

Bahtra menerangkan Banmaspres, termasuk bantuan sapi kurban, memiliki dasar hukum yang sah karena bersumber dari APBN.

Hal ini diatur dalam UU APBN 2026 dan dilaksanakan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan negara berdasarkan UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara melalui Kementerian Sekretariat Negara. (fajar/sam)

Kegiatan tersebut turut dihadiri Waka Polres Langkat Kompol Vivien Ayuningtias, S.I.K, para Pejabat Utama Polres Langkat, Ketua Bhayangkari Cabang Langkat, serta panitia qurban Polres Langkat.

Pada momentum Idul Adha tahun ini, Polres Langkat menyembelih sebanyak 10 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Seluruh proses penyembelihan dilakukan sesuai syariat Islam dengan melibatkan panitia qurban dan petugas pemotongan hewan.

Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo mengatakan bahwa kegiatan qurban bukan hanya bentuk ibadah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya Polri untuk terus hadir membantu dan berbagi dengan masyarakat.

"Melalui momentum Idul Adha ini, Polres Langkat ingin menunjukkan bahwa Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan, tetapi juga hadir dengan kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada masyarakat," ujar Kapolres.

Daging qurban kemudian dibagikan kepada personel Polres Langkat, PHL, ustadz dan tokoh agama, masyarakat, awak media, pekerja, penjaga ternak, hingga warakauri Polri dengan total penerima sebanyak 1.156 orang.

Selain dilaksanakan di tingkat Polres, kegiatan penyembelihan hewan qurban juga turut dilaksanakan oleh Polsek jajaran Polres Langkat sebagai bentuk kepedulian dan kedekatan Polri dengan masyarakat di wilayah hukum masing-masing.

Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar serta mendapat sambutan positif dari masyarakat. Kehadiran Kapolres Langkat bersama jajaran di tengah masyarakat menjadi wujud nyata kedekatan Polri dengan masyarakat serta mempererat hubungan silaturahmi dan kebersamaan.

Polres Langkat juga mengajak masyarakat untuk terus bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Apabila masyarakat membutuhkan bantuan kepolisian ataupun ingin melaporkan gangguan kamtibmas, dapat menghubungi layanan Call Center Polri 110 yang aktif melayani selama 24 jam secara gratis.(QQ)

Kegiatan yang berlangsung di halaman Mako Polres Labusel ini menjadi simbol penguatan kepedulian sosial Polri terhadap masyarakat di wilayah tersebut.

Agenda penyembelihan hewan kurban ini dipimpin langsung oleh Kapolres Labuhanbatu Selatan, AKBP Aditya S.P. Sembiring, turut mendampingi Wakapolres KOMPOL Moch. Guntur Priyantoko, jajaran Pejabat Utama (PJU), serta personel Polres Labusel.

Prosesi ini juga melibatkan tokoh agama dan warga setempat yang bergotong-royong membantu penyembelihan.

Dari total 8 ekor lembu yang disiapkan, 6 ekor di antaranya disembelih langsung di Mako Polres Labusel.

Sementara itu, 2 ekor lainnya didistribusikan ke luar mako guna menjangkau penerima yang lebih luas.

Seekor lembu diserahkan ke Masjid Jamik Kotapinang, dan satu ekor lainnya yang merupakan bantuan khusus dari Kapolda Sumatera Utara, IRJEN Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H. disalurkan ke Yayasan Pondok Pesantren Al Firdaus Cikampak, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba.

Di situ, Kapolres Labuhanbatu Selatan AKBP Aditya Sembiring menjelaskan esensi dari ibadah kurban melampaui ritual keagamaan tahunan, melainkan menjadi jembatan kemanusiaan antara instansi kepolisian dan warga sipil.

"Momentum Idul Adha ini mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Kami berharap daging kurban yang dibagikan dapat membawa manfaat serta kebahagiaan bagi masyarakat, khususnya warga sekitar dan anak-anak yatim," ujar AKBP Aditya.

Lebih lanjut, AKBP Aditya menegaskan komitmen jajarannya untuk konsisten hadir di tengah-tengah publik, baik dalam aspek pengamanan wilayah maupun aksi kemanusiaan.

"Kami ingin keberadaan Polri benar-benar dirasakan masyarakat. Semoga kebersamaan seperti ini semakin mempererat hubungan silaturahmi antara Polres Labusel dan masyarakat," tambahnya.

Setelah seluruh proses penyembelihan selesai, paket daging kurban langsung didistribusikan secara tertib kepada personel Polres Labusel, warga yang tinggal di sekitar lingkungan Mapolres, serta anak-anak yatim.

Aksi nyata ini mendapat apresiasi mendalam dari masyarakat sekitar yang merasakan langsung manfaatnya pada perayaan Idul Adha tahun ini.

"Kami sangat berterima kasih kepada bapak Kapolres dan seluruh jajaran Polres Labusel. Bantuan daging kurban ini sangat berarti bagi kami dan masyarakat kecil. Semoga Polres Labuhanbatu Selatan semakin dekat dan dicintai masyarakat," ucap salah seorang warga penerima kurban. (HBB)