Kegiatan itu diikuti para Pejabat Utama (PJU), Kapolsek jajaran, perwira, Bhabinkamtibmas serta personel Polres Sibolga. Sosialisasi dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Sosial Kota Sibolga dalam rangka mendukung percepatan transformasi digital program perlindungan sosial.

Dalam kegiatan tersebut, Maya Nasution, selaku Kabid Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Dukcapil Kota Sibolga, menyampaikan materi mengenai tata cara mengunduh dan mengaktivasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Sementara itu, Agus Situmeang, selaku Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Sibolga,-- seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @humas polres sibolga yang terlihat POSMETRO MEDAN, Sabtu 3 Oktober 2026--- memberikan pemaparan mengenai aktivasi dan penggunaan Portal Perlindungan Sosial Digital.

Kapolres Sibolga menekankan pentingnya pemahaman personel terhadap program tersebut. Bhabinkamtibmas dan personel Polres Sibolga diharapkan dapat menjadi agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) di tengah masyarakat, khususnya dalam menyampaikan informasi, membantu memberikan pemahaman serta mendukung masyarakat dalam mengakses layanan digital terkait program perlindungan sosial.

Dengan keterlibatan Bhabinkamtibmas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Polres Sibolga berkomitmen mendukung program pemerintah agar informasi mengenai perlindungan sosial dapat tersampaikan secara tepat dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk memperkuat pemahaman personel terkait IKD dan Portal Perlinsos Digital.***

Kegiatan itu dilaksanakan berdasarkan undangan dari Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah I Sumatera melalui Manggala Agni Daops Sibolangit. Sosialisasi diikuti Kepala Desa Tongging Robensius Munthe bersama masyarakat Desa Tongging.

Dalam kegiatan dimaksud, Kepala Daops Manggala Agni Sibolangit Irwan A. Sitanggang menyampaikan materi mengenai kebijakan dan peraturan terkait pencegahan serta penanganan Karhutla. Sementara itu, Danramil Tigapanah Kapten Inf. Krista Ginting mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sembarangan, khususnya di sekitar kawasan hutan.

Kapolsek Tigapanah AKP Imanuel Sembiring--seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Karo yang terlihat POSMETRO MEDAN, Sabtu 3 Oktober 2026-- juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam mencegah Karhutla serta meningkatkan kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Masyarakat juga diingatkan untuk segera menghubungi kepolisian apabila melihat ancaman kriminalitas maupun situasi yang membutuhkan kehadiran petugas.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tidak sembarangan melakukan pembakaran, terutama di sekitar kawasan hutan dan lahan yang mudah terbakar. Mari bersama-sama menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan potensi kebakaran maupun gangguan kamtibmas. Untuk mendapatkan bantuan kepolisian, masyarakat dapat menghubungi Call Center Polri 110 yang bebas pulsa," ujar AKP Imanuel Sembiring.

Kegiatan juga diisi dengan penyampaian materi mengenai pemetaan desa oleh Kepala Desa Tongging. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat dalam mencegah Karhutla semakin meningkat sehingga potensi kebakaran dapat dicegah sejak dini.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib dan lancar.***

Bukan hanya meninjau kondisi lingkungan dan menyapa warga, Rico juga menunjukkan sisi humanisnya saat berinteraksi langsung dengan seorang anak kecil di Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang, Sabtu (3/10/2026).

Momen sederhana tersebut terjadi ketika Rico Waas turun langsung menyambangi warga dalam rangka kegiatan Gotong Royong dan Sapa Warga. Di tengah aktivitas tersebut, perhatian Rico tertuju kepada seorang anak yang masih berusia sekitar satu hingga dua tahun.

Dengan gestur yang hangat dan penuh perhatian, Rico menyapa anak tersebut. Momen singkat itu pun menjadi pemandangan yang menarik perhatian warga yang berada di lokasi.

Senyum dan sikap terbuka Wali Kota saat berinteraksi dengan warga menunjukkan bahwa kehadiran seorang pemimpin tidak selalu harus berada di balik meja atau dalam suasana formal.

Turun langsung ke lingkungan masyarakat menjadi ruang bagi pemimpin untuk mendengar, melihat dan merasakan secara lebih dekat kondisi warga.

Bagi masyarakat, kehadiran Wali Kota secara langsung menjadi momentum untuk menyampaikan berbagai aspirasi sekaligus membangun komunikasi yang lebih dekat antara pemerintah dan warga.

Kegiatan Gotong Royong dan Sapa Warga di Kelurahan Beringin tersebut turut memperlihatkan semangat kebersamaan dalam membangun Kota Medan. Pemerintah hadir bersama masyarakat, melihat kondisi lingkungan sekaligus mendorong kepedulian dan gotong royong sebagai bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang nyaman.

Momen sederhana antara Rico Waas dan seorang anak kecil itu pun menjadi gambaran bahwa kedekatan seorang pemimpin dengan masyarakat dapat hadir melalui hal-hal kecil, namun memiliki makna yang besar.

Semangat tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Medan melalui semangat "Medan untuk Semua", bahwa pembangunan dan pelayanan publik harus dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Medan Rico Waas didampingi Pj Sekda Kota Medan Erfin serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Medan dan Camat selayang , para lurah se-kecamatan Medan selayang.

Kehadiran jajaran Pemko Medan secara bersama-sama di tengah masyarakat diharapkan semakin memperkuat komunikasi, kepedulian dan kolaborasi dalam menjawab berbagai kebutuhan warga.(ATN)

Dalam pertemuan Franc didampingi Kepala Dinas Kesehatan Pakpak Bharat dr. Thomas, MM dan Kepala UPTD. Rumah Sakit Umum Daerah Pakpak Bharat dr. Manuturi Situmorang, MKM.

Di sana Wamenkes memaparkan beberapa program Kemenkes dalam mewujudkan Indonesia yang sehat termasuk Kabupaten Pakpak Bharat diantaranya peningkatan kapasitas dua unit Puskesmas yakni Puskesmas Singgabur dan Puskesmas Siempat Rube yang akan dibangun gedung baru mengikuti standart yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, rehab lima gedung Puskesmas yang ada, serta peningkatan kapasitas Gedung Rumah Sakit Umum Daerah, peningkatan SDM Kesehatan dengan penempatan tenaga medis, dokter-dokter spesialis, serta paramedis.

Terkait pembangunan kesehatan ini yang terpenting adalah komunikasi yang baik antar daerah, provinsi dan pusat. Semua bisa kita bicarakan, kita rencanakan bersama kalau komunikasi diantara kita terjalin baik. Kita juga perlu sesuaikan dengan kebutuhan di daerah, sehingga program-program kita benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Itulah salah satu fungsi dari komunikasi yang baik, jelas Wamenkes.

Franc --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Pemkab pakpak bharat yang terlihat POSMETRO MEDAN, Sabtu 3 Oktober 2026-- menyambut baik rencana ini, menyampaikan bahwa Pakpak Bharat akan selalu siap menerima dan mengikuti arahan dari Pemerintah Pusat. Franc juga mengungkapkan bahwa minimnya anggaran daerah yang tersedia sangat menyulitkan bagi pihaknya guna mengembangkan sistim pelayanan yang lebih kompleks bagi masyarakat.

"Kami sangat berterimakasih atas adanya rencana ini, yang tentunya akan sangat membantu kami di daerah khsususnya bagi pelayanan bidang kesehatan. Kondisi Rumah Sakit yang kami miliki saat ini sangat minim sarana dan prasarana serta tenaga yang tersedia. Letak Pakpak Bharat yang sangat jauh sehingga butuh waktu yang lama apabila dilakukan proses rujukan pasien ke Rumah Sakit lain yang lebih memadai, ini semua juga menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Terimakasih atas arahan dari bapak Wamen," ucap Franc.***

Tersangka diketahui berinisial MST alias Buyung (40), seorang pekerja swasta yang berdomisili di Kelurahan Dalan Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Petugas mengamankan tersangka saat berada di rumah orang tuanya.

Dalam penggeledahan di lokasi, petugas menemukan barang bukti berupa satu bungkus dan satu paket narkotika jenis ganja yang dibalut plastik kresek warna hitam.

Untuk mengelabui petugas, barang haram tersebut disembunyikan tersangka di dalam sebuah ember cat bekas merek Bocor Guard kombinasi warna biru dan putih.

Dari rangkaian penindakan itu, Satresnarkoba Polres Tapteng --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Humas Polres Tapanuli Tengah yang terlihat POSMETRO MEDAN, Sabtu 3 Oktober 2026-- berhasil menyita barang bukti meliputi 2 paket/bungkus narkotika jenis ganja dengan total berat bruto 500 gram (setengah kilogram) dan 1 unit ember cat merek Bocor Guard warna biru-putih (sebagai tempat penyimpan/penyamaran).

Pengembangan dan Proses Hukum

Berdasarkan hasil interogasi awal, tersangka MST alias Buyung mengaku mendapatkan pasokan barang haram itu dari seorang pria yang berdomisili di wilayah Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.

Saat ini, tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Tapanuli Tengah untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal sangkaan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.***

Pengungkapan itu disampaikan dalam konferensi pers di Aula Ditresnarkoba Polda Sumut, Jumat (2/10/2026). Kegiatan dibuka Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., sedangkan pemaparan perkara disampaikan Dirresnarkoba Polda Sumut Kombes Pol Dr. Andy Arisandi, S.H., S.I.K., M.H.

Ferry mengatakan pengungkapan itu merupakan bentuk komitmen Polda Sumut dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan memutus jaringan distribusi narkoba.

"Pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polda Sumut dalam memberantas peredaran gelap narkotika serta memutus jaringan distribusi narkoba sesuai arahan Presiden RI dan Kapolri," ujar Ferry.

Sementara itu, Dirresnarkoba Polda Sumut Kombes Pol Andy Arisandi menjelaskan, pengungkapan 244 kilogram sabu tersebut berasal dari tiga kasus yang memiliki modus berbeda, namun sama-sama berkaitan dengan upaya distribusi narkotika dalam jumlah besar.

"Total ada tiga kasus yang kami ungkap dengan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 244 kilogram," kata Andy.

Ia menjelaskan, kasus pertama bermula dari pengembangan pengungkapan 35 kilogram sabu di wilayah Asahan pada 19 Agustus 2026. Dari pengembangan tersebut, petugas bergerak ke wilayah Aceh Timur dan mengamankan tiga tersangka berinisial K, MN dan Z.

"Dari hasil pengembangan, kami mengamankan tiga tersangka di Aceh Timur. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap dua unit mobil Daihatsu Terios, ditemukan sabu yang disembunyikan di dalam dinding kendaraan dengan total berat 50 kilogram," ujarnya.

Menurut Andy, ketiga tersangka mengaku memperoleh sabu tersebut dari seseorang berinisial RG yang masih dalam penyelidikan. Narkotika itu rencananya dibawa menuju Jakarta dengan imbalan yang dijanjikan sebesar Rp50 juta.

Kasus kedua, lanjut dia, merupakan pengungkapan terbesar dengan barang bukti 150 kilogram sabu. Polisi mengamankan empat tersangka berinisial B, MA, TM dan M di sejumlah lokasi di Kabupaten Aceh Timur.

"Untuk kasus kedua, barang bukti yang berhasil kami amankan sebanyak 150 kilogram. Narkotika tersebut dibagi menjadi tiga bagian dan diangkut menggunakan kendaraan yang berbeda," kata Andy.

Petugas menemukan 70 kilogram sabu dalam mobil pikap Chevrolet, kemudian 20 kilogram dalam mobil Daihatsu Xenia. Sementara 60 kilogram lainnya ditemukan disimpan dalam dua kotak fiber ikan di kawasan pantai Desa Kuala Idi Cut, Aceh Timur.

Andy mengatakan jaringan tersebut menggunakan sejumlah cara untuk menghindari pemantauan petugas, termasuk penggunaan nomor telepon sekali pakai dan fitur berbagi lokasi secara langsung.

"Pengendali menggunakan komunikasi melalui telepon seluler dan nomor sekali pakai. Mereka juga menggunakan fitur share location untuk memantau pergerakan kurir," katanya.

Sementara itu, kasus ketiga mengungkap 44 kilogram sabu yang dibawa dari wilayah Aceh menuju Medan. Polisi mengamankan dua tersangka berinisial R dan A di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat.

Dalam kasus ini, sabu disembunyikan di dalam dinding pintu mobil Mitsubishi Xpander Cross. Polisi menemukan 44 bungkus sabu dengan berat keseluruhan 44 kilogram.

"Pada kasus ketiga, kami menemukan 44 kilogram sabu yang disembunyikan di dalam dinding pintu mobil. Ada dua kendaraan yang berjalan beriringan, satu membawa narkotika dan satu kendaraan lainnya digunakan untuk mengawal," ujar Andy, seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Surat kabar garuda pos yang terlihat POSMETRO MEDAN, Sabtu 3 Oktober 2026.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua tersangka mengaku diperintahkan seseorang berinisial BP yang masih dalam penyelidikan untuk mengambil kendaraan berisi sabu dari Lhokseumawe dan membawanya menuju Medan. Keduanya dijanjikan upah masing-masing Rp25 juta.

Andy menegaskan, penyidik masih melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut.

"Pengembangan masih terus kami lakukan untuk mengungkap jaringan dan pihak-pihak lain yang terlibat," katanya.

Atas perkara tersebut, para tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto ketentuan pidana sebagaimana diterapkan penyidik.***

Hadir juga Wakapolres Pematangsiantar Kompol Budiono Saputro SH MH serta jajaran kasat Polres Pematangsiantar.

Pertemuan tersebut merupakan momen perkenalan sekaligus silaturahmi AKBP Dhana dan Wali Kota Wesly, sebagai langkah penguatan kolaborasi antar instansi dalam menjaga stabilitas wilayah, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam, pemberantasan narkoba, hingga bidang strategis lainnya.

Wesly Silalahi sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran AKBP Dhana.

Wesly Silalahi mengungkapkan peran penting kemitraan erat antara Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar dan Forkopimda, khususnya jajaran kepolisian, dalam menjaga kondusivitas kota dari berbagai aspek.

"Saya berharap kolaborasi dan sinergi terus terjalin untuk membangun Kota Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras. Bersama-sama kita jaga stabilitas keamanan, perekonomian, pendidikan, dan lainnya. Ini harapan saya khususnya hari ini, kepada Kapolres Pematangsiantar serta jajaran," ungkapnya.

Wesly Silalahi --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Pemko Pematangsiantar yang terlihat POSMETRO MEDAN, Sabtu 3 Oktober 2026-- juga memaparkan prestasi-prestasi yang dicapainya, serta sinergi meningkatkan toleransi agar Indeks Kota Toleran (IKT) Pematangsiantar meningkat.

Dalam kesempatan tersebut, AKBP Dhana menyampaikan komitmennya untuk terus membangun kemitraan yang erat dengan Pemko Pematangsiantar dan seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, sinergitas yang solid merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan Polri yang Presisi, sekaligus mendukung kelancaran pembangunan di daerah.

"Silaturahmi ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara Polres Pematangsiantar dan Pemko. Dengan kolaborasi yang solid, kami berkomitmen menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, serta memberikan pelayanan Polri yang Presisi bagi seluruh masyarakat," ujarnya.

Silaturahmi berlangsung dalam suasana hangat, penuh keakraban, dan semangat kebersamaan. Di penghujung pertemuan, Wesly Silalahi menerima plakat yang diberikan AKBP Dhana.***

Dalam kasus itu, polisi menangkap seorang pria bernama Ari Usri Pratama (36), warga Jalan Makmur, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Kota.

Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Iptu Poltak Tambunan, mengatakan tersangka diduga membawa kabur sejumlah barang dari rumah yang telah kosong selama sekitar enam bulan.

Barang yang dicuri berupa satu unit AC, televisi, dan kabel, dengan total kerugian korban diperkirakan mencapai Rp8 juta.

Namun, barang-barang tersebut justru dijual tersangka kepada pengepul barang bekas atau tukang botot dengan harga hanya Rp200 ribu.

"Pelaku menjual barang-barang tersebut ke pengepul barang, tukang botot dan menggunakan uang tersebut untuk foya-foya," ujar Iptu Poltak Tambunan, Jumat (2/10/2026).

Masuk Melalui Pintu Samping

Menurut keterangan polisi, tersangka melakukan aksinya seorang diri. Ia masuk ke rumah melalui pintu bagian samping.

Kasus pencurian itu terungkap setelah pemilik rumah mendapat informasi dari pekerja yang bertugas membersihkan rumah.

Rumah tersebut sebelumnya ditempati orang tua korban. Namun, rumah telah ditinggalkan selama sekitar enam bulan karena orang tua korban pindah.

Pada Selasa (29/9/2026) sekitar pukul 08.30 WIB, pelapor bernama Liza mendapat telepon dari pekerja yang membersihkan rumah. Saat datang, kondisi rumah sudah dalam keadaan berantakan.

Sejumlah barang di dalam rumah diketahui hilang, termasuk televisi dan AC.

Polisi Lakukan Penyelidikan

Mendapat laporan tersebut, personel Polsek Medan Kota kemudian melakukan penyelidikan.

Hasilnya, polisi berhasil menangkap Ari pada Kamis (1/10/2026) sekitar pukul 18.00 WIB.

Dalam pemeriksaan, tersangka mengakui perbuatannya. Polisi juga mengetahui barang hasil pencurian telah dijual kepada pengepul barang bekas.

Iptu Poltak Tambunan menyebut Ari merupakan mantan narapidana. Ia pernah menjalani hukuman selama satu tahun pada 2024 dalam perkara penganiayaan.

"Pernah dihukum kasus penganiayaan," kata Poltak.

Saat ini, tersangka masih menjalani proses hukum di Polsek Medan Kota terkait kasus pencurian tersebut.***

Sebanyak 100 anggota Pramuka Penegak dan Penggalang dari sejumlah sekolah yang tergabung dalam Kwarcab Samosir bersama para pembina dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir bergerak membersihkan kawasan Water Front City (WFC) Pangururan, Jumat (02/10/2026).

Kegiatan Bakti Masyarakat Bersih Danau Toba tersebut diberangkatkan langsung oleh Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Samosir, Marudut Tua Sitinjak, di kawasan WFC Pangururan. Turut hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir Edison Pasaribu, Sekretaris Dinas Kominfo Agustianto Sitinjak, para pembina Pramuka.

Sejak pagi, para anggota Pramuka dibagi dalam enam kelompok dan dikoordinir oleh 20 orang pembina. Mereka menyusuri kawasan tepian WFC untuk membersihkan eceng gondok dan material pengganggu kebersihan lainnya yang berada di sepanjang kawasan Danau Toba.

Kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi aksi bersih-bersih. Di baliknya, tersimpan pesan bahwa menjaga Danau Toba merupakan tanggung jawab bersama, terlebih bagi Samosir yang menggantungkan sebagian besar potensi pariwisatanya pada keindahan dan kelestarian Danau Toba.

Ketua Kwarcab Samosir, Marudut Tua Sitinjak--seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Pemerintah kabuparen samosir yang terlihat POSMETRO MEDAN, Sabtu 3 Oktober 2026-- mengatakan Pramuka harus hadir dan mengambil bagian dalam berbagai kegiatan positif yang mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, kepedulian terhadap lingkungan merupakan bagian dari pendidikan karakter dan pengabdian Pramuka kepada masyarakat.

"Pramuka tidak hanya belajar tentang kedisiplinan dan keterampilan, tetapi juga bagaimana hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menjaga lingkungan adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab kita bersama. Karena itu, saya mengajak seluruh anggota Pramuka untuk terus menjadi bagian dari gerakan menjaga Danau Toba," ujar Marudut.

Ia menegaskan, kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan nyata Gerakan Pramuka terhadap program Pemerintah Kabupaten Samosir dalam menciptakan lingkungan yang bersih, asri dan nyaman, khususnya di kawasan yang menjadi wajah pariwisata daerah.

"Kita ingin Pramuka Kwarcab Samosir dikenal bukan hanya karena kegiatan kepanduannya, tetapi juga karena perannya dalam pembangunan Samosir. Kita akan terus menggerakkan Pramuka untuk aktif di bidang lingkungan, pariwisata, budaya maupun pertanian," katanya.

Marudut yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir menyampaikan bahwa kegiatan bakti lingkungan ini akan dilakukan secara berkelanjutan. Setelah aksi pembersihan Danau Toba, Kwarcab Samosir juga merencanakan kegiatan penanaman pohon sebagai bagian dari upaya memperkuat kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

"Ini tidak berhenti sampai di sini. Ke depan kita akan lanjutkan dengan kegiatan penanaman pohon dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kita ingin membangun kebiasaan bahwa Pramuka selalu hadir ketika masyarakat dan daerah membutuhkan," tambahnya.

Lebih jauh, Marudut berharap keberadaan Gerakan Pramuka dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dalam mendukung kemajuan Samosir. Menurutnya, potensi Pramuka tidak hanya berada pada kegiatan sosial dan pendidikan karakter, tetapi juga dapat menjadi kekuatan dalam memperkenalkan identitas daerah.

"Saya ingin Samosir dikenal lewat peran Pramuka. Anak-anak kita harus bangga dengan daerahnya, dengan budayanya, dengan alamnya. Karena itu, Pramuka harus kita arahkan untuk ikut mempromosikan budaya, pariwisata dan potensi pertanian Samosir," ungkapnya.

Ia mencontohkan keterlibatan Kwarcab Samosir dalam kegiatan Jambore Nasional. Dalam berbagai kesempatan tersebut, kontingen Pramuka Samosir turut menampilkan ragam budaya lokal. Hal ini dinilai menjadi media promosi yang positif untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan pariwisata Samosir kepada masyarakat dari berbagai daerah.

"Ketika anak-anak kita membawa dan menampilkan budaya Samosir di tingkat nasional, mereka sebenarnya sedang menjadi duta daerah. Mereka memperkenalkan identitas Samosir kepada orang lain. Ini harus terus kita kembangkan," jelasnya.

Menurutnya, gerakan Pramuka memiliki jaringan yang luas dan anggota yang tersebar hingga ke sekolah-sekolah. Potensi tersebut dapat menjadi kekuatan untuk membangun kepedulian generasi muda terhadap lingkungan sekaligus memperkenalkan Samosir sebagai daerah yang kaya akan budaya dan destinasi wisata.

Melalui kegiatan Bersih Danau Toba tersebut, Kwarcab Samosir berharap tumbuh kesadaran bersama untuk menjaga kebersihan kawasan Danau Toba. Bukan hanya ketika ada kegiatan, tetapi menjadi budaya yang dilakukan secara terus-menerus. "Kalau kita ingin pariwisata Samosir semakin baik, maka alamnya harus kita jaga. Danau Toba harus bersih, lingkungannya harus asri, dan masyarakatnya harus memiliki kesadaran untuk merawatnya. Pramuka siap menjadi bagian dari gerakan itu," pungkas Marudut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir, Edison Pasaribu, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gerakan Pramuka Kwarcab Samosir yang turut menjaga kebersihan. Ia berharap peran Pramuka terus berlanjut dalam kegiatan penghijauan. Dinas Lingkungan Hidup, kata Edison, siap menyiapkan bibit pohon untuk mendukung gerakan penanaman dan pemeliharaan bersama anggota Pramuka.

"Kami berharap Pramuka terus mengambil peran dalam menjaga kebersihan dan penghijauan. Dengan kolaborasi ini, kepedulian terhadap lingkungan dapat menjadi budaya dan menjangkau generasi muda serta masyarakat," ujar Edison.

Gerakan sederhana yang dilakukan para anggota Pramuka di tepian Danau Toba tersebut menjadi gambaran bahwa menjaga Samosir tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Dari tangan anak-anak muda yang memungut eceng gondok, membersihkan tepian danau, hingga menanam pohon, tumbuh sebuah pesan penting, masa depan pariwisata dan lingkungan Samosir juga berada di tangan generasi muda.***

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I menggandeng BINUS @Medan menggelar workshop bertema "From Publication to Professorship: Strategies for International Q1-Q2 Scopus Publications and Academic Career Development".

Lokakarya berlangsung pada Jumat (2/10/2026) di Xperience Space Lantai 1, Kampus BINUS @Medan, Delipark, Jalan Putri Hijau Dalam, Medan ini dibuka Kepala LLDikti Wilayah I, Prof. Drs. Saiful Anwar Matondang, M.A., Ph.D.

Prof Saiful menuturkan, kegiatan tersebut berangkat dari keprihatinan terhadap banyaknya publikasi jurnal internasional dosen yang ditolak reviewer ketika diajukan sebagai bagian dari persyaratan kenaikan jabatan akademik, khususnya Lektor Kepala dan Guru Besar.

"Kalau ada 10 yang mengusul Guru Besar di setiap periode, yang diterima kadang hanya tiga atau empat," ujar Prof. Saiful dalam wawancara di sela kegiatan.

Didampingi Campus Director BINUS @Medan Tri Juniarty, S.Kom., M.M., dan Academic, Research, and Student Development Manager BINUS @Medan Dr. Ignatius Edward Riantono, ia menjelaskan, dalam setiap periode terdapat sekitar 10 hingga 15 dosen di Sumatera Utara yang mengajukan Guru Besar.

Menurut Prof. Saiful, persoalan tersebut menjadi perhatian LLDikti Wilayah I karena target peningkatan jumlah Guru Besar tidak cukup hanya dilihat dari berapa banyak dosen yang mengajukan maupun berapa banyak Surat Keputusan (SK) Guru Besar yang berhasil diterbitkan.

"Bukan di target jumlah, tapi tingginya penolakan itu. Saya tidak puas," ungkapnya.

la menuturkan, LLDikti Wilayah I sebenarnya telah melampaui target penerbitan SK Guru Besar.

Pada 2025, misalnya, sebanyak 32 SK Guru Besar berhasil diperoleh, melampaui target tahunan sebanyak 25 Guru Besar. Sementara sejak 2023, capaian tahunan disebut berada di kisaran 26 hingga 28 Guru Besar.

Namun, tingginya jumlah usulan yang masih terkendala publikasi menjadi persoalan yang ingin ditekan melalui kegiatan tersebut.

Prof. Saiful mengatakan, gagasan menggandeng BINUS muncul setelah melihat pengalaman BINUS University dalam pengembangan karier akademik dan pencapaian Guru Besar. Ia kemudian mengusulkan agar pengalaman tersebut dibagikan kepada dosen di bawah koordinasi LLDIKTI Wilayah I.

"Saya sampaikan sama Pak Ed (Dr. Ignatius Edward Riantono) kenapa tidak kerja sama saja di BINUS Medan untuk sharing pengalaman, sharing teknik BINUS bagaimana teman-teman dosen di BINUS itu bisa mendapatkan Guru Besar," ujarnya.(dam)

Kehadiran Wali Kota bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi bagian dari upaya Pemko Medan untuk mendengar secara langsung aspirasi, keluhan, serta kebutuhan masyarakat di lapangan. Berbagai persoalan yang disampaikan warga diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam kegiatan ini, Rico Waas didampingi Pj Sekda Kota Medan Erfin, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspem) Muhammad Sofyan, Kadis Perkimcikataru John Ester Lase, Kadis Lingkungan Hidup Melvi, Kadis Perhubungan Irsan Nasution, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Ahmad Barli Mulia Nasution, Kadis Sosial Khoiruddin, Kadis Dukcapil Baginda P Siregar, Kadis Ketapang Ahmad Untung Lubis, Kadis SDABMBK Khairul Azmi, perwakilan Dinas Kesehatan Surya, Kadis Damkarmat Wandro Malau, Kasatpol PP Muhammad Yunus, Plt Kadis Ketenagakerjaan Ramadhan, serta Camat Medan Selayang Muhammad Husnul Hafiz Rambe.

Turut hadir Lurah Beringin Irwansyah, SH, MM, Lurah Tanjung Sari Ihsan Nugraha, anggota DPRD Kota Medan dr. Dimas Sofani Lubis, serta tokoh masyarakat, LPM dan Karang Taruna.

Dalam dialog bersama warga, sejumlah aspirasi disampaikan kepada Wali Kota, di antaranya terkait penerangan jalan, persoalan drainase serta genangan dan banjir yang terjadi di sejumlah titik, termasuk kawasan Jalan Asoka dan sekitarnya.

Rico Waas menegaskan, kehadiran dirinya bersama seluruh OPD bukan sekadar mengikuti kegiatan seremonial, tetapi untuk memastikan berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat dapat langsung direspons dan ditindaklanjuti.

"Karena itu kita datang bersama seluruh OPD. Apa yang menjadi keluhan masyarakat kita dengarkan langsung, kemudian kita lihat siapa yang memiliki kewenangan untuk menanganinya," ujar Rico.

Terkait persoalan penerangan jalan, Rico secara langsung meminta Dinas Perhubungan Kota Medan untuk segera melakukan penanganan. Kadis Perhubungan Irsan Nasution pun diminta memastikan kebutuhan lampu penerangan jalan di lokasi yang dikeluhkan warga segera ditindaklanjuti.

Menurut Rico, pendekatan turun langsung ke tengah masyarakat penting dilakukan agar pemerintah tidak hanya menerima laporan secara administratif, tetapi dapat melihat kondisi riil di lapangan sekaligus memahami kebutuhan warga secara lebih utuh.

Selain persoalan infrastruktur dan lingkungan, Rico juga menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penguatan kembali fungsi pos Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).

Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan, menciptakan rasa aman, serta memperkuat kepedulian dan gotong royong antarwarga.

"Keamanan dan ketertiban bukan hanya tanggung jawab pemerintah maupun aparat. Masyarakat juga memiliki peran penting. Karena itu keberadaan Siskamling harus kita hidupkan kembali sebagai bagian dari kebersamaan menjaga lingkungan," tegasnya.

Kegiatan gotong royong massal dan Sapa Warga ini sekaligus memperlihatkan komitmen Pemko Medan untuk membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat. Pemerintah hadir mendengar, melihat langsung persoalan di lapangan, sekaligus mendorong setiap perangkat daerah bergerak cepat memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, tokoh lingkungan, LPM, Karang Taruna dan seluruh unsur terkait, Rico berharap berbagai persoalan di Kecamatan Medan Selayang dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan demi mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, bersih dan tertata.(ATN)

Salah satu yang digeser yakni Kapolda Sumatera Utara Irjen Whisnu Hermawan.

DAFTAR MUTASI DAN ROTASI KAPOLDA

- Kapolda Sumut dari Irjen Whisnu Hermawan digantikan Brigjen Sonny Irawan

- Kapolda Metro Jaya dari Komjen Asep Edi Suheri diangkat dalam jabatan baru sebagai Irwasum Polri. Posisinya digantikan oleh Irjen Dadang Hartanto

- Kapolda Maluku yang sebelumnya dijabat Irjen Dadang Hartanto diganti oleh Irjen Suwondo Nainggolan. Sebelumya Suwondo menjabat sebagai Aslog Kapolri

- Kapolda Riau yang sebelumnya dijabat oleh Irjen Herry Heryawan diganti oleh Irjen Arman Achdiat. Irjen Herry Heryawan mendapatkan promosi dalam jabatan baru sebagai Kabaharkam Polri

- Kapolda NTT Rudi Darmoko diganti oleh Irjen Reza Arief Dewanto. Irjen Rudi Darmoko dimutasi sebagai Kalemdiklat Polri

- Kapolda Jabar Irjen Pipit Rismanto diganti oleh Irjen Hengki yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Banten. Irjen Pipit sendiri dimutasikan sebagai Pati Polri dalam rangka penugasan pada Kemenkum

- Kapolda Banten dari Irjen Hengki digantikan oleh Brigjen Hendra Kurniawan yang sebelumnya menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tk II Sespim Lemdiklat Polri

- Kapolda Jateng Ribut Hari Wibowo digantikan oleh Brigjen Roy Hardi Siahaan. Irjen Ribut Hari Wibowo mendapatkan penempatan baru sebagai Wakalemdiklat Polri

- Kapolda Jatim Nanang Avianto dimutasi dalam jabatan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri. Posisinya di Jati digantikan Irjen Dekananto Eko Purwono yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Metro Jaya

- Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya dimutasikan sebagai Pati Bareskrim Polri dalam rangka penugasan luar struktur. Posisinya dijabat oleh Brigjen Pasma Royce

- Kapolda Sumbar Irjen Djati Wiyoto Abadhy digantikan oleh Irjen Jawari

- Kapolda Sulsel Irjen Djuhandhani Rahardjo Puro digantikan Irjen Awal Chairuddin

- Kapolda Jambi Irjen Krisno Halomoan Siregar digantikan oleh Irjen Widodo

- Kapolda Gorontalo Irjen Widodo diganti oleh Irjen Nurworo Danang

Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho dimutasikan sebagai Pati Bareskrim Polri dalam rangka penugasan luar struktur. Posisinya digantikan oleh Brigjen Rony Samtana

Kapolda Sulteng dari Irjen Pol Nasri dipercayakan kepada Irjen Rizal Irawan

Kapolda Sulbar dari Irjen Adi Deriyan Jayamarta digantikan oleh Irjen Totok Suharyanto

Kapolda DIY Irjen Anggoro Sukartono dimutasikan sebagai Pati Baharkam Polri (penugasan pada Wantimpres) digantikan oleh Irjen Langgeng Purnomo

Kapolda Kepri yang sebelumnya dijabat oleh Irjen Asep Safrudin digantikan Irjen Suhendri. Irjen Asep Safrudin dipromosikan sebagai Kabareskrim menggantikan Komjen Syahardiantono.

Catatan POSMETRO MEDAN dari Surat Telegram Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan mutasi dan rotasi itu merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri.

"Mutasi dan rotasi jabatan, bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian," kata Johnny, Sabtu (3/10/2026).***

Di tengah proses sosialisasi, rekam jejak pengelolaan pemerintahan desa menjadi salah satu isu yang diperbincangkan masyarakat.

Salah seorang kandidat bahkan kembali dikaitkan dengan persoalan temuan pengelolaan keuangan desa ketika pernah menjabat sebagai kepala desa pada periode 2013–2017.

Menurut informasi yang berkembang di tengah masyarakat, terdapat temuan terkait keuangan desa yang kemudian ditindaklanjuti melalui pengembalian sejumlah dana kepada pihak inspektorat.

Namun, hingga kini, substansi dan status administratif temuan tersebut perlu ditempatkan berdasarkan dokumen resmi agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.

Persoalan itu kembali muncul karena kandidat bersangkutan kini kembali menghikuti kontestasi kepala desa. Sejumlah warga menilai rekam jejak pengelolaan keuangan publik patut menjadi bahan pertimbangan masyarakat, khususnya karena kepala desa memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola anggaran dan menjalankan pemerintahan desa.

Selain persoalan keuangan desa, beredar pula informasi mengenai persoalan yang dikaitkan dengan pengelolaan keuangan jemaat gereja. Informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dan dokumen pendukung dari pihak terkait sehingga tidak layak diposisikan sebagai fakta hukum sebelum terdapat penjelasan resmi.

Sementara itu, Johanes Sitohang, salah satu kandidat dalam kontestasi tersebut, Sabtu (3/10/2026), memilih mengambil sikap tidak menyerang kandidat lain. Ia menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menilai setiap calon berdasarkan rekam jejak, program, serta kemampuan masing-masing.

Johanes mengajak seluruh pihak menjaga proses pemilihan agar berlangsung aman, tertib, dan demokratis. Menurutnya, Pilkades bukan sekadar kompetisi memperoleh jabatan, melainkan momentum menentukan arah pembangunan Baringin Natam dalam beberapa tahun mendatang.

"Saya tidak ingin mengomentari jejak calon lain. Biarlah masyarakat yang menilai. Saya berharap pemilihan kepala desa berjalan aman, lancar dan sukses karena ini merupakan kepentingan kita bersama," ujar Johanes.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang memberikan dukungan kepada dirinya. JikJa memperoleh kepercayaan masyarakat, Johanes menyatakan komitmennya untuk membangun desa melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten, masyarakat perantauan, serta desa-desa sekitar.

Selain itu, "dengan dukungan penuh masyarakat hutagodang, lumban sihombing hingga lumban simanullang khususunya keseluruhan desa baringin natam yang setiap hari semakin banyak, Johanes sitohang juga memperoleh dukungan dari perantau khususnya dari hutagodang, bahkan salah satu putra desa baringin natam Kecamatan parlilitan Kabupaten Humbahas Dr.Timbo Eriko Silaban yang merupakan koordinator tenaga ahli fraksi Nasdem Jakarta turut memberikan perhatian dan sumbangsihnya untuk kemajuan pembangunan baringin natam seperti pembangunan jalan dan bantuan beasiswa Pendidikan dengan memanfaatkan dana aspirasi paratai nasdem tentu sangat membantu jalan sosoalisasi cakades Johanes Sitohang".

Keterlibatan masyarakat perantauan menjadi salah satu modal sosial yang dinilai penting bagi pembangunan Baringin Natam. Sinergi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan perantau dapat membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, terutama dalam sektor infrastruktur dan pendidikan.

Johanes juga menegaskan pentingnya nilai Dalihan Natolu sebagai landasan kehidupan sosial masyarakat Batak. Nilai tersebut, menurutnya, dapat menjadi pijakan dalam membangun kebersamaan sekaligus menjaga hubungan antarkelompok di tengah perbedaan pilihan politik desa.

Pilkades Baringin Natam kini memasuki tahapan yang menuntut setiap kandidat menyampaikan program secara terbuka, sementara masyarakat memiliki ruang untuk menelusuri rekam jejak masing-masing calon. Termasuk memastikan setiap informasi mengenai dugaan persoalan keuangan maupun persoalan sosial memiliki dasar yang jelas.

Pada akhirnya, kualitas kontestasi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya dukungan yang dihimpun kandidat.

Transparansi, akuntabilitas, rekam jejak, dan program pembangunan menjadi bagian penting yang dapat diperiksa masyarakat sebelum menentukan pilihan. (**)

Catatan : Faisal Matondang

POSMETRO MEDAN adalah sejarah monster koran. Buah pikir dan kerja sekelompok wartawan 'out of the box'. Syaiful Ishak, salah satunya.

"Kalau naga muncul dan mencabik-cabik kapal ini, bagaimana pun caranya kita jangan sampai terluka parah, apalagi mati. Kita harus selamat agar bisa melaporkan berita besar itu," jokes Syaiful Ishak, dari geladak KM Kelud, suatu hari pada tahun 2001.

Saat itu saya dan dia sekapal dalam pelayaran dari Tanjung Priok ke Belawan. Dan, potongan canda menggambarkan jiwa kewartawanan itu dilemparnya sekitar empat bulan jelang dia menjadi pemred pertama POSMETRO MEDAN.

"Ya, mau buat harian yang tak biasa. Coraknya, koran kriminal," akunya, buka kartu soal formula media anak usaha Jawa Pos di Sumatera Utara.

Omongan itu akhirnya terbukti. Bikin koran tak biasa, di antaranya terbukti lewat harga dan masa edar. Harian pagi dengan price list seceng ini digeber beredar sejak jam 11 malam. Bahkan sempat tetap terbit 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri.

Publik terperangah. Apalagi saat melihat 'barangnya'.

Dengan layout ala sirkus plus gaya jurnalisme yang eksploitatif, koran 'mesin uang' tahun-tahun berlalu ini serasa menantang status quo produk media cetak di Sumatera Utara masa itu.

Bahkan gegara tenar menjual berita-berita kriminal dicampur anekdot Lae Togar serta info hiburan dalam arti seluas-luasnya, banyak orang diam-diam bertanya. "Ini koran apa komik?"

Begitulah. Meski rada kontroversi, koran yang lahir Senin pagi 1 Oktober dua puluh lima tahun lalu ini hanya butuh sembilan bulan untuk menjadi candu bacaan. Itu seiring oplahnya melonjak drastis, nyaris 100 ribu eksemplar per edisi.

Dengan gaya penulisan blak-blakan dan kasual ala Medan, kehadiran media ini dikenal ampuh menjangkitkan minat baca di Sumatera Utara. Riset AC Nielsen menyatakan itu.

"Usia ke-25 tahun ini mengantar integritas kami dalam langkah yang semakin gaul terhadap zaman, kian pede di tengah persaingan online," tegas Direktur POSMETRO MEDAN, Zulkifli Tanjung, memaknai peringatan anniversary perak media yang kini menjadi redaksi multi platform.

Seperti Syaiful, Zul -sapaan akrabnya- pun tercatat sebagai generasi perintis yang membangun POSMETRO MEDAN.

Wartawan senior di dunia kepolisian ini bahkan dikenal sebagai algojo redaksi. Ops, itu cerita dua puluh lima tahun lalu. Hari ini (1/10/2026), so happy anniversary.!! (*)

Rapat dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Basarin Yunus Tanjung, dan dihadiri perwakilan Pemkab Serdang Bedagai.

Pembahasan mencakup batas antara Desa Paku, Kecamatan Galang, Deli Serdang, dan Desa Kotarih Baru, Kecamatan Kotarih, Sergai, dengan mengacu pada Sungai Ular dan Sungai Buaya sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 29 Tahun 2007 serta Permendagri Nomor 141 Tahun 2017.

Dalam rapat terungkap adanya perbedaan penggambaran garis batas pada peta administrasi Kementerian Dalam Negeri dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Pemkab Deli Serdang menilai perbedaan tersebut perlu dikaji karena tidak serta-merta menunjukkan adanya perubahan batas daerah yang telah ditetapkan.

Zainal menegaskan, batas wilayah telah diatur dalam Permendagri Nomor 29 Tahun 2007 dan dilengkapi koordinat Pilar Acuan Batas Utama (PABU).

"Permasalahan yang muncul saat ini bukan terletak pada perubahan koordinat PABU, melainkan adanya perbedaan penggambaran garis batas pada peta administrasi yang mengakibatkan lokasi yang selama ini dipahami sebagai wilayah Kabupaten Deli Serdang tergambarkan sebagai wilayah Kabupaten Serdang Bedagai," jelasnya.

Terkait rencana pembangunan jembatan penghubung Desa Kotarih Baru dan Desa Paku pada 2027, Pemkab Deli Serdang menyatakan dukungan karena pembangunan tersebut dinilai dapat meningkatkan konektivitas, akses pendidikan, dan distribusi hasil pertanian.

Sebagai langkah penyelesaian, Pemkab Deli Serdang mengusulkan verifikasi teknis bersama yang melibatkan Pemprov Sumut, kedua pemerintah kabupaten, Kemendagri, dan BIG dengan membandingkan dokumen Permendagri, koordinat PABU, peta administrasi, serta kondisi aktual di lapangan.

"Pemkab Deli Serdang berkomitmen mendukung penyelesaian persoalan batas daerah secara objektif berdasarkan ketentuan hukum dan data geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan LPtetap mengedepankan kepastian wilayah dan kepentingan masyarakat kedua kabupaten," tutup Zainal.( Drt)

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menandai dimulainya program tersebut dengan peletakan batu pertama di Jalan Kapten Rahmad Buddin, Gang Amaliyah, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kamis (1/10/2026) siang.

Rico mengatakan, penambahan LPJU merupakan bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di kawasan yang masih minim penerangan maupun ruas jalan yang sebelumnya belum memiliki lampu jalan.

"Ini (LPJU) dibutuhkan masyarakat karena menurut saya masih banyak jalan yang bukan saja kurang penanganannya, tapi memang sebelumnya belum ada. Jadi, kita mulai program penambahan LPJU ini," kata Rico.

Dalam pelaksanaannya, kawasan Medan Utara menjadi salah satu prioritas. Sebanyak 183 titik LPJU dialokasikan untuk tiga kecamatan, yakni Medan Belawan, Medan Marelan, dan Medan Labuhan.

Khusus di Gang Amaliyah, direncanakan pemasangan 10 titik LPJU dengan ketinggian tiang mencapai 7 meter. Penambahan penerangan ini diharapkan dapat meningkatkan pencahayaan lingkungan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat yang beraktivitas maupun melintas di kawasan tersebut.

Menurut Rico, penerangan jalan merupakan salah satu aspirasi masyarakat yang perlu ditindaklanjuti secara bertahap dan terencana. Karena itu, pembangunan LPJU diarahkan untuk menjangkau kawasan-kawasan yang selama ini masih membutuhkan penerangan yang memadai.

Program tersebut juga tidak berhenti pada 1.000 titik. Pemko Medan menyiapkan pengembangan program dengan target penambahan hingga 5.000 titik LPJU pada tahun depan.

"Untuk tahun ini kita membangun program 1.000 titik. Tahun depan kita tambah 5.000 titik," tegas Rico.

Rico menuturkan, peningkatan penerangan jalan merupakan bagian dari komitmen Pemko Medan dalam memperkuat pelayanan publik sekaligus menghadirkan fasilitas yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.( Drt)

Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota Medan didampingi Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan Khairul Azmi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Melvi, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Irsan Nasution, serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan John Ester Lase.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses revitalisasi Taman Sri Deli berjalan sesuai dengan rencana, sekaligus melihat langsung perkembangan pekerjaan di sejumlah titik kawasan.

Wali Kota melihat berbagai bagian taman yang tengah ditata dan dibenahi. Sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari penataan infrastruktur kawasan, sistem drainase, hingga berbagai fasilitas pendukung yang nantinya menunjang kenyamanan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Rico menekankan pentingnya kualitas pekerjaan serta ketepatan pelaksanaan di lapangan. Setiap tahapan revitalisasi diharapkan dikerjakan secara optimal dengan tetap memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan, dan kualitas kawasan.

"Yang kita bangun bukan hanya tampilan kawasan, tetapi bagaimana taman ini nantinya benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang publik yang nyaman," ujar Rico.

Menurutnya, keberadaan ruang terbuka publik memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tertata sekaligus menyediakan ruang interaksi bagi masyarakat.

Karena itu, revitalisasi Taman Sri Deli diharapkan tidak sekadar mempercantik wajah kawasan, tetapi juga mengembalikan dan memperkuat fungsi taman sebagai ruang publik yang representatif bagi warga Kota Medan.

Pemerintah Kota Medan pun memastikan proses revitalisasi terus dikawal agar pelaksanaannya berjalan sesuai perencanaan dan memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.(ATN)

Rencana tersebut dibahas Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, saat beraudiensi dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII di Jakarta, Kamis (1/10/2026). Audiensi diterima Direktur Bisnis PT PII, Wibawa Pram Sihombing dan jajaran.

Ia mengatakan potensi Deli Serdang sebagai daerah penyangga Kota Medan dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara membutuhkan pengembangan infrastruktur yang dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.

"Deli Serdang tidak bisa dikerjakan sendiri. Upaya ini menjadi peluang bagaimana meningkatkan infrastruktur melalui skema pembiayaan kreatif dengan tidak sepenuhnya membebani APBD langsung," katanya.

Menurutnya, pemerintah tidak harus mengerjakan seluruh pembangunan sendiri, tetapi perlu merangkul berbagai elemen sesuai peran masing-masing.

"Kita optimis sebab sudah mendapat dukungan dari Pak Gubernur dan PT PII. Tinggal kita terus mengikuti prosesnya, termasuk dukungan dari DPRD," ujarnya.

Ia berharap proses penyiapan KPBU APJ dapat terus berjalan sesuai tahapan dan ketentuan, dengan target proyek dapat mulai direalisasikan pada 2027 atau 2028.

Ia menilai pengembangan APJ tidak hanya berkaitan dengan peningkatan penerangan jalan, tetapi juga berpotensi memberikan multiplier effect terhadap aktivitas ekonomi.

"Harapannya, investasi-investasi baru yang masuk dapat menambah pertumbuhan ekonomi dan peningkatan itu juga menambah pendapatan masyarakat secara langsung. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat," kata Asri.

Sementara itu, Wibawa mengatakan PII menyambut baik inisiatif Pemkab Deli Serdang untuk mengembangkan infrastruktur melalui KPBU, khususnya APJ.

Ia mengakui, kebutuhan pembangunan infrastruktur terus meningkat, sementara kemampuan anggaran pemerintah memiliki keterbatasan. Karena itu, diperlukan alternatif pembiayaan dengan melibatkan badan usaha.

"Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan, tetapi alokasi anggaran yang disediakan negara terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan pembiayaan kreatif selain APBN, APBD dan sumber pembiayaan pemerintah lainnya," ujar Wibawa.

Dalam skema KPBU, PII dapat memberikan penjaminan sesuai ketentuan dan tahapan proyek. Penjaminan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kepastian proyek serta mendukung kelayakan pembiayaan bagi badan usaha.

Wibawa menyebut PII telah memiliki pengalaman dalam pengembangan proyek APJ, salah satunya di Madiun.

Ia menilai APJ memiliki manfaat yang lebih luas karena penerangan jalan berpotensi mendukung mobilitas masyarakat dan barang serta mendorong tumbuhnya aktivitas usaha di kawasan yang mendapatkan penerangan.

"Kalau jalannya terang, aktivitas ekonomi bisa terbantu. Mobilitas barang bisa lebih lancar, kemudian muncul usaha-usaha baru. Ini yang kita harapkan sebagai multiplier effect dari investasi yang dilakukan," katanya.( Drt)

Pihak keluarga keturunan Oppu Raja NapasangSimanullang meminta aparat penegak hukum tidak hanya melihat peristiwa pada hari tersebut sebagai sebuah kejadian yang berdiri sendiri.

Melalui permohonan yang ditujukan kepada Kapolda Sumatera Utara cq. Direktur Reserse Kriminal Umum cq. Kapolres Humbang Hasundutan, pihak keluarga meminta agar penahanan para tersangka dari keturunan Oppu Raja NapasangSimanullang dapat dialihkan dari Rumah Tahanan Polda Sumatera Utara ke Polres Humbang Hasundutan.

Permohonan tersebut disampaikan dengan pertimbangan bahwa lokasi peristiwa berada di wilayah hukum Kabupaten Humbang Hasundutan.

Menurut pihak keluarga, pengalihan penahanan ke Polres Humbahas diharapkan dapat mendukung efektivitas proses penanganan perkara, termasuk pemeriksaan saksi, pendalaman fakta, serta pengumpulan dan pemeriksaan alat bukti.

"Kami memohon agar penahanan tersangka-tersangka dari keturunan Oppu Raja NapasangSimanullang dapat dialihkan dari tahanan Polda Sumatera Utara ke Polres Humbang Hasundutan atas kejadian 12 September 2026 di Matiti, demi efektifnya penanganan perkara," demikian inti permohonan itu.

Jangan Cuma Lihat Kericuhannya

Desakan agar perkara ditangani secara menyeluruh juga disampaikan Olsen Lumbantobing, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum Raja Bius Manullang.

Olsen meminta aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada kericuhan yang terjadi pada 12 September 2026, tetapi juga menelusuri secara utuh rangkaian persoalan yang diduga melatarbelakangi munculnya konflik tersebut.

Menurutnya, apabila terdapat persoalan lain yang memiliki keterkaitan dengan rangkaian peristiwa, termasuk persoalan lahan maupun dugaan pembakaran pondok, hal tersebut perlu didalami berdasarkan fakta, keterangan para saksi, serta alat bukti yang sah.

"Salus Populi Suprema Lex Esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Penegakan hukum harus objektif, profesional, transparan dan berkeadilan," tegas Olsen.

Ada Rangkaian Peristiwa Sebelum 12 September?

Peristiwa Matiti kini menyisakan sejumlah pertanyaan yang menurut kuasa hukum perlu dijawab melalui proses hukum secara terang dan objektif.

Apakah kericuhan pada 12 September 2026 merupakan peristiwa yang berdiri sendiri?

Atau apakah terdapat rangkaian persoalan sebelumnya yang memiliki hubungan dengan kejadian tersebut?

Bagaimana dengan persoalan lahan dan dugaan pembakaran pondok yang disebut-sebut dalam rangkaian persoalan tersebut? Apakah memiliki keterkaitan langsung atau justru merupakan perkara yang berbeda?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut, menurut pihak kuasa hukum, tidak semestinya dijawab melalui asumsi ataupun opini, melainkan harus diuji melalui proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan keterangan saksi serta alat bukti yang sah.

Buka Seluruh Fakta

Pihak keluarga berharap aparat kepolisian memberikan ruang yang proporsional kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara untuk menyampaikan keterangan, bukti maupun kronologi versi masing-masing.

Dengan demikian, proses hukum diharapkan tidak hanya berangkat dari satu peristiwa atau satu sudut pandang, melainkan melihat keseluruhan rangkaian kejadian yang dapat dibuktikan secara hukum.

Jangan Ada akta yang Terlewat

Pesan tersebut menjadi harapan pihak keluarga dan kuasa hukum agar proses penanganan perkara Matiti dilakukan secara transparan, profesional serta memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pihak untuk mengungkap fakta.

Namun demikian, benar atau tidaknya setiap dugaan, termasuk ada atau tidaknya keterkaitan antara berbagai peristiwa yang disebutkan, sepenuhnya masih harus dibuktikan melalui proses hukum.

Asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Penetapan seseorang sebagai tersangka maupun proses penahanan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa yang bersangkutan telah bersalah. Kesalahan seseorang baru dapat dinyatakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kini, perhatian tertuju pada bagaimana aparat penegak hukum mengurai perkara Matiti secara menyeluruh—bukan hanya melihat apa yang terjadi pada 12 September 2026, tetapi juga memastikan setiap fakta yang berkaitan dengan perkara tersebut diperiksa dan diuji berdasarkan hukum. (Hendra christian Siregar)

Dalam peninjauan ini, Musa Rajekshah didampingi Wali Kota Tebing Tinggi Iman Irdian Saragih dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan Feriyanto Pawenrusi.

Kemudian, Musa Rajekshah Bersama dengan rombongan juga meninjau Sungai Sibarau, di Kota Tebing Tinggi. Musa Rajekshah mengatakan, karena di Kota Tebing Tinggi dilintasi dua sungai, kebanjiran kerap terjadi melanda permukiman warga.

"Kota Tebing Tinggi ini kita ketahui adalah dua sungai yang melintasinya. Karena itu debit air ketika hujan melanda kerap tidak tertampung sehingga meluap ke permukiman, sehingga menyebabkan banjir," kata Musa Rajekshah.

Pria yang karib disapa Ijeck ini mengatakan, untuk mengantisipasi tingkat keparahan terhadap banjir, BBWS Sumatera II Medan melaksanakan pembangunan dinding penahan pada sungai tersebut.

Untuk itu, kedatangan Ijeck ke lokasi ini memastikan bahwa pembangunan berjalan dengan lancar sehingga bermanfaat kepada masyarakat.

"Sudah dilaksanakan oleh BBWS Sumatera II Medan sepanjang 500 meter. ini diharapakan Pemkot Tebing Tinggi bisa ikut berpartisipasi menyampaikan aspirasi untuk kemudian saya bahas di Komisi V DPR RI," jelasnya.

Kemudian, untuk di Sungai Sibarau, pembangunan tembok penahan banjir sudah dibangun sepanjang 200 meter.

Wali Kota Tebing Tinggi, Iman Irdian Saragih mengucapkan terima kasihnya kepada Anggota DPR RI Musa Rajekshah yang turut mendorong pembangunan pada daerah-daerah di Sumut.

Satu di antaranya, apresiasi disampaikan Iman Irdian Saragih atas dibangunnya tembok penahan air pada dua lokasi sungai yang ada di Kota Tebing Tinggi.

"Saya ucapkan terimakasih kepada Bapak Musa Rajekshah dan BWS sudah memperhatikan Kota Tebing Tinggi dan ini sudah sangat membangu pembangunannya. Warga juga diharapkan dapat menjaga dan merawat pembangunan penahan banjir," jelasnya.

Terpisah, perwakilan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II Medan Feriyanto Pawenrusi menyebut, pada lokasi pertama sudah dibangunkan kontruksi penahan banjir, jenisnya adalah parapet berupa dinding beton tegak lurus untuk menahan air sungai supaya tidak meluap.

Sementara itu, pada sungai kedua, BBWS Sumatera II Medan juga sudah melaksanakan pembangunan penahan gerusan abrasi sungai. Jenisnya susunan beton dipasang di kaki dasar sungai untuk menahan gerusan akibat abrasi air sungai, yang jika tanpa pelindung dapat menggerus sungai terus menerus dan bahkan dapat mengancam rumah penduduk.[gil]