Pasangan tersebut adalah Fajri Rofiq Subkhi (22), warga Desa Serang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, dengan Mutmaimah (50), seorang janda yang telah memiliki dua orang anak.

Keduanya melangsungkan akad nikah dalam program nikah massal yang digelar Pemerintah Kabupaten Pemalang pada Jumat, 26 Juni 2026. Pernikahan mereka langsung mencuri perhatian masyarakat karena perbedaan usia yang cukup jauh, yakni mencapai 28 tahun.

Kisah cinta Fajri dan Mutmaimah bermula sekitar tiga tahun lalu saat keduanya saling berkenalan melalui media sosial. Percakapan yang awalnya hanya sebatas obrolan ringan perlahan berkembang menjadi hubungan yang semakin dekat hingga akhirnya keduanya sepakat membangun rumah tangga.

Mutmaimah mengaku tidak pernah membayangkan akan kembali menikah setelah menyandang status janda. Namun, seiring berjalannya waktu, ia meyakini bahwa jodoh adalah takdir yang telah digariskan Tuhan. Setelah mengenal karakter Fajri selama menjalin hubungan, ia pun mantap menerima lamaran pemuda tersebut.

Di sisi lain, Fajri menegaskan bahwa usia bukanlah ukuran utama dalam memilih pasangan hidup. Menurutnya, kenyamanan, kecocokan, serta keseriusan menjadi alasan yang membuat dirinya yakin menjadikan Mutmaimah sebagai pendamping hidup.

"Yang terpenting adalah saling memahami, saling menghargai, dan sama-sama ingin membangun keluarga yang baik," menjadi prinsip yang dipegang Fajri dalam menjalani hubungan mereka.

Di antara puluhan pasangan yang mengikuti nikah massal, Fajri dan Mutmaimah menjadi pasangan yang paling menyita perhatian publik. Foto dan video pernikahan mereka pun dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial dan menuai beragam respons dari warganet.

Sebagian besar pengguna media sosial memberikan doa serta ucapan selamat atas pernikahan tersebut. Namun, tidak sedikit pula yang mengaku terkejut dengan perbedaan usia keduanya yang terpaut hampir tiga dekade.

Meski menjadi sorotan publik, Fajri dan Mutmaimah memilih tidak larut dalam berbagai komentar. Mereka mengaku ingin fokus menjalani kehidupan rumah tangga dan berharap dapat membangun keluarga yang harmonis.

Bagi pasangan ini, kebahagiaan dalam pernikahan bukan ditentukan oleh usia, melainkan oleh rasa saling mencintai, menghormati, menerima kekurangan masing-masing, serta komitmen untuk menjalani kehidupan bersama hingga akhir hayat.(TikToK)

Kunjungan yang dipimpin Ketua Tim Monitoring dan Investigasi Forwaka Sumut, Lilik Riadi Dalimunthe, tersebut bertujuan menjalin komunikasi sekaligus memperoleh informasi terkait pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di Kota Medan.

Dalam pertemuan itu, Ahmad Barli Mulia Nasution yang didampingi Analis Sarana dan Prasarana SD Disdikbud Kota Medan, Charles Lisboa Manullang, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Forwaka Sumut membentuk tim monitoring dan investigasi secara independen untuk mengawal pelaksanaan program revitalisasi sekolah.

Menurutnya, keterlibatan insan pers sebagai bagian dari kontrol sosial merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang positif guna memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan memberikan manfaat bagi dunia pendidikan. "Kami berharap seluruh kepala sekolah penerima bantuan dapat melaksanakan program ini dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pekerjaan. Revitalisasi sekolah bukan sekadar membangun fisik bangunan, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mampu meningkatkan mutu pendidikan di Kota Medan," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Charles Lisboa Manullang menjelaskan bahwa Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 di Kota Medan mencakup 86 satuan pendidikan, terdiri dari 26 Sekolah Menengah Pertama (SMP), sementara untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan kuota sebanyak 50 sekolah.

Ia menerangkan, pelaksanaan program revitalisasi dilakukan melalui mekanisme swakelola. Dalam skema tersebut, kewenangan pelaksanaan berada di masing-masing satuan pendidikan, sedangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berperan melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

"Sekolah diberikan kewenangan penuh dalam pelaksanaan revitalisasi. Namun bukan berarti berjalan sendiri. Dinas tetap melakukan monitoring dan pendampingan. Kalau ada kontrol sosial dari insan pers tentu kami persilakan. Itu bagian dari transparansi, dan kami tidak bisa menghalangi," ujar Charles.

Charles menjelaskan, setiap sekolah penerima bantuan bertanggung jawab menyusun perencanaan kegiatan, menentukan tenaga perencana, pengawas, hingga pelaksana pekerjaan sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah.

Dengan mekanisme tersebut, kepala sekolah menjadi penanggung jawab utama dalam memastikan seluruh proses revitalisasi berjalan sesuai spesifikasi teknis, tepat waktu, dan tepat sasaran.

Ia juga menjelaskan bahwa pencairan dana bantuan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama sebesar 70 persen dari nilai bantuan, sedangkan sisa 30 persen akan dicairkan setelah progres pekerjaan mencapai ketentuan yang dipersyaratkan.

"Apabila progres pekerjaan telah mencapai sekitar 60 persen sesuai hasil verifikasi, maka sekolah sudah dapat mengajukan pencairan tahap kedua sebesar 30 persen," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Monitoring dan Investigasi Revitalisasi Sekolah Forwaka Sumut, Lilik Riadi Dalimunthe, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan dalam memberikan penjelasan terkait pelaksanaan program revitalisasi sekolah.

Lilik yang hadir bersama anggota tim, yakni Bistok Malau, Sudin Pasaribu, Asril Tanjung, Salamuddin, dan Sri Sundari, menegaskan bahwa pembentukan Tim Monitoring dan Investigasi Forwaka Sumut murni merupakan bentuk tanggung jawab moral insan pers dalam mengawal program pembangunan, khususnya di sektor pendidikan.

Menurutnya, pengawasan yang dilakukan tidak bertujuan mencari kesalahan, melainkan memastikan setiap tahapan program revitalisasi berjalan sesuai aturan, tepat mutu, tepat waktu, dan benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik.

"Forwaka Sumut melalui Tim Monitoring dan Investigasi ini bekerja secara independen. Tujuan kami bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan memastikan program revitalisasi sekolah di Kota Medan berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai ketentuan. Sebagai insan pers, kami memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawal pembangunan, khususnya di bidang pendidikan yang menyangkut masa depan generasi bangsa," tegas Lilik Riadi.

Ia berharap terjalin sinergi yang baik antara pemerintah daerah, pihak sekolah, masyarakat, dan media massa sehingga Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 di Kota Medan dapat terlaksana secara optimal, berkualitas, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan.(lam/tim)

Dalam peninjauan tersebut, Bupati didampingi Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo, Hesti Maria Br. Tarigan.

Kunjungan itu dilakukan untuk melihat secara langsung tingkat kerusakan infrastruktur publik sekaligus memastikan penanganan pascakecelakaan berjalan cepat, tepat, dan aman.

Setelah meninjau kondisi fisik tugu yang mengalami kerusakan akibat benturan keras truk, Antonius Ginting langsung menghubungi sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Ia menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama instansi teknis lainnya agar segera turun ke lapangan melakukan identifikasi kerusakan dan mempercepat proses perbaikan, baik sementara maupun permanen.

"Tugu Perjuangan Berastagi ini bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol sejarah, nilai historis perjuangan masyarakat Karo, sekaligus menjadi bagian penting dari wajah pariwisata Berastagi. Saya telah memerintahkan OPD terkait untuk segera mengidentifikasi kerusakan dan melakukan langkah pemulihan secepat mungkin," ujar Antonius Ginting, di sela-sela peninjauan.

Sementara itu, Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, mengatakan koordinasi dengan pihak kepolisian terus dilakukan guna memastikan proses evakuasi material serta pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi berjalan lancar tanpa mengganggu aktivitas masyarakat maupun wisatawan.

Ia juga mengimbau seluruh pengguna jalan, khususnya pengemudi kendaraan bermuatan berat, agar selalu mengutamakan keselamatan dengan memastikan kondisi fisik tetap prima, memeriksa kelayakan kendaraan sebelum beroperasi, serta mematuhi seluruh rambu lalu lintas.

"Sebaiknya beristirahat terlebih dahulu apabila merasa lelah. Keselamatan harus menjadi prioritas utama agar kejadian serupa tidak terulang," pesannya.

Di lokasi tim gabungan masih melakukan pembersihan puing-puing di lokasi kecelakaan. Upaya tersebut dilakukan agar arus lalu lintas di jalur strategis Medan–Kabanjahe dapat kembali normal dan aktivitas masyarakat tidak terganggu. (jpg)

Informasi yang beredar diduga bahwa, semua Ketua Karang Taruna Kecamatan yang ada di Kota Medan, sudah diarahkan Camat untuk mendukung calon kandidat yang diarahkan oleh Kabag Tapem Kota Medan.

Ada beberapa ketua kecamatan kecewa karena camat-camat di Kkota Medan terkesan memaksa Ketua Karang Taruna Kecamatan untuk mengeluarkan surat rekomendasi untuk mendukung salah satu calon yang bernama drg.Dedi Saputra Pane, dan juga rekomendasi pelaksanaan temu karya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Medan.

Menurut salah satu Ketua Kecamatan yang ada di Kota Medan, sikap ini sangat mencederai aturan-aturan organisasi Karang Taruna pada umumnya. Dimana,Ketua Kecamatan se-Kota Medan masih meyakini bahwa Ketua Karang Taruna Kota Medan yang sah adalah Yopie H.I Batubara.

Salah satu Ketua Karang Taruna Kecamatan berharap bahwa Ketua Karang Taruna Kota Medan yang nantinya terpilih mempunyai visi, misi dan membawa arah yang baik. Namun dengan proses yang benar juga dengan tidak melangkahi aturan-aturan organisasi yang berlaku.

Pernyataan sikap ini, merupakan langkah pada saat silaturahmi para ketua kecamatan dan pengurus Karang Taruna Kota Medan dalam pembahasan perkembangan pembahasan demi kemajuan karang taruna yang ada di Kota Medan.

Di akhir pertemuan para ketua kecamatan juga menyatakan siap mengawal Temu Karya Karang Taruna Kota Medan dengan bersih, jujur, transparan dan terbuka bagi para kader yang sudah menjadi bagian dari tubuh karang taruna itu sendiri,t anpa adanya bagian yang dipaksakan. (ATN)

Meski dipastikan melaju ke babak selanjutnya. Spanyol harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit The Red Devils sebelum mengamankan kemenangan.

Sejak peluit awal dibunyikan, pertandingan berlangsung di Stadion Los Angeles, Inglewod, Ameriks Serikat itu berjalan dengan tempo tinggi. Kedua tim sama-sama berusaha mengambil inisiatif serangan demi menguasai jalannya laga.

Spanyol lebih banyak menguasai bola pada awal pertandingan. Kombinasi umpan-umpan pendek di lini tengah membuat Belgia beberapa kali dipaksa bertahan di area sendiri.

Sementara itu, Belgia mengandalkan serangan balik cepat. Kecepatan Jeremy Doku di sisi sayap menjadi ancaman yang beberapa kali merepotkan lini belakang Spanyol.

Spanyol akhirnya memecah kebuntuan lebih dulu melalui gol Fabian Ruiz pada menit 30. Memanfaatkan bola muntah dari sepakan Dani Olmo yang ditepis Curtois.

Gol tersebut membuat permainan La Roja semakin percaya diri dalam mengontrol ritme pertandingan.

Belgia tidak tinggal diam. Tim asuhan Domenico Tedesco meningkatkan intensitas serangan dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit 41 melalui tandukan Charles De Ketelaere.

Memasuki babak kedua, Spanyol kembali mengambil alih kendali permainan. Rodri mengatur tempo serangan, sementara Lamine Yamal terus memberikan ancaman dari sisi kanan.

Belgia berusaha merespons lewat umpan-umpan langsung kepada Romelu Lukaku. Tetapi belum mampu mengubah peluang menjadi gol.

Gol kemenangan akhirnya datang untuk Spanyol pada menit 88. Mikel Meriono yang masuk menggantikan Dani Olmo, berhasil mencetak gol dari bola muntah sepakan Cubarsi.

Belgia terus menekan hingga menit-menit akhir. Namun, pertahanan La Roja tampil solid dan mampu menggagalkan setiap peluang yang diciptakan lawan.

Hingga wasit meniup peluit panjang, skor 2-1 tetap bertahan. Kemenangan tersebut mengantarkan Spanyol melangkah ke empat besar Piala Dunia 2026.

Di babak semifinal, Spanyol sudah ditunggu Prancis. Les Bleus lebih dahulu memastikan tiket setelah menyingkirkan lawannya di perempat final.

Pertemuan ini diprediksi menjadi salah satu laga terbesar di Piala Dunia 2026. Kedua tim sama-sama datang dengan materi pemain berkualitas dan performa yang konsisten sepanjang turnamen.

Duel lini tengah juga akan menjadi kunci. Spanyol akan mengandalkan kreativitas Pedri dan ketenangan Rodri, sementara Prancis memiliki sejumlah gelandang yang mampu mengimbangi permainan La Roja.

Pemenang laga Spanyol kontra Prancis akan memastikan satu tempat di final Piala Dunia 2026 dan tinggal selangkah lagi untuk mengangkat trofi juara dunia.(Fajar)

Meski tidak ada kegiatan belajar mengajar, para guru tetap diwajibkan hadir dan melakukan absensi melalui aplikasi Deli Serdang Sehat (DSS) sebagaimana aparatur sipil negara (ASN) lainnya, sesuai kebijakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Seorang guru yang enggan disebutkan namanya mengaku kebijakan tersebut berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Menurutnya, pada masa libur sekolah, guru biasanya juga menikmati masa libur karena tidak memiliki cuti tahunan seperti ASN di instansi lain.

Kini, mereka tetap harus hadir di sekolah sejak pukul 07.15 WIB hingga pukul 14.30 WIB pada hari kerja, sementara pada Jumat dan Sabtu jam kerja disesuaikan.

Keluhan serupa juga disampaikan seorang kepala sekolah.

Ia mengatakan sebagian besar guru mempertanyakan kewajiban tetap masuk sekolah meski tidak ada siswa yang mengikuti pembelajaran.

Karena tidak ada aktivitas belajar mengajar, sebagian guru hanya mempersiapkan administrasi sekolah, berdiskusi dengan rekan kerja, atau menunggu jam pulang di lingkungan sekolah.

Menurutnya, kondisi tersebut paling dirasakan oleh guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang tetap diwajibkan hadir meskipun belum menerima gaji dari APBD.

Guru yang telah memiliki sertifikasi masih memperoleh tunjangan sertifikasi dari pemerintah pusat, sedangkan yang belum bersertifikasi hanya menerima honor dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan besaran yang berbeda-beda sesuai kondisi sekolah.

Para guru juga mengaku tidak berani mengabaikan kewajiban hadir karena absensi elektronik menjadi bagian dari penilaian disiplin pegawai.

Mereka menyebut keterlambatan maupun ketidakhadiran tanpa alasan yang sah dapat berujung pada pemanggilan oleh Dinas Pendidikan hingga berpotensi dikenai sanksi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Suparno, dalam sebuah postingan anonim Facebook @sekilas sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 11 Juli 2026 menegaskan kebijakan tersebut telah sesuai dengan aturan kepegawaian.

Menurutnya, meski siswa sedang libur, guru tetap memiliki kewajiban memenuhi jam kerja 37,5 jam per minggu.

Selama masa libur, guru dapat memanfaatkan waktu untuk menyusun perangkat pembelajaran, mengevaluasi proses belajar mengajar, membuat program pembelajaran semester berikutnya, serta menyelesaikan berbagai administrasi sekolah.

Ketentuan tersebut juga berlaku bagi guru PPPK paruh waktu karena tetap terikat pada aturan kepegawaian.

Senada dengan itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Deli Serdang, M. Yusuf, menyatakan guru merupakan bagian dari aparatur yang wajib mematuhi ketentuan kepegawaian.

Ia menjelaskan bahwa saat ini guru telah memiliki hak mengajukan cuti sesuai peraturan yang berlaku. Menurutnya, apabila ingin mengambil cuti, guru harus mengikuti prosedur perizinan yang telah ditetapkan.

Untuk guru dengan golongan IV, persetujuan cuti harus melalui kepala sekolah, Dinas Pendidikan, BKPSDM, hingga Sekretaris Daerah.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menilai kehadiran guru selama masa libur sekolah tetap diperlukan untuk memastikan berbagai persiapan pembelajaran, administrasi, dan program pendidikan dapat diselesaikan sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.

Namun di sisi lain, sejumlah guru berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut agar pelaksanaannya lebih memperhatikan karakteristik profesi guru yang berbeda dengan pegawai kantor pada umumnya.***

Yuan Hai-chiang bertemu Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor sekaligus berdiskusi tentang banyak hal, terutama pengembangan teknologi pertanian dalam upaya peningkatan ketahanan pangan.

Yuan Hai-chiang dalam kesempatan ini menyampaikan, pihaknya sangat tertarik dan siap membantu Kabupaten Pakpak Bharat dalam upaya pengembangan sektor pertanian melalui transfer teknologi pertanian, investasi berbasis pertanian, serta penguatan kemitraan dengan petani.

Secara khusus dia menjelaskan tentang tanaman sorgum yang bisa menjadi salah satu pilihan alternatif dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan, pakan dan energi serta meningkatkan pendapatan petani.

Tanaman ini,jelas Yuan Hai-chiang, mempunyai banyak keunggulan antara lain dapat tumbuh dilahan kering dan lahan sawah pada musim hujan maupun kemarau, biaya yang relatif kecil.

Sementara itu Francdalam sebuah postingan anonim facebook @Pemkab Pakpak Bharat yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 11 Juli 2026 menyampaikan, pihaknya sangat terbuka bagi siapa saja yang ingin berinvestasi dan mau membantu upaya pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat.

"Kami tentu sangat menyambut baik apa yang menjadi niat baik bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan dengan begitu pembangunan Pakpak Bharat terutama sektor ketahanan pangan bisa semakin maju kedepan," ucap Franc.

Bupati kemudian mengajak seluruh tamu yang hadir melihat langsung kondisi areal pertanian di kecamatan Sitellu Tali Urang Julu dan Siempat Rube.***

​Kegiatan layanan kesehatan ini dipusatkan di Pelataran Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Humbang Hasundutan dan berlangsung Jumat, 10 Juli 2026.

​Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat di usia ke-23 kabupaten ini.

Kepala Dinas Kesehatan dan P2KB Alex Gultomdalam sebuah postingan anonim Facebook @Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 11 Juli 2026 menyampaikan pelaksanaan CKG melibatkan RSUD Doloksanggul dan Puskesmas Matiti untuk memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan dasar dan pengobatan gratis bagi warga yang hadir.

Kepala Puskesmas Matiti Hertati Nababan menambahkan ​layanan yang diberikan dalam kegiatan ini meliputi ​Pemeriksaan tekanan darah, ​Pengecekan kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat, serta ​Konsultasi kesehatan.

​"Kegiatan cek kesehatan gratis ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan HUT ke-23 Kabupaten Humbang Hasundutan yang bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Kami berharap melalui momentum hari jadi kabupaten ini, masyarakat dapat lebih peduli terhadap gaya hidup sehat," ujar Hertati.

​Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mengundang seluruh masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan mendatangi lokasi pelayanan di Pelataran MPP. Layanan ini diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya apa pun.

​Melalui perayaan HUT ke-23 ini, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan memastikan akses kesehatan yang merata demi mewujudkan masyarakat Humbang Hasundutan yang sehat, produktif, dan sejahtera.***

Aiptu Nuridin, seorang anggota Polres Tegal Kota yang menganiaya istri sirinya M (30) dan mengonsumsi narkoba jenis sabu.

Putusan PTDH dibacakan Hakim Ketua AKPB Edi Wibowo di Ruang Komite Kode Etik Profesi Polri Polda Jawa Tengah, Jumat (10/7).

Sidang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB hingga pukul 15.00 WIB.

"Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak dengan Hormat atau PTDH," kata Hakim AKBP Edi seperti disiarkan JPNN.

AKBP Edi mengatakan Aiptu Nurudin akan menjalani penempatan khusus (patsus) selama delapan hari ke depan.

"Terduga pelanggar dalam kurun waktu dari 2023 sampai dengan Juni 2024 menjalin hubungan asmara, perselingkuhan sehingga melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sah," ujar Hakim Edi.

Selain itu, Aiptu Nurudin juga terbukti secara sah dan meyakinkan positif mengonsumi narkoba. "Dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama," ujarnya.

Hal yang memberatkan, yakni perbuatan itu dilakukan secara sadar, sengaja dan terdakwa menyadari perbuatannya melanggar kode etik. "Fakta yang meringankan, tidak ada," katanya, lagi.

Mendengar vonis tersebut, Banit Reskrim Polsek Tegal Selatan itu menyatakan akan mengajukan banding.

"Siap mengajukan banding," kata Aiptu Nurudin.

Aiptu Nurudin juga pernah menjalani sidang kode etik kasus minuman keras pada 2010. Tujuh tahun berselang atau 2017, dia tersangkut kasus berhubungan dengan perempuan tanpa ikatan yang sah, beda dengan korban berinisial M (30).

Akan tetapi, dari dua kasus itu Aiptu Nurudin hanya diberikan sanski berupa penempatan khusus (patsus) dan demosi. PTDH ini merupakan sanksi ketiga terhadap Aiptu Nurudin.

Perkara ini bermula dari laporan dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Aiptu Nurudin, terhadap korban berinisial M (30), warga Kecamatan Harjamukti, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Dari keterangan korban, dugaan penganiayaan telah terjadi sejak Desember 2023.

Kasus ini diduga dipicu perselisihan antara korban dengan pelaku.

Korban juga dipaksa untuk meracik narkoba jenis sabu oleh pelaku. Tak berhenti di sana, korban juga mengaku disiram air keras oleh pelaku hingga membuat korban terluka. (jpnn)

Dandim 0207/Simalungun Letkol Inf Agus Muchtadi Rangkuti, S.E., M.I.P bersama Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang, S.I.K., S.H., M.M pada Jumat (10/7/2026) meninjau langsung pelaksanaan Bakti Kesehatan dan Trauma Healing bagi korban angin puting beliung di Ruang Harungguan Nagori Pardomuan Nauli, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun.

Kegiatan ini turut dihadiri Kapolsek Bandar Huluan Iptu Patar Banjarnahor, S.H., M.H., Camat Pematang Bandar Pahot Siregar, Kepala UPT Puskesmas Pematang Bandar beserta tenaga kesehatan, Pangulu Nagori Pardomuan Nauli Jahulong Manik, Kasi Dokkes Polres Simalungun dr. Siro Venezia Banjarnahor bersama Tim Dokkes Polres Simalungun, serta masyarakat yang menjadi korban bencana.

Dalam kegiatan itu, warga memperoleh pemeriksaan kesehatan secara gratis, pemberian obat-obatan, serta pendampingan trauma healing guna membantu memulihkan kondisi psikologis pascabencana.

Kehadiran para personel TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan pemerintah daerah menjadi wujud nyata kepedulian agar masyarakat tidak merasa sendiri menghadapi musibah.

Dandim 0207/Simalungun Letkol Inf Agus Muchtadi Rangkutidalam sebuah postingan anonim Facebook @Kodim Simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 11 Juli 2026 menyampaikan pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada kerusakan fisik, tetapi juga kondisi kesehatan dan mental masyarakat.

"Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan kembali bangkit setelah musibah. Sinergi TNI, Polri, pemerintah daerah, dan tenaga kesehatan adalah bentuk komitmen bersama untuk selalu hadir membantu masyarakat di saat mereka membutuhkan," ujarnya.

Melalui kegiatan ini diharapkan kesehatan masyarakat tetap terjaga, kondisi psikologis para korban dapat pulih secara bertahap, serta semakin memperkuat sinergitas antarinstansi dalam penanganan bencana. Kehadiran aparat diharapkan mampu menghadirkan rasa aman, semangat, dan optimisme untuk kembali menjalani aktivitas seperti biasanya.***

Kasat Lantas AKP Friska Susana SH mengatakan razia gabungan itu bersama KUPT Lona Amelia, S.H. M.AP, Jasa Raharja Berman Hutapea, KBO Sat Lantas IPTU Syawaluddin Nasution SH, Kanit Regident Sat Lantas IPDA Horas Tambunan SH, Kanit Turjagwali Sat Lantas IPDA Ami Harahap SH, Kanit Gakkum Sat Lantas IPDA Syah Edi Suranta Purba SH, Kanit Kamsel Sat Lantas IPDA Serly Tarigan.

Kemudian diikuti Personil Sat Lantas, Personil Denpom 1/1 Pematangsiantar, Personil Dispenda Pematangsiantar, Personil BPKPD Kota Pematangsiantar serta Personil Jasa Raharja Pematangsiantar.

Razia gabungan dimaksud dilaksanakan kepada yang belum mengesahkan pajak kendaraan bermotor, guna meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat penting nya untuk taat pajak serta terciptanya situasi kamtibmas dan kamseltibcarlantas yang aman dan kondusif di wilayah kota Pematangsiantar.

Dalam razia gabungan itu, seperti dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Pematangsiantar Bersama Masyarakat yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 11 Juli 2026, kendaraan yang terjaring dan belum membayar pajak yakni kendaran roda dua (R2) : 6 unit dan kendaraan roda empat (R4) :13 unit, kemudian kendaraan yang langsung membayar pajak yakni R2 : 5 unit dan R4 : 1 unit.

"Selama pelaksanaan Razia Gabungan PKB Tahun 2026 berjalan lancar, situasi aman terkendali," jelas AKP Friska Susana SH.***

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap jabatan notaris guna menjaga profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan kenotariatan kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kortini JM Sihotang, serta diikuti jajaran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Sumatera Utara dan notaris yang hadir sesuai agenda sidang.

Dalam pelaksanaannya, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sidang menjadi bagian dari mekanisme pembinaan dan pengawasan yang bertujuan memastikan setiap notaris menjalankan jabatan secara profesional, berintegritas, serta menjunjung tinggi kode etik profesi.

Ignatius Silalahi,dalam sebuah postingan anonim Facebook@ Kanwil Kemenkum Sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 10 Juli 2026 menyampaikan pembinaan terhadap notaris merupakan upaya berkelanjutan untuk menjaga kualitas pelaksanaan jabatan notaris sebagai pejabat umum yang memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Oleh karena itu, setiap mekanisme yang dilaksanakan MKNW menjadi bagian penting dalam mendukung terciptanya tata kelola kenotariatan yang akuntabel.

Melalui sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, diharapkan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris dapat terus berjalan secara efektif, objektif, dan berkesinambungan.

Langkah itu sekaligus menjadi wujud komitmen dalam menjaga marwah profesi notaris serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kenotariatan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara terus berkomitmen memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap profesi notaris sebagai bagian dari upaya menghadirkan pelayanan hukum yang profesional, berkualitas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.***

Rumah yang menyimpan brankas rahasia berisi emas batangan 74 kg dan koper dolar total senilai Rp476 miliar itu santer disebut-sebut milik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

‎Sontak kabar ini langsung mengguncang panggung hukum nasional.

Apalagi sosok Febrie selama ini dikenal sebagai komandan utama Jampidsus Kejagung yang sangat ditakuti para koruptor kelas kakap sejak dilantik pada Januari 2022.

‎

Dari rekam jejaknya, seperti dalam sebuah postingan anonim Facebook @Jamaluddin Fahmi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 11 Juli 2026, Dr Febrie Adriansyah, S.H., M.H merupakan jaksa karier lulusan Universitas Jambi dan peraih gelar Doktor dari Universitas Airlangga.

Perjalanan kariernya di korps adhyaksa terbilang sangat mentereng.

‎

Daftar KarierFebrie Adriansyah

‎- Mantan Kajari Bandung & Aspidsus Kejati Jatim

‎- Mantan Wakajati DIY & Wakajati DKI Jakarta

‎- Mantan Kajati Nusa Tenggara Timur (NTT)

‎- Direktur Penyidikan pada Jampidsus hingga Kajati DKI Jakarta (2021)

‎

‎Di bawah komandonya, Jampidsus sukses membongkar deretan mega skandal terbesar dalam sejarah Indonesia, mulai dari kasus korupsi PT Timah (kerugian Rp271 triliun) yang menjerat Harvey Moeis, kasus Jiwasraya & Asabri, korupsi BTS 4G Johnny G. Plate, mafia peradilan Ronald Tannur (Zarof Ricar), hingga kasus emas ilegal PT Antam-Budi Said.

‎

‎Namun kini, roda pedati itu pun berputar.

Sang penegak hukum pemberantas korupsi justru ikut terseret ke dalam badai investigasi besar yang menjadi atensi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.***

Kali ini dia kembali memberikan peringatan keras kepada para pelaku usaha pertambangan ilegal di wilayah Sumut.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan penertiban terhadap aktivitas tambang tanpa izin, termasuk usaha Galian C, akan terus dilakukan karena dinilai merusak lingkungan dan infrastruktur.

Bobby menegaskan pemerintah tidak melarang masyarakat menjalankan kegiatan ekonomi di sektor pertambangan.

Namun, seluruh kegiatan itu harus mengikuti mekanisme dan ketentuan perizinan yang berlaku.

Menurutnya, legalitas usaha diperlukan agar pemerintah dapat menyesuaikan pembangunan infrastruktur dengan aktivitas pertambangan di suatu wilayah.

Ia menjelaskan, pertambangan ilegal tidak hanya menimbulkan persoalan pajak dan retribusi, tetapi juga berdampak terhadap kondisi lingkungan dan jalan.

Kendaraan berat yang melintasi kawasan tanpa perencanaan dan penyesuaian infrastruktur dapat mempercepat kerusakan jalan yang telah dibangun pemerintah.

Karena itu, Bobby Nasution dalam sebuah postingan anonim facebook @sekilas sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 11 Juli 2026 meminta para pengusaha tambang segera mengurus izin agar kegiatan usahanya menjadi legal. Dengan adanya izin, pemerintah dapat menentukan kebutuhan jalan, kapasitas angkutan, pengelolaan lingkungan, serta pengawasan terhadap aktivitas perusahaan agar tidak merugikan masyarakat.

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan kementerian terkait dalam melakukan penindakan terhadap pertambangan ilegal.

Kalau aktivitas tersebut telah masuk dalam kategori perusakan lingkungan, para pelaku dapat dikenai tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Perintahkan Amankan Alat-alat Berat

Bobby Nasution mengungkapkan, sejumlah pelaku tambang ilegal kerap menghentikan aktivitas ketika tim penertiban datang, tetapi kembali beroperasi setelah petugas meninggalkan lokasi.

Makanya, dia memerintahkan agar alat-alat yang ditemukan di lokasi dapat diamankan. Jika alat berat sulit dipindahkan atau diamankan, ia meminta petugas menghancurkannya di tempat.

"Kalau di lapangan ada alat-alat yang perlu diamankan, kalau susah diamankan hancurkan di tempatnya, tanggung jawab saya," tegas Bobby.***

‎Arfan Triono, selaku ‎Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, menjelaskan kejaksaan di daerah mendapat perintah dari pimpinan untuk menyisir seluruh SPPG.

‎

‎Perintah itu ditindaklanjuti dengan mengerahkan jajaran kejaksaan negeri ke titik-titik SPPG. Petugas menghimpun data mengenai pelaksanaan program, kendala di lapangan, serta berbagai hal yang terjadi.

‎

‎"Teman-teman kejaksaan negeri melakukan on the spot," jelas Arfan, Kamis (9/7/2026).

‎

‎Menurut Arfan,dalam sebuah postingan anonim facebook @Jamaluddin Fahmi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 11 Juli 2026, pengumpulan data-data itu masih berlangsung dan belum dapat disimpulkan hasilnya.

Dia menyebut jumlah titik SPPG di Jawa Tengah cukup banyak sehingga proses pendataan membutuhkan waktu sebelum seluruh temuan dihimpun di tingkat Kejati.

‎Dia pun menegaskan pengumpulan data itu mencakup seluruh SPPG tanpa membedakan pengelolanya, termasuk SPPG milik Polri.

‎

‎"Yang namanya semua, ya semua. Entah itu Polri ataupun yang bukan. Jadi semua, enggak ada pilih-pilih," tegasnya.

‎

‎Kendati demikian, Arfan menekankan langkah kejaksaan saat ini bukan pemeriksaan dalam konteks penegakan pidana.

Kejaksaan, kata dia, baru mengecek dan mengumpulkan bahan keterangan secara langsung di lokasi.

‎

‎"Enggak ada pemeriksaan. Yang ada on the spot, data, dan baket (bahan keterangan). Kami tidak memanggil, tidak memeriksa. Kami mengumpulkan data dan bahan keterangan secara on the spot," imbuhnya.

‎

‎Arfan menyebut, apabila dalam proses pengumpulan data tersebut ditemukan dugaan pelanggaran atau penyelewengan, hasilnya akan lebih dulu dilaporkan kepada pimpinan untuk menentukan langkah berikutnya.***

Kunjungan itu berada di Nagori Siboras, Kecamatan Pamatang Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Jumat (10/7/2026).

Kunjungan kerja dimaksud menjadi momentum mempererat sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh unsur pelayanan publik dalam memastikan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal hingga ke tingkat nagori.

Kehadiran Danramil bersama Babinsa, seperti dalam sebuah postingan anonim facebook @Kodim Simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 11 Juli 2026 merupakan bentuk dukungan TNI AD terhadap setiap program pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui pendampingan ini, TNI terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas wilayah sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berinteraksi langsung dengan pemerintah daerah serta memperoleh berbagai pelayanan yang dihadirkan, sehingga diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi warga Nagori Siboras dan sekitarnya.

Sinergi yang terjalin antara TNI, pemerintah daerah, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan terus menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan pembangunan yang merata serta pelayanan publik yang semakin dekat dengan masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat Pamatang Silimahuta Rudi Silalahi, S.E., Kapolsek Saribudolok AKP Rudiansen Sipayung, Pangulu Nagori Siboras Esron Girsang, H. M. Yunus Lubis, para kepala dinas jajaran Pemerintah Kabupaten Simalungun, para pangulu se-Kecamatan Pamatang Silimahuta, tenaga kesehatan, serta jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun.***

Polres Nias menerima kunjungan kerja dari Tim Biro Rena Polda Sumut dalam rangka Studi Kelayakan Pembentukan Satres PPA dan PPO, Jumat (10/07/2026).

Kegiatan ini dipimpin langsung tim penilai dari Polda Sumut dan disambut Kapolres Nias AKBP Agung S.D.C., S.Psi., M.Psi., Psi., M.K.P., beserta jajaran.

Studi kelayakan ini, seperti dalam sebuah postingan anonim facebook @polres nias dan jajaran yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 11 Juli 2026, menguji kesiapan komprehensif, mulai dari data penanganan perkara, kapasitas personel, hingga fasilitas penunjang yang ramah anak dan perempuan.

Dengan peningkatan status Unit menjadi Satuan Reserse (Satres) PPA dan PPO kelak, Polres Nias berkomitmen untuk memberikan penegakan hukum yang semakin fokus, responsif dan memberikan rasa aman maksimal bagi masyarakat!***

Kegiatan yang menjadi forum penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang pelayanan hukum ini dipimpin secara langsung Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, Hendro Pandowo, mewakili Menteri Hukum Republik Indonesia.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengikuti kegiatan secara virtual dari Swiss dalam rangka agenda kedinasan.

Dalam arahannya, Menteri Hukum menyampaikan bahwa program "Pasti Ada Solusi" telah memperoleh apresiasi dari World Intellectual Property Organization (WIPO) sebagai salah satu inovasi pelayanan publik yang menghadirkan ruang dialog langsung antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum.

Menurut Menteri, apresiasi tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kementerian Hukum untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat, responsif, dan berorientasi pada kepastian hukum.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Hukum juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait proses penyelesaian permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesia yang masih memerlukan waktu.

Ia menjelaskan setiap permohonan harus melalui tahapan verifikasi dan koordinasi lintas instansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara instan.

Meski begitu, Kementerian Hukum dalam postingan anonim Facebook @Kanwil Kemenkum Sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 11 Juli 2026 berkomitmen untuk terus mengawal setiap permohonan agar diproses secara transparan dan akuntabel.

Forum "Pasti Ada Solusi" kemudian dilanjutkan dengan pembahasan sejumlah pengaduan masyarakat, di antaranya terkait sengketa pembatalan merek akibat persamaan dengan merek yang telah terdaftar, permohonan perubahan status kepemilikan badan hukum, serta penyampaian testimoni dari masyarakat yang telah memperoleh penyelesaian atas pengaduannya.

Berbagai permasalahan tersebut dibahas secara terbuka bersama unit teknis terkait sebagai bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam memberikan solusi yang tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara menegaskan dukungannya terhadap implementasi program "Pasti Ada Solusi" sebagai sarana memperkuat pelayanan hukum yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sekaligus memastikan setiap kebijakan dan tindak lanjut yang disampaikan Kementerian Hukum dapat diimplementasikan secara optimal di wilayah Sumatera Utara.***

Surat bernomor R-696/D/Dip.4/07/2026 tertanggal 8 Juli 2026 itu ditujukan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di Indonesia.

Dokumen itu ditandatangani Jaksa Agung Muda Intelijen, Reda Manthovani.

Dalam surat itu, seperti dalam postingan anonim Facebook @Potret Labura yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 11 Juli 2026, disebutkan bahwa perkembangan situasi nasional, khususnya proses penegakan hukum terhadap pejabat maupun aparatur negara yang menjadi perhatian publik, menjadi alasan diterbitkannya instruksi tersebut.

Seluruh jajaran kejaksaan diminta meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah antisipatif guna menjaga stabilitas pelaksanaan tugas serta marwah institusi. Kejaksaan juga meminta seluruh satuan kerja melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan situasi di wilayah hukum masing-masing, terutama yang berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas kejaksaan.

Selain itu, deteksi dini dan pelaporan cepat terhadap setiap perkembangan strategis juga diminta untuk dioptimalkan.

Dalam surat itu, kejaksaan menginstruksikan penguatan pengamanan personel, aset, dokumen, dan fasilitas kantor sesuai tingkat kerawanan di masing-masing daerah.

Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah larangan bagi pegawai kejaksaan untuk menyampaikan komentar, pendapat, maupun informasi terkait perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum.

Seluruh pegawai diminta menjaga integritas, profesionalisme, dan netralitas dalam menjalankan tugas kedinasan. Kejaksaan juga meminta pengelolaan informasi dan komunikasi publik dilakukan secara terkoordinasi serta menjalin koordinasi dengan instansi terkait apabila terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

Di akhir surat, seluruh jajaran diingatkan untuk tetap melaksanakan tugas secara profesional, objektif, serta segera melaporkan setiap perkembangan penting kepada pimpinan melalui mekanisme yang berlaku.***

Dalam peristiwa ini, sebanyak 10 kamar hotel dilaporkan hangus terbakar dan seorang korban menderita luka bakar.

Kepala Seksi Humas Polres Labuhanbatu, AKP Aswin Irwan, S.Hdalam sebuah postingan anonim Facebook @Sekilas Sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 10 Juli 2026 mengatakan dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik (arus pendek) di kamar nomor 247.

Meski demikian, polisi masih menyelidiki lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kebakaran.

Kebakaran pertama kali diketahui seorang tamu yang hendak menuju kolam renang.

Saat melintas, tamu itu melihat kepulan asap tebal keluar dari salah satu kamar hotel. Temuan itu kemudian dilaporkan kepada petugas resepsionis.

Setelah menerima laporan, petugas resepsionis segera memeriksa kamar yang dimaksud dan mendapati asap tebal sudah memenuhi bagian dalam ruangan.

Karena api mulai membesar, petugas langsung berteriak dan meminta seluruh tamu hotel segera meninggalkan bangunan untuk menyelamatkan diri.

Sekitar pukul 10.25 WIB, satu unit mobil pemadam kebakaran bersama kendaraan Armoured Water Cannon (AWC) milik Satuan Samapta Polres Labuhanbatu tiba di lokasi.

Petugas gabungan kemudian melakukan pemadaman dan berupaya mencegah api menjalar ke bagian bangunan lainnya.

'Sijago merah' berhasil dijinakkan sekitar pukul 11.20 WIB atau lebih kurang satu jam setelah proses pemadaman dilakukan. Polisi memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Namun, pemilik hotel berinisial D.S. (38) mengalami luka bakar dan mendapat penanganan medis.

Berdasarkan pendataan sementara, sebanyak 10 kamar hotel mengalami kerusakan akibat dilalap api. Kerugian material diperkirakan mencapai sekitar Rp500 juta, meski jumlah pastinya masih menunggu hasil pendataan lebih lanjut.

Dalam penanganan kejadian tersebut, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, membantu proses pemadaman, mendata saksi dan korban, serta mengamankan sejumlah barang bukti berupa potongan kabel dan kayu.

Petugas juga memasang garis polisi di sekitar lokasi kebakaran.

Saat ini, situasi di lokasi kejadian telah dinyatakan aman dan kondusif. Aparat kepolisian masih mendalami penyebab kebakaran untuk memastikan apakah peristiwa tersebut murni akibat korsleting listrik atau dipicu faktor lainnya.***