Mereka merupakan bagian dari 1.121 personel perwira kepolisian yang masuk dalam daftar mutasi, rotasi dan promosi jabatan pada Kamis, 25 Juni 2026.

Dengan promosi jabatan ini, para perwira menengah (Pamen) Polri itu akan menduduki jabatan dan tugas baru.

Mereka juga akan mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya menjadi Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol).

Mutasi para Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) Polri itu tercantum dalam 7 Surat Telegram (ST) yakni, ST/1335/VI/KEP./2026 sebanyak 74 personel, ST/1336/VI/KEP./2026 sebanyak 359 personel, ST/1337/VI/KEP./2026 sebanyak 65 personel, ST/1338/VI/KEP./2026 sebanyak 174 personel, ST/1339/VI/KEP./2026 sebanyak 150 personel, ST/1340/VI/KEP./2026 sebanyak 104 personel, dan ST/1341/VI/KEP./2026 sebanyak 195 personel.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko sebagaimana terungkapdalam sebuah postingan anonim facebook @Adb Channel yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 1 Juli 2026 mengungkapkan mutasi ini hal lazim dalam organisasi sebagai bentuk pembinaan karier sekaligus upaya meningkatkan kinerja institusi.

"Mutasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, kapasitas kepemimpinan, serta efektivitas pelaksanaan tugas Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat," kata Trunoyudo.***

DAFTAR 10 KOMBES YANG PROMOSI JABATAN

1. Kombes Pol Iwan Saktiadi.

Jabatan lama: Dirlantas Polda Jatim. Jabatan baru: Wakapolda Banten.

Menggantikan Brigjen Pol Hendra Wirawan

2. Kombes Pol Raden Romdhon.

Jabatan lama: Irbid Jemenopsnal II Itwil IV Itwasum Polri.

Jabatan baru: Waketbid Akademik STIK Lemdiklat Polri.

Menggantikan Brigjen Pol Irfing Jaya

3. Kombes Pol Bambang Widjanarko.

Jabatan lama: Karoops Polda Sulsel.

Jabatan baru: Dosen Kepolisian Utama TK II STIK Lemdiklat Polri.

Menggantikan Brigjen Pol I Wayan Supartha Yadnya

4. Kombes Pol Hery Dian Dwiharto.

Jabatan lama: Kabagprot Divhubinter Polri.

Jabatan baru: Widyaiswara Kepolisian Utama TK II Sespim Lemdiklat Polri.

Menggantikan Brigjen Pol Aby Nursetyanto

5. Kombes Pol Semmy Ronny Thabaa.

Jabatan lama: Wakapolda Papua Barat Daya.

Jabatan baru: Widyaiswara Kepolisian Utama TK II Sepim Lemdiklat Polri

Menggantikan Brigjen Pol Arif Budiman.

6. Kombes Pol Deddy Foury Millewa.

Jabatan lama: Dirsamapta POlda NTB.

Jabatan baru: Kabagselbangyar Korpolairud Baharkam Polri.

Menggantikan Brigjen Pol Deddy Tabrani.

7. Kombes Pol Susilo Setiawan.

Jabatan lama: Karorena Polda NTB.

Jabatan baru: Karorena Polda Kalteng.

Menggantikan Brigjen Pol Andreas Wayan Wisaksono

8. Kombes Pol Leo Andi Gunawan.

Jabatan lama: Kabagdamkeman Romisinter Divhubinter Polri.

Jabatan baru: Penerjemah Polri Madya TK I Divhubinter Polri.

Menggantikan Brigjen Pol Dhani Hernando.

9. Kombes Pol Mohammad Ali Kadhafi.

Jabatan lama: Analis Kebijakan Madya Bidang Ekonomi Baintelkam Polri.

Jabatan baru: Karoops Polda Aceh.

Menggantikan Brigjen Pol Heri Heryandi.

10. Kombes Pol Kingkin Winisuda.

Jabatan lama: Kasubdit Audit dan Inspeksi Ditkamsel Korlantas Polri.

Jabatan baru: Widyaiswara Kepolisian Madya TK I Sespimti Sespim Lemdiklat Polri.

Menggantikan Brigjen Pol Agus Triatmaja.***

Upaya konkret berupa penghijauan massal harus segera dilakukan di wilayah Sumatera Utara demi menekan emisi karbon sekaligus memitigasi risiko bencana hidrometeorologi.



Ketua Yayasan Sihatihat Sanjaya Center (YSSC), Hari S Siregar menegaskan, bencana banjir yang belakangan mengepung sejumlah wilayah di Sumatera, khususnya Kabupaten Tapanuli Tengah harus menjadi alarm keras atas rusaknya ekosistem lingkungan.

Menurutnya, berkurangnya tutupan hutan dan alih fungsi lahan yang tak terkendali wajib dilawan dengan rehabilitasi lingkungan total melibatkan seluruh elemen publik.


"Menjaga keseimbangan alam bukan lagi sekadar pilihan, tetapi tanggung jawab kita bersama. Penanaman pohon adalah langkah sederhana berdampak besar bagi keselamatan masyarakat di masa depan," tegas Hari kepada wartawan, Rabu, 1 Juni 2026.

Melalui program bertajuk Spirit Green, YSSC kini merangkul pemerintah, pelaku usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, hingga generasi muda untuk menghijaukan kembali kawasan yang terdegradasi.

Hari memaparkan, penanaman pohon ini bukan sekadar pajangan, melainkan taktik krusial untuk meningkatkan daya serap air tanah, mencegah erosi, serta melindungi keanekaragaman hayati.

Selain dampak ekologis lokal, vegetasi yang ditanam juga diproyeksikan menjadi penyerap karbon dioksida (CO2) yang efektif demi meredam laju pemanasan global.

"Setiap pohon yang kita tanam adalah investasi. Semakin luas ruang hijau yang kita bangun, semakin besar pula kontribusi Indonesia dalam mengurangi emisi karbon global," cetusnya.

Hari juga mengkritik pola penyelamatan lingkungan yang selama ini kerap dilakukan secara parsial dan sekadar seremonial belaka. Ia menuntut adanya kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.

"Kami ingin gerakan menanam pohon ini menjadi budaya bersama. Lingkungan yang sehat hanya bisa terwujud jika semua pihak punya komitmen kuat untuk merawatnya," urai Hari.

Sebagai bukti konkret, YSSC telah memulai aksi penanaman pohon ini di Desa Lae Monong, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Program serupa akan terus digenjot secara konsisten di wilayah lain.

"Mari kita jadikan setiap pohon yang ditanam sebagai warisan untuk generasi mendatang demi mewujudkan Indonesia yang lebih hijau, tangguh, dan lestari," pungkasnya

Kasi Humas Polres Dairi, AKP Syahril Ramadhan, mengatakan penyidik Satreskrim telah melakukan serangkaian proses penyidikan, termasuk gelar perkara yang menetapkan 3 orang sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) atau anak pelaku.

"Dari 4 orang yang dilaporkan, hasil gelar perkara menetapkan 3 orang sebagai anak pelaku, yaitu berinisial ES, JS, dan AS. Seluruh proses dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang telah diperoleh penyidik," ujar AKP Syahril Ramadhandalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 1 Juli 2026.

Dia menjelaskan, hingga kini penyidik telah memeriksa 2 orang anak pelaku, yakni ES dan JS.

Keduanya juga telah menjalani Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) di Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang berkedudukan di Rutan Kelas IIB Sidikalang sebagai bagian dari tahapan penanganan perkara anak sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

"Sementara itu, satu orang anak pelaku berinisial AS belum memenuhi panggilan penyidik. Terhadap yang bersangkutan, penyidik akan melakukan langkah-langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku agar proses penyidikan dapat berjalan dengan baik," jelasnya.

AKP Syahril Ramadhan menegaskan Polres Dairi berkomitmen menangani setiap perkara secara profesional, objektif, transparan, dan tanpa pandang bulu.

"Kami memastikan setiap laporan masyarakat ditangani sesuai prosedur hukum yang berlaku. Tidak ada perlakuan khusus terhadap siapa pun, dan penyidik tetap bekerja secara profesional dengan mengedepankan asas keadilan serta perlindungan terhadap anak," tegasnya.

Polres Dairi juga mengimbau seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung serta tidak membentuk opini yang dapat memengaruhi jalannya penyidikan.

Terhadap perkembangan penanganan perkara akan disampaikan secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.***

Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, Polri dinilai tidak lagi cukup bekerja secara reaktif, tetapi harus mampu mengantisipasi setiap ancaman melalui pendekatan yang prediktif dan adaptif.

Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam amanat Hari Bhayangkara ke-80 yang dibacakan Wakapolda Sumatera Utara Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H. saat memimpin upacara di Lapangan KS Tubun Mapolda Sumut, Rabu (1/7/2026).

Dalam amanatnya, Presiden menyoroti perubahan lingkungan strategis dunia yang dipengaruhi rivalitas geopolitik, perang siber, kejahatan lintas negara, hingga ketidakpastian ekonomi global. Situasi tersebut dinilai akan berdampak langsung terhadap stabilitas keamanan nasional.

Karena itu, Presiden meminta seluruh jajaran Polri meningkatkan kemampuan membaca setiap perkembangan situasi serta merespons secara cepat setiap potensi ancaman yang muncul.

"Polri tidak lagi bekerja secara reaktif, melainkan harus mampu bergerak secara prediktif dan adaptif dalam merespons dampak dinamika global serta menjawab setiap tuntutan publik," demikian amanat Presiden yang dibacakan Brigjen Pol Sonny.

Presiden menegaskan bahwa transformasi Polri harus diwujudkan melalui lima langkah strategis, yakni memperkuat reformasi kelembagaan, meningkatkan profesionalisme personel, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan fleksibilitas organisasi, serta memperkuat legitimasi institusi melalui peningkatan kepercayaan masyarakat.

Selain itu, Presiden juga meminta Polri memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transparansi, mempercepat respons terhadap keluhan masyarakat, serta membangun komunikasi publik yang lebih terbuka.

Menurut Presiden, tantangan keamanan di era digital berkembang jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Karena itu, kualitas sumber daya manusia menjadi kunci agar Polri mampu menghadapi ancaman multidimensional, mulai dari kejahatan siber hingga kejahatan transnasional.

Presiden menegaskan, Polri masa depan harus menjadi institusi yang berbasis data, adaptif terhadap perubahan, kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan, sekaligus tetap mengedepankan pelayanan kepada masyarakat sebagai prioritas utama.

Upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Polda Sumut berlangsung khidmat dan dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara mewakili Gubernur Sumut, unsur Forkopimda, Ketua DPRD Sumut, pejabat utama Polda Sumut, pimpinan instansi pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta para tamu undangan.

Menutup amanatnya, Presiden mengingatkan bahwa tantangan Polri ke depan akan semakin berat. Namun dengan terus berbenah, memperkuat integritas, serta menjaga kepercayaan masyarakat, Polri diyakini mampu menjadi institusi yang semakin profesional dan menjadi pilar utama dalam mewujudkan Indonesia yang aman dan maju.(HPSU)

Menurut Sonny, Kapolda Sumut Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., tidak mengikuti upacara Hari Bhayangkara di Mapolda Sumut karena menghadiri undangan di Jakarta untuk menerima penghargaan tersebut dari Presiden RI.

"Hari ini Bapak Kapolda tidak bisa hadir karena beliau diundang ke Jakarta untuk menerima penghargaan dari Bapak Presiden, yaitu Nugraha Sakanti," ujar Sonny usai upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Mapolda Sumut.

Ia menjelaskan, sebelum penghargaan diberikan, tim dari Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) telah melakukan peninjauan dan verifikasi terhadap berbagai program serta capaian Polda Sumut pada Juni 2026.

Sonny mengungkapkan terdapat lima indikator utama yang menjadi dasar pemberian penghargaan tersebut.

Pertama, keberhasilan Polda Sumut dalam penanggulangan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera pada November 2025. Menurutnya, dari tiga provinsi yang terdampak, Polda Sumut dinilai paling cepat dalam melakukan penanganan, mulai dari proses evakuasi hingga pemulihan pascabencana.

"Di antara tiga provinsi yang terdampak, Polda Sumatera Utara termasuk yang paling cepat dalam penanganan bencana alam, mulai dari evakuasi sampai pemulihan," katanya.

Kedua, kontribusi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) milik Polda Sumut dalam membantu masyarakat saat bencana. Saat banjir melanda wilayah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan, SPPG Polda Sumut menyalurkan sekitar 326.000 paket nasi bungkus kepada warga terdampak.

"SPPG yang dimiliki Polda Sumatera Utara dimanfaatkan saat penanganan bencana alam. Sebanyak 326.000 nasi bungkus dibagikan kepada masyarakat yang terdampak," jelasnya.

Ketiga, keberhasilan pengungkapan tindak pidana narkotika. Sejak 2024 hingga 2026, Polda Sumut telah menangani sekitar 17.000 kasus narkoba dengan barang bukti dalam jumlah sangat besar yang diklaim mampu menyelamatkan jutaan jiwa dari penyalahgunaan narkotika.

"Ada sekitar 17.000 kasus yang telah ditangani. Barang bukti narkotika yang diamankan jumlahnya sangat besar dan diperkirakan setara dengan upaya penyelamatan sekitar 26 juta jiwa dari penyalahgunaan narkotika," ungkap Sonny.

Keempat, pembangunan sarana pelayanan publik berupa 20 gedung baru dan renovasi sembilan gedung untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, di antaranya gedung SPKT, Samsat, dan pelayanan SKCK.

Kelima, keberhasilan Polda Sumut dalam mengamankan berbagai agenda nasional maupun internasional, termasuk ajang F1 Powerboat di Danau Toba, pertandingan sepak bola, serta pengamanan aksi unjuk rasa pada Agustus 2025.

"Contohnya pengamanan F1 Powerboat, pertandingan sepak bola, hingga penanganan aksi unjuk rasa pada Agustus 2025. Saat di daerah lain terjadi aksi anarkis, di Sumatera Utara situasi tetap kondusif dan tidak terjadi aksi anarkisme," tutup Sonny.(HPSU)

Pemberian penghargaan ini digelar di Lapangan Apel Mako Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, Ksatriaan K.E. Lumi, Jalan Bhayangkara, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Selasa (30/6/2026).

Kegiatan ini dipimpin Komandan Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, Kombes Pol. Rantau Isnur Eka, S.I.K., M.M., M.H., M.Han.,

Apel ini menjadi momentum penting untuk menyambut kembali personel yang telah menyelesaikan Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Dasar Brimob di Watukosek sekaligus memberikan apresiasi kepada personel yang telah mengukir prestasi dan mengharumkan nama Satuan Brimob Polda Sumatera Utara melalui dedikasi, loyalitas, serta kinerja terbaiknya.

Dalam amanatnya, Dansat Brimob Polda Sumut mengawali dengan mengajak seluruh personel untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan sehingga seluruh anggota dapat menjalankan tugas pengabdian dengan baik.

Dia pun menyampaikan rasa bangga atas berbagai capaian yang berhasil diraih personel Sat Brimob Polda Sumut.

Menurutnya, prestasi yang terus ditorehkan bukti nyata semangat profesionalisme, disiplin dan loyalitas tetap terjaga di tengah berbagai tantangan tugas.

"Kita patut bersyukur dan bangga karena hingga saat ini personel Sat Brimob Polda Sumut masih mampu menorehkan berbagai prestasi yang mengharumkan nama satuan. Jadikan capaian ini sebagai motivasi untuk terus memberikan yang terbaik dalam setiap pelaksanaan tugas," tegas Kombes Pol. Rantau Isnur Eka seperti terungkapdalam sebuah postingan anonim Facebook @Satbrimob Polda Sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 1 Juli 2026.***

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak SH. SIK. MH melalui Kasat Reskrim AKP Sandi Riz Akbar S.Tr.K. S.I.K. M.H mengatakan 2 pelaku yang menjadi penadah tersebut berinisial MA (46) warga Jalan Dr Mansur Gang Keluarga Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dan TL (34) warga Manisak Kelurahan Manisak Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Pencurian emas batangan iniseperti terungkap dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Pematangsianțar yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 1 Juli 2026, terjadi di Toko Emas M.A. Siregar di Gedung II Lantai II Pasar Horas Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar pada Rabu 3 Juni 2026 siang sekira pukul 12.15 Wib.

Akibat kejadian ini korban inisial KS (46) menderita kerugian emas batangan seberat 70 gram ditaksir senilai Rp160 juta dan korban melalui pelapor berinisial EES (22) membuat Laporan Polisi (LP) di Mako Polseķ Sianțar Barat.

Selanjutnya pada Kamis (26/6/2026) malam sekira pukul 21.00 Wib Kanit Jatanras Sat Reskrim IPDA Revanto SH bersama Tim Opsnal berhasil mengungkap dan mengamankan tersangka inisial LM (32) warga Jalan Pattimura Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar di rumah salah satu warga di Jalan Samosir Kelurahan Toba Kecamatan Siantar Selatan.

Diinterogasi tersangka LM mengakui perbuatannya dan sudah menjual emas batangan curian itu ke kedua pelaku di daerah Panyabungan Kabupaten Madina.

Selanjutnya Kanit Jatanras beserta Tim opsnal melakukan kordinasi dengan Tim Opsnal Jatanras Sat Reskrim madina/" target="_blank">Polres Madina terkait tempat penjualan emas ini.

Setelah mengetahui tempat penjualan emas itu pada Senin, 29 Juni 2026 siang sekira 13.00 Wib Kanit Jatanras beserta Tim Opsnal dibantu Tim Jatanras Sat Reskrim madina/" target="_blank">Polres Madina berhasil menangkap kedua pelaku penadah di Jalan KOL. H.M. Nurdin Desa Panyabungan Jae, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Madina.

Dimana pelaku TL berperan sebagai penerima sekaligus menimbang emas curian dari tersangka LM dan pelaku MA yang memberikan uang Rp162 juta atas pembelian emas curian kepada tersangka LM.

Selain itu dari kedua pelaku penadah itu turut diamankan barang bukti berupa timbangan emas dan kalkulator yang digunakan pelaku untuk menimbang dan menghitung.

Selain itu diamankan pula 1 buah emas batangan berbentuk pipih (sudah dilebur) dengan berat kurang lebih 70 gram.

"Saat ini tersangka LM dan ke 2 penadah itu sudah diamankan di Sat Reskrim Polres Pematangsiantar. Mereka diancam pasal 476 Yo pasal 591 huruf (a) KUHPidana," jelas AKP Sandi.***

Dalam kesempatan itu, Fadli yang juga didampingi Bukti Sitompul SH, selaku kuasa hukum Ny, Kirem Br Ginting (Pemilik Awal Lahan) dan Direktur PT Rapy Ray Putratama, Muhammad Ghazali Lubis, menegaskan bahwa PT Rapy Ray Putratama memiliki dasar hukum yang jelas atas tanah yang dikembangkan. PT Rapy Ray Putratama mengantongi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang sejak 2019, melalui dua sertifikat induk bernomor 649 dan 650 yang kemudian dipecah menjadi sebanyak 936 sertifikat.

Menurutnya, legalitas sertifikat tersebut juga telah diuji melalui proses peradilan. Gugatan yang diajukan Dhody Thahir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan Nomor Perkara 86/G/2023/PTUN berakhir dengan putusan yang menolak gugatan tersebut.

Selanjutnya, perkara berlanjut hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung dengan registrasi Nomor 41 K/TUN/2025. Fadli menyatakan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan pihaknya dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, sehingga pada pokoknya gugatan terhadap penerbitan sertifikat tersebut kembali ditolak.

"Berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum, penerbitan maupun pemecahan sertifikat yang dilakukan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dinyatakan sah. Karena itu kami mempertanyakan mengapa persoalan legalitas sertifikat kembali diperdebatkan dalam forum RDP," ujar Fadli sembari menambahkan bahwa Dhodi Thahir tidak bisa menunjukkan keabsahan berkas-berkas kepemilikan atas nama dirinya saat berperkara.

Fadli juga sangat menyayangkan sikap Dhodi Thahir yang tidak memberikan kesempatan kepada dirinya untuk memberikan klarifikasi terhadap substansi RDP. Termasuk warga Perumahan di Jalan Tangkahan tersebut. " Baik diri Saya selaku kuasa hukum PT Rapy Ray Putratama serta warga masyarakat perumahan tidak diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi sekaligus guna mendudukan persoalan seutuhnya," ujar Fadli.

Di akhir keterangannya, Fadli juga mempertanyakan mekanisme pelaksanaan RDP mengingat pengadu (yang berpekara, red), Dhodi Thahir,merupakan anggota DPRD Sumatera Utara di Komisi C yang juga terlibat dalam RDP tersebut. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar proses pembahasan berlangsung secara profesional, transparan, dan menjunjung asas keadilan bagi seluruh pihak.

Atas kejangggalan pada RDP tersebut , Pihak PT Rapy Ray Putratama akan melaporkan hal tersebut kepada Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Aryanti, serba Badan Kehormatan DPRD Sumatera Utara.

Bukit Sitompul SH, selaku kuasa hukum Ny. Kirem Br Ginting (Pemilik Awal Lahan Perumahan, red), menambahkan, lahan perumahan tersebut dimiliki secara sah oleh Ny. Kirem Br Ginting sejak tahun 1985. Kemudian, tanpa alas hak yang jelas, Dhodi Thahir mengklaim bahwa lahan perumahaan tersebut adalah milik dirinya. Hingga Dhodi Thahir melaporkan Ny. Kirem Br Ginting ke Polda Sumatera Utara. Namun laporan tersebut tidak bisa diterima karena Dhodi Thahir tidak dapat menunjukkan bukti-bukti sah kepemilikan.

"Hingga pada akhirnya, pada tahun 1997, kepemilikan beralih ke PT Rapy Ray Putratama dan tahun 1999 diterbitkanlah sertifikasi kepemilikan atas nama PT Rapy Ray Putratama," ujar Bukit Sitompul SH.

Pada bagian lain, Nasa, selaku perwakilan warga Perumahaan di Jalan Tangkahan, mengaku heran dengan sepakterjang Dhodi Thahir yang tetap mempersoalkan status kepemilikan lahan perumahan yang dia dan warga lain tempati. "Menurut pemahaman kami, setelah putusan Kasasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, menyatakan PT PT Rapy Ray Putratama adalah pemilik sah lahan dan sertifikat kepemilikan yang diterbitkan BPN Deli Serdang sah, persoalannya sudah selesai. Tapi kok, malah saudara Dhodi Thahir tetap mempersoalkan lahan ini lagi. Dia kan anggota dewan. Wakil kami di DPRD Sumatera Utara. Jadi kepada siapa kami mengadu kalau wakil kami di dewan (Dhodi Thahir, red), memperkarakan rakyatnya sendiri," ujar Nasa.

Seperti diberitakan sebelumnya, anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Golkar yang juga sebagai pengadu Dhody Thahir mengaku sudah puluhan tahun memperjuangkan haknya atas dugaan kejanggalan dalam penerbitan ratusan sertifikat hak atas tanah, yang masih berstatus sengketa dan berada dalam sita jaminan pengadilan di Kabupaten Deliserdang. Untuk itu, Dhody Thahir meminta perlindungan hukum. Dia menilai ada kerancuan dalam proses peralihan dan pemecahan sertifikat. Pernyataan itu mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi A dan Komisi C DPRD Sumut bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Deli Serdang, Bank BTN, Bank BRI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pengadu Dodi Tahir yang juga Anggota Komisi C DPRD Sumut, didampingi oleh tim kuasa hukum Hasrul Benny Harahap & Rekan serta Muhammad Akbar Siregar & Rekan, di Gedung DPRD Sumut, Kamis (25/6/2026).(lam/PM)

Saat melakukan kunjungannya di Kejaksaan Negeri (Kejari) Belawan yang beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Belawan Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Belawan Kota Medan itu, Kajati bersama pejabat utama (PJU) melaksanakan inpeksi dan monitoring di beberapa ruang kerja hingga ruangan penyimpanan barang bukti.

Pada arahannya, Kajati mengatakan bahwa kunjungan tanpa pemberitahuan dilakukan guna memastikan apakah jajaran benar benar siap setiap saat dalam melaksanakan tugas meskipun tanpa diawasi, dia mengingatkan agar jajaran Kejaksaan Negeri Belawan bekerja dengan hati Nurani dalam penegakan hukum, koordinasi aktif bersama pemerintah setempat serta mengutamakan integritas, profesionalisme.

Ditambahkan Kajati, "Aparatur Kejaksaan harus berani menolak pemberian apapun dari orang lain terutama yang berkaitan dengan tugas dan fungsi nya, profesi dan jabatan adalah amanah dari yang maha kuasa maka pertanggungjawabannya juga kita harus mengingat dan berserah kepadaNya, oleh karena itu bekerjalah dengan jujur, berani dan berintegritas.

Kinerja keuangan ini disampaikan kepada para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025. Perseroan menyebut peningkatan laba ditopang oleh kenaikan produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), efisiensi operasional, serta dampak penguatan fundamental bisnis yang mampu memberikan nilai tambah di tengah tantangan ekonomi global, volatilitas pasar energi, dan anomali iklim sepanjang 2025.

"Alhamdulillah, laba Bersih Setelah Pajak (Net Profit) tahun 2025 mencapai angka Rp7,08 Triliun atau 90,3% lebih tinggi jika dibandingkan perolehan tahun lalu yang berada di angka Rp3,72 Triliun," sebut Jatmiko dalam paparannya di Kantor BP BUMN Jakarta, Selasa (30/06/2026).

Disamping penguatan harga jual rata-rata CPO di 2025 yang menyentuh Rp14.223,-/Kg atau 10,4% di atas 2024, Perusahaan dapat memaksimalkan momentum tersebut melalui peningkatan volume penjualan CPO dan efisiensi biaya.

"Pengendalian biaya dan peningkatan produksi menjadi tulang punggung perusahaan. Fundamental inilah yang membuat kenaikan harga CPO sebesar 10 persen di tahun 2025 mampu membuahkan lonjakan laba hingga 90 persen di tengah berbagai tantangan," bebernya.

Sejak didirikan dalam tiga tahun terakhir, laba bersih PalmCo terus menunjukkan pertumbuhan eksponensial. Setelah mencatat laba Rp2,53 triliun pada 2023, kinerja perusahaan naik menjadi Rp3,72 triliun pada 2024, dan kemudian melonjak hingga Rp7,08 triliun pada 2025. Perseroan menyebut capaian tersebut sebagai tingkat profitabilitas tertinggi selama periode transformasi perusahaan.

Selain laba bersih, indikator keuangan perusahaan juga menunjukkan perbaikan. EBITDA meningkat menjadi Rp 13,27 triliun atau naik 46 persen dibandingkan Rp 9,09 triliun pada 2024.

Sementara itu, tingkat pengembalian aset (return on assets/ROA) mencapai 9,2 persen.

Secara operasional, PalmCo memproduksi 2,70 juta ton CPO sepanjang 2025. Volume tersebut meningkat 7,87 persen dibandingkan produksi tahun sebelumnya yang mencapai 2,49 juta ton.

Meski demikian, manajemen menilai hasil tersebut bukan merupakan akhir dari proses transformasi. Perusahaan menyatakan akan terus melakukan evaluasi terhadap aspek operasional, penguatan manajemen risiko, serta peningkatan efisiensi guna menjaga keberlanjutan kinerja.

"Terimakasih atas dukungan penuh pemegang saham. Apresiasi untuk kerja keras seluruh insan Perseroan. Capaian ini menjadi milestone, tapi bukan garis akhir. Masih banyak ruang untuk terus tumbuh mengoptimalkan kinerja operasi dan finansial agar terus memberikan manfaat maksimal" ujar Jatmiko.

Tidak hanya mencatat rekor dari sisi internal perusahaan, PalmCo juga memastikan pertumbuhan Perusahaan sejalan dengan produktifitas dan kesejahteraan petani mitra. Berdasarkan data Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), pada tahun 2025 PTPN IV PalmCo tercatat sebagai perusahaan paling aktif secara nasional dengan 6.672 hektare pendampingan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Petani plasma binaan juga mampu meraih produktifitas mumpuni di atas standar nasional mencapai rata-rata 20,18 ton TBS perhektar pertahun yang berdampak signifikan pada peningkatan pendapatan petani.

Di sisi lain, PalmCo juga menyatakan akan melanjutkan pengembangan hilirisasi industri sawit, termasuk optimalisasi produk turunan sawit sebagai bahan baku renewable biogasoline untuk mendukung ketahanan energi nasional.

"Semoga PalmCo dapat menjalankan dengan baik seluruh amanat yang diembankan pemerintah, berkontribusi maksimal dalam kemandirian pangan dan energi negeri," tutupnya.(evi/r)

1. Bersihkan kulit kepala secara menyeluruh Disadur dari Real Simple, Rabu (1/7/2026), kulit kepala yang dipenuhi minyak, sel kulit mati, dan sisa produk penataan rambut dapat menghambat kesehatan folikel rambut. Maka dari itu, dokter menyarankan menggunakan sampo pembersih mendalam (clarifying shampoo) sekitar seminggu sekali.

Trikolog Penny James mengatakan, kulit kepala yang bersih menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk pertumbuhan rambut. Membersihkan kulit kepala secara rutin juga membantu produk perawatan bekerja lebih optimal.

2. Pilih sampo yang sesuai dengan kebutuhan rambut tak semua sampo memiliki fungsi yang sama. William Yates, ahli bedah transplantasi rambut, menyarankan memilih sampo berdasarkan kondisi rambut, misalnya untuk rambut menipis atau mudah rontok. "Minyak biji labu, akar yucca, dan saw palmetto adalah bahan favorit saya untuk membantu pertumbuhan rambut. Bahan-bahan ini diketahui dapat membantu mengurangi kerontokan sekaligus mendukung pertumbuhan rambut baru," ujar Yates. Ia juga mengingatkan agar tidak mudah tergiur produk yang menjanjikan hasil instan karena pertumbuhan rambut membutuhkan waktu, umumnya sekitar tiga hingga empat bulan untuk mulai terlihat.

3. Jangan melewatkan penggunaan kondisioner .Rambut yang kering lebih mudah patah sehingga tampak sulit panjang. Menggunakan kondisioner setiap kali keramas membantu mengembalikan kelembapan sekaligus menjaga kutikula rambut tetap halus. Pilih kondisioner bertekstur ringan agar rambut tetap lembab tanpa terasa berat.

4. Tambahkan leave-in conditioner .Selain kondisioner bilas, leave-in conditioner dapat memberikan perlindungan tambahan terhadap panas alat styling dan paparan lingkungan.Produk ini membantu menjaga kelembapan rambut lebih lama sehingga batang rambut tidak mudah rapuh dan bercabang.

5.Kurangi kebiasaan yang merusak rambut. Pemakaian alat catok atau pengering rambut bersuhu tinggi, menggosok rambut dengan handuk kasar, hingga tidur di atas sarung bantal berbahan katun dapat meningkatkan gesekan yang menyebabkan rambut patah. Menggunakan pelindung panas, handuk mikrofiber, dan sarung bantal berbahan satin atau sutra dapat membantu meminimalkan kerusakan tersebut.

6. Rutin memangkas ujung rambut. Banyak orang menghindari potong rambut karena khawatir rambut menjadi lebih lama panjang.

Padahal, penata rambut Cheryl T. Bergamy mengatakan, memangkas ujung rambut setiap enam hingga delapan minggu justru membantu mencegah rambut bercabang. "Memangkas ujung rambut secara rutin membuat ujung rambut tetap kuat sehingga rambut dapat tumbuh lebih sehat," tutur Bergamy.

7. Lakukan pijatan pada kulit kepala .Memijat kulit kepala selama beberapa menit setiap hari dipercaya dapat meningkatkan aliran darah menuju folikel rambut. Selain membantu menstimulasi pertumbuhan rambut, pijatan juga dapat memberikan efek relaksasi dan membantu mengurangi stres yang turut berpengaruh terhadap kesehatan rambut.

8. Konsumsi makanan kaya protein dan asam amino Pertumbuhan rambut tidak hanya dipengaruhi produk perawatan, tetapi juga asupan nutrisi. James menyarankan mengonsumsi makanan yang kaya prolin, lisin, dan sistin, seperti alpukat, salmon, brokoli, kacang-kacangan, ayam, ikan, dan biji-bijian utuh.

Nutrisi tersebut berperan dalam pembentukan keratin, yaitu protein utama penyusun rambut.

9. Periksa ke dokter jika rambut rontok berlebihan .Jika rambut terus mengalami kerontokan dalam jumlah banyak, sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter kulit atau trikolog. Yates menjelaskan, beberapa kondisi medis dapat menjadi penyebab kerontokan rambut dan memerlukan penanganan khusus.

"Carilah dokter yang memang menangani masalah kerontokan rambut agar penyebabnya dapat diketahui dan Anda mendapatkan terapi yang paling sesuai," imbau Yates. Dengan perawatan yang konsisten serta pemeriksaan sejak dini bila diperlukan, pertumbuhan rambut dapat berlangsung lebih optimal sekaligus menjaga rambut tetap sehat dalam jangka panjang.(red)

Saat melakukan kunjungannya di Kejaksaan Negeri (Kejari) Belawan yang beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Belawan Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Belawan Kota Medan itu, Kajati bersama pejabat utama (PJU) melaksanakan inpeksi dan monitoring di beberapa ruang kerja hingga ruangan penyimpanan barang bukti.

Pada arahannya, Kajati mengatakan bahwa kunjungan tanpa pemberitahuan dilakukan guna memastikan apakah jajaran benar benar siap setiap saat dalam melaksanakan tugas meskipun tanpa diawasi, dia mengingatkan agar jajaran Kejaksaan Negeri Belawan bekerja dengan hati Nurani dalam penegakan hukum, koordinasi aktif bersama pemerintah setempat serta mengutamakan integritas, profesionalisme.

Ditambahkan Kajati, "Aparatur Kejaksaan harus berani menolak pemberian apapun dari orang lain terutama yang berkaitan dengan tugas dan fungsi nya, profesi dan jabatan adalah amanah dari yang maha kuasa maka pertanggungjawabannya juga kita harus mengingat dan berserah kepadaNya, oleh karena itu bekerjalah dengan jujur, berani dan berintegritas.

Memulai karier sebagai loper koran di Pematangsiantar, dia kini menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia dengan gurita bisnis di berbagai sektor.

Berikutprofil singkat dan kekayaan Martua Sitorus seperti terungkapdalam sebuah postingan anonim facebook @Sumut Indah yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 1 Juli 2026.

Profil Martua Sitorus

Tempat Lahir: Pematang Siantar, Sumatera Utara.

Pendidikan: Lulusan Ekonomi, Universitas HKBP Nommensen.

Kekayaan Bersih: Tercatat sekitar 3,6 miliar Dolar AS (sekitar Rp59,9 triliun) per akhir 2025 menempatkan dirinya di jajaran atas orang terkaya di Indonesia versi Majalah Forbes.

Jejak Bisnis dan Perusahaan

Setelah mengundurkan diri dari manajemen operasional Wilmar pada 2018, dia fokus mengembangkan bisnis keluarga melalui KPN Corporation.

Berikut bisnis utamanya:

- Wilmar International: Co-founder perusahaan penyulingan minyak sawit terbesar di dunia (produsen minyak goreng Sania dan Fortune).

- KPN Corporation (Gama Corp): Perusahaan induk yang mengelola sektor perkebunan kelapa sawit, properti, dan perdagangan.

- Semen Merah Putih: Lewat PT Cemindo Gemilang Tbk, dia merambah industri manufaktur semen.

- Kesehatan: Pemilik jaringan Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Hospital.

- Properti: Mengelola berbagai aset properti komersial dan hunian di bawah bendera KPN. ***

Pemimpin Divisi Kredit Konsumer PT Bank Sumut, Faisal Panggabean mengatakan Pojok Sehat Purna Bakti merupakan salah satu program yang secara konsisten dilaksanakan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah pensiunan dalam memantau kondisi kesehatannya.

"Bank Sumut ingin terus hadir melalui layanan yang memberikan manfaat bagi nasabah. Melalui program ini, para pensiunan dapat memeriksakan kesehatannya secara berkala sekaligus memperoleh edukasi mengenai pentingnya menjaga pola hidup sehat," ujar Faisal, Rabu (1/7).

Faisal menjelaskan, dalam setiap pelaksanaannya, peserta mendapatkan layanan pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan asam urat, serta kesempatan berkonsultasi langsung dengan tenaga medis. Peserta juga memperoleh edukasi mengenai pencegahan berbagai penyakit yang umum dialami pada usia lanjut.

Selain menghadirkan layanan kesehatan, juga menjadi ruang silaturahmi antarnasabah pensiunan. Suasana yang berlangsung santai dan akrab memberi kesempatan bagi peserta untuk saling bertukar pengalaman sekaligus mempererat hubungan dengan sesama nasabah.

Bank Sumut memastikan Pojok Sehat Purna Bakti akan terus dilaksanakan secara berkesinambungan di seluruh jaringan kantor cabang. Program tersebut merupakan bagian dari komitmen perseroan untuk menghadirkan layanan yang semakin dekat dengan kebutuhan nasabah.

Sebagai bank pembangunan daerah, Bank Sumut terus mengembangkan berbagai layanan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Melalui program seperti Pojok Sehat Purna Bakti, Bank Sumut berupaya membangun hubungan jangka panjang dengan nasabah sekaligus memperkuat perannya sebagai lembaga keuangan yang tumbuh bersama masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.

Salah seorang nasabah pensiunan Bank Sumut, Loikeria Sitompul mengaku Pojok Sehat Purna Bakti Bank Sumut memberikan manfaat yang dirasakan secara langsung.

"Program ini sangat membantu kami. Selain bisa memeriksa kesehatan tanpa biaya, kami juga mendapat penjelasan dari tenaga medis mengenai kondisi kesehatan kami. Kegiatan seperti ini membuat kami merasa tetap diperhatikan," kata Loikeria sambil menunggu giliran layanan Pojok Sehat Purna Bakti Bank Sumut.(HBS)

Padahal, personel Satpol PP dari Pemprov Sumut dan Pemkab Karo sudah diturunkan untuk pengamanan di lokasi itu, tapi sepertinya tak 'diterge'.

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution pun merasa geram dan meminta kepolisian bersikap kooperatif dan menangkapi para pelaku pungli yang masih beraksi di kawasan wisata ini.

"Kemarin kita lihat masih ada pengutipan-pengutipan, tidak semua warga lagi, artinya cuma ada beberapa orang dan beberapa kelompok di sana," kata Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Selasa, 30 Juni 2026.

Bobby menyebut, berdasarkan laporan dari Satpol PP, sejumlah pelaku pungli sebelumnya sudah pernah diamankan. Namun, para pelaku disebut kembali dilepaskan pihak kepolisian.

"Sebenarnya Satpol PP sudah melaporkan mendapatkan nama-namanya, sudah pernah diamankan, cuma setelah diamankan dilepas polisi lagi," ujarnya seperti dalam sebuah postingan anonim Facebook @sekilas sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 1 Juli 2026.

Karena itu, Bobby meminta kepolisian lebih tegas dalam menangani persoalan pungli di kawasan wisata Sidebuk-debuk. Ia juga mempertanyakan alasan kurangnya barang bukti dalam penindakan terhadap para pelaku.

"Jadi kita minta tolong ya polisinya juga kooperatif lah ya. Artinya kalau alasannya kurang barang bukti, kurang barang bukti apalagi ya? Masyarakat sudah mengeluh bahkan ada yang sampai diancam pakai senjata tajam," ucapnya.

Menurut Bobby, pemerintah melalui Satpol PP sudah berupaya maksimal untuk menghapus praktik pungli di kawasan tersebut. Ia meminta polisi segera bertindak agar tidak terjadi gesekan di lapangan.

"Kita dari pemerintah melalui Satpol PP sudah all out. Kalau polisi tidak mau nangkap terus, jangan nanti terjadi bentrok di sana. Harus viral bagaimana lagi agar polisi mau nangkap," tuturnya.

Sebelumnya, personel gabungan Satpol PP Pemprov Sumut dan Pemkab Karo telah berjaga di jalur masuk pemandian air panasSidebuk-debuk. Pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi praktik pungli terhadap wisatawan.

Kasatpol PP Sumut, Moettaqien Hasrimi, mengatakan pengamanan dilakukan berdasarkan arahan Gubernur Sumut. Personel ditempatkan untuk menjaga area jalan menuju kawasan pemandian air panas.

Sebanyak 45 personel gabungan diterjunkan dalam pengamanan tersebut. Mereka terdiri dari 25 personel Satpol PP Provinsi Sumut dan 20 personel Satpol PP Kabupaten Karo.

Para personel ditempatkan di tiga pos strategis untuk mengamankan akses menuju kawasan wisata sekaligus memutus praktik pungli yang selama ini kerap menyasar wisatawan, terutama pada malam hari.

Pungli di jalur masuk kawasan pemandian air panasSidebuk-debuk sebelumnya sudah beberapa kali menjadi sorotan. Gubernur Sumut Bobby Nasution juga telah memanggil Bupati Karo Antonius Ginting untuk membahas persoalan tersebut.

Di sana, diputuskan tidak ada lagi kutipan di lokasi itu. Namun sialnya, praktik pungli masih jalan terus sehingga pemerintah kembali meminta aparat penegak hukum bertindak tegas.***

Kapolrestabes Medan, Kombes Jean Calvijn Simanjuntak menjelaskan bahwa konsep perayaan tahun ini sengaja dibuat lebih dekat dengan masyarakat guna merefleksikan esensi dari tema Bhayangkara ke-80.

"Acara syukuran sengaja kita gelar di lapangan Apel Mapolrestabes Medan karena tema tahun ini 'Polri Untuk Masyarakat'. Jadi, kita juga mengundang berbagai elemen masyarakat, di antaranya 500 orang dari Sabuk Kentongan Kamtibmas, para pemuka agama, pemuda, dan masyarakat sekitar," ujar Jean Calvijn, Rabu (1/7/2026).

Sebelum puncak acara syukuran, Polrestabes Medan juga telah sukses menggelar berbagai rangkaian kegiatan dan perlombaan yang melibatkan warga, seperti Kejuaraan Biliar dan Domino,Lomba Karya Tulis dan Orasi Damai,Lomba Cipta Lagu Musisi Jalanan dan Kejuaraan E-Sport.

Sesuai dengan tema yang diusung, aksi nyata "Polri Untuk Masyarakat" dipraktikkan langsung oleh Kapolrestabes Medan dengan menyerahkan bantuan berupa gerobak dagangan motor, modal usaha, serta sembako kepada Ibu Ayu.

Ibu Ayu adalah seorang janda beranak satu yang sehari-harinya berjuang mencari nafkah di kawasan Lapangan Merdeka.

Cerita haru di balik bantuan ini bermula saat gelaran Car Free Day Bhayangkara di Lapangan Merdeka beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibu Ayu sempat panik karena kehilangan anak balitanya yang bernama Cantika saat sedang berjualan. Setelah dicari, ternyata Cantika sedang asyik mewarnai di area stan Satlantas Polrestabes Medan.

"Kita lihat perjuangan Ibu Ayu sebagai orang tua tunggal dalam membesarkan anaknya, Cantika. Oleh karena itu, kita berinisiatif membantu Ibu Ayu dengan memberikan gerobak dagangan yang dilengkapi sepeda motor, modal usaha, dan sembako," ungkap Kapolrestabes yang saat itu didampingi oleh Ketua PC Bhayangkari Kota Besar Medan, Ny. Nelly Calvijn.

Ny. Nelly Calvijn juga memberikan untaian kata penyemangat saat mendampingi penyerahan bantuan tersebut. Ia berharap bantuan ini bisa menjadi pemantik berkah bagi keluarga kecil Ibu Ayu.

"Semoga bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk mencari rezeki. Walau sudah ditinggal suami, Ibu Ayu harus tetap semangat. Dan ini adalah bukti nyata bahwa Polri selalu ada untuk masyarakat," sebut Ny. Nelly.

Tidak hanya sekadar seremonial dan aksi sosial, dalam kesempatan yang sama Kapolrestabes Medan juga menandatangani prasasti peresmian sejumlah fasilitas baru di lingkungan Mapolrestabes Medan untuk menunjang kinerja dan kenyamanan pelayanan.

Adapun fasilitas baru yang diresmikan meliputi Lounge 99,Lobby 99.Ruang Podcast 99.Ruang Call Center 110.

Dengan adanya fasilitas baru ini, diharapkan pelayanan Polrestabes Medan kepada masyarakat dan keterbukaan informasi publik dapat berjalan semakin optimal dan modern. (Dam)

Sekretaris Nasional Presidium Rakyat Membangun Peradaban (PERMADA), Andrean, menilai peristiwa tersebut perlu menjadi bahan evaluasi serius karena menyangkut hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang baik, transparan, dan tepat waktu.

Penyaluran Bansos dari pemerintah pusat berupa beras 20 kilogram dan minyak goreng 4 liter dimulai pada Senin, 22 Juni 2026, di Kantor Desa Paya Rengas.

Namun, salah seorang penerima manfaat, Herna Wati, warga Dusun III, baru menerima surat undangan sekaligus bantuan pada hari keempat pelaksanaan.

Menurut keterangan Herna Wati, saat masyarakat lainnya telah menerima surat undangan dan mengambil bantuan, dirinya belum menerima pemberitahuan.

Setelah anaknya menghubungi Pendamping Sosial, Feri Firmansyah, diketahui bahwa berdasarkan data dalam sistem, Herna Wati memang terdaftar sebagai penerima bantuan. Setelah dilakukan penelusuran, surat undangan tersebut diketahui telah berada di Kepala Dusun III.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dusun III Desa Paya Rengas, Basrik, membantah sengaja menahan surat undangan.

"Bukan surat kami tahan, melainkan kami bingung karena ada kesamaan nama penerima. Setelah bertanya ke sana kemari baru diketahui siapa yang berhak menerima bantuan. Karena itu pada hari keempat surat undangan beserta bantuan diserahkan kepada penerima," ujar Basrik.

Menanggapi penjelasan tersebut, Andrean mengatakan bahwa apabila benar terjadi keterlambatan akibat kesamaan nama, seharusnya perangkat desa melakukan verifikasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) sebelum penyaluran berlangsung.

"Di dalam data penerima sudah terdapat identitas kependudukan berupa NIK dan Nomor Kartu Keluarga. Dengan melakukan verifikasi administrasi secara benar, seharusnya tidak terjadi keterlambatan penyerahan hak masyarakat. Apalagi yang bersangkutan merupakan warga yang masuk kategori Desil 4 dan dinyatakan sebagai penerima bantuan," kata Andrean.

Andrean menegaskan bahwa pelayanan publik wajib dilaksanakan secara profesional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

"Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, persamaan hak, profesionalitas, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Jika surat undangan baru diberikan setelah penyaluran berlangsung, maka asas ketepatan waktu patut dipertanyakan," ujar Andrean.

Andrean juga mengutip Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mengatur kewajiban pelaksana pelayanan publik.

"Pasal 34 mewajibkan setiap pelaksana memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan, memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan tidak diskriminatif. Karena itu, setiap warga yang telah ditetapkan sebagai penerima bansos berhak memperoleh pelayanan yang sama tanpa penundaan yang tidak semestinya," katanya.

Lebih lanjut, Andrean menilai persoalan tersebut dapat dikategorikan sebagai dugaan maladministrasi apabila terbukti terdapat pengabaian kewajiban pelayanan.

"Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menjelaskan bahwa maladministrasi merupakan perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, peristiwa ini perlu diperiksa secara objektif oleh pihak yang berwenang," jelas Andrean.

Andrean juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan agar penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kepentingan umum.

"Seluruh perangkat desa memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jangan sampai hak masyarakat tertunda hanya karena lemahnya koordinasi atau verifikasi administrasi," ujarnya.

Selain itu, Andrean mengungkapkan masih adanya warga Desa Paya Rengas yang masuk kategori Desil 1 dan Desil 2 namun belum terdaftar sebagai penerima bantuan.

Menurutnya, kondisi tersebut juga perlu menjadi perhatian pemerintah agar pendataan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.

Atas dasar itu, Andrean meminta Inspektorat Daerah melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran prosedur maupun kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang oleh oknum perangkat Desa Paya Rengas.

"Saya meminta Inspektorat Daerah turun langsung melakukan pemeriksaan. Jika memang hanya terjadi kesalahan administrasi, maka harus dilakukan pembinaan. Namun apabila ditemukan pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan wewenang, maka harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya agar kejadian seperti ini tidak terulang dan menjadi pembelajaran bagi seluruh perangkat desa di Indonesia," tegas Andrean.

Andrean juga meminta Kepala Desa Paya Rengas, Sartiman, agar meningkatkan pengawasan terhadap seluruh kepala dusun sehingga pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai ketentuan hukum, profesional, transparan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Kasus ini diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memastikan penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran, tepat waktu, serta memenuhi prinsip-prinsip pelayanan publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan oleh pihak berwenang juga diperlukan untuk memastikan fakta-fakta yang sebenarnya sebelum diambil kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hukum. (Ariswan)

Penangkapan dilakukan melalui operasi undercover buy di salah satu kafe di Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, pada Selasa (30/6/2026).

Kasatres Narkoba Polres Toba Iptu Tri Pranata Purbadalam sebuah postingan anonim facebook @balige talk boaboa yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 1 Juli 2026 menjelaskan, petugas mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berupa pil ekstasi.

Selain barang haram itu, polisi juga menyita telepon genggam, serta barang lain yang berkaitan dengan perkara itu menjadi barbut (barang bukti).

Menurut keterangan kepolisian, transaksi dilakukan setelah petugas melakukan pembelian terselubung.

Saat ini, tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Polres Toba untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Hingga kini kepolisian menyatakan masih mendalami perkara itu sesuai ketentuan hukum yang berlaku.***

Upacara di Lapangan Batalyon Parako 463 Pasgat, Rabu (1/7/2026), dipimpin Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas didampingi Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap serta dihadiri unsur Forkopimda, Ketua DPRD Kota Medan, konsul negara sahabat, dan masyarakat.

Dalam amanatnya, Rico Waas menegaskan Hari Jadi Ke-436 menjadi momentum memperkuat kebersamaan dan kolaborasi untuk melanjutkan pembangunan.

"Kemajuan yang kita nikmati hari ini adalah hasil ikhtiar banyak generasi. Para pendahulu telah meletakkan pondasi, dan tugas kitalah melanjutkan pembangunan agar Medan terus memberikan kesempatan dan kesejahteraan bagi semuanya," kata Rico Waas.

Menurut Rico Waas, kepercayaan menjadikan Medan tuan rumah Rakernas XVIII APEKSI merupakan kehormatan sekaligus peluang memperkuat sinergi antarkota.

Kehadiran para wali kota dari seluruh Indonesia juga diyakini mendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan promosi potensi Kota Medan.

Mengusung tema "Medan Tangguh, Maju untuk Semua," Rico Waas mengatakan Pemko Medan terus mempercepat transformasi melalui penguatan tata kelola, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta mewujudkan kota yang humanis dan inklusif.

"Saya berharap kita semua dapat terus bersinergi membangun kota yang lebih maju dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Usai upacara, Rico Waas bersama Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap menyerahkan hadiah Lomba Kelurahan Terbaik Tingkat Kota Medan dan pemotongan tumpeng. Peringatan Hari Jadi Ke-436 tahun ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi antardaerah.(ATN)

Jamuan makan malam berlangsung di Lapangan Merdeka Kota Medan, Selasa (30/06/2026).

Di acara itu, Wesly saling bertukar cenderamata dengan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.

Begitu pula Ketua TP PKK Kota Pematangsiantar Ny Liswati Wesly Silalahi dan Ketua TP PKK Kota Medan Ny Airin Rico Waas.

Sebagai kota kedua terbesar di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), kehadiran Pemko Pematangsiantar di acara ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat komunikasi, memperluas jejaring, serta membangun sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah kota dari berbagai daerah di Indonesia, dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Rangkaian Rakernas APEKSI XVIII berlangsung selama tiga hari, 30 Juni-2 Juli 2026, bersama perwakilan dari 98 pemerintah kota se-Indonesia.

"Ini forum yang sangat strategis bagi Kota Pematangsiantar. Kehadiran Pemko Pematangsiantar dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan, sekaligus mendorong terwujudnya kemandirian dan daya saing Kota Pematangsiantar di berbagai sektor, menyongsong visi-misi Cerdas, Sehat, Kreatif dan selaras," terang Wesly Silalahidalam sebuah postingan anonim Facebook @Pemko Pematangsiantar yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 1 Juli 2026

Sebelumnya, Wesly dan Ny Liswati tiba di Hotel Grand City Hall Kota Medan menerima penyematan penutup kepala khas Melayu yang disebut Tanjak untuk pria dan Ny Liswati menerima selendang.

Penyematan ini bentuk penghormatan tertinggi dalam adat Melayu. Tradisi ini melambangkan penyambutan hangat sekaligus pengangkatan derajat dan martabat tamu yang datang berkunjung.

Sepanjang Rakernas APEKSI XVIII, para wali kota dijadwalkan mengikuti rapat kerja nasional, forum kebijakan, diskusi kerja sama antar daerah, hingga berbagai kegiatan pendukung yang bertujuan memperkuat sinergi dan inovasi pembangunan perkotaan.***