Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Kantor Kejari Belawan dan berjalan aman serta lancar.

Acara ini turut dihadiri oleh Camat Medan Belawan, Kapolres Pelabuhan Belawan, serta sejumlah unsur pemerintah daerah dan aparat penegak hukum lainnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Belawan, Dr. Yusup Darmaputra, SH., MH., menjelaskan bahwa pemusnahan ini merupakan bentuk komitmen kejaksaan dalam menegakkan hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan barang bukti yang telah dirampas untuk dimusnahkan.

"Pemusnahan barang bukti ini merupakan hasil kerja sama yang baik antarinstansi penegak hukum," ujar Yusup kepada awak media.

Adapun barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 216 perkara, dengan rincian di antaranya narkotika jenis sabu-sabu seberat ±841,558 gram, ganja kering ±75,8 gram, pil ekstasi ±122,1974 gram, serta obat-obatan jenis jamu sebanyak ±4.741 saset.

Selain itu, turut dimusnahkan barang bukti lain berupa 83 unit telepon genggam, 31 unit timbangan elektrik, 16 senjata tajam, serta sejumlah barang bukti lainnya.

Kejari Belawan juga menegaskan pentingnya menjaga dan meningkatkan sinergi antara aparat penegak hukum, khususnya antara kepolisian dan kejaksaan, dalam upaya penegakan hukum yang efektif.

Proses pemusnahan dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta didokumentasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Para saksi yang hadir, termasuk dari unsur kepolisian dan pemerintah daerah, turut memberikan apresiasi atas langkah tersebut.

"Kami berharap seluruh aparat penegak hukum dapat terus menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, sesuai peran masing-masing, serta menjunjung tinggi integritas," tutup Yusup.(REL)

Desakan agar, Inspektorat, Tim Saber Pungli dan aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan mulai menguat setelah keluhan wali murid mencuat ke publik.

​Dugaan pungli ini melibatkan iuran sebesar Rp20.000 per siswa. Dana tersebut diklaim sebagai uang kenang-kenangan untuk kepala sekolah dan guru yang memasuki masa pensiun atau pindah tugas.

Meski nominal per individu terlihat kecil, akumulasi dari sekitar 500 siswa diperkirakan mencapai jutaan rupiah, tapi angka yang dinilai sangat memberatkan orang tua di tengah situasi ekonomi saat ini.

​Menanggapi fenomena tersebut, praktisi hukum sekaligus Ketua LBH Y.A.D & Sekutu, Yarham Dalimunthe, SH menegaskan bahwa segala bentuk pungutan di lingkungan pendidikan dasar tanpa dasar hukum adalah pelanggaran berat.

​"Jika tetap dilakukan, maka tindakan tersebut terancam Pasal 423 (KUHPidana Baru) UU No. 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara," tegas Yarham, Rabu (29/4).

​Yarham menjelaskan bahwa regulasi di Indonesia sudah sangat rigid mengatur hal ini, yakni, Permendikbud No. 44 Tahun 2012, Sekolah negeri dilarang keras memungut biaya operasional maupun personal.

Dan, ​Permendikbud No. 75 Tahun 2016, Komite Sekolah hanya diperbolehkan menggalang dana berbentuk sumbangan sukarela, bukan pungutan dengan nominal dan jangka waktu yang ditentukan.

​"Dinas Pendidikan seharusnya sudah mensosialisasikan penghapusan segala bentuk 'uang terima kasih'. Masyarakat jangan takut melapor melalui kanal resmi di lapor@saberpungli.id atau SMS ke nomor 1193," tambahnya.

Kasus ini, lanjut Yarham, menjadi ironi mengingat SDN 05 Rantau Utara merupakan sekolah dengan Akreditasi B dan telah bersertifikasi ISO.

"Sebagai institusi yang memiliki standar manajemen mutu internasional, sekolah ini seharusnya menjadi teladan dalam transparansi dan tata kelola administrasi pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu" tegasnya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, Abdi Jaya Pohan, SH saat mengetahui peristiwa tersebut mengaku akan memanggil kepala sekolah bersangkutan. "Besok di panggil Kabid dulu kepsek nya" katanya singkat, Selasa (28/4).

​Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SDN 05 Rantau Utara, Sumarni, S.Pd., belum memberikan penjelasan teknis terkait instruksi iuran tersebut. Padahal, salah satu tenaga pendidik di sekolah tersebut telah mengakui adanya arahan dari kepala sekolah terkait pengumpulan dana tersebut.

​Saat dikonfirmasi wartawani melalui pesan singkat, Sumarni hanya memberikan jawaban singkat dan menjadwalkan pertemuan klarifikasi pada hari berikutnya. ​"Kamis lah kita jumpa ya bang, konfirmasi kita bang," tulisnya singkat. (HBB)

"Meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Sulaiman dengan pidana penjara selama 15 tahun," demikian isi tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) seperti dikutip dari SIPP Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Rabu (29/4/2026).

Dalam tuntutannya, JPU menilai terdakwa Budi terbukti melakukan pembunuhan yang tercantum dalam Pasal 458 Ayat 1 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua JPU.

Dalam dakwaan itu, jaksa menyatakan peristiwa tersebut terjadi di Jalan Veteran Pasar VIII Dusun V Kampung Banjar, Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli, Sabtu (16/8/2025) sekira pukul 05.15 WIB.

Saat itu, korban tengah berada di dalam kamar, sedangkan pelaku berada di ruang tamu. Kemudian, terdakwa mendengar korban tengah mengobrol dengan seorang laki-laki melalui handphone.

Korban sempat menyampaikan bahwa pria yang di video call-nya itu tengah berada di penjara.

"Terdakwa sempat mendengar percakapan korban dengan laki-laki tersebut. Korban bertanya kepada laki-laki tersebut 'aku tau abang dimana, pasti di penjara kan?' Kemudian, laki-laki tersebut menjawab 'iya penjara, Jakarta', sehingga terdakwa mengetahui bahwa orang yang di-video call korban tidak merupakan pacar korban yang biasa di-video call," demikian isi dakwaan itu.

Pelaku pun mengintip melalui tirai kamar. Sontak, pelaku kaget saat melihat korban tengah VCS sambil menunjukkan payudaranya kepada pria yang di-VC itu.

Pelaku pun geram dan langsung masuk ke dalam kamar. Terdakwa lalu memarahi korban dan hendak berupaya merampas hp tersebut.

Namun, korban menendang dada terdakwa sambil mengeluarkan perkataan kotor. Akibatnya, emosi pelaku memuncak hingga pelaku pergi mengambil pisau dan menikam korban secara membabi buta.

Saat menikam korban, pelaku sempat menanyakan alasan korban melakukan VC dengan pria lain. Usai menikam korban berulang kali, pelaku langsung pergi melarikan diri. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, korban mengalami sejumlah luka tusuk di badannya.

Sebelumnya diberitakan, Kapolsek Medan Labuhan saat itu Kompol Tohap Sibuea mengatakan peristiwa itu terjadi di Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Sabtu (16/8) sekira pukul 05.00 WIB. Saat itu, korban dan pelaku tengah menginap di rumah orang tua korban.

Sementara pelaku ditangkap di rumah mereka di Jalan Perjuangan, Kecamatan Medan Denai pada malam harinya. Tohap menyebut motif pelaku nekat membunuh istrinya karena sakit hati usai memergoki korban video call dengan pria lain di rumah yang berada tepat di sebelah rumah orang tua korban.

"Kejadian bermula karena sakit dan cemburu," kata Tohap saat dikonfirmasi detikSumut.

Saat kejadian, keduanya memang tengah menginap di tempat tersebut. Usai memergoki itu, korban dan pelaku pun terlibat cekcok.

"Iya (korban VC dengan pria lain). Jadi, sudah lama dicurigai si pelaku, (mereka) menumpang di samping rumah orang tuanya. Saat itu juga sudah (pelaku) tegur istrinya, istrinya berontak mungkin melakukan pemukulan ke pelaku," jelasnya. (DetikSumut)

Tersangka diringkus di sebuah rumah di Lingkungan III, Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Selasa (28/4/2026) siang.

Kapolres Tapanuli Tengah, AKBP Muhammad Alan Haikel, S.K.M., S.I.K., M.I.K., melalui Kasat Narkoba AKP J. Munthe, mengatakan bahwa penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang resah akan aktivitas transaksi narkoba di wilayah tersebut.

Penyelidikan dimulai pada Selasa pagi sekitar pukul 10.00 WIB setelah tim Opsnal menerima informasi terkait maraknya peredaran gelap narkoba di lokasi kejadian. Setelah melakukan pengintaian, petugas bergerak cepat melakukan penggerebekan pada pukul 13.00 WIB.

"Saat penggerebekan, petugas berhasil mengamankan RM. Berdasarkan penggeledahan badan dan lokasi, ditemukan sejumlah barang bukti yang menguatkan keterlibatan tersangka dalam peredaran sabu," ujar AKP J. Munthe.

Dari tangan tersangka, pihak kepolisian menyita sejumlah barang bukti, di antaranya:

2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening.

1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.

20 (dua puluh) plastik klip bening kosong (diduga untuk pengemasan).

Uang tunai Rp889.000,- yang diduga hasil penjualan.

1 (satu) unit ponsel Redmi 14 C warna ungu.

1 (satu) buah dompet motif putih-merah-hitam sebagai tempat penyimpanan.

Dalam interogasi awal, RM mengakui barang haram tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang pria berinisial B di Kelurahan Sibuluan Indah.

Namun, saat petugas melakukan pengejaran ke lokasi tersebut, pelaku B tidak ditemukan dan kini telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Saat ini, tersangka RM beserta barang bukti telah dibawa ke Mapolres Tapanuli Tengah untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (GCN)

Aspirasi itu disampaikan oleh sekelompok warga yang mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Karo, di Jalan Veteran Padang Mas, Kabanjahe, Rabu (29/04/2026).

Kedatangan mereka disambut langsung oleh Ketua DPRD Karo, Iriani Br Tarigan, bersama Wakil Ketua DPRD Imanuel Sembiring, Korindo Sembiring, serta sejumlah anggota dewan lainnya di pintu masuk kantor DPRD Karo.

Perwakilan masyarakat, Pedro Ginting, menegaskan bahwa kedatangan mereka merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi daerah yang dinilai semakin mengkhawatirkan akibat maraknya narkoba dan judi.

"Hari ini kami datang ke DPRD Karo karena peredaran narkoba dan judi semakin merajalela. Kami berharap pimpinan dan anggota DPRD dapat bersama-sama turun ke Polres Karo untuk menyampaikan tuntutan agar aktivitas tersebut segera ditutup," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Karo, Iriani Br Tarigan, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mengawal aspirasi masyarakat. Ia bahkan langsung mengajak warga untuk bersama-sama menuju Polres Karo guna menyampaikan tuntutan secara langsung kepada pihak kepolisian.

Aksi tersebut kemudian berlanjut di depan Polres Karo, di mana warga menyampaikan orasi terkait keresahan mereka. Pihak kepolisian melalui Kabag Ops Polres Karo, Kompol Jonita Tarigan, mengajak perwakilan masyarakat untuk berdialog secara terbuka di Aula Purpur Sage.

Dalam forum tersebut, Ronal Sitepu yang mewakili masyarakat menyampaikan apresiasi atas langkah kepolisian yang telah menindak beberapa lokasi perjudian dan barak narkoba, termasuk di Desa Sukatendel.

Namun, ia menilai penindakan tersebut belum maksimal karena masih banyak lokasi yang dilaporkan masyarakat belum tersentuh.

Menanggapi hal itu, Kapolres Karo, AKBP Pebriandi Haloho, menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran, termasuk jika ada oknum aparat yang terlibat.

"Saya meminta dukungan dari masyarakat. Jika ada anggota saya yang terlibat seperti yang disampaikan, laporkan kepada saya dengan bukti yang jelas, dan akan saya tindak tegas," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Karo kembali menekankan bahwa upaya pemberantasan narkoba dan judi membutuhkan kerja sama dari semua pihak. Ia menyebutkan bahwa sebelumnya telah dilakukan penandatanganan fakta integritas yang telah disosialisasikan hingga ke tingkat desa.

"Pemberantasan narkoba dan judi tidak bisa dilakukan sendiri. Harus ada sinergi antara pemerintah, aparat, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh masyarakat," pungkasnya.(jpg)

Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya mempererat hubungan dan memperkuat sinergi antara Polri dengan seluruh elemen buruh dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif selama peringatan May Day berlangsung.

Dalam sambutannya, Kapolrestabes Medan menegaskan komitmen Polri untuk mengawal seluruh rangkaian kegiatan Hari Buruh agar berjalan aman, tertib, dan lancar.

"Kami dari Polri siap mengawal pelaksanaan May Day dan siap bersinergi bersama seluruh serikat buruh untuk menjaga kondusivitas kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya," ujar Jean Calvin Simanjuntak.

Ia juga mengajak seluruh buruh di Kota Medan untuk merayakan May Day dengan penuh suka cita serta tetap menjaga ketertiban umum demi terciptanya suasana yang aman dan damai.

"Kepada saudara-saudara saya seluruh buruh yang ada di Kota Medan, mari kita rayakan Hari May Day ini dengan suka cita serta menjaga ketertiban, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik hingga selesai," tambahnya.

Selain menjadi ajang mempererat komunikasi antara kepolisian dan serikat pekerja, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu membangun komitmen bersama dalam menciptakan situasi yang aman dan harmonis di Kota Medan.

Turut hadir mendampingi Kapolrestabes Medan, Kasat Intelkam Polrestabes Medan Kompol Lengkap Seherman Siregar, SH, MH serta Kasubnit 2 Unit 3 Sat Intelkam Polrestabes Medan Aiptu Fepy Irwansyah (Dam)

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Binjai bersama Kapolres Binjai, Sekda Kota Binjai, Perwakilan pedagang dan sejumlah pimpinan OPD dan Camat Binjai Timur, Selatan dan Kota yang menghasilkan sejumlah kesepakatan penting terkait penataan dan relokasi pedagang.

Dalam forum yang berlangsung dialogis tersebut, Pemko Binjai menegaskan komitmennya untuk menghadirkan solusi yang adil dan humanis bagi para pedagang, sekaligus menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keindahan kota.

Adapun hasil kesepakatan yang dicapai antara Pemko Binjai dan perwakilan pedagang adalah sebagai berikut:

Pertama, para pedagang yang sebelumnya beraktivitas di Jalan Olahraga akan direlokasi ke halaman Masjid Agung.

Terkait hal ini, Wali Kota Binjai secara langsung memerintahkan Sekretaris Daerah untuk segera melakukan koordinasi intensif dengan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Agung guna memastikan kesiapan lokasi serta mekanisme penempatan yang tertib dan sesuai ketentuan.

Kedua, pedagang yang berlokasi di Jalan Bandung akan direlokasi ke halaman eks Rumah Sakit Bangkalan. Lokasi ini dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sentra kegiatan ekonomi baru yang lebih tertata.

Ketiga, bagi pedagang yang selama ini berjualan di Jalan Sudirman, akan direlokasi ke Pasar Bundar, baik di lantai 1 maupun lantai 2.

Dalam waktu dekat, Pemerintah Kota Binjai juga akan melakukan penataan dan pembenahan di kawasan Pasar Bundar guna memastikan kenyamanan, kelayakan, dan keberlangsungan aktivitas perdagangan di lokasi tersebut.

Selain menawarkan opsi relokasi, Pemerintah Kota Binjai juga menunjukkan perhatian terhadap keberlangsungan usaha para pedagang dengan memberikan dukungan konkret.

Wali Kota Binjai menambahkan; sebanyak 84 pedagang dari tiga lokasi nantinya akan menerima santunan berupa bantuan peralatan dagang senilai Rp127.000.000 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) yang bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Bank Sumut Tahun 2026.

Hal ini diharapkan dapat membantu para pedagang dalam memulai kembali usahanya di lokasi yang baru.

Pemerintah Kota Binjai berharap, melalui kesepakatan ini diharapkan terciptanya keseimbangan antara penataan kota yang lebih tertib dan keberlangsungan ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku usaha kecil.

Pemko juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga kondusivitas serta mendukung proses relokasi demi kebaikan bersama (Oji)

Penerima bantuan RTLH kali ini adalah pasangan Heni Puspita dan Rahmad, warga Desa Paya Bakung, yang memiliki dua orang anak. Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Deli Serdang, rumah yang sebelumnya berdinding tepas bambu direnovasi menjadi bangunan permanen berukuran 6 x 6 meter.

"Semoga renovasi ini membuat kehidupan bapak dan ibu menjadi lebih nyaman sehingga anak-anak pun bisa tumbuh lebih baik," ucapnya.

Bupati juga meminta agar parit di depan rumah turut dibenahi sehingga hunian yang direnovasi nantinya didukung lingkungan yang bersih dan sehat.

"Rumah yang layak harus didukung lingkungan yang baik. Parit ini juga perlu dibenahi agar warga lebih nyaman dan sehat," ujar Bupati.

Bupati menegaskan, program RTLH bukan hanya memperbaiki bangunan rumah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut Bupati dan Wakil Bupati turut membagikan sembako kepada tuan rumah serta berbagi cabai merah untuk warga sekitar.

"Cabai ini adalah berkat dari Pak Rahmad untuk warga sekitar. Mohon doa dan dukung pembangunan rumahnya ya," ucap Bupati kepada ibu-ibu yang hadir pada momentum peletakan batu pertama tersebut.

Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya membuka Turnamen Futsal Antar Pelajar tingkat SD dan SMP/sederajat se-Kabupaten Deli Serdang yang digelar Yayasan Pendidikan Tarbiyah Islamiyah di Desa Selemak. Ia berharap ajang ini mampu meningkatkan bakat, melahirkan bibit atlet berprestasi yang membawa nama baik Deli Serdang dan melatih mental sportifitas para siswa. "Menang dan kalah itu biasa. Yang terpenting adalah semangat berusaha, sportif, dan terus menjadi lebih baik," kata Bupati kepada para peserta turnamen.(DMS)

Penangkapan dilakukan di tangkahan kecil, tepatnya di Desa Silau Lama, Dusun VII, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, pada Senin (27/4/2026) sekitar pukul 20.30 WIB.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berbadan gemuk yang diduga sebagai kurir. Begini penampakan dan barang buktinya.

Dari hasil interogasi awal, tersangka berinisial S (46), warga Kabupaten Sampang, Jawa Timur, mengakui bahwa barang tersebut merupakan miliknya yang dibawa dari Malaysia melalui jalur laut.

Tersangka juga mengaku diperintahkan oleh seseorang bandar (BD) berinisial I untuk mengantarkan sabu tersebut ke Kota Solo dan diserahkan kepada bandar berinisial A di sana. Ia dijanjikan upah sebesar Rp50 juta apabila berhasil mengantarkan barang tersebut.

Penangkapan dilakukan pada Senin (27/04/2026) sekira pukul 10.30 WIB di Dusun VII, Desa Silo Lama, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan.

Kasat Resnarkoba Polres Asahan, AKP Gunawan Effendi, SH menjelaskan, bahwa pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan adanya seorang pria mencurigakan yang baru turun dari kapal dan membawa bungkusan besar berwarna hitam.

"Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Opsnal langsung melakukan pengejaran ke arah Kecamatan Silau Laut," ujarnya.

Setibanya di lokasi, petugas menemukan seorang pria dengan ciri-ciri sesuai sedang berada di pinggir jalan. Petugas kemudian langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan.

"Hasil penggeledahan ditemukan lima bungkus plastik teh Cina yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto sekitar 5.000 gram," jelasnya.

Saat ini, tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Satresnarkoba Polres Asahan guna proses penyidikan lebih lanjut.

Polisi juga masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan yang terlibat dalam peredaran narkotika tersebut.

Polres Asahan menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba dan mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi.(RED)

Lahan seluas 75 hektare yang berada di Desa Sei Merah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, secara resmi diserahkan oleh Kepala Kantor Lonsum Medan, Indra Feriadi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Deli Serdang.

Proses tersebut turut diketahui Bank Tanah Indonesia dan disaksikan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

.id/cdn/uploads/images/2026/04/5878a7ab84fb43402106c575658472fa_lonsum 1.jpg">

Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo menyampaikan apresiasi atas terlaksananya proses penyerahan pengelolaan lahan tersebut. Menurutnya, langkah ini menjadi bentuk sinergi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

"Penyerahan pengelolaan tanah negara ini merupakan langkah strategis agar aset negara dapat dimanfaatkan secara optimal, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya masyarakat Deli Serdang," ujar Wakil Bupati.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang siap mendukung proses lanjutan, termasuk dalam pemanfaatan maupun pengawasan agar penggunaan lahan sesuai dengan peruntukan.

"Kami berharap lahan ini nantinya dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, kawasan produktif, serta kepentingan sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara,.posmetromedan.id/tag/-sri-pranoto/" target="_blank"> Sri Pranoto, menegaskan komitmen pihaknya untuk mengawal seluruh proses administrasi dan legalitas agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, penataan tanah eks HGU merupakan bagian dari program prioritas pemerintah dalam mendukung reforma agraria serta optimalisasi aset negara.

Dengan terlaksananya penandatanganan ini, diharapkan pengelolaan dan pemanfaatan tanah eks HGU di Kabupaten Deli Serdang dapat berjalan lebih tertib, transparan, produktif, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(DMS)

Adapun para pejabat yang dilantik hari ini yaitu:

Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

Dr. Abd Qohar AF, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Dr. Sugeng Riyanta, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Dr. Dwi Agus Arfianto, S.H., M.H. sebagai Direktur D pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Dr. Sila Haholongan, S.H., M.Hum. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Riono Budisantoso, S.H., M.A. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.

Ardito Muwardi, S.H., M.H. sebagai Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

Dr. Hermon Dekristo, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Militer.

Dr. Sutikno, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum. sebagai Inspektur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

I Dewa Gede Wirajana, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Riau.

Muhibuddin, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Dedie Tri Hariyadi, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

N Rahmat R, S.H., M.H. sebagai Direktur Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

Zullikar Tanjung, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.

Dr. Siswanto, S.H., M.H. sebagai Direktur B pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

Teguh Subroto, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Sukarman Sumarinton, S.H., M.H. sebagai Inspektur Keuangan III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

Budi Hartawan Panjaitan, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.

Riyono, S.H., M.Hum. sebagai Inspektur Keuangan I pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

Dr. Sumurung Pandapotan Simaremare, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

Edi Handojo, S.H., M.H. sebagai Direktur I pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

Dr. Lila Agustina, S.H., M.Kn., M.M. sebagai Kepala Pusat Kesehatan Yustisial.

Suwandi, S.H., M.Hum. sebagai Kepala Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum.

Dr. Sunarwan, S.H., M.Hum. sebagai Kepala Biro Perlengkapan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H. sebagai Kepala Pusat Manajemen Penelusuran dan Perampasan pada Badan Pemulihan Aset.

Setiawan Budi Cahyono, S.H., M.Hum. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali.

Abdullah Noer Deny, S.H., M.H. sebagai Direktur IV pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

Saiful Bahri Siregar, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

Dalam amanatnya, Jaksa Agung menekankan bahwa rotasi, mutasi, dan promosi jabatan merupakan momen sakral yang mengandung makna pengikatan janji kepada Tuhan, masyarakat, serta negara untuk mengabdikan kemampuan secara optimal. Ia menegaskan bahwa jabatan tersebut bukan sekadar hak atau wewenang, melainkan alat strategis untuk menjawab tantangan zaman dan memimpin perubahan ke arah yang lebih baik.

Menghadapi era Revolusi Industri 5.0 yang ditandai dengan dominasi digitalisasi dan kecerdasan buatan, Jaksa Agung memerintahkan seluruh jajaran untuk meninggalkan pola kerja lama yang tidak adaptif. Kejaksaan tidak boleh lagi bekerja secara biasa-biasa saja atau business as usual, melainkan harus berani melakukan terobosan yang melampaui batas namun tetap berlandaskan pada hukum dan etika yang berlaku.

"Penguasaan ruang digital juga menjadi keharusan agar institusi mampu mengendalikan narasi publik melalui fakta dan data guna mencegah berkembangnya disinformasi di media sosial. Terkait masalah integritas, Saya prihatin atas data yang menunjukkan adanya pegawai aktif yang telah dijatuhi hukuman disiplin hingga April 2026," ujar Jaksa Agung.

Sebagai langkah tegas untuk menjaga marwah institusi, Ia menyatakan tidak akan memberikan toleransi sedikit pun berupa promosi jabatan struktural bagi para penyintas hukuman disiplin tersebut. Para pemimpin baru diwajibkan melakukan pengawasan melekat secara ketat dan konsisten, dengan prinsip bahwa tanggung jawab atas tindakan setiap anggota sepenuhnya berada di tangan pimpinan satuan kerja masing-masing.

Kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi yang dilantik, Jaksa Agung mengingatkan bahwa para pemangku jabatan tersebut adalah etalase Kejaksaan di daerah yang harus memiliki kemampuan manajerial andal serta mampu merespons persoalan di lapangan secara cepat dan terukur.

Demikian pula bagi pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung, para pejabat dituntut segera beradaptasi tanpa masa transisi yang panjang karena Kejaksaan Agung menjadi penopang fungsi penegakan hukum melalui berbagai bidang yang saling berkaitan.

"Masing-masing bidang memiliki karakteristik dan dinamikanya tersendiri. Kekeliruan dalam memahami tugas dan fungsi dapat berdampak langsung pada kualitas penegakan hukum di Indonesia," imbuh Jaksa Agung.

Menutup amanatnya, Jaksa Agung mengajak seluruh pejabat untuk memaknai amanah ini seolah-olah sebagai penugasan terakhir karena merupakan sebuah kepercayaan dan amanah yang harus disikapi dan diimbangi dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja dari hati.

"Berikan yang terbaik, bukan karena tuntutan jabatan, tetapi sebagai wujud integritas dan kehormatan diri. Tunjukkan kinerja yang tidak hanya memenuhi target, tetapi meninggalkan jejak pengabdian yang bermakna, yang kelak dikenang sebagai kontribusi nyata bagi institusi, bangsa, dan negara," pungkas Jaksa Agung. (rel)

Upaya ini mendapat dukungan penuh dari Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat menerima audiensi RSU Eshmun di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Rabu (29/4/2026).

Menurut Rico Waas, masih banyak ASN yang belum memahami bahwa biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja dapat ditanggung sepenuhnya melalui Taspen.

Karena itu, sosialisasi dinilai menjadi langkah penting agar hak tersebut benar-benar dimanfaatkan secara maksimal.

"Baik, tinggal disosialisasikan ke pihak yang diinginkan. Kami akan membantu untuk mensosialisasikan kepada ASN," kata Rico Waas.

Ia juga membuka peluang sinergi antara RSU Eshmun dan Pemko Medan melalui Dinas Kesehatan, termasuk dalam penanganan korban tindak kejahatan seperti begal yang membutuhkan layanan medis cepat.

Direktur RSU Eshmun, Jonni Sastra Manurung, menjelaskan bahwa banyak ASN belum mengetahui manfaat jaminan kecelakaan kerja Taspen.

Padahal, cukup dengan menunjukkan kartu kepesertaan Taspen dan KTP, pasien sudah bisa langsung mendapatkan penanganan medis.

RSU Eshmun, lanjut Jonni, siap melayani ASN yang mengalami kecelakaan kerja khususnya di kawasan Marelan dan sekitarnya.

Kelengkapan administrasi lainnya dapat menyusul, sementara seluruh biaya pengobatan ditanggung hingga pasien sembuh. Ia berharap dukungan Pemko Medan dapat memperluas jangkauan sosialisasi manfaat program tersebut.(ATN)

Dari pengungkapan tersebut, polisi berhasil menyita puluhan kilogram sabu serta ratusan kilogram ganja dari berbagai jaringan, termasuk jaringan internasional.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, didampingi Direktur Reserse Narkoba (Dirrewnarkoba) Polda Sumut, Kombes Pol Andy Arisandi, menegaskan bahwa capaian ini merupakan bentuk keseriusan Polri dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkoba yang semakin kompleks.

"Dari total pengungkapan ini, kami mengestimasi telah menyelamatkan sekitar 813.000 jiwa masyarakat. Ini adalah hasil kerja keras personel di lapangan serta dukungan penuh dari masyarakat dan rekan-rekan media," ujar Kombes Pol Ferry Walintukan saat paparan di Mapolda Sumut, Rabu (29/4/2026).

Kasus pertama yang cukup menyita perhatian terjadi di wilayah Medan Sunggal. Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan seorang kurir lintas provinsi berinisial M asal Lhokseumawe, Aceh, dengan barang bukti 22 kilogram sabu.

"Tersangka menyembunyikan sabu yang dikemas dalam bungkus teh Cina hijau di dalam tangki BBM mobil Mitsubishi Triton yang telah dimodifikasi," ucap Kombes Pol Andy Arisandi.

Lebih lanjut dijelaskan, tersangka memodifikasi tangki bahan bakar menjadi tiga bagian, dengan sisi kanan dan kiri digunakan untuk menyimpan sabu, sementara bagian tengah tetap difungsikan untuk BBM guna menghindari kecurigaan.

"Untuk mengelabui petugas, kendaraan diparkirkan di sebuah mall agar terlihat seperti aktivitas warga biasa," jelasnya.

"Diketahui, tersangka sudah empat kali melancarkan aksi serupa dengan tujuan akhir Tangerang dan Palembang," sambung Kombes Pol Andy Arisandi.

Sementara itu, pada kasus kedua, petugas menangkap seorang sopir travel berinisial MA di Jalan Lintas Siantar–Parapat. Ia kedapatan membawa 151 kilogram ganja asal Mandailing Natal yang hendak dikirim ke Medan menggunakan mobil Innova Reborn.

"Berdasarkan pemeriksaan, MA mengaku ini adalah aksi ketiganya setelah sebelumnya berhasil meloloskan masing-masing 90 kg ganja," terangnya.

Pengungkapan ketiga merupakan hasil pengembangan jaringan internasional di wilayah Rokan Hilir, Riau. Dalam operasi ini, polisi meringkus tiga tersangka berinisial S, R, dan IR dengan barang bukti 50 kilogram sabu.

Jaringan tersebut diketahui menggunakan modus transaksi antar kapal di tengah laut (ship to ship) yang berasal dari Malaysia.

"Barang haram ini awalnya direncanakan mendarat di Labuhanbatu, namun karena mereka mencium pergerakan petugas, lokasi pemindahan digeser ke Rokan Hilir sebelum akhirnya kami sergap," tambah Kombes Andy.

Para tersangka yang berprofesi sebagai kuli bangunan dan sopir travel itu rencananya akan membawa sabu tersebut ke Medan dan Padang untuk diedarkan.

Meski sejumlah pelaku telah diamankan, Polda Sumut menegaskan bahwa pengembangan kasus masih terus dilakukan. Saat ini, aparat tengah memburu satu orang yang telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan diduga sebagai pengendali utama jaringan tersebut.

Polda Sumut juga berharap upaya pemberantasan narkotika di wilayah Sumatera Utara dapat terus ditingkatkan hingga mencapai target bebas narkoba (zero narcotics). Masyarakat diimbau untuk tidak ragu melaporkan setiap informasi terkait penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing.(HPS)

Langkah ini dilakukan agar prosesi pernikahan berlangsung lebih sakral, tertib, serta memberi perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dan anak.

Hal itu disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kota Medan di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Rabu (29/4/2026).

Ia menyoroti masih adanya perbedaan teknis ijab kabul yang kerap ditemuinya saat menghadiri pernikahan sebagai saksi.

"Saya sering menemukan SOP yang berbeda-beda. Bahkan, kadang saya yang harus mengarahkan calon pengantin apa yang harus dibaca. Harusnya ada kesepakatan di awal. Kita ingin penghulu itu tegas, sakral, namun tetap penuh kasih sayang," kata Rico Waas.

Selain itu, Rico Waas menegaskan pentingnya menekan angka nikah siri karena berdampak pada hak anak dan istri, terutama dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pelayanan publik.

"Nikah siri membuat anak dan istri tidak bisa mengurus berbagai keperluan administrasi, ini harus jadi perhatian kita bersama," tegasnya.

Ketua APRI Kota Medan, Ahmat Yani Siregar, mengatakan pihaknya telah menjalankan program GAS (Gerakan Sadar) pencatatan nikah dan akan menggelar nikah gratis bagi pasangan kurang mampu pada Car Free Day Wedding Expo, 3 Mei mendatang di Lapangan Merdeka, dengan dukungan penuh dari Pemko Medan. (ATN)

Dalam siaran pers yang disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), Anang Supriatna, disebutkan sebanyak 30 pejabat resmi dilantik untuk mengisi berbagai posisi strategis, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Beberapa di antaranya adalah Abd Qohar AF sebagai Kajati Jawa Timur, Sugeng Riyanta sebagai Kajati Sulawesi Tenggara, Sutikno sebagai Kajati Jawa Barat, serta Muhibuddin sebagai Kajati Sumatera Utara.

Selain itu, sejumlah pejabat juga dilantik untuk mengisi jabatan penting di internal Kejaksaan Agung, seperti Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Didik Farkhan Alisyahdi sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, serta Ardito Muwardi sebagai Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Dalam amanatnya, Jaksa Agung menegaskan bahwa rotasi, mutasi, dan promosi jabatan merupakan momen sakral yang mengandung makna pengabdian kepada Tuhan, masyarakat, dan negara.

Ia menekankan bahwa jabatan bukan sekadar hak atau kewenangan, melainkan instrumen strategis untuk menjawab tantangan zaman serta mendorong perubahan ke arah yang lebih baik.

Menghadapi era digital dan perkembangan Revolusi Industri 5.0, Burhanuddin meminta seluruh jajaran untuk meninggalkan pola kerja lama yang tidak adaptif.

Ia menegaskan bahwa Kejaksaan tidak boleh lagi bekerja secara "business as usual", melainkan harus berani melakukan terobosan dengan tetap berlandaskan hukum dan etika.

"Penguasaan ruang digital menjadi keharusan agar institusi mampu mengendalikan narasi publik melalui fakta dan data serta mencegah disinformasi," tegasnya.

Terkait integritas, Jaksa Agung juga menyoroti masih adanya pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin hingga April 2026. Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi berupa promosi jabatan bagi pegawai yang memiliki catatan pelanggaran.

Sebagai langkah penguatan, para pimpinan satuan kerja diminta melakukan pengawasan melekat secara ketat. Jaksa Agung menegaskan bahwa tanggung jawab atas tindakan setiap anggota berada di tangan pimpinan masing-masing.

Kepada para Kajati yang baru dilantik, Burhanuddin mengingatkan bahwa mereka merupakan representasi Kejaksaan di daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan manajerial yang kuat serta respons cepat dan terukur dalam menghadapi berbagai persoalan di lapangan.

Hal serupa juga berlaku bagi pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Mereka dituntut untuk segera beradaptasi tanpa masa transisi panjang, mengingat peran strategis Kejaksaan Agung sebagai penopang utama penegakan hukum di Indonesia.

Menutup arahannya, Jaksa Agung mengajak seluruh pejabat yang dilantik untuk memaknai amanah jabatan sebagai bentuk kepercayaan yang harus dijalankan dengan kerja keras, kerja cerdas, dan penuh integritas.

"Berikan yang terbaik, bukan semata karena tuntutan jabatan, tetapi sebagai wujud kehormatan diri dan pengabdian kepada bangsa dan negara," pungkasnya.

Dalam siaran pers Kapuspenkum Anang Supriatna, SH,MH kepada sejumlah media disampaikan, para pejabat yang dilantik yaitu:

1. Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

2. Dr. Abd Qohar AF, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

3. Dr. Sugeng Riyanta, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

4. Dr. Dwi Agus Arfianto, S.H., M.H. sebagai Direktur D pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

5. Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

6. Dr. Sila Haholongan, S.H., M.Hum. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

7. Riono Budisantoso, S.H., M.A. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.

8. Ardito Muwardi, S.H., M.H. sebagai Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

9. Dr. Hermon Dekristo, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Militer.

10. Dr. Sutikno, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

11. Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum. sebagai Inspektur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

12. I Dewa Gede Wirajana, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Riau.

13. Muhibuddin, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

14. Dedie Tri Hariyadi, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

15. N Rahmat R, S.H., M.H. sebagai Direktur Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

16. Zullikar Tanjung, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.

17. Dr. Siswanto, S.H., M.H. sebagai Direktur B pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

18. Teguh Subroto, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

19. Sukarman Sumarinton, S.H., M.H. sebagai Inspektur Keuangan III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

20. Budi Hartawan Panjaitan, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.

21. Riyono, S.H., M.Hum. sebagai Inspektur Keuangan I pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

22. Dr. Sumurung Pandapotan Simaremare, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

23. Edi Handojo, S.H., M.H. sebagai Direktur I pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

24. Dr. Lila Agustina, S.H., M.Kn., M.M. sebagai Kepala Pusat Kesehatan Yustisial.

25. Suwandi, S.H., M.Hum. sebagai Kepala Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum.

26. Dr. Sunarwan, S.H., M.Hum. sebagai Kepala Biro Perlengkapan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

27. Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H. sebagai Kepala Pusat Manajemen Penelusuran dan Perampasan pada Badan Pemulihan Aset.

28. Setiawan Budi Cahyono, S.H., M.Hum. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali.

29. Abdullah Noer Deny, S.H., M.H. sebagai Direktur IV pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

30. Saiful Bahri Siregar, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu.(REL)

Acara berlangsung meriah dan penuh keakraban dengan dihadiri unsur pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta ratusan warga.

Gendang Guro-Guro Aron merupakan tradisi adat masyarakat Karo yang terus dilestarikan hingga kini. Kegiatan ini identik dengan pesta rakyat yang melibatkan para muda-mudi, diiringi musik tradisional khas Karo, tarian, dan interaksi sosial yang mempererat hubungan antarwarga. Selain menjadi hiburan rakyat, tradisi ini juga memiliki nilai budaya tinggi sebagai sarana memperkuat identitas dan kebersamaan masyarakat.

goro goro aron 1.jpg">

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa pelaksanaan Gendang Guro-Guro Aron menjadi bukti nyata komitmen masyarakat dalam menjaga warisan budaya di tengah arus modernisasi. Menurutnya, tradisi seperti ini merupakan kekuatan penting dalam mempertahankan jati diri daerah.

"Gendang Guro-Guro Aron bukan sekadar hiburan rakyat, tetapi identitas budaya yang mencerminkan semangat kebersamaan, gotong royong, dan kearifan lokal masyarakat Karo. Nilai-nilai inilah yang harus terus kita rawat dan diwariskan kepada generasi mendatang," ujar Wakil Bupati.

Ia juga mengapresiasi panitia dan seluruh masyarakat Desa Ajibaho atas kerja sama serta partisipasi aktif dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Menurutnya, keberhasilan acara ini menunjukkan kuatnya semangat persatuan dan kekompakan warga.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati turut menyampaikan selamat kepada para muda-mudi Dusun VI dan VII yang baru dilantik. Ia berharap pelantikan tersebut menjadi awal tanggung jawab besar bagi generasi muda untuk berkontribusi membangun lingkungan dan menjaga nilai-nilai sosial di tengah masyarakat.

"Pelantikan ini adalah amanah. Saya berharap para pemuda dan pemudi yang dilantik menjadi generasi yang aktif, kreatif, dan bertanggung jawab dalam membangun lingkungan serta menjaga kebersamaan masyarakat," katanya.

Wakil Bupati menegaskan, pemuda memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang membawa energi, gagasan, dan semangat kemajuan. Karena itu, generasi muda diharapkan mampu menjadi penggerak persatuan, memperkuat solidaritas, serta menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi desa dan daerah.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam mendukung kegiatan bernuansa budaya dan kepemudaan. Menurutnya, sinergi antara pelestarian tradisi dan peran aktif generasi muda akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkarakter dan berkelanjutan.

"Kami meyakini, dengan memadukan nilai-nilai tradisi yang luhur dan semangat generasi muda, pembangunan Deli Serdang akan berjalan lebih kuat, berkarakter, dan mampu menjawab tantangan zaman," tutupnya.

Kegiatan ditutup dengan pertunjukan tari dan musik tradisional Karo yang berlangsung semarak. Para muda-mudi yang baru dilantik turut ambil bagian dalam rangkaian acara, menambah suasana kebersamaan dan kegembiraan hingga akhir kegiatan. (DMS)

Alih-alih bernada penyesalan atau permohonan maaf, Muhammad Yunus, sang Kasatpol PP, menanggapi insiden memalukan pada Selasa (28/4) itu dengan diksi yang sangat akrab di telinga publik 'Faktor Usia'.

Bagi warga Lingkungan Bakti Lama, dua unit armada merah yang tiba di lokasi kebakaran sore itu adalah harapan. Namun, harapan itu menguap bersama asap saat mesin pompa justru mogok. Air tak keluar, api kian garang, dan emosi warga pun meledak. Petugas lari pontang-panting, kaca armada pecah dihujam batu.

Saat dikonfirmasi, Yunus memberikan penjelasan dengan nada santai, seolah kendala teknis dalam urusan nyawa adalah hal yang lumrah terjadi.

"Hal seperti ini kita juga tidak kehendaki. Ya, namanya mobil bisa saja rusak di lapangan. Setelah kita cek tadi, karet klosnya bocor, jadi itu kendalanya," ujar Yunus, Rabu (29/4).

Ia menambahkan sebuah pembelaan yang sudah menjadi 'lagu lama' dalam birokrasi aset daerah, kendaraan tua. "Ya, tahu lah Abang, mobil kita sudah tua," kelitnya tanpa beban.

Ada kontradiksi menarik dalam pernyataan sang Kasat. Di satu sisi, ia mengklaim armada mereka dalam kondisi ready (siap), namun di sisi lain ia menyebut 'naas' bahwa kerusakan justru terjadi tepat di titik nol kebakaran.

Tidak ada kata maaf yang meluncur bagi warga yang rumahnya ludes, atau bagi personelnya yang nyaris menjadi bulan-bulanan massa.

Yunus justru mengalihkan fokus pada unit dari Sigambal yang menurutnya menjadi pahlawan cadangan, meski saat itu fokus tim terbagi karena adanya kebakaran di lokasi lain secara bersamaan.

Bagi warga Bakti Lama, alasan teknis seperti 'karet klos bocor' atau 'mobil tua' terasa sangat menyakitkan. Di saat mereka berjuang menyelamatkan harta benda dengan peralatan seadanya, mereka justru disuguhi pemandangan armada pemadam yang mandul.

"Warga sudah panik, tapi pas mobil sampai malah tidak bisa keluar air. Itulah pemicunya," kenang Fadil pedih diamini warga lainnya dilokasi. (HBB)

Perangkat ini langsung mencuri perhatian karena telah mengantongi sertifikasi dari SGS, yang menjadi bukti ketangguhan fisiknya dalam menghadapi berbagai kondisi ekstrem.

Sertifikasi SGS yang disematkan pada vivo Y31d Pro menunjukkan bahwa perangkat ini telah melalui serangkaian uji ketahanan yang ketat, mulai dari uji jatuh, tekanan, hingga penggunaan dalam kondisi lingkungan yang keras.

Dengan demikian, ponsel ini dirancang untuk tetap berfungsi optimal meski sering terjatuh atau digunakan dalam aktivitas berat sehari-hari.

Dari segi desain, vivo Y31d Pro tetap tampil stylish dengan bodi ramping dan ergonomis, sehingga nyaman digenggam. Meski mengusung konsep tahan banting, vivo tidak mengorbankan estetika.

Perangkat ini hadir dengan tampilan modern yang cocok untuk berbagai kalangan, mulai dari pekerja lapangan hingga pengguna aktif.

Untuk urusan performa, vivo Y31d Pro dibekali dengan prosesor yang cukup tangguh di kelasnya, didukung RAM yang memadai untuk menjalankan berbagai aplikasi secara lancar.

Sistem operasinya juga telah dioptimalkan agar memberikan pengalaman pengguna yang responsif, baik untuk multitasking maupun hiburan.

Di sektor kamera, vivo Y31d Pro tetap mengusung kualitas khas vivo dengan hasil foto yang jernih dan tajam. Kamera ini mampu menangkap momen dalam berbagai kondisi pencahayaan, menjadikannya pilihan tepat bagi pengguna yang gemar fotografi praktis menggunakan smartphone.

Daya tahan baterai juga menjadi salah satu keunggulan utama. vivo Y31d Pro dibekali baterai berkapasitas besar yang mampu menunjang aktivitas seharian penuh tanpa perlu sering melakukan pengisian ulang. Hal ini semakin memperkuat posisinya sebagai smartphone tangguh untuk penggunaan intensif.

Dengan kombinasi sertifikasi SGS, desain modern, performa stabil, serta baterai tahan lama, vivo Y31d Pro hadir sebagai solusi bagi pengguna yang membutuhkan perangkat kuat dan andal.

Kehadirannya di pasar diyakini akan menjadi pilihan menarik, terutama bagi mereka yang mengutamakan ketahanan tanpa mengorbankan kenyamanan penggunaan.(BBS)

Hal ini disampaikan oleh tokoh pemuda dan aktifis asal kabupaten Langkat Ariswan Rabu (28/4).

"Kita meminta agar kasus ini segera disidangkan oleh MKD. Memalukan, merusak citra kabupaten Langkat yang terkenal dengan keramahan dan akhlak yang mulia negri bertuah. Rudi adalah putra daerah Langkat, sudah belasan tahun mewakili Kabupaten Langkat berkiprah di dunia politik. Usah ya juga di Langkat, rumah keluarganya juga di Langkat,apa yang dia lakukan seharusnya mencerminkan kebudayaan kabupaten Langkat yang santun. Tapi dengan adanya perkara ini jadi mencoreng citra kabupaten Langkat, kamiinta Segera di proses, jika perlu Copot, PAW kan. Partai jangan melindungi orang yang tidak menghargai istrinya. Jika lingkungan nya saja tidak dihargai bagaiman dengan masyarakat yang telah memilihnya?", tegas Ariswan kecewa.

Menurut Ariswan, Selain MKD, partai pengusung Rudi Hartono Bangun yaitu Partai Nasdem dari juga harus segera mengambil sikap dan menjatuhkan hukuman kepada yang bersangkutan.

"Ini juga sebagai bentuk keadilan dan menjaga nama baik partai. Karena kita ketahui saat ini masyarakat sudah bersikap apatis terhadap partai politik. Jika hal ini dibiarkan maka akan semakin menimbulkan pandangan negatif masyarakat terhadap parpol," tegasnya.

Diketahui sebelumnya, Ervina Fariani melayangkan pengaduan resmi ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terhadap mantan suaminya, RHB yang merupakan Anggota DPR RI dari Partai Nasdem Dapil Sumut III, atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta pelanggaran Kode Etik Anggota DPR RI.

Dalam surat pengaduan yang diterima MKD, Ervina mengungkapkan bahwa ia telah menikah dengan Rudi Hartono Bangun sejak tahun 2002, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 17/17/1/2002 tertanggal 5 Januari 2002.

Dari perkawinan tersebut, keduanya dikaruniai tiga orang anak kandung.

Ervina menyebut, bahtera rumah tangganya dengan RHB sudah lama tidak harmonis. Ia mengaku kerap mengalami keributan, pertengkaran, perselingkuhan berkali-kali hingga dugaan penganiayaan yang kerap di lakukan oleh Rudi Hartono bangun saat emosinya sedang tidak stabil.

" Sebenarnya penganiayaan ini bukan baru pertama kali tapi sudah berulang kali jika emosi beliau tidak stabil, bukan itu saja saya juga kerap diminta bertahan saat ia berulang kali ketahuan selingkuh,bahkan salah satu selingkuhan nya juga sudah saya laporkan dan sedang menjalani masa hukuman di lapas perempuan tanjung Gusta disamping dia telah melarikan uang suami saya senilai 4 miliar berkedok usaha, saya maaf kan, tiba-tiba tak ada angin tak ada hujan surat cerai yang udah jadi,tanpa satu kali pun saya terima surat panggilan dari pengadilan," sesalnya yang hingga saat ini tidak tau dimana salahnya.

Tak hanya itu, Ervina juga menyebut seluruh akses hak bersama ditutup oleh RHB, mulai dari penggunaan kendaraan hingga tidak diberikannya uang belanja.

Untuk menghindari kekerasan lanjutan, Ervina memilih tinggal di rumah mertua selama kurang lebih tiga bulan.

Puncak dugaan kekerasan terjadi pada April 2025 di kediaman bersama yang beralamat di Villa Cinere Mas, Jalan Mercurius Timur Nomor 11, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.

Dalam pengaduannya, Ervina mengungkapkan bahwa pertengkaran hebat berujung pada penganiayaan fisik, di mana RHB diduga memukul bagian kening, pipi, dan bibir Pengadu menggunakan gagang pistol.

Akibat kejadian tersebut, Ervina mengalami luka berdarah dan harus menjalani perawatan di rumah sakit selama tiga hari.

Selain luka fisik, Ervina juga mengaku mengalami trauma dan gangguan psikis berkepanjangan sampai saat ini.

Masih menurut pengaduan tersebut, setelah kejadian penganiayaan, Ervina mengaku diusir secara kasar dari rumah bersama dengan kata-kata yang dianggap merendahkan martabatnya sebagai perempuan dan sebagai istri Anggota DPR RI.

Tak hanya itu, pada September 2025, Ervina mengaku mengalami shock setelah menerima Akta Cerai dari Pengadilan Agama (PA) Jakarta Pusat yang disebutnya keluar tanpa adanya pemberitahuan atau panggilan sidang kepada dirinya sebagai pihak terkait.

Hal tersebut semakin memperdalam luka batin Ervina, terlebih setelah menjalani rumah tangga selama kurang lebih 24 tahun, serta mengaku telah berjuang dan berkorban bersama Teradu dalam perjalanan politik hingga menduduki kursi Legislatif DPR RI.

Atas rangkaian peristiwa tersebut, Ervina Fariani menilai Teradu telah melanggar Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik dan Perilaku Anggota DPR RI. (DIV)

Ditempat terpisah, Rudi Hartono Bangun yang dihubungi via telepon seluler dan status WhatsApp terkait berita ini, belum mau memberi jawabanya hingga berita ini di turunkan. (Dam)

Korban merupakan warga RT 12 Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi. Pantauan detikSumbagsel di rumah duka, sejumlah tetangga dan kerabat Citra mulai berdatangan sejak Rabu (29/4/2026) pagi.

Jenazah almarhumah diterbangkan dari Jakarta bersama kakak kandungnya pagi ini dan sampai di Jambi pukul 07.30 WIB. Selanjutnya, jenazah tiba di rumah duka pukul 08.15 WIB.

"Dimakamkan di TPU Talang Jauh pagi ini," kata Ruslan, ayah kandung Citra, saat ditemui wartawan.

Ruslan menyebutkan putrinya itu baru pulang kuliah saat kejadian pada Senin (27/4) malam tersebut. Korban di perantauan tinggal bersama kakak kandungnya.

Saat mendengar informasi kecelakaan kereta, kakak korban, Anggi, langsung mencari keberadaan Citra. Apalagi, pada Senin malam, korban sudah tidak bisa dihubungi.

"Karena tidak ada kabar (malam saat kejadian). Abangnya itu cari-cari baru dapat informasi (terkait korban), setengah 5 sore baru dapat kepastian," jelasnya.

Citra sendiri merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara. Korban tengah menempuh semester IV Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi (STMA) Trisakti. (detikSumbagsel).