Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Ahmad Barli Mulia Nasution, S.STP., M.AP., melalui pesan singkat WhatsApp, Kamis (15/10/2026), mengimbau seluruh satuan pendidikan agar meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap, salah satunya dengan mewajibkan penggunaan masker bagi peserta didik selama mengikuti aktivitas pembelajaran di sekolah.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian Pemerintah Kota Medan terhadap kesehatan anak-anak, sekaligus memastikan proses pendidikan tetap berjalan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan saat ini.

Selain penggunaan masker, Disdikbud Kota Medan juga memberlakukan penyesuaian sistem pembelajaran bagi peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yakni dengan melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring untuk sementara waktu.

Sementara itu, seluruh sekolah turut diimbau agar meminimalkan aktivitas pembelajaran di luar ruangan guna mengurangi risiko paparan kabut asap terhadap peserta didik.

"Seluruh sekolah diimbau agar anak didik menggunakan masker selama kegiatan belajar mengajar. Untuk sementara, siswa-siswi PAUD melaksanakan pembelajaran secara daring, sedangkan kegiatan belajar mengajar di luar ruangan agar diminimalkan," ujar Ahmad Barli Mulia Nasution.

Ia menegaskan, kesehatan dan keselamatan peserta didik harus menjadi perhatian utama seluruh satuan pendidikan. Karena itu, pihak sekolah diharapkan dapat menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi kualitas udara.

Disdikbud Kota Medan juga mengharapkan dukungan serta kerja sama para tenaga pendidik dan orang tua dalam memastikan anak-anak tetap terlindungi selama kondisi kabut asap masih berlangsung.

Menurutnya, upaya pencegahan melalui penggunaan masker, pembatasan aktivitas luar ruangan, serta penyesuaian metode pembelajaran merupakan langkah yang perlu dilaksanakan secara bersama-sama.

"Keselamatan dan kesehatan peserta didik menjadi prioritas utama, tanpa mengesampingkan keberlangsungan proses pendidikan di Kota Medan," tegas Ahmad Barli Mulia Nasution.

Melalui kebijakan antisipatif tersebut, Disdikbud Kota Medan berharap seluruh satuan pendidikan dapat tetap menyelenggarakan pembelajaran secara optimal dengan mengedepankan aspek kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik di tengah kondisi kabut asap yang melanda Kota Medan.

Dalam penggerebekan yang dilakukan Polsek Bilah Hilir, Rabu (14/10/2026) sore, petugas tidak menemukan barang bukti narkotika. Namun, sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengonsumsi sabu serta plastik klip bekas ditemukan di lokasi.

Fakta ini menyisakan pertanyaan, sejauh mana dugaan aktivitas narkoba di lokasi tersebut telah ditelusuri, dan apakah penggerebekan ini akan berujung pada pengungkapan yang lebih konkret?

Kegiatan Grebek Sarang Narkoba (GSN) itu dipimpin langsung Kapolsek Bilah Hilir AKP Armen Faisal bersama Kanit Reskrim IPDA Mistranius Purba, personel kepolisian, Kepala Dusun Sei Tampang M. Jupri Lubis, serta masyarakat setempat.

Petugas mendatangi sebuah rumah milik warga berinisial D yang diduga kerap dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan sabu. Dalam kegiatan tersebut, seorang perempuan berinisial D diamankan untuk dimintai keterangan.

Namun, hasil pemeriksaan belum mengarah pada temuan barang bukti narkotika. Petugas hanya menemukan sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengonsumsi sabu atau bong, serta plastik klip bekas.

Masyarakat tentu berharap kegiatan GSN tidak berhenti sebatas mendatangi rumah dan menemukan alat yang diduga berkaitan dengan konsumsi sabu. Jika memang terdapat jaringan peredaran narkotika, pengungkapannya harus dilakukan berdasarkan bukti yang sah. Sebaliknya, apabila dugaan tersebut tidak terbukti, hal itu juga harus disampaikan secara transparan.

Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya, melalui Kasi Humas AKP Aswin Irwan, menyampaikan bahwa kegiatan GSN merupakan bagian dari upaya menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika sekaligus menindaklanjuti informasi serta keresahan masyarakat.

Polres Labuhanbatu juga mengajak masyarakat agar aktif memberikan informasi apabila mengetahui dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan masing-masing.

Namun, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak cukup diukur dari intensitas patroli atau banyaknya lokasi yang didatangi. Ukuran yang lebih penting ialah sejauh mana informasi masyarakat ditindaklanjuti, dugaan yang ditemukan diperiksa secara profesional, dan pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana diproses sesuai hukum.

Masyarakat membutuhkan langkah nyata, bukan sekadar kegiatan yang berakhir setelah petugas meninggalkan lokasi. Setiap informasi harus ditelusuri secara serius, tetapi setiap orang juga berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak dinyatakan bersalah tanpa bukti.

Kini, tindak lanjut Polsek Bilah Hilir terhadap temuan di Dusun Sei Tampang menjadi hal yang patut diperhatikan. Apakah temuan bong dan plastik klip bekas itu akan mengarah pada fakta baru, atau justru tidak ditemukan bukti yang cukup untuk menguatkan dugaan awal? (BS)

Kegiatan ini melibatkan unsur lintas instansi, di antaranya Koramil 05 Medan Baru, Polsek Medan Baru, Dinas Sosial Kota Medan, Satpol PP, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Medan Baru, serta para Kepala Lingkungan.

Sebelum pelaksanaan razia, seluruh personel mengikuti apel gabungan yang dipimpin langsung oleh Camat Medan Baru, Frans S.R.H. Siahaan, S.STP., M.S.P. Apel tersebut menjadi bagian dari koordinasi untuk memastikan kegiatan penertiban berjalan secara terpadu, tertib, dan mengedepankan pendekatan humanis.

Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan dan pendataan terhadap PPKS yang terjaring. Selanjutnya, mereka dibawa ke Rumah Perlindungan Sosial Kota Medan guna mendapatkan penanganan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Medan dalam menangani persoalan kesejahteraan sosial secara terarah, sekaligus menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di tengah masyarakat.

Penertiban ini tidak semata-mata berorientasi pada terciptanya keteraturan ruang publik, tetapi juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan perlindungan sosial.

Melalui sinergi antara pemerintah kecamatan, unsur TNI-Polri, serta perangkat daerah terkait, diharapkan penanganan PPKS dapat terlaksana secara lebih efektif, terkoordinasi, dan berkesinambungan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud dukungan Kecamatan Medan Baru terhadap visi dan misi Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam mewujudkan Kota Medan yang Maju, Kondusif, Inovatif, Inklusif, dan Berkelanjutan.

Dengan semangat Medan untuk Semua, Pemerintah Kecamatan Medan Baru terus berkomitmen mendukung terciptanya lingkungan yang tertib, nyaman, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial.(ATN)

Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan dua orang pria berinisial JI (32) dan W (58), serta sejumlah barang bukti sabu dengan berat bersih total 4,78 gram.

Pengungkapan pertama dilakukan sekitar pukul 23.00 WIB di kawasan perladangan Jalan Lingkar, Kelurahan Laucimba, Kecamatan Kabanjahe.

Di lokasi tersebut, personel Unit II Satresnarkoba Polres Karo mengamankan seorang pria berinisial JI.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan serta sekitar lokasi, petugas menemukan lima paket plastik klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,61 gram.

Barang bukti tersebut ditemukan di dalam kantong jaket abu-abu yang dikenakan JI.

Berdasarkan keterangan JI, petugas kemudian melakukan pengembangan ke lokasi kedua di Jalan Lingkar, Desa Kacaribu, Kecamatan Kabanjahe.

Sekitar pukul 23.30 WIB, petugas mengamankan seorang pria berinisial W di sebuah rumah.

Dari hasil penggeledahan terhadap badan dan sekitar lokasi, petugas menemukan dua paket plastik klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram. Barang bukti tersebut ditemukan di tempat penyimpanan beras.

Selain sabu, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti lainnya, yakni satu buah jaket abu-abu, selembar tisu, satu kotak rokok bertuliskan LVL, dua unit telepon seluler Android merek OPPO dan INFINIX berwarna biru, satu plastik klip kosong, satu bal plastik klip kosong, satu pipet plastik, serta satu unit sepeda motor Honda Vario.

Selanjutnya, kedua pria tersebut beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Karo untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, S.H., S.I.K., M.Si., melalui Kasat Resnarkoba AKP Joni H. Pardede, S.H., menyampaikan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Karo.

Atas dugaan tindak pidana tersebut, kedua tersangka diproses berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609 ayat (1) juncto Pasal VII poin 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Polres Karo menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan aktivitas peredaran narkoba di lingkungan masing-masing.***

​Fokus sorotan mahasiswa tertuju pada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Labuhanbatu berinisial SRS. PMP SU membongkar dugaan 'bermain mata' dalam penerbitan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) untuk salah satu perusahaan kelapa sawit yang diduga kuat diterbitkan secara 'gelap' tanpa sepengetahuan Plt. Kadis LH pada tahun 2025 lalu, saat SRS masih menjabat sebagai Sekretaris DLH.

​"Kami meminta Kejatisu memeriksa persoalan ini secara menyeluruh dan memastikan apakah terdapat pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kewenangan," tegas Kabid Hukum PMP SU, H.M. Tanjung.

​Tak hanya menyoal dugaan pelanggaran hukum dalam penerbitan dokumen bernomor 660/229/SET/DLH/2025 tersebut, PMP SU juga menyentil keras kejanggalan rekam jejak SRS. Mahasiswa mempertanyakan logika di balik keputusan Pemkab Labuhanbatu yang justru mempromosikan SRS menjadi Kepala Dinas, di tengah rekam jejak kontroversial yang belum tersentuh hukum.

​Menanggapi desakan panas mahasiswa, perwakilan Kejatisu, Maria Tarigan, berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut. Kejatisu mengarahkan PMP SU untuk segera menyusun laporan resmi melalui SPKT agar proses hukum dapat bergulir sesuai mekanisme.

​Saran tersebut disambut terbuka oleh PMP SU. Namun, mahasiswa menegaskan tidak akan tinggal diam atau tertidur oleh janji manis birokrasi.

Mahasiswa menegaskan bahwa langkah ini adalah bentuk kontrol sosial murni untuk menyelamatkan lingkungan dan hukum di Sumut. Mereka memastikan akan menyusun laporan resmi dan siap mengerahkan massa kembali dengan gelombang aksi yang lebih besar jika laporan tersebut jalan di tempat. (BS)

Hal tersebut dibahas dalam audiensi bersama Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Arida Susilowati, di Kantor Bupati Deli Serdang, Rabu (14/10/2026). Pertemuan ini juga membahas rencana penanaman pohon dan peluang pengolahan bambu menjadi produk bernilai tambah.

Lom Lom mengatakan, masyarakat di sekitar kawasan hutan membutuhkan alternatif mata pencaharian agar tidak bergantung pada penebangan kayu. Untuk itu, pengembangan bambu perlu didukung pemilihan jenis yang sesuai dengan kondisi lahan serta pendampingan teknis.

"Potensi bambu perlu kita kembangkan agar masyarakat memiliki sumber penghasilan alternatif sekaligus ikut menjaga kelestarian lingkungan," ujarnya.

Dekan Fakultas Kehutanan USU, Prof. Arida Susilowati, menekankan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah agar hasil penelitian dapat diterapkan untuk mendukung pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Salah satu agenda yang dibahas ialah kerja sama Fakultas Kehutanan USU dengan PT Adi Askara Bumi (AAB), anak perusahaan Pertamina Foundation, dalam kegiatan penanaman pohon yang dijadwalkan pada 29 Oktober 2026 di Kampus II USU, Kwala Bekala, Kecamatan Pancur Batu.

Audiensi tersebut juga membahas peluang pengembangan bambu bersama mitra dari Inggris, termasuk pengolahan menjadi biochar, minyak hasil pengolahan, dan energi listrik. Inisiatif ini diharapkan membuka peluang usaha baru sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal.( Drt)

Lom Lom menekankan pentingnya mengemas kesenian tradisional secara kreatif dan profesional tanpa menghilangkan nilai aslinya. Kesenian dari berbagai etnis di Deli Serdang dinilai memiliki potensi besar untuk dikenal lebih luas melalui pertunjukan yang menarik.

"Kesenian multietnis, mulai dari Jawa, Melayu, Karo hingga Simalungun, memiliki potensi besar. Dengan pengemasan artistik yang baik, kesenian lokal kita bisa tampil menarik dan dikenal lebih luas," kata Lom Lom.

Ia juga mendorong keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam festival agar kegiatan budaya memberikan dampak ekonomi nyata, terutama bagi masyarakat sekitar. Panitia diminta berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk mendukung kelancaran acara dan memperluas manfaatnya bagi warga.

Perwakilan Yayasan Duta Wisata Deli Serdang, Nur Hardiyanto Pakpahan, menyampaikan bahwa festival yang rutin digelar sejak 2023 tersebut berhasil masuk 125 besar Karisma Event Nusantara (KEN) 2026. Memasuki tahun keempat, kegiatan ini menjadi wadah bagi seniman dan pelaku budaya untuk menampilkan karya serta memperkenalkan keberagaman tradisi.

"Berlabuh di Deli Serdang lahir dari inisiatif para alumni Duta Wisata untuk menyediakan ruang bagi seniman dan pelaku budaya lokal agar karya mereka semakin dikenal luas," ujar Nur Hardiyanto.

Festival Berlabuh di Deli Serdang 2026 dijadwalkan berlangsung pada 29–31 Oktober 2026 di Lapangan Tengku Raja Muda, Lubuk Pakam. Mengusung tema "Merawat Tradisi Lewat Seni yang Inklusif dan Berkelanjutan", festival ini menghadirkan pertunjukan seni, program Belajar Bersama Maestro di museum, kunjungan ke desa wisata, serta pengenalan kembali tradisi lokal seperti munjung.

Panitia juga menyiapkan fasilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk juru bahasa isyarat BISINDO, serta menerapkan konsep ramah lingkungan dengan mengurangi dekorasi sekali pakai dan memanfaatkan bahan daur ulang. Festival menargetkan hingga 30.000 pengunjung dengan melibatkan 35–50 komunitas seni dan puluhan sukarelawan.( Drt)

Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Bersama Bupati Deli Serdang, di Grha Bhinneka Perkasa Jaya, Rabu (14/10/2026). Bupati mengingatkan bahwa jabatan kepala sekolah merupakan amanah yang harus dijalankan secara profesional, sesuai ketentuan, dan berorientasi pada kepentingan peserta didik.

Ia meminta Dinas Pendidikan memperbaiki mekanisme penilaian agar mencerminkan kinerja nyata kepala sekolah. Evaluasi tidak hanya berorientasi pada administrasi, tetapi juga memperhatikan kedisiplinan, kualitas pembelajaran, pengelolaan sekolah, dan pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan.

"Jabatan itu amanah. Kerjakan saja tugas dengan baik dan sesuai aturan. Fokus kita adalah mencerdaskan anak bangsa," tegasnya.

Bupati juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan sekolah dan penanganan berbagai persoalan pendidikan, mulai dari anak putus sekolah hingga perundungan. Ia meminta kepala sekolah memastikan lingkungan belajar aman dan mendukung perkembangan akademik serta pembentukan karakter peserta didik.

Setiap persoalan dalam pengelolaan sekolah harus ditangani berdasarkan data, hasil pemeriksaan, dan ketentuan yang berlaku.

"Saya tidak ingin ada dengar kasus bully di sekolah, merokok ataupun vape. Saya mohon seluruh kepala sekolah benar-benar mengawasi dan melakukan pembinaan dengan baik," imbaunya.

Bupati turut menegaskan bahwa kepala sekolah tidak perlu takut menghadapi tekanan dari pihak mana pun selama menjalankan tugas sesuai aturan dan menjaga integritas.

Rapat koordinasi tersebut dirangkaikan dengan sosialisasi Jaksa Sahabat Pendidik oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman kepala sekolah dan tenaga pendidik mengenai hukum dan peraturan yang berlaku agar pengelolaan pendidikan berjalan sesuai ketentuan serta menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas.( Drt)

Rencana tersebut disampaikan Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, dalam Rapat Koordinasi Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Bersama Bupati Deli Serdang, Rabu (14/10/2026).

Bupati meminta jajaran pendidikan aktif mendata anak-anak yang putus sekolah, terutama akibat keterbatasan ekonomi dan persoalan keluarga, agar dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan bantuan pendidikan.

Pada 2027, Pemkab Deli Serdang merencanakan beasiswa bagi anak dari keluarga miskin yang masuk desil 1–5 serta anak berprestasi. Bantuan seragam sekolah juga direncanakan untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik.

Selain bantuan pendidikan, pemerintah daerah merencanakan penambahan 217 RKB untuk sekolah dasar pada 2027. Bupati juga meminta agar kebutuhan ruang belajar di tingkat SMP dipetakan sehingga daya tampung sekolah mencukupi.

"Kita akan menambah 217 ruang kelas baru pada 2027 untuk SD. Kalau SMP masih kurang, silakan ajukan kebutuhannya. Jangan sampai ada anak yang mau sekolah ditolak," tegasnya.

Peningkatan mutu pendidikan juga diarahkan pada kompetensi tenaga pendidik dan akreditasi sekolah. Guru TK negeri yang belum berkualifikasi sarjana (S-1) direncanakan mendapat fasilitasi untuk melanjutkan pendidikan. Seluruh TK didorong mencapai akreditasi minimal B, sedangkan sekolah negeri yang telah berakreditasi B diarahkan menuju akreditasi A sesuai kebutuhan. Selain itu, insentif kepala sekolah juga telah disiapkan.

"Kita sedang mengusulkan peningkatan insentif kepala sekolah kepada Kementerian Keuangan. Apabila disetujui, peningkatan insentif tersebut direncanakan berlaku pada 2028," ungkapnya.

Peningkatan pendidikan, lanjutnya, tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter, kedisiplinan, dan akhlak peserta didik. Sekolah diminta menciptakan lingkungan belajar yang aman, mencegah perundungan, serta meningkatkan pengawasan terhadap perilaku merokok, penggunaan vape, dan potensi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. ( Drt)

Lom Lom mengatakan, Sanggar Tamora 88 menjadi wadah pengembangan beragam kesenian Melayu, mulai dari seni tari hingga musik gambus. Keberadaan sanggar tersebut diharapkan mendorong generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya daerah.

"Sanggar Tamora 88 merupakan salah satu wujud kekayaan seni dan budaya Deli Serdang. Kita berharap generasi muda ikut terlibat agar kebudayaan Melayu tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya," ujarnya.

Ia menegaskan, pelestarian budaya membutuhkan kolaborasi pemerintah, maestro, budayawan, komunitas seni, dan masyarakat agar warisan budaya tetap berkembang serta mendukung pendidikan dan pariwisata daerah.

Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Utara, Sukronedi, menyampaikan bahwa Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Deli Serdang, memiliki potensi budaya yang besar, antara lain melalui tradisi dan keberadaan maestro budaya Melayu yang berperan menjaga keberlangsungan seni budaya daerah.

Peringatan Hari Kebudayaan 2026 dilaksanakan serentak di seluruh provinsi di Indonesia.

Rangkaian kegiatan meliputi kunjungan kepada maestro, pembuatan testimoni, pemeliharaan cagar budaya, pertunjukan seni, dan pengenalan budaya secara keliling.

Kegiatan tingkat nasional dipusatkan di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, sedangkan peringatan untuk wilayah Sumatera Utara dijadwalkan berlangsung pada Kamis (15/10/2026) di Rumah Tjong A Fie, Medan. ( Drt)

Kegiatan GSN pada Jumat (9/10/2026) ini dipimpin Kasat Resnarkoba Polres Tebing Tinggi, AKP Irwanta Sembiring, S.H., M.H., bersama sejumlah personel Sat Resnarkoba dan BNNK Kota Tebing Tinggi, serta Kepala Lingkungan (Kepling) Kelurahan Tambangan Hulu.

Dalam kegiatan ini, petugas gabungan mengamankan 2 pria berinisial EF (40) dan ASM (34) yang tercatat sebagai warga Kelurahan Tambangan Hulu.

Petugas pun menyita 7 bungkus plastik klip transparan berisi narkotika dengan berat 1,56 gram.

Barang bukti lainnya meliputi pipet skop, alat isap bong, klip plastik berisi plastik kosong, satu timbangan digital, dua buah mancis, dan satu kaca pirek.

Menurut Kasat Resnarkoba Polres Tebing Tinggi, kegiatan GSN (Gerebek Sarang Narkoba) merupakan bagian dari upaya polisi menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Selanjutnya ke 2 pelaku digelandang ke Sat Resnarkoba Polres Tebing Tinggi untuk proses lanjutan.***

Kini, Unit Reskrim Polsek Sibolga Selatan membekuk seorang pria berinisial KAM (44), tercatat sebagai warga Kota Sibolga, dalam kasus dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Jati Gang Tengah, Pancuran Bambu, Kecamatan Sambas, Kota Sibolga, Selasa (13/10/2026) sekitar pukul 00.30 WIB.

Iptu Pasma Pasaribu, S.E., M.M., selaku Kapolsek Sibolga Selatan mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif membantu tugas-tugas kepolisian memberantas narkotika dengan memberikan info jika ada mengetahui peristiwa penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.

Iptu Pasma Pasaribu menilai partisipasi warga sangat penting mendukung upaya kepolisian mengungkap kasus narkotika sekaligus mencegah peredarannya semakin meluas.

Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan KAM dan menyita barang bukti 4 paket sabu-sabu serta uang tunai Rp200.000.

Menurut polisi, pengungkapan kasus ini berawal dari info berharga masyarakat tentang dugaan aktivitas peredaran narkotika di kawasan itu.

Menindaklanjuti info itu, Unit Reskrim Polsek Sibolga Selatan bergerak menuju lokasi untuk pemeriksaan.

Di sana, petugas menemukan KAM dan mendapati 4 paket sabu-sabu.

Dari keterangan awal, pria itu mengakui dirinya mendapatkannya dari seorang pria yang dikenalnya.

Selanjutnya, KAM bersama barang bukti dibawa ke Polres Sibolga untuk penyidikan lanjutan.***

Faktanya, untuk mendukung rencana itu, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat mengadakan rapat pembahasan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) PT Rebak Trolih Lestari untuk pembangunan SPBU di Pakpak Bharat.

Dalam rapat itu, menurut Juanda Tumanggor, ST, MAP, selaku Kepala Bidang Tata Ruang dan Kawasan Permukiman Dinas PUTRHub Pakpak Bharat turut memaparkan rencana lokasi, denah dan desain bangunan SPBU yang sudah disempurnakan.

Juanda Tumanggor menjelaskan struktur dan desain bangunan sesuai kebutuhan masa depan, isu lingkungan dan kajian ekonomi strategis.

Sementara itu Sekretaris Daerah Pakpak Bharat Jalan Berutu, S.Pd, MM yang memimpin jalannya rapat menegaskan prinsipnya Pemkab Pakpak Bharat sangat mendukung rencana ini.

Namun, katanya, harus tetap memperhatikan dan mempedomani aturan yang ada.

Bahan Bakar Minyak (BBM) terutama jenis solar yang sering langka di lapangan, masyarakat Pakpak Bharat menunggu kehadiran SPBU yang dipandang mampu menjawab permasalahan ini.***

Kegiatan Rabu (14/10/2026) ini dilakukan untuk memastikan kehadiran personel Polri mengatur arus lalu lintas, agar masyarakat terbantu serta tertib pada jam-jam sibuk.

Dalam kegiatan ini, diikuti Kabag Ops Polres Dairi Kompol Luhut B Sihombing, Kasat Pambovit Polres Dairi AKP M Hutasoit dan Kasi Humas Polres Dairi AKP Syahri Ramadhan.

Pemantauan ini, kata Waka Polres Dairi, bentuk pengawasan langsung terhadap pelaksanaan tugas personel di lapangan, khususnya saat melayani masyarakat yang memulai aktivitas terutama pagi hari.

Waka Polres Dairi KOMPOL Hadi Sucipto menekankan kesiapsiagaan personel mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas, mencegah kemacetan, serta meminimalkan potensi kecelakaan di persimpangan yang ramai dilalui warga sangat penting.

Lewat kegiatan ini, kata Waka Polres, pihaknya ingin memastikan personel hadir di tengah-tengah masyarakat.

Dia mengingatkan seluruh personel bertugas sepenuh hati dan bertanggung jawab.

Selain itu, lanjutnya, petugas perlu mengedepankan sikap humanis, dan mengimbau pengguna jalan agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas.

Sementara itu, Kabag Ops Polres Dairi KOMPOL Luhut B Sihombing menyampaikan kegiatan ini salah satu bentuk pelayanan preventif polisi untuk warga.***

Pembongkaran bangunan reklame tersebut berdasarkan Surat Tugas Nomor 010/000/1928/X-2026 dan Surat Keputusan Wali Kota Pematangsiantar Nomor: 001/100.3.3.3/541/IX-2026 tentang Tim Penertiban dan/atau Pembongkaran Bangunan Reklame yang Tidak Memiliki Izin dan Bangunan yang Tidak Memiliki Persetujuan Bangunan Gedung di Wilayah Kota Pematangsiantar Tahun 2026.

Kemudian, Surat Keputusan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 001/100.3.3.3/550/IX-2026 Tanggal 24 September 2026 tentang Penetapan dan Perintah Pembongkaran Bangunan Reklame yang Tidak Memiliki izin di Kota Pematangsiantar Tahun 2026.

Saat apel sebelum pembongkaran, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Pematangsiantar Hasudungan Hutajulu SH menyampaikan, dalam rangka penegakan peraturan wali kota tentang izin reklame, pembongkaran tersebut sudah melalui proses sesuai standar operasional prosedur (SOP) Satpol PP.

"Kita sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait izin reklame. Kita juga sudah koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terkait retribusi pajak reklame. Kita pun sudah memberikan imbauan kepada pemilik bangunan reklame, sampai dengan teguran atau surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Setelah itu baru kita menetapkan pembongkaran bangunan reklame," terangnya.

Lebih lanjut, Hasudungan mengatakan seluruh prosedur telah dilakukan sesuai peraturan.

"Kami mohon malam hari ini, dalam kita melakukan tindakan, jangan sampai ada gesekan. Seluruh kabid dan kasi agar nantinya upayakan humanis dan tetap menjaga kelancaran arus lalu lintas," tuturnya.

Tampak hadir di lapangan, Kabid Gakda Rahmad Afandi Siregar SH, Kabid Trantibum Penmas Bilmar Saragih SP, Kasi Penyidikan dan Penyelidikan Henri Marolop Hutapea SE, Kasi Perlindungan Masyarakat Fajar Mukhlis Harahap SSTP MAP, Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Hendra Hotmian Simanjuntak SAP MSi, Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Rismanto Sirait SE, serta personel yang tertera di SK.***

Pemerintah Kabupaten Samosir mengimbau dari deteksi BBMKG Wilayah I Medan pukul 08.00 WIB, sebaran asap terdeteksi di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Meski begitu dari monitoring hotspot (titik panas) pada 13 Oktober 2026 tak terdeteksi adanya titik panas di wilayah Sumatera Utara.

Kondisi sebaran asap ini turut berdampak terhadap jarak pandang.

Stasiun Meteorologi Aek Godang dan Stasiun Meteorologi Silangit pada Rabu (14/10/2026) pukul 10.00 WIB mengamati jarak pandang berkisar antara 1 hingga 4 kilometer.

Sementara itu, hasil pemantauan kualitas udara konsentrasi PM 2.5 atau partikel berukuran sangat kecil di udara wilayah Sumatera Utara berada pada kategori sedang hingga tidak sehat.

Kondisi ini perlu diperhatikan, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan.

Pemkab Samosir bersama BMKG mengimbau warga untuk tetap tenang, namun meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan dampak kabut atau asap itu.

Warga dianjurkan mengurangi aktivitas di luar ruangan.

Jika yang beraktivitas di luar rumah disarankan menggunakan masker.

Pemkab Samosir pun mengingatkan para pengguna kendaraan meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi kecepatan ketika melintas di jalan dengan jarak pandang terbatas.

Bagi nakhoda kapal penyeberangan, operator dan pengguna jasa diimbau mengecek kondisi cuaca, jarak pandang dan gelombang serta memprioritaskan faktor keselamatan penumpang.

Mengantisipasi hal ini, Pemerintah Kabupaten Samosir sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Bupati Samosir Nomor 300.2/7/SETDA Tahun 2026.

Surat itu mengatur peningkatan wewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi kondisi kabut asap di wilayah Kabupaten Samosir.

Warga diharapkan patuh terhadap surat edaran dan tak panik menyikapi kondisi cuaca dan kualitas udara.

Warga diminta mendapatkan info dari sumber resmi, seperti pemerintah, BMKG, BPBD serta TNI/Polri, dan tidak mudah percaya apalagi sampai menyebarluaskan info yang belum akurat, info yang tak bisa dipertanggungjawabkan.***

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Rabu (14/10) pagi menjelaskan, pengungkapan kasus itu dilakukan pada, Senin (5/10) dini hari, berdasarkan hasil pengembangan dalam kasus yang diungkap Satresnarkoba Polrestabes Medan sebelumnya.

Petugas yang mendapat informasi adanya upaya pengiriman narkoba dari Lhokseumawe, Aceh menuju Palembang, Sumatera Selatan dengan menggunakan satu unit mini bus, melakukan pengintaian di perbatasan Aceh - Sumut kawasan Kabupaten Langkat.

Sekitar 5 jam melakukan pengintaian, petugas kemudian mendeteksi satu unit mobil Terios BL 1780 NI yang mengangkut narkoba, melaju kencang sejak pertama kali masuk ke Sumatera Utara.

"Saat pembuntuan dilakukan, mobil yang kami identifikasi membawa narkoba semakin kencang lajunya. Kami pun kemudian melakukan pengejaran hingga harus menabrak mobil pelaku untuk menghentikan pelariannya," ungkap Rafli.

Dari dalam mobil, petugas meringkus AM (31) warga Desa Manasah Meucat, Kab.Aceh Utara. Saat itu, pelaku sempat enggan turun dari mobil, hingga harus diturunkan secara paksa. Pelaku pun, sempat berkilah membawa narkoba.

Petugas yang kemudian melakukan penggeledahan, menemukan narkoba di beberapa tempat tersembunyi, mulai dari lantai mobil bagian belakang, di dalam jok mobil yang sudah dimodifikasi, hingga di dalam dashboard.

"Pelaku sudah mengkonsep sedemikian rupa, kami menyita 24 bungkus narkotika jenis sabu yang beratnya mencapat 24 ribu gram atau 24 kilogram, yang disimpan di berbagai tempat tersembunyi," tambah Rafli.

Hasil pemeriksaan, pelaku ternyata bukan kali pertama membawa narkoba dari Aceh. Beberapa waktu lalu, pelaku pernah membawa narkoba dari Aceh menuju Batam dengan modus serupa.

Pelaku, tergiur upah fantastis yang dijanjikan kepadanya, yakni Rp.15 juta untuk satu kilogram sabu yang berhasil dikirim, atau jika 24 kilogram sabu yang dibawanya berhasil tiba sampai tujuan, pelaku mendapat imbalan Rp.360 juta rupiah.

"Pelaku sebelumnya pernah membawa narkoba ke Batam, upah Rp.360 juta yang dijanjikan kepadanya membuat pelaku tergiur," ucap Rafli.

Dalam kasus ini, petugas kini sedang mengejar pemasok sekaligus pengendali dari pelaku. Bos dari pelaku itu, sudah diketahui identitasnya dan kini dalam pengejaran pihak Kepolisian.

"Untuk bandar maupun pengendali, sejauh apapun anda melangkah, hukum akan tetap mengejar anda. Sesuai tagline Bapak Kapolri, pulihkan pengguna narkoba, putus mata rantai bandar narkoba, Polisi bersama masyarakat," pungkas Rafli.(HPSU)

Ajakan tersebut disampaikan Sonny saat bersilaturahmi dengan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Utara Dr. K.H. Marahalim Harahap, M.Hum., beserta jajaran pengurus di Kantor PWNU Sumut, Jalan Sei Batang Hari Nomor 92, Medan, Rabu (14/10/2026).

"Menjaga Sumatera Utara tidak bisa menjadi tanggung jawab satu institusi saja. Semua elemen masyarakat harus saling mendukung dan bersinergi untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif," ujar Irjen Pol Sonny Irawan dalam pertemuan tersebut.

Kapolda Sumut mengatakan, silaturahmi itu merupakan bagian dari komitmen Polda Sumut untuk membangun komunikasi yang baik dengan seluruh komponen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan, dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Ia juga menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diterimanya sebagai Kapolda Sumut sejak 1 Oktober 2026. Menurut dia, kepercayaan tersebut tidak terlepas dari kuasa Allah SWT serta dukungan berbagai pihak, termasuk para ulama dan tokoh agama.

"Kedatangan kami merupakan bentuk kepedulian, kecintaan, dan keseriusan untuk membangun hubungan yang baik dengan Nahdlatul Ulama, khususnya dalam melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat," katanya.

Irjen Pol Sonny Irawan menilai, Sumatera Utara memiliki peran strategis sebagai salah satu wilayah yang mencerminkan keberagaman Indonesia. Karena itu, diperlukan kebersamaan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan serta menciptakan kehidupan yang harmonis.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengharapkan dukungan, doa, dan nasihat dari para ulama agar jajaran Polda Sumut dapat menjalankan tugas secara profesional dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kami memohon dukungan dan doa dari para ulama dalam menjalankan tugas. Semoga amanah ini dapat kami laksanakan dengan baik dan menjadi ladang ibadah bagi seluruh personel Polri," ujarnya.

Ia turut menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai pengabdian dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Menurut Irjen Pol Sonny Irawan, setiap profesi memiliki nilai ibadah apabila dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan niat yang baik.

Irjen Pol Sonny Irawan juga menggarisbawahi kesamaan semangat antara tugas kepolisian dan peran ulama dalam mengajak masyarakat kepada kebaikan serta mencegah kemungkaran.

"Sebagaimana yang disampaikan Bapak Kapolri, tugas polisi dan ulama memiliki semangat yang sama, yakni amar makruf nahi mungkar, meskipun dengan peran dan cara yang berbeda," katanya.

Ia menambahkan, setiap persoalan di tengah masyarakat perlu dihadapi melalui komunikasi, kebersamaan, dan upaya penyelesaian yang mengedepankan kepentingan bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan juga menyampaikan nomor hotline Kapolda Sumut 081161615527 yang dapat dibagikan kepada masyarakat sebagai sarana komunikasi dan penyampaian informasi maupun pengaduan terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia berharap keterbukaan akses komunikasi tersebut dapat memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat, sehingga berbagai persoalan yang muncul dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

Sementara itu, Ketua PWNU Sumut Dr. K.H. Marahalim Harahap bersama jajaran pengurus menyambut silaturahmi tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara kepolisian dan organisasi keagamaan.

Pertemuan tersebut diharapkan semakin mempererat hubungan kelembagaan antara Polda Sumut dan PWNU Sumut, sekaligus memperkuat kontribusi bersama dalam menjaga kerukunan, persatuan, dan stabilitas keamanan di wilayah Sumatera Utara.(HPSU)

Ajakan tersebut disampaikan Sonny saat bersilaturahmi dengan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Utara Dr. K.H. Marahalim Harahap, M.Hum., beserta jajaran pengurus di Kantor PWNU Sumut, Jalan Sei Batang Hari Nomor 92, Medan, Rabu (14/10/2026).

"Menjaga Sumatera Utara tidak bisa menjadi tanggung jawab satu institusi saja. Semua elemen masyarakat harus saling mendukung dan bersinergi untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif," ujar Irjen Pol Sonny Irawan dalam pertemuan tersebut.

Kapolda Sumut mengatakan, silaturahmi itu merupakan bagian dari komitmen Polda Sumut untuk membangun komunikasi yang baik dengan seluruh komponen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan, dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Ia juga menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diterimanya sebagai Kapolda Sumut sejak 1 Oktober 2026. Menurut dia, kepercayaan tersebut tidak terlepas dari kuasa Allah SWT serta dukungan berbagai pihak, termasuk para ulama dan tokoh agama.

"Kedatangan kami merupakan bentuk kepedulian, kecintaan, dan keseriusan untuk membangun hubungan yang baik dengan Nahdlatul Ulama, khususnya dalam melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat," katanya.

Irjen Pol Sonny Irawan menilai, Sumatera Utara memiliki peran strategis sebagai salah satu wilayah yang mencerminkan keberagaman Indonesia. Karena itu, diperlukan kebersamaan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan serta menciptakan kehidupan yang harmonis.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengharapkan dukungan, doa, dan nasihat dari para ulama agar jajaran Polda Sumut dapat menjalankan tugas secara profesional dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kami memohon dukungan dan doa dari para ulama dalam menjalankan tugas. Semoga amanah ini dapat kami laksanakan dengan baik dan menjadi ladang ibadah bagi seluruh personel Polri," ujarnya.

Ia turut menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai pengabdian dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Menurut Irjen Pol Sonny Irawan, setiap profesi memiliki nilai ibadah apabila dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan niat yang baik.

Irjen Pol Sonny Irawan juga menggarisbawahi kesamaan semangat antara tugas kepolisian dan peran ulama dalam mengajak masyarakat kepada kebaikan serta mencegah kemungkaran.

"Sebagaimana yang disampaikan Bapak Kapolri, tugas polisi dan ulama memiliki semangat yang sama, yakni amar makruf nahi mungkar, meskipun dengan peran dan cara yang berbeda," katanya.

Ia menambahkan, setiap persoalan di tengah masyarakat perlu dihadapi melalui komunikasi, kebersamaan, dan upaya penyelesaian yang mengedepankan kepentingan bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan juga menyampaikan nomor hotline Kapolda Sumut 081161615527 yang dapat dibagikan kepada masyarakat sebagai sarana komunikasi dan penyampaian informasi maupun pengaduan terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia berharap keterbukaan akses komunikasi tersebut dapat memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat, sehingga berbagai persoalan yang muncul dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

Sementara itu, Ketua PWNU Sumut Dr. K.H. Marahalim Harahap bersama jajaran pengurus menyambut silaturahmi tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara kepolisian dan organisasi keagamaan.

Pertemuan tersebut diharapkan semakin mempererat hubungan kelembagaan antara Polda Sumut dan PWNU Sumut, sekaligus memperkuat kontribusi bersama dalam menjaga kerukunan, persatuan, dan stabilitas keamanan di wilayah Sumatera Utara. (Ril/Dam)

Ajakan tersebut disampaikan saat membuka perlombaan di Pesantren At-Tibyan, Kecamatan Beringin, Rabu (14/10/2026). Dari 73 pesantren yang tercatat di Kabupaten Deli Serdang, sebanyak 54 pesantren mengikuti rangkaian peringatan HSN 2026.

Sebagai tuan rumah pelaksanaan HSN 2026 tingkat Provinsi Sumatera Utara, Ia mengajak para santri mengikuti perlombaan dengan sungguh-sungguh.

"Jadikan rangkaian ini sebagai ajang untuk menunjukkan keunggulan masing-masing pesantren yang ada di Deli Serdang," ujarnya.

Bupati juga menyoroti penurunan jumlah santri setiap tahun. Menurutnya, pesantren perlu terus meningkatkan kualitas pendidikan agar mampu menjawab harapan orang tua terhadap masa depan anak-anak mereka.

"Pesantren harus bisa mewujudkan impian orang tua terhadap anak-anaknya. Lulusan pesantren harus mampu beradaptasi dan berkiprah di berbagai sektor, baik pemerintahan, kesehatan, ketahanan dan keamanan, maupun bidang lainnya," tegasnya.

Ia menekankan, pembentukan karakter santri tidak cukup hanya melalui kurikulum dan proses pembelajaran, tetapi juga membutuhkan kerja sama seluruh unsur pesantren.

"Anak-anak yang sudah menetapkan cita-citanya harus dibimbing dengan baik. Siapkan fisik, mental, dan pengetahuan mereka agar bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang diinginkan," tambahnya.

Dukungan terhadap pengembangan pesantren juga diperkuat melalui pengesahan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Deli Serdang menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang telah mengesahkan perda tersebut.

Bupati mengatakan, keberadaan regulasi ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan pesantren sesuai kewenangannya.

"Pesantren memiliki potensi besar dalam mencetak generasi penerus bangsa. Karena itu, perlu dukungan dan kolaborasi agar santri tidak hanya kuat dalam ilmu agama, tetapi juga memiliki pengetahuan, mental, dan kemampuan untuk berkontribusi dalam pembangunan," ujarnya.( Drt)