Soleman mempertanyakan secara gamblang dasar hukum, alat bukti, hingga keabsahan perhitungan kerugian negara yang digunakan jaksa dalam melakukan penahanan tersebut.

Sebagai informasi, RVL bersama tiga mantan Kepala KSOP Belawan periode Oktober 2023–Oktober 2024 dijebloskan ke sel tahanan atas dugaan korupsi pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jasa kepelabuhanan dan kenavigasian di Pelabuhan Belawan tahun 2023–2024.

Pandangan menohok ini disampaikan Soleman usai menjenguk langsung RVL dan ketiga mantan pejabat KSOP tersebut di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan, Selasa (26/5/2026).

Lebih lanjut, purnawirawan jenderal bintang dua ini membedah pokok perkara yang dituduhkan. Menurut Soleman, pihak kejaksaan keliru dalam memahami regulasi mengenai kewajiban kapal yang masuk ke daerah pemanduan di pelabuhan.

"Setelah saya lihat lebih lanjut, yang dituduhkan adalah korupsi, tapi yang dibicarakan itu kewajiban kapal yang masuk ke daerah pemanduan. Aturannya, setiap kapal masuk ke daerah pemanduan memang wajib menggunakan pandu. Tapi pertanyaannya, kapan mulai bayar?" ujar Soleman dengan nada tinggi kepada awak media.

Ia menjelaskan bahwa pembayaran jasa pemanduan baru berlaku jika petugas pandu sudah naik ke atas kapal.

"Dia sudah masuk itu, mulai bayar kapan? Mulai bayar kalau pandu itu naik. Kalau pandu naik, baru dia bayar. Kalau pandu tidak naik, ya tidak bayar. Itu satu. Lalu, kalaupun bayar, ke siapa bayarnya? Ya ke Pelindo," cetus Soleman.

Soleman menegaskan bahwa KSOP bukanlah pihak yang menerima pembayaran jasa pemanduan tersebut, melainkan PT Pelindo selaku operator pelabuhan. Oleh sebab itu, ia menilai kejaksaan salah alamat jika justru menyasar fungsi pengawasan yang dilakukan oleh KSOP.

"Bukan kepada KSOP. Lalu kalau tidak bayar, kenapa kok KSOP yang ditanya? Padahal pembayarannya harusnya kepada Pelindo yang menerima. Jadi kalau kapal-kapal ini setelah pandu naik lalu membayar, siapa yang menerima? Pelindo. Nah sekarang, kok tanya mereka (KSOP)? Wah, pengawasan mereka," tukasnya.

Ia menambahkan bahwa esensi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bukanlah instrumen untuk memaksakan penarikan biaya komersial, melainkan aturan demi keselamatan.

"Undang-Undang 17 itu bukan undang-undang untuk mewajibkan (pembayaran), tapi itu undang-undang keselamatan. Sehingga wajib pandu itu supaya selamat sampai tujuan, itu yang menjadi tanggung jawab para KSOP. Tapi kalau dia bayar atau tidak, itu tanggung jawabnya Pelindo," tegas Soleman.

Dengan logika tersebut, Soleman menilai jika ada dugaan kerugian negara atau korupsi terkait PNBP jasa pandu, maka pihak pertama yang harus dimintai pertanggungjawaban adalah PT Pelindo.

"Sehingga kalau dengan tujuan itu namanya korupsi, maka yang harus ditanya pertama adalah Pelindo, bukan KSOP. Oke, lalu bagaimana kok tiba-tiba KSOP yang ditanya? Ini yang jadi masalah," bebernya.

Di akhir penjelasannya, Soleman menganalogikan bahwa aturan wajib pandu di wilayah perairan tidak bisa disamakan begitu saja dengan aturan wajib helm di jalan raya, karena ruang lingkupnya berkaitan erat dengan keselamatan pelayaran spesifik.

"Memang wajib pandu, tapi pembayaran terjadi apabila pandu naik. Bukan wajib pandu seperti wajib helm. Daerah wajib helm harus pakai helm, oh tidak begitu di laut," jelas Soleman.

Menurutnya, status "wajib pandu" di laut adalah bentuk peringatan bernavigasi demi aspek keselamatan teknis, bukan sekadar instrumen penarikan tarif penomoran otomatis.

"Makanya kalau di laut itu wajib, ya itu adalah warning kepada kita orang kapal; hati-hati di sini kamu harus pakai pandu supaya selamat. Nah, makanya kapalnya meminta (pandu)," pungkasnya.

Merespons kritik tersebut, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi, memberikan klarifikasinya. Rizaldi menyatakan bahwa penyidik sejatinya sudah memeriksa pihak PT Pelindo selaku operator pelabuhan.

Menurut Rizaldi, General Manager (GM) PT Pelindo telah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Ia juga menegaskan bahwa kasus ini telah melalui prosedur hukum yang valid, termasuk penghitungan kerugian keuangan negara.

"Pelindo dan GM-nya sudah diperiksa sebagai saksi. Perkara ini masih dalam proses penyidikan, dan sudah dilakukan perhitungan kerugian negara, dan memang terdapat kerugian negara di dalamnya," ujar Rizaldi saat dikonfirmasi. (Dam)

Sekadar diketahui masalah ini mencuat dalam sidang uji materi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi (MK), pada Senin (25/5/2026).

Pasalnya, Asosiasi Dosen Indonesia mengeluhkan hanya mendapat gaji Rp 3,36 juta setiap bulan, disebut paling rendah se-Asia Tenggara.

Bahkan, dosen harus mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi itu dinilai memprihatinkan karena dapat memengaruhi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

"Kalau gaji mereka kecil dan kesejahteraannya kurang, bagaimana para dosen bisa fokus menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi secara maksimal? Padahal mereka memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik dan mencetak generasi bangsa," kata Habib Syarief kepada wartawan, Kamis (28/5/2026).

Dia menilai, rendahnya tingkat kesejahteraan dosen dapat berdampak pada menurunnya minat generasi muda untuk berkarier sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi.

Jika situasi itu terus berlangsung, katanya seperti dikutip dari Jawa Pos, dunia pendidikan tinggi Indonesia dikhawatirkan menghadapi persoalan regenerasi dosen di masa mendatang.

Menurut Habib Syarief, dosen memiliki peran strategis sebagai pilar utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Makanya, negara dinilai perlu memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan para akademisi.

"Saya sangat prihatin dengan kondisi para dosen saat ini. Mereka ujung tombak pendidikan tinggi kita. Kalau dosen tidak sejahtera, bagaimana mereka bisa fokus mendidik anak-anak bangsa dan menghasilkan riset-riset berkualitas," ujarnya.

Legislator Fraksi PKB itu mengaku memahami besarnya tanggung jawab profesi dosen, karena pernah menjalani langsung pekerjaan sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi.

"Saya pernah menjadi dosen, sehingga saya tahu bagaimana beratnya tanggung jawab profesi ini. Dosen tidak hanya mengajar, tetapi juga harus melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat," tuturnya.

Atas dasar itu, Habib Syarief menyatakan dukungannya terhadap judicial review atau uji materi Undang-Undang Guru dan Dosen yang diajukan para dosen ke MK.

Dia berharap, para hakim konstitusi dapat mendengarkan aspirasi para dosen yang selama ini memperjuangkan hak dan kesejahteraan mereka melalui jalur hukum.

"Saya mendukung judicial review yang dilakukan para dosen. Saya berharap para hakim Mahkamah Konstitusi mendengar suara-suara dosen dan mengabulkan gugatan serta permohonan yang diajukan demi perbaikan kesejahteraan dosen di Indonesia," pungkasnya.

Dalam pengungkapan terbaru, polisi menangkap seorang cewek bohai (bodi aduhai) berinisial DA (23) bersama seorang pria berinisial MF (22), yang diduga menjadi pemasok pil ekstasi ke lokasi hiburan tersebut.

Kedua tersangka diamankan di sebuah rumah kos di Jalan Danau Singkarak, Kecamatan Medan Barat, pada Sabtu (23/5/2026) pagi.

Penangkapan dilakukan sebagai bagian dari pengembangan penyelidikan jaringan peredaran narkotika yang sebelumnya telah diungkap SatresnarkobaPolrestabes Medan.

KasatresnarkobaPolrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha, mengatakan DA diamankan bersamaan dengan MF yang diduga berperan sebagai pemasok pil ekstasi ke THM Phantom KTV.

"Dalam proses pengembangan kasus narkoba yang terkait dengan tempat hiburan malam, kami turut mengamankan seorang wanita yang berada di lokasi saat penangkapan pemasok narkoba," ujar Rafli, Rabu (27/5/2026).

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 10 butir pil ekstasi yang diduga milik MF di kamar kos yang ditempati DA. Selain itu, petugas juga menemukan barang bukti narkotika jenis ganja yang diduga milik DA.

Barang bukti yang disita antara lain dua paket ganja kering dengan berat bruto 2,90 gram, puluhan biji ganja, serta sejumlah kertas yang diduga digunakan untuk membungkus narkotika.

Menurut Rafli, DA mengakui menggunakan ganja untuk konsumsi pribadi. Kepada penyidik, wanita tersebut beralasan menggunakan ganja karena percaya dapat membantu meningkatkan berat badannya.

"Selain menemukan pil ekstasi milik tersangka MF, kami juga mengamankan sejumlah barang bukti ganja dari kamar yang dihuni DA. Saat ini seluruh barang bukti telah diamankan untuk kepentingan penyidikan," jelasnya.

Saat ini kedua tersangka telah ditahan di SatresnarkobaPolrestabes Medan. Polisi masih terus mendalami dugaan jaringan peredaran narkoba yang beroperasi di lingkungan tempat hiburan malam, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

Penyidik juga berkoordinasi dengan instansi terkait guna mengungkap lebih jauh jaringan peredaran narkotika yang diduga memanfaatkan tempat hiburan malam sebagai lokasi peredaran maupun transaksi narkoba.(MedanMerdeka)

Peristiwa tersebut mengejutkan banyak orang karena tanda kasih sayang yang selama ini dianggap biasa ternyata diduga dapat memicu risiko kesehatan serius.

Menurut laporan yang beredar, isapan terlalu kuat pada area leher diduga menyebabkan terjadinya pembekuan darah. Gumpalan darah tersebut kemudian disebut menjalar hingga ke otak dan memicu stroke yang berujung pada kematian korban.

Kasus ini sontak menjadi perhatian publik dan ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak warganet mengaku tidak menyangka bahwa "cupang" atau bekas isapan di leher dapat berpotensi membahayakan kesehatan, meski kejadian seperti ini tergolong sangat langka.

Secara medis, cupang terjadi akibat pecahnya pembuluh darah kecil di bawah permukaan kulit karena tekanan isapan. Dalam kondisi tertentu yang sangat jarang terjadi, trauma pada area leher memang dapat memengaruhi aliran darah dan memicu komplikasi serius.

Para ahli kesehatan menyebut risiko fatal akibat cupang sangat kecil, namun masyarakat tetap diimbau untuk berhati-hati, terutama jika isapan dilakukan terlalu kuat di area sensitif seperti leher yang memiliki banyak pembuluh darah penting.

Kisah tragis remaja di Mexico City ini pun menjadi pengingat bahwa tindakan sederhana yang dianggap romantis sekalipun tetap memiliki risiko jika dilakukan secara berlebihan. (IG)

Proses penyembelihan berlangsung pagi hari dan dilanjutkan dengan pembagian daging kurban kepada masyarakat yang berada di daerah Kecamatan Medan Baru.

Plt Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Ramadhan menyampaikan rasa syukur.

"Momentum Idul Adha ini bukan hanya tentang penyembelihan hewan kurban, tetapi bagaimana nilai kebersamaan, rasa syukur dan kepedulian sosial itu benar-benar dirasakan bersama," kata Ramadhan.

Ia juga mengatakan bahwa pembagian daging kurban tersebut menjadi bentuk kebahagiaan bersama, terutama bagi para ASN, PPPK dan warga masyarakat yang menerima manfaatnya.

"Yang paling penting bukan seberapa besar yang diberikan, tetapi bagaimana keikhlasan dalam berbagi itu bisa membawa manfaat dan kebahagiaan bagi sesama," pungkas Ramadhan.

Pantauan wartawan di lokasi, Plt Disnaker Kota Medan Ramadhan didampingi Sekretaris Hasanal Haris Harahap, Kabid Marisi Sinaga, M. Hadeli Sundhana, para ASN dan dari Polsek Medan Baru yang diwakili Bhabinkamtibmas R Simatupang. (ATN)

Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaff, mengatakan imbauan tersebut dikeluarkan demi keselamatan jiwa jemaah. Ia meminta jemaah menghindari cuaca panas ekstrem dan kepadatan menuju Jamarat.

"Jemaah Indonesia yang akan menuju Jamarat kami imbau tidak melaksanakan lontar jumrah pukul 10.00 hingga 14.00 WAS," kata Maria dalam konferensi pers melalui YouTube Kemenhaj, ditulis, Kamis, 28 Mei 2026.

Selama waktu tersebut, jemaah diminta tetap berada di tenda atau maktab masing-masing. Langkah ini dilakukan untuk mencegah risiko dehidrasi berat dan heatstroke.

Maria juga meminta jemaah mengikuti jadwal dan arahan petugas di lapangan. Menurutnya, kepatuhan terhadap jadwal membuat pergerakan menuju Jamarat lebih aman dan tertib.

"Para jemaah harus tetap berada di dalam tenda dan mengikuti arahan petugas," ujarnya. Ia menilai pengaturan ini penting untuk menjaga kenyamanan selama fase Armuzna.

Kemenhaj juga mengarahkan jemaah menggunakan Jalur 2 atau Jalur Atas menuju Jamarat. Jalur tersebut menjadi rute resmi jemaah Indonesia untuk mengurangi potensi kepadatan.

Jemaah diminta memperbanyak minum air putih, makan tepat waktu, dan memakai pelindung kepala. Mereka juga diimbau membatasi aktivitas fisik yang tidak mendesak di luar tenda.

Perhatian khusus diminta diberikan kepada lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah berisiko tinggi. Ketua rombongan dan sesama jemaah diminta aktif memberikan pendampingan.

Maria memastikan layanan transportasi, konsumsi, akomodasi, kesehatan, dan bimbingan ibadah tetap beroperasi. "Seluruh layanan dipastikan tetap berjalan optimal hingga seluruh rangkaian Armuzna selesai," ucapnya.(RRI)

Terkait nilai tukar Rupiah yang 'ambrol' ini dikomentari pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi.

Kemungkinan, kata dia seperti dikutip dari JPNN, besok (Jumat 29 Mei 2026) pembukaan pasar Rupiah akan mendekati level Rp18 ribu per Dolar AS," ujar Ibrahim di Jakarta.

Ibrahim menjelaskan nilai tukar Rupiah hari ini dipengaruhi geopolitik Timur Tengah yang makin memanas di mana Amerika Serikat menyerang instalasi Iran selatan dan akan mendapatkan balasan setimpal.(***)

Korban diketahui bernama Juli Hermanto (40), warga Jalan Panca Usaha, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang. Peristiwa nahas itu terjadi di kawasan bawah Jembatan Ratu pada Rabu (27/5/2026) sekitar pukul 11.30 WIB.

Korban diduga terseret arus karena tidak dapat berenang saat mencuci usus sapi kurban di anak sungai tersebut.

Pamapta Polrestabes Palembang, Ipda Aditian Ammar, membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan korban sempat dievakuasi ke RSUD Bari Palembang sebelum akhirnya dibawa ke rumah duka.

"Diduga korban tidak bisa berenang sehingga terbaru arus sungai dan saat dicari korban sudah ditemukan meninggal dunia," katanya, Kamis (28/5/2026).

Berdasarkan keterangan polisi, sebelum kejadian korban baru selesai mengikuti pemotongan hewan kurban di rumah kerabatnya. Setelah itu, Juli menuju anak sungai di bawah Jembatan Ratu bersama rekannya, Gunawan (30), dengan menumpang becak milik Mail sambil membawa usus sapi di dalam karung.

Korban diduga mengira aliran sungai tersebut dangkal sehingga berjalan ke bagian tengah untuk mencuci usus sapi. Namun, arus sungai ternyata cukup deras hingga menyeret tubuh korban dan membuatnya tenggelam.

"Teman korban, bernama Gunawan tidak sempat untuk menolong korban karena korban sudah menghilang," katanya.

Keluarga bersama warga kemudian melakukan pencarian hingga akhirnya korban ditemukan tidak jauh dari lokasi tenggelam sekitar pukul 12.40 WIB dalam kondisi meninggal dunia.

"Setelah ditemukan korban langsung di evakuasi ke RSUD Bari, namun sayangnya nyawa korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia," ujarnya.(DetikSumbagsel)

Penutupan itu ditandai dengan upacara yang dipimpin Plt. Komandan Satuan Latihan (Dansatlat) Brimob Korbrimob Brigjen Pol. Deonijiu De Fatima di Satlat Brimob, Cikeas, Bogor pada Selasa (26/5/2026).

Kegiatan ini dihadiri Danmen III Pasukan Pelopor Korbrimob Kombes Pol. Padmo Arianto, para pejabat utama Satlat Brimob Korbrimob serta para tamu undangan lainnya.

Sekadar diketahui pelatihan yang diikuti sebanyak 36 personel dari jajaran Korbrimob dan Satbrimob Polda itu menjadi bagian dari upaya peningkatan kemampuan dan kesiapan operasional personel Brimob dalam menghadapi berbagai tugas di lapangan.

Selama pelatihan, para peserta menjalani rangkaian materi teori dan praktik terjun payung yang dilaksanakan di sejumlah lokasi latihan, di antaranya Satlat Brimob Cikeas, Bogor, Kolam Renang Pelopor Korbrimob, Kelapadua, Depok hingga wilayah Kertajati, Majalengka, Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Brigjen Pol. Deonijiu De Fatima menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti pelatihan dengan penuh semangat, disiplin, dan kesungguhan hingga seluruh tahapan latihan selesai dilaksanakan.

Dia menegaskan bahwa berakhirnya pelatihan bukan menjadi akhir proses pembelajaran, melainkan awal tanggung jawab bagi setiap personel untuk terus meningkatkan kemampuan serta mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada personel lain di satuan masing-masing.

"Kami berharap memiliki personel penerjun yang benar-benar andal sehingga dapat mendukung tugas operasional di lapangan berjalan dengan baik dan lancar," kata Brigjen Pol. Deonijiu De Fatima seperti dikutip POSMETRO MEDAN dari humas.polri.go.id.

"Saya juga mengingatkan kepada para peserta untuk terus mengasah kemampuan, menguasai penggunaan peralatan terjun payung, menjaga profesionalisme, serta menjunjung tinggi kehormatan Korps Brimob Polri dalam setiap pelaksanaan tugas," lanjutnya.

Pada kegiatan tersebut, juga dilakukan pemberian penghargaan kepada peserta terbaik.

Predikat peserta terbaik pertama diraih Ipda Juan Patrick Leonardo Sitanggang, disusul Bripda Arif Januar Harianja sebagai peserta terbaik kedua dan Bripda Anggi Sabilla sebagai peserta terbaik ketiga.

Selain itu, para peserta juga diberikan sertifikat terjun payung dan brevet terjun _free fall/wingday_ sebagai simbol bahwa para peserta telah memiliki kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan kualifikasi untuk melakukan penerjunan secara mandiri.

Melalui pelatihan ini, Korps Brimob Polri berharap dapat mencetak personel penerjun yang profesional, tangguh, dan siap mendukung berbagai pelaksanaan tugas operasional di seluruh wilayah Indonesia.(***)

Ramalan cuaca kota Medan pada Kamis 28 Mei 2026 menunjukkan kondisi bakalan diguyur hujan sedang di sebagian besar wilayah.

Kondisi hujan sedang ini menurut prediksi BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) seperti dilansir di website resminya terjadi untuk 18 kecamatan.

Hujan ringan pun diramalkan terjadi di 3 kecamatan yakni Marelan, Belawan dan Labuhan dengan suhu Udara antara 24 derajat celcius hingga 33 derajat celcius.

Warga pun diminta tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya cuaca ekstrem di luar prediksi Lembaga itu.

Berikut Data Ramalan Cuaca Kota Medan Per Kecamatan:

Medan Kota

Hujan sedang

Sunggal

Hujan sedang

Helvetia

Hujan sedang

Denai

Hujan sedang

Medan Barat

Hujan sedang

Medan Deli

Hujan sedang

Tuntungan

Hujan sedang

Medan Belawan

Hujan ringan

Amplas

Hujan sedang

Medan Area

Hujan sedang

Johor

Hujan sedang

Medan Marelan

Hujan ringan

Labuhan

Hujan ringan

Tembung

Hujan sedang

Maimun

Hujan sedang

Polonia

Hujan sedang

Medan Baru

Hujan sedang

Perjuangan

Hujan sedang

Petisah

Hujan sedang

Medan Timur

Hujan sedang

Selayang

Hujan sedang

Kejadian ini mengundang perhatian warga sekitar lantaran asap hitam pekat terlihat mengepul tinggi ke langit.

Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian langsung bergerak cepat memadamkan api yang membakar bangunan bagian produksi dan tumpukan kayu bakar. Proses pemadaman dibantu oleh masyarakat setempat.

Berkat kerja sama tersebut, api baru berhasil dikuasai dan padam sekitar dua jam kemudian setelah dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.

Menurut keterangan Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Pemkab Asahan, Arif Afdani, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat,.dari keterangan saksi untuk sementara api berasal dari sisa pembakaran penggorengan tahu.

Saat api makin membesar warga menghubungi Damkar Pos Hanggar Kisaran. "Api diduga berasal dari tempat penggorengan tahu yang kemudian merambat cepat ke tumpukan kayu bakar di sekitarnya," ucap Arif.

Lebih lanjut Arif menjelaskan, hingga saat ini belum ditemukan adanya korban jiwa dalam peristiwa nahas tersebut. Sementara itu, besaran kerugian materi yang dialami pemilik pabrik masih dalam proses pendataan dan perhitungan lebih lanjut.

"Untuk korban jiwa sementara tidak ada, korban material masih dalam proses dan belum bisa dipastikan nilainya," tambahnya. (TaslabNews)

Kritik keras salah satunya datang dari mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B. Ponto. Ia mempertanyakan secara gamblang dasar hukum serta alat bukti yang digunakan oleh pihak kejaksaan dalam melakukan penahanan tersebut.

Diketahui, RVL bersama tiga mantan Kepala KSOP Belawan periode Oktober 2023–Oktober 2024 sebelumnya dijebloskan ke sel tahanan atas dugaan korupsi pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jasa kepelabuhanan dan kenavigasian di Pelabuhan Belawan tahun 2023–2024.

Pandangan menohok ini disampaikan Soleman Ponto usai menjenguk langsung RVL dan ketiga mantan pejabat KSOP tersebut di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan. Ia secara terbuka mempertanyakan keabsahan perhitungan kerugian negara dalam kasus ini.

"Kerugian negara dihitung oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), bukan dihitung oleh Jaksa. Dan tidak ada itu hasil pemeriksaan BPK. Nah kalau Jaksa seenaknya begitu, itu terus gimana? Hancur ini negeri ini," ucap Soleman B. Ponto kepada awak media, Selasa (27/5/2026).

Ponto menyayangkan tindakan hukum yang dinilainya terburu-buru dan berpotensi merusak nama baik serta masa depan seseorang sebelum adanya kejelasan bukti yang sah secara konstitusi.

"Harapan kita supaya Jaksa bertanggung jawab juga, ditanya dulu mana (buktinya)? Jangan asal sudah dipublikasikan, orang sudah dirantai, masa depannya sudah kabur, bagaimana dia sudah malu, hanya kecerobohan," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menantang transparansi pihak Kejati Sumut untuk membuka data terkait dua alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka dan penahanan para mantan pejabat pelabuhan tersebut.

"Nah kalau kita mau tidak mau kecerobohan, silahkan Anda undang itu Jaksa. Lihat di sini, mana yang namanya dua alat bukti tentang korupsi, lalu hasil pemeriksaan siapa yang menyatakan ada kerugian negara. Apakah ada BPK menyatakan? Karena Undang-Undang Dasar itu (mengatur) bahwa kerugian negara dihitung oleh BPK," pungkasnya.

Untuk diketahui, Tim Penyidik Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menahan RVL , mantan Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan periode Oktober 2023 sampai Oktober 2024, Kamis (26/3/2026).

RVL ditahan dalam perkara dugaan korupsi pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jasa kepelabuhanan dan kenavigasian di Pelabuhan Belawan tahun 2023 hingga 2024.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi SH MH, mengatakan penetapan status tersangka terhadap RVL tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan minimal dua alat bukti yang cukup yang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum.

"Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan minimal dua alat bukti yang cukup," kata Rizaldi, Kamis (26/3/2026).

Dalam pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan tiga orang pelaku begal, sementara dua lainnya masih dalam pengejaran.

Kapolsek Medan Labuhan, AKP D Raja menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/522/V/2026 dan Laporan Polisi Nomor: LP/B/528/V/2026 tertanggal 21 Mei 2026, dengan korban masing - masing berinisial MI dan BP, yang merupakan warga Kelurahan Labuhan Deli.

Pada Selasa, 26 Mei 2026, Tim Opsnal Reskrim Polsek Medan Labuhan yang dipimpin Kanit Reskrim IPTU Dr. Hamzar Nodi, bersama Panit Reskrim IPDA R. Pinsar, bergerak melakukan penyelidikan setelah mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan dari para saksi.

Hasil penyelidikan mengarah kepada seorang pelaku berinisial YFS, yang kemudian berhasil ditangkap di wilayah Kecamatan Hamparan Perak. Dari hasil interogasi dan pengembangan, petugas kembali berhasil mengamankan seorang pelaku lainnya berinisial MFGP dari lokasi persembunyiannya di Desa Helvetia.

Berdasarkan keterangan kedua pelaku, aksi pembegalan tersebut dilakukan dengan cara menodongkan sebilah celurit kepada korban sebelum merampas sepeda motor milik korban di kawasan Jembatan Sei Nonang, Kelurahan Pekan Labuhan.

Dalam menjalankan aksinya, kedua tersangka diketahui dibantu oleh dua pelaku lain yang saat ini masih berstatus buronan, masing-masing berinisial R dan R.

Tidak berhenti sampai di situ, Tim Opsnal Reskrim Polsek Medan Labuhan juga melakukan pengembangan terhadap barang bukti sepeda motor hasil kejahatan tersebut.

Dari hasil pengembangan, diketahui kendaraan hasil rampasan dijual ke wilayah Jalan Karya, Kecamatan Karang Berombak, kepada seorang penadah berinisial RD.

Petugas kemudian bergerak cepat dan berhasil mengamankan RD, lalu diboyong ke Polsek Medan Labuhan, jelas Kapolsek.

Pelaku dijerat Pasal 479 ayat (2) huruf a dan d serta Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. (MedanMerdeka)

Kegiatan qurban yang dilaksanakan Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Utara tersebut dipusatkan di Lapangan Komplek Mesjid Al-Mussannif, Komplek Cemara Asri, Medan, pada 10 Dzulhijjah 1447 H atau bertepatan dengan 27 Mei 2026.

Sementara penyembelihan lanjutan dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pada 11 Dzulhijjah 1447 H atau 28 Mei 2026.

"Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan jumlah hewan qurban menjadi 17 ekor. Sebanyak 9 ekor dipotong di halaman Mesjid Al-Mussannif dan 8 ekor dipotong di Aceh Tamiang," ujar pria yang akrab disapa Ijeck tersebut.

Anggota DPR RI itu juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh kader Pemuda Pancasila Sumatera Utara, pengurus badan dan lembaga, serta keluarga besar organisasi yang ikut berpartisipasi menjadi peserta qurban tahun ini.

Menurut Musa Rajekshah, kegiatan qurban bukan hanya bentuk ibadah, tetapi juga wujud kepedulian sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Karena itu, daging qurban disalurkan kepada berbagai pihak, mulai dari peserta qurban, panti asuhan, pondok pesantren, pondok tahfiz Al-Qur'an hingga masyarakat terdampak bencana banjir di Aceh Tamiang.

Panitia mencatat sebanyak 12 panti asuhan dan pondok pesantren menerima bantuan daging qurban, di antaranya Panti Asuhan Al-Washliyah, Panti Asuhan Muhammadiyah, Yayasan Al-Kahfi, hingga Pondok Tahfiz Quran Insan Madani.

Selain itu, penyaluran juga dilakukan kepada warga korban banjir di empat desa di Kabupaten Aceh Tamiang, yakni Desa Batang Ara, Desa Blang Kandis, Desa Tanjung Gelumpang dan Desa Lubuk Sidup.

"Kita berharap ke depan jumlah peserta qurban terus bertambah sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat," tambah Musa Rajekshah.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Qurban Idul Adha 1447 H/2026 M, Taufik Edy didampingi Sekretaris Irwansyah menjelaskan bahwa kegiatan qurban ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara Nomor: 104.E1./MPW-PP/SUMUT/VII/2025 tentang Susunan Panitia Pelaksana Qurban Idul Adha 1447 H/2026 M tertanggal 18 Juli 2025.

Ia menyebutkan, dari total 17 ekor sapi yang dikurbankan, sebanyak 10 ekor berasal dari peserta qurban perorangan dan 7 ekor dari peserta qurban kelompok.

Pelaksanaan qurban di Aceh Tamiang dilakukan langsung di Kota Kuala Simpang, kemudian daging qurban diantar langsung oleh panitia ke desa-desa penerima manfaat yang telah ditentukan sebelumnya. (PM/REL)

Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, angkat bicara dan mempertanyakan keras dasar hukum penahanan tersebut.

RVL dan tiga mantan Kepala KSOP Belawan periode Oktober 2023–Oktober 2024 sebelumnya dijebloskan ke sel tahanan atas dugaan korupsi pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jasa kepelabuhanan dan kenavigasian di Pelabuhan Belawan tahun 2023–2024.

Pandangan menohok ini disampaikan Soleman Ponto usai menjenguk langsung RVL dan ketiga mantan pejabat KSOP tersebut di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan. Ia secara terbuka mempertanyakan alat bukti yang digunakan pihak kejaksaan.

"Saya datang ke sini ingin melihat apa sebenarnya yang dituduhkan kepada para mantan KSOP ini. Setelah masuk tadi saya baca berita acaranya, tuduhan untuk mereka berempat sama, yaitu melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)," ujar Soleman kepada awak media, Selasa (26/5/2026).

Soleman menegaskan, dalam penanganan kasus korupsi, penetapan tersangka dan penahanan seseorang harus didasari minimal dua alat bukti yang sah. Terlebih jika tuduhannya adalah merugikan keuangan negara.

"Bahwa di situ ada mereka melaksanakan korupsi. Dan kita lihat di berita-berita bahwa korupsi itu miliaran. Korupsi ya, satu. Nah, setelah saya baca, kalau kita lihat korupsi, tentu yang pertama saya akan cari, apa di situ barang bukti? Yaa kan harus ada dua alat bukti untuk memasukkan orang ini, ditahan. Dua alat bukti. Kita cari di situ, kalau korupsi merugikan negara, berarti ada uang negara yang hilang," cetusnya.

Ia kemudian mempertanyakan lembaga berwenang mana yang telah mengeluarkan hasil audit kerugian negara dalam kasus ini. Berdasarkan konstitusi, kewenangan tersebut mutlak berada di tangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ada kerugian negara itu dihitung oleh siapa? Nah, kalau kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 45, bahwa kerugian negara itu dihitung oleh BPK. Nah, saya cari di situ, apakah ada hasil pemeriksaan BPK? Tidak ada. Lalu, kalau tidak ada pemeriksaan BPK, siapa yang menentukan bahwa ini korupsi?" cecarnya.

"Tarik lagi ke bawah, apakah ada BPKP? Tidak ada juga. Turun lagi ke bawah, apakah ada pemeriksaan intern? Tidak ada juga. Lalu, bagaimana? Tidak ada hasil pemeriksaan, lalu langsung dibilang korupsi. Jadi, dalam korupsi ini saja, sudah tidak ditemukan apa alat bukti, apalagi dua, satu saja belum ditemukan."

Dirinya juga mengaku tidak menemukan adanya bukti transaksi mencurigakan yang mengarah pada aliran dana korupsi kepada para terdakwa.

"Alat bukti kedua, misalkan, apakah ada penerimaan di dalam tabungan? Apakah ada tabungan dan penerimaan? Atau apakah ada, belum mengeluarkan transfer kemana-mana, kepada siapa? Tidak ada juga dalam korupsi. Sehingga kalau kita bicara korupsi, tidak ada dua alat bukti yang dapat dipakai sebagai dasar untuk memasukkan mereka ke penjara. Lalu masuk ke penjara pakai apa? Kalau tidak ada dua alat bukti dalam sistem korupsi, ingat korupsi," tegasnya lagi.

Lebih lanjut, purnawirawan jenderal bintang dua ini membedah pokok perkara yang dituduhkan. Menurutnya, jaksa keliru dalam memahami regulasi mengenai kewajiban kapal yang masuk ke daerah pemanduan di pelabuhan.

"Nah, setelah saya lihat lebih lanjut lagi. Yang dibicarakan tuduhan korupsi, tapi yang dibicarakan itu adalah kewajiban kapal yang masuk ke daerah pemanduan. Jadi, ada daerah pemanduan, setiap kapal masuk ke daerah pemanduan, wajib menggunakan pandu. Aturan begitu. Tapi, kapan mulai bayar? Pertanyaannya kan. Dia sudah masuk itu, mulai bayar kapan? Mulai bayar kalau kapal itu, pandu itu naik. Kalau pandu naik, baru dia bayar. Kalau pandu tidak naik, ya tidak bayar. Itu satu. Lalu, kalaupun bayar, ke siapa bayarnya? Ke Pelindo!" cetus Soleman dengan nada tinggi.

Ia menjelaskan bahwa KSOP bukanlah pihak yang menerima pembayaran jasa pemanduan tersebut, melainkan PT Pelindo selaku operator pelabuhan. Oleh sebab itu, salah alamat jika pihak kejaksaan justru menyasar fungsi pengawasan yang dilakukan KSOP.

"Bukan kepada KSOP. Lalu kalau tidak bayar, kenapa kok KSOP yang ditanya? Padahal pembayarannya harusnya kepada Pelindo yang menerima. Jadi kalau kapal-kapal ini setelah Pandu naik bayar dia, siapa yang menerima? Pelindo. Nah sekarang, kok tanya mereka? Wah, pengawasan mereka.Tidak harus mengawasi kapal itu harus ada Pandu atau tidak, karena Undang-Undang 17 itu bukan undang-undang untuk mewajibkan (pembayaran), tapi itu undang-undang keselamatan.

Sehingga wajib Pandu itu supaya selamat sampai tujuan, itu yang tanggung jawab para KSOP. Tapi kalau dia bayar atau tidak, itu tanggung jawabnya Pelindo. Sehingga kalau dengan tujuan itu namanya korupsi, maka yang harus ditanya pertama adalah Pelindo, bukan KSOP. Oke, lalu bagaimana kok tiba-tiba KSOP yang ditanya?" bebernya.

Soleman menganalogikan aturan wajib pandu di laut berbeda dengan aturan wajib helm di jalan raya, karena esensinya menyangkut ruang lingkup undang-undang keselamatan pelayaran.

"Itu yang jadi masalah. Nah sekarang dia sudah masuk, KSOP yang ditanya lagi. Kan wajib Pandu? Ya wajib Pandu, memang wajib Pandu, tapi pembayaran apabila Pandu naik. Bukan wajib Pandu seperti wajib helm. Daerah wajib helm pakai helm, oh tidak begitu di laut. Makanya kalau di laut itu wajib, ya itu adalah warning kepada kita orang kapal, hati-hati di sini kamu harus pakai Pandu supaya selamat, nah makanya dia minta."

Fakta mengejutkan lain yang diungkap Soleman adalah terkait nilai kekurangan bayar yang ternyata sangat jauh dari narasi "miliaran rupiah" yang selama ini berkembang di media massa.

"Sudah saya lihat ini kekurangan 17 juta, 17 juta sekian loh, anggaplah 18 (juta). Bukan miliaran! Kalau dia bilang miliaran, panggil itu Jaksa yang bilang miliaran, mana buktinya? Jangan asal ngomong. Panggil dia, tanya: Bapak waktu itu bilang miliaran, ini yang mana miliaran? Siapa yang hitung? Karena fakta membuktikan yang sudah dibayar itu 18 juta kekurangan. Saya tidak melihat bahwa ini salah benar, tidak, tapi fakta hari ini."

Melihat kejanggalan-kejanggalan tersebut, Soleman mengendus adanya aroma kriminalisasi yang pekat dalam perkara penahanan empat eks pejabat otoritas pelabuhan di Belawan ini.

"Seperti itu, jadi kalau jaksa sudah menyatakan ada miliaran, mana miliaran? Terus kalau dia sudah dimasukkan, mana bukti awal? Kalau tidak ada, ini apa namanya? Kriminalisasi! Kalau ini kriminalisasi terjadi, dan Belawan sampai hari ini belum ada situasi yang berubah sama seperti mereka ini, kapal masuk bayar ke Pelindo,lah apakah semua nanti KSOP seluruh Indonesia akan ditarik masuk ke penjara hanya gara-gara ketidaktahuan jaksa tentang aturan ini? Itu!" cecarnya lagi.

Tak main-main atas temuan kejanggalan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut, Soleman Ponto menegaskan dirinya akan membawa persoalan penahanan di Medan ini langsung ke tingkat pusat di Jakarta, termasuk melaporkannya ke DPR RI.

"Ke Jakarta ini, saya akan bilang kepada DPR: Tolong dilihat di Medan ini, pokoknya bagaimana sudah ada 4 KSOP yang ditahan, yang tidak punya dua alat bukti di awal. Itu hasil BAP, dalam kasus korupsi," ujar Soleman.

"Saya akan sampaikan juga kepada jaksa, tolong lihat lho. Jaksa mu di sini, yang sudah menyampaikan bahwa ini adalah sekian miliar, tapi yang dibayar 18 juta kurang 17 juta sekian lah, anggaplah 18 juta. Jangan menggunakan orang-orang ini untuk mengangkat diri hebat."

Soleman juga memperingatkan dampak psikologis dan ekonomi yang fatal jika penegakan hukum dilakukan secara serampangan terhadap otoritas pelabuhan.

"Ini apa yang terjadi? Kalau semua KSOP mogok, mereka nggak mau kerja, apa yang terjadi? Asuransi naik, barang mahal, kita semua ini kopi pun jadi mahal! Hanya gara-gara bagaimana jaksa ini memaksakan.kalau saya bilang memaksakan untuk memenjarakan ini 4 mantan KSOP ini. Itu pemaksaan. Itu, karena undang-undang dasar melihat bahwa kerugian negara dihitung oleh BPK, bukan dihitung oleh jaksa."

"Harapan kita supaya jaksa bertanggung jawab juga. Jangan asal sudah dipublikasikan, orang sudah dirantai, dan masa depannya sudah kabur, bagaimana dia sudah malu, hanya kecerobohan. Nah kalau kita mau tidak mau kecerobohan, silahkan anda undang itu jaksa," tambahnya.

Sebagai penutup, ia meminta transparansi penuh dari pihak kejaksaan untuk membuka data dan alat bukti yang mereka miliki ke publik.

"Lihat di sini, mana yang namanya 2 alat bukti tentang korupsi, lalu hasil pemeriksaan siapa yang menyatakan ada kerugian negara. Apakah ada BPK menyatakan? Karena undang-undang dasar itu bahwa kerugian negara dihitung oleh BPK," pungkasnya.

Untuk diketahui, Tim Penyidik Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menahan RVL , mantan Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan periode Oktober 2023 sampai Oktober 2024, Kamis (26/3/2026).

RVL ditahan dalam perkara dugaan korupsi pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jasa kepelabuhanan dan kenavigasian di Pelabuhan Belawan tahun 2023 hingga 2024.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi SH MH, mengatakan penetapan status tersangka terhadap RVL tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan minimal dua alat bukti yang cukup yang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum.

"Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan minimal dua alat bukti yang cukup," kata Rizaldi, Kamis (26/3/2026).

Ia menjelaskan, dalam kasus ini, penyidik mengungkap adanya dugaan perbuatan melawan hukum terkait pelaksanaan kewajiban penggunaan jasa pandu tunda kapal di wilayah perairan wajib pandu.

Sesuai ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015, kewenangan tersebut berada pada otoritas pelabuhan dan dapat dilimpahkan kepada badan usaha pelabuhan, dalam hal ini PT Pelindo Regional 1 Belawan.

"Namun dalam praktiknya, ditemukan adanya kapal dengan ukuran di atas Gross Tonase (GT) 500 yang masuk ke perairan wajib pandu, tetapi tidak tercatat dalam data rekonsiliasi yang dibuat dan ditandatangani oleh para tersangka, termasuk RVL," ujarnya. (Dam)

Pada momentum penuh makna tersebut, Bank Sumut menyalurkan sebanyak 900 bungkus daging lembu dan 60 bungkus daging kambing kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial dan penguatan nilai kebersamaan.

Kegiatan penyembelihan dan distribusi daging kurban yang berasal dari 12 ekor lembu dan 6 ekor kambing tersebut turut dihadiri Direktur Utama PT Bank Sumut, Heru Mardiansyah, Direktur TI dan Operasional PT Bank Sumut Sandhy Sofian, beserta jajaran pimpinan divisi, bidang, dan karyawan Bank Sumut.

Direktur Utama PT Bank Sumut, Heru Mardiansyah menyampaikan bahwa Idul Adha bukan hanya tentang ibadah kurban, tetapi juga momentum untuk memperkuat nilai keikhlasan, solidaritas, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

"Nilai utama Idul Adha adalah keikhlasan dan pengorbanan untuk kebaikan bersama. Bank Sumut ingin menjadikan momentum ini sebagai penguat semangat berbagi dan wujud nyata kehadiran Bank Sumut yang lebih dekat dengan masyarakat. Kami percaya bahwa pertumbuhan perusahaan harus berjalan seiring dengan kontribusi sosial dan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Heru Mardiansyah.

Sementara itu, Direktur TI dan Operasional PT Bank Sumut, Sandhy Sofian, menuturkan bahwa kegiatan kurban merupakan bagian dari budaya perusahaan yang terus dijaga sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial Bank Sumut kepada masyarakat.

"Semangat Idul Adha mengingatkan kita bahwa keberadaan sebuah institusi harus mampu menghadirkan manfaat bagi sesama. Melalui kegiatan ini, kami berharap nilai kebersamaan, kepedulian, dan semangat berbagi dapat terus tumbuh, baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat," kata Sandhy Sofian.

Pelaksanaan kurban ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Bank Sumut dalam memperkuat nilai kemanusiaan, mempererat hubungan dengan masyarakat, serta mendukung pembangunan sosial di Sumatera Utara.

Dengan semangat Berubah, Bertumbuh, dan Berprestasi, Bank Sumut terus berupaya menghadirkan kontribusi nyata tidak hanya melalui layanan perbankan, tetapi juga melalui berbagai program sosial yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Sebagai bank pembangunan daerah kebanggaan masyarakat Sumatera Utara, Bank Sumut akan terus tumbuh bersama masyarakat dan menjadi mitra terpercaya dalam mendorong kemajuan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.(HBS)

Bantuan Hewan kurban tersebut diserahkan melalui Wakapolres Pematangsiantar Kompol Budiono Saputro SH. MH didampingi KBO Sat Intelkam IPTU Saji, Kanit Provos IPDA Sunandar dan Bhabinkamtibmas Polsek Siantar Marihat yang diterima langsung Pengurus Mesjid Nurul Ikhwan.

Penyerahan bantuan hewan kurban ini diberikan kepada masyarakat di Kota Pematangsiantar dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha.

"Penyerahan hewan ini kurban ini dilakukan sebagai wujud kebersamaan dan kepedulian sosial Polri kepada masyarakat," Kata Kompol Budiono.(HPPS)

Penyerahan berlangsung pada Senin, 25 Mei 2026, sekira pukul 17.20 WIB, di Halaman Persulukan Serambi Babussalam Al-Arif Billah Syekh Abdurrahman Rajagukguk Al Khaliy Naqsyabandi Qs, Desa Jawa Tongah, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun.

Kasi Humas Polres Simalungun, AKP Verry Purba, saat dikonfirmasi pada Senin, 25 Mei 2026 sekira pukul 19.11 WIB, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri yang berintegritas dan humanis di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

"Penyerahan hewan kurban dari Bapak Kapolda Sumatera Utara ini adalah bentuk nyata kepedulian Polri kepada masyarakat. Polres Simalungun merasa terhormat menjadi jembatan yang menyampaikan langsung amanah Bapak Kapolda kepada Persulukan Serambi Babussalam Simalungun," ujar AKP Verry Purba.

Penyerahan hewan kurban dilakukan oleh personel Polres Simalungun sebagai perwakilan Kapolda Sumut, dan diterima langsung oleh TGB Syekh Dr. Ahmad Sabban El-Rahmaniy Rajagukguk. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolsek Tanah Jawa Kompol Banuara Manurung, S.H., Kasat Reskrim AKP Wisnugraha Paramaartha, S.T.K., S.I.K., Kasat Intel IPTU Rido Valentino Pakpahan, S.Kom., M.H., Kanit Tipiter IPDA Gagas Dewanta Aji, S.Tr.K., M.H., serta para pengurus Persulukan Serambi Babussalam Simalungun.

Tuan Guru Batak (TGB) Syekh Dr. Ahmad Sabban El-Rahmaniy Rajagukguk menyambut pemberian tersebut dengan penuh keharuan dan rasa syukur. Beliau menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Kapolda Sumatera Utara atas perhatian dan kepeduliannya kepada umat.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara atas penyerahan hewan kurban ini. Semoga seluruh personel di jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu diberikan kesehatan serta kekuatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Kepolisian," ucap TGB dengan penuh keikhlasan.

Lebih dari sekadar penyerahan hewan kurban, TGB juga menitipkan pesan yang dalam kepada seluruh masyarakat Simalungun dan Sumatera Utara. Beliau menegaskan agar momentum Idul Adha 1447 H ini dijadikan titik tolak untuk memperkuat nilai-nilai toleransi, persatuan bangsa, dan kebhinekaan yang selama ini menjadi kekuatan besar Bangsa Indonesia.

"Jadikan Hari Raya Idul Adha ini sebagai momentum utama untuk memperkuat toleransi, mempererat persatuan bangsa, dan menjaga kebhinekaan kita. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk memperingati hari raya kurban ini dengan semangat saling menghormati dan mempererat kerukunan antarumat beragama," ungkap TGB dengan penuh wibawa.

Pimpinan Persulukan yang dikenal luas di kalangan masyarakat Sumatera Utara itu juga menekankan pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama rangkaian ibadah dan perayaan Idul Adha berlangsung, baik di wilayah Provinsi Sumatera Utara maupun khususnya di Kabupaten Simalungun, agar seluruh umat dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk, aman, dan kondusif.

Kehadiran Polri dalam momen keagamaan seperti ini mempertegas bahwa institusi Kepolisian bukan hanya hadir saat terjadi gangguan keamanan, tetapi juga hadir sebagai mitra sejati masyarakat dalam setiap suka dan duka, termasuk di hari-hari besar yang penuh makna. Kegiatan berlangsung aman, lancar, dan penuh kehangatan hingga selesai.(HPS)

Tidak adanya ijin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) THM Phantom, disampaikan Pemeriksa Bea Cukai Ahli Pertama Pencegahan dan Penyidikan Bea Cukai Medan, Nanda Prismana di THM Phantom.

Nanda mengungkapkan, setiap pelaku usaha yang menjual minuman keras, wajib memiliki NPPBKC. Namun, dari hasil pemeriksaan THM Phantom yang kemarin didapati menjual minuman keras dengan pita cukai palsu, dipastikan tidak memiliki NPPBKC.

"Jadi THM Phantom ini tidak memiliki nomor pokok pengusaha barang kena cukai atau NPPBKC. Ini harus dimiliki setiap pelaku usaha yang menjual minuman keras," ungkap Nanda.

Nanda menambahkan, setiap pelaku usaha yang menjual minuman keras tanpa memiliki NPPBKC, dikenakan sanksi denda.

Sedangkan pelanggaran penjualan minuman keras dengan menggunakan pita cukai palsu, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang - Undang Cukai.

"Untuk permasalahan ijin NPPBKC, sanksinya adalah denda. Namun untuk penjualan minuman keras dengan pita cukai palsu, melanggar ketentuan pidana," pungkasnya.

Mengutip informasi yang tertera di Halodoc, minuman keras palsu memiliki beragam dampak berbahaya, bahkan dapat berujung dengan kematian.

Dampak awal, umumnya terjadinya kesulitan bernapas, detak jantung berdetak kencang, dan suhu tubuh yang meningkat drastis bagi orang yang mengkonsumsi minuman keras palsu, terlebih minuman keras oplosan.

Sementara itu, Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan ruang sekecil apapun, bagi pelaku usaha tempat hiburan malam, yang menjadikan tempatnya sebagai tempat transaksi narkoba.

"Narkoba terus mencari jalan untuk memperkaya seseorang ataupun kelompok, namun kami akan melawan hal tersebut, dimanapun dan apapun cara mereka," ucap Rafli.(HPS)

Pelaksanaan kurban dimulai usai Salat Idul Adha di Lapangan Markas Besar Polda Sumut, Rabu (27/5/2026) pagi.

Dari total 31 ekor sapi kurban tersebut, terdapat satu ekor sapi yang menjadi perhatian, yakni sapi jenis simental dengan bobot mencapai 1 ton yang merupakan hewan kurban dari Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto.

Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol Dr. Ferry Walintukan membenarkan hal tersebut. Ia menyampaikan bahwa sapi kurban dari Kapolda Sumut bersama seluruh hewan kurban lainnya disembelih dan dagingnya dibagikan kepada personel, insan pers, serta masyarakat.

Secara keseluruhan, pada perayaan Idul Adha tahun ini, Polda Sumut kurban sebanyak 31 ekor sapi. Dagingnya selanjutnya akan didistribusikan secara merata dan dikemas menjadi sebanyak 4.976 bungkus untuk disalurkan kepada para penerima.

"Ini merupakan kegiatan yang terus kita laksanakan setiap tahunnya dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha. Tahun ini ada 31 ekor sapi yang dipotong dan dagingnya akan dibagikan kepada personel serta masyarakat," ujar Kombes Pol Ferry Walintukan, Rabu (27/5/2026).

Ferry menjelaskan, Hari Raya Idul Adha dimaknai sebagai simbol pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial melalui pelaksanaan ibadah kurban.

Melalui momentum tersebut, diharapkan seluruh personel Polri semakin menumbuhkan nilai-nilai keikhlasan dan kepedulian dalam memberikan pelayanan yang humanis, profesional, dan terbaik kepada masyarakat.(REL/JAF)