Kuis - Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, menghadiri kegiatan Pesta Rakyat bersama Yonif TP 852/Abhinaya Bala Yudha (ABY) yang digelar di lapangan sepak bola Gelora Rata, Desa Sugiharjo, Kecamatan Batang Kuis, Jumat (10/4/2026) malam.

Dalam sambutannya, Wabup menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Yonif TP 852/ABY, Pemerintah Desa Sugiharjo, serta seluruh pihak yang telah menggagas dan menyelenggarakan kegiatan tersebut.

"Kegiatan ini menunjukkan bahwa sinergi antara TNI, pemerintah, dan masyarakat dapat terwujud dengan baik dalam suatu kegiatan yang memberi manfaat nyata," ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa kehadiran TNI di tengah masyarakat merupakan bagian dari jati diri TNI yang lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Melalui kegiatan pesta rakyat ini, nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan semakin diperkuat.

Lebih lanjut, Wabup menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Kehadiran stand UMKM dinilai mampu membantu pelaku usaha lokal dalam mempromosikan produk, meningkatkan pendapatan, serta menggerakkan roda ekonomi daerah.

"Suasana semakin meriah dengan penampilan artis-artis lokal yang menjadi wadah bagi talenta daerah untuk berkreasi dan menunjukkan potensinya," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup juga menyoroti pentingnya kehadiran Yonif TP 852/ABY di wilayah tersebut, yang diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

"Dengan adanya batalyon ini, kita berharap masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang dan produktif. Kehadirannya juga menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan serta memperkuat hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kebersamaan yang terbangun dalam kegiatan ini merupakan kekuatan sosial yang penting dalam mendorong kemajuan daerah, sejalan dengan visi Kabupaten Deli Serdang yaitu terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan.

Di akhir sambutannya, Wabup mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga semangat kebersamaan, memperkuat gotong royong, serta menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung agar seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

Sementara itu, Komandan Batalyon Infanteri TP 852/ABY, Eko Damuna, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya masyarakat dan pelaku UMKM yang telah berpartisipasi mengisi stand-stand yang disediakan.

Kegiatan pesta rakyat ini, sambungnya, memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya untuk mendorong peningkatan usaha UMKM dan industri rumah tangga di Kabupaten Deli Serdang, khususnya di Kecamatan Pantai Labu dan Batang Kuis.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antara TNI, Polri, dan masyarakat, sekaligus menghadirkan hiburan bagi masyarakat. "Pada hakikatnya, ibu kandung TNI adalah rakyat. Oleh karena itu, TNI dan rakyat harus selalu bersatu," ujarnya.

Ia menambahkan, rangkaian kegiatan akan berlangsung hingga puncak acara pada Minggu, dengan berbagai hiburan, penampilan grup band, hingga kegiatan tanam bersama antara prajurit dan masyJumat (10/4/2026) malam.( DMS)

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Konferensi Cabang (Konfercab) IX Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Deli Serdang masa khidmat 2026–2031 yang digelar di Aula Cadika, Lubuk Pakam, Sabtu (11/4/2026).

"Konfercab ini merupakan kegiatan rutin organisasi, namun memiliki makna strategis dalam menentukan arah gerak NU ke depan. Saya berharap organisasi NU mampu memberikan warna tersendiri dalam pembangunan Kabupaten Deli Serdang," ujar Bupati di hadapan peserta Konfercab.

Bupati juga menegaskan pentingnya peran NU sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

"Saya berharap pengurus hasil Konfercab nantinya mampu bersinergi penuh dengan pemerintah daerah serta melahirkan program-program yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Deli Serdang," tambahnya.

Sementara itu, Ketua PCNU Deli Serdang, H Timur Tumanggor, menyampaikan bahwa Konfercab IX merupakan momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program kerja kepengurusan periode 2021–2026.

Ia juga menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut serta memohon maaf apabila masih terdapat program yang belum terlaksana secara maksimal.

"Konfercab bukan sekadar agenda rutin organisasi, tetapi forum untuk mengevaluasi dan menentukan arah ke depan. Siapapun yang terpilih nantinya merupakan kader terbaik. Mari kita dukung bersama agar program NU ke depan dapat berjalan lebih baik," ujarnya.

Ia mengajak seluruh kader untuk terus menjaga soliditas organisasi serta berharap Konfercab IX mampu menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan organisasi dan kemaslahatan umat.

"Saya berharap Konfercab IX mampu menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan organisasi dan kemaslahatan umat," katanya.

Ketua Pengurus Wilayah NU Sumatera Utara, KH Marahalim Harahap, menegaskan bahwa Konfercab merupakan forum tertinggi di tingkat cabang yang harus dimanfaatkan secara optimal.

"Konfercab ini merupakan forum strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi, memperteguh komitmen keumatan, serta merumuskan program kerja yang solutif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat," ungkapnya.

Ia juga mengajak seluruh kader NU untuk mendukung program pemerintah daerah, terlebih kepemimpinan di Deli Serdang saat ini berasal dari keluarga besar NU.

"PCNU harus bisa menjadi corong pemerintah daerah, terlebih saat ini yang menjadi bupati adalah juriat NU bahkan sejak kakek beliau dahulu," tegasnya.

Kegiatan yang mengusung tema Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Mulia dibuka secara resmi oleh Rais Syuriyah PWNU Sumatera Utara, KH Abdul Hamid Ritonga. Turut hadir berbagai unsur pengurus serta kader NU.( DMS)

Pembangunan alun-alun di Kabupaten Deli Serdang terus berlanjut. Kali ini, Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, didampingi Ketua TP PKK Deli Serdang, Ny. Jelita Asri Ludin Tambunan, meresmikan Alun-Alun Kecamatan Galang, Sabtu (11/04/2026).

Peresmian ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menghadirkan ruang publik yang representatif di berbagai kecamatan, sekaligus memperkuat penataan kawasan yang lebih tertib dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa keberadaan alun-alun tidak hanya berfungsi sebagai ruang publik, tetapi juga menjadi ikon kemajuan daerah yang mencerminkan wajah kawasan yang lebih tertata, indah, dan nyaman.

"Keberadaan alun-alun ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang publik, tetapi juga sebagai salah satu ikon kemajuan daerah yang mencerminkan penataan kawasan yang lebih tertib, indah, dan berkelanjutan. Selain itu, alun-alun ini juga menjadi ruang pemberdayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah," ujarnya.

Bupati juga berharap fasilitas yang telah dibangun tersebut dapat dijaga dan dimanfaatkan secara bersama-sama oleh masyarakat.

"Dengan diresmikannya alun-alun Kecamatan Galang, saya berharap fasilitas ini dapat dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh lapisan masyarakat," tambahnya.

Salah seorang warga Kelurahan Galang mengaku senang dengan perubahan yang terjadi di wilayahnya. Menurutnya, keberadaan alun-alun membuat kawasan tersebut menjadi lebih tertata dan nyaman.

"Sebelumnya semuanya masih jelek, sekarang ini sudah bagus, makin cantik. Terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah membangun alun-alun di Kecamatan Galang. Jadi kami bisa berolahraga, bisa berjualan, pokoknya lebih cantik lagi Kota Galang ini," ungkapnya. ( DMS

"Mewakili Bapak Menteri Nusron, menghadiri acara penyerahan denda administratif yang dilakukan Satgas PKH dengan nilai sekitar Rp11,42 triliun. Bersyukur dapat melaksanakan apa yang menjadi harapan Bapak Presiden, harapan dari masyarakat, agar kekayaan negara serta sumber daya alam yang kita miliki ini bisa sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk rakyat," tutur Wamen Ossy di Komplek Kejaksaan Agung, Jakarta, usai kegiatan berlangsung.

Wamen ATR/Waka BPN menjelaskan, Satgas PKH ini terdiri dari sejumlah kementerian/lembaga, termasuk Kementerian ATR/BPN. Satgas PKH di tahap ini bukan hanya mengembalikan hasil penagihan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara, namun juga menyerahkan kembali penguasaan kawasan Taman Nasional seluas kurang lebih 254.780,20 hektare. Penyerahan dilakukan secara simbolis dari Jaksa Agung yang juga Wakil Ketua I Pengarah Satgas PKH, ST Burhanuddin, kepada Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni.

Tidak hanya itu, dalam kesempatan ini diserahkan pula kawasan perkebunan tahap VI dengan luas kurang lebih 30.543,40 hektare, yang dilakukan secara berjenjang. Dimulai dari Jaksa Agung menyerahkan kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Selanjutnya, Menteri Keuangan menyerahkan kepada Kepala Badan Pengelola yang Investasi (BPI) Danantara, yang kemudian meneruskan penyerahan tersebut kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).

Adapun rangkaian prosesi penyerahan hari ini disaksikan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Sehubungan dengan capaian Satgas PKH, Wamen Ossy berharap, kinerja satgas yang telah berjalan dapat terus dilanjutkan dengan baik dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Tadi Bapak Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Satgas PKH yang telah bekerja dengan keras, dan tentunya terus memberikan semangat, terus melanjutkan kerja-kerja untuk masyarakat, bangsa, dan negara kita," pungkas Wamen Ossy (Rel/LKT)

Melalui sosialisasi ini, disampaikan bahwa Zona Nilai Tanah (ZNT) memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai layanan pertanahan, seperti penetapan nilai tanah untuk keperluan pajak, transaksi jual beli, hingga perencanaan pembangunan wilayah. Dengan adanya ZNT yang tersusun secara sistematis dan berbasis data yang akurat, diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan informasi nilai tanah serta meningkatkan kepastian hukum di bidang pertanahan.

Kegiatan ini juga menjadi sarana dialog interaktif antara Kantor Pertanahan dengan masyarakat, sehingga berbagai masukan dan kondisi riil di lapangan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyusunan ZNT. Partisipasi aktif seluruh pihak menjadi kunci utama dalam mewujudkan data nilai tanah yang valid dan berkeadilan.

Dengan terlaksananya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya peran Zona Nilai Tanah dalam mendukung tertib administrasi pertanahan serta mendorong terwujudnya pelayanan yang profesional, modern, dan terpercaya di Kabupaten Langkat. (Rel/Lkt)

"Saya mengumpulkan Bapak/Ibu sekalian untuk mengajak kerja sama menyelesaikan masalah sertipikasi tanah wakaf ini. Kenapa? Malu kita, rumah kita disertipikatkan, masa rumah Tuhan tidak disertipikatkan," ujar Menteri Nusron.

Sertipikasi tanah wakaf ini merupakan langkah penting yang dapat melindungi aset keagamaan. Menurut Menteri Nusron, tanah wakaf yang belum memiliki sertipikat berpotensi menimbulkan konfilk, terutama ketika nilai ekonomi tanah meningkat.

"Khawatir akan timbul konflik. Ketika nilainya masih rendah mungkin tidak ada masalah, tetapi begitu nilainya meningkat, apalagi berada di kawasan strategis seperti Mandalika, potensi konflik akan muncul karena ada nilai ekonomi yang besar," jelas Menteri Nusron.

Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, total tanah wakaf di NTB mencapai sekitar 14 ribu bidang. Dari jumlah tersebut, baru 7.063 bidang atau sekitar 50,2% yang telah bersertipikat. Rinciannya, terdapat masjid 5.468 bidang (2.923 telah bersertipikat), musala 5.045 bidang (2.184 bersertipikat), makam 756 bidang (299 bersertipikat), pesantren 698 bidang (302 bersertipikat), sekolah 1.004 bidang (360 bersertipikat), dan fasilitas sosial lainnya 1.098 bidang (995 bersertipikat).

Menteri Nusron menargetkan penyelesaian sertipikasi tanah wakaf di NTB dapat dituntaskan dalam waktu satu tahun. Untuk mencapai target tersebut, ia meminta Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB segera membentuk tim khusus serta menjalin kerja sama yang diperkuat melalui nota kesepahaman (MoU) dan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik dengan perguruan tinggi Islam di NTB.

"Buat MoU sama UNU, UIN, atau Universitas Muhammadiyah untuk KKN Tematik, mengurus sertipikat wakaf masjid dan musala ini semua beres," tutup Menteri Nusron. ( Rel/Lkt)

"Saya usul. Kalau Pak Gubernur berkenan, dibuatkan Perda atau SK Bupati, membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada warga. Khususnya, warga yang masuk kategori miskin ekstrem, desil 1 sampai desil 4," ujar Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-NTB, di Kantor Gubernur NTB, Mataram.

Menurutnya, salah satu penyebab kesenjangan jumlah bidang tanah terdaftar dan bersertipikat di NTB adalah ketidakmampuan masyarakat membayar BPHTB, meskipun mereka telah mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). "Sekitar 250 ribu orang yang sudah daftar, sudah jadi peta, belum jadi sertipikat. Apa sebab? Belum mampu membayar BPHTB," tutur Menteri Nusron.

Ia menilai, pembebasan BPHTB bagi masyarakat miskin ekstrem dapat menjadi solusi konkret untuk mempercepat penerbitan sertipikat tanah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Dengan dia punya sertipikat tanah, siapa tahu tanahnya kemudian bisa dijadikan KUR (Kredit Usaha Rakyat), untuk berusaha dan sebagainya," lanjut Menteri Nusron.

Sejumlah daerah di Indonesia telah lebih dulu menerapkan kebijakan pembebasan BPHTB, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Lampung. Kebijakan tersebut terbukti mampu mendorong percepatan sertipikasi tanah di masing-masing daerah. Melalui kebijakan ini, diharapkan semakin banyak masyarakat, khususnya kelompok rentan, yang dapat memperoleh kepastian hukum atas tanahnya sekaligus membuka akses terhadap sumber pembiayaan untuk meningkatkan taraf hidup. ( Rel/Lkt)

Namun, dari target itu, Gatut Sunu hanya mendapatkan Rp2,7 miliar dari para kepala OPD Tulungagung sejak Desember 2025-awal April 2026.

"Dari total permintaan GSW kepada para OPD yang sekurang-kurangnya sebesar Rp5 miliar, realisasi uang yang telah diterima oleh GSW kurang lebih Rp2,7 miliar," ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu, 11 April 2026, malam.

Asep menjelaskan ada dua skema permintaan uang yang dilakukan Gatut Sunu. Pertama, meminta uang secara langsung maupun melalui perantara ajudannya kepada para kepala OPD Tulungagung. Besaran permintaan uangnya adalah Rp15 juta hingga Rp2,8 miliar.

"Permintaan jatah juga dilakukan GSW dengan cara menambah atau menggeser anggaran di sejumlah OPD. Jadi, datang ke OPD, nanti saya tambah anggaran OPD ini misalkan 10, nah dia minta dari situ, dari 10 itu minta sekian persen," kata dia.

Dia mengatakan skema kedua, Gatut Sunu mematok 50 persen dari nilai anggaran yang ditambahkan kepada sejumlah OPD.

"Misalkan, kalau tadi ditambahkan Rp100 juta, berarti dia minta Rp50 juta, bahkan sebelum anggaran tersebut turun atau diberikan kepada OPD tersebut," jelas dia.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Tulungagung, Jawa Timur, pada 10 April 2026. KPK menangkap 18 orang dalam OTT tersebut, termasuk Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, dan adik kandungnya sekaligus anggota DPRD Tulungagung, Jatmiko Dwijo Saputro.

Sehari setelahnya atau 11 April 2026, KPK membawa Gatut Sunu Wibowo dan adiknya beserta 11 orang lainnya ke Jakarta untuk diperiksa secara intensif.

Pada tanggal yang sama, KPK mengumumkan Gatut Sunu Wibowo (GSW) beserta Dwi Yoga Ambal (YOG) selaku ajudannya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2025-2026.(Antara)

Laga keduanya digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu (11/4/2026). Garudayaksa menang 1-0 atas PSMS di laga tersebut.

PSMS Medan saat ini berada di posisi ke-6 klasemen sementara Grup 1 Liga 2 dengan 31 poin. Sementara Garudayaksa FC berada di puncak klasemen sementara dengan 45 poin.

Laga PSMS dan Garudayaksa ini merupakan pertandingan pertama Grup 1 di pekan ke-24 ini. Sementara 4 laga penghuni Grup 1 bakal digelar hari ini.

Untuk diketahui, juara grup bakal langsung promosi ke Liga 1 musim depan. Sedangkan juara 2 grup bakal melawan runner-up grup 2 untuk memperebutkan tiket promosi terakhir.

Sisa pertandingan PSMS sendiri di musim ini tinggal 3 laga lagi dengan hasil maksimal 9 poin. Melihat selisih poin dengan pemuncak dan runner-up klasemen saat ini, dipastikan tidak ada lagi harapan promosi ke Liga 1.

Sementara degradasi ke Liga 3 bagi PSMS juga kecil, meskipun masih memungkinkan. PSMS harus berhasil mencuri poin di 3 laga tersisa untuk memastikan diri bertahan di Liga 2 musim depan.

Klasemen Liga 2 Grup 1 Pekan Ke-24 Sementara

1. Garudayaksa FC: 45 Poin

2. Adhyaksa FC: 44 Poin

3. FC Bekasi City: 37 Poin

4. Persiraja Banda Aceh: 37 Poin

5. Sumsel United: 37 Poin

6. PSMS Medan: 31 Poin

7. Persikad Depok: 30 Poin

8. PSPS Pekanbaru: 28 Poin

9. Persekat Tegal: 23 Poin

10. Sriwijaya FC: 2 Poin

Jadwal Liga 2 Grup 1 Pekan Ke-24 Tersisa

Adhyaksa FC vs Persiraja Banda Aceh, Minggu (12/4/2026) pukul 15.30 WIB di Banten Internasional Stadium, Serang.

PSPS Pekanbaru vs Persikad Depok, Minggu (12/4/2026) pukul 15.30 WIB di Stadion Kaharuddin Nasution, Pekanbaru.

Persekat Tegal vs Sriwijaya FC, Minggu (12/4/2026) pukul 15.30 WIB di Stadion Tri Sanja, Tegal.

Sumsel United vs FC Bekasi City, Minggu (12/4/2026) pukul 19.00 WIB di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang.

Sekadar diketahui, Garudayaksa FC adalah klub sepak bola milik Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Klub ini berawal dari akademi sepak bola (Garudayaksa Football Academy) yang didirikan pada Desember 2023, kemudian bertransformasi menjadi klub profesional setelah mengakuisisi PSKC Cimahi pada 4 Juni 2025 untuk berlaga di liga profesional.

Berikut adalah detail mengenai Garudayaksa FC:

Pemilik: Prabowo Subianto.

Sejarah: Lahir dari akademi yang diresmikan di Bekasi pada 14 Desember 2023. Pada 4 Juni 2025, akademi ini mengakuisisi klub Liga 2, PSKC Cimahi.

Markas: Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor (diplot sebagai salah satu markas).

Tujuan: Membina pemain muda untuk mencapai mimpi besar Indonesia tampil di Piala Dunia.

Manajemen: Presiden Klub adalah Bapak Oni, dengan manajer Derry Hidayat.(DetikSumut/BBS)

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, mengenakan busana khas Melayu bernuansa biru lengkap dengan kain songket, secara resmi membuka Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-59 tingkat Kota Medan.

Pembukaan ditandai penabuhan beduk bersama Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap, Ketua DPRD Wong Chun Sen, unsur Forkopimda, Ketua TP PKK Airin Rico Waas, serta Sekda Wiriya Alrahman sebagai simbol dimulainya perhelatan keagamaan kebanggaan masyarakat Medan.

Rico Waas menegaskan, MTQ bukan sekadar ajang perlombaan, melainkan momentum syiar Islam dan penguatan nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

"MTQ ini bukan sekadar lomba, tetapi momentum syiar Islam dan penguatan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari," kata Rico Waas.

Ia berharap MTQ mampu melahirkan generasi qori dan qoriah terbaik yang berprestasi hingga tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.

Untuk itu, Rico Waas menekankan pentingnya pelaksanaan yang profesional serta penilaian yang adil dan berintegritas.

MTQ ke-59 diikuti 692 peserta dari 21 kecamatan dan madrasah dengan 8 cabang lomba. Rangkaian kegiatan seperti pawai ta'aruf, pameran OPD, dan bazar UMKM turut menyemarakkan acara, menjadikannya tidak hanya ajang kompetisi, tetapi juga ruang syiar, kebersamaan, dan pemberdayaan masyarakat.(ATN)

Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, Jalan Binaraga, Rantauprapat, Jumat (10/4/2026).

Perombakan ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta memperkuat tata kelola sekolah yang profesional dan berintegritas di Bumi Ika Bina En Pabolo.

Dalam arahannya, Wabup H. Jamri menekankan bahwa jabatan kepala sekolah bukanlah sekadar posisi administratif, melainkan amanah besar untuk mencetak generasi unggul.

"Peran kepala sekolah sangat strategis dalam menentukan arah dan kualitas pendidikan. Saya berharap para kepala satuan pendidikan yang dilantik hari ini mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, serta inovatif dalam memajukan sekolah masing-masing," tegas H. Jamri dikutip dari media sosial resmi Diskominfo Labuhanbatu, Sabtu, 11 April 2026 Pagi.

Ia juga meminta para kepala sekolah agar adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tantangan dunia pendidikan yang semakin kompleks. Selain itu, sinergi antara guru, orang tua, dan masyarakat menjadi kunci terciptanya lingkungan belajar yang kondusif.

"Bangun komunikasi yang baik dengan seluruh pihak. Ciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan kondusif bagi para siswa," tambahnya.

H. Jamri memastikan bahwa 22 pejabat yang dilantik telah melalui proses seleksi dan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. Ia optimis mereka mampu menjalankan tugas secara optimal untuk mendorong mutu pendidikan di Labuhanbatu.

Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat daerah, jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, serta tamu undangan lainnya.

Berikut adalah nama-nama 22 Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang resmi mengemban tugas baru:

1. Lismawati Rambe, S.Pd – Kepala SDN 03 Rantau Utara

2. Edi Suwanto, S.Pd – Kepala SDN 18 Pangkatan

3. Sri Wahyuni, S.Pd – Kepala SDN 17 Rantau Selatan

4. Wagina, S.Pd – Kepala SDN 22 Panai Hilir

5. Akhiriani R, M.Pd – Kepala SDN 06 Bilah Barat

6. Joni Feri, S.Pd – Kepala SDN 11 Bilah Hulu

7. Winarti, S.Pd – Kepala SDN 02 Panai Hulu

8. Elfiana, S.Pd – Kepala SDN 13 Panai Hulu

9. Hafni Erawati Situmorang, S.Pd – Kepala SDN 01 Panai Hulu

10. Mariani Panjaitan, S.Pd – Kepala SDN 20 Panai Hilir

11. Roslina, S.Pd – Kepala SDN 21 Panai Hilir

12. Haris Padilah Hasibuan – Kepala SDN 06 Panai Hilir

13. Henry Zunaika Harahap, S.Pd – Kepala SDN 05 Panai Hulu

14. Butet Br. Pane, S.Pd – Kepala SDN 10 Bilah Hulu

15. Ernawati, S.Pd – Kepala SDN 06 Bilah Hilir

16. Sapriyani, S.Pd – Kepala SDN 33 Bilah Hulu

17. Feni Ikhwani, S.Pd – Kepala SDN 16 Bilah Barat

18. Rismawati Lubis, S.Pd – Kepala SDN 12 Rantau Utara

19. Lotung Simamora, S.Pd – Kepala SDN 09 Bilah Barat

20. Widya Lestari, S.Pd – Kepala SDN 16 Rantau Utara

21. Rifi Salim, S.Pd – Kepala SDN 14 Bilah Barat

22. Tina Aryanti Hasibuan, S.Pd – Kepala SDN 26 Pangkatan. (HBB)

Laporan panas ini dilayangkan oleh Arif Hakiki Hasibuan, seorang warga Labuhanbatu pada 5 Januari 2026.

Dikatakan Arif, laporan tersebut merupakan tindak lanjut dari temuan mengejutkan dari Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu yang mengindikasikan adanya praktik "main mata" dalam penggunaan uang rakyat tersebut.

Berdasarkan surat resmi Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Nomor 700/74/Itkab.Sekr.3/2025, jelasnya, ditemukan sederet dosa administratif dan finansial yang fatal, di antaranya, Ketidakpatuhan Administratif Parah, Terjadi keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), serta ketidaksesuaian bukti pengeluaran yang mencurigakan.

Selanjutnya, beber Arif, Realisasi Menyimpang, Pelaksanaan kegiatan di lapangan ditemukan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa tim audit menemukan penggunaan dana hibah yang "tidak dapat diyakini kebenarannya" sebuah istilah halus untuk menyebut adanya potensi kerugian negara atau pengeluaran yang tidak jelas rimbanya.

Dalam surat laporannya, Arif Hakiki menegaskan bahwa perbuatan tersebut diduga kuat melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta UU Keuangan Negara.

"Kami memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan, memanggil pihak-pihak terkait, serta menetapkan siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum atas dugaan penggelapan dana hibah ini," tegas Arif, Sabtu, 11 April 2026.

Surat laporan itu juga, aku Arif, ditembuskan hingga ke level Provinsi. Tak main-main, laporan ini juga ditembuskan langsung kepada Bupati Labuhanbatu, Ketua DPRD Labuhanbatu, hingga Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan.

Hal ini menunjukkan keseriusan pelapor agar kasus ini tidak dipetieskan dan mendapat pengawalan ketat dari publik.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Labuhanbatu menanti keberanian korps Adhyaksa untuk membongkar tuntas siapa saja oknum yang menikmati aliran dana hibah MD KAHMI 2023 tersebut. (HBB)

Penghentian tersebut dilakukan setelah sejumlah siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan seperti sakit perut, mual, dan muntah, diduga usai mengonsumsi makanan MBG yang dinilai tidak layak, bahkan dalam kondisi basi dan berbau.

Salah seorang orang tua murid yang enggan disebutkan namanya mengaku lega atas keputusan tersebut. Ia menilai pihak sekolah telah merespons keluhan wali murid dengan cepat.

"Kami sangat senang karena pihak sekolah, khususnya Ibu Ernida Fauzia, telah mendengar keluhan kami dan menghentikan makanan MBG yang sebelumnya tidak layak dikonsumsi anak-anak," ujarnya, Sabtu (10/4/2026).

Orang tua murid juga mengungkapkan bahwa sebelum kejadian tersebut, kualitas menu MBG dari penyedia SPPG dinilai kurang sesuai dengan standar yang diharapkan.

Mereka mencontohkan menu yang dibagikan untuk tiga hari pada pertengahan Maret 2026 yang terdiri dari potongan ayam yang belum diolah dengan baik, tahu mentah, telur rebus, serta buah-buahan.

Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran karena makanan yang diberikan dinilai tidak memenuhi standar kelayakan konsumsi bagi anak-anak.

"Kami berharap ke depan penyedia makanan benar-benar memperhatikan kualitas, kebersihan, dan kelayakan makanan yang diberikan kepada siswa," tambahnya.

Para orang tua juga berharap program MBG tetap dapat berjalan, namun dengan pengawasan yang lebih ketat serta kualitas makanan yang lebih baik, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran.

Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri 064985, Ernida Fauzia, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp menegaskan bahwa pihaknya telah menghentikan kerja sama dengan penyedia SPPG tersebut.

"Saya sudah meminta untuk dihentikan. Mulai Senin tidak ada lagi dari SPPG itu," tegasnya.

Ia juga mengakui telah menyampaikan protes keras kepada pihak penyedia terkait kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.

Pihak sekolah diharapkan segera berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan program MBG ke depan dapat berjalan sesuai standar kesehatan dan gizi yang ditetapkan.(MMN)

Peristiwa tersebut melibatkan satu unit mobil barang jenis pick up Traga bernomor polisi BK 8339 VF dan satu unit truk tronton bernomor polisi BB 8579 XR.

Akibat insiden tersebut, satu orang mengalami luka berat, sementara dua orang lainnya mengalami luka ringan.

Kasat Lantas Polres Batu Bara melalui Kasi Humas Polres Batu Bara, Iptu Tamba, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp membenarkan kejadian tersebut.

Ia menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi karena mobil pick up menabrak bagian belakang truk tronton.

"Berdasarkan keterangan saksi dan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), mobil pick up Traga BK 8339 VF yang dikemudikan Rahmad (46) melaju dari arah Tebing Tinggi menuju Indrapura dengan membawa dua penumpang," ujar Iptu Tamba.

Setibanya di lokasi kejadian di KM 108, kendaraan tersebut menabrak bagian belakang truk tronton BB 8579 XR yang dikemudikan Miswan (38). Benturan keras tidak dapat dihindari sehingga menyebabkan bagian depan mobil pick up mengalami kerusakan parah.

Akibat kecelakaan itu, salah seorang penumpang mobil pick up mengalami luka serius berupa luka robek di kepala, luka robek dan lecet di perut kiri, serta luka lecet di kedua tangan hingga tidak sadarkan diri. Korban langsung dilarikan ke RSU Bidadari untuk mendapatkan perawatan medis.

Adapun data korban dalam peristiwa tersebut sebagai berikut:

Rahmad (46), pengemudi pick up, warga Desa Mekar Laras, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara, mengalami luka lecet di wajah dan tangan.

Rahmad (17), penumpang pick up, warga Desa Mekar Laras, mengalami luka berat berupa luka robek di kepala, luka robek dan lecet di perut kiri, luka lecet di tangan kanan dan kiri, serta tidak sadarkan diri. Saat ini dirawat di RSU Bidadari.

Rahmadhan (23), penumpang pick up, warga Desa Mekar Laras, mengalami luka robek di dagu dan telah dibawa ke RSU Bidadari.

Miswan (38), pengemudi truk tronton, bersama penumpangnya Anindia Faiz, warga Desa Timbang Deli, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, dilaporkan tidak mengalami luka.

Pihak kepolisian saat ini masih melakukan penanganan lebih lanjut terkait kecelakaan tersebut.(MBC)

Acara dibuka langsung oleh Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak. Dalam arahannya, perwira menengah berpangkat melati tiga ini menegaskan bahwa Polri berkomitmen penuh menjadi pelayan masyarakat, termasuk dalam mengawal kemerdekaan berpendapat di muka umum.

Kombes Pol Jean Calvijn menekankan adanya pergeseran paradigma dalam menangani aksi unjuk rasa. Saat ini, Polri lebih mengedepankan pendekatan humanis.

"Melalui lomba ini, kami ingin mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menyampaikan pendapat secara damai, tanpa ujaran kebencian, serta tetap menjaga fasilitas umum dan ketertiban," ujar Jean Calvijn di hadapan peserta.

Ia menambahkan, pengamanan aksi kini berorientasi pada pelayanan agar aspirasi yang disampaikan sampai kepada tujuan tanpa mengganggu kenyamanan publik.

Lomba ini diikuti oleh 21 peserta yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari organisasi mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Buruh hingga komunitas pemuda. Para orator saling beradu gagasan dengan tema persatuan, perdamaian, dan pembangunan bangsa.

Hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda Kota Medan, perwakilan Wali Kota Medan, DPRD Medan, Kejaksaan Negeri Medan, pengurus PWI Sumatera Utara, serta jajaran Pejabat Utama (PJU) Polrestabes Medan dan para Kapolsek.

Setelah melalui penilaian ketat dari dewan juri, kelompok USU Bergerak keluar sebagai pemenang utama dengan raihan nilai tertinggi 8,320. Disusul oleh HIMMAH Medan di posisi kedua dan TAN MALAKA di peringkat ketiga. Kategori juara harapan diraih oleh SENOCAS sebagai harapan pertama, Agent of Change UINSU sebagai harapan kedua, dan PRABU KSPSI AGN sebagai harapan ketiga.

Wakapolrestabes Medan saat menutup acara menyampaikan bahwa orasi adalah bentuk ekspresi intelektual dan bagian penting dari demokrasi yang sehat. Ia berharap kegiatan ini mampu memperkuat sinergi antara kepolisian dan elemen masyarakat.

Acara diakhiri dengan sesi foto bersama dan penyerahan hadiah kepada para pemenang. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif, mencerminkan semangat "Medan Kondusif" yang menjadi harapan seluruh warga kota. (Dam)

Dalam kompetisi yang diikuti oleh berbagai elemen mahasiswa dan organisasi masyarakat tersebut, KSPSI AGN berhasil mengamankan posisi Juara Harapan 3 setelah bersaing ketat dengan puluhan peserta lainnya.

KSPSI AGN mengutus tiga orator terbaiknya untuk menggetarkan panggung kompetisi, yakni Rahmat, Adam Wizard, dan Reza Nasution. Ketiganya tampil solid dengan narasi yang tajam namun tetap menjunjung tinggi etika penyampaian pendapat di muka umum.

Berdasarkan penilaian dewan juri, KSPSI AGN yang tampil dengan nomor urut 23 berhasil mengantongi nilai 6,905, mengukuhkan posisi mereka di jajaran pemenang kategori Harapan.

Ketua KSPSI AGN Sumatera Utara, T.M. Yusuf, menyampaikan apresiasi setinggi-langit atas dedikasi para kadernya. Menurutnya, kemenangan ini bukan sekadar soal trofi, melainkan pembuktian bahwa buruh mampu menyampaikan aspirasi dengan cara-cara yang intelektual dan damai.

"Ini adalah bukti bahwa perjuangan buruh tidak selamanya harus identik dengan kericuhan. Melalui orasi yang santun dan beradab, pesan kita justru lebih sampai ke jantung masyarakat dan pemerintah," ujar T.M. Yusuf bangga, Sabtu (11/4/2026).

Berikut adalah rekapitulasi hasil penilaian dewan juri untuk kategori Juara Utama dan Juara Harapan:

Kategori Juara Utama:

• Juara 1: USU Bergerak (Nilai 8,32 / No. Urut 14)

• Juara 2: HIMMAH Medan (Nilai 7,175 / No. Urut 04)

• Juara 3: TAN MALAKA (Nilai 7,145 / No. Urut 02)

Kategori Juara Harapan:

• Harapan 1: SENOCAS (Nilai 7,105 / No. Urut 15)

• Harapan 2: Agent Of Change UINSU (Nilai 7 / No. Urut 19)

• Harapan 3: KSPSI AGN (Nilai 6,905 / No. Urut 23)

Keberhasilan KSPSI AGN ini diharapkan menjadi pematik semangat bagi seluruh serikat pekerja di Sumatera Utara untuk terus mengedepankan dialog dan orasi damai dalam memperjuangkan hak-hak buruh ke depannya. (Dam)

Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat turut berpartisipasi dalam Rapat Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf, SHAT PTSL, dan PBT PTSL Tahun 2026

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, serta evaluasi pelaksanaan program strategis nasional di bidang pertanahan. Melalui rapat ini, dibahas berbagai langkah percepatan, identifikasi kendala di lapangan, serta strategi penyelesaian guna memastikan target sertipikasi dapat tercapai secara optimal, khususnya untuk tanah wakaf dan program PTSL.

Dengan adanya percepatan sertifikasi ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, meningkatkan nilai ekonomi aset masyarakat, serta mendukung tertib administrasi pertanahan yang berkelanjutan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, bekerja secara profesional, dan terus bersinergi dengan seluruh pihak demi mewujudkan pelayanan pertanahan yang cepat, tepat, dan transparan. (Rel/Lkt)

Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bukan hanya memiliki tugas teknis, namun juga menjadi representasi instansi dalam menyampaikan informasi ke publik. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), membekali para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ATR/BPN dengan kemampuan komunikasi publik agar siap berperan sebagai garda terdepan yang tepercaya.

"Setiap ASN, khususnya di lingkungan ATR/BPN adalah humas. Dan, strategi komunikasi merupakan hal yang sangat penting. Kita sebagai bagian ATR/BPN dituntut untuk mampu menyampaikan setiap informasi secara jelas agar pesan yang disampaikan benar-benar dipahami dan diterima oleh masyarakat." ujar Kepala Bagian Pemberitaan, Media, dan Hubungan Antar Lembaga (Kabag PMHAL) Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Bagas Agung Wibowo, dalam Ceramah Klasikal Latsar CPNS Gelombang 4 Tahun Anggaran 2025, di Cikeas, Jumat Jumat (10/04/2026).

Komunikasi tidak sebatas menyampaikan suatu informasi. Sebagai komunikator ada tugas lanjutan untuk memastikan pesan yang disampaikan bisa dipahami dan diterima publik. Pesan tersebut juga diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat. Kabag PMHAL menyebut, keberhasilan komunikasi publik akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program-program Kementerian ATR/BPN.

Di era digital, ASN sebagai humas juga menghadapi tantangan cepatnya perputaran informasi dan hoaks. Oleh karena itu, ASN juga diminta untuk meluruskan isu-isu yang kelur, sekaligus ikut membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang akurat.

"Media sosial saat ini menjadi sarana utama komunikasi publik. Saat memanfaatkannya, kita harus bijak dengan menyajikan konten yang informatif, relevan, dan benar-benar dibutuhkan masyarakat, khususnya terkait layanan ATR/BPN." imbau Bagas Agung Wibowo.

Latsar kali ini diikuti oleh 326 peserta CPNS angkatan XXV-XXXII Gelombang 4 Tahun 2025. Peserta berasal dari berbagai unit teknis Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi, serta Kantor Pertanahan (Kantah) di penjuru Indonesia. Adapun pelatihan ini dimoderatori oleh Widyaiswara Ahli Madya, Sukamto. (Rel/Lkt)

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Menurutnya, daerah yang sudah memiliki RDTR akan membuka peluang investasi masuk karena kepengurusan izin usaha berupa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dapat disusun lebih mudah.

"Menyusun KKPR akan lebih mudah kalau ada RDTR. Daerah yang punya potensi bisa menjadi tidak ada gunanya kalau belum memiliki RDTR. Karena itu, saya harap Bapak/Ibu dapat menyusun RDTR secepatnya," ujar Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Se-NTB, di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Jumat (10/04/2026).

Di NTB, daerah yang sudah menyelesaikan RDTR baru ada 15 dari target 77. Artinya, masih terdapat 62 RDTR yang perlu segera dituntaskan. Target tersebut terdiri dari Kabupaten Lombok Barat 9 RDTR, Kab. Lombok Tengah 11 RDTR, Kab. Lombok Timur 7 RDTR, Kab. Sumbawa 6 RDTR, Kab. Dompu 6 RDTR, Kab. Bima 16 RDTR, Kab. Sumbawa Barat 11 RDTR, Kab. Lombok Utara 5 RDTR, Kota Mataram 3 RDTR, dan Kota Bima 3 RDTR.

Kepada para kepala daerah yang hadir dalam Rakor, Menteri Nusron juga menekankan pentingnya mencantumkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebesar 87% dari total Lahan Baku Sawah (LBS), serta mengalokasikan masing-masing 1% untuk infrastruktur/industri dan lahan cadangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ketentuan itu sejalan dengan aturan dalam RPJMN 2025-2029. Pemda juga diminta segera menetapkan komitmen melalui keputusan kepala daerah terkait penetapan sementara kawasan tersebut, guna mencegah alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

"Saya minta bupati/wali kota memasukkan LP2B sebesar 87% dan KP2B 89%. Jika ada yang sudah terlanjur dialihfungsikan, maka wajib dilakukan penggantian lahan. Jika tidak, ada sanksi pidana sesuai undang-undang. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menegakkan aturan," tegas Menteri Nusron.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyatakan akan segera menindaklanjuti arahan Menteri ATR/Kepala BPN. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk mempercepat penyusunan RDTR di seluruh kabupaten/kota sebagai bagian dari upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan.

Dalam Rakor tersebut, Gubernur NTB bersama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB, Stanley juga melakukan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) mengenai sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pertanahan. Prosesi ini disaksikan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN.

Selain itu, turut dilakukan penyerahan sertipikat tanah untuk 38 bidang tanah wakaf, 3 bidang Sertipikat Hak Pakai Pemerintah Provinsi NTB yang diterima langsung oleh gubernur, serta 151 Sertipikat Hak Pakai untuk aset Pemerintah Kabupaten/Kota di NTB.

Rakor ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-NTB. Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian; Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid, serta Kepala Kantor Pertanahan se-NTB (Rel/Lkt)

Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan mengganggu kualitas layanan pertanahan kepada masyarakat.

"Walaupun sudah diatur terkait penugasan WFH, kami pastikan untuk layanan pertanahan di hari Jumat tetap berjalan sebagaimana mestinya," ujar Sekjen ATR/BPN, di Jakarta, Jumat (10/04/2026).

Kementerian ATR/BPN mengatur proporsi pegawai yang bekerja dari rumah dan dari kantor sesuai kebutuhan. Aturan tersebut berlaku untuk unit kerja pusat, Kantor Wilayah BPN Provinsi, hingga Kantor Pertanahan di kabupaten/kota.

Para pimpinan unit kerja ditugaskan untuk memastikan keseimbangan pola bekerja, sekaligus menyesuaikan penyelenggaraan layanan pertanahan dengan karakteristik wilayah masing-masing, kecuali pada hari libur nasional. Layanan pertanahan juga dipastikan harus tetap inklusif dan ramah bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak-anak.

Untuk menjaga kualitas pelayanan publik, Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan langkah strategis. Di antaranya, membuka kanal pengaduan masyarakat serta melaksanakan survei kepuasan masyarakat; mengoptimalkan sistem informasi dan pemanfaatan teknologi komunikasi, seperti website, Instagram, WhatsApp, dan SMS; serta meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan jam kerja ASN.

"Meski WFH, kita harus tetap memberikan respons proaktif terhadap seluruh pertanyaan, konsultasi, dan keluhan masyarakat yang disampaikan melalui berbagai media komunikasi online yang dikelola kementerian," tegas Sekjen ATR/BPN.

Dalu Agung Darmawan juga mengimbau agar pimpinan unit kerja dapat menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat apabila terdapat perubahan mekanisme pelayanan atau tata cara akses pelayanan publik. Dalam konteks pelayanan, pimpinan unit kerja juga perlu memastikan penyelesaian pelayanan berjalan sesuai standar waktu dan kualitas yang ditetapkan.

Dengan kebijakan WFH setiap Jumat, Kementerian ATR/BPN memastikan seluruh layanan pertanahan, baik secara daring maupun luring, tetap berjalan sesuai standar waktu dan kualitas yang telah ditetapkan. Hal ini sebagai bentuk komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan adaptif. (Rel/Lkt)