Di tengah era ketika jabatan publik sering diiringi derasnya pernyataan dan publikasi, hadirnya sosok yang lebih memilih bekerja daripada berbicara menjadi sesuatu yang menarik untuk dicermati.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, tampaknya termasuk dalam kategori itu. Sejak dipercaya memimpin Kejati Sumut, publik belum banyak mendengar pernyataan-pernyataan yang mengundang perhatian. Tidak ada janji yang berlebihan. Tidak pula terlihat upaya membangun popularitas melalui ruang publik.

Yang justru kerap disampaikannya adalah kebutuhan untuk melakukan konsolidasi internal. Sebuah pernyataan yang sederhana, bahkan mungkin terdengar biasa. Namun dalam organisasi penegakan hukum yang besar dan kompleks, konsolidasi bukanlah pekerjaan kecil. Ia merupakan fondasi bagi lahirnya langkah-langkah yang lebih besar.

Pilihan sikap tersebut tidak lahir dari ruang kosong. Ia dibentuk oleh perjalanan karier yang panjang dan beragam. Muhibuddin bukanlah figur yang tiba-tiba muncul di puncak organisasi. Jaksa senior kelahiran Medan tahun 1968 yang berasal dari Peudada, Bireuen, Aceh, itu menapaki kariernya dari berbagai penugasan strategis yang menuntut ketelitian, kesabaran, dan kemampuan bekerja secara sistematis.

Lulusan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang kemudian meraih gelar Magister Hukum di kampus yang sama itu pernah dipercaya sebagai Koordinator Bidang Pelacakan Aset dan Eksekusi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebuah bidang yang jauh dari gemerlap pencitraan, tetapi sangat menentukan dalam memastikan penegakan hukum benar-benar menghasilkan efek nyata.

Ia juga pernah menjadi Atase Hukum di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, menduduki sejumlah posisi penting di lingkungan Kejaksaan, mulai dari bidang perdata dan tata usaha negara, tindak pidana umum, hingga menjadi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh. Sebelum dipercaya memimpin Kejati Sumut, ia sempat menjabat Direktur Pelanggaran HAM Berat di Kejaksaan Agung dan kemudian menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Rekam jejak semacam itu biasanya membentuk satu kesadaran penting: bahwa hasil kerja lebih bernilai daripada riuhnya kata-kata. Bahwa keberhasilan sebuah institusi tidak ditentukan oleh seberapa sering pemimpinnya muncul di hadapan publik, melainkan oleh seberapa efektif organisasi menjalankan tugas dan fungsinya.

Tentu publik tetap membutuhkan keterbukaan informasi. Transparansi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum yang baik. Namun keterbukaan tidak selalu identik dengan banyak berbicara. Ada kalanya sebuah institusi justru menunjukkan keseriusannya melalui ketepatan langkah, konsistensi kebijakan, dan capaian yang dapat diukur.

Karena itu, pendekatan yang diperlihatkan Muhibuddin patut dipandang sebagai pilihan kepemimpinan yang sah dan relevan. Terlebih dalam dunia penegakan hukum, kehati-hatian sering kali menjadi bagian dari profesionalisme. Tidak semua hal perlu diumumkan sebelum waktunya. Tidak semua pekerjaan harus dipertontonkan ketika prosesnya masih berlangsung.

Sejarah juga menunjukkan bahwa banyak pekerjaan besar lahir bukan dari kegaduhan, melainkan dari ketekunan yang nyaris tidak terlihat. Mereka yang bekerja dalam senyap sering kali sedang menyiapkan perubahan yang hasilnya baru tampak kemudian.

Pada akhirnya, publik akan menilai bukan dari banyaknya pernyataan yang disampaikan, melainkan dari kualitas kinerja yang dihasilkan. Dan bagi pemimpin seperti Muhibuddin, mungkin di situlah letak bahasa yang paling fasih: bahasa kerja, bahasa hasil, bahasa kinerja.

Muhibuddin adalah jaksa senior asal Aceh.

Ia lahir di Kota Medan, pada tahun 1968.

Meski lahir di Medan, Muhibuddin merupakan putra asli Peudada, Bireuen, Aceh.

Adapun latar belakang pendidikannya, Muhibuddin menyelesaikan studi S1 Hukumnya di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK).

Ia kemudian melanjutkan Magister Hukum di kampus yang sama.

Kariernya mencakup jabatan strategis di lingkungan Kejaksaan dan lembaga lain.

Muhibuddin Kajati Sumut eks Sumbar

Ia pernah bertugas di KPK sebagai Koordinator Bidang Pelacakan Aset dan Eksekusi, menjadi Atase Hukum di KBRI Riyadh pada 2014, lalu kembali ke Indonesia sebagai Kasubdit Pendapat Hukum di Jamdatun, Koordinator I Bidang Datun, Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Aceh, dan Wakajati Aceh pada 2024.

Setelah itu, ia dilantik sebagai Direktur Pelanggaran HAM Berat di Kejaksaan Agung.

Pada 13 Oktober 2025, Muhibuddin ditunjuk sebagai Kajati Sumatera Barat menggantikan Yuni Daru Winarsih.

Kemudian, April 2026, ia kembali mendapat promosi jabatan sebagai Kajati Sumatera Utara.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, SH, SIK, MSi melalui Kapolsek Juhar AKP Pelita Ginting menjelaskan, pengungkapan kasus itu terjadi pada Rabu (3/6/2026) sekitar pukul 14.30 WIB. Penyelidikan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai keberadaan tanaman mencurigakan di sebuah perladangan.

"Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Polsek Juhar langsung melakukan penyelidikan ke lokasi dan menemukan tanaman yang diduga ganja. Dari hasil penyelidikan, petugas kemudian mengamankan seorang pria berinisial J (44) yang diduga sebagai salah satu pemilik tanaman tersebut," ujar AKP Pelita Ginting, Jumat (5/6/2026) pagi di Mapolsek Juhar.

Dari hasil pemeriksaan awal, J mengakui tanaman tersebut dimiliki bersama dua rekannya. Berdasarkan pengembangan yang dilakukan petugas, dua pria lainnya masing-masing berinisial S (50) dan MSG (29) berhasil diamankan di Desa Namosuro, Kecamatan Juhar.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa 20 batang tanaman yang diduga ganja dengan tinggi bervariasi antara 30 hingga 60 sentimeter. Seluruh tanaman masih dalam kondisi basah dan terdiri dari daun, ranting, serta batang.

Selanjutnya, ketiga tersangka bersama barang bukti dibawa ke Polsek Juhar sebelum diserahkan kepada Satresnarkoba Polres Karo guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

AKP Pelita Ginting menegaskan bahwa pihak kepolisian akan terus menindak tegas segala bentuk tindak pidana narkotika, termasuk budidaya tanaman ganja yang berpotensi merusak generasi muda.

"Pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Kami juga mengapresiasi peran aktif masyarakat yang telah memberikan informasi sehingga kasus ini dapat segera terungkap," tegasnya.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 609 Ayat (2) juncto Pasal VII Poin 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Saat ini, para tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Satresnarkoba Polres Karo untuk proses hukum lebih lanjut.(jpg)

Kondisi tersebut mencuat setelah keluarga Barselona Sembiring mengalami kesulitan saat menangani anggota keluarganya yang meninggal dunia pada Rabu (3/6/2026) malam.

Kepada Posmetro Medan, Jumat (5/6/2026), Barselona Sembiring menceritakan bahwa salah satu anggota keluarganya tiba-tiba jatuh di sebuah warung kopi di Desa Gurukinayan sekitar pukul 23.30 WIB.

"Saya panik dan langsung membawa keluarga saya ke Puskesmas Payung dibantu saudara yang ada di lokasi," ujar Sembiring melalui pesan suara.

Namun setibanya di Puskesmas Payung, korban dinyatakan telah meninggal dunia. Persoalan kemudian muncul ketika pihak keluarga meminta formalin untuk penanganan jenazah.

"Kami minta formalin, tetapi petugas mengatakan formalin tidak tersedia di puskesmas. Kami kemudian mencari ke beberapa bidan desa, namun juga tidak mendapatkannya," ungkapnya.

Menurut Sembiring, petugas puskesmas sempat menghubungi rumah sakit umum untuk mencari ketersediaan formalin. Namun hasilnya nihil. Formalin akhirnya diketahui tersedia di Rumah Sakit Efarina.

Ironisnya, saat keluarga berharap bantuan ambulans untuk mengambil formalin tersebut, mereka justru mendapat informasi bahwa ambulans Puskesmas Payung sedang rusak.

"Katanya ambulans rusak. Akhirnya kami terpaksa meminjam mobil pribadi untuk mengambil formalin ke Rumah Sakit Efarina," katanya.

Peristiwa ini memunculkan pertanyaan serius mengenai kesiapan fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketiadaan formalin serta tidak berfungsinya ambulans dinilai sebagai persoalan mendasar yang dapat menghambat pelayanan, terutama dalam situasi darurat.

Masyarakat berharap Dinas Kesehatan Kabupaten Karo segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi sarana dan prasarana di Puskesmas Payung. Sebab, fasilitas kesehatan seharusnya hadir memberikan solusi bagi masyarakat, bukan justru menambah kesulitan di tengah situasi duka.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, Imanuel Sinuhaji, dan Kepala Puskesmas Payung, Cristiani Lorencia Sitepu, yang telah dikonfirmasi Posmetro Medan belum memberikan tanggapan terkait ketersediaan formalin maupun kondisi ambulans yang disebut mengalami kerusakan.(jpg)

- Operasi Patuh yang dilaksanakan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Salah satu aspek penting dalam identifikasi kendaraan bermotor di jalan raya adalah penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau yang lebih dikenal sebagai pelat nomor.

Penting bagi seluruh pemilik kendaraan bermotor untuk memahami bahwa pelat nomor bukanlah aksesori kendaraan yang dapat dimodifikasi sesuka hati, melainkan dokumen identifikasi resmi negara.

Hal itu dikatakan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum baru-baru ini.

Menurutnya, aturan mengenai kewajiban penggunaan dan standar pelat nomor diatur secara tegas di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan Pasal 68 UU No. 22 Tahun 2009, sebagaimana dikutip dari humas.polri.go.id, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

TNKB harus memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.

TNKB harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan yang telah ditetapkan.

Spesifikasi lebih lanjut, termasuk perubahan warna dasar pelat (seperti pelat dasar putih tulisan hitam untuk kendaraan pribadi), diatur melalui Perpol No. 7 Tahun 2021 agar lebih mudah teridentifikasi oleh kamera tilang elektronik (ETLE).

Polantas sering mendapati pemilik kendaraan yang mengubah wujud pelat nomor untuk alasan estetika atau agar terbaca seperti susunan kata tertentu.

Modifikasi semacam ini ilegal dan menyalahi aturan hukum.

Bentuk modifikasi TNKB yang dilarang karena tidak sesuai dengan standar Kepolisian sebagaimana dilansir dari website resmi Korlantas Polri tersebut menjelaskan:

Mengubah Huruf atau Angka: Memodifikasi huruf atau angka agar menyerupai nama atau kata tertentu, baik dengan cara menggeser jarak antar huruf/angka maupun menambah stiker/garis.

Mengubah Jenis Huruf (Font): Mengganti bentuk huruf atau angka standar Polri dengan huruf jenis lain (misalnya huruf miring, huruf sambung, atau gaya digital).

Mengubah Ukuran: Mengecilkan atau membesarkan ukuran pelat nomor dari dimensi standar yang telah ditetapkan oleh Korlantas Polri.

Menghilangkan Garis Batas atau Emblem: Menghapus atau menutup logo Korlantas Polri maupun tulisan "POLRI" yang tercetak timbul (emboss) pada pelat.

Menggunakan Bahan yang Memantulkan Cahaya Berlebih:

Menggunakan bahan akrilik atau stiker reflektif (glow in the dark) yang menyilaukan atau justru membuat pelat tak terbaca kamera ETLE.

Pemasangan Tidak Standar: Menempatkan pelat nomor di posisi yang tersembunyi, memiringkan pelat, atau menggunakan kaca pelindung gelap maupun buram.

Korlantas Polri mengingatkan kepatuhan terhadap penggunaan TNKB sesuai standar menjadi salah satu fokus dalam pelaksanaan Operasi Patuh 2026 yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia pada 8–21 Juni 2026 itu.

Dalam operasi tersebut, petugas akan menindak berbagai pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan risiko keselamatan maupun menghambat proses identifikasi kendaraan.

Salah satu sasaran penegakan hukum dalam Operasi Patuh 2026 adalah penggunaan pelat nomor yang tidak sesuai ketentuan, termasuk pelat nomor yang dimodifikasi, dipalsukan, ditutup akses identifikasinya, menggunakan font tidak standar, atau dipasang dengan cara yang menyulitkan pembacaan oleh petugas maupun sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).***

Bagi Erawani, usaha berjualan kue basah bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan menjadi sumber penghidupan utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Setiap pagi, ia menyiapkan berbagai jenis kue basah yang kemudian dijual dengan cara berkeliling ke pasar tradisional dan lingkungan masyarakat di sekitar Tanjung Tiram.

Meski dijalankan dengan penuh semangat dan ketekunan, usaha yang dirintis Erawani selama ini tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama keterbatasan modal usaha. Kondisi tersebut sering kali membatasi jumlah produksi dan variasi kue yang dapat dibuat setiap harinya. Akibatnya, peluang untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas pasar belum dapat dimaksimalkan.

Melihat kondisi tersebut, Rumah Zakat hadir memberikan dukungan melalui bantuan modal usaha sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap pelaku usaha mikro yang memiliki semangat kuat untuk berkembang. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu Erawani dalam menambah persediaan bahan baku, meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas produk, serta memperluas jangkauan pemasaran.

Program bantuan modal usaha ini merupakan bagian dari ikhtiar Rumah Zakat dalam menciptakan masyarakat yang berdaya secara ekonomi. Melalui pendekatan pemberdayaan, Rumah Zakat tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga mendorong tumbuhnya kemandirian dan keberlanjutan usaha bagi para penerima manfaat.

Erawani mengaku sangat bersyukur dan bahagia atas bantuan yang diterimanya. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi penyemangat baru untuk terus mengembangkan usaha yang selama ini dijalankan dengan segala keterbatasan.

"Alhamdulillah, saya sangat bersyukur atas bantuan modal usaha yang diberikan oleh Rumah Zakat dan para donatur. Bantuan ini sangat berarti bagi saya untuk menambah modal usaha, membeli bahan baku yang lebih banyak, dan meningkatkan hasil jualan setiap harinya. Terima kasih kepada seluruh donatur yang telah peduli dan membantu usaha kecil seperti saya. Semoga Allah membalas semua kebaikan dengan keberkahan yang berlipat ganda," ungkap Erawani penuh haru.

Ahmad Fauzi selaku Fasilitator Desa Berdaya Rumah Zakat Desa Suka Maju menjelaskan bahwa dukungan terhadap pelaku usaha mikro menjadi salah satu fokus program pemberdayaan ekonomi yang terus dijalankan. Menurutnya, banyak masyarakat yang memiliki potensi usaha dan kemauan kuat untuk berkembang, namun terkendala oleh keterbatasan modal dan akses pengembangan usaha.

"Kami berharap bantuan ini dapat menjadi stimulan bagi Ibu Erawani untuk meningkatkan produktivitas usahanya. Dengan bertambahnya modal usaha, diharapkan pendapatan keluarga juga meningkat sehingga mampu menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Rumah Zakat akan terus berupaya menghadirkan program-program pemberdayaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ujarnya.( Evi/r)

Inilah yang sedang diselidiki Polsek Majalengka Kota.

Kasus dugaan penipuan dan penggelapan ini dialami seorang mahasiswi di Kabupaten Majelengka.

Korban menderita kerugian hingga Rp28 juta, setelah ditipu dengan modus pacaran.

Korban diketahui berinisial K (22 tahun), warga Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, melaporkan kejadian itu setelah mengetahui adanya sejumlah pinjaman online (pinjol) yang tidak dia ajukan.

Kapolsek Majalengka Kota, Iptu Piki Krismanto mengatakan, kasus ini berawal saat korban menjalin hubungan asmara dengan terduga pelaku berinisial HDO, pria asal Sidoarjo, Jawa Timur.

"Pelaku diduga memanfaatkan kedekatan dengan korban untuk memperoleh akses terhadap telepon genggam dan akun keuangan digital milik korban," kata Piki Jumat (5/6/2026) seperti diberitakan JPNN.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, pelaku diketahui menggunakan akses itu untuk melakukan sejumlah transaksi tanpa seizin korban. Peristiwa itu diduga berlangsung dalam rentang waktu 15 hingga 30 Mei 2026.

Pelaku sempat meminjam satu unit telepon genggam milik korban dan diduga menggunakan perangkat itu untuk mengakses layanan pinjaman digital setelah mengetahui kata sandi korban.

Salah satu transaksi yang terungkap terjadi pada 15 Mei 2026 saat pelaku diduga mencairkan dana Rp3 juta melalui layanan pinjaman digital milik korban.

Dana yang masuk ke rekening korban kemudian ditransfer ke rekening pelaku setelah korban diyakinkan uang itu merupakan hasil penjualan sepeda motor.

"Korban tidak menaruh curiga karena pelaku memberikan alasan yang meyakinkan terkait asal-usul dana yang masuk ke rekening korban. Belakangan diketahui dana tersebut berasal dari fasilitas pinjaman digital atas nama korban," ujarnya.

Kasus ini baru terungkap saat korban memeriksa mutasi dan tagihan pada sejumlah aplikasi keuangan digital yang digunakannya.

Dari pengecekan itu, korban menemukan adanya kewajiban pembayaran pinjaman yang tidak pernah dia lakukan.

Akibat kejadian ini pula korban menderita kerugian materiil sebesar Rp28.012.176.

Dalam penanganan perkara ini, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit telepon genggam Samsung Galaxy A54 5G milik korban serta kartu ATM yang diduga digunakan pelaku untuk menerima aliran dana hasil kejahatan.

"Saat ini Unit Reskrim Polsek Majalengka Kota mendalami dan melengkapi administrasi penyidikan. Kami juga akan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum agar proses hukum dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," tutupnya.***

Selain di kawasan Sei Serayu, DPC GRIB Jaya Kota Medan juga berkolaborasi dengan PAC GRIB Jaya Medan Denai di bawah komando Sekretaris Cabang, Dr. Toyib Marbun. Kolaborasi ini menyasar Panti Asuhan Nasrani Kharisma Harapan Anak Bangsa, serta masyarakat pejalan kaki dan sopir angkutan kota (angkot) di seputaran Jalan Bromo.

Di kawasan tersebut, pengurus menyajikan hidangan prasmanan sebanyak 500 porsi yang dinikmati hangat-hangat oleh pengguna jalan hingga jemaah masjid yang melintas.

Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPC GRIB Jaya Kota Medan, Dudi Efni Pasaribu, menegaskan bahwa perbedaan latar belakang dan agama sama sekali bukan penghalang bagi pihaknya untuk konsisten berbagi kepada sesama.

"Jumat kali ini menjadi momentum bagi kami untuk konsisten menebar kebaikan. Siapapun, agama apapun, silakan datang. Kami menyediakan sedikitnya 700 porsi makanan di kantor DPC untuk dinikmati masyarakat, mulai dari pejalan kaki hingga jemaah masjid," ujar Dudi Efni, Jumat (5/6/2026).

Dudi menambahkan, keberhasilan program yang sudah berjalan dua tahun lebih menyentuh hati warga ini tidak lepas dari koordinasi internal yang solid serta arahan langsung dari Pembina DPC GRIB Jaya Kota Medan, Ferdy Sanjaya Sembiring.

Dukungan penuh juga terus mengalir dari jajaran pengurus inti, termasuk Ketua DPC GRIB Jaya Kota Medan Rudi Ginting dan Bendahara DPC Rio Siahaan.

"Kegiatan ini berjalan sukses berkat dukungan penuh pembina kami, Bapak Ferdy Sanjaya Sembiring, serta Ketua Rudi Ginting. Kami mendoakan semoga beliau-beliau selalu diberikan kesehatan dan kemudahan rezeki agar program ini terus berkelanjutan," ungkap Dudi.

Berdasarkan pantauan di lapangan, suasana pembagian makanan berlangsung humanis. Para kader GRIB Jaya tampak membaur tanpa sekat dengan masyarakat luas. Jabat tangan erat dan senyum tulus yang terpancar seolah mengikis habis kesan 'sangar' yang selama ini kerap melekat pada organisasi kemasyarakatan.

Melalui aksi nyata ini, GRIB Jaya Kota Medan berharap bisa terus menjadi bagian dari solusi dan menghadirkan dampak positif di tengah-tengah masyarakat urban.

"Semoga kehadiran organisasi ini memberikan warna positif. Kami ingin membuktikan bahwa GRIB Jaya hadir sebagai mitra sosial yang peduli terhadap kondisi masyarakat di Kota Medan," pungkas Dudi. (Dam)

Menurutnya, setiap orang dapat melakukan pemanduan, tetapi yang membedakan antara pemandu profesional dengan yang bukan adalah pada etikanya.

"Ada beberapa hal prinsip yang perlu kita jaga dalam memandu, misalnya menghindari sikap diskriminatif, merendahkan, atau menghina suatu identitas yang berkaitan dengan SARA, menjelek-jelekkan suatu pihak, memberikan penjelasan palsu, dan menyinggung perasaan tamu. Untuk itu, diperlukan pemahaman budaya, bahasa, dan nilai-nilai universal yang telah mengatur pergaulan antar-bangsa," papar Elmi Hanum Harahap di hadapan 10 peserta pelatihan intensif penguatan kapasitas untuk Pemandu Wisata Geopark yang diselenggarakan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba bekerja sama dengan Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark, 3-4 Juni 2026, di meeting room Kantor Operasional BPODT Sibisa, Kabupaten Toba.

Elmi Hanum selanjutnya menekankan seorang pemandu wisata memiliki peran penting dalam wajah diplomasi antar budaya.

Sebab, katanya lagi, sepanjang kunjungan para tamu, mereka akan lebih banyak berinteraksi dengan pemandu.

Dari pemandulah informasi pertama mereka peroleh, dan dari interaksi yang intens itu citra destinasi wisata akan terbentuk di benak para tamu.

"Oleh sebab itu, penting sekali untuk memperhatikan sikap, gesture, kesopanan, berpakaian rapi, dan menunjukkan identitas kepada para tamu, agar mereka merasa nyaman, tenang, dan menikmati perjalanan dengan orang atau tim yang mereka sukai," ungkap pemandu profesional yang menguasai beberapa bahasa Eropa itu, terutama untuk spesialisasi Bahasa Spanyol.

Selain itu, Elmi Hanum Harahap menambahkan penguasaan materi pengetahuan di destinasi wisata akan selalu menjadi standar yang harus dipenuhi.

"Setiap tamu cenderung menganggap bahwa pemandunya adalah orang yang serba tahu tentang daerah tujuan wisata. Oleh sebab itu, seorang pemandu harus semampu mungkin menguasai pengetahuan tentang berbagai hal di lapangan. Nah, berkenaan dengan topik kita tentang memandu di geopark, maka kita perlu menguasai sebanyak mungkin apa itu geopark, kisah geologisnya, dan apa saja ruang lingkupnya. Ini suatu pengetahuan tersendiri, yang penting secara khusus dikuasai para pemandu di Danau Toba, sebab kawasan ini telah diakui sebagai salah satu UNESCO Global Geopark," paparnya.

Sebelumnya, General Manager Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark, Dr Azizul Kholis, telah memberikan pembekalan tentang prinsip-prinsip dan nilai dalam pengelolaan suatu taman bumi.

Di hadapan peserta intensive course itu, ia memaparkan ruang lingkup pengelolaan geopark yang terdiri dari kekayaan geologi, kekayaan hayati, dan kekayaan budaya (geo, bio, culture).

Selain itu, Azizul juga menjelaskan tiga pilar yang harus dibangun dan dikembangkan, yaitu edukasi, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat.

"Jadi, sebenarnya pengelolaan geopark itu tidak secara langsung berkaitan dengan pariwisata. Namun apabila geopark itu dianggap sebagai produk, maka ia dapat dijadikan sebagai tujuan wisata khusus yang dirancang untuk menghormati ketiga pilar tersebut, bersifat berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan global yang tertuang dalam Sustainable Development Goals," katanya.

Oleh karena itu, tambah Azizul, seorang pemandu wisata geopark dituntut untuk memahami tujuan pengelolaan geopark itu sendiri, prinsip-prinsip yang mendasarinya, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai atraksi pokok berbasis sains untuk disajikan kepada pengunjung dengan cara yang menyenangkan.

Untuk materi geologi, biodiversity dan cultural diversity yang dimiliki Toba Caldera UNESCO Global Geopark, dua pembicara sebelumnya telah memberikan pembekalan, baik selama kegiatan kunjungan lapangan di Desa Girsang dan Geosite Sibaganding, Parapat, maupun ketika memberikan penguatan teoritis di dalam ruangan.

Keduanya masing-masing Petrus Parlindungan Purba, Manajer Divisi Pengelolaan Geologi, Kekayaan Geologi, Kekayaan Hayati, dan Kekayaan Budaya, yang juga adalah geolog dari UGM, serta Corry Paroma Panjaitan, Koordinator Pengelola Geosites di Kabupaten Toba yang juga dikenal sebagai aktivis, budayawan, dan seniman tari di Sumatera Utara.

Selain memaparkan materi tentang geologi dan seni budaya, masing-masing juga menekankan pentingnya membangun sinergi dan ekosistem kepariwisataan yang sejalan dengan nilai-nilai geopark.

Maka semua pihak diperlukan untuk terlibat dalam usaha dan kepentingan bersama memperkuat identitas dan posisi Kaldera Toba sebagai geopark dengan universal outstanding values-nya yang meliputi super-volcano, super-lake, super bio-diversity, dan cultural diversity yang sangat kaya.***

Penetapan ini lewat Surat Keputusan Nomor 001/SK/DPC/Kab/Tapanuli Utara/PG/V/2026 tertanggal 25 Mei 2026 di Kota Medan, dan berlaku hingga 24 Mei 2029.

SK yang ditandatangani Ketua DPD Pro-Gibran Sumut, Pratama Saragih, SE menjadi tonggak awal konsolidasi organisasi di Tapanuli Utara.

Ketua DPD Pro-Gibran Sumut, Pratama Saragih, SE menegaskan kehadiran DPC di daerah merupakan upaya memperkuat pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar program pemerintah berjalan tepat sasaran sesuai amanah UUD 1945.

Kepemimpinan Baru, Semangat Baru

DPD Pro-Gibran Sumut menunjuk tiga figur utama untuk menakhodai DPC Pro-Gibran Tapanuli Utara masa bakti 2026–2029 yakni Parlindungan Sinaga sebagai Ketua, Hendra Christian Siregar sebagai Sekretaris dan Krista Pardede sebagai Bendahara.

Selain itu, Robinson Simamora ditugaskan sebagai Korwil Pro-Gibran Sumut 2, memperkuat jaringan koordinasi di wilayah Tapanuli.

Menurut Pratama Saragih, SE, formasi ini diharapkan mampu menerjemahkan visi Pro-Gibran menjadi kerja nyata di lapangan.

Fokus utamanya, kata Pratama Saragih, SE, membangun sinergi dengan pemerintah yang sah, mengawal kebijakan pembangunan, dan memastikan kepentingan masyarakat Tapanuli Utara tersalurkan dengan baik.

Dalam pertimbangan SK, DPD Pro-Gibran Sumut menyoroti pentingnya peran organisasi di tengah dinamika ekonomi dan politik.

Pihaknya memperhatikan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil serta dinamika politik praktis yang perlu dijaga kedewasaannya agar tidak mengganggu kestabilan nasional.

Karena itu, Pro-Gibran Tapanuli Utara memposisikan diri sebagai mitra kritis sekaligus konstruktif.

Organisasi berkomitmen mengawal program pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menjaga kepentingan kepemimpinan nasional, termasuk Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan arahan DPP yang saat ini dipimpin Dr. C.M. Firdaus Oiwobo, S.H., S.H.I., M.H.

Dengan sekretariat di Jalan SM Raja Tarutung, DPC Pro-Gibran Tapanuli Utara membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan masyarakat, tokoh adat, pemuda, dan kelompok profesi.

Organisasi menargetkan diri sebagai jembatan antara aspirasi rakyat dan kebijakan pemerintah, sekaligus memperkuat persatuan di tengah keberagaman.

Pembentukan DPC ini menegaskan Pro-Gibran Tapanuli Utara siap bekerja kolektif, bergerak cepat, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

"Dengan semangat mengawal untuk membangun, kepengurusan baru menatap masa bakti 2026–2029 sebagai momentum memperkuat konsolidasi, memperluas jaringan, dan memberi kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Tapanuli Utara dan Sumatera Utara," kata Pratama Saragih, SE.(hcs)

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menggelar Sosialisasi Wajib Halal Oktober 2026 secara serentak di 1.621 titik lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya BPJPH secara nasional untuk meningkatkan literasi halal masyarakat sekaligus memastikan pelaku usaha memahami dan mempersiapkan diri menghadapi implementasi kebijakan Wajib Halal yang akan berlaku pada Oktober 2026 mendatang.

Ahmad Qosbi menyampaikan bahwa Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera dalam jangka dekat akan segera menginstruksikan kebijakan bagi seluruh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama (KUA) dan madrasah untuk mendukung Wajib Halal Oktober 2026 dengan menyampaikan informasi ini secara masif ditengah tengah masyarakat Sumatera Utara.

"Kanwil Kemenag Sumut akan dukung kewajiban halal ini, kita akan berkolaborasi dengan BPJPH Provinsi Sumatera Utara dalam mensukseskan program ini ditengah tengah masyarakat", tambah Qosbi.

Melalui kolaborasi berbagai pihak, BPJPH bersama Kementerian, pemerintah daerah, UPT Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi, perguruan tinggi, asosiasi pelaku usaha, Pendamping Proses Produk Halal (P3H), komunitas, organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, serta berbagai mitra strategis BPJPH berupaya memastikan informasi mengenai kewajiban sertifikasi halal dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha hingga ke daerah-daerah, termasuk usaha mikro dan kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam sambutannya menyampaikan bahwa kewajiban sertifikasi halal merupakan amanat Undang-Undang yang harus dipahami oleh masyarakat dan pelaku usaha. Karena itu negara hadir tidak hanya melalui regulasi, tetapi juga melalui edukasi dan pendampingan agar seluruh pelaku usaha dapat mempersiapkan diri dengan baik menyambut wajib halal Oktober 2026.

"Halal itu inklusif, untuk semua orang, bukan hanya satu agama saja, namun berlaku untuk semuanya", ungkapnya.

Haikal Hasan yang akrab disapa Babe Haikal ini memaparkan bahwa sertifikasi halal bukanlah hambatan usaha namun merupakan peluang ekonomi yang lebih besar lagi. Produk halal memiliki nilai tambah, tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, dan peluang pasar yang lebih luas.

Babe Haikal menambahkan bahwa sektor ekonomi halal telah menjadi salah satu kontributor penting bagi perekonomian nasional. Aktivitas yang terkait dengan rantai pasok halal (halal supply chain) memberikan kontribusi signifikan sebesar 27% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2025, dan terus menunjukkan tren pertumbuhan positif seiring meningkatnya permintaan terhadap produk halal di pasar domestik maupun global. ( Maldi)

Faktanya, sebanyak 320 Warga Negara Asing (WNA) yang tergabung dalam sindikatjudi online (judol) jaringan internasional berhasil diringkus dalam sebuah operasi senyap berskala besar di sebuah gedung di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta, Sabtu (9/5/2026).

​Keberhasilan spektakuler ini langsung mendapat apresiasi tinggi dari Indonesia Police Watch (IPW).

Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, menegaskan penangkapan massal ini jadi pencapaian paling monumental sekaligus kado terindah bagi institusi Polri menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80 pada 1 Juli 2026 mendatang.

​"Ini menjadi hadiah tertinggi institusi Polri pada Hari Bhayangkara ke-80 dalam mengawal Asta Cita Presiden Prabowo Subianto," ujar Sugeng Teguh Santoso dalam rilis resminya diterima POSMETRO MEDAN, Jumat (5/6/2026).

​Operasi besar-besaran ini langsung menggeser rekor penangkapan kasus judi online sebelumnya.

Sebagai perbandingan, pada Agustus 2023, Ditsiber Bareskrim Polri hanya menangkap 37 orang sindikat judol di Bali.

Sementara pada November 2024, kasus serupa yang mengguncang tanah air di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) "hanya" menyeret 24 tersangka internal pemerintahan.

​Dengan angka 320 WNA yang diringkus sekaligus, operasi di Jalan Hayam Wuruk ini resmi menjadi operasi pembongkaran sindikatjudi online dengan jumlah tersangka terbanyak sepanjang sejarah Indonesia.

​IPW menilai, keberhasilan Subdit 3 Ditipidum Bareskrim Polri dalam "memasak" dan membongkar jaringan lintas negara ini membutuhkan keuletan, analisis tajam, serta kehati-hatian yang luar biasa.

Operasi ini, urai Sugeng Teguh Santoso, harus melibatkan pasukan Brimob dan berkoordinasi ketat secara lintas sektoral dengan Direktorat Imigrasi.

​Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Wira Satya Triputra, mengungkapkan bahwa ratusan WNA yang ditangkap berasal dari berbagai negara di Asia.

​Komposisi sindikat internasional ini didominasi oleh 228 warga negara Vietnam, diikuti 57 warga negara China, 13 warga negara Myanmar, 11 warga negara Laos, 5 warga negara Thailand, serta masing-masing 3 warga negara dari Malaysia dan Kamboja.

​"Perlu kami sampaikan bahwa terhadap 321 pelaku, yang kami akan titipkan adalah 320 orang karena mereka adalah warga negara asing. Sedangkan yang 1 orang (WNI) akan tetap kami bawa ke Bareskrim," tegas Brigjen Wira Satya Triputra, Minggu (10/5/2026).

​Dengan mengenakan baju tahanan, ratusan WNA tersebut langsung digiring dan dikawal ketat untuk dititipkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) di wilayah Jakarta guna proses hukum dan keimigrasian lebih lanjut.

​Meskipun memberikan apresiasi yang luar biasa, IPW mengingatkan Polri agar tidak berpuas diri dengan hanya menangkap para pekerja lapangan. Sugeng Teguh Santoso mendesak institusi Polri untuk terus bergerak ke atas demi memenggal kepala dari gurita bisnis haram ini.

​"IPW mendorong institusi Polri untuk mendalami aktor-aktor intelektualnya dan bandar-bandar judi besar. Sebab, judi online ini akan merusak mental masyarakat Indonesia, terutama di kalangan bawah," pungkas Sugeng. (HBB)

Berang melihat rakyatnya dicekik kelangkaan fiktif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu langsung mengambil langkah ekstrem dengan menjadwalkan pemanggilan 'paksa' seluruh stakeholder terkait.

Aksi sigap parlemen ini menyusul temuan mengejutkan dari Unit Pidana Khusus (Pidsus) Sat Reskrim Polres Labuhanbatu.

Polisi membongkar fakta mencengangkan bahwa di tingkat distributor, stok gas melon sebenarnya melimpah ruah hingga puluhan ton.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan realita di lapangan, pasalnya warga harus mengurut dada karena harga di tingkat pengecer meroket tajam hingga menembus angka bervariasi Rp25.000 hingga Rp30.000 per tabung.

H. Abdul Karim Hasibuan, SH, MH, Anggota Komisi 2 DPRD Labuhanbatu yang membidangi Perekonomian dan Keuangan menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam melihat sengkarut yang menyengsarakan masyarakat kecil ini.

Ketua DPC Partai Gerindra Labuhanbatu itu memastikan, sebuah Rapat Dengar Pendapat (RDP) berskala besar akan digelar demi membongkar titik sumbat distribusi gas subsidi tersebut.

"Ya, saya sudah mengajak teman-teman di Komisi 2 untuk RDP Senin (8/6) siang, biar kita mendapat penjelasan dari stakeholder terkait permasalahan ini," tegas Abdul Karim saat dikonfirmasi awak media, Jumat (5/6/2026) siang.

Sinyal perang terhadap oknum yang bermain di balik kelangkaan ini terlihat dari daftar manifes pihak-pihak yang bakal diseret ke gedung dewan.

Abdul Karim memaparkan, pihaknya akan 'menguliti' seluruh rantai pasok tanpa pandu bulu pada Senin, 8 Juni 2026 mendatang.

Pihak yang dipanggil secara resmi, paparnya, antara lain, Asisten 2 Pemkab Labuhanbatu beserta Kabag Perekonomian (sebagai representasi pengawas pemerintah).

Selain itu pihak SPBE dan PT Pertamina (selaku penyedia hulu).

Tidak itu saja, seluruh distributor Rresmi di Kabupaten Labuhanbatu.

Pun Perwakilan Pangkalan Gas yang diduga menjadi titik rawan permainan harga.

"Semalam sudah kami diskusikan dengan Ketua Komisi 2, Wakil Ketua, Sekretaris, dan kawan-kawan Komisi 2. Direncanakan hari Senin siang," tegas Abdul Karim.

Langkah agresif DPRD Labuhanbatu ini dinilai sangat beralasan.

Sebelumnya, hasil sidak besar-besaran yang dipimpin Kanit II Pidsus Sat Reskrim Polres Labuhanbatu, IPDA Seniman, ke SPBE PT. Lobusona Perdana Tri Jaya di Jalan H. Adam Malik, Kelurahan Lobusona, sukses mengocok perut publik.

Bagaimana tidak, polisi menemukan data logistik yang sangat kontras dengan penderitaan warga.

Hasil penggeledahan data dan fisik oleh Korps Bhayangkara itu mengungkap fakta mencengangkan.

Pihak manajemen PT. Lobusona Perdana Tri Jaya membeberkan bahwa pasokan gas sebenarnya berada dalam kondisi sangat aman dan melimpah.

Data logistik yang ditemukan polisi di lapangan bahwa Stok Tangki Timbun Tersedia 77,249 ton LPG. Sudah Disalurkan Sebanyak 48,720 ton.

Sementara, Pasokan Harian Sebanyak 16.240 tabung LPG 3 kg digelontorkan setiap hari dan Jalur Distribusi Disebarkan ke 10 agen resmi gas melon itu untuk diteruskan ke pangkalan-pangkalan di seluruh Kabupaten Labuhanbatu.

"Dari hasil pengecekan komprehensif, kami tidak menemukan adanya keterlambatan pengiriman maupun pengurangan kuota distribusi LPG subsidi. Ketersediaan stok dinyatakan masih sangat mencukupi dan proses penyaluran dari SPBE berjalan normal sesuai mekanisme," jelas IPDA Seniman seperti diberitakan POSMETRO MEDAN, Rabu (3/6/2026). (HBB)

Ini penting agar keberpihakan dan kriminalisasi penyidik terhadap buruh harian lepas, Suharyono yang menjadi tersangka pengeroyokan melalui laporan polisi Nomor: LP/B/990/V/2025/SPKT/Polres Metro Depok/ Polda Metro Jaya

tanggal 19 Mei 2025 dengan pelapor Indra Gunawan menjadi terang benderang dan dapat dihentikan.

Pasalnya, dari Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) ke-3 yang ditujukan kepada kuasa hukum Suharyono, Arianto Hulu tanggal 27 April 2026 pada angka 3 disebutkan bahwa rencana tindak lanjut akreditor Subbidwabprof Bidpropam Polda Metro Jaya akan melakukan sidang Kode Etik Profesi Polri terhadap terduga pelanggar atas nama Brigadir Ari Siswanto Nrp 95040688 Penyidik Pembantu Unitkrimum Satreskrim Polres Metro Depok.

Hal itu dikemukakan Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch dalam siaran persnya yang diterima POSMETRO MEDAN pada Jumat 5 Juni 2026.

Menurut Sugeng Teguh Santoso, dalam SP3D ke-3 bernomor: B/1325/IV/HUK.12./2026/Bidpropam tersebut, pada angka 2 dijelaskan bahwa terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang diduga dilakoni Brigadir Ari Siswanto terkait dugaan tidak profesional dalam menangani perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B/990/V/2025/SPKT/Polres Metro Depok/ Polda Metro Jaya

tanggal 19 Mei 2025 dengan dugaan tindak pidana pengeroyokan dan melakukan pertemuan diluar dengan pihak terkait perkara.

Akreditor Subbidwabprof Bidpropam Polda Metro Jaya sendiri telah melakukan proses audit investigasi dan pemeriksaan pendahuluan dengan melakukan klarifikasi terhadap Rianto, Gazali Ismail, Indra Gunawan, Ipda Sudarto Nrp 75080578 jabatan Kasubnit 2 Unitkrimum Satreskrim Polres Metro Depok, Brigadir Ari Siswanto Nrp 95040688, dan Iptu Uyat Ruhyat Nrp 80120516 Jabatan Kanit 2/Harda Satreskrim Polres Depok (Mantan Kanitkrimum Satreskrim Polres Metro Depok) sebelum dilakukan gelar perkara.

Setelahnya, urai Sugeng Teguh Santoso, Akreditor Subbidwabprof Bidpropam Polda Metro Jaya memeriksa saksi terhadap Arianto Hulu kuasa hukum Suharyono, Rianto, Gazali Ismail, Indra Gunawan, AKP E.M. Siahaan jabatan Kanitkrimum Satreskrim Polres Metro Depok. Iptu Uyat Ruhyat, Ipda Sudarto jabatan Kasubnit 2 Unitkrimum Satreskrim Polres Metro Depok, dan melakukan pemeriksaan terduga pelanggar Brigadir Ari Siswanto.

Bahkan saat ini, tambah Sugeng Teguh Santoso, Akreditor telah menyusun berkas perkara terduga pelanggar untuk di sidang etik.

Oleh karena itu, lanjutnya, dengan dilakukannya pemberkasan perkara itu, IPW berharap sidang Kode Etik Profesi Polri terhadap Brigadir Ari Siswanto secepatnya dilaksanakan karena akan membuka "kotak pandora" ketidakprofesionalan dan keberpihakan aparat penegak hukum.

Bahkan, menurut dia, pihak Propam harus meneruskan adanya dugaan tindak pidana percobaan pemerasan dari Brigadir Ari Siswanto ke Direktorat Kriminal Umum (Ditkrimum) Polda Metro Jaya dengan adanya permintaan 100 juta rupiah kepada Rianto yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara pengeroyokan. Sebab, permintaan uang itu dilakukan secara sistematis kepada orang yang tidak ada hubungannya dengan kasus pengeroyokan.

Sementara penyidik tahu persis bahwa Suharyono cuma buruh harian lepas yang tidak memiliki uang.

KEYAKINAN TERBUKTI

Menurut Sugeng Teguh Santoso, tahun lalu, tepatnya 7 Oktober 2025, IPW sudah merilis adanya uang damai 100 juta dan keberpihakan penyidik Brigadir Ari Siswanto.

Rilis itu kemudian diberi judul: "Buntut Kasus Pengeroyokan di Depok, IPW Desak Kapolda Metro Bentuk Tim Investigasi" yang ditayangkan salah satu media online nasional pada Selasa, 7 Oktober 2025 pukul 12.14 WIB.

Rilis itu dipicu karena Polres Metro Depok membiarkan penyidik bermasalah, Brigadir Ari Siswanto yang masih menangani kasus pengeroyokan dengan pelapor Indra Gunawan sebagai pemeriksa.

Padahal, menurut IPW, Brigadir Ari Siswanto jelas-jelas melanggar kode etik dengan menghadiri mediasi di luar Kantor Kepolisian diantara para pihak yang berkasus, yang pada akhirnya ada permintaan uang Rp100 juta kalau ingin kasusnya damai alias tidak dilanjutkan.

Keyakinan pelanggaran Brigadir Ari Siswanto itu, akhirnya terbukti setelah pihak Propam Polda Metro Jaya mengeluarkan laporan polisi bernomor: LP.A/22/I/2026/Subbagyanduan tertanggal 12 Januari 2026 untuk menjerat Brigadir Ari Siswanto.

Dengan terbitnya LP.A/22/I/2026 itu, 10 hari kemudian, Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oka Utama mengeluarkan Sprindik bernomor: SP. Sidik/82/1/RES.1.24./2026/Satreskrim tanggal 22 Januari 2026. Kemudian keluar lagi Sprindik baru bernomor: SP. Sidik/269/IV/RES.1.24./2026/Satreskrim tanggal 8 April 2026. Surat perintah penyidikan awal tertanggal 28 Agustus 2025 bernomor: Sp.Sidik/667/VIII/RES.1.24./2025/Satreskrim.

Pada 8 April 2026 juga, Satreskrim mengeluarkan surat penetapan tersangka terhadap Suharyono yang tidak pernah memukul Indra Gunawan karena hanya hendak mengejar Danu karena membentak-bentak dan menunjuk-nunjuk Suharyono.

Anehnya, dalam kasus ini hanya Suharyono yang dijadikan tersangka, padahal pasal yang dipakai pengeroyokan.

Menurut IPW, tertanggal 30 April 2026, Suharyono diperiksa sebagai tersangka dan dilarang pulang dengan alasan dilakukan penahanan.

Akhirnya setelah berdebat dengan kuasa hukumnya Arianto Hulu dan Michael Marco Abraham, pihak penyidik mengeluarkan surat penangkapan bernomor: SP. Kap/95/IV/RES.24./2026/Satreskrim pada malam hari sekitar pukul 20.00 WIB.

Dalam surat lampiran perintah penangkapan, ternyata Brigadir Ari Siswanto masih sebagai penyidik yang menangani perkara.

Padahal kuasa hukum Suharyono dari Tim Bantuan Hukum IPW sudah lama meminta Brigadir Ari Siswanto tidak menangani perkara.

Permintaan ini dilakukan melalui surat tertanggal 2 Oktober 2025 perihal pergantian penyidik dan pengawasan melekat yang ditujukan kepada Kapolres Depok.

Tembusan ditujukan kepada Ketua Kompolnas, Kapolda Metro Jaya, Kabid Propam Polda Metro, Kabag Wassidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya, dan penyidik yang menangani perkara LP/B/990 dengan pelapor Indra Gunawan.

Dengan keberadaan Brigadir Ari Siswanto selaku pemeriksa saksi-saksi sejak awal penyelidikan dan penyidikan masih ada dalam tim penyidik tersebut, maka pengawasan melekat dalam penanganan perkara tidak dilaksanakan oleh Kapolres Depok.

Ini sangatlah bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengawasan melekat.

Sebab, katanya lagi, tujuan adanya Perkap pengawasan melekat yang ditandatangani Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu bertujuan meningkatkan disiplin, etika, kinerja, dan mencegah penyimpangan prilaku anggota Polri.

Tim Bantuan Hukum IPW ketika keluar dari ruangan unit 1 Krimum Satreskrim Polres Metro Depok melihat perlakuan penyidik Unit Resmob Satreskrim polres metro Depok menyiksa seorang laki-laki yang diborgol tangan dan kakinya dengan tis warna merah.

Peristiwa ini terjadi 30 April 2026 sekitar pukul 22.26 Wib. Laki-laki berusia sekitar 50 tahun itu dipukul dan diinjak-injak dan berteriak-teriak minta tolong dan meminta dihentikan penyiksaannya.

Karenanya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus menurunkan tim ke Polres Metro Depok lantaran adanya penyimpangan-penyimpangan prilaku anggota Polri yang dapat menurunkan citra dan marwah Institusi Polri.(***)

Ribuan tahun lalu, kawasan Asia Tenggara, khususnya kepulauan Nusantara, sudah menjelma menjadi simpul raksasa yang menghubungkan berbagai benua melalui jaringan migrasi, teknologi canggih, dan perdagangan internasional yang sangat kompleks.

Lompatan sejarah ini menjadi sorotan utama dalam Webinar Internasional bertajuk "Connecting Continents and Oceans" yang diselenggarakan oleh Pusat Riset Arkeometri Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Senin (30/03/2026).

Pertemuan ilmiah lintas negara ini sukses memetakan bagaimana nenek moyang kita berinteraksi dengan dunia luar sejak zaman prasejarah hingga periode klasik.

Kepala Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra (Arbastra) BRIN, Heri Yogaswara, menegaskan bahwa arkeologi saat ini tidak lagi sekadar urusan menggali dan merekonstruksi masa lalu.

"Kajian arkeologi mampu menjembatani berbagai disiplin ilmu untuk menjelaskan mobilitas manusia dan pertukaran budaya yang membentuk dunia saat ini," kata Heri Yogaswara, Kepala OR Arbastra BRIN dikutip dari laman BRIN.

Manusia Purba Jawa Lebih Tua dari Dugaan

Salah satu kejutan terbesar dalam evolusi manusia datang dari situs Bumiayu di Pulau Jawa. Pakar paleonatropologi Prof. Harry Widianto memaparkan temuan baru fosil Homo erectus yang berhasil menggeser teori sejarah lama.

"Temuan ini mengindikasikan kehadiran manusia purba sekitar 1,8 juta tahun lalu, lebih awal dari estimasi sebelumnya. Penemuan tersebut menegaskan posisi Jawa sebagai salah satu wilayah kunci dalam memahami evolusi manusia di Asia," ungkap Prof. Harry Widianto.

Bukan hanya di Indonesia, pelacakan migrasi manusia purba di Eropa juga mengalami kemajuan pesat. Ketika DNA rusak akibat tradisi kremasi (pembakaran mayat) di Zaman Perunggu Hungaria (±2600–800 SM), ilmuwan dunia seperti Prof. Tamás Hajdu berhasil mengakalinya dengan menggunakan teknologi isotop strontium pada sisa tulang.

Hasilnya, mereka sukses mendeteksi adanya percampuran populasi masif akibat migrasi lintas wilayah sekitar tahun 1500 SM.

Canggihnya Kapal 'Lashed-Lug' dan Jalur Transaksi Kuno

Bagaimana manusia zaman dulu bisa bergerak sejauh itu melintasi samudra? Jawabannya ada pada kecanggihan teknologi maritim lokal. Peneliti Agni Sesaria Mochtar menyoroti pentingnya tipe kapal tradisional lashed-lug (teknologi ikat-kupingan) yang menjadi tulang punggung pelayaran kuno. Dari sekitar 40 situs bangkai kapal kuno yang ditemukan di Asia Tenggara, ternyata lebih dari separuhnya berada di Indonesia.

Melalui basis data komparatif, para ilmuwan kini mencoba membangun kembali cetak biru kapal-kapal tangguh ini.

"Melalui pengembangan basis data komparatif, penelitian ini berupaya merekonstruksi teknik pembuatan kapal serta kronologinya, sekaligus mengungkap luasnya jaringan pelayaran hingga Samudra Hindia," kata Agni Sesaria Mochtar, arkeolog maritim.

Tradisi pembuatan kapal yang kokoh ini terbukti bertahan sangat lama.

Peneliti Krisztina Hoppál menambahkan bahwa temuan kapal di Belitung, Sumatera, dan Bintan membuktikan tradisi pembuatan kapal lokal ini eksis sejak abad ke-3 hingga ke-16 Masehi. Berkat kapal-kapal inilah, integrasi budaya jarak jauh bisa terjadi.

Bérénice Bellina memaparkan bukti bahwa jaringan maritim kuno telah mengikat perdagangan antara Vietnam dan Indonesia Barat sejak masa prasejarah.

Salah satu buktinya adalah persebaran negara artefak suci seperti drum perunggu Dong Son asal Vietnam yang ditemukan tersimpan hingga ke pedalaman Sumatera. Hubungan dagang ini terus berlanjut secara berkesinambungan hingga masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya.

Barus dan Bongal: Magnet Pasar Global Abad ke-7

Bukti nyata bahwa Nusantara adalah pusat ekonomi dunia kian benderang lewat paparan Ery Soedewo mengenai situs Barus dan Bongal di Sumatera Utara. Kedua tempat ini merupakan simpul awal atau "pintu keluar" distribusi komoditas premium dunia, seperti resin (getah pinus/kemenyan) dan rempah-rempah ke pasar global pada abad ke-7 hingga ke-11 Masehi.

Uniknya, interaksi luar negeri ini tidak melulu soal tukar menukar barang baku.

Hasil analisis kimia terhadap artefak kaca dan koin kuno di situs tersebut menunjukkan adanya sentuhan teknologi Mediterania, meskipun sebagian barang tersebut diproduksi secara lokal oleh perajin Nusantara. Ini menandakan adanya transfer teknologi dan interaksi budaya tidak langsung yang sangat maju di masanya.

Pada akhirnya, rilis riset BRIN ini menegaskan satu hal penting kepada generasi muda Indonesia: nenek moyang kita bukanlah bangsa yang terisolasi. Melalui kolaborasi mutakhir antara ilmu arkeologi, antropologi, etnografi, dan ikonografi, kita kini tahu bahwa Indonesia sejak awal telah ditakdirkan menjadi panggung strategis bagi sejarah mobilitas manusia dan globalisasi dunia.

(wan/kompas)

Kasubbag Humas Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara, Suci Ramadhani mengatakan, dari laporan di lapangan, almarhumah meninggal dunia setelah menjalani perawatan di Jiwar Care Health Hospital Mekkah pada 4 Juni 2026.

"Saat itu jemaah baru selesai melakukan tawaf ifadhoh di sekitaran Masjidil Haram dan mengalami cardiac arrest pada Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 WIB ketika berjalan menuju hotel," ujar Suci melalui keterangan tertulis, Jumat (5/6/2026).

Kemudian, kepada jemaah dilakukan Resutasi Jantung Paru (RJP) dan dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026.

"Di rumah sakit dilakukan inform consent dan ditandatangani oleh suami jemaah untuk operasi cateterisasi jantung. Kemudian pada tanggal 3 Juni 2026 setelah operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sangat banyak dan prognosa buruk," katanya.

Karena kondisi jemaah yang semakin buruk, pada 4 Juni 2026 jemaah dinyatakan meninggal dunia. "Hingga tanggal 4 Juni 2026 jam 14.15 jemaah dinyatakan meninggal dunia," jelasnya.

Hingga saat ini, Suci menyebut, terdapat 4 jemaah Haji asal Provinsi Sumatera Utara yang meninggal dunia. Yakni 1 orang jemaah asal Kota Medan, 1 orang dari Kabupaten Mandailing Natal, 1 orang Kabupaten Langkat dan yang terakhir dari Kabupaten Padang Lawas Utara.

"Sampai saat ini 4 orang," pungkasnya.(detikSumut)

Melemahnya nilai tukar Rupiah mencapai 17 poin atau setara 0,09 persen.

Kini mata uang bergambar Burung Garuda itu menjadi Rp18.066 per dolar AS.

Padahal jika dibandingkan penutupan sebelumnya mata uang Indonesia ini sempat bertengger dilevel Rp18.049 per Dolar AS.(dpt)

Uriarte yang mewakili tim Red Bull KTM Ajo tersebut kedapatan melakukan pelanggaran regulasi terkait penggunaan pelumas atau oli ilegal pada motornya saat sesi kualifikasi di Catalunya. Berdasarkan aturan resmi yang berlaku, seluruh kontestan Moto3 diwajibkan secara mutlak untuk menggunakan pelumas dari penyuplai tunggal yang telah ditentukan, yaitu Repsol.

1. Kronologi Pelanggaran Oli Ilegal Brian Uriarte

Pihak stewards sejatinya memiliki kewenangan penuh untuk mengambil sampel bahan bakar maupun pelumas secara acak kapan saja. Motor Uriarte pun menjadi salah satu yang terkena pengecekan tersebut.

Dilansir dari Crash, Uriarte kemudian dipanggil oleh pengawas balapan di sela-sela pekan balap Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello pekan lalu. Menanggapi temuan awal (Sampel A), pihak Uriarte sempat mengajukan banding dan meminta sampel kedua (Sampel B) untuk dianalisis ulang.

Namun, hasil uji laboratorium terhadap Sampel B justru memperkuat dan mengonfirmasi temuan ilegal dari Sampel A. Alhasil, dalam persidangan yang digelar di Sirkuit Balaton Park, Hungaria, pada Kamis 4 Juni 2026 pagi WIB, pengawas balapan memutuskan untuk mendiskualifikasi Uriarte.

Dengan keputusan ini, keberhasilan Uriarte yang mengamankan posisi start ketiga saat kualifikasi serta raihan finis keempat pada balapan utama hari Minggu 17 Mei 2026 resmi dianulir dan dihapus. Uriarte pun harus merelakan kehilangan 13 poin berharga yang didapatnya dari Catalunya.

2. Veda Ega Pratama di Puncak Klasemen

Sanksi diskualifikasi yang diterima Uriarte secara otomatis mengubah tatanan poin para rival di atasnya, termasuk Veda Ega Pratama. Pembalap Honda Team Asia tersebut kini berhak naik satu setrip ke urutan ke-7 untuk hasil balapan di Catalunya, setelah sebelumnya melewati garis finis di posisi ke-8.

Berkat revisi hasil balapan ini, Veda Ega mendapatkan tambahan 1 poin gratis. Koleksi poin yang kini menyentuh angka 67 membuat Veda meroket ke peringkat ke-4 pada klasemen umum Moto3 2026. Sebaliknya, posisi Uriarte melorot tajam ke peringkat ke-8 dengan raihan 54 poin.

Tidak hanya memperbaiki posisi di klasemen umum, Veda Ega Pratama kini resmi mengambil alih status sebagai rookie atau pembalap pendatang baru terbaik di Moto3 2026, menggeser posisi yang sebelumnya dikuasai oleh Uriarte.

Berikut klasemen sementara Rookie Moto3 2026:

1. Veda Ega Pratama (Indonesia) – 67 Poin

2. Brian Uriarte (Spanyol) – 54 Poin

3. Hakim Danish (Malaysia) – 44 Poin

4. Casey O'Gorman (Irlandia) – 23 Poin

5. Rico Salmela (Finlandia) – 21 Poin

6. Jesus Rios (Spanyol) – 14 Poin

7. Leo Rammerstorfer (Austria) – 2 Poin

8. Zen Mitani (Jepang) – 0 Poin

(wan/bbs)

Kondisi hujan sedang ini menurut prediksi BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) seperti dilansir di website resminya pada Jumat 5 Juni 2026 terjadi untuk Sebagian besar kecamatan.

Menurut website itu, hanya beberapa kecamatan yang bakal diguyur hujan ringan.

Cuaca hari ini dilaporkan hujan ringan hingga hujan sedang dengan suhu udara rata-rata antara 25 derajat celcius hingga 31 derajat celcius.

Warga diminta tetap mewaspadai cuaca ekstrem yang bisa terjadi sewaktu-waktu di luar prediksi Lembaga itu.(dpt)

Data Cuaca Kota Medan Per Kecamatan:

Amplas

Hujan sedang

Medan Area

Hujan sedang

Medan Kota

Hujan sedang

Sunggal

Hujan sedang

Helvetia

Hujan sedang

Denai

Hujan sedang

Medan Barat

Hujan sedang

Medan Deli

Hujan sedang

Tuntungan

Hujan sedang

Medan Belawan

Hujan ringan

Johor

Hujan sedang

Medan Marelan

Hujan ringan

Labuhan

Hujan ringan

Tembung

Hujan sedang

Maimun

Hujan sedang

Polonia

Hujan sedang

Medan Baru

Hujan sedang

Medan Timur

Hujan sedang

Selayang

Hujan sedang

Perjuangan

Hujan sedang

Petisah

Hujan sedang***

Acara dilaksanakan bersama para pemangku kepentingan dihadiri oleh Komisi XIII DPR RI, Kementerian Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, perwakilan warga korban, serta PT SMART.

Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepahaman penting sebagai langkah maju dalam penyelesaian sengketa agraria Padang Halaban.

Pertama, Kementerian ATR/BPN menjelaskan bahwa bidang tanah yang menjadi objek perkara dengan NIB 01881 telah dilakukan enclave dan diberikan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tersendiri, yaitu NIB 01883, dengan luas 83,2627 hektare. Bidang tanah tersebut merupakan objek eksekusi dan tidak termasuk dalam HGU Nomor 1419/Labuhan Batu.

Kedua, Kementerian ATR/BPN akan menyampaikan secara tertulis kepada PT SMART mengenai status lahan seluas 83,2627 hektare yang tidak termasuk dalam HGU dimaksud, dengan tembusan kepada seluruh pihak terkait sebagai dasar kejelasan administrasi dan tindak lanjut penyelesaian.

Ketiga, terkait penyelesaian sengketa atas lahan seluas 83,2627 hektare tersebut, para pihak sepakat bahwa proses penyelesaiannya akan dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa salah satu sumber tanah untuk Reforma Agraria (TORA) dapat berasal dari penyelesaian konflik agraria.

Keempat, Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian HAM, Komnas HAM, dan Ombudsman Republik Indonesia akan mengawal serta mengawasi secara ketat seluruh proses penyelesaian hingga tuntas, khususnya dalam memastikan bahwa lahan seluas 83,2627 hektare tersebut dapat diserahkan kepada warga yang berhak menerimanya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kelima, seluruh pihak yang hadir menyatakan kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan hasil kesepakatan dengan penuh tanggung jawab guna mewujudkan penyelesaian yang adil, damai, dan berkelanjutan.

Keenam, para peserta menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria Padang Halaban harus mengedepankan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai prinsip utama dalam mencari solusi terbaik bagi seluruh pihak.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menegaskan bahwa negara harus hadir untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak masyarakat dalam setiap penyelesaian konflik agraria.

"Pertemuan ini merupakan langkah penting untuk memastikan adanya kepastian hukum atas status lahan yang disengketakan sekaligus membuka jalan bagi penyelesaian yang berkeadilan. Komisi XIII DPR RI akan terus mengawal proses ini agar hak-hak masyarakat terlindungi dan seluruh pihak melaksanakan komitmennya sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Sugiat Santoso.

Komisi XIII DPR RI berharap kesepahaman yang telah dicapai menjadi momentum penting bagi penyelesaian konflik agraria Padang Halaban secara menyeluruh, damai, dan berkeadilan, serta dapat menjadi contoh penyelesaian sengketa agraria yang mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia. (PM/REL)

Hal tersebut disampaikan Bobby saat menerima audiensi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Sumbagut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Kamis (4/6/2026).

Menurut Bobby, penerapan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 menjadi langkah penting dalam menata dan mengelola sumur minyak rakyat secara profesional sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

"Ini satu hal yang kami ketahui, tujuannya mencapai cita-cita Pak Presiden mencapai swasembada energi untuk memenuhi target 610 ribu barel per hari, salah satunya dengan melibatkan masyarakat daerah," kata Bobby.

Selama ini, keberadaan sumur minyak masyarakat kerap dianggap merugikan negara karena belum memiliki payung hukum yang jelas. Namun, melalui implementasi Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025, aktivitas tersebut kini memiliki dasar legal yang kuat.

"Kita pemerintah daerah melalui BUMD diminta mengakomodir hasil sumur masyarakat, oleh karena itu percepatan cita-cita Pak Presiden harus kita wujudkan segera," ujar Bobby.

Bobby menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut siap mendukung penuh percepatan legalisasi dan pengelolaan sumur minyak masyarakat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

"Kami dari Pemprov Sumut bersemangat untuk terus bersinergi. Kami dari Pemda tentu akan mendukung dan ingin menjadi bagian dari pencapaian tersebut. Oleh karena itu, apa pun hal dan persoalan di Sumut, mari kita sama-sama berkolaborasi mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan," katanya.

Sementara itu, Bupati Langkat Syah Afandin berharap proses legalisasi dapat segera direalisasikan. Menurutnya, sumur minyak masyarakat merupakan potensi besar yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.

"Sebenarnya ini potensi daerah, seperti lapangan pekerjaan, PAD, dan lain-lain," kata Syah Afandin.

Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut Sebastian Julius mengatakan pihaknya terus mendorong percepatan implementasi kebijakan tersebut. Ia juga mengapresiasi sinergi yang selama ini telah terjalin dengan Pemerintah Provinsi Sumut dan Pemerintah Daerah.

"Alhamdulillah kerja sama cukup baik, ini yang kami harapkan untuk dipertahankan dan ditingkatkan," kata Sebastian.(DISU)

FOTO

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima audiensi Kepala Perwakilan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di Aula Tengku Rizal Nurdin Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, Kamis (4/6/2026).

(Foto : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumut / Munawar Harahap)