Bangunan sekolah beserta mebel (mobiler) di sekolah tersebut dilaporkan mengalami kerusakan parah dan diduga luput dari perawatan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, kerusakan terlihat merata di sejumlah ruang kelas. Kerusakan mencakup lantai yang pecah, plafon lapuk, hingga atap asbes yang porak-poranda.

Tak hanya fisik bangunan, fasilitas penunjang seperti meja kayu dan kursi plastik juga banyak yang hancur dan tidak layak guna.

Kondisi ini memicu kekhawatiran mendalam bagi wali murid. Mereka menilai lingkungan sekolah yang tidak terawat dapat mengancam keselamatan dan menghambat kenyamanan siswa dalam menyerap pelajaran.

"Sudah lama kami melihat kondisi ini, tapi seolah tidak ada perubahan. Anak-anak jadi kurang nyaman belajar," ujar salah seorang wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan, Jumat (17/4/2026).

Ironisnya, dugaan pengabaian perawatan gedung dan mobiler ini disebut-sebut telah berlangsung di bawah masa kepemimpinan kepala sekolah yang selama lebih dari 14 tahun menjabat.

Video dan foto-foto memperlihatkan kondisi memprihatinkan sekolah tersebut juga telah beredar di media sosial.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Sekolah SDN 14 Panai Hulu, Suriati, S.Pd, belum memberikan keterangan resmi meskipun telah dikonfirmasi terkait kondisi sekolah yang dipimpinnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, Abdi Jaya Pohan, SH, memberikan respons cepat. Meski menyebut telah menerima laporan awal dari kepala sekolah terkait upaya perbaikan.

"Pengakuan kepala sekolah sudah dilakukan perbaikan. Namun, akan kita turunkan tim untuk mengecek kondisi langsung di lapangan," tegas Abdi Jaya Pohan saat dikonfirmasi, Jumat (17/4).

Kadisdik mengakui bahwa pada tahun anggaran 2026, SDN 14 Panai Hulu memang belum terjadwal menerima bantuan rehabilitasi. Namun, melihat urgensi yang ada, pihaknya berkomitmen untuk memasukkan sekolah tersebut ke dalam agenda prioritas pada anggaran perubahan.

"Tahun ini belum dapat bantuan. Nanti di P (Perubahan Anggaran) akan kita anggarkan untuk perbaikan," pungkasnya. (HBB)

Kegiatan patroli ini melibatkan personel dari berbagai fungsi kepolisian yang bergerak secara mobile menyusuri titik-titik rawan. Dengan menyalakan lampu rotator berwarna biru, kehadiran petugas di lapangan diharapkan mampu memberikan efek cegah terhadap pelaku kejahatan serta meningkatkan rasa aman bagi masyarakat.

Sasaran patroli menyisir kawasan pemukiman penduduk, pusat aktivitas ekonomi, objek vital, hingga ruas jalan yang minim penerangan. Dalam pelaksanaannya, petugas juga melakukan pemantauan situasi sekaligus berdialog dengan warga yang ditemui untuk menyerap informasi serta menyampaikan pesan kamtibmas.

Sabtu (18/05/2026), Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa Patroli Blue Light menjadi salah satu strategi utama dalam menekan angka kriminalitas, khususnya pada waktu rawan.

"Kami terus mengoptimalkan Patroli Blue Light sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Kehadiran polisi di lapangan diharapkan dapat memberikan perlindungan sekaligus rasa aman kepada masyarakat," tegasnya.

Ia juga menginstruksikan kepada seluruh personel agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan pendekatan humanis, serta tanggap terhadap setiap potensi gangguan kamtibmas yang muncul.

Dengan kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan ini, Polresta Deli Serdang berharap situasi kamtibmas tetap terjaga kondusif dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa rasa khawatir. (HPDS)

SD Negeri 14 Panai Hulu (NPSN 10205076) dengan luas tanah 3.275 M2, berada di Dusun IV Desa Meranti Paham Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara . Sabtu, (18/4/2026).

Secara resmi dalam sistem Dapodik, sejak 2018 belum tercatat adanya proyek "Rehab Berat" berskala besar yang didanai oleh APBN/DAK Fisik dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020-2025). Namun, sekolah ini melakukan Pemeliharaan Ringan secara rutin melalui dana BOS setiap tahunnya.

Berdasarkan data Dapodik 2021 - 2024 Pemeliharaan ringan rutin meliputi pengecatan ruang kelas, perbaikan pintu/jendela, dan perawatan sanitasi (WC siswa) dalam alokasi Dana BOS (Pemeliharaan Sarana dan Prasarana), sementara 2025, fokus pada pemeliharaan alat multimedia dan perbaikan minor pada ruang kelas untuk mendukung implementasi Kurikulum.

Pantauan POSMETRO MEDAN survey langsung kelokasi berbanding dari data, seperti perawatan Sanitasi (WC) siswa yang lama, disamping lokal tidak ada perawatan dan masih terbengkalai tidak terpakai.

Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dana BOS untuk SD Negeri 14 Panai Hulu pada tahun anggaran 2025, Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), satuan biaya dana BOS Reguler yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, Rp 900.000 per siswa untuk satu tahun anggaran. Dengan total jumlah siswa 296 x 900.000. Rp 266.400. 000,_

Kemudian berdasarkan data profil sarana dan prasarana (sarpras) di portal Sekolah Kita Kemendikdasmen per April 2026, rincian kondisi ruang kelas di SD Negeri 14 Panai Hulu untuk tahun ajaran 2025/2026, total 13 ruang kelas dengan tenaga pendidik 15 orang, Ruang Layak (Kondisi Baik), 11 ruang (84,62%) Ruang Rusak Ringan: 2 ruang (15,38%) dan Ruang Rusak Sedang/Berat: 0.

Pantauan POSMETRO MEDAN survey langsung kelokasi berbanding dari data, seperti perawatan Sanitasi (WC) siswa yang lama, disamping lokal tidak ada perawatan dan masih terbengkalai tidak terpakai.

Ruang kelas yang sempat dikeluhkan mengalami kerusakan, mendadak "dipoles" dalam waktu singkat. Perubahan ini pun memicu tanda tanya besar.

"Kalau tidak viral, mungkin sampai sekarang masih dibiarkan," ujar salah seorang warga sekitar yang enggan disebutkan namanya.

Kepala SD 14 Panai Hulu, Suriati ditemui langsung di Kantornya mengatakan, "sebelumnya terkait viral tersebut sebelumnya sudah diagendakan perbaikannya, namun sebelum dikerjakan kadung sudah di share ke publik. Alhamdulillah sekarang tampak bagus. Kemaren, sudah di perbaiki." Katanya.

Kondisi sebelumnya disebut-sebut sudah berlangsung cukup lama. Mulai dari fasilitas belajar yang minim, bangunan yang mengalami kerusakan, hingga mobiler sekolah yang tidak layak pakai.

Namun ironisnya, perbaikan justru baru terlihat setelah isu tersebut ramai diperbincangkan di media sosial.

Fenomena ini menimbulkan dugaan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah tersebut selama ini terkesan lemah. Bahkan, sejumlah pihak menilai respons cepat yang terjadi bukanlah hasil dari perencanaan matang, melainkan reaksi instan akibat tekanan publik.

"Ini bukan soal cepat memperbaiki, tapi kenapa harus menunggu viral dulu? Ini yang jadi pertanyaan, dalam hal ini kiranya agar pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan dan Inspektorat, turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh. Berharap perbaikan yang dilakukan tidak sekadar "tambal sulam" demi meredam sorotan, melainkan benar-benar menyentuh akar persoalan. Ujar warga.

Inspektorat Labuhanbatu, Ahlan Ritonga dikonfirmasi terkait dugaan minimnya pengawasan, via WhatsApp belum bisa dihubungi.

Kasus ini kembali menjadi cermin bahwa pengawasan terhadap dunia pendidikan di daerah masih menyisakan pekerjaan rumah besar. Publik kini menunggu, apakah perubahan ini akan berkelanjutan, atau sekadar respons sesaat untuk meredam kegaduhan. (K**)

Kepada awak media, Jumat (17/4/2026), Yusuf menyatakan, saat ini DK3P Sumut tidak lebih dari sekadar simbol. Tak terlihat daya tekan dan keberanian dalam menindak pelanggaran K3 di lapangan.

Ia menilai, banyaknya kasus kecelakaan kerja yang terjadi belakangan ini seharusnya bisa dicegah apabila DK3P menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.

"Ini bukan sekadar soal lemahnya kinerja, tapi soal nyawa manusia. Ketika lembaga yang diberi mandat untuk melindungi pekerja justru tidak hadir saat dibutuhkan, maka kita patut mempertanyakan eksistensinya," tegas Yusuf.

Ia juga mengaku, selama ini Komisi III telah berulangkali mendorong langkah-langkah konkret, mulai dari inspeksi lapangan, evaluasi perusahaan berisiko tinggi, hingga rekomendasi penindakan terhadap pelanggaran K3.

Namun, menurutnya, berbagai upaya tersebut kerap terbentur pada minimnya dukungan struktural dan lemahnya komitmen kolektif di internal DK3P.

Ia juga menyoroti adanya kecenderungan pembiaran terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga mengabaikan standar keselamatan kerja. Kondisi ini dinilainya sangat berbahaya karena menciptakan ruang bagi praktik-praktik kerja yang tidak aman dan merugikan pekerja.

"Kita tidak bisa terus menerus membiarkan ini terjadi. Setiap kecelakaan kerja adalah bukti kegagalan sistem. Kalau DK3P tidak mampu bertindak tegas, maka lembaga ini kehilangan legitimasi moralnya," sambungnya.

Lebih jauh, TM Yusuf secara gamblang menyatakan, dirinya tengah mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Komisi III DK3P Sumut.

"Kalau di dalam saya tidak bisa bergerak maksimal, maka saya akan keluar. Dan ketika saya di luar, saya pastikan akan menjadi oposisi yang keras. Saya akan bicara lebih lantang, membuka fakta-fakta di lapangan, dan berdiri bersama pekerja tanpa kompromi," tegasnya.

Menurutnya, posisi di luar struktur justru akan memberinya ruang lebih luas untuk mengawal isu-isu ketenagakerjaan tanpa tekanan birokrasi maupun kepentingan tertentu yang selama ini dinilai menghambat gerak DK3P.

Ia juga mengingatkan, keselamatan dan kesehatan kerja bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan tanggung jawab moral yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, termasuk pemerintah dan pelaku usaha.

"Jangan jadikan K3 ini formalitas. Jangan tunggu korban berikutnya baru bergerak. Kalau perlu, kita bongkar semua praktik-praktik yang selama ini ditutup-tutupi," katanya dengan nada penuh peringatan.

Yusuf juga mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi total terhadap DK3P. Ia menilai, tanpa reformasi menyeluruh, lembaga tersebut hanya akan menjadi beban tanpa kontribusi nyata bagi perlindungan tenaga kerja.

"Kalau tidak ada perubahan, maka publik berhak mempertanyakan, 'untuk apa DK3P ini ada?' Jangan sampai lembaga ini hanya menjadi stempel tanpa fungsi," tambahnya.

Pernyataan keras ini diprediksi akan memicu dinamika baru dalam dunia ketenagakerjaan di Sumatera Utara. Sikap TM Yusuf yang siap mengambil posisi oposisi dinilai bisa menjadi katalis bagi munculnya gerakan kontrol publik yang lebih kuat terhadap pengawasan K3.(Dam)

Dalam kegiatan tersebut, petugas berhasil mengamankan satu orang tersangka berinisial J (49) yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu.

Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti berupa 9 plastik klip berisi sabu, 2 bungkus plastik klip kosong, 1 kotak kecil warna putih, 1 unit timbangan elektrik, 1 unit handphone, serta uang tunai sebesar Rp60.000,- yang diduga hasil penjualan.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Rosef Efendi, SIK., MH., CPHR., melalui Kasat Narkoba AKP A.R. Riza, SH., MH., menjelaskan bahwa penggerebekan tersebut merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat.

"Kegiatan ini dilakukan berdasarkan informasi yang kami terima dari masyarakat terkait adanya aktivitas peredaran narkoba di lokasi tersebut. Atas informasi itu, kami lakukan penyelidikan hingga akhirnya dilakukan penggerebekan di rumah tersangka," ujar AKP A.R. Riza.

Ia menambahkan, saat dilakukan penggerebekan, petugas menemukan barang bukti di salah satu kamar rumah tersangka.

"Barang bukti sabu ditemukan di salah satu kamar di dalam rumah tersangka saat dilakukan penggeledahan," tambahnya.

Dari hasil interogasi awal, tersangka mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang rencananya akan diedarkan.

"Tersangka mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut adalah miliknya dan akan diedarkan," jelasnya.

Saat ini, tersangka telah diamankan di Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Pihak kepolisian juga mengapresiasi peran serta masyarakat dalam memberikan informasi serta mengimbau agar terus aktif melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan, khususnya terkait peredaran narkoba.

"Diharapkan dengan adanya pengungkapan ini, dapat menekan peredaran narkoba serta menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari penyalahgunaan narkotika," tutupnya.(HPS)

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara melaksanakan pelantikan Asisten Surveyor Kadastral sebanyak 14 orang kemarin.

Kegiatan ini berlangsung di Aula Bumi Bhakti dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan pertanahan di wilayah Sumatera Utara.

Pelantikan ini merupakan langkah strategis dalam mendukung percepatan program pendaftaran tanah serta peningkatan akurasi data pertanahan. Para Asisten Surveyor Kadastral yang dilantik diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Dengan bertambahnya tenaga teknis di bidang pengukuran dan pemetaan, diharapkan pelaksanaan kegiatan pertanahan, khususnya dalam proses pengukuran bidang tanah, dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan kepada masyarakat. (Rel/Lkt)

Setiap pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya memerlukan izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). KKPR menjadi persyaratan dasar bagi setiap pelaku usaha dalam perizinan berusaha. Pada proses pengurusan KKPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki tugas untuk memastikan pemanfaatan ruang oleh pelaku usaha berjalan sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) yang telah ditetapkan di suatu wilayah.

Ketentuan mengenai KKPR ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang serta dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. Regulasi ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengatur pemanfaatan ruang agar pembangunan berjalan tertib, terencana, dan tidak menimbulkan konflik penggunaan lahan.

Dalam praktiknya, pengajuan KKPR dilakukan secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi secara nasional. Melalui sistem ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan dengan mengisi sejumlah data yang diperlukan terkait rencana kegiatan usahanya.

Beberapa informasi yang perlu disiapkan oleh pelaku usaha tercantum dalam Permen ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (1). Di antaranya, identitas pelaku usaha yang dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), jenis dan skala kegiatan usaha, lokasi rencana kegiatan beserta koordinatnya, luas lahan yang akan dimanfaatkan, serta informasi terkait penguasaan atau rencana perolehan tanah. Data tersebut menjadi dasar bagi Kementerian ATR/BPN untuk menilai kesesuaian rencana kegiatan dengan RTR yang berlaku.

Setelah permohonan diajukan melalui OSS, tahapan berikutnya adalah proses pemeriksaan dan penilaian oleh instansi berwenang. Hal ini merujuk pada Permen ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2021 Pasal 25 ayat (4), yang menyebutkan bahwa penilaian dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) guna memastikan bahwa lokasi usaha yang diajukan tidak berada pada kawasan yang dibatasi atau memiliki ketentuan khusus dalam pemanfaatan ruang.

Apabila lokasi yang diajukan telah memiliki RDTR yang terintegrasi dengan OSS, maka konfirmasi kesesuaian dapat diberikan secara otomatis oleh sistem. Namun, apabila wilayah tersebut belum memiliki RDTR yang terintegrasi, permohonan akan melalui proses penilaian lebih lanjut hingga diterbitkan persetujuan KKPR oleh instansi yang berwenang.

Pada tingkat pelaksanaannya, Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan (Kantah) di daerah turut melakukan verifikasi, penilaian teknis, serta pemberian pertimbangan terhadap permohonan KKPR yang memerlukan kajian lebih lanjut sesuai dengan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2021 Pasal 12-15. Proses ini bertujuan memastikan rencana kegiatan usaha tidak bertentangan dengan peruntukan ruang, tidak berada di kawasan lindung, serta tidak menimbulkan konflik pemanfaatan lahan.

Apabila seluruh tahapan telah dilalui dan dinyatakan sesuai dengan RTR, dokumen KKPR akan diterbitkan secara elektronik. Dengan memahami syarat dan tahapan pengurusan KKPR sejak awal, para pelaku usaha diharapkan dapat merencanakan kegiatan bisnisnya secara lebih pasti sekaligus mendukung pemanfaatan ruang yang tertib dan berkelanjutan (Rel/Lkt)

"Kami dari Kementerian ATR/BPN sudah menyiapkan lahan di berbagai daerah untuk mendukung pembangunan hunian vertikal. Namun, pada tahap berikutnya juga kita siapkan pengembangan kota baru sebagai solusi untuk mengurangi kepadatan di kota-kota besar," ujar Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Sabtu.

Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan lahan potensial yang tersebar di sejumlah wilayah, termasuk di Pulau Jawa, Sumatera, Kalima (Rel/Lkt)

Menghadapi Cagliari di Giuseppe Meazza, Sabtu (18/2/206) dini hari WIB, Inter kesulitan mencetak gol di babak pertama sekalipun menguasai laga. Barulah di babak kedua, Inter bisa memecah kebuntuan, tak cuma satu tapi dua gol dalam rentang tiga menit.

Diawali gol Marcus Thuram pada menit ke-52, Nicolo Barella menggandakan skor pada menit ke-56. Piotr Zielinski memastikan kemenangan 3-0 di injury time yang membuat Inter nyaman di puncak klasemen Serie A dengan 78 poin dari 33 laga.

Ada selisih 12 poin dari Napoli di posisi kedua dan 15 poin dari AC Milan di posisi ketiga. Selisih itu memang masih bisa dipangkas andaikan kedua rivalnya itu menang akhir pekan ini.

Tapi, Inter setidaknya bisa memberikan tekanan kepada Napoli dan Milan untuk meraih tiga poin. Karena jika tidak, maka si Ular Besar bisa melenggang sendirian menuju takhta juara.

Meski demikian, Chivu tidak mau berpikir terlalu jauh ke sana. Dia lagi bergembira karena target pertama Inter untuk lolos ke Liga Champions musim depan terpenuhi.

Inter secara matematis tidak akan bisa dikejar Como yang berada di posisi kelima dengan 58 poin karena liga menyisakan lima pekan.

"Kami tahu hasil kerja keras kami, bagaimana usaha kami menjadi kompetitif dan syukurlah kami sudah mencapai misi untuk lolos ke Liga Champions dengan lima laga tersisa. Kini kami bisa fokus ke depan dan terus kompetitif sampai akhir," ujar Chivu di Football Italia.

(wan/detikcom)

Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat turut berpartisipasi dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Data Potensi Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan pelayanan publik di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah strategis untuk memastikan akurasi, validitas, serta optimalisasi pengelolaan data potensi pengembalian PNBP. Melalui monitoring dan evaluasi ini, diharapkan setiap satuan kerja dapat mengidentifikasi, menelusuri, serta menindaklanjuti data potensi pengembalian secara tepat dan akuntabel, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Partisipasi Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat dalam kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen dalam meningkatkan kinerja organisasi, khususnya dalam pengelolaan PNBP yang efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana koordinasi dan sinkronisasi antar unit kerja guna menyamakan persepsi serta memperkuat pemahaman terkait mekanisme pengembalian PNBP.

Diharapkan melalui kegiatan ini, kualitas data serta proses pengelolaan PNBP ke depan semakin baik, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (Rel/Lkt)

Dalam operasi tersebut, empat pria diamankan bersama barang bukti narkotika serta puluhan batang tanaman ganja siap panen.

Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh personel Unit I Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Karo pada Rabu (08/04/2026).

Penangkapan awal berlangsung sekitar pukul 00.10 WIB di sebuah rumah kontrakan di Jalan Siki Gang Sayang, Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe.

Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan empat tersangka berinisial FG (30), DK (31), EF alias I (37), dan YZ (22). Keempatnya diketahui berprofesi sebagai wiraswasta dan berdomisili di wilayah setempat.

Dalam penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa 47 gram ganja dalam kondisi lembab yang dibungkus plastik, serta 27 gram ganja kering berbentuk serbuk yang disimpan dalam kotak plastik.

Selain itu, satu unit telepon genggam turut diamankan karena diduga digunakan dalam aktivitas peredaran narkotika.

Tidak berhenti di situ, petugas langsung melakukan pengembangan pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WIB. Hasilnya mengarah ke lokasi perladangan di perbatasan Desa Kutarayat dengan kawasan hutan lindung di Kecamatan Namanteran.

Di lokasi kedua ini, petugas menemukan ladangganja tersembunyi. Sebanyak 75 batang tanaman ganja berhasil diamankan dengan tinggi bervariasi antara 35 hingga 150 sentimeter.

Tanaman tersebut ditemukan dalam kondisi lembab, diikat menggunakan tali plastik biru, dan disamarkan di atas tumpukan kayu. Total berat keseluruhan mencapai sekitar 650 gram.

Seluruh tersangka beserta barang bukti kini telah diamankan di Mapolres Tanah Karo untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Polisi masih mendalami kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam kasus ini, mengingat modus yang digunakan mengarah pada praktik budidaya sekaligus distribusi narkotika secara terorganisir. (jpg)

Dilansir dari laman resmi mypertamina.id, Sabtu (18/4), harga Pertamax Turbo kini sudah tembus Rp 19.400/liter. Padahal, sebelumnya, BBM tersebut hanya dibanderol Rp 13.100/liter. Maka, kenaikannya mencapai Rp 6.300/liter.

Sementara Dexlite saat ini dijual seharga Rp 23.600/liter atau naik Rp 9.400/liter dibandingkan bulan lalu. Kemudian untuk Pertamina Dex kini dibanderol Rp 23.900/liter dari yang sebelumnya hanya Rp 14.500/liter.

Meski demikian, Pertamina tetap menahan harga BBM subsidi seperti Pertalite yang masih Rp 10.000/liter dan Solar yang tetap Rp 6.800/liter.

Selain itu, BBM nonsubsidi jenis lain juga tak mengalami perubahan. Pertamax masih dijual Rp 12.300/liter dan Pertamax Green Rp 12.900/liter.

Sementara BP-AKR hanya melakukan penyesuaian harga ke satu produk BBM-nya, yakni Ultimate Diesel. Bahan bakar tersebut kini dilego seharga Rp 25.560/liter. Padahal, sebelumnya hanya Rp 14.620/liter. Namun, harga BBM lainnya terpantau masih sama.

Menurut pantauan detikOto di lapangan, penyesuaian harga bahan bakar tersebut sudah berlaku mulai hari ini. Hal itu terlihat melalui perubahan totem di SPBU-SPBU Jakarta dan sekitarnya.

Berikut Harga BBM Terbaru:

Pertamina

Pertalite - Rp 10.000/liter

Solar - Rp 6.800/liter

Pertamax - Rp 12.300/liter

Pertamax Green - Rp 12.900/liter

Dexlite - Rp 23.600/liter

Pertamina Dex - Rp 23.900/liter.

BP-AKR

BP 92 - Rp 12.390/liter

BP Ultimate - Rp 12.930/liter

BP Ultimate Diesel - Rp 25.560/liter.

(wan/detikcom)

Menurut Ketua PWI Sumut Farianda Sinik dan Ketua JMSI Sumut Rianto, Jumat (17/4/2026) di bawah komando Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, sejumlah prestasi membanggakan berhasil diraih sepanjang 2025. Mulai dari penghargaan peringkat III terbaik nasional dalam Satuan Kerja Kompetisi Ber-AKHLAK yang diberikan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, hingga capaian peringkat III dalam kinerja pengelolaan keuangan APBN (IKPA) dengan nilai tinggi 98,18.

Ketua JMSI Sumuti Rianto memaparkan, Kejati Sumut juga mencatatkan kinerja unggul dalam laporan keuangan, serta konsistensi pengelolaan anggaran, bahkan masuk dalam peringkat 7 besar nasional untuk transaksi Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

"Di bidang intelijen, pengamanan terhadap 66 proyek strategis nasional dengan nilai mencapai Rp930,5 miliar dan USD 163 juta menjadi bukti konkret kontribusi Kejati Sumut dalam mendukung pembangunan," katanya.

Sementara itu, dalam bidang penegakan hukum, pendekatan keadilan restoratif menjadi salah satu inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Tercatat 101 perkara berhasil diselesaikan melalui Restorative Justice, serta terbentuk 60 Rumah Restorative Justice di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Komitmen pemberantasan korupsi juga ditunjukkan melalui capaian penyelamatan kerugian keuangan negara yang mencapai lebih dari Rp435 miliar sepanjang tahun 2025. Selain itu, keberhasilan pelelangan aset hasil tindak pidana senilai Rp172,7 miliar mengantarkan Kejati Sumut meraih peringkat I nasional dalam kinerja pemulihan aset.

Memasuki tahun 2026, kinerja positif tersebut terus berlanjut dengan penyelamatan kerugian negara sebesar Rp13 miliar dari kasus dugaan korupsi pembangunan di kawasan Pangururan dan Tele Samosir. Langkah tegas juga ditunjukkan melalui penggeledahan kantor BPN Sumut dan Kota Medan terkait dugaan korupsi proyek jalan tol Medan–Binjai.

Capaian gemilang tersebut mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk dari Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara.

Ketua JMSI Sumut, Rianto SH MH, yang akrab disapa Anto Genk, menyampaikan penghargaan atas kinerja nyata yang ditunjukkan Kajati Sumut.

"Kita sangat apresiasi Pak Harli dalam upaya penegakan hukum di Sumatera Utara," ujar Rianto, yang juga CEO Sumut24 Group ini.

Terpisah, Ketua PWI Sumut Farianda Sinik mengatakan, berbagai prestasi dan capaian yang diraih dalam waktu singkat menjadi bukti keseriusan serta komitmen Kejati Sumut dalam menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan sederet capaian tersebut, kepemimpinan Dr Harli Siregar dinilai berhasil membawa semangat baru dalam penegakan hukum di Sumatera Utara, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan.

Farianda Putra Sinik merespon perpindahan Kajati Sumut. Harli disebutnya, sangat dekat dgn wartawan, selama dia menjadi Kajatisu kedekatannya itu dibuktikan melalui main sepakbola bersama para pemred dan wartawan unit Kejatisu, berbuka puasa bersama dilaksanakan di Kantor Kejatisu dalam bulan Ramadhan yang lalu dan akan menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yg rencana akan digelar diawal Mei tahun ini.

"Semoga Pak Harli sehat2 dan sukses selalu, tentunya tetap tegas dalam memberantas korupsi," ujar Farianda sambil berdoa dan diaminkan teman-teman wartawan PWI lainnya. (lam)

Dalam amanahnya yang disampaikan langsung oleh Ketua DPD IPK Deli Serdang, Parmonangan Gultom, dirinya berpesan agar para pengurus PAC IPK Lubuk Pakam yang baru menerima SK defenitif, agar dapat menjalankan roda organisasi sesuai AD ART dan Program Kerja IPK.

"Pengurus PAC IPK Lubuk Pakam yang baru harus lansung menjalankan progran kerja sesuai mekanisme organisasi IPK," pesan Parmonangan Gultom, S.E.

Maju dan besarnya IPK, terletak pada kemauan seluruh pengurus dan kader IPK Lubuk Pakam. Jika maksimal melaksanakan amanah organisasi, maka IPK Lubuk Pakam otomatis akan maju dan besar yang hasilnya nantinya dapat dirasakan oleh seluruh keluarga besar IPK Lubuk Pakam.

Demikian sebaliknya, jika loyalitas dan militansi untuk berbuat dan memajukan IPK tidak dimiliki oleh jajaran pengurus maka organisasi tidak akan besar dan maju, segeralah kembangkan ranting - ranting IPK diwilayah Lubuk Pakam.

"Jalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar, tokoh agama, unsur pemerintahan, TNI dan Polri," tegasnya.

Sementara itu, kepada awak media ini di tempat yang sama, Ketua PAC IPK Lubuk Pakam, Muhammad Arif Aulia didampingi sekretarisnya, Alamsyah, S.H.,M.H., juga Bendahara, Luas Siahaan, menyatakan siap mengemban amanah dan memajukan dan membirukan wilayah Kecamatan Lubuk Pakam dengan bendera IPK.

"Rencana Program Kerja juga sudah disusun untuk memajukan IPK dengan program-program yang bermanfaat dan dapat dirasakan oleh masyarakat Lubuk Pakam, termasuk tentunya kader kader IPK kita yang ada," ungkap Ketua PAC IPK Lubuk Pakam, Muhammad Arif Aulia.

"Untuk itu kita juga memohon arahan dan bimbingan dari para senior, khususnya dari Ketua DPD IPK Deli Serdang, yang kami hormati ini,sekali lagi kami tegaskan, PAC IPK Lubuk Pakam siap membenarkan IPK di seluruh wilayah Kecamatan Lubuk Pakam, Hidup IPK, IPK Setia, IPK Luar Biasa," pungkasnya.(Hap).

Demikian diungkapkan oleh Kajari Gunungsitoli melalui Kasi Intel, Yaatulo Hulu, kepada Wartawan, Jumat (17/4/2026), di Gunungsitoli.

Ungkapan ini sekaligus menjawab tudingan di beberapa media online bahwaKajari Gunungsitoli, Firman Halawa, yang menuding "mengkotak-kotakan" Wartawan untuk mendapatkan Informasi.

Yaatulo Hulu menegaskan, pertemuan yang dilaksanakan (Forwaka) dengan Kajari dan dirinya di Resto Janji Jiwa pada Senin (13/4/2026), guna membahas rencana pelantikan ForwakaGunungsitoli. Bukan sedang melakukan Konferensi Pers!

"Pada pertemuan itu (Pembahasan tentang rencana pelantikan ForwakaGunungsitoli,red), rekan-rekan dari Forwaka menyelingi pertanyaan atas adanya isu liar yang beredar seputar penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan RSUP Kabupaten Nias, dan Pak Kajari menanggapi untuk meluruskan informasi liar yang beredar, jadi tidak ada Konferensi Pers dan tak ada niat mengkotak-kotakan Wartawan," ujarnya.

Ditambahkannya lagi, tudingan terhadap Kajari Firman Halawa yang terkesan hanya mau terbuka kepada oknum Wartawan tertentu saja, tidak benar sama sekali.

Senada dengan itu,Sekretaris ForwakaGunungsitoli, Haogo Zega, mengatakan bahwa pertemuan yang dilaksanakan dengan Kajari Gunungsitoli yang didampingi Kasi Intel semata-mata membahas rencana pelantikan ForwakaGunungsitoli.

"Pertemuan itu untuk membahas pelantikan, sekaligus ForwakaGunungsitoli meminta saran dan masukan untuk suksesnya rencana pelantikan," kata Haogo Zega, Jum'at (17/4/2026).

Diterangkan bahwa di sela-sela pertemuan itu, beberapa Pengurus ForwakaGunungsitoli mengkonfirmasi isu liar yang beredar di tengah publik terkait penanganan kasus dugaan korupsi RSUP Kabupaten Nias.

"Jadi tidak ada Konferensi Pers. Konfirmasi kasus itu tidak terencana sebelumnya. Itu spontan dan hanya kebetulan di sela-sela diskusi mengenai rencana pelantikan," ujarnya.

Haogo Zega menjelaskan bahwaForwakaGunungsitoli adalah wadah berhimpunnya Wartawan yang memiliki tujuan dan visi misi yang sama. Forwaka sendiri adalah forum yang terbentuk secara berjenjang mulai dari Pusat, Provinsi dan Daerah.

"Jadi Forwaka ini sama dengan organisasi kewartawanan lainnya, dibentuk secara mandiri dan ada AD-ARTnya," imbuhnya.

Ia memastikan keberadaan ForwakaGunungsitoli siap bersinergi dengan pihak manapun, khususnya kepada seluruh insan pers. Forwaka ini dibentuk bertujuan untuk menjadi mitra strategis pihak Kejaksaan dalam menyampaikan informasi terkait penegakan hukum dan kinerja Kejaksaan kepada publik, serta mewujudkan sinergitas yang sehat antara Kejaksaan dengan media.

"Kemarin saja sewaktu bulan puasa dan hari raya, Forwaka di tingkat Sumut menggelar safari ramadhan bersama PWI dan SMSI. Jadi kami di ForwakaGunungsitoli siap bersinergi maupun berkolaborasi dengan siapapun, terutama rekan-rekan pers," ujar Haogo.

Ia pun mengajak rekan-rekan wartawan dari berbagai media untuk selalu bersatu dan bergandengan-tangan.

"Mari kita jaga kebersamaan sebagai sesama insan pers, melakukan tugas sesuai dengan Kode Etik Jurnalis (KEJ), dan kami memohon dukungan semua pihak terkhusus rekan-rekan pers terkait rencana pelantikan ForwakaGunungsitoli," ujarnya.

Haogo Zega juga menyarankan agar pihak KejariGunungsitoli dapat memberikan informasi kepada Wartawan tanpa dibeda-bedakan.

"Kami yakin dan percaya KejariGunungsitoli tidak ada niat untuk mengkotak-kotakan Wartawan, dan harapan kami dapat bersinergi dengan semua pers serta memberikan informasi sesuai dengan mekanisme atau SOP-nya," tambahnya.(red/fwk)

Kegiatan ini merupakan simulasi taktis yang bertujuan untuk mematangkan strategi pengamanan kota dalam menghadapi berbagai potensi gangguan kamtibmas, baik yang bersifat situasional maupun kontijensi. Melalui Tactical Floor Game, seluruh unsur pelaksana dilatih untuk memahami peran, tugas, serta mekanisme komando secara terstruktur, cepat, dan tepat.

Pelaksanaan kegiatan dipimpin langsung oleh Kabag Ops Polrestabes Medan, AKBP Dhana, S.I.K., M.H., didampingi Danyon A Satuan Brimob Polda Sumut Kompol Mukhtar I Kadoli, S.I.K., M.H., serta Plh. Kabag Binops Ro Ops Polda Sumut, Kompol Agung Basuni, S.H., S.I.K., M.H. Kegiatan ini diikuti oleh personel gabungan sebagai peserta simulasi.

Dalam Tactical Floor Game tersebut, disimulasikan berbagai skenario pengamanan kota, mulai dari pengendalian massa, penanganan gangguan keamanan berskala besar, hingga pengaturan lalu lintas guna menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergitas, soliditas, dan profesionalisme antara Brimob dan jajaran Polda Sumut dalam menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat. Dengan latihan yang terukur dan terencana, diharapkan seluruh personel semakin siap, responsif, dan presisi dalam menghadapi dinamika tugas kepolisian di lapangan.

TFG Sispamkota ini sekaligus menegaskan komitmen Polda Sumut untuk terus meningkatkan kualitas pengamanan wilayah demi terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif, aman, dan terkendali.

Dalam penggerebekan tersebut, petugas berhasil mengamankan tiga orang, terdiri dari satu orang pengedar berinisial ASS alias Mirin (29) serta dua orang pengguna masing-masing AAS (31) dan IL (37).

Dari lokasi, petugas juga menyita barang bukti berupa 1 plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis sabu dan 1 unit timbangan elektrik.

Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Rosef Efendi, SIK., MH., CPHR., melalui Kasat Narkoba AKP A.R. Riza, SH., MH., menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan hasil tindak lanjut dari informasi masyarakat.

"Penggerebekan ini dilakukan berdasarkan informasi yang kami terima dari masyarakat saat pelaksanaan penyelidikan tindak pidana narkoba di wilayah tersebut. Setelah informasi dipastikan, kami langsung melakukan penggerebekan di rumah tersangka," ujar AKP A.R. Riza.

Ia menambahkan, saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti yang disembunyikan di dalam rumah tersangka.

"Barang bukti sabu ditemukan di bawah meja yang berada di ruangan dapur rumah tersangka, dan pada saat yang sama turut diamankan dua orang yang diduga sebagai pengguna," tambahnya.

Dari hasil interogasi awal, tersangka ASS alias Mirin mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang rencananya akan diedarkan.

"Tersangka mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya dan akan diedarkan," jelasnya.

Saat ini, seluruh pelaku telah diamankan di Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif dalam memberikan informasi terkait peredaran narkoba demi menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari penyalahgunaan narkotika.

"Diharapkan melalui kegiatan ini, peredaran narkoba dapat ditekan dan situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan tetap aman dan kondusif," tutupnya.(HPS)

Dalam penangkapan tersebut turut diamankan temannya berinisial SH, (41), bekerja sebagai Petani, warga Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumun, Kabupaten Palas.

Penangkapan dilakukan pada Rabu (15/04/2026) sekitar pukul 13.00 Wib di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumun, Kabupaten Palas.

Kapolres Palas, AKBP Dodik Yuliyanto, SIK., melalui Ps Kasubsi Penmas Polres Palas, Bripka Ginda K Pohan Kepada awak media, Kamis (16/04/2026), membenarkan atas penangkapan kedua orang tersebut. Bripka Ginda menerangkan, berdasarkan laporan masyarakat yang diterima Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Palas, Pada Rabu (15/04/2026) pada pukul 12.00 wib yang menyebutkan bahwa di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumun, Kabupaten Palas. sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan juga mengkomsumsi narkotika jenis sabu.

Segera setelah mendapatkan informasi tersebut, Kemudian atas perintah Kasat Narkoba Polres Palas, Tim opsnal Satresnsrkoba Polres Palas yang di pimpin oleh Kanit 1 (satu) Ipda A Sihotang S.H langsung bergerak cepat ke lokasi yang di maksud untuk dilakukan penyelidikan dan penangkapan.

Ia melanjutkan, Setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam, pada pukul 13.00 wib tim Opsnal Satresnarkoba berhasil mengamankan tersangka SS yang dimana di duga sebagai pengedar narkotika jenis sabu dan berhasil juga di amankan 1 (satu) orang lain nya tersebut diatas.

Selanjutnya, tim Opsnal Satresnarkoba Polres Palas menggeledah rumah tersangka SS yang berada di lingkungan 4 (empat), Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, kabupaten palas, kemudian tim opsnal menemukan barang bukti narkotika jenis sabu di dalam kamar tersangka SS.

Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Palas menyita sejumlah barang bukti, di antaranya: 29 (dua puluh sembilan) plastik klip kecil berisikan yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 27,80 gram. Dan 1 (satu) plastik klip sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 37,78 gram.

Selain itu juga turut diamankan, 1 (satu) plastik klip sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,55 gram., 2 (dua) bal plastik kosong., 2 (dua) sendok sabu., 1 (satu) tas kecil berwarna pink., 1 (satu) plastik asoy berwarna hitam., 1 (satu) unit hp android., 1 (satu) unit timbangan elektrik., dan uang tunai Rp.900.000,-. Ujarnya.

"Kemudian tersangka dan barang bukti di bawa ke Polres Palas untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut". Terangnya.

Selain itu, Dikatakan Bripka Ginda bahwa Bapak Kapolres Palas AKBP Dodik Yuliyanto, S.I.K. juga mengimbau masyarakat untuk terus mendukung upaya pemberantasan narkoba dengan melaporkan aktivitas mencurigakan.

"Narkoba merusak generasi bangsa, kami tidak akan toleransi terhadap pelakunya," tegasnya.(HPS)

Melalui Dewan Pimpinan Wilayah Sumatera Utara, HIPSI menggelar sosialisasi pembentukan struktur organisasi yang dirangkai dengan agenda strategis penguatan ekonomi berbasis syariah.

Kegiatan berlangsung pada Jumat, 17 April 2026 di Aula Rumah Makan Ayam Goreng Wong Solo, Medan itu dihadiri 78 peserta.

Mereka tidak hanya datang sebagai undangan, tetapi langsung mengambil peran dengan resmi mendaftarkan diri sebagai anggota Himpunan Pengusaha Syariah Indonesia.

Yang menarik, forum ini juga dihadiri perwakilan pelaku usaha UMKM dari beberapa kabupaten dan kota di Sumatera Utara, menegaskan bahwa Himpunan Pengusaha Syariah Indonesia tidak hanya membangun struktur organisasi, tetapi juga merangkul basis ekonomi riil di daerah.

Ketua Himpunan Pengusaha Syariah Indonesia, Muhammad Nasution, S.H, M.H, memaparkan arah pembentukan bidang organisasi sekaligus menekankan pentingnya integrasi antar pelaku usaha dalam satu ekosistem.

Menurutnya, HIPSI harus menjadi rumah bersama yang mampu menghubungkan potensi usaha dari berbagai daerah.

Kehadiran Ketua Umum DPP Himpunan Pengusaha Syariah Indonesia, Efriadi Gusman Effendi, memberi bobot strategis pada kegiatan ini.

Ia menegaskan bahwa penguatan HIPSI di daerah merupakan bagian dari upaya membangun jaringan ekonomi syariah yang terstruktur secara nasional.

Tak berhenti pada pembentukan organisasi, HIPSI Sumatera Utara juga memperkenalkan rencana pendirian Koperasi Produsen HIPSI DPW Sumatera Utara. Koperasi ini dirancang sebagai instrumen konkret untuk memperkuat ekonomi anggota, khususnya pelaku UMKM yang selama ini menghadapi keterbatasan akses permodalan dan distribusi.

Dengan konsep berbasis syariah, koperasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi lembaga simpan pinjam, tetapi juga pusat produksi dan distribusi yang mampu menghubungkan pelaku usaha dari berbagai kabupaten dan kota dalam satu rantai ekonomi.

Peserta kegiatan yang terdiri dari pengurus, calon pengurus bidang, komunitas usaha, serta perwakilan UMKM lintas daerah menunjukkan antusiasme tinggi.

Diskusi berkembang pada isu-isu praktis, bagaimana memperluas pasar, memperkuat kolaborasi, hingga menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien di bawah naungan Himpunan Pengusaha Syariah Indonesia.

Kegiatan ini menjadi penanda bahwa HIPSI tidak sekadar hadir sebagai organisasi formal, tetapi sebagai gerakan ekonomi yang berupaya menjawab kebutuhan nyata pelaku usaha.

Dengan merangkul UMKM dari berbagai kabupaten/kota dan menyiapkan koperasi sebagai instrumen utama, HIPSI Sumatera Utara mulai membangun fondasi ekonomi kolektif yang terarah.

Di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah, langkah HIPSI ini memperlihatkan satu arah, memperkuat dari dalam, menghubungkan dari daerah, dan membangun kemandirian ekonomi umat secara berkelanjutan.(erni)

Sastriadi Aritonang, perwakilan dari Persatuan Buruh (Prabu) Peduli K3 yang berada di lokasi, secara tegas menghentikan sementara aktivitas pembongkaran. Ia menilai seluruh personel yang terlibat tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), sebuah pelanggaran mendasar dalam setiap kegiatan kerja berisiko tinggi.

"Semua personel tidak pakai APD. Ini bukan pelanggaran kecil, ini menyangkut keselamatan jiwa. Bahkan operator excavator tidak bisa menunjukkan SIO (Surat Izin Operator) dan sertifikat K3 saat diminta," ungkap Sastriadi dengan nada geram.

Lebih mengejutkan lagi, Sekretaris SDABMBK Kota Medan, Willy Irawan, disebut tidak mengetahui adanya personel yang bekerja tanpa perlindungan keselamatan standar. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya pengawasan internal dalam pelaksanaan kegiatan lapangan yang berisiko tinggi.

Sastriadi juga mengungkapkan bahwa saat dirinya meminta kehadiran PJK3 (Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja) serta dokumen pendukung K3, permintaan tersebut diabaikan.

"Saya minta hentikan kegiatan sampai PJK3 dihadirkan. Tapi mereka berdalih ini sudah perintah pimpinan. Ketika diminta sertifikat, malah dijawab 'di rumah'. Ini sangat tidak profesional," tegasnya.

Yang paling disorot adalah pernyataan salah satu oknum Satpol PP berinisial Taufik yang justru meremehkan aspek keselamatan kerja.

"Saat saya tanya soal K3 dan APD, dia bilang K3 itu cuma urusan administrasi, suruh saya datang ke kantor. Ini pernyataan yang menunjukkan ketidaktahuan fatal," tambah Sastriadi.

Diduga Langgar UU K3

Sikap dan tindakan aparat di lapangan tersebut diduga kuat melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Dalam undang-undang tersebut secara tegas diatur bahwa:

- Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya.

- Setiap pemberi kerja wajib menyediakan APD dan memastikan penggunaannya.

- Setiap pekerjaan dengan risiko tinggi wajib diawasi oleh tenaga ahli K3 yang kompeten.

Selain itu, ketentuan ini juga diperkuat oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan kewajiban perlindungan tenaga kerja, termasuk aspek keselamatan kerja.

Jika terbukti melanggar, maka pihak yang bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif, karena kelalaian terhadap K3 bukan sekadar pelanggaran teknis, melainkan ancaman nyata terhadap keselamatan manusia.

Cerminan Buruk Aparat Penegak Perda

Alih-alih menjadi contoh dalam penegakan aturan, tindakan Satpol PP Kota Medan justru dinilai mencoreng wajah penegakan hukum itu sendiri. Pernyataan yang menyebut K3 hanya sebagai "urusan administrasi" menunjukkan rendahnya pemahaman terhadap regulasi yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap kegiatan operasional.

Padahal sebelumnya, berbagai elemen masyarakat, termasuk Prabu Peduli K3, telah menggelar aksi damai di Kantor Wali Kota Medan selama dua hari berturut-turut untuk mendesak penguatan pengawasan K3 di Sumatera Utara yang disebut sudah memasuki "zona merah".

"Ini bukan sekadar kelalaian, ini kebodohan yang dipertontonkan ke publik. Mereka yang seharusnya menegakkan aturan, justru melanggar aturan paling mendasar," pungkas Sastriadi.

Desakan Evaluasi dan Sanksi

Peristiwa ini memunculkan desakan agar Pemerintah Kota Medan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satpol PP dan SDABMBK. Selain itu, aparat yang terlibat diminta untuk diperiksa dan diberikan sanksi tegas jika terbukti lalai.

Jika dibiarkan, praktik abai K3 seperti ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan korban jiwa—sesuatu yang seharusnya bisa dicegah dengan kepatuhan terhadap aturan yang sudah jelas.(Dam)