Pdt. Mannes Purba, M.Th., LM dilaporkan meninggal dunia pada Kamis, 30 Juli 2026, sekitar pukul 15.00 WIB.

Pendeta ini menghembuskan nafas terakhirnya di Ruang High Care Unit (HCU) RS Efarina Pematangsiantar, akibat serangan jantung.

Kepergian almarhum menjadi kehilangan yang mendalam, bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi seluruh warga jemaat GKPS yang mengenal dedikasi dan pengabdiannya dalam pelayanan.

Selama hidupnya, Pdt. Mannes Purba dikenal sebagai hamba Tuhan yang setia memberitakan Injil, membimbing jemaat, serta melayani dengan kasih dan ketulusan. Juga Pendeta GKPS yang pegiat Seni dan Musik Gerejawi.

Ucapan belasungkawa dan doa terus mengalir dari berbagai jemaat, pelayan gereja, serta masyarakat yang mengenal almarhum.

Banyak pihak mengenang keteladanan, kerendahan hati, dan semangat pelayanannya yang telah menjadi berkat bagi banyak orang.

Di tengah suasana duka, keluarga besar GKPS diajak untuk tetap berpegang teguh pada pengharapan di dalam Kristus. Firman Tuhan mengingatkan bahwa setiap orang percaya memiliki pengharapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan.

"Pimpinan Sinode GKPS padaskon dihut marpusok ni uhur bani parujung goluhni bpPdt Mannes Purba. Tuhanta ma na mambere gogoh bani haganup keluarga tinading ni bapa pandita ta ai,".

Sekadar diketahui Pdt. Mannes Purba merupakan seorang tokoh rohaniwan dan pemimpin gereja di lingkungan GKPS.

Almarhum dikenal luas atas dedikasinya dalam pelayanan pastoral serta aktif dalam kegiatan oikumene dan kemasyarakatan.

Dalam struktur organisasi gereja, Pdt. Mannes Purba dipercaya mengemban amanah penting sebagai Kepala Departemen Persekutuan Kantor Sinode GKPS yang bertanggung jawab mengoordinasikan berbagai program spiritual, persekutuan jemaat, dan hubungan antargereja di tingkat pusat.

Selain menjalankan tugas-tugas administratif dan struktural di sinode, Pdt. Mannes Purba juga aktif turun langsung ke tengah masyarakat dan jemaat melalui berbagai kepanitiaan penting.

Salah satunya, Pdt. Mannes Purba dipercaya menjadi Ketua Panitia Open House GKPS, sebuah forum strategis untuk menyelaraskan visi pelayanan gereja dengan program kemitraan pemerintah dan masyarakat luas.

Melalui kepemimpinannya, beliau terus mendorong GKPS agar konsisten menjadi gereja yang inklusif, peduli dan membawa dampak berkat yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang suku maupun etnis.

Selama bertahun-tahun melayani di lingkungan GKPS, almarhum dipercaya mengemban berbagai tugas pelayanan hingga terakhir menjabat sebagai Kepala Departemen Persekutuan Kantor Sinode GKPS.

Dalam posisi itu, almarhum berperan aktif memperkuat kehidupan persekutuan jemaat, membina warga gereja, serta mendukung berbagai kegiatan kerohanian di seluruh wilayah pelayanan GKPS.

Selain dikenal sebagai pendeta, Pdt. Mannes Purba juga pencipta lagu rohani Simalungun yang karya-karyanya masih terus dinyanyikan dalam ibadah maupun berbagai kegiatan gerejawi.

Salah satu lagu ciptaannya yang paling populer "Aha Ma Sibahenonku Tuhan", sebuah lagu yang mengajak umat untuk menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi sesama.***

Menurut pihak berwenang setempat dan Taman Nasional Panda Raksasa (kawasan Fengtongzhai), kamera yang dipasang di area Hongshandian Sanjiaojian itu menangkap footage seekor panda raksasa liar yang sedang berjalan tenang melewati medan berbatu ekstrem pada siang hari di bulan Maret 2025.

Panda tersebut sempat beristirahat sebentar di atas bebatuan sebelum melanjutkan perjalanan. Ini merupakan catatan pertama kehadiran panda raksasa di titik monitoring tersebut.

Area tersebut berada jauh di atas garis pohon, hanya terdiri dari bebatuan gundul dan tidak memiliki hutan bambu sama sekali—sumber makanan utama panda raksasa.

Biasanya, panda raksasa hidup di hutan pegunungan beriklim sedang pada ketinggian 1.500–3.500 meter di mana bambu melimpah. Ketinggian di atas 4.000 meter yang minim sumber makanan sangat jarang dikunjungi spesies ini.

Lokasi itu selama ini dikenal sebagai habitat penting spesies alpine seperti macan tutul salju (snow leopard) dan kambing biru (blue sheep).

Data monitoring jangka panjang menunjukkan aktivitas macan tutul salju yang sangat sering di sana, namun belum pernah ada catatan panda sebelumnya.

Penemuan ini secara langsung membuktikan adanya tumpang tindih habitat dan konektivitas koridor ekologi antara dua spesies unggulan tersebut di kawasan ketinggian ekstrem.

Para peneliti menduga kehadiran panda di ketinggian ekstrem ini terkait dengan pertukaran gen antarpopulasi atau migrasi vertikal musiman.

Seiring kemajuan pembangunan Taman Nasional Panda Raksasa, kualitas habitat meningkat dan rantai ekologi vertikal dari hutan dataran rendah hingga aliran batu gletser menjadi lebih utuh, sehingga memungkinkan pergerakan seperti ini.

Footage tersebut diharapkan memberikan data berharga untuk studi adaptasi panda raksasa terhadap lingkungan high-altitude dan penilaian kesehatan ekosistem alpine.

Catatan serupa pernah terjadi sebelumnya. Pada 2011, kamera di Cagar Alam Nasional Wolong, Sichuan, juga pernah menangkap panda liar di ketinggian sekitar 4.200 meter.(BBS)

Nama anak asal Desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran, Wonosobo, Jawa Tengah itu diganti setelah melalui proses konsultasi dan sosialisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Kepala Disdukcapil Wonosobo, Dwi Saraswati mengatakan, bahwa dokumen administrasi kependudukan bayi tersebut kini telah resmi diterbitkan.

Dokumen yang terbit meliputi akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), serta pembaruan data kependudukan keluarga. "Sudah diajukan dan sudah terbit dokumen kependudukan. Sekarang sudah terbit akta atas nama Muhammad Bintang Gemilang Subianto," kata Dwi saat dikonfirmasi, Selasa (28/7/2026).

Menurut Dwi, perubahan nama tersebut tetap mempertahankan unsur MBG. Huruf M berasal dari Muhammad, B dari Bintang, dan G dari Gemilang, sehingga makna yang diinginkan orang tua tetap dapat dipertahankan tanpa melanggar ketentuan administrasi kependudukan.

"Iya, inisialnya tetap MBG. M dari Muhammad, B dari Bintang, dan G dari Gemilang," ujarnya.

Dwi menjelaskan, bahwa penerbitan dokumen kependudukan dilakukan pada 23 Juli 2026, sedangkan proses pengajuan telah dilakukan beberapa hari sebelumnya setelah keluarga menerima penjelasan terkait aturan pencatatan nama.

Sebelumnya, nama Muhammad MBG Subianto menjadi sorotan karena penggunaan singkatan MBG dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.

Dalam aturan tersebut, nama yang dicatatkan dalam dokumen kependudukan tidak diperbolehkan menggunakan singkatan, harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif, tidak multitafsir, terdiri atas minimal dua kata, serta maksimal 60 huruf.

Disdukcapil Wonosobo menempuh pendekatan persuasif dengan mendatangi rumah keluarga bayi untuk memberikan edukasi mengenai aturan tersebut.

Pemerintah daerah tidak bermaksud membatasi hak orang tua dalam memberikan nama kepada anak, melainkan memastikan nama yang dicantumkan memenuhi ketentuan hukum dan tidak menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari.

"Keluarga menerima penjelasan yang kami sampaikan dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Permendagri," kata Dwi.

Ia menambahkan, perubahan nama dilakukan berdasarkan kesepahaman bersama antara keluarga dan Disdukcapil. Dengan demikian, proses administrasi kependudukan dapat berjalan lancar tanpa menghilangkan makna rasa syukur dan harapan yang ingin disematkan orang tua kepada anak mereka.

Menurut Dwi, kasus ini menjadi contoh bahwa persoalan administrasi kependudukan dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah.

"Nama adalah doa dan harapan orang tua. Karena itu, selain memiliki makna yang baik, penulisan nama juga harus mengikuti prinsip, persyaratan, dan tata cara yang diatur dalam Permendagri," ujarnya.

Ia berharap masyarakat tidak hanya mempertimbangkan keunikan nama, tetapi juga kemudahan penggunaannya dalam berbagai dokumen resmi, mulai dari akta kelahiran, kartu identitas, ijazah, hingga dokumen administrasi lainnya.(Kompas)

TimnasIndonesia akan menghadapi Timor Leste di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat, 31 Juli 2026. Pertandingan ini menjadi laga kedua skuad Garuda setelah sebelumnya meraih kemenangan 5-1 atas Kamboja pada pertandingan pembuka.

Jordi memahami pertandingan melawan Timor Leste memiliki sejarah rivalitas yang membuat tensi pertandingan sering meningkat. Namun, ia memastikan para pemain Indonesia akan tetap mengedepankan rasa hormat kepada lawan.

"Kami akan berusaha menjadi yang terbaik, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kami adalah contoh bagi banyak anak-anak dan masyarakat di negara kami," ujar Jordi dalam konferensi pers pertandingan lanjutan penyisihan Grup A Asean Hyundai Cup di Stadion Chonburi, Kamis, 30 Juli 2026.

Bagi Jordi sepak bola bukan hanya tentang kemenangan, sikap dan nilai yang ditampilkan pemain juga diperhatian banyak orang. "Kami harus menjaga nilai-nilai tersebut dan berusaha selalu menghormati lawan," kata mantan pemain Swansea City ini.

Jordi mengakui setiap pertandingan membutuhkan perjuangan maksimal dari para pemain. Meski demikian, ia menilai bertarung keras di lapangan tetap harus berjalan bersama dengan sikap saling menghormati.

"Namun kami tahu ini adalah sepak bola dan kami harus bertarung keras. Pada akhirnya kami selalu saling menghormati," ucap Jordi.

Menurut Jordi, para pemain TimnasIndonesia memiliki tanggung jawab lebih besar karena menjadi representasi masyarakat Indonesia. "Kami adalah contoh bagi banyak orang, jadi kami berusaha menampilkan versi terbaik kami," ujar Jordi.

Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timor Leste di Stadion Chonburi, Thailand, pada lanjutan penyisihan Grup A Asean Hyundai Cup. Ajang yang juga dikenal dengan nama (Piala AFF) ini akan dimainkan pada Jumat, 31 Juli 2026 pukul 17.00 WIB.

Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga dengan 3 poin. Sedangkan Timor Leste berada di dasar klasemen, karena belum memiliki poin dari dua pertandingan yang telah dilewati.(RRI)

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koperasi menegaskan komitmen Pemerintah Pusat untuk mendukung pengembangan Festival Bunga dan Buah agar terus berkembang dan mampu menjadi agenda pariwisata bertaraf internasional.

Dalam sambutannya, Ferry Juliantono menyampaikan bahwa Festival Bunga dan Buah merupakan salah satu kekuatan utama Kabupaten Karo yang berhasil memadukan potensi pertanian hortikultura, budaya, pariwisata, dan ekonomi masyarakat dalam satu perhelatan.

Menurutnya, keberadaan festival ini memiliki nilai strategis karena telah masuk dalam jajaran 125 Karisma Event Nusantara (KEN) Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, sehingga memiliki peluang besar untuk semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional.

"Kami akan mendukung penuh penyelenggaraan Festival Bunga dan Buah agar ke depan dapat berkembang menjadi kegiatan bertaraf internasional," ujar Ferry.

Ia juga mengapresiasi antusiasme masyarakat yang memadati lokasi penyelenggaraan festival. Menurutnya, tingginya partisipasi masyarakat menjadi modal penting dalam memperkuat sektor pariwisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pada potensi lokal.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Koperasi RI juga menerima penganugerahan Marga Ginting sebagai bentuk penghormatan dari masyarakat adat Karo.

Sementara itu, Bupati Karo, Brigjen Pol. (Purn.) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., menegaskan bahwa Festival Bunga dan Buah bukan sekadar agenda hiburan, tetapi merupakan sarana strategis untuk memperkenalkan Kabupaten Karo kepada dunia sebagai daerah yang kaya akan hasil pertanian hortikultura, budaya, serta destinasi wisata alam.

Menurut Bupati, Pemerintah Kabupaten Karo terus memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pelaku usaha, investor, dan berbagai pemangku kepentingan guna memperluas promosi daerah sekaligus membuka peluang investasi.

"Melalui sinergi ini, kami berharap kunjungan wisatawan terus meningkat, pasar produk hortikultura Kabupaten Karo semakin luas, investasi bertambah, dan pada akhirnya memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Festival Bunga dan Buah Tahun 2026 mengusung tema "The Eternal of Karo Paradise" dengan menghadirkan beragam kegiatan, mulai dari pawai dan karnaval mobil hias berbahan bunga dan buah, pameran produk unggulan daerah dan UMKM, business matching, pertunjukan seni budaya, perlombaan tari tradisional, hingga tradisi makan buah dan olahan buah gratis bagi masyarakat.

Pembukaan Festival Bunga dan Buah 2026 juga dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya, B.Sc. Dalam sambutannya, ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk terus mendukung pengembangan Festival Bunga dan Buah agar semakin berkualitas serta menjadi salah satu ikon pariwisata Sumatera Utara yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta tingginya partisipasi masyarakat, Festival Bunga dan Buah Kabupaten Karo diharapkan terus berkembang menjadi agenda wisata unggulan yang tidak hanya memperkuat identitas daerah, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, promosi produk hortikultura, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Karo. (Jpg)

Laga keduanya bakal berlangsung Di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (1/8/2026). Kick-off babak pertama dijadwalkan pukul 15.30 WIB.

PSMS Medan saat ini di posisi ke-4 klasemen sementara dengan 0 poin. Hasil itu membuat PSMS dipastikan gagal melaju ke semifinal.

Sementara Persija Jakarta di posisi ke-3 dengan torehan 1 poin. Persija wajib menang dengan selisih minimal 4 gol lawan PSMS jika ingin lolos ke semifinal, dengan catatan Port FC kalah dari Persebaya.

Laga PSMS vs Persija besok bakal menjadi tontonan seru karena ambisi Macan Kemayoran ke semifinal. PSMS sendiri bakal menguji kemampuan para punggawanya jelang Liga 2 nanti.

Sedangkan laga Persebaya Surabaya melawan Port FC sendiri bakal berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (1/8). Kick-off babak pertama dijadwalkan pukul 19.30 WIB.

Klasemen Sementara Grup B

1. Persebaya Surabaya: 6 poin (selisih gol +2)

2. Port FC: 4 poin (selisih gol +2)

3. Persija Jakarta: 1 poin (selisih gol -1)

4. PSMS Medan: 0 poin (selisih gol -3)

Jadwal Grup B Besok

Persija Jakarta vs PSMS Medan, Sabtu (1/8/2026) pukul 15.30 WIB di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Persebaya Surabaya vs Port FC, Sabtu (1/8/2026) pukul 19.30 WIB di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.(DetikSport)

Kasi Humas Polres Karo, AKP Pedoman Maha membenarkan peristiwa tersebut. Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penelusuran untuk mengetahui secara pasti motif kejadian.

"Masih pengembangan," kata Pedoman saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (30/7/2026).

Peristiwa duel maut itu terjadi pada Senin (27/7/2026) sekira pukul 17.00 WIB. Berdasarkan informasi sementara, kedua pria tersebut sudah saling mengenal dan diduga telah lama memiliki persoalan pribadi serta sengketa lahan.

Saat bertemu di lokasi kejadian, keduanya kembali terlibat perselisihan. Adu mulut yang terjadi kemudian berubah menjadi perkelahian.

Keduanya diduga juga telah menyiapkan senjata tajam (sajam), lalu saling serang satu sama lain. Akibat perkelahian dengan menggunakan sajam, DG dan RPS mengalami luka parah hingga akhirnya keduanya meninggal dunia.

Polisi masih menyelidiki, peristiwa tersebut murni merupakan duel atau ada terdapat motif lain di balik kematian kedua korban. Petugas juga sudah menyita sejumlah barang bukti serta memeriksa beberapa saksi.

Pedoman mengimbau keluarga korban maupun masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada pihak kepolisian.

"Kami mengimbau masyarakat dan keluarga korban agar tidak terprovokasi. Percayakan penanganan perkara ini kepada kepolisian yang saat ini masih melakukan penyelidikan," ujarnya.(detikNews)

SLHS adalah bukti tertulis resmi yang menyatakan bahwa tempat pengelolaan pangan (seperti restoran, katering, atau depot air minum) telah memenuhi standar baku mutu dan persyaratan kesehatan. Diketahui SLHS dan NIB (Nomor Induk Berusaha) merupakan beberapa dokumen yang termasuk dalam PB-UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha) di sistem perizinan terpadu Indonesia.

Demikian disampaikan dr. Then saat menjadi salah satu pembicara pada kegiatan Diskusi Publik "Mewujudkan Perlindungan Konsumen melalui Edukasi Kepatuhan Depot Air Minum Isi Ulang yang Aman, Sehat, dan Berdaya Saing", di Jakarta, 28/7/2026.

Kegiatan tersebut dilaksanakan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan RI bertempat di Auditorium Kementerian Perdagangan, Jakarta.

Tampak hadir Immanuel Tarigan Sibero, S.Kom., Direktur Pemberdayaan Konsumen Ditjen PKTN pada Kementerian Perdagangan bersama Pengurus Yayasan Jiva Svastha Nusantara sebagai mitra Kemdendag RI melaksanakan diskusi publik tersebut. Juga hadir Tulus Abadi mantan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Firman Surya Kusuma Wakil Ketua Umum AMDATARA (Perkumpulan Usaha Air Minum Dalam Kemasan Nusantara) dan tim.

Dalam undangan acara, tercantum daftar peserta seperti ASPARMINAS (Asosiasi Produsen Air Minum Kemasan Nasional), ASPADIN (Perkumpulan Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia), PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), ARSSI (Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia), PERPAMSI (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia), APRINDO (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia), APJI (Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia), dan beberapa asosiasi lainnya, serta beberapa usahawan depot air minumisi ulang.

AUDAMSI (Asosiasi Usahawan Depot Air Minum Sehat Indonesia) dari Bandung juga hadir membersamai acara ini. AUDAMSI diwakili Desmanjon Purba, S.S. Wakil Ketua Umum AUDAMSI, Hendra Biantara Sekretaris Jenderal AUDAMSI, Zaenal Mutaqin, S.E. Kepala Bidang Keanggotaan & Pengembangan Organisasi AUDAMSI, dan Indri Julia Staf Admin dan Kehumasan AUDAMSI.

Data SKAMRT, Penduduk Indonesia Dominan Gunakan Air Isi Ulang

Dr. Then menyampaikan data-data SKAMRT (Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga) yang diluncurkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menjadi acuan dalam pembangunan sistem air minum dan sanitasi di Indonesia.

Dari paparan yang disampaikan dr. Then, pada 2023 lalu, sebanyak 29,7% penduduk Indonesia menggunakan air isi ulang sebagai sumber air minum utama.

Angka itu mengalami meningkat signifikan pada tahun 2024 yakni mencapai 32,96%.

Ia juga menyampaikan pemasalahan terkait air minumisi ulang.

"Kualitas air minumisi ulang yaitu yang bebas E-Coli memenuhi syarat ada sebanyak 54,71% pada tahun 2023 dan menurun pada tahun 2024 yakni 49,84%, "kata dr. Then.

Kata dia, selain menggunakan air isi ulang sebagai sumber air minum utama, 9,23% masyarakat Indonesia menggunakan air kemasan, sebanyak 9,60% menggunakan air perpipaan PDAM, dan sebanyak 16,35% menggunakan air sumur bor/pompa.

Berdasarkan parameter kualitas air yang memenuhi syarat berdasarkan akses aman E-Coli dengan kadar maksimum 0 CFU/100 ml, diketahui sebanyak 50,16% air isi ulang masih tercemar E-Coli, 38,69%, air kemasan tercemar E-Coli, 31,74% air perpipaan PDAM tercemar E-Coli, dan 47,17% sumur bor/pompa tercemar E-Coli, "papar dr. Then.

Aturan dan Prosedural pada DAMIU

Kemudian, Dr. dr. Then menyampaikan beberapa aturan agar jumlah DAMIU yang produksi airnya terbebas E-Coli dapat semakin meningkat.

Menurutnya, DAMIU dapat menggunakan tiga teknologi utama dalam menghasilkan air minumisi ulang.

"Yang pertama sinar Ultraviolet yaitu radiasi intenitas tinggi pelumpuh DNA bakteri dan virus; yang kedua ozonisasi (O3) yaitu oksidasi agresif perusak dinding sel mikroorganisme; dan ketiga Reverse Osmosis (RO) yaitu pemisahaan molekuler untuk memurnikan absolut," papar dia.

Ia menambahkan, setiap teknologi tergantung pada masa pakai dan kalibrasi. Kemampuan alat membunuh mikroba berkurang seiring usia pemakaian.

"Setiap usahawan DAMIU wajib mematuhi penggantian komponen sesuai jadwal pabrikan dan seluruh tindakan pemeliharaan wajib dicatat pada logbook harian, "kata dr. Then.

Ia juga menegaskan perlunya sistem filtrasi presisi pada DAMIU. Melalui mikrofilter bertingkat, DAMIU menggunakan filter kerapatan bertahap dengan sistem backwashing rutin untuk menjaga kebersihan media.

Katanya lagi, pemantauan lampu UV dengan mengukur jam operasional lampu UV secara presisi (maksimal 9000 jam) agar dosis radiasi pembunuh kuman tetap optimal. "Selanjutnya, dokumentasi pemeliharaan melalui sertifikat penggantian filter dan log perawatan berkala menjadi bukti kepatuhan standar higiene," kata dr. Then.

Dokter Then juga menyampaikan prosedur penanganan galon konsumen.

"Yang pertama pembersihan bagian dalam galon minimal 30 detik memakai mesin pembersih berputar; kedua pembilasan dalam galon minimal 10 detik dengan air produk bertekanan tinggi untuk menguras endapan; tahap ketiga pengisian galon wajib di dalam kabinet tertutup steril untuk menghindari udara luar; penyegelan (langsung ditutup). Galon yang terisi air tidak boleh di simpan di depot >24 jam," papar dr. Then.

Kesadaran dan Tanggung Jawab Hukum Usahawan DAMIU

Sementara itu, dalam acara yang sama Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., L.L.M. seorang Akademisi Hukum Perikatan dan Perlindungan Konsumen mendukung adanya kegiatan edukasi dan literasi dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab hukum pelaku usaha DAMIU.

"Pelaku usaha harus mengetahui bahwa salah satu azas penyelenggaraan perlindungan konsumen adalah azas keamanan dan keselamatan konsumen terhadap penggunaan air minumisi ulang. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 UU No. 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka," kata Johannes.

Menurut Johannes, air minum yang tidak memenuhi standar adalah bentuk pelanggaran sebagaimana tercantum dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat 1a, yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Jika terbukti konsumen dirugikan karena produknya tidak standar, maka berdasarkan pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha depot air minum wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat mengonsumsi air minum dari depot air minumisi ulang, "kata Prof. Johannes.

Standar tidaknya produk air DAMIU dapat dilihat dari peraturan yang ada seperti Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang kesehatan lingkungan, standar baku mutu, dan pengelolaan limbah. Juga termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan untuk mencegah penyakit dan gangguan kesehatan akibat faktor risiko lingkungan.

Ia mengatakan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur tentang penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan.

"Sanksi lainnya ada pada Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar bagi pelaku usaha yang melanggar aturan," kata dia.

DAMIU juga berpotensi dikenai sanksi pidana karena menggunakan galon bermerek milik pihak lain. Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia dibuat untuk melindungi hak kekayaan intelektual pelaku usaha, menjaga persaingan yang sehat, dan melindungi produk khas daerah.

Sanksi pidana diatur dalam Pasal 100 UU Merek ayat 1, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.

Usaha DAMIU yang menggunakan merek pihak lain yang seolah-olah telah terafiliasi atau setidak-tidaknya mendapatkan persetujuan dari perusahaan pemilik merek pihak lain itu, maka DAMIU tersebut bisa divonis bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai UU Perlindungan Konsumen.

Dirjen PKTN Membuka Acara

Sebelumnya, Moga Simatupang, Dirjen PKTN yang membuka acara mewakili Menteri Perdagangan Republik Indonesia menekankan bahwa kepatuhan pelaku usaha merupakan bagian dari tanggung jawab dalam memastikan produk yang diperdagangkan memenuhi ketentuan.

"Kepatuhan pelaku usaha bukan sekadar persoalan administratif. Kepatuhan merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Pelaku usaha harus memastikan bahwa barang dan jasa yang diperdagangkan memenuhi ketentuan yang berlaku," ujar Moga Simatupang,

Ia menambahkan bahwa perlindungan konsumen tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan kesehatan, tetapi juga berkaitan erat dengan tata kelola perdagangan, pemenuhan kewajiban pelaku usaha, serta upaya negara dalam memastikan hak-hak konsumen terlindungi.

Penguatan Kelembagaan LPKSM untuk Peningkatan Kepatuhan DAMIU

Desmanjon Purba Wakil Ketua Umum AUDAMSIdalam siaran persnya yang diterima POSMETRO MEDAN, Jumat 31 Juli 2026 menyebut pihaknya sangat mengapresiasi diskusi publik terkait Kesehatan Masyarakat dan Perlindungan Konsumen yang dilaksanakan Ditjen PKTN Kemendag RI.

Dia mengaku bahwa usahawan DAMIU di Indonesia masih banyak yang berada dalam bayang-bayang pelanggaran hukum.

"Apalagi jika terbukti merugikan konsumen, maka usahawan dapat dijatuhi sanksi ganti rugi sesuai UU Perlindungan Konsumen dan sanksi administratif dengan pencabutan izin. Ada juga sanksi pidana maupun perdata lainnya, dan mungkin juga sanksi pelanggaran Merk, "kata dia.

Ia menjelaskan banyak hambatan yang dialami usahawan DAMIU dalam memenuhi perizinan dan SLHS bagi depotnya. Tentunya hambatan itu muncul dari internal (pribadi usahawan) dan eksternal (regulasi negara).

"Namun, sambil pemenuhan izin dan legalitas berjalan, kami berharap sanksi pidana menjadi menjadi jalan terakhir sesuai asas ultimum remedium," kata dia.

Menurut Desmanjon, pada prinsipnya aturan harus ditegakkan demi kepentingan bersama.

"Karena kebetulan pelaksana diskusi ini adalah pihak Ditjen PKTN Kemendag, tadi di dalam acara diskusi publik kami dari AUDAMSI menyampaikan sebuah harapan agar Kementerian Perdagangan juga ikut mendorong teman-teman dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) di daerah-daerah untuk dapat bergerak membawa pengaduan konsumen lewat jalur Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen," papar Desmanjon yang juga pegiat perlindungan konsumen itu.

Prosedur penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) meliputi pengaduan, pemanggilan, dan klarifikasi, serta pilihan cara penyelesaian melalui mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. Sesuai Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) di BPSK terdapat prosedur pembuktian terbalik yang menempatkan beban pembuktian unsur kesalahan atas gugatan ganti rugi sepenuhnya pada pelaku usaha, bukan pada konsumen.

"Tujuannya, memulihkan kerugian konsumen sekaligus memberikan kesempatan bagi usahawan DAMIU memperbaiki mutu pelayanan, serta memenuhi legalitas/sertifikat dan perizinan depotnya yang masih kurang, "kata Desmanjon.

Menurut dia, tanpa adanya penegakan hukum yang benar-benar adil dan humanis, target bersama agar DAMIU di Indonesia bisa mempersembahkan air sehat dan legal bagi masyarakat Indonesia tidak akan tercapai.

"Manusia adalah makhluk rasional. Dengan adanya sanksi, biasanya muncul rasa takut dengan harapan semakin banyak usahawan DAMIU yang patuh pada aturan. Tetapi, daripada itu, lebih baik tidak kena sanksi karena sedini mungkin telah memenuhi perizinan dan legalitas yang diperlukan sembari bisa belajar dan berlatih kepada usahawan DAMIU 4.01% yang sudah ber-SLHS itu. AUDAMSI siap mendukung, "kata alumni Unpad tersebut. ***

Pelaksanaan gladi dipimpin Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Deli Serdang, Anwar Sadat Siregar. Sebagai bagian dari persiapan sebelum memasuki masa pendidikan dan pelatihan, Ia menyampaikan bahwa menjadi anggota Paskibraka tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis baris-berbaris, tetapi juga kesiapan fisik, mental, kedisiplinan, tanggung jawab, serta jiwa kepemimpinan.

Kegiatan ini, lanjutnya, menjadi langkah awal membentuk generasi muda yang siap menjalankan tugas pengibaran bendera pada HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

"Proses ini bertujuan untuk mengetahui kesanggupan dan keseriusan adik-adik dalam mengikuti pembinaan. Selama pendidikan nanti, peserta dituntut memiliki disiplin tinggi, mandiri, serta mampu menjalankan setiap tugas yang diberikan," ujar Anwar Sadat.

Ia menjelaskan, selama pemusatan pendidikan dan pelatihan, para peserta akan mengikuti rangkaian kegiatan dengan jadwal yang terstruktur, mulai dari latihan fisik, keterampilan Paskibraka, hingga pembinaan mental dan karakter.

Selain itu, peserta juga akan dibiasakan hidup mandiri, mengatur kebutuhan pribadi, menjaga kebersihan lingkungan asrama, serta membangun sikap disiplin dan kepemimpinan sebagai bekal dalam menjalankan tugas.

Seluruh proses pembinaan akan berpedoman pada nilai-nilai "Dharma Mulia Putra Indonesia" sebagai landasan dalam membentuk calon Paskibraka yang beriman, berakhlak mulia, berintegritas, disiplin, dan memiliki semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Sebagai bagian dari persiapan menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, calon Paskibraka Kabupaten Deli Serdang akan mengikuti pemusatan pendidikan, pelatihan, dan karantina mulai 3-18 Agustus 2026.( Drt)

Dalam sidang pembacaan tuntutan, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Benny Iskandar Nasution selaku Pengguna Anggaran (PA) dituntut lima tahun penjara. Selain pidana badan, JPU juga menuntut agar Benny dibebani pembayaran uang pengganti sesuai amar tuntutan yang dibacakan di persidangan.

Sementara itu, terdakwa Mhd Hamdani, Direktur CV Global Mandiri selaku penyedia jasa penyelenggaraan Medan Fashion Festival, dituntut tiga tahun penjara, denda Rp100 juta subsider sesuai ketentuan hukum, serta dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp152.383.804.

Adapun dua terdakwa lainnya, Erwin Saleh selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Anwar Syarif selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), masing-masing dituntut dua tahun penjara disertai denda Rp50 juta.

Perkara ini bermula dari penyelenggaraan Medan Fashion Festival 2024 yang digelar Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan di Hotel Santika Premiere Medan pada 10-13 Juli 2024. Program yang bertujuan mempromosikan produk fesyen lokal dan nasional itu dibiayai APBD Kota Medan dengan pagu anggaran sekitar Rp5,19 miliar, sedangkan nilai kontrak pekerjaan mencapai sekitar Rp4,85 miliar dan dimenangkan CV Global Mandiri melalui proses tender.

Dalam surat dakwaan, JPU menguraikan adanya dugaan penyimpangan pada tahapan pengadaan, evaluasi tender, hingga pelaksanaan pekerjaan. Dugaan tersebut, menurut jaksa, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.049.530.654, sebagaimana hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Medan.

Jaksa mendakwa keempat terdakwa memiliki peran berbeda dalam proyek tersebut, mulai dari pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, hingga penyedia jasa.

Usai persidangan, tim penasihat hukum terdakwa Mhd Hamdani, Haposan Banjarnahor SH menyatakan pihaknya menghormati tuntutan yang dibacakan JPU, namun menegaskan perkara belum memasuki tahap akhir.

"Sidang berikutnya agenda pembacaan pledoi. Di situlah kami akan menyampaikan pembelaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan," ujar Haposan kepada Posmetro Medan, Kamis, (30/7/2026) sore.

Menurut Haposan, seluruh alat bukti dan keterangan saksi yang telah diperiksa akan menjadi dasar penyusunan nota pembelaan. Ia menegaskan, hingga saat ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga seluruh dalil jaksa masih akan diuji melalui pledoi dan penilaian majelis hakim.

Sebelumnya, Haposan juga menyampaikan bahwa pelaksanaan Medan Fashion Festival 2024, menurut pandangan pihaknya, berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan penyelenggara. Ia menyebut dana yang diterima CV Global Mandiri lebih kecil dari nilai kontrak karena pembayaran telah dipotong kewajiban perpajakan. Menurutnya, sejumlah keputusan teknis, termasuk penentuan lokasi kegiatan, pengisi acara, hingga mekanisme pembayaran beberapa komponen kegiatan merupakan bagian dari kebijakan penyelenggara.

Berbeda dengan Haposan yang memberikan penjelasan kepada wartawan, penasihat hukum Benny Iskandar Nasution memilih belum memberikan tanggapan terkait tuntutan yang dibacakan JPU meski telah dimintai konfirmasi seusai persidangan.

Majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi) dari masing-masing terdakwa. Pada tahapan itu, tim penasihat hukum akan berupaya meyakinkan majelis hakim bahwa argumentasi pembelaan mereka patut dipertimbangkan sebelum perkara memasuki tahap putusan.(erni)

Dalam sidang pembacaan tuntutan, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Benny Iskandar Nasution selaku Pengguna Anggaran (PA) dituntut lima tahun penjara. Selain pidana badan, JPU juga menuntut agar Benny dibebani pembayaran uang pengganti sesuai amar tuntutan yang dibacakan di persidangan.

Sementara itu, terdakwa Mhd Hamdani, Direktur CV Global Mandiri selaku penyedia jasa penyelenggaraan Medan Fashion Festival, dituntut tiga tahun penjara, denda Rp100 juta subsider sesuai ketentuan hukum, serta dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp152.383.804.

Adapun dua terdakwa lainnya, Erwin Saleh selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Anwar Syarif selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), masing-masing dituntut dua tahun penjara disertai denda Rp50 juta.

Perkara ini bermula dari penyelenggaraan Medan Fashion Festival 2024 yang digelar Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan di Hotel Santika Premiere Medan pada 10-13 Juli 2024. Program yang bertujuan mempromosikan produk fesyen lokal dan nasional itu dibiayai APBD Kota Medan dengan pagu anggaran sekitar Rp5,19 miliar, sedangkan nilai kontrak pekerjaan mencapai sekitar Rp4,85 miliar dan dimenangkan CV Global Mandiri melalui proses tender.

Dalam surat dakwaan, JPU menguraikan adanya dugaan penyimpangan pada tahapan pengadaan, evaluasi tender, hingga pelaksanaan pekerjaan. Dugaan tersebut, menurut jaksa, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.049.530.654, sebagaimana hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Medan.

Jaksa mendakwa keempat terdakwa memiliki peran berbeda dalam proyek tersebut, mulai dari pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, hingga penyedia jasa.

Usai persidangan, tim penasihat hukum terdakwa Mhd Hamdani, Haposan Banjarnahor SH menyatakan pihaknya menghormati tuntutan yang dibacakan JPU, namun menegaskan perkara belum memasuki tahap akhir.

"Sidang berikutnya agenda pembacaan pledoi. Di situlah kami akan menyampaikan pembelaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan," ujar Haposan kepada Posmetro Medan, Kamis, (30/7/2026) sore.

Menurut Haposan, seluruh alat bukti dan keterangan saksi yang telah diperiksa akan menjadi dasar penyusunan nota pembelaan. Ia menegaskan, hingga saat ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga seluruh dalil jaksa masih akan diuji melalui pledoi dan penilaian majelis hakim.

Sebelumnya, Haposan juga menyampaikan bahwa pelaksanaan Medan Fashion Festival 2024, menurut pandangan pihaknya, berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan penyelenggara. Ia menyebut dana yang diterima CV Global Mandiri lebih kecil dari nilai kontrak karena pembayaran telah dipotong kewajiban perpajakan. Menurutnya, sejumlah keputusan teknis, termasuk penentuan lokasi kegiatan, pengisi acara, hingga mekanisme pembayaran beberapa komponen kegiatan merupakan bagian dari kebijakan penyelenggara.

Berbeda dengan Haposan yang memberikan penjelasan kepada wartawan, penasihat hukum Benny Iskandar Nasution memilih belum memberikan tanggapan terkait tuntutan yang dibacakan JPU meski telah dimintai konfirmasi seusai persidangan.

Majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi) dari masing-masing terdakwa. Pada tahapan itu, tim penasihat hukum akan berupaya meyakinkan majelis hakim bahwa argumentasi pembelaan mereka patut dipertimbangkan sebelum perkara memasuki tahap putusan.(erni)

Razia ini berhasil mengamankan sebanyak 39 orang, terdiri dari 23 perempuan dan 16 laki-laki.

Aparat gabungan dari Kodim 0212/Tapanuli Selatan dan Polres Padangsidimpuan turun langsung ke lokasi untuk meredam aksi spontan warga yang resah dengan aktivitas di sejumlah rumah kos. Penertiban dilakukan sekitar pukul 01.00 WIB untuk mencegah tindakan main hakim sendiri serta menjaga situasi tetap kondusif.

Menurut Kepala Lingkungan V, Muhammad Soad Nasution, aksi warga ini dipicu oleh keresahan yang sudah memuncak. Warga sering mengeluhkan lalu lalang orang tidak dikenal hingga larut malam, suara kendaraan bermotor dengan knalpot bising, serta keberadaan tamu dari luar lingkungan yang identitasnya tidak jelas.

"Aksi ini merupakan spontanitas masyarakat sekitar karena warga sudah jenuh dengan kondisi yang terjadi selama ini," ujar Muhammad Soad.

Selama razia, petugas menemukan sejumlah orang di dalam kamar kos yang tidak dapat menunjukkan identitas resmi. Di salah satu kamar yang dihuni dua laki-laki dan dua perempuan, petugas juga menemukan klip plastik dan alat kaca yang diduga bekas penggunaan narkotika jenis sabu.

Barang bukti tersebut masih menjalani pemeriksaan laboratorium forensik, dan polisi belum menetapkan status hukum tersangka.

Kasat Samapta Polres Padangsidimpuan AKP Irwan, S.H., M.H., melalui Pamapta II Ipda Bona Parlindungan Manullang menyatakan bahwa seluruh 39 orang dibawa ke Mapolres Padangsidimpuan untuk pendataan identitas, alamat, pekerjaan, serta pemeriksaan lebih lanjut.

"Kami lakukan ini untuk pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut, sekaligus mengantisipasi tindakan main hakim sendiri," kata Ipda Bona.

Polres Padangsidimpuan berkoordinasi dengan Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan untuk penanganan dan pembinaan lebih lanjut terhadap para yang diamankan. Patroli di kawasan Kompleks DPR juga ditingkatkan guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Hingga berita ini diturunkan, proses pendataan dan verifikasi masih berlangsung. Warga diimbau tetap tenang, tidak melakukan tindakan sendiri, dan menyerahkan proses hukum kepada aparat berwenang.(BBS)

"Tindakan deportasi merupakan bentuk nyata penegakan hukum keimigrasian sekaligus upaya menjaga ketertiban dan kedaulatan negara," ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk di Kota Medan, Kamis (30/7/2026).

Eko mengatakan, warga Kamboja itu masuk ke Indonesia menggunakan visa on arrival (VoA). Kemudian melanggar ketentuan keimigrasian karena over stay dan tinggal secara ilegal selama 149 hari.

Lanjutnya, atas pelanggaran tersebut warga Kamboja itu dikenai tindakan administrasi keimigrasian sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

"Setiap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia wajib mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ucapnya.

Pihaknya akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian secara profesional, humanis, dan tegas terhadap setiap pelanggaran.

Deportasi itu menjadi bukti bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi hadir untuk menjaga keamanan negara sekaligus memberikan kepastian hukum kepada seluruh warga negara asing yang berada di Indonesia.

"Kami mengimbau agar setiap orang asing senantiasa mematuhi masa berlaku izin tinggal dan ketentuan keimigrasian yang berlaku," ujar Eko.

Ia menyampaikan bahwa langkah penegakan hukum tersebut merupakan implementasi arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, yang menekankan penguatan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di seluruh wilayah Indonesia.

Melalui pengawasan yang optimal dan penindakan yang tegas terhadap setiap pelanggaran. Direktorat Jenderal Imigrasi terus menghadirkan pelayanan yang berkualitas serta menjaga kedaulatan negara melalui semangat "Imigrasi untuk Rakyat."

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Dedi Sinurat menambahkan, setelah seluruh proses administrasi dan pemeriksaan selesai dilaksanakan, pendeportasian dilakukan sesuai prosedur melalui TPI Bandara Internasional Kualanamu.

Lalu, WNA tersebut diberangkatkan menggunakan maskapai AirAsia dengan penerbangan rute Kualanamu–Kuala Lumpur. Kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan penerbangan rute Kuala Lumpur–Phnom Penh.

Selain dideportasi, yang bersangkutan juga dimasukkan ke dalam daftar penangkalan selama lima tahun melalui sistem cekal online Direktorat Jenderal Imigrasi.(kabarindonesia)

Dalam pertemuan warga yang digelar pada Kamis (30/7/2026) sore, masyarakat meminta manajemen Pertamina memberikan solusi konkret atas kekhawatiran mereka terhadap potensi kebakaran, serta aroma bahan bakar minyak (BBM) yang disebut-sebut kerap tercium di kawasan permukiman.

Pertemuan yang berlangsung di Lingkungan 21, tepat di area yang berbatasan dengan tembok Fuel Terminal Medan, dihadiri puluhan warga yang mayoritas merupakan kaum ibu.

Mereka mengaku selama bertahun-tahun hidup dalam rasa waswas akibat lokasi permukiman yang berdampingan dengan fasilitas penyimpanan BBM tersebut.

"Kami setiap hari dihantui rasa takut kalau sewaktu-waktu terjadi kebakaran. Selain itu, aroma BBM yang tercium juga mengganggu pernapasan. Kami berharap Direksi Pertamina benar-benar memperhatikan keselamatan warga di sekitar terminal BBM ini," ujar salah seorang warga dalam forum tersebut.

Menurut warga, berbagai upaya penyampaian aspirasi sebenarnya telah dilakukan. Sebelumnya, perwakilan masyarakat bersama pihak Fuel Terminal Medan beberapa kali menggelar pertemuan guna mencari jalan keluar atas keluhan yang disampaikan warga.

Dalam pembahasan tersebut, masyarakat mengajukan dua alternatif penyelesaian, yakni relokasi Fuel Terminal Medan ke lokasi lain atau pembebasan lahan permukiman warga yang berada di sekitar fasilitas tersebut.

Sebagai tindak lanjut, warga mengaku telah mengajukan permohonan pembebasan lahan. Bahkan, pihak Pertamina disebut telah melakukan pengukuran terhadap sejumlah bidang tanah milik warga.

Namun, hingga kini proses tersebut belum menunjukkan perkembangan. Warga menduga adanya berbagai kendala yang menyebabkan rencana pembebasan lahan terhenti, di antaranya persoalan administrasi kepemilikan tanah serta perbedaan nilai ganti rugi.

"Kalau persoalan harga maupun surat tanah tentu masih bisa dibicarakan. Yang kami harapkan jangan sampai aspirasi masyarakat dihentikan begitu saja. Keselamatan warga seharusnya menjadi prioritas," kata warga lainnya.

Dalam pertemuan itu, masyarakat menyatakan akan terus memperjuangkan tuntutan mereka hingga memperoleh kepastian mengenai jaminan keselamatan dan kenyamanan tinggal di sekitar Fuel Terminal Medan.

Selain potensi risiko kebakaran, warga juga meminta adanya penanganan terhadap dugaan aroma BBM yang dinilai mengganggu kualitas udara dan kesehatan masyarakat.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Fuel Terminal Medan maupun PT Pertamina terkait tuntutan dan keluhan yang disampaikan warga.(Investigas)

Pelatih TimnasIndonesia, John Herdman, masih menutup rapat komposisi pemain yang akan diturunkan saat menghadapi Timor Leste pada laga kedua Grup APiala AFF 2026. Ia enggan mengungkap apakah akan melakukan rotasi pemain dalam pertandingan tersebut.

Meski belum memberikan kepastian, Herdman memberi sinyal akan ada perubahan susunan pemain. Indikasi tersebut terlihat dari kehadiran Jordi Amat mendampingi dirinya dalam konferensi pers jelang pertandingan, yang kerap menjadi pertanda pemain tersebut berpeluang tampil sebagai starter.

Pada laga pembuka melawan Kamboja, Jordi Amat hanya menghuni bangku cadangan. Saat itu, Herdman mempercayakan lini belakang kepada Sandy Walsh, Rizky Ridho, dan Shayne Pattynama.

"Saya harus membuat kalian terus menebak-nebak sampai besok," kata Herdman.

"Menurut saya, penting untuk menjaga antusiasme para suporter dan membiarkan mereka memprediksi sendiri siapa yang akan menjadi starter," lanjutnya.

Herdman memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi prima setelah kemenangan atas Kamboja. Tidak adanya pemain yang mengalami cedera memberinya keleluasaan menentukan susunan pemain terbaik.

TimnasIndonesia datang dengan modal kemenangan 5-1 atas Kamboja. Sebaliknya, Timor Leste menelan dua kekalahan beruntun dari Vietnam dan Singapura.

Rotasi pemain menjadi opsi yang masuk akal mengingat setelah laga ini TimnasIndonesia akan menghadapi Vietnam pada pertandingan yang diprediksi menjadi penentu persaingan menuju semifinal Grup APiala AFF 2026.

Kemenangan atas Kamboja membuat skuad Garuda menempati peringkat ketiga Grup A dengan tiga poin karena kalah selisih gol dari Singapura dan masih memainkan satu laga lebih sedikit dibanding The Lions.

Sementara itu Vietnam berada di posisi kedua setelah menghajar Timor-Leste 7-0 pada laga pertamanya. Vietnam diprediksi menjadi rival terkuat Skuad Garuda di grup ini.

Usai mengalahkan Kamboja, Indonesia masih menyisakan tiga pertandingan di fase grup. Tim asuhan John Herdman akan menghadapi Timor-Leste, Vietnam, dan Singapura untuk memperebutkan tiket ke semifinal.

Dua tim teratas klasemen Grup A akan lolos ke babak semifinal. Juara Grup A akan menghadapi runner-up Grup B, sedangkan runner-up Grup A bertemu juara Grup B.

Di Grup B Piala AFF 2026 ada Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan Laos yang terlibat di dalam persaingan untuk memperebutkan tiket lolos ke fase gugur. (JawaPos)

Penegasan tersebut disampaikan Kapolda Sumut saat membuka kegiatan Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 yang digelar di Mapolda Sumatera Utara, Rabu (29/7/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan Analisis dan Advokasi Hukum Utama Tk. II Divisi Hukum Polri Brigjen Pol. Tony Binsar Marpaung, S.H., S.I.K., M.Si., beserta tim sebagai narasumber.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolda Sumatera Utara, Irwasda Polda Sumatera Utara, para Pejabat Utama Polda Sumut, serta para Kapolres/ta/tabes jajaran Polda Sumatera Utara yang mengikuti penyuluhan sebagai bagian dari penguatan kapasitas dan pemahaman hukum bagi seluruh jajaran.

Dalam sambutannya, Kapolda Sumut menyampaikan bahwa perubahan regulasi kepolisian harus dipahami secara utuh sebagai respons terhadap dinamika perkembangan zaman, kemajuan teknologi, serta semakin kompleksnya tantangan tugas kepolisian. Menurutnya, ruang kejahatan saat ini telah berkembang jauh melampaui pola-pola konvensional dan merambah ke ruang digital dengan karakter lintas wilayah serta modus operandi yang semakin kompleks.

"Perubahan Undang-Undang Kepolisian harus kita pahami dalam konteks perubahan zaman dan perkembangan tugas kepolisian itu sendiri. Ukuran keberhasilan Polri saat ini bukan hanya seberapa efektif menegakkan hukum, tetapi juga bagaimana kewenangan tersebut digunakan secara proporsional, transparan, akuntabel, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia," tegas Kapolda.

Irjen Pol. Whisnu menjelaskan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 yang mulai berlaku sejak 17 Juni 2026 membawa sejumlah perubahan strategis, di antaranya penyesuaian batas usia pensiun anggota Polri, pengaturan penempatan anggota Polri aktif pada jabatan tertentu di luar institusi kepolisian, pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk bergabung pada bidang-bidang tertentu, penguatan tugas Polri dalam penanganan tindak pidana siber, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, hingga penguatan fungsi pengawasan melalui perluasan kewenangan Komisi Kepolisian Nasional.

Menurut Kapolda, perubahan regulasi tersebut tidak boleh dimaknai hanya sebagai bertambahnya kewenangan institusi. Sebaliknya, setiap tambahan kewenangan harus diikuti dengan meningkatnya tanggung jawab, integritas, profesionalisme, serta pengawasan terhadap seluruh tindakan kepolisian.

"Semakin besar kewenangan yang diberikan negara, semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan kewenangan tersebut digunakan secara benar. Kewenangan tanpa pemahaman hukum dapat melahirkan kesalahan, kewenangan tanpa pengawasan membuka ruang penyimpangan, sedangkan kewenangan tanpa integritas akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap Polri," ujarnya.

Kapolda juga mengingatkan bahwa karakteristik tantangan keamanan di Sumatera Utara menuntut personel Polri memiliki kualitas pengambilan keputusan yang berbasis hukum. Berbagai persoalan seperti kejahatan narkotika, perdagangan orang, kejahatan siber, konflik sosial, persoalan agraria, penyebaran hoaks, hingga berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat memerlukan aparat kepolisian yang profesional, adaptif, serta memiliki pemahaman hukum yang komprehensif.

Sebagai pedoman pelaksanaan tugas ke depan, Kapolda Sumut memberikan tiga penekanan utama kepada seluruh personel. Pertama, memahami dan mengimplementasikan secara menyeluruh seluruh substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 sebagai dasar dalam setiap pengambilan keputusan.

Kedua, melaksanakan kewenangan secara profesional, proporsional, transparan, akuntabel, serta menghormati hak asasi manusia dengan terus meningkatkan kompetensi personel dan pemanfaatan teknologi.

Ketiga, membangun budaya hukum yang berintegritas, disiplin, terbuka terhadap pengawasan, serta menyebarluaskan hasil penyuluhan hukum kepada seluruh jajaran guna menciptakan keseragaman pemahaman dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Kapolda berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan penyuluhan hukum dengan sungguh-sungguh dan mampu meneruskan materi yang diperoleh kepada seluruh personel di satuan kerja masing-masing sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

"Dengan pemahaman hukum yang semakin baik, saya berharap setiap personel mampu menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sehingga kepercayaan publik terhadap Polri terus meningkat," pungkas Kapolda saat secara resmi membuka kegiatan Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.(HPSU)

Penindakan tersebut dilakukan setelah tim gabungan Polres Asahan menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya rencana tawuran yang melibatkan sejumlah kelompok geng motor di lokasi tersebut.

Kasat Reskrim Polres Asahan, AKP Immanuel P. Simamora, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pihaknya langsung memerintahkan personel Sat Reskrim bersama tim gabungan untuk melakukan patroli dan penindakan.

"Berbekal informasi dari masyarakat, tim bergerak ke lokasi dan mendapati sekelompok remaja sedang berkumpul. Saat petugas datang, mereka berusaha melarikan diri. Namun, tiga orang berhasil diamankan bersama barang bukti berupa senjata tajam dan dua unit telepon genggam," ujar AKP Immanuel.

Dari hasil penyelidikan, salah satu remaja yang diamankan berinisial PH (13), seorang pelajar asal Kabupaten Batubara. Ia diduga terlibat dalam rencana tawuran bersama kelompok geng motor dan kedapatan menguasai satu bilah sabit bergagang besi yang dijadikan barang bukti.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, aksi tersebut diduga berawal dari ajakan melalui aplikasi WhatsApp untuk berkumpul di Kisaran dan melakukan tawuran dengan kelompok lain. Sebelum bentrokan terjadi, petugas lebih dahulu melakukan pengamanan sehingga potensi gangguan kamtibmas berhasil dicegah.

Atas perbuatannya, penyidik menerapkan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait kepemilikan atau penguasaan senjata penikam, penusuk, maupun pemukul tanpa hak.

Saat ini Sat Reskrim Polres Asahan masih melengkapi proses penyidikan, termasuk pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, pengiriman SPDP, serta pemberkasan perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Polres Asahan mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, agar meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak di luar rumah serta penggunaan media sosial guna mencegah keterlibatan dalam aksi geng motor maupun tindak kriminal lainnya. Polres Asahan juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan setiap potensi gangguan kamtibmas kepada pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.(HPSU

Dalam penangkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa dua paket narkotika jenis sabu, satu buah kotak rokok, satu unit telepon genggam (HP), serta uang tunai sebesar Rp50.000,- yang diduga merupakan hasil transaksi narkotika.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya S.P. Sembiring M., S.I.K., melalui Kasat Narkoba AKP A.R. Riza, S.H., M.H., menjelaskan bahwa penangkapan terhadap tersangka berawal dari informasi yang disampaikan masyarakat terkait adanya aktivitas peredaran narkoba di wilayah tersebut.

"Penangkapan terhadap tersangka dilakukan berdasarkan informasi yang kami terima dari warga. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan dipastikan kebenarannya, personel Satnarkoba langsung melakukan penggerebekan di lokasi yang dimaksud," ujar AKP A.R. Riza.

Ia menambahkan, saat dilakukan penggerebekan, petugas menemukan barang bukti narkotika yang disimpan di dalam kantong baju tersangka. Tersangka pun tidak dapat mengelak ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas.

"Pada saat penggerebekan, barang bukti berupa narkotika jenis sabu berhasil ditemukan dari kantong baju yang dikenakan oleh tersangka. Dari hasil interogasi awal, tersangka mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan mengakui keterlibatannya dalam peredaran narkotika," jelasnya.

Saat ini, RS telah diamankan di Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika lainnya yang terkait dengan tersangka.

AKP A.R. Riza menegaskan bahwa Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan akan terus berkomitmen melakukan penindakan terhadap pelaku peredaran narkotika di wilayah hukumnya.

"Kami mengapresiasi peran aktif masyarakat yang telah memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dalam memerangi narkoba dengan segera melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungannya. Pemberantasan narkoba merupakan tanggung jawab kita bersama demi menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba," pungkas AKP A.R. Riza.(HPSU)

Festival yang mengusung tema "The Eternal of Karo Paradise – Pesona Abadi Tanah Karo" diawali sejak pukul 09.00 WIB. Pada pukul 09.25 WIB, Bupati Karo Brigjen Pol. (Purn.) dr. Antonius Ginting, S.Pog., M.Kes bersama Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, SP secara resmi melepas 23 kontingen mobil hias bunga dan buah.

Setelah menempuh rute karnaval, seluruh kontingen disambut di Podium Kehormatan Taman Mejuah-juah Berastagi. Penyambutan dihadiri Menteri Koperasi RI Dr. Fery Juliantono, S.E., Ak., M.Si., perwakilan Menteri Pariwisata RI Arditama Nusantara Putra, Anggota DPD RI Badikenita Br Sitepu, Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya, B.Sc., unsur Forkopimda, pejabat pemerintah daerah, anggota DPRD, konsul negara sahabat, serta tamu undangan.

Rangkaian karnaval berakhir sekitar pukul 14.30 WIB dan dilanjutkan dengan pembukaan resmi Festival Bunga dan Buah di Open Stage Taman Mejuah-juah. Prosesi pembukaan ditandai dengan penekanan tombol Opening Ceremony, dilanjutkan kunjungan para tamu VVIP ke stan UMKM serta berbagai pertunjukan seni dan hiburan yang berlangsung hingga malam hari.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, S.H., S.I.K., M.Si. mengatakan pihaknya memfokuskan pengamanan di sepanjang jalur pawai, lokasi acara, pengaturan arus lalu lintas, area parkir hingga titik keramaian guna memberikan rasa aman bagi masyarakat dan tamu kehormatan.

"Pengamanan dilakukan secara terpadu bersama TNI, Satpol PP dan Dishub agar seluruh rangkaian Festival Bunga dan Buah dapat berlangsung aman, tertib dan lancar, sehingga masyarakat dapat menikmati seluruh kegiatan dengan nyaman," ujar Kapolres.

Festival Bunga dan Buah Kabupaten Karo 2026 dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 30 Juli hingga 1 Agustus 2026 di Open Stage Taman Mejuah-juah, Berastagi. Sekitar 2.000 pengunjung diperkirakan menghadiri kegiatan tersebut.

Hingga sore hari, seluruh rangkaian kegiatan masih berlangsung dalam situasi yang aman dan kondusif berkat sinergi pengamanan personel Polres Karo, Kodim 0205/Tanah Karo, Satpol PP Kabupaten Karo, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Karo.(HPSU)

Ketua Forwaka Sumatera Utara, Irfandi mengatakan, terbentuknya Forwaka Belawan merupakan langkah strategis untuk memperluas jaringan organisasi sekaligus meningkatkan profesionalisme wartawan yang bertugas di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Belawan.

Diharapkanya, kepengurusan yang baru dapat menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab serta mampu menjaga marwah profesi jurnalistik.

"Forum Wartawan Kejaksaan bukan sekadar wadah silaturahmi, tetapi organisasi yang harus menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, independensi, dan menghasilkan karya pemberitaan yang akurat, berimbang, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," ujar Irfandi dalam sambutannya.

Irfandi yang hadir bersama Wakil Ketua Amsal dan Rizaldi Gultom, Sekretaris T Andry Pratama SE dan Wakil Sabarudin Daeli SH MH, Bendahara Awaludin Lubis, Ketua Forwaka Medan Irwansyah dan Ketua Forwaka Asahan Dolly Simbolon beserta para anggota, mengajak seluruh pengurus dan anggota Forwaka Belawan untuk menjaga kekompakan organisasi serta membangun komunikasi yang harmonis dengan institusi Kejaksaan tanpa mengesampingkan fungsi kontrol pers sebagai salah satu pilar demokrasi.

Selain profesionalisme Jurnalis, Irfandi mengajak semua jajajaran Forwaka Sumut dan Kabupaten/ Kota di Sumut dapat menjalankan bidang ekonomi dan bisnis serta lembaga hukum dengan mensupport akan dibukanya Koperasi di bawah Forwaka Sumut dan LBH Forwaka Sumut.

Forwaka Belawan 1.jpg">

"Organisasi kita juga berjalan dengan kebutuhan finansial hingga baiknya ke depan akan dibuka Koperasi dan guna perlindungan hukum maka akan dibuka LBH Forwaka Sumut," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Forwaka Belawan yang baru dilantik, Budi Yanto, SH, didampingi Sekretaris Maskur, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi tersebut. "Terima kasih kepada Ketua Forwaka Sumut atas amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memimpin Forwaka Belawan. Kepercayaan ini akan kami jawab dengan kerja nyata demi kemajuan organisasi," katanya.

Budi menegaskan kepengurusan yang baru akan fokus menjalankan berbagai program kerja yang berorientasi pada peningkatan kapasitas wartawan. Sejumlah agenda seperti pelatihan jurnalistik, diskusi, pendidikan profesi, hingga kegiatan sosial akan menjadi prioritas dalam memperkuat kompetensi anggota.

Menurutnya, Forwaka Belawan harus menjadi rumah bersama bagi seluruh wartawan yang melakukan peliputan di wilayah Belawan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, profesionalisme, integritas, serta menjaga nama baik organisasi dalam setiap aktivitas jurnalistik.

Kajari Belawan diwakili Kasubbag Fathur Radji SH menyampaikan, kolaborasi wartawan dan Kejari Belawan telah berjalan baik dan koridor mendukung penyampaian informasi dan publikasi penegakan hukum dan mendukung kinerja Adyaksa di wilayah kerja mereka.

Fathur Radji juga memaparkan kinerja Kejari Belawan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum umum, khusus dan tata usaha negara.

Prosesi pelantikan berlangsung penuh keakraban dan dihadiri berbagai unsur Forkopimda serta organisasi masyarakat dan pers. Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Polres Pelabuhan Belawan Andreas, Kadispen Koderal l Belawan Kolonel Laut Wahyu Kurniawan, Camat Medan Belawan Robby Kurniawan SE MM, organisasi pers di Belawan, Ketua SMSI Kota Medan Irwan Manalu, Ketua PWPM M.E. Ginting, Ketua Koordinator Wartawan DPRD Medan M. Said Asegaf, Ketua Forum Pemred Sumut Lilik Riadi, Wakil Ketua Forum Pemred Adi Siswoyo Wasgo dan Ketua PB Mitra Sporty Meda Endang Saputra.

Hadir juga Penerangan Sathantai Kodaeral I Lettu Sukirman Budi Santoso, Ketua HNSI Sumut Zulfacri Siagian SE, Ketua HNSI Medan Abdul Rahman, Tokoh Masyarakat Ahmad Sunara SP, Tokoh Pers Rustam Maha, Agus Leo dan Ketua LPM Medan Belawan Syafrizal bersama pengurus.

Pada kesempatan itu, Ketua Forum Pemred Sumut Lilik Riadi berharap kehadiran Forwaka Belawan mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia jurnalistik, khususnya di kawasan Belawan.

"Organisasi tersebut memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pemberitaan, mempererat solidaritas antarwartawan, sekaligus membangun hubungan yang konstruktif antara insan pers, institusi Kejaksaan, dan masyarakat.

Dengan telah dilantiknya kepengurusan Forwaka Belawan, kami berharap organisasi ini dapat menjadi mitra yang profesiona, independen, serta terus menghadirkan karya jurnalistik yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan publik," ujar Lilik.

Berikut nama-nama Pengurus Forwaka Belawan :

PEMBINA : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN, KAPOLRES PELABUHAN BELAWAN, KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJARI BELAWAN.

PENASEHAT: SURIANTO, SH, MH, ZULFAHRI SIAGIAN, SE, IKBAL HANAFI HASIBUAN, USTAD MULIANTO, S.Pdi, AHMAD, SP, HERMAN TANDIA, ABDUL RAHMAN, AWAL YATIM SYAHPUTRA, ROMADHONA.

KETUA : BUDI YANTO, SH

WAKIL KETUA : HERI YANTO

SEKRETARIS : MUHAMMAD MASKUR

BENDAHARA : JULIA KESUMA

BIDANG KADERISASI, KEANGGOTAAN, ORGANISASI DAN ANTARA LEMBAGA, KETUA : OMY YUDHISTIRA ADAMY.

BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI, KETUA : INDRA KUSWANTO.

BIDANG HUKUM DAN ADVOKASI, KETUA :NURDIANSYAH PUTRA

BIDANGKEAGAMAAN, KETUA : OK ILHAMSYAH

BIDANG INVESTIGASI REPORTING, KETUA : SUHERMANTO

BIDANG OLAHRAGA, PEMUDA DAN KEBUDAYAAN, KETUA : ZAM ZAMI, ANGGOTA : FEBRIANDIKA. (lam/*)