RDP yang berlangsung di ruang Komisi III DPRD Langkat tersebut menghadirkan Manager PLN ULP Tanjung Pura dan Manager PLN ULP Stabat, serta Camat Hinai, Kepala Desa Muka Paya, dan Kepala Desa Pematang Cengal. Pertemuan ini digelar sebagai tindak lanjut atas keluhan masyarakat yang selama ini merasakan dampak pemadaman listrik berulang, bahkan dilaporkan dapat terjadi hingga tiga kali dalam sehari.

Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Langkat, Drs. Pimanta Ginting, didampingi Sekretaris Komisi III Rahmad Rinaldi, S.E., M.Pd., bersama sejumlah anggota Komisi III DPRD Langkat.

Dalam forum tersebut, PERMADA menyampaikan sejumlah aspirasi dan keluhan masyarakat terkait kualitas pelayanan kelistrikan yang dinilai masih perlu mendapat perhatian serius dari pihak PLN.

Koordinator Nasional PERMADA, Ariswan, menjelaskan bahwa persoalan ini bermula dari banyaknya laporan masyarakat Desa Pematang Cengal mengenai pemadaman listrik yang terjadi berulang kali. Kondisi tersebut mendorong PERMADA menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Kantor PLN ULP Tanjung Pura sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelayanan publik.

Namun, menurut Ariswan, persoalan tersebut belum sepenuhnya teratasi. Ia mengungkapkan, setelah aksi berlangsung pada siang hari, pemadaman listrik kembali terjadi pada malam harinya.

Situasi itu kemudian mendorong PERMADA meminta DPRD Langkat memfasilitasi RDP agar keluhan masyarakat dapat dibahas secara terbuka bersama pihak PLN dan unsur pemerintahan setempat.

Ariswan menegaskan bahwa listrik merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang berpengaruh langsung terhadap aktivitas rumah tangga, pendidikan, usaha kecil, hingga pelayanan sosial. Karena itu, persoalan pemadaman berulang tidak semestinya hanya dijawab dengan penjelasan, tetapi harus diikuti langkah perbaikan yang nyata dan terukur.

Dalam RDP tersebut, Ariswan juga meminta Komisi III DPRD Langkat mengeluarkan rekomendasi kepada PLN UID Sumatera Utara agar mengevaluasi Manager PLN ULP Tanjung Pura, termasuk mempertimbangkan pergantian jabatan apabila hasil evaluasi menunjukkan hal tersebut diperlukan.

Permintaan itu disampaikan menyusul sorotan PERMADA terhadap penanganan gangguan listrik di wilayah yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Ariswan menyebut bahwa setelah aksi PERMADA digelar pada 11 September lalu, aliran listrik pada lokasi yang menjadi sorotan disebut dialihkan ke wilayah pelayanan PLN ULP Gebang.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapatkan penjelasan dari pihak PLN agar masyarakat mengetahui alasan teknis di balik perubahan penanganan jaringan serta memastikan langkah yang diambil benar-benar memberikan perbaikan terhadap kualitas pasokan listrik.

Keluhan juga disampaikan Sri Astuti, warga Desa Pematang Cengal yang merupakan Wakil Koordinator Bidang Sekretariat PERMADA. Ia mengungkapkan bahwa pemadaman berulang dan dugaan lemahnya tegangan listrik telah menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi peralatan elektronik miliknya.

Sri Astuti menyebut sejumlah peralatan elektronik mulai mengalami gangguan dan pernah diperbaiki, tetapi hasilnya belum maksimal. Ia menduga kondisi tersebut berkaitan dengan kualitas tegangan listrik yang diterima, meskipun penyebab kerusakan perangkat elektronik itu masih memerlukan pemeriksaan teknis lebih lanjut.

Ariswan menambahkan bahwa dirinya pernah berkomunikasi dengan petugas terkait persoalan tersebut. Namun, menurut keterangannya dalam RDP, nomor WhatsApp Ariswan kemudian diblokir oleh petugas yang bersangkutan.

Keluhan itu menjadi salah satu catatan penting dalam pembahasan mengenai komunikasi dan respons pelayanan kepada masyarakat. Bagi PERMADA, saluran pengaduan yang terbuka dan responsif merupakan bagian penting dari pelayanan publik, terlebih ketika persoalan yang disampaikan berkaitan dengan kebutuhan dasar warga.

Sementara itu, Sekretaris Nasional PERMADA, Andrean, menyampaikan bahwa masyarakat Desa Muka Paya, Kecamatan Hinai, juga menghadapi persoalan serupa.

Ia menjelaskan bahwa pemadaman listrik di desa tersebut masih kerap terjadi. Beberapa bulan sebelumnya, sebuah transformator atau trafo listrik dilaporkan terbakar dan telah diperbaiki oleh pihak PLN. Namun, menurut Andrean, setelah perbaikan dilakukan, keluhan mengenai pemadaman berulang dan dugaan lemahnya tegangan listrik masih muncul.

Andrean meminta agar kondisi jaringan kelistrikan di Desa Muka Paya diperiksa secara menyeluruh, sehingga perbaikan tidak hanya menyelesaikan gangguan pada satu titik, tetapi juga memastikan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Manager PLN ULP Tanjung Pura menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kelistrikan di wilayah kerja PLN ULP Tanjung Pura.

Dalam penjelasannya, Manager PLN ULP Tanjung Pura menyebut bahwa frekuensi pemadaman mengalami penurunan. Jika sebelumnya pemadaman dilaporkan dapat terjadi hingga tiga kali dalam sehari, pada Oktober 2026 hingga pelaksanaan RDP ini, pemadaman disebut baru tercatat sebanyak empat kali.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu ditindaklanjuti melalui pemantauan bersama, mengingat masyarakat masih menyampaikan keluhan mengenai gangguan pasokan listrik. Kejelasan mengenai wilayah terdampak, penyebab gangguan, durasi pemadaman, serta langkah teknis yang dilakukan PLN dinilai penting agar perkembangan perbaikan dapat diketahui secara objektif.

Ketua Komisi III DPRD Langkat, Drs. Pimanta Ginting, menegaskan bahwa persoalan kelistrikan harus segera ditangani karena listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang menunjang berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari.

Menurut Pimanta, masyarakat tidak boleh terus-menerus menanggung dampak dari persoalan pelayanan kelistrikan yang berlarut-larut. Ia meminta agar pihak PLN tidak berhenti pada penyampaian penjelasan, tetapi segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi penyebab pemadaman.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan hingga gangguan yang dikeluhkan masyarakat dapat diminimalkan dan, apabila memungkinkan secara teknis, tidak lagi terjadi pada wilayah terdampak.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian persoalan listrik di Desa Pematang Cengal dan Desa Muka Paya membutuhkan tindak lanjut yang jelas dari pihak PLN, bukan sekadar komitmen dalam forum rapat.

RDP ini menjadi momentum bagi DPRD Langkat, PERMADA, pemerintah kecamatan dan desa, serta pihak PLN untuk menyamakan persepsi mengenai persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus mendorong penyelesaian yang lebih konkret.

PERMADA berharap hasil pertemuan tersebut tidak berhenti sebagai catatan rapat. Organisasi itu mendorong adanya pemeriksaan teknis terhadap jaringan dan tegangan listrik, evaluasi terhadap penanganan pengaduan masyarakat, serta penyampaian perkembangan perbaikan secara terbuka kepada warga.

Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa keluhan mereka ditangani secara serius. Sebab, pemadaman listrik yang berulang bukan hanya mengganggu kenyamanan rumah tangga, melainkan juga berpotensi menghambat kegiatan ekonomi, merusak peralatan elektronik, serta mengganggu aktivitas masyarakat yang bergantung pada pasokan listrik.

Kini, perhatian tertuju pada langkah nyata PLN setelah RDP bersama Komisi III DPRD Langkat. Komitmen pembenahan yang telah disampaikan perlu dibuktikan melalui peningkatan keandalan jaringan, respons pengaduan yang lebih baik, dan berkurangnya gangguan listrik di wilayah yang dikeluhkan warga.

Bagi masyarakat Desa Pematang Cengal dan Desa Muka Paya, harapan utamanya sederhana, yakni memperoleh pelayanan listrik yang stabil, aman, dan dapat diandalkan tanpa harus terus menghadapi pemadaman berulang..(red)

Melalui Tim LIBAS (Langkah Inisiatif Brantas Aksi Street Crime), Polres Binjai menggagalkan rencana tawuran antargeng motor dan mengamankan sembilan remaja beserta sejumlah barang bukti, Minggu (11/10/2026) dini hari.

Pengungkapan tersebut berawal sekitar pukul 02.00 WIB, saat Tim LIBAS yang dipimpin IPDA Novriko Sijabat, S.H., M.H., melaksanakan patroli street crime untuk mengantisipasi tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), aksi geng motor, serta kejahatan jalanan lainnya.

Saat melaksanakan mobile system, petugas menerima informasi dari masyarakat mengenai sekumpulan geng motor Vicious Student vs STM All Best yang diduga hendak melakukan tawuran.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim LIBAS bergerak cepat ke Jalan Sibolga, Kecamatan Binjai Selatan, dan benar saja Tim menemukan sekelompok anak muda yang sedang berkumpul.

Mengetahui kedatangan petugas, kelompok tersebut sempat berhamburan untuk melarikan diri. Namun, berkat kesigapan Tim LIBAS, sembilan remaja berhasil diamankan dengan inisial RA (17), MA (15), DRS (13), MA (16), MAP (17), HA (16), AG (16), DS (16) dan SK (16).

Dari lokasi, petugas turut menyita barang bukti berupa dua bilah senjata tajam berupa sabit, dua senjata tajam jenis celurit, satu ketapel, satu pistol mainan, satu unit sepeda motor Honda Vario bernomor polisi BK 2043 RBH, serta 10 unit telepon genggam.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kesembilan remaja tersebut mengaku hendak melakukan tawuran di Jalan T. Imam Bonjol, Kecamatan Binjai Kota.

Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Hotdiatur Purba, S.Tr.K., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti perkara tersebut sesuai prosedur hukum, sekaligus terus meningkatkan upaya pencegahan aksi kejahatan jalanan yang dapat membahayakan masyarakat," pungkasnya

Kapolres Binjai juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dan mengawasi pergaulan anak-anak, khususnya remaja yang masih berstatus pelajar.

"Peran orang tua sangat penting dalam mengawasi pergaulan anak-anak. Jangan sampai masa depan mereka rusak akibat terlibat aksi kriminalitas. Mari bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dan segera laporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya indikasi tindak kejahatan," tegas Kapolres Binjai.

Melalui patroli rutin dan respons cepat terhadap informasi masyarakat, Polres Binjai berkomitmen mencegah aksi tawuran, menekan kejahatan jalanan, serta menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif bagi seluruh warga Kota Binjai, tutup AKBP Bimo Moernanda.( Oji )

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Aula Lantai III Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan tersebut turut dihadiri langsung Kepala Dinas Damkarmat Kota Medan, Wandro Abadi Agnellus Malau, S.STP., bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan DPKP Kota Medan, Ny. Defy Wandro Malau.

Pengajian yang diikuti jajaran pegawai Damkarmat serta anggota Dharma Wanita Persatuan ini menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai spiritual, membangun kebersamaan, serta menumbuhkan suasana kerja yang harmonis dan penuh kekeluargaan.

Selain sebagai wadah pembinaan rohani, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat hubungan silaturahmi antara pegawai dan keluarga besar Dharma Wanita Persatuan, sehingga tercipta sinergi positif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di lingkungan Dinas Damkarmat Kota Medan.

Melalui kegiatan keagamaan tersebut, diharapkan seluruh jajaran Damkarmat senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keikhlasan, kedisiplinan, kepedulian, dan tanggung jawab, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun saat menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Kebersamaan yang terbangun melalui pengajian ini juga diharapkan semakin memperkuat semangat pengabdian seluruh personel Damkarmat dalam memberikan pelayanan yang profesional, humanis, dan responsif, khususnya dalam menjalankan tugas pemadaman kebakaran serta penyelamatan masyarakat.

Kegiatan ini sekaligus mencerminkan komitmen Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan untuk terus membangun sumber daya manusia yang tidak hanya tangguh dan profesional dalam menjalankan tugas, tetapi juga memiliki landasan moral dan spiritual yang kuat, sejalan dengan semangat Medan Untuk Semua.(ATN)

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani, melalui keputusan Nomor 204 Tahun 2026 menetapkan Deli Serdang meraih predikat sangat baik. Nilai yang dicapai bahkan lebih tinggi dibandingkan nilai Provinsi Sumatera Utara yang mencapai 82,038 pada 2026.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang, Rio Laka Dewa mengatakan hasil penilaian menempatkan Deli Serdang di urutan ke-61 dari Kabupaten se-Indonesia. Capaian ini menjadi pengakuan pemerintah pusat atas upaya Pemkab Deli Serdang meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan percepatan pelaksanaan berusaha.

Kemudahan berusaha melalui pelayanan Cepat, Transparan, dan Mudah (CTM), yang menjadi salah satu fokus pemerintahan Bupati Asri Ludin Tambunan dan Wakil Bupati Lom Lom Suwondo, akan terus ditingkatkan.

"Kemarin kami baru menerima sertifikat atas capaian tersebut. Tentunya penghargaan ini menjadi semangat dan motivasi tambahan bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Deli Serdang," ujarnya, Selasa (13/10/2026).

Rio menegaskan, perbaikan pelayanan akan terus dilakukan agar masyarakat dan pelaku usaha memperoleh layanan yang semakin baik. Upaya ini juga diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

"Peningkatan kualitas pelayanan tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan Deli Serdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan," pungkasnya. ( Drt)

Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) PPID di Aula Cadika Pramuka, Lubuk Pakam, Selasa (13/10/2026).

Lom Lom menegaskan, keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat sekaligus bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Karena itu, pelayanan informasi tidak boleh sekadar menjadi kewajiban administratif, tetapi harus mampu membangun kepercayaan masyarakat.

"Setiap permohonan informasi harus dilayani sesuai prosedur dan batas waktu yang berlaku, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan," tegasnya.

Ia juga meminta PPID Utama dan PPID Pelaksana memperkuat koordinasi, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta memastikan informasi dan dokumen daerah dikelola secara sistematis, akurat, dan diperbarui secara berkala.

Selain itu, Lom Lom menekankan pentingnya membedakan layanan permohonan informasi publik melalui PPID dengan pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR!.

Berdasarkan laporan PPID Utama Deli Serdang, sepanjang 2025 tercatat 178 permohonan informasi publik, terdiri atas 145 permohonan langsung dan 33 permohonan daring. Seluruh permohonan telah diteruskan kepada PPID terkait untuk ditindaklanjuti. Pada tahun yang sama, tidak tercatat keberatan dari pemohon informasi publik, dan Deli Serdang meraih predikat Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Abdul Haris, yang hadir sebagai narasumber, turut menekankan pentingnya pemahaman regulasi keterbukaan informasi, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026. Ia mengingatkan bahwa informasi publik pada prinsipnya dapat diakses masyarakat, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan informasi membutuhkan keterlibatan seluruh PPID Pelaksana, bukan hanya PPID Utama, serta harus tetap memperhatikan perlindungan data pribadi. (;Drt)

Hal itu terlihat dari banyaknya karangan bunga ucapan selamat dan sukses yang dikirimkan oleh berbagai pihak, mulai dari kalangan kepolisian, insan media, hingga sejumlah elemen masyarakat sebagai bentuk apresiasi atas amanah jabatan yang baru.

Salah satu ucapan apresiasi datang dari Dudi Efni Pasaribu, selaku Kepala Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (Kabid OKK) GRIB Jaya DPC Kota Medan.

Ia menyampaikan ucapan selamat kepada AKP Ruspian atas kepercayaan yang diberikan untuk mengemban tugas sebagai Kasat Narkoba Polres Langkat.

" Jabatan baru yang diemban AKP Ruspian bukan sekadar sebuah pencapaian dalam perjalanan karier, tetapi juga amanah besar yang membutuhkan tanggung jawab, integritas, serta komitmen dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri, " Kata Dudi Efni.

Dudi mengungkapkan, kedekatannya dengan AKP Ruspian telah terjalin sejak keduanya pernah bertugas di lingkungan Polrestabes Medan, khususnya dalam satuan yang sama. Meski kini berada dalam tugas dan jabatan yang berbeda, hubungan baik serta komunikasi di antara keduanya tetap terjaga hingga saat ini.

Menurutnya, hubungan yang terjalin selama bertugas menjadi salah satu hal berharga yang patut dipertahankan, terlebih di tengah kesibukan dan tanggung jawab masing-masing.

"Bagi saya, hubungan baik itu tidak berhenti hanya karena kita sudah berbeda tempat tugas atau jabatan. Silaturahmi harus tetap dijaga. Saya mengenal Pak Ruspian sebagai sosok yang ramah, dan saya berharap beliau semakin sukses dalam mengemban amanah barunya," ujar Dudi.

Ia juga mengapresiasi sambutan hangat AKP Ruspian saat dirinya bersama sejumlah pengurus GRIB Jaya DPC Kota Medan datang untuk menyampaikan ucapan selamat secara langsung.

Menurut Dudi, sikap ramah, senyum, serta tata krama yang ditunjukkan AKP Ruspian merupakan hal sederhana, tetapi memiliki makna besar dalam membangun hubungan baik dengan sesama.

"Luar biasa, sambutan hangat dari Pak Ruspian. Meski sekarang beliau sudah menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Langkat, sikapnya tetap rendah hati, menyambut kami dengan senyuman, serta tutur kata yang sopan dan santun. Beliau juga menyampaikan terima kasih atas doa, dukungan, dan apresiasi yang kami berikan," ungkap Dudi.

Ia berharap, di bawah kepemimpinan AKP Ruspian, Satresnarkoba Polres Langkat semakin optimal dalam menjalankan tugas, khususnya dalam upaya memberantas peredaran narkoba serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Harapan kita tentu yang terbaik. Semoga Pak Ruspian selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam menjalankan tugas. Semoga beliau dapat terus mengayomi masyarakat, bekerja dengan hati, serta memberikan kontribusi nyata dalam memerangi peredaran narkoba, khususnya di wilayah hukum Polres Langkat," tambahnya.

Kehadiran Dudi dalam kesempatan tersebut turut didampingi Wakil Ketua GRIB Jaya DPC Kota Medan, Pablo Siagian, serta pengurus GRIB Jaya DPC Kota Medan, Amri.

Selain menyampaikan ucapan selamat, kunjungan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi dan menjaga hubungan baik yang telah terjalin selama ini.

Di sisi lain, banyaknya karangan bunga ucapan selamat yang menghiasi lokasi kegiatan turut menjadi perhatian. Dudi menyebutkan, sebagian karangan bunga tersebut dipesan melalui Dudi Florist, usaha yang dikelolanya.

Menurutnya, kepercayaan pelanggan dari berbagai kalangan menjadi motivasi tersendiri untuk terus memberikan pelayanan terbaik.

"Bagi kami, setiap karangan bunga bukan hanya rangkaian bunga dan ucapan, tetapi juga bentuk perhatian, doa, serta harapan baik dari seseorang kepada orang lain. Kami tentu berusaha memberikan pelayanan terbaik agar setiap pesan yang disampaikan melalui karangan bunga dapat menjadi kenangan yang berkesan," tuturnya.

Dudi berharap, momentum pergantian jabatan ini tidak hanya menjadi seremoni pergantian tugas, tetapi juga membawa semangat baru dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Selamat bertugas kepada AKP Ruspian. Semoga amanah dalam jabatan baru ini membawa banyak kebaikan, semakin dekat dengan masyarakat, dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas. Yang terpenting, tetap menjadi pribadi yang rendah hati dan menjaga hubungan baik dengan siapa pun," pungkasnya. (Dam)

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas SDABMBK Kota Medan, Gema Halelu Isa, serta turut melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Pelaksanaan Bimtek dan Sosialisasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, khususnya dalam menyelaraskan sistem pengelolaan data agar lebih terstruktur, terpadu, dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan daerah.

Melalui kolaborasi bersama Diskominfo Kota Medan, kegiatan ini juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur dalam pengelolaan data sektoral, sekaligus mendorong keseragaman standar data di masing-masing OPD.

Sekretaris Dinas SDABMBK, Gema Halelu Isa, menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah dalam mendukung implementasi Medan Satu Data sebagai bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan yang semakin modern dan berbasis teknologi informasi.

Integrasi data yang baik diharapkan mampu meminimalkan tumpang tindih informasi, meningkatkan efisiensi koordinasi, serta menghadirkan basis data yang dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan secara tepat dan terukur.

Melalui kegiatan ini, Dinas SDABMBK Kota Medan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan ekosistem data Pemerintah Kota Medan, sejalan dengan semangat mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan terbangunnya keselarasan pengelolaan data antar-OPD, implementasi Medan Satu Data diharapkan tidak hanya menjadi instrumen administrasi pemerintahan, tetapi juga fondasi penting dalam menghadirkan pembangunan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan demi terwujudnya visi "Medan Untuk Semua".(ATN)

Upaya ini ditegaskan Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan saat membuka Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) 2026 yang diselenggarakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Selasa (13/10/2026).

Bupati meminta materi yang diperoleh peserta diteruskan melalui pelatihan internal (in-house training) dan diterapkan di lingkungan kerja maupun masyarakat. Dengan demikian, pengetahuan mengenai langkah penyelamatan diri dan mitigasi bencana dapat menjangkau lebih banyak orang.

"Jangan sampai pengetahuan tentang bencana hanya dimiliki oleh peserta yang hadir hari ini. Materi yang diperoleh harus diteruskan agar masyarakat mengetahui langkah yang perlu dilakukan ketika bencana terjadi," tegasnya.

Menurutnya, kesiapsiagaan merupakan bagian penting dari upaya melindungi masyarakat dari risiko bencana. Pembangunan daerah, kata dia, tidak cukup hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus memperhatikan aspek keselamatan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana.

Ia menambahkan, pengalaman penanganan bencana yang melanda Deli Serdang pada akhir 2025 menjadi pengingat bahwa upaya mitigasi harus terus diperkuat.

"Kemarin kami mendapatkan alat deteksi dini WRC kemudian bersama BMKG juga telah menyinkronkan alat early warning system (EWS) yang dimiliki Pemkab dalam penanggulangan banjir. Alat ini sangat penting sebagai langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak bencana dan mencegah jatuhnya korban jiwa," tambahnya.

Untuk memperluas jangkauan edukasi, Bupati meminta sinergi serta koordinasi dengan unsur TNI dan Polri serta perangkat daerah terkait agar pengetahuan yang disampaikan dalam Sekolah Lapang Gempabumi dapat diteruskan ke berbagai wilayah di Deli Serdang.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Geofisika BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, diwakili Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I, Hendro Nugroho mengatakan, Sekolah Lapang Gempabumi 2026 diselenggarakan BMKG untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi ancaman gempa bumi. Kegiatan ini juga menjadi ruang kolaborasi pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana, khususnya di Sumatera Utara yang memiliki aktivitas seismik cukup tinggi.

"Kolaborasi dan kesiapsiagaan bersama dalam mengurangi risiko bencana gempa bumi sangat penting sebagai bagian mitigasi sehingga risiko bencana dapat diminimalkan dan keselamatan warga semakin terlindungi," ucapnya. ( BRT)

Rapat yang berlangsung di Kantor Camat Medan Baru tersebut dipimpin Camat Medan Baru, Frans S.R.H. Siahaan, S.STP., M.SP., didampingi Sekretaris Camat serta Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan TBC sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan program CKG agar semakin dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dalam upaya penanganan TBC, peningkatan kesadaran masyarakat menjadi salah satu aspek penting, terutama terkait pentingnya mengenali gejala, melakukan pemeriksaan sejak dini, serta mengikuti penanganan medis sesuai anjuran tenaga kesehatan.

Sementara itu, melalui program CKG, masyarakat diharapkan semakin terdorong untuk memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala sebagai bagian dari upaya deteksi dini dan pencegahan penyakit.

Melalui rapat koordinasi ini, Kecamatan Medan Baru dan UPT Puskesmas Padang Bulan diharapkan dapat terus memperkuat kolaborasi, meningkatkan edukasi kesehatan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai program kesehatan yang dijalankan pemerintah.

Sinergi tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sadar kesehatan, meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, serta mendukung terciptanya lingkungan masyarakat yang sehat dan produktif di wilayah Kecamatan Medan Baru.(ATN)

Rombongan UINSU Medan dipimpin langsung oleh Rektor UINSU Medan, Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag. Hadir mendampingi Rektor dalam agenda penting ini di antaranya Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Prof. Dr. Katimin, MA, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), Prof. Dr. Syafruddin Syam, M.Ag, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Dr. Zulham, S.H.I., M.Hum, serta Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, Yunni Salma, S.Ag., M.M.

Kedatangan rombongan pimpinan UINSU Medan disambut hangat dan penuh keakraban oleh Wakapolrestabes Medan, AKBP Rudy Silaen, S.H., S.I.K., M.I.Kom. beserta jajaran Pejabat Utama (PJU) Polrestabes Medan. Pertemuan tersebut berlangsung penuh kekeluargaan dengan fokus utama memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta pembinaan karakter generasi muda di lingkungan UINSU Medan.

Dalam audiensi tersebut, Rektor UINSU Medan, Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag., menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas sambutan hangat dari jajaran Polrestabes Medan. Rektor menegaskan pentingnya kolaborasi yang erat antara institusi pendidikan tinggi Islam dan aparat penegak hukum guna menciptakan kondusivitas iklim akademik.

Silaturahmi dan audiensi hari ini merupakan komitmen nyata UINSU Medan untuk memperkuat sinergi dengan institusi kepolisian, khususnya Polrestabes Medan. Sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam negeri terbesar di Sumatera Utara dengan puluhan ribu mahasiswa, UINSU Medan membutuhkan dukungan serta pengayoman agar iklim perkuliahan senantiasa berjalan aman, nyaman, dan kondusif," ujar Prof. Nurhayati.

Selain mempererat tali silaturahmi, kunjungan ini juga memetakan langkah-langkah preventif dalam membentengi mahasiswa UINSU Medan dari berbagai potensi ancaman sosial dan tindak pidana. Rektor menekankan pentingnya peran aktif kepolisian dalam memberikan edukasi hukum serta pencegahan terhadap isu-isu krusial.

Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian bersama antara lain pencegahan penyalahgunaan narkoba, kekerasan seksual, premanisme, bahaya judi online, penanggulangan aksi geng motor, pencegahan paham radikalisme, hingga literasi digital untuk menangkal penyebaran berita bohong (hoax) dan kejahatan siber di kalangan mahasiswa UINSU Medan.

"Kami berharap Polrestabes Medan dapat terus menjadi mitra strategis UINSU Medan, tidak hanya dalam aspek pengamanan wilayah sekitar kampus, tetapi juga dalam memberikan edukasi hukum dan pembinaan moral bagi para mahasiswa UINSU Medan agar mereka tidak terjerumus pada tindakan melanggar hukum," tambah Rektor.

Sementara itu, Wakapolrestabes Medan, AKBP Rudy Silaen, S.H., S.I.K., M.I.Kom., menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif pimpinan UINSU Medan beserta jajaran yang terus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi aktif dengan pihak kepolisian. AKBP Rudy Silaen menegaskan bahwa Polrestabes Medan selalu siap memberikan dukungan penuh dalam mengawal keamanan di seluruh wilayah hukum Kota Medan, khususnya di kawasan kampus pendidikan.

"Kami menyambut hangat kedatangan Ibu Rektor dan jajaran UINSU Medan. Polrestabes Medan berkomitmen untuk selalu hadir memberikan rasa aman dan mendukung terciptanya suasana kondusif di lingkungan pendidikan. Mahasiswa adalah aset berharga bangsa dan calon pimpinan masa depan, sehingga sudah menjadi tugas kita bersama untuk menjaga dan membimbing mereka," tegas AKBP Rudy Silaen.

Wakapolrestabes Medan juga menyambut positif berbagai rencana kerja sama konkret yang dipaparkan, seperti penyelenggaraan program Police Goes to Campus, sosialisasi kesadaran tertib lalu lintas, hingga dialog kebangsaan dan edukasi bahaya narkoba secara berkala di lingkungan UINSU Medan.

Pertemuan yang berlangsung produktif ini diharapkan menjadi titik awal penajaman berbagai program kolaboratif antara UINSU dan Polrestabes Medan. Melalui momentum ini, UINSU Medan dan Polrestabes Medan optimistis sinergi ini akan melahirkan berbagai program kolaboratif positif guna emastikan lingkungan kampus yang aman, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan demi kemajuan pendidikan di Sumatera Utara.(hun)

Pada Selasa (13/10/2026), tim Dinas Perkimcikataru Kota Medan kembali turun langsung melaksanakan kegiatan ASRI dengan menata sudut-sudut ruangan serta merapikan area di sekeliling kantor.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membangun budaya peduli lingkungan sekaligus menciptakan suasana kerja yang bersih, tertata, dan nyaman bagi seluruh pegawai maupun masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan.

Penataan dilakukan dengan memperhatikan kerapian ruangan, kebersihan lingkungan, serta keindahan area kantor agar tetap terpelihara dan memberikan kesan positif.

Melalui kegiatan rutin ini, Dinas Perkimcikataru Kota Medan ingin menanamkan kesadaran bahwa menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan bukan sekadar kegiatan sesaat, melainkan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara konsisten.

Lingkungan kerja yang sehat dan tertata juga menjadi salah satu faktor pendukung terciptanya suasana kerja yang produktif, sehingga pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

Dengan semangat kebersamaan, seluruh jajaran diharapkan terus berperan aktif menjaga kebersihan dan kerapian, baik di dalam ruangan maupun di lingkungan sekitar kantor.

Melalui gerakan ASRI, Dinas Perkimcikataru Kota Medan menegaskan komitmennya untuk terus membangun budaya kerja yang peduli lingkungan, dimulai dari tempat kerja sendiri.

Lingkungan bersih, kerja nyaman, pelayanan semakin optimal. Semangat ini sejalan dengan upaya mewujudkan Kota Medan yang lebih tertata, sehat, dan nyaman bagi semua, sesuai dengan semangat "Medan Untuk Semua".(ATN)

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, saat memimpin rapat koordinasi bersama jajaran pejabat struktural, fungsional, dan para koordinator di lingkungan Bapenda Kota Medan, Senin (12/10/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bapenda Kota Medan itu turut didampingi Sekretaris Bapenda Kota Medan, Ali Fitri Harahap, serta dihadiri seluruh pejabat struktural dan fungsional beserta koordinator dari masing-masing bidang, sekretariat, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Dalam pertemuan tersebut, dilakukan pembacaan Surat Keputusan (SK) penetapan koordinator dari masing-masing bidang, sekretariat, dan UPT untuk masa kerja Triwulan IV Tahun 2026. Penetapan ini menjadi bagian dari upaya memperjelas pembagian tanggung jawab sekaligus memperkuat koordinasi dalam mengakselerasi pelaksanaan tugas menjelang penutupan tahun anggaran.

Agha Novrian menegaskan, sisa waktu tiga bulan terakhir harus dimanfaatkan secara maksimal dengan meningkatkan keseriusan, kedisiplinan, dan tanggung jawab seluruh jajaran. Para koordinator yang telah ditetapkan diharapkan mampu menjalankan amanah dengan optimal serta memastikan setiap program dan target berjalan sesuai rencana.

"Harapan saya, koordinator yang dipilih ini merupakan pilihan terbaik dari masing-masing bidang dan sekretariat. Tiga bulan terakhir ini harus kita jalankan dengan penuh keseriusan, tanggung jawab, dan semangat," tegas Agha.

Ia juga mengingatkan bahwa jajaran Bapenda sebelumnya telah menerima arahan dan bimbingan langsung dari Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, pada Rabu pekan sebelumnya. Arahan tersebut, menurutnya, harus ditindaklanjuti melalui langkah konkret, kerja terukur, dan komitmen bersama dalam meningkatkan kinerja, terutama dalam mencapai target penerimaan pajak daerah.

"Kita sama-sama mendapatkan arahan dan bimbingan dari Bapak Wali Kota Medan pada Rabu minggu lalu. Hari ini kita kembali mengumpulkan para koordinator untuk memastikan apa yang menjadi arahan tersebut dapat kita tindaklanjuti bersama," ujarnya.

Lebih lanjut, Agha meminta seluruh jajaran melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi, baik dalam pelaksanaan tugas maupun di lapangan. Setiap kendala harus segera diidentifikasi dan dicarikan solusi melalui koordinasi lintas bidang, sehingga tidak menghambat upaya optimalisasi penerimaan daerah.

"Semua harus kita benahi dan kita kejar. Memang ada berbagai permasalahan, tetapi kita harus mencari solusi bersama. Jangan sampai persoalan tersebut hanya menjadi beban satu bagian saja," katanya.

Menurut Agha, pencapaian target penerimaan pajak daerah tidak dapat dibebankan hanya kepada satu bidang atau unit kerja. Diperlukan kerja kolektif, komunikasi yang efektif, serta rasa tanggung jawab bersama dari seluruh unsur organisasi agar setiap potensi pendapatan dapat dioptimalkan.

"Kalau kita sama-sama bertanggung jawab, bebannya menjadi tanggung jawab kita semua dan hasilnya juga kita rasakan bersama," ungkapnya.

Ia menambahkan, setiap koordinator telah diberikan target dan tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Target tersebut harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan sekaligus tolok ukur untuk mengevaluasi capaian kinerja selama Triwulan IV Tahun 2026.

Melalui penguatan koordinasi dan konsolidasi internal ini, Bapenda Kota Medan berkomitmen memaksimalkan sisa waktu tahun anggaran 2026 untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah, mempercepat penyelesaian berbagai kendala, serta mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.(ATN)

Mereka mendesak Partai Gerindra mengevaluasi Ketua DPRD Deli Serdang, Zakky Shahri, menyusul polemik Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2026.

Dalam aksi tersebut, massa membentangkan sejumlah spanduk bertuliskan "APBD Deli Serdang Bukan Punya Ketua DPRD" dan "Pak Prabowo, Mohon Evaluasi Zakky Shahri."

Massa meminta Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, memberikan perhatian serius terhadap polemik anggaran tersebut, yang dinilai menyangkut kepentingan jutaan masyarakat Deli Serdang.

Ketua DPW HARI Sumut, Khairuddin Hasibuan yang akrab disapa Amek, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat atas persoalan pembatalan P-APBD Deli Serdang 2026.

Menurutnya, APBD merupakan instrumen penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan di daerah.

"Persoalan hari ini adalah dibatalkannya P-APBD Deli Serdang. Ada 2,1 juta jiwa masyarakat yang meletakkan harapan pada APBD," ujar Amek dalam orasinya.

Ia menilai persoalan anggaran daerah tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Sebab, kebijakan anggaran berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.

Atas dasar itu, DPW HARI Sumut meminta DPD Partai Gerindra Sumut mengambil sikap dan meneruskan aspirasi mereka kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, khususnya terkait posisi Zakky Shahri sebagai Ketua DPRD Deli Serdang sekaligus kader partai tersebut.

Amek menegaskan pihaknya menginginkan kepastian mengenai tindak lanjut atas tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.

"Kami meminta ketegasan dari DPD Gerindra Sumut. Sampai kapan kami menunggu jawaban atas apa yang kami sampaikan hari ini? Jangan nanti-nanti dan tidak berujung," tegasnya.

Dalam pernyataan sikapnya, DPW HARI Sumut mendesak DPP Partai Gerindra mengevaluasi Zakky Shahri, terutama menyangkut kepemimpinan, komunikasi politik, koordinasi kelembagaan, serta tanggung jawab dalam menyikapi polemik pembahasan anggaran.

Mereka juga meminta DPP Partai Gerindra mempertimbangkan pergantian Ketua DPRD Deli Serdang apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya dasar objektif dan sesuai dengan mekanisme serta peraturan yang berlaku.

Selain itu, massa mendesak adanya penjelasan terbuka mengenai kronologi polemik P-APBD 2026, kendala dalam proses pembahasan, serta langkah penyelesaian yang ditempuh oleh pihak-pihak terkait.

DPD Gerindra Sumut Terima Aspirasi Massa

Setelah beberapa menit berorasi, massa akhirnya ditemui perwakilan DPD Partai Gerindra Sumut, H. M. Said Siregar.

Said mengatakan dirinya mendapat perintah dari DPD Partai Gerindra Sumut untuk menerima para demonstran sekaligus menampung aspirasi yang disampaikan.

"Saya diperintahkan DPD Gerindra Sumut untuk menerima bapak-ibu para demonstran. Apa aspirasinya akan saya tampung dan akan saya sampaikan kepada Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPD Gerindra Sumut," ujar Said Siregar.

Ia juga menyampaikan bahwa Ketua Gerindra Sumut akan memanggil Ketua DPC Gerindra Deli Serdang yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Deli Serdang.

Terkait persoalan P-APBD, Said mengatakan pembahasan lebih lanjut akan dilakukan oleh pihak yang berkompeten.

"Nah, tentang persoalan APBD itu nanti ada orang yang akan membahas itu karena saya tidak mampu membahas itu. Yang jelas, segala aspirasi yang disampaikan kepada kami, insyaallah akan kami sampaikan secepatnya," pungkasnya. (Dam)

Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Pelaksanaan Tracing TBC dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) serta Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberkulosis yang digelar di Kantor Camat Medan Kota, Senin (12/10/2026).

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan, Muhammad Sofyan, S.Sos., M.AP. Kegiatan ini turut dihadiri Camat Medan Selayang Muhammad Husnul Hafiz Rambe, S.STP., M.AP., bersama para camat dan kepala puskesmas se-Kota Medan.

Rakor tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi lintas sektor guna mempercepat penemuan kasus TBC, meningkatkan akses pemeriksaan kesehatan, serta mencegah penularan penyakit di tengah masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, dr. Surya Syahputra Pulungan, M.Kes., menekankan pentingnya kolaborasi antara perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, puskesmas, dan unsur masyarakat dalam menjalankan strategi penanggulangan TBC secara terintegrasi.

Menurutnya, pelaksanaan tracing yang didukung program CKG diharapkan mampu meningkatkan jangkauan pemeriksaan, sehingga masyarakat yang berisiko dapat memperoleh akses deteksi dini dan penanganan sesuai kebutuhan.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Medan, Sereiviana Faradillah, memaparkan pentingnya pemeriksaan yang tepat sasaran, terutama bagi orang yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC, masyarakat yang mengalami gejala batuk berkepanjangan, serta kelompok berisiko lainnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran aktif camat, lurah, kepala lingkungan, dan kader kesehatan dalam memberikan edukasi serta mendorong masyarakat agar tidak menunda pemeriksaan apabila mengalami gejala yang mengarah pada TBC.

Penguatan peran kewilayahan menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan upaya penanggulangan TBC tidak hanya berfokus pada penanganan pasien, tetapi juga mencakup pencegahan, penemuan kasus secara dini, dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Melalui koordinasi tersebut, Kecamatan Medan Selayang diharapkan terus memperkuat sinergi dengan puskesmas dan seluruh jajaran kewilayahan dalam mendukung pelaksanaan tracing TBC, edukasi kesehatan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeriksaan dini.

Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberkulosis juga diharapkan dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mengenali risiko, mendorong pemeriksaan, serta mendukung upaya pencegahan penularan di lingkungan tempat tinggal.

Pemko Medan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk menekan penyebaran TBC sekaligus mendukung target eliminasi Tuberkulosis pada 2030.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, upaya penanggulangan TBC di Kota Medan diharapkan semakin efektif, terarah, dan berkelanjutan demi mewujudkan masyarakat yang lebih sehat sejalan dengan semangat Medan Untuk Semua.(ATN)

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Medan, Kepala Bagian Umum, Camat Medan Petisah, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, serta sejumlah anggota DPRD Kota Medan.

Kehadiran orang nomor satu di Pemko Medan itu menjadi wujud dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan positif organisasi kemasyarakatan, khususnya dalam mendorong pengembangan olahraga sekaligus mempererat hubungan silaturahmi dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Rico Waas menekankan bahwa turnamen sepak bola bukan semata-mata ajang kompetisi untuk meraih kemenangan, melainkan juga momentum memperkokoh persaudaraan dan solidaritas antarkader Pemuda Pancasila se-Kota Medan.

Menurutnya, olahraga memiliki peran penting dalam membangun karakter, menumbuhkan kedisiplinan, serta memperkuat semangat kebersamaan yang dapat menjadi energi positif dalam kehidupan berorganisasi maupun bermasyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, Rico berharap nilai-nilai sportivitas, kekompakan, dan persatuan terus dijaga, sehingga Pemuda Pancasila dapat semakin berkontribusi dalam mendukung pembangunan serta menciptakan suasana Kota Medan yang harmonis dan kondusif.

Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Medan, M. Rahmaddian Shah, SH, MH, menegaskan bahwa pelaksanaan Football Cup HUT ke-67 Pemuda Pancasila merupakan bagian dari upaya mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkuat soliditas seluruh kader di Kota Medan.

Ia mengingatkan agar seluruh peserta menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan serta senantiasa menjaga solidaritas dan hubungan persaudaraan, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Menurutnya, momentum peringatan HUT ke-67 Pemuda Pancasila harus dimaknai sebagai sarana memperkuat komitmen bersama untuk menjaga kekompakan organisasi dan terus menghadirkan kontribusi positif bagi masyarakat.

Dengan melibatkan 27 tim dari jajaran Pemuda Pancasila se-Kota Medan, turnamen ini diharapkan menjadi wadah pemersatu yang mampu menumbuhkan semangat kebersamaan lintas kader.

Kemenangan dalam pertandingan tentu menjadi kebanggaan, namun nilai persaudaraan, solidaritas, dan kekompakan tetap menjadi tujuan utama yang harus dijaga oleh seluruh peserta.

Melalui kegiatan ini, sinergi antara pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat diharapkan semakin kuat dalam mewujudkan Kota Medan yang harmonis, solid, dan penuh kebersamaan, sejalan dengan semangat Medan Untuk Semua. (ATN)

Hal itu dikatakan St Johnristuah Damanik dalam kata sambutan Pimpinan Majelis Jemaat (PMJ) GKPS Haleluya di sela-sela Kebaktian Lapangan Sie Bapa gereja tersebut di Titing Ave Garden, Kutalimbaru, Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut) pada Minggu 11 Oktober 2026.

St Johnristuah Damanik yang saat itu didampingi Sekretaris Jemaat Sy Robby Purba berharap agar seluruh bapa yang tergabung dalam Sie Bapa GKPS Haleluya sejatinya ikut ambil bagian dalam setiap program maupun kegiatan-kegiatan gereja.

Sejauh ini, menurut pengamatan St Johnristuah Damanik, Sie Bapa masih jauh tertinggal jika dibanding dengan peranan Sie Inang (red, Wanita) dalam hal partisipasi mengikuti kegiatan-kegiatan di GKPS Haleluya.

"Ke depan, kami berharap agar Sie Bapa juga jangan mau kalah, mari kita ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan jemaat," imbau St Johnristuah Damanik.

Sementara itu, Ketua Panitia Kebaktian Lapangan Sie Bapa GKPS Haleluya tahun 2026, Cst Arahap P Haloho didampingi segenap unsur pengurus lainnya menyebut suksesnya kegiatan kebaktian lapangan yang diadakan di Titing Ave Garden, Kutalimbaru, Deliserdang ini bukan karena hebat dan kuat panitia.

Tetapi, tegas Arahap P Haloho, kesuksesan acara ini tak lepas dari kerjasama seluruh tim dan adanya kepedulian setiap bapa di GKPS Haleluya.

"Semoga dalam kebaktian lapangan ini kita ketemu apa yang disukai Tuhan, kita boleh bersukacita dan berani berbeda untuk bapa GKPS Haleluya," katanya.

Dia juga berharap agar lewat kebaktian lapangan ini kaum bapa di GKPS Haleluya semakin kompak dan bersatu untuk ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan Sie Bapa, salah satunya menghadiri 'partonggoan' dan kegiatan-kegiatan lainnya di Sie Bapa.

Sementara itu, kegiatan kebaktian lapangan Sie Bapa GKPS Haleluya ini diisi dengan ibadah, games, bernyanyi bersama dan kata-kata sambutan hingga pesan dan kesan dari peserta kebaktian lapangan yang hadir.

Ibadah kebaktian lapangan itu juga dipimpin Pdt Posma Purba, STh dengan memilih Hosea 6:1-6 sebagai ambilan (khotbah).

Untuk petugas ibadah, Agenda dipercaya kepada St Benni Sinaga, Pemimpin lagu, Sy Darmawan Purba, Sibasa Tingting dipercaya ke CSt Hermawan Purba, Tonggo Syafaat CSt Jon Indra Warman Purba dan St Fanbo Sipayung sebagai salah satu PMJ yang hadir dalam ibadah kebaktian lapangan Sie Bapa itu.***

Pasalnya, wanita tersebut meninggal dunia setelah sebelumnya dikabarkan tidak sadarkan diri di toilet tempat hiburan itu, Minggu (11/10/2026) dini hari.

Sementara itu, berdasarkan pantauan di lokasi, tidak terlihat garis polisi terpasang di tempat kejadian.

Hingga Senin (12/10/2026), pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban.

Jenazah korban juga menjalani autopsi guna memastikan penyebab kematian secara medis.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, sebelum kejadian, WH berada di salah satu ruangan karaoke bersama sejumlah rekannya.

Sekitar pukul 01.30 WIB, korban dikabarkan terjatuh di toilet dan tidak sadarkan diri.

Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Bunda Mulia Kisaran. Namun, nyawanya tidak berhasil diselamatkan.

Jenazah selanjutnya dibawa ke Tebing Tinggi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan tiba sekitar pukul 14.52 WIB pada hari yang sama.

Lurah Siumbut Baru, Abdul Rahman Harahap, membenarkan bahwa korban merupakan warga di wilayah kerjanya.

"WH sebelumnya tinggal di perumahan, dan saat ini menetap di rumah orang tuanya di Jalan Paria, Lingkungan VIII," ungkapnya.

Meski demikian, penyebab pasti kematian WH belum dapat dipastikan sebelum hasil pemeriksaan medis dan autopsi diketahui.

MASIH PENYELIDIKAN

Kanit Jatanras Polres Asahan, IPDA Rafi Kurnia Putra, membenarkan bahwa pihaknya sedang menangani kasus kematian tersebut.

Saat dikonfirmasi wartawan, Senin (12/10/2026), ia menyebutkan bahwa penyelidikan masih berlangsung dan autopsi dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban.

"Benar, saat ini kasus masih dalam tahap penyelidikan dan jenazah sedang dilakukan autopsi di Tebing Tinggi untuk mengetahui penyebab kematian yang sesungguhnya," tegas IPDA Rafi melalui pesan WhatsApp.

Hasil autopsi dan pemeriksaan toksikologi diharapkan dapat memberikan petunjuk penting bagi penyidik untuk mengungkap penyebab kematian korban, termasuk memastikan ada atau tidaknya keterlibatan zat tertentu.

Dugaan overdosis yang beredar di tengah masyarakat juga perlu dibuktikan melalui hasil pemeriksaan medis dan penyelidikan kepolisian.

KARAOKE TUTUP, PENGELOLA PERLU DIMINTAI KETERANGAN

Pantauan di lokasi, Karaoke Neeta terlihat tutup dengan kondisi pintu tergembok. Tidak terlihat garis polisi di sekitar tempat hiburan tersebut.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai penanganan tempat kejadian perkara serta aktivitas yang berlangsung sebelum korban ditemukan tidak sadarkan diri.

Sejumlah warga berharap polisi mengusut kasus tersebut secara menyeluruh, mulai dari memeriksa orang-orang yang bersama korban, menelusuri kemungkinan adanya zat berbahaya yang dikonsumsi, hingga meminta keterangan pihak pengelola tempat hiburan.

"Kami berharap polisi mengusut tuntas kasus ini dan tidak pilih kasih dalam menelusuri kemungkinan adanya jaringan peredaran narkoba. Pengawasan pengelola tempat hiburan juga perlu dipertanyakan," ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Namun, dugaan keterlibatan narkotika maupun kemungkinan kelalaian pengelola masih harus dibuktikan berdasarkan hasil penyelidikan.

Belum adanya garis polisi yang terlihat di lokasi juga tidak serta-merta membuktikan bahwa penanganan perkara telah dilakukan secara keliru.

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA JADI SOROTAN

Kasus ini turut menyoroti tanggung jawab pengelola tempat hiburan dalam menjaga keamanan dan ketertiban kegiatan usaha yang dijalankannya.

Dari sisi hukum, apabila penyelidikan menemukan adanya tindak pidana narkotika, penanganannya dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta ketentuan pidana yang relevan dengan perbuatan dan peran masing-masing pihak.

Sementara itu, tanggung jawab pengelola tidak dapat langsung disimpulkan hanya karena suatu peristiwa terjadi di tempat usahanya.

Penilaian hukum harus didasarkan pada bukti mengenai tindakan, pengetahuan, atau keterlibatan pengelola dalam peristiwa tersebut.

Jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan atau kewajiban operasional, pengelola juga dapat menghadapi sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku.

Adapun dugaan turut serta atau membantu tindak pidana harus dinilai berdasarkan unsur hukum yang relevan dan bukti yang diperoleh penyidik.

Karena itu, penerapan pasal pidana tidak dapat dilakukan semata-mata berdasarkan dugaan adanya pembiaran.

HASIL AUTOPSI DINANTI

Hasil autopsi menjadi salah satu bagian penting dalam mengungkap perkara ini. Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat menjelaskan penyebab kematian WH dan memberikan petunjuk bagi penyidik untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

Polisi juga diharapkan menelusuri rangkaian peristiwa sebelum korban ditemukan tidak sadarkan diri, termasuk meminta keterangan para saksi dan pihak-pihak yang berada di lokasi.

Hingga berita ini ditulis, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Penyebab pasti kematian korban maupun dugaan keterlibatan pihak lain belum dapat disimpulkan.

Semua pihak tetap harus dihormati hak hukumnya dan tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum terbukti melalui proses hukum yang berlaku.(eko)

Implementasi kebijakan tersebut disosialisasikan di Aula Kantor Desa Kedai Durian, Kecamatan Deli Tua, Senin (12/10/2026). Kegiatan yang diinisiasi Pemerintah Desa Kedai Durian itu menghadirkan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Deli Serdang, Anwar Siregar, sebagai narasumber.

Anwar menjelaskan, upaya pencegahan membutuhkan kerja sama pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Relawan di tingkat desa diharapkan dapat mengedukasi warga, menyebarkan informasi, serta mendorong kepedulian terhadap ancaman narkoba.

"Pencegahan narkoba membutuhkan kerja sama semua pihak. Kita perlu memperbanyak relawan yang dapat mengedukasi masyarakat, mengampanyekan bahaya narkoba, dan mengajak lingkungan sekitarnya bersama-sama melawan peredaran narkoba," ujarnya.

Ia juga mendorong pembentukan Desa Bersih Narkoba (Bersinar) sebagai wadah pelaksanaan kegiatan edukasi dan pengawasan secara berkelanjutan.

Upaya tersebut didukung tiga regulasi, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; Instruksi Bupati Deli Serdang Nomor 400.7/5885 Tahun 2026 tentang Pelarangan Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape; serta Surat Edaran Bupati Deli Serdang Nomor 400.7.6.4/5426 Tahun 2026 tentang Pengawasan terhadap Usaha Kafe dan Lingkungan dalam rangka P4GN.

Instruksi Bupati mengarahkan pimpinan perangkat daerah, camat, kepala desa, lurah, dan jajaran terkait melakukan pengawasan penggunaan vape. Ketentuan tersebut juga melarang penggunaan vape bagi ASN, pegawai non-ASN, dan karyawan BUMD di lingkungan Pemkab Deli Serdang, dengan sanksi disiplin sesuai aturan yang berlaku.

Adapun surat edaran tentang pengawasan usaha meminta pemilik kafe, restoran, rumah makan, penginapan, hotel, dan tempat hiburan menjaga tempat usahanya agar tidak digunakan untuk penyalahgunaan atau transaksi narkotika. Mereka juga diimbau memasang pengumuman larangan narkoba dan melaporkan indikasi aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang.

Kepala Desa Kedai Durian, Zainul Akhyar, mengatakan sosialisasi tersebut melibatkan unsur masyarakat, remaja masjid, ibu-ibu, Karang Taruna, dan perwakilan paguyuban.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah desa berencana membentuk relawan antinarkoba dengan melibatkan dua orang dari setiap dusun. Mereka diharapkan menjadi penggerak edukasi dan kepedulian warga terhadap bahaya narkoba.

Melalui pelaksanaan kebijakan daerah dan inisiatif pemerintah desa, upaya menjaga lingkungan dari ancaman narkoba diharapkan berjalan berkelanjutan serta mampu melindungi generasi muda Deli Serdang.( Drt)

Ratusan usahawan Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) ikut serta dalam seminar hybrid (offline dan online) Rabu, 7 Oktober 2026 itu memilih tajuk Menuju DAMIU Sehat, Legal, Halal dan Berdaya Saing.

Seminar yang digelar satu hari (full day) ini dibuka secara resmi oleh Direktur Pemberdayaan Konsumen, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Pada sore hari, acara penutupan seminar AUDAMSI ini dilakukan secara resmi oleh Dr. H. Dedie Abdu Rachim, M.A. Walikota Bogor.

"Kepada calon pengurus DPD AUDAMSI Kota Bogor. Sepakat nih. Gak usah didorong-dorong lagi. Bikin organisasi yang mempermudah tata kelola usaha Bapak Ibu semuanya. Karena beda, antara perorangan sendiri-sendiri dengan bergabung. Akan lebih mudah dengan satu kelompok kerja dengan satu visi dan tujuan yang sama. Jadi saya dorong dibentuk AUDAMSI Kota Bogor yang kini sebagai organisasi depot air minum isi ulang yang terbaik saat ini," kata Dedie Abdu Rachim disambut tepuk tangan peserta.

Sebelumnya pada awal seminar, Desmanjon Purba Wakil Ketua Umum DPP AUDAMSI dalam laporannya menegaskan bahwa keluarga besar usahawan DAMIU di AUDAMSI dipupuk rasa kekeluargaan dan ikatan emosional yang erat, sekaligus kesediaan untuk saling mendukung dan mengingatkan (peer mentoring).

"Di seminar ini, AUDAMSI tak mau sekadar membahas gejala-gejala kekurangan di sistem DAMIU. Kita perlu menuntaskan persoalan pada akar masalah yang ada. Kita berharap ada solusi taktis terhadap persoalan/kekurangan yang dihadapi para usahawan DAMIU kita," tukas dia.

Desmanjon mengharapkan para usahawan DAMIU mendapat pembekalan ilmu, wawasan, sekaligus terbantu dalam mengoperasikan OSS untuk mengurus NIB, mendapat SLHS, uji laboratorium, sertifikat standar, dan persyaratan pendukung lainnya.

"Kami DPP AUDAMSI selanjutnya kmengusulkan penegakan hukum dengan mengedepankan pendekatan edukatif dan kekeluargaan lewat LPKSM dan BPSK. Pidana diposisikan sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir. Sebagai usahawan DAMIU, kami juga memerlukan konsumen yang kritis dan tegas," kata Desmanjon yang juga pendiri AUDAMSI ini.

Hadirkan Air Sehat dan Aman sebagai Hak Konsumen

Pada Panel I (pertama), para peserta seminar dibekali tentang hak dan kewajiban konsumen DAMIU dengan menghadirkan pembicara antara lain Immanuel Tarigan Sibero, S.Kom. Direktur Pemberdayaan Konsumen, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Endang Purweni, S.Sos., M.Si. Ketua Tim Kerja Industri Minuman Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, dan Furnitur pada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Marusaha Doloksaribu, S.E., S.H., M.B.A., Certified of Mediator Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor, Dani Rakhmawan, S.T. Direktur Operasional Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, dan Desmanjon Purba, S.S. Pendiri/Wakil Ketua Umum DPP AUDAMSI.

"Tujuan perlindungan konsumen adalah terbangunnya konsumen yang cerdas, terwujudnya pelaku usaha (usahawan DAMIU) yang bertanggung jawab, meningkatnya harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif, dan produk barang dan jasa (termasuk air dari DAMIU) yang beredar di pasar Indonesia semakin berkualitas, "kata Immanuel, Direktur Pemberdayaan Konsumen Kemendag RI tersebut.

Desmanjon sebagai narasumber dalam kesempatan ini memaparkan hubungan air, DAMIU, dan konsumen yang sehat untuk bangsa yang mau hebat. Ia mengatakan, penggunaan air isi ulang sebagai sumber air minum utama masyarakat Indonesia terus meningkat. Menurutnya modal membuka usaha DAMIU relatif terjangkau, apalagi air merupakan kebutuhan harian yang tidak pernah berhenti dicari orang, maka DAMIU merupakan pilihan bisnis pemenuhan kebutuhan air yang sangat menjanjikan dan mendapat keuntungan.

"Namun, sangat ironis kalau air yang dijual berkualitas buruk. Usahawan DAMIU perlu ketulusan hati dalam berusaha dan bukan sekadar keuntungan semata. Melalui kepatuhan usahawan terhadap legalitas dan regulasi, kita perlu terus berusaha menghadirkan air yang aman dan sehat untuk dikonsumsi rakyat Indonesia, "papar Desmanjon.

Sementara itu, Dani Rakhmawan mengatakan bahwa Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dan DAMIU perlu berkolaborasi menghadirkan air minum yang aman bagi warga Kota Bogor.

Menurut Dani, kualitas air Tirta Pakuan sudah sesuai dengan standar, memiliki pasokan air baku yang andal sehingga bahan baku DAMIU senantiasa konsisten tanpa risiko sumur kering di musim kemarau, dan sudah memiliki sertifikat halal.

Selanjutnya pada panel II, para peserta seminar disuguhi pengetahuan tentang pemanfataan teknologi AI pada DAMIU oleh Staf Ahli DPP AUDAMSI Oscar Rachman, S.Si. serta pengetahuan tentang sertifikat halal oleh Bustanol Arifin, S.Pd., M.Sos. Ketua Departemen Pengembangan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Hidayatullah.

"Titik kritis halal pada pengelolan depot air minum yakni karbon yang terbebas dari arang tulang hewan tak halal/tanpa penyembelihan syar'i, resin penukar ion yang bebas dari pelumas/aditif asam lemak hewani dan membran filtrasi RO/UF/NF terbebas bahan kimia pembantu dan sanitasi bernajis," papar Bustanol Arifin.

OSS, NIB, Uji Laboratorium, SLHS, dan Regulasi lainnya untuk DAMIU

Pada panel III, antusiasme para usahawan DAMIU masih terjaga untuk menimba ilmu dan wawasan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor, Ibu Tyas Ajeng Fitriani Prihandari, S.P., M.Si., Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bogor, Bpk. Bai Kusnadi, S.K.M., M.P.H., dan Osep Sutajat trainer dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (Dinkukmdagin) Kota Bogor, Bpk. Rahmat Hidayat, S.Sos., M.M. menuju sukses regulasi pemenuhan sertifikat standar.

Kata Bai Kusnadi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat bahwa pada tahun 2025, didapatkan data sebesar 35,72% penduduk Indonesia menggunakan air minum isi ulang sebagai sumber utama air minum. Di sisi lain, pada penelitian ditemukan bahwa kualitas air minum isi ulang masih rendah.

Berdasarkan Surveilans Keamanan Air Minum Rumah Tangga (SKAM-RT) Kemenkes RI Tahun 2023 terdapat 54,1% sarana air minum yang tercemar e-Coli.

Air sehat sangat penting bagi umat manusia dan sebaliknya, air tercemar membahayakan kesehatan masyarakat. "E-Coli bagian dari bakteri yang mengontaminasi air minum. Bakteri, virus, dan parasit memicu wabah akut seperti Diare, Kolera, Tifoid, Hepatitis A, dan Disentri pada manusia. Air yang terpapar oleh bahan kimia berbahaya memiliki akumulasi jangka panjang seperti logam berat & pestisida yang dapat memicu kerusakan ginjal, saraf, dan risiko kanker. Tanpa air sehat, masyarakat terancam dehidrasi & toksisitas yaitu penurunan fungsi organ secara sistematis yang berakibat fatal jika tidak ditangani segera,"papar Bai.

Lebih lanjut, Bai Kusnadi menjelaskan bahwa berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025, setiap pelaku usaha yang memiliki Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) termasuk DAMIU wajib memiliki SLHS atau Label Higiene Sanitasi Pangan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. TPP yang wajib SLHS antara lain Restoran, Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu, Usaha Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu, Kedai Makanan, dan Rumah Minum/Kafe termasuk yang berada di kawasan pariwisata, serta DAMIU.

"DAMIU harus memiliki penampungan air baku, penyaringan/filterisasi, disinfeksi dan pengisian, air baku yang dibuktikan melalui bukti tertulis nota pembelian air baku dari Pelaku Usaha penyedia air baku sekaligus hasil laboratorium air baku dari Pelaku Usaha penyedia air baku, dan hasil uji laboratorium kualitas air minum untuk produksi DAMIU, "ujar Bai.

Sementara itu, Tyas Ajeng Fitriani Prihandari, S.P., M.Si Kepala DPMPTSP Kota Bogor mengatakan bahwa pihaknya menyelenggarakan perizinan dan non perizinan, melalui Sistem OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach), SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung), dan Sistem SMART. "Resiko Menengah Tinggi dengan output NIB, Sertifikat Standar, Verifikasi dan Validasi Daerah diterbitkan sesuai dengan kewenangan daerah (Provinsi, Kota/Kabupaten) dan output Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR) Daerah diterbitkan sesuai lokasi usaha daerah (Provinsi, Kota/Kabupaten), "kata Tyas Ajeng.

Menurutnya, memiliki NIB saja belum cukup untuk membuat depot beroperasi secara sah. Ia kemudian menerangkan bahwa usahawan DAMIU wajib melengkapi perizinan sektor kesehatan (PB UMKU) dari Dinas Kesehatan/PTSP Kabupaten/Kota setempat, yang meliputi Sertifikat/Hasil Uji Laboratorium terakreditasi (misal: KAN) yang menyatakan air baku dan air olahan memenuhi Standar Baku Mutu. Lalu kelengkapan lainnya seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang diterbitkan setelah dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) ke lokasi DAMIU. Kemudian kelengkapan Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan/Higiene Sanitasi bagi pemilik/pengelola dan penjamah pangan (operator/karyawan depot), dan kesediaan dokumen pendukung lainnya seperti denah tata letak (layout) bangunan depot, surat pasok/asal air baku, serta daftar peralatan/mesin filtrasi yang digunakan.

Menurut Tyas, KBLI Untuk Industri Air Minum Isi Ulang adalah 11052. Kelompok ini masuk dalam kategori Risiko Menengah Tinggi. Kode 11052 tetap digunakan pada KBLI 2025. "Dimungkinkan terdapat penyesuaian berupa perubahan diksi dalam judul atau perubahan dalam uraian Sertifikat Laik Higeinis Sanitasi di Wilayah (Kewenangan Daerah Kab/Kota), jangan memilih Sertifikat Laik Higeinis Sanitasi di Bandar Udara, Pelabuhan dan Lintas Batas Darat Negara (Kewenangan Provinsi), "kata Tyas.

Lebih lanjut ia memaparkan bahwa perizinan berusahanya adalah Sertifikat Standar Belum Terverifikasi dengan Resiko Menengah Tinggi; dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) berupa Sertifikat Laik Higienis Sanitasi dengan persyaratan seperti administrasi, teknis, bukti laboratorium Standar Baku Mutu, dan formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan.

Turut hadir Kepala Kepolisian Polisi Resort Kota (Polresta) Bogor Kota yang diwakili oleh AKP Ni Komang Armini, S.H., M.H. dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Bogor Kota dan jajaran Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Usahawan Depot Air Minum Sehat Indonesia (DPP AUDAMSI). Turut hadir melalui zoom, jajaran Dewan Pimpinan Wilayah AUDAMSI Jakarta dan Jogyakarta dan beberapa Dewan Pimpinan Daerah (Pengurus Kota/Kabupaten) AUDAMSI dari wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, dan lain-lain. AUDAMSI dikenal memiliki motto pergerakan Trisvastha, yaitu "sehat airnya, sehat depotnya, dan sehat konsumennya". Seluruh DAMIU diharapkan menjual air yang sehat serta memiliki perizinan yang lengkap dan manajemen yang juga sehat demi mendukung kesehatan konsumen DAMIU sekaligus tercapainya kesejahteraan para usahawan DAMIU di Indonesia. ***

Jalan yang telah selesai diperbaiki ini menjadi jalur alternatif bagi masyarakat menuju Lubuk Pakam maupun Galang, sekaligus pilihan untuk menghindari kendaraan bertonase besar yang melintas di jalan utama Lubuk Pakam–Galang.

Salah seorang warga Desa Parbarakan mengungkapkan, waktu tempuh menuju pusat kecamatan yang sebelumnya sekitar 30–40 menit kini dapat dipangkas menjadi sekitar 10 menit melalui jalan alternatif tersebut.

"Saya merasa bangga. Tadinya akses ke kecamatan sekitar 30 menit atau 40 menit, ini sudah sekitar 10 menit dari belakang. Tidak lagi bersamaan dengan mobil-mobil besar yang penuh dengan bahaya di jalan utama," ujarnya.

Ia menyampaikan terima kasih atas perbaikan jalan yang manfaatnya dirasakan masyarakat. Warga berharap pembangunan infrastruktur terus berlanjut untuk mendukung kelancaran aktivitas sehari-hari.

Selain ruas Simpang Parbarakan–Kebun Jagung, perbaikan jalan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2026 di Kecamatan Pagar Merbau juga mencakup ruas Purwodadi–Tanjung Garbus sepanjang 2,3 kilometer yang kini telah selesai diperbaiki.

Warga Purwodadi, Rahmad, mengatakan jalan mulus tersebut telah lama dinanti masyarakat. Ia bersama warga berkomitmen menjaga kondisi jalan agar tetap baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang.

"Sudah lama kali kami idam-idamkan jalan mulus seperti ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Bupati yang telah memperbaiki jalan kami ini," ucapnya.

Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan menekankan pemasangan papan nama jalan berwarna hijau tersebut sebagai bentuk informasi dan transparansi kepada masyarakat atas pembangunan yang dilakukan pemerintah kabupaten.

"Inilah arah baru pembangunan di masa saya dan Pak Wakil Bupati. Setiap jalan kabupaten yang telah selesai dibangun atau diperbaiki akan kita pasang plang hijau ini. Lengkap dengan status jalannya kewenangan siapa, menggunakan anggaran darimana dan panjang jalannya," terangnya.

Ia berharap pemasangan papan informasi tersebut

dapat mengedukasi masyarakat sekaligus mengingatkan masyarakat untuk menjaga bersama ruas jalan yang telah baik.

"Saya berharap jalan yang sudah baik ini dijaga bersama. Saya minta kepala desa mengajak masyarakat bergotong royong membersihkan rumput agar tidak menutupi bahu jalan dan mempersempit akses. Awasi juga pengguna jalan agar tidak menjadikan ruas ini sebagai lokasi balap liar," pesannya.

Jalan alternatif yang telah diperbaiki ini diharapkan menjadi pilihan bagi masyarakat menuju Lubuk Pakam maupun Galang, selain melalui jalan provinsi Lubuk Pakam–Galang yang juga sedang diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

"Perbaikan jalan kabupaten dan provinsi ini diharapkan mendukung mobilitas masyarakat dari berbagai wilayah yang menggunakan jalur Lubuk Pakam–Galang," pungkasnya.( Drt)