Kehadiran Eko dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat silaturahmi sekaligus membangun hubungan yang harmonis antara instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.

Sinergi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat komunikasi, mendorong kolaborasi positif, serta mendukung terciptanya kehidupan bermasyarakat yang kondusif.

Eko Yudis Parlin Rajagukguk menyampaikan bahwa jajaran Imigrasi senantiasa terbuka untuk membangun hubungan baik dengan berbagai elemen masyarakat.

Menurutnya, pendekatan yang humanis dan komunikasi yang baik menjadi bagian penting dalam mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.

"Imigrasi berkomitmen untuk terus membangun hubungan yang harmonis dengan berbagai elemen masyarakat serta memberikan pelayanan keimigrasian yang profesional dan humanis. Melalui sinergi yang baik, kami berharap Imigrasi dapat semakin dekat dengan masyarakat," ujar Eko.

Rakornis Forum Penataan Ruang Dihadiri Kakantah Dumai

Ia juga menegaskan bahwa komitmen tersebut sejalan dengan semangat Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, melalui slogan 'Imigrasi untuk Rakyat'.

Partisipasi dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan dan berbagai unsur masyarakat.

Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen institusi dalam meningkatkan kepercayaan publik melalui pelayanan yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dengan terjalinnya komunikasi dan kerja sama yang baik, hubungan antara instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan di Sumatera Utara diharapkan semakin erat serta memberikan manfaat positif bagi masyarakat (Ril/ Dam).

Komitmen tersebut ditunjukkan Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan, Khairul Azmi, dengan turun langsung meninjau kawasan bantaran Sungai Sei Sikambing di Jalan Mistar, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, dalam kegiatan Gotong Royong Massal dan Sapa Warga, Sabtu (24/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Khairul Azmi mengerahkan petugas beserta alat berat untuk melakukan normalisasi di kawasan bantaran sungai. Langkah ini dilakukan guna mendukung kelancaran aliran air sekaligus meningkatkan kebersihan dan penataan lingkungan di sekitar sungai.

Penanganan tersebut menjadi salah satu langkah nyata Pemko Medan dalam merespons persoalan lingkungan dan infrastruktur yang berpotensi memengaruhi kondisi kawasan permukiman, terutama ketika curah hujan meningkat.

Kehadiran langsung Khairul Azmi di lapangan juga merupakan bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan, sehingga upaya normalisasi dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan di lokasi.

Melalui pengerahan personel dan alat berat, Dinas SDABMBK berupaya memastikan penanganan kawasan sungai tidak berhenti pada kegiatan gotong royong semata, tetapi turut menyentuh aspek teknis infrastruktur yang membutuhkan penanganan langsung.

Selain mendukung pemeliharaan fungsi sungai, kegiatan ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan bantaran sungai serta mencegah penumpukan sampah yang dapat mengganggu aliran air.

Pemko Medan melalui Dinas SDABMBK akan terus mendorong penanganan infrastruktur secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan dan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir.

Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor, upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan Kota Medan yang lebih bersih, tertata, nyaman, serta tangguh dalam menghadapi tantangan lingkungan, sejalan dengan semangat pembangunan "Medan Untuk Semua."(ATN)

Dalam praktik kepemimpinan, penghargaan paling bermakna bukan berupa pujian di podium. Ia hadir dalam bentuk yang lebih sahih: sebuah kunjungan yang diputuskan dengan saksama, cermin kepercayaan yang diperlihatkan dengan benderang.

Itulah yang terbaca dari langkah Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto, SIK, SH, MSi, kepada Polda Sumatera Utara, dan terhadap sosok yang kini memimpinnya, Irjen Pol Sonny Irawan, SIK, MH.

Sumut menjadi salah satu daerah pertama yang dikunjungi Kapolri Suyudi sejak ia dilantik. Sumut bahkan menjadi tempat pertama ia merilis kasus berskala besar: penyelundupan 1,16 ton ketamin hidroklorida di perairan Tanjung Balai Asahan.

Dalam tradisi kepemimpinan, urutan semacam ini bukan kebetulan administratif. Seorang pemegang komando tertinggi memilih tempat pertamanya berdasarkan keyakinan, dan keyakinan itu tumbuh dari rekam jejak.

Rekam jejak itulah yang menjelaskan siapa sosok Sonny Irawan. Ia bukan wajah baru yang datang membawa peta kosong. Sebelum menakhodai Polda Sumut, ia lebih dulu mengabdi sebagai Wakapolda. Dari kursi itu ia mengamati, mencatat, dan memetakan.

Ia membaca denyut sebuah provinsi yang luas, majemuk, dan sarat dinamika, dari hiruk-pikuk Medan hingga lengang pesisir Selat Malaka. Lazimnya, wakil adalah orang yang paling akrab dengan seluk-beluk rumah yang kelak ia pimpin.

Sonny tampaknya memanfaatkan masa itu dengan baik. Ketika amanah pucuk pimpinan kemudian jatuh ke tangannya, ia tidak perlu belajar dari nol. Ia tinggal menggerakkan apa yang sudah dipahaminya.

Buktinya terlihat dari berbagai gebrakan yang langsung menemukan tempat di hati masyarakat. Sonny datang langsung ke rumah-rumah ibadah, misalnya.

Ia menunaikan salat Jumat di berbagai masjid, bersilaturahmi dengan para ulama, dan menyapa jemaat gereja lewat program Minggu Kasih. Langkahnya tidak berhenti di sana. Ia juga mengunjungi umat Buddha dan Hindu, menyambangi mereka di tempat ibadahnya sendiri.

Di provinsi yang sejak lama dikenal sebagai miniatur kebinekaan, kehadiran semacam ini bernilai jauh melampaui protokoler. Ia mengirim pesan bahwa kepolisian hadir untuk semua, dan bahwa rasa aman tidak dibedakan oleh keyakinan.

Keberagaman tidak diperlakukan sebagai potensi gesekan yang harus diawasi dari jauh, melainkan sebagai kekayaan yang dirawat dengan kedekatan.

Kedekatan itu pula yang tampak di jalan raya. Sonny tidak segan turun langsung mengatur lalu lintas. Seorang jenderal bintang dua yang berdiri di tengah arus kendaraan, merasakan terik dan debu yang sama dengan anggotanya, menyampaikan sesuatu yang tidak sanggup dikatakan oleh seribu surat edaran: bahwa pemimpin tidak berjarak dari pekerjaan paling sederhana, dan bahwa pelayanan publik dimulai dari hal-hal yang dirasakan warga setiap hari.

Publik jarang keliru menilai ketulusan. Ia tahu mana langkah yang lahir dari pemahaman dan mana yang sekadar mengejar sorotan. Gebrakan Sonny diterima hangat karena menyentuh yang memang dirasakan warga, ditempuh dengan cara yang dipahami warga. Itulah buah dari pemetaan yang matang: kebijakan yang menjejak, bukan melayang.

Kasus ketamin 1,16 ton menjadi cermin lain untuk melihat semua itu. Pengungkapannya berawal dari pemantauan intelijen terhadap gerak kapal yang mencurigakan di Selat Malaka dan Laut Andaman.

Terputusnya sinyal AIS menjadi petunjuk yang tidak dilepaskan begitu saja, hingga berujung penyergapan. Kapal tanker MT Global 168 dibawa ke Belawan pada 21 Oktober 2026 untuk proses hukum lebih lanjut.

Di balik keberhasilan itu ada sinergi Polda Sumut dengan Bareskrim Polri, BNN, Bea dan Cukai, serta unsur kepolisian perairan. Orkestrasi sebesar ini hanya bisa berjalan di bawah pemimpin yang memahami medan dan mampu merangkul banyak pihak.

Kemampuan merangkul itu tidak lahir mendadak. Ia ditempa lewat kebiasaan hadir di tengah umat, ulama, dan warga.

Apresiasi Kapolri pun terasa bernada lebih dari sekadar seremoni. Ia menyebut dengan lugas bahwa Sumut menempati urutan teratas dalam data peredaran narkoba. Namun alih-alih menjadikannya alasan untuk murung, ia membaliknya menjadi pelecut.

Sumut memang nomor satu dalam peredaran, tetapi pengungkapannya juga yang terbanyak. Pesannya jelas: jangan kecil hati. Angka yang tinggi bukan aib yang disembunyikan, melainkan bukti bahwa aparat bekerja dan tidak menutup mata.

Kalimat Kapolri lainnya layak diingat lama. Barang bukti yang disita, katanya, bukan sekadar angka pencapaian, melainkan potensi penyelamatan jutaan jiwa generasi muda bangsa. Di situ tampak cara pandang yang menempatkan penegakan hukum sebagai ikhtiar kemanusiaan.

Setiap kilogram yang tertahan di dermaga adalah satu ancaman yang batal sampai ke ruang-ruang keluarga. Pandangan ini sejalan dengan penegasan beliau bahwa perang melawan narkotika tidak boleh berhenti pada penindakan, tetapi harus dimulai dari hulu: pencegahan, edukasi, dan pengawasan yang berjalan seiring.

Dan hulu itu, pada akhirnya, adalah masyarakat sendiri, tempat Sonny rajin menanam kepercayaan.

Maka ketika Kapolri menyampaikan terima kasih kepada Gubernur, Kapolda, dan Kapolrestabes Medan, kita tengah menyaksikan sebuah pengakuan yang berdasar. Pilihan atas Sumut sebagai tempat pertama merilis kasus besar, dan atas Sonny Irawan sebagai pemegang kendali di sana, adalah isyarat bahwa kepercayaan ini tidak diberikan dengan cuma-cuma. Ia dimenangkan lewat kerja, kecermatan membaca situasi, dan keberanian bertindak.

Tentu perjalanan masih panjang. Peredaran narkotika adalah musuh yang lentur dan pandai mencari celah baru. Tetapi sebuah institusi yang dipimpin oleh orang yang mengenal wilayahnya dengan baik, dekat dengan umat lintas iman, dan didukung pimpinan tertinggi yang percaya pada kerja nyata, memiliki bekal yang cukup untuk menghadapinya. Bagi masyarakat Sumatera Utara, hal itu pantas disyukuri sekaligus dikawal bersama. (Toga Nainggolan, Pemred Posmetro Medan)

Kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah nyata pemerintah kelurahan dalam meningkatkan kenyamanan akses lingkungan sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menjaga dan merawat fasilitas umum.

Lurah Beringin, Irwansyah, menjelaskan bahwa gotong royong merupakan kegiatan rutin yang terus digalakkan di wilayahnya. Selain menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata, kegiatan ini juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan arahan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, yang senantiasa mendorong seluruh jajaran Pemerintah Kota Medan agar hadir di tengah masyarakat melalui kerja nyata yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.

"Melalui gotong royong ini, kita ingin menghadirkan lingkungan yang semakin baik, tertata, dan nyaman bagi masyarakat. Kebersamaan menjadi kekuatan utama dalam membangun wilayah, karena pemerintah tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan dan partisipasi warga," ujar Irwansyah.

Ia menambahkan, pembenahan akses Jalan Sareman bukan sekadar kegiatan penataan lingkungan, melainkan juga wujud kepedulian bersama dalam menciptakan fasilitas lingkungan yang lebih layak untuk menunjang mobilitas dan aktivitas masyarakat sehari-hari.

Lebih jauh, Irwansyah berharap budaya gotong royong terus tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kelurahan Beringin. Sebab, melalui kegiatan bersama, komunikasi dan kedekatan antara pemerintah dengan warga dapat terjalin semakin harmonis.

"Kami ingin kegiatan seperti ini terus menjadi wadah kebersamaan. Bukan hanya membenahi lingkungan, tetapi juga mempererat silaturahmi, mendengarkan aspirasi, serta membangun hubungan yang semakin baik antara masyarakat dan Pemerintah Kota Medan," ungkapnya.

Irwansyah juga menegaskan bahwa Pemerintah Kelurahan Beringin akan terus mendorong partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan penataan lingkungan, sehingga setiap langkah yang dilakukan benar-benar berangkat dari semangat kebersamaan dan kepentingan warga.

Melalui kolaborasi tersebut, Kelurahan Beringin diharapkan dapat terus berkembang menjadi lingkungan yang tertata, harmonis, dan nyaman, sekaligus menjadi cerminan semangat pembangunan Kota Medan yang mengedepankan kepedulian serta keterlibatan masyarakat.

Semangat gotong royong ini sekaligus menjadi wujud nyata implementasi motto "Medan Untuk Semua", bahwa pembangunan bukan hanya tentang menghadirkan perubahan fisik, tetapi juga membangun kedekatan, kebersamaan, dan rasa memiliki antara pemerintah dengan masyarakat.(ATN)

Penegasan tersebut disampaikan Rico Waas menanggapi keluhan seorang warga bernama Lena dalam kegiatan Gotong Royong Massal dan Sapa Warga yang berlangsung di Jalan Mistar, bantaran Sungai Sei Sikambing, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Sabtu (24/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Lena menyampaikan pertanyaan kepada Wali Kota Medan terkait pelayanan pengurusan ahli waris. Keluhan itu langsung mendapat perhatian serius dari Rico Waas, yang menegaskan bahwa setiap pelayanan kepada masyarakat harus berjalan sesuai ketentuan, tanpa adanya pungutan di luar aturan.

"Jangan ada pengutipan apa pun dalam pelayanan publik, termasuk dalam pengurusan ahli waris. Apabila ada masyarakat atau warga yang mengalami hal tersebut, silakan laporkan. Akan kita tindak," tegas Rico Waas.

Tidak berhenti di situ, orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan tersebut juga memberikan peringatan keras kepada seluruh pejabat wilayah agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun jabatan untuk kepentingan pribadi.

"Buat seluruh pejabat wilayah, jangan main-main. Kalau saya tahu, saya tindak. Bila perlu dicopot," ujar Rico Waas dengan nada tegas terkait praktik pungli.

Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan keseriusan Wali Kota Medan dalam memastikan seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari tingkat kecamatan hingga kelurahan, memberikan pelayanan yang bersih, transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Rico Waas menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Setiap pejabat wilayah memiliki tanggung jawab untuk memberikan kemudahan pelayanan, bukan justru menambah beban masyarakat melalui pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.

Melalui kegiatan Gotong Royong Massal dan Sapa Warga, Pemko Medan juga membuka ruang dialog secara langsung antara pemerintah dan masyarakat. Berbagai aspirasi, persoalan lingkungan, hingga keluhan pelayanan publik dapat disampaikan tanpa sekat kepada Wali Kota beserta jajaran terkait.

Keluhan yang disampaikan Lena menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan tersebut, sekaligus pengingat bagi seluruh aparatur kewilayahan agar senantiasa mengedepankan integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pelayanan.

Sikap tegas Rico Waas ini sejalan dengan komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang semakin baik, sehingga semangat Medan Untuk Semua benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.(ATN)

Tim reserse Polsek Medan Helvetia terjun ke Jalan Setia dan Gang Bilal Kelurahan Tj Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, Jumat (23/10/2026). Namun sayangnya pasukan tak temukan pengedar dan siapapun gang sedang bertransaksi narkoba.

"Benar, kita mendukung penuh program Kapolri Jenderal Suyudi. Kita terus gencar memerangi narkoba, kita akan makin menggiatkan kegiatan ini," ujar Kapolsek Helvetia Kompol Paul Edison Simamora, Sabtu (24/10/2026).

Paul menyebut walaupun tim tak berhasil menangkap pengedar di lokasi. Namun takkan menyurutkan semangat tim untuk mempersempit ruang gerak peredaran narkoba di wilayah hukum Polsek Medan Helvetia.

"Narkoba itu merusak siapapun, kita harus ikut mencegah sebelum generasi kita menjadi korban. Semangat saya bertambah ketika mendengar program Kapolri Jenderal Suyudi," ucapnya.

Akhirnya tim membakar sejumlah lapak yang diduga menjadi tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba di Gang Bilal dan Jalan Setia Kota Medan.

Seperti diketahui Kapolri Jenderal Suyudi ingin menciptakan ruang lebih aman di masyarakat dalam program 100 hari pertamanya. Melalui pemberantasan narkoba dan memulihkan kawasan dari peredaran narkoba. Kemudian memberantas judi daring dan penipuan digital. (Den)

Jalan protokol yang merupakan jalan yang sering dilalui para pemasok sayuran dari Tanah Karo, Namotrasi , Namu Ukur ke Pasar Tavip Binjai ,sebelumnya sering dikeluhkan warga karena rusak dan berlubang mulai diaspal ,Jum'at (23/10/2026) malam.

Proyek perbaikan ini mencakup rehabilitasi jalan sepanjang 450 meter dengan lebar 10 meter. Jalur ini juga merupakan akses vital yang menghubungkan dua wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Binjai Kota dan Kecamatan Binjai Selatan.

Di lokasi kegiatan, sedikitnya empat unit alat berat beserta puluhan pekerja dikerahkan untuk meratakan dan memadatkan material aspal demi mempercepat penyelesaian proyek.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bina Marga Dinas PUTR Pemko Binjai, Frans Armenda Ginting, membenarkan dimulainya pengerjaan pengaspalan tersebut di lapangan.

"Iya benar, pengerjaan pengaspalan Jalan Jamin Ginting di Kelurahan Rambung Dalam mulai dikerjakan malam ini dan secepatnya rampung," ujar Frans saat dikonfirmasi.

Frans menjelaskan bahwa proyek rehabilitasi jalan tersebut dilaksanakan oleh pihak rekanan dari PT/CV Mildza Nirwana Perkasa. Sumber anggaran bersumber dari APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp1,044 miliar.

"Pemko Binjai berharap dengan dilakukannya perbaikan di jalan ini dapat memudahkan para pengendara yang melintas serta menunjang mobilitas warga dalam menjalankan aktivitas perekonomian sehari-hari,"kata Frans Ginting ( Red )

Dalam kegiatan tersebut, Rico Waas didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspem) Muhammad Sofyan, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Camat Medan Petisah Syamsul Alam Nasution S.STP,M.AP serta ASN, para lurah se-Kecamatan dan kepala lingkungan se-kecamatan Medan Petisah.

Melalui kegiatan Sapa Warga, Rico Waas berdialog langsung dengan masyarakat untuk mendengar berbagai aspirasi, keluhan, serta persoalan yang dihadapi warga dalam kehidupan sehari-hari. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Medan dalam mendekatkan pelayanan publik sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat mendapat perhatian serius.

Sejumlah persoalan disampaikan warga, mulai dari pelayanan publik, pelayanan kesehatan, peluang berwirausaha, perlindungan sosial (perlinsos), persoalan desil, kondisi jalan rusak, hingga kesulitan memperoleh layanan air bersih dari PDAM.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Rico Waas langsung mengarahkan OPD terkait agar merespons setiap keluhan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ia menekankan pentingnya koordinasi dan tindak lanjut agar persoalan yang disampaikan masyarakat tidak berhenti sebatas dialog, tetapi dapat ditangani secara konkret.

Respons langsung tersebut mencerminkan upaya Pemko Medan untuk membangun pelayanan yang lebih responsif, terbuka, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan turun langsung ke lapangan, pemerintah dapat mengetahui kondisi riil yang dihadapi warga sekaligus mengidentifikasi langkah penanganan yang diperlukan.

Selain menyerap aspirasi, Rico Waas juga menyempatkan diri memberikan apresiasi kepada atlet berprestasi di sela-sela kegiatan Sapa Warga. Apresiasi ini menjadi bentuk dukungan terhadap semangat, dedikasi, dan pencapaian generasi muda yang telah mengharumkan nama daerah melalui prestasi olahraga.

Kegiatan Gotong Royong Massal dan Sapa Warga tersebut turut dihadiri Danramil 01/Medan Petisah Kapten Cku Salam Marihot Butarbutar, S.E., tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Melalui kegiatan ini, Pemko Medan terus mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta memastikan aspirasi warga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan Kota Medan.

Pemerintah hadir bukan hanya untuk mendengar, tetapi juga untuk memastikan setiap aspirasi masyarakat memperoleh respons dan tindak lanjut yang tepat. (ATN)

MEDAN – Gelombang kecaman dari warga terhadap Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Golkar, Viktor Silaen, belum juga reda. Politisi tersebut terekam menginjak makam pahlawan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Medan, Jalan Sisingamangaraja. Rekaman itu memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, yang menilai tindakan tersebut mencederai penghormatan terhadap para pejuang bangsa.

Bagi sebagian warga, peristiwa ini dianggap lebih dari sekadar kelalaian. Mereka menilai aksi tersebut mencerminkan sikap seorang pejabat publik yang kurang menghargai jasa para pahlawan. TMP sendiri merupakan tempat peristirahatan terakhir para pejuang yang gugur membela kemerdekaan dan kedaulatan negara, sehingga lazimnya dijaga dengan penuh hormat oleh setiap pengunjung.

Dinilai Tak Beradab

Salah satu kecaman datang dari Ketua Umum Majlis Taklim Zikir Al-Haura Sumut, Ernawati Sitepu. Ia menilai perbuatan itu menunjukkan adab yang buruk dari seorang wakil rakyat.

"Dari apa yang dilakukannya itu kan terlihat jika beliau ini tidak memiliki adab. Harusnya sebagai anggota dewan alias wakil rakyat, dia harus memberikan contoh yang baik cara menghormati para pahlawan yang sudah gugur dan berjasa bagi bangsa dan negara," kata Ernawati, Jumat, 23 Oktober 2026.

Menurut Ernawati, status sebagai anggota dewan sekaligus petinggi partai di Sumatera Utara membawa tanggung jawab moral yang lebih besar. Setiap tindakan pejabat publik, katanya, selalu menjadi sorotan masyarakat. Karena itu, mereka dituntut menjaga wibawa dan menjadi teladan, hal yang menurutnya tidak ditunjukkan Viktor dalam insiden ini.

Tinjauan dari Sisi Agama

Ernawati juga menyoroti persoalan ini dari sudut pandang agama. Ia menilai kejadian tersebut menunjukkan kurangnya kepekaan terhadap lingkungan tempat seseorang berada.

"Dari kejadian ini kita bisa melihat jika yang bersangkutan tidak peka terhadap lingkungan dimana dirinya sedang berada. Dalam agama Islam, melangkahi atau menginjak makam itu tidak diperbolehkan karena merupakan bentuk ketidaksopanan atau merendahkan kehormatan jenazah yang harus dijaga layaknya saat ia masih hidup," pungkasnya.

Profil Singkat Viktor Silaen

Viktor Silaen dikenal sebagai politisi senior Partai Golkar. Saat ini ia duduk sebagai Anggota DPRD Sumatera Utara dari daerah pemilihan (Dapil) Sumut 9. Wilayah dapil tersebut meliputi Kabupaten Humbang Hasundutan, Samosir, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba, dan Kota Sibolga.

Klaim Tidak Disengaja

Viktor telah memberikan tanggapan atas polemik ini. Saat dikonfirmasi redaksi, ia menyatakan perbuatan itu tidak disengaja dan menyampaikan permohonan maaf.

"Mohon maaf ia hal itu tidak sengaja," balasnya singkat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan lebih lanjut dari Viktor Silaen.

Aktivitas ini menjadi kegiatan polisi untuk memperkuat komitmen memberantas peredaran gelap narkoba.

Kegiatan dimulai sejak pukul 10.00 WIB itu dilaksanakan di Aula Purpur Sage Mapolres Karo.

Seluruh peserta, lewat kegiatan itu, diajak memperkuat sinergi memerangi narkotika.

Deklarasi ini pun jadi dukungan untuk polisi menciptakan lingkungan aman dan terbebas dari ancaman narkoba.

Di sana, Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho mengapresiasi seluruh peserta yang hadir.

Kata dia, Polres Karo akan berupaya melayani dan berkinerja terbaik menangani tindak pidana narkotika, termasuk melalui langkah penegakan hukum.

Harapannya sinergi lintas sektoral yang terjalin ini mampu diperkuat, sehingga pencegahan dan pemberantasan narkotika semakin efektif lagi.

Polri, kata Kapolres, tak bisa bekerja sendiri, berharap dukungan dari seluruh unsur lintas sektoral memerangi bahaya narkoba ini.

Selain Kapolres Karo, AKBP Pebriandi Haloho hadir pula unsur Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), instansi terkait, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, serta perwakilan mahasiswa hingga tokoh masyarakat, maupun tokoh pemuda.

Hadir pula Dandim 0205/TK Letkol Inf Robert B. Panjaitan, Danyon 125/Simbisa Letkol Inf Hari Mughnii Nagara, serta Kepala BNNK Karo, Kompol Sahrial, Sekda Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, Wakil Ketua DPRD Karo Imanuel Sembiring dan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Paul Marpaung.

Juga terlihat para pejabat utama Polres Karo, kapolsek jajaran, camat se-Kabupaten Karo, Dansubdenpom Raya Kapten Cpm Sutanto Juliardi, perwakilan Moderamen GBKP Marhain Sembiring, perwakilan MUI Karo Ustad M. Yazid, KH. Nasrullah Djamaludin selaku Ketua NU Kabupaten Karo, Ketua Muhammadiyah Kabupaten Karo Ahmad Jhon Sikumbang, M.H., Ketua BKAG Kabupaten Karo Pdt. Andi Sastra Ginting, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, dan perwakilan mahasiswa.***

Kegiatan berlangsung di Gudang Bulog Cabang Pematang Siantar, Jln. Darussalam, Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, dipimpin personil Polres Simalungun Aiptu T. Roy Simajuntak dan Aipda Dedi Andika, serta didampingi Sabilil Ahmad selaku Pemeriksa Kualitas dari Kantor Bulog.

Pengiriman juga dipastikan berjalan aman dengan pendampingan personil Sat Lantas Polres Simalungun.

Pada kesempatan ini, petani berhasil menyerahkan 10.000 kg (10 Ton) jagung pipil kering dengan kadar air 13,9% dan kadar aflatoksin 46 ppb, dengan harga pembelian Rp6.400 per kilogram.

Kegiatan ini terlaksana dengan aman dan lancar, memberikan dampak nyata berupa terjaminnya penyerapan hasil panen petani dengan harga yang layak.

Selain itu membantu menambah stok pangan nasional.

Mewujudkan kehadiran Polri di tengah masyarakat sebagai pendamping dan penggerak ketahanan pangan

Polres Simalungun menyampaikan harapannya agar sinergi dengan petani dan Bulog terus terjalin dengan baik demi kesejahteraan masyarakat dan ketersediaan pangan yang stabil.***

Pesan tersebut disampaikan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rocky Gerung saat menjadi narasumber Seminar Nasional Algoritma Bernegara yang digelar Universitas Negeri Medan (Unimed) di Gedung Auditorium Unimed, Jumat (23/10/2026). Seminar dibuka Rektor Unimed, Prof. Dr. Baharuddin, ST, M.Pd.

Di hadapan sekitar 1.500 mahasiswa, Rocky menegaskan bahwa kekuatan perguruan tinggi tidak semata-mata terletak pada jumlah mahasiswa, fakultas, atau program studi, tetapi pada kemampuannya membangun tradisi berpikir kritis dan rasional.

Ia menyoroti Unimed yang memiliki sekitar 45 ribu mahasiswa. Jumlah tersebut, menurutnya, bukan sekadar angka statistik, melainkan representasi dari 45 ribu perspektif, pemikiran, dan harapan tentang masa depan Indonesia.

Potensi besar itu akan menjadi kekuatan bangsa apabila kampus mampu merawat kebebasan berpikir dan menghasilkan generasi yang berani menguji setiap gagasan secara rasional.

Sebaliknya, potensi tersebut bisa berubah menjadi kekecewaan apabila perguruan tinggi kehilangan daya kritis dan membiarkan kepentingan material mengalahkan nilai-nilai akademik.

Bagi Rocky, salah satu fondasi utama kehidupan akademik adalah critical reasoning atau penalaran kritis. Kemampuan ini mencakup kecakapan menguji pernyataan, menilai argumentasi, memeriksa bukti, serta menarik kesimpulan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selama perguruan tinggi mampu melahirkan manusia dengan kemampuan tersebut, menurutnya, tidak ada alasan untuk kehilangan harapan terhadap masa depan Indonesia.

Persoalannya muncul ketika nalar kritis mulai tunduk pada uang, kepentingan politik praktis, dan transaksi yang mengorbankan prinsip.

Dalam paparannya, Rocky mengajak mahasiswa membedakan orientasi kehidupan bernegara dengan logika pasar yang mengutamakan keuntungan material.

Ia mempertentangkan algoritma bernegara, yang berorientasi pada kepentingan bersama dan cita-cita kebangsaan, dengan algoritma pasar yang cenderung menempatkan keuntungan sebagai pertimbangan utama.

Menurut Rocky, memperoleh keuntungan bukanlah persoalan dengan sendirinya. Namun, persoalan muncul ketika kepentingan material diletakkan di atas kepentingan bangsa dan masa depan republik.

Karena itu, setiap gagasan, keputusan, dan kebijakan politik harus diuji melalui argumentasi yang masuk akal, bukti yang memadai, serta dampaknya terhadap kepentingan publik.

Masyarakat tidak boleh menerima suatu gagasan hanya karena disampaikan tokoh berpengaruh, didukung kekuatan modal, atau dikemas melalui kepentingan politik tertentu.

Bagi Rocky, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan tradisi berpikir kritis tetap hidup, terutama ketika Indonesia semakin mendekati siklus pemilihan umum berikutnya.

Ia memperkirakan, dalam sekitar 18 bulan ke depan, pembicaraan politik akan semakin mendominasi ruang publik. Berbagai promosi, manuver, dan aktivitas politik diperkirakan semakin marak seiring persiapan menuju kontestasi elektoral.

Dalam situasi tersebut, kampus tidak boleh sekadar menjadi penonton. Perguruan tinggi harus menjadi ruang untuk menguji gagasan, rekam jejak, dan orientasi para calon pemimpin. Mahasiswa dan kalangan akademisi perlu memiliki kemampuan membedakan gagasan yang rasional dan berpihak pada masyarakat dari manuver yang semata-mata mengejar kekuasaan.

Demokrasi, menurut pesan yang disampaikan Rocky, tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umum. Demokrasi juga membutuhkan warga negara yang mampu berpikir mandiri, menilai gagasan secara kritis, dan menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan rasional.

Sementara itu, Plt. Deputi IV Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Hariqo Wibawa Satria, menekankan bahwa kehidupan bernegara yang sehat membutuhkan kebebasan berpikir, kualitas gagasan, kecepatan merespons persoalan, serta keberanian mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Hariqo, masyarakat harus memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat dan kritik tanpa dihantui ketakutan akan kriminalisasi.

Ketika kritik terhadap pemerintah justru diperlakukan sebagai ancaman, kehidupan bernegara berisiko semakin tertutup dan masyarakat kehilangan keberanian untuk menyampaikan kebenaran.

Namun, kebebasan berpendapat juga harus diiringi kualitas pemikiran. Mahasiswa dan masyarakat perlu membangun argumentasi yang masuk akal serta mampu menawarkan solusi terhadap berbagai persoalan bangsa.

Hariqo menggarisbawahi tiga hal penting dalam membangun algoritma bernegara, yakni memperkuat kualitas gagasan masyarakat, meningkatkan kemampuan merespons persoalan secara cepat dan tepat, serta menumbuhkan keberanian mengevaluasi kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka.

Ia juga mengingatkan mahasiswa agar lebih bijak menggunakan teknologi digital, terutama media sosial.

Kebiasaan menghabiskan waktu dengan menggulir layar telepon genggam dan mengonsumsi informasi tanpa tujuan yang jelas dapat mengurangi kesempatan untuk berkonsentrasi dan mengembangkan pemikiran secara mendalam.

Mahasiswa, kata Hariqo, tidak cukup hanya menjadi konsumen informasi. Mereka harus mampu mengolah informasi menjadi pengetahuan, gagasan, dan pemikiran kritis yang bermanfaat.

Selain itu, masyarakat perlu terlibat aktif mengawasi pelaksanaan program pemerintah agar berjalan sesuai tujuan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Menurut Hariqo, algoritma bernegara yang sehat tidak hanya bergantung pada sistem pemerintahan, tetapi juga pada kualitas berpikir masyarakat, keterbukaan terhadap kritik, kecepatan merespons persoalan, dan keberanian mengawasi kekuasaan.

Rektor Unimed Prof. Dr. Baharuddin, ST, M.Pd., saat membuka seminar menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar, bukan hanya mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menghadirkan gagasan dan pemikiran kritis untuk menjawab persoalan bangsa.

Menurutnya, kampus harus menjadi ruang intelektual yang terbuka, tempat beragam perspektif dipertemukan, gagasan diuji, dan penelitian dikembangkan secara rasional serta bertanggung jawab.

Seminar Nasional Algoritma Bernegara menjadi momentum untuk merefleksikan bagaimana prinsip-prinsip kenegaraan dijalankan, bagaimana kepentingan masyarakat ditempatkan dalam pengambilan keputusan, serta bagaimana perguruan tinggi berkontribusi terhadap masa depan bangsa.

Baharuddin berharap pemaparan para narasumber dan diskusi yang berlangsung dapat memperluas wawasan kebangsaan, membuka cakrawala berpikir, serta mendorong tradisi akademik yang kritis, konstruktif, dan berorientasi pada solusi.

Ia juga mengapresiasi partisipasi perwakilan perguruan tinggi negeri di Sumatera Utara yang dinilai mencerminkan pentingnya kolaborasi antarkampus dalam memperkuat ruang diskusi intelektual.

Menurutnya, perguruan tinggi harus terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa melalui gagasan yang relevan, keberanian menyampaikan pemikiran kritis, dan kemampuan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Seminar tersebut diikuti sekitar 1.500 mahasiswa Unimed. Hadir pula Ketua Senat Unimed Prof. Dr. Martina Restuati, M.Si., para wakil rektor, para dekan, dosen, serta ketua panitia seminar Dr. Novita, M.Pd. Diskusi dipandu moderator Dr. Tappil Rambe. (Maldi)

Peluang tersebut dibahas dalam Seminar dan Focus Group Discussion (FGD) bertema "Optimalisasi Sumber Daya Alam di Desa Guna Mencapai Swasembada Energi" di Grha Bhineka Perkasa Jaya, Jumat (23/10/2026).

Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, menilai biomassa merupakan potensi yang belum sepenuhnya mendapat perhatian. Ia berharap FGD ini menjadi langkah awal untuk memperluas pemanfaatan biomassa di Deli Serdang dan menjadi contoh bagi daerah lain.

"Biomassa ini merupakan harta karun yang terkadang belum diperhatikan secara langsung oleh masyarakat. Padahal, potensinya besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus menyediakan energi terbarukan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, memaparkan potensi dan kesiapan daerah dalam mendukung pengembangan biomassa.

Lom Lom menjelaskan, Deli Serdang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama dari sektor pertanian, perkebunan, dan industri. Berbagai hasil samping kegiatan tersebut, seperti sekam padi, jerami, tongkol dan batang jagung, serta tandan kosong kelapa sawit, dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku biomassa.

"Yang perlu kita ubah bukan hanya cara mengolahnya, tetapi juga cara kita melihat sisa pertanian, perkebunan, dan industri. Bukan semata-mata sebagai limbah, tetapi sebagai sumber daya dan peluang usaha," ujarnya.

Menurutnya, pengembangan biomassa membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah desa, kelompok tani, koperasi, BUMDes, dan masyarakat. Kerja sama tersebut diperlukan untuk membuka peluang usaha baru, meningkatkan pendapatan petani, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat perekonomian desa.

Pemanfaatan biomassa untuk energi bukan hal yang sepenuhnya baru bagi Deli Serdang. Pengembangan pembangkit listrik berbasis biomassa dengan memanfaatkan kayu karet dari peremajaan kebun pernah dilakukan di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Percut Sei Tuan. Pengalaman tersebut menunjukkan adanya peluang bagi Deli Serdang untuk terus mengembangkan biomassa sebagai sumber energi alternatif.

Lom Lom juga menekankan pentingnya membangun rantai pasok biomassa yang profesional dan berkelanjutan, mulai dari petani, gabungan kelompok tani (Gapoktan), koperasi, BUMDes, pengepul, pengolah, pengujian kualitas, transportasi, hingga pembeli akhir.

Ia berharap FGD tersebut menghasilkan tindak lanjut yang konkret dan terukur, antara lain penyusunan rencana pengembangan rantai pasok biomassa, identifikasi BUMDes dan koperasi yang siap menjadi pelaku usaha, penetapan titik pengumpulan biomassa di kecamatan dan desa, serta pembangunan kemitraan dengan pihak pembeli.

"Desa jangan hanya menjadi penyedia bahan baku. Kita harus memastikan masyarakat desa juga memperoleh nilai tambah dari pengolahan dan pemanfaatan biomassa," tegasnya.

Pengembangan biomassa, lanjutnya, sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Deli Serdang, yakni mewujudkan Deli Serdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Komisaris Utama PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI), Nikson Silalahi, menjelaskan bahwa biomassa merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dapat digunakan sebagai bahan pencampur atau pengganti sebagian batu bara dalam proses pembangkitan listrik.

Menurutnya, potensi biomassa dari limbah pertanian dan perkebunan di Deli Serdang membuka kesempatan bagi petani, Gapoktan, koperasi, dan BUMDes untuk terlibat dalam rantai pasok energi sekaligus mengembangkan usaha produktif di desa.

PLN EPI berperan memastikan ketersediaan energi primer untuk pembangkit listrik, termasuk melalui pengembangan pasokan biomassa guna mendukung transisi energi nasional dan pencapaian target Net Zero Emission pada 2060.

Nikson menyebutkan, berdasarkan perhitungan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, penyediaan 100.000 ton biomassa per tahun berpotensi melibatkan sekitar 1.000 orang dalam kegiatan ekonomi. Pemanfaatan biomassa dalam skala tersebut juga disebut berpotensi mendukung pengurangan emisi karbon.

Karena itu, ia mendorong kerja sama konkret antara PLN EPI, pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok tani, koperasi, dan pelaku usaha untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan.

Pemaparan para narasumber turut memperkaya pembahasan mengenai pengembangan biomassa dari berbagai aspek, mulai dari pemanfaatan potensi desa hingga penguatan kebijakan dan ekonomi masyarakat.

Direktur Biomassa PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI), Hokkop Situngkir, memaparkan potensi desa sebagai pilar kemandirian energi masa depan, khususnya dalam mendukung ketersediaan bahan baku biomassa. Sementara itu, guru besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember, Soni Sisbudi Harsono, membahas hilirisasi limbah biomassa menjadi produk energi terbarukan bernilai tinggi.

Dari sisi kebijakan, Staf Khusus Menteri Desa Bidang Kebijakan Publik pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Andi Rahmah, menjelaskan strategi dan kolaborasi desa dalam membangun ekosistem biomassa berkelanjutan, mulai dari pemanfaatan potensi lokal hingga pembentukan rantai pasok energi nasional.

Aspek sosial budaya dibahas Andrey Ikhsan Lubis, Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan pada kementerian terkait. Ia memaparkan pentingnya partisipasi dan penerimaan masyarakat dalam pengembangan ekosistem biomassa. Adapun Rizky Rahmawati Lubis, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, menyampaikan arah kebijakan pengembangan ekonomi desa untuk mendukung pemanfaatan potensi tersebut.( Drt)

Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Hendra Wijaya, mengapresiasi inisiatif Polrestabes Medan dalam mendorong kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan penghijauan lintas generasi.

Menurutnya, penanaman pohon merupakan langkah nyata untuk menjaga keseimbangan alam, meningkatkan kualitas lingkungan, serta menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi masyarakat. Upaya tersebut juga membutuhkan komitmen bersama agar manfaatnya dapat dirasakan hingga generasi mendatang.

"Melalui kegiatan ini, kita berharap tumbuh kesadaran bersama bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab kita semua. Bibit pohon yang ditanam hari ini diharapkan dapat tumbuh dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang," ujarnya.

Ia menegaskan, pelestarian lingkungan tidak cukup dilakukan melalui penanaman pohon, tetapi harus diikuti dengan pemeliharaan dan perawatan secara berkelanjutan. Keterlibatan pemerintah, aparat keamanan, komunitas, dan generasi muda diperlukan agar upaya penghijauan memberikan hasil yang optimal.

Sementara itu, Wakapolrestabes Medan, Rudy Silaen, menyampaikan bahwa penanaman pohon lintas generasi merupakan bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian alam.

Ia menekankan bahwa kegiatan tersebut tidak boleh berhenti pada seremoni, melainkan harus disertai perawatan agar bibit yang ditanam dapat tumbuh dengan baik dan memberikan manfaat bagi lingkungan.

Melalui penanaman 1.997 bibit pohon ini, diharapkan tumbuh budaya peduli lingkungan dan semangat gotong royong dalam menjaga kelestarian alam. Sinergi pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat juga diharapkan semakin kuat dalam mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan. ( Drt)

Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Hendra Wijaya, mengapresiasi inisiatif Polrestabes Medan dalam mendorong kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan penghijauan lintas generasi.

Menurutnya, penanaman pohon merupakan langkah nyata untuk menjaga keseimbangan alam, meningkatkan kualitas lingkungan, serta menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi masyarakat. Upaya tersebut juga membutuhkan komitmen bersama agar manfaatnya dapat dirasakan hingga generasi mendatang.

"Melalui kegiatan ini, kita berharap tumbuh kesadaran bersama bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab kita semua. Bibit pohon yang ditanam hari ini diharapkan dapat tumbuh dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang," ujarnya.

Ia menegaskan, pelestarian lingkungan tidak cukup dilakukan melalui penanaman pohon, tetapi harus diikuti dengan pemeliharaan dan perawatan secara berkelanjutan. Keterlibatan pemerintah, aparat keamanan, komunitas, dan generasi muda diperlukan agar upaya penghijauan memberikan hasil yang optimal.

Sementara itu, Wakapolrestabes Medan, Rudy Silaen, menyampaikan bahwa penanaman pohon lintas generasi merupakan bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian alam.

Ia menekankan bahwa kegiatan tersebut tidak boleh berhenti pada seremoni, melainkan harus disertai perawatan agar bibit yang ditanam dapat tumbuh dengan baik dan memberikan manfaat bagi lingkungan.

Melalui penanaman 1.997 bibit pohon ini, diharapkan tumbuh budaya peduli lingkungan dan semangat gotong royong dalam menjaga kelestarian alam. Sinergi pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat juga diharapkan semakin kuat dalam mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan. ( Drt)

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Medan Kota, AKP Feriawan bersama sejumlah personilnya dan juga masyarakat sekitar.

Kapolsek Medan Kota, AKP Feriawan, S.H., didampingi Kanit Reskrim, Iptu Poltak Tambunan, mengatakan bahwa aksi bersih-bersih dan penanaman puluhan bibit pohon mangga ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan sekaligus upaya menciptakan kawasan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat, serta mengantisipasi dampak banjir," ujar Kapolsek Medan Kota, AKP Feriawan, S.H, Jum'at ( 23/10/2026) sore.

AKP Feriawan berharap, melalui program Green Policing, kepolisian tidak hanya menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tetapi juga berupaya menumbuhkan kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

AKP Feriawan menambahkan, bahwa kegiatan Green Policing menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian kepolisian terhadap lingkungan dan masyarakat.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membiasakan diri menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, serta ikut merawat lingkungan di sekitar tempat tinggal maupun ruang publik," demikian kutipan yang dapat digunakan setelah dikonfirmasi kepada Kapolsek.

Menurutnya, menjaga kebersihan lingkungan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Peran aktif masyarakat dinilai penting agar lingkungan yang bersih dan nyaman dapat terus terpelihara, bukan hanya pada saat kegiatan kerja bakti berlangsung.

Selain berorientasi pada kebersihan, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Kehadiran personel Polri di tengah masyarakat diharapkan dapat membangun komunikasi yang lebih dekat serta meningkatkan semangat gotong royong.

Hubungan yang harmonis antara kepolisian dan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif. Dengan komunikasi yang baik, berbagai persoalan di lingkungan masyarakat diharapkan dapat ditangani melalui kerja sama dan kepedulian bersama.

Kegiatan kerja bakti tersebut sekaligus membawa pesan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab sosial setiap warga. Kebiasaan sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan fasilitas umum, dapat memberikan dampak positif apabila dilakukan secara konsisten.

Polsek Medan Kota berharap semangat Green Policing dapat terus berkembang dan menginspirasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan di wilayah bantaran sungai deli," pungkas AKP Feriawan. ( Hap).

Dihimpun berbagai sumber Pengawasan Kejati Sumut pada Juni 2026 lalu menerima laporan dari kelompok masyarakat atas adanya monopoli atau penggiringan proyek di Dinas Pendidikan Sumut membawa bawa nama institusi hukum.

"Laporan di Pengawasan Kejati Sumut tersebut ditindaklanjuti dengan pemeriksaan laporan dan memanggil saksi saksi dari Pejabat Dinas Pendidikan Sumut. Tapi khabarnya, Kadisdik Sumut Alexander Sinulingga dan para pejabat Disdik Sumut. Namun tak satupun hadir atas panggilan itu," kata sumber media ini, Jumat (23/10/2026).

Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi SH MH membenarkan, Pengawasan Kejati Sumut sedang memproses laporan masyarakat atas dugaan adanya proyek di Dinas Pendidikan Sumut yang membawa bawa nama oknum penegak hukum. "Benar, ada laporan masyarakat dan sedang diproses di Pengawasan. Masih dalam pemeriksaan," katanya, Jumat (23/10/2026).

Rizaldi tak merinci materi laporan masyarakat atas proyek apa yang tersangkut dengan oknum APH itu. Dia berjanji akan berkordinasi dengan Pengawasan Kejati Sumut guna mendapatkan informasi detail. "Materi lengkapnya belum tahu. Nanti diinformasikan selanjutnya," pungkasnya.

Terpisah, Aswas Kejati Sumut, Agung Ardiyanto, membenarkan Bidang Pengawasan Kejati Sumut sedang memeriksa laporan masyarakat atas proyek di Disdik Sumut terkait dugaan keterlibatan APH. "Benar, ada laporan masyarakat, sedang diperiksa tim pemeriksa," ujarnya via ponselnya, Jumat (23/10/2026).

Dia menganjurkan media ini menghubungi Kasi Penkum Kejati Sumut untuk konfirmasi, karena Agung Ardiyanto sedang berkegiatan di luar kota. "Hubungi saja Kasi Penkum mendapatkan keterangan, saya sedang kegiatan," pungkasnya.

Belum diperoleh keterangan dari Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna. Juru Bicara Kejagung RI ini belum merespon konfirmasi media ini dilayangkan via Whats App nya, Jumat (23/10/2026).

Kadisdik Sumut Alexander Sinulingga pun dikonfirmasi, Jumat (23/10/2026).

MINTA DIPOLISIKAN

Menanggapi simpang siurnya informasi atas dugaan PAM SDO Kejagung mengamankan Aswas Kejati Sumut yang belakangan diduga hoaks, Direktur LBH Forwaka Sumut Bistok P Malau SH meminta Kajati Sumut dan Aswas Agung Ardiyanto membawa masalah ini ke Kepolisian agar membuka tabir dibalik postingan pembunuhan karakter dan mencemarkan nama baik pejabat Kejati Sumut ini.

"Jika memang isi postingan itu hoaks, baiknya Kajati Sumut dan Aswas atau bidang terkait di Kejati Sumut lapor ke polisi. Ini kan menjelekkan nama baik pribadi pejabat dan nama baik kejaksaan," tegas Bistok Malau SH via ponselnya.

Laporan ke Polisi, lanjut Aktivis dan Penggiat Hukum dan Pers ini, dapat membuat terang dan jelas apa motif dari penyebaran informasi tersebut dan lebih penting lagi, jika ditemukan dugaan serangan balik atas proses di Pengawasan Kejati Sumut, harus segera dituntaskan laporan itu.

"Kalau ada potensi serangan balik pada Pejabat Kejati Sumut, harus diungkap tuntas baik pelaku hoaks maupun inti laporan masyarakat atas proyek yang melibatkan oknum APH itu," tegasnya.

Belakangan ini, lanjut Bistok P Malau SH, memang banyak didapati informasi atas dugaan masalah di proyek bidang pendidikan yang dibiayai oleh APBN, APBD Sumut maupun APBD Kabupaten dan Kota di Sumut.

Teranyar masalah dana revitalisasi pembangunan satuan pendidikan menjadi informasi sexy yang hingga kini belum jelas informasi proses hukumnya. "Informasi masalah di revitalisasi, dana BOS, dll belakangan ini belum diketahui informasi penanganannya oleh Kejati Sumut maupun Kejari jajaran. Tapi saat ini Kejati Sumut dan jajaran Kejari melouching Jaksa Sahabat Pendidikan," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Aswas Agung Ardiyanto kepada sejumlah media, Kamis (22/10/2026) malam via ponselnya, mengaku sedang di Jakarta karena sebuah keperluan. "Saya di Jakarta karena ada urusan mas," katanya.

Aswas Kejati Sumut yang amat dikenal ramah, familiar dan dekat dengan awak media yang bertugas liputan di Kejaksaan Tinggi Sumut ini mengaku heran dengan postingan di lini media sosial atas dirinya itu. Namun, santai dia menjawab, hal itu merupakan riak atas resiko jabatan.

Menanggapi hal ini, Ketua Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Sumut mengharapkan, penggiat media sosial harus mengkroscek info dan keterangan yang didapat dari sumber-sumber. "Croscek dulu sumber informasi, janganlah kita hanya berdasarkan katanya-katanya berakibat rusaknya karakter pejabat Kejaksaan yang merupakan pekerja keras dan dekat dengan semua kalangan," ujar Irfandi, Kamis (22/10/2026) malam.

Irfandi menilai, sosok Agung Ardiyanto memang pejabat merakyat dan dekat dengan semua lapisan masyarakat mulai masyarakat umum, wartawan, pejabat pemerintah. "Sesuai penilaian saya, Pak Agung Ardiyanto memang tipe pejabat yang merakyat. Kepada kami, selalu informartif dan solutif. Cepat merespon baik langsung maupun daring," katanya.(red)

Di tengah tuntutan reformasi birokrasi dan modernisasi tata kelola keuangan negara, institusi pelayanan keimigrasian tersebut berhasil menorehkan capaian membanggakan dengan meraih penghargaan sebagai Satuan Kerja Peringkat Terbaik Implementasi Full Cash Management System (CMS) dalam ajang bergengsi KPPN Medan I Awards 2026.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas kinerja satuan kerja dalam mengimplementasikan sistem pengelolaan transaksi keuangan secara elektronik, sekaligus memperkuat prinsip tertib administrasi, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Piagam penghargaan diterima langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk, pada kegiatan yang diselenggarakan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan I, Selasa (20/10/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Putri Hijau, Gedung Keuangan Negara II Lantai 6, Jalan Diponegoro Nomor 30 A, Kota Medan, Sumatera Utara.

Capaian ini menjadi momentum penting bagi jajaran Imigrasi Belawan untuk terus memperkuat budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara.

Penghargaan Kinerja Terbaik pada Semester I Tahun Anggaran 2026

KPPN Medan I Awards 2026 diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi kepada satuan kerja yang dinilai menunjukkan kinerja unggul dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan negara selama Semester I Tahun Anggaran 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan memperoleh penghargaan pada kategori implementasi penuh Cash Management System.

Penghargaan itu diserahkan oleh Kepala KPPN Tipe A1 Medan I, Nova Juliana Sianturi, kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk.

Momentum penyerahan piagam tersebut sekaligus mencerminkan pentingnya kolaborasi antara satuan kerja pemerintah dan instansi perbendaharaan negara dalam mendorong pengelolaan keuangan yang semakin tertib dan modern.

Implementasi CMS merupakan salah satu langkah pemanfaatan teknologi perbankan dalam pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara elektronik.

Melalui penerapan sistem tersebut, proses transaksi diharapkan dapat berlangsung secara lebih efisien, terdokumentasi, dan mendukung pengendalian administrasi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Imigrasi Belawan: Penghargaan Merupakan Hasil Kerja Sama Seluruh Jajaran

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut tidak terlepas dari komitmen dan kerja sama seluruh jajaran dalam membangun tata kelola keuangan yang tertib dan bertanggung jawab.

Menurutnya, prestasi yang diraih menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan mempertahankan kinerja yang akuntabel. Kami berkomitmen untuk terus bekerja secara profesional, menjaga integritas, serta memastikan setiap pelaksanaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi organisasi dan masyarakat," ujar Eko.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penghargaan tidak semestinya dipandang sebagai akhir dari sebuah pencapaian, melainkan menjadi dorongan untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas organisasi.

Sebab, tata kelola keuangan yang baik memerlukan komitmen berkelanjutan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Prestasi sebuah institusi pemerintah bukan semata-mata diukur dari penghargaan yang diterima, tetapi juga dari kemampuan mempertahankan integritas, meningkatkan kualitas kinerja, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Digitalisasi Keuangan, Fondasi Birokrasi Modern dan Akuntabel

Penerapan Cash Management System menjadi bagian penting dalam transformasi administrasi keuangan pemerintah menuju sistem yang semakin modern dan berbasis teknologi.

Dalam praktik pengelolaan anggaran, pemanfaatan transaksi elektronik membantu memperkuat efisiensi proses pembayaran, pencatatan, serta pengawasan administrasi.

Penerapan sistem digital juga dapat mendukung tersedianya jejak transaksi yang lebih mudah ditelusuri melalui mekanisme pengendalian dan pemeriksaan yang berlaku.

Bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, keberhasilan meraih predikat terbaik dalam implementasi CMS mencerminkan perhatian terhadap peningkatan kualitas pengelolaan administrasi keuangan.

Namun demikian, keberhasilan implementasi sistem elektronik tetap harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap peraturan perbendaharaan, pengendalian internal, serta pemeriksaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Digitalisasi bukan sekadar mengganti transaksi manual menjadi elektronik, tetapi juga merupakan kesempatan memperkuat disiplin administrasi dan akuntabilitas aparatur negara.

Dengan penerapan yang konsisten, modernisasi sistem keuangan diharapkan mampu mendukung pengelolaan anggaran yang semakin efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

KPPN Medan I Perkuat Pemahaman Anti Gratifikasi dan Pengelolaan Akhir Tahun Anggaran

Selain pemberian penghargaan, kegiatan KPPN Medan I Awards 2026 juga dirangkaikan dengan sejumlah agenda strategis bagi satuan kerja pemerintah.

Agenda tersebut mencakup sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2026 mengenai langkah-langkah menghadapi akhir Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan ini juga diisi dengan sosialisasi anti gratifikasi dan inovasi layanan yang disampaikan Kepala KPPN Tipe A1 Medan I, Nova Juliana Sianturi.

Materi tersebut mempunyai peran penting dalam memperkuat pemahaman aparatur pemerintah mengenai integritas, kepatuhan administratif, dan pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan.

Memasuki penghujung tahun anggaran, satuan kerja dituntut untuk semakin cermat dalam menyelesaikan berbagai kewajiban keuangan, memastikan ketepatan proses administrasi, serta menjaga kualitas pertanggungjawaban.

Sementara itu, penguatan pemahaman anti gratifikasi menjadi bagian dari upaya membangun aparatur yang menjunjung tinggi etika dan integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Kegiatan yang dihadiri pejabat instansi pemerintah serta para kepala satuan kerja di wilayah kerja KPPN Medan I tersebut menjadi wadah untuk menyelaraskan pemahaman dan memperkuat kualitas tata kelola keuangan negara.

Sejalan dengan Arahan Direktur Jenderal Imigrasi

Eko Yudis Parlin Rajagukguk menambahkan bahwa upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Imigrasi Belawan merupakan bagian dari komitmen memperkuat integritas dan profesionalisme aparatur.

tersebut sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengenai pentingnya peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Sebagai institusi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan menjalankan fungsi keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas administrasi serta memastikan setiap kegiatan organisasi dilaksanakan sesuai peraturan.

Karena itu, capaian dalam pengelolaan keuangan perlu terus dipertahankan dan dijadikan bagian dari penguatan budaya kerja yang profesional.

Keberhasilan implementasi CMS diharapkan menjadi dorongan bagi seluruh jajaran untuk semakin disiplin dalam pengelolaan anggaran sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kerja.

Penghargaan Harus Menjadi Motivasi untuk Terus Meningkatkan Pelayanan Publik

Penghargaan yang diterima Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan menjadi salah satu indikator positif atas kinerja administratif satuan kerja pada kategori yang dinilai KPPN Medan I.

Meski demikian, peningkatan tata kelola keuangan harus terus diiringi dengan pelayanan publik yang responsif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Sistem keuangan yang tertib diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas organisasi, penyediaan fasilitas pelayanan, serta penggunaan anggaran secara tepat sasaran.

Dalam konteks reformasi birokrasi, pengelolaan keuangan dan kualitas pelayanan masyarakat merupakan dua hal yang saling mendukung.

Penghargaan di bidang administrasi keuangan menjadi modal untuk memperkuat kepercayaan, sementara kualitas pelayanan sehari-hari tetap menjadi ukuran yang langsung dirasakan masyarakat.

Imigrasi Belawan Teguhkan Semangat Pengabdian untuk Masyarakat

Melalui keberhasilan meraih penghargaan KPPN Medan I Awards 2026, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan menegaskan komitmennya untuk menjaga kinerja pengelolaan keuangan yang akuntabel dan profesional.

Capaian tersebut juga menjadi bentuk penghargaan terhadap dedikasi seluruh jajaran yang terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.

Di bawah kepemimpinan Eko Yudis Parlin Rajagukguk, prestasi ini diharapkan menjadi penyemangat untuk terus berinovasi, memperkuat integritas, dan membangun pelayanan pemerintahan yang semakin berkualitas.

Sebab, keberhasilan sebuah lembaga negara tidak cukup hanya ditandai oleh deretan piagam penghargaan, tetapi harus tercermin dalam kejujuran pengelolaan anggaran, tanggung jawab aparatur, serta manfaat pelayanan yang dirasakan masyarakat.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan diharapkan terus menjaga capaian positif tersebut, memperkuat modernisasi tata kelola, dan meningkatkan kualitas pelayanan sejalan dengan semangat (Ril/Dam)

Senin, 19 Oktober 2026

Kegiatan keagamaan tersebut menjadi momentum penting untuk mengenang jasa dan keteladanan ulama, memperkuat nilai-nilai spiritualitas, serta menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Ribuan jamaah dan masyarakat hadir bersama sejumlah tokoh nasional, pejabat pemerintah daerah, unsur TNI-Polri, tokoh agama, dan kalangan akademisi.

Mengangkat tema "Mempertajam Nurani, Menumbuhkan Empati & Kemanusiaan", peringatan haul ini menegaskan pentingnya membangun kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan keimanan, kepedulian sosial, toleransi, serta semangat persaudaraan di tengah keberagaman bangsa Indonesia.

Haul Menjadi Momentum Refleksi Spiritual dan Kemanusiaan

Peringatan Haul ke-17 TGB Syekh Abdurrahman Rajagukguk Q.S. tidak hanya menjadi agenda mengenang sosok ulama, tetapi juga kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan refleksi spiritual dan memperkuat komitmen dalam menjaga kerukunan.

Nilai-nilai keagamaan diharapkan dapat diwujudkan melalui perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghormati perbedaan, membantu masyarakat yang membutuhkan, menjaga persatuan, serta mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan sosial.

Tema yang diusung juga mengandung pesan bahwa ketajaman nurani harus berjalan seiring dengan empati dan tindakan kemanusiaan. Keimanan tidak hanya tercermin dalam kegiatan ibadah, tetapi juga dalam kepedulian terhadap lingkungan sosial dan kontribusi positif bagi bangsa.

Rangkaian kegiatan yang bertepatan dengan 6 Jumadil Awal 1448 Hijriah tersebut diisi dengan berbagai agenda keagamaan, antara lain zikir dan doa bersama, Suluk Untuk Negeri, khatam Al-Qur'an, Maulid Nabi, hingga Senandung Sufi.

Doa bersama untuk keselamatan bangsa menjadi salah satu bagian penting dalam kegiatan tersebut, sebagai ikhtiar spiritual untuk memohon kedamaian, keamanan, dan persatuan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Rumah Tahfidz Qur'an Haji Sugiat Santoso Resmi Diresmikan

Selain peringatan haul, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan peresmian Rumah Tahfidz Qur'an Haji Sugiat Santoso yang diinisiasi bersama Tuan Guru Batak (TGB) Syekh Dr. Ahmad Sabban el-Rahmaniy Rajagukguk, M.A.

Kehadiran rumah tahfidz ini diharapkan menjadi sarana pembinaan generasi muda dalam mempelajari, membaca, menghafal, dan mengamalkan Al-Qur'an. Lembaga pendidikan keagamaan seperti ini memiliki peran strategis dalam menanamkan karakter, kedisiplinan, akhlak, dan tanggung jawab sosial sejak dini.

Pembinaan generasi penghafal Al-Qur'an juga diharapkan dapat memperkuat fondasi moral generasi penerus bangsa. Pendidikan yang mengintegrasikan pengetahuan keagamaan dengan pembentukan karakter menjadi salah satu upaya untuk mempersiapkan generasi muda yang berintegritas dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat.

Peresmian rumah tahfidz tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan bangsa tidak hanya membutuhkan kemajuan infrastruktur dan teknologi, tetapi juga sumber daya manusia yang memiliki nilai moral, etika, dan kepedulian kemanusiaan.

Dihadiri Sejumlah Tokoh Nasional dan Daerah

Peringatan haul dan peresmian rumah tahfidz tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah, di antaranya Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dr. H. Sugiat Santoso, S.E., M.S.P.; Wakil Bupati Simalungun H. Zonny Waldi, S.Sos., M.M.; serta Komandan Kodim 0207/Simalungun Letkol Inf. Agus Muchtadi Rangkuti, S.E., M.I.P.

Kehadiran berbagai unsur tersebut memperlihatkan pentingnya ruang kebersamaan yang mempertemukan pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat dalam kegiatan yang mengedepankan nilai spiritualitas serta persatuan.

Kegiatan lintas sektor seperti ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan hubungan harmonis antarelemen masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya kehidupan sosial yang damai dan saling menghormati.

Imigrasi untuk Rakyat, Pelayanan Humanis dan Kepedulian Sosial

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk, menyampaikan bahwa kehadiran jajaran keimigrasian dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya mempererat hubungan antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat.

Menurutnya, institusi pemerintah perlu terus membangun hubungan yang baik dengan masyarakat melalui komunikasi, kolaborasi, dan partisipasi dalam kegiatan positif yang memberikan manfaat bagi kehidupan bersama.

"Partisipasi kami dalam kegiatan ini merupakan wujud komitmen untuk terus menjalin sinergi dengan seluruh elemen masyarakat, sekaligus memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan persatuan bangsa. Hal ini sejalan dengan semangat Imigrasi untuk Rakyat yang digaungkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko," ujar Eko Yudis Parlin Rajagukguk.

Ia menegaskan bahwa kehadiran Imigrasi tidak hanya berkaitan dengan pelayanan administrasi dan pengawasan keimigrasian, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang perlu dibangun melalui pendekatan profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Semangat tersebut diharapkan dapat mendorong jajaran keimigrasian untuk terus menjaga kualitas pelayanan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak.

Sinergi Pemerintah dan Masyarakat untuk Indonesia yang Harmonis

Partisipasi Kepala Kantor Imigrasi Belawan dalam kegiatan keagamaan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan institusi pemerintah dalam membangun hubungan sosial yang harmonis.

Sinergi antara pemerintah, tokoh agama, aparat keamanan, lembaga pendidikan, dan masyarakat memiliki arti penting dalam menjaga stabilitas sosial serta memperkuat persatuan di tengah keberagaman.

Melalui momentum Haul ke-17 TGB Syekh Abdurrahman Rajagukguk Q.S. dan peresmian Rumah Tahfidz Qur'an Haji Sugiat Santoso, masyarakat diharapkan semakin terdorong untuk mengamalkan nilai-nilai keagamaan dalam bentuk kepedulian, toleransi, gotong royong, dan penghormatan terhadap sesama.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan menyatakan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan keimigrasian yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sejalan dengan semangat "Imigrasi untuk Rakyat."

Momentum ini sekaligus menjadi pengingat bahwa persatuan bangsa membutuhkan peran seluruh elemen masyarakat. Ketika nilai spiritualitas diwujudkan melalui empati, kemanusiaan, dan tanggung jawab bersama, kehidupan bermasyarakat diharapkan semakin damai, harmonis, dan bermartabat. (Ril/Dam)

Apresiasi tersebut disampaikan Suyudi saat memberikan keterangan pengungkapan Joint Operation 1,16 Ton Narkotika di Perairan Selat Malaka kepada wartawan di Pelabuhan Bandar Deli, Belawan, Sumatera Utara, Jumat (23/10/2026).

Dalam kesempatan itu, Suyudi menyinggung posisi Sumatera Utara yang masih berada di peringkat pertama dalam angka penyalahgunaan narkoba secara nasional.

Meski demikian, ia mengingatkan agar kondisi tersebut tidak membuat seluruh pihak berkecil hati, mengingat upaya pengungkapan kasus narkotika di wilayah ini juga terus dilakukan secara intensif.

"Jangan kecil hati walaupun nomor satu, tapi pengungkapan paling banyak. Terima kasih juga Pak Gubernur dan Pak Kapolda," ujar Suyudi.

Tak hanya itu, Suyudi secara khusus menyebut Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak sebagai salah satu pejabat kepolisian yang dinilai rajin melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan narkotika.

"Kapolrestabes Medan, Calvijn yang rajin nangkapin," ucap Suyudi.

Suyudi menegaskan, penanganan narkoba tidak cukup hanya berfokus pada data statistik. Menurut dia, langkah konkret dan berkelanjutan harus terus dilakukan, mulai dari pencegahan hingga penindakan terhadap jaringan peredaran gelap narkotika.

"Langkah-langkah kita dalam menghadapi narkoba ini harus terus, dari mulai hulunya, pencegahannya," katanya.

Ia juga mengapresiasi kebijakan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang melarang penggunaan vape di lingkungan aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan tersebut dinilai sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung upaya pemberantasan narkoba.

"Kita berterima kasih kepada Gubernur Sumut Bobby Nasution yang telah mengeluarkan kebijakan untuk melarang total vape di lingkungan ASN. Itu patut diapresiasi," ujar Suyudi.

Sementara itu, Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution mengapresiasi Polri, BNN, dan Bea Cukai yang mengungkap peredaran 1,16 ton.

Bobby berharap keberhasilan operasi gabungan ini menjadi titik balik untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara yang selama lima tahun berturut-turut menempati posisi tertinggi di Indonesia.

"Sumatera Utara berhasil peringkat satu, tapi dalam penyalahgunaan narkoba. Cita-cita kami, kalau bisa turun dari tingkat satu, jangan di tiga besar, jangan di lima besar, kalau bisa paling bontot," kata Bobby dalam pemaparan pengungkapan kasus tersebut di hadapan Kapolri Jenderal Suyudi.

Bobby menegaskan pemberantasan peredaran gelap narkotika penting demi menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Dia berharap agar ancaman barang haram tersebut bisa benar-benar dilenyapkan dari Tanah Air.

"Narkoba ini benar-benar bisa hilang di wilayah Indonesia, khususnya di Sumatera Utara," kata Bobby.

Bobby juga meyakini kehadiran langsung Kapolri Jenderal Suyudi di Sumatera Utara merupakan wujud ketegasan aparat penegak hukum dalam

memberantas sindikat narkoba. (Dam)