Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, membenarkan bahwa yang bersangkutan telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan. Menurutnya, polisi mendalami sejumlah pernyataan yang diduga mengandung unsur penghinaan terhadap agama Kristen. Hal itu disampaikannya pada Selasa (27/10/2026).

Dugaan penghinaan tersebut bermula ketika Ritman melakukan siaran langsung melalui akun TikTok miliknya.

Saat itu, seorang penonton dengan nama akun @mangdalena menyampaikan akan melaporkan dirinya.

Menanggapi komentar itu, Ritman disebut-sebut memberikan tantangan balik disertai ucapan yang diduga menghina Tuhan Yesus, sosok sentral dalam ajaran agama Kristen.

Polda Sumut saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

Kombes Ferry menyampaikan bahwa penyidik tengah menggelar perkara untuk meningkatkan penanganan kasus ke tahap penyidikan. Kepolisian masih mendalami dugaan pelanggaran hukum tersebut sebelum menentukan langkah selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.***

Pemeriksaan ini jadi langkah tegas menindaklanjuti kendala pemblokiran akses akun Notaris pada portal AHU Online.

Pemblokiran itu bersumber dari belum dipenuhinya kewajiban pengisian instrumen Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) serta evaluasi pengisian survei kepatuhan PMPJ yang menjadi syarat mutlak dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di sektor kenotariatan.

Dalam sesi pemeriksaan, MPD Notaris Deli Serdang memberikan pengarahan serta klarifikasi teknis agar para notaris yang terdampak segera melengkapi dan memperbarui data PMPJ sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langkah ini diambil untuk memastikan setiap notaris menjalankan tugas jabatan secara tertib administrasi, berintegritas, serta senantiasa patuh pada regulasi penegakan hukum kenotariatan.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sumut bersama MPD Notaris Deli Serdang menegaskan komitmennya untuk terus memantau dan membina kepatuhan Notaris di daerah.

Proses klarifikasi ini diharapkan dapat segera menyelesaikan permasalahan pemblokiran akun, sehingga para notaris dapat kembali memberikan pelayanan hukum yang optimal, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.***

Kegiatan yang dimulai pukul 11.25 WIB tersebut dipimpin Kasat Lantas Polres Karo IPTU Feri P. M. Sigalingging, S.H., dengan menyasar pengemudi dan masyarakat pengguna jalan di wilayah hukum Polres Karo.

Sosialisasi dilaksanakan di dua lokasi, yakni Simpang Laudah Kabanjahe dan Radio Ersena FM Kabanjahe. Melalui kedua sarana tersebut, Satlantas Polres Karo berupaya menjangkau masyarakat secara lebih luas, baik melalui media elektronik maupun komunikasi langsung di jalan raya.

Kasat Lantas Polres Karo IPTU Feri P. M. Sigalingging, S.H., menyampaikan bahwa edukasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan Operasi Patuh Toba 2026 guna membangun budaya tertib berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan.

"Melalui kegiatan ini, kami mengimbau masyarakat agar selalu disiplin dan berhati-hati saat berkendara, mematuhi peraturan lalu lintas, serta mengutamakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya," ujar IPTU Feri P. M. Sigalingging.

Ia menjelaskan, sosialisasi melalui Radio Ersena FM dilakukan untuk menyampaikan pesan-pesan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) kepada masyarakat. Sementara itu, edukasi di Simpang Laudah Kabanjahe dilakukan secara langsung kepada pengemudi dan pengguna jalan.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat juga diarahkan untuk menghubungi Call Center Polri 110 apabila membutuhkan bantuan kepolisian, termasuk ketika menghadapi situasi darurat di jalan raya, kecelakaan lalu lintas, maupun gangguan kemacetan yang memerlukan penanganan petugas. ***

Kegiatan bertajuk "Polisi Bersama Masyarakat" ini menjadi wujud nyata komitmen Polrestabes Medan dalam menciptakan ruang publik yang aman, tertib, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Tak sekadar memberikan instruksi kepada personel, Kapolrestabes Medan bersama Wakapolrestabes turut mengambil peran langsung di lapangan.

Keduanya memastikan arus kendaraan berjalan lancar sekaligus mengingatkan para pengguna jalan agar senantiasa mengutamakan keselamatan dalam berkendara.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolrestabes Medan juga menunjukkan kepeduliannya terhadap keselamatan pengendara dengan membagikan helm kepada pengendara sepeda motor yang kedapatan tidak menggunakan pelindung kepala.

Bahkan, helm tersebut langsung dipasangkan kepada pengendara sebagai bentuk edukasi sekaligus ajakan untuk lebih disiplin dalam berlalu lintas.

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa penegakan aturan dapat berjalan beriringan dengan pelayanan yang humanis.

Kehadiran polisi di tengah masyarakat bukan hanya untuk menjaga ketertiban, tetapi juga membangun kesadaran dan menumbuhkan kepedulian terhadap keselamatan bersama.

Melalui kegiatan ini, Polrestabes Medan menegaskan bahwa menciptakan ruang publik yang aman membutuhkan kehadiran polisi yang responsif, peduli, dan mampu menjadi teladan bagi masyarakat. (Dam)

Perkara PNBP KSOPBelawan di Pengadilan Tipikor Medan memperlihatkan bagaimana jantung itu justru paling lemah dalam dakwaan jaksa.

Angka yang Dihitung Belakangan

Ketika menahan para tersangka pada Februari 2026, Kejati Sumut hanya menyebut kerugian negara "mencapai miliaran rupiah". Kepala Seksi PenyidikanArif Kadarman saat itu juga mengakui bahwa penyidik masih terus berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk menghitung kerugian keuangan negara secaradetail.

Artinya, orang lebih dulu ditahan, baru kemudian kerugiannya dicari angkanya.

Angka yang akhirnya dipakai, sebesar Rp1,49 miliar untuk periode 2023–2024, pun tidak berasal dari BPK. Angka itu berasal dari akuntan publik yang ditunjuk jaksa.

Mengapa Bukan BPK?

Jaksa memang bisa berlindung di balik Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor, yang menyebut kerugian negara dapat dihitung oleh instansi berwenang atau

akuntan publik yang ditunjuk. Tetapi norma itu lahir pada 1999, jauh sebelum Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menata ulang soal ini.

Bagian A angka 6 SEMA Nomor 4 Tahun 2016 menyebut bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional.

SEMA itu adalah pedoman bagi para hakim, termasuk majelis yang kini mengadili perkara ini. Lalu, melalui Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026, MK menegaskan bahwa BPK, berbekal mandat Pasal 23E UUD 1945, memiliki wewenang konstitusional untuk menilai, menyatakan, dan menetapkan jumlah kerugian negara. Dasar kewenangan BPK di sini adalah konstitusi, dan konstitusi berdiri di atas undang-undang mana pun, termasuk UUTipikor.

Jaksa punya pilihan untuk meminta audit lembaga yang kewenangannya dijamin UUD 1945. Jaksa justru memilih jalur yang paling diperdebatkan. Publik wajar bertanya: apakah karena audit BPK belum tentu menghasilkan angka yangdiinginkan?

Saksi Jaksa Sendiri Membantah

Masalah jaksa tidak berhenti pada soal kewenangan. Sejak Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 menghapus kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara" dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, kerugian negara harus nyata,bukan potensi atau dugaan.

Faktanya, saksi-saksi yang dihadirkan jaksa sendiri justru meruntuhkan klaim kerugian itu. Siswati Sinaga, Kepala Seksi Lalu Lintas KSOPBelawan,

menyatakan bahwa pembayaran PNBP yang dipersoalkan, sepengetahuan dirinya,

telah dibayarkan dan disetorkan kepada negara. Ia bahkan mengaku sudah mengecek silang ke Pelindo dan mendapati semuanya sudah dibayar.

Pada sidang 19 Oktober 2026, empat saksi dari Pelindo, termasuk Manajer Keuangan Pelindo Cabang Belawan Syarif Husain, menyatakan bahwa

pembayaran jasa pandu dan tunda kapal yang dipersoalkan dalam dakwaan jaksatelah dilakukan.

Jika regulator dan operator sama-sama menyatakan uang sudah masuk, maka kerugian Rp1,49 miliar itu tinggal angka di atas kertas.

Persoalan Administrasi yang Dipidanakan

Konstruksi dakwaan jaksa bertumpu pada data. Menurut Kejati, kapal di atas GT 500 yang masuk perairan wajib pandu tercatat dalam data Surat Persetujuan Berlayar, tetapi tidak masuk dalam data rekonsiliasi yang ditandatangani para tersangka.

Pertanyaannya sederhana: jika kapal-kapal itu tetap membayar dan uangnya tetap masuk kas negara, apa yang hilang? Selisih pencatatan administrasi adalah urusan pembenahan tata kelola dan pengawasan internal, bukan alasan memenjarakan orang.

Ketidaksiapan di Ruang Sidang

Kelemahan ini terlihat juga dari jalannya sidang. Pada 12 Oktober 2026, persidangan ditunda karena saksi yang dihadirkan JPU dari Kejaksaan Negeri

Belawan tidak hadir sesuai jadwal, dan ketua majelis Cipto Hosari Nababan tampak kesal atas ketidaksiapan pihak jaksa. Perkara yang menyangkut

kebebasan dan nama baik empat orang mantan pejabat semestinya ditangani dengan kesiapan penuh, bukan setengah hati.

Saatnya Majelis Bersikap

Penegakan hukum antikorupsi wajib didukung. Tetapi pemberantasan korupsi tidak boleh dilakukan dengan cara yang melanggar asas kepastian hukum.

Dakwaan yang angkanya tidak ditetapkan lembaga berwenang menurut konstitusi, dan dibantah oleh saksi-saksi jaksa sendiri, tidak layak menjadi dasaruntuk menghukum siapa pun.

Majelis hakim memiliki kesempatan untuk menegaskan satu prinsip penting:kerugian negara harus dibuktikan, bukan dicari-cari. (*)

Kompetisi tingkat nasional tersebut berlangsung pada 20–22 Oktober 2026 di Sahid Raya Hotel and Convention, Yogyakarta. KREASI 2026 diselenggarakan oleh Abak Academy bersama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Gadjah Mada serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ajang ini menjadi ruang bagi para pelajar untuk mengembangkan kemampuan penelitian, kreativitas, dan inovasi dalam menjawab berbagai persoalan di lingkungan sekitar.

Prestasi pertama diraih oleh Aisyah Hasby Lubis dan Fitri Mulyana, siswi kelas XI IIS 1, yang berhasil meraih medali perak pada bidang ISHK – Sosiologi, Ekonomi, dan Kewirausahaan. Keduanya juga memperoleh penghargaan Stand Terfavorit pada kategori ISHK – SE dalam rangkaian Expo KREASI 2026.Tim ini mengangkat penelitian berjudul "Tidak Dilirik Ternyata Menyimpan Daya Eksentrik: Inovasi Sirkular Pemanfaatan Berbagai Bagian Salak bagi Lingkungan dan Ekonomi Petani di Kota Padangsidimpuan."Penelitian tersebut mengangkat potensi pemanfaatan berbagai bagian tanaman salak yang selama ini belum banyak diperhatikan. Melalui gagasan inovasi sirkular, penelitian ini menyoroti peluang pengolahan sumber daya lokal agar memiliki nilai tambah, mengurangi potensi limbah, serta membuka peluang manfaat ekonomi bagi petani salak di Kota Padangsidimpuan.

Raihan medali perak sekaligus penghargaan Stand Terfavorit menunjukkan bahwa gagasan berbasis potensi lokal dapat menjadi bagian dari inovasi yang menarik perhatian dalam kompetisi nasional. Prestasi ini juga menjadi kebanggaan karena mengangkat kekayaan daerah melalui karya ilmiah siswa madrasah. Prestasi berikutnya diraih oleh Rahmah Sari dan Meisahriani Nasution, siswi kelas XII IIS 1. Keduanya memperoleh penghargaan Honorable Mention pada bidang ISHK – Bahasa, Budaya, dan Agama melalui penelitian berjudul "Habonaron Do Bona Gabe: Reaktualisasi Dalihan Natolu sebagai Instrumen Resolusi Konflik Marboruni Dongan Sabutuha di Era Disrupsi."

Penelitian ini mengangkat nilai kearifan lokal masyarakat Batak, khususnya prinsip Dalihan Natolu, sebagai landasan untuk memahami dan mengembangkan pendekatan penyelesaian konflik dalam hubungan kekerabatan di tengah perubahan sosial pada era disrupsi.

Melalui penelitian tersebut, para siswa berupaya menunjukkan bahwa tradisi dan nilai budaya lokal bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan juga dapat menjadi sumber pembelajaran dan inspirasi dalam menghadapi persoalan kehidupan masa kini. Penghargaan Honorable Mention menjadi bentuk apresiasi terhadap karya yang membawa perspektif budaya lokal ke dalam forum riset tingkat nasional.

Keberhasilan kedua tim tersebut tidak terlepas dari proses pembelajaran, persiapan, dan pendampingan yang dilakukan selama pengembangan penelitian. Di bawah bimbingan Dedi Riandi Pasaribu, M.E., para siswa mendapatkan pendampingan dalam mengembangkan gagasan riset dan mempersiapkan diri untuk berkompetisi di tingkat nasional.

Plt. Kepala MAN 1 Padangsidimpuan,.posmetromedan.id/tag/-marataon-hasibuan/" target="_blank"> Marataon Hasibuan,.posmetromedan.id/tag/-s-pd/" target="_blank"> S.Pd., turut mendampingi peserta selama kegiatan di Yogyakarta. Kehadiran pimpinan madrasah tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan potensi siswa, khususnya dalam bidang penelitian dan inovasi. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa siswa madrasah memiliki kesempatan untuk mengembangkan gagasan ilmiah yang berangkat dari persoalan nyata, baik dalam bidang lingkungan dan ekonomi maupun sosial dan budaya. Karya-karya tersebut juga memperlihatkan bahwa potensi lokal Kota Padangsidimpuan dapat menjadi sumber inspirasi bagi penelitian yang relevan dan bermanfaat.

Keluarga besar MAN 1 Padangsidimpuan menyambut capaian ini dengan bangga. Medali perak, penghargaan Stand Terfavorit, dan Honorable Mention diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh siswa untuk terus belajar, berani meneliti, berpikir kritis, dan menghasilkan inovasi. ( Hkm)

Komandan Distrik Militer (Dandim) 0209/Labuhanbatu, Letkol Inf Hanung K, mengonfirmasi bahwa luapan air dipicu

jebolnya tanggul di sisi kanan lokasi KDMP akibat tidak mampu menahan tingginya debit air.

Letkol Hanung menjelaskan, pembangunan KDMP di atas lahan milik Pemkab Labuhanbatu dilakukan berdasarkan permohonan Kodim kepada Pemkab melalui Dinas Pertanian.

Pihaknya bersama instansi terkait sebelumnya telah membangun tanggul pengaman di sisi belakang dan kiri lokasi untuk mencegah genangan. Namun, curah hujan berdurasi lama membuat tanggul kanan jebol hingga air meluap ke kawasan tersebut.

Hingga saat ini, jelas Dandim, TNI bersama pemerintah daerah telah merealisasikan 186 titik KDKMP dari total target 242 desa dan kelurahan di Kabupaten Labuhanbatu.

Lokasi Bakaran Batu menjadi salah satu perhatian khusus karena tergolong rawan genangan saat hujan deras.

Sebagai penanganan awal, tim gabungan telah menyedot genangan air menggunakan dua unit truk pemadam kebakaran dari Pemkab Labuhanbatu dan Yonif TP. Saat ini kondisi di lokasi telah surut dan kering.

Selanjutnya, pengerjaan fisik perbaikan dan peninggian tanggul kanan yang rusak akan dimulai pada Rabu mendatang.

Pihak Kodim bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah menurunkan alat berat untuk meninggikan tanggul dan kanal, serta membuat kolam penampungan air guna mengoptimalkan alur pembuangan.

Dandim mengimbau masyarakat untuk turut mengawasi proses pengerjaan infrastruktur ini agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal dan berjangka panjang oleh warga Labuhanbatu.(Hbb)

Upacara yang dimulai pukul 08.30 WIB itu menandai berakhirnya pendidikan para siswa Dikmabaif Gelombang III TA 2026. Mereka selanjutnya resmi dilantik menjadi prajurit TNI AD dengan pangkat Sersan Dua (Serda).

Dalam amanatnya, Pangdam I/BB Mayjen TNI Hendy Antariksa mengucapkan selamat kepada seluruh prajurit yang telah menyelesaikan pendidikan. la menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras, kedisiplinan, serta semangat pengabdian yang harus terus dijaga saat menjalankan tugas.

"Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras, disiplin, dan semangat pengabdian yang harus terus dipelihara dalam pelaksanaan tugas ke depan," demikian pesan Pangdam I/BB kepada para bintara remaja.

Pangdam I/BB juga mengingatkan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah bukan sekadar seremoni, melainkan momentum bersejarah yang menjadi awal perjalanan pengabdian para prajurit kepada bangsa dan negara.

Sumpah yang telah diucapkan merupakan janji suci yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa, dan negara.

Karena itu, para prajurit diminta memahami tanggung jawab yang melekat pada status baru sebagai abdi negara. Mereka juga ditekankan untuk menjunjung tinggi hukum, disiplin, serta norma kehidupan bermasyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas.

Pangdam I/BB meminta para bintara remaja menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan jati diri prajurit TNI AD, baik saat bertugas maupun ketika berada di tengah masyarakat. Mereka diharapkan mampu menjaga kehormatan institusi serta membangun kepercayaan publik melalui tindakan yang profesional.

Turut hadir dalam upacara penutupan Dikmabaif TNI AD Gelombang III TA 2026, Kasdam I/BB Brigjen TNI Deki Santoso Pattinaya, Danrindam I/BB Brigjen TNI Abdul Razak Rangkuti beserta pejabat lainnya.( Put)

Operasi yang berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026, melibatkan 37 personel dan bersinergi dengan instansi terkait.

Kapolres menegaskan, operasi ini tidak hanya berfokus pada penindakan pelanggaran, tetapi juga mengedepankan edukasi dan pencegahan guna meningkatkan kesadaran serta disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.

Seluruh personel diinstruksikan bertugas secara profesional, humanis, dan tegas, sekaligus menghindari penyalahgunaan wewenang serta mengutamakan keselamatan masyarakat," terang Kapolres Binjai.

Melalui Operasi Patuh Toba 2026, Polres Binjai berharap dapat menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta memperkuat dampak nyata bagi masyarakat dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar di Kota Binjai," ucap AKBP Bimo Moernanda. ( Oji )

‎

‎Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat evaluasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah maupun kering yang digelar Pemkab Labuhanbatu di ruang rapat Bupati, Senin (26/10/2026).

‎

‎Rapat yang dipandu Asisten II, Drs. Ikramsyah Putra Nasution, itu dihadiri Sekdakab Labuhanbatu Abdi Jaya Pohan, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Kepala BPBD Muhammad Perjuangan Hasibuan, para camat, serta sejumlah pejabat terkait.

‎

‎Agenda tersebut membahas kesiapan pemerintah daerah menghadapi berbagai ancaman bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, angin kencang hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

‎

‎Kepala BPBD Labuhanbatu, Muhammad Perjuangan Hasibuan, mengungkapkan sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap persoalan banjir, di antaranya tingginya intensitas curah hujan, sedimentasi daerah aliran sungai, serta penyempitan, pendangkalan dan penyumbatan drainase.

‎

‎Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan banjir tidak semata-mata disebabkan tingginya curah hujan. Kondisi saluran air dan sungai yang tidak berfungsi optimal juga menjadi faktor yang harus ditangani secara serius.

‎

‎Artinya, upaya mitigasi tidak cukup hanya dengan meningkatkan kewaspadaan ketika hujan turun. Pembenahan infrastruktur pengendali air, pemeliharaan drainase, serta penanganan sedimentasi sungai harus menjadi pekerjaan prioritas yang dilaksanakan secara terukur dan berkelanjutan.

‎

‎BPBD menyebut sejumlah langkah yang disiapkan, antara lain normalisasi dan pembersihan drainase, pengerukan sedimentasi sungai, perbaikan tanggul atau bronjong, serta penguatan koordinasi antarinstansi dan dengan BMKG Wilayah I Sumatera Utara.

‎

‎Meski demikian, rencana tersebut perlu ditindaklanjuti dengan langkah operasional yang jelas. Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai lokasi prioritas, jadwal pengerjaan, ketersediaan anggaran, serta pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

‎

‎Tanpa kejelasan tersebut, rencana normalisasi berisiko hanya menjadi agenda rutin yang kembali dibicarakan ketika ancaman banjir muncul.

‎

‎Dalam rapat itu, Camat Rantau Utara, Nafsir Rambe, turut melaporkan sejumlah titik yang berpotensi mengalami banjir dan menjadi penyebab genangan di kawasan perkotaan Rantauprapat dan sekitarnya.

‎

‎Laporan tersebut semestinya menjadi dasar bagi Pemkab Labuhanbatu untuk menyusun peta kerawanan sekaligus menetapkan prioritas penanganan berdasarkan tingkat risiko dan dampaknya terhadap masyarakat.

‎

‎Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa setiap titik rawan yang telah teridentifikasi tidak hanya dicatat dalam laporan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan dan perbaikan yang diperlukan.

‎

‎Terlebih, persoalan banjir di kawasan perkotaan dapat mengganggu aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, hingga merusak fasilitas umum dan permukiman warga.

‎

‎Karena itu, keterlibatan lintas perangkat daerah harus dibuktikan melalui pembagian tugas yang jelas. Dinas teknis, BPBD, kecamatan, kelurahan, desa hingga pemerintah lingkungan perlu bergerak dalam satu rencana penanganan yang terkoordinasi.

‎

‎Sekdakab Labuhanbatu, Abdi Jaya Pohan, menekankan pentingnya peningkatan kewaspadaan, pemantauan wilayah rawan, serta koordinasi antarinstansi untuk mengantisipasi potensi bencana.

‎

‎Di akhir rapat, Abdi juga meminta para camat, lurah, kepala desa dan kepala lingkungan agar segera menggerakkan masyarakat untuk bergotong royong membersihkan parit dan gorong-gorong.

‎

‎"Secepatnya lakukan gotong royong, ajak masyarakat bersihkan parit dan gorong-gorong," tegasnya.

‎

‎Ajakan tersebut patut didukung. Namun, persoalan banjir tidak bisa dibebankan hanya kepada masyarakat melalui kegiatan gotong royong.

‎

‎Di sinilah pemerintah daerah dituntut membedakan persoalan yang bisa diselesaikan melalui kerja. (BS)

‎

‎

‎

‎

Mantan General Manager (GM) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, Jonedi Ramli, dicecar penasihat hukum terdakwa terkait kewenangan perusahaan, pelimpahan pelayanan pemanduan kapal, pengaturan tarif, hingga mekanisme pembayaran jasa pandu dan tunda.

Dalam persidangan tersebut, selain Jonedi Ramli, jaksa juga menghadirkan mantan Manajer Operasional Hasudungan Manurung, dan mantan Manajer Keuangan Nadlin.

Saat diperiksa, Jonedi ditanya mengenai dasar pelimpahan kewenangan pelayanan pemanduan kapal dengan ukuran di atas 500 gross tonnage (GT) kepada Pelindo Belawan.

"Pelimpahan tersebut diberikan pada tahun 2023. Namun, mengenai proses dan waktu pelimpahan, saya lupa dan minta waktu untuk melakukan pengecekan," kata Jonedi.

Penasihat hukum kemudian mengaitkan hal tersebut dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 616 Tahun 2023. Tentang pelimpahan kepada Badan Usaha Pelabuhan PT Pelindo untuk melaksanakan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di perairan wajib pandu.

Ketika ditanya mengenai hak dan kewajiban Pelindo, Jonedi menjelaskan bahwa perusahaan berkewajiban menyiapkan sarana pandu, sementara KSOP menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelayanan kapal pandu dan tunda.

Jonedi juga menyebut Pelindo memiliki operator pemanduan yang menerima informasi melalui radio Channel 12.

"Pelindo bertanggung jawab melaksanakan pelayanan pemanduan dan penundaan kapal secara aman sesuai ketentuan yang berlaku," terangnya.

Namun, penasihat hukum kembali menyoroti tanggung jawab Pelindo sebagaimana tercantum dalam ketentuan pelimpahan kewenangan, termasuk tanggung jawab atas keabsahan dokumen dan informasi serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul.

Penasihat hukum juga mempertanyakan ketentuan pelayanan wajib pandu dan tunda bagi kapal dengan ukuran di atas 500 GT, termasuk mekanisme pembayaran jasa tersebut.

"Penerbitan nota dan pranota berkaitan dengan mekanisme penagihan jasa pandu dan tunda. Izin pelayaran dapat diterbitkan meskipun pembayaran jasa pandu dan tunda belum dilakukan," jelasnya.

Sementara itu, saksi Hasudungan Manurung selaku mantan Manajer Operasional Pelindo menerangkan bahwa jasa pandu dan tunda belum dapat dibayar sebelum kegiatan pelayanan selesai.

Keterangan tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan untuk memperjelas mekanisme pelayanan kapal, penerbitan dokumen pelayaran, serta pembayaran PNBP yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.

Usai mendengarkan keterangan para saksi, Hakim Ketua Cipto Hosari Nababan menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi lainnya.

*Kuasa Hukum Sebut Pembayaran Telah Dilakukan*

Penasihat hukum terdakwa Rivolino, Hepy Laia, usai persidangan menyatakan keterangan para saksi memperkuat pandangan pihaknya bahwa pembayaran jasa pandu dan tunda yang dipersoalkan telah dilakukan.

Ia juga menyoroti keterangan saksi Nadlin mengenai urutan penandatanganan berita acara rekonsiliasi antara Pelindo dan KSOP.

"Saksi Nadlin tadi juga mengatakan bahwa yang duluan menandatangani berita acara rekonsiliasi ini adalah pihak dari Pelindo. Yang pertama itu adalah manajer keuangan, kemudian GM, baru pihak KSOP," jelasnya.

Menurut Hepy, dakwaan terhadap kliennya terkesan dipaksakan apabila bukti-bukti pembayaran dari Pelindo tidak diperiksa secara konkret. Ia juga menyinggung adanya surat pelimpahan kewenangan dari Dirjen Perhubungan Laut.

Terpisah, Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. Soleman B. Ponto menilai unsur kerugian keuangan negara menjadi salah satu aspek krusial yang harus diuji dalam perkara dugaan korupsi PNBP jasa pandu dan tunda kapal di KSOP Belawan.

Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI tersebut menyoroti perhitungan kerugian negara sekitar Rp1,49 miliar yang disebut berasal dari auditor akuntan publik, bukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Soleman merujuk SEMA Nomor 4 Tahun 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 dalam menyampaikan pandangannya mengenai kewenangan lembaga yang menilai dan menetapkan kerugian negara.

Ia juga menilai keterangan saksi dari KSOP Belawan dan Pelindo yang menyebut pembayaran jasa pandu dan tunda telah dilakukan perlu menjadi perhatian majelis hakim.

Menurutnya, apabila pembayaran telah masuk ke kas negara, harus dijelaskan kerugian nyata yang ditimbulkan, bukan sekadar persoalan perbedaan pencatatan administrasi.

Soleman berpandangan, kerugian negara dalam perkara korupsi harus dibuktikan secara nyata dan sah. Karena itu, ia meminta majelis hakim mencermati dasar perhitungan kerugian negara serta seluruh alat bukti sebelum mengambil keputusan.

Perkara ini menyeret empat mantan pejabat KSOP Belawan, yakni Wisnu Handoko, Safril Heston Simanjuntak, Marganda LA Sihite, dan Rivolino. Dugaan kerugian negara dalam perkara tersebut disebut mencapai sekitar Rp1,49 miliar berdasarkan perhitungan auditor. (Ril/Dam)

Tiga saksi dari PT Pelindo dihadirkan untuk memberikan keterangan. Diantaranya, Jonedi Ramli selaku mantan General Manager (GM) PT Pelindo, Hasudungan Manurung selaku mantan Manajer Operasional dan Nadlin selaku mantan Manajer Keuangan.

Ketiga saksi yang dicecar pengacara terdakwa, dinilai berbelit saat ditunjukkan sejumlah data terkait pembayaran jasa pandu kapal periode 2023-2024.

"Apa hak dan kewajiban Pelindo?," tanya Landong MT Nadeak, kepada saksi Jonedi Ramli.

Jonedi menjawab, bahwa Pelindo menyiapkan sarana pandu, cq KSOP sebagai pengawas yang mengatur kapal pandu dan tunda terkait pemanduan tersebut.

Lalu Landong menyinggung operator pemanduan, yang menurutnya menjadi tanggungj awab Pelindo, kemudian hal itu telah diakui oleh Jonedi ramli, bahwa Pelindo(BUP) selaku pihak pertama yang menerima informasi kedatangan kapal masuk ke wilayah perairan Belawan melalui radio channel 12.

"Pelindo bertanggung jawab penuh secara hukum atas keabsahan dan/atau keaslian dokumen serta informasi yang disampaikan dalam pemenuhan persyaratan, serta menjamin dan menghilangkan gugat hukum dan/atau Upaya hukum lainnya kepada Kementerian Perhubungan atas permasalahan hukum yang timbul di kemudian hari sesuai Keputusan Direjnd HUBLA Nomor KP-DJPL 616 tahun 2023 tentang pemberian pelimpahan kepada Badan Usaha pelabuhan P PT.Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk melaksanakan pelayanan jasa pemanduan dan Penunddan Kapal di perairan Wajib pandu Kelas I pada Perairan Pelabuhan Belawan Provinsi Sumatera Utara," kata Landong.

Saat Landong menyinggung siapa yang mengatur tarif jasa pandu, Jonedi dinilai berbelit-belit dalam memberikan jawaban karena tak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Jangan berbelit-belit saudara saksi, anda GM," kata Landong.

Usai mendengarkan keterangan saksi, Hakim Ketua Cipto Hosari Nababan, menunda sidang hingga pekan depan, dengan mendengarkan 7 saksi dari pihak agen pelayaran.

Penasehat Hukum tiga terdakwa, Landong MT Nadeak, menilai keterangan sejumlah saksi dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo memperjelas persoalan pembayaran jasa pandu dan tunda yang menjadi pokok perkara.

Tiga terdakwa yang didampingi Tim Hukum Landong Nadeak, masing-masing Wisnu Handoko, Safril Heston Simanjuntak, dan Marganda LA Sihite.

Landong mengatakan, berdasarkan keterangannya di persidangan, Jonedi mengakui pembayaran yang berkaitan dengan sejumlah transaksi jasa pandu dan tunda setelah diperlihatkan bukti-bukti : BA Rekonsiliasiy g ditandatangani olej kedua belah Pihak, Bukti dari Pelindo Penyampaian Pendapatan PNBP Jasa Pandu dan Tunda ke KSOP, Nota Tagih, Kode Billing, Bukti Bayar Pelindo ke Bank dan Bukti setor ke Kas negara (SIMPONI) periode 2023-2024.

"Setelah kami tunjukkan bukti-bukti yang ada, Pak Jonedi Ramli mengakui pembayaran yang dilakukan sesuai dengan bukti yang kami ajukan," katanya seusai persidangan.

Ia menyebut keterangan tersebut berkaitan dengan pembayaran jasa pandu dan tunda, untuk sejumlah periode yang dipersoalkan dalam perkara. Menurutnya, bukti pembayaran yang diajukan pihaknya perlu menjadi pertimbangan dalam menguji dugaan kerugian negara.

Dia juga menyoroti keterangan saksi terkait proses pencocokan data (COKLIT) pembayaran. Ia menyebut saksi Nadlin dari bagian keuangan Pelindo, menerangkan bahwa proses pencocokan data telah dilakukan.

Menurutnya, persoalan muncul karena adanya perbedaan penafsiran antara pihak Jaksa dan Penasehat Hukum terhadap pencatatan pembayaran jasa pandu dan tunda, khususnya transaksi yang melibatkan kapal tunda (tugboat) dan tongkang.

Ia berpendapat, pembayaran yang tercatat atas nama tongkang perlu dilihat bersama dokumen Pranota dan Nota yang berkaitan dengan kapal tunda yang menariknya.

"Faktanya, menurut bukti yang kami tunjukkan, pembayaran sudah dilakukan. Karena itu, kami meminta agar seluruh dokumen pembayaran dan pencocokan data diperiksa secara utuh," ujarnya.

Landong menilai perbedaan pembacaan terhadap dokumen tersebut penting untuk diperjelas dalam persidangan. Namun, kebenaran mengenai status pembayaran dan dampaknya terhadap perhitungan kerugian negara tetap harus dinilai berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan.

Selain persoalan pembayaran, dia turut menyoroti keterangan saksi mengenai penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) jasa pandu.

Ia menyebut saksi Hasudungan Manurung menerangkan, bahwa SPK jasa pandu diterbitkan melalui sistem yang digunakan dalam pelayanan kapal di Pelabuhan Belawan.

Menurut Landong, penerbitan SPK dan pelaksanaan pelayanan jasa pandu serta tunda perlu dipahami berdasarkan pembagian kewenangan antara Pelindo sebagai operator Pelayanan Jasa Pandu dan Tunda dan KSOP sebagai pihak yang menjalankan fungsi pengawasan sesuai ketentuan.

Ia juga berpendapat bahwa penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan persoalan pembayaran jasa pandu dan tunda belum bayar seperti dakwaan jaksa kepada ke 3 terdakwa, tetapi Jasa Pandu dan Tunda belum bisa dibayar sebelum kapal dilayani pandu dan tunda ke luar dermaga. Setelah setelah pelayanan Jasa pandu dan tunda, maka baru bisa ditagih dengan menbuat Pra Nota 2 x24 jam dan Nota 1 x 24 jam oleh Pelindo.

"Menurut kami, keterangan saksi hari ini memberikan gambaran lebih jelas mengenai proses penerbitan SPK oleh Pelindo pelaksanaan jasa pandu dan tunda, serta pembayaran yang dipersoalkan," pungkasnya.

Perkara ini menyeret empat mantan pejabat KSOPBelawan, yakni Wisnu Handoko, Safril Heston Simanjuntak, Marganda LA Sihite, dan Rivolino. Dugaan kerugian negara dalam perkara tersebut sebelumnya disebut mencapai sekitar Rp4.090.776.731 berdasarkan perhitungan auditor Riska Arta dan Rekan sebagai Akuntan Publik Independen. (Ril/Dam)

Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati Asri Ludin Tambunan bersama Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang Sapta Putra, Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang, Mahyu Danil, Kepala Kantor Kementerian Agama Saripuddin Daulay, dan Ketua Badan Wakaf Deli Serdang Syawaluddin Nasution kepada perwakilan Kantor Urusan Agama Kecamatan masing-masing.

Bupati Asri Ludin Tambunan mengatakan, sertipikat tanah wakaf memberikan kepastian hukum bagi nazir dalam mengelola aset yang diamanahkan masyarakat.

"Harapannya, dengan percepatan ini ke depan semakin banyak rumah ibadah yang memiliki kepastian hukum dan tidak lagi menjadi objek sengketa," ujarnya.

Ia juga mengapresiasi sinergi seluruh pihak dan berharap percepatan sertifikasi terus berlanjut agar lebih banyak tanah wakaf terlindungi secara hukum.

Delapan sertipikat tersebut mencakup tanah wakaf di Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal; Desa Pasar Miring dan Desa Perbarakan, Kecamatan Pagar Merbau; Desa Juhar Baru, Kecamatan Galang; Desa Bintang Merah, Kecamatan Batang Kuis; Desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Morawa; serta wilayah Ramunia, Kecamatan Beringin.

Tanah wakaf tersebut berasal dari masyarakat dan diperuntukkan bagi masjid, musala, rumah tahfiz, serta lembaga pendidikan.( Dr

Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, meresmikan penggunaan jalan berstatus jalan kabupaten tersebut pada Senin (26/10/2026). Peresmian ditandai dengan pembukaan kain tirai papan nama jalan berwarna hijau yang menjadi simbol baru pembangunan jalan kabupaten.

Pembangunan jalan dengan lebar tiga meter ini disambut gembira masyarakat. Sebelumnya, kondisi jalan yang rusak kerap menyulitkan aktivitas warga, terutama saat musim hujan karena becek dan tergenang air. Padahal, ruas tersebut menjadi salah satu akses penting bagi mobilitas masyarakat dan kegiatan perekonomian setempat.

Tokoh masyarakat, Syahrial, menyampaikan apresiasi atas pembangunan jalan yang telah lama diharapkan warga.

"Sudah puluhan tahun kami menanti pembangunan jalan ini. Baru pada masa Pak Bupati Asri Ludin jalan ini dibangun. Terima kasih, Pak Bupati," ujarnya haru.

Sebagai bentuk penghormatan, masyarakat setempat juga menyematkan tanjak, penutup kepala khas Melayu, kepada Bupati.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati berpesan agar masyarakat bersama-sama menjaga jalan yang telah dibangun sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

"Jalan yang sudah dibangun ini harus kita jaga bersama. Pemerintah hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan setelah pembangunan selesai, kita berharap jalan ini dapat dimanfaatkan dengan baik serta mendukung kelancaran aktivitas dan perekonomian warga," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga meminta tokoh masyarakat bermusyawarah mengusulkan nama tokoh Melayu yang memiliki jasa dan pengaruh bagi masyarakat Hamparan Perak, baik untuk penamaan ruas jalan ini maupun rumah sakit di Hamparan Perak.

"Kita ingin nama yang dipilih memiliki nilai sejarah dan menjadi kebanggaan masyarakat Hamparan Perak," pungkasnya.( Drt)

Melalui Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba), Polres Binjai bersinergi dengan Badan Narkotika Nasional Kota Binjai (BNNK) telah melaksanakan Operasi Sarang Narkoba (OSN) di 12 lokasi berbeda pada 9–21 Oktober 2026 lalu

Adapun 12 TKP yang dilakukan OSN yaitu, Kecamatan Binjai Utara 3 Lokasi, Kecamatan Selesai 3 Lokasi, Kecamatan Binjai Selatan 1 Lokasi, Kecamatan Sei Bingai 2 Lokasi, Kecamatan Binjai Kota 2 lokasi dan Binjai Timur 1 Lokasi.

Dari 12 lokasi yang ditindak, petugas gabungan hanya bisa merobohkan dan membakar 10 gubuk. Bahkan terpantau Kapolres Binjai pernah ikut langsung tapi hasil tetap mengecewakan

Dari 12 kali i giat petugas hanya bisa mengamankan satu orang laki-laki inisial PS (48) yang diduga sebagai pengedar dengan barang bukti, 14 paket narkotika jenis ganja dibalut kertas dengan berat Britto 123,3 Gr dan dua orang yang diduga sebagai pengguna narkotika, beserta sejumlah barang bukti.

Barang bukti yang ditemukan juga mengecewakan yakni meliputi 34 plastik klip transparan, 38 pipet skop, tujuh korek api, 18 alat hisap sabu atau bong, serta dua kaca pirek.

"Operasi ini merupakan bentuk komitmen Polres Binjai bersama BNNK dalam menindak lokasi yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Kegiatan akan terus dilakukan sebagai upaya menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi masyarakat dari bahaya narkoba," kata Kasat Narkoba Binjai AKP Ismail Pane terkait rajia itu

Terkait hal tersebut diatas maka elemen masyarakat Binjai yang kecewa meminta Kapolres Binjai mencopot Kasat Narkoba Binjai ( Red )

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut Kombes Pol. Irfan Rifai mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari Program Quick Wins 100 Hari Kerja Kapolri, khususnya program pemberantasan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

"Ini merupakan program 100 hari kerja Kapolri yang dituangkan dalam program Quick Wins nomor 8, yaitu melakukan pemberantasan terhadap BBM subsidi yang ilegal," kata Irfan dalam konferensi pers di Mapolda Sumut, Senin (26/10/2026).

Dalam pengungkapan tersebut, penyidik menetapkan DS selaku manajer SPBU dan H selaku supervisor SPBU sebagai tersangka. DS diduga menyuruh H merusak segel mesin pompa BBM, sedangkan H diduga melakukan perusakan segel untuk mengubah takaran pengisian.

Irfan menjelaskan, kasus ini terungkap setelah tim penyidik Unit 2 Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Sumut melakukan penyelidikan bersama UPT Metrologi Legal Disperindag Kabupaten Serdang Bedagai pada Selasa (20/10/2026) sekitar pukul 17.00 WIB.

Saat berada di lokasi, petugas mendapati H sedang membongkar mesin pompa BBM. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan segel atau locis pada tiga mesin pompa BBM dalam kondisi rusak.

Petugas kemudian melakukan pengujian takaran bersama pihak metrologi menggunakan bejana ukur. Hasilnya, volume BBM yang keluar tidak sesuai dengan angka 20 liter yang tertera pada indikator mesin.

Pada pengujian Biosolar, ditemukan kekurangan sebanyak 510 mililiter. Sementara itu, pengujian Pertalite menunjukkan kekurangan 440 mililiter dan Pertamax 460 mililiter untuk setiap pengujian dengan indikator 20 liter.

"Betul sekali, modusnya karena alat tera yang diubah sedemikian rupa. Kami menguji tiga pompa di SPBU tersebut dengan masing-masing 20 liter, baik Pertalite, Solar maupun Pertamax. Namun, BBM yang keluar tidak mencapai 20 liter," ujar Irfan.

Menurut dia, selisih takaran tersebut berkisar hampir setengah liter untuk setiap pengujian 20 liter BBM. Penyidik masih mendalami bagaimana perubahan pada mesin pompa itu dilakukan dan bagaimana dugaan praktik tersebut dapat berlangsung.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, dugaan praktik perusakan segel mesin pompa BBM tersebut disebut telah berlangsung sekitar tujuh tahun.

"Dari keterangan yang disajikan dalam berita acara pemeriksaan, kegiatan ini sudah berlangsung sekitar tujuh tahun," katanya.

Dari penghitungan sementara berdasarkan data penjualan pada totalisator SPBU dan hasil pengukuran selisih takaran oleh petugas metrologi selama Juni hingga Oktober 2026, penyidik memperkirakan keuntungan yang diduga diperoleh pelaku usaha mencapai Rp595.321.508,90.

Selisih volume BBM dalam periode tersebut terdiri atas 32.768,3 liter Biosolar, 34.681,1 liter Pertalite, dan 1.575,8 liter Pertamax.

Irfan menegaskan, angka tersebut merupakan estimasi sementara yang masih didalami penyidik. Ia juga menyebut tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan perkara apabila ditemukan keterlibatan pihak lain.

"Tidak menutup kemungkinan dari dua tersangka yang di SPBU Serdang Bedagai ini akan berkembang ke tersangka lainnya. Ini masih kami dalami," ujarnya.

Sementara itu, Plt. Kasubdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Sumut AKP Marbintang menjelaskan, uang tunai sebesar Rp77.425.000 turut diamankan saat petugas melakukan penindakan di lokasi.

"Uang yang kami amankan ini ditemukan saat berada di TKP dan diduga merupakan hasil penjualan pada hari itu. Ini masih menjadi bagian dari pendalaman kami," kata Marbintang.

Selain uang tunai, penyidik menyita satu buah tang, satu buah obeng, dokumen pendukung, rekaman CCTV dalam flash disk, tiga unit telepon genggam, serta tiga mesin pompa dispenser BBM yang telah dipasangi garis polisi.

Irfan menambahkan, penyidik juga mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk terkait pemeriksaan tera secara berkala. Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut masih berupa pendalaman dan belum dapat disimpulkan.

"Kami masih mendalami kemungkinan tersebut. Mohon bersabar, karena penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pengembangan," katanya.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf c juncto Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Penyidik masih melanjutkan pemeriksaan untuk mendalami dugaan manipulasi takaran, menghitung dampak yang ditimbulkan, serta menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.(lam)

Penegasan tersebut disampaikan Khairul Azmi saat memimpin apel gabungan di lingkungan Dinas SDABMBK Kota Medan, Senin (26/10/2026).

Dalam arahannya, Khairul Azmi mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2026 kini hanya menyisakan sekitar dua bulan. Karena itu, seluruh bidang diminta tidak mengendurkan kinerja, melainkan semakin mengoptimalkan waktu yang tersedia untuk memastikan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target.

Menurutnya, percepatan penyelesaian pekerjaan harus tetap berjalan beriringan dengan kualitas, ketepatan pelaksanaan, serta kepatuhan terhadap standar teknis yang telah ditetapkan.

"Setiap pekerjaan harus dituntaskan dengan baik dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Jangan sampai pekerjaan yang tidak diselesaikan secara maksimal justru menimbulkan persoalan dan membahayakan masyarakat," tegas Khairul Azmi.

Ia menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan program pembangunan tidak semata-mata diukur dari tercapainya target pekerjaan, tetapi juga dari kualitas hasil pembangunan serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.

Oleh sebab itu, seluruh jajaran diharapkan mampu meningkatkan koordinasi, memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan, serta menunjukkan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Apel gabungan tersebut sekaligus menjadi momentum konsolidasi internal untuk menyatukan komitmen seluruh jajaran Dinas SDABMBK Kota Medan dalam menghadapi periode akhir tahun anggaran.

Melalui penguatan disiplin dan optimalisasi kinerja, Dinas SDABMBK Kota Medan diharapkan mampu menuntaskan berbagai program pembangunan infrastruktur secara tepat waktu, berkualitas, dan akuntabel.

Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen mendukung pembangunan Kota Medan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, sejalan dengan semangat Medan Untuk Semua. (ATN)

‎Dosma dikenal sebagai advokat muda yang memiliki pengalaman di bidang hukum. Dengan bekal pengalaman dan kiprahnya tersebut, ia diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta memperkuat peran organisasi dalam menjalankan program dan mencapai tujuan bersama.

‎

‎Pelantikan Dosma berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kompleks Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Nomor 30, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sabtu (24/10/2026).

‎

‎Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi Dosma untuk mulai menjalankan tanggung jawabnya sebagai Dewan Pengarah DPP HBB. Posisi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memberikan arahan, masukan, serta pemikiran strategis bagi perkembangan organisasi.

‎

‎Di bawah kepemimpinan Lamsiang Sitompul, DPP HBB memasuki periode kepengurusan 2026–2031 dengan harapan mampu memperkuat konsolidasi internal, menjaga kebersamaan, dan meningkatkan kontribusi organisasi bagi masyarakat, khususnya komunitas Batak.

‎

‎Kepercayaan yang diberikan kepada Dosma menjadi tanggung jawab sekaligus kesempatan untuk mengambil bagian dalam perjalanan organisasi selama lima tahun mendatang.

‎

‎Melalui peran Dewan Pengarah, ia diharapkan turut mendorong penguatan organisasi agar semakin solid dan mampu menjalankan visi serta misinya.

‎

‎Kepada wartawan, Dosma Roha Sijabat mengatakan organisasi kesukuan yang besar bukan hanya membutuhkan banyak anggota dan pengurus, tetapi juga membutuhkan kepemimpinan yang kuat, persatuan yang kokoh, integritas, serta visi yang jelas untuk masa depan.

‎

‎"Saya sebagai dewan pengarah DPP HBB kita harus memahami bahwa jabatan bukanlah sekadar kehormatan, melainkan amanah dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh," kata Dosma usai pelantikan.

‎

‎Dosma berharap seluruh pengurus mampu mengesampingkan kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan demi kepentingan organisasi dan masyarakat yang di wakili.

‎

‎Dia menjelaskan, meskipun dirinya baru dilantik, ia optimistis bahwa organisasi HBB mampu jaga persatuan dan soliditas organisasi untuk jalankan roda organisasi sesuai aturan dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga (AD/ART).

‎

‎"Organisasi harus hadir di tengah masyarakat, melestarikan budaya dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah maupun nasional," tandasnya lugas.

‎

‎Dosma juga mengajak untuk menjaga nama baik dan kehormatan organisasi, serta setiap pengurus harus menjadi teladan dalam perkataan, sikap, dan tindakan.

‎

‎"Organisasi besar tidak boleh hanya bergantung pada satu atau dua orang. Kita harus menyiapkan generasi penerus yang memiliki integritas, kemampuan, dan semangat pengabdian," tegasnya.

‎

‎Sementara itu, Ketua Umum DPP HBB periode 2026–2031, Lamsiang Sitompul, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Pemprov Sumut terhadap pelaksanaan pelantikan tersebut.

‎

‎Menurut Lamsiang, dukungan pemerintah tidak hanya terlihat dari fasilitasi kegiatan, tetapi juga dari terbukanya peluang kemitraan antara HBB dan berbagai elemen masyarakat untuk bersama-sama memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.

‎

‎Pelantikan sekitar 1.000 pengurus tersebut merupakan tindak lanjut Musyawarah Besar (Mubes) HBB yang digelar pada Jumat (23/10/2026). Dalam forum itu, Lamsiang kembali memperoleh kepercayaan untuk memimpin organisasi melalui mekanisme aklamasi.

‎

‎Kepercayaan tersebut menjadi tanggung jawab bagi kepengurusan baru untuk memperkuat konsolidasi internal, membangun koordinasi antardaerah, serta memastikan program organisasi berjalan secara terarah.

‎

‎Dengan jumlah pengurus yang mencapai sekitar 1.000 orang, HBB memiliki jaringan yang berpotensi menggerakkan berbagai kegiatan kemasyarakatan. Namun, besarnya struktur organisasi juga menuntut adanya program kerja yang terukur dan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

‎

‎Persoalan sosial, ekonomi, pendidikan, dan pelestarian budaya menjadi sejumlah bidang yang dapat memperoleh perhatian melalui kerja bersama seluruh jajaran pengurus.

‎

‎HBB juga berpeluang mendorong pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meningkatkan kapasitas generasi muda, serta memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat.

‎

‎Selain itu, pelantikan sekitar 1.000 pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Horas Bangso Batak (HBB) periode 2026–2031 menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus penguatan peran masyarakat dalam mendukung pembangunan di Sumatera Utara (Sumut).

‎

‎Disisi lain, Pemerintah Provinsi Sumut berharap HBB tidak hanya berkembang sebagai organisasi kemasyarakatan, tetapi juga mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan, pelestarian budaya, kegiatan sosial, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

‎

‎Harapan tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Timur Tumanggor, saat mewakili Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution dalam pelantikan pengurus DPP HBB periode 2026–2031.

‎

‎Dalam sambutannya, Timur Tumanggor menegaskan bahwa HBB memiliki peran penting sebagai wadah pemersatu masyarakat dari berbagai latar belakang. Karena itu, organisasi itu diharapkan mampu menjaga dan mengembangkan nilai-nilai budaya Batak, bukan hanya melalui kesenian, melainkan juga lewat perilaku dan kehidupan sehari-hari.

‎

‎"Budaya bukan hanya tentang pakaian, bahasa, tarian, musik atau bentuk kesenian. Tetapi juga tercermin dalam sikap saling menghormati orang tua, menjaga kehormatan keluarga, tepat janji, gotong royong, serta saling bantu," ujar Timur.

‎

‎Menurutnya, nilai-nilai tersebut merupakan modal sosial yang dapat memperkuat persaudaraan sekaligus mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis.

‎

‎Ia berharap HBB dapat menerjemahkan nilai-nilai budaya itu ke dalam program nyata, mulai dari kegiatan sosial, pembinaan generasi muda, pelestarian kebudayaan, peningkatan kualitas SDM, hingga pengembangan ekonomi masyarakat.

‎

‎Timur juga mendorong seluruh pengurus untuk mengoptimalkan potensi dan keahlian masing-masing anggota agar dapat berkontribusi sesuai dengan bidang yang dikuasai.

‎

‎Selain itu, HBB diharapkan menjadi jembatan komunikasi yang konstruktif antara masyarakat dan pemerintah, sehingga aspirasi warga dapat disampaikan dan ditindaklanjuti melalui kerja sama yang positif.

‎

‎"Kami juga berharap Horas Bangso Batak dapat mendorong anggotanya untuk berkontribusi sesuai dengan keahlian dan bidang masing-masing. Sekaligus menjadi jembatan komunikasi yang konstruktif antara masyarakat dan pemerintah. Karena itu kami ucapkan selamat menjalankan tugas organisasi bagi para pengurus," jelasnya.

‎

‎Sebagai organisasi yang membawa identitas dan nilai-nilai budaya Batak, HBB diharapkan terus menjadikan filosofi Dalihan Na Tolu sebagai salah satu landasan dalam membangun hubungan sosial yang harmonis, mengedepankan penghormatan, serta memperkuat semangat kebersamaan.

‎

‎Di tengah keberagaman suku, agama, dan golongan di Sumatera Utara, organisasi kemasyarakatan memiliki ruang untuk berkontribusi dalam menjaga toleransi dan mempererat persatuan.

‎

‎Kehadiran unsur pemerintahan dalam pelantikan tersebut juga menjadi kesempatan untuk memperkuat komunikasi antara organisasi masyarakat dan pemerintah daerah. Sinergi itu diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi berlanjut melalui program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

‎

‎Dengan kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Lamsiang Sitompul, HBB diharapkan mampu berkembang menjadi organisasi yang solid, mandiri, dan terbuka terhadap kolaborasi lintas elemen.

‎

‎Pada akhirnya, keberhasilan organisasi tidak semata-mata diukur dari banyaknya pengurus yang dilantik atau luasnya jaringan yang dimiliki. Ukuran yang lebih penting adalah konsistensi pengabdian, kualitas program, serta kontribusi nyata yang diberikan kepada masyarakat dan pembangunan Sumatera Utara.

‎

‎Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, unsur pemerintahan, akademisi, tokoh adat, pimpinan organisasi kemasyarakatan, serta jajaran pengurus HBB dari berbagai provinsi.

‎

‎Di antara tokoh yang hadir adalah Dewan Penasihat HBB yang juga Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari daerah pemilihan Sumatera Utara I, Kombes Pol. (Purn.) Maruli Siahaan, Dewan Pakar HBB, Robert Sibarani, Sultan Deli Mahmud Aria Lamantjiji, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumut, Mulyono. (Bon)

‎

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Minggu (25/10) pagi mengungkapkan, terungkapnya dua pria pentolan geng motor masing - masing berinisial DC (25) dan KF (19) sebagai pengedar narkoba, setelah petugas mendapat informasi dari masyarakat terkait aktivitas terlarang keduanya.

Personel Unit 3 Satresnarkoba Polrestabes Medan yang kemudian melakukan pengintaian, mendapati kedua pelaku berada di lokasi penangkapan, dan diduga hendak melakukan transaksi narkoba.

"Keduanya kami tangkap berkat informasi yang terima dari masyarakat, keduanya ini hasil pemeriksaan ternyata merupakan pentolan geng motor GTARMY.REBORN16, dan sudah empat kali terlibat tawuran sesama geng motor di kawasan Deli Serdang," ungkap Rafli.

Saat ditangkap, petugas menemukan 8 butir pil ekstasi, yang rencananya akan dijual keduanya.

Keduanya mengaku, baru dalam kurun waktu satu bulan terakhir terlibat dalam peredaran narkoba, karena tergiur dengan keuntungan yang didapat.

"Dari pelaku kami sita 8 butir pil ekstasi, keduanya mendapat narkoba dari seorang pria berinisial B yang kini sedang kami kejar. Kami pastikan, B tidak akan bisa bersembunyi karena pasti akan kami tangkap," tambah Rafli. ( Dam)

Terduga pelaku SS ditangkap karena diduga menyalahgunakan pengangkutan BBM dan gas bersubsidi.

Pengungkapan bermula dari laporan warga terkait aktivitas mencurigakan di sekitar SPBU Pandan.

Kanit IV Satreskrim IPDA Andri lewat Tim Opsnal mencegat satu unit mobil Suzuki Carry berwarna merah BK 1510 YP yang dikemudikan terduga pelaku.

Saat digeledah, polisi menemukan 6 jerigen (lebih kurang 234 liter) BBM jenis Pertalite.

Bahan bakar itu konon dibeli dari SPBU Pandan tanpa surat rekomendasi.

Selain itu 14 tabung gas 3 kg berisi dibeli dari pangkalan di Hajoran untuk kembali dijual ke Tapsel (Tapanuli Selatan).

Pelaku dan barbut (barang bukti) kini diamankan di Mapolres Tapteng.

Terduga pelaku dijerat pasal 55 UU Migas jo UU Cipta Kerja dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun.

Kasat Reskrim Polres Tapteng, IPTU Dian A. Perdana, mengimbau masyarakat agar mematuhi aturan distribusi energi bersubsidi. Pembelian BBM menggunakan jerigen wajib mengantongi surat rekomendasi resmi, sementara niaga LPG 3 kg harus melalui pangkalan atau sub-penyalur resmi Pertamina.***