Budi menegaskan, isu yang mengaitkan kegiatan internal (PAN) Sumatera Utara dengan dugaan aliran dana hasil tindak pidana korupsi tidak memiliki dasar. Menurutnya, seluruh pembiayaan kegiatan resmi DPW PAN Sumut berasal dari kas partai yang sah dan bukan dari sumber dana ilegal.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul berkembangnya berbagai spekulasi setelah (KPK) menetapkan SHF sebagai tersangka pada 3 Juli 2026. Budi menilai informasi yang beredar di ruang publik perlu diluruskan agar tidak berkembang menjadi opini yang dapat merugikan institusi maupun kader partai.

Ia menjelaskan, polemik itu bermula setelah pelantikan Pengurus Harian DPW dan DPD PAN se- Sumatera Utara yang digelar di IKM Deli Serdang pada pertengahan Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut muncul sejumlah potongan pidato yang kemudian ramai diperbincangkan masyarakat, termasuk candaan yang menyebut istilah "Ondim" serta ucapan "kacep".

Menurut Budi, kedua istilah tersebut merupakan bentuk humor khas Medan yang disampaikan dalam suasana santai dan tidak memiliki makna ataupun pesan tersembunyi sebagaimana berkembang dalam berbagai spekulasi publik.

"Semua kegiatan DPW PAN bersumber dari kas partai yang sah. Tidak ada dana dari hasil korupsi ataupun sumber ilegal lainnya," tegas Budi dalam pernyataan tertulisnya.

Di sisi lain, ia menyatakan menghormati langkah KPK dalam menjalankan proses penegakan hukum terhadap SHF. Bagi Budi, penetapan tersangka merupakan bagian dari mekanisme hukum yang harus dihormati tanpa dikaitkan dengan dinamika pergantian jabatan politik, baik di pemerintahan maupun di struktur kepengurusan partai.

Budi juga mengaku belum memperoleh informasi resmi mengenai status penonaktifan pengurus harian DPW PAN Sumut setelah muncul kabar adanya langkah organisasi dari tingkat pusat. Ia mengatakan masih melakukan koordinasi untuk memperoleh kejelasan mengenai kebijakan tersebut.

Sebagai kader PAN, Budi berharap momentum ini menjadi titik evaluasi bagi organisasi agar kepengurusan DPW PAN Sumatera Utara ke depan semakin profesional, transparan, dan bebas dari praktik korupsi maupun tindakan yang bertentangan dengan konstitusi partai serta peraturan perundang-undangan.

Pernyataan itu, menurut Budi, merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat sekaligus menjaga agar informasi yang berkembang tetap berada pada koridor fakta dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.(erni)

Kegiatan ini diikuti oleh para Koordinator Kecamatan Bidang Pendidikan, serta kepala sekolah dari Kecamatan Siborongborong, Pagaran, Muara, dan Parmonangan.

Dalam arahannya, Bupati Tapanuli Utara menegaskan bahwa maklumat pelayanan sekolah merupakan komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas, profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan peserta didik. Menurutnya, sekolah harus menjadi lingkungan yang aman, nyaman, inklusif, serta mampu membentuk karakter generasi penerus bangsa yang unggul.

Bupati juga mengajak seluruh kepala sekolah untuk membangun budaya kerja yang disiplin, inovatif, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik di bidang pendidikan. Ia berharap hasil penyusunan maklumat pelayanan tidak berhenti pada tahap pemaparan semata, melainkan ditindaklanjuti melalui rencana aksi yang jelas, terukur, serta dievaluasi secara berkala guna meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara.

Mengakhiri arahannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara beserta seluruh pihak yang telah mempersiapkan kegiatan tersebut. Ia berharap maklumat pelayanan sekolah dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan berkelanjutan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara.(Lindung Sinaga)

Kegiatan ini diikuti oleh para Koordinator Kecamatan Bidang Pendidikan, serta kepala sekolah dari Kecamatan Siborongborong, Pagaran, Muara, dan Parmonangan.

Dalam arahannya, Bupati Tapanuli Utara menegaskan bahwa maklumat pelayanan sekolah merupakan komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas, profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan peserta didik. Menurutnya, sekolah harus menjadi lingkungan yang aman, nyaman, inklusif, serta mampu membentuk karakter generasi penerus bangsa yang unggul.

Bupati juga mengajak seluruh kepala sekolah untuk membangun budaya kerja yang disiplin, inovatif, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik di bidang pendidikan. Ia berharap hasil penyusunan maklumat pelayanan tidak berhenti pada tahap pemaparan semata, melainkan ditindaklanjuti melalui rencana aksi yang jelas, terukur, serta dievaluasi secara berkala guna meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara.

Mengakhiri arahannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara beserta seluruh pihak yang telah mempersiapkan kegiatan tersebut. Ia berharap maklumat pelayanan sekolah dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan berkelanjutan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara.(Lindung Sinaga)

Mengatasnamakan Front Pemuda Kalimantan & Sumatera, massa yang hadir dengan mengendarai bus dan kendaraan bak terbuka, langsung memblokir pintu masuk kantor BUMN yang mengurusi sistem kelistrikan di tanah air itu.

Tidak itu saja, di hadapan pengawalan ketat aparat kepolisian yang melakukan pengamanan, demonstran juga menyegel Kantor PLN yang ditandai dengan pemasangan spanduk panjang di pagar kantor bertuliskan "Kantor Ini Disegel".

Berbagai spanduk turut menghiasi aksi, termasuk spanduk yang memajang wajah Dirut PLN Darmawan Prasodjo dengan bubuhan kalimat "Dirut Makin Kaya, Rakyat Tetap Susah'.

Sementara itu, dalam mimbar bebas yang mereka gelar di depan pintu masuk gedung PLN, sedikitnya ada tiga pernyataan sikap yang mereka sampaikan antara lain

1. Menuntut Direksi PT PLN (Persero) Pusat untuk menyampaikan pertanggungjawavaj secara terbuka kepada masyarakat atas terjadinya pemadaman listrik berkala yang berdampak luas di wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera disertai penjelasan mengenai penyebab, langkah penanganan serta jaminan agar kejadian serupa tidak kembali terulang

2. Mendesak aparat penegak hukum (APH) bersama lembaga pengawas yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, audit dan investigasi secara menyeluruh terhadap tata kelolaz operasional serta dugaan kelalaian dalam penyelenggaran sistem kelistrikan PT PLN (Persero) guna memastikan adanya transparansi, akuntabilitas dan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran

3. Mendesak Presiden Prabowo mencopot direksi PLN jika dalam kondisi 3x24 jam listrik di Kalimantan dan Sumatera masih byarpet.

"Kami meminta seluruh pihak berwenang untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat ini," teriak koordinator aksi.

Sayangnya, tidak ada satu pun Direksi PLN yang kembali menjabat atau pun yang baru menduduki jabatan, turun ke bawah untuk menemui massa. Sampai akhirnya 10 orang perwakilan massa diterima untuk melakukan negosiasi terkait aspirasi pengunjukrasa. ( Red)

Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Hanip Fahri, menyampaikan apresiasi kepada Universitas Negeri Medan yang kembali mempercayakan Deli Serdang sebagai lokasi pelaksanaan KKN. Pelaksanaan KKN berlangsung pada 6 Juli 2026 sampai 15 Agustus.

Ribuan mahasiswa tersebut ditempatkan di 51 desa yang tersebar di sembilan kecamatan, Kecamatan Percut Sei Tuan sebanyak 532 mahasiswa, Namo Rambe dan Tanjung Morawa masing-masing 287 mahasiswa, Batang Kuis 246 mahasiswa, Beringin 202 mahasiswa, Pancur Batu 164 mahasiswa, Deli Tua dan Patumbak masing-masing 123 mahasiswa, serta Biru-Biru 122 mahasiswa. Setiap desa akan ditempatkan sekitar 40–41 mahasiswa.

Membacakan sambutan Bupati, Hanip Fahri mengatakan KKN merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Selain menjadi bagian dari proses akademik, KKN juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk belajar langsung menghadapi persoalan masyarakat sekaligus memberikan solusi yang bermanfaat.

"Kehadiran adik-adik mahasiswa menjadi energi baru bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan di tingkat desa. Kami berharap ilmu, kreativitas, dan inovasi yang dimiliki dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus mendorong pembangunan yang sehat, maju, dan berkelanjutan melalui kolaborasi berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi. Karenanya, sinergi antara pemerintah daerah dan dunia akademik diharapkan terus diperkuat.

Kepada para peserta KKN, Ia berpesan agar membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, menghormati adat dan kearifan lokal, serta mengedepankan sikap disiplin, rendah hati, dan semangat melayani.

"Jadilah agen perubahan yang menghadirkan ide dan inovasi sederhana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keberhasilan KKN bukan diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat," pesannya.

Turut hadir Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Medan, Tansa Trisna Astono Putri; Wakil Dekan Bidang Akademik FMIPA, Unimed Lasker P Sinaga; Wakil Dekan Bidang Akademik FIP Unimed, Silvia Mariah Handayani; para dosen pembimbing lapangan, camat, kepala desa lokasi KKN, serta tamu undangan lainnya.( DMS)

(Foto Diskominfostan Deli Serdang)

SK tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan.

Tiorita menjadi Plt Bupati Langkat menggantikan Syah Afandin atau Ondim yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK beberapa hari lalu.

"Kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Kemendagri, dengan Pak Mendagri langsung, diminta segera melaksanakan penunjukan Plt agar berjalannya roda pemerintahan di Kabupaten Langkat tetap normal. Oleh karena itu, tadi barusan ini kami sudah menyerahkan surat keputusannya untuk Bu wakil bupati menjadi pelaksana tugas bupati," ujar Gubernur Sumut Bobby Nasution, Senin (6/7/2026).

Bobby menyayangkan terjeratnya Ondim dalam kasus korupsi. Menurut Bobby, yang menjadi korban dalam kasus ini adalah masyarakat.

"Ini sangat disayangkan ini kembali ya, Langkat menjadi penangkapan oleh KPK kepada bupati. Tentu yang pertama yang terkorbankan adalah masyarakat yang menjadi korban utama, karena uangnya yang digunakan ini uang untuk membangun daerah, untuk anak-anak sekolah. Jadi harapan kita ini tidak terjadi lagi," ucapnya.

"Pertama, kita bilang sistemnya harus benar-benar baik. Kedua, kalau sistemnya sudah baik, ini kembali ke personalnya. Secanggih apa pun sistem, pastikan sistem ini yang menjalankan adalah person to person-nya. Kalau person to person-nya punya niat yang tidak baik, secanggih apa pun sistemnya, pasti ada, pasti ada sela-sela untuk, untuk menembusnya," ungkapnya.

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan pesan khusus kepada Tiorita Surbakti yang baru ditunjuk menjadi Plt Bupati Langkat. Bobby meminta Tiorita tidak membuat ASN punya dua pilihan.

"Ini tadi saya sampaikan ke Bu Teo, khusus untuk jabatan ASN, jadikan ASN ini kerjanya untuk masyarakat, bukan untuk pimpinan. Tanggung jawab mereka itu kepada masyarakat, melapornya sama pimpinan. Jangan jadikan ASN ini punya dua pilihan melayani masyarakat atau melayani pimpinan," ujar Bobby di Medan Senin (6/7/2026).

Menurut Bobby, mengutamakan pelayanan kepada masyarakat menjadi hal penting yang harus diterapkan di Langkat. Dalam pertemuan bersama pemerintah kabupaten/kota, pihaknya kerap memberikan teguran baik secara langsung maupun tidak langsung.

"Nah, itu yang nggak boleh terjadi di Langkat. Itu yang sistemnya saya minta Bu Tio ke depannya harus bisa dibangun di Langkat," katanya.

"Ya, yang pasti kami kan di provinsi ini kan sebagai pemerintah pusat di daerah ya, hal-hal yang kami rasa janggal dalam melaksanakan roda pemerintahan pasti kami sampaikan. Baik itu teguran secara langsung, ya kami dengan Kepala Daerah ini kan sering kumpul-kumpul ya, baik teguran secara halus, secara apa bahasanya, satir lah mungkin ya, secara satir, ataupun teguran secara langsung. Ini sebenarnya sudah kita sampaikan beberapa kali," katanya.

Menanggapi arahan tersebut, Tiorita Surbakti menyatakan kesiapannya menjalankan amanah sebagai Plt Bupati Langkat dengan penuh tanggung jawab.

Ia juga berkomitmen untuk mengarahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat agar senantiasa menjaga integritas dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Sesuai arahan Gubernur, saya akan berusaha lebih maju mencapai kepercayaan masyarakat lagi kepada kami," kata Tiorita.

Diketahui, KPK telah menetapkan Bupati LangkatSyah Afandin (SAF) atau Ondim sebagai tersangka kasus suap fee proyek di lingkungan Pemkab Langkat dari operasi tangkap tangan (OTT). Syah Afandin terjaring OTTKPK pada Kamis (2/7).

Syah Afandin terjaring OTT bersama Yaqub Abdhal Al Mu'arif (YQB), tim sukses Syah Afandin pada Pilkada 2024. Keduanya kemudian ditetapkan tersangka oleh KPK.

KPK menduga Ondim telah menerima Rp 800 juta dari Yaqub hingga April 2026. Pada Juni 2026, Ondim meminta Rp 300 juta, namun Yaqub diduga hanya sanggup memberi Rp 100 juta.

Selain suap, Ondim juga diduga menerima gratifikasi. Jumlahnya mencapai Rp 3,5 miliar. (DetikSumut/KominfoSumut)

Rapat yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Sudaryanto, S.Sos., M.M., tersebut diikuti pemerintah daerah terdampak bencana untuk mengevaluasi progres penanganan pascabencana, khususnya penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak.

Dalam kesempatan itu, Bupati Tapanuli Utara memaparkan sejumlah capaian sekaligus kendala yang masih dihadapi pemerintah daerah.

Bupati menyampaikan bahwa sebanyak 40 kepala keluarga hingga kini masih menempati Hunian Sementara (Huntara).

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengusulkan agar kawasan Huntara tersebut dapat ditetapkan menjadi Hunian Tetap (Huntap), mengingat seluruh penghuni menyatakan kesediaannya untuk menetap di lokasi tersebut.

Selain itu, Bupati melaporkan bahwa realisasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak untuk kategori rusak sedang dan rusak berat telah mencapai sekitar Rp1,6 miliar atau 89 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp1,8 miliar.

Sementara itu, menyusul terbitnya regulasi baru mengenai penanganan rumah rusak ringan akibat banjir, pemerintah daerah kembali melakukan pendataan untuk mengajukan usulan bantuan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria.

Dalam laporannya, Bupati juga menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah rumah yang direncanakan dibangun melalui bantuan dari Kang Dedi Mulyadi (KDM).

Namun hingga saat ini, pembangunan tersebut belum dapat direalisasikan karena lahan milik masyarakat penerima bantuan berada di kawasan yang ditetapkan sebagai zona merah, sehingga tidak diperkenankan untuk dibangun kembali.

Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengharapkan arahan dan dukungan dari BNPB terkait mekanisme pengadaan lahan relokasi yang dapat diserahkan kepada masyarakat terdampak, mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan pengadaan lahan secara mandiri.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sekitar 97 unit Hunian Tetap (Huntap) mandiri yang belum terealisasi dengan nilai bantuan sekitar Rp60 juta per kepala keluarga. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengharapkan dukungan BNPB agar usulan Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk tiga bulan terakhir dapat kembali diproses guna membantu masyarakat selama masa transisi menuju hunian tetap.

Melalui rapat evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat penyelesaian penanganan pascabencana melalui sinergi dengan BNPB dan pemerintah pusat, sehingga seluruh masyarakat terdampak dapat segera memperoleh hunian yang aman, layak, dan berkelanjutan.(Lindung Sinaga)

Patroli yang dipimpin langsung Kapolsek Tigapanah AKP Dedy Syahputra Ginting, S.H., M.H. tersebut menyasar sejumlah lokasi yang dinilai rawan terjadinya tindak kriminalitas, aksi tawuran antarkelompok, hingga balap liar.

Sejak pukul 23.00 WIB, belasan personel bergerak menyusuri Desa Tigapanah, Desa Mulawari, Pasar Tigapanah, Desa Sukadame, kawasan Indomaret 24 Jam Tigapanah, hingga ruas Jalan Seberaya–Tigapanah–Sukadame.

Selain melakukan patroli mobile, petugas juga melaksanakan patroli dialogis dengan para kepala desa dan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, personel mengajak pemerintah desa untuk segera melaporkan setiap kejadian menonjol kepada pihak kepolisian maupun melalui layanan Call Center Polri 110.

Masyarakat juga diimbau agar bersama-sama mencegah terjadinya tawuran, perkelahian antarkelompok, maupun aksi balap liar yang berpotensi mengganggu keamanan lingkungan.

Tak hanya itu, petugas turut memberikan edukasi kepada para pengendara sepeda motor agar tidak menggunakan knalpot brong serta melengkapi kendaraan dengan pelat nomor sesuai ketentuan.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan berlalu lintas sekaligus menciptakan kenyamanan bagi masyarakat.

Saat patroli berlangsung, petugas menemukan sekelompok pemuda yang masih berkumpul di depan Indomaret Tigapanah pada larut malam.

Untuk mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas, para pemuda tersebut diberikan imbauan secara humanis dan diminta membubarkan diri.

Kapolsek Tigapanah AKP Dedy Syahputra Ginting dalam sebuah postingan anonim Facebook @polres karo yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Senin 6 Juli 2026 mengatakan patroli skala besar merupakan langkah preventif yang terus dilakukan guna memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya pada malam akhir pekan.

"Kami ingin memastikan masyarakat dapat beraktivitas dan beristirahat dengan aman. Karena itu, patroli akan terus kami tingkatkan untuk mencegah tindak pidana, tawuran, balap liar, maupun pelanggaran lalu lintas yang dapat membahayakan keselamatan," tegasnya.***

Puluhan massa yang tergabung dalam Persatuan Pemuda Revolusi Sumatera Utara (PPR-SU) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran, menuntut pengusutan tuntas atas dugaan skandal korupsi dan pungutan liar (pungli) yang mengguncang Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.

​Di lokasi, massa aksi membakar ban bekas di depan gerbang kantor Korps Adhyaksa tersebut. Massa juga membentangkan spanduk dan poster kecaman, mereka secara bergantian meneriakkan tuntutan agar mafia anggaran di sektor pendidikan segera diseret ke meja hijau.

​Ketua Umum PPR-SU, Heri Hasibuan, dengan lantang menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan siap melancarkan aksi gelombang besar jika laporan mereka mandek.

​"Kami siap turun aksi berjilid-jilid sampai ada kepastian hukum, kejelasan hukum, dan langkah nyata dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara," tegas Heri, di sela-sela orasinya.

​Dalam tuntutan resminya, PPR-SU mendesak Kejati Sumut untuk segera memeriksa Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu serta Kepala GTK terkait 5 poin krusial, di antaranya dugaan pungli pelantikan 22 kepala sekolah di Labuhanbatu, dugaan mark-up gila-gilaan pada proyek toilet dan sanitasinya.

​Lalu, penyimpangan dana Bimtek yang diduga kuat menabrak Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 dan desakan segera menetapkan tersangka di tubuh Dinas Pendidikan Labuhanbatu.

​Dialog antara massa aksi dan pihak Kejati Sumut sempat berjalan sangat alot dan diwarnai ketegangan tinggi. Massa menuntut kepastian waktu dan menantang integritas aparat penegak hukum yang menemui mereka.

​Mengejutkannya, suasana kian dramatis saat Heri Hasibuan menegaskan jika laporan ini tidak ditindaklanjuti secara serius, pejabat Kejati Sumut, yang menerima mereka harus angkat kaki dari jabatannya.

​Merespons tantangan keras tersebut, Perwakilan Kejati Sumut, Monang Sihotang, langsung mengeluarkan pernyataan mengejutkan dan berani di hadapan massa.

​"Iya, saya siap mundur," ucap Monang secara, yang langsung memicu atensi dari para demonstran.

​Monang memastikan bahwa laporan dari PPR-SU saat ini menjadi prioritas dan tidak diendapkan. "Laporan tersebut masih dalam tahap proses telaah dan sedang ditindaklanjuti. Dalam minggu ini kami akan memberikan perkembangan kepada pelapor," janjinya.

​Setelah menyerahkan dokumen pernyataan sikap dan bukti-bukti dugaan penyimpangan anggaran, massa akhirnya membubarkan diri. Meski sempat diwarnai ketegangan verbal yang tinggi, situasi akhir di depan Kantor Kejati Sumut dipastikan tetap aman, tertib, dan kondusif. (HAB)

Namun, bagi mereka yang terjebak di jalur wisata Medan-Berastagi, liburan kali ini justru berubah menjadi sebuah drama penyiksaan fisik dan mental yang menyedihkan.

Sepanjang bulan Juni hingga Juli 2026, kemacetan total terjadi secara berulang dan beruntun. Puncaknya pada akhir pekan, 4–5 Juli 2026, kemacetan berada pada titik paling ekstrem.

Jarak yang hanya membentang sepanjang 60 kilometer harus ditempuh dalam waktu 10 hingga 12 jam.

Sebuah catatan waktu yang tidak masuk akal untuk sebuah urat nadi ekonomi utama Indonesia Barat.

Liburan yang Menyedihkan dan Tiket Pesawat yang Hangus

Jalur ini bukan sekadar macet; ia lumpuh total. Ribuan kendaraan mengular tanpa kepastian di tengah jalan yang sempit, terjal, dan dikepung tebing rawan longsor.

Jeritan tangis anak-anak yang kelelahan di dalam mobil berpadu dengan keputusasaan para orang tua.

Dampak dari kelumpuhan total ini sangat masif.

Banyak warga dan wisatawan yang akhirnya gagal melakukan penerbangan karena telat tiba di Bandara Internasional Kualanamu.

Tiket pesawat hangus, kerugian materiil membengkak, dan agenda penting berantakan begitu saja. Perjalanan yang semula diprediksi normal mendadak menjadi jebakan waktu yang kejam. Berastagi wisata KARO high land, yang merupakan magnet wisata berkelas, kini justru menyajikan ketidakpastian akses yang membunuh perlahan potensi pariwisatanya.

Bukan Sekadar Kendaraan, Ini Persoalan Nyawa dan Perut Rakyat

Sangat naif jika pemerintah masih memandang urgensi infrastruktur ini hanya dari kalkulasi volume kendaraan.

Ini adalah jeritan dari sembilan kabupaten/kota di Sumatera Utara hingga pedalaman Aceh yang ekonominya seolah "disandera" oleh ketiadaan jalur alternatif yang mumpuni.

Petani dan pengepul Merugi

Hasil bumi segar seperti sayur, buah, kopi, dan rempah dari Tanah Karo, Dairi, hingga Aceh Tenggara rusak di dalam kendaraan yang tertahan belasan jam, melampauo jadwal penjualan

Di Pasar pasar medan sekitarnya. Jutaan rupiah modal petani , pedagang menguap begitu saja di jalanan. Bagaimana mungkin target Swasembada Pangan Nasional bisa tercapai jika jalur distribusi utamanya lumpuh total?

Krisis Kemanusiaan

Jalur ini adalah "labirin maut". Ketika hujan deras turun, taruhannya adalah nyawa yang terancam tertimbun longsor.

Membiarkan kondisi ini tanpa solusi konkret seperti jalan tol adalah bentuk pembiaran negara terhadap keselamatan rakyatnya.

Saatnya Negara Hadir: Segerakan Tol Medan-Berastagi

Masyarakat pegunungan Sumatera Utara dan Aceh tidak sedang meminta kemewahan. Mereka hanya menuntut keadilan pembangunan dan hak paling mendasar: akses jalan yang layak, aman, dan cepat.

Oleh karena itu, kami memohon dengan sangat kepada Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan Jalan Tol Medan-Berastagi segera dimasukkan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun 2026 ini.

Hanya lewat status PSN, sumbat birokrasi dan pembebasan lahan bisa diurai dengan cepat.

Jangan biarkan potensi emas pertanian, pariwisata, dan keselamatan nyawa rakyat kami terkubur bersama lumpur longsor dan kemacetan yang tiada habisnya.

Saatnya Tol Medan-Berastagi direalisasikan. Demi keadilan, demi pangan, dan demi keselamatan nyawa rakyat!***

Posmetro Medan, Karo - Pelaksanaan Festival Bunga dan Buah Kabupaten Karo Tahun 2026 mulai menuai sorotan publik. Event tahunan yang telah masuk dalam Calendar of Event Kabupaten Karo dan Karisma Event Nusantara (KEN) itu dinilai minim sosialisasi dan publikasi, meskipun jadwal pelaksanaannya telah ditetapkan berlangsung pada 30 Juli hingga 1 Agustus 2026.

Festival yang selama ini dikenal sebagai simbol rasa syukur masyarakat atas melimpahnya hasil pertanian dan hortikultura Kabupaten Karo justru dinilai kehilangan gaung dibandingkan penyelenggaraan pada tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik terkait kesiapan penyelenggara, khususnya Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Karo bersama event organizer (EO) yang ditunjuk.

Pasalnya, hingga kurang dari satu bulan menjelang pelaksanaan, informasi resmi terkait konsep acara, rangkaian kegiatan, strategi promosi, hingga keterlibatan masyarakat dan pelaku UMKM masih sangat terbatas. Minimnya publikasi tersebut menimbulkan tanda tanya besar mengenai efektivitas perencanaan dan koordinasi penyelenggaraan salah satu agenda wisata unggulan Kabupaten Karo tersebut.

Berdasarkan informasi yang tercantum pada sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah (Inaproc), anggaran pelaksanaan Festival Bunga dan Buah Tahun 2026 bersumber dari APBD Kabupaten Karo dengan nilai mencapai sekitar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan pelaksana kegiatan tercatat dimenangkan oleh CV J & M.

Dengan besaran anggaran tersebut, sejumlah kalangan menilai pemerintah daerah seharusnya mampu melakukan sosialisasi dan promosi secara lebih masif melalui media massa, media sosial, maupun berbagai kanal komunikasi publik lainnya.Namun, hingga kini, gaung pelaksanaan festival dinilai masih jauh dari ekspektasi publik.

Minimnya publikasi juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan anggaran promosi dan strategi komunikasi yang diterapkan oleh pihak penyelenggara. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat, pelaku usaha lokal, serta kunjungan wisatawan yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama penyelenggaraan Festival Bunga dan Buah.

"Festival Bunga dan Buah merupakan agenda kebanggaan Kabupaten Karo. Namun hingga saat ini, gaung pelaksanaannya hampir tidak terdengar. Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya besar terkait persiapan dan koordinasi yang dilakukan," ujar seorang pemerhati pariwisata yang meminta namanya tidak dipublikasikan.

Ketika hal ini dikonfirmasikan kepada Kepala Disbudporapar Kabupaten Karo, Juni Antoni Kemit, S.STP., M.Si., melalui pesan singkat pribadi belum memperoleh tanggapan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Glora Kurnia Putra Ginting, saat dikonfirmasi Posmetro Medan di ruang kerjanya menyampaikan bahwa pelaksanaan Festival Bunga dan Buah 2026 masih dalam proses penyusunan rencana kegiatan.

"Masih dalam proses penyusunan rencana kegiatan, dan minggu ini sudah bisa disosialisasikan," ujar Sekda.(jpg)

Karena itu, investasi terbaik yang dapat diberikan kepada mereka bukan hanya pendidikan akademik, tetapi juga pendidikan rohani yang kuat.

Sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berintegritas, dan memiliki kepedulian terhadap sesama.

Demikian disampaikan Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn, dalam sambutannya di acara Pesta Paduan Suara (Pesparawi) Sekolah Minggu Sinode GKPS Tahun 2026. Kegiatan ini digelar di Balai Bolon GKPS, Jalan Pdt J Wismar Saragih Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara, Minggu (05/07/2026).

Atas nama Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, Wesly menyampaikan apresiasi kepada Sinode Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) dan seluruh panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan yang sangat mulia tersebut.

Pesparawi, kata Wesly, bukan tentang perlombaan meraih prestasi di atas panggung. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi wadah pembinaan iman, pembentukan karakter, serta pengembangan bakat anak-anak Sekolah Minggu agar semakin mencintai Tuhan, sesama, dan memiliki semangat melayani sejak usia dini.

Wesly berharap melalui kegiatan ini lahir generasi muda Kristen yang mampu menghidupkan nilai-nilai kasih, persaudaraan, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai inilah yang menjadi modal penting dalam mewujudkan Kota Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras.

"Saya mengucapkan selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Pesparawi. Jadikanlah perlombaan ini sebagai sarana mempererat persaudaraan, bukan semata-mata untuk meraih kemenangan," sebut Wesly

dalam sebuah postingan anonim Facebook @pemko pematangsiantar yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Senin 6 Juli 2026.

Sebelumnya, Ketua Umum Panitia Pesparawi Sekolah Minggu Sinode GKPS Tahun 2026 Mangapul Purba SE MIKom dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari seluruh pihak, terkhusus kepada Pemko Pematangsiantar dan Pemkab Simalungun.

"Sehingga kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar," tukasnya.

Kepada anak Sekolah Minggu maupun guru Sekolah Minggu, Mangapul menegaskan, hal yang paling utama dalam Pesparawi bukan siapa yang juara. Namun yang pasti Sekolah Minggu GKPS sudah di tahap lebih baik pada tahun ini.

"Dalam situasi apapun, Sekolah Minggu GKPS berbuat yang lebih dari sekarang sampai ke depan," pungkas Mangapul yang juga anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Pesparawi Sekolah Minggu Sinode GKPS Tahun 2026 St Edmond Novvery Purba menyampaikan, Pesparawi Sekolah Minggu Sinode GKPS Tahun 2026 dibagi tiga kategori, yakni Vocal Group, Bible Telling Story, dan koor.

Untuk Vocal Group dan Bible Story Telling, telah selesai dilaksanakan Sabtu (04/07/2026).

Menurut Edmond, tujuan kegiatan Pesparawi Sekolah Minggu GKPS untuk mempersiapkan anak Sekolah Minggu sebagai Tubuh Kristus, yang berperan terhadap tri tugas panggilan gereja.

"Pesparawi dilaksanakan selama dua hari. Untuk koor diikuti peserta dari 12 Distrik, dan diambil juara 1-3," terangnya.

Ephorus GKPS Pdt John Cristian Saragih STh MTh menyampaikan doa, harapan, dan dukungan.

"Biarlah itu menandakan seperti tema GKPS, yakni Gereja yang Peduli, Mandiri, dan Membawa Berkat. Biarlah itu kita bagikan, kita tanamkan kepada anak-anak kita. Doa kami, para hamba Tuhan di GKPS, Sinode GKPS, secara khusus kepada anak-anak kami, jadilah anak Tuhan yang baik, yang senantiasa menjadi berkat di manapun berada. Terima kasih kepada panitia dan seluruh pihak yang telah mendukung acara ini," tandasnya.

Kegiatan ini diisi dengan pemukulan tagading oleh Wali Kota Wesly Silalahi bersama Ephorus GKPS Pdt John Cristian Saragih, Ketua Umum Panitia Pesparawi Sekolah Minggu Mangapul Purba, Ketua Panitia Pelaksana St Edmond Novvery Purba, dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi di Kementerian Koperasi Republik Indonesia Hendra Saragih, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Simalungun Mixnon Andreas Simamora SIP MSi, tanda dibukanya Pesparawi Sekolah Minggu Sinode GKPS Tahun 2026.

Acara diawali ibadah dengan pengkhotbah Pdt John Cristian Saragih.

Turut hadir, Sekretaris Panitia Delpin Barus ST MIKom yang juga anggota DPRD Provinsi Sumut, Ketua TP PKK Kota Pematangsiantar Ny Liswati Wesly Silalahi, Sekda Kota Pematangsiantar Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, para asisten dan staf ahli, sejumlah pimpinan OPD, serta camat.***

Muharram dikenal sebagai salah satu bulan istimewa dalam Islam yang menjadi momentum untuk memperbanyak amal kebaikan. Melalui program ini, Rumah Zakat mengajak masyarakat menghadirkan harapan baru bagi anak-anak yatim dan dhuafa agar mereka dapat menjalani hari-hari dengan lebih optimis.

Santunan yang diberikan diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak sekaligus menjadi penyemangat bagi mereka untuk terus belajar, beribadah, dan meraih cita-cita.

Suasana hangat dan penuh kebersamaan terasa sepanjang kegiatan berlangsung. Tawa dan senyum bahagia menghiasi wajah anak-anak saat menerima santunan, menciptakan momen yang tidak hanya memberikan bantuan secara materi, tetapi juga menghadirkan rasa dicintai dan diperhatikan.

Wakil Asrama Panti Asuhan Bumi Nusantara, Lindawati, menyampaikan rasa syukur atas kepedulian yang diberikan kepada anak-anak asuh. "Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih kepada Rumah Zakat dan seluruh donatur yang telah berbagi kebahagiaan bersama anak-anak kami. Bantuan ini sangat berarti untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan para donatur dengan rezeki yang berkah, kesehatan, dan pahala yang berlipat ganda," ungkapnya.

Sementara itu, Program Leader Rumah Zakat Medan, Tondini, mengatakan bahwa Muharram merupakan momentum terbaik untuk memperkuat kepedulian sosial, terutama kepada anak-anak yatim dan dhuafa yang membutuhkan perhatian bersama. "Program Muharram ini merupakan ikhtiar kami untuk menghadirkan kebahagiaan sekaligus menguatkan semangat anak-anak yatim dan dhuafa agar terus optimis dalam menjalani kehidupan. Terima kasih kepada seluruh donatur yang telah mempercayakan amanahnya melalui Rumah Zakat. Semoga setiap santunan yang diberikan menjadi amal jariyah dan menghadirkan keberkahan bagi para donatur," ujarnya dalam rilis pada media, Senin (6/7/2026) .

Melalui Program Muharram, Rumah Zakat Medan terus mengajak masyarakat untuk menjadikan momen tahun baru Islam sebagai awal menebarkan lebih banyak kepedulian. Setiap santunan yang diberikan bukan sekadar bantuan untuk memenuhi kebutuhan hari ini, tetapi juga menjadi penyemai harapan, penguat semangat, dan pengingat bahwa masih banyak hati yang peduli terhadap masa depan anak-anak yatim dan dhuafa. (evi/r)

Nur Khafipa menjelaskan bahwa kesempatan mengikuti program beasiswa tersebut berawal dari informasi yang diperoleh salah seorang guru MAN 1 Tapanuli Tengah, Ardi Wandana, Lc., mengenai program beasiswa ke China. Informasi tersebut kemudian disampaikan kepadanya. Setelah memahami persyaratan yang ditetapkan. Ia mempersiapkan seluruh dokumen administrasi dan mengikuti setiap tahapan seleksi dengan sungguh-sungguh.

Selain mengikuti proses pendaftaran, seleksi administrasi, dan wawancara, Nur Khafipa juga memiliki sejumlah prestasi yang menjadi bekal selama menempuh pendidikan di madrasah.

Ia merupakan hafidzah Al-Qur'an 8 juz serta Juara I Olimpiade Bahasa Arab (OBA) Tingkat Kabupaten Tahun 2025. Menurutnya, kedisiplinan dalam belajar, semangat untuk terus berkembang, dan doa menjadi bekal penting dalam menjalani seluruh proses seleksi.

"Alhamdulillah, berkat doa kedua orang tua, dukungan guru-guru, serta usaha yang konsisten, saya dinyatakan lolos dan memperoleh beasiswa untuk melanjutkan studi di China," ungkap Nur Khafipa, Sabtu (4/7/2026).Ia berharap pengalaman yang diperolehnya dapat menjadi motivasi bagi adik-adik kelas untuk terus meningkatkan prestasi, berani mencoba berbagai peluang, dan tidak mudah menyerah dalam mewujudkan cita-cita.

Sementara itu Sri Mupliha sangat bersyukur atas bea siswa yang diraih. "Alhamdulillah, berkat doa kedua orang tua, dukungan guru-guru, serta usaha yang konsisten, saya dinyatakan lolos dan memperoleh beasiswa untuk melanjutkan studi di China," ungkapnya.

Ia berharap pengalaman yang dilaluinya dapat menjadi motivasi bagi adik-adik kelas untuk tidak ragu memanfaatkan setiap peluang pendidikan yang tersedia serta terus berusaha meraih cita-cita.

Program pendidikan yang diikuti kedua alumni tersebut memberikan berbagai fasilitas, di antaranya beasiswa penuh yang mencakup biaya kuliah dan asrama, bantuan uang buku, serta peluang untuk langsung memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan sesuai bidang keahlian yang ditempuh.

Kesempatan ini menjadi bukti bahwa lulusan madrasah memiliki daya saing untuk melanjutkan pendidikan hingga ke tingkat internasional.

Kepala MAN 1 Tapanuli Tengah, Elmaryanti Marbun, S.Ag., M.Hum., menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas prestasi yang diraih kedua alumni tersebut.

Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras, ketekunan, doa, serta dukungan orang tua, guru, dan seluruh keluarga besar madrasah. Ia berharap capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh peserta didik untuk terus meningkatkan prestasi, memperluas wawasan, dan mempersiapkan diri menghadapi persaingan global.

Keberhasilan Sri Mupliha Purba dan Nur Khafipa Lubis sejalan dengan komitmen MAN 1 Tapanuli Tengah dalam meningkatkan mutu pendidikan serta mencetak lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global.

" Madrasah terus mendorong peserta didik untuk mengembangkan potensi akademik maupun nonakademik agar mampu meraih berbagai peluang pendidikan, baik di dalam maupun di luar negeri," pungkasnya.(maldi)

Melalui mediasi yang digelar di Aula Pur-pur Sage Polsek Simpang Empat, Sabtu(4/7/2026), kedua belah pihak akhirnya sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.

Mediasi dipimpin Kanit Reskrim IPDA Dewanto Sinurat, S.H., mewakili Kapolsek Simpang Empat AKP Poltak Hamonangan, S.H., didampingi Ka SPK AIPTU Ferry J. Sitepu, Bhabinkamtibmas BRIPKA Junius Ginting, serta Brigadir Andreo Sitepu, S.H.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Desa Lingga Serpis Ginting beserta perangkat desa dan BPD, Kepala Desa Nangbelawan Supriyanto Perangin-angin beserta perangkat desa dan BPD, sebanyak 32 remaja yang terlibat tawuran dari kedua desa, serta para orang tua masing-masing.

Mediasi dilakukan menyusul serangkaian aksi tawuran yang terjadi pada pertengahan Juni 2026.

Dalam forum tersebut, seluruh pihak diberikan kesempatan menyampaikan pendapat dan mencari solusi terbaik agar peristiwa serupa tidak kembali terulang.

Mewakili Kapolsek Simpang Empat, Kanit Reskrim IPDA Dewanto Sinurat dalam sebuah postingan anonim Facebook @polres karo yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Senin 6 Juli 2026 menegaskan penyelesaian melalui musyawarah merupakan langkah yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial tanpa mengesampingkan tanggung jawab para pelaku.

"Kami berharap perdamaian ini benar-benar menjadi titik akhir dari persoalan yang terjadi. Adik-adik yang terlibat harus menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran dan tidak lagi melakukan tawuran maupun tindakan yang melanggar hukum. Mari bersama-sama menjaga keamanan dan nama baik desa masing-masing," tegasnya.

Hasil mediasi menghasilkan kesepakatan damai antara kedua belah pihak.

Para remaja mengakui kesalahan, saling meminta maaf di hadapan orang tua, pemerintah desa, dan personel kepolisian, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Selain itu, seluruh kerugian akibat peristiwa tersebut, termasuk biaya pengobatan korban dan perbaikan kendaraan yang rusak, telah diselesaikan secara kekeluargaan.***

"Alhamdulillah, prestasi ini saya peroleh melalui jalur prestasi akademik selama mengikuti proses pendidikan di madrasah. Saya aktif mengikuti olimpiade bidang Geografi mulai dari kelas sepuluh sampai kelas dua belas. Saya sangat bersyukur dan merasa bahwa mengikuti Olimpiade Geografi bukan hanya memberikan pengalaman yang positif, tetapi menjadi jembatan bagi saya untuk mengukur lebih dekat untuk mencapai cita cita dan diterima di kampus impian. Saya sama sekali tidak menyangka akan lulus melalui jalur PPKB UI ini karena saya dari awal sudah merasakan persaingannya sangat ketat dan sangat sulit. Peserta yang juga mengikuti jalur prestasi akademik ini diikuti oleh banyak siswa berprestasi dari seluruh provinsi di Indonesia," papar Fazri.

Sejak duduk di kelas sepuluh Madrasah Aliyah, Fazri aktif mengikuti kegiatan olimpiade. Di sini, Fazri sangat menyukai kegiatan limpiade Geografi dan mengikuti banyak lomba baik di tingkat provinsi maupun sasional. Hobi berpetualang dan membaca buku sejarah ini memiliki cita-cita untuk menjadi seorang Arkeolog Indonesia yang diharapkan membawa perubahan, pembangunan, dan kemajuan di bidang Arkeologi di Sumatera Utara khususnya dan di wilayah Indonesia pada umumnya. Selain aktif di bidang olimpiade, siswa kelahiran Kota

Padangsidimpuan, 27 April 2008 ini memiliki prestasi akademik dan beberapa kali menjuarai lomba olimpiade sains Geografi.

"Alhamdulillah pada tahun 2025, Saya masuk sebagai Top 200 Finalis Terbaik pada Olimpiade Nasional Geografi (ONG) UI pada even yang diadakan langsung Universitas Indonesia di Kampus Depok, Jawa Barat. Pada tahun 2025 saya juga merupakan peserta Lomba Karya Ilmiah Geografi tingkat nasional yang diadakan secara online oleh UI. Terakhir pada tahun 2025 saya juga mendapatkan medali emas Geografi pada ajang Olimpiade Sains Pra OSK tingkat provinsi yang diadakan oleh Pusat Olimpiade Sains Indonesia (POSI) di Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan tingkat SMA/MA sederajat se-Sumatera Utara," ungkap Fazri bersemangat.

Kepala MAN 2 Padangsidimpuan, Lobimartua Hasibuan, SH, M.Pd. dalam keterangannya mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas keberhasilan siswa MAN 2 Padangsidimpuan untuk selangkah lebih maju dan diterima sebagai bagian dari kampus UI. "Alhamdulillah, ini adalah perjuangan keras dan penuh tantangan untuk ananda Fazri Siregar. Keaktifan dalam kompetisi olimpiade sains sangat menentukan capaian prestasi ini. Jalur PPKB yang diraih ananda Fazri untuk lolos di kampus top di Indonesia ini semoga menjadi penyemangat dan motivasi tersendiri untuk adik-adiknya yang saat ini sedang berjuang di madrasah. Kita doakan dan harapkan para siswa madrasah di manapun berada mampu mencapai cita-cita dan sukses bersaing dalam bidang akademik dan nonakademik, termasuk di dalamnya keaktifan dalam di bidang olimpiade sains," papar kepala madrasah. (rel)

Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap layanan transportasi berbasis aplikasi yang selama ini telah menjadi bagian dari mobilitas masyarakat.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mengatakan hingga kini sepeda motor belum diakui sebagai moda transportasi publik dalam regulasi yang berlaku. Padahal, menurut dia, tuntutan agar ojek online memperoleh pengakuan hukum telah bergulir selama bertahun-tahun.

"Padahal tuntutan itu sudah muncul hampir 15 tahun. Karena itu beberapa substansi terkait dimensi transportasi publik akan kami atur dalam revisi undang-undang," ujar Huda di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, dikutip pada Senin (6/7/2026).

Menurut Huda, pengakuan terhadap ojol roda dua sebagai transportasi publik diharapkan dapat menjadi landasan dalam membangun ekosistem transportasi online yang lebih tertata. Regulasi tersebut juga diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi pengemudi, perusahaan aplikasi, maupun masyarakat sebagai pengguna layanan.

Ia menjelaskan, substansi yang akan didorong dalam revisi UU LLAJ berfokus pada aspek transportasi, termasuk pengaturan status hukum transportasi online roda dua sebagai bagian dari sistem transportasi publik nasional.

Sementara itu, persoalan hubungan kerja antara pengemudi dan perusahaan aplikasi, menurut Huda, tidak akan menjadi bagian dari pembahasan di Komisi V DPR RI.

"Sedangkan terkait hubungan ketenagakerjaan tentu bukan ranah kami. Itu tidak akan menjadi bagian dari substansi yang kami masukkan dalam revisi undang-undang ini," katanya.

Huda menambahkan, pengaturan mengenai transportasi online dirancang dalam bentuk regulasi yang bersifat permanen melalui undang-undang. Saat ini, Komisi V DPR RI telah menginisiasi pembahasan transportasi berbasis aplikasi dalam revisi UU LLAJ yang telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Naskah akademik sebagai dasar penyusunan regulasi juga sedang dipersiapkan.

Ia berharap regulasi tersebut dapat menjadi pijakan hukum yang lebih komprehensif bagi penyelenggaraan transportasi online di Indonesia.

"Semangat saya pribadi dan teman-teman di Komisi V adalah menciptakan ekosistem transportasi online yang terbaik. Mau tidak mau memang diperlukan regulasi permanen dalam bentuk undang-undang. Dan ini sedang kami inisiasi. Sudah masuk Prolegnas," ujar Huda. (fajar)

Menurut Arif Tanjung, jalan berlubang tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat dan pengguna jalan, bahkan dapat memicu kecelakaan lalu lintas.

Karena itu, penyelenggara jalan memiliki kewajiban untuk segera melakukan perbaikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Kalau jalan rusak belum bisa diperbaiki karena menunggu anggaran, minimal harus dipasang rambu peringatan agar pengguna jalan lebih waspada. Itu merupakan kewajiban penyelenggara jalan," ujar Arif Tanjung, Minggu (6/7/2026).

Ia juga meminta Pemerintah Kota Medan memperkuat anggaran swakelola agar kerusakan jalan yang bersifat mendesak dapat ditangani lebih cepat seperti Paching Aspal.

Selain itu, setiap UPTD di lingkungan Dinas SDABMBK diharapkan memiliki layanan pengaduan atau call center sehingga laporan masyarakat mengenai jalan rusak maupun drainase tersumbat dapat segera ditindak lanjuti.

Arif Tanjung turut mengapresiasi jika program normalisasi drainase dapat berjalan, yang akan dilaksanakan secara bertahap selama tiga bulan. Menurutnya, program tersebut merupakan langkah strategis untuk memperlancar aliran air sekaligus meminimalkan genangan dan banjir di Kota Medan.

"Kita juga harus mendukung seluruh kepala OPD yang baru dilantik Wali Kota Medan Bapak Rico Tri Putra Bayu Waaa dan Wali Walikota Medan Bapak H. Zakiyuddin Harahap agar dapat menunjukkan kinerja terbaiknya. Saya optimistis di bawah kepemimpinan Kepala Dinas SDABMBK, Khairul Azmi, S.STP., M.T., akan lahir berbagai terobosan kreatif dalam penanganan jalan dan drainase sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin baik," katanya.

Arif Tanjung menambahkan, pembangunan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima. Jalan yang baik dan sistem drainase yang berfungsi optimal akan mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Medan.

Ia berharap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan terus memperkuat sinergi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung harus menjadi prioritas agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh warga.

Arif Tanjung juga mengajak masyarakat ikut menjaga fasilitas umum yang telah dibangun pemerintah dengan tidak membuang sampah ke saluran drainase serta aktif melaporkan kerusakan jalan di lingkungan masing-masing.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan, sejalan dengan semangat "Medan untuk Semua, Bersatu Menuju Hebat, Medan Tangguh, Maju untuk Semua."

"Dengan semangat tersebut, saya optimistis pembangunan infrastruktur di Kota Medan akan semakin baik, pelayanan publik semakin cepat, dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara merata. Jika pemerintah dan masyarakat terus bersinergi, Medan akan menjadi kota yang aman, nyaman, tangguh, dan maju untuk semua," pungkas Arif Tanjung.(DAM)

Berikut adalah profil dan informasi terbaru mengenai dirinya seperti tertuang dalam sebuah postingan anonim Facebook @sumut indah yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Senin 6 Juli 2026.

Jabatan Saat Ini:

Bupati Samosir periode 2025–2030. Ia resmi dilantik pada 20 Februari 2025 bersama Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk.

Latar Belakang:

Lahir pada 16 Februari 1992, ia dikenal sebagai salah satu bupati termuda di Sumatera Utara.

Sebelum menjabat untuk periode kedua, ia merupakan petahana yang menjabat pada periode 2021–2024.

Pendidikan:

Ia merupakan lulusan Sarjana Teknik (S.T.).

Partai Politik:

Dia merupakan kader Partai NasDem.

Kekayaan: Berdasarkan data tahun 2025, total harta kekayaannya dilaporkan mencapai sekitar Rp11,4 miliar.

Aktivitas Terbaru (Januari 2026):

Menghadiri acara pisah sambut Kapolres Samosir pada 14 Januari 2026.

Bertemu dengan Menteri Kesehatan untuk mengusulkan peningkatan fasilitas kesehatan di Kabupaten Samosir pada 15 Januari 2026.

Menyerahkan 803 SK PPPK Paruh Waktu kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir pada 15 Januari 2026.***

Kali ini bukan karena aksinya di atas lapangan, melainkan karena kepeduliannya kepada seorang jurnalis disabilitas asal Venezuela saat sesi wawancara usai laga piala dunia.

Momen tersebut beredar luas di media sosial dan mendapat respons positif dari banyak penggemar sepak bola. Dalam video yang viral yang diunggah akun X Rmadrid_actu, jurnalis itu mengajukan pertanyaan kepada para pemain timnas Inggris yang melintas usai menjalani agenda resmi piala dunia.

Namun, beberapa pemain timnas Inggris memilih terus berjalan tanpa berhenti untuk menjawab pertanyaannya. Situasi itu membuat sang jurnalis tampak kesulitan mendapatkan kesempatan melakukan wawancara.

Di tengah kondisi tersebut, Jude Bellingham justru mengambil langkah berbeda. Gelandang muda Inggris itu menghentikan langkah, mendekati sang jurnalis, lalu mendengarkan pertanyaan yang diajukan dengan penuh perhatian.

Tak hanya berhenti sejenak, Bellingham juga memberikan jawaban dengan sikap yang santun dan penuh rasa hormat. Interaksi singkat itu kemudian menjadi sorotan karena dianggap mencerminkan karakter dan empati yang dimiliki pemain berusia 23 tahun tersebut.

Banyak warganet menilai tindakan Bellingham menunjukkan bahwa menghargai setiap orang merupakan bagian penting dari profesi seorang atlet, terlebih ketika berhadapan dengan media yang membantu menyampaikan informasi kepada publik.

Kolom komentar di berbagai platform media sosial pun dipenuhi pujian. Banyak yang menyebut bahwa tindakan kecil seperti meluangkan waktu beberapa menit memiliki makna besar bagi orang lain.

Sebagian penggemar bahkan menyebut Bellingham sebagai sosok yang tidak hanya memiliki kualitas luar biasa sebagai pesepak bola, tetapi juga mampu memberikan teladan melalui perilakunya di luar lapangan.

Meski tidak ada pernyataan resmi dari pihak Timnas Inggris mengenai insiden tersebut, video itu telah memicu diskusi tentang pentingnya menghormati semua jurnalis tanpa memandang latar belakang maupun kondisi fisik mereka.

Di dunia sepak bola modern yang serba cepat, para pemain memang sering diburu waktu setelah pertandingan atau sesi latihan. Namun, momen yang diperlihatkan Bellingham menjadi pengingat bahwa perhatian kecil dan sikap menghargai sesama dapat meninggalkan kesan yang jauh lebih besar dibandingkan sekadar hasil pertandingan.

Bagi banyak orang, aksi Bellingham bukan hanya tentang menjawab sebuah pertanyaan. Lebih dari itu, tindakan tersebut menunjukkan nilai empati, rasa hormat, dan kepedulian terhadap sesama manusia.

Tidak heran jika momen singkat itu terus mendapat apresiasi dan menjadi salah satu kisah positif yang ramai diperbincangkan di kalangan pencinta sepak bola dunia.(JawaPos)