Operasi tersebut melibatkan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Direktorat Interdiksi Narkotika Bea Cukai, Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Utara, Bea Cukai Teluk Nibung melalui Kapal Patroli BC 15031, Tim Khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, serta Polres Tanjung Balai.

Plt. Direktur Interdiksi Narkotika Bea Cukai, Erwin Situmorang, mengatakan bahwa keberhasilan penindakan tersebut merupakan hasil sinergi yang telah terjalin secara berkelanjutan antara Bea Cukai dan Polri dalam memperkuat pengawasan di wilayah perairan yang rawan dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan narkotika.

Pengungkapan kasus bermula dari pertukaran informasi dan pelaksanaan operasi gabungan secara berkelanjutan antara Bea Cukai Teluk Nibung dengan Tim Khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Berdasarkan hasil analisis bersama, tim melakukan patroli laut menggunakan Kapal Patroli BC 15031 di wilayah pengawasan Bea Cukai Teluk Nibung.

Pada Kamis (23/7) sekitar pukul 04.50 WIB, tim mendeteksi aktivitas mencurigakan dari sebuah sampan nelayan berwarna cokelat tanpa nama yang diduga berasal dari Malaysia dengan tiga orang di dalamnya.

Saat dilakukan penghentian dan pemeriksaan, petugas menemukan dua karung plastik putih yang masing-masing berisi 15 bungkus kemasan teh Tiongkok merek Guan Yin Wang berwarna kuning yang diduga berisi methamphetamine.

Total barang bukti yang ditemukan mencapai 30 bungkus dengan berat sekitar 30.000 gram atau 30 kilogram.

"Saat proses penghentian berlangsung, dua orang yang berada di atas sampan melarikan diri dengan cara terjun ke laut menuju arah pantai. Sementara itu, seorang pelaku berhasil diamankan bersama barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pengujian awal menggunakan alat identifikasi narkotika Rigaku menunjukkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina atau sabu," jelas Erwin.

Secara keseluruhan, tim gabungan berhasil mengamankan sekitar 30.000 gram (30 kilogram) sabu. Penindakan ini diperkirakan telah menyelamatkan sekitar 150.000 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika serta mencegah potensi kerugian sosial dan ekonomi akibat peredaran gelap narkotika senilai Rp239.844.000.000.

Selanjutnya, petugas membawa pelaku beserta barang bukti ke Pangkalan Patroli Laut Bea Cukai Teluk Nibung untuk menjalani proses penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Erwin menegaskan bahwa jalur laut di kawasan timur Sumatera masih menjadi salah satu rute yang kerap dimanfaatkan jaringan narkotika internasional sehingga memerlukan pengawasan yang konsisten dan kolaboratif.

"Pengawasan di wilayah perairan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Melalui pertukaran informasi, patroli bersama, dan operasi terpadu, Bea Cukai dan Polri terus berupaya mencegah narkotika masuk ke Indonesia. Setiap penyelundupan yang berhasil kami gagalkan merupakan bentuk perlindungan nyata terhadap masyarakat, sekaligus upaya menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pembangunan nasional," tambah Erwin.

Bea Cukai bersama Polri berkomitmen untuk terus mengawasi jalur-jalur rawan penyelundupan melalui pendekatan berbasis intelijen, patroli laut, serta kerja sama lintas instansi. Sinergi tersebut diharapkan dapat mempersempit ruang gerak jaringan narkotika internasional sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman peredaran gelap narkotika.***

Kepolisian meminta waktu sekitar satu hingga dua bulan untuk melakukan pendalaman secara menyeluruh guna mengungkap fakta sebenarnya di balik kematian perempuan itu.

Pernyataan itu disampaikan Kapolda Sumatera Utara, Kamis (13/8/2026), didampingi Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan, serta Kombes Pol Cornelis Mangarahon Simanjuntak.

Kapolda terlebih dulu menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhumah.

Kapolda Sumut berharap keluarga diberikan kekuatan dalam menghadapi kepergian Winda yang telah meninggal dunia beberapa pekan sebelumnya.

Kapolda juga mengapresiasi Komisi III DPR RI yang telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap penanganan perkara itu.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Polrestabes Medan bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut mendapat kesempatan memaparkan perkembangan proses penyelidikan di hadapan anggota dewan dan keluarga korban.

Terkait pelaksanaan RDPU secara tertutup, Kapolda mengatakan hal itu merupakan kewenangan Komisi III DPR RI.

Salah satu pertimbangannya karena dalam forum tersebut ditampilkan sejumlah materi sensitif berupa foto dan video yang berkaitan dengan korban, termasuk dokumentasi proses autopsi.

"Namun demikian, apa yang direkomendasikan dari RDPU tersebut akan kami laksanakan semuanya secara transparan, akuntabel dan profesional," ujarnya.

Kapolda menegaskan kepolisian membuka ruang seluas-luasnya bagi keluarga korban untuk mengikuti sekaligus mengawasi proses penyidikan yang dilakukan Polrestabes Medan maupun Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut.

Untuk memastikan proses penyidikan berjalan objektif, Polda Sumut juga menurunkan tim Itwasda dan Propam untuk melakukan pengawasan internal.

Selain itu, kepolisian membuka ruang bagi lembaga eksternal seperti Komnas HAM dan Ombudsman untuk turut mengawasi proses itu.

"Kami sangat terbuka, kami sangat transparan untuk membuka seluas-luasnya proses penyidikan ini," tegasnya.

Menurut Kapolda Sumut, langkah itu merupakan bagian dari tindak lanjut atas arahan dan rekomendasi Komisi III DPR RI agar penyidikan dilakukan lebih mendalam serta diperkaya dengan pendekatan scientific investigation.

Karena itu, ia meminta masyarakat memberikan waktu kepada penyidik untuk melakukan pendalaman selama satu hingga dua bulan ke depan.

"Kami mohon waktu satu-dua bulan ini untuk lebih dalam lagi mendalami apa yang sebenarnya terjadi," katanya.

Pendalaman itu, lanjutnya, akan mencakup berbagai aspek, termasuk keterangan dokter dan hasil pemeriksaan forensik.

Hasilnya nantinya akan menjadi bagian dari penyidikan yang akan disampaikan secara lebih lengkap kepada publik maupun keluarga korban.

Dugaan Pelanggaran Etik

Dalam kesempatan itu, Kapolda Sumut juga mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang berkaitan dengan IH.

Penanganan dugaan pelanggaran itu dilakukan Bidpropam Polda Sumut dan masih dalam tahap pendalaman.

"Saat ini saudara IH masih dilakukan patsus di Polda Sumatera selama 20 hari. Nanti Bidpropam akan menjelaskan secara rinci. Beri waktu kami untuk bisa mendalami," ujarnya.

Kapolda menegaskan kepolisian tidak menutup-nutupi adanya temuan tersebut. Baik aspek pidana maupun dugaan pelanggaran etik akan ditangani dan didalami sesuai ketentuan yang berlaku.

"Ini membutuhkan pendalaman dan membutuhkan scientific investigation yang sempurna," pungkasnya.

Dugaan Bunuh Diri Masih Didalami

Hingga kini, Polda Sumut masih menyampaikan bahwa kematian Winda Lorenza Gowasa diduga merupakan bunuh diri.

Namun, dugaan itu belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan.

Pendalaman selama satu hingga dua bulan ke depan dilakukan untuk menguji seluruh fakta dan bukti yang ada, termasuk hasil pemeriksaan forensik, keterangan dokter, keterangan para saksi, serta aspek lain yang dinilai relevan.

Dengan begitu, kepolisian menegaskan proses penyidikan masih berjalan dan kesimpulan akhir mengenai penyebab serta rangkaian peristiwa kematian Winda akan ditentukan berdasarkan fakta dan bukti yang diperoleh melalui proses penyidikan secara profesional dan ilmiah.(adam)

‎‎​Kasatpolairud Polres Sibolga, AKP Syahrizal, mengungkapkan bahwa rangkaian pengawasan dan pergerakan personel di lapangan pada Selasa (11/8/2026) berjalan sesuai rencana operasional dengan hasil situasi perairan yang aman dan terkendali.

‎

‎​Dalam pelaksanaan giat patroli darat dan pemantauan wilayah perairan hari ini, personel Satpolairud yang dikomandoi Aipda Hariyono bersama Briptu M. Akbar Pulungan menyisir area dermaga dan melakukan pengamanan langsung pada jalur penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan di APMS Pondok Batu, Kompleks Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga.

Patroli ini--seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Polres sibolga yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 13 Agustus 2026 -- bertujuan untuk mengantisipasi potensi penimbunan maupun penyalahgunaan bahan bakar di sektor perikanan.

‎

‎​Selain patroli pengamanan fasilitas vital, personel Aipda PL. Tobing dan Aipda Makmur Sinaga juga bergerak menyambangi titik-titik kumpul nelayan di Dermaga Pelabuhan Perikanan Sibolga, Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik. Petugas melakukan dialog interaktif dan menyampaikan imbauan keselamatan melaut serta ketertiban perairan.***

‎‎Kegiatan yang diselenggarakan oleh Tornado's Club Tarutung ini digelar dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Acara berlangsung meriah dengan dihadiri unsur Forkopimda Taput, pimpinan perangkat daerah, panitia penyelenggara, para kepala sekolah, guru, orang tua, serta ratusan pelajar.

‎

‎Parade drumband menyusuri rute strategis Kota Tarutung, dimulai dari Jalan Sisingamangaraja (Lumbantobing), melintasi Jalan Dr. Ferdinand Lumbantobing dan Jalan D.I. Panjaitan, hingga berakhir di Lapangan Serbaguna Tarutung. Sebanyak 26 sekolah se-Kabupaten Tapanuli Utara turut ambil bagian, yang terdiri atas 8 sekolah tingkat SD, 9 tingkat SMP, dan 9 tingkat SMA/SMK.

‎

‎Dalam sambutannya, Wakil Bupati Deni Parlindungan Lumbantoruan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Tornado's Club Tarutung dan seluruh panitia pelaksana.

Ia menekankan bahwa ajang ini tidak sekadar berorientasi pada kemenangan, melainkan menjadi momentum kebersamaan dalam memperingati kemerdekaan Indonesia.

‎

‎"Ini bukan hanya lomba, bukan hanya mencari juara satu, dua, atau tiga. Yang paling penting adalah kita bersama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia," ujar Wabup Deni.

‎

‎Wabup juga menyoroti pentingnya proses pembelajaran di balik kompetisi ini. Menurutnya, masa latihan dan partisipasi siswa menjadi sarana efektif dalam membina kedisiplinan, koordinasi, serta kerja sama tim.

‎

‎"Kalaupun menang, itu bonus. Yang harus disyukuri adalah proses latihan dan kesempatan untuk tampil," tambahnya.

‎

‎Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap kegiatan ini dapat terus menjadi wadah berkelanjutan bagi para pelajar untuk mengasah bakat, kreativitas, dan sportivitas, sekaligus memperkuat rasa cinta tanah air pada momen peringatan kemerdekaan bangsa.(lindung)

Terlebih bagi wartawan di era jauh sebelum Artificial Intellegence atau AI dan ChatGPT kini, tentu harus dapat menyesuaikan perkembangan teknologi yang semakin cepat tersebut.

Berangkat dari situ, pengurus persatuan-wartawan/" target="_blank">Persatuan Wartawan Pemko Medan (PWPM) di bawah kepemimpinan Ketua Muhammad Edison Ginting, memberikan apresiasi atas dedikasi para wartawan senior, baik yang masih aktif atau tidak lagi meliput di lapangan.

Terutama para wartawan senior yang pernah meliput atau bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Para pengurus PWPM pada Kamis (13/8/2026) mengunjungi langsung kediaman sejumlah wartawan senior tersebut.

Antara lain ke rumah Hj Mardiana Chaniago alias Bundo di Jalan Senam, Kecamatan Medan Kota.

Dalam kesempatan itu, Ketua PWPM Muhammad Edison Ginting mengatakan mereka datang dengan membawa semangat untuk merawat hubungan antargenerasi di kalangan wartawan. Ia ingin para wartawan senior tidak dilupakan ketika zaman terus bergerak.

"Kedatangan kami sebagai penghormatan kami atas dedikasi Bundo yang menjadi inspirasi kami sebagai jurnalis. Kami berharap dalam silaturahmi ini Bundo sehat selalu, dan tetap semangat beraktivitas. Kami berharap Bundo terus memberi masukan dan saran kepada kami," kata pria yang akrab disapa Ginting ini.

Pengurus kemudian melanjutkan silaturahmi ke kediaman masing-masing para wartawan senior lainnya seperti Idris Pasaribu, H Marjili, Zulfikar Tanjung, Sri Sahati, Nurlinsyah alias Kak Butet.

Bagi Ginting, pengalaman para wartawan senior merupakan bagian penting dari perjalanan jurnalistik yang tidak boleh terputus begitu saja. Karena itu, di tengah persiapan PWPM menghadapi rapat kerja sekaligus menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan RI, ia memilih menyempatkan diri menemui mereka.

Ada pesan yang ingin disampaikan dalam kegiatan tersebut, bahwa organisasi wartawan tidak hanya berbicara tentang program dan agenda ke depan, tetapi juga tentang bagaimana menghargai mereka yang telah lebih dahulu menapaki jalan panjang jurnalistik.

Kunjungan itu diwarnai dengan pemberian bingkisan sebagai bentuk penghormatan kepada sejumlah wartawan senior lainnya.

Selain mengunjungi masing-masing kediaman para wartawan senior, pemberian bingkisan atau tanda penghormatan tersebut berlangsung di Sekretariat PWPM di Kantor Wali Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Medan.

Mata Berkaca-kaca

Hj Mardiana Chaniago alias Bundo tak bisa menyembunyikan rasa harunya usai menerima kunjungan dari pengurus PWPM.

"Di usia 84, Bundo bersyukur kita bisa berkumpul. Bundo sangat-sangat tersanjung kedatangan anak-anak Bundo yang masih aktif sebagai jurnalis. Indonesia harga mati. Mungkin fisik terbatas, tapi pikiran belum lemah," ucap Bundo sembari menyeka air mata.

Kalimat itu terasa sederhana, tetapi menyimpan perjalanan panjang seorang perempuan yang telah melewati berbagai zaman dalam sejarah pers Indonesia.

Lahir pada 17 Juli 1942 dan berdomisili di kawasan Jalan SM Raja, Kampung Masjid, Medan saat itu, Bundo menjadi saksi hidup perubahan wajah jurnalistik dari masa ke masa.

Dia menjalani profesi ketika berita masih ditulis dengan tangan, kemudian mengetik menggunakan mesin tik, beralih ke komputer, hingga memasuki era laptop dan telepon pintar yang membuat berita dapat dikirim dalam hitungan detik. Teknologi berubah. Cara kerja berubah. Zaman berganti. Namun satu hal yang tidak berubah dalam diri Bundo: kecintaannya terhadap jurnalistik.

Gelar Perlombaan

Selain kegiatan sosial, PWPM juga menggelar sejumlah perlombaan untuk memeriahkan HUT ke-81 RI.

Berbagai permainan tradisional dan permainan yang akrab di kalangan masyarakat, seperti dam domino, catur dan congkak, menjadi bagian dari rangkaian kegiatan.

Edison Ginting menyebutkan, kegiatan ini diharapkan dapat membangun suasana kebersamaan dan kekeluargaan di antara anggota PWPM.

"Selain berbagi, kita juga ingin menciptakan suasana kebersamaan. Karena itu ada perlombaan dam domino, catur, congkak dan kegiatan lainnya. Semangatnya adalah merayakan kemerdekaan dengan penuh kebersamaan," ucap wartawan senior Harian Waspada ini.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, PWPM terus bersinergi dengan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan OPD Pemko Medan.

Sinergitas ini diharapkan semakin memperkuat hubungan antara insan pers dengan Pemko Medan, khususnya dalam membangun komunikasi yang sehat dan konstruktif.

Menurut Ginting, wartawan memiliki posisi penting dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Karena itu, hubungan yang baik antara pemerintah dan insan pers perlu terus dijaga tanpa menghilangkan fungsi pers sebagai kontrol sosial.

"Sinergi ini tentunya kita harapkan dapat terus berjalan. Pers mempunyai fungsi memberikan informasi kepada masyarakat sekaligus melakukan kontrol sosial. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa bersama-sama memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kota Medan," pungkasnya. (anton)

Pembukaan ini dalam rangkaian memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar Pemerintah Kota Sibolga bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan stakeholder terkait di Stadion Horas, Jalan Diponegoro No. 11, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, pada Rabu (12/08/2026) sore.

Pembukaan turnamen ditandai dengan tendangan bola pertama oleh Wali Kota Sibolga, sebagai tanda dimulainya rangkaian pertandingan yang berlangsung selama lima hari, mulai tanggal 12 hingga 16 Agustus 2026.

Pada laga pembuka, PS Pemko Sibolga tampil meyakinkan dengan mengalahkan PS Gupala Korem 023/KS dengan skor 7-1.

Dalam sambutannya, Wali Kota Sibolga --seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Pemerintah kota sibolga yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 13 Agustus 2026 --menyampaikan turnamen itu tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi serta memperkuat kekompakan dan sinergi antara Pemerintah Kota Sibolga, Forkopimda, dan seluruh stakeholder.

"Dengan pertandingan ini, Pemerintah Kota Sibolga bersama seluruh Forkopimda dan stakeholder bisa semakin kompak dan menjalin kerja sama yang baik dalam menjalankan pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Sibolga," ujar Wali Kota.

Wali Kota juga mengajak seluruh peserta dan pihak yang terlibat untuk menjunjung tinggi sportivitas selama turnamen berlangsung. Semangat utama kegiatan ini adalah menghadirkan pertandingan sepak bola yang menggembirakan sekaligus membangun kebersamaan dan mempererat hubungan antarlembaga.

"Intinya adalah sepak bola gembira, bukan untuk jago-jagoan dalam pertandingan sepak bola," tegas Wali Kota.

Lebih lanjut, Wali Kota menyampaikan bahwa antusiasme masyarakat terhadap olahraga di Kota Sibolga semakin baik. Menurut beliau, perkembangan tersebut perlu terus didukung melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh stakeholder.

Wali Kota menilai kegiatan olahraga seperti turnamen sepak bola dapat menjadi wadah positif bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menyalurkan energi, minat, dan bakat secara sehat serta membangun karakter yang menjunjung tinggi sportivitas.

"Hal-hal yang positif ini mudah-mudahan terus berlanjut, sehingga kita juga bisa menciptakan keamanan dan ketertiban di Kota Sibolga, khususnya di masyarakat, sehingga anak-anak muda bisa terhindar dari perilaku-perilaku menyimpang," harap Wali Kota.

Wali Kota berharap berbagai kegiatan positif dan produktif bagi generasi muda dapat terus dikembangkan, sehingga tercipta lingkungan yang aman, sehat, kondusif, dan mendukung tumbuh kembang generasi muda di Kota Sibolga.

Turnamen Sepak Bola Gebyar Kemerdekaan ini diharapkan tidak hanya menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi sarana memperkuat persatuan, menumbuhkan sportivitas, serta meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kota Sibolga, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat.

Kegiatan dijadwalkan berlangsung hingga Minggu, 16 Agustus 2026, dan akan ditutup dengan rangkaian kegiatan penutupan turnamen.***

Rumah sakit (RS) dan fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib melayani warga Sumut dengan cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut Faisal Hasrimy mengatakan, Probis-UHC merupakan perwujudan visi dan misi Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh jaminan perlindungan kesehatan.

"Kami informasikan bahwa Sumut untuk cakupan (kepesertaan) sudah mencapai 98,6 %. Artinya sudah memenuhi persyaratan, dengan keaktifan sudah di atas 80 %. Makanya seluruh masyarakat yang ber-KTP Sumatera Utara ini dijamin oleh negara," sebut Faisal, Kamis (13/8/2026).

Menurut Faisal, Probis-UHC juga merupakan bentuk tanggung jawab Pemprov Sumut dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan maupun yang belum masuk kategori penerima bantuan iuran (PBI). Pekerja sektor informal, seperti pengemudi ojek online (ojol), pelaku UMKM, dan pekerja lainnya juga termasuk dalam program tersebut.

"Apabila mendapatkan informasi dari petugas di RS, misalnya kartu belum aktif dan sebagainya, ada petugas dari Pemkab/Pemko dan dari BPJS Kesehatan. Kemudian diberi kesempatan kepada pihak pasien untuk melengkapi administrasinya selama 3x24 jam, pelayanan kesehatan tetap diberikan," ungkap Faisal.

Selama proses pelengkapan administrasi berlangsung, lanjut Faisal, pelayanan kesehatan oleh RS maupun faskes tetap wajib diberikan. Dengan demikian, tidak boleh ada lagi penolakan pasien oleh RS maupun Puskesmas di seluruh wilayah Sumut.

"Hari ini juga, Pak Gubernur menyampaikan bahwa layanan Probis-UHC ini juga berlaku kepada warga binaan (Lapas) yang berhak mendapatkan pelayanan berobat gratis," pungkasnya.

Faisal menegaskan, sebagaimana disampaikan Gubernur Bobby Nasution dalam berbagai kesempatan, program berobat gratis/UHC berlaku secara menyeluruh di seluruh daerah tanpa terkecuali. Karena itu, tidak boleh ada faskes yang menolak pasien karena kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat telah mendapat perlindungan dari pemerintah daerah.(Rel)

Dua sekolah yang siswanya dilaporkan mengalami keluhan kesehatan tersebut yakni SMA Negeri 1 Berastagi dan SMA Bersama. Peristiwa ini membuat sejumlah siswa harus mendapatkan penanganan medis di sejumlah fasilitas kesehatan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, keluhan kesehatan mulai dirasakan sejumlah siswa setelah mengonsumsi makanan yang dibagikan melalui program MBG.

Beberapa siswa diduga mengalami gejala berupa mual, muntah, pusing, hingga kondisi tubuh yang melemah.

Para siswa yang diduga mengalami keracunan tersebut kemudian mendapat perawatan di Rumah Sakit Efarina Berastagi, RSU Amanda Berastagi, Rumah Sakit Umum Kabanjahe, serta Puskesmas Berastagi.

Peristiwa tersebut kini menjadi perhatian pihak sekolah, orang tua siswa, serta instansi terkait. Penanganan dilakukan untuk memastikan kondisi para siswa sekaligus mengetahui penyebab pasti munculnya keluhan kesehatan tersebut.

Kepala UPT Dinas Pendidikan Sumatera Utara Cabang Kabanjahe, Zulkarnain Barus, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kamis (13/8/2026), membenarkan adanya peristiwa tersebut.

"Betul ada peristiwa keracunan di sekolah. Ini saya di lokasi sedang menangani. Untuk jumlah siswa yang keracunan belum dapat disampaikan," ujar Zulkarnain Barus.

Meski demikian, penyebab pasti kondisi yang dialami para siswa hingga kini belum diketahui.

Pihak terkait masih melakukan penanganan dan menunggu hasil pemeriksaan serta keterangan resmi dari pihak berwenang.

Kasus dugaan keracunan makanan ini juga menjadi perhatian karena berkaitan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi para siswa.

POSMETRO MEDAN akan terus memantau perkembangan kasus tersebut, termasuk kondisi para siswa dan hasil pemeriksaan terkait dugaan keracunan makanan tersebut.(JpG)

Insiden terjadi ketika ketiga korban berada di ketinggian menggunakan mobil bucket untuk memasang bendera dalam rangka menyambut HUT ke-81 RI.

Secara tidak sengaja, bagian mobil bucket menyentuh jaringan listrik tegangan menengah (sekitar 20 kV) yang melintas di lokasi tersebut.

Arus listrik kemudian menyambar satu pekerja hingga terjatuh. Seorang pekerja lain yang mencoba menolong dengan memegang handel mobil bucket ikut tersengat. Korban ketiga yang berada di bak mobil bucket juga terkena aliran listrik.

Warga yang berada di lokasi segera memberikan pertolongan pertama. Ketiga korban kemudian dibawa ke RSUD Tengku Mansyur untuk mendapatkan perawatan medis.

Hingga saat ini, kondisi ketiga korban terus dipantau tim medis. Sebagian di antaranya mengalami luka bakar pada anggota tubuh.(RKN)

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas hasil pertukaran informasi antara Kantor Wilayah Bea Cukai Khusus Papua, Bea Cukai Biak, dan Bea Cukai Jayapura mengenai dugaan pengiriman BKC berupa hasil tembakau ilegal yang berasal dari Pamekasan, Madura, menuju Papua melalui jalur layanan pos.

Menindaklanjuti informasi itu, Tim Pengawasan Bea Cukai Jayapura --seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Direktorat jenderal bea dan cukai yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 13 Agustus 2026 --segera berkoordinasi dengan pihak Kantor Pos Jayapura dan melakukan pemeriksaan terhadap paket kiriman yang dicurigai.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan satu koli berisi rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) merek MARBOL tanpa dilekati pita cukai. Berdasarkan Post Seizure Analysis (PSA), petugas kemudian mengidentifikasi satu paket lain dengan karakteristik serupa yang setelah diperiksa juga berisi rokok ilegal tanpa pita cukai.

Secara keseluruhan, petugas berhasil mengamankan dua koli berisi 800 bungkus atau setara dengan 16.000 batang rokok jenis SKM merek MARBOL tanpa dilekati pita cukai.

Nilai barang hasil penindakan tersebut diperkirakan mencapai Rp23.760.000,00, dengan potensi penerimaan negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp11.936.000,00.

"Keberhasilan penindakan ini merupakan hasil penguatan Customs Intelligence Network melalui sinergi dan pertukaran informasi antarunit Bea Cukai. Pendekatan tersebut memungkinkan kami mendeteksi pola distribusi rokok ilegal lebih dini sehingga peredarannya dapat digagalkan sebelum sampai ke masyarakat," ujar Kepala Kantor Bea Cukai Jayapura, Fungki Awaludin.

Ia menjelaskan bahwa seluruh barang hasil penindakan telah diamankan ke Kantor Bea Cukai Jayapura untuk dilakukan penelitian dan pendalaman lebih lanjut.

Selain itu, Bea Cukai juga melakukan penelusuran terhadap identitas pengirim dan penerima barang guna mengungkap jaringan distribusi rokok ilegal yang memanfaatkan jalur layanan pengiriman pos.

Fungki menegaskan Bea Cukai Jayapura akan terus memperkuat pengawasan terhadap jalur distribusi barang kena cukai ilegal, termasuk melalui perusahaan jasa titipan atau layanan pos, sebagai langkah preventif untuk menekan peredaran rokok ilegal di wilayah kerja Bea Cukai Jayapura.

"Peredaran rokok ilegal tidak hanya mengurangi penerimaan negara dari sektor cukai, tetapi juga merugikan pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Bea Cukai akan terus bersinergi dengan berbagai pihak dalam memperkuat pengawasan pada jalur distribusi yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana peredaran rokok ilegal," kata Fungki.

Atas perkara tersebut, pelaku diduga melanggar Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Selain melakukan penindakan, Bea Cukai Jayapura juga memberikan sosialisasi kepada pihak Pos Indonesia agar segera berkoordinasi dengan Bea Cukai apabila menemukan paket yang diduga berisi Barang Kena Cukai ilegal, sebagai upaya memperkuat pengawasan dan mencegah penyalahgunaan layanan pengiriman pos.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada Pos Indonesia yang telah bersinergi dan mendukung pelaksanaan pengawasan ini. Ke depan, kami berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus diperkuat sehingga setiap indikasi pengiriman Barang Kena Cukai ilegal dapat segera ditindaklanjuti demi melindungi penerimaan negara dan menciptakan iklim usaha yang sehat," kata Fungki.***

Dalam peninjauan tersebut, turut dibahas berbagai aspek infrastruktur yang perlu mendapat perhatian, salah satunya pembangunan trotoar di sekitar kawasan Pasar Petisah.

Dinas SDABMBK bertanggung jawab dalam penanganan dan pembangunan trotoar sebagai upaya meningkatkan kenyamanan serta keselamatan pejalan kaki di kawasan tersebut.

Selain trotoar, peninjauan juga mencakup kondisi drainase di sekitar pasar. Pembenahan sistem drainase menjadi salah satu perhatian penting untuk memastikan kelancaran aliran air dan mengurangi potensi genangan, terutama saat hujan.

Kondisi kabel yang semrawut di sekitar kawasan Pasar Petisah juga menjadi bagian dari perhatian dalam peninjauan. Penataan utilitas tersebut diperlukan untuk menciptakan kawasan yang lebih rapi, aman, dan estetis.

Melalui peninjauan ini, diharapkan berbagai kebutuhan penataan dan perbaikan infrastruktur di kawasan Pasar Petisah dapat ditindaklanjuti secara terpadu, sehingga kawasan pasar menjadi lebih nyaman, aman, dan representatif bagi pedagang maupun masyarakat yang beraktivitas di dalamnya.(ATN)

Menurut Kapolres Puncak AKBP Domingos Ximenes,--seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @DaNury Rutchiatz yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 13 Agustus 2026-- massa awalnya mendatangi Bank Papua untuk menerima penyaluran dana desa. Massa disebut mulai berkumpul sekitar pukul 11.36 WIT.

"Awalnya massa datang untuk menerima penyaluran dana desa sekitar pukul 11.36 WIT di Bank Papua," kata Domingos saat dikonfirmasi.

Namun hingga sekitar pukul 17.40 WIT, dana desa yang ditunggu disebut belum diterima. Massa kemudian bergerak menuju Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK).

Di lokasi tersebut, Bupati Puncak Elvis Tabuni sempat menemui dan berdialog dengan massa. Namun, massa disebut tidak puas dengan hasil dialog tersebut.

"Massa kemudian melakukan pembakaran terhadap Kantor PMK," ujar Domingos.

Aksi selanjutnya meluas ke sejumlah kantor pemerintahan lainnya. Total tujuh kantor dilaporkan menjadi sasaran pembakaran.

Kantor PMK, Kantor Bupati Puncak, Kantor DPRD, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kantor Kesbangpol, Kantor Dinas Sosial, serta Kantor Keuangan.

Selain kantor pemerintahan, satu unit kendaraan roda empat yang terparkir di halaman Kantor Bupati Puncak juga dilaporkan ikut dibakar.

Polisi kemudian dikerahkan untuk mengendalikan situasi dan mencegah aksi meluas. Personel Polres Puncak mendapat bantuan dari personel Satgas Operasi Damai Cartenz.

Domingos mengatakan sekitar 40 personel diturunkan ke lokasi. Mereka dipimpin Kasat Sabhara dan turut didampingi sejumlah tokoh masyarakat.

"Untuk menghentikan aksi pembakaran, ada 40 personel yang dipimpin Kasat Sabhara bersama beberapa tokoh masyarakat diturunkan untuk memberikan imbauan kepada massa agar membubarkan diri," jelasnya.

Polisi bersama tokoh masyarakat masih berupaya mengurai massa dan mengendalikan situasi di lokasi.

Hingga kini, aparat masih melakukan penanganan dan pendalaman terkait aksi pembakaran sejumlah fasilitas pemerintahan itu.

Penangkapan dilakukan setelah polisi menindaklanjuti informasi masyarakat terkait dugaan peredaran narkotika. Dari penggeledahan di sebuah rumah, petugas menemukan sabu seberat total 15,05 gram bruto, terdiri dari 4 bungkus plastik klip dan 1 bungkus plastik klip besar.

Polisi turut mengamankan plastik klip kosong, timbangan elektrik, kotak warna orange, serta uang tunai Rp120.000.

FR mengakui sabu tersebut miliknya dan akan diedarkan kembali. Barang tersebut diperoleh dari seorang pria berinisial M, yang masih dalam penyelidikan.

Tersangka beserta barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut. FR dijerat Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Polres Labuhanbatu menegaskan akan terus melakukan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika sekaligus menindaklanjuti setiap informasi masyarakat sebagai upaya menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.(REL/WIK)

Kegiatan olahraga tersebut digelar sebagai sarana mempererat tali silaturahmi, meningkatkan semangat sportivitas, serta membangun kebersamaan antara Polri dan masyarakat, khususnya melalui bidang olahraga.

Dalam kesempatan tersebut, Kompol Slamet Ryadi --seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Polres asahan yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 13 Agustus 2026 - menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, peserta, dan pihak yang telah mendukung terselenggaranya turnamen. Ia berharap seluruh pertandingan dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas.

"Jadikan turnamen ini sebagai momentum untuk mempererat persaudaraan dan membangun kebersamaan. Menang dan kalah merupakan bagian dari pertandingan, yang terpenting adalah tetap menjunjung tinggi sportivitas," ujarnya.

Pembukaan Mini Soccer Championship Kapolres Asahan Cup 2026 ditandai dengan tendangan bola pertama oleh Waka Polres Asahan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pertandingan perdana yang berlangsung meriah dan mendapat antusiasme dari para peserta maupun masyarakat yang hadir.

Melalui kegiatan ini, Polres Asahan terus mendorong terciptanya kegiatan positif bagi masyarakat sekaligus memperkuat hubungan kemitraan dan kedekatan Polri dengan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Asahan.***

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan dan berlangsung di kawasan Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Kamis (13/08/2026)

Dalam tayangan daring tersebut, disampaikan sambutan dan arahan Presiden Republik Indonesia terkait pembangunan jembatan dan penyediaan titik air bersih.

Pembangunan infrastruktur tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan akses yang lebih baik bagi masyarakat, baik dalam hal konektivitas maupun pemenuhan kebutuhan dasar berupa air bersih.

Kegiatan ini turut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan berbagai pihak dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Medan melalui jajaran terkait terus berkomitmen mendukung pembangunan yang berdampak positif bagi peningkatan kualitas hidup dan pelayanan kepada masyarakat.(ATN)

Kegiatan tersebut dipimpin Kapolda Sumut Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., dan turut dihadiri Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo, S.S., PJU Polda Sumut, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H., Wakapolrestabes Medan AKBP Rudy Silaen, S.H., S.I.K., M.I.Kom., serta unsur Forkopimcam Kutalimbaru, tokoh adat dan masyarakat, para siswa, penerima manfaat bakti sosial, serta personel Polri yang terlibat.

Peresmian Jembatan Merah Putih Presisi Polri menjadi bagian dari komitmen Polri dalam mendukung pembangunan sarana dan prasarana yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam menunjang akses dan mobilitas warga.

Usai kegiatan peresmian, dilanjutkan dengan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat sekaligus memperkuat hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat.

Kapolrestabes Medan menyampaikan bahwa kehadiran Polri tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi warga.

"Polri akan terus hadir dan berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk melalui kegiatan sosial dan dukungan terhadap pembangunan yang berdampak positif bagi masyarakat," ujar Kapolrestabes Medan.

Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib dan lancar. Kehadiran jajaran Polri bersama pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan warga diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman serta mendukung kesejahteraan masyarakat. (Dam)

Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Rektor UMSU, Prof. Dr. Akrim, M.Pd., dengan Menteri Komdigi RI, Meutya Viada Hafid, B.Eng., M.IP., di Jakarta, Rabu (12/8/2026). Pertemuan membahas penguatan sejumlah program digital yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa dan pengembangan kampus.

Dalam pertemuan itu, Menteri Komdigi didampingi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital, Bonifasius Wahyu Pudjianto, Ph.D.

Sementara dari UMSU hadir Wakil Rektor Bidang AIK, Pendidikan dan Digitalisasi Dr. Marah Doly Nasution, M.Si., Wakil Rektor Bidang SDM dan Keuangan Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A., Dekan Fakultas Agama Islam (FAI) Assoc. Prof. Dr. Zailani, M.A., serta Wakil Dekan I FISIP Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, M.I.Kom.

Salah satu agenda utama audiensi tersebut adalah mengevaluasi sekaligus memperluas dukungan terhadap program Kementerian Komdigi yang telah berjalan di UMSU, termasuk Garuda Spark.

Program tersebut dinilai telah memberikan kontribusi dalam mendorong berbagai kegiatan teknologi, pelatihan, serta penguatan kapasitas digital mahasiswa di lingkungan UMSU.

Selain Garuda Spark, UMSU dan Komdigi juga membahas penguatan kompetensi digital mahasiswa melalui program Digital Talent Scholarship (DTS) serta pengembangan literasi dan keterampilan teknologi tingkat lanjut.

Rektor UMSU Prof. Dr. Akrim mengatakan dukungan Kementerian Komdigi menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapan mahasiswa menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat.

"Kami sangat berterima kasih atas dukungan konsisten dari Kementerian Komunikasi dan Digital, khususnya melalui program seperti Garuda Spark yang telah banyak membantu menyukseskan berbagai kegiatan di UMSU. Kolaborasi ini krusial bagi kami dalam menyiapkan generasi muda yang siap bersaing di era transformasi digital," ujar Prof. Akrim.

Menurutnya, sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah diperlukan agar pengembangan talenta digital tidak berhenti pada penguasaan teknologi, tetapi juga mampu melahirkan inovasi yang memberi manfaat bagi masyarakat.

Menteri Komdigi Meutya Hafid menyambut positif komitmen UMSU dalam mengembangkan ekosistem digital kampus. Ia menegaskan kesiapan kementeriannya untuk memperluas jangkauan program digital di perguruan tinggi.

"Kami di Kementerian Komdigi sangat mengapresiasi antusiasme UMSU dalam mengadopsi transformasi digital. Program seperti Garuda Spark dan penguatan program talenta digital lainnya seperti beasiswa keahlian (DTS) akan terus kita dorong agar mahasiswa tidak hanya menjadi penonton, tetapi penggerak inovasi," kata Meutya.

Ia menambahkan, kolaborasi dengan perguruan tinggi akan terus diperkuat untuk memastikan program pengembangan talenta digital memberikan dampak nyata bagi sivitas akademika.

"Kami siap bersinergi lebih erat untuk memastikan program-program ini berdampak nyata bagi seluruh sivitas akademika UMSU," tegasnya.

Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya UMSU memperluas jejaring strategis dengan pemerintah dalam memperkuat pendidikan, kompetensi, dan inovasi digital, sekaligus menyiapkan lulusan yang adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. (rel)

Peresmian jembatan dilakukan serentak secara nasional, Kamis (13/8/2026), dan diikuti Polda Sumut secara virtual bersama Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Di Sumatera Utara, peresmian dipusatkan di salah satu jembatan yang telah direvitalisasi jajaran Polrestabes Medan di Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang.

Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto mengatakan pembangunan 75 jembatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo melalui Kapolri.

"Atas perintah Kapolri melalui arahan Presiden, kita melaksanakan peresmian Jembatan Merah Putih secara serentak di seluruh Indonesia. Khusus di Sumatera Utara, Polda Sumut telah merevitalisasi dan membangun sebanyak 75 jembatan," ujar Whisnu saat ditemui usai kegiatan peresmian.

Menurut dia, pembangunan jembatan tidak akan berhenti pada 75 unit yang telah dikerjakan. Polda Sumut dan jajaran akan terus mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan akses penghubung bagi masyarakat.

"Tidak saja 75 yang kita bangun, tetapi kita akan terus membangun jembatan-jembatan lainnya dalam rangka memberikan hal terbaik bagi masyarakat, menghubungkan tempat ke tempat seperti ini," katanya.

Salah satu jembatan yang direvitalisasi Polrestabes Medan di Kutalimbaru memiliki panjang sekitar 20 meter. Jembatan tersebut juga telah diperkuat sehingga dapat dilalui kendaraan dengan beban hingga sekitar 15 ton.

Keberadaan jembatan itu menjadi penting bagi masyarakat karena menghubungkan akses dari wilayah Deli Serdang menuju kawasan Binjai dan Langkat.

"Ini salah satu jembatan yang direvitalisasi oleh Polrestabes Medan. Panjangnya kurang lebih 20 meter dan dapat dipergunakan untuk kendaraan dengan beban kurang lebih 15 ton," kata Whisnu.

Dengan dibukanya kembali akses tersebut, masyarakat tidak lagi harus bergantung pada jalur alternatif yang lebih jauh. Jembatan juga diharapkan memperlancar mobilitas warga, termasuk untuk aktivitas pendidikan, perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya.

"Kami berharap bisa membangun jembatan-jembatan lainnya sehingga jembatan yang kita bangun ini dapat berguna bagi masyarakat, baik untuk sekolah, bisnis maupun kegiatan lainnya," ujarnya.

Secara nasional, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa Polri telah membangun dan merevitalisasi 895 Jembatan Merah Putih Presisi secara swadaya yang tersebar di 30 Polda.

Dari jumlah tersebut, 874 jembatan telah selesai, 17 masih dalam tahap pembangunan dan empat lainnya berada dalam tahap perencanaan. Jembatan yang telah selesai memiliki total panjang sekitar 19,2 kilometer dan menghubungkan 1.314 desa.

"Memberikan manfaat bagi 2 juta orang mulai dari anak sekolah, petani, pedagang, pekerja, pelaku UMKM hingga masyarakat umum," kata Listyo dalam konferensi virtual bersama Presiden Prabowo, Kamis.

Dengan 75 jembatan yang telah dibangun dan direvitalisasi, Polda Sumut turut menjadi bagian dari program tersebut sekaligus memperluas akses masyarakat di berbagai wilayah.

Kapolda Sumut menegaskan pembangunan akan dilanjutkan, terutama di wilayah yang masih membutuhkan jembatan sebagai penghubung antarkawasan.

"Ini adalah tugas yang diberikan Bapak Presiden melalui Bapak Kapolri. Di wilayah Sumatera Utara tentu akan lebih banyak lagi membangun jembatan-jembatan di seluruh wilayah Sumatera Utara," ujar Whisnu.(HPSU)

Upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi SUMUT Net Corporate, SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah), dan Program Kemitraan Sekolah yang berlangsung pada 10–11 Agustus 2026 di Aula Kantor Bank Sumut, Medan. Kegiatan ini merupakan bagian dari penerapan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai.

Direktur Utama PT Bank Sumut, Heru Mardiansyah mengatakan peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas pembelajaran dan sarana prasarana, tetapi juga oleh kualitas tata kelola keuangan di satuan pendidikan.

"Sekolah yang baik membutuhkan tata kelola yang baik. Pengelolaan keuangan harus transparan, administrasinya tertib, dan didukung sistem yang mampu membuat pekerjaan lebih cepat, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan," ujar Heru.

Menurut Heru, digitalisasi harus memberikan manfaat nyata bagi sekolah. Teknologi tidak sekadar menggantikan proses manual, tetapi harus mampu menyederhanakan pekerjaan, meningkatkan keamanan transaksi, memperkuat pengawasan, serta memastikan setiap aktivitas keuangan tercatat dan dapat ditelusuri.

Melalui SUMUT Net Corporate, Bank Sumut mendukung sekolah dalam melakukan transaksi keuangan secara digital sehingga aktivitas pembayaran dan pemindahbukuan dapat dilakukan secara lebih praktis dan terdokumentasi. Sementara SIPLah mendukung proses pengadaan kebutuhan sekolah agar berlangsung lebih tertib, efisien, dan transparan sesuai ketentuan.

"Bank Sumut ingin hadir bukan hanya sebagai penyedia layanan perbankan, tetapi sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola dan ekosistem pendidikan. Digitalisasi harus membuat pengelolaan anggaran semakin mudah sekaligus semakin akuntabel," kata Heru.

Heru menambahkan, keberhasilan penerapan transaksi non-tunai tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia. Karena itu, sosialisasi akan dilanjutkan dengan bimbingan teknis agar kepala sekolah, bendahara, dan operator BOS memahami penggunaan layanan serta mampu menerapkannya secara tepat.

Penerapan transaksi non-tunai dan layanan digital tersebut akan dilakukan secara bertahap pada satuan pendidikan negeri maupun swasta di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Kolaborasi Bank Sumut dan Dinas Pendidikan Sumatera Utara diharapkan tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi diterapkan dalam pengelolaan keuangan sehari-hari di seluruh satuan pendidikan.

Bagi Bank Sumut, penguatan tata kelola Dana BOSP merupakan bagian dari peran sebagai BUMD sekaligus bank pembangunan daerah dalam mendukung pemerintah daerah dan memperkuat ekosistem pendidikan Sumatera Utara.

Dengan transaksi yang tercatat, pengadaan yang lebih tertib, dan pengelolaan keuangan yang dapat ditelusuri, kolaborasi ini diharapkan memastikan setiap rupiah anggaran sekolah dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di Sumatera Utara.

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Terang Dewi Susanti Ujung mengatakan transaksi non-tunai penting untuk memperkuat Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran sekolah.

"Jadikan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas layanan, bukan sekadar memenuhi tuntutan administrasi," ujar Terang.

Menurutnya, setiap transaksi yang tercatat dan dapat ditelusuri akan membantu sekolah memiliki administrasi keuangan yang lebih jelas sekaligus mengurangi potensi kesalahan dan kesalahpahaman dalam pengelolaan anggaran.(HBSU)

Warga meminta aparat kepolisian segera melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut.

Berdasarkan informasi yang berkembang di tengah masyarakat, pasangan suami istri masing-masing inisial DN dan MWR tersebut diduga menjalankan aktivitas peredaran narkotika mulai dari Desa Sei Pelancang Kecamatan Panai Tengah, hingga diduga memiliki kios di Negerilama Kecamatan Bilah Hilir tepatnya di Lingkungan Pinang Baris, secara terbuka dan telah berlangsung lama.

Sejumlah warga mengaku resah dengan dugaan aktivitas tersebut karena dikhawatirkan dapat merusak generasi muda serta mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan.

"Kami berharap polisi segera turun melakukan penyelidikan dan menindak tegas apabila informasi tersebut terbukti benar. Jangan sampai peredaran narkotika semakin meluas," ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Masyarakat berharap pihak kepolisian tidak hanya menindak pelaku di lapangan, tetapi juga mengungkap jaringan serta sumber pasokan narkotika apabila ditemukan adanya aktivitas peredaran.

Kapolsek Panai Tengah, AKP Amlan saat dikonfirmasi menegaskan akan segera melakukan penindakan terhadap pasutri tersebut. "Terima kasih pak infonya, kami akan tindak lanjuti dan lidik pak," tegas Kapolsek , Kamis (13/8/2026).

Masyarakat pun diminta tak mengambil tindakan sendiri dan menyerahkan sepenuhnya proses penanganan dugaan tindak pidana narkotika kepada pihak berwenang. (BS)