Hal itu terungkap saat Posmetro Medan mengonfirmasi Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, Heryanta Ginting, S.Pd., diruangannya,Kamis (13/8/2026).

Dirinya mengetahui kejadian ini setelah Kepala Sekolah SD 047164 Seberaya Kec. Tiga Panah, datang dan memberitahu kalau ada siswanya yang sedang mendapatkan perawatan usai mendapatkan suntikan vaksin.

"Kami dari Dinas Pendidikan tidak mengetahui dan pemberitahuan dari Dinas Kesehatan adanya kegiatan suntik vaksin tersebut, taunya saya setelah kepala sekolah datang kemari dan memberitahukan kalau ada siswanya yang opname di rumah sakit," jelasnya

Lanjutnya sesuai dengan prosedur bahwasanya untuk kegiatan vaksinasi, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan orang tua.

"Sesuai prosedurnya, pihak sekolah harus memberitahukan jika ada kegiatan vaksin kepada orang tua, agar orang tua bisa mengetahui. Apakah bisa diberikan ijin atau tidak, karena orang tua yang paham gimana kondisi kesehatan anak, apa bisa divaksin atau tidak," terangnya.

Saat ditanyai adanya kelalaian dalam kegiatan ini, dirinya mengatakan akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pimpinan dan juga dengan pihak sekolah mengenai kejadian yang sebenarnya.

"Untuk hal ini mengenai kelalaian, ataupun sanksi atau apa pun itu kita koordinasi dulu dengan pimpinan dan kepala sekolah. Apa sebenarnya yang terjadi, sehingga kita dapat mengetahui langkah yang akan kita ambil," ungkapnya.

Dan saat ini untuk mengantisipasi kejadian yang sama, pihaknya akan memberikan surat edaran kepada seluruh sekolah SD di Karo untuk melaporkan jika ada kegiatan berbentuk vaksinasi.

"Jadi saat ini kita akan berikan surat edaran kepada seluruh sekolah SD agar wajib memberikan laporan kalau ada kegiatan di sekolah yang berbentuk kesehatan, baik itu pemberian obat, vaksin dan yang lain. Kita antisipasi kedepannya agar kejadian ini tidak terulang lagi," tegasnya.

Di hari yang sama ketika konfirmasi Kadis Kesehatan Kab.Karo, dr. Immanuel Sinuhaji, Sp.PA melalui pesan suara sekitar pukul 11.42 Wib, mengatakan pada media, saya hari ini ke Medan, konfirmasi ke Kabid P2P aja ya kebetulan Kabid berada di puskesmas Tigapanah, pungkasnya

Selanjutnya saat wartawan Posmetro Medan lanjut mengkonfirmasi Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dinas kesehatan Karo, Arie Onasis Lopiga menuturkan," Siap, tadi sudah di bilang kadis kesehatan, saya lagi dilapangan.Kita jumpa kantor aja," tutur Kabid.

Saat wartawan Posmetro Medan tiba di kantor dinas kesehatan,Kabid P2P tak kunjung datang meski sudah di konfirmasi balik.

Diketahui sebelumnya seorang siswa Sekolah Dasar Kelas V diketahui bernama Felicia Karo Sekali (11) warga Desa Seberaya Kec. Tiga Panah, Karo, diduga meninggal dunia usai mendapatkan proses vaksinasi.

Menurut keterangan yang dihimpun, korban yang merupakan siswa SD 047164 Seberaya Kec. Tiga Panah, Karo, ini mendapatkan suntikan vaksinasi pada Rabu (05/08/2026) lalu, dari tenaga medis Puskesmas Tiga Panah Dinas Kesehatan Karo.

Dan setelah itu korban mengalami peningkatan suhu badan lalu dibawa ke rumah sakit. Setelah 3 hari mendapatkan perawatan akhirnya meninggal dunia.

Atas kejadian tersebut, keluarga meminta pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pelaksanaan vaksinasi yang diterima putrinya, termasuk prosedur pemberian vaksin kepada siswa serta mekanisme pemberitahuan kepada orang tua.(JpG)

Ditemui di Kota Medan, Kamis (13/8/2026), Fajri menegaskan narasi yang menyudutkan Lokot Nasution tersebut keliru dan tidak berdasar. Ia menyebut kepemimpinan politisi yang juga Anggota DPR RI itu justru membawa wajah baru dan lebih segar bagi Demokrat Sumut.

"Demokrat Sumatera Utara yang dipimpin Pak Lokot Nasution selama ini itu sebenarnya menunjukkan Demokrat yang lebih fleksibel dewasa ini, modern," ujar Fajri.

Ia menilai regenerasi menjadi bukti nyata keberhasilan kepemimpinan Lokot. Komposisi kader Demokrat Sumut saat ini, kata Fajri, didominasi kaum muda dan generasi milenial yang terus bergabung memperkuat struktur partai di daerah.

Terkait tudingan Lokot lebih sering berada di Jakarta, Fajri menegaskan hal itu tak lepas dari posisi Lokot sebagai Anggota DPR RI. Namun, ujarnya, hal tersebut tidak menghalangi Lokot menjalankan tugas sebagai Ketua DPD Demokrat Sumut dengan baik.

"Beliau ini selama berada di Sumatera Utara itu selalu turun ke lapangan, selalu turun menjumpai masyarakat," tegasnya.

Fajri menyebut pernyataannya bukan tanpa data. Ia mengungkap, melalui akun media sosial pribadi Lokot Nasution, publik dapat melihat sendiri sejumlah program dari APBN yang dibawa Lokot untuk membantu masyarakat Sumut.

Ia menegaskan, program-program tersebut tidak hanya menyasar empat daerah pemilihan (dapil) Lokot di DPR RI, yakni Medan, Deli Serdang, dan sekitarnya, melainkan meluas hingga ke Langkat dan Sibolga.

"Ini menunjukkan bagaimana Lokot bukan hanya sebagai anggota DPR RI yang mewakili dapilnya, tapi mewakili Sumatera Utara. Itulah yang sebenar-benarnya pemimpin," tegas Fajri.

Fajri pun mengkritik keras narasi yang berusaha membusukkan sosok Lokot Nasution. Menurutnya, narasi tersebut justru menunjukkan kelemahan cara berpikir sebagian kalangan internal yang enggan menerima figur pemimpin berskala nasional namun tetap peduli pada daerah.

"Kita mengkerdilkan itu dengan cara hanya memilih pemimpin yang berpikir di daerah, tapi belum tentu berbuat untuk daerah. Kali ini kita punya pemimpin yang berpikir nasional, bekerja secara nasional, tapi mampu berpikir untuk daerah, kita malah merongrong atau berusaha merusak beliau. Ini pemikiran yang keliru," ujar Fajri.

Dari sisi capaian elektoral, Fajri menuturkan perolehan kursi Demokrat di DPR RI dari dapil Sumut tetap bertahan di angka empat kursi pada Pemilu terakhir. Sementara di tingkat kabupaten/kota, capaian relatif stabil meski ada penurunan di sejumlah daerah dan peningkatan di daerah lain.

Adapun di DPRD Provinsi Sumut, Fajri mengakui adanya penurunan kursi dari sembilan menjadi lima. Namun ia meminta publik memahami konteksnya, yakni dua anggota DPRD Provinsi dari Demokrat sebelumnya meninggal dunia sehingga proses regenerasi kandidat belum matang saat Pemilu berlangsung.

"Kita tidak bisa juga menyalahkan Pak Lokot. Beliau pada waktu itu masa transisi, baru memimpin sudah mengikuti pemilihan umum legislatif," ujarnya.

Fajri lantas menyoroti prestasi Demokrat Sumut di ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Presiden. Ia mengungkap, dari 33 kabupaten/kota di Sumut, 19 daerah yang diusung dan didukung Demokrat berhasil memenangkan kontestasi Pilkada, termasuk kemenangan Gubernur Bobby Nasution.

Demokrat Sumut di bawah Lokot Nasution, lanjut Fajri, juga berkontribusi mengantarkan kemenangan Presiden Prabowo Subianto di Sumut pada Pemilu Presiden.

"Saya pikir Demokrat di bawah kepemimpinan Pak Lokot Nasution, Demokrat Sumatera Utara sudah cukup baik. Kalau kita memberikan waktu dan kesempatan lagi, saya pikir lonjakan prestasi Demokrat ini nanti akan semakin luar biasa," tegasnya.

Fajri menegaskan, meski saat ini Demokrat Sumut berada di posisi lima atau enam besar perolehan suara, ia optimistis partainya mampu menembus tiga besar partai politik dengan perolehan suara terbesar di Sumut ke depan, dengan syarat kepemimpinan Lokot Nasution dilanjutkan.

Ia menuturkan, sebagai representasi generasi muda dan milenial Sumut, dirinya menginginkan iklim politik yang sehat, tidak terkekang oleh sekat usia maupun stigma bahwa anak muda tak punya pengalaman dan kapasitas berpikir luas.

"Demi Demokrat Sumatera Utara yang nasionalis, religius, dan berbuat jauh lebih baik lagi untuk Sumatera Utara, saya pikir Demokrat Sumatera Utara ini butuh sosok Bapak Haji Muhammad Lokot Nasution," pungkas Fajri Akbar.(RED)

Perselisihan diduga berkaitan dengan sengketa kepemilikan lahan tempat usaha itu berdiri dan sempat memicu kekhawatiran akan terjadinya bentrokan.

Polsek Sunggal menerima laporan warga melalui layanan 110 sekitar pukul 01.20 WIB.

Petugas kemudian mendatangi lokasi bersama unsur kepala lingkungan dan menemukan sekitar 30 orang dari dua kelompok yang berselisih.

Sejumlah personel Brimob Polda Sumut, Sat Samapta Polrestabes Medan, dan tim JCS juga berada di lokasi untuk membantu pengamanan.

Kapolsek Sunggal Kompol M. Yunus Tarigan turun langsung ke lokasi dan meminta massa yang bukan warga Kecamatan Medan Sunggal meninggalkan area tersebut.

Setelah diberikan imbauan, sebagian besar massa membubarkan diri, sementara sejumlah orang dari salah satu pihak masih bertahan di dalam area lahan yang disengketakan.

Polisi tetap melakukan pengamanan hingga situasi dinilai kondusif.

Sengketa ini --seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Sekilas sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 13 Agustus 2026 --diketahui melibatkan dua pihak yang sama-sama mengklaim memiliki dasar kepemilikan atas lahan.

Salah satu pihak disebut memegang Surat Keterangan Tanah, sedangkan pihak lainnya mengantongi sejumlah Sertifikat Hak Milik.

Hingga kini, persoalan kepemilikan lahan tersebut masih dalam proses sengketa.***

Menurut jaksa, terdakwa terbukti membunuh dan membuang bayi hasil hubungan gelap menggunakan kotak kardus di belakang rumah majikannya.

Rumah majikan Siti tersebut, tepat di No B9 Kompleks Bilal Prima, Jalan Bilal, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Sumatera Utara.

Sidang agenda tuntutan dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Medan, Emmy Khairani Siregar. Sidang berlangsung di ruang Kartika Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (13/8/2026).

"Menuntut, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Siti Aisah dengan pidana penjara selama 10 tahun," ucap jaksa Emmy, saat membacakan amar tuntutan.

Tidak hanya hukuman badan, Siti yang merupakan warga Dusun XIII Desa Pulau Gambar, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai itu, juga dituntut membayar denda Rp 300 juta.

"Denda harus dibayar dalam waktu satu bulan. Jika dalam waktu tersebut denda tidak dibayar, kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang untuk melunasi denda. Apabila terdakwa tidak memiliki kekayaan atau pendapatan yang mencukupi atau tak memungkinkan untuk membayar denda, maka diganti pidana (subsider) 100 hari penjara," tambah Emmy.

Menurut jaksa, perbuatan Siti telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 80 ayat (4) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2002 diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Setelah mendengar tuntutan jaksa, majelis hakim yang dipimpin Mohammad Yusafrihardi Girsang memberikan kesempatan kepada Siti dan penasihat hukumnya (PH) untuk menyampaikan nota pembelaan (pleidoi) pada Kamis (20/8/2026) mendatang.

Diketahui Siti Aisah didakwa membunuh dan membuang bayi menggunakan kardus di belakang rumah majikannya di No. B9 Kompleks Bilal Prima, Jalan Bilal, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur.

Penemuan mayat bayi laki-laki di belakang rumah majikanya tersebut, sempat menghebohkan warga. Bayi yang baru saja lahir itu ditemukan di dalam kotak.

Penemuan itu lalu dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tak lama setelah penemuan itu, polisi bisa mendeteksi pelaku pembuangan yang juga merupakan orang tua bayi tersebut.

Bayi tersebut ditemukan, Selasa (10/2/2026) pagi. Mayat bayi itu pertama kali ditemukan oleh seorang asisten rumah tangga (ART) yang bekerja di rumah tempat bayi tersebut ditemukan.

Mayat bayi itu ternyata dibuang oleh ibunya bernama Siti. Ibunya merupakan seorang ART di rumah tersebut atau rekan dari ART yang pertama kali menemukan mayat bayi itu. Bayi dibuangnya di belakang rumah tempat ia tinggal, tapi di dalam kotak.

Petugas kepolisian pun menyelidiki penemuan bayi itu dan menginterogasi sejumlah orang yang berada di komplek tersebut. Saat penyelidikan itu, polisi menemukan bercak darah di pakaian Siti dan di dalam kamar mandi rumah tersebut.

Berdasarkan pengakuan rekan ART tersebut, Siti memang pergi ke kamar mandi sekira pukul 03.30 WIB dengan alasan ingin buang air besar. Ternyata saat itulah Siti melahirkan bayinya. Setelah itu, bayi itu diletakkannya di belakang rumah majikannya.

Kemudian, Siti diinterogasi, benar dia telah melahirkan bayi sekitar pukul 03.30 WIB di kamar mandi tanpa pertolongan orang lain. Menurut keterangan Siti, bayi tersebut meninggal dunia.

Berdasarkan pengakuan Siti, bayi tersebut merupakan hasil hubungan gelap dengan pacarnya.

Pelaku sudah bekerja di rumah itu sejak Juli 2025. Selama ini, pelaku berupaya menutupi soal kehamilannya, sehingga majikannya atau rekannya tidak mengetahui Siti dalam keadaan hamil.

Setelah bayi tersebut ditemukan, kemudian bayi itu dibawa ke RS Bhayangkara Medan untuk diautopsi. Selain itu, pelaku juga dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan.(DetikSumut)

Kegiatan yang berlangsung tersebut dipimpin Kapolsek Tiganderket AKP E. Hendrik Tarigan bersama Bhabinkamtibmas Aiptu Legio dan Kanit Propam Aipda Abdi Ginting. Sambang dilakukan bertepatan dengan aktivitas pekan Desa Tiganderket yang ramai dikunjungi masyarakat.

Dalam kegiatan itu, personel Polsek Tiganderket berinteraksi langsung dengan warga untuk menyerap informasi terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus mengantisipasi potensi gangguan yang dapat terjadi di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat.

Kapolsek Tiganderket AKP E. Hendrik Tarigan --seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @polres karo yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 13 Agustus 2026 --mengatakan, kegiatan sambang dan patroli merupakan bagian dari upaya cooling system untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif di tengah masyarakat.

"Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Jika menemukan adanya gangguan kamtibmas atau membutuhkan bantuan kepolisian, masyarakat dapat segera menghubungi petugas maupun Bhabinkamtibmas," ujar AKP E. Hendrik Tarigan.

Selain menyampaikan pesan-pesan kamtibmas, personel juga mensosialisasikan nomor kontak dinas kepada masyarakat agar komunikasi dan koordinasi dengan kepolisian dapat dilakukan dengan cepat ketika dibutuhkan.

Melalui kegiatan tersebut, Polsek Tiganderket berharap kehadiran Bhabinkamtibmas semakin dikenal dan dekat dengan masyarakat, sehingga tercipta hubungan yang harmonis serta situasi kamtibmas yang aman, nyaman dan kondusif di wilayah hukum Polsek Tiganderket.

Hal itu menjadi topik bahasan utama dalam rapat dengar pendapat pembahasan revisi Perda RTRW Provinsi Sumatera Utara yang digelar di DPRD Sumut, Kamis (13/8/2026). Rapat dipimpin Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumut, Darma Putra Rangkuti, didampingi anggota Bapemperda Yahdi Khoir Harahap, Aripay Tambunan, dan Mikael T Purba.

Dalam pembahasan tersebut, DPRD menemukan sejumlah perbedaan data yang tercantum dalam rancangan revisi RTRW, mulai dari perubahan kebijakan hingga perbedaan luasan wilayah berdasarkan data dari berbagai instansi.

Menurut Darma yang dikenal punya basis konstituen kuat di Simalungun dan Pematangsiantar itu, salah satu isu yang menjadi perhatian adalah perubahan status empat pulau yang sebelumnya masuk dalam wilayah Sumatera Utara, tetapi dalam kebijakan terbaru tercatat sebagai bagian dari wilayah administrasi Aceh.

Selain itu, terdapat perbedaan data mengenai luas kawasan yang bersumber dari sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta instansi yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.

"Yang pertama ada perubahan kebijakan terkait empat pulau. Kemudian ada perbedaan jumlah dan luasan wilayah berdasarkan data Kementerian Kehutanan, lingkungan hidup, BPN maupun Perkim. Karena itu, data-data tersebut harus disinkronkan terlebih dahulu," kata Darma.

Ia menegaskan, DPRD Sumut tidak ingin revisi RTRW hanya menjadi proses administratif tanpa didukung data yang valid. Menurutnya, penyamaan persepsi dan sinkronisasi data dengan kementerian terkait harus dilakukan agar seluruh informasi yang menjadi dasar penyusunan kebijakan memiliki rujukan yang sama.

Dalam rapat tersebut, muncul data awal yang menunjukkan adanya perubahan kawasan hutan di Sumatera Utara sepanjang periode 2021 hingga 2025 yang mencapai sekitar 49.259 hektare. Namun, angka tersebut masih bersifat sementara dan memerlukan verifikasi lebih lanjut.

"Jumlah pastinya masih dalam proses sinkronisasi. Tadi ada angka sekitar 49 ribu hektare, tetapi nanti kita akan konfirmasi lagi kepada Kementerian Kehutanan, dinas Perkim, dan instansi terkait," ujarnya.

Darma menjelaskan, revisi RTRW memiliki konsekuensi yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar perubahan batas wilayah. Dokumen tersebut akan menjadi pedoman pembangunan daerah dalam jangka panjang, sehingga setiap kawasan harus ditetapkan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Ia mencontohkan kawasan hutan yang tidak dapat dialihkan begitu saja menjadi kawasan perkebunan, permukiman, maupun fasilitas lainnya tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sebaliknya, apabila terdapat kawasan yang secara faktual mengalami perubahan dan memang memerlukan penyesuaian fungsi, proses perubahan itu harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Tujuannya memastikan tata ruang kita sesuai dengan fungsinya. Kalau kawasan hutan, tentu tidak boleh dibangun kebun, perumahan, dan fasilitas lain sembarangan. Kalau memang berdasarkan ketentuan perlu perubahan menjadi areal penggunaan lain, itu harus dilakukan melalui proses yang benar," tegasnya.

Dalam pemaparan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Sumatera Utara, pola ruang dalam RTRW dibagi menjadi dua kategori utama, yakni kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kawasan lindung mencakup kawasan perlindungan, termasuk hutan lindung berdasarkan peta kawasan hutan terbaru serta kawasan konservasi. Sementara itu, kawasan budidaya meliputi kawasan hutan produksi, pertanian, permukiman, kawasan industri, hingga kawasan transportasi.

Penyusunan RTRW juga mempertimbangkan berbagai aspek sektoral. Untuk sektor pertanian, misalnya, pemerintah memasukkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) sebagai salah satu acuan utama. Sementara pada sektor perkebunan, pemerintah melakukan pemadanan data dengan informasi kependudukan, data BPN, dan berbagai data sektoral lainnya.

Evaluasi juga dilakukan terhadap rencana pengembangan kawasan permukiman di tingkat kabupaten dan kota agar kebijakan tata ruang provinsi dapat terintegrasi dengan perencanaan daerah.

Selain itu, sejumlah kawasan strategis turut menjadi perhatian dalam revisi RTRW, antara lain kawasan ekonomi khusus, kawasan industri Kuala Tanjung, kawasan industri lainnya, kawasan reklamasi, serta kawasan transportasi, termasuk pengembangan bandar udara di Sumatera Utara.

Beberapa ketentuan khusus juga dimasukkan ke dalam rancangan revisi, seperti pengaturan kawasan rawan bencana, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertambangan, serta perlindungan lahan pertanian.

Meski pembahasannya terus berjalan, Darma mengakui proses revisi RTRW masih membutuhkan waktu yang cukup panjang. Setelah sinkronisasi dengan pemerintah pusat selesai, DPRD dan pemerintah provinsi masih harus menyesuaikannya dengan RTRW di tingkat kabupaten dan kota.

"Ini masih panjang prosesnya. Kita belum melakukan sinkronisasi dengan RTRW kabupaten/kota. Nanti kita akan turun lagi ke kabupaten/kota untuk memastikan semuanya selaras," katanya.

DPRD berharap revisi RTRW Sumatera Utara tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan semata, melainkan menjadi instrumen yang mampu menciptakan pembangunan yang tertib, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Dengan tata ruang yang terintegrasi dan didukung data yang akurat, pembangunan infrastruktur, kawasan permukiman, pertanian, industri, hingga upaya perlindungan lingkungan diharapkan dapat berjalan secara seimbang.

"RTRW ini harus menjadi dasar pembangunan Sumatera Utara ke depan. Karena itu, datanya harus benar, kebijakannya harus sinkron, dan pemanfaatan ruangnya harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," pungkas Darma.

Diduga, oknum sekuriti perusahaan melempari massa dengan batu, melepaskan anjing, dan melakukan intimidasi. Akibatnya, lima warga mengalami luka-luka dan dua unit mobil rusak parah.

Kronologi kejadian bermula saat massa dari 17 kelompok tani menggelar aksi menuntut hak atas tanah. Menurut laporan, aksi tersebut kemudian dihadang oleh oknum securiti PT BSP dengan cara anarkis.

Mereka diduga melempari massa secara bertubi-tubi, melepaskan anjing untuk menghalau petani, serta menghancurkan kendaraan milik warga.

Korban tercatat lima orang mengalami luka akibat lemparan batu. Dua unit mobil roda empat juga rusak berat karena dihantam batu. Salah satu korban adalah wartawan yang bertugas di wilayah Asahan, Andre Hasibuan.

Saat meliput aksi dia diduga diserang. Hidungnya robek dan berdarah hingga harus dibalut. Pimpinan umum media tempat korban bertugas, Elizaro Lase, mengecam keras peristiwa tersebut. Ia menyebut tindakan itu sebagai kejahatan terhadap rakyat, bukan pengamanan.

"Saya gemes! Petani menuntut hak, kok malah dipukuli, dilempar batu, dikejar anjing?!" ujar Elizaro Lase.

Ia meminta Kapolres Asahan segera menangkap oknum sekuriti PT BSP yang diduga melakukan kekerasan, serta menjerat mereka dengan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama-sama dan Pasal 351 KUHP, tentang penganiayaan.

Direksi PT BSP juga diminta diperiksa untuk mengetahui apakah tindakan itu merupakan perintah perusahaan.

Kepada Bupati Asahan dan DPRD Asahan, Elizaro Lase meminta evaluasi dan penghentian pembinaan terhadap PT BSP. Jika perusahaan tidak mampu mengamankan situasi secara humanis, izin operasionalnya diminta dicabut. Ia juga meminta Kapolda Sumut dan Kapolri menurunkan tim investigasi agar kasus ini tidak didiamkan.

Tuntutan yang disampaikan massa antara lain: tangkap dan proses hukum oknum securiti PT BSP yang diduga pelaku,

PT BSP bertanggung jawab atas biaya pengobatan lima korban luka dan ganti rugi dua mobil yang rusak, serta selesaikan konflik agraria secara adil dan kembalikan tanah kepada petani.

Elizaro Lase menekankan perlindungan kemerdekaan pers. Ia meminta penangkapan pelaku dalam 1x24 jam dengan menjerat UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta pasal-pasal KUHP terkait kekerasan. PT BSP diminta bertanggung jawab penuh atas pengobatan, ganti rugi, dan menyerahkan pelaku.

"Yang memukul wartawan berarti takut kebenarannya terbongkar. Kami tidak akan berhenti sampai kebenaran itu menang," tegas Elizaro Lase.

Pasal-pasal yang diduga dilanggar mencakup UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 170 dan 406 KUHP, serta ketentuan terkait penggunaan anjing yang seharusnya hanya untuk tugas resmi kepolisian.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari PT BSP, Polres Asahan, maupun pihak terkait lainnya.(KPN/Rel)

Dalam amanatnya, --seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Korem Pantai Timur yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 13 Agustus 2026 -- Danrem 022/PT menekankan bahwa alih tugas merupakan bagian dari dinamika pembinaan personel. "Pergantian jabatan hendaknya menjadi momentum untuk melanjutkan hal-hal positif yang telah dirintis sekaligus menghadirkan inovasi dan semangat baru dalam pengabdian," ujar Kolonel Inf Sandi Kamidianto.

Danrem berpesan kepada Letkol Inf Wahidin Sobar untuk segera beradaptasi dan membangun sinergi yang solid bersama Pemerintah Daerah, Polri, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat.

"Tingkatkan pembinaan teritorial dan kepekaan terhadap dinamika situasi di wilayah," lanjut Danrem.

Kepada Letkol Arh Agung Pujiantoro dan Letkol Arm Reynold Christian Siregar, Danrem memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya atas loyalitas, dedikasi, serta kontribusi selama bertugas di jajaran Korem 022/PT.

"Selamat mengemban amanah di tempat tugas yang baru, semoga pengalaman di Korem 022/PT menjadi bekal berharga," pungkasnya.***

Kunjungan tersebut dilakukan di rumah sakit tempat para korban mendapatkan penanganan medis intensif, guna memastikan kondisi kesehatan mereka terpantau dengan baik sekaligus memberikan dukungan moril kepada para siswa dan keluarga.

Dalam kesempatan itu, Kapolres, Dandim dan Bupati Karo menyapa para korban serta keluarga untuk memberikan semangat dan ketenangan, sembari memastikan seluruh proses medis berjalan optimal.

Pihak kepolisian saat ini juga masih mendalami kejadian tersebut guna mengetahui kepastian penyebab insiden yang menimpa para pelajar ini. ( Dam )

Di antara 131 orang yang berada di atas kapal, sejumlah penumpang terkonfirmasi berasal dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Berdasarkan dokumen daftar manifes evakuasi penumpang KMP Putri Yasmin yang berhasil diselamatkan oleh KMP Portlink II, berikut identitas warga asal Sumba yang masuk dalam daftar korban selamat, seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Sumba tv yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 13 Agustus 2026.

Jefriyanus Tanggu Dedo (Laki-laki, lahir 27 November 2003) — Alamat: Sumba

Nangto (Laki-laki, lahir 28 April 2006) — Alamat: Sumba Timur

Dominggus Djami (Laki-laki, lahir 7 Agustus 1989) — Alamat: Patawang, Sumba Timur

Perlin Banaku Kahi SE (Perempuan, lahir 18 Februari 1990) — Alamat: Prai Paha, Sumba Timur

Oktavia Warni Samuel (Perempuan, lahir 20 Agustus 1968) — Alamat: Patawang, Sumba Timur

Ferly Reru Manggurima (Laki-laki, lahir 2 Desember 2000) — Alamat: Praibakul, Sumba Timur

Kronologi Kebakaran dan Kepanikan di Tengah Laut

Peristiwa kebakaran terjadi di perairan lepas pantai Sekotong sekitar pukul 04.15 WITA. Asap tebal mendadak membumbung dan memenuhi area kapal, memicu kepanikan meluas di antara para penumpang. Dalam rekaman video berdurasi 50 detik yang beredar di media sosial, para penumpang terlihat telah mengenakan jaket keselamatan sambil memanjatkan doa di tengah kepasrahan.

Laporan darurat pertama kali diterima Kantor SAR Mataram pada pukul 04.39 WITA dari Nakhoda RB 220 Mataram, Nurdin. Titik api diperkirakan muncul pada koordinat 8°43'12.37"S - 115°47'35.93"E, berjarak kurang lebih 16,84 mil laut dari posisi kapal penyelamat.

Operasi Penyelamatan Gabungan Skala Besar

Menanggapi laporan tersebut, tim SAR gabungan bergerak cepat dari markas pukul 04.45 WITA dan tiba di lokasi kejadian pada pukul 05.10 WITA. Kepala Kantor SAR Mataram, Muhamad Hariyadi, menegaskan bahwa keselamatan seluruh jiwa menjadi prioritas utama.

Operasi evakuasi melibatkan sinergi lintas instansi dan berbagai armada:

Armada Utama SAR: Mengerahkan KN 220 Mataram, Rigid Inflatable Boat (RIB), Rigid Buoyancy Boat (RBB), serta KN SAR Arjuna dari Kantor SAR Denpasar.

Pantauan Udara: Dikerahkan helikopter milik SGi Air Bali untuk memaksimalkan pantauan udara.

Sinergi Lintas Instansi: Bantuan penuh dari TNI AL (KAL Lembar), Polairud, Polres Lombok Barat, Syahbandar Pelabuhan Lembar, KMP PortLink II, kapal yacht yang melintas, serta nelayan lokal Sekotong.

Total Penumpang dan Kondisi Evakuasi

Data manifes resmi mencatat kapal membawa total 131 orang, terdiri atas 114 penumpang (44 sopir/penumpang kendaraan, 53 penumpang kendaraan roda dua, 17 pejalan kaki) dan 17 orang awak kapal termasuk nakhoda.

Seluruh penumpang dan kru berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan kapal bantuan menuju Pelabuhan Padangbai di Bali dan Pelabuhan Lembar di Lombok.***

Operasi tersebut melibatkan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Direktorat Interdiksi Narkotika Bea Cukai, Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Utara, Bea Cukai Teluk Nibung melalui Kapal Patroli BC 15031, Tim Khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, serta Polres Tanjung Balai.

Plt. Direktur Interdiksi Narkotika Bea Cukai, Erwin Situmorang, mengatakan bahwa keberhasilan penindakan tersebut merupakan hasil sinergi yang telah terjalin secara berkelanjutan antara Bea Cukai dan Polri dalam memperkuat pengawasan di wilayah perairan yang rawan dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan narkotika.

Pengungkapan kasus bermula dari pertukaran informasi dan pelaksanaan operasi gabungan secara berkelanjutan antara Bea Cukai Teluk Nibung dengan Tim Khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Berdasarkan hasil analisis bersama, tim melakukan patroli laut menggunakan Kapal Patroli BC 15031 di wilayah pengawasan Bea Cukai Teluk Nibung.

Pada Kamis (23/7) sekitar pukul 04.50 WIB, tim mendeteksi aktivitas mencurigakan dari sebuah sampan nelayan berwarna cokelat tanpa nama yang diduga berasal dari Malaysia dengan tiga orang di dalamnya.

Saat dilakukan penghentian dan pemeriksaan, petugas menemukan dua karung plastik putih yang masing-masing berisi 15 bungkus kemasan teh Tiongkok merek Guan Yin Wang berwarna kuning yang diduga berisi methamphetamine.

Total barang bukti yang ditemukan mencapai 30 bungkus dengan berat sekitar 30.000 gram atau 30 kilogram.

"Saat proses penghentian berlangsung, dua orang yang berada di atas sampan melarikan diri dengan cara terjun ke laut menuju arah pantai. Sementara itu, seorang pelaku berhasil diamankan bersama barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pengujian awal menggunakan alat identifikasi narkotika Rigaku menunjukkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina atau sabu," jelas Erwin.

Secara keseluruhan, tim gabungan berhasil mengamankan sekitar 30.000 gram (30 kilogram) sabu. Penindakan ini diperkirakan telah menyelamatkan sekitar 150.000 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika serta mencegah potensi kerugian sosial dan ekonomi akibat peredaran gelap narkotika senilai Rp239.844.000.000.

Selanjutnya, petugas membawa pelaku beserta barang bukti ke Pangkalan Patroli Laut Bea Cukai Teluk Nibung untuk menjalani proses penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Erwin menegaskan bahwa jalur laut di kawasan timur Sumatera masih menjadi salah satu rute yang kerap dimanfaatkan jaringan narkotika internasional sehingga memerlukan pengawasan yang konsisten dan kolaboratif.

"Pengawasan di wilayah perairan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Melalui pertukaran informasi, patroli bersama, dan operasi terpadu, Bea Cukai dan Polri terus berupaya mencegah narkotika masuk ke Indonesia. Setiap penyelundupan yang berhasil kami gagalkan merupakan bentuk perlindungan nyata terhadap masyarakat, sekaligus upaya menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pembangunan nasional," tambah Erwin.

Bea Cukai bersama Polri berkomitmen untuk terus mengawasi jalur-jalur rawan penyelundupan melalui pendekatan berbasis intelijen, patroli laut, serta kerja sama lintas instansi. Sinergi tersebut diharapkan dapat mempersempit ruang gerak jaringan narkotika internasional sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman peredaran gelap narkotika.***

Kepolisian meminta waktu sekitar satu hingga dua bulan untuk melakukan pendalaman secara menyeluruh guna mengungkap fakta sebenarnya di balik kematian perempuan itu.

Pernyataan itu disampaikan Kapolda Sumatera Utara, Kamis (13/8/2026), didampingi Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan, serta Kombes Pol Cornelis Mangarahon Simanjuntak.

Kapolda terlebih dulu menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhumah.

Kapolda Sumut berharap keluarga diberikan kekuatan dalam menghadapi kepergian Winda yang telah meninggal dunia beberapa pekan sebelumnya.

Kapolda juga mengapresiasi Komisi III DPR RI yang telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap penanganan perkara itu.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Polrestabes Medan bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut mendapat kesempatan memaparkan perkembangan proses penyelidikan di hadapan anggota dewan dan keluarga korban.

Terkait pelaksanaan RDPU secara tertutup, Kapolda mengatakan hal itu merupakan kewenangan Komisi III DPR RI.

Salah satu pertimbangannya karena dalam forum tersebut ditampilkan sejumlah materi sensitif berupa foto dan video yang berkaitan dengan korban, termasuk dokumentasi proses autopsi.

"Namun demikian, apa yang direkomendasikan dari RDPU tersebut akan kami laksanakan semuanya secara transparan, akuntabel dan profesional," ujarnya.

Kapolda menegaskan kepolisian membuka ruang seluas-luasnya bagi keluarga korban untuk mengikuti sekaligus mengawasi proses penyidikan yang dilakukan Polrestabes Medan maupun Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut.

Untuk memastikan proses penyidikan berjalan objektif, Polda Sumut juga menurunkan tim Itwasda dan Propam untuk melakukan pengawasan internal.

Selain itu, kepolisian membuka ruang bagi lembaga eksternal seperti Komnas HAM dan Ombudsman untuk turut mengawasi proses itu.

"Kami sangat terbuka, kami sangat transparan untuk membuka seluas-luasnya proses penyidikan ini," tegasnya.

Menurut Kapolda Sumut, langkah itu merupakan bagian dari tindak lanjut atas arahan dan rekomendasi Komisi III DPR RI agar penyidikan dilakukan lebih mendalam serta diperkaya dengan pendekatan scientific investigation.

Karena itu, ia meminta masyarakat memberikan waktu kepada penyidik untuk melakukan pendalaman selama satu hingga dua bulan ke depan.

"Kami mohon waktu satu-dua bulan ini untuk lebih dalam lagi mendalami apa yang sebenarnya terjadi," katanya.

Pendalaman itu, lanjutnya, akan mencakup berbagai aspek, termasuk keterangan dokter dan hasil pemeriksaan forensik.

Hasilnya nantinya akan menjadi bagian dari penyidikan yang akan disampaikan secara lebih lengkap kepada publik maupun keluarga korban.

Dugaan Pelanggaran Etik

Dalam kesempatan itu, Kapolda Sumut juga mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang berkaitan dengan IH.

Penanganan dugaan pelanggaran itu dilakukan Bidpropam Polda Sumut dan masih dalam tahap pendalaman.

"Saat ini saudara IH masih dilakukan patsus di Polda Sumatera selama 20 hari. Nanti Bidpropam akan menjelaskan secara rinci. Beri waktu kami untuk bisa mendalami," ujarnya.

Kapolda menegaskan kepolisian tidak menutup-nutupi adanya temuan tersebut. Baik aspek pidana maupun dugaan pelanggaran etik akan ditangani dan didalami sesuai ketentuan yang berlaku.

"Ini membutuhkan pendalaman dan membutuhkan scientific investigation yang sempurna," pungkasnya.

Dugaan Bunuh Diri Masih Didalami

Hingga kini, Polda Sumut masih menyampaikan bahwa kematian Winda Lorenza Gowasa diduga merupakan bunuh diri.

Namun, dugaan itu belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan.

Pendalaman selama satu hingga dua bulan ke depan dilakukan untuk menguji seluruh fakta dan bukti yang ada, termasuk hasil pemeriksaan forensik, keterangan dokter, keterangan para saksi, serta aspek lain yang dinilai relevan.

Dengan begitu, kepolisian menegaskan proses penyidikan masih berjalan dan kesimpulan akhir mengenai penyebab serta rangkaian peristiwa kematian Winda akan ditentukan berdasarkan fakta dan bukti yang diperoleh melalui proses penyidikan secara profesional dan ilmiah.(adam)

‎‎​Kasatpolairud Polres Sibolga, AKP Syahrizal, mengungkapkan bahwa rangkaian pengawasan dan pergerakan personel di lapangan pada Selasa (11/8/2026) berjalan sesuai rencana operasional dengan hasil situasi perairan yang aman dan terkendali.

‎

‎​Dalam pelaksanaan giat patroli darat dan pemantauan wilayah perairan hari ini, personel Satpolairud yang dikomandoi Aipda Hariyono bersama Briptu M. Akbar Pulungan menyisir area dermaga dan melakukan pengamanan langsung pada jalur penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan di APMS Pondok Batu, Kompleks Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga.

Patroli ini--seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Polres sibolga yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 13 Agustus 2026 -- bertujuan untuk mengantisipasi potensi penimbunan maupun penyalahgunaan bahan bakar di sektor perikanan.

‎

‎​Selain patroli pengamanan fasilitas vital, personel Aipda PL. Tobing dan Aipda Makmur Sinaga juga bergerak menyambangi titik-titik kumpul nelayan di Dermaga Pelabuhan Perikanan Sibolga, Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik. Petugas melakukan dialog interaktif dan menyampaikan imbauan keselamatan melaut serta ketertiban perairan.***

‎‎Kegiatan yang diselenggarakan oleh Tornado's Club Tarutung ini digelar dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Acara berlangsung meriah dengan dihadiri unsur Forkopimda Taput, pimpinan perangkat daerah, panitia penyelenggara, para kepala sekolah, guru, orang tua, serta ratusan pelajar.

‎

‎Parade drumband menyusuri rute strategis Kota Tarutung, dimulai dari Jalan Sisingamangaraja (Lumbantobing), melintasi Jalan Dr. Ferdinand Lumbantobing dan Jalan D.I. Panjaitan, hingga berakhir di Lapangan Serbaguna Tarutung. Sebanyak 26 sekolah se-Kabupaten Tapanuli Utara turut ambil bagian, yang terdiri atas 8 sekolah tingkat SD, 9 tingkat SMP, dan 9 tingkat SMA/SMK.

‎

‎Dalam sambutannya, Wakil Bupati Deni Parlindungan Lumbantoruan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Tornado's Club Tarutung dan seluruh panitia pelaksana.

Ia menekankan bahwa ajang ini tidak sekadar berorientasi pada kemenangan, melainkan menjadi momentum kebersamaan dalam memperingati kemerdekaan Indonesia.

‎

‎"Ini bukan hanya lomba, bukan hanya mencari juara satu, dua, atau tiga. Yang paling penting adalah kita bersama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia," ujar Wabup Deni.

‎

‎Wabup juga menyoroti pentingnya proses pembelajaran di balik kompetisi ini. Menurutnya, masa latihan dan partisipasi siswa menjadi sarana efektif dalam membina kedisiplinan, koordinasi, serta kerja sama tim.

‎

‎"Kalaupun menang, itu bonus. Yang harus disyukuri adalah proses latihan dan kesempatan untuk tampil," tambahnya.

‎

‎Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap kegiatan ini dapat terus menjadi wadah berkelanjutan bagi para pelajar untuk mengasah bakat, kreativitas, dan sportivitas, sekaligus memperkuat rasa cinta tanah air pada momen peringatan kemerdekaan bangsa.(lindung)

Terlebih bagi wartawan di era jauh sebelum Artificial Intellegence atau AI dan ChatGPT kini, tentu harus dapat menyesuaikan perkembangan teknologi yang semakin cepat tersebut.

Berangkat dari situ, pengurus persatuan-wartawan/" target="_blank">Persatuan Wartawan Pemko Medan (PWPM) di bawah kepemimpinan Ketua Muhammad Edison Ginting, memberikan apresiasi atas dedikasi para wartawan senior, baik yang masih aktif atau tidak lagi meliput di lapangan.

Terutama para wartawan senior yang pernah meliput atau bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Para pengurus PWPM pada Kamis (13/8/2026) mengunjungi langsung kediaman sejumlah wartawan senior tersebut.

Antara lain ke rumah Hj Mardiana Chaniago alias Bundo di Jalan Senam, Kecamatan Medan Kota.

Dalam kesempatan itu, Ketua PWPM Muhammad Edison Ginting mengatakan mereka datang dengan membawa semangat untuk merawat hubungan antargenerasi di kalangan wartawan. Ia ingin para wartawan senior tidak dilupakan ketika zaman terus bergerak.

"Kedatangan kami sebagai penghormatan kami atas dedikasi Bundo yang menjadi inspirasi kami sebagai jurnalis. Kami berharap dalam silaturahmi ini Bundo sehat selalu, dan tetap semangat beraktivitas. Kami berharap Bundo terus memberi masukan dan saran kepada kami," kata pria yang akrab disapa Ginting ini.

Pengurus kemudian melanjutkan silaturahmi ke kediaman masing-masing para wartawan senior lainnya seperti Idris Pasaribu, H Marjili, Zulfikar Tanjung, Sri Sahati, Nurlinsyah alias Kak Butet.

Bagi Ginting, pengalaman para wartawan senior merupakan bagian penting dari perjalanan jurnalistik yang tidak boleh terputus begitu saja. Karena itu, di tengah persiapan PWPM menghadapi rapat kerja sekaligus menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan RI, ia memilih menyempatkan diri menemui mereka.

Ada pesan yang ingin disampaikan dalam kegiatan tersebut, bahwa organisasi wartawan tidak hanya berbicara tentang program dan agenda ke depan, tetapi juga tentang bagaimana menghargai mereka yang telah lebih dahulu menapaki jalan panjang jurnalistik.

Kunjungan itu diwarnai dengan pemberian bingkisan sebagai bentuk penghormatan kepada sejumlah wartawan senior lainnya.

Selain mengunjungi masing-masing kediaman para wartawan senior, pemberian bingkisan atau tanda penghormatan tersebut berlangsung di Sekretariat PWPM di Kantor Wali Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Medan.

Mata Berkaca-kaca

Hj Mardiana Chaniago alias Bundo tak bisa menyembunyikan rasa harunya usai menerima kunjungan dari pengurus PWPM.

"Di usia 84, Bundo bersyukur kita bisa berkumpul. Bundo sangat-sangat tersanjung kedatangan anak-anak Bundo yang masih aktif sebagai jurnalis. Indonesia harga mati. Mungkin fisik terbatas, tapi pikiran belum lemah," ucap Bundo sembari menyeka air mata.

Kalimat itu terasa sederhana, tetapi menyimpan perjalanan panjang seorang perempuan yang telah melewati berbagai zaman dalam sejarah pers Indonesia.

Lahir pada 17 Juli 1942 dan berdomisili di kawasan Jalan SM Raja, Kampung Masjid, Medan saat itu, Bundo menjadi saksi hidup perubahan wajah jurnalistik dari masa ke masa.

Dia menjalani profesi ketika berita masih ditulis dengan tangan, kemudian mengetik menggunakan mesin tik, beralih ke komputer, hingga memasuki era laptop dan telepon pintar yang membuat berita dapat dikirim dalam hitungan detik. Teknologi berubah. Cara kerja berubah. Zaman berganti. Namun satu hal yang tidak berubah dalam diri Bundo: kecintaannya terhadap jurnalistik.

Gelar Perlombaan

Selain kegiatan sosial, PWPM juga menggelar sejumlah perlombaan untuk memeriahkan HUT ke-81 RI.

Berbagai permainan tradisional dan permainan yang akrab di kalangan masyarakat, seperti dam domino, catur dan congkak, menjadi bagian dari rangkaian kegiatan.

Edison Ginting menyebutkan, kegiatan ini diharapkan dapat membangun suasana kebersamaan dan kekeluargaan di antara anggota PWPM.

"Selain berbagi, kita juga ingin menciptakan suasana kebersamaan. Karena itu ada perlombaan dam domino, catur, congkak dan kegiatan lainnya. Semangatnya adalah merayakan kemerdekaan dengan penuh kebersamaan," ucap wartawan senior Harian Waspada ini.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, PWPM terus bersinergi dengan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan OPD Pemko Medan.

Sinergitas ini diharapkan semakin memperkuat hubungan antara insan pers dengan Pemko Medan, khususnya dalam membangun komunikasi yang sehat dan konstruktif.

Menurut Ginting, wartawan memiliki posisi penting dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Karena itu, hubungan yang baik antara pemerintah dan insan pers perlu terus dijaga tanpa menghilangkan fungsi pers sebagai kontrol sosial.

"Sinergi ini tentunya kita harapkan dapat terus berjalan. Pers mempunyai fungsi memberikan informasi kepada masyarakat sekaligus melakukan kontrol sosial. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa bersama-sama memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kota Medan," pungkasnya. (anton)

Pembukaan ini dalam rangkaian memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar Pemerintah Kota Sibolga bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan stakeholder terkait di Stadion Horas, Jalan Diponegoro No. 11, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, pada Rabu (12/08/2026) sore.

Pembukaan turnamen ditandai dengan tendangan bola pertama oleh Wali Kota Sibolga, sebagai tanda dimulainya rangkaian pertandingan yang berlangsung selama lima hari, mulai tanggal 12 hingga 16 Agustus 2026.

Pada laga pembuka, PS Pemko Sibolga tampil meyakinkan dengan mengalahkan PS Gupala Korem 023/KS dengan skor 7-1.

Dalam sambutannya, Wali Kota Sibolga --seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Pemerintah kota sibolga yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 13 Agustus 2026 --menyampaikan turnamen itu tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi serta memperkuat kekompakan dan sinergi antara Pemerintah Kota Sibolga, Forkopimda, dan seluruh stakeholder.

"Dengan pertandingan ini, Pemerintah Kota Sibolga bersama seluruh Forkopimda dan stakeholder bisa semakin kompak dan menjalin kerja sama yang baik dalam menjalankan pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Sibolga," ujar Wali Kota.

Wali Kota juga mengajak seluruh peserta dan pihak yang terlibat untuk menjunjung tinggi sportivitas selama turnamen berlangsung. Semangat utama kegiatan ini adalah menghadirkan pertandingan sepak bola yang menggembirakan sekaligus membangun kebersamaan dan mempererat hubungan antarlembaga.

"Intinya adalah sepak bola gembira, bukan untuk jago-jagoan dalam pertandingan sepak bola," tegas Wali Kota.

Lebih lanjut, Wali Kota menyampaikan bahwa antusiasme masyarakat terhadap olahraga di Kota Sibolga semakin baik. Menurut beliau, perkembangan tersebut perlu terus didukung melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh stakeholder.

Wali Kota menilai kegiatan olahraga seperti turnamen sepak bola dapat menjadi wadah positif bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menyalurkan energi, minat, dan bakat secara sehat serta membangun karakter yang menjunjung tinggi sportivitas.

"Hal-hal yang positif ini mudah-mudahan terus berlanjut, sehingga kita juga bisa menciptakan keamanan dan ketertiban di Kota Sibolga, khususnya di masyarakat, sehingga anak-anak muda bisa terhindar dari perilaku-perilaku menyimpang," harap Wali Kota.

Wali Kota berharap berbagai kegiatan positif dan produktif bagi generasi muda dapat terus dikembangkan, sehingga tercipta lingkungan yang aman, sehat, kondusif, dan mendukung tumbuh kembang generasi muda di Kota Sibolga.

Turnamen Sepak Bola Gebyar Kemerdekaan ini diharapkan tidak hanya menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi sarana memperkuat persatuan, menumbuhkan sportivitas, serta meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kota Sibolga, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat.

Kegiatan dijadwalkan berlangsung hingga Minggu, 16 Agustus 2026, dan akan ditutup dengan rangkaian kegiatan penutupan turnamen.***

Rumah sakit (RS) dan fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib melayani warga Sumut dengan cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut Faisal Hasrimy mengatakan, Probis-UHC merupakan perwujudan visi dan misi Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh jaminan perlindungan kesehatan.

"Kami informasikan bahwa Sumut untuk cakupan (kepesertaan) sudah mencapai 98,6 %. Artinya sudah memenuhi persyaratan, dengan keaktifan sudah di atas 80 %. Makanya seluruh masyarakat yang ber-KTP Sumatera Utara ini dijamin oleh negara," sebut Faisal, Kamis (13/8/2026).

Menurut Faisal, Probis-UHC juga merupakan bentuk tanggung jawab Pemprov Sumut dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan maupun yang belum masuk kategori penerima bantuan iuran (PBI). Pekerja sektor informal, seperti pengemudi ojek online (ojol), pelaku UMKM, dan pekerja lainnya juga termasuk dalam program tersebut.

"Apabila mendapatkan informasi dari petugas di RS, misalnya kartu belum aktif dan sebagainya, ada petugas dari Pemkab/Pemko dan dari BPJS Kesehatan. Kemudian diberi kesempatan kepada pihak pasien untuk melengkapi administrasinya selama 3x24 jam, pelayanan kesehatan tetap diberikan," ungkap Faisal.

Selama proses pelengkapan administrasi berlangsung, lanjut Faisal, pelayanan kesehatan oleh RS maupun faskes tetap wajib diberikan. Dengan demikian, tidak boleh ada lagi penolakan pasien oleh RS maupun Puskesmas di seluruh wilayah Sumut.

"Hari ini juga, Pak Gubernur menyampaikan bahwa layanan Probis-UHC ini juga berlaku kepada warga binaan (Lapas) yang berhak mendapatkan pelayanan berobat gratis," pungkasnya.

Faisal menegaskan, sebagaimana disampaikan Gubernur Bobby Nasution dalam berbagai kesempatan, program berobat gratis/UHC berlaku secara menyeluruh di seluruh daerah tanpa terkecuali. Karena itu, tidak boleh ada faskes yang menolak pasien karena kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat telah mendapat perlindungan dari pemerintah daerah.(Rel)

Dua sekolah yang siswanya dilaporkan mengalami keluhan kesehatan tersebut yakni SMA Negeri 1 Berastagi dan SMA Bersama. Peristiwa ini membuat sejumlah siswa harus mendapatkan penanganan medis di sejumlah fasilitas kesehatan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, keluhan kesehatan mulai dirasakan sejumlah siswa setelah mengonsumsi makanan yang dibagikan melalui program MBG.

Beberapa siswa diduga mengalami gejala berupa mual, muntah, pusing, hingga kondisi tubuh yang melemah.

Para siswa yang diduga mengalami keracunan tersebut kemudian mendapat perawatan di Rumah Sakit Efarina Berastagi, RSU Amanda Berastagi, Rumah Sakit Umum Kabanjahe, serta Puskesmas Berastagi.

Peristiwa tersebut kini menjadi perhatian pihak sekolah, orang tua siswa, serta instansi terkait. Penanganan dilakukan untuk memastikan kondisi para siswa sekaligus mengetahui penyebab pasti munculnya keluhan kesehatan tersebut.

Kepala UPT Dinas Pendidikan Sumatera Utara Cabang Kabanjahe, Zulkarnain Barus, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kamis (13/8/2026), membenarkan adanya peristiwa tersebut.

"Betul ada peristiwa keracunan di sekolah. Ini saya di lokasi sedang menangani. Untuk jumlah siswa yang keracunan belum dapat disampaikan," ujar Zulkarnain Barus.

Meski demikian, penyebab pasti kondisi yang dialami para siswa hingga kini belum diketahui.

Pihak terkait masih melakukan penanganan dan menunggu hasil pemeriksaan serta keterangan resmi dari pihak berwenang.

Kasus dugaan keracunan makanan ini juga menjadi perhatian karena berkaitan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi para siswa.

POSMETRO MEDAN akan terus memantau perkembangan kasus tersebut, termasuk kondisi para siswa dan hasil pemeriksaan terkait dugaan keracunan makanan tersebut.(JpG)

Insiden terjadi ketika ketiga korban berada di ketinggian menggunakan mobil bucket untuk memasang bendera dalam rangka menyambut HUT ke-81 RI.

Secara tidak sengaja, bagian mobil bucket menyentuh jaringan listrik tegangan menengah (sekitar 20 kV) yang melintas di lokasi tersebut.

Arus listrik kemudian menyambar satu pekerja hingga terjatuh. Seorang pekerja lain yang mencoba menolong dengan memegang handel mobil bucket ikut tersengat. Korban ketiga yang berada di bak mobil bucket juga terkena aliran listrik.

Warga yang berada di lokasi segera memberikan pertolongan pertama. Ketiga korban kemudian dibawa ke RSUD Tengku Mansyur untuk mendapatkan perawatan medis.

Hingga saat ini, kondisi ketiga korban terus dipantau tim medis. Sebagian di antaranya mengalami luka bakar pada anggota tubuh.(RKN)

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas hasil pertukaran informasi antara Kantor Wilayah Bea Cukai Khusus Papua, Bea Cukai Biak, dan Bea Cukai Jayapura mengenai dugaan pengiriman BKC berupa hasil tembakau ilegal yang berasal dari Pamekasan, Madura, menuju Papua melalui jalur layanan pos.

Menindaklanjuti informasi itu, Tim Pengawasan Bea Cukai Jayapura --seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Direktorat jenderal bea dan cukai yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 13 Agustus 2026 --segera berkoordinasi dengan pihak Kantor Pos Jayapura dan melakukan pemeriksaan terhadap paket kiriman yang dicurigai.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan satu koli berisi rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) merek MARBOL tanpa dilekati pita cukai. Berdasarkan Post Seizure Analysis (PSA), petugas kemudian mengidentifikasi satu paket lain dengan karakteristik serupa yang setelah diperiksa juga berisi rokok ilegal tanpa pita cukai.

Secara keseluruhan, petugas berhasil mengamankan dua koli berisi 800 bungkus atau setara dengan 16.000 batang rokok jenis SKM merek MARBOL tanpa dilekati pita cukai.

Nilai barang hasil penindakan tersebut diperkirakan mencapai Rp23.760.000,00, dengan potensi penerimaan negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp11.936.000,00.

"Keberhasilan penindakan ini merupakan hasil penguatan Customs Intelligence Network melalui sinergi dan pertukaran informasi antarunit Bea Cukai. Pendekatan tersebut memungkinkan kami mendeteksi pola distribusi rokok ilegal lebih dini sehingga peredarannya dapat digagalkan sebelum sampai ke masyarakat," ujar Kepala Kantor Bea Cukai Jayapura, Fungki Awaludin.

Ia menjelaskan bahwa seluruh barang hasil penindakan telah diamankan ke Kantor Bea Cukai Jayapura untuk dilakukan penelitian dan pendalaman lebih lanjut.

Selain itu, Bea Cukai juga melakukan penelusuran terhadap identitas pengirim dan penerima barang guna mengungkap jaringan distribusi rokok ilegal yang memanfaatkan jalur layanan pengiriman pos.

Fungki menegaskan Bea Cukai Jayapura akan terus memperkuat pengawasan terhadap jalur distribusi barang kena cukai ilegal, termasuk melalui perusahaan jasa titipan atau layanan pos, sebagai langkah preventif untuk menekan peredaran rokok ilegal di wilayah kerja Bea Cukai Jayapura.

"Peredaran rokok ilegal tidak hanya mengurangi penerimaan negara dari sektor cukai, tetapi juga merugikan pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Bea Cukai akan terus bersinergi dengan berbagai pihak dalam memperkuat pengawasan pada jalur distribusi yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana peredaran rokok ilegal," kata Fungki.

Atas perkara tersebut, pelaku diduga melanggar Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Selain melakukan penindakan, Bea Cukai Jayapura juga memberikan sosialisasi kepada pihak Pos Indonesia agar segera berkoordinasi dengan Bea Cukai apabila menemukan paket yang diduga berisi Barang Kena Cukai ilegal, sebagai upaya memperkuat pengawasan dan mencegah penyalahgunaan layanan pengiriman pos.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada Pos Indonesia yang telah bersinergi dan mendukung pelaksanaan pengawasan ini. Ke depan, kami berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus diperkuat sehingga setiap indikasi pengiriman Barang Kena Cukai ilegal dapat segera ditindaklanjuti demi melindungi penerimaan negara dan menciptakan iklim usaha yang sehat," kata Fungki.***