Mereka berdiskusi di rumah dinas wali kota, Jalan MH Sitorus Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat, Senin 8 Juni 2026.

Hadir di sana dari pengurus GPI yakni, anggota Komisi X DPR RI Sabam Sinaga dan Sekretaris Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Pematangsiantar Pdt Dr Ardenias Tarigan.

Dalam pertemuan itu disampaikan GPI akan melaksanakan Penutupan Sinode Besar GPI pada 03 Juli 2026 mendatang.

"Saya menyambut baik kehadiran pengurus GPI, terlebih nuansa kota kita ini adalah menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi nan religius," kata Wesly.

Wesly dalam kesempatan itu menyebut Pemko Pematangsiantar senantiasa mendukung penuh seluruh kegiatan keagamaan, termasuk kegiatan-kegiatan keumatan oleh GPI.

"Kami akan jadwalkan juga kehadiran untuk Penutupan Sinode Besar Gereja Pentakosta Indonesia. Terima kasih sudah hadir dan menyampaikan undangan secara langsung," kata Wesly Silalahi seperti terungkap di Facebook @Pemko Pematangsiantar yang terlihat POSMETRO MEDAN, Selasa 9 Juni 2026.

Sabam Sinaga mengatakan, GPI berpusat di Kota Pematangsiantar dan akan melaksanakan Penutupan Sinode Besar Gereja Pentakosta Indonesia, di Gedung Rajawali Pematangsiantar, serta akan dihadiri ribuan jemaat.

"Kami berharap kolaborasi ini dapat meningkat. Terima kasih atas sambutan hangatnya Bapak Wali Kota Wesly Silalahi. Kegiatan keumatan kita akan kami selaraskan dengan program-program unggulan dari Pak Wali Kota," katanya.

Dia juga berharap Wesly hadir dan menyapa jemaat GPI saat acara nanti.

Ikut mendampingi Wesly, yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Johannes Sihombing SSTP MSi, dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (Kabag Adbang) Setdako Fidelis Edy Suranta Sembiring SSTP MSi.***

Ikut bersama Sekda, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Binjai Drs. Eka Edi Saputra, M.M., serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Binjai Rahmad Fauzi Salim, S.H., M.AP.,

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, tersebut membahas penyelesaian berbagai persoalan kepegawaian, khususnya terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu di seluruh Indonesia, serta kebijakan relaksasi belanja pegawai daerah.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H., dan diikuti oleh gubernur, wali kota, serta bupati dari seluruh Indonesia. Turut hadir pula mitra kerja Komisi II DPR RI, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Selain itu, rapat juga melibatkan sejumlah organisasi pemerintah daerah, seperti Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) beserta jajarannya.

Dalam forum tersebut, Komisi II DPR RI menegaskan bahwa percepatan penataan PPPK menjadi salah satu fokus utama pembahasan. Langkah tersebut dinilai penting karena berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik, termasuk pada sektor pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan daerah.

Komisi II juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan kepegawaian guna mendukung transformasi aparatur sipil negara (ASN) yang lebih tertib, adil, dan berkelanjutan.

Selain isu kepegawaian, rapat turut membahas kondisi fiskal daerah yang masih menghadapi tekanan akibat tingginya porsi belanja pegawai.

Sejumlah daerah diketahui memiliki belanja pegawai yang mencapai lebih dari 30 persen dari total anggaran daerah, sehingga memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program dan sektor prioritas.

Untuk itu, DPR RI mendorong adanya kebijakan relaksasi dan penyesuaian regulasi terkait belanja pegawai agar pemerintah daerah tetap mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan aparatur dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Forum Raker, RDP, dan RDPU tersebut juga menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Keterlibatan berbagai kementerian, kepala daerah, serta asosiasi pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan solusi yang komprehensif dalam penataan ASN secara nasional.

Melalui forum ini, DPR RI kembali menegaskan pentingnya kepastian regulasi bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu guna menghindari ketidakpastian di lapangan, khususnya pada sektor pendidikan yang masih bergantung pada tenaga pendidik non-ASN.

Hasil pembahasan rapat diharapkan dapat memberikan kepastian kebijakan bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu, sekaligus memperkuat efektivitas tata kelola keuangan daerah dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. (Oji)

Pertemuan yang berlangsung di ruang transit lantai II Kantor Kejati Sumut, Jalan Jenderal Besar AH Nasution, Medan, menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat koordinasi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kedatangan Bupati Karo beserta rombongan disambut langsung oleh Kepala Kejati Sumut, Muhibuddin. Turut mendampingi Kajati dalam pertemuan tersebut antara lain Asisten Tindak Pidana Khusus Johnny William Pardede, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Nurhandayani, serta Asisten Pembinaan Herlina Setyorini.

Sementara itu, Bupati Karo didampingi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Karo, Edmon Purba, sebagai bentuk penguatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan unsur Forkopimda.

Dalam kesempatan tersebut, Antonius Ginting menegaskan pentingnya pendampingan hukum serta komunikasi yang intensif antara pemerintah daerah dan institusi kejaksaan.

Menurutnya, kolaborasi yang baik akan membantu meminimalisasi potensi permasalahan administratif maupun hukum dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah.

"Pendampingan dan pengawalan hukum sangat penting agar setiap program strategis pemerintah daerah dapat berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," ujar Bupati.

Menanggapi hal tersebut, Kajati Sumut Muhibuddin menyampaikan apresiasinya atas komitmen Pemerintah Kabupaten Karo dalam mengedepankan prinsip kepatuhan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ia menegaskan bahwa Kejati Sumut siap memberikan dukungan melalui pengawalan, asistensi, dan koordinasi hukum guna memastikan pembangunan daerah berjalan efektif dan sesuai regulasi.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat, penuh kekeluargaan, namun tetap profesional. Selain membahas penguatan kerja sama lintas sektor, kegiatan juga diakhiri dengan sesi foto bersama dan penyerahan plakat dari Pemerintah Kabupaten Karo kepada Kajati Sumut sebagai simbol apresiasi dan komitmen bersama dalam mendukung pembangunan daerah yang berintegritas.

Sinergi yang terus diperkuat antara Pemerintah Kabupaten Karo dan Kejati Sumut diharapkan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, transparan, serta berlandaskan prinsip good governance demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karo.(jpg)

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara, Ketua TP PKK Kecamatan Siatas Barita, Ketua TP PKK Desa Pancur Napitu Evi Tulus Panggabean, serta kelompok tani dan Bora Boru ni Raja.

Dalam kesempatan itu, Ny. Neni mengapresiasi pelaksanaan pelatihan yang dinilai mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam memproduksi agens hayati secara mandiri.

Menurutnya, penggunaan agens hayati menjadi salah satu solusi untuk menekan biaya produksi sekaligus menjaga kesuburan tanah dan kelestarian lingkungan.

"Pelatihan seperti ini sangat penting agar kelompok tani bisa memproduksi agens hayati secara mandiri. Ini langkah nyata menekan biaya produksi sekaligus menjaga kesuburan tanah untuk jangka panjang. Saya melihat perempuan-perempuan tangguh di sini adalah pembawa perubahan untuk pertanian yang lebih sehat dan berkelanjutan," ujar Ny. Neni.

Ia juga menekankan bahwa sektor pertanian membutuhkan keseriusan dan komitmen yang kuat dari para pelakunya agar mampu memberikan hasil yang maksimal.

"Kalau sudah memilih menjadi petani, harus betul-betul bertani, jangan setengah-setengah dan jangan tanggung-tanggung. Pertanian membutuhkan ketekunan, kerja keras, dan kemauan untuk terus belajar. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi seperti agens hayati, saya yakin petani kita akan semakin maju, mandiri, dan sejahtera," tegasnya.

Ny. Neni menambahkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan sektor pertanian. Melalui keterlibatan aktif perempuan dalam kelompok tani dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, berbagai perubahan positif dapat diwujudkan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat desa.

Pada pelatihan tersebut, para peserta mendapatkan materi teori dan praktik mulai dari pemilihan bahan baku, proses fermentasi, hingga teknik aplikasi agens hayati di lahan pertanian.

Penggunaan agens hayati dinilai mampu mengurangi ketergantungan terhadap pupuk dan pestisida kimia, sekaligus mendukung terciptanya sistem pertanian yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2026 yang menargetkan semakin banyak kelompok tani mampu memproduksi agens hayati secara mandiri di tingkat desa.

Melalui program tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap terwujud pertanian yang produktif, ramah lingkungan, dan memiliki daya saing tinggi. (HCS)

Informasi yang diterima redaksi, Selasa 9 Juni 2026, puluhan orang yang ditangkap itu rombongan salah satu Calon Ketua Umum (Caketum) Hipmi.

Mereka dikabarkan baru kembali ke tanah air usai melakukan perjalanan ke Bangkok, Thailand. Kabarnya, 20 orang di antara yang ditangkap merupakan Caketum Hipmi serta sejumlah Ketua Pengurus Hipmi daerah.

Hingga saat ini, 10 orang masih dilakukan penahanan oleh BNN lantaran masih dalam proses pemeriksaan. Sementara 10 orang lainnya telah dipulangkan.

Kabiro Humas BNN, Yessi Weningati saat dikonfirmasi mengaku belum mengetahui informasi tersebut. "Belum ada informasi," ujar Yessi Weningati melalui pesan singkat. (RMOL)

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Konsulat Jenderal Jepang, Gedung Sinar Mas, Jalan Diponegoro, Medan, itu berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Pengurus FJPI Sumut diterima langsung oleh Konsul Muda Jepang di Medan, Furunobu Koichi.

Delegasi FJPI Sumut diantaranya Sekretaris Puput Juliati Damanik, Wakil Sekretaris Irin Juwita, Anita sebagai Wakil Bendahara, Agustina dari Divisi Pengembangan Organisasi, Laura Silalahi dari Divisi Humas, Swisma dari Divisi Litbang, Sri Endang dari Divisi Usaha dan Event Organizer, Indah selaku Ketua Divisi Media Digital.

Audiensi tersebut menjadi langkah awal untuk membangun komunikasi yang lebih erat sekaligus menjajaki berbagai peluang kerja sama strategis antara FJPI Sumut dan Konsulat Jenderal Jepang di Medan.

Dalam kesempatan itu, Puput Juliati Damanik mewakili Ketua FJPI Sumut Khairunnisak Lubis memperkenalkan profil FJPI sebagai organisasi profesi yang fokus pada peningkatan kapasitas, perlindungan, dan pemberdayaan jurnalis perempuan. Selain itu, FJPI khususnya Cabang Sumut juga aktif mendorong penguatan ekonomi kreatif perempuan melalui berbagai program kolaboratif.

Puput menjelaskan bahwa FJPI kini telah berkembang di 18 provinsi di Indonesia. Ia menegaskan, Sumatera Utara memiliki nilai historis yang sangat penting karena menjadi tempat lahirnya organisasi tersebut pada tahun 2007.

"FJPI saat ini telah berkembang di 18 provinsi di Indonesia. Yang membanggakan, organisasi ini pertama kali lahir di Kota Medan pada tahun 2007, sehingga Sumatera Utara memiliki posisi yang sangat istimewa sebagai daerah cikal bakal kelahiran FJPI," ujarnya.

Ia juga memaparkan berbagai program yang telah dijalankan FJPI Sumut bersama sejumlah mitra lokal dan nasional. Salah satu kegiatan terbaru adalah seminar GenSi (Generasi Terkoneksi) yang digelar di SMA Negeri 6 Binjai bersama salah satu Perusahaan Telekomunikasi di Indonesia serta workshop bersama beberapa mitra lainnya.

Suasana pertemuan semakin akrab ketika Furunobu Koichi mengundang seluruh pengurus FJPI Sumut menikmati makan siang bersama dengan hidangan khas Jepang berupa bento. Dalam suasana santai namun produktif itu, berbagai gagasan kerja sama dibahas secara terbuka.

"Tadi kita juga sampaikan sejumlah program potensial seperti peningkatan kapasitas jurnalis melalui workshop mengenai pengemasan isu perempuan di media Jepang, termasuk kemungkinan menghadirkan narasumber langsung dari Jepang untuk berbagi pengalaman dan praktik jurnalistik," ujar Puput.

Dalam bidang pemberdayaan perempuan dan kebudayaan, muncul pula gagasan pelatihan keterampilan dan pengenalan budaya Jepang, termasuk seni merangkai bunga khas Jepang atau ikebana yang dapat diikuti jurnalis perempuan maupun masyarakat umum.

"Dalam waktu dekat tadi Bapak Furunobu Koichi juga menyampaikan mereka akan membuat pelatihan ikebana dan mungkin bisa berkolaborasi dengan FJPI Sumut karena sebelumnya juga FJPI Sumut aktif melakukan pelatihan keterampilan, diantaranya yang sudah terlaksana pelatihan canva untuk membuat iklan promosi usaha yang dimiliki beberapa anggota," katanya.

Sementara dalam bidang literasi dan media, FJPI Sumut juga membuka peluang kerja sama terkait media pathner dalam berbagai kegiatan pendidikan maupun kebudayaan yang diselenggarakan oleh Konsulat Jenderal Jepang di Medan.

Pertemuan yang berlangsung penuh kehangatan itu ditutup dengan penyerahan cinderamata berupa buket bunga yang dirangkai langsung oleh Sekretaris FJPI Sumut Puput kepada Furunobu Koichi.

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada FJPI Sumut karena sudah datang bersilaturahmi dan kami berharap ke depan kita bisa melaksanakan kegiatan bersama dan semoga silaturahmi ini bisa terjalin lebih baik lagi ke depan," tutup Furunobu Koichi.( Rel)

Laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (9/6/2026) berakhir dengan kemenangan tipis Indonesia 1-0 Mozambik. Satu-satunya gol yang tercipta di laga ini tercipta lewat aksi luar biasa dari penyerang Ole Romeny di menit ke-12 babak pertama. Terima kasih Ole...

Sepanjang 90 menit jalannya pertandingan kedua tim menampilkan laga yang atraktif dan saling jual beli serangan. Hanya saja, kedua tim yang sama-sama menunjukkan lini pertahanan yang kokoh membuat laga ini hanya menciptakan satu gol.

TimnasIndonesia langsung tampil menekan sejak menit awal laga. Terbukti di menit kedua, dua peluang langsung tercipta. Pertama melalui aksi dari Ole Romeny yang masi mampu ditepis kiper lawan. Kemudian sepakpojok yang dilepas Kevin Diks masih membentur mistar gawang.

Tak butuh waktu lama untuk TimnasIndonesia berhasil memecah kebuntuan di pertandingan ini. Di menit ke-12 gol akhirnya tercipta lewat aksi dari Ragnar Oratmangoen yang melepas umpan kunci ke Ole Romeny yang sukses menyelesaikannya dengan baik.

Keunggulan satu gol membuat TimnasIndonesia tampil lebih percaya diri dan menekan lini pertahanan lawan. Di menit ke-19 gol kedua sempat tercipta lewat skema sepakpojok. Namun, harus dianulir oleh wasit karena lebih dulu dianggap melanggar kiper lawan.

Peluang kemudian kembali tercipta di menit ke-32, sayangnya upaya dari Calvin Verdonk masih melebar tipis dari gawang lawan.

Pada menit ke-37 Indonesia kembali mendapatkan kesempatan lewat pergerakan Dony Tri. Sayang umpan silang masih mampu dihalau pemain belakang lawan.

Di menit ke-43, TimnasIndonesia kembali mendapatkan peluang lewat kerja sama apik. Sayang, kiper lawan masih sigap menghalau bola.

Sampai peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama dibunyikan tidak ada lagi gol yang tercipta skor 1-0 menutup jalannya babak pertama.

Pertandingan masuk ke babak kedua, TimnasIndonesia terlihat sangat sulit untuk bisa menciptakan peluang bahkan menembus pertahanan lawan.

Terbukti pertahanan yang begitu rapat yang ditunjukkan oleh Mozambik membuat mereka kesulitan menciptakan peluang. Pada menit ke-64, peluang berbahaya pertama tercipta. Sayangnya umpan silang dari Marselino masih mampu dihalau oleh lawan.

Indonesia hampir menggandakan keunggulan di menit ke-67, umpan tarik dari Rayhan Hannan masih gagal usai eksekusi Nathan masih membentur tiang gawang.

Di menit ke-73 justru Maarten Paes yang dibuat kerja keras. Usai TimnasMozambik berhasil menciptakan beberapa peluang berbahaya.

TimnasIndonesia mendapatkan peluang berbahaya di menit ke-79, lewat skema sepak pojok umpan dari Nathan gagal dimanfaatkan sempurna oleh Joey Pelupessy.

Tim tamu Mozambik sepertinya belu menyerah, di menit ke-84 mereka terus mengempur lini pertahanan TimnasIndonesia.

Di menit ke-89 Indonesia kembali mendapatkan peluang, lewat sepakan keras dari Nathan Tjoe-A-On yang masih membentur pemain belakang lawan.

Peluang terakhir untuk Indonesia hadir di menit ke-90+3. Sayang lewat pergerakan menusuk dari Verdonk gagal usai upaya masih mampu dihalau oleh pemain lawan.

Sampai peluit panjang tanda berakhir 90 menit pertandingan dibunyikan tidak ada lagi gol. Skor 1-0 bertahan untuk kemenangan TimnasIndonesia.

Daftar Susunan Pemain

Indonesia

(3-4-3): Maarten Paes; Elkan Baggott, Rizky Ridho, Kevin Diks; Joey Pelupessy, Ivar Jenner, Dony Tri, Calvin Verdonk; Marselino Ferdinan, Ole Romeny, Ragnar Oratmangoen.

Pelatih: John Herdman.

Mozambik

(4-3-3): Ivane Carminio; Celton, Edmilson Gabriel, Valter Antonio, Infren Nanana; Ezequiel, Keyns, Dario Chongai; Alcidio Alcides, Neymar, Dayo.

Pelatih: Conde Junior. (fajar)

Saat dikonfirmasi wartawan Muhibuddin, S.H., M.H yang ditunjuk oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin menggantikan Harli Siregar itu langsung memberikan catatan.

"Note (catatan)," tulisnya menjawab konfirmasi wartawan.

Sementara itu menurut sumber, lelang proyek di Pemko Medan seperti gelondongan dan terang-terangan diatur oleh diduga orang yang berperan memenangkan Wali Kota Medan saat Pilkada, beberapa waktu lalu.

"Sekarang ini sudah terang-terangan, Bang. Semua diserahkan kepada orang itu. Kalau tak dekat dengan orang itu tak akan menang tender," kata sumber itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, isu dugaan praktik makelarproyek dan jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan belakangan terus menjadi perbincangan publik.

Sejumlah nama disebut-sebut dalam berbagai pembicaraan yang berkembang di tengah masyarakat, memicu sorotan terhadap pihak-pihak yang dinilai memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Salah satunya disebut-sebut petinggi di DPRD Sumut berinisial RA.

RA belakangan ini memang cukup dikenal di kalangan kontraktor. Apalagi RA berasal dari salah satu partai politik besar di Indonesia yang didirikan pada 1 Februari 2011 dan mengusung ideologi restorasi Indonesia, serta gagasan politik tanpa mahar.

Di tengah ramainya isu tersebut, harta kekayaan RA, turut menjadi perhatian. Kenaikan nilai kekayaan yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) memunculkan berbagai tanggapan dan pertanyaan publik.

Berdasarkan data LHKPN yang diumumkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), total harta kekayaan RA mengalami peningkatan signifikan dalam periode pelaporan tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

Data yang dilihat pada Jumat (5/6/2026) menunjukkan, pada laporan tahun 2024 yang disampaikan pada 29 Maret 2025, total kekayaan RA tercatat sebesar Rp5,16 miliar. Sementara pada laporan tahun 2025 yang disampaikan pada 1 April 2026, total kekayaannya meningkat menjadi Rp8,06 miliar.

Dengan demikian, terjadi kenaikan sekitar Rp2,9 miliar atau sekitar 56,2 persen dalam kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan rincian laporan, aset tanah dan bangunan yang dimiliki RA tercatat senilai Rp455 juta. Aset tersebut berupa tanah dan bangunan seluas 629 meter persegi yang berada di Kabupaten Langkat.

Sementara itu, nilai alat transportasi dan mesin tercatat sebesar Rp3,005 miliar. Sejumlah kendaraan yang dilaporkan antara lain BMW 318i, Mitsubishi Truck, Mitsubishi Dump Truck, Toyota Kijang Innova, BMW 320i, Toyota Rush, Toyota Vellfire, hingga Toyota Fortuner.

Peningkatan paling besar terlihat pada komponen kas dan setara kas. Dalam laporan tahun 2024, nilai kas dan setara kas RA tercatat sebesar Rp1,7 miliar. Namun pada laporan tahun 2025, jumlah tersebut meningkat menjadi Rp4,6 miliar.

Kenaikan kas tersebut menjadi faktor utama bertambahnya total kekayaan yang dilaporkan. Dalam laporan yang sama, RA juga tercatat tidak memiliki utang sehingga seluruh aset yang dilaporkan menjadi bagian dari total kekayaan bersihnya.

Di sisi lain, meningkatnya kekayaan RA di tengah santernya isu dugaan makelarproyek dan jabatan di lingkungan Pemko Medan, membuat publik ikut menyoroti perkembangan harta para pejabat dan tokoh politik di Sumatera Utara.

Meski demikian, seluruh data kekayaan tersebut tercatat dalam laporan resmi LHKPN yang diumumkan secara terbuka oleh KPK sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara.

Hingga berita ini dilansir, wartawan belum berhasil menghubungi RA untuk wawancara terkait isu tersebut. (TIM)

Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Kepala BNNK Deli Serdang, Kombes Pol. Dr. Josua Tampubolon, SH., MH., beserta jajaran. Audiensi berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat kolaborasi untuk bersama-sama memperkuat upaya pencegahan serta kampanye perang terhadap narkoba di tengah masyarakat, khususnya generasi muda.

Dalam sambutannya, Kepala BNNK Deli Serdang Kombes Pol. Dr.Josua Tampubolon, S.H., M.H., menyampaikan, bahwa pihaknya medukung penuh terhadap kegiatan-kegiatan kepemudaan seperti ajang Putra Putri Pemulihan Sumatera Utara.

"Kegiatan ini mendorong kreativitas, edukasi, dan semangat pemulihan serta sangat penting untuk membangun karakter generasi muda yang sehat, produktif, dan bebas dari narkoba," terang Kombes Pol. Dr.Josua Tampubolon, S.H., M.H. kepada media di Kantor BNNK Deli Serdang Senin, (08/06/2026).

Pada kesempatan itu juga para finalis dan winner Putra Putri Pemulihan Sumatera Utara diberikan kesempatan untuk menunjukkan berbagai bakat, kemampuan, serta prestasi yang dimiliki. Penampilan para finalis mendapat apresiasi positif sebagai bentuk nyata bahwa generasi muda dapat berkembang, berkarya, dan menjadi agen perubahan melalui kegiatan-kegiatan positif.

Brand Ambassador Putra Putri Pemulihan Sumatera Utara, Queena Rexa Somela memaparkan awal mula penyalahgunaan narkoba pada sebagian remaja sering kali berawal dari kebiasaan merokok dan penggunaan vape.

"Oleh karena itu, edukasi sejak dini menjadi langkah penting dalam mencegah generasi muda terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika," ungkap Queena Rexa Somela yang juga merupakan Siswi SMAN 1 Medan.

Queena merupakan juara lomba penyuluhan narkoba tingkat sekolah di Provinsi Sumatera Utara selama tiga tahun berturut-turut di lingkungan BNNP Sumut.

Dirinya turut mengajak masyarakat untuk memberikan ruang kepada para korban penyalahgunaan narkotika yang sedang berproses untuk pulih.

"Dukungan sosial sangat dibutuhkan dengan cara tidak memberikan label negatif maupun stigma buruk kepada mereka yang sedang berjuang memperbaiki hidupnya," ungkapnya.

Terakhir Pimpinan Lembaga Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia, Mifta Fariz Boli Malakalu pada kesempatan tersebut juga menyampaikan ucapan rasa terima kasih atas sambutan hangat dan dukungan yang diberikan oleh BNNK Deli Serdang kepada seluruh finalis dan tim yang hadir.

"Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan berbagai ajang dan kegiatan positif yang mampu menstimulus para pemuda agar terus berkreasi, mengembangkan potensi diri, serta aktif dalam kampanye sosial dan kemanusiaan di masa mendatang," ungkap Fariz.

Lanjutnya Faris berharap bahwa Audiensi ini akan menjadi awal dari sinergi yang lebih kuat antara lembaga rehabilitasi, pemerintah, serta generasi muda.

"Mari bersama kita ciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika di Sumatera Utara. Ayo kita bekerjasama untuk memulihkan keluarga, saudara, teman dan masyarakat yang terjerumus narkoba," ucapnya.

"Kita harus kuat, kita harus bisa dan kita harus berhasil karena bersama sama memerangi narkoba agar masa depan generasi muda tidak rusak demi menuju generasi Emas 2045," pungkasnya.

Ajang Putra Putri Pemulihan Sumatera Utara sendiri diadakan sebagai wadah bagi kaum Gen Z untuk ikut menyuarakan perang terhadap narkoba dengan pendekatan, strategi, dan kreativitas. Hal itu dirancang langsung oleh generasi muda guna menjadi role model, edukator, sekaligus agen perubahan di lingkungan sosialnya masing-masing.

PPPSU sendiri diinisiasi dan didukung penuh oleh Lembaga Fokus Rehabilitasi Narkotika Indonesia sebagai bentuk kepedulian lembaga terhadap permasalahan narkotika yang menjadi ancaman serius bagi bangsa.

Kegiatan ini juga menjadi salah satu strategi sosial dan edukatif dalam membantu upaya pemerintah untuk menekan serta mengurangi angka prevalensi penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi muda.

Melalui pendekatan kreatif, edukatif, dan berbasis pemberdayaan anak muda, PPPSU diharapkan mampu melahirkan generasi yang lebih peduli terhadap isu narkotika, berani menyuarakan hidup sehat tanpa narkoba, serta mampu menjadi penggerak perubahan positif di tengah masyarakat.(Hap).

Persatuan Menembak dan Berburu Seluruh ( Perbakin) memfasilitasi kegiatan latihan menembak tersebut bersama Polres dan Forkopimda, Selasa ,(9/6/2026) pagi di lapangan menembak Arhanud II/WBY Jalan Ikan Arwana Kelurahan Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur.

Kapolres Binjai AKBP Mirzal Maulana SIK.,SH.,MM.,MH didampingi Waka Polres Binjai Kompol Sofyan Nasution SH MH bersama dengan PJU Polres Binjai ambil bagian dalam pelatihan tersebut.

Kegiatan awal dibuka oleh Ketua Harian Perbakin Kota Binjai Dodi yang menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk mempererat silaturahmi dan juga mengasah kembali kemampuan diri dalam menggunakan senjata sekaligus sebagai pengingat dan ajang latihan yang telah difasilitasi oleh Perbakin.Binjai.

Sesi pertama diisi oleh Kajari Binjai Iwan Setiawan,Kadiskes dr Sugianto Sp.,M.Pd,danyon II/ WBY Letkol Arh Wahyu Hidayat SH.,M.Tr.Han,Waka Polres Binjai,Kalapas Binjai M

Mukaffi dan juga kepala BPBD Binjai Rudi Iskandar Baroes

Disesi berikutnya Kapolres Binjai pun ikut mengasah keterampilan menembak diikuti oleh Kalapas, Danyon Arhanud II/WBY, Kadis Kesehatan Kota Binjai dan dari hasil yang didapatkan Kapolres Binjai masih unggul berdasarkan nilai pada sasaran tembak tersebut.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan lancar dan para tamu undangan yang hadir yang mengkuti kegiatan tersebut mengucapkan terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Perbakin Kota Binjai dan berharap kegiatan positif ini dapat diselenggarakan setiap tahunnya dan diakhir kegiatan Perbakin Kota Binjai memberikan cendramata kepada Danyon Arhanud II/WBY ( Oji )

Herdman bahkan menyatakan keinginannya untuk datang langsung ke Sumut guna menyaksikan perjuangan Garuda Muda pada laga berikutnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Herdman saat konferensi pers jelang FIFA Matchday Timnas Indonesia. Menurut pelatih asal Inggris itu, skuad asuhan Nova Arianto menunjukkan karakter kuat yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, yakni daya juang tinggi dan pantang menyerah.

"Anak-anak muda itu menunjukkan ketahanan luar biasa dan sikap pantang menyerah yang mencerminkan karakter bangsa Indonesia," ujar Herdman.

Timnas Indonesia U-19 memastikan tiket semifinal setelah menyapu bersih tiga pertandingan fase grup. Kemenangan terakhir diraih saat menundukkan Vietnam 2-1 di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Hasil tersebut melengkapi kemenangan sebelumnya atas Myanmar dan Timor Leste.

Herdman juga menyampaikan apresiasi kepada pelatih Nova Arianto dan seluruh pemain yang dinilainya telah menunjukkan perkembangan signifikan sepanjang turnamen.

Ia berharap Garuda Muda mampu mempertahankan performa impresif dan melangkah hingga partai final.

Lebih lanjut, Herdman mengaku berharap memiliki kesempatan untuk hadir langsung di Sumatera Utara guna memberikan dukungan sekaligus menyaksikan perjuangan Timnas Indonesia U-19 dari tribun stadion.

Dukungan dari pelatih timnas senior tersebut menjadi suntikan moral bagi para pemain muda Indonesia yang tengah berjuang meraih gelar juara Piala AFF U-19 2026 di hadapan publik sendiri. Turnamen ASEAN U-19 Boys Championship 2026 berlangsung di Sumatera Utara pada 1–13 Juni 2026. (REL/KOM)

Gubsu Bobby Nasution jjuga meminta PLN bertanggung jawab karena sudah merugikan masyarakat di Sumut.

"Masyarakat sudah mengeluh. Mereka merugi akibat pemadaman bergilir ini, terutama pengusaha kecil yang mengandalkan listrik," kata Bobby Nasution saat meninjau Kantor PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Beban Sumatera Bagian Utara di Medan, Sumut, Senin 8 Juni 2026.

Gubernur Bobby Nasution seperti dilansir Antara menyampaikan keluhan atas pemadaman listrik bergilir terjadi dalam beberapa hari terakhir ini dari berbagai daerah di tingkat kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Selain itu, kata Bobby Nasution, para pelanggan juga tidak memperoleh informasi mengenai jadwal dan wilayah terdampak, sehingga PLN dinilai tidak memberikan waktu bagi masyarakat Sumut untuk persiapan.

"Masalahnya, kita enggak tahu bagaimana pemadaman listrik berlangsung. Masyarakat tidak diberitahu dengan jelas, sehingga tidak ada persiapan. Itu, berulang setiap hari," jelas Bobby.

Dia mengatakan kondisi pemadaman listrik bergilir ini akibat kerusakan belasan tower transmisi listrik karena cuaca ekstrem seharusnya diikuti dengan penyampaian informasi transparan.

"Sampaikan ke kami (pemerintah), mana yang bisa kami bantu. PLN bisa juga sampaikan ke kepala daerah (bupati/wali kota, red) agar mereka juga tahu, dan membantu sosialisasinya kepada masyarakat. Jadi, jangan seperti ini, terus beralasan," gerutu Bobby Nasution.

Atas kondisi ini, Gubsu meminta PLN agar memberikan kompensasi kepada seluruh pelanggan yang terdampak di wilayah Sumatera Utara.

Kompensasi itu tidak harus uang tunai, menurut dia, bisa berbentuk keringanan tagihan listrik maupun diskon pembelian token bagi pelanggan prabayar sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena, menurut Bobby Nasution, jika pelanggan telat sedikit saja bayar tagihan listrik, PLN langsung menurunkan sanksi pemutusan hingga pencopotan meteran.

"Kita tunggu dua sampai tiga hari ke depan untuk proses perbaikannya," ancam Bobby Nasution.

Menurut General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumut, Mundakhir Salman usulan kompensasi bagi pelanggan akan teruskan ke Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) mengingat kewenangan penetapan kompensasi di pemerintah pusat.***

Rombongan Bapenda Kota Medan dipimpin langsung oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, M. Agha Novrian, didampingi para Kepala Bidang, Kasubag Umum Bapenda Kota Medan.

Setibanya di Kantor Bapenda Kota Denpasar, rombongan diterima langsung oleh Plt. Kepala Bapenda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Adi Merta, didampingi Sekretaris serta jajaran Bapenda Kota Denpasar.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya pertukaran informasi dan pembelajaran terkait strategi optimalisasi penerimaan pajak daerah, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan, serta berbagai inovasi yang telah diterapkan oleh Bapenda Kota Denpasar dalam mendukung peningkatan PAD.

Dalam kunjungan tersebut, Bapenda Kota Medan memperoleh paparan mengenai berbagai program unggulan dan inovasi pelayanan publik yang diterapkan Bapenda Kota Denpasar, mulai dari digitalisasi layanan perpajakan, sistem pengawasan pajak berbasis teknologi, hingga penguatan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam mendukung optimalisasi penerimaan daerah.

Selain itu, Bapenda Kota Denpasar juga memaparkan sejumlah inovasi pelayanan digital seperti SIMPADA Terpadu, aplikasi mobile Pajak Digital (PAGI) Denpasar, hingga berbagai klaster digital pelayanan pajak yang bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan perpajakan secara cepat, mudah, dan transparan.

Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini menjadi langkah strategis dalam memperluas wawasan dan meningkatkan kapasitas pengelolaan pendapatan daerah di Kota Medan.

"Melalui studi tiru ini, kami mendapatkan banyak informasi dan praktik baik yang dapat menjadi bahan evaluasi maupun kajian untuk diterapkan di Kota Medan, khususnya dalam penguatan digitalisasi layanan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi penerimaan PAD," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa sinergi dan komunikasi antardaerah menjadi hal penting dalam menghadapi tantangan pengelolaan pendapatan daerah yang semakin dinamis.

Kunjungan studi tiru yang dilaksanakan secara non APBD atas dukungan dan bantuan dari salah satu mitra perbankan di Sumatera Utara ini, diharapkan terjalin hubungan koordinasi dan kerja sama yang semakin erat antara Bapenda Kota Medan dan Bapenda Kota Denpasar, sekaligus menjadi bahan rekomendasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan ke depan. ( Red)

Keberhasilan ini menjadi kebanggaan bagi TNI Angkatan Darat sekaligus menunjukkan kemampuan prajurit Indonesia untuk berkiprah di lingkungan pendidikan militer strategis tingkat dunia.

Prosesi wisuda dipimpin Lieutenant General James P. Isenhower III, Commanding General of the U.S. Combined Arms Command, serta dihadiri Atase Darat Republik Indonesia di Washington DC, Kolonel Arm Tri Arto Subagio.

U.S. Army War College, seperti dikutip POSMETRO MEDAN dari website resminya tniad.mil.id pada Selasa 9 Juni 2026 merupakan salah satu lembaga pendidikan militer tertinggi dan paling prestisius di dunia yang berfokus pada pengembangan pemimpin strategis.

Program pendidikan itu ditempuh selama setahun dengan kurikulum yang menitikberatkan pada kajian strategi pertahanan, keamanan internasional, kepemimpinan strategis, serta pengambilan keputusan pada level kebijakan nasional dan global.

Di tahun ini, sebanyak 372 siswa berhasil menyelesaikan pendidikan, termasuk 77 siswa internasional yang berasal dari 73 negara sahabat.

Seluruh lulusan memperoleh gelar Master of Strategic Studies sebagai bagian dari program pendidikan yang mereka ikuti.

Keberhasilan Kolonel Cpn Jimmy Sirait menyelesaikan pendidikan tersebut mencerminkan kualitas sumber daya manusia TNI Angkatan Darat yang mampu bersaing dan beradaptasi dalam lingkungan akademik internasional yang kompetitif.

Bekal pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama pendidikan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan organisasi dan peningkatan profesionalisme TNI AD di masa mendatang.

Pencapaian ini juga menjadi bagian dari komitmen TNI Angkatan Darat dalam menyiapkan pemimpin-pemimpin masa depan yang memiliki wawasan strategis, kemampuan berpikir global, serta kesiapan menghadapi dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang.

Melalui pendidikan dan kerja sama internasional seperti ini, TNI AD terus memperkuat kapasitas sumber daya manusianya guna mendukung terwujudnya Angkatan Darat yang profesional, modern, dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan tugas di masa depan.***

Demikian kejanggalan penanganan kasus yang menjerat Firli Bahuri, Ketua KPK era 2019 - 2023.

Fenomena tak lazim itu melahirkan protes massa bulan ke bulan.

Di tengah gelombang membela purnawirawan Polri berpangkat Komisaris Jenderal itu, aktivis Leo Siagian (73) hari-hari ini ditemukan menguatkan desakan terhadap Polda Metro Jaya.

Tokoh Eksponen '66 itu meminta penyidikan kasus dugaan pemerasan menyeret Firli Bahuri di-SP3 alias dihentikan dan status tersangkanya dibatalkan.

"Laporan kasus dibuat pada 9 Oktober 2023. Nah, di tanggal itu juga, terbitlah Sprindik serta SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. Apa hasilnya? Penanganan kasus ini mangkrak di tengah jalan," jelas Leo di Jakarta, Selasa (9/6/2026) sore.

Kepada wartawan yang mengontaknya dari Medan, wartawan 'tiga zaman' ini menjelaskan 'batu sandung' perkara Firli Bahuri.

"Saking tidak memenuhi syarat materil bahkan tak ada saksi, sudah dua kali Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengembalikan SPDP. Sejak itulah penanganannya 'jalan di tempat'. Tapi begitu pun, Polda Metro Jaya tidak mengeluarkan SP3," beber Koordinator Organisasi 'Gerakan Jalan Lurus' (GJL) se-Jabodetabek itu.

"Bagaimana perkara tanpa saksi dilanjut ke pengadilan? Itu namanya mau melanggar azas hukum 'unus testis nullus testis' atau 'satu saksi bukanlah saksi'. Lha kasus Firli Bahuri malah tidak ada saksi," imbuh Ketua Umum Forum Jurnalis Peduli Keadilan (FJPK) itu.

Menurut Leo, dampak dari penanganan bercap tak becus itu telah menindas hak azasi Firli Bahuri.

"Karena tidak mampu melengkapi berkas perkara,

seharusnya penyidik Polda Metro Jaya mengeluarkan SP3. Itu ketentuan perundang-undangan.

Tapi faktanya, Firli Bahuri terus berstatus tersangka, entah sampai kapan," tandasnya.

Polda Metro Jaya diketahui pertama kali menyerahkan berkas perkara Firli Bahuri pada 14 Desember 2023.

Namun jaksa mengembalikannya pada 28 Desember 2023.

Pasca revisi, berkas itu diserahkan kembali pada 24 Januari 2024. Tetapi SPDP kembali dibalikkan jaksa pada 2 Februari 2024.

Sejak 22 November 2023, Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Kasus bermula dari laporan masyarakat yang menduga Firli melakukan pemerasan saat menangani kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Pun mengakui memberikan duit Rp 1,3 miliar kepada Firli, Syahrul dalam persidangan mengklaim uang itu sebagai bentuk persahabatan.

Dana itu diduga untuk mengamankan kasus korupsi di Kementan yang tengah diselidiki KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) saat Firli menjadi orang nomor satu di lembaga anti rasuah tersebut.

Sedang Syahrul telah dijatuhi vonis bersalah atas kasus korupsi era 2020-2023 itu. (fm)

Hiburan malam dimaksud bernama 'Theater Night Mart' di Kabupaten Karawang.

Selain itu, ada 7 orang saksi, termasuk pemilik tempat hiburan yang sudah diperiksa intensif Polres Karawang.

Menurut Kombes Hendra Rochmawan, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Polres Karawang langsung menindaklanjuti video viral yang menampilkan pesta sesama jenis pria di tempat hiburan malam.

Dari hasil penyelidikan, kata Kombes Hendra Rochmawan, video itu direkam pada Minggu (7/6) sekitar pukul 01.00 WIB.

"Atas dasar informasi viral di media sosial, dari Polres Karawang bergerak cepat memeriksa lokasi di Theater Night Mart, dan kami mencari informasi terkait dengan keberadaan pemilik dari pada pemilik klub malam ini," kata Hendra Selasa (9/6/2026).

Dia menjelaskan Polres Karawang kemudian memeriksa sejumlah saksi, termasuk pemilik tempat hiburan malam.

Dari sana, 7 orang saksi telah dimintai keterangan soal video rekaman pesta gay itu.

"Kemudian dari perkembangan pada 8 dan 9 Juni, akhirnya kami mengamankan ada 3 pelaku dari perbuatan cabul sesama jenis itu yaitu saudara SA, RD dan DD. Kami memeriksa intensif hari ini dan lebih lanjut kepada para pelaku yang telah beredar di videonya tadi itu," jelasnya.

Hendra menambahkan kepolisian telah berkoordinasi dengan kejaksaan untuk pasal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para terduga pelaku.

Hasilnya, SA, RD, dan DD dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara selama 9 tahun serta 2 tahun 8 bulan.

"Dari hasil koordinasi ini kami mendapatkan kesepakatan yaitu pasal 406 dan 414. Di mana 406 adalah kasus yang melanggar asusila di tempat umum dan melanggar asusila di muka orang lain, ancaman hukumannya 2 tahun 6 bulan. Kemudian Pasal 414 yaitu perbuatan cabul, ancaman hukumannya 9 tahun," jelasnya.

Sebelumnya, masyarakat dihebohkan dengan beredarnya video berdurasi 12 detik yang menampilkan dugaan pesta gay di sebuah tempat hiburan malam di Kabupaten Karawang. Rekaman video itu menampilkan sejumlah pria berjoget berpasangan, berpelukan hingga 'adu bibir'. Duh!***

Komitmen ini disampaikan lewat kegiatan Forum Diskusi Publik tentang Rekrutmen Penyandang Disabilitas sebagai Anggota Polri yang digelar di Jakarta Selatan, Selasa 9 Juni 2026.

Brigjen Pol. Erthel Stephan selaku Karodalpers SSDM Polri menjelaskan Polri telah melakukan berbagai penyesuaian sejak dimulainya kebijakan rekrutmen penyandang disabilitas pada tahun 2016, mulai dari aspek regulasi hingga penyesuaian kebutuhan organisasi dan kompetensi sumber daya manusia yang direkrut.

"Sejak tahun 2016 hingga saat ini banyak hal yang harus disesuaikan, termasuk aturan hukum dan penyesuaian antara ruang jabatan dengan kompetensi dari rekrutan kelompok disabilitas untuk bisa menjadi bagian dari anggota Polri," ujar Brigjen Pol. Erthel.

Menurutnya, proses inklusi tidak hanya menuntut kesiapan penyandang disabilitas untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja Polri, tetapi juga kesiapan seluruh personel Polri untuk bekerja bersama rekan-rekan penyandang disabilitas.

Ia menegaskan Polri memiliki komitmen untuk terus memperluas ruang jabatan bagi penyandang disabilitas secara bertahap dengan dukungan berbagai pihak.

"Untuk membuka ruang jabatan yang lebih besar ke depan, Polri mantap dan insyaallah akan bertahap memenuhi hal itu. Namun, ini tidak bisa dilakukan Polri sendiri. Kami butuh dukungan dari seluruh komponen bangsa agar potensi teman-teman disabilitas dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam organisasi Polri," katanya seperti dikutip POSMETRO MEDAN dari website resminya humas.polri.go.id.

Saat ini, Polri masih memfokuskan rekrutmen pada kelompok disabilitas fisik dan pancaindra, yakni motorik dan sensorik.

Sementara untuk kelompok disabilitas mental dan intelektual, Polri akan melakukan kajian serta klasifikasi lebih lanjut guna menentukan pola rekrutmen dan penempatan yang tepat.

"Untuk kelompok disabilitas mental dan intelektual akan dilakukan secara bertahap. Kami akan melakukan kualifikasi terlebih dulu terhadap kategori yang ada, termasuk dalam penempatannya. Kini mereka lebih banyak ditempatkan pada jabatan fungsional, namun ke depan terbuka peluang untuk menduduki jabatan struktural sesuai dengan peningkatan kompetensi dan kapasitas manajerial yang dimiliki," jelasnya.

Komisioner Komnas Disabilitas Eka Prastama Widiyanta memberikan apresiasi atas langkah Polri dalam membuka akses yang lebih luas bagi penyandang disabilitas.

Dia menilai kebijakan tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mendorong peningkatan akses terhadap pekerjaan.

"Saya mengapresiasi apa yang dilakukan Polri ini. Sebagai institusi besar yang hadir hingga ke daerah, Polri memiliki peran strategis dalam memberikan ruang partisipasi bagi tenaga disabilitas untuk menjadi bagian dari institusi," ujarnya.

Eka berharap kebijakan rekrutmen penyandang disabilitas di lingkungan Polri dapat menjadi model bagi berbagai institusi pemerintah maupun daerah dalam membangun lingkungan kerja yang inklusif dan ramah disabilitas.

"Rekrutmen ini dapat menjadi contoh bagaimana sebuah institusi membangun sistem yang ramah terhadap penyandang disabilitas sekaligus membantu memperluas akses pekerjaan bagi mereka," tambahnya.

Apresiasi serupa disampaikan Sekretaris Jenderal Komnas Perempuan Dwi Ayu Kartika Sari.

Menurutnya, langkah Polri merupakan bagian penting dari upaya mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dalam reformasi sektor keamanan serta mewujudkan organisasi yang lebih inklusif.

"Kesadaran untuk memastikan teman-teman penyandang disabilitas dapat berkontribusi dalam reformasi sektor keamanan, termasuk di kepolisian, merupakan langkah yang sangat baik dan dapat menjadi contoh bagi lembaga negara lainnya," kata Dwi Ayu.

Dia juga menyoroti pentingnya memperhatikan aspek interseksionalitas antara perempuan dan penyandang disabilitas, khususnya dalam penanganan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan.

"Interseksionalitas antara disabilitas dan perempuan perlu menjadi perhatian karena penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di lapangan membutuhkan perspektif yang sensitif terhadap aspek disabilitas," ujarnya.

Melalui forum diskusi ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kebijakan rekrutmen yang inklusif, membuka kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas, serta membangun organisasi yang mampu mengakomodasi keberagaman kompetensi.***

Sejumlah nama disebut-sebut dalam berbagai pembicaraan yang berkembang di tengah masyarakat, memicu sorotan terhadap pihak-pihak yang dinilai memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Salah satunya disebut-sebut petinggi di DPRD Sumut berinisial RA.

RA belakangan ini memang cukup dikenal di kalangan kontraktor. Apalagi RA berasal dari salah satu partai politik besar di Indonesia yang didirikan pada 1 Februari 2011 dan mengusung ideologi restorasi Indonesia, serta gagasan politik tanpa mahar.

Di tengah ramainya isu tersebut, harta kekayaan RA pun turut menjadi perhatian. Kenaikan nilai kekayaan yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) memunculkan berbagai tanggapan dan pertanyaan publik.

Berdasarkan data LHKPN yang diumumkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), total harta kekayaan RA mengalami peningkatan signifikan dalam periode pelaporan tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

Data yang dilihat pada Jumat (5/6/2026) menunjukkan, pada laporan tahun 2024 yang disampaikan pada 29 Maret 2025, total kekayaan RA tercatat sebesar Rp5,16 miliar. Sementara pada laporan tahun 2025 yang disampaikan pada 1 April 2026, total kekayaannya meningkat menjadi Rp8,06 miliar.

Dengan demikian, terjadi kenaikan sekitar Rp2,9 miliar atau sekitar 56,2 persen dalam kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan rincian laporan, aset tanah dan bangunan yang dimiliki RA tercatat senilai Rp455 juta. Aset tersebut berupa tanah dan bangunan seluas 629 meter persegi yang berada di Kabupaten Langkat.

Sementara itu, nilai alat transportasi dan mesin tercatat sebesar Rp3,005 miliar. Sejumlah kendaraan yang dilaporkan antara lain BMW 318i, Mitsubishi Truck, Mitsubishi Dump Truck, Toyota Kijang Innova, BMW 320i, Toyota Rush, Toyota Vellfire, hingga Toyota Fortuner.

Peningkatan paling besar terlihat pada komponen kas dan setara kas. Dalam laporan tahun 2024, nilai kas dan setara kas RA tercatat sebesar Rp1,7 miliar. Namun pada laporan tahun 2025, jumlah tersebut meningkat menjadi Rp4,6 miliar.

Kenaikan kas tersebut menjadi faktor utama bertambahnya total kekayaan yang dilaporkan. Dalam laporan yang sama, RA juga tercatat tidak memiliki utang sehingga seluruh aset yang dilaporkan menjadi bagian dari total kekayaan bersihnya.

Di sisi lain, meningkatnya kekayaan RA di tengah santernya isu dugaan makelarproyek dan jabatan di lingkungan Pemko Medan membuat publik ikut menyoroti perkembangan harta para pejabat dan tokoh politik di Sumatera Utara.

Meski demikian, seluruh data kekayaan tersebut tercatat dalam laporan resmi LHKPN yang diumumkan secara terbuka oleh KPK sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara.

Wartawan yang berusaha untuk mewawancarai RA, terkait isu dugaan praktik makelarproyek dan jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan yang belakangan terus menjadi perbincangan publik, belum berhasil. (TIM)

Menurut Listyo Sigit Prabowo, jabatan itu secara khusus adalah yang bersifat nonoperasional.

Listyo Sigit Prabowo menjelaskan hal itu merupakan wujud prinsip resiprokal.

Prinsip resiprositas itu, kata Listyo Sigit Prabowo seperti dilansir JPNN, asas hubungan timbal balik antara dua pihak atau lebih, yakni suatu tindakan, perlakuan, atau kebijakan dibalas dengan hal yang setara.

"Ya, memang kami memberikan ruang (asas) resiprokal untuk ASN bisa masuk ke Polri," kata Sigit, Minggu (7/6/2026).

Listyo Sigit Prabowo menjelaskan hal itu merupakan bentuk kesetaraan perlakuan.

Sebab, katanya lagi, anggota kepolisian juga diberikan ruang yang sama untuk menduduki jabatan di luar struktur Polri.

"Saat kami diberi ruang di luar struktur, kami juga memberikan ruang dari ASN di luar Polri untuk bisa masuk ke Polri," ujarnya.

Dalam sidang uji materi UU Polri di Mahkamah Konstitusi pada 2025, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Soleman Ponto yang menjadi ahli pemohon menyebut terdapat sedikitnya 4.351 anggota Polri yang menduduki jabatan sipil.

Di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), misalnya, terdapat sedikitnya tiga perwira tinggi Polri yang menduduki jabatan strategis.

Mereka yakni Direktur Jenderal Pemasyarakatan Irjen Mashudi, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Brigjen Yuldi Yusman, serta Inspektur Jenderal Kementerian Imipas Komjen Yan Sultra Indrajaya.***

Dalam pengungkapan tersebut BNNP Sumut berhasil meringkus 6 tersangka dua di antaranya merupakan pasangan suami istri (pasutri) berinisial SA alias Icha dan ES.

Kepada BNNP Sumut, Brigjen Pol Tatar Nugroho didampingi, Kabid Pemberantasan dan Intelijen, Kombes Pol Charles P Sinaga dan para Penyidik Madya, Kombes Pol Dr Bachtiar Marpaung dan Kombes Pol Fadris dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026) menyebutkan, untuk kasus pertama, diungkap usai petugas BNN Sumut mendapat informasi adanya transaksi narkoba di kawasan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Barat.

Tim kemudian bergerak ke lokasi dan berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial, HS. Hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti 2,51 gram sabu yang disimpan dalam bungkus rokok.

"Hasil pengembangan, HS mengakui kalau sabu itu ia peroleh dari seseorang berinisial, UM yang menurut informasi berada di kawasan Medan Johor,"ungkap Brigjen Pol Tatar.

Selanjutnya tim menuju ke lokasi dan mengamankan, UM yang sedang mengendarai mobil Sigra warna merah dengan BK 1478 AEG. Dalam mobil tersebut ada ES dan SA.

Tim menggeledah mobil yang dipakai UM bahwa tidak ada ditemukan narkotika, kemudian tim melakukan Interogasi kepada UM dan ES, kemudian UM mengatakan bahwa narkotika Jenis sabu itu milik ES yang disimpan di rumahnya di Jalan Family, Gang Cendana, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli.

Tiba di lokasi, petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti sabu seberat 507,49 gram di dalam jok sepeda motor, 25,18 gram sabu juga ditemukan di bawah tempat tidur, serta 29,61 gram sabu yang ditemukan dalam lemari tas yang berada di ruang tamu.

Sedangkan untuk kasus kedua diungkap saat petugas BNNP Sumut mendapat informasi adanya peredaran narkoba di kawasan Bandar Khalipah, Tembung, Kecamatan Percut Seituan.

Petugas yang melakukan penyelidikan berhasil meringkus seorang tersangka berinisial, J bersama tersangka, MZ dari pinggir jalan di Jalan Pusaka Pasar 10, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Seituan. Saat keduanya digeledah, petugas menemukan barang bukti 1 paket sabu seberat 98,69 gram.

Hasil interogasi terhadap pelaku, MZ mengaku bahwa masih ada sabu yang disimpan di Jalan Pusaka, Pasar 11, Desa Bandar Khalipah. Benar saja saat petugas mendatangi lokasi yang dimaksud berhasil ditemukan barang bukti sabu seberat 213 gram. Selanjutnya kedua tersangka digiring ke Kantor BNNP Sumut.

Brigjen Pol Tatar menambahkan, selama operasi Saber Bersinar 2026 BNNP Sumut juga intens melakukan razia tempat hiburan malam (THM).

Hasilnya, 2 THM yang ada di Deliserdang dan 4 THM di Asahan direkomendasikan untuk ditutup. "Selama pelaksanaan Saber Bersinar 2026 kita belum menemukan adanya indikasi keterlibatan Manajemen THM yang ada di Kota Medan terlibat peredaran narkotika. Jadi belum ada THM di Medan yang kita rekomendasikan untuk ditutup,"ungkapnya.(Hap).

.