Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dirilis KPK untuk periode 2025, Syah Afandin tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp10.670.002.596.

Dalam laporan itu, seperti terungkap dalam sebuah postingan anonim facebook @Sekilas Sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 3 Juli 2026, Syah Afandin melaporkan kepemilikan 5 bidang tanah dan bangunan dengan nilai total Rp5,9 miliar.

Aset tidak bergerak itu tersebar di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, dan Kabupaten Langkat.

Selain tanah dan bangunan, Syah Afandin juga melaporkan kepemilikan satu unit mobil dan dua unit sepeda motor dengan nilai total Rp925 juta.

Dia juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp433 juta, surat berharga sebesar Rp37 juta, serta kas dan setara kas sejumlah Rp4,3 miliar.

Dalam laporan itu, Syah Afandin juga tercatat memiliki utang Rp993 juta. Setelah dikurangi utang, total harta kekayaannya mencapai Rp10,6 miliar lebih.

Sebelumnya, KPK membenarkan adanya operasi tangkap tangan di Sumatera Utara.

Dalam operasi ini, tim penyidik mengamankan Bupati Langkat, Syah Afandin.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan penangkapan tersebut saat dikonfirmasi pada Jumat, 3 Juli 2026.

KPK sempat menyebut perkara itu diduga berkaitan dengan suap proyek di Dinas Pendidikan serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat.***

Aksi ini berhasil digagalkan setelah dipergoki petugas Satpol PP Kabupaten Tapteng yang sedang melintas di lokasi kejadian pada Selasa (30/6/2026) dini hari sekira pukul 00.10 WIB.

Kapolres Tapanuli Tengah melalui Kapolsek Pandan, IPTU Zul Efendidalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Tapanuli Tengah yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 3 Juli 2026 membenarkan adanya peristiwa tersebut. Kedua terduga pelaku yang diamankan masing-masing berinisial HS (44), warga Desa Mela I, dan RS (33), warga Desa Untemungkur, Kecamatan Tapian Nauli.

"Benar, saat ini kedua terduga pelaku beserta sejumlah barang bukti telah diamankan di Mapolsek Pandan guna proses hukum dan penyelidikan lebih lanjut," ujar IPTU Zul Efendi.

Berdasarkan pemeriksaan awal, peristiwa bermula ketika HS dan RS bersama 6 rekan lainnya berangkat dari Desa Mela. Mereka berniat mengambil kabel tembaga Telkom yang tertanam di bawah tanah dengan kedalaman sekitar 1,5 meter.

Untuk melancarkan aksinya, mereka membawa peralatan gali menggunakan satu unit becak bermotor.

Namun, saat para pelaku baru menggali tanah sedalam 30 cm, aksi mereka dipergoki oleh seorang anggota Satpol PP Tapteng, Destri Rajagukguk, yang kebetulan sedang melintas. Melihat kehadiran petugas, enam rekan pelaku langsung melarikan diri dari lokasi kejadian.

Temuan ini kemudian dilaporkan kepada Lurah Sibuluan Raya, Lodewik Frans Seran Marpaung, yang segera menghubungi pihak Polsek Pandan. Personel Piket Pamapta dan Reskrim Polsek Pandan langsung turun ke TKP untuk mengamankan ke 2 pelaku.

Petugas juga menyita barang bukti berupa Dua buah cangkul, Seutas tali tambang dan Satu unit becak mesin tanpa pelat nomor

Pihak Polsek Pandan telah melakukan koordinasi dengan PT Telkom Group Sibolga-Tapteng yang diwakili oleh Rihard Tua Hasonangan terkait kerugian dan tindak lanjut penanganan kasus ini.

Meski ada upaya koordinasi untuk penyelesaian, Polsek Pandan menegaskan tetap melakukan proses penyelidikan lebih lanjut secara profesional terhadap aksi pencurian fasilitas itu.

Untuk saat ini, pihak kepolisian tidak melakukan penahanan fisik terhadap kedua terduga pelaku. Keduanya telah dikembalikan kepada pihak keluarga dengan jaminan orang, namun diwajibkan untuk tetap bersikap kooperatif serta menjalani wajib lapor selama proses hukum dan pengembangan penyelidikan berlangsung.***

Tanpa pemberitahuan maupun skenario yang telah disiapkan sebelumnya, Kapolres meminta salah seorang personel Lapas menghubungi Call Center 110 dan melaporkan adanya situasi darurat berupa kerusuhan di dalam lapas.

Laporan itu diterima petugas operator 110 dan langsung diteruskan kepada personel piket Polres Karo.

Selanjutnya, personel bergerak menuju lokasi dengan perlengkapan yang memadai sesuai prosedur penanganan gangguan kamtibmas.

Dalam pengujian itu, personel Polres Karo berhasil tiba di lokasi kurang dari 10 menit sejak laporan diterima.

Kedatangan personel menjadi bukti kesiapsiagaan Polres Karo dalam memberikan respons cepat terhadap setiap laporan masyarakat.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Halohodalam sebuah postingan anonim Facebook @Polres Karo yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 3 Juli 2026 menegaskan, pengujian ini sengaja dilakukan tanpa rekayasa untuk memastikan layanan Call Center 110 benar-benar berjalan efektif dan personel selalu siap merespons kondisi darurat kapan pun dibutuhkan.

"Ini bukan kegiatan yang diskenariokan. Saya ingin memastikan secara langsung bahwa layanan Call Center 110 benar-benar berfungsi, laporan masyarakat diterima dengan baik, dan personel dapat bergerak cepat menuju lokasi. Hasilnya, kita melihat respons personel sudah sangat baik dengan waktu kedatangan kurang dari 10 menit," ujar Kapolres.

Dia menambahkan, kecepatan respons merupakan salah satu bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat. Karena itu, kesiapan personel akan terus dievaluasi dan ditingkatkan agar setiap laporan yang masuk melalui Call Center 110 dapat ditangani secara cepat, tepat, dan profesional.

Melalui pengujian ini, Polres Karo berharap masyarakat semakin yakin untuk memanfaatkan layanan Call Center 110 sebagai sarana pelaporan apabila menemukan atau mengalami situasi yang membutuhkan kehadiran polisi secara cepat.***

Proses mediasi ini berlangsung di sekitar warung kopi Silaen, pada Kamis 2 Juli 2026 sekira pukul : 11.30 Wib.

Kapolsek Siantar Martoba AKP Martua Manik SH. MHdalam sebuah postingan anonim Facebook @Humas BNN RIyang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 3 Juli 2026 menjelaskan warga Simpang Jalan Tangki merasa terganggu istirahat akibat adanya keramaian dan musik keras hingga dini hari pukul 01.30 Wib.

Setelah dimediasi bersama Lurah Nagapita Erwin Purba, S.H., M.H., beserta perangkat kelurahan, pemilik warung kopi menerima dengan positif dan berterimakasih atas penyampaian dari Bhabinkamtibmas atas keluhan warga tersebut serta berjanji tidak akan ada lagi musik keras hingga dini hari dari warung kopinya.

Di sana, Bhabinkamtibmas menyampaikan pesan pesan kamtibmas serta Layanan Kepolisian di Call Center 110 (Bebas Pulsa) dapat digunakan apabila mengetahui maupun menemukan adanya gangguan Kamtibmas maupun tindak pidana.

Kapolsek menambahkan, kegiatan monitoring ini bertujuan meningkatkan kehadiran Polri di tengah tengah masyarakat serta menjalin kemitraan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri.***

Camat Juhar bersama jajaran Koramil 07/Juhar pada Jumat (3/7/2026) memberikan kejutan kepada keluarga besar Polsek Juhar dengan membawa kue ulang tahun sebagai bentuk ucapan selamat sekaligus memperkuat sinergitas lintas instansi.

Kedatangan rombongan yang dipimpin Camat Juhar Edi Doneta Sebayang bersama personel Koramil 07/Juhar yang diwakili Peltu Darianto disambut hangat Kapolsek Juhar AKP Pelita Ginting beserta seluruh personel Polsek Juhar.

Suasana penuh keakraban terlihat saat rombongan memasuki Mapolsek Juhar sambil membawa kue ulang tahun dan menyanyikan lagu "Selamat Ulang Tahun".

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemotongan kue, ramah tamah, serta komunikasi dan koordinasi sebagai wujud kebersamaan antara pemerintah kecamatan, TNI, dan Polri.

Kapolsek Juhar AKP Pelita Gintingdalam sebuah postingan anonim Facebook @Polres Karo yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 3 Juli 2026 menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan oleh Camat Juhar serta jajaran Koramil 07/Juhar pada momentum Hari Bhayangkara ke-80.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Camat Juhar beserta jajaran dan keluarga besar Koramil 07/Juhar atas perhatian dan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80. Kebersamaan ini menjadi bukti bahwa sinergitas TNI, Polri, dan pemerintah kecamatan terus terjalin dengan baik. Semoga kolaborasi ini semakin kuat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif," ujar AKP Pelita Ginting.

Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh suasana kekeluargaan. Momentum tersebut menjadi simbol eratnya hubungan antara TNI, Polri, dan pemerintah kecamatan dalam mendukung terciptanya keamanan, ketertiban, serta pelayanan yang optimal bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Juhar.

Hadir di sana Ustad Muklis, personel Koramil 07/Juhar, serta staf Kantor Camat Juhar.***

Diketahui Rakernas APEKSI menghasilkan 10 Rekomendasi Strategis untuk memperkuat Kota Tangguh.

Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, resmi menutup Rakernas XVIII APEKSI Tahun 2026 di Grand City Hall Medan, Kamis (02/07/2026). Rakernas menghasilkan berbagai rekomendasi strategis bagi pembangunan perkotaan sekaligus mempertegas komitmen sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan pembangunan nasional.

Wesly Silalahi dalam sebuah postingan anonim facebook @Pemko Pematangsiantar yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 3 Juli 2026 mengatakan materi yang disampaikan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi referensi strategis dalam memperkuat arah pembangunan Kota Pematangsiantar agar tetap sejalan dengan kebijakan nasional.

Menurut Wesly, arahan ini menjadi penguatan bagi Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar dalam mempercepat pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga memperkuat konektivitas, pelayanan publik, daya saing ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat.

Lewat sidang pleno, seluruh Pemko yang hadir menyepakati 10 rekomendasi Rakernas XVIII APEKSI, yaitu: Penguatan kapasitas fiskal dan reformasi hubungan keuangan pusat-daerah; Penataan kebijakan ASN, PPPK, dan fleksibilitas belanja daerah; Penguatan tata kelola program strategis nasional di daerah; Percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah; dan Transformasi tata kelola pemerintahan dan digitalisasi layanan publik.

Selanjutnya penguatan ketahanan lingkungan dan kota berkelanjutan; Penguatan ekonomi lokal dan pembangunan inklusif; Penguatan tata ruang, kerja sama daerah, dan pembangunan kewilayahan; Penguatan advokasi hukum dan kepastian regulasi; serta pelibatan generasi muda dalam pembangunan kota secara berkelanjutan.***

Keduanya dipercaya mewakili Provinsi Sumatera Utara setelah lolos melalui proses seleksi yang ketat dan berjenjang. Wow!

Keberhasilan ini diumumkan secara resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Jakarta pada 22 Juni 2026. Gussa dan Felesia menjadi bagian dari 76 putra-putri terbaik yang mewakili 38 provinsi di Indonesia.

Pencapaian ini sekaligus menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Toba dan Sumatera Utara karena menunjukkan bahwa generasi muda dari daerah mampu bersaing di tingkat nasional.

Seperti diberitakan POSMETRO MEDAN sebelumnya, Gussa Oliver Nainggolan dikenal sebagai pelajar yang memiliki kedisiplinan tinggi, prestasi akademik yang baik, serta semangat nasionalisme yang kuat.

Sementara itu, Felesia Rismaito Munthedalam sebuah postingan anonim facebook @Sidikalang Dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 3 Juli 2026 menunjukkan kualitas kepemimpinan, karakter yang baik, serta kemampuan yang membuatnya berhasil meraih kepercayaan untuk menjadi wakil Sumatera Utara pada ajang bergengsi itu.

Sebagai calon Paskibraka Tingkat Pusat, keduanya akan mengikuti berbagai tahapan pembinaan yang telah disiapkan.

Proses itu meliputi registrasi dan pemanggilan resmi, pemusatan pendidikan dan pelatihan, pembinaan Ideologi Pancasila, pembentukan karakter, peningkatan kemampuan kepemimpinan, penguatan disiplin, hingga latihan pengibaran dan penurunan Bendera Pusaka.

Artinya, kalau seluruh tahapan berhasil diselesaikan, Gussa Oliver Nainggolan dan Felesia Rismaito Munthe akan dikukuhkan sebagai anggota Paskibraka Tingkat Pusat Tahun 2026.

Mereka selanjutnya akan mengemban tugas kehormatan sebagai pengibar Bendera Merah Putih pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan di Istana Merdeka, Jakarta pada 17 Agustus 2026 mendatang. Selamat ya, orang tua kalian pasti bangga!***

Dalam operasi gabungan ini, petugas mengamankan barang bukti berupa 3,37 ton cannabis buds serta 12 orang yang diduga terlibat dalam rangkaian proses importasi.

Pengungkapan ini merupakan implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya penguatan pemberantasan narkoba melalui sinergi antarlembaga.

Kasus ini juga menjadi pengungkapan pertama di Indonesia terhadap penyelundupan cannabis buds melalui jalur perdagangan internasional dan kepabeanan resmi menggunakan kontainer.

Pengungkapan kasus ini, seperti siaran pers bagian Humas BNN dalam sebuah postingan anonim Facebook @Humas BNN RI yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 3 Juli 2026, berawal dari informasi intelijen mengenai pengiriman kontainer dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju sebuah gudang di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Menindaklanjuti informasi itu, tim gabungan melakukan analisis dokumen kepabeanan, pemetaan jaringan, serta surveillance terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses importasi hingga akhirnya melakukan tindakan secara serentak di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Dari hasil operasi, petugas mengamankan 4 kontainer yang berisi narkotika jenis kuncup bunga cannabinoid dengan dua modus penyembunyian, yakni di dalam 500 koper serta di antara muatan yang dilabeli sebagai produk lateks. Total barang bukti yang berhasil diamankan mencapai 3.371.400 gram atau 3,37 ton bruto.

Hasil penyelidikan sementara mengungkap bahwa jaringan ini dikendalikan oleh dua warga negara asing yang berada di luar Indonesia, yakni seorang warga negara Malaysia berinisial CKF alias L dan seorang warga negara Tiongkok berinisial ZL alias J.

Penyidik juga masih terus mendalami keterlibatan pihak lain, termasuk menelusuri aliran dana, perusahaan yang digunakan, serta kemungkinan adanya pengiriman lain dengan modus serupa.

Berdasarkan hasil pendalaman, kuncup bunga cannabinoid itu diduga akan diolah menjadi ekstrak tetrahydrocannabinol (THC) untuk bahan baku cairan isi ulang rokok elektronik (vape).

Dari penyitaan narkotika itu, aparat memperkirakan telah menyelamatkan sekitar 10.114.200 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika dengan potensi kerugian ekonomi yang berhasil dicegah mencapai sekitar Rp4,585 triliun.

Pengungkapan ini menunjukkan adanya perubahan pola operasi jaringan narkotika internasional dengan menyalahgunakan sistem perdagangan internasional dan dokumen kepabeanan resmi sebagai kamuflase untuk menyelundupkan narkotika.

Karena itu, penguatan kerja sama intelijen, pertukaran data kepabeanan, dan sinergi antarinstansi menjadi kunci dalam mendeteksi penyimpangan pada aktivitas perdagangan internasional.

BNN RI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama nasional maupun internasional bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian Republik Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memutus mata rantai peredaran gelap narkotika dan mengantisipasi perkembangan modus operandi jaringan narkotika internasional.***

Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Tapanuli Tengah, AKBP Muhammad Alan Haikel, selaku Inspektur Upacara. Sementara itu, Kompol Tugino bertindak sebagai Perwira Upacara dan IPDA Fadli Arisandi bertindak sebagai Komandan Upacara.

Dalam amanatnya, Kapolres Tapanuli Tengah menyampaikan bahwa kenaikan pangkat ini diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab personel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Semoga dengan pangkat yang baru, rekan-rekan menjadi lebih giat dan bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan yang diamanahkan," ujar AKBP Muhammad Alan Haikeldalam sebuah postingan anonim facebook @POLRES TAPANULI TENGAH yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 3 Juli 2026.

Selain memberikan ucapan selamat kepada personel, Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada para anggota Bhayangkari yang mendampingi suami selama bertugas. Ia turut berterima kasih kepada seluruh jajaran atas kelancaran rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 di lingkungan Polres Tapanuli Tengah.

Pada periode ini, ada 32 personel yang menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dengan rincian perwakilan sebagai berikut:

1. AKP ke Kompol: Suharmono, S.H.

2. IPTU ke AKP: Firman Tampubolon, S.H.

3. Aipda ke Aiptu: Anton Barus (bersama 8 personel lainnya).

4. Bripka ke Aipda: FransiscoMunthe (bersama 1 personel lainnya).

5. Brigpol ke Bripka: Muhammad Fajar Fadillah, S.H. (bersama 1 personel lainnya).

6. Bripda ke Briptu: Jhon Ferdinan Tampubolon (bersama 14 personel lainnya).

7. ASN (Penda ke Penda Tk. I): Imelda Siregar, S.K.M. dan Kristina Desliana Siregar, S.K.M.

Rangkaian upacara diawali dengan laporan resmi dari perwakilan personel yang naik pangkat dan diakhiri dengan sesi foto bersama. Sebagai penutup, acara dilanjutkan dengan tradisi siraman air bunga kepada para personel sebagai simbol rasa syukur atas pangkat baru yang diemban.***

Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPC GRIB Jaya Kota Medan, Dudi Efni Pasaribu, menegaskan bahwa perbedaan latar belakang dan agama sama sekali bukan penghalang bagi pihaknya untuk konsisten berbagi kepada sesama.

"Jumat kali ini menjadi momentum bagi kami untuk konsisten menebar kebaikan. Siapapun, agama apapun, silakan datang. Kami menyediakan sedikitnya 700 porsi makanan di kantor DPC untuk dinikmati masyarakat, mulai dari pejalan kaki hingga jemaah masjid," ujar Dudi Efni.

Dudi menambahkan, keberhasilan program sosial yang sudah berjalan selama dua tahun lebih ini tidak lepas dari koordinasi internal yang solid serta arahan langsung dari Pembina DPC GRIB Jaya Kota Medan, Ferdy Sanjaya Sembiring.

"Jadi makan siang gratis ini sudah berjalan dua tahun. Kalau pemerintah punya program MBG (Makan Bergizi Gratis), kita juga punya MBG, yaitu Makan Bersama Grib," ucap Dudi sembari tersenyum.

Dukungan penuh juga terus mengalir dari jajaran pengurus inti, termasuk Ketua DPC GRIB Jaya Kota Medan Rudi Ginting dan Bendahara DPC Rio Siahaan.

"Kegiatan ini berjalan sukses berkat dukungan penuh pembina kami, Bapak Ferdy Sanjaya Sembiring, serta Ketua Rudi Ginting. Kami mendoakan semoga beliau-beliau selalu diberikan kesehatan dan kemudahan rezeki agar program ini terus berkelanjutan," ungkap Dudi.

Melalui aksi nyata ini, GRIB Jaya Kota Medan berharap bisa terus menjadi bagian dari solusi dan menghadirkan dampak positif di tengah-tengah masyarakat urban.

"Semoga kehadiran organisasi ini memberikan warna positif. Kami ingin membuktikan bahwa GRIB Jaya hadir sebagai mitra sosial yang peduli terhadap kondisi masyarakat di Kota Medan," pungkas Dudi.

Di lokasi terpisah, Sekretaris DPC GRIB Jaya Kota Medan, Drs. Toyib Marbun, menyampaikan bahwa kegiatan serupa juga digelar secara masif oleh jajaran Pimpinan Anak Cabang (PAC) Medan Belawan. Aksi sosial tersebut dipusatkan di depan kantor PT Pelindo Belawan dengan melibatkan pengurus hingga tingkat ranting.

"Hari ini kita melaksanakan Jumat Berkah yang kesekian kalinya bersama PAC Medan Belawan beserta pengurus dan ranting. Antusiasme masyarakat dan kader cukup ramai hari ini, tepat di depan PT Pelindo Belawan," kata Toyib.

Dalam aksi di wilayah utara Kota Medan tersebut, GRIB Jaya menyasar para jemaah masjid dan pekerja di sekitar pelabuhan.

"Sebanyak 500 kotak makanan kami bagikan kepada jemaah masjid yang ada di sekitar PT Pelindo Belawan. Saya ucapkan terima kasih kepada PAC Medan Belawan yang bisa berkoordinasi dengan baik dan tetap kompak dalam membesarkan GRIB Jaya," tutup Toyib.(Dam)

Hal itu disampaikan Xiaochi Jin saat diwawancarai di sela hari ketiga The 7th Geotourism Festival and International Conference (GeoFest) 2026 di Labersa Hotel & Convention Center Samosir, Jumat (3/7/2026).

"Jika ada kesulitan atau masalah, anggota dapat menghubungi jaringan APGN. Kami dapat memberikan konsultasi, menghadirkan para ahli, mendiskusikan persoalan yang dihadapi, serta bersama-sama mencari solusinya," ujar pria yang berasal dari China itu.

Xiaochi Jin menjelaskan, APGN merupakan jaringan UNESCO Global Geoparks di kawasan Asia Pasifik yang saat ini beranggotakan 99 UNESCO Global Geoparks, serta sekitar 15 anggota individu.

Melalui jaringan tersebut, setiap anggota dapat saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik dalam pengelolaan geopark.

Meski demikian, ia menegaskan APGN bukan organisasi yang memberikan bantuan pendanaan kepada anggotanya. Menurutnya, peran utama APGN adalah membangun platform kolaborasi agar seluruh anggota dapat saling bekerja sama dalam mengembangkan geopark.

"APGN membangun sebuah platform. Seluruh anggota menjadi bagian dari platform tersebut untuk saling bekerja sama dan berbagi pengalaman," katanya.

Terkait peluang kerja sama, Xiaochi Jin mengatakan kolaborasi antar-geopark, termasuk antara Indonesia dan China, selalu terbuka melalui jaringan APGN maupun Global Geoparks Network (GGN).

"Peluang kerja sama selalu ada. Seluruh geopark merupakan anggota Global Geopark Network sehingga dapat saling membantu dan memperkuat kolaborasi antar-geopark," ujar Xiaochi Jin.

Dalam kesempatan itu, Xiaochi Jin juga mengaku terkesan dengan keindahan Danau Toba. Meski kunjungannya kali ini berlangsung singkat, ia menilai kawasan tersebut memiliki panorama alam yang indah, serta kekayaan budaya yang menjadi daya tarik tersendiri.

Selain itu, saat ditanya mengenai hal yang perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan kegiatan, Xiaochi Jin menekankan pentingnya disiplin terhadap waktu.

"Ketepatan waktu, tentu saja ketepatan waktu," tegas Xiaochi Jin.

Saat ini Indonesia memiliki 12 UNESCO Global Geoparks, sedangkan China memiliki 51 UNESCO Global Geoparks, termasuk dua geopark baru yang ditetapkan pada tahun ini. (win)

Kehadiran Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, tokoh agama menjadi simbol eratnya sinergi dalam mendukung tugas Kepolisian Republik Indonesia di Kabupaten Samosir.

Perayaan diawali dengan suasana syukur yang hangat. Pemotongan kue ulang tahun dilakukan secara bersama oleh Wakil Bupati Samosir, Kapolres Samosir Rina SN. Tarigan, serta unsur Forkopimda sebagai penanda rasa syukur atas pengabdian Polri yang telah memasuki usia delapan dekade.

Secara khusus Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk memberikan kue Ulang Tahun kepada Kapolres Samosir dan seluruh jajaran.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menegaskan kehadiran Polri selama ini telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui berbagai pelayanan sosial dan dukungan terhadap program pemerintah.

Khususnya di Kabupaten Samosir, Ariston menyebutkan bahwa sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Samosir dan Polres Samosir terjalin dengan baik dan perlu terus diperkuat, terutama dalam mendukung pembangunan sektor pariwisata yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah.

"Polri hadir untuk masyarakat. Di Samosir, masyarakat benar-benar merasakan kehadiran Polri melalui berbagai pelayanan dan bantuan. Kami juga mengapresiasi dukungan Polri terhadap program swasembada pangan sehingga kebutuhan masyarakat dapat semakin terpenuhi," ujar Ariston.

Dia menilai pendekatan humanis yang diterapkan jajaran Polres Samosir di bawah kepemimpinan Rina SN. Tarigan menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Sementara itu, Kapolres Samosir AKBP Rina SN. Tarigan menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Samosir beserta seluruh unsur Forkopimda atas dukungan yang selama ini diberikan kepada institusi Polri.

Rina menyebut berbagai apresiasi yang ia diterima sejatinya merupakan penghargaan bagi seluruh personel Polres Samosir yang setiap hari bekerja melayani masyarakat.

"Dengan segala kerendahan hati, semua pujian kepada saya sesungguhnya adalah pujian untuk seluruh personel Polres Samosir yang telah bekerja dengan loyalitas dan dedikasi," ujar Rina dalam sebuah postingan anonim Facebook @pemerintah kabupaten samosir yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 3 Juli 2026.

Hadir di sana, Ketua DPRD Kabupaten Samosir Nasip Simbolon dan anggota, Pabung Samosir T. Siringo-ringo, perwakilan Kajari Samosir, para SAB, para Asisten dan pimpinan organisasi perangkat daerah Pemkab Samosir, Ketua Forum Komunikasi Tokoh Masyarakat (FKTM) Kabupaten Samosir Obin Naibaho, serta berbagai elemen masyarakat.***

Organisasi ini hadir dengan semangat memperkuat solidaritas antarwartawan, meningkatkan profesionalisme serta membangun jurnalisme yang berintegritas dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Deklarasi KaWaN diawali dengan rapat pembentukan organisasi yang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan dan demokratis.

Seluruh peserta sepakat menetapkan struktur kepengurusan melalui musyawarah dan mufakat.

Hasilnya, Tulus Sibuea dipercaya memimpin organisasi sebagai Ketua Umum didampingi Patar Lumbangaol sebagai Sekretaris Jenderal dan Anwar Manalu sebagai Bendahara Umum.

Setelah kepengurusan terbentuk, kegiatan dilanjutkan dengan malam keakraban melalui kemah bersama di kawasan Menara Pandang Tarutung.

Momen ini dimanfaatkan para wartawan untuk mempererat hubungan kekeluargaan, memperkuat komunikasi, serta menyatukan komitmen dalam membangun organisasi yang solid dan mampu menjawab tantangan dunia jurnalistik yang terus berkembang.

Tidak berhenti pada seremoni deklarasi, KaWaN juga menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan. Pada hari berikutnya, seluruh anggota melaksanakan aksi nyata dengan menanam puluhan bibit pohon berbuah serta melakukan gotong royong membersihkan lingkungan di sekitar lokasi kegiatan.

Aksi ini menjadi simbol bahwa KaWaN ingin tumbuh bersama masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi kelestarian lingkungan di Tapanuli Utara.

Ketua Umum KaWaN, Tulus Sibuea, mengatakan berdirinya organisasi tersebut merupakan bentuk komitmen bersama para wartawan untuk memperkuat persatuan dan meningkatkan kualitas profesi jurnalistik di Tapanuli Utara.

"Bersama di KaWaN merupakan wujud soliditas insan jurnalis Tapanuli Utara untuk maju bersama dalam satu tujuan demi masa depan dunia jurnalisme di Taput," ujar Tulus Sibuea, Jumat (3/7/2026).

Pada malam keakraban itu, Sekretaris Jenderal Patar Lumbangaol juga memperkenalkan Dewan Kehormatan KaWaN yang berdasarkan hasil musyawarah dipercayakan kepada tokoh pemuda Tapanuli Utara, Jhonson Edy Simanjorang.

Menurut Jhonson, KaWaN harus menjadi organisasi yang mampu menjaga marwah profesi wartawan dengan menjunjung tinggi Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta nilai-nilai profesionalisme dalam setiap aktivitas jurnalistik.

"Dengan mengedepankan prinsip konsistensi, semangat kebersamaan, dan keberanian menghadapi tantangan zaman, KaWaN harus mampu berkembang menjadi organisasi yang kuat, independen, serta tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dalam setiap tugas di lapangan," katanya.

Lahirnya KaWaN diharapkan menjadi tonggak baru bagi insan pers di Kabupaten Tapanuli Utara. Selain menjadi wadah mempererat persaudaraan antarwartawan, organisasi ini juga diharapkan mampu menghadirkan berbagai program peningkatan kompetensi, membangun sinergi dengan berbagai pihak, serta menjaga independensi pers sebagai pilar demokrasi.

Dari Menara Pandang Tarutung, semangat kebersamaan itu kini mulai ditanam. Bukan hanya melalui deklarasi organisasi, tetapi juga lewat aksi nyata, kepedulian terhadap lingkungan, dan tekad bersama membangun jurnalisme Tapanuli Utara yang profesional, berintegritas, independen, serta bermanfaat bagi masyarakat. (Hendra Christian Siregar)

Kali ini, penyidik menetapkan Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan (LMI) sebagai tersangka ke 7 dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026.

LMI yang merupakan anggota polisi aktif dan menjabat sebagai Sekretaris Deputi di BGN, diduga kuat terlibat dalam praktik culas dengan meminta saksi untuk mendirikan perusahaan khusus sebagai sarana menjual food tray kepada calon mitra SPPG dengan harga yang telah dimanipulasi demi mendapatkan fee pribadi.

Akibat perbuatannya, status tersangka seperti dalam sebuah postingan anonim facebook @pojokjabar yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 3 Juli 2026 kini resmi ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan.

Modus operandi korupsi ini diduga menyebabkan kerugian negara yang signifikan, mulai dari pengadaan mark up barang hingga penunjukan mitra yayasan SPPG yang tidak memenuhi syarat demi kepentingan afiliasi petinggi BGN.

Penetapan tersangka baru dari unsur perwira tinggi kepolisian ini semakin memperjelas bobroknya tata kelola dalam program prioritas pemerintah tersebut, yang kini terus dibongkar oleh Kejagung hingga ke akar-akarnya.***

Penugasan ini tertuang dalam mutasi dan promosi jabatan yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo lewat Surat Telegram tertanggal 25 Juni 2026.

Bagi masyarakat Kota Padangsidimpuan, nama Kombes Pol Dr. Hilman Wijaya tentu tidak asing.

Dia pernah menjabat sebagai Kapolres Padangsidimpuan periode 2017–2020 dan dikenal dekat dengan masyarakat serta aktif membangun sinergitas dengan pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan berbagai elemen masyarakat dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif.

Perjalanan kariernya terus menanjak. Setelah memimpin Polres Padangsidimpuan, dirinya dipercaya menduduki sejumlah jabatan penting, mulai dari Kabagdalops Roops Polda Sumut, Dirlantas Polda Sumatera Barat, Dirpamobvit Polda Jambi, hingga Analis Kebijakan Madya Bidang Pamobvit Baharkam Polri.

Tidak hanya berprestasi dalam karier kepolisian, Kombes Pol Dr. Hilman Wijaya juga menunjukkan dedikasi di bidang akademik dengan berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang tahun 2026 dengan predikat Cum Laude.

Kini, seperti dalam sebuah postingan anonim facebook @SabarMSitompul yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 3 Juli 2026, melalui jabatan barunya sebagai Kasubdit SIM Ditregident Korlantas Polri, dirinya akan mengemban tugas strategis dalam pembinaan, pengawasan, dan pengembangan sistem pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara nasional.

Selamat dan sukses atas amanah baru yang diberikan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, dan keberhasilan dalam mengemban tugas demi kemajuan Polri serta pelayanan terbaik kepada masyarakat Indonesia.Selamat bertugas Kombes Pol Dr. Hilman Wijaya, S.I.K., M.H!***

"Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim juga mengamankan barang bukti di antaranya uang tunai senilai ratusan juta rupiah, yang diduga merupakan bagian dari fee proyek yang diberikan oleh pihak swasta kepada bupati," kata Jubir KPK Budi Prasetyo di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (3/7/2026).

Uang tersebut diduga berkaitan dengan fee proyek yang ada di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat. KPK masih mendalami lebih lanjut apakah ada penerimaan-penerimaan lain ke Bupati.

"Diduga uang yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini berkaitan dengan fee proyek yang ada di Dinas Pendidikan ataupun di Dinas Perkim," sebutnya.

Adapun OTT ini berkaitan dengan suap proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat. Total ada tujuh orang yang diamankan KPK dalam perkara ini.

Selain Syah, satu orang di antaranya yang diamankan adalah ASN di Langkat dan lima orang pihak swasta. Tujuh orang ini ditangkap pada wilayah yang berbeda. Yaitu Langkat, Binjai, dan Medan.

Syah diamankan KPK di rumahnya kawasan Medan, Sumatera Utara (Sumut). Syah akan dibawa ke Jakarta siang ini.

Pihak yang terjaring OTT ini masih berstatus terperiksa. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam menentukan status pihak yang terjaring OTT tersebut.

(wan/dtc)

"Mengamankan sejumlah tujuh orang. Satu orang merupakan penyelenggara negara, satu orang merupakan ASN di Kabupaten Langkat, dan lima orang lainnya merupakan pihak swasta. Dari tujuh orang yang diamankan tersebut, salah satunya adalah Bupati Langkat," kata Jubir KPK Budi Prasetyo di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (3/7/2026).

Tujuh orang itu diamankan di tiga wilayah. Sebagian masih diperiksa di Polrestabes Medan, sedangkan Syah Afandin atau Ondim akan dibawa ke Jakarta siang ini.

"Adapun kepada tujuh orang yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini, diamankan di wilayah Langkat, Binjai, dan juga Medan," sebutnya.

Pihak yang terjaring OTT masih berstatus terperiksa. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari para pihak yang diamankan tersebut.

(wan/dtc)

Kapolres Tapanuli Tengah melalui Kasat Narkoba AKP Johannes Munthe, S.H., membenarkan adanya penangkapan itu.

Operasi ini bermula dari informasi berharga yang disampaikan oleh masyarakat mengenai aktivitas transaksi narkotika di sebuah rumah.

"Berdasarkan informasi dari masyarakat, tim langsung melakukan penyelidikan di lapangan. Pada Rabu sore sekitar pukul 17.30 WIB, petugas berhasil mengamankan seorang terduga pelaku berinisial HS (38) di dalam sebuah rumah di Lingkungan VIII, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah," ujar AKP Johannes Munthedalam sebuah postingan anonim facebook @polres tapanuli tengah yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 3 Juli 2026.

Dari hasil penggeledahan terhadap HS, petugas mengamankan barang bukti berupa satu tas sandang hijau tua. Di dalamnya, ditemukan dompet kecil berwarna merah muda (pink) yang berisi 6 paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, 2 plastik klip bening, 5 potongan kecil plastik bening, satu unit timbangan digital, serta dua buah pisau lipat. Total berat bruto sabu yang disita mencapai 1,30 gram.

Saat diinterogasi di lapangan, HS mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang pria lain berinisial NT alias NK (48), warga Kelurahan Sibuluan Nalambok.

Tak buang waktu, Tim Opsnal Sat Resnarkoba langsung melakukan pengembangan. Sekitar pukul 18.00 WIB, petugas berhasil mencegat dan mengamankan NT alias NK di Jalan Sibolga - Padangsidimpuan, Kelurahan Sibuluan Nalambok, tepatnya di sekitar simpang BKKBN. Dari tangan NT, polisi menyita satu unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk melancarkan transaksi.

Kepada penyidik, NT menerangkan bahwa barang bukti tersebut ia peroleh dari seorang pria di Kota Medan yang belum diketahui identitasnya, dengan sistem pengiriman paket melalui jasa travel komersial.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua terduga pelaku beserta seluruh barang bukti kini telah dibawa ke markas Polres Tapanuli Tengah untuk menjalani proses hukum sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Saat ini kedua tersangka dan barang bukti diamankan di Mapolres Tapteng untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Kami juga berkomitmen untuk terus mengembangkan jaringan ini," tegas Kasat Narkoba.

Kehadiran Wesly merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar guna mempererat dan memperkuat sinergi antar pemerintah kota, sekaligus menyusun strategi bersama menghadapi berbagai tantangan pembangunan perkotaan di Indonesia.

Usai pembukaan Rakernas, Wesly menyampaikan partisipasi Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar dalam Rakernas APEKSI merupakan langkah penting untuk memperluas kolaborasi, sekaligus menyerap berbagai praktik terbaik yang telah diterapkan di kota masing-masing.

"Rakernas APEKSI menjadi forum strategis untuk saling belajar, memperkuat kerja sama, dan menjadi adopsi ragam inovasi yang dapat diimplementasikan di daerah masing-masing, khususnya Pematangsiantar," terang Wesly Silalahi dalam sebuah postingan anonim facebook @Pemko Pematangsiantar yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 3 Juli 2026..

Wesly juga mengatakan, Pemko Pematangsiantar berkomitmen terus meningkatkan kualitas mutu pelayanan publik yang prima, memperkuat tata kelola pemerintahan, sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan melalui kolaborasi antardaerah.

Rakernas XVIII APEKSI tahun ini dilaksanakan di tengah tantangan besar yang dihadapi pemerintah daerah. Sepanjang tahun 2025, pemerintah kota di Indonesia menghadapi tekanan akibat kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan tersebut berdampak pada penyesuaian belanja daerah, sehingga banyak pemerintah kota harus melakukan efisiensi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Di sisi lain, meningkatnya frekuensi bencana alam sepanjang tahun 2025 semakin mempertegas pentingnya membangun kota yang tangguh.

Kejadian bencana, terutama banjir dan tanah longsor, telah menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar, merusak infrastruktur, mengganggu distribusi barang, hingga mempengaruhi ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.

Kondisi ini menjadi dasar penyelenggaraan Rakernas XVIII APEKSI yang menitikberatkan pada penguatan kapasitas pemerintah kota dalam membangun kota tangguh, baik dari sisi fiskal, perencanaan pembangunan, ketahanan pangan, pelayanan publik maupun ketahanan sosial. Melalui penguatan sistem pemerintahan daerah, diharapkan setiap kota mampu menjadi fondasi utama dalam mendukung Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat.

Sesuai amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) APEKSI, Rakernas diselenggarakan setiap tahun sebagai forum konsolidasi pemerintah kota se-Indonesia untuk membahas berbagai isu strategis nasional sekaligus menyusun rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat.

Rakernas XVIII APEKSI, kata Wesly, sangat bermanfaat bagi Pemko Pematangsiantar. Keikutsertaan dalam Rakernas APEKSI tidak hanya menjadi ruang mempererat hubungan antar daerah, tetapi juga menjadi kesempatan memperkenalkan berbagai potensi Kota Pematangsiantar, membuka peluang investasi, memperluas jejaring kerja sama, serta mengadopsi berbagai inovasi yang dapat diimplementasikan untuk mendukung pembangunan daerah.

Melalui forum nasional tersebut, Wesly berharap berbagai rekomendasi yang dihasilkan mampu memperkuat peran pemerintah kota sebagai garda terdepan pelayanan publik, meningkatkan daya saing daerah, serta mempercepat terwujudnya Kota Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras demi mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Tampak hadir mendampingi Wesly, yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Johannes Sihombing SSTP MSi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Alwi Andrian Lumban Gaol SSTP, Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setdako Hendra TP Simamora SSTP MSi, dan Plt Kabag Prokopim Fadlan Syarkawi SSTP.***

Kegiatan penertiban dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan unsur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, serta instansi terkait. Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum, melindungi kelestarian lingkungan, serta memulihkan kawasan yang terdampak akibat aktivitas pertambangan ilegal.

Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, Tim Terpadu masih menemukan aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang menggunakan alat berat di sejumlah titik, PETI ini yang dimilik oleh inisial GD dan PW. Terhadap setiap aktivitas PETI yang masih beroperasi, akan dilakukan tindakan pemberhentian langsung di lokasi sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aktivitas tersebut telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang cukup serius, di antaranya perubahan bentang alam dan morfologi sungai akibat pengerukan, kerusakan daerah aliran sungai (DAS) yang berpotensi meningkatkan risiko banjir dan longsor, hilangnya vegetasi di sekitar lokasi pertambangan, terbentuknya lubang-lubang bekas galian yang membahayakan keselamatan masyarakat, serta potensi pencemaran kualitas air sungai yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem perairan.

Selain melakukan pemeriksaan di lokasi, Tim Terpadu juga melaksanakan identifikasi terhadap alat berat yang digunakan, pemeriksaan sarana pendukung operasional, serta pendataan terhadap berbagai aktivitas yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.

PETI 2.jpg">

Dalam operasi tersebut, Tim Terpadu berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas PETI, antara lain satu unit alat berat (excavator), aki (baterai) alat berat, serta berbagai peralatan pendukung operasional lainnya. Seluruh barang bukti telah diamankan sesuai prosedur dan selanjutnya akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan penertiban berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Keberhasilan operasi ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menindak tegas seluruh aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan, mengancam keselamatan masyarakat, dan menimbulkan kerugian bagi negara.

Ke depan, Tim Terpadu merekomendasikan agar pengawasan di wilayah Kecamatan Kotanopan maupun daerah-daerah yang rawan aktivitas PETI terus diperkuat melalui patroli terpadu secara berkala, penegakan hukum yang konsisten terhadap para pelaku, serta percepatan rehabilitasi lingkungan pada kawasan yang telah mengalami kerusakan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan bahwa apabila di kemudian hari masih ditemukan aktivitas PETI di wilayah Sumatera Utara, akan dilakukan tindakan pemberhentian langsung, disertai proses penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak melakukan maupun mendukung aktivitas pertambangan tanpa izin, serta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan praktik PETI di wilayahnya.(PM/rel)