Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, Jalan Binaraga, Rantauprapat, Jumat (10/4/2026).

Perombakan ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta memperkuat tata kelola sekolah yang profesional dan berintegritas di Bumi Ika Bina En Pabolo.

Dalam arahannya, Wabup H. Jamri menekankan bahwa jabatan kepala sekolah bukanlah sekadar posisi administratif, melainkan amanah besar untuk mencetak generasi unggul.

"Peran kepala sekolah sangat strategis dalam menentukan arah dan kualitas pendidikan. Saya berharap para kepala satuan pendidikan yang dilantik hari ini mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, serta inovatif dalam memajukan sekolah masing-masing," tegas H. Jamri dikutip dari media sosial resmi Diskominfo Labuhanbatu, Sabtu, 11 April 2026 Pagi.

Ia juga meminta para kepala sekolah agar adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tantangan dunia pendidikan yang semakin kompleks. Selain itu, sinergi antara guru, orang tua, dan masyarakat menjadi kunci terciptanya lingkungan belajar yang kondusif.

"Bangun komunikasi yang baik dengan seluruh pihak. Ciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan kondusif bagi para siswa," tambahnya.

H. Jamri memastikan bahwa 22 pejabat yang dilantik telah melalui proses seleksi dan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. Ia optimis mereka mampu menjalankan tugas secara optimal untuk mendorong mutu pendidikan di Labuhanbatu.

Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat daerah, jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, serta tamu undangan lainnya.

Berikut adalah nama-nama 22 Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang resmi mengemban tugas baru:

1. Lismawati Rambe, S.Pd – Kepala SDN 03 Rantau Utara

2. Edi Suwanto, S.Pd – Kepala SDN 18 Pangkatan

3. Sri Wahyuni, S.Pd – Kepala SDN 17 Rantau Selatan

4. Wagina, S.Pd – Kepala SDN 22 Panai Hilir

5. Akhiriani R, M.Pd – Kepala SDN 06 Bilah Barat

6. Joni Feri, S.Pd – Kepala SDN 11 Bilah Hulu

7. Winarti, S.Pd – Kepala SDN 02 Panai Hulu

8. Elfiana, S.Pd – Kepala SDN 13 Panai Hulu

9. Hafni Erawati Situmorang, S.Pd – Kepala SDN 01 Panai Hulu

10. Mariani Panjaitan, S.Pd – Kepala SDN 20 Panai Hilir

11. Roslina, S.Pd – Kepala SDN 21 Panai Hilir

12. Haris Padilah Hasibuan – Kepala SDN 06 Panai Hilir

13. Henry Zunaika Harahap, S.Pd – Kepala SDN 05 Panai Hulu

14. Butet Br. Pane, S.Pd – Kepala SDN 10 Bilah Hulu

15. Ernawati, S.Pd – Kepala SDN 06 Bilah Hilir

16. Sapriyani, S.Pd – Kepala SDN 33 Bilah Hulu

17. Feni Ikhwani, S.Pd – Kepala SDN 16 Bilah Barat

18. Rismawati Lubis, S.Pd – Kepala SDN 12 Rantau Utara

19. Lotung Simamora, S.Pd – Kepala SDN 09 Bilah Barat

20. Widya Lestari, S.Pd – Kepala SDN 16 Rantau Utara

21. Rifi Salim, S.Pd – Kepala SDN 14 Bilah Barat

22. Tina Aryanti Hasibuan, S.Pd – Kepala SDN 26 Pangkatan. (HBB)

Laporan panas ini dilayangkan oleh Arif Hakiki Hasibuan, seorang warga Labuhanbatu pada 5 Januari 2026.

Dikatakan Arif, laporan tersebut merupakan tindak lanjut dari temuan mengejutkan dari Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu yang mengindikasikan adanya praktik "main mata" dalam penggunaan uang rakyat tersebut.

Berdasarkan surat resmi Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Nomor 700/74/Itkab.Sekr.3/2025, jelasnya, ditemukan sederet dosa administratif dan finansial yang fatal, di antaranya, Ketidakpatuhan Administratif Parah, Terjadi keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), serta ketidaksesuaian bukti pengeluaran yang mencurigakan.

Selanjutnya, beber Arif, Realisasi Menyimpang, Pelaksanaan kegiatan di lapangan ditemukan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa tim audit menemukan penggunaan dana hibah yang "tidak dapat diyakini kebenarannya" sebuah istilah halus untuk menyebut adanya potensi kerugian negara atau pengeluaran yang tidak jelas rimbanya.

Dalam surat laporannya, Arif Hakiki menegaskan bahwa perbuatan tersebut diduga kuat melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta UU Keuangan Negara.

"Kami memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan, memanggil pihak-pihak terkait, serta menetapkan siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum atas dugaan penggelapan dana hibah ini," tegas Arif, Sabtu, 11 April 2026.

Surat laporan itu juga, aku Arif, ditembuskan hingga ke level Provinsi. Tak main-main, laporan ini juga ditembuskan langsung kepada Bupati Labuhanbatu, Ketua DPRD Labuhanbatu, hingga Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan.

Hal ini menunjukkan keseriusan pelapor agar kasus ini tidak dipetieskan dan mendapat pengawalan ketat dari publik.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Labuhanbatu menanti keberanian korps Adhyaksa untuk membongkar tuntas siapa saja oknum yang menikmati aliran dana hibah MD KAHMI 2023 tersebut. (HBB)

Penghentian tersebut dilakukan setelah sejumlah siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan seperti sakit perut, mual, dan muntah, diduga usai mengonsumsi makanan MBG yang dinilai tidak layak, bahkan dalam kondisi basi dan berbau.

Salah seorang orang tua murid yang enggan disebutkan namanya mengaku lega atas keputusan tersebut. Ia menilai pihak sekolah telah merespons keluhan wali murid dengan cepat.

"Kami sangat senang karena pihak sekolah, khususnya Ibu Ernida Fauzia, telah mendengar keluhan kami dan menghentikan makanan MBG yang sebelumnya tidak layak dikonsumsi anak-anak," ujarnya, Sabtu (10/4/2026).

Orang tua murid juga mengungkapkan bahwa sebelum kejadian tersebut, kualitas menu MBG dari penyedia SPPG dinilai kurang sesuai dengan standar yang diharapkan.

Mereka mencontohkan menu yang dibagikan untuk tiga hari pada pertengahan Maret 2026 yang terdiri dari potongan ayam yang belum diolah dengan baik, tahu mentah, telur rebus, serta buah-buahan.

Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran karena makanan yang diberikan dinilai tidak memenuhi standar kelayakan konsumsi bagi anak-anak.

"Kami berharap ke depan penyedia makanan benar-benar memperhatikan kualitas, kebersihan, dan kelayakan makanan yang diberikan kepada siswa," tambahnya.

Para orang tua juga berharap program MBG tetap dapat berjalan, namun dengan pengawasan yang lebih ketat serta kualitas makanan yang lebih baik, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran.

Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri 064985, Ernida Fauzia, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp menegaskan bahwa pihaknya telah menghentikan kerja sama dengan penyedia SPPG tersebut.

"Saya sudah meminta untuk dihentikan. Mulai Senin tidak ada lagi dari SPPG itu," tegasnya.

Ia juga mengakui telah menyampaikan protes keras kepada pihak penyedia terkait kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.

Pihak sekolah diharapkan segera berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan program MBG ke depan dapat berjalan sesuai standar kesehatan dan gizi yang ditetapkan.(MMN)

Peristiwa tersebut melibatkan satu unit mobil barang jenis pick up Traga bernomor polisi BK 8339 VF dan satu unit truk tronton bernomor polisi BB 8579 XR.

Akibat insiden tersebut, satu orang mengalami luka berat, sementara dua orang lainnya mengalami luka ringan.

Kasat Lantas Polres Batu Bara melalui Kasi Humas Polres Batu Bara, Iptu Tamba, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp membenarkan kejadian tersebut.

Ia menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi karena mobil pick up menabrak bagian belakang truk tronton.

"Berdasarkan keterangan saksi dan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), mobil pick up Traga BK 8339 VF yang dikemudikan Rahmad (46) melaju dari arah Tebing Tinggi menuju Indrapura dengan membawa dua penumpang," ujar Iptu Tamba.

Setibanya di lokasi kejadian di KM 108, kendaraan tersebut menabrak bagian belakang truk tronton BB 8579 XR yang dikemudikan Miswan (38). Benturan keras tidak dapat dihindari sehingga menyebabkan bagian depan mobil pick up mengalami kerusakan parah.

Akibat kecelakaan itu, salah seorang penumpang mobil pick up mengalami luka serius berupa luka robek di kepala, luka robek dan lecet di perut kiri, serta luka lecet di kedua tangan hingga tidak sadarkan diri. Korban langsung dilarikan ke RSU Bidadari untuk mendapatkan perawatan medis.

Adapun data korban dalam peristiwa tersebut sebagai berikut:

Rahmad (46), pengemudi pick up, warga Desa Mekar Laras, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara, mengalami luka lecet di wajah dan tangan.

Rahmad (17), penumpang pick up, warga Desa Mekar Laras, mengalami luka berat berupa luka robek di kepala, luka robek dan lecet di perut kiri, luka lecet di tangan kanan dan kiri, serta tidak sadarkan diri. Saat ini dirawat di RSU Bidadari.

Rahmadhan (23), penumpang pick up, warga Desa Mekar Laras, mengalami luka robek di dagu dan telah dibawa ke RSU Bidadari.

Miswan (38), pengemudi truk tronton, bersama penumpangnya Anindia Faiz, warga Desa Timbang Deli, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, dilaporkan tidak mengalami luka.

Pihak kepolisian saat ini masih melakukan penanganan lebih lanjut terkait kecelakaan tersebut.(MBC)

Acara dibuka langsung oleh Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak. Dalam arahannya, perwira menengah berpangkat melati tiga ini menegaskan bahwa Polri berkomitmen penuh menjadi pelayan masyarakat, termasuk dalam mengawal kemerdekaan berpendapat di muka umum.

Kombes Pol Jean Calvijn menekankan adanya pergeseran paradigma dalam menangani aksi unjuk rasa. Saat ini, Polri lebih mengedepankan pendekatan humanis.

"Melalui lomba ini, kami ingin mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menyampaikan pendapat secara damai, tanpa ujaran kebencian, serta tetap menjaga fasilitas umum dan ketertiban," ujar Jean Calvijn di hadapan peserta.

Ia menambahkan, pengamanan aksi kini berorientasi pada pelayanan agar aspirasi yang disampaikan sampai kepada tujuan tanpa mengganggu kenyamanan publik.

Lomba ini diikuti oleh 21 peserta yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari organisasi mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Buruh hingga komunitas pemuda. Para orator saling beradu gagasan dengan tema persatuan, perdamaian, dan pembangunan bangsa.

Hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda Kota Medan, perwakilan Wali Kota Medan, DPRD Medan, Kejaksaan Negeri Medan, pengurus PWI Sumatera Utara, serta jajaran Pejabat Utama (PJU) Polrestabes Medan dan para Kapolsek.

Setelah melalui penilaian ketat dari dewan juri, kelompok USU Bergerak keluar sebagai pemenang utama dengan raihan nilai tertinggi 8,320. Disusul oleh HIMMAH Medan di posisi kedua dan TAN MALAKA di peringkat ketiga. Kategori juara harapan diraih oleh SENOCAS sebagai harapan pertama, Agent of Change UINSU sebagai harapan kedua, dan PRABU KSPSI AGN sebagai harapan ketiga.

Wakapolrestabes Medan saat menutup acara menyampaikan bahwa orasi adalah bentuk ekspresi intelektual dan bagian penting dari demokrasi yang sehat. Ia berharap kegiatan ini mampu memperkuat sinergi antara kepolisian dan elemen masyarakat.

Acara diakhiri dengan sesi foto bersama dan penyerahan hadiah kepada para pemenang. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif, mencerminkan semangat "Medan Kondusif" yang menjadi harapan seluruh warga kota. (Dam)

Dalam kompetisi yang diikuti oleh berbagai elemen mahasiswa dan organisasi masyarakat tersebut, KSPSI AGN berhasil mengamankan posisi Juara Harapan 3 setelah bersaing ketat dengan puluhan peserta lainnya.

KSPSI AGN mengutus tiga orator terbaiknya untuk menggetarkan panggung kompetisi, yakni Rahmat, Adam Wizard, dan Reza Nasution. Ketiganya tampil solid dengan narasi yang tajam namun tetap menjunjung tinggi etika penyampaian pendapat di muka umum.

Berdasarkan penilaian dewan juri, KSPSI AGN yang tampil dengan nomor urut 23 berhasil mengantongi nilai 6,905, mengukuhkan posisi mereka di jajaran pemenang kategori Harapan.

Ketua KSPSI AGN Sumatera Utara, T.M. Yusuf, menyampaikan apresiasi setinggi-langit atas dedikasi para kadernya. Menurutnya, kemenangan ini bukan sekadar soal trofi, melainkan pembuktian bahwa buruh mampu menyampaikan aspirasi dengan cara-cara yang intelektual dan damai.

"Ini adalah bukti bahwa perjuangan buruh tidak selamanya harus identik dengan kericuhan. Melalui orasi yang santun dan beradab, pesan kita justru lebih sampai ke jantung masyarakat dan pemerintah," ujar T.M. Yusuf bangga, Sabtu (11/4/2026).

Berikut adalah rekapitulasi hasil penilaian dewan juri untuk kategori Juara Utama dan Juara Harapan:

Kategori Juara Utama:

• Juara 1: USU Bergerak (Nilai 8,32 / No. Urut 14)

• Juara 2: HIMMAH Medan (Nilai 7,175 / No. Urut 04)

• Juara 3: TAN MALAKA (Nilai 7,145 / No. Urut 02)

Kategori Juara Harapan:

• Harapan 1: SENOCAS (Nilai 7,105 / No. Urut 15)

• Harapan 2: Agent Of Change UINSU (Nilai 7 / No. Urut 19)

• Harapan 3: KSPSI AGN (Nilai 6,905 / No. Urut 23)

Keberhasilan KSPSI AGN ini diharapkan menjadi pematik semangat bagi seluruh serikat pekerja di Sumatera Utara untuk terus mengedepankan dialog dan orasi damai dalam memperjuangkan hak-hak buruh ke depannya. (Dam)

Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat turut berpartisipasi dalam Rapat Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf, SHAT PTSL, dan PBT PTSL Tahun 2026

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, serta evaluasi pelaksanaan program strategis nasional di bidang pertanahan. Melalui rapat ini, dibahas berbagai langkah percepatan, identifikasi kendala di lapangan, serta strategi penyelesaian guna memastikan target sertipikasi dapat tercapai secara optimal, khususnya untuk tanah wakaf dan program PTSL.

Dengan adanya percepatan sertifikasi ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, meningkatkan nilai ekonomi aset masyarakat, serta mendukung tertib administrasi pertanahan yang berkelanjutan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, bekerja secara profesional, dan terus bersinergi dengan seluruh pihak demi mewujudkan pelayanan pertanahan yang cepat, tepat, dan transparan. (Rel/Lkt)

Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bukan hanya memiliki tugas teknis, namun juga menjadi representasi instansi dalam menyampaikan informasi ke publik. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), membekali para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ATR/BPN dengan kemampuan komunikasi publik agar siap berperan sebagai garda terdepan yang tepercaya.

"Setiap ASN, khususnya di lingkungan ATR/BPN adalah humas. Dan, strategi komunikasi merupakan hal yang sangat penting. Kita sebagai bagian ATR/BPN dituntut untuk mampu menyampaikan setiap informasi secara jelas agar pesan yang disampaikan benar-benar dipahami dan diterima oleh masyarakat." ujar Kepala Bagian Pemberitaan, Media, dan Hubungan Antar Lembaga (Kabag PMHAL) Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Bagas Agung Wibowo, dalam Ceramah Klasikal Latsar CPNS Gelombang 4 Tahun Anggaran 2025, di Cikeas, Jumat Jumat (10/04/2026).

Komunikasi tidak sebatas menyampaikan suatu informasi. Sebagai komunikator ada tugas lanjutan untuk memastikan pesan yang disampaikan bisa dipahami dan diterima publik. Pesan tersebut juga diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat. Kabag PMHAL menyebut, keberhasilan komunikasi publik akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program-program Kementerian ATR/BPN.

Di era digital, ASN sebagai humas juga menghadapi tantangan cepatnya perputaran informasi dan hoaks. Oleh karena itu, ASN juga diminta untuk meluruskan isu-isu yang kelur, sekaligus ikut membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang akurat.

"Media sosial saat ini menjadi sarana utama komunikasi publik. Saat memanfaatkannya, kita harus bijak dengan menyajikan konten yang informatif, relevan, dan benar-benar dibutuhkan masyarakat, khususnya terkait layanan ATR/BPN." imbau Bagas Agung Wibowo.

Latsar kali ini diikuti oleh 326 peserta CPNS angkatan XXV-XXXII Gelombang 4 Tahun 2025. Peserta berasal dari berbagai unit teknis Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi, serta Kantor Pertanahan (Kantah) di penjuru Indonesia. Adapun pelatihan ini dimoderatori oleh Widyaiswara Ahli Madya, Sukamto. (Rel/Lkt)

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Menurutnya, daerah yang sudah memiliki RDTR akan membuka peluang investasi masuk karena kepengurusan izin usaha berupa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dapat disusun lebih mudah.

"Menyusun KKPR akan lebih mudah kalau ada RDTR. Daerah yang punya potensi bisa menjadi tidak ada gunanya kalau belum memiliki RDTR. Karena itu, saya harap Bapak/Ibu dapat menyusun RDTR secepatnya," ujar Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Se-NTB, di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Jumat (10/04/2026).

Di NTB, daerah yang sudah menyelesaikan RDTR baru ada 15 dari target 77. Artinya, masih terdapat 62 RDTR yang perlu segera dituntaskan. Target tersebut terdiri dari Kabupaten Lombok Barat 9 RDTR, Kab. Lombok Tengah 11 RDTR, Kab. Lombok Timur 7 RDTR, Kab. Sumbawa 6 RDTR, Kab. Dompu 6 RDTR, Kab. Bima 16 RDTR, Kab. Sumbawa Barat 11 RDTR, Kab. Lombok Utara 5 RDTR, Kota Mataram 3 RDTR, dan Kota Bima 3 RDTR.

Kepada para kepala daerah yang hadir dalam Rakor, Menteri Nusron juga menekankan pentingnya mencantumkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebesar 87% dari total Lahan Baku Sawah (LBS), serta mengalokasikan masing-masing 1% untuk infrastruktur/industri dan lahan cadangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ketentuan itu sejalan dengan aturan dalam RPJMN 2025-2029. Pemda juga diminta segera menetapkan komitmen melalui keputusan kepala daerah terkait penetapan sementara kawasan tersebut, guna mencegah alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

"Saya minta bupati/wali kota memasukkan LP2B sebesar 87% dan KP2B 89%. Jika ada yang sudah terlanjur dialihfungsikan, maka wajib dilakukan penggantian lahan. Jika tidak, ada sanksi pidana sesuai undang-undang. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menegakkan aturan," tegas Menteri Nusron.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyatakan akan segera menindaklanjuti arahan Menteri ATR/Kepala BPN. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk mempercepat penyusunan RDTR di seluruh kabupaten/kota sebagai bagian dari upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan.

Dalam Rakor tersebut, Gubernur NTB bersama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB, Stanley juga melakukan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) mengenai sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pertanahan. Prosesi ini disaksikan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN.

Selain itu, turut dilakukan penyerahan sertipikat tanah untuk 38 bidang tanah wakaf, 3 bidang Sertipikat Hak Pakai Pemerintah Provinsi NTB yang diterima langsung oleh gubernur, serta 151 Sertipikat Hak Pakai untuk aset Pemerintah Kabupaten/Kota di NTB.

Rakor ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-NTB. Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian; Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid, serta Kepala Kantor Pertanahan se-NTB (Rel/Lkt)

Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan mengganggu kualitas layanan pertanahan kepada masyarakat.

"Walaupun sudah diatur terkait penugasan WFH, kami pastikan untuk layanan pertanahan di hari Jumat tetap berjalan sebagaimana mestinya," ujar Sekjen ATR/BPN, di Jakarta, Jumat (10/04/2026).

Kementerian ATR/BPN mengatur proporsi pegawai yang bekerja dari rumah dan dari kantor sesuai kebutuhan. Aturan tersebut berlaku untuk unit kerja pusat, Kantor Wilayah BPN Provinsi, hingga Kantor Pertanahan di kabupaten/kota.

Para pimpinan unit kerja ditugaskan untuk memastikan keseimbangan pola bekerja, sekaligus menyesuaikan penyelenggaraan layanan pertanahan dengan karakteristik wilayah masing-masing, kecuali pada hari libur nasional. Layanan pertanahan juga dipastikan harus tetap inklusif dan ramah bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak-anak.

Untuk menjaga kualitas pelayanan publik, Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan langkah strategis. Di antaranya, membuka kanal pengaduan masyarakat serta melaksanakan survei kepuasan masyarakat; mengoptimalkan sistem informasi dan pemanfaatan teknologi komunikasi, seperti website, Instagram, WhatsApp, dan SMS; serta meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan jam kerja ASN.

"Meski WFH, kita harus tetap memberikan respons proaktif terhadap seluruh pertanyaan, konsultasi, dan keluhan masyarakat yang disampaikan melalui berbagai media komunikasi online yang dikelola kementerian," tegas Sekjen ATR/BPN.

Dalu Agung Darmawan juga mengimbau agar pimpinan unit kerja dapat menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat apabila terdapat perubahan mekanisme pelayanan atau tata cara akses pelayanan publik. Dalam konteks pelayanan, pimpinan unit kerja juga perlu memastikan penyelesaian pelayanan berjalan sesuai standar waktu dan kualitas yang ditetapkan.

Dengan kebijakan WFH setiap Jumat, Kementerian ATR/BPN memastikan seluruh layanan pertanahan, baik secara daring maupun luring, tetap berjalan sesuai standar waktu dan kualitas yang telah ditetapkan. Hal ini sebagai bentuk komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan adaptif. (Rel/Lkt)

Kegiatan pelantikan pengurus ranting IPK Timbang Deli yang dihadiri ribuan kader juga simpatisan IPK tersebut, dibuka dengan kata sambutan,doa, tarian pembuka, mengheningkan cipta, menyanyikan mars kebesaran IPK, dan prosesi pe­nyerahan Surat Keputusan (SK) dan penyerahan bendera Pataka oleh Ketua PAC IPK Medan Amplas, Hendrik Hutapea dan diterima langsung oleh Ketua ranting IPK Timbang Deli, Benny Eduard Sinaga.

Selain keluarga besar DPD IPK Deli Serdang, pelantikan itu, juga turut dihadiri Ketua DPD IPK Kota Medan, Chandra Lingga dan seluruh pengurus PAC IPK se- Kota Medan beserta rantingnya, rombongan pengurus Satgas DPD IPK Sumut, yang dikomandoi Sartoto Rianto Barus, serta Wakapolsek Patumbak, AKP E. Manik.

Untuk sekedar informasi pengurus Ranting IPK Timbang Deli yang baru dilantik tersebut yakni, Benny Eduard Sinaga

sebagai Ketua, Candi Situmorang, sebagai sekretaris dan Ardian Perangin - angin sebagai bendahara.

Acara pelantikan pengurus ranting IPK Timbang Deli tersebut ber­jalan sukses dan meriah serta penuh keakraban.

Kepada awak media ini, Ketua DPD IPK Deli Serdang, Parmonangan Gultom, SE.,melalui Sekretarisnya, M.Yudi Lumban Tobing, Sabtu 11 April 2026, mengatakan bahwa ini merupakan wujud kebersamaan dan kepedulian dalam satu organisasi IPK , tidak lupa ia juga mengucapkan selamat atas resminya Benny Sinaga menjabat sebagai Ketua ranting, Timbang Deli, masa bakti 2026 - 2031, semoga IPK di Kota Medan ini khususnya di Kecamatan Medan Amplas, semakin lebih baik lagi, lebih solid dan makin dicintai masyarakat banyak dan dapat menciptakan hal -hal yang lebih positif guna menciptakan Kota Medan yang kondusif, Hidup IPK, IPK Setia, IPK Luar Biasa," pungkas, Sekretaris DPD IPK Deli Serdang, M.Yudi Lumban Tobing.( Hap).

Dalam ajang tersebut, KSPSI AGN mengutus tiga perwakilan terbaiknya, yakni Rahmat, Adam Wizard, dan Reza Nasution. Ketiganya tampil penuh percaya diri dengan membawakan orasi yang tidak hanya lantang, tetapi juga sarat pesan moral, edukatif, serta menekankan pentingnya perjuangan buruh yang dilakukan secara damai dan konstitusional. Gaya penyampaian yang tegas namun tetap santun menjadi daya tarik tersendiri, sekaligus mencerminkan wajah gerakan buruh yang semakin dewasa dan berintegritas.

Perlombaan ini secara resmi dibuka oleh Kapolrestabes Medan, Jean Calvjn Simanjuntak. Dalam sambutannya, Kapolrestabes medan menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara, namun harus tetap dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketertiban, keamanan, serta menghormati hak orang lain. Ia juga mengapresiasi kehadiran berbagai elemen masyarakat, termasuk serikat pekerja, yang telah menunjukkan komitmen dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan damai.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua PWI Sumatera Utara, Farianda Putra Sinik, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Medan yang memberikan dukungan terhadap terselenggaranya kegiatan ini sebagai wadah positif dalam menyalurkan aspirasi.

Dari internal organisasi, Ketua KSPSI AGN, T.M. Yusuf, hadir langsung di lokasi untuk memberikan dukungan moral kepada para peserta. Kehadiran beliau bersama Ketua Prabu, Rasyid Nasution, menjadi penyemangat tersendiri bagi tim KSPSI AGN Sumatera Utara. Mereka tampak kompak memberikan motivasi agar para peserta mampu tampil maksimal dan membawa nama baik organisasi.

Ajang lomba orasi damai ini tidak hanya menjadi kompetisi semata, tetapi juga sarana edukasi publik tentang pentingnya budaya dialog dan penyampaian aspirasi yang konstruktif. Di tengah dinamika hubungan industrial yang kerap diwarnai ketegangan, kegiatan seperti ini menjadi langkah strategis dalam membangun komunikasi yang lebih harmonis antara pekerja, pemerintah, dan aparat penegak hukum.

Partisipasi KSPSI AGN dalam kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen organisasi dalam mengawal perjuangan buruh melalui cara-cara yang bermartabat. Dengan mengedepankan orasi damai, KSPSI AGN ingin menunjukkan bahwa suara buruh dapat disampaikan dengan kuat tanpa harus menimbulkan konflik, serta tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Kegiatan yang berlangsung hingga siang hari tersebut berjalan dengan tertib, aman, dan penuh antusiasme dari seluruh peserta maupun tamu undangan. Momentum ini diharapkan dapat terus berlanjut sebagai agenda tahunan yang memperkuat sinergi antara seluruh elemen masyarakat, sekaligus mempertegas bahwa Medan mampu menjadi contoh kota yang menjunjung tinggi demokrasi yang damai dan berkeadaban.(Rez)

Pawai ta'aruf dilepas langsung Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, untuk menyemarakkan pembukaan MTQ sekaligus membangun silaturahmi antar kafilah dengan warga sekitar guna mendukung suksesnya festival pemuliaan kitab suci Al Quran.

Antusiasme masyarakat menyaksikan pawai ta'aruf cukup tinggi sambil memberikan tepuk tangan meriah setiap kali para kafilah dari 21 kecamatan di Kota Medan ini melintas di Jalan Gatot Subroto Medan.

Selain mengenakan batik Medan, para kafilah juga mengenakan baju adat dari semua etnis di Kota Medan sebagai bentuk kerukunan umat meski berbeda suku dan agama. Masing-masing barisan diisi marching band dan dipimpin camat.

Tidak hanya jajaran kecamatan, pawai ta'aruf juga diikuti paskibraka, pramuka, ibu-ibu pengajian, organisasi kepemudaan serta pelajar.

Hal menarik lainnya, sejumlah kesenian daerah lengkap dengan peralatan musiknya dihadirkan sejumlah kecamatan agar pawai ta'aruf lebih meriah.

Dengan tertib mereka menyusun barisan menunggu dimulainya pawai ta'aruf tersebut.

Pelepasan prosesi pawai taaruf diawali dengan 59 peserta Paskibra membawa Bendera merah putih serta diiringi marching band dilanjutkan pramuka.

Setelah itu dibuka dengan kontingen Kecamatan Medan Selayang yang menjadi juara umum.

Dalam pawai ta'aruf, Kecamatan Medan Selayang membawa piala bergilir yang mereka raih di MTQ ke-58 2025

Pelepasan pawai ta'aruf dilakukan Rico Waas didampingi Ketua TP PKK Medan, Airin Rico Waas, Sekda Medan Wiriya Alrahman dan istri beserta unsur Forkopimda melambaikan tangan kepada setiap kafilah yang melintas di depan panggung utama.

Iringan pawai ta'aruf ditutup dengan kafilah dari Kecamatan Medan Sunggal selaku tuan rumah.

Tampak Walikota Medan Rico Waas memberikan apresiasi dengan melambaikan Tangan kepada sejumlah kecamatan yang menampilkan kreativitas di kontingen mereka. Tampak terlihat Rico Waas begitu menikmati setiap penampilan para kafilah.

"Alhamdulillah meski di tengah terik panas pawai ta'aruf berjalan lancar," ujar Rico.

Terlihat Rico Waas bersama ketua TP PKK Kota Medan Airin Rico Waas menggunting Pita bertanda pembukaan MTQ Ke 59 Kota Medan Resmi dibuka.

(Atn)

1. Geliat Veda Ega Pratama di Moto3 2026

Setelah finis runner-up di Red Bull Rookies Cup 2025, Veda Ega Pratama mendapat kesempatan eksis di Moto3 2026. Berstatus sebagai rookie, Veda Ega Pratama tampil menggila di dua race awal Moto3 2026.

Setelah finis kelima di Moto3 Thailand 2026, Veda Ega Pratama naik podium di Moto3 Brasil 2026! Meski gagal finis di Moto3 Amerika Serikat 2026, pembalap kelahiran Gunungkidul, Jawa Tengah, itu tetap berada di papan atas klasemen sementara Moto3 2026.

Veda Ega Pratama saat ini menempati posisi tujuh klasemen dengan 27 angka. Ia terpaut 38 poin dari Maximo Quiles di puncak klasemen.

2. Dibidik Tim Papan Atas untuk Moto3 2027

Menurut pengamat MotoGP Hendry Wibowo, Veda Ega Pratama mendapat penawaran dari tim papan atas untuk Moto3 2027. Bukan tak mungkin di Moto3 2027, juara Asian Talent Cup 2023 itu akan hengkang ke salah satu tim papan atas.

"Saya dapat bocoran kalau Veda sudah mulai diintip-intip oleh banyak tim papan atas di Moto3. Saya sempat bertemu seorang narasumber dari Indonesia yan"Saat itu, ia dijapri oleh salah satu bos tim Moto3 dan menunjukkan chat-nya kepada saya. Saat ini timnya berada di Moto3, Moto2 dan sempat ada di MotoGP. Bosnya ini mengatakan tertarik kepada bakatnya Veda dan dianggap sebagai pembalap potensial," lanjut Hendry Wibowo.

Jika melihat clue yang diungkap Hendry Wibowo, tim yang dimaksud bukan tak mungkin adalah tim Aspar. Tim Aspar sekarang eksis di Moto3 dan Moto2, tapi tak lagi bersaing di MotoGP. Sebelumnya, Aspar pernah menjadi tim satelit Ducati.

3. Veda Ega Pratama Berani Tinggalkan Honda?

Jika pindah ke Aspar atau tim lain, Veda Ega Pratama harus meninggalkan Honda. Honda sejak dulu telah memberikan segalanya kepada Veda Ega Pratama.

"Situasi menarik jika Veda harus meninggalkan Honda. Sebab, Honda adalah pihak yang berjasa mengembangkan karier Veda sejak awal. Kalau memang ada tim lain yang lebih kompetitif, Veda berarti harus lepas kontak dengan Astra Honda dan Honda Team Asia," ujar Hendry Wibowo.

"Tapi, Honda Team Asia dikenal sebagai tim yang sangat baik dalam mengasah bakat seorang pembalap muda. Ai Ogura yang kini main di MotoGP juga berasal dari Honda Team Asia," tutup Hendry Wibowo yang juga menjalani profesi sebagai jurnalis olahraga ini.

(wan/okezone)

Purbaya mengatakan, produk rokok ini juga berpotensi menyumbang terhadap pendapatan negara. Ia pun menargetkan peralihan produsen rokok ilegal menjadi legal paling lambat bulan Mei mendatang.

"Kita sih pengennya Mei, itu paling telat sudah jalan supaya pendapatan ke kita masuk. Dan saya bisa betul-betul larang rokok-rokok yang ilegal, saya tutup betulan nanti karena mereka kita kasih kesempatan kan untuk main di pasar yang legal. Kalau nggak mau, kita tutup," ujar Purbaya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Menurut Purbaya legalisasi rokok ilegal ini masih dalam pembahasan bersama DPR. Ia berharap, kebijakan ini bisa diterima DPR dan segera diterapkan pemerintah.

"Sebentar lagi mau diskusi dengan DPR gimana bagusnya, tapi proposal udah selesai. Diharapkan nanti bisa diterima oleh DPR, baru kita jalankan nanti," jelasnya.

Ia menekankan, produsen rokok ilegal harus membayar cukai tertentu untuk beralih ke pasar legal.

"Dia harus masuk ke legal dengan membayar cukai tertentu," ujarnya.

Purbaya Yudhi Sadewa juga sedang menyiapkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk rokok lokal tanpa cukai. Dengan begitu, nantinya rokok lokal yang tanpa cukai ini akan menjadi rokok legal.

Meski begitu, Purbaya mengatakan belum ada keputusan terkait rincian besaran tarif yang akan diberikan kepada rokok lokal tersebut.

"Kita ciptakan cukai baru khusus. Belum diputusin. Tapi akan diputusin kira-kira akan memberi ruang pada rokok-rokok illegal untuk masuk ke situ," kata Purbaya.

Purbaya mengatakan jika rokok lokal tersebut terdaftar menjadi rokok legal, namun masih melakukan praktik menyebarluaskan dengan merek tanpa cukai. Ia akan menutup pabrik rokok tersebut. Ia mengakui sudah mengantongi lokasi pabrikan rokok yang bakal dijadikan legal.

"Nanti begitu ada cukai, mereka masih main juga. Kita kan tahu pusat-pusat industri di mana, saya akan tutup," janji Purbaya.

Begitu juga terhadap rokok ilegal yang berasal dari luar negeri. Ia akan menindak tegas tanpa kompromi.

"Kalau yang luar ilegal ya saya tutup. Nggak ada ampun itu mah," tegas Purbaya.

(wan/dtc)

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumut Mahfullah P Daulay menyampaikan, Porwasu 2026 menjadi ajang silaturahmi bagi wartawan dari seluruh kabupaten/kota di Sumut.

Sejumlah cabang olahraga dipertandingkan, di antaranya mini soccer, catur, tenis meja dan domino, yang berlangsung di kompleks Sport Center Dispora Sumut. Antusiasme wartawan bersama para suporter membuat suasana stadion mini semakin meriah.

"Ini merupakan bentuk kedekatan Gubernur Sumut, Pak Bobby Nasution kepada insan pers. Jadi memang selain tugasnya menulis, wartawan juga kita anjurkan untuk rutin berolahraga," kata Mahfullah yang hadir bersama Kadis Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap.

Mahfullah juga menyampaikan apresiasi atas tingginya partisipasi wartawan, baik sebagai peserta maupun panitia pelaksana yang turut menyukseskan kegiatan tersebut.

"InsyaAllah, tahun depan akan ada dan menjadi event tahunan. Selamat bertanding," ujarnya dalam pidato pembukaan.

Untuk cabang sepak bola mini, panitia menyediakan total hadiah dengan rincian juara pertama sebesar Rp40 juta, juara kedua Rp25 juta, juara ketiga Rp15 juta, dan juara keempat Rp5 juta.

Sementara itu, Ketua Panitia Porwasu 2026 Zainul Abdi Nasution mengucapkan terima kasih kepada seluruh wartawan yang telah berpartisipasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut, baik pada cabang olahraga mini soccer, catur, tenis meja dan domino.

Ia berharap Porwasu dapat terus digelar secara berkelanjutan guna mempererat silaturahmi dan kebersamaan di kalangan wartawan di Sumut.(REL)

Dari catatan POSMETRO MEDAN yang dikutip dari data BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) menunjukkan untuk wilayah Kecamatan Medan Labuhan dan Belawan dilaporkan berawan.

Selain ke 2 daerah ini, 19 kecamatan lainnya diprakirakan bakalan diguyur hujan ringan.(dpt)

Ramalan Cuaca Kota Medan:

Medan Tuntungan

hujan ringan

Medan Belawan

berawan

Medan Amplas

hujan ringan

Medan Area

hujan ringan

Medan Johor

hujan ringan

Medan Marelan

hujan ringan

Medan Labuhan

berawan

Medan Tembung

hujan ringan

Medan Maimun

hujan ringan

Medan Polonia

hujan ringan

Medan Baru

hujan ringan

Medan Perjuangan

hujan ringan

Medan Petisah

hujan ringan

Medan Timur

hujan ringan

Medan Selayang

hujan ringan.

Medan Kota

hujan ringan

Medan Sunggal

hujan ringan

Medan Helvetia

hujan ringan

Medan Denai

hujan ringan

Medan Barat

hujan ringan

Medan Deli

hujan ringan.***

Selama tiga hari, hingga Sabtu, ia bersama rombongan menyambangi mitra kerja mereka di sektor perdagangan dan perindustrian. Bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan upaya membaca denyut ekonomi dari dekat khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Mendasarnya sederhana, mengapa UMKM di daerah lain bisa melesat, sementara di Sumatera Utara masih tertatih di banyak sisi.

Di Pekanbaru, jawabannya tidak tunggal. Ia tersebar dalam praktik-praktik kecil yang konsisten dan kebijakan yang berpihak.

Rudi menemukan, pelaku UMKM di sana tidak berjalan sendiri. Mereka ditopang oleh sistem. Salah satunya melalui dukungan perbankan, di mana pelaku usaha yang mengakses kredit mendapat subsidi bunga dari pemerintah. Skema ini membuat pelaku UMKM berani berkembang tanpa dihantui beban finansial yang berat.

"UMKM di sana tumbuh karena ada keberpihakan nyata. Pemerintah hadir, bukan sekadar mengatur, tapi ikut menanggung risiko," ujar Rudi.

Dari Lidi ke Amerika, dari Madu ke Timur Tengah

Yang menarik, komoditas unggulan UMKM Pekanbaru bukan hanya produk umum. Ada yang sederhana bahkan sering dianggap remeh namun bernilai ekspor tinggi.

Produk berbahan lidi, misalnya, justru menjadi salah satu yang paling diminati hingga menembus pasar Amerika Serikat.

Sementara madu dari daerah itu menempuh jalur perdagangan yang lebih panjang, diekspor ke Malaysia, kemudian dikemas ulang dengan merek lokal, sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke pasar Timur Tengah, termasuk Saudi Arabia.

Strategi itu, menurut Rudi, bukan sekadar soal bisnis, melainkan cara menjaga posisi produk di pasar global.

"Brand diganti di Malaysia untuk menjaga daya saing. Ini strategi dagang yang harus kita pelajari," katanya.

Tak hanya itu, komoditas lain seperti pisang kepok (pisang kipas) juga berhasil menembus pasar Australia. Dengan teknik sederhana digoreng setengah matang lalu dibekukan produk lokal itu mampu memenuhi standar ekspor.

Bahkan, tanaman seperti daun kelor diolah tidak hanya untuk konsumsi, tetapi juga masuk ke industri kecantikan (skin care). Sebuah bukti bahwa nilai tambah bisa lahir dari kreativitas.

Bagi Rudi, kunjungan ini bukan sekadar melihat keberhasilan daerah lain, tetapi juga membaca kekurangan sendiri.

Ia menilai, Sumatera Utara khususnya Medan memiliki potensi besar, namun belum dikelola secara optimal. UMKM masih berjalan sendiri-sendiri, tanpa ekosistem yang kuat dan terintegrasi.

"Kita ingin Medan dan Sumatera Utara bisa lebih maju. Apa yang dilakukan di Pekanbaru bisa jadi contoh," ujarnya ketika dikonfirmasi Sabtu, (11/04/2926) pagi.

Dari hasil kunjungan itu, satu hal menjadi terang, kemajuan UMKM tidak lahir dari kebetulan, melainkan dari keberpihakan kebijakan, keberanian berinovasi, dan konsistensi dalam membangun pasar.

Rudi menegaskan, langkah selanjutnya adalah mendorong agar praktik-praktik baik tersebut bisa diadaptasi di Sumatera Utara baik melalui regulasi, dukungan pembiayaan, maupun penguatan jaringan pemasaran.

Dari Pekanbaru, Rudi Alfahri Rangkuti membawa satu pesan sederhana namun mendesak,

bahwa kemajuan tidak perlu ditemukan cukup dipelajari, ditiru, lalu disesuaikan dengan keberanian.(erni)

Dalam proses pengurusan sertipikat tanah secara mandiri, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, pemohon perlu menyiapkan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) terbaru sebagai bukti subjek hukum dalam proses pendaftaran tanah.

Selain identitas diri, pemohon juga perlu melampirkan dokumen yang menunjukkan riwayat penguasaan atau perolehan tanah sebagai bagian dari data yuridis. Dokumen tersebut dapat berupa girik, letter C, petok D, akta jual beli, maupun Surat Keterangan Riwayat Tanah dari pemerintah desa atau kelurahan setempat. Dokumen tersebut tidak lagi merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, melainkan menjadi dasar penelitian dalam proses penetapan hak.

Dalam hal tertentu, khususnya apabila tanah diperoleh melalui peralihan hak, pemohon juga perlu melengkapi dokumen perpajakan seperti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun berjalan serta bukti pelunasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila bukti tertulis tidak tersedia secara lengkap, pembuktian hak dapat dilakukan melalui penguasaan fisik tanah secara terus-menerus dengan itikad baik selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut serta didukung oleh kesaksian pihak yang dapat dipercaya. Hal ini menjadi bagian dari penelitian data yuridis dalam rangka penetapan hak atas tanah.

Selain penelitian data yuridis, pendaftaran tanah juga mencakup pengumpulan data fisik, salah satunya melalui tahapan pengukuran bidang tanah. Dalam tahapan ini, pemohon wajib memasang tanda batas serta memastikan batas bidang tanah telah disepakati dengan pemilik tanah yang berbatasan langsung. Pengukuran dilakukan setelah batas dinyatakan jelas guna menjamin kepastian letak dan luas bidang tanah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021.

Setelah seluruh tahapan pengumpulan serta penelitian data fisik dan data yuridis selesai dilakukan, Kantah akan melakukan pencatatan pada buku tanah dan menerbitkan sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanah yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.

Adapun biaya yang timbul dalam proses pendaftaran tanah dibayarkan melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015. Masyarakat juga dapat menghitung estimasi biaya melalui aplikasi Sentuh Tanahku.

Informasi mengenai prosedur pendaftaran tanah dapat diperoleh melalui kanal resmi Kementerian ATR/BPN, seperti Hotline WhatsApp Pengaduan di nomor 0811-1068-0000 serta aplikasi Sentuh Tanahku yang tersedia di iOS dan Android.

Bagi masyarakat yang mengurus sertipikat tanahnya sendiri, Kementerian ATR/BPN juga telah menyediakan loket khusus di Kantor Pertanahan agar proses pengurusan lebih mudah dan cepat. Dengan melengkapi seluruh persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, proses sertipikasi tanah diharapkan berjalan lancar serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. (Rel/Lkt)

Rico waas menyampaikan penerapan WFH sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk meningkatkan efisiensi anggaran.

Rico waas menilai pengurangan aktivitas di kantor secara langsung dapat berdampak pada penghematan penggunaan listrik serta konsumsi BBM.

Selain itu, pelaksanaan WFH ini akan terus dipantau dan dievaluasi secara berkala. Setiap perangkat daerah diminta untuk melaporkan kondisi dan perkembangan selama kebijakan berlangsung agar dapat menjadi bahan perbaikan ke depan", terang Rico.

Di hari pertama penerapan, suasana Kantor Wali Kota Medan tampak lebih lengang dari biasanya. Area parkir yang umumnya ramai terlihat sepi, dan aktivitas pegawai di dalam kantor juga berkurang signifikan.

Meski demikian, Pemkot Medan memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal. Beberapa sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap diwajibkan bekerja dari kantor sesuai ketentuan yang berlaku.

Kebijakan ini diterapkan berdasarkan surat edaran resmi Pemkot Medan tentang transformasi budaya kerja ASN yang mulai berlaku sejak Jumat,10 April 2026.(ATN)