Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah memperbesar alokasi peserta pelatihan kerja bagi masyarakat Medan Utara, meliputi Kecamatan Medan Belawan, Medan Marelan, Medan Labuhan, dan Medan Deli. Jika sebelumnya dialokasikan sebesar 30 persen, kini porsinya ditingkatkan menjadi 60 persen.

Kebijakan afirmatif tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahun 2026 yang dibuka langsung oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di Gedung Graha Pelindo, Belawan, Selasa (3/11/2026).

Dalam sambutannya, Rico menegaskan bahwa penanganan pengangguran membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha. Terlebih, jumlah pencari kerja di Kota Medan mencapai lebih dari 100.000 orang setiap tahunnya. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi perhatian bersama.

Menurutnya, dunia kerja saat ini tidak hanya mempertimbangkan latar belakang pendidikan formal, tetapi juga kemampuan teknis dan keterampilan yang dimiliki calon tenaga kerja.

"Perusahaan tidak saja hanya meminta ijazah atau melihat seseorang kuliah di mana dan jurusannya apa. Mereka juga membutuhkan skill," ujar Rico.

Untuk memperluas kesempatan kerja, Pemko Medan juga membangun kolaborasi dengan sejumlah perusahaan, di antaranya Industri Karet Deli, Pelindo, serta berbagai perusahaan lainnya. Melalui kerja sama tersebut, diharapkan peserta pelatihan tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk terserap di dunia industri.

Rico turut mendorong pengembangan sistem informasi lowongan kerja berbasis digital yang dapat diakses secara real time. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi kesempatan kerja secara lebih cepat, transparan, dan mudah dijangkau.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Ramaddan, menjelaskan bahwa program Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahun 2026 mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Dari total 1.218 pendaftar, sebanyak 200 peserta dinyatakan diterima. Menariknya, 122 peserta di antaranya berasal dari kawasan Medan Utara.

Adapun jenis pelatihan yang diberikan mencakup bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), barista, tenun, digital marketing, teknisi pendingin ruangan (AC), serta pabrikasi aluminium.

Selain mendapatkan pembekalan keterampilan dan sertifikasi kompetensi, para peserta juga berpeluang memperoleh fasilitas penempatan kerja maupun bantuan peralatan untuk mendukung pengembangan usaha secara mandiri.

Kegiatan ini turut dihadiri anggota DPRD Kota Medan Saipul Bahri, HT Bahrumsyah dan Roma Uli Silalahi, Direktur PT Pelindo Daya Sejahtera Sumargo, sejumlah pimpinan perusahaan, serta perwakilan Forkopimda.

Rangkaian kegiatan juga diisi dengan penyerahan peralatan pelatihan dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sebagai bentuk penguatan kolaborasi antara Pemko Medan dengan dunia usaha.

Melalui program ini, Pemko Medan berharap semakin banyak masyarakat, khususnya generasi usia produktif di kawasan Medan Utara, memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan akses pelatihan yang lebih luas dan peluang kerja yang semakin terbuka, upaya mewujudkan tenaga kerja kompeten, mandiri, dan berdaya saing di Kota Medan dapat berjalan lebih optimal.(ATN)

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir mengaku pihaknya masih mengecek saat ditanya mengenai kabar itu.

"Nanti kami cek," kata Isir di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Dalam kesempatan ini, dia tidak membantah terkait penangkapan tersebut.

Diketahui, beredar kabar salah satu yang ditangkap adalah jenderal Polri bintang empat dan dikaitkan dengan isu penyadapan.

Namun, ketika ditanya lebih lanjut terkait proses evaluasi tersebut, Isir menyinggung aksi demonstrasi di Yogyakarta 28 Oktober 2026.

"Ayo kita mari tetap bergandengan tangan. Bahu membahu, wujudkan Indonesia di ruang publik di ruang digital dengan informasi yang tepat, terpercaya, mencerdaskan bagi masyarakat," kata Isir. (Inews)

Hampir sebulan setelah apel perdananya, Sumatera Utara sudah punya cukup alasan untuk memberi apresiasi kepada Irjen Pol Sonny Irawan, SIK, MH.

Meski kesan pertama bukan segalanya, ia kerap kerap menentukan arah percakapan publik tentang seorang pemimpin. Karena itu, sebulan sejak Irjen Pol Sonny Irawan diamanahkan menjadi Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara layak dicatat. Bukan sebagai kesimpulan, melainkan sebagai pembuka yang menjanjikan dan menumbuhkan harapan, dan karena itu patut diapresiasi.

Sonny bukan wajah asing di Medan. Lulusan Akpol 1997 ini lebih dulu bertugas sebagai Wakapolda Sumut, sebelum dipindahkan ke Sespim Lemdiklat Polri pada Juli 2026. Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026 kemudian membawanya pulang sebagai Kapolda, menggantikan Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto yang ditugaskan sebagai Wairwasum Polri. Ia kembali dengan tanggung jawab yang lebih besar, tetapi dengan pemahaman yang sudah terbentuk tentang provinsi yang ia pimpin. Kesinambungan pengalaman itu menjelaskan mengapa langkah-langkah awalnya terasa mantap, tanpa masa perkenalan yang berlarut-larut.

Dari Apel Perdana hingga Silaturahmi Lintas Iman

Pada apel perdananya di Mapolda, Kamis 8 Oktober, Sonny tidak menjanjikan revolusi. Ia meminta jajarannya amanah, terbuka, dan berintegritas, lalu menitipkan satu kalimat sederhana yang justru paling sulit dijalankan: "Permudah urusan orang, jangan dipersulit." Profesi Polri, katanya, hendaknya dijadikan ladang ibadah. Ia memilih melanjutkan apa yang sudah baik dan mengevaluasi apa yang masih kurang, tanpa memulai dengan membongkar. Ketegasan tetap dijanjikan, tetapi dengan menghargai setiap individu.

Pesan itu segera diterjemahkan menjadi program. Dalam pertemuan dengan Gubernur Bobby Nasution pada 13 Oktober, Sonny memaparkan tiga program unggulan: Germas Tolak Narkoba, gerakan yang menggarap persoalan narkotika dari pencegahan hingga penindakan dan menjangkau tingkat desa, RT, dan RW; Kompak (Kolaborasi Pemberantasan Kejahatan Jalanan), yang menyasar begal, tawuran, dan premanisme; serta Sahata (Satu Hati Satu Kekuatan dalam Tertib Lalu Lintas), yang menekankan pembinaan dan penegakan hukum secara humanis. Di hadapan para ulama dan tokoh agama, program itu dirumuskan sebagai empat prioritas, dengan tambahan menjaga persatuan dalam bingkai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, selaras dengan program Kapolri "Polisi Bersama Masyarakat". Narkoba diposisikan tegas sebagai musuh bersama: "Kita perang dengan narkoba," ujar Sonny.

Yang patut dicatat adalah cara ia membangun dukungan. Sejak pekan kedua, Sonny mendatangi berbagai pintu: PWNU Sumut pada 14 Oktober, Ephorus HKBP pada 22 Oktober, Pondok Pesantren Al-Kautsar Al-Akbar yang dipimpin Buya Syekh Ali Akbar Marbun pada 28 Oktober, hingga PHDI Sumut di Kuil Shri Balaji Venkateshwara pada 2 November. Dalam waktu sekitar tiga pekan, ia menemui ulama, pendeta, dan pinandita, di provinsi yang keberagamannya adalah kekayaan sekaligus ujian. Ia datang untuk memohon doa dan dukungan, bukan sekadar menyampaikan arahan.

Penegakan hukum pun berjalan berdampingan. Pada 11 Oktober, pekan pertama kepemimpinannya, Bareskrim Polri bersama Polda Sumut dan instansi terkait menggerebek sembilan sarang narkoba di sejumlah wilayah Sumut. Operasi yang melibatkan 451 personel gabungan itu mengamankan 36 orang. Ke dalam, Polda Sumut juga menyatakan akan menindaklanjuti surat edaran Kapolri tentang larangan vape bagi seluruh personel.

Apresiasi yang Datang dari Banyak Arah

Yang membuat sebulan ini menarik adalah luasnya spektrum pihak yang merespons dengan hangat. Apresiasi itu datang dari birokrasi, ormas keagamaan, gereja, pesantren, hingga organisasi kepemudaan, bukan dari satu kelompok saja.

Pemerintah daerah. Gubernur Sumut Bobby Nasution, didampingi Ketua TP PKK Kahiyang Ayu, menyambut langsung Sonny di Bandara Kualanamu pada 6 Oktober, dan kemudian menyatakan kesiapan memperkuat kolaborasi antara Pemprov dan kepolisian. Dukungan itu disertai harapan yang jernih: Bobby meminta program pemberantasan narkoba "tidak hanya seremonial saja, namun dapat memberikan hasil nyata", serta mendorong Polda merumuskan usulan regulasi khusus bersama DPRD Sumut.

Ormas Islam. Ketua PWNU Sumut, KH Marahalim Harahap, menyampaikan apresiasi atas amanah yang diemban "Gus Sonny", sapaan akrab sang Kapolda. Ia menilai pengalaman Sonny sebagai Wakapolda menjadi bekal penting merawat harmoni, mengingat Sumatera Utara adalah "miniatur Indonesia dengan berbagai keberagaman". PWNU menyatakan siap bersinergi. Dari kalangan ulama lain, KH Akhmad Khambali melihat sambutan hangat atas kedatangan Sonny sebagai momentum memperkuat kolaborasi.

Gereja. Ephorus HKBP, Pdt Dr Victor Tinambunan, MST, menyambut kunjungan Kapolda sebagai momentum mempererat hubungan kepolisian dan gereja. Ia berjanji meneruskan pesan Kapolda kepada jemaat HKBP dan menegaskan komitmen mendukung pencegahan serta pemberantasan narkoba. Pertemuan itu turut dihadiri pimpinan HKI, GKPS, dan PGI Wilayah Sumut. Sonny sendiri menyampaikan harapan sederhana: "Kami ingin masyarakat merasa aman dan tidak takut kepada Polri."

Pesantren dan tokoh masyarakat. Buya Syekh Ali Akbar Marbun menyambut baik kunjungan Kapolda ke kediamannya, sekaligus mengusulkan agar komunikasi polisi dan ulama dilakukan berkala, misalnya dua atau tiga bulan sekali. Ketua Umum DPP Angkatan Muda Sisingamangaraja XII, Paulus Ronald Sinambela, SH, menegaskan dukungan kaum muda: "Kami mendukung langkah Kapolda Sumut dalam memberantas peredaran narkoba dan menjaga kamtibmas."

Nada yang sama didengar langsung oleh redaksi dari Dr RE Nainggolan, MM, tokoh masyarakat Sumut yang turut hadir dalam silaturahmi di Pesantren Al-Kautsar Al-Akbar. Ia menyampaikan apresiasinya atas langkah-langkah awal Kapolda. Bahwa apresiasi serupa terdengar dari kalangan yang berbeda keyakinan, latar organisasi, dan generasi adalah isyarat yang tidak boleh diabaikan: kepercayaan publik sedang dibangun dari banyak arah sekaligus.

Dari Apresiasi Menuju Pembuktian

Apresiasi bukanlah cek kosong, dan Sonny tampaknya paham itu. Ketika Buya Ali Akbar Marbun mengingatkan pentingnya masukan masyarakat, Sonny menanggapinya dengan permohonan maaf atas pelayanan personel yang belum maksimal, dan menegaskan bahwa kritik akan menjadi bahan evaluasi. Sikap seperti itu langka dan berharga: pemimpin yang mau mengakui kekurangan lebih mungkin memperbaikinya.

Ujiannya tidak ringan. Menurut data BNN yang dikutip Kemenko Polkam tahun lalu, prevalensi penyalahgunaan narkoba di Sumut mencapai 10,49 persen, atau sekitar 1,5 juta jiwa. Germas Tolak Narkoba harus bergerak dari deklarasi menuju kebiasaan di tingkat RT dan RW. Kompak harus dirasakan warga lewat jalanan yang lebih aman. Sahata harus tampak pada disiplin berlalu lintas yang tumbuh tanpa kesan menindas. Dan arahan "permudah urusan orang" harus terbukti di loket pelayanan, bukan hanya di podium apel.

Sebulan memang terlalu singkat untuk menyimpulkan, tetapi cukup untuk mengenali arah. Ia mengajak, bukan menggurui. Ia merangkul ulama, pendeta, pinandita, dan pemuda, bukan hanya memberi perintah. Ia menempatkan pelayanan sebagai ibadah, dan penindakan sebagai konsekuensi, bukan tujuan.

Untuk itu, Irjen Pol Sonny Irawan layak mendapat apresiasi. Tugas kita, masyarakat Sumatera Utara, adalah menjaganya tetap dekat dengan janjinya: dengan dukungan yang tulus, dan kritik yang jujur bila diperlukan. (Toga Nainggolan, Pemred Posmetro Medan)

Setidaknya, demikian pandangan Iptu (Pol) Khairul Fajri Lubis. "Anggota Polri yang menjalankan tugas melayani dan melindungi masyarakat secara profesional adalah bukti laku polisi lebih dari sekadar teman," jelas dia pada wartawan Anda, di sela persiapan Operasi Patuh Toba di sentra Kota Medan, Selasa dini hari (3/11/2026).

Pikiran Kanit Reskrim Polsek Medan Area ini tampak turut menguatkan tagline baru Polri. Ya, 'Polisi Bersama Masyarakat', demikian tertulis di mobil-mobil dinas kepolisian.

Kekuekuehan polisi adalah sipil yang dipersenjatai bahkan membuat Fajri tidak memilih Asrama Polri sebagai tempat tinggal. "Saya dan keluarga tinggal di permukiman biasa, bersama masyarakat," imbuh Fajri.

Memimpin Unit Reskrim di Medan sejak Agustus 2025, karier Iptu Khairul Fajri Lubis diketahui tumbuh dengan track record sebagai perwira pemburu. Itu yang melatari sosoknya dikenal tak betah di belakang meja.

'All out' di lapangan membuat Fajri baru-baru ini diakui mampu menekan laju pertumbuhan angka kriminalitas di wilayah kerjanya yang mencakup dua kecamatan.

"Nggak pernah tidur malam. Selalu patroli dan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat," kata AKP M Ainul Yaqin soal kinerja Iptu Fajri. Pujian tersebar secara digital itu terjadi sebelum posisi Kapolsek Medan Timur kini dijabat Kompol Agus Manimbul Butarbutar.

'Show of force' terhadap kejahatan narkoba pun hari-hari ini gencar digelar Iptu Fajri. Bersama tim, Fajri tampak gigih meredam petualangan mereka yang meracuni generasi muda dari 18 wilayah kelurahan itu. Media sosial menggambarkan itu.

''Kawasan Gang Jati menjadi salah satu prioritas kami dalam memerangi narkoba," aku Fajri.

Seperti banyak lokasi senada di Medan, Gang Jati -yang berada di Jalan Panglima Denai- dikenal sebagai basis peredaran besar narkoba sejak tahun-tahun berlalu.

Begitulah. Pun tuntutan tugas profesional mengantar klaim dedikasi Polri mengalahkan lakon teman baik, Fajri sadar fenomena perubahan zaman. Mengantar keterbukaan, inilah era setiap warga serasa wartawan.

Alhasil, masyarakat tak lagi pasif. Apalagi dalam mencipta lingkungan yang nyaman dan aman. "Itulah yang melatari lahirnya program 'Bang Jaga'," tutur Fajri soal 'alat' baru Polsek Medan Area guna menguatkan Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).

Diluncurkan mid tahun ini, 'Bang Jaga' adalah akronim dari 'bangun keamanan bersama warga'. Melibatkan peran Forkopimcam

(Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan) hingga aparat kelurahan dan kepala lingkungan, program itu tampak kian menguatkan citra Polsek Medan Area sebagai teman bagi masyarakat. (fm)

Di gedung dewan, kerja legislasi sering tampak seperti urusan yang seolah senyap. Rapat demi rapat, naskah akademik dalam bahasa hukum yang kaku, dan pasal-pasal yang dibahas satu per satu. Hasilnya baru dikenal publik ketika sebuah rancangan sudah diketuk menjadi peraturan daerah.

Karena itu, kita perlu menghargai wakil rakyat yang mau mengubah stigma itu, dengan memastikan keterlibatan dan peran serta segenap lapisan masyarakat, sekaligus berikhtiar agar hasilnya sampai ke warga. Salah satun Darma Putra Rangkuti, S.Hut, M.Si.

Sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumatera Utara, ia terlibat penuh di ruang dapur legislasi provinsi. Jejak kerjanya terlihat dari ritme yang konsisten. Di rapat paripurna 19 Maret 2025, ia membacakan keputusan bersama atas Ranperda Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, inisiatif DPRD yang telah diusulkan sejak 2021. Rancangan itu menunggu empat tahun, dan ia membawanya sampai ke garis akhir.

Pada April 2025 sosok yang juga merupakan Ketua MKGR Sumut itu memimpin Bapemperda berkunjung ke Banten untuk memperdalam Perda fasilitasi pesantren, rujukan bagi pembahasan Ranperda inisiatif DPRD.

Kegiatan yang sama tampak sepanjang tahun. Bapemperda berkunjung ke Tebingtinggi pada 22 September 2025 untuk memperkaya Ranperda Kepemudaan dengan masukan dari daerah. Pada 2 Oktober 2025 rombongannya turun ke Asahan menemui kelompok tani hutan sebagai bahan Ranperda Perhutanan Sosial.

Di sana ia mengingatkan bahwa regulasi tidak boleh tumpang tindih. Ia ingin perda itu tidak berhenti "di atas kertas" dan benar-benar dirasakan rakyat. Kalimat itu menggambarkan cara pandangnya: peraturan dinilai dari manfaatnya bagi warga, bukan dari jumlah pasalnya.

Ketelitian teknis juga tampak di meja pembahasan. Dalam FGD 12 November 2025 tentang penguatan Bank Sumut, ia menekankan kesesuaian rancangan dengan UU Pemerintahan Daerah dan PP tentang BUMD, serta menargetkan harmonisasi di tingkat kementerian selesai sebelum akhir bulan. Kerja semacam ini jarang menjadi berita besar, tetapi menentukan apakah sebuah perda kuat atau mudah digugat.

Fraksi PDI Perjuangan, dalam rapat paripurna 29 Desember 2025 membahas Propemperda 2026, secara terbuka mengapresiasi kajian Bapemperda dan mencatat sembilan Ranperda disahkan menjadi perda sepanjang 2025. Apresiasi lintas fraksi seperti itu tidak datang sebagai basa-basi dan seremoni, tetapi dari kerja nyata yang bisa dilihat.

Yang membuat sosoknya terasa berbeda, ia tidak berhenti di ruang rapat. Sebagai wakil dari Dapil Simalungun dan Kota Pematangsiantar, ia terbiasa menemui warga. Pada Pileg 2024 ia memperoleh 59.735 suara di dapilnya. Ia menjawab mandat itu dengan selalu hadir, sering-sering berada di antara masyarakat.

Di Simalungun, ia mensosialisasikan Ranperda Kepemudaan agar masyarakat, terutama anak muda, ikut menyempurnakan isinya sebelum ditetapkan, dan berharap terbangun sinergi antara legislatif dan generasi muda. Warga tidak hanya menerima aturan jadi, tetapi diajak ikut membentuknya.

Pada Reses I Masa Sidang III 2026–2027, 21–31 September lalu, ia menyambangi sejumlah nagori dan kelurahan di Simalungun dan Pematangsiantar, ikut jalan santai bersama Karang Taruna, serta mengajak warga memahami perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan mewaspadai bahaya narkotika. Tema-tema itu mungkin tampak sederhana, tetapi bagi pekerja harian, petani, atau pedagang kecil, pengetahuan tentang hak perlindungan bisa menentukan nasib sebuah keluarga ketika musibah datang.

Dua dunia itu, naskah perda di Medan dan percakapan di kampung, sebenarnya saling menguatkan. Aspirasi dari lapangan memperkaya rancangan, dan rancangan yang matang lebih mudah dipahami ketika disosialisasikan. Darma Putra memilih menjaga kedua ujung itu sekaligus.

Tentu kerja legislasi akan terus diuji oleh waktu, dan masyarakat berhak menagih kualitas serta dampak setiap perda. Namun untuk dedikasi dan kegigihan yang telah ditunjukkan, penghargaan memang layak diberikan. Semoga semangat itu terus terjaga, agar setiap peraturan daerah lahir terarah, berkualitas, dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan, Sofyan Syahputra Siregar menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Binjai menyambut baik terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum membanggakan bagi Kota Binjai, khususnya bagi dunia pendidikan. "Kita patut bersyukur dan berbangga karena Kota Binjai telah dipercaya menjadi salah satu dari 10 daerah di Indonesia yang terpilih untuk melaksanakan Festival Lokal Berdampak Gemini Academy Impact Awards 2026," ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa pencapaian tersebut bukanlah hal yang mudah. Kota Binjai harus bersaing dan melewati proses kurasi yang ketat dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Keberhasilan menembus 10 besar nasional menjadi bukti bahwa para pendidik di Kota Binjai merupakan tenaga pendidik yang progresif, aktif, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi masa depan. "Prestasi ini adalah milik Ibu dan Bapak Guru sekalian yang terus gigih berinovasi di ruang-ruang kelas," ungkapnya.

Kepada seluruh peserta, ia berpesan agar mengikuti kegiatan tersebut dengan aktif dan sungguh-sungguh. Kesempatan ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi, memperluas wawasan, serta berbagi pengetahuan dan inovasi di bidang pendidikan. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa Pemerintah Kota Binjai akan terus mendorong berbagai upaya yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas penting dalam pembangunan daerah.

Mengakhiri sambutannya, Sofyan Syahputra Siregar secara resmi membuka Festival Lokal Berdampak Gemini Academy Impact Awards 2026, dan berharap kegiatan ini dapat berjalan lancar dan sukses serta menjadi tonggak penting bagi lahirnya berbagai inovasi yang memberikan dampak nyata bagi kemajuan pendidikan di Kota Binjai.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para narasumber Google Certified Trainer, yakni Citra Erbina Sembiring, Beny Pasaribu, dan Marlina, para kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, serta tamu undangan lainnya. ( Red )

Langkah tersebut disampaikan Bupati saat meninjau langsung lokasi terdampak, Senin (2/11/2026). Banjir yang terjadi pada Kamis (29/10/2026) dini hari menyebabkan 11 rumah warga mengalami kerusakan, dengan bagian belakang bangunan runtuh akibat tanah di sekitar bantaran sungai terus tergerus arus air. Badan jalan juga mengalami keretakan karena tanah di sekitarnya terus terkikis.

Saat melihat kondisi bibir sungai, Bupati menyebut pengikisan telah terjadi di sepanjang kawasan tersebut. Bahkan, lebar sungai yang sebelumnya diperkirakan sekitar 20 meter kini telah mencapai 40 hingga 50 meter.

"Hari ini saya langsung meninjau saudara-saudara kita yang terdampak longsor di pinggir sungai. Kita lihat memang sudah sepanjang daerah sungai itu mulai tergerus. Sungai ini juga sudah semakin lebar," ujarnya.

Peninjauan yang dilakukan bersama Danramil 18 Galang, Kapten Infanteri Aris, Kapolsek Galang AKP Doli Suryanto Silaban, perwakilan Danbrigif 77/RR, Bupati memutuskan bahwa warga yang terdampak tidak diizinkan kembali tinggal di kawasan tersebut. Imbauan juga diberikan kepada warga lainnya.

Sebagai gantinya, Bupati mengungkapkan warga terdampak akan direlokasi ke hunian sementara (huntara) yang lebih layak agar tidak lagi menempati tenda darurat.

"Beberapa ada yang tinggal di rumah saudara. Meskipun di tenda, kita lengkapi semuanya, mulai dari makanan, air bersih, administrasi kependudukan, sampai kebutuhan pendidikan anak-anak yang terdampak. Kita berharap masyarakat tetap semangat melanjutkan kehidupan sehari-hari," tegasnya.

Terkait relokasi, Bupati mengatakan Pemkab Deli Serdang akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk pihak PTPN melalui Adolina, untuk sinergi penyediaan lahan bagi warga terdampak.

Relokasi akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan menyiapkan hunian sementara sebelum dilanjutkan ke hunian tetap. Kajian menyeluruh juga dilakukan untuk menentukan langkah penanganan dan masa depan permukiman di kawasan tersebut. Kawasan bantaran sungai yang ditinggalkan nantinya diharapkan dapat ditata menjadi jalur hijau agar tidak kembali dimanfaatkan sebagai permukiman.

Bupati mengingatkan, ancaman erosi masih berpotensi meluas apabila hujan deras dan peningkatan debit sungai kembali terjadi. Karena itu, relokasi menjadi bagian penting dari upaya melindungi masyarakat, mengingat permukiman yang masih tersisa juga berisiko terdampak jika sungai kembali meluap.

Selain memastikan kebutuhan pokok terpenuhi, administrasi kependudukan warga yang terdampak juga telah diterbitkan kembali. Akses internet dan televisi juga diberikan di tenda hunian sementara untuk menunjang kenyamanan warga selama mengungsi serta membantu mereka tetap memperoleh informasi dan berkomunikasi.

"Persoalan mereka saat ini adalah tempat tinggal, tetapi aktivitas sehari-hari harus tetap bisa berjalan," tegasnya.

Melalui penanganan darurat dan rencana relokasi tersebut, Pemkab Deli Serdang berharap keselamatan warga di sepanjang Sungai Ular dapat lebih terjamin, sekaligus mencegah risiko bencana serupa mengancam permukiman di kawasan itu pada masa mendatang. ( Drt)

Jaksa menghadirkan sejumlah saksi dari agen kapal, di antaranya Abdul Rahman, M Rasyid Jamil Tanjung, Moh Rizal, Willy Budiman, Mardiah, Nurul Utami, dan Tansri. Mereka memberikan keterangan dalam sidang di ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor Medan, Senin (2/11/2026) sore.

Mereka dimintai keterangan terkait tugas agen kapal, mulai dari mengurus pemberitahuan kedatangan dan keberangkatan kapal, mengajukan layanan pandu dan tunda, hingga menangani administrasi, dokumen kepelabuhanan, serta pembayaran jasa pelabuhan.

Dalam keterangannya, saksi Mardiah menyebut pembayaran jasa pandu dan tunda kapal telah dilakukan kepada Pelindo. Menurutnya, pembayaran merupakan kewajiban yang harus dipenuhi agen kapal.

"Gak bisa gak bayar. Kita minta data kapal yang mana sudah kita kasih. Pandu tunda itu ditagih di tugboat. Melalui sistem Phinnisi," ujarnya saat menjawab pertanyaan penasihat hukum terdakwa.

Mardiah juga menjelaskan, permohonan tambat kapal diajukan kepada Pelindo. Setelah kapal diarahkan untuk melakukan penambatan, agen kapal memasukkan biaya tersebut ke dalam tagihan.

"Gak bisa utang di Pelindo, Pak," tegasnya.

Namun, keterangan berbeda disampaikan saksi Nurul Utami. Ia mengaku tidak membayar jasa pandu karena menurutnya tidak ada pelayanan dari Pelindo.

"Tidak ada bayar karena tidak ada pelayanan Pelindo," katanya.

Usai mendengarkan keterangan para saksi, Ketua Majelis Hakim Cipto Hosari Nababan menunda persidangan dan menjadwalkan sidang lanjutan pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi berikutnya.

Sementara itu, tim penasihat hukum tiga terdakwa, Wisnu Handoko, Safril Heston Simanjuntak, dan Marganda LA Sihite, menilai keterangan sejumlah saksi membenarkan bahwa tagihan jasa telah dibayarkan melalui sistem Phinnisi Pelindo.

Hans Simanjuntak mengatakan, tagihan para agen kapal, khususnya yang disebutkan dalam dakwaan, telah dibayarkan.

"Tagihan mereka (agen), terutama yang tersebut di dalam dakwaan itu, sudah dibayarkan melalui Phinnisi Pelindo," ujarnya, seusai persidangan.

Ia menjelaskan, setelah pembayaran melalui sistem tersebut, Pelindo menerbitkan nota dan pranota. Menurutnya, keterangan para saksi telah sesuai dengan uraian dalam dakwaan.

"Keterangan sudah sesuai dakwaan lah, itu saja," pungkasnya.

Perkara ini menyeret empat mantan pejabat KSOP Belawan, yakni Wisnu Handoko, Safril Heston Simanjuntak, Marganda LA Sihite, dan Rivolino.

Dugaan kerugian negara dalam perkara tersebut, sebelumnya disebut mencapai sekitar Rp4.090.776.731 berdasarkan perhitungan auditor Riska Arta dan Rekan selaku Akuntan Publik Independen. ()

Nezar menilai peristiwa tersebut menjadi catatan penting bagi semua pihak agar kejadian serupa tidak kembali terulang, terutama menyangkut keberadaan anak-anak di bawah umur yang sedang beristirahat di lingkungan pesantren.

"DPP HARI menyikapi persoalan yang terjadi di Sukoharjo, di mana satuan Brimob melakukan penggerebekan di tengah malam saat siswa-siswa di bawah umur sedang tertidur. Namun, peristiwa yang memilukan ini menjadi catatan dan pengalaman kita agar tidak terulang lagi," ucap Nezar, Senin (2/11/2026).

Di sisi lain, Nezar juga mengingatkan pihak pondok pesantren agar setiap pengambilan keputusan maupun tindakan di lapangan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan pemerintah dan kepolisian.

"Kawan-kawan yang di pesantren juga agar jangan terulang kembali mengambil keputusan tanpa ada koordinasi dengan pihak pemerintah dan kepolisian sebelum melakukan aksi. Ini menjadi catatan penting juga," ungkapnya.

Menurut Nezar, kedua persoalan tersebut harus dilihat sebagai satu rangkaian peristiwa yang perlu diselesaikan secara bijaksana dengan mengedepankan komunikasi dan pendekatan persuasif.

Karena itu, DPP HARI meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto agar mengambil langkah penyelesaian melalui musyawarah dan mufakat sehingga tidak menimbulkan persoalan berkepanjangan.

"Dari dua hal yang berbeda ini, kami melihatnya sebagai sebuah rangkaian kasus yang terjadi di Sukoharjo. Kami meminta kepada Kapolri, Pak Suyudi, agar dapat menyelesaikan ini secara musyawarah dan mufakat sehingga mencapai sebuah win-win solution atas peristiwa ini," ucapnya.

Lebih lanjut, Nezar menegaskan DPP HARI siap bersinergi dan memberikan dukungan apabila dibutuhkan dalam membantu penyelesaian persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

"Dan kami yakin dari DPP HARI akan men-support apabila diperlukan oleh Pak Kapolri dalam membantu urusan yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat," pungkas Nezar.

Diketahui, peristiwa penggerebekan Ponpes HQ di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, terjadi pada Selasa (27/10/2026) dini hari sekitar pukul 03.20 WIB.

Saat sebagian besar penghuni pondok pesantren masih terlelap, sejumlah anggota kepolisian bersama personel Brimob bersenjata lengkap mendatangi lokasi.

Kedatangan aparat tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus pembakaran dan perusakan warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, pada September 2026.

Namun, proses penggeledahan tersebut menuai sorotan setelah muncul dugaan intimidasi terhadap 12 santriwati dan empat ustazah yang berada di dalam pondok pesantren.

Peristiwa ini pun menjadi perhatian publik dan memunculkan desakan agar penanganannya dilakukan secara profesional, proporsional, serta tetap mengedepankan perlindungan terhadap anak-anak di lingkungan pendidikan.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 07.00 WIB tersebut bertujuan menjaga kebugaran tubuh sekaligus mempererat tali silaturahmi dan rasa kekeluargaan di antara sesama jurnalis. Melalui kegiatan bersama ini, diharapkan terbangun hubungan yang semakin akrab, solid, dan kompak.

Sambil mengikuti jalan sehat, Irfandi yang didampingi istri dan anak-anaknya juga menyampaikan sejumlah hal terkait program kerja organisasi. Salah satu perhatian yang dibahas adalah upaya memperkuat solidaritas serta meningkatkan kesejahteraan jajaran Forwaka.

Usai berolahraga, kegiatan dilanjutkan dengan sarapan pagi bersama. Kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk membahas sejumlah rencana kerja ke depan, termasuk koordinasi peliputan, pembentukan tim liputan, serta tindak lanjut pemberitaan dan konfirmasi terhadap sejumlah informasi yang belum terselesaikan.

Kebersamaan kemudian ditutup dengan foto bersama. Kegiatan olahraga yang melibatkan keluarga ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan, tetapi juga memperkuat hubungan kekeluargaan, kerja sama, dan kekompakan antaranggota Forwaka.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Forwaka Belawan, Budi SH bersama keluarga dan jajaran pengurusnya.para anggota keluarga jajaran Forwaka Sumatera Utara .(red)

Pengembangan tersebut perlu didukung tata kelola yang profesional, transparan, serta perlindungan aset melalui kepastian hukum. Dengan demikian, wakaf dapat menjadi salah satu instrumen pemberdayaan sosial dan ekonomi yang manfaatnya dirasakan secara berkelanjutan.

Hal itu disampaikan saat pelantikan Pengurus BWI Perwakilan Kabupaten Deli Serdang Periode 2026–2029 di Aula Cendana Lantai II, Kantor Bupati Deli Serdang, Senin (2/11/2026). Bupati yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Deli Serdang, Dedi Maswardy, mengatakan potensi wakaf di Deli Serdang cukup besar. Keberadaan masjid, musala, madrasah, pemakaman, dan berbagai fasilitas sosial yang berdiri di atas tanah wakaf menjadi bukti bahwa manfaat wakaf dapat terus dirasakan oleh masyarakat lintas generasi.

"Inilah salah satu nilai besar dari wakaf. Kebaikan yang diberikan pada masa lalu dapat terus hidup dan memberikan manfaat kepada generasi berikutnya," ujarnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa potensi tersebut harus diimbangi dengan pengelolaan yang baik. Aset wakaf perlu dicatat, dijaga, dan memiliki kejelasan status hukum agar terlindungi serta tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Ia mengungkapkan bahwa Pemkab Deli Serdang telah menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri, Kantor Pertanahan, Kantor Kementerian Agama, dan BWI Deli Serdang pada 27 Agustus 2026 untuk mempercepat pendaftaran tanah wakaf. Dalam kesempatan tersebut, sertifikat tanah wakaf juga diserahkan secara simbolis kepada para nazir.

BWI Deli Serdang, harapannya, dapat memperkuat upaya perlindungan aset tersebut melalui koordinasi lintas instansi. Pemerintah daerah siap mendukung melalui penyediaan data, koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa, serta bentuk dukungan lainnya sesuai kewenangan.

"Ke depan, saya berharap BWI Deli Serdang semakin aktif mendorong percepatan penataan dan perlindungan aset wakaf. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang siap mendukung, baik melalui penyediaan data, koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa, maupun dukungan lainnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki," tegasnya.

Selain perlindungan aset, Dedi juga mendorong agar tanah wakaf dapat dikembangkan secara produktif untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, maupun usaha produktif lainnya sepanjang sesuai dengan ketentuan dan tujuan wakaf.

Untuk mewujudkannya, diperlukan pengelolaan yang profesional dan transparan, termasuk peningkatan kapasitas para nazir sebagai pihak yang mengelola harta benda wakaf. BWI juga diharapkan aktif memperluas literasi wakaf agar masyarakat memahami bahwa wakaf memiliki potensi manfaat yang lebih luas.

"Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tentu tidak dapat bekerja sendiri. Karena itu, kami melihat BWI Deli Serdang sebagai mitra strategis dalam membangun tata kelola wakaf yang lebih tertib, terlindungi, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Ketua BWI Perwakilan Kabupaten Deli Serdang, Syawaluddin Nasution, menyampaikan bahwa potensi wakaf di daerah ini sangat besar, tetapi belum seluruhnya dikelola secara optimal.

Ia berharap kepengurusan yang baru dapat mengembangkan potensi tersebut dengan dukungan pemerintah daerah, terutama melalui program-program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

"Kami menyadari bahwa BWI tidak akan mampu menjalankan tugas secara optimal tanpa dukungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, khususnya dalam program-program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan," ujarnya. ( Drt )

Kebijakan pemberian sanksi administratif berupa Pemberhentian Operasional Khusus terhadap SPPG yang tidak memenuhi ketentuan, termasuk pemberhentian seluruh hak operasionalnya, dinilai sebagai langkah untuk meningkatkan kedisiplinan, ketertiban administrasi, dan tanggung jawab pengelola dapur MBG.

Sekretaris Jenderal DPP LMP MBG, H. Said Siregar, mengatakan bahwa pihaknya memandang baik kebijakan tersebut, sepanjang penerapannya dilakukan secara adil, objektif, dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat.

"Pada prinsipnya, kami mendukung aturan tersebut. Tertib administrasi merupakan kewajiban yang harus dijalankan setiap SPPG. Namun, jangan sampai penerapan sanksi justru merugikan penerima manfaat, yang seharusnya mendapatkan pelayanan MBG," ujar Said Siregar.

Said menilai, persoalan ketidakdisiplinan administrasi tersebut juga perlu dilihat secara menyeluruh. Menurutnya, kepala SPPG sebagai bagian dari struktur pelaksana program BGN memiliki tanggung jawab dalam memastikan seluruh administrasi dan pelaporan berjalan sesuai ketentuan.

Karena itu, persoalan ini tidak semestinya hanya dibebankan kepada mitra atau pengelola dapur, tetapi juga menjadi bahan evaluasi terhadap pembinaan dan pengawasan internal BGN.

"Kalau kita mau memahami persoalan ini secara utuh, harus diakui bahwa masih ada kelemahan, dalam pembinaan dan pengawasan kepala SPPG. Semua pihak harus berbenah dan bertanggung jawab sesuai perannya. Jangan sampai satu pihak dibebani sanksi, sementara pihak lain tidak melakukan evaluasi terhadap kelemahan yang terjadi," tegasnya.

Semoga penerapan kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga diikuti pendampingan dan pembinaan agar SPPG dapat segera memperbaiki administrasinya dan kembali beroperasi.

"Prinsipnya, semua harus sama-sama diuntungkan. BGN harus terbantu dalam pengawasan dan akuntabilitas, mitra SPPG harus mendapatkan pembinaan yang baik, dan yang paling penting masyarakat tidak boleh dirugikan. Dengan begitu, program MBG bisa semakin tertib, berkualitas, dan memberikan dampak yang lebih besar," tutup Said Siregar. (Dam)

"Hari ini saya mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon Ketua DKP PWI Sumut masa bakti 2026-2031," ujar Rizal Rudi Surya, SH, usai mengambil formulir pendaftaran bakal calon PWI Sumut di Gedung Parada Harahap, Jalan Adinegoro Nomor 4, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Senin (2/11/2026).

Menurut Rizal yang juga Ahli Pers dari Dewan Pers menyatakan, keinginan dan tekadnya untuk maju sebagai bakal calon DKP Ketua PWI Sumut masa bakti 2026-2031 berawal dari desakan kawan-kawan. "Ketika kita diminta sebagai ahli pers untuk menangani beberapa kasus, maupun ketika menguji Uji Kompetensi Wartawan (UKW), banyak desakan dan permintaan agar maju sebagai Ketua DKP PWI Sumut. Berlandaskan permintaan dan desakan itu, saya bertekad untuk maju," ujarnya didampingi sejumlah pendukung.

Rizal menegaskan, keinginannya untuk maju sebagai Ketua DKP PWI Sumut bertujuan menjaga integritas PWI Sumut. Sesuai namanya, imbuh Rizal, Dewan Kehormatan, maka kita berniat dan bertekad menjaga etika dan integritas PWI.

"Sebagai Ahli Pers, saya kerap diminta keterangan oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Karena itu, kami ingin menjaga kehormatan dan integritas PWI Sumut. Karena itu kami memilih tagline 'Menjaga Etika dan Integritas PWI' dalam perjuangan ini," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana (OT) Konferensi PWI Sumut 2026, Rifki Warisan menegaskan, pendaftaran dan pengembalian Ketua PWI Sumut dan Ketua DKP PWI Sumut masa bakti 2026-2031 mulai 2 November sampai 6 November 2026 pukul 11.00 WIB hingga 16.00 WIB. Sedangkan batas pengembalian 7-8 November 2026 untuk memberi waktu bagi bakal calon untuk memperbaiki atau melengkapi berkas jika ada kekurangan.

"Pada 9 November 2026 penetapan berkas calon yang memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat yang selanjutnya akan dikirim ke Jakarta untuk ditetapkan oleh PWI Pusat sebagai rekomendasi bakal calon," tutur Rifki didampingi Sekretaris Panitia Pelaksana Sahat Rahmat Hamonangan Panggabean.

Dijelaskannya, syarat organisasi untuk calon Ketua PWI dan calon Ketua DKP PWI Sumut secara umum meliputi, telah menjadi anggota biasa minimal lima tahun dan masih aktif. Kemudian bersertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Utama, pernah menjadi pengurus PWI, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, melampirkan surat-surat pernyataan, surat keterangan sehat, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dan lainnya.

Sedangkan syarat khusus bakal calon Ketua DKP, minimal berusia 40 tahun syarat dukungan dan kartu anggota, mendapat dukungan minimal 10% dari data Pemilih Sementara (DPS) hasil revisi. "Wajib melampirkan Kartu Tanda Anggota (KTA) biasa yang masih aktif secara fisik atau fisik kartu asli harus dibawa dan diserahkan saat mendaftar untuk diverifikasi guna mencegah duplikasi data serta penyalahgunaan nama.

"Bakal calon Ketua DKP PWI Sumut yang telah mendaftar hingga saat ini baru dua orang, yaitu Khairul Muslim dan Rizal Rudi Surya," tutup Rifki.( Evi/ R)

Apresiasi tersebut disampaikan seiring keberhasilan DPD AMPI Kota Binjai menggelar pelantikan Satuan Tugas (Satgas) dan Brigadir Kartini AMPI (BKA) Kota Binjai, Minggu (1/11/2026), di Kota Binjai.

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat struktur organisasi, memperluas peran kader, sekaligus meningkatkan kontribusi AMPI dalam mendukung pembangunan daerah.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi, serta Sekretaris Jenderal DPD AMPI Sumatera Utara, Gabriel Nainggolan, Ketua Satgas AMPI Sumut, Busor. Kehadiran unsur pemerintah daerah dan jajaran pengurus AMPI Sumut tersebut menjadi gambaran pentingnya membangun komunikasi serta memperkuat sinergi antara organisasi kepemudaan dengan pemerintah.

Dalam sambutannya, Hasanul Jihadi juga menyampaikan apresiasi kepada AMPI Sumatera Utara atas dukungan yang selama ini diberikan.

"Karena kalau tidak ada dukungan AMPI Sumut, saya juga tidak akan berdiri di sini. Terima kasih Ketua David, yang dihadiri Sekjen Gabriel Nainggolan. Dan di sini ada sahabat saya Dedy Rangkuti," ungkap Hasanul.

Sementara itu, Dedy Rangkuti menilai keaktifan AMPI Binjai tidak hanya terlihat dari keberhasilan melaksanakan pelantikan organisasi sayap, tetapi juga melalui partisipasi aktif dalam berbagai agenda kepemudaan, termasuk menghadiri pelantikan DPD AMPI tingkat II di daerah lainnya.

Menurutnya, konsistensi tersebut menunjukkan bahwa AMPI Binjai mampu menjaga soliditas organisasi sekaligus membangun hubungan yang baik dengan berbagai elemen.

"Melihat berjalannya beriringan antara kepemudaan dengan pemerintah yang dilakukan oleh Pak Wakil Wali Kota Binjai dan AMPI Kota Binjai, saya meyakini Kota Binjai akan menjadi kota yang maju dan kamtibmasnya akan tertib dan aman," ujar Dedy Rangkuti.

Ia berharap, keberadaan Satgas dan Brigadir Kartini AMPI Binjai yang baru dilantik dapat semakin memperkuat peran organisasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, menjaga solidaritas, serta menjadi bagian dari energi positif pembangunan Kota Binjai.

Sinergi antara pemerintah dan generasi muda dinilai menjadi modal penting dalam menciptakan daerah yang tidak hanya berkembang dari sisi pembangunan, tetapi juga memiliki stabilitas keamanan, ketertiban, dan kehidupan sosial yang harmonis.

Dengan semangat kebersamaan dan konsistensi dalam menjalankan organisasi, AMPI Binjai diharapkan terus hadir sebagai wadah pengabdian pemuda yang aktif, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Ril/Dam)

Penandatanganan tersebut melibatkan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kepala Bidang (Kabid), Kepala Subbidang (Kasubid), serta Sekretaris Bapenda Kota Medan. Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Bapenda Kota Medan itu dilaksanakan dalam rangkaian apel gabungan dan disaksikan langsung oleh Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian.

Melalui penandatanganan pakta integritas ini, seluruh pejabat menegaskan kesanggupan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional, transparan, serta akuntabel dengan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam setiap pelaksanaan tugas.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk penguatan komitmen internal Bapenda Kota Medan dalam membangun budaya kerja yang berorientasi pada kinerja, kepatuhan terhadap aturan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tidak hanya menyangkut tanggung jawab administratif, komitmen integritas ini juga memiliki peran strategis dalam mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas penting dalam pengelolaan pendapatan, Bapenda dituntut terus meningkatkan profesionalisme, efektivitas, dan akuntabilitas dalam setiap proses pelayanan maupun pengelolaan penerimaan daerah.

Dengan adanya pakta integritas tersebut, diharapkan seluruh jajaran Bapenda Kota Medan semakin memperkuat disiplin, meningkatkan tanggung jawab, serta mengedepankan prinsip kejujuran dan profesionalisme dalam bekerja.

Komitmen bersama ini diharapkan tidak sekadar menjadi formalitas penandatanganan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui tindakan dan kinerja nyata, sehingga mampu mendorong peningkatan PAD sekaligus mendukung percepatan pembangunan dan kemajuan Kota Medan.(ATN)

Penegasan tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, saat memimpin Apel Pagi di Halaman Tengah Balai Kota Medan, Senin (2/11/2026).

Dalam arahannya, Erfin mengingatkan bahwa November hingga Desember merupakan periode dengan intensitas curah hujan yang relatif tinggi. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi bencana banjir maupun dampak cuaca ekstrem lainnya.

Menurutnya, pengalaman banjir pada tahun sebelumnya yang berdampak terhadap 19 dari 21 kecamatan di Kota Medan harus menjadi bahan evaluasi sekaligus pembelajaran penting. Upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Erfin mengajak seluruh ASN untuk memulai langkah antisipasi dari lingkungan kerja dan tempat tinggal masing-masing, antara lain dengan menjaga kebersihan serta memastikan saluran drainase tidak tersumbat. Langkah sederhana tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mengurangi risiko genangan dan banjir saat curah hujan meningkat.

Selain kesiapsiagaan bencana, Erfin juga menekankan pentingnya percepatan realisasi APBD Tahun Anggaran 2026. Dengan waktu pelaksanaan anggaran yang tersisa kurang dari 60 hari kalender atau sekitar 40 hari kerja, seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan kepala bagian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diminta segera melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang belum terlaksana.

Ia menegaskan, setiap kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan harus dituntaskan sesuai jadwal, ketentuan, serta prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

"Pastikan dan cek setiap program dan kegiatannya di OPD masing-masing, mana kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana. Ini supaya segera direalisasikan karena ini merupakan program yang wajib untuk kita laksanakan," tegas Erfin.

Ia juga mengingatkan bahwa realisasi belanja daerah yang tidak optimal, terlebih ketika penerimaan daerah menunjukkan kinerja yang baik, berpotensi menimbulkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Oleh sebab itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi secara intensif agar seluruh program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Erfin turut mengingatkan seluruh ASN agar senantiasa menjaga kedisiplinan, menaati peraturan perundang-undangan, serta menghindari segala bentuk pelanggaran kode etik. Setiap aparatur diharapkan mampu menjadi teladan dalam membangun budaya kerja yang profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas.

Melalui tiga penekanan tersebut, Pemko Medan berharap seluruh jajaran semakin solid dalam menghadapi tantangan menjelang akhir tahun, baik dalam mengantisipasi potensi bencana, memastikan optimalisasi pelaksanaan anggaran, maupun meningkatkan kualitas kinerja aparatur.

Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Medan dapat terus berjalan optimal, responsif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.(ATN)

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Senin (2/11) pagi mengungkapkan, pelaku yakni ES (34) warga Jalan Glugur Rimbun, Kec.Pancur Batu, diringkus Tim 3 Unit 1 Satresnarkoba Polrestabes Medan di parkiran Hotel Red Doorz, setelah petugas mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan aktivitas terlarang yang dilakukan pelaku.

Petugas, kemudian melakukan penyelidikan, hingga akhirnya berhasil meringkus pelaku sesaat pelaku hendak menaiki mobilnya. Penangkapan pelaku, sempat menyita perhatian warga setempat maupun yang melintas.

"Dari pelaku kami sita 2 tas yang didalamnya berisi 3 plastik untuk mengemas vape narkoba. Jumlah awal vape narkoba sebanyak 600 pcs, namun 1 pcs digunakan pelaku sehingga tersisa 599 pcs vape narkoba bermerk Netflix," ungkap Rafli.

Aktivitas terlarang pelaku sendiri, bukan kali pertama dilakukan, karena sebelumnya pelaku pernah mengantarkan 50 pcs vape narkoba, ke kawasan Lubuk Pakam, Kab.Deli Serdang.

Kali ini, pelaku kembali melakukan hal yang sama, namun dengan jumlah barang bukti yang jauh lebih banyak.

"Pelaku sebelumnya pernah mengantarkan vape narkoba juga, namun kali ini jumlahnya jauh lebih besar. Pelaku tergiur dengan upah Rp.20 juta yang dijanjikan kepadanya," tambah Rafli.

Terkait dengan status pelaku yang merupakan pegawai Lapas Kelas 1 Medan, pihak Kepolisian kini sedang melakukan pendalaman, termasuk akan berkoordinasi dengan pihak Lapas tempat pelaku bekerja.

"Hasil pemeriksaan narkoba tidak dijual pelaku ke dalam, namun tentunya ini akan kami dalami. Kami juga sudah lakukan tes urine, dan yang bersangkutan positif sebagai pengguna narkoba," ucap Rafli.

Vape narkoba yang disita dari tangan pelaku, didapat dari seorang berinisial AL, yang diduga merupakan bos dari pelaku.

Satresnarkoba Polrestabes Medan, memastikan tidak memberikan ruang sekecil apapun kepada pelaku termasuk pelaku - pelaku lain, guna memberantas segala tindak penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polrestabes Medan.

"Kami pastikan AL akan kami ringkus, tidak akan ada ruang bagi pelaku narkoba. Sesuai tagline Bapak Kapolri, sama - sama kita pulihkan para pengguna, kita putus mata rantai bandar, Polisi bersama masyarakat," pungkasnya. (Ril/Dam)

Hal tersebut menjadi salah satu penekanan Sekretaris Dinas SDABMBK Kota Medan, Gema Halelu Isa, saat memimpin apel rutin di lingkungan SDABMBK Kota Medan, Senin (2/11/2026).

Dalam arahannya, Gema menegaskan bahwa disiplin, tanggung jawab, dan profesionalisme merupakan aspek penting yang harus senantiasa melekat pada setiap pegawai. Seluruh jajaran diharapkan mampu menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing dengan mengedepankan komitmen dan kualitas pelayanan publik.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan, terlebih dengan kondisi cuaca yang mulai memasuki musim penghujan dan diperkirakan berlangsung hingga akhir tahun.

Menurut Gema, kesiapan menghadapi musim hujan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas di lapangan, tetapi juga membutuhkan kondisi fisik yang prima, kepedulian, serta solidaritas antarsesama pegawai.

Karena itu, seluruh jajaran diminta untuk saling memperhatikan kondisi satu sama lain, menjaga kekompakan, dan meningkatkan kewaspadaan agar setiap pekerjaan dapat terlaksana secara optimal di tengah berbagai tantangan cuaca.

Melalui apel rutin ini, SDABMBK Kota Medan menegaskan pentingnya membangun budaya kerja yang disiplin, solid, dan responsif. Dengan dukungan seluruh jajaran yang profesional dan memiliki kesiapsiagaan tinggi, pelaksanaan tugas pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur di Kota Medan diharapkan berjalan semakin maksimal.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya SDABMBK Kota Medan dalam mendukung pembangunan daerah serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat.(ATN)

Kegiatan sambang dan silaturahmi ini digelar di rumah warga Nagori Bangun sebagai sarana komunikasi untuk menyerap aspirasi dan mendengar langsung keluhan masyarakat.

Kapolres didampingi Wakapolres KOMPOL Imam Alriyuddin, S.H., M.H., Kabag Ops KOMPOL Tukkar Simamora, S.H., M.H., Kasat Intelkam AKP Tombor Marbun, S.H., Kasat Binmas AKP D. Pasaribu, Kapolsek Gunung Malela AKP Hengky Siahaan, S.H., dan Kasi Humas AKP VJ Purba. Hadir pula Pangulu Nagori Bangun Muhammad Azhar, para Gamot, dan warga.

Dalam pembukaan, Kapolres menyampaikan pesan kamtibmas dan mengajak pemerintah nagori serta masyarakat meningkatkan komunikasi dengan kepolisian. "Silakan sampaikan pertanyaan, keluhan, dan permasalahan yang dihadapi agar dibahas bersama dan dicarikan solusi sesuai ketentuan hukum," ujar AKBP Hendri Nupia Dinka Barus.

Warga menyampaikan sejumlah persoalan. Pertama, kondisi jalan lintas yang dinilai berpotensi menyebabkan kecelakaan. Kapolres menyatakan akan berkoordinasi dengan Forkopimda dan instansi terkait. Kedua, ternak sapi yang memasuki ladang. Warga bertanya apakah pemilik ternak dapat diproses hukum dan apakah meracuni ternak dibenarkan.

"Kami mengimbau agar mengedepankan musyawarah dan tidak meracuni ternak," tegas Kapolres, sembari meminta Pangulu mengundang para peternak untuk sosialisasi tanggung jawab menjaga ternak.

Ketiga, warga mengkhawatirkan pohon rindang di pinggir jalan yang berpotensi tumbang. Kapolres memerintahkan Kasat Intelkam membuat laporan informasi sebagai bahan koordinasi dengan instansi terkait.

Keempat, warga bernama Zulkarnain menanyakan apakah peraturan nagori dapat menjadi dasar sanksi pidana. Kapolres menjelaskan, peraturan nagori dapat dibuat berdasarkan kesepakatan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. "Pemerintah nagori kami imbau mengedepankan pembinaan dan musyawarah, serta berkoordinasi dengan kepolisian bila ditemukan dugaan tindak pidana," ungkapnya.

Kelima, soal pengambilan berondolan kelapa sawit. Pangulu Nagori Bangun berharap persoalan lebih dulu diselesaikan melalui musyawarah, dengan surat pernyataan, dan diproses hukum bila pelanggaran berulang dua hingga tiga kali.

Kapolres meminta Kapolsek Gunung Malela berkoordinasi dengan pihak perkebunan. Penyelesaian melalui keadilan restoratif, katanya, dapat ditempuh bila memenuhi persyaratan dan prosedur hukum.

Keenam, perwakilan masyarakat bernama Fajar meminta kejelasan status HGU SIPEF yang menurut informasi mereka telah berakhir, serta kewenangan pengelolaan hasil perkebunan termasuk CPO.

Dia juga mempertanyakan dugaan penanaman sawit di luar areal HGU, terutama di sekitar daerah aliran sungai dan pinggir jalan. Kapolres menyampaikan koordinasi dengan BPN telah dilakukan, dan kejelasan status hukum lahan masih diperlukan.

"Kami akan mempertemukan BPN dengan kelompok tani serta mengecek dugaan penanaman di luar areal HGU," ucapnya.

Ketujuh, warga bernama Thaleb menyampaikan perkara pencurian kendaraan bermotor yang telah berdamai namun tetap berlanjut ke persidangan. Kapolres menjelaskan perkara yang dilaporkan tetap dapat diproses hukum, sementara keadilan restoratif harus memperhatikan jenis tindak pidana dan ketentuan berlaku.

Kapolres juga mengimbau masyarakat aktif melaporkan penyalahgunaan dan peredaran narkoba melalui layanan 110 atau "Halo Kapolres".***

Pelaku diringkus di sebuah pondok di Lingkungan VII, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sabtu (31/10/2026) sekitar pukul 19.30 WIB.

Kapolres Tapanuli Tengah lewat Kasat Narkoba AKP Johannes Munthe menjelaskan bahwa penangkapan ini bermula dari informasi masyarakat terkait maraknya transaksi narkoba di lokasi tersebut.

"Menindaklanjuti laporan warga, tim langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku berinisial AZH di lokasi," ujar AKP Johannes Munthe.

Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti berupa 14 paket kecil sabu siap edar dengan berat bruto 1,88 gram, dompet kecil, sendok sabu, kaca pirex, gunting, serta uang tunai Rp200.000 hasil penjualan.

Kini, pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Tapanuli Tengah guna menjalani proses hukum lebih lanjut serta pengembangan jaringan peredaran narkotika tersebut.***