TOBA – Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Toba berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana pencabulan yang terjadi di wilayah Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba, pada Sabtu (5/9/2026) sekitar pukul 20.00 WIB.

Kapolres Toba AKBP V.J. Parapaga, S.I.K., melalui Kasat Reskrim AKP Desman Manalu, S.H., membenarkan pengungkapan perkara itu.

Kasat Reskrim menjelaskan, korban berinisial disebut saja Melati (20), warga Kecamatan Nassau, diduga mengalami tindakan pencabulan yang dilakoni seorang pria berinisial KSS (35), warga Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Peristiwa bermula saat korban hendak keluar dari kamar mandi umum.

Pelaku kemudian masuk dan menarik tangan korban, lalu memeluk serta menciumi korban tanpa persetujuan.

Atas kejadian itu, korban merasa syok dan selanjutnya meninggalkan lokasi.

Korban kemudian melaporkan peristiwa itu ke Polres Toba untuk ditindaklanjuti.

"Setelah menerima laporan, Unit PPA Satreskrim Polres Toba melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan pelaku untuk menjalani proses hukum," ujar AKP Desman Manalu--seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Polres toba yang terlihat POSMETRO MEDAN Rabu 9 September 2026.

Terhadap pelaku, penyidik menerapkan ketentuan pidana sesuai hasil penyidikan dan fakta hukum yang ditemukan dalam perkara itu.

AKP Desman juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan setiap dugaan tindak kekerasan maupun pelecehan seksual kepada pihak kepolisian.

"Polres Toba berkomitmen memberikan perlindungan kepada korban serta menindak setiap dugaan tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.***

Sebagai wujud keseriusan dan komitmen penuh pimpinan universitas terhadap reformasi birokrasi, kegiatan strategis ini dihadiri dalam formasi lengkap. Selain dihadiri langsung oleh Rektor UINSU Medan, Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag., acara ini turut diikuti oleh keempat Wakil Rektor, yakni Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Abrar M. Dawud Faza, S.Fil., M.A, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Prof. Dr. Katimin, M.A, serta Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga Prof. Dr. Muzakkir, M.Ag.

Hadir pula unsur pimpinan birokrasi kampus, yakni Kepala Biro AUPK Dr. Ibnu Sa'dan, M.Pd. dan Kepala Biro AAKK Dr. Tohar Bayoangin, M.Ag.. Hadir juga jajaran Dekan, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Kepala Bagian (Kabag), serta segenap keluarga besar civitas akademika UINSU. Acara ini menghadirkan narasumber utama, yakni Kepala Kantor Regional (Kanreg) VI Badan Kepegawaian Negara (BKN) Medan, Dr. Janry H.U.P. Simanungkalit, S.Si., M.Si..

Dalam sambutan pembukanya, Rektor UINSU, Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag., menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kepala Biro AUPK dan Tim Ortala selaku penyelenggara, serta ucapan terima kasih atas kehadiran Kepala BKN Medan beserta tim. Rektor menekankan urgensi memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh civitas akademika, mulai dari dosen, tenaga kependidikan (tendik), hingga mahasiswa yang kerap bersentuhan dengan layanan administrasi kampus seperti pengurusan Kartu Studi Semester (KSS) maupun surat keterangan kuliah.

Rektor secara khusus mengingatkan para pejabat dan pimpinan fakultas yang membawahi banyak pegawai dan mahasiswa agar benar-benar memahami aturan kedisiplinan dan kode etik, baik untuk PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemahaman ini dinilai sangat krusial agar pimpinan tidak salah langkah dalam mengambil tindakan.

"Seandainya ada kejadian yang melanggar peraturan, kita harus tahu apa yang harus dilakukan sesuai tahapan aturan. Jangan sampai karena tidak tahu aturan, kita langsung memberhentikan seseorang tanpa prosedur yang benar, karena kita bisa dituntut secara hukum hingga ke pengadilan," tegas Prof. Nurhayati.

Di akhir sambutannya, Rektor memberikan pesan mendalam terkait integritas seorang pemimpin. Ia mengingatkan agar aturan tidak hanya ditegakkan ke bawah. "Informasi ini sangat penting sebagai refleksi. Jangan sampai kita hanya keras menerapkan aturan kepada bawahan, tetapi kita sendiri tidak menerapkannya pada diri kita. Pimpinan harus menjadi teladan," pesannya.

Kepala Kanreg VI BKN Medan, Dr. Janry H.U.P. Simanungkalit, memaparkan materi bertajuk "Kode Etik & Perilaku Serta Disiplin Pegawai Negeri Sipil". Ia sangat mengapresiasi upaya UINSU yang saat ini tengah berjibaku meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

"Reformasi birokrasi adalah jantung institusi. Kuncinya ada pada pimpinan. Pemimpin di lingkungan kampus harus betul-betul meyakinkan bahwa komitmen dan konsistensinya dalam menegakkan aturan tata kelola tetap terjaga," pesan Dr. Janry.

Dalam paparannya, ia menguraikan lima dasar hukum yang wajib dipedomani oleh abdi negara guna mewujudkan "ASN Berintegritas, Pelayanan Berkualitas", yaitu:

UU ASN No 20 Tahun 2023: Dasar utama penyelenggaraan manajemen ASN, kode etik, perilaku, dan disiplin.

PP No 42 Tahun 2004: Pedoman pembinaan jiwa korps, perilaku, dan integritas ASN.

PP No 94 Tahun 2021: Aturan tindak lanjut pelanggaran disiplin dan penegakan atas kode etik.

Peraturan BKN No 6 Tahun 2022: Pedoman Kode Etik dan Kode Perilaku ASN.

Statemen Presiden: Komitmen pimpinan negara untuk memperkuat integritas dan pelayanan publik.

Pihak BKN juga memberikan sorotan tajam terhadap berbagai temuan pelanggaran disiplin, seperti pungli, hingga pelanggaran jam kerja. Secara khusus, ditekankan bahwa ASN yang mangkir 10 hari berturut-turut tanpa keterangan sah akan langsung diberhentikan tidak atas permintaan sendiri. Peringatan keras juga ditujukan kepada atasan langsung agar tidak "tutup mata" terhadap pelanggaran bawahannya, karena atasan yang melakukan pembiaran akan dijatuhi hukuman yang jauh lebih berat.

Sebagai penutup materinya, Dr. Janry memotivasi jajaran UINSU untuk menyambut era digitalisasi kepegawaian. BKN kini menerapkan fully system berbasis aplikasi SIASN dengan prinsip Zero Desk, yang meniadakan layanan tatap muka untuk mencegah gratifikasi. BKN juga akan mendorong penuh layanan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Pensiun Otomatis (PPO) tanpa perlu usulan manual dari instansi, selama data pegawai telah diperbarui secara akurat.

Melalui sinergi ini, UIN Sumatera Utara berharap internalisasi kedisiplinan dan adaptasi teknologi kepegawaian dapat berjalan secara optimal untuk mewujudkan birokrasi kampus yang melayani dan berintegritas tinggi. (hun)

Kepada awak media, Selasa (8/9/2026) siang, Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP menerangkan, ketiga pria itu yakni MH (36) warga Medan Sunggal, IU (37) warga Hamparan Perak, dan AF (26) warga Medan Selayang, merupakan sindikat narkoba jaringan lintas Kabupaten.

Ketiganya, kata dia--seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Plrstbes medan yang terlihat POSMETRO MEDAN Rabu 9 September 2026--, ditangkap di dua tempat berbeda, yakni MH dan IU yang diringkus di kawasan Kampung Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, sedangkan AF ditangkap di kawasan Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal.

"Pengungkapan ini berawal dari informasi yang disampaikan masyarakat kepada kami. Awalnya, kami meringkus MH dan IU yang merupakan pengedar, dengan barang bukti 50,7 gram sabu, uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp.3 juta, handphone, dan sepeda motor," ungkap Rafli.

Usai menangkap MH dan IU, petugas pun kemudian melakukan pengembangan, dengan meringkus AF yang merupakan bandar sekaligus pemilik gudang penyimpanan narkoba.

Bandar dan pemilik gudang itu, diringkus di rumahnya di Jalan Bandar Meria, Kel.Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kab.Deli Serdang.

"Setelah menangkap 2 pengedar, kami kemudian meringkus bandarnya yang juga sekaligus pemilik gudang. Dari rumah pelaku, kami menyita sabu seberat 377,1 gram, 3 timbangan elektrik, 2 unit ponsel dan uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp4.850.000," tambah Rafli.

Dalam praktek bisnis haram ketiga pelaku, ketiganya diketahui sudah cukup lama menjalankan bisnis narkoba, yakni dalam kurun waktu 6 bulan terakhir.

Petugas, kini sedang mengejar pelaku lain yang terlibat dalam jaringan para pelaku, untuk mengungkap pelaku - pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini.

"Kami masih kembangkan kasus ini, kami duga para pelaku ini sindikat yang cukup besar. Kami pastikan tidak akan ada yang lolos, pasti akan kami ungkap," pungkas Rafli.***

Kegiatan bergengsi ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Plan International Indonesia bersama DBS Foundation dan Pemerintah Kota Medan. Ajang ini dirancang khusus sebagai ruang bertemunya para talenta muda—yang sebelumnya telah menempa diri melalui pelatihan di bidang hospitality, retail, IT, dan digital—dengan dunia usaha secara langsung.

Kehadiran ajang ini disambut penuh suka cita oleh sivitas akademika UINSU Medan. Mewakili pimpinan universitas, Wakil Rektor III UINSU Medan, Prof. Dr. Katimin, M.A. menyampaikan rasa bangga dan terima kasih yang mendalam kepada Plan International Indonesia, DBS Foundation, serta seluruh mitra yang telah mempercayakan UIN SU sebagai tuan rumah penyelenggaraan event besar ini.

Dalam sambutannya, pihak universitas memaparkan bahwa UINSU Medan kini menaungi hampir 30.000 mahasiswa yang tersebar di 8 fakultas dan 1 Pascasarjana dengan berbagai kampus strategis, mulai dari Kampus Pancing hingga Tuntungan. UINSU Medan menyatakan komitmennya untuk terus terbuka dan memperluas kolaborasi lintas sektor.

"Dalam ajaran agama, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (khairunnas anfauhum linnas). Kami menyadari bahwa perguruan tinggi tidak bisa hidup sendirian; semakin kita berkolaborasi, maka dampaknya akan semakin besar bagi kemaslahatan umat," ungkap perwakilan pimpinan UINSU Medan dalam arahannya.

Sementara itu, Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan yang hadir bersama para mitra strategis menegaskan pentingnya kesinambungan antara dunia pendidikan dan dunia industri. Dalam sambutan Pemko Medan yang dibacakan pada acara tersebut, ditekankan bahwa penyiapan tenaga kerja muda tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak saja. Pemerintah, dunia usaha, lembaga pelatihan, dan perguruan tinggi harus bersinergi agar keterampilan yang diperoleh benar-benar menjawab kebutuhan pasar kerja.

Sebanyak 24 perusahaan ternama turut hadir dalam Career Day 2026 ini dengan menawarkan berbagai posisi dan peluang karier menarik di sektor teknologi, informasi, ritel, perhotelan, hingga dukungan perbankan seperti dari Bank DBS Indonesia.

Tidak hanya sesi job matching dan wawancara langsung, para pengunjung juga dapat memanfaatkan kehadiran Career Corner bersama Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan sebagai ruang konsultasi dan pusat informasi karier yang komprehensif.

Ajang Career Day 2026 resmi dibuka, menandai dimulainya lembaran baru bagi para pencari kerja muda. Para peserta diimbau untuk memanfaatkan kesempatan emas ini sebaik-baiknya dengan menunjukkan kemampuan terbaik, membangun komunikasi yang proaktif, serta menepis rasa ragu untuk mencoba.(hun)

Mengusung tema "Menuju Masyarakat Aktif dan Bugar!", Bupati mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari pola hidup sehat, menjaga kebugaran dan meningkatkan produktivitas dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Bupati --seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Sahabat oloan paniaran nababan yang terlihat POSMETRO MEDAN Rabu 9 September 2026-- juga menekankan pentingnya kedisiplinan ASN.

Bupati mengingatkan agar disiplin kerja terus ditingkatkan dan seluruh pegawai menjauhi berbagai aktivitas yang dapat merusak diri sendiri maupun nama baik pemerintah daerah, termasuk perjudian online.

Bupati meminta Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan pengawasan dan melakukan langkah-langkah sesuai ketentuan terhadap ASN yang terindikasi terlibat perjudian online.

"Mari kita jaga kesehatan, tingkatkan disiplin, jauhi judi online, dan bersama-sama menjaga nama baik Kabupaten Humbang Hasundutan."***

Berdasarkan laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Kabupaten Karo, Rabu (9/9/2026), pembangunan instalasi rawat jalan dan rekam medis RSUD Kabupaten Karo dengan kode tender 10161145000 memiliki pagu anggaran Rp1.533.200.000 yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 mulai ditenderkan.

Proses tender saat ini berada pada tahap pembukaan dokumen penawaran.

Tender proyek pembangunan lanjutan instalasi rawat jalan dan rekam medis RSUD tersebut diikuti 15 peserta perusahaan.

Dari 15 peserta, tiga peserta melakukan penawaran, yakni CV Raffuli dengan harga penawaran Rp1.382.219.556,73, CV Marella Arthatama dengan harga penawaran Rp1.424.236.023,65, dan Kokoh Arih Ersada dengan harga penawaran Rp1.491.067.546,01.

Pembangunan lanjutan RSUD pada Tahun Anggaran 2026 merupakan pembangunan yang paling merosot mata anggaran pembangunannya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Karo, Abel Tarwai Tarigan, S.Sos., M.A., M.T., mengungkapkan kepada media bahwa pada tahun 2026 terdapat tambahan anggaran sekitar Rp8,5 miliar yang berasal dari pengembalian dana transfer daerah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karo.

Hal senada dikatakan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Karo, Firman Firdaus Sitepu.

Menurutnya, terkait pembangunan RSUD Kabupaten Karo, DPRD Kabupaten Karo sudah menyetujui anggaran Tahun 2026 sebesar Rp8 miliar tahun 2025.

Dikonfirmasi kembali mengenai pengembalian dana transfer daerah sebesar Rp8,5 miliar untuk pembangunan lanjutan RSUD Kabupaten Karo, Kepala Bappedalitbang Abel Tarwai Tarigan melalui WhatsApp hingga pukul 12.38 WIB belum memberikan balasan konfirmasi.

Pemerhati: Jangan-jangan Ada Kongkalikong

Pemerhati pembangunan dan kesehatan masyarakat Karo, Ndarami Sembiring mempertanyakan proses tender serta tambahan anggaran Rp8,5 miliar tersebut.

"Dalam tahap tender pembangunan rumah sakit umum daerah Kabupaten Karo diikuti lima belas peserta, tapi hanya tiga peserta yang melakukan penawaran. Itu kenapa? Jangan-jangan ada kongkalikong-nya," selidiknya.

Lanjut Ndarami Sembiring, mengenai pengembalian dana transfer daerah Rp8,5 miliar untuk pembangunan rumah sakit umum daerah Kabupaten Karo tahun 2026, dirinya mempertanyakan ke mana anggaran itu dan mengapa tidak dilakukan proses penyerapan serta percepatan penggunaan anggaran untuk pembangunan rumah sakit umum.

"Anggaran tender pembangunan RSUD Rp1.533.200.000 kapan selesainya? Sedangkan kita tahu kondisi dan status rumah sakit umum sekarang bagaimana latar belakangnya. Maka saya berharap kepada Bupati Karo, Antonius Ginting, dan Pemerintah Kabupaten Karo segeralah mencari jalan untuk merampungkan pembangunan RSUD, karena Desember 2027 perjanjian Pemkab Karo dengan GBKP bakal berakhir," telisik Ndarami Sembiring.(JpG)

Isu liar yang sempat beredar di tengah masyarakat itu ditegaskan tidak benar alias hoaks.

Klarifikasi ini disampaikan Kepala Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (Kabid OKK) DPC GRIB Jaya Kota Medan, Dudi Efni Pasaribu, mewakili jajaran Pembina, Ketua, Sekretaris Cabang, dan Bendahara.

"Menanggapi hal itu, saya tegaskan itu hanya isu belaka. Kami bersama kawan-kawan ojol justru selalu berjalan dan bergerak bersama," tegas Dudi kepada wartawan, Rabu (9/9/2026).

Dudi menerangkan, relasi antara GRIB Jaya Kota Medan dengan komunitas ojol selama ini terjalin sangat erat dan solid.

Kolaborasi aktif kerap dijalankan di lapangan, terutama dalam berbagai aksi sosial serta gerakan kemanusiaan guna membantu warga yang membutuhkan.

"Bahkan dalam setiap kegiatan kemanusiaan, kami selalu mengajak rekan-rekan ojol untuk turun langsung melihat kondisi masyarakat. Komunitas seperti Abang Aleh Gojek dan elemen ojol lainnya terus bergandengan tangan dengan kami," terangnya.

Sebagai wujud nyata kebersamaan itu, DPC GRIB Jaya Kota Medan rutin membuka makan gratis setiap hari bagi seluruh pengemudi ojek online tanpa membedakan aplikasi.

"Di sini kami menyediakan makan gratis setiap hari. Mau dari Gojek atau ojol mana pun, semua kami tampung. Setiap hari berganti-ganti, bahkan bisa ratusan orang yang datang. Rekan-rekan selalu ada untuk kami, dan kami pun selalu ada untuk mereka," ungkap Dudi.

Dudi mensinyalir isu miring ini sengaja diembuskan pihak-pihak tertentu yang ingin menciptakan perpecahan di tengah masyarakat.

"Itu tidak benar dan hoaks. Mungkin ada oknum-oknum yang tidak suka dengan keberadaan GRIB, tapi faktanya kami selalu ada untuk kawan-kawan ojol," tambahnya.

Soliditas dan kepedulian sosial ini, lanjut Dudi, tercipta berkat komitmen kuat jajaran pimpinan organisasi yang terus menginstruksikan kader agar membaur dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat bawah.

"Semua program sosial ini tak lepas dari dukungan penuh Pembina DPC GRIB Jaya Medan Ferdy Sanjaya Sembiring, Ketua Rudi Ginting, Sekretaris Cabang Toyib Marbun, serta Bendahara Rio Siahaan," pungkasnya.(adam)

Dalam konferensi pers di Mapolres Dairi, AKBP Otniel Siahaan mengatakan tersangka berinisial PS (60) warga Desa Huta Rakyat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.

Kata Kapolres AKBP Otniel Siahaan, --seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Polres Dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN Rabu 9 September 2026-- tersangka PS awalnya minum tuak di sebuah warung di gang Soala Gogo.

Tersangka kemudian bergerak ke Jalan Merdeka untuk membeli nasi di sebuah rumah makan.

. "Saat itu tersangka melintas di Jalan Tembakau tempat praktik korban Yang bisa pelaku berobat, dan melihat pintu itu dalam keadaan terbuka," ujarnya, Rabu (9/9/2026).

Setelah membeli bungkusan makanan, tersangka kemudian makan di dekat pajak sambil Menantu praktik tersebut. Saat itulah timbul niat PS untuk melakukan perampokan.

Usai habis makan, PS kemudian kembali kerumah dan mengambil sebilah parang beserta lakban yang disimpan di saku jaket. Tersangka juga tak lupa membawa kain sebo untuk menutup identitasnya.

Sekitar pukul 20.15 WIB, PS tiba di lokasi praktik korban. Dirinya langsung memakai kain sebo dan menutup wajahnya.

Saat masuk ke tempat praktik, PS memanggil nama korban yang kala itu sedang duduk di kursi kerja, dan langsung meminta uang.

"Pelaku langsung meminta uang kepada korban dengan mengarahkan sebilah parang, namun korban mengatakan bahwa uang yang tersisa hanya di laci. Pelaku kemudian mengikat kaki dan mulut korban dengan lakban dan langsung membuka seluruh laci meja dan mengambil seluruh uang yang ada di dalam laci," kata Kapolres.

Setelah mengambil seluruh uang dari dalam laci, korban sempat berpura - pura menelepon untuk mengelabui korban bahwa dirinya tidak sendirian.

PS sempat berpura - pura meminta rekannya untuk memutar mobil dan akan melanjutkan perjalanan di Pancur Batu.

PS pun kemudian keluar dari dalam ruangan dan langsung bergerak menuju Jalan Putri Lopian untuk membuang sisa lakban.

PS pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju rumahnya untuk menghitung uang hasil curian.

"Total uang yang berhasil dibawa oleh tersangka sebanyak Rp12 juta 190 ribu. Tersangka kemudian pergi ke Samosir untuk berbelanja buah coklat dan cabai, serta melanjutkan perjalanan menuju Dolok Sanggul hingga Provinsi Jambi, " terangnya.

Pelaku pun kemudian memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya yakni Kabupaten Dairi.

Hingga akhirnya tersangka berhasil dibekuk dalam perjalanan menuju Kabupaten Dairi, tepatnya di kawasan Merek, Karo.

Petugas turut mengamankan beberapa barang bukti berupa 1 buah cincin emas, sebilah parang, uang tunai sebesar Rp5 juta 190 ribu yang merupakan sisa hasil pencurian, dan 1 unit handphone lipat.

"Saat ini Pelaku sudah berhasil diamankan, dan dikenakan pasal 479 Ayat (2) huruf a Subs Pasal 479 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun, " tutupnya.***

Jenazah tersebut diketahui bernama Abdul Ghoni (25), warga Desa Bedanten, Kecamatan Bungah, Gresik. Abdul Ghoni meninggal dunia pada Senin (7/9) sore setelah mengalami komplikasi penyakit yang berkaitan dengan obesitas.

Proses pemakaman Abdul Ghoni berlangsung cukup dramatis. Puluhan warga bersama sejumlah instansi ikut terlibat untuk membantu seluruh rangkaian pemakaman, mulai dari memandikan jenazah, melaksanakan salat jenazah hingga proses pemakaman.

Petugas Damkarla Gresik, Farhan Dzulkifli, mengatakan warga mengalami kendala ketika hendak memindahkan jenazah karena bobot tubuh almarhum.

"Warga kesulitan saat hendak memindahkan jenazah," ujar Farhan, Selasa (8/9/2026).

Untuk mengatasi kendala tersebut, satu unit crane milik Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik kemudian dikerahkan. Selain crane, tiga kendaraan operasional juga disiapkan untuk mendukung proses pemakaman.

"Mengerahkan 1 unit crane milik DPUTR, serta menyiagakan 3 unit mobil operasional lainnya," imbuhnya.

Dalam proses tersebut, warga dan petugas terlihat bekerja sama menyelesaikan setiap tahapan pemakaman. Setelah melalui berbagai proses, pemakaman Abdul Ghoni akhirnya selesai sekitar lima jam kemudian.

"Proses pemakaman berlangsung 5 jam, tapi alhamdulillah selesai tanpa halangan," sebutnya.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Bungah Aipda Triyadi menyampaikan bahwa meninggalnya Abdul Ghoni meninggalkan kesedihan mendalam bagi pihak keluarga.

Triyadi juga memastikan hasil pemeriksaan polisi tidak menemukan adanya indikasi kekerasan pada tubuh almarhum. Abdul Ghoni dipastikan meninggal akibat sakit.

"Murni karena sakit, semoga keluarga diberikan ketabahan," jelasnya. (detikJatim)

Keempat korban juga mengaku telah melakukan visum et revertum pada malam kejadian. Namun hingga saat ini belum ada pemberitahuan dari kepolisian, kapan hasil visum tersebut keluar dari rumah sakit.

"Kami berempat malam itu langsung melakukan visum dan diantar oleh polisi ke rumah sakit, tapi sampai hari ini belum ada pemberitahuan kapan hasilnya keluar," ungkap Supriadi (46), yang merupakan ayah kandung Leo Nardo kepada wartawan, Senin (07/09/26).

Masih kata Supriadi, kondisi anak kandungnya itu hingga kini masih harus terbaring lemah karena luka dari enam jahitan di pelipis matanya semakin memar.

Bahkan bola mata Leo Nardo semakin mengkhawatirkan akibat dipukul dan dianiaya oleh sekelompok Satpam PT BSP di area kampung, tepatnya di Jalan Pakis Lingkungan I Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kota Kisaran Timur, Jumat (04/09/26).

Supriadi kembali menegaskan, bahwa anaknya beserta korban lainnya sama sekali tidak pernah terlibat kasus pencurian tandan buah sawit milik PT BSP yang letaknya berbatasan dengan Jalan Pakis.

"Anak ku itu pekerja meubel, dia bekerja sama mertuanya di Pasar Lama dan tidak pernah terlibat dengan kasus apapun. Boleh dicek di kepolisian, jika memang anak ku pernah terlibat kasus pencurian," katanya menegaskan.

Dirinya pun berharap agar pihak kepolisian Polres Asahan dapat segera memproses laporan polisi yang telah dibuatnya.

"Akibat kejadian yang menimpa kami, sampai hari ini semua korban masih trauma dan tidak dapat bekerja seperti biasa. Kami memohon kiranya polisi dapat segera memproses laporan kami dan memberi efek jera terhadap para pelaku," harapnya.

Terkait hal ini wartawan pun kemudian mencoba kembali melakukan konfirmasi kepada Kepala Pengamanan (Papam) maupun Humas PT BSP Area Kisaran. Sayangnya, hingga laporan ini dimuat, baik Kepala Pengamanan maupun Humas PT BSP masih enggan memberikan keterangan. (telusur88news/red)

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan dua orang pemuda yang diduga kuat bertindak sebagai pengedar, yakni IWH alias Ilham (29) dan KS alias Adit (24).

Kasat Resnarkoba Polres Tanjungbalai, AKP Yudi F, S.H., M.Psi, menjelaskan bahwa penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat setempat yang resah akan maraknya transaksi narkoba di lokasi kejadian.

"Menindaklanjuti informasi warga, Tim Opsnal langsung bergerak ke lokasi dan menyamar sebagai pembeli (undercover buy). Saat transaksi berlangsung, petugas langsung meringkus kedua pelaku," ujar AKP Yudi.

Dari tangan tersangka KS, petugas menyita 8 butir pil ekstasi seberat kotor 2,61 gram yang terbungkus plastik klip dan dibalut tisu. Barang haram tersebut disergap saat hendak diserahkan langsung kepada petugas yang sedang menyamar.

Selain pil ekstasi, polisi turut menyita sejumlah barang bukti lainnya dari lokasi penangkapan, meliputi uang tunai Rp310.000 diduga hasil transaksi narkoba, 2 unit ponsel (warna biru dan hitam) dan 2 unit sepeda motor, yakni Honda ADV warna cokelat (BK 6468 DAM) dan Honda Beat tanpa plat nomor.

Berdasarkan hasil interogasi awal, kedua pelaku mengakui bahwa barang haram tersebut adalah milik mereka yang diperoleh dari seorang pria berinisial "A". Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan.

"Kedua tersangka beserta seluruh barang bukti sudah kami bawa ke Mako Polres Tanjungbalai untuk pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Terhadap pemasoknya masih terus kami lakukan penyelidikan," tegasnya.

Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.(RED)

Dalam kunjungan itu, Bobby menegaskan penanganan banjir di kawasan perbatasan Medan dan Deli Serdang harus segera direalisasikan melalui kolaborasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Menurut Bobby, genangan yang kerap terjadi setiap hujan deras disebabkan sistem pembuangan air yang belum optimal. Karena itu, solusi yang telah dirancang harus segera dijalankan agar persoalan banjir menahun tersebut tidak terus berulang.

"Kita minta ini segera diselesaikan karena desain dan perencanaannya sudah ada. Tinggal pembagian tugas dan percepatan pelaksanaannya," kata Bobby di lokasi.

Untuk kawasan Letda Sujono, penanganan banjir akan dilakukan melalui pembangunan kolam retensi yang terhubung dengan saluran primer sepanjang sekitar 1,7 kilometer. Drainase penghubung menuju kolam retensi direncanakan dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum.

Sementara itu, Pemerintah Kota Medan bertugas menyelesaikan pembebasan lahan lokasi kolam retensi yang ditargetkan rampung tahun ini.

Bobby memastikan Pemprov Sumut siap membantu apabila proses pembebasan lahan menghadapi kendala anggaran.

"Kalau pembebasan lahan tidak bisa dianggarkan Pemko Medan, Pemprov Sumut siap membantu. Yang penting program ini bisa segera berjalan karena masyarakat sudah lama menunggu solusi," ujarnya.

Selain Letda Sujono, Bobby juga menyoroti titik banjir lain di Jalan Eka Warni, Kecamatan Medan Johor. Kawasan tersebut dinilai membutuhkan penanganan terpadu karena berada di wilayah perbatasan Medan dan Deli Serdang.

Menurut Bobby, penanganan di Jalan Eka Warni akan dilakukan melalui pembagian tugas antarinstansi. Pemprov Sumut akan menangani pembangunan sodetan, Kementerian Pekerjaan Umum mengerjakan sistem drainase, sedangkan Pemko Medan bertanggung jawab terhadap perbaikan jalan.

"Saya pernah meninjau lokasi ini saat masih menjadi Wali Kota Medan. Karena berada di dua wilayah administrasi, maka penyelesaiannya harus dilakukan bersama-sama. Tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri," katanya.

Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap yang turut mendampingi peninjauan mengatakan, pembangunan kolam retensi direncanakan dimulai setelah proses pembebasan lahan selesai.

Menurutnya, saat ini tahapan pembebasan lahan masih berjalan sesuai ketentuan yang berlaku karena melibatkan lahan milik masyarakat.

"Insya Allah setelah pembebasan lahan selesai, pembangunan kolam retensi bisa segera dimulai. Saat ini prosesnya masih berjalan sesuai prosedur," ujar Zakiyuddin.

Pemprov Sumut berharap percepatan pembangunan kolam retensi, sodetan dan drainase tersebut dapat menjadi solusi permanen untuk mengurangi banjir yang selama ini menjadi keluhan warga di kawasan Letda Sujono dan Medan Johor.(DISU)

Daftar nominasi Ballon d'Or2026 diumumkan France Football pada Selasa (8/9) malam WIB. Sebanyak 30 pemain diperkenalkan secara bertahap.

Jude Bellingham menjadi pemain pertama yang diumumkan. Setelahnya, terdapat Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Ousmane Dembele, dan Luis Diaz. Daftar kemudian dilanjutkan dengan Bruno Fernandes, Erling Haaland, Gabriel Magalhaes, Harry Kane, serta Achraf Hakimi.

Lamine Yamal, bintang muda Timnas Spanyol dan Barcelona, juga masuk dalam daftar tersebut. Ia bersaing bersama Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Sadio Mane, Lautaro Martinez, Kylian Mbappe, dan Nuno Mendes.

Lionel Messi, yang telah delapan kali memenangkan Ballon d'Or, kembali mendapatkan nominasi. Selain Messi, daftar tersebut turut diisi Joao Neves, Michael Olise, Willian Pacho, Julian Quinones, Declan Rice, Rodri, Fabian Ruiz, William Saliba, Ferran Torres, Dayot Upamecano, Vitinha, dan Vinicius Junior.

Pengumuman pemenang Ballon d'Or2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 Oktober. Berbeda dari biasanya, malam penghargaan tahun ini digelar di London, bukan Paris. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan dalam rangka memperingati 70 tahun penyelenggaraan Ballon d'Or.

Penentuan pemenang dilakukan melalui pemungutan suara panel jurnalis dari berbagai negara. Setiap jurnalis akan memilih 10 pemain terbaik dari 30 nama yang telah dinominasikan oleh France Football, harian olahraga L'Équipe, dan UEFA.

Perolehan suara dari para jurnalis tersebut nantinya menjadi penentu pemain yang dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia versi Ballon d'Or2026.

Daftar Nominasi Ballon d'Or2026

1. Jude Bellingham (Real Madrid)

2. Pau Cubarsi (Barcelona)

3. Ousmane Dembele (PSG)

4. Marc Cucurella (Real Madrid)

5. Luiz Diaz (Bayern Munich)

6. Bruno Fernandes (Manchester United)

7. Erling Haaland (Manchester City)

8. Gabriel Magalhaes (Arsenal)

9. Achraf Hakimi (PSG)

10. Harry Kane (Bayern Munich)

11. Lamine Yamal (Barcelona)

12. Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

13. Marquinhos (PSG)

14. Sadio Mane (Al-Nassr)

15. Lautaro Martinez (Inter Milan)

16. Kylian Mbappe (Real Madrid)

17. Nuno Mendes (PSG)

18. Lionel Messi (Inter Miami)

19. Michael Olise (Bayern Munich)

20. Joao Neves (PSG)

21. Willian Pacho (PSG)

22. Julian Quinones (Al Qadsiah)

23. Declan Rice (Arsenal)

24. Rodri (Barcelona)

25. Fabian Ruiz (PSG)

26. William Saliba (Arsenal)

27. Ferran Torres (PSG)

28. Dayot Upamecano (Bayern Munich)

29. Vitinha (PSG)

30. Vinicius Junior (Real Madrid). (detiksport)

"Kalau memang izinnya sudah dicabut dan legalitasnya tidak ada, tentu tidak boleh beroperasi. Kita tindak sesuai aturan," tegas Bobby saat menerima laporan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti terkait persoalan usaha hiburan malam di Kabupaten Langkat, khususnya di wilayah Batangserangan, yang diduga melanggar ketentuan.

Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Kerja Gubernur, Lantai 10, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (8/9/2026).

Bobby meminta Pemkab Langkat bersama perangkat daerah dan instansi terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas usaha, mulai dari izin usaha, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga kesesuaian dengan tata ruang.

Bobby juga menegaskan pemerintah harus lebih berhati-hati terhadap tempat hiburan yang sebelumnya telah menimbulkan korban jiwa dan tidak boleh sembarangan memberikan izin untuk kembali beroperasi. Menurutnya, dukungan terhadap investasi tidak berarti mengabaikan aturan terkait perizinan, tata ruang, lingkungan maupun Kamtibmas.

"Investasi kita dukung, tetapi investasi harus sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kalau tidak sesuai aturan dan mengganggu masyarakat, tidak boleh dibiarkan," ujarnya.

Bobby selanjutnya meminta persoalan tata ruang di kawasan tersebut dikaji secara menyeluruh. Pemerintah daerah perlu memastikan pemanfaatan lahan sesuai peruntukan serta tidak bertentangan dengan ketentuan perlindungan lahan pangan dan kebijakan tata ruang yang berlaku.

Untuk mendukung proses penertiban, Bobby mendorong Pemkab Langkat memperkuat koordinasi dengan kepolisian dan TNI agar seluruh tahapan berjalan aman, tertib dan sesuai prosedur.

Terkait aksi demonstrasi masyarakat, Bobby mengatakan penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat sepanjang dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau landasannya jelas sebagai aspirasi masyarakat, tentu kita dengarkan. Tetapi penyampaiannya harus tetap tertib dan jangan sampai mengganggu keamanan," katanya.

Bobby menegaskan pemerintah tidak boleh melakukan penegakan aturan secara tebang pilih dan setiap kegiatan usaha harus diperlakukan berdasarkan ketentuan hukum yang sama.

"Kita sebagai pemerintah harus bisa membedakan mana usaha yang memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat, dan mana kegiatan yang justru menimbulkan persoalan. Semua harus berdasarkan aturan," ujar Bobby.

Sebelumnya, Tiorita menyampaikan laporan mengenai persoalan Tempat Hiburan Malam (THM) di Kabupaten Langkat yang sebelumnya telah ditertibkan dan disegel Pemkab Langkat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Setelah kita lakukan penyegelan, tempat usaha tersebut diduga kembali beroperasi. Dulu pengurusan izinnya hanya karaoke keluarga, Pak. Tetapi seiring waktu menjadi Tempat Hiburan Malam (THM). Sudah kami segel, tetapi mereka mencabut segelnya. Tempat usaha tersebut diduga kembali beroperasi setelah penyegelan. Kami punya dokumentasi foto dan video," ujar Tiorita, yang hadir bersama kepala OPD Kabupaten Langkat.

Tiorita berharap dukungan Pemprov Sumut dapat memperkuat langkah Pemkab Langkat dalam memastikan kegiatan usaha di wilayahnya berjalan sesuai ketentuan serta menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Turut mendampingi Gubernur, Kasatpol PP Sumut Moettaqien Hasrimi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut Nurbaiti Harahap, Kepala Biro Hukum Setdaprovsu Aprilla Haslantini Siregar, Kepala Kesbangpol Sumut Mulyono, serta Dirut PT Pembangunan Prasarana Sumut (PPSU) Ferry Indra. (DISU)

Foto : Dinas Kominfo Sumut /

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumut Prayatno Ginting beserta jajaran di Ruang Kerjanya, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (7/9/2026).

Menurut Bobby, Sumut memiliki berbagai komoditas pangan yang potensial dan strategis, termasuk produk pertanian yang selama ini menjadi komoditas ekspor. Karena itu, pengembangan komoditas perlu diarahkan pada peningkatan nilai tambah sekaligus memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat.

"Jadi, pengembangan komoditas harus diarahkan agar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Sehingga memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Begitu juga dengan pemanfaatan teknologi yang ada," ujar Bobby.

Bobby juga menilai Sumut memiliki peluang investasi yang besar di sektor pangan. Namun, selain pengembangan produk turunan, stabilitas produksi dan kemampuan memenuhi kebutuhan pasar menjadi hal penting yang harus diperhatikan.

"Banyak yang berpotensi, seperti di Kepulauan Nias. Di sana belum ketemu pasar yang sesuai. Namun masalahnya bukan pasarnya, tetapi jumlah produksi yang belum memenuhi kebutuhan pasar," jelas Bobby.

Menurutnya, kapasitas produksi dalam jumlah tertentu diperlukan agar suatu komoditas mampu memberikan nilai ekonomi yang tinggi bagi masyarakat yang memproduksinya. Karena itu, pengembangan produk turunan dan stabilitas pasokan harus berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan manfaat ekonomi bagi produsen.

"Setelah komoditas itu sesuai kebutuhan pasar, pemerintah dan pihak terkait pun perlu mengintervensi. Jadi harus ada kolaborasi bersama, seperti penetapan target tahunan komoditas apa yang perlu kita capai," jelasnya.

Bobby mengatakan pemerintah memiliki peran dalam menyiapkan kebijakan dan program, sedangkan masyarakat menjadi pelaku utama produksi. Melalui kolaborasi tersebut, penyediaan pasar dan ketersediaan komoditas diharapkan dapat berjalan seiring.

"Makanya program dan anggaran pemerintah harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Karenanya kami juga ingin menjalin kerja sama untuk meneliti dan mengembangkan komoditas yang berpotensi untuk bisa diekspor," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumut Prayatno Ginting menyambut baik rencana pengembangan komoditas baru yang berpotensi diekspor dari Sumut. Salah satu komoditas yang menurutnya memiliki nilai ekspor tinggi namun belum banyak terpantau adalah lidi sawit.

Selain itu, sejumlah komoditas asal Sumut seperti kepiting, udang, dan sarang burung walet juga memberikan kontribusi besar terhadap ekspor, dengan nilai mencapai Rp8,1 triliun. Termasuk rencana pengiriman produk durian ke pasar Tiongkok.

"Saat ini kendala kita, untuk sampel hama dan penyakit masih harus dikirim ke laboratorium di Jakarta dan Surabaya. Biayanya cukup besar. Kami berharap (laboratorium) yang ada di sini bisa dibuka kembali," pungkas Ginting, yang kemudian mendapat respons positif dari Gubernur Bobby Nasution untuk membuka kembali laboratorium tersebut setelah memastikan kondisinya. (DISU)

(Foto : /Diskominfo Sumut)

Koko Akuang mengatakan, kegiatan tersebut bukan sekadar pembagian bantuan, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dan hubungan antar warga. Akuang juga sangat berterima kasih sekali kepada donatur yang sudi membagi melalui pengurus Klenteng Kwan Te Kong .

"Kegiatan ini juga menjadi momen kebersamaan dan mempererat hubungan antar umat. Sangat menyenangkan karena hanya terjadi setahun sekali. Berbagi sedekah benar-benar terasa manfaatnya," ungkapnya.

Ia berharap kegiatan sosial tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus membawa kedamaian dan keberkahan bagi semua.

Pengurus Klenteng Kwan Te Kong juga menyampaikan bahwa klenteng terbuka bagi masyarakat, baik umat Buddha maupun umat lainnya, untuk singgah dan beribadah.

Kegiatan bakti sosial ini menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial pengurus Klenteng Kwan Te Kong terhadap masyarakat di sekitar Pulau Brayan, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan toleransi di Medan.

Sejumlah warga tampak mendatangi Klenteng Kwan Te Kong untuk menerima bantuan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepling Lingkungan 6 dan Bhabinkamtibmas Pulau Brayan Kota.

Warga setempat menyambut baik kegiatan bakti sosial tersebut. Mereka menyampaikan apresiasi kepada pengurus klenteng dan para donatur yang telah membantu sehingga kegiatan sosial dapat terus dilaksanakan setiap tahun.Semoga pengurus Klenteng Kwan Te Kong selalu dimurahkan rezekinya dan selalu dikunjungi para donatur yang baik hati, sehingga dapat melaksanakan kegiatan bakti sosial setiap tahunnya," ujar salah seorang warga.(Sri)

Terpantau, Selasa (8/9/2026) di lokasi, ruas jalan yang ambles akibat longsor itu tidak dapat lagi dilalui kendaraan, warga masyarakat yang sebelumnya menggunakan jalan itu sebagai akses utama harus mancari jalan alternatif.

"Ada jalan alternatif dari Desa Ranggitgit - Tiga Juhar, jalan belakang bang namun jalannya sempit tidak bisa dilalui mobil besar" ungkap Ginting warga yang ditemui di lokasi.

Terlihat juga beberapa kendaraan dimensi besar harus balik arah karena tidak bisa melewati jalur alternatif tersebut.

Keterangan warga setempat menyebutkan bahwa kondisi jalan longsor itu sudah berlangsung lama, sebelumnya kata warga ini masyarakat bersama pemerintah kecamatan dan pemerintahan desa di Kecamatan STM Hulu sudah melakukan upaya perbaikan secara swadaya agar jalan bisa dilalui kendaraan.

Namun, pada Senin (7/9/2026) malam longsor kembali terjadi di ruas jalan itu yang mengakibatkan putusnya badan jalan hingga tidak bisa lagi dilalui kendaraan.

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan, di sekitar lokasi sudah dipasang garis bahaya. (Red)

DPP HARI menyampaikan keprihatinan atas peristiwa tersebut dan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan makanan di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ketua Harian DPP HARI, H.M. Nezar Djoeli, ST, mengatakan insiden keracunan yang terjadi tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa karena menyangkut keselamatan dan kesehatan anak-anak yang menjadi penerima manfaat program MBG.

"Kami turut berduka atas peristiwa yang terjadi di beberapa tempat. Kejadian ini harus menjadi evaluasi total terhadap sistem pengelolaan makanan di seluruh dapur SPPG. Jangan sampai kelalaian dalam menjaga kebersihan mengorbankan kesehatan anak-anak Indonesia," tegas Nezar.

Menurut Nezar, BGN perlu menetapkan dan menerapkan standar higienitas yang lebih ketat di seluruh dapur SPPG. Setiap makanan yang akan didistribusikan ke sekolah maupun pesantren, kata dia, harus melalui pemeriksaan akhir untuk memastikan makanan aman dan layak dikonsumsi.

Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi dalam proses pengawasan keamanan pangan, termasuk penggunaan peralatan yang dapat membantu mendeteksi potensi kontaminasi sebelum makanan didistribusikan.

"Kalau perlu gunakan alat pendeteksi keamanan pangan sebagai tahap akhir sebelum makanan dikirim ke sekolah. Jangan hanya mengandalkan pemeriksaan manual. Standar kebersihan harus diterapkan secara ketat tanpa ada toleransi," ujarnya.

Nezar menegaskan bahwa kasus keracunan tidak boleh dinilai hanya berdasarkan jumlah korban. Menurutnya, setiap kasus harus menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan pengendalian mutu makanan.

"Ini bukan soal besar atau kecilnya persentase. Ini menyangkut keselamatan manusia. Satu korban saja sudah menjadi alarm bahwa sistem pengawasan dan pengendalian mutu masih harus dibenahi secara serius," katanya.

Sebagai bahan pembelajaran, DPP HARI juga mendorong pemerintah mempelajari sistem penyediaan makanan bergizi bagi pelajar di Jepang. Nezar menilai penerapan standar sanitasi yang ketat, pengolahan makanan secara modern, serta penerapan prosedur kebersihan bagi petugas dapur dapat menjadi referensi dalam memperkuat tata kelola program MBG di Indonesia.

Selain memperketat standar higienitas, DPP HARI meminta adanya sistem pertanggungjawaban yang jelas dalam pengelolaan SPPG. Menurut Nezar, tanggung jawab atas keamanan makanan tidak boleh hanya dibebankan kepada petugas pelaksana di lapangan.

"Kepala setiap SPPG harus bertanggung jawab penuh atas keamanan makanan yang diproduksi di wilayahnya. Demikian pula kepala regional harus bertanggung jawab terhadap seluruh SPPG yang berada di bawah pengawasannya," ungkapnya.

Nezar berharap pembenahan tata kelola dan pengawasan tersebut dapat mencegah terulangnya kasus keracunan pada program MBG.

DPP HARI juga meminta agar dugaan kelalaian yang terbukti menyebabkan masyarakat, khususnya peserta didik, mengalami keracunan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Nezar, apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya unsur kelalaian atau pelanggaran terhadap standar keamanan pangan yang memenuhi unsur pidana, aparat penegak hukum perlu melakukan proses hukum berdasarkan alat bukti yang cukup.

"Apabila terbukti terdapat unsur kelalaian atau pelanggaran terhadap standar keamanan pangan yang mengakibatkan keracunan massal, maka penanggung jawab dapur, kepala SPPG, maupun pihak pengawas yang memiliki tanggung jawab tidak cukup hanya dikenai sanksi administratif. Jika ditemukan unsur pidana berdasarkan alat bukti yang cukup, proses hukum harus ditegakkan sesuai peraturan perundang-undangan," tegas Nezar.

Ia menambahkan, ketegasan tersebut diperlukan agar pengelolaan program MBG berjalan dengan standar keamanan pangan yang tinggi dan keselamatan anak-anak tetap menjadi prioritas utama.

"Dengan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan standar higienitas yang tinggi, kami berharap kejadian seperti yang terjadi di sejumlah daerah tidak akan terulang kembali," pungkasnya.(Dam)

Pembahasan yang juga dalam rangka mendukung Kepala Diskominfo Pematangsiantar Johannes Sihombing SSTP MSi sabagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Angkatan 12 berlangsung di aula Dinas KominfoPematangsiantar, Jalan WR Supratman, Selasa (8/9/2026).

Kepala Diskominfo Pematangsiantar Johannes Sihombing mengatakan, Perwa Penyelenggaraan PematangsiantarSmart City menjadi salah satu kriteria penilaian Indeks Smart City Kota Pematangsiantar.

"Sudah ada master plan PematangsiantarSmart City, dan sudah disesuaikan dengan RPJMD serta lainnya," kata Johannes--seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Pemko Pematangsiantar yang terlihat POSMETRO MEDAN Selasa 8 September 2026.

Dalam kesempatan itu, Johannes memohon dukungan penuh, masukan, serta saran dari Bagian Hukum dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

"Jadi, Perwa Smart City tidak hanya untuk Dinas Kominfo, namun juga terkait dengan OPD lainnya, seperti Dinas Pariwisata, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta lainnya," sebutnya.

Johannes menambahkan, ruang lingkup PematangsiantarSmart City meliputi enam dimensi, yakni: dimensi Smart Governance, dimensi Smart Society, dimensi Smart Economy, dimensi Smart Environment, dimensi Smart Branding, dan dimensi Smart Living.

Menurut Johannes, tahun ini ditargetkan Perwa Penyelenggaraan PematangsiantarSmart City sudah ditandatangani wali kota.

Mewakili Bagian Hukum Setdako Pematangsiantar, Rudi Butar Butar memaparkan penyesuaian Rancangan Perwa Penyelenggaraan PematangsiantarSmart City. Dibahas bab per bab, sehingga tidak tumpang tindih serta dilakukan penyempurnaan.

Turut hadir, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar Sudarsono DT Sipayung SSos MSi, Sekretaris Dinas Kominfo Esra Edward Sinaga SH MH, serta jajaran, dan mewakili OPD.***

Kegiatan patroli dipimpin Danton 2 Kompi 1B, Ipda Rudi Darmawan dengan menyambangi masyarakat di seputaran areal PT. Bridgestone sekaligus memantau perkembangan situasi di lapangan.

Patroli gabungan ini kata Ipda Rudi Darmawan ,--seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Satbrimob Polda Sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN Selasa 8 September 2026-- merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi terjadinya bentrok susulan antara kelompok tani dengan masyarakat.

Kehadiran personel kepolisian di tengah masyarakat diharapkan mampu mencegah potensi gangguan keamanan sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga sekitar.

Personel juga terus melakukan pemantauan secara humanis serta mengedepankan komunikasi dengan masyarakat guna menjaga situasi tetap tenang dan kondusif.

Hingga kegiatan berlangsung, situasi di areal PT. Bridgestone terpantau aman dan kondusif. Personel gabungan tetap disiagakan untuk mengantisipasi setiap kemungkinan gangguan keamanan dan siap bertindak cepat apabila terjadi perkembangan situasi.

Brimob hadir bukan hanya untuk mengamankan, tetapi juga untuk memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang.***