Prestasi tersebut diraih pada Selasa, 4 Agustus 2026, di RFC Rendcomb Airfield, Cirencester. Menurut Guinness World Records, Betty (lahir 12 Maret 1929) saat itu berusia 97 tahun lebih. Ia melampaui rekor sebelumnya yang ia cetak sendiri pada 2022 saat berusia 93 tahun.

Ini merupakan wing walk keenam Betty sejak pertama kali mencoba tantangan ekstrem tersebut pada usia 87 tahun sekitar 2016. Aksi terbarunya tidak hanya untuk memecahkan rekor, tetapi juga untuk menggalang dana bagi unit stroke di Cheltenham General Hospital, tempat ia dirawat setelah mengalami stroke pada Agustus 2025. Stroke tersebut masih memengaruhi kemampuan bicaranya, meski kondisi tubuhnya secara keseluruhan tetap baik.

"Mereka (tim rumah sakit) merawat saya dengan sangat baik. Stroke memengaruhi kata-kata saya, tapi bagian tubuh lainnya baik-baik saja," kata Betty. Ia menambahkan bahwa jika tidak melakukan tantangan seperti ini, ia akan mudah bosan.

"Saya tidak bisa menyetir, tidak bisa melihat dengan baik, dan jadi frustrasi. Jadi saya ingin melakukan hal-hal yang masih bisa saya lakukan."

Penerbangan terbarunya, yang diselenggarakan oleh AeroSuperBatics, mencakup manuver seperti barrel roll dan loop, dengan kecepatan hingga sekitar 150 mph (sekitar 241 km/jam) di ketinggian 3.000 kaki. Betty mengaku kesulitan terbesarnya justru saat naik ke sayap pesawat karena tubuhnya yang relatif pendek. Setelah itu, ia merasa nyaman.

Betty, mantan perawat anak yang tinggal di fasilitas assisted living Pegasus Homes, mulai menyukai olahraga ekstrem setelah suaminya Donald meninggal pada 2004 dan ia pindah ke hunian lansia. Selain wing walk, ia pernah mencoba zipline terpanjang di Eropa di Snowdonia dan turun dari gedung tinggi di Cheltenham.

Meski usianya mendekati satu abad dan memiliki keterbatasan penglihatan serta mobilitas, Betty tetap bersemangat mencoba tantangan baru selama ia mampu. "Saya harus memikirkan sesuatu yang spesial saat berusia 100 tahun," ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa di usia senjanya, ia berhak melakukan apa yang diinginkannya.

Donasi dari aksi ini akan digunakan untuk peralatan yang mendukung pasien dan staf di unit stroke rumah sakit setempat. Prestasi Betty menjadi inspirasi bahwa usia lanjut bukan penghalang untuk tetap aktif dan berkontribusi.(BBS)

Hal itu dikatakan Bobby Nasution saat mengunjungi RSUD dr. M. Thomsen Nias, Kota Gunungsitoli, Rabu (5/8/2026), dalam rangka berkantor di Kepulauan Nias.

"Rumah sakit dr Thomsen, kami akan putuskan biar diselesaikan bahwa rumah sakit ini sebenarnya rumah sakit regional, seluruh kepulauan Nias rujukannya bisa kesini," jelas Bobby Nasution didampingi Kadis Kesehatan Provinsi Sumut, M Faisal Hasrimy.

Gubernur menambahkan, persoalan rumah sakit yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) saat ini terkait masalah administrasi, yang mana asetnya merupakan milik Kabupaten Nias yang seharusnya sudah diserahkan kepada Kota Gunungsitoli.

"Jadi itu persoalannya, masalah administrasi saja karena pemekaran, jadi bingung siapa yang membangun antara bupatinya atau Wali Kota-nya," kata Bobby Nasution.

Pun begitu, lanjutnya, Pemprov Sumut akan melihat kebutuhan rumah sakit tersebut baik secara medis maupun fisik bangunan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal. "Masalah alat medis atau bangunan yang rusak ini mau kita coba selesaikan," ujarnya.

Disinggung akan ada pembangunan rumah sakit yang baru, Bobby menyebutkan, sejumlah rumah sakit telah berdiri seperti di Nias Selatan, Nias Utara dan Nias Barat. Sedangkan di Kota Gunungsitoli yang saat ini terdapat RSUD dr Thomsen akan menjadi regional.

" Makanya saya sampaikan bahwa yang kita perbaiki alat-alat medisnya. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit yang hampir lengkap dokternya, bukan sudah lengkap. Tadi ada dokter syaraf alat kesehatanya tidak ada dan CT scan nya sudah rusak selama 2 tahun, ini akan coba kita perbaiki," katanya.

Bobby Nasution juga menegaskan akan melakukan rapat internal dengan Kabupaten/kota se-Kepulauan Nias bersama Pemprov Sumut untuk memutuskan kebutuhan rumah sakit yang ada selain persoalan administrasi, alat medis dan tenaga dokter.(DISU)

Seluruh barang tersebut diketahui berada di ruangan yang sebelumnya digunakan oleh mantan ketua yayasan yang telah diberhentikan dari jabatannya.

"Kami laporkan itu karena ini semua ditemukan di dalam ruangan Ketua Yayasan yang sudah kami pecat. Jadi lokasinya begitu. Ini Ketua Yayasan yang sudah kami pecat," kata staf ahli ketua pembina yayasan, Untung Sangaji, kepada wartawan, Kamis (6/8/2026).

Kuasa hukum pihak sekolah, Hermawanto, menjelaskan bahwa penemuan tersebut bermula saat proses pemindahan barang yang berlangsung pada 10 hingga 11 Juli lalu. Dalam kegiatan itu, pihak sekolah menemukan sebanyak 995 pucuk senjata yang tersimpan di ruangan tersebut.

"Jadi pada tanggal 10 dan tanggal 11 bulan Juli, hampir satu bulan yang lalu, kami menemukan ada 995 pucuk senjata. Di dalamnya ada senjata api, termasuk ada amunisi dan juga beberapa aksesoris senjata yang lain," kata Hermawanto.

Ia mengungkapkan, pada Rabu (5/8) malam kembali ditemukan sejumlah barang yang berkaitan dengan senjata dan seluruhnya telah diserahkan kepada kepolisian.

Barang-barang tersebut meliputi empat senjata laras panjang, dua senjata laras pendek, peredam, tujuh magasin berbagai jenis, amunisi dengan beragam kaliber, beberapa unit airsoft gun menyerupai FN P90, AK-47, dan M4 Carbine, taser gun, alat pembuat peluru, hingga buku panduan pembuatan peluru.

Selain itu, pihak sekolah juga mengaku menemukan barang-barang lain yang dinilai berkaitan dengan dugaan tindak pidana.

"Termasuk juga menemukan narkoba, dan juga menemukan CD porno. Jadi kami perlu informasikan kepada masyarakat bahwa karena ini ada senjata yang jumlahnya sangat banyak, nyaris seribu senjata, maka kami ingin perkara ini segera ditindaklanjuti secara serius oleh Polres Metro Jakarta Selatan," jelasnya.

Hermawanto menuturkan, mantan ketua yayasan tersebut telah diberhentikan sejak April 2026. Menurutnya, yang bersangkutan masih membawa kunci ruangan di sekolah yang belakangan diketahui menjadi tempat penyimpanan senjata-senjata tersebut.

"Status hukum jadi proses pemberhentian terhadap Ketua Pengurus yang sudah kami pecat, proses penonaktifan terhadap anggota pembina, sekarang sedang proses gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi sedang bergulir proses perkara perdatanya," kata dia.

Ia juga mengungkapkan masih terdapat satu ruangan lain yang menyerupai bunker dan hingga kini belum dapat diakses karena dalam kondisi terkunci rapat. Pihak sekolah berencana meminta bantuan aparat penegak hukum untuk membuka ruangan tersebut guna menghindari potensi persoalan hukum.

"Masih ada satu ruangan seperti bunker yang itu semua terkunci rapat, kami tidak bisa masuk ke sana. Kami juga akan meminta kepada aparat untuk tolong bantu kami untuk membuka ruangan ini karena kalau kami khawatir ada risiko hukum gitu kan, maka kami meminta aparat untuk membukanya. Jadi kami ingin bunker ini juga dibuka kemudian," jelasnya. (DetikNews)

Bayi bernama Brilly Prathiwi Gulo itu merupakan warga Balodano, Kecamatan Mandrehe Utara, Kabupaten Nias Barat. Putri dari keluarga petani tersebut telah menjalani perawatan selama dua pekan di RSUD Thomsen setelah hasil pemeriksaan laboratorium mengarah pada dugaan keganasan hematologi atau suspek leukemia.

Meski terdaftar sebagai peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kelas III sehingga biaya pengobatan ditanggung negara, keluarga pasien terkendala biaya transportasi untuk menjalani rujukan ke rumah sakit dengan fasilitas penanganan yang lebih lengkap di Medan.

Mengetahui kondisi tersebut, Bobby langsung memerintahkan jajaran Dinas Kesehatan Sumut untuk membantu proses rujukan pasien dan memastikan seluruh kebutuhan transportasi ditanggung.

"BPJS-nya aktif, rumah sakitnya gratis menggunakan BPJS. Cuma masalah transportasinya. Untuk yang kali ini kami tanggung semua," kata Bobby usai menerima laporan kondisi pasien.

Menurut Bobby, Pemerintah Provinsi Sumut juga tengah menyiapkan rumah singgah khusus bagi pasien rujukan dari Kepulauan Nias yang menjalani pengobatan di Medan agar tidak terbebani biaya tempat tinggal selama proses perawatan.

Selain Brilly, Bobby juga mendapat laporan mengenai satu pasien lain yang membutuhkan penanganan lanjutan di luar Kepulauan Nias. Ia memastikan bantuan akan diberikan setelah rekomendasi medis dari dokter diterbitkan.

"Kita tunggu rekomendasi dokter. Kalau memang harus dirujuk dan kendalanya hanya biaya perjalanan, akan kita bantu," ujarnya.

Kunjungan ke RSUD Thomsen merupakan bagian dari agenda berkantor Gubernur Sumut di Kepulauan Nias yang berlangsung pada 5-9 Agustus 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Bobby meninjau langsung pelayanan kesehatan sekaligus mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Langkah cepat yang diambil Bobby terhadap pasien asal Nias Barat itu menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sumut untuk memastikan masyarakat di daerah kepulauan tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak, termasuk bagi pasien yang membutuhkan rujukan ke rumah sakit dengan fasilitas lebih lengkap.(DISU)

Dalam program kali ini, Bobby turut mengajak sejumlah anggota Komisi D DPRD Sumut untuk melihat langsung kondisi lapangan sekaligus mengawasi pelaksanaan program pembangunan di wilayah kepulauan tersebut.

Selama berada di Nias, Bobby dijadwalkan meninjau sejumlah sektor strategis, mulai dari pelayanan kesehatan di RSUD Thomsen, kondisi jalan yang akan diperbaiki, sekolah, hingga bertemu langsung dengan masyarakat.

Menurut Bobby, kehadiran anggota DPRD Sumut dalam program tersebut merupakan bagian dari semangat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif untuk mempercepat pembangunan daerah.

"Bukan memboyong, tapi mereka ingin menemani saya. Kemarin mereka bertanya apa saja yang dilakukan selama berkantor di Kepulauan Nias. Walaupun sudah saya sampaikan, mereka ingin melihat langsung di lapangan. Makanya kita bawa mereka melihat bersama-sama. Mereka juga bisa mengawasi kerja kita di lapangan dan kami siap diawasi. Inilah semangat kolaborasi," kata Bobby.

Dalam program berkantor kedua di Kepulauan Nias itu, Bobby didampingi tujuh anggota DPRD Sumut, di antaranya Ketua Komisi D DPRD Sumut Timbul Jaya Hamonangan Sibarani dan Sekretaris Komisi D Defri Noval Pasaribu.

Timbul Jaya Sibarani mengapresiasi langkah Bobby yang kembali berkantor di Kepulauan Nias. Menurutnya, program tersebut menjadi terobosan yang belum pernah dilakukan gubernur sebelumnya.

"Ini gubernur pertama yang berkantor di Kepulauan Nias. Selama ini hanya kunjungan biasa. Kami mengapresiasi semangat Gubernur membangun daerah tertinggal seperti Kepulauan Nias dan Sipiongot. Ini harus kita akui dan kami akan terus mendukung," ujarnya.

Senada dengan itu, Defri Noval Pasaribu menilai program berkantor di Nias menjadi cara pemerintah provinsi untuk lebih dekat dengan masyarakat sekaligus memahami langsung persoalan yang dihadapi daerah.

Menurut Defri, kehadiran gubernur di lapangan memungkinkan berbagai persoalan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga sektor lainnya dapat ditangani lebih cepat melalui pengambilan keputusan secara langsung.

"Ini model baru yang dilakukan gubernur agar lebih dekat dengan masyarakat. Gubernur ingin memangkas ketertinggalan Kepulauan Nias sehingga masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran pemerintah provinsi," kata Defri.

Ia juga menilai kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumut dan DPRD Sumut menjadi faktor penting dalam memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Defri menambahkan DPRD Sumut akan terus mendukung program-program yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk kebijakan pendidikan gratis bagi siswa SMA dan SMK sederajat dari keluarga kurang mampu yang telah mulai diterapkan di sejumlah daerah.

Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat diperluas ke seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara seiring membaiknya kondisi keuangan daerah.(DISU)

Dalam keterangan Persnya di Medan, Kamis (06/08/2026) di Kantor Pengacara MHR, Jalan Sisingamangaraja, Medan, menjelaskan, May Mulyana, selaku korban penipuan dan penggelapan, mulanya berencana merintis usaha gula pada 2024 lalu, dan mencoba mencari seseorang yang bisa menyediakan, menjual partai besar gula sebanyak 10 ton.

Nah, momen ini justru dimanfaatkan PS, yang diketahui sebagai aparat polisi aktif dan berpangkat Brigadir, mengiming-imingi, menjanjikan bahwa dia mampu menyediakan gula dengan partai besar melalui seorang kenalan distributor gula yang berlokasi di Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Melalui distributor tersebut, gula yang dibutuhkan May Mulyana nantinya dapat segera dijemput di toko distributor tersebut.

Guna menjalankan aksinya tersebut, PS mengajak 2 orang teman wanitanya, AWL dan N guna membujuk korban agar bersedia pergi bersama ke Kota Tebing Tinggi. Karena itu pada tanggal 9 Desember 2024, mereka bersama saksi saksi yang mendampingi lainnya berangkat ke Tebing Tinggi, tepatnya di Toko Sembiring yang beralamat di Jalan Sutomo. Dengan gaya yang meyakinkan, PS mengatakan bahwa dirinya dan AWL sudah lama memasok gula kepada para konsumen melalui Toko Sembiring tersebut, baik itu dalam partai besar maupun kecil.

Guna lebih meyakinkan korban May Mulyana, PS dan AWL, mendesak korban agar segera mentransfer uang sebesar Rp150 juta ke nomor rekening seseorang. PS dan AWL beralasan bahwa gula yang dibutuhkan May Mulyana siap untuk dimuat ke dalam unit truk, karenanya "PS dan AWL minta agar uang 150 juta tersebut agar segera ditransfer ke rekening BRI atas nama Tony Prasetya," urai M.Hendra SH.,M.H sembari memperlihatkan bukti transfer tersebut.

Sesaat kemudian, PS dan AWL memberitahu May Mulyana, bahwa atas nama rekening Tony Prasetya tidak bisa lagi dihubungi sehingga gula tidak dapat dimuat ke truk, karenanya May Mulyana menjadi kecewa sekaligus curiga dan karena tidak mau terperdaya dengan akal bulus itu, May Mulyana meminta keduanya untuk bertanggung jawab atas raibnya uang 150 juta milik May Mulyana sekaligus meminta keduanya ikut hari itu juga membuat Laporan Kepolisian di Polres Tebing Tinggi, hingga akhirnya dapat diterbitkan Laporan Polisi Nomor LP/B/511/XII/2024/SPKT/ Polres Tebing Tinggi/Polda Sumatera Utara, pada 09 Desember 2024. Setelah beberapa bulan berlalu kemudian PS dan AWL kembali didesak oleh May Malyana, untuk bertanggung jawab atas raibnya uang sebesar 150 juta tersebut, namun PS tidak bersedia bertemu langsung dengan May Mulyana, PS hanya mendelegasikan pertemuan dengan AWL saja. Meski telah bertemu dan berbicara langsung dengan AWL, May Mulyana tidak kunjung mendapatkan pengembalian uang senilai 150 juta atau solusi hukum apapun.

"Dari kronologis ini sudah jelas delik pidananya sangat kuat. Siapa pelaku utama Penipuan Penggelapan, siapa orang yang terlibat dalam aksi tersebut atau turut serta, jelas sudah sangat gamblang diketahui untuk ditangani. Jika sudah didapatkan fakta hukum adanya unsur bujuk rayu dari pelaku, unsur tipu muslihat, unsur nilai kerugian, adanya korban yang dirugikan, ini artinya sudah terpenuhi unsur-unsur dugaan Pasal Penipuan dan Penggelapannya yang saat ini diatur pada Pasal 492 dan Pasal 486 (dahulu diatur dalam Pasal 378/372 KUHPidana), Undang-undang Nomor 1 tahun 2023," tegas M.Hendara S.H.,M.H. kepada Awak media.

"Yang menjadi pertanyaan kita, sudah terang benderang kronologi hukumnya, unsur-unsur pasalnya, keterangan Pelapor maupun Terlapor berikut saksi saksi pendukung juga sudah final diperiksa, lantas mengapa hingga detik ini Agustus 2026, perkara penipuan dan penggelapan tidak mendapat titik terang, yaitu belum ada penetapan siapa tersangkanya.

Yang dilihat, dirasakan dan terjadi sejauh ini hanyalah berkutat pada proses pemanggilan saksi-saksi," yaitu PS dan AWL yang statusnya masih dikatakan sebagai saksi saksi, urai M.Hendra S.H., M.H. lagi.

Menurut M.Hendra S.H.,M.H, hal ini tentunya sangat lucu dan menggelikan dimana seyogianya Brigadir PS dan AWL sudah dapat ditetapkan sebagai tersangka. "Ini juga menjadi pertanyaan kita, mengapa oknum polisi tersebut (PS, red) masih berstatus saksi. Kenapa tidak ditetapkan sebagai tersangka. Saya jadi bingung, teori hukum apa yang dipakai oknum PenyidikPolres Tebing Tinggi hingga tidak menjadikan PS, AWL dan N menjadi tersangka untuk ditangkap sekaligus dilakukan penahanan. Itu yang kita pertanyakan sekarang ini. Ada apa ini ? dimana profesionalitas kepolisian khususnya dalam hal ini Satreskrim Polres Tebing Tinggi terkhusus Penyidik maupun Kasatnya?"

Yang lebih mengenaskan, May Mulyana selaku korban penipuanpenggelapan dan tim Penasihat Hukumnya juga tidak pernah diajak atau diikut sertakan dalam gelar perkara sebagaimana layaknya tahapan awal penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian. Semestinya juga Penasihat Hukum dan korban turut dimintai hadir, dilibatkan dalam proses hukum gelar perkara. "Biar disitu kita buka-bukaan dan saling argumentasi hukum. Dimana kendalanya, itupun kalau memang ada. Sementara menurut keyakinan hukum kami tidak ada kendala hukum sama sekali," kata M.Hendra S.H.,M.H, yang ada hanyalah tuntutan komitmen profesionalitas hukum kepada pihak Satreskrim Polres Tebing Tinggi.

Dan bahkan yang paling kita sayangkan juga, beberapa waktu lalu, pihaknya selaku tim Penasihat Hukum mencoba menghubungi Penyidik/Juper Polres Tebing Tinggi, tapi tidak diangkat telponnya sama sekali, semata-mataguna menegakan keadilan sekaligus mengklarifikasi sejauh mana perkembangan perkara korban May Mulyana, Kantor Pengacara MHR sebelumnya juga telah melayangkan surat pengaduan masyarakat (Dumas) tertanggal 20 April 2026 kepada pihak Wasidik Polda Sumatera Utara (Poldasu) yang inti mempertanyakan perihal luar biasa lambannya proses penanganan perkara no LP/B/511/XII/2024/SPKT/ Polres Tebing Tinggi/Polda Sumatera Utara, pada 09 Desember 2024, sekaligus meminta agar dilakukan gelar perkara khusus. (rel/red)

Menurutnya, Duta Genre harus aktif memberikan edukasi, menjadi konselor sebaya, serta mengajak generasi muda menjauhi berbagai perilaku berisiko.

Pesan tersebut disampaikan Rico Waas melalui sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Laksamana Putra Siregar pada perhelatan Grand Final Pemilihan Duta Generasi Berencana (Genre) Kota Medan Tahun 2026 di Hotel Grand Mercure, Kamis (6/8/2026).

Acara ini turut dihadiri Ketua TP PKK Kota Medan yang juga Bunda Genre Kota Medan, Airin Rico Waas, bersama jajaran perangkat daerah dan para undangan.

Menurut Rico Waas, pemilihan Duta Genre ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan sekaligus keteladanan dalam menyampaikan pesan-pesan positif kepada masyarakat.

Pada ajang tersebut, Dhafa Khairi dan Syifa Bunga Caesarilya terpilih sebagai Duta Utama Genre Kota Medan 2026. Sementara Galih Hadi Prawira dan Alifah Dzatil Izzah dinobatkan sebagai Runner Up I, disusul Deni Prana dan Agnes Nataneila Lim sebagai Runner Up II. Adapun Faturrohman Al Gozi Harahap dan Raisya Kanya Lethizia terpilih sebagai Juara Favorit.

Bunda Genre Medan, Airin Rico Waas, menyematkan selempang juga menyerahkan trofi dan berbagai hadiah lainnya kepada para Duta Genre terpilih.

Rico Waas mengatakan, para pemenang mengemban tanggung jawab besar sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menyosialisasikan pentingnya perencanaan kehidupan bagi remaja.

Mereka diharapkan mampu mengedukasi teman sebaya tentang perencanaan pendidikan, karier, hingga kehidupan berkeluarga yang sehat dan berkualitas.

"Duta Genre harus hadir di tengah remaja dengan pesan yang jelas, dekat, dan mudah dipahami. Sebagai konselor sebaya, kalian harus mampu menjadi tempat berbagi, memberikan informasi yang benar, dan mengarahkan kawan-kawan sebaya kepada pilihan hidup yang sehat. Jangan hanya aktif ketika ada acara, tetapi harus terus bergerak di sekolah, lingkungan, dan komunitas," kata Rico Waas.

Ia menjelaskan, Duta Genre juga memiliki peran penting mengajak remaja menghindari pernikahan dini, hubungan seksual di luar pernikahan, serta penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang sebagai bagian dari upaya mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045.

Rico Waas menegaskan kemampuan berbicara saja tidak cukup. Seorang Duta Genre harus mampu menunjukkan sikap, perilaku, dan keteladanan yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

"Duta yang terpilih harus mampu menjadi contoh dalam merencanakan pendidikan, karier, dan kehidupan berkeluarga. Masyarakat memerlukan anak-anak muda yang berani menyampaikan pentingnya mencegah pernikahan dini, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, serta perilaku berisiko lainnya," ujarnya.

Selain itu, Rico Waas mengingatkan seluruh remaja Kota Medan agar tidak mudah terpengaruh narkotika, judi online, tindakan kekerasan, bullying, maupun bentuk pergaulan negatif lainnya yang dapat merusak masa depan.

"Beranilah menolak ajakan yang salah, walaupun ajakan itu datang dari kawan sendiri. Rencanakan masa depan dengan matang dan jangan biarkan keputusan sesaat merusak cita-cita yang sudah kalian bangun," pesannya.

Rico Waas juga menekankan pentingnya peran keluarga dalam membentuk karakter generasi muda. Menurutnya, ayah dan ibu memiliki tanggung jawab yang sama dalam memberikan arahan, pengawasan, serta membangun komunikasi yang sehat sehingga keluarga menjadi tempat pertama bagi anak memperoleh perlindungan dan dukungan untuk merencanakan masa depan.(REL/ATN)

Operasi itu menyasar berbagai penyakit masyarakat, seperti premanisme, perjudian, peredaran minuman keras, dan tindak kriminal lainnya. Selama operasi berlangsung, polisi menindak 50 target operasi orang dan 30 target operasi bukan orang.

Dalam penanganan premanisme, sebanyak 30 orang diamankan. Sebagian diberikan pembinaan, sedangkan lainnya diproses sesuai ketentuan hukum.

Barang bukti yang disita meliputi uang tunai Rp230 ribu, uang logam, peluit, bed parkir, sebilah pedang, dua unit telepon genggam, serta 82 botol minuman keras.

Polisi juga mengungkap dua kasus perjudian dengan mengamankan dua tersangka beserta barang bukti berupa uang sekitar Rp600 ribu, buku tafsir mimpi, dan kalkulator.

Di bidang pemberantasan narkotika, AKBP Aditya Sembiring mengungkapkan bahwa sejak menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Belawan pada 13 Juli hingga 4 Agustus 2026, jajarannya berhasil mengungkap 31 kasus narkotika.

Dari pengungkapan tersebut, polisi menangkap 31 tersangka yang terdiri atas 24 pengedar, satu kurir, dan enam pengguna narkotika.

Barang bukti yang diamankan berupa 37,9 gram sabu, ganja, serta 500 butir pil ekstasi yang diungkap pada 4 Agustus 2026 di kawasan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan.

Dalam perkara itu, polisi menangkap PM alias J, seorang residivis yang baru sekitar satu bulan bebas dari lembaga pemasyarakatan.

"Tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun," kata AKBP Aditya Sembiring.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, 500 butir pil ekstasi tersebut rencananya akan diedarkan ke wilayah Tanjung Pura. Polisi masih mendalami jaringan peredaran narkotika tersebut untuk mengungkap pemasok utama dan pihak-pihak lain yang terlibat.(MedanMerdeka)

Pengungkapan itu disampaikan Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya Sembiring saat menggelar konferensi pers sekaligus silaturahmi bersama insan pers di Mapolres Pelabuhan Belawan, Kamis (6/8/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri para Pejabat Utama (PJU) dan para kapolsek jajaran.

Kapolres menjelaskan, kasus bermula dari laporan dugaan penganiayaan yang terjadi di Jalan Kapten Rahmad Buddin, Kecamatan Medan Marelan, pada Rabu (24/6/2026). Korban berinisial CA dan CH, sedangkan pelapor berinisial SN.

Menurut hasil penyelidikan Polsek Medan Labuhan bersama Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan, peristiwa tersebut berawal dari perselisihan terkait hubungan asmara antara korban dan salah seorang pelaku.

"Hasil penyelidikan mengungkap bahwa peristiwa ini bukan pembegalan sebagaimana yang sempat beredar di media sosial. Motifnya dipicu persoalan asmara. Kedua belah pihak sebelumnya telah sepakat bertemu di kawasan Pasar V Marelan untuk berkelahi hingga akhirnya terjadi penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami luka sayatan," ujar AKBP Aditya Sembiring.

Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan dua tersangka, yakni RA (31) dan SH. RA berhasil ditangkap di Kabupaten Toba pada 2 Agustus 2026 setelah sempat berpindah-pindah tempat persembunyian, sedangkan SH masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

Akibat penganiayaan itu, korban mengalami luka robek di bagian pinggang serta luka sayatan di pipi kanan dan kiri. Hasil visum et repertum menjadi salah satu alat bukti dalam penyidikan.

Atas perbuatannya, tersangka RA dijerat Pasal 170 ayat (2) KUHP tentang tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman pidana penjara maksimal tujuh tahun. (MedanMerdeka)

Direktur Reserse SiberPolda Sumut, Kombes Bayu Wicaksono, mengungkapkan pengungkapan kasus berawal dari penyelidikan pada Selasa, 28 Juli 2026.

Dari tempat kejadian perkara, penyidik menyita berbagai barang bukti, antara lain dua unit mobil mewah yang diduga hasil kejahatan, satu unit sepeda motor, belasan telepon genggam dari berbagai merek, dan laptop untuk penunjang operasional sindikat.

"Jaringan penipuan online ini merupakan jaringan internasional. Pelaku dan rekan-rekannya pernah bekerja di Kamboja hampir satu tahun dan selama di sana juga melakukan aksi online scamming," terang Bayu, Kamis, 6 Agustus 2026.

Dalam penggerebekan itu, polisi menangkap lima orang di lokasi. Selain FM yang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdapat empat orang lain yang ditangkap. Mereka terdiri dari dua warga negara (WN) Pakistan bernama Mujahid dan Ayub Zain, satu WN India bernama Karandeb Singh, serta seorang perempuan asisten rumah tangga (ART) berinisial Tiara.

Seluruh anggota sindikat ini diketahui sempat menjalankan aktivitas penipuan di Kamboja sebelum kembali ke negara masing-masing pada akhir 2025. Pada Februari 2026, mereka kembali berkomunikasi dan sepakat berkumpul di Medan untuk menjadikan kota ini sebagai basis operasi baru hingga Juli 2026.

Para pelaku membagi peran secara terstruktur saat beraksi. Tersangka FM bertugas mengaku sebagai pejabat OJK, sedangkan rekannya berpura-pura menjadi anggota kepolisian dan petugas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Selain modus penyamaran sebagai petugas pemerintah, sindikat ini juga melancarkan love scamming dengan membuat akun Facebook beridentitas perempuan palsu untuk mengelabui dan membangun kepercayaan target.

Korban yang diproses di Indonesia adalah seorang perempuan berinisial Bunga (nama samaran), warga Kalimantan. Modusnya, FM menghubungi Bunga dan menakut-nakutinya bahwa dia sedang dipantau polisi terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Lalu mereka menawarkan bantuan manipulatif. Setelah itu, pelaku lain yang menyamar sebagai polisi dan petugas Kominfo ikut mengintimidasi.

"Karena panik, korban akhirnya mentransfer uang secara bertahap hingga total Rp6,7 miliar," tambah Bayu.

Kuatnya doktrin psikologis pelaku membuat korban tidak menyadari dirinya tertipu. Bahkan saat tim penyidik mencoba menghubungi korban dalam proses penyelidikan awal, pesan konfirmasi justru diteruskan oleh korban kepada para pelaku karena sudah terlanjur percaya.

Kasus baru bisa diungkap penuh setelah polisi berhasil menggerebek markas para tersangka. Terkait tiga WNA yang turut diamankan, Bayu menegaskan status mereka saat ini masih sebagai saksi.

Hal itu dikarenakan dugaan kejahatan yang melibatkan ketiganya menyasar korban di India dan Kamboja sehingga berada di luar yurisdiksi penegakan hukum Indonesia.

Untuk menindaklanjuti kejahatan lintas negara ini, Polda Sumut menjalin koordinasi dengan Konsulat India dan Konsulat Kamboja. Penyidik juga masih terus mendalami jaringan ini untuk menelusuri aliran dana hasil kejahatan serta mengusut potensi keterlibatan pelaku lain. (Metrotvnews)

Ratusan warga menggelar aksi blokir jalan sebagai bentuk protes terhadap kondisi jalan protokol penghubung antar desa, yang hingga kini belum juga diaspal meski telah lama diperjuangkan, dan jalan tersebut sudah puluhan tahun belum pernah diaspal.

Aksi yang berlangsung di depan Lapangan Badminton Dusun Serbaguna itu menjadi simbol perlawanan masyarakat terhadap janji-janji yang dinilai belum pernah terealisasi.

Warga menuntut agar Pemerintah Kabupaten Langkat segera mengaspal jalan protokol yang menghubungkan Dusun Serbaguna hingga Dusun Paluh Gusta sepanjang kurang lebih 3,5 kilometer.

Aksi tersebut dihadiri sejumlah pejabat dan anggota DPRD Kabupaten Langkat, yakni Muhammad Rio, Rahmad Rinaldi, Jul'aidi Syam, Mahalli Hakim, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat Arie Ramadhany, S.IP., M.SP., Camat Tanjung Pura Tengku Reza Aditya, S.STP., M.AP., Kepala Desa Pematang Cengal Arusman, serta perwakilan PT Energi Mega Persada (EMP) Gebang.

Dalam mediasi bersama masyarakat, Plt. Kadis PUTR Kabupaten Langkat, Arie Ramadhany, menyampaikan komitmen bahwa pemerintah akan mulai mengaspal jalan tersebut dengan target minimal sepanjang 500 meter pada November 2026.

Sementara itu, perwakilan PT EMP Gebang menyatakan akan mengajukan usulan bantuan pembangunan jalan kepada pimpinan perusahaan di Jakarta. Pihak perusahaan juga meminta Pemerintah Kabupaten Langkat segera melengkapi proses administrasi sebagai dasar pengajuan dukungan pembangunan jalan.

Namun, seluruh penyampaian tersebut ditolak oleh masyarakat. Warga mengaku sudah terlalu lama mendengar berbagai janji tanpa kepastian. Mereka menegaskan bahwa penderitaan akibat kondisi jalan rusak telah berlangsung bertahun-tahun dan belum pernah mendapatkan solusi yang benar-benar nyata.

Selain jalan yang berlubang dan sulit dilalui, masyarakat juga mengeluhkan banyaknya truk pengangkut material dan truk trailer yang setiap hari melintasi jalan tersebut.

Aktivitas kendaraan bertonase besar itu menimbulkan debu tebal yang masuk ke rumah-rumah warga sehingga mengganggu kesehatan. Tidak hanya itu, getaran kendaraan berat juga disebut menyebabkan banyak rumah di sepanjang jalan mengalami keretakan.

Warga mengaku telah beberapa kali menyampaikan keluhan mengenai kerusakan rumah kepada pihak terkait, namun hingga kini belum memperoleh tanggapan maupun penyelesaian.

Suasana aksi semakin menyentuh ketika kaum ibu mengambil alih barisan depan. Mereka membentangkan terpal di atas badan jalan, memindahkan teratak dari Lapangan Badminton ke tengah jalan, lalu duduk bersama sambil melantunkan shalawat dan memanjatkan doa.

Dengan penuh harap, mereka memohon agar jalan yang setiap hari mereka lalui segera diaspal sehingga penderitaan masyarakat dapat berakhir.

Setelah diskusi yang berlangsung cukup panjang, Camat Tanjung Pura Tengku Reza Aditya menyampaikan bahwa di bulan November jalan ini akan diaspal minimal sepanjang 500 meter dan di tahun 2027 pihak EMP Gebang akan mengaspal sepanjang satu kilometer. sembari menunggu dalam waktu dekat akan dilakukan perbaikan sementara menggunakan sekitar 200 dump truck sirtu air untuk menutup kerusakan jalan.

Jalan tersebut juga akan diratakan menggunakan alat berat agar lubang berkurang dan debu tidak lagi terlalu mengganggu aktivitas masyarakat.

Meski demikian, masyarakat tetap menolak solusi tersebut. Menurut mereka, perbaikan sementara bukanlah jawaban atas persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Warga tetap bersikeras menuntut pengaspalan permanen dan melanjutkan aksi dengan menghentikan truk-truk pengangkut material menuju lokasi proyek PT EMP.

Hingga menjelang waktu Magrib, massa aksi masih bertahan menutup akses jalan. Camat Tanjung Pura bersama aparat kepolisian yang mengamankan jalannya aksi beberapa kali meminta masyarakat membubarkan diri dan membuka blokade jalan. Namun warga tetap bertahan hingga akhirnya pihak kepolisian melerai masa aksi dan membuka blokir jalan agar arus lalu lintas kembali normal.

Aksi ini menjadi cerminan besarnya harapan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang layak. Warga berharap pemerintah dan seluruh pihak terkait tidak lagi hanya memberikan janji, tetapi segera menghadirkan langkah nyata agar akses jalan utama Desa Pematang Cengal dapat diaspal secara permanen demi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.(RIS)

Menurutnya, kedua nilai tersebut harus menjadi prinsip dalam setiap langkah kehidupan, baik dalam dunia pendidikan, pekerjaan maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal itu disampaikan Ade Jona saat menggelar kegiatan reses di lokasi YAPIM, Jalan Air Bersih, Kecamatan Medan Kota, Kamis (6/8/2026). Dalam kegiatan tersebut, ia mendengarkan secara langsung berbagai aspirasi, keluhan, dan persoalan yang disampaikan masyarakat.

Ade Jona mengatakan, pembangunan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi salah satu hal penting yang harus mendapat perhatian. Menurutnya, pendidikan harus diperkuat sejak jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas/kejuruan (SMA/SMK), hingga perguruan tinggi.

"Untuk menciptakan SDM yang baik, pendidikan harus menjadi perhatian bersama. Pendidikan harus terus didorong mulai dari SD, SMP, SMA/SMK sampai ke perguruan tinggi," ujar Ade Jona.

Politikus muda Partai Gerindra itu juga menceritakan bahwa dirinya lahir dan besar di Kota Medan. Ia mengaku banyak pengalaman yang membentuk dirinya hingga saat ini, salah satunya adalah pentingnya memegang teguh prinsip kejujuran dan membangun kepercayaan.

"Kejujuran dan kepercayaan adalah modal utama dalam setiap langkah hidup. Kalau kita ingin sukses, kita harus bisa menjaga kepercayaan dan selalu menjunjung tinggi kejujuran," katanya.

Dalam reses tersebut, sejumlah persoalan disampaikan warga kepada Ade Jona. Di antaranya terkait data desil yang dinilai tidak sesuai sehingga menyebabkan sebagian masyarakat tidak mendapatkan bantuan pemerintah.

Warga juga menyampaikan keluhan mengenai besaran SPP di sejumlah SMA Negeri di Kota Medan yang disebut bervariasi, mulai dari Rp150 ribu hingga Rp300 ribu per siswa setiap bulan.

Selain itu, persoalan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan juga menjadi salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan. Warga turut mengeluhkan tingginya harga kebutuhan pokok, biaya pajak dan listrik, serta persoalan yang dihadapi masyarakat lanjut usia (lansia).

Seluruh aspirasi tersebut didengarkan dan dicatat oleh Ade Jona. Ia menyampaikan bahwa berbagai persoalan masyarakat membutuhkan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah serta pihak terkait agar dapat dicarikan solusi.

Ada sejumlah momen menarik dalam kegiatan reses tersebut. Salah satunya ketika seorang warga menyampaikan bahwa terdapat anggota keluarganya yang sedang sakit dan membutuhkan pertolongan.

Mendengar informasi tersebut, Ade Jona langsung merespons dan meminta salah seorang asistennya untuk membantu membawa warga tersebut ke rumah sakit guna mendapatkan penanganan medis.

"Kalau menyangkut kemanusiaan, itu yang paling utama. Kita harus cepat memberikan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan," ujar Ade Jona.

Respons tersebut mendapat perhatian dari warga yang hadir dalam kegiatan reses.

Tidak hanya persoalan kesehatan, Ade Jona juga merespons keluhan seorang pemuda yang mempertanyakan sulitnya memperoleh pekerjaan.

Ade Jona kemudian membuka peluang pekerjaan bagi pemuda tersebut. Ia juga mendorong agar pemuda tersebut tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Menurutnya, pendidikan dan dunia kerja harus berjalan beriringan. Namun, di atas semuanya, kejujuran dan kepercayaan tetap menjadi modal penting untuk membangun masa depan.

Salah seorang warga bernama Anton turut memberikan tanggapan terkait kegiatan reses tersebut. Ia menilai respons cepat yang ditunjukkan Ade Jona menjadi hal positif bagi masyarakat.

"Respons cepat Ade Jona sebenarnya sangat berdampak baik bagi kami sebagai warga Kota Medan. Menurut saya, beliau sosok yang mengayomi, rendah hati, humble dan memiliki integritas tinggi," ujar Anton.

Anton juga mengapresiasi kehadiran Ade Jona yang menurutnya bersedia mendengarkan langsung persoalan masyarakat.

"Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Ade Jona Prasetyo. Semoga beliau terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya warga Kota Medan," pungkasnya.

Kalau ingin, artikel ini juga bisa dibuat **lebih tajam ala berita Posmetro Medan**, dengan judul yang lebih menarik dan lead yang lebih kuat.(ATN/REL)

Penangkapan ini terkait dugaan penganiayaan seorang pengunjungnya hingga tewas.

Dalam penyelidikan petugas, KG (42) meregang nyawa diduga akibat dianiaya sang pemilik kafe berinisial CG (51).

Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan didampingi Waka Polres Kompol Diarma Munthe, Kabag Ops Kompol Luhut Bapit Sihombing, Kasat Reskrim AKP Wilson Manahan Panjaitan, menyampaikan pengungkapan kasus ini saat melakukan konferensi pers di Mapolres Dairi, Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang. Kamis 6 Agustus 2026.

"Kejadiannya terjadi pada Selasa 4 Agustus 2026, sekira pukul 06:00 WIB," kata Otniel Siahaan, seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @kabar daerah 66 yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 7 Agustus 2026.

Adapun kronologi kejadian ini bermula pada Senin 3 Agustus 2026 malam, saat korban mengunjungi cafe tersebut bersama 2 temannya untuk minum-minuman beralkohol, sekira pukul 22:00 WIB.

"Pada saat cafe ini hendak tutup, sementara rekan-rekan korban maupun pengunjung cafe lainnya sudah pulang, korban belum mau pulang," terangnya.

Saat pelayan cafe (waiters) menagih pembayaran minuman kepada korban, korban tak merespons, dan akhirnya menyampaikan hal itu kepada pemilik cafe atau tersangka.

Tersangka pun kemudian mendatangi korban untuk menagih langsung, namun korban enggan membayar dan memaki tersangka.

"Terjadi cekcok antara tersangka dan korban karena korban melontarkan kata-kata kasar, yang berujung dengan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia," ujar Otniel.

Setelah korban tak berdaya, tersangka kemudian menghantarkan korban dengan menggunakan sepeda motor milik korban ke sebuah gubuk (camp) yang berada tak jauh dari cafe miliknya.

"Sampai di camp itu tersangka menurunkan korban," ucapnya.

"Ada saksi juga di situ, dan tersangka mengatakan kalau korban sedang mabuk," tambahnya.

Tersangka kemudian meninggalkan korban dan sepeda motornya di camp tersebut, dan pulang dengan berjalan kaki.

Kematian korban kemudian diketahui warga di pagi harinya sekira pukul 08:00 WIB dan melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian.

Saat ini pihak Sat Reskrim Polres Dairi masih menunggu hasil autopsi untuk mengetahui pasti penyebab dan waktu kematian korban.

Atas perbuatannya, CG dikenakan Pasal 458 ayat (1) dan atau Pasal 466 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun.***

Seorang pria berinisial AM (25), warga Kelurahan Tambangan diamankan petugas di Jalan Soekarno Hatta, Kota Tebing Tinggi, pada Rabu, 29 Juli 2026.

Penangkapan itu dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas transaksi narkotika di lokasi.

Dalam penggerebekan itu, --seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Balai Polres yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 7 Agustus 2026-- petugas berhasil menyita barang bukti berupa satu bungkus plastik klip transparan berisi sabu seberat 9,56 gram, satu unit sepeda motor Honda Scoopy, serta satu unit telepon genggam yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Seluruh barang bukti turut diamankan untuk kepentingan penyidikan.

Kasat Resnarkoba Polres Tebing Tinggi, AKP Jimmy Rianto Sitorus, SH, menyampaikan pelaku kini telah diamankan di Mapolres Tebing Tinggi guna menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Polisi menegaskan akan terus menindak tegas peredaran narkotika serta mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi.***

Laporan disampaikan seorang warga bernama Fandi sekitar pukul 22.00 WIB.

Setelah menerima informasi tersebut, Operator Call Center 110 Polres Tebing Tinggi langsung meneruskan laporan kepada Polsek Padang Hulu.

Dengan dipimpin Ipda MTP. Marpaung, SH bersama Aiptu Assya'bani, SH dan Aipda Yandri Putra, personel segera menuju lokasi untuk melakukan pengecekan dan penanganan.

Setibanya di lokasi, --seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Polres Tebing Tinggi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 7 Agustus 2026-- petugas mendapati keributan terjadi di depan rumah pelapor.

Setelah berdialog, diketahui perselisihan dikarenakan kesalahpahaman antar warga yang bertetangga.

Polsek Padang Hulu kemudian melakukan upaya mediasi hingga situasi dapat dikendalikan.

Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan masalah mereka secara kekeluargaan dengan saling memaafkan.

Respons cepat tersebut membuat situasi di lokasi kembali aman dan kondusif.

Kedua belah pihak sepakat berdamai, saling memaafkan, serta berjanji menjaga hubungan bertetangga dengan baik sehingga permasalahan tidak berkelanjutan.***

Dalam kasus ini, polisi telah mengamankan seorang pria berinisial M.I. (21), yang kini telah ditahan di Mapolres Karo untuk menjalani proses hukum.

Korban, sebut saja Bunga (16), merupakan seorang pelajar yang berdomisili di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo.

Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka diduga telah melakukan tindak pidana perkosaan terhadap korban sebanyak dua kali.

Peristiwa itu akhirnya terungkap setelah diketahui pihak keluarga korban.

Merasa keberatan atas perbuatan yang dialami anaknya, keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karo. Laporan itu langsung ditindak lanjuti oleh Satres PPAPPO Polres Karo hingga berhasil mengamankan tersangka.

Dalam proses penyidikan, penyidik mengamankan sejumlah alat bukti, di antaranya fotokopi akta kelahiran korban serta hasil Visum et Revertum (VER) dari RSU Dr. Pirngadi Medan yang menjadi bagian dari pembuktian perkara.

Kapolres Karo, AKBP Pebriandi Haloho, S.H., S.I.K., M.Si, melalui Kasatres PPA PPO Iptu Tina, S.H, Μ.Η,-- seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Kabar daerah 66 yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 6 Agustus 2026 mengatakan tersangka diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan saat ini telah dilakukan penahanan di Mapolres Karo.

"Polres Karo berkomitmen memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak serta menindak tegas setiap pelaku kekerasan seksual. Kami mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila mengetahui atau mengalami tindak pidana serupa sehingga dapat segera ditangani," tegas Kapolres.

Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 473 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 6 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Polres Karo juga mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan anak dan perempuan, serta segera melapor kepada aparat penegak hukum apabila menemukan atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan sekitar.***

Kegiatan ini bertujuan menanamkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, kekompakan, serta jiwa nasionalisme kepada para pelajar sejak usia dini.

Melalui latihan PBB, para siswa tidak hanya diajarkan teknik dasar baris-berbaris, tetapi juga dibimbing untuk membangun sikap percaya diri, patuh terhadap aturan, dan mampu bekerja sama dalam sebuah tim.

Dengan pendekatan yang humanis dan penuh semangat, Sertu D. Sirait memberikan materi secara bertahap sehingga mudah dipahami oleh para siswa. Suasana latihan berlangsung penuh antusias, di mana para peserta mengikuti setiap instruksi dengan semangat dan disiplin.

Menurut Babinsa, --seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @kodim simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 6 Agustus 2026-- pembinaan karakter melalui kegiatan PBB merupakan salah satu langkah positif dalam membentuk generasi muda yang memiliki mental kuat, berjiwa patriotisme, serta memiliki rasa cinta tanah air.

Selain itu, kehadiran Babinsa di lingkungan sekolah juga menjadi sarana mempererat hubungan antara TNI dan dunia pendidikan.

Pihak sekolah menyambut baik kegiatan tersebut dan mengapresiasi peran aktif Babinsa yang telah memberikan motivasi sekaligus pendidikan karakter kepada para siswa. Diharapkan kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai bagian dari pembinaan generasi penerus bangsa.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, lancar, dan penuh semangat, mencerminkan sinergi yang baik antara TNI dan lembaga pendidikan dalam mencetak generasi yang disiplin, berkarakter, dan berwawasan kebangsaan.***

Dokter Forensik RS Bhayangkara, Dr. Mistar Ritonga, menegaskan bahwa dari hasil pemeriksaan awal yang dilakukan timnya, tidak ditemukan adanya jejak penganiayaan pada tubuh korban.

"Dari pemeriksaan awal, saya tidak menjumpai tanda-tanda kekerasan," kata Mistar saat memberikan keterangan di PolrestabesMedan, Kamis (6/8/2026).

Ia menjelaskan, lebam yang ada di bagian leher bukanlah bekas cekikan, melainkan perubahan yang timbul secara fisiologis. Hal serupa juga terjadi di bagian mata.

"Kalau mata lebam secara fisiologis bukan oleh karena kekerasan. Yang terjadi seperti kita ketahui bahwa luka tembaknya itu berjalan ataupun menelusuri juga di dasar tengkoraknya," ucapnya.

"Di sana, ada pembuluh darah yang disebut dengan sirkulus willisi, yang mempunyai tiga percabangan, salah satunya mendarahi ke kelopak mata. Jadi, kalau dia pecah terjadi hematom namanya. Itu istilahnya lebih khas dia hematom kacamata," sambungnya.

Sementara untuk jahitan di bagian bawah dagu dekat tenggorokan disebabkan pihaknya melakukan otopsi secara lengkap.

"Bukan hanya leher, kepala juga. Jadi, kami buka dari insisi sampai simfisis, atau perut bawahnya. Sesudah itu, kami keluarkan organ, diperiksa semua, baru kami jahit kembali," sebutnya.

Mistar turut menyampaikan, untuk lebam yang ada di punggung kaki serta beberapa jemari tangan sebagai lebam mayat.

"Lebam mayat itu ialah penumpukan cairan darah di posisi tubuh. Jadi, itu fisiologis, berbeda nanti dia lebamnya itu oleh karena kekerasan. Memang warnanya sama karena yang terlihat itu sama-sama warna darah atau hemoglobinnya," tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak mengatakan bahwa bekas luka lama pada tangan korban merupakan perlakuan korban sendiri.

"Luka lama yang waktunya bukan baru-baru ini. Namun demikian, tim kami sudah mendalami terkait dengan luka lama tersebut. Tim kami sudah mengetahui tempat kejadiannya di mana dan sudah mengetahui saksi-saksi yang melihat langsung kejadian itu. Kemudian waktunya juga sudah diketahui. Dan ini kami melihat bahwa termasuk yang sangat sensitif. Tetapi bisa secara tegas saya sampaikan supaya tidak simpang siur, luka lama yang ada di sayatan lengan pergelangan kirinya itu dilakukan oleh korban itu sendiri," jelas Jean Calvijn.

Jean Calvijn menuturkan, berdasarkan hasil laboratorium forensik dan scientific investigation dan hasil autopsi hingga keterangan saksi yang menguatkan saat kejadian tersebut dan korban menyandar menutupi pintu kamar mandi tersebut bahwa kematian WLG merupakan tindakan bunuh diri.

"Dugaan awal kami menyimpulkan itu adalah bunuh diri," ujar Jean Calvijn.

Sebelumnya diberitakan, SG (56) menduga anaknya, wanita inisial W (30), bukan meninggal karena mengakhiri hidup menggunakan senjata api milik mantan suami, Brigadir I, tetapi disebabkan adanya penganiayaan.

"Ini bukan penembakan diri sendiri. Ini hasil dianiaya," kata SG saat diwawancarai di rumah duka di Kota Medan pada Rabu (5/8/2026).

"Karena dari kita lihat, di sana ada pencekikan leher dan mata lebam. Semua badannya agak kebiru-biruan. Tidak ada itu bekas tembakan seperti apa yang diberitakan selama ini," sambungnya.

Ia sempat mempertanyakan ke petugas kepolisian terkait luka itu, tetapi sampai saat ini belum mendapat penjelasan.

Dengan penjelasan rinci dari tim forensik RS Bhayangkara ini, kepolisian memastikan bahwa tanda-tanda fisik pada jenazah korban murni merupakan fenomena medis dan dampak dari luka tembak, bukan bukti penganiayaan fisik secara fisik sebelum kematian.(Dam)

Kali ini, lima unit rumah dinas eks karyawan Bioskop Ria di Jalan Bengkulu Nomor 36, Kelurahan Rambung Timur, ditertibkan sebagai bagian dari upaya penataan dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

Penertiban yang berlangsung, Kamis (6/8/2026), merupakan tindak lanjut setelah pekan sebelumnya PD AIJ bersama Satpol PP Sumut berhasil mengamankan lahan bekas Bioskop Ria di Kota Binjai.

Lima rumah tersebut sebelumnya merupakan rumah dinas karyawan AIJ yang bertugas di Bioskop Ria, namun dalam beberapa tahun terakhir ditempati oleh pihak yang tidak memiliki dasar hukum, baik melalui perjanjian sewa maupun ketentuan lain yang sah.

Direktur Utama PD AIJ Sumut Swangro Lumbanbatu menegaskan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh aset daerah terdata, terlindungi, dan dapat dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan pendapatan daerah.

"Hari ini kita kembali mengambil alih dan mengamankan aset milik Pemprov Sumut. Luas lahannya kurang lebih 450 meter persegi. Sebelumnya, lokasi ini ditempati oleh penghuni tanpa dasar aturan yang sah. Makanya hari ini kita ambil alih agar ke depan bisa kita tata dan manfaatkan dengan jauh lebih baik," ujar Swangro, di lokasi penertiban.

Proses pengosongan bangunan di atas lahan seluas sekitar 450 m² berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Para penghuni mengosongkan bangunan secara mandiri setelah menerima surat teguran yang telah disampaikan sekitar tiga bulan sebelumnya.

Swangro mengapresiasi sikap kooperatif para penghuni selama proses penertiban. Menurutnya, pendekatan persuasif dan sosialisasi yang dilakukan sebelumnya berhasil membangun kesadaran masyarakat.

"Proses hari ini sangat tertib dan solid. Kami berterima kasih kepada para penghuni yang sangat kooperatif untuk mengosongkan bangunan. Sebelum penertiban ini, kita sudah mengundang mereka untuk berdiskusi secara terbuka dan menyampaikan bahwa aset ini akan dimanfaatkan kembali oleh daerah," katanya.

Terkait rencana pemanfaatan lahan strategis di Jalan Bengkulu tersebut, PD AIJ Sumut masih menyusun skema terbaik agar aset tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi operasional BUMD sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Binjai.

Pengamanan aset ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sumut dalam menata, melindungi, dan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dukungan terhadap penertiban tersebut juga datang dari warga sekitar. Oma Ginting, yang menyaksikan langsung proses pembongkaran rumah, mengaku mendukung langkah PD AIJ dalam menata aset milik Pemprov Sumut.

Menurutnya, pembongkaran bangunan yang sudah lama kosong dan rusak akan memberikan dampak positif bagi lingkungan. Selain membuat kawasan menjadi lebih bersih, langkah tersebut juga mengurangi potensi berkembangnya sarang nyamuk akibat genangan air.

"Di sini kan sering banjir, rumah itu sering tergenang jadi sarang nyamuk, kalau dirobohkan tentunya lingkungan kita jadi bersih," katanya.(REL)

Forum ini mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan organisasi masyarakat. Tujuannya untuk merumuskan model pengelolaan destinasi wisata danau yang dapat menjadi acuan nasional. Model ini diharapkan mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata RI, Drs. Reza Fahlevi, M.Si., menyambut baik inisiatif penyelenggaraan FGD sebagai bentuk kolaborasi multipihak dalam mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan.

"Inisiatif ini menunjukkan masyarakat telah mengambil peran penting dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. Kolaborasi seperti ini perlu terus diperkuat agar lahir model pengelolaan destinasi yang dapat menjadi rujukan nasional," ujarnya melalui rilis yang diterima Kamis (6/8/2026) malam.

FGD ini merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana saat kunjungan kerja ke Danau Toba pada April 2026 silam. Dalam kesempatan itu, Widiyanti menekankan pentingnya pengembangan destinasi yang berorientasi pada kualitas, keberlanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

Ketua Panitia FGD, Raja Malem Tarigan, S.T., M.Si., mengatakan penyelenggaraan forum ini merupakan dukungan terhadap kebijakan pembangunan pariwisata nasional yang berorientasi pada quality tourism.

"FGD ini merupakan langkah konkret untuk merumuskan model nasional pengelolaan pariwisata danau berkelanjutan yang dapat diterapkan di berbagai kawasan danau di Indonesia, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Menurut Raja Malem Tarigan, pembangunan pariwisata saat ini tidak lagi hanya berorientasi pada jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pada kualitas pengalaman wisata, pelestarian budaya, perlindungan ekosistem, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

Ia menambahkan bahwa sinergi pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan destinasi wisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Danau Toba dinilai memiliki modal kuat untuk menjadi model nasional. Selain berstatus sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas, Danau Toba juga telah diakui sebagai UNESCO Global Geopark dengan kekayaan bentang alam, budaya, sejarah, dan kearifan lokal yang menjadi fondasi pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Raja Malem Tarigan menambahkan bahwa meningkatnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan Danau Toba turut memperkuat kepercayaan investor terhadap kawasan itu.

"Apresiasi atas komitmen pemerintah, menteri pariwisata, Ibu Widiyanti Putri Wardhana dalam membangun pariwisata berkelanjutan. Hal ini telah mendorong tumbuhnya investasi secara bertahap di kawasan Danau Toba, terutama akhir-akhir ini. Besar harapan hal tersebut dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, memperluas peluang usaha, dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat," ujarnya.

Ketua Umum Komunitas Masyarakat Danau Toba (KMDT), St. Edison Manurung, S.H., M.M., mengingatkan bahwa pengelolaan danau di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penurunan kualitas air, sedimentasi, pencemaran, degradasi daerah tangkapan air, hingga lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan.

"Pengelolaan danau tidak lagi dapat dilakukan secara sektoral, tetapi harus dilakukan secara terpadu, berbasis ilmu pengetahuan, data, dan kolaborasi," tegasnya.

FGD menghadirkan narasumber Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mayjen TNI (Purn.) Arnold Aristoteles Paplapna Ritiaw; Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I Bambang Cahyo Murdoko; Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat Kementerian Lingkungan Hidup Puji Iswari, S.Hut., M.Si.; Direktur Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital Kementerian PPN/Bappenas Wahyu Wijayanto; serta Sekretaris Dewan Pakar Komunitas Masyarakat Danau Toba Dr. Ir. Jupiter Sitorus Pane, M.Sc. Diskusi dipandu oleh Prof. Dr. Hoga Saragih, S.T., M.T. dan Prof. Dr. Tiolina Evi Nausta Pardede.

Selain dihadiri pejabat eselon I dan II Kementerian Pariwisata, kegiatan ini juga dihadiri Pelaksana Tugas Direktur Utama BPODT Arditama Nusantara Putra, perwakilan kementerian dan lembaga, akademisi, tokoh adat, pimpinan organisasi masyarakat, pelaku usaha, serta insan media.

Melalui forum ini, para pemangku kepentingan diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis sebagai dasar penyusunan Model Nasional Pengelolaan Pariwisata Danau Berkelanjutan yang dapat diterapkan di berbagai kawasan danau di Indonesia guna mendukung pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan menyejahterakan masyarakat. (DEN/REL)