Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya Polres Karo untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi secara langsung dengan tokoh agama dan jemaat.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Karo menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Ia mengajak para tokoh agama dan seluruh jemaat untuk turut berperan aktif menjaga keamanan lingkungan serta meningkatkan kepedulian terhadap kondisi sosial di tengah masyarakat.

Kapolres juga mengingatkan pentingnya pengawasan dan perhatian terhadap anggota keluarga, khususnya generasi muda, agar tidak terjerumus dalam tindak kejahatan, penyalahgunaan narkoba, maupun aktivitas negatif lainnya yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat.

"Melalui kegiatan Minggu Kasih ini, kami ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat, menjalin komunikasi, sekaligus mendengarkan aspirasi dan masukan dari tokoh agama maupun jemaat. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing," ujar AKBP Pebriandi Haloho.

Menurutnya, terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan membutuhkan dukungan serta partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Ia menjelaskan, Minggu Kasih merupakan salah satu bentuk pendekatan humanis Polri dalam membangun kedekatan dan kepercayaan masyarakat melalui kehadiran langsung di tengah aktivitas keagamaan dan sosial.

Selain Minggu Kasih, Polres Karo juga rutin melaksanakan berbagai program serupa, seperti Jumat Keliling dan Subuh Keliling, sebagai sarana mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat dari berbagai kalangan.

Kapolres Karo berharap, melalui kegiatan tersebut, sinergitas antara kepolisian, tokoh agama, dan masyarakat semakin kuat sehingga tercipta suasana yang harmonis, toleran, serta situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Karo.***

Kegiatan berlangsung penuh semangat dan kebersamaan, sekaligus menjadi momentum mempererat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan dunia usaha.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KADIN yang telah menginisiasi kegiatan tersebut serta menghadirkan keberagaman dan kebersamaan melalui olahraga.

Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari.

"Jadikan olahraga sebagai bagian dari hidup kita. Dengan tubuh yang sehat, kita akan memiliki semangat dan energi untuk berkarya serta membangun daerah," ungkap Bupati.

Lebih lanjut, Bupati berharap KADIN terus terlibat aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan dan bergandengan tangan dengan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam meningkatkan geliat ekonomi kerakyatan.

Bupati juga mengajak KADIN bersama pemerintah untuk menggali dan mengembangkan berbagai potensi wisata yang dimiliki Tapanuli Utara agar semakin dikenal dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Secara khusus, Bupati turut mengharapkan dukungan dan kolaborasi KADIN dalam menjaga serta mendukung keberlangsungan kawasan Tanggul Aek Sigeaon sebagai salah satu ruang publik dan aset penting daerah.

Lewat kegiatan ini, diharapkan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan Tapanuli Utara yang sehat, maju, dan sejahtera.***

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial WG (55), yang diduga melakukan pencurian sepeda motor milik korban berinisial SM (55), warga Kecamatan Lau Baleng.

Kapolsek Lau Baleng AKP A. Nainggolan, S.H., menjelaskan, peristiwa tersebut bermula sekitar pukul 13.00 WIB, saat korban memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan kawasan Pekan Lau Baleng untuk berbelanja. Namun, setelah selesai berbelanja, korban mendapati kendaraannya telah hilang.

Dari keterangan seorang warga yang mengenali terduga pelaku, korban kemudian melakukan pencarian hingga berhasil menemukan WG. Saat dikonfirmasi, WG mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut dan menyimpannya di suatu lokasi.

Pada Sabtu (31/10/2026), personel Polsek Lau Baleng melakukan pengembangan bersama tersangka ke wilayah Renun, Kabupaten Dairi, untuk mencari keberadaan kendaraan tersebut. Namun, upaya awal belum membuahkan hasil.

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, tersangka akhirnya mengakui bahwa sepeda motor tersebut disembunyikan di area perladangan di Jalan Mesjid, Desa Lau Baleng, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo.

Petugas kemudian menuju lokasi yang dimaksud dan berhasil menemukan serta mengamankan sepeda motor tersebut untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan.

Adapun barang bukti yang diamankan berupa satu unit sepeda motor Honda Revo, satu lembar bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB), serta satu buah kunci kontak sepeda motor.

Kini, tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan (RTP) Polres Karo guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Kapolsek Lau Baleng AKP A. Nainggolan, S.H., mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan saat memarkirkan kendaraan, menggunakan kunci pengaman tambahan, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengalami atau mengetahui adanya tindak pidana.

Polsek Lau Baleng menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan dan menjaga situasi keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukumnya.***

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Utara, KH. Muhammad Nuh, menyayangkan tindakan kekerasan yang menimpa petugas zakat tersebut. Ia meminta kepolisian segera mengusut kejadian itu dan menindak tegas para pelaku sesuai hukum yang berlaku.

"Kita tentu sangat menyesalkan peristiwa pengeroyokan yang terjadi di kawasan CFD Kesawan ini. Apalagi, korban merupakan petugas yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan. Seharusnya, setiap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat dapat diselesaikan dengan cara yang baik, bukan justru dengan tindakan kekerasan," ungkap KH. Muhammad Nuh.

Berawal dari Tiga Sepeda Motor Menerobos Kawasan CFD

Berdasarkan kronologi kejadian, insiden bermula ketika tiga sepeda motor menerobos masuk ke kawasan CFD Kesawan yang sedang berlangsung. Kelompok pengendara tersebut kemudian menabrak Rafli Kahfi yang saat itu tengah bertugas menggalang donasi kemanusiaan.

Akibat tabrakan tersebut, kacamata korban terjatuh hingga pecah. Korban kemudian menghampiri para pengendara untuk meminta pertanggungjawaban atas kerusakan barang miliknya.

Namun, persoalan yang semula berkaitan dengan kerusakan kacamata itu justru berkembang menjadi keributan. Situasi memanas hingga berujung pada pengeroyokan terhadap Rafli Kahfi oleh lima pria yang disebut terlibat dalam insiden tersebut.

Peristiwa ini pun menjadi perhatian masyarakat karena kekerasan terjadi di ruang publik yang seharusnya memberikan rasa aman bagi warga, termasuk mereka yang sedang menjalankan aktivitas sosial dan kemanusiaan.

**KH M. Nuh Minta Pelaku Diproses Hukum**

Menanggapi kejadian tersebut, KH. Muhammad Nuh menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Ia meminta aparat kepolisian memberikan perhatian serius terhadap kasus tersebut, mengidentifikasi seluruh pihak yang terlibat, serta memproses para pelaku sesuai ketentuan hukum.

"Kita meminta kepada aparat keamanan untuk bertindak tegas. Peristiwa seperti ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Siapa pun yang melakukan tindakan kekerasan harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Menurutnya, ketegasan aparat sangat penting untuk memberikan kepastian hukum kepada korban sekaligus mencegah tindakan main hakim sendiri di tengah masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa kawasan CFD merupakan ruang publik yang dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga, berekreasi, dan melakukan berbagai kegiatan sosial. Karena itu, keamanan dan ketertiban di kawasan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan aparat terkait.

"CFD itu merupakan ruang publik bagi masyarakat. Karena itu, keamanan dan ketertibannya harus benar-benar dijaga. Jangan sampai masyarakat yang datang untuk berolahraga maupun mereka yang melakukan kegiatan sosial justru mengalami kejadian yang tidak diinginkan," lanjutnya.

Selain meminta penanganan hukum terhadap kasus pengeroyokan, KH. Muhammad Nuh juga menilai pengawasan terhadap akses kendaraan bermotor di kawasan CFD perlu diperketat.

Pengaturan lalu lintas dan penjagaan akses masuk harus dilakukan secara konsisten agar kawasan bebas kendaraan bermotor benar-benar aman bagi masyarakat.

Kasus pengeroyokan petugas zakat ini diharapkan segera mendapat penanganan serius dari kepolisian sehingga korban memperoleh keadilan dan kejadian serupa tidak kembali terulang. (Ril/Dam)

Peristiwa itu terjadi pada Minggu (8/11/2026). Saat itu, jemaah sedang melaksanakan salat Subuh.

Tiga orang terluka akibat pembacokan tersebut. Pelaku juga membawa tabung gas dan bensin.

Aksi itu dihentikan jemaah. Pelaku kemudian diserahkan warga ke Polres Metro Jaktim. Kasi Humas Polres Metro Jaktim AKP I Made Budi membenarkan peristiwa itu.

"Iya betul (peristiwanya). Betul (pelaku diamankan)," ujar AKP Made Budi saat dimintai konfirmasi.

Dia belum menjelaskan apa motif penyerangan itu. Saat ini, kasus masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.

"Ada tiga luka," tutupnya.(det/js)

Ajakan tersebut disampaikan Lom Lom saat menghadiri Orientasi Politik, Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) se-Kabupaten Deli Serdang, serta Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) masa bakti 2026–2031 di Grha Bhineka Perkasa Jaya, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, pada Minggu (08/11/2026).

Menurut Lom Lom, partai politik memiliki peran strategis dalam menjaga demokrasi sekaligus menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah.

Karena itu, keberhasilan partai tidak semata-mata diukur dari kekuatan struktur organisasi maupun perolehan suara dalam pemilu, tetapi juga dari kontribusi dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

"Saya berharap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Deli Serdang terus hadir di tengah masyarakat, mendengar persoalan rakyat, memperjuangkan aspirasi, serta memberikan solusi. Jangan sampai kehadiran partai hanya terasa pada momentum politik, tetapi harus nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat," ungkap Lom Lom.

Dia menegaskan, pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat tanpa terjebak pada perbedaan warna maupun pilihan politik. Dalam hal ini, Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diharapkan turut memberikan kritik dan masukan yang konstruktif serta mengawal kebijakan pemerintah secara objektif dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan visi Deli Serdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, pembukaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kepada pengurus yang baru dikukuhkan, Lom Lom juga berpesan agar segera melakukan konsolidasi organisasi, memperkuat kaderisasi, menjaga komunikasi dengan masyarakat, serta menyusun program kerja yang terukur dan sesuai kebutuhan rakyat.

"Jadikan masa bakti 2026–2031 sebagai momentum pembuktian bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mampu menjadi kekuatan politik yang dewasa, dekat dengan masyarakat, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan di Kabupaten Deli Serdang," pesan Lom Lom.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), H. Ashari Tambunan, mengatakan pengukuhan kepengurusan bukan sekadar seremoni atau pergantian kepengurusan, melainkan peneguhan amanah dan komitmen untuk membesarkan partai serta memperjuangkan kepentingan rakyat.

Dia meminta seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) se-Kabupaten Deli Serdang memperkuat konsolidasi hingga tingkat Kecamatan dan Desa, membangun komunikasi dengan kader dan masyarakat, serta melibatkan generasi muda dan perempuan dalam kaderisasi berkelanjutan.

Ashari juga mendorong penguatan kerja sama dengan ulama, pesantren, organisasi kemasyarakatan, pemuda, petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Menurutnya, kepercayaan masyarakat harus dijawab dengan kerja nyata, bukan sekadar janji.

Pengukuhan pengurus dilakukan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), H. Ashari Tambunan, dan dihadiri Jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sumatera Utara, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, unsur Forkopimda, Tokoh Agama, serta Kader dan Simpatisan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Deli Serdang, H. Purwaningrum, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dihadiri sekitar 1.500 orang dan menjadi momentum memperkuat semangat kader dalam membesarkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Deli Serdang.

Saat ini, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Deli Serdang memiliki tiga kursi di DPRD Kabupaten Serdang. Pada Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang, partai tersebut menargetkan peningkatan perolehan menjadi tujuh kursi.

Adapun susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Deli Serdang masa bakti 2026–2031 dipimpin H. Purwaningrum sebagai Ketua, Muhammad Hasan Elkholqiyah sebagai Sekretaris, dan M. Fikri Ali Pulungan sebagai Bendahara. Sementara Dewan Syuro dipimpin H. Rakhmadsyah sebagai Ketua dan Awaludin Pulungan sebagai Sekretaris.(Dam)

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut menjadi momentum bagi Kapolrestabes Medan untuk beribadah bersama sekaligus menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada jemaat. Kapolrestabes menegaskan bahwa menjaga keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat.

Dalam arahannya, Kapolrestabes Medan menyampaikan beberapa pesan penting, di antaranya:

Pertama, memperkuat persatuan dan kesatuan. Kapolrestabes mengajak seluruh jemaat untuk terus merajut kebersamaan dan menjaga persaudaraan dalam bingkai Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tanpa membedakan latar belakang maupun golongan.

Kedua, membentengi generasi muda dari bahaya narkoba.Kapolrestabes menekankan pentingnya edukasi sejak dini agar anak-anak dan generasi muda memahami dampak buruk penyalahgunaan narkoba serta tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang dapat merusak masa depan mereka.

Ketiga, memperkuat kepedulian terhadap generasi muda gereja. Kapolrestabes meminta Kapolsek Medan Tembung untuk berdiskusi dengan pendeta guna mengetahui kebutuhan dan potensi yang dapat dikembangkan bagi Naposo HKBP Persatuan Selambo. Hal ini sebagai bentuk dukungan Polri terhadap kegiatan positif generasi muda agar memiliki ruang untuk berkembang dan terhindar dari pengaruh negatif.

Keempat, meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba. Kapolrestabes menjelaskan bahwa keberhasilan penindakan terhadap aktivitas narkoba di kawasan Jermal perlu diikuti dengan kewaspadaan bersama. Pasalnya, para pelaku peredaran narkoba berpotensi menggeser aktivitasnya ke wilayah lain, termasuk Selambo. Karena itu, masyarakat diminta tidak lengah dan bersama-sama menjaga lingkungan dari ancaman narkoba.

Kapolrestabes juga menegaskan bahwa upaya memberantas narkoba tidak cukup hanya melalui penindakan hukum, tetapi harus dibarengi dengan pencegahan, edukasi, kepedulian keluarga, serta keterlibatan tokoh agama dan masyarakat.

Melalui kegiatan Minggu Kasih ini, Polrestabes Medan berharap terbangun komunikasi yang semakin erat antara Polri dan masyarakat, sehingga setiap persoalan keamanan dapat dideteksi dan diselesaikan secara bersama-sama.

Polri hadir bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga mendengar, menjaga, melayani, dan merangkul masyarakat. Bersama masyarakat, kita jaga Selambo tetap aman, bersatu, dan bebas dari narkoba. (Dam)

Menurutnya, tindakan penyadapan ilegal tidak dapat dibenarkan dan memiliki ancaman pidana hingga hukuman mati.

"Nah, semua itu bisa masuk unsur makar, yang ancamannya bisa hukuman mati. Tapi belum bisa kita langsung tetapkan demikian karena ini baru indikasi, nanti pembuktiannya di forum pengadilan," kata Jimly saat ditemui di Jakarta, Minggu (8/11), dikutip dari Antara.

Merujuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kata Jimly, tindakan penyadapan ilegal memiliki ancaman pidana minimal 10 tahun.

Namun, untuk ancaman hukuman mati, Jimly menuturkan masih perlu pembuktian lebih lanjut di pengadilan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu berpendapat penyadapan ilegal yang dilakukan terhadap Presiden merupakan bagian dari permainan politik dan ekonomi yang selama ini berlangsung.

Jimly tidak mau mendahului peradilan sehingga nantinya meja hijau yang akan mengungkap motif penyadapan tersebut dan apakah masuk ke dalam unsur makar.

"Pasti di forum pengadilan akan terungkap motifnya apa. Apa betul mau membunuh Presiden, mau membuat Presiden lumpuh tidak lagi menjalankan pemerintahan, atau misalnya untuk berkhianat pada kepentingan negara," ujarnya.

Sebelumnya, pada 3 November 2026, Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.

Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi berinisial LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi AS, serta widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi EH.

Dua hari kemudian, pada 5 November 2026, Polri menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Polisi SU sebagai tersangka.

Dengan demikian, jumlah tersangka dalam perkara tersebut menjadi empat orang.

Pada hari yang sama, Polri menyampaikan bahwa LSP, AS, dan EH telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, SU belum ditahan karena masih dalam kondisi sakit pascastroke.(ant/js)

"Intinya sudah ada permohonan perlindungan untuk saksi-saksi. Kami masih lakukan penelaahan," kata Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias saat dimintai konfirmasi, Minggu (8/11), dikutip dari detikcom.

Susilaningtias enggan menjelaskan siapa saja saksi tersebut. Dia belum menyebut berapa lama proses penelaahan akan dilakukan.

"Enam orang," ujarnya.

Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif mereka sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Para tersangka merupakan eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Mereka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Selain Slamet, ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.(det/js)

POSMETRO MEDAN, Langkat – Persoalan pemadaman listrik yang berulang kali terjadi di Dusun VIII Tridarma, Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, kembali menuai sorotan. Kali ini, bukan hanya gangguan pasokan listrik yang menjadi perhatian, tetapi juga dugaan sikap kurang baik petugas PLN ULP Gebang Pos 22 terhadap masyarakat saat melakukan penanganan laporan gangguan listrik.

Koordinator Nasional Presidium Rakyat Membangun Peradaban (PERMADA), Ariswan, mengungkapkan bahwa pada Minggu (8/11/2026), dirinya kembali menerima dan menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik yang terjadi di wilayah Dusun VIII Tridarma.

Menurut Ariswan, sekitar pukul 14.36 WIB, dirinya menghubungi nomor kontak petugas PLN ULP Gebang Pos 22 untuk melaporkan kondisi listrik yang padam di lokasi tersebut. Menindaklanjuti laporan itu, petugas PLN kemudian datang ke lokasi guna melakukan pengecekan terhadap gangguan kelistrikan.

Namun, kedatangan petugas tersebut justru diwarnai persoalan komunikasi. Ariswan menyebut seorang petugas berinisial S diduga mengeluarkan pernyataan dengan cara penyampaian yang dinilai kurang pantas didengar masyarakat. Situasi tersebut kemudian memicu ketegangan hingga terjadi adu argumen antara masyarakat dan petugas di lokasi.

Keterangan tersebut disampaikan Ariswan kepada sejumlah awak media pada Minggu sore, 8 November 2026.

Ariswan menegaskan bahwa masyarakat yang menyampaikan keluhan bukan sedang mencari persoalan dengan petugas PLN. Masyarakat hanya menginginkan haknya sebagai pelanggan untuk memperoleh pelayanan kelistrikan yang baik, termasuk respons petugas yang profesional, komunikatif, dan menghormati masyarakat.

"Persoalan pemadaman listrik ini sudah berulang kali terjadi. Ketika masyarakat menyampaikan laporan dan meminta penanganan, seharusnya petugas hadir dengan sikap profesional. Jangan sampai persoalan gangguan listrik justru berkembang menjadi persoalan baru akibat komunikasi dan sikap petugas di lapangan," tegas Ariswan.

Atas kejadian tersebut, Ariswan mendesak General Manager PLN UID Sumatera Utara agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen PLN ULP Gebang, khususnya terkait pola pelayanan dan pembinaan petugas lapangan yang bertugas di Pos 22.

Menurutnya, pelayanan kelistrikan tidak semata-mata berkaitan dengan pemulihan pasokan listrik, tetapi juga mencakup kualitas komunikasi, kepastian penanganan pengaduan, serta perlakuan yang baik terhadap masyarakat sebagai pelanggan.

Ia mempertanyakan bagaimana standar pelayanan kepada pelanggan dapat berjalan optimal apabila dalam proses penanganan pengaduan justru muncul persoalan komunikasi yang berujung pada ketegangan dengan masyarakat.

"PLN merupakan penyedia layanan publik di bidang ketenagalistrikan. Ada ketentuan dan regulasi yang mengatur hak pelanggan serta kewajiban penyedia tenaga listrik. Karena itu, kami meminta agar persoalan ini tidak dianggap sebagai kejadian biasa. General Manager PLN UID Sumatera Utara harus turun tangan mengevaluasi manajemen ULP Gebang agar kejadian serupa tidak kembali terulang," ujarnya.

Tidak berhenti sampai di situ, Ariswan juga menyampaikan bahwa PERMADA tengah mempersiapkan rencana aksi penyampaian pendapat di muka umum dengan sasaran Kantor PLN ULP Gebang, PLN UP3 Binjai, hingga PLN UID Sumatera Utara.

Rencana aksi tersebut, menurutnya, merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan kontrol sosial atas persoalan pelayanan kelistrikan yang selama ini dikeluhkan masyarakat Dusun VIII Tridarma.

Ariswan menyebut persoalan yang terjadi di wilayah tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemadaman listrik berulang. Terdapat sejumlah persoalan kelistrikan lainnya yang juga akan dihimpun dan disampaikan kepada pihak PLN agar memperoleh penanganan serta penjelasan secara terbuka.

"Kami sedang menyiapkan langkah konsolidasi untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada PLN ULP Gebang, UP3 Binjai, dan UID Sumatera Utara. Kami ingin seluruh persoalan kelistrikan di Dusun VIII Tridarma dibuka dan ditindaklanjuti secara serius. Jangan sampai masyarakat terus-menerus menghadapi persoalan yang sama tanpa kepastian penyelesaian," ungkapnya.

Lebih jauh, Ariswan juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) agar memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan kelistrikan yang dikeluhkan masyarakat di Dusun VIII Tridarma. Ia meminta agar dilakukan penelaahan dan penyelidikan sesuai kewenangan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum berdasarkan bukti dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, setiap persoalan yang berkaitan dengan pelayanan kelistrikan perlu ditangani secara transparan, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan maupun ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

PERMADA berharap General Manager PLN UID Sumatera Utara, manajemen PLN UP3 Binjai, serta Manager PLN ULP Gebang segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut, termasuk melakukan klarifikasi atas dugaan sikap petugas berinisial S dan memastikan penyebab pemadaman listrik berulang di Dusun VIII Tridarma.

Sebab, bagi masyarakat, listrik bukan sekadar kebutuhan tambahan, melainkan bagian penting dari aktivitas rumah tangga, pendidikan, perekonomian, dan kehidupan sehari-hari.

Ariswan menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut sampai masyarakat mendapatkan penjelasan dan kepastian pelayanan yang layak. Ia juga berharap PLN tidak hanya berfokus pada penanganan gangguan teknis, tetapi turut memastikan setiap petugas di lapangan menjalankan tugas dengan mengedepankan etika pelayanan, profesionalitas, dan penghormatan terhadap hak-hak pelanggan. ( Red)

Kunjungan tersebut menjadi bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terhadap musibah yang menimpa seorang pelajar SMP berusia 16 tahun itu. Pemerintah daerah juga memberikan dukungan terhadap tim pencarian dan penyelamatan (Tim SAR) agar upaya menemukan korban dapat berjalan optimal.

Peristiwa itu dilaporkan terjadi pada Jumat (6/11/2026), sekitar pukul 14.45 WIB. Korban yang berdomisili di Jalan Sederhana, Dusun XI Bakung, Desa Sambirejo Timur, diketahui hanyut setelah melompat ke sungai bersama teman-temannya.

Berdasarkan keterangan teman korban, mereka awalnya mendatangi kawasan sungai di sekitar jembatan perbatasan kedua desa untuk mandi. Namun, setelah melompat ke sungai, korban tidak kembali muncul ke permukaan. Teman-temannya tidak berani memberikan pertolongan karena khawatir ikut tenggelam. Korban diketahui tidak bisa berenang.

Menerima laporan masyarakat, Pemerintah Desa Sambirejo Timur segera mendatangi lokasi dan menghubungi Basarnas Medan serta pihak terkait untuk melakukan pencarian. Informasi kejadian juga disampaikan kepada keluarga korban melalui Kepala Dusun XI Bakung.

Upaya pencarian korban terus dilanjutkan dengan melibatkan tim SAR dan pihak terkait. Pencarian dilakukan menggunakan perahu motor (boat) untuk menyisir aliran Sungai Batang Kuis.

Saat meninjau lokasi, Lom Lom menyampaikan keprihatinannya atas musibah tersebut kepada keluarga korban sekaligus memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap upaya pencarian.

"Kami dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan jajaran sangat prihatin atas musibah ini. Upaya pencarian korban akan terus dilanjutkan," pungkas Lom Lom. ( Drt)

Tradisi tahunan masyarakat Karo ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga berkembang menjadi agenda budaya unggulan sekaligus ikon pariwisata Kabupaten Deli Serdang.

Harapan tersebut disampaikan Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, saat menghadiri perayaan tersebut.

Menurut Lom Lom, Kerja Tahun memiliki makna yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Karo. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen dan segala berkat kehidupan yang diterima sepanjang tahun. Selain itu, Kerja Tahun juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan kekeluargaan, memupuk semangat gotong royong, serta menumbuhkan sikap saling menghormati.

Nilai-nilai tersebut harus terus dihidupkan dan diwariskan kepada generasi berikutnya agar tradisi Karo tetap terjaga di tengah perkembangan zaman.

"Semangat kebersamaan tersebut juga tercermin dalam tema yang diangkat pada Kerja Tahun ini, yaitu 'Si Kuning-Kuningen Gelah Radu Megersing', yang mengandung pesan bahwa kita akan bersinar dan menjadi kuat apabila bersatu," ujarnya.

Lom Lom menegaskan, pesan tersebut relevan dengan kehidupan masyarakat Deli Serdang yang terdiri atas beragam suku, agama, dan budaya. Keberagaman merupakan kekayaan yang harus dirawat bersama karena kerukunan dan persatuan menjadi salah satu kekuatan penting dalam membangun daerah.

Lebih lanjut, ia berharap Kerja Tahun Lubuk Pakam dapat berkembang menjadi ruang kebudayaan yang semakin terbuka. Tidak hanya menampilkan kekayaan budaya Karo, tetapi juga memberikan kesempatan kepada seluruh etnis dan sanggar seni yang ada di Deli Serdang untuk memperkenalkan seni dan tradisi masing-masing.

"Dengan keterlibatan berbagai kelompok budaya, kegiatan ini akan semakin mencerminkan keberagaman masyarakat Kabupaten Deli Serdang sekaligus memperkuat rasa persaudaraan di antara kita. Saya juga melihat kegiatan seperti ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi agenda budaya unggulan sekaligus ikon pariwisata Kabupaten Deli Serdang," ungkapnya.

Ia juga berharap generasi muda turut mengambil bagian dalam menjaga keberlangsungan tradisi, sehingga Kerja Tahun tidak hanya menjadi perayaan tahunan, tetapi juga sarana mengenalkan identitas dan nilai budaya kepada generasi penerus.

Sementara itu, Tokoh Adat Karo, Johannes Sembiring, menyampaikan bahwa Kerja Tahun bukan sekadar pesta budaya, tetapi juga sarana memperkenalkan adat istiadat, seni, dan identitas masyarakat Karo kepada generasi muda.

"Karena itu, kita berharap generasi muda tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga ikut mengenal, memahami, dan melestarikan budaya Karo agar tradisi ini tidak hilang ditelan perkembangan zaman," ungkapnya.

Ketua Panitia, Thomas Darwin Sembiring, menyampaikan bahwa Kerja Tahun Lubuk Pakam Sekitarnya merupakan salah satu upaya menjaga dan memperkenalkan budaya Karo kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan setiap tahun sebagai wadah mempererat kebersamaan dan memperkuat kecintaan terhadap budaya Karo.

"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Harapan kami, kegiatan ini dapat terus dilaksanakan setiap tahun dan menjadi wadah mempererat kebersamaan serta memperkuat kecintaan generasi muda terhadap budaya Karo," ujarnya.( Drt)

Rustiandi mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut. Dia baru mendapat informasi setelah menerima laporan dari sejumlah anggotanya.

"Saya tidak tahu kalau kegiatannya seperti itu. Saya baru tahu kalau ada acara yang seperti itu. Baru kali ini saya tahu, selama ini tidak ada kegiatan seperti itu di kampung kami," ujarnya, Sabtu (7/11/2026).

Setelah mengetahui kegiatan tersebut, Rustiandi menyebut sejumlah jamaah masjid dan ibu-ibu perwiritan juga menyampaikan keberatan terhadap penyelenggaraan acara Halloween tersebut.

Menurutnya, pihak pengelola kafe tidak pernah menyampaikan pemberitahuan maupun meminta izin kepada dirinya selaku Kepala BKM Masjid Ar-Rahmah.

"Tidak ada laporan ke saya ataupun izin. Jamaah dan ibu-ibu perwiritan masjid juga tidak suka dengan acaranya dan keberatan," tegasnya.

Rustiandi menambahkan, keberadaan kafe yang berjarak sekitar 50 meter dari area Masjid Ar-Rahmah menjadi salah satu alasan pihaknya meminta agar kegiatan serupa tidak kembali digelar.

H Rustiandi bahkan meminta pengelola membuat komitmen tertulis untuk tidak mengadakan kegiatan sejenis di kemudian hari. Jika tidak bersedia, dia meminta agar operasional kafe tersebut ditutup.

"Kita minta perjanjiannya, supaya jangan lagi ada kegiatan seperti itu. Kalau memang tidak mau membuat perjanjian, tutup saja kafe itu," tegas Rustiandi.

Komitmen yang dinyatakan H Rustiadi merupakan salah satu bentuk untuk menjaga kemaslahatan umat beragama di sekitar lingkungan tersebut. ( Red )

SPBU yang berada di Naman Jahe Kecamatan Salapian kab Langkat kini menjadi sorotan warga. Tak terkecuali warga yang sedang duduk duduk di kedai kopi yang tak jauh dari SPBU, Sabtu ( 7/11/2026)

Warga langsung mengkaitkan hal tersebut dengan panjangnya antrean pembeli minyak di SPBU tersebut. Kejadian itu kerap kali terjadi, sangking mengularnya antrian tersebut lalu lintas di depan SPBU macat.

Sementara dikalangan pengecer ambil kesempatan menaikkan harga Rp 2000- Rp 3000 karena sulitnya mendapatkan minyak. Pedagang yang sempat memiliki stok cukup kesempatanlah bagi mereka menaikkan harga.

Kongkalikong antara SPBU dan penimbun tersebut ternyata terpantau juga oleh warga yang duduk di kedai kopi tak jauh dari SPBU itu.

Beberapa warga menuturkan, tak mungkinkalau sang managerSPBUtak mengetahui hal tersebut . Mereka menuding ,manager SPBU menerimaupeti dari para mafia minyak tersebut ,ucap mereka serentak.

Ketika hal ini dikonfirmasikan ke manager SPBU bernama Sambo . Dia mengaku mengetahui hal tersebut. Jika mengetahui berarti memberi izin juga. " Tapi saya tak menerima upeti mereka," tegas Sambo yang didampingi rekannya.

Aneh, tak menerima upeti tapi perbuatan menimbun minyak bersubsidi terjadi di depan mata mereka dibiarkan.

" Tapi saya sudah stop," pungkas Sambo. Itu hak manager untuk memberhentikan pembelian secara nesar, hanya saja jika tak diinfokan media, yang diuntungkan siapa?. ( Sut)

Persoalan tersebut diserap langsung Rico Waas saat menghadiri kegiatan gotong royong dan Sapa Warga di Gereja HKBP Pengembangan, Jalan Mamiyai, Kelurahan Tegal Sari III, Kecamatan Medan Area, Sabtu (7/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait banjir yang kerap terjadi di lingkungan mereka. Bahkan, ketika hujan turun sekitar 30 menit, air sudah meluap dan memasuki rumah warga hingga mencapai ketinggian lutut.

Menanggapi keluhan tersebut, Rico Waas menegaskan bahwa penanganan banjir tidak cukup hanya dengan melakukan pengerukan sedimentasi. Menurutnya, kondisi sejumlah saluran drainase yang hanya memiliki lebar sekitar 40 hingga 50 sentimeter membutuhkan penanganan lebih komprehensif.

"Diperlukan pembenahan lebih menyeluruh, termasuk pembangunan drainase baru agar aliran air lebih lancar dan genangan dapat dikurangi," tegas Rico Waas.

Selain persoalan banjir, Wali Kota Medan juga menerima aspirasi masyarakat terkait kondisi jalan rusak menuju Kantor Lurah Tegal Sari III. Rico memastikan usulan perbaikan jalan tersebut akan dimasukkan dalam perencanaan pembangunan tahun 2027.

Rico juga meminta jajarannya melakukan pemeriksaan terhadap kondisi penutup parit di kawasan Gang Santun menuju Gang Damai. Sementara itu, kawasan ruang terbuka hijau di Gang Langgar turut menjadi perhatian untuk ditata dan dikembangkan menjadi taman bermain anak, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik yang lebih nyaman bagi masyarakat.

Di bidang keamanan lingkungan, Rico Waas mengajak masyarakat mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) dan pos ronda sebagai bentuk kepedulian bersama dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayah.

Sebagai bentuk penguatan sistem keamanan, Pemerintah Kota Medan juga menyiapkan pemasangan 10.000 titik kamera pengawas atau CCTV pada tahun mendatang.

Sejumlah aspirasi lainnya juga menjadi perhatian Pemko Medan, di antaranya pemasangan lampu penerangan jalan umum, pemangkasan pohon yang berpotensi tumbang, pendampingan verifikasi bantuan sosial, hingga membantu warga yang mengalami kendala dalam menebus ijazah.

Rico Waas menegaskan, program Sapa Warga bukan sekadar agenda kunjungan pemerintah, melainkan sarana untuk mendengar langsung persoalan masyarakat sekaligus memastikan adanya langkah konkret dari perangkat daerah terkait.

Menurutnya, pembenahan drainase, penataan lingkungan, peningkatan kebersihan, serta penguatan keamanan harus berjalan beriringan dengan partisipasi aktif masyarakat.

"Kita ingin lingkungan permukiman lebih aman, bersih dan nyaman," ujar Rico Waas.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Anggota DPRD Kota Medan Afif Abdillah, Pj Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fachrurrazi, jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Medan, Camat Medan Area, serta seluruh lurah se-Kecamatan Medan Area.

Melalui kegiatan ini, Pemko Medan berharap berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan warga dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang lebih tertata, aman, dan bebas dari persoalan genangan air. (ATN)

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Khairul Azmi, turut hadir dan mengikuti rangkaian kegiatan yang diawali dengan gotong royong di Lorong Sosial. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan agenda Sapa Warga di Jalan Mamiyai, Kecamatan Medan Area.

Dalam kegiatan tersebut, Khairul Azmi didampingi Kepala UPT Kota . Selain mengikuti kegiatan bersama masyarakat, Kadis SDABMBK juga menyempatkan diri meninjau langsung kondisi drainase di kawasan tersebut.

Peninjauan ini dilakukan untuk melihat kondisi saluran drainase secara langsung sekaligus mengidentifikasi berbagai hal yang perlu mendapat perhatian dan penanganan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan fungsi saluran drainase tetap optimal sehingga aliran air dapat berjalan lancar, khususnya dalam menghadapi kondisi cuaca dan intensitas hujan.

Khairul Azmi menilai, kegiatan turun langsung ke lapangan menjadi bagian penting dalam memastikan kebutuhan infrastruktur masyarakat dapat diketahui secara lebih konkret. Dengan melihat kondisi secara langsung, berbagai persoalan yang berkaitan dengan infrastruktur dan sistem drainase dapat menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah penanganan sesuai kebutuhan.

Melalui program Sapa Warga, Pemerintah Kota Medan juga membuka ruang komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat. Aspirasi, masukan, maupun berbagai persoalan yang dihadapi warga dapat didengar secara langsung sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan prioritas pembangunan.

Kegiatan gotong royong dan Sapa Warga ini diharapkan tidak hanya memperkuat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga mendorong kepedulian bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan serta mendukung terwujudnya infrastruktur Kota Medan yang lebih baik. (ATN)

Satreskrim Polres Binjai berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) sepeda motor dengan mengamankan seorang pria berinisial DS (37), yang diketahui merupakan residivis dan mengaku telah melakukan aksi pencurian sebanyak enam kali.

Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Jumat, 16 Oktober 2026 kemarin sekitar pukul 00.10 WIB, di Jalan Batar, Lingkungan I, Kelurahan Pujidadi, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, tepatnya di rumah korban AT (40)tahun.

Kejadian bermula ketika korban terbangun dari tidurnya setelah mendengar suara sepeda motor miliknya dihidupkan. Secara spontan korban bangkit dan berteriak "MALING, MALING!".

Namun, pelaku langsung melarikan diri sepeda motor tersebut dan menghilang dalam gelapnya malam.

Adapun barang yang dicuri berupa satu unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam, nomor polisi BK 2829 RAN, tahun 2013, berikut STNK. Selain itu, pelaku juga mengambil uang tunai sebesar Rp6.000.000 dari dalam dompet korban.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian ditaksir mencapai Rp18.000.000 dan selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Binjai dengan nomor laporan LP/B/567/X/2026/SPKT/POLRES BINJAI/POLDA SUMATERA UTARA.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Hotdiatur A.W. Purba, S.Tr.K., S.I.K., M.H., memerintahkan Kanit Pidum IPDA Jun Predy Sembiring, S.H., bersama personel untuk segera melakukan penyelidikan dan mengungkap pelaku pencurian.

Berdasarkan hasil analisa dan informasi yang diperoleh, personel Unit Pidum Satreskrim Polres Binjai akhirnya berhasil mengidentifikasi dan menangkap terduga pelaku DS (37) pada Kamis, 5 November 2026, sekitar pukul 19.00 WIB, di Jalan Veteran, Kelurahan Tangsi, Kecamatan Binjai Kota," terang AKP Hotdiatur Purba, Sabtu,(7/11/2026)

Dari hasil interogasi, DS mengakui dirinya merupakan residivis yang telah melakukan aksi pencurian dengan pemberatan sebanyak enam kali. Pelaku juga mengungkapkan sejumlah lokasi yang menjadi sasaran aksinya, di antaranya Jalan Batar, Lingkungan I, Kelurahan Pujidadi, dan Jalan Sei Batang Serangan, Kelurahan Pujidadi, Kecamatan Binjai Selatan.

Saat ini, pelaku beserta barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda CB 150, satu helai celana panjang jeans, satu pasang sandal, serta satu buah topi warna abu-abu telah diamankan di Satreskrim Polres Binjai untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," tegas Kasat Reskrim Polres Binjai

Kapolres Binjai menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat. Ia juga mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan serta segera melaporkan apabila mengetahui adanya tindak pidana maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Apabila masyarakat mengetahui atau mengalami gangguan kamtibmas, segera hubungi layanan Call Center 110 Polres Binjai. Kami siap memberikan pelayanan dan merespons setiap laporan masyarakat," tegas AKBP Bimo Moernanda. ( Oji)

Pria itu diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis Sabu di Jl. Asahan KM 4, Nagori Pantauan Maju, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun.

Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti:

• 1 bungkus plastik klip diduga Sabu berat bruto 1,23 Gram

• 1 unit Handphone merk Vivo

Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat, kemudian Kapolsek Gunung Malela AKP Hengky B. Siahaan, S.H., M.H. langsung memerintahkan Kanit Reskrim IPDA ROY FRANS RUMAPEA, S.H. beserta Tim Opsnal untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan.

Saat diinterogasi, pelaku mengaku mendapatkan Sabu tersebut dari seorang pria berinisial KT yang saat ini masih dalam pengembangan dan pengejaran petugas.

Pelaku dan Barang Bukti sudah diserahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk proses lebih lanjut.

"Jangan coba-coba main Narkoba di wilayah Gunung Malela! Sekecil apapun, akan kami sikat! Terima kasih kepada masyarakat yang sudah berani melapor. Lapor ke 110, GRATIS 24 JAM!," kata AKP Hengky B. Siahaan.***

Kegiatan Safari Jumat tersebut dihadiri Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, didampingi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, serta Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Khairul Azmi, Jumat (6/11/2026).

Dalam suasana penuh keakraban, Rico Waas menyempatkan diri berdialog dan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat. Salah satunya disampaikan oleh seorang warga bernama Widya yang mengeluhkan kondisi jalan rusak di kawasan Gang Anggrek.

Menanggapi keluhan tersebut, Rico Waas menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Medan akan mengupayakan perbaikan jalan tersebut agar dapat direalisasikan pada tahun 2027 mendatang.

Respons tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemko Medan untuk menjadikan aspirasi masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan, khususnya terkait peningkatan infrastruktur jalan yang menunjang mobilitas dan aktivitas warga.

Tidak hanya menyerap aspirasi, usai kegiatan Safari Jumat, Wali Kota Medan bersama rombongan juga melakukan peninjauan langsung terhadap pembangunan Puskesmas yang saat ini tengah berlangsung. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat perkembangan pekerjaan sekaligus memastikan pembangunan fasilitas kesehatan tersebut berjalan sesuai perencanaan.

Keterlibatan langsung pimpinan daerah dalam melihat kondisi lapangan dinilai penting agar pelaksanaan pembangunan dan penyediaan fasilitas pelayanan publik benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui Safari Jumat, Pemko Medan terus membangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat, memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga, serta memastikan setiap aspirasi mendapat perhatian dan tindak lanjut sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran daerah.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap, Pemko Medan berkomitmen menghadirkan pembangunan yang merata, infrastruktur yang berkualitas, serta pelayanan publik yang semakin baik demi mewujudkan Medan Untuk Semua. (ATN)

Farianda Putra Sinik calon tunggal Ketua PWI Sumut itu dipastikan pada hari terakhir pendaftaran bakal calon (Balon) Ketua PWI Sumut periode 2026-2031 di Kantor PWI Sumut, Jalan Adinegoro No. 4, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Jumat (6/11/2026).

Dari dua nama yang gadang-gadang maju sebagai kandidat Ketua PWI Sumut, hanya Farianda Putra Sinik yang mengembalikan berkas pendaftaran. Sementara, Austin AE Tumengkol mengundurkan diri dari pencalonan.

Ketua Panitia Pelaksana (OC) Konferensi PWI Sumut, Rifki Warisan di dampingi Sekretaris SR Hamonangan Panggabean serta Ketua Stering Committe (SC), Taufik Wal Hidayat dan Sekretaris, Riza Mulyadi, menyampaikan panitia menerima 3 berkas kandidat Ketua PWI dan Ketua DKP untuk Konferensi nantinya.

"Sejak dibukanya pendaftaran tanggal 2 Nopember 2026 hingga hari terakhir pendaftaran telat pukul 16.05 WIB, hanya 3 kandidat yang mendaftar," kata Rifki.

Memang, sebut Rifki, tercatat ada 5 orang mengambil berkas selama dibukanya masa pendafaran. "Namun, hingga hari terakhir, hanya 3 orang kandidat yang mendaftar Ketiga kandidat itu, masing-masing untuk Ketua PWI atas nama, Farianda Putra Sinik dan untuk Ketua DKP atas nama Rizal Rudi Surya dan Khairul Muslim," ungkap Rifki.

Selanjutnya, sambung Rifki, panitia akan melakukan verifikasi kelengkapan berkas para kandidat, sebelum ditetapkan menjadi calon. "Sabtu dan Minggu, kami (panitia, red) akan melakukan verifikasi. Kemudian, Senin akan diumumkan hasil verifikasinya, apakah kandidat tersebut Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)," kata Rifki.

Setelah diumumkan MS atau TMS, tambah Rifki, hasil pengumuman tersebut dikirimkan ke PWI Pusat untuk ditetapkan menjadi calon yang akan bertarung di Konferensi pada 21 Nopember 2026 mendatang. "Yang jelas, panitia tetap bekerja sesuai jadwal yang telah ditetapkan," katanya.

Tetap Jaga Kekompakan

Sebelumnya, Farianda Putra Sinik, diantar para pendukung setianya mendaftarkan diri menjadi bakal calon Ketua PWI Sumut. Kehadiran, Farianda, bersama rombongan diterima panitia pelaksana Konferensi.

Farianda datang membawa sejumlah dokumen yang ditetapkan panitia berdasarkan ketentuan organisasi sebagai syarat pencalonan, seperti surat pernyataan, surat kesehatan, SKCK dan sertifikat uji kompetensi utama serta dukungan 10% dari jumlah daftar pemilih.

Setelah diperiksa, panitia menerima berkas pencalonan, Farianda, sebagai bakal calon Ketua PWI Sumut periode 2026-2031.

Farianda Putra Sinik tidak bosan-bosannya mengimbau seluruh anggota PWI di Sumatera Utara untuk tetap menjaga persatuan dan kekompakan. "Kalau kita bersatu dan kompak, kita akan kuat. Sebaliknya, kita akan mudah "dipermainkan" jika tidak kompak dan bersatu," katanya.

Balon petahana itu mengingatkan, "pesta demokrasi" tidak membuat dikotomi di antara sesama anggota PWI. "Berbeda pilihan itu biasa, karena itu hak demokrasi. Jangan karena beda pilihan, terus di antara kita terjadi saling hasad dan hasut. Pesta cuma satu hari, persaudaraan selamanya. Jangan sehabis pesta terjadi jarak. Saya tidak inginkan itu, saya ingin kita bersama-sama membesarkan PWI sebagai rumah besar kita. Mari kita berkoferensi dengan riang gembira," ajaknya. (Rel)