Dalam peninjauan tersebut, Khairul Azmi memastikan pelaksanaan pembangunan drainase sepanjang kurang lebih 500 meter berjalan sesuai rencana, baik dari sisi progres pekerjaan maupun kesesuaian dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Menurutnya, pembangunan drainase menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kapasitas sistem saluran air perkotaan, sehingga aliran air hujan dapat berjalan lebih lancar dan potensi terjadinya genangan dapat diminimalkan.

Infrastruktur drainase yang memadai juga menjadi bagian penting dari upaya penanganan persoalan banjir secara berkelanjutan, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan kawasan perkotaan terhadap sistem pengelolaan air yang lebih baik.

Melalui pembangunan tersebut, Pemko Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap terus mendorong pembenahan infrastruktur dasar sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan kenyamanan masyarakat.

Pemko Medan berharap pembangunan drainase Jalan STM hingga Jalan Alfalah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperlancar aliran air serta mengurangi risiko genangan ketika intensitas hujan meningkat.

Pembangunan ini sekaligus menegaskan komitmen Pemko Medan untuk menghadirkan infrastruktur perkotaan yang lebih tertata, fungsional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (ATN)

Satu hari setelah mendeklarasikan diri siap maju calon Ketua PWI Sumut di Cafe Kembar Medan, Farianda mendatangi Kantor PWI Sumut di Jalan Adinegoro No 4 Medan, Rabu (4/11/2026), untuk mengambil formulir pendaftaran bakal calon Ketua.

Kedatangan Farianda yang saat ini masih menjabat Ketua PWI Sumut itu disambut langsung oleh jajaran panitia Konferensi PWI Sumut.

Tampak hadir Ketua Panitia Pelaksana Rifki Warisan, Sekretaris SR Hamonangan Panggabean, serta Ketua dan Sekretaris Steering Committee (SC) Taufik Wal Hidayat dan Riza Mulyadi serta para pendukung.

Tahapan pengambilan formulir ini menjadi sinyal kuat bahwa Farianda siap bertarung kembali pada Konferensi PWI Sumut yang dijadwalkan berlangsung pada 21 November 2026 mendatang untuk memimpin PWI Sumut dua periode.

"Ini bukti keseriusan saya untuk maju memimpin PWI Sumut periode kedua. Formulir dan seluruh persyaratannya akan segera saya lengkapi," ujar Farianda.

Farianda memastikan akan melakukan pendaftaran resmi pada Jumat 6 November 2026 sesuai dengan tahapan yang ditetapkan panitia.

Langkah cepat itu sekaligus membuktikan komitmennya untuk melanjutkan program kerja PWI Sumut yang profesional, solid, dan bermartabat, serta menjaga marwah organisasi wartawan.

Ditambahkan Farianda, Dianya sangat berharap pada saat pesta Demokrasi 21 November 2026 nanti agar tetap menjaga persatuan.

"Kita ingin bergembira dan harus dewasa dalam berdemokrasi. Jauhkan hasut dan fitnah," sebutnya.

Sementara itu sebelumnya Ketua Panitia Pelaksana Rifki Warisan memaparkan, seiring batas akhir waktu pendaftaran pada Jumat (6/11/2026). Diharapkan kepada bakal calon Ketua PWI Sumut dan Dewan Kehormatan PWI supaya mentaati ketentuan yang berlaku.

"Kepada semua calon kiranya penyerahan pendaftaran sebelum pukul 16.00 Wib guna menghindari keramaian," harapnya. (Evi/R)

Kegiatan yang berlangsung pada Jumat (30/10/2026)kemarin itu menuai sorotan dari sejumlah elemen masyarakat. Pasalnya, acara tersebut dinilai mengusung budaya kebarat-baratan dan dianggap tidak sesuai dengan lingkungan sekitar, terlebih lokasinya berjarak sekitar 50 meter dari Masjid Ar-Rahmah.

Ketua Persatuan Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara (PPMSU), Oza Hasibuan, mengaku kecewa dengan kegiatan tersebut. Dia kecewa dengan penampilan sejumlah pengunjung yang disebut mengenakan pakaian seksi serta dugaan adanya aktivitas konsumsi minuman keras di lokasi acara.

"Boikot, tidak sesuai dengan tempatnya. Kita siap galang masyarakat dan ulama," tegas Oza Hasibuan.

"Kami menilai acara Halloween yang diadakan di salah satu kafe di Jalan Ikan Kakap, Tanah Tinggi, Binjai Timur itu sudah keterlaluan dan mencederai umat Islam serta masyarakat sekitar yang berada di daerah tersebut," ujar seorang warga Binjai

Ia juga menyayangkan kegiatan tersebut digelar tidak jauh dari rumah ibadah. Terlebih, pihaknya mengaku menerima informasi mengenai dugaan adanya pengunjung yang mengonsumsi minuman keras saat acara berlangsung.

"Kami juga mendapat informasi bahwa banyak pengunjung mabuk-mabukan dan minum minuman keras. Ini disebabkan karena pihak kafe tersebut menyediakan musik DJ," ungkapnya.

Di tengah polemik yang berkembang, Pemko Binjai turut memberikan respons. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa informasi tersebut akan dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

"Dikoordinasikan ke OPD terkaitnya," jawab Chairin singkat, Rabu (04/11/2026).

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Binjai, Arief Sihotang, juga mengapresiasi informasi yang disampaikan terkait kegiatan tersebut.

"Ya Bang, nanti saya akan koordinasi juga ke Kadis Pariwisata ya. Thanks infonya," ujar Arief.

Respons Pemko Binjai tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi terkait guna memastikan kegiatan usaha dan hiburan di Kota Binjai berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta tetap memperhatikan ketertiban dan kenyamanan masyarakat. ( Oji )

Kedatangan Kapolda Sumut bersama rombongan disambut langsung Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., bersama Ketua Bhayangkari Cabang Binjai Ny. Tika Bimo Moernanda, melalui penyambutan pengalungan bunga, tarian budaya Melayu dan jajaran hormat personel Polres Binjai.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Sumut melaksanakan sejumlah kegiatan, di antaranya peresmian Gereja Oikumene Polres Binjai, penaburan benih ikan di kolam Wira Pratama, penanaman pohon buah di Taman Buah Wira Pratama, serta pelayanan bakti kesehatan bagi masyarakat di Poliklinik Polres Binjai.

Dalam arahannya, Kapolda Sumut menekankan pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama, antar suku dan antar kelompok, serta memperkuat sinergi Polri dengan masyarakat.

Kapolda juga menegaskan komitmen melalui program "Polisi Bersama Masyarakat Sumatera Utara", dengan empat fokus utama, yakni menolak narkoba melalui pencegahan, edukasi, rehabilitasi dan penegakan hukum; memberantas kejahatan jalanan seperti begal, premanisme, curanmor, curat dan curas; serta mewujudkan ketertiban berlalu lintas melalui edukasi, keteladanan, pendekatan humanis dan penegakan hukum.

Sementara itu, Wali Kota Binjai H. Amir Hamzah, M.AP., menyampaikan bahwa situasi kamtibmas di Kota Binjai tetap aman dan kondusif berkat kerja sama serta kolaborasi seluruh unsur Forkopimda dan elemen masyarakat. Ia juga menegaskan dukungan pemerintah daerah kepada Polres Binjai dalam memberantas peredaran narkoba.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Binjai menyerahkan sertifikat tanah kepada Kapolda Sumut untuk pembangunan gedung Polsek Binjai Timur yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta KM 17, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur.

Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Wali Kota Binjai H. Amir Hamzah, M.AP., Ketua DPRD Binjai Hj. K. Gusuartini Br Surbakti, perwakilan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Gracieus Gracieus Kesuma Prinstama Perangin-angin, S.H., M.H., Kajari Binjai Dr. Iwan Setiawan, S.H., M.Hum., Kasdim 0203 Langkat Mayor Inf. Hasanuddin Batubara, S.Sos., perwakilan Danyon Raider 100, Dankiban Kapten Inf. Hamdani, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat Kota Binjai.

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas kunjungan Kapolda Sumut beserta Ketua Bhayangkari Daerah Sumatera Utara dan rombongan. Ia juga memohon arahan serta bimbingan agar Polres Binjai semakin profesional, humanis dan optimal dalam memberikan pelayanan, perlindungan serta pengayoman kepada masyarakat.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan semakin memperkuat sinergi Polri, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan Polri yang semakin dekat dengan masyarakat," terangnya ( Red )

Salah satu kreasi yang menarik perhatian Ketua TP PKK Kota Medan, Ny. Airin Rico Waas, adalah olahan ikan mas yang disajikan dalam bentuk tahu kukus hingga siomay. Inovasi tersebut dinilai mampu menghadirkan pilihan menu bergizi dengan tampilan dan cita rasa yang lebih menarik, terutama bagi anak-anak.

Kegiatan ini ditinjau langsung Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Ketua TP PKK Kota Medan Ny. Airin Rico Waas. Turut mendampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Citra Effendi Capah, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat se-Kota Medan.

Mengusung tema "Inovasi Kuliner Lokal Kota Medan, Ayo Makan Ikan untuk Medan Berkelanjutan", lomba yang diikuti 21 kecamatan ini menampilkan beragam kreasi olahan pangan lokal dengan sentuhan inovasi dan kreativitas masing-masing peserta.

Dalam kesempatan tersebut, Rico Waas bersama Ny. Airin berkeliling meninjau berbagai stan peserta sekaligus mencicipi aneka hidangan yang disajikan.

Rico Waas mengatakan, lomba cipta menu B2SA merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Medan dalam mendorong penganekaragaman konsumsi pangan dengan mengoptimalkan potensi bahan pangan lokal.

Menurutnya, kekayaan pangan lokal harus terus dikembangkan melalui kreativitas masyarakat agar tidak hanya menghasilkan sajian yang menarik, tetapi juga memenuhi kebutuhan gizi keluarga.

"Potensi pangan lokal perlu terus dikembangkan melalui kreativitas dan keterlibatan masyarakat. Berbagai bahan pangan dapat diolah menjadi menu menarik sekaligus memenuhi kebutuhan gizi keluarga," ujar Rico Waas.

Sementara itu, Ny. Airin Rico Waas mengaku kagum dengan kreativitas para peserta, khususnya inovasi mengolah ikan mas menjadi tahu kukus dan siomay.

Ia menilai, pengolahan ikan dengan cara tersebut merupakan terobosan positif karena dapat menjadi alternatif menu sehat bagi anak-anak yang terkadang kesulitan mengonsumsi ikan akibat adanya duri.

"Awalnya saya sempat khawatir amis, ternyata tidak dan rasanya enak sekali. Ini inovasi bagus, apalagi bisa menjadi pilihan menu untuk anak-anak yang biasanya kesulitan memisahkan duri ikan," ungkap Ny. Airin.

Ia berharap, gerakan B2SA tidak hanya menjadi kegiatan perlombaan, tetapi juga dapat diterapkan secara berkelanjutan dan membudaya di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat luas.

Menurutnya, kesadaran mengonsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman perlu dibangun sejak dini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan keluarga.

Pada akhir kegiatan, Kecamatan Medan Timur berhasil meraih juara pertama, disusul Kecamatan Medan Kota sebagai juara kedua dan Kecamatan Medan Polonia di posisi ketiga. Penghargaan dan hadiah diserahkan langsung oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Bayu Waas bersama Ny. Airin Rico Waas kepada para pemenang.

Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penyerahan bibit ikan lele dan nila serta tanaman produktif berupa kunyit, merica, dan jeruk purut. Bantuan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat memanfaatkan potensi pangan lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga.

Melalui kegiatan B2SA 2026, Pemerintah Kota Medan bersama TP PKK Kota Medan terus mengajak masyarakat untuk lebih kreatif dalam mengolah bahan pangan lokal, meningkatkan kesadaran gizi keluarga, serta membangun pola konsumsi pangan sehat demi mewujudkan masyarakat Medan yang lebih sehat dan sejahtera. (ATN)

Dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) Tahun 2026, Imigrasi Belawan berhasil meraih dua penghargaan atas kontribusi dan kinerja aktif dalam pelaksanaan program Desa Binaan Imigrasi.

Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Intelijen Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, pada 28–30 Oktober 2026 di Hotel Novotel Tangerang, Banten, tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk, bersama perwakilan petugas Pimpasa, Bayu Segara.

Dalam ajang tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan berhasil meraih predikat Kantor Imigrasi Teraktif Kedua dalam pelaksanaan program Desa Binaan Imigrasi. Tidak hanya itu, Bayu Segara juga berhasil meraih penghargaan sebagai Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) Teraktif Keempat.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Intelijen Keimigrasian, Kombes Pol. Agus Waluyo, S.I.K., kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk.

Dua penghargaan ini menjadi bukti apresiasi atas konsistensi dan dedikasi jajaran Imigrasi Belawan dalam membangun pengawasan keimigrasian yang lebih dekat dengan masyarakat.

Melalui program Desa Binaan Imigrasi, petugas tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga hadir memberikan edukasi, membangun kesadaran hukum, serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai potensi pelanggaran keimigrasian.

Bimtek Pimpasa Tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang peningkatan kapasitas petugas, tetapi juga forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi lintas instansi dalam menghadapi berbagai tantangan keimigrasian.

Sejumlah materi strategis disampaikan oleh narasumber dari Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang Bareskrim Polri, Korps Pembinaan Masyarakat Baharkam Polri, BAIS TNI, serta jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pembahasan meliputi pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), perlindungan calon pekerja migran, pemetaan potensi kerawanan wilayah, penguatan intelijen keimigrasian, hingga optimalisasi jaringan informasi berbasis masyarakat desa.

Melalui pembekalan tersebut, petugas Pimpasa diharapkan semakin mampu mengenali potensi kerawanan sejak dini, membangun komunikasi dengan masyarakat, serta menjadi ,serta menjadi penghubung antara institusi Imigrasi dan lingkungan desa.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk, menyampaikan apresiasi atas capaian yang berhasil diraih oleh satuan kerja maupun petugas Pimpasa.

Menurutnya, penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk pengakuan atas kinerja, melainkan juga tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan keimigrasian.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat pelaksanaan program Desa Binaan Imigrasi dan mengoptimalkan peran Pimpasa sebagai penghubung antara Imigrasi dan masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan edukasi, pengawasan, serta upaya pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran keimigrasian dan tindak pidana perdagangan orang melalui kolaborasi bersama masyarakat dan instansi terkait," ujarnya.

Ke depan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan berkomitmen untuk terus mengembangkan program Desa Binaan Imigrasi secara berkelanjutan.

Penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan edukasi hukum, serta optimalisasi peran petugas Pimpasa akan menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan keimigrasian yang responsif dan berbasis partisipasi masyarakat.

Capaian ini sekaligus mempertegas bahwa keberhasilan tugas keimigrasian tidak hanya diukur dari pengawasan di tempat pemeriksaan imigrasi, tetapi juga dari kemampuan institusi untuk hadir di tengah masyarakat, mendeteksi potensi kerawanan, dan melakukan pencegahan sejak dini.

Sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, penguatan fungsi keimigrasian harus dilaksanakan secara proaktif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dua penghargaan telah diraih, namun komitmen untuk melindungi masyarakat terus berlanjut. Capaian ini menjadi motivasi bagi Kantor Imigrasi Belawan untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan pelayanan, serta mengoptimalkan peran Pimpasa dalam mencegah TPPO.

Inilah wujud nyata semangat "Imigrasi untuk Rakyat", terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat (Ril/Dam).

Kedua pihak menilai Farianda Sinik merupakan sosok pemimpin yang memiliki kepedulian terhadap insan pers, terbuka dalam membangun komunikasi, serta mampu merangkul berbagai kalangan di lingkungan kewartawanan.

Ketua PD-14 Sumut, Muhri Fauzi Hafiz, secara tegas menyatakan dukungannya agar Farianda Sinik kembali melanjutkan kepemimpinannya sebagai Ketua PWI Sumut. Pernyataan tersebut disampaikan di Medan, Rabu (4/11/2026), menyikapi dinamika menjelang pemilihan Ketua PWI Sumut yang mulai menghadirkan sejumlah bakal calon.

Muhri menegaskan, pihaknya tetap menghormati mekanisme dan aturan internal PWI, khususnya terkait penentuan hak suara dalam pemilihan ketua organisasi.

"Kami tetap memahami bahwa yang mempunyai suara itu adalah kawan-kawan wartawan yang sudah ditetapkan sesuai aturan internal PWI," ujarnya.

Kendati demikian, dari perspektif masyarakat dan pihak eksternal organisasi, Muhri menilai Farianda telah menunjukkan kinerja dan kepemimpinan yang positif.

Muhri Fauzi mengaku telah cukup lama mengenal Farianda secara pribadi. Menurutnya, Farianda merupakan sosok yang ramah dan memiliki kepedulian terhadap berbagai kalangan.

"Saya dengan Bang Farianda secara pribadi cukup lama sudah mengenalnya. Orangnya ramah, orangnya juga cukup peduli," ungkap Muhri.

Selain itu, Farianda dinilai sebagai figur yang terbuka terhadap dunia literasi, diskusi, serta pertukaran pengetahuan. Sikapnya yang mau mendengarkan dan berbagi menjadi salah satu nilai positif dalam membangun hubungan dengan berbagai elemen masyarakat.

"Bahkan kalau kita ingin belajar, berbagi pengetahuan, Bang Farianda termasuk orang yang mau mendengarkan dan berbagi," tambahnya.

Senada dengan PD-14, Ketua FSMI Sumatera Utara, Jafar Siddik, juga menyampaikan dukungannya terhadap Farianda Sinik untuk kembali memimpin PWI Sumut.

Jafar menilai Farianda merupakan sosok pimpinan yang fleksibel dan memiliki kepedulian nyata terhadap wartawan. Menurutnya, kepedulian tersebut tidak hanya terlihat dalam komunikasi dan hubungan personal, tetapi juga melalui langkah konkret memperjuangkan kesejahteraan serta perlindungan bagi insan pers.

Salah satu bukti kepedulian tersebut, kata Jafar, adalah perjuangan Farianda dalam mendorong perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi wartawan anggota PWI Sumut.

"Bang Farianda Sinik peduli kepada para wartawan Sumatera Utara. Salah satu buktinya adalah memperjuangkan BPJS Ketenagakerjaan kepada wartawan anggota PWI sehingga seluruh anggota PWI Sumut kini terlindungi. Maka layak beliau melanjutkan kepemimpinan PWI Sumut," tegas Jafar.

Dukungan dari PD-14 Sumut dan FSMI Sumut tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap kepemimpinan Farianda selama ini, terutama dalam membangun hubungan dengan wartawan serta memperjuangkan kepentingan dan perlindungan profesi jurnalistik.

Muhri Fauzi Hafiz berharap, apabila kembali mendapat kepercayaan memimpin PWI Sumut, Farianda dapat terus menghadirkan harapan positif bagi perkembangan dunia pers di Sumatera Utara.

"Maka ya kalau memang bisa memberikan harapan, kami dari Perkumpulan Masyarakat Demokrasi 14 Sumatera Utara mendukunglah Bang Farianda untuk melanjutkan kepemimpinan lagi di PWI Sumatera Utara," tutup Muhri.

Pernyataan dukungan tersebut diakhiri dengan yel-yel penuh semangat dari perwakilan PD-14 Sumut, "Maju terus Bang Farianda, Hidup PWI!" (Dam).

Peninjauan dipimpin Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, didampingi Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Khairul Azmi.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Medan untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur di lapangan, sekaligus memastikan berbagai kebutuhan pembenahan jalan mendapat perhatian dan penanganan sesuai kondisi serta skala prioritas.

Kehadiran Wakil Wali Kota bersama jajaran teknis terkait juga mencerminkan keseriusan Pemko Medan dalam merespons kebutuhan masyarakat, khususnya terkait ketersediaan infrastruktur jalan yang layak, aman, dan nyaman untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Dalam mendukung upaya tersebut, Dinas SDABMBK Kota Medan berkomitmen memperkuat koordinasi serta melakukan kajian teknis terhadap kondisi infrastruktur di lapangan. Langkah ini penting agar penanganan yang dilakukan dapat berjalan tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui peninjauan langsung ini, Pemko Medan berharap peningkatan kualitas infrastruktur dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, sehingga tercipta akses jalan yang lebih baik, mobilitas masyarakat semakin lancar, serta lingkungan perkotaan yang tertata.

Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap dalam mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat menuju Medan yang lebih baik. (ATN)

Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Kumpul Bersama Masyarakat dan Deklarasi Tolak Narkoba yang digelar di Jalan Gitar, Dusun III-A Selambo, Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Rabu (4/11/2026).

Dalam kegiatan itu, Kapolrestabes Medan menegaskan bahwa pemberantasan narkoba bukan semata-mata menjadi tanggung jawab kepolisian.

Diperlukan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat untuk menutup ruang gerak para pelaku peredaran narkoba.

Jean Calvijn mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, melakukan pengawasan bersama, mengedukasi generasi muda, serta tidak ragu melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan maupun transaksi narkoba.

Menurutnya, deklarasi dan penandatanganan pakta integritas yang dilakukan dalam kegiatan tersebut tidak boleh berhenti sebagai seremoni belaka. Lebih dari itu, harus menjadi komitmen moral yang diwujudkan melalui tindakan nyata.

"Jangan sampai kita baru peduli setelah anak-anak kita menjadi korban. Lebih baik kita mencegah sebelum terjadi daripada menyesal setelah semuanya terlambat," menjadi pesan tegas Kapolrestabes Medan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Ketua DPRD Deli Serdang Gendro Judo Buwono, S.E., M.M., Asisten II Pemkab Deli Serdang Drs. Hendra Wijaya yang mewakili Bupati Deli Serdang, jajaran pejabat utama Polrestabes Medan, para Kapolsek, Danramil, camat, kepala desa, serta personel Polrestabes Medan.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten II Pemkab Deli Serdang Drs. Hendra Wijaya menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman narkoba, khususnya di tujuh kecamatan di wilayah hukum Polrestabes Medan yang berada di Kabupaten Deli Serdang.

Dukungan juga disampaikan jajaran Kodim 0201/Medan melalui perwakilan Danramil. TNI menyatakan siap mendukung langkah kepolisian bersama pemerintah dan masyarakat dalam upaya memerangi narkoba.

Melalui deklarasi tersebut, Polrestabes Medan berharap terbangun kekuatan bersama antara Polri, TNI, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat untuk mempersempit ruang gerak peredaran narkoba.

Kapolrestabes Medan menegaskan, keberanian masyarakat untuk menolak dan melaporkan aktivitas narkoba menjadi salah satu kunci menyelamatkan generasi muda dari ancaman barang haram tersebut. (Dam).

Dewan Peduli Negeri menggelar aksi damai di Medan, Sumatra Utara, Rabu (4/11/2026). Mereka mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengaudit pengadaan meteran air Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumut yang nilainya lebih dari Rp20 miliar.

Dalam aksi bertajuk "Selamatkan Uang Rakyat" itu, koordinator aksi Aci Aritonang, didampingi Reza, meminta BPK memeriksa seluruh tahapan pengadaan. Pemeriksaan itu mencakup perencanaan, penetapan harga dan spesifikasi teknis, proses tender, realisasi barang, hingga serah terima.

Menurut Dewan Peduli Negeri, pengadaan bernilai puluhan miliar rupiah itu harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Mereka juga mempertanyakan peruntukan 2.100 unit meteran air yang, menurut mereka, belum dijelaskan secara terbuka kepada publik.

"Jangan biarkan uang rakyat tanpa pertanggungjawaban," ujar Aci dalam orasinya.

Ia menegaskan, aksi tersebut tidak bertujuan menghakimi pihak tertentu. Aksi itu, kata dia, dimaksudkan untuk mendorong keterbukaan dan memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat, menurutnya, berhak tahu apakah harga pembelian sesuai dengan kualitas dan spesifikasi barang, bagaimana proses pengadaannya berlangsung, serta ke mana meteran yang dibeli didistribusikan.

Sepuluh tuntutan

Dalam pernyataan sikapnya, Dewan Peduli Negeri menyampaikan sepuluh tuntutan:

BPK RI mengaudit menyeluruh harga satuan, spesifikasi teknis, proses tender, dan kesesuaian realisasi barang dengan kontrak.

Pemeriksaan terhadap pejabat pengadaan dan pejabat pembuat komitmen (PPK), disertai sanksi sesuai hukum jika terbukti melanggar.

Penelusuran dugaan penggelembungan harga (mark-up), penyalahgunaan wewenang, dan konflik kepentingan berdasarkan bukti yang sah.

Keterbukaan rincian harga satuan, merek, teknologi meteran, garansi, dan biaya pemasangan.

Penjelasan terbuka soal keberadaan, distribusi, dan peruntukan 2.100 unit meteran air.

Keterbukaan dokumen perencanaan, tender, identitas penyedia, dan kontrak sesuai ketentuan.

Pemeriksaan terhadap semua pihak terkait, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengadaan, hingga serah terima barang.

Evaluasi pembayaran jika ditemukan bukti dan temuan pemeriksaan yang sah.

Pelibatan kepala daerah dan DPRD dalam pengawasan secara maksimal.

Penindakan hukum tanpa pandang bulu oleh aparat penegak hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana.

Dewan Peduli Negeri menyebut pengawasan kini berada di tangan manajemen Perumda Tirtanadi, Pemerintah Provinsi Sumut, DPRD Sumut, BPK RI, dan aparat penegak hukum. Mereka berharap ada penjelasan resmi dan keterbukaan dokumen agar persoalan ini tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan

Penetapan tiga perwira tinggi aktif Polri sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh adalah peristiwa yang nyaris tak ada presedennya. Salah satunya mantan Kapolri yang baru sebulan meninggalkan kursi pimpinan dan kini berada di lingkar Istana. Wajar kalau kita semua terkejut. Namun, yang lebih penting dari kejutan adalah cara kita semua menyikapinya.

Pertama, asas praduga tak bersalah harus dijaga. Penetapan tersangka dan penahanan baru tahap awal proses hukum. Dugaan itu harus diuji secara terbuka di pengadilan, bukan di linimasa media sosial. Kabar simpang siur yang beredar sejak Selasa, termasuk nama-nama yang belum dikonfirmasi, mengingatkan bahwa spekulasi bisa merusak keadilan sama parahnya dengan penyalahgunaan kewenangan.

Kedua, bobot perkara ini terletak pada dugaan penyalahgunaan alat negara. Perangkat intersepsi dibeli dan dikelola dengan uang publik untuk menegakkan hukum, bukan untuk mengintip siapa pun, apalagi kepala negara. Bila dugaan penggunaan tanpa prosedur dan penghapusan jejak data itu terbukti, yang tercederai bukan hanya privasi para korban, tetapi juga prinsip bahwa kekuasaan memantau warga harus selalu tunduk pada izin, batas, dan pengawasan. Pertanyaan yang tak kalah penting menyangkut kewenangan siapa dan perintah siapa. Publik berhak tahu apakah ini perbuatan oknum atau gejala lemahnya kontrol internal.

Ketiga, Polri patut diapresiasi karena membuka perkara ini dan menegaskan komitmen bersih-bersih dari dalam. Tetapi apresiasi tidak boleh menggantikan akuntabilitas. Pertanyaan tentang independensi akan terus mengiringi: sejauh mana penyidikan terlindungi dari kepentingan politik dan konflik kepentingan, mengingat tersangka utamanya mantan pemimpin institusi itu sendiri dan penyidiknya adalah koleganya? Proses yang transparan, bisa diawasi lembaga eksternal, dan bebas kesan tebang pilih adalah satu-satunya jalan memulihkan kepercayaan. Pernyataan bahwa jajaran tetap solid tidak cukup meyakinkan tanpa bukti di persidangan.

Keempat, kita juga harus waspada agar kasus ini tidak dibaca, atau dimanfaatkan, sebagai drama perebutan pengaruh di antara elite. Penegakan hukum yang sah selalu berpijak pada alat bukti, bukan kalkulasi politik. Jika publik mencium sebaliknya, kerusakan terhadap kepercayaan pada hukum akan jauh lebih dalam daripada perkaranya sendiri.

Terakhir, peristiwa ini menagih pekerjaan rumah lama: aturan penyadapan yang jelas, ketat, dan diawasi. Soal kewenangan, izin, audit, dan sanksi tidak boleh lagi menggantung dalam ketentuan yang tersebar. Reformasi Polri yang kerap dijanjikan akan diuji di sini, bukan lewat slogan, melainkan lewat pengawasan yang nyata dan terukur.

Polri sedang menghadapi cermin yang tak nyaman. Cara terbaik menjawabnya adalah membiarkan hukum bekerja jujur, terbuka, dan tanpa pandang bulu, seterang-terangnya bagi publik yang membiayai dan mempercayakan keamanannya kepada institusi ini. (Toga Nainggolan)

Peresmian turut dihadiri Camat Sunggal dan Camat Hamparan Perak. Peningkatan jalan ini diharapkan memperlancar mobilitas masyarakat, memudahkan akses menuju pusat perdagangan, serta mendukung distribusi barang dan aktivitas ekonomi warga di kedua wilayah.

Persimpangan pada ruas jalan tersebut juga terhubung menuju Desa Buluh Cina, sehingga keberadaan jalan ini turut mendukung aksesibilitas masyarakat di kawasan sekitarnya.

Manfaat pembangunan jalan ini dirasakan langsung oleh warga. Indah, salah seorang warga setempat, mengaku senang dengan kondisi jalan yang kini lebih baik setelah dilakukan pengaspalan.

"Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati yang telah mengaspal ruas jalan ini. Kami senang, jalannya bagus dan lebih enak sekarang," ungkap Indah.

Bupati Asri Ludin Tambunan mengatakan, pembangunan infrastruktur jalan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menunjang aktivitas sehari-hari dan membuka akses ekonomi yang lebih baik.

"Infrastruktur jalan bukan sekadar pembangunan fisik. Kita ingin jalan yang dibangun benar-benar memudahkan masyarakat, memperlancar aktivitas ekonomi, dan menghubungkan warga dengan berbagai pusat kegiatan. Manfaatnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.

Selanjutnya, peresmian juga dilakukan di Jalan Ibnu Khatab sepanjang 0,95 kilometer. Ruas jalan ini terhubung ke Jalan Sei Belumai Hilir.

Penggunaan papan hijau sebagai model baru dalam pembangunan infrastruktur jalan turut diperkenalkan. Papan hijau tersebut menjadi sarana keterbukaan informasi mengenai pekerjaan pembangunan sehingga masyarakat dapat mengetahui informas ruas jalan.

Asri menegaskan, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan, terlebih infrastruktur yang dibiayai dari anggaran pemerintah merupakan bagian dari penggunaan uang rakyat.

"Pembangunan yang menggunakan uang rakyat harus terbuka kepada rakyat. Masyarakat berhak mengetahui informasi pekerjaan dan ikut mengawasi pelaksanaannya. Kita ingin pembangunan berjalan transparan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Melalui pembangunan infrastruktur dan penerapan keterbukaan informasi tersebut, Pemkab Deli Serdang mendorong agar setiap pekerjaan pembangunan tidak hanya menghasilkan fasilitas yang lebih baik, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.( drt)

Deklarasi digelar dengan penuh kehangatan dan soliditas di Cafe Kembar, Jalan Sakti Lubis Medan, Selasa (3/11/2026). Tampak, ratusan pendukung memadati acara deklarasi, termasuk barisan wartawan senior yang menjadi saksi perjalanan panjang PWI Sumut.

Seperti Pemred/wartawan senior yang ikut hadir memberi dukungan, Anton Panggabean dan Proklamasi Naibaho (Hr SIB), Khairul Muslim (Membara news.com), Rizal Rudi Surya (Analisa), Agus Syafaruddin (Realitas), H Roni Simon (Gebrak), Eris Napitupulu (SMSI), Rianto/Anto Genk (JMSI), Abdul Haris Nasution,Idrus Pasaribu dan para pemilik media serta tokoh agama.

Dukungan wartawan senior ini menjadi sinyal kuat memenangkan konferensi mendatang. Farianda Putra Sinik bukan sekedar deklarasi pencalonan, tapi deklarasi restu dan keberlanjutan menjabat Ketua PWI dua periode.

"Saya akan maju lagi. Saya maju karena PWI Sumut ini rumah besar kita yang harus kita jaga dan kita bawa lebih baik lagi. Jabatan ini sebagai amanah dan siap memposisikan saya sebagai Parhobas," ujar Farianda dengan suara berwibawa di hadapan pendukungnya.

Farianda yang dikenal dengan gaya kepemimpinan yang tidak sombong, tenang dan humanis menegaskan, keputusannya untuk kembali maju telah melalui perenungan matang dan dorongan dari akar rumput anggota PWI se-Sumut.

"Selama ini kita sudah meletakkan fondasi, mulai dari penguatan organisasi, peningkatan kompetensi wartawan, hingga menjaga marwah PWI di tengah disrupsi media. Tapi pekerjaan itu belum selesai. Masih banyak yang harus kita benahi bersama," tegas Farianda selaku pemilik Hr Medan Pos itu.

Diharapkan Farianda, dalam pesta demokrasi nanti, PWI Sumut akan dapat menjadi contoh ke Provinsi lainnya dalam pesta Demokrasi.

"Boleh berisik namun tetap jaga persatuan dan jangan memfitnah. Jauhkan itu, pesta demokrasi hanya satu hari. Jangan gara gara gara 1 hari lalu kita bermusuhan. Kita harus tetap kompak," ungkapnya.

Siap Daftar Jumat 6 November

Sebagai bentuk keseriusan, Farianda memastikan akan mendaftarkan diri secara resmi kepada Panitia Konferensi PWI Sumut pada Jumat, 6 November 2026. Konferensi PWI Sumut sendiri dijadwalkan akan digelar pada 21 November mendatang.

"Segala persyaratan sudah kita persiapkan. Kita ikut mekanisme organisasi secara elegan dan bermartabat. Saya ingin konferensi nanti menjadi pesta demokrasi wartawan yang santun, berkualitas, dan bermarwah," pungkasnya.

Dengan deklarasi ini, Farianda menjadi calon pertama yang secara terbuka dan didukung kekuatan wartawan senior menyatakan siap bertarung. Laga Konferensi PWI Sumut 21 November dipastikan akan berlangsung menarik dan elegan.

Pada kesempatan itu dalam sambutannya, Ketua SMSI Sumut Eris Napitupulu saat memberikan sambutam menyampaikan penilaiannya bahwa Farianda Putra Sinik yang terbaik pemimpin masa depan. ( Red)

Keputusan pergeseran jajaran pimpinan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Rahasia (TR) Kapolri Nomor: ST/2467/XI/KEP/2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

Salah satu poin mutasi yakni AKBP Wahyu Endrajaya dari jabatannya sebagai Kapolres Labuhanbatu.

Pencopotan ini terjadi setelah Wahyu menduduki posisi tersebut selama 10 bulan sejak dilantik pada 13 Januari 2026.

Pasca pelepasan jabatannya, AKBP Wahyu Endrajaya digeser untuk sebagai Kabag Binkar RO SDM Polda Sumut. Posisi tersebut sebelumnya diduduki oleh AKBP Taufik Hidayat Thayeb.

Sementara itu, posisi pucuk pimpinan Polres Labuhanbatu kini dipercayakan kepada AKBP Rafli Nugraha, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polrestabes Medan.

Selain Polres Labuhanbatu, rotasi jabatan juga menyasar pucuk pimpinan Polres Tanjungbalai. AKBP Welman Feri resmi melepaskan jabatannya sebagai Kapolres Tanjungbalai dan digantikan oleh AKBP Dede Suhatmi.

AKBP Welman Feri selanjutnya mendapat promosi jabatan sebagai Wadir Siber Polda Sumut menggantikan AKBP Victor Ziliwu.

Perombakan struktur kepemimpinan turut terjadi di tingkat Pejabat Utama (PJU) Polda Sumut.

Jabatan Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumut yang sebelumnya diduduki Kombes Pol Ahmad Fauzi Dalimunthe kini diserahterimakan kepada mantan Sespim Lemdiklat Polri, Kombes Pol Aswin Azhar Siregar.

Selanjutnya, jabatan Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit) Polda Sumut juga mengalami pergantian dari Kombes Pol Ramses Tampubolon kepada Kombes Pol Triyadi.

Langkah mutasi dan penyegaran personel ini dilaksanakan sebagai bagian dari tour of duty serta pembenahan internal institusi guna memperkuat soliditas dan efektivitas pelayanan kepolisian di wilayah hukum Sumatera Utara. ( Hbb)

Kegiatan yang menghadirkan konsep pesta bernuansa budaya Barat tersebut dinilai sebagian warga kurang memperhatikan lingkungan sekitar, mengingat lokasi kafe hanya berjarak sekitar 50 meter dari Masjid Ar-Rahmah.

Dalam kegiatan itu, sejumlah pengunjung terlihat mengenakan kostum menyerupai hantu dengan riasan berdarah. Acara juga dilengkapi perangkat Disc Jockey (DJ) yang menghadirkan suasana pesta.

Kondisi tersebut memunculkan kekecewaan warga. Mereka menilai kegiatan hiburan semestinya tetap mempertimbangkan norma sosial, kenyamanan masyarakat, serta karakter religius Kota Binjai.

Seorang warga sekitar yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku keberatan dengan konsep kegiatan tersebut.

"Pengunjung berpakaian seperti hantu dan memakai kostum berdarah-darah. Banyak juga yang berpakaian seksi," ungkapnya.

Tak hanya persoalan konsep acara, warga juga mengeluhkan parkir kendaraan pengunjung yang dinilai semrawut hingga mengganggu arus lalu lintas di jalan lingkungan yang relatif sempit.

Warga turut menyayangkan belum terlihat adanya pemeriksaan atau peninjauan langsung dari pihak terkait terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

Mereka berharap Pemerintah Kota Binjai melalui instansi terkait, termasuk Satpol PP, dapat melakukan pengecekan serta memastikan kegiatan usaha dan hiburan tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Warga menegaskan, kritik tersebut bukan semata-mata menolak kegiatan hiburan, melainkan meminta agar penyelenggara tetap menghormati lingkungan sekitar, menjaga ketertiban, dan tidak mengabaikan nilai-nilai sosial serta religius masyarakat Kota Binjai ( Red )

Ariswan, Koordinator Nasional Presidium Rakyat Membangun Peradaban (PERMADA), menyampaikan apresiasi kepada Kapolri beserta seluruh jajaran Polri, khususnya Bareskrim, atas keberhasilan mengungkap dugaan tindak pidana penyadapan ilegal yang menyasar nomor telepon Presiden Republik Indonesia.

Dalam keterangannya kepada sejumlah awak media melalui sambungan telepon, Selasa (3/11/2026), Ariswan menegaskan bahwa pengungkapan perkara tersebut merupakan langkah penting dan patut diapresiasi, mengingat persoalan yang dihadapi bukan sekadar pelanggaran terhadap privasi seseorang, melainkan menyangkut keamanan komunikasi kepala negara.

"Pertama-tama, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolri beserta seluruh jajaran kepolisian, khususnya Bareskrim Polri, yang telah bekerja mengungkap dugaan kejahatan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia. Ini merupakan langkah konkret bahwa hukum harus tetap ditegakkan tanpa pandang bulu, siapa pun pihak yang diduga terlibat dan apa pun kedudukan maupun jabatan yang melekat padanya," tegas Ariswan.

Menurutnya, dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan bentuk kejahatan yang tidak biasa. Sebab, Presiden bukan hanya pribadi yang memiliki hak atas perlindungan komunikasi dan privasi, tetapi juga pemegang kekuasaan pemerintahan yang memiliki tanggung jawab konstitusional dalam penyelenggaraan negara.

"Ini bukan persoalan biasa. Dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden merupakan peristiwa serius yang menyentuh aspek keamanan negara, perlindungan informasi strategis, dan kewibawaan pemerintahan. Apabila komunikasi kepala negara dapat diakses secara ilegal tanpa dasar kewenangan dan prosedur hukum yang sah, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ancaman serius terhadap kepentingan nasional," ungkapnya.

Ariswan juga menilai bahwa dampak dari dugaan kejahatan tersebut tidak boleh dipandang secara sempit. Informasi komunikasi seorang kepala negara memiliki dimensi strategis karena dapat berkaitan dengan kebijakan pemerintahan, koordinasi kenegaraan, hubungan diplomatik, pertahanan, keamanan, hingga pengambilan keputusan penting yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

"Bayangkan apabila informasi komunikasi kepala negara jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak. Potensi penyalahgunaannya bisa sangat luas, mulai dari kebocoran informasi strategis, gangguan terhadap proses pengambilan kebijakan, penyalahgunaan informasi untuk kepentingan tertentu, hingga kemungkinan dimanfaatkannya informasi tersebut untuk memengaruhi stabilitas politik dan keamanan nasional," ujarnya.

Lebih lanjut, Ariswan menegaskan bahwa dalam negara hukum, kewenangan penyadapan bukanlah kewenangan tanpa batas. Setiap tindakan penyadapan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, otorisasi yang berwenang, serta dilaksanakan berdasarkan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, apabila dugaan penyadapan tersebut terbukti dilakukan tanpa hak dan di luar mekanisme hukum yang berlaku, maka perbuatan tersebut harus diproses secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Prinsip negara hukum mengharuskan setiap orang tunduk terhadap hukum, termasuk aparat penegak hukum dan pejabat yang memiliki kewenangan sekalipun. Tidak boleh ada kekuasaan yang digunakan secara sewenang-wenang. Kewenangan negara harus dijalankan berdasarkan asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia," jelas Ariswan.

Ia juga mengingatkan bahwa perkara ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan pengamanan informasi elektronik di lingkungan institusi negara, khususnya mekanisme penggunaan teknologi penyadapan.

Ariswan meminta agar penyidik tidak berhenti hanya pada penetapan tersangka, melainkan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara utuh konstruksi peristiwa, motif, alur perintah, pihak-pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya pihak lain yang turut bertanggung jawab.

"Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka. Seluruh rangkaian peristiwa harus dibuka secara terang melalui proses penyidikan yang profesional, objektif, transparan, dan akuntabel. Apabila ditemukan adanya pihak lain yang turut serta, menyuruh melakukan, membantu, atau memiliki peran dalam tindak pidana tersebut, maka harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku," katanya.

Ia turut menekankan pentingnya menjaga independensi penyidikan agar tidak ada intervensi kekuasaan, tekanan jabatan, maupun kepentingan kelompok tertentu yang dapat menghambat proses penegakan hukum.

Menurut Ariswan, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian justru akan semakin kuat apabila Polri mampu membuktikan bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum benar-benar diterapkan dalam setiap penanganan perkara.

"Jangan sampai masyarakat memiliki persepsi bahwa hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Justru dalam perkara sebesar ini, integritas penegakan hukum sedang diuji. Siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran harus diproses secara objektif, tetapi pada saat yang sama setiap orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka juga tetap memiliki hak atas asas praduga tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," tegasnya.

Di akhir keterangannya, Ariswan menyampaikan bahwa PERMADA memandang pengungkapan perkara ini sebagai pengingat bahwa keamanan negara tidak hanya berkaitan dengan pertahanan fisik dan teritorial, tetapi juga mencakup perlindungan sistem elektronik, kerahasiaan komunikasi, serta keamanan informasi strategis negara.

"Negara tidak boleh kalah terhadap praktik penyalahgunaan teknologi dan kewenangan. Jabatan bukanlah tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Kami berharap perkara ini diusut sampai tuntas, sehingga menjadi pesan kuat bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia," tutup Ariswan.( Red)

Acara yang berlangsung di Aula Kantor Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, Jumat (30/10/2026), dipimpin oleh Wali Kota PematangsiantarWesly Silalahi SH MKn, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi.

Dalam sambutannya, Wesly Silalahi menekankan bahwa arsip memiliki fungsi vital sebagai bukti autentik pelaksanaan tugas pemerintahan, memori organisasi, hingga dasar pengambilan keputusan publik. Karena itu, ia menegaskan bahwa tertib arsip bukan hanya tugas unit kearsipan semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen organisasi.

"Tertib arsip merupakan tanggung jawab seluruh unsur organisasi pemerintahan, mulai dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga setiap pegawai," ujar Junaedi saat membacakan sambutan Wali Kota.

Wesly berharap GNSTA tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial belaka, melainkan menjelma menjadi budaya kerja yang konsisten. Komitmen tersebut harus diwujudkan lewat penyelamatan dokumen penting serta pelestarian arsip bernilai sejarah bagi generasi mendatang.

Sementara itu, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematangsiantar, Ir. Christina Risfani Sidauruk, dalam laporan penyelenggaraannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat komitmen bersama para pimpinan perangkat daerah dalam mewujudkan tertib arsip secara berkelanjutan.

Rangkaian acara turut diisi dengan pengumuman pemenang Pengawasan Kearsipan Internal Kualifikasi Terbaik se-Pemko Pematangsiantar serta penandatanganan Pakta Integritas.

Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Syahrir Bima, perwakilan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Utara Riana Siahaan SSos MAP, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, camat, serta para pejabat pengelola kearsipan dan arsiparis di lingkungan Pemko Pematangsiantar.***

Dengan pendekatan humanis, Kapolres bersama personel Satlantas mengajak masyarakat untuk selalu tertib berlalu lintas, menggunakan helm berstandar SNI, memakai sabuk keselamatan, melengkapi surat kendaraan, serta tidak menggunakan knalpot brong dan telepon seluler saat berkendara.

Tak hanya memberikan edukasi, Kapolres juga membagikan helm SNI gratis kepada pengendara sepeda motor serta memberikan boneka kecil sebagai bentuk apresiasi kepada pengendara yang tertib berlalu lintas.

Imbauan juga diberikan kepada pengemudi kendaraan angkutan barang agar mematuhi ketentuan dimensi dan kapasitas muatan kendaraan guna mendukung Indonesia Zero ODOL (Over Dimension Over Loading).

Kapolres Humbahas mengingatkan bahwa keselamatan bukan sekadar menghindari tilang, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri dan keluarga.

"Jangan menggunakan helm hanya karena takut ditilang, tetapi karena ada keluarga yang menunggu kita pulang," pesan AKBP Adi Nugroho.

Mari jadikan keselamatan sebagai kebutuhan, bukan sekadar kewajiban. Patuhi aturan lalu lintas, utamakan keselamatan, karena keluarga menanti kita di rumah.***

Alih-alih melakukan penindakan kaku, petugas turun langsung ke jalan membagikan makanan ringan serta memberikan imbauan keselamatan kepada para pengguna jalan di Simpang Kantor DPRD Tapteng, Kota Pandan, Senin (2/11/2026).

Kegiatan simpatik ini dipimpin Waka Polres Tapteng, Kompol M. Iskad, S.H., M.M., didampingi Kasat Lantas Polres Tapteng, AKP Dela Antomi, S.H., serta Kanit Regident Satlantas, Ipda Fadli.

Kehadiran para pejabat utama Polres Tapteng ini merupakan wujud nyata program "Polisi Bersama Masyarakat Hadir di Ruang Publik".

Dalam pelaksanaannya, petugas tidak hanya membagikan roti dan minuman kepada pengendara, tetapi juga menyampaikan imbauan terkait Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcar Lantas).

Imbauan itu ditujukan khusus kepada pengendara sepeda motor maupun pengemudi kendaraan roda empat yang kedapatan membawa penumpang tidak sesuai peruntukannya.

AKP Dela Antomi menjelaskan, aksi simpatik ini bertujuan untuk menggugah kesadaran masyarakat agar tertib berlalu lintas secara mandiri.

Pihaknya mengimbau para pengendara agar senantiasa menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama demi keamanan bersama di jalan raya.

Operasi Patuh Toba 2026 sendiri menyasar sejumlah prioritas pelanggaran, di antaranya pengendara di bawah umur, tidak menggunakan helm standar (SNI), berboncengan lebih dari satu orang, penggunaan ponsel saat berkendara, hingga kendaraan yang membawa muatan tidak sesuai peruntukannya.

Respons positif datang dari masyarakat sekitar dan para pengguna jalan yang melintas. Warga mengapresiasi langkah humanis jajaran Polres Tapteng dan berharap teguran persuasif seperti ini dapat terus diperbanyak.

Selain itu, masyarakat juga menyampaikan harapan agar proses pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) serta administrasi kendaraan ke depannya semakin mudah dan transparan.***

Event itu dalam rangkaian menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Korps Brimob Polri. Kegiatan yang dihadiri hampir ribuan penonton ini digelar di Mako Kompi 2 Yon B Satbrimob Polda Sumut, Jalan Ahmad Yani Kelurahan Asuhan, Kecamatan Siantar Timur, Senin (2/11/2026).

Mengawali sambutannya, atas nama Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, Wesly menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada jajaran Satbrimob Polda Sumut, panitia penyelenggara, serta PT STTC selaku sponsor yang telah berkolaborasi dan berkontribusi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga ini.

Wesly Silalahi mengaku merasa bangga karena turnamen ini diikuti oleh klub-klub dari berbagai daerah di Pulau Sumatera serta para pelajar tingkat SMA dari berbagai wilayah di Sumut. Hal ini menunjukkan olahraga bola voli memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah maupun bangsa.

Melalui momentum menyambut HUT ke-81 Korps Brimob Polri, Wesly berharap sinergi antara jajaran Brimob, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat semakin kuat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga dalam mendukung kegiatan positif yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pada kesempatan ini, Wesly menegaskan Pemko Pematangsiantar mendukung berbagai kegiatan kepemudaan dan olahraga sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kota Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras.

"Saya berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjadi agenda olahraga yang semakin besar, serta mampu melahirkan bibit-bibit atlet berprestasi. Saya ucapkan selamat kepada seluruh pemenang. Terus junjung tinggi sportivitas dan salam olahraga!" tutup Wesly.

Sebelumnya, Direksi PT Sumatra Tobacco Trading Company (STTC) yang diwakili Dewi Bingei mengutarakan, kesuksesan agenda besar ini tidak lepas dari semangat sportivitas para atlet dan dukungan penuh seluruh elemen masyarakat.

"Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Bapak Dansat Brimob Polda Sumut beserta jajaran yang telah memfasilitasi dan memberi dukungan penuh sejak awal. Ini bentuk sinergi yang sangat baik antara aparat kepolisian, dunia usaha, dan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, mewakili Dansat Brimob Polda Sumut Kombes Pol M Rendra Salipu, yakni Wadansat AKBP Kari Amsah Ritonga menekankan esensi dari turnamen ini melebihi sekadar perebutan trofi.

"Kemenangan tentu dinantikan, tetapi nilai sportivitas, solidaritas, dan rasa persaudaraan jauh lebih utama. Brimob tidak hanya hadir saat penanganan gangguan kamtibmas, tetapi kami ingin selalu ada di tengah-tengah warga, membangun kedekatan dan kepercayaan," ujarnya.

Dia pun mengajak agar tim yang keluar sebagai juara tidak cepat berpuas diri, sementara bagi yang belum beruntung dapat menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk ajang-ajang berikutnya.

Turut hadir, Kapolres Pematangsiantar AKBP Dhana Noer Kurniawan SIK MM, mewakili Danrem 022/Pantai Timur, mewakili Danrindam 1/ Bukit Barisan, Komandan Kompi (Danki) 2 Batalyon B Sat Brimob Polda Sumut AKP Rafles Rury Carera Manurung, mewakili Danbrigif TP 36/ Harajaon Marpitu, perwakilan Dandim 0207/Simalungun, perwakilan Dandenpom 1/1 Pematangsiantar, pengurus Provinsi PBVSI Sumut, pengurus KONI Kota Pematangsiantar, para pimpinan instansi vertikal, BUMN, sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Pematangsiantar.

Daftar Pemenang Turnamen Voli Marcopolo Cup 2026:

Kategori Pelajar Putri:

Juara 1 SMA YPK Pematangsiantar, Juara 2 SMA Tamsuda Asahan, Juara 3 SMA Nusantara Deliserdang, dan Juara 4 SMA Kartika Pematangsiantar.

Kategori Pelajar Putra:

Juara 1 SMA Nusantara Deliserdang, Juara 2 SMK Nusantara Deliserdang, Juara 3 SMA Pelita Pematangsiantar, dan Juara 4 SMA AW 26 Serdang Bedagai.

Untuk Kategori Senior Putri: Juara 1 Falcon VC, Juara 2 Bunut VC, Juara 3 TVRI Medan VC, dan Juara 4 Gaperta VC.

Kategori Senior Putra: Juara 1 Eagle Sound VC, Juara 2 Doge Doge Waterpark VC, Juara 3 Maura VC, dan Juara 4 PTPN IV VC.***