Merasa ada yang tidak beres, pengemudi ojol itu memutuskan mengikuti kedua pria itu hingga melintas di kawasan Teladan.

Saat tiba di depan Polsek Medan Kota, dia segera meminta bantuan petugas kepolisian yang sedang berjaga untuk mengejar kedua pria itu.

Pengejaran pun berlangsung hingga ke Simpang Pelangi, tepat di depan salah satu gerai makanan cepat saji.

Polisi sempat berhasil menerkam salah seorang terduga pelaku. Namun, pria itu berhasil melepaskan diri dan kabur menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox ke arah Amplas.

Sementara itu, sepeda motor yang diduga ditinggalkan pelaku berhasil diamankan petugas dan kini berada di Polsek Medan Kota.

Bagi masyarakat yang merasa kehilangan sepeda motor, diimbau untuk datang ke Polsek Medan Kota dengan membawa dokumen kepemilikan yang sah guna proses verifikasi.

Seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @R anggi teamsniper yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 29 Juli 2026, peristiwa tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 21.00 WIB pada Selasa malam (28/7/2026).

Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap terduga pelaku yang berhasil melarikan diri.***

Penyampaian jawaban tersebut dilakukan Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang, Zakky Shahri, Rabu (22/7/2026).

Dalam penyampaiannya, Lom Lom Suwondo menyampaikan apresiasi atas berbagai saran, masukan, kritik, dan dukungan yang diberikan seluruh fraksi DPRD sebagai bagian dari fungsi pengawasan serta kemitraan antara legislatif dan eksekutif dalam pembangunan daerah.

Menanggapi masukan terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjelaskan bahwa berbagai langkah optimalisasi terus dilakukan melalui validasi potensi pendapatan, digitalisasi layanan pajak, pengawasan terhadap wajib pajak, penagihan, hingga pemasangan tapping box untuk meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah.

Upaya tersebut turut mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah. Pada Tahun Anggaran 2025, realisasi pajak daerah berhasil melampaui Rp1 triliun. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga terus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran agar setiap program dan kegiatan berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjelaskan bahwa sebagian besar berasal dari pelampauan target pendapatan daerah, pembayaran piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sisa Dana Alokasi Khusus (DAK), serta sisa anggaran layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang penggunaannya telah ditetapkan sesuai ketentuan.

Di bidang pelayanan dasar, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.

Pada sektor pendidikan, upaya peningkatan mutu dilakukan melalui dukungan terhadap tenaga pendidik, pemberian insentif bagi guru honorer dan guru sekolah agama, serta pemberian beasiswa pendidikan bagi guru berprestasi.

Sementara pada sektor kesehatan, dukungan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus diperkuat, termasuk persiapan kebutuhan tambahan anggaran melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pemerintah Daerah dalam Perubahan APBD, serta peningkatan mutu pelayanan dengan waktu respons yang lebih cepat.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga memastikan tindak lanjut terhadap seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terus dilakukan melalui pengawasan, evaluasi, dan penyelesaian sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang berdampak terhadap keuangan daerah, Pemerintah siap melakukan koordinasi dengan pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam penguatan pelayanan publik, Pemerintah menjelaskan bahwa Mall Pelayanan Publik (MPP) telah mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu sistem pelayanan terpadu sejak 1 April 2026.

Pemerintah juga terus melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah dan badan usaha milik daerah agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.

Pada sektor infrastruktur dan keamanan lingkungan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyampaikan bahwa pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) akan diprioritaskan pada titik-titik rawan kriminalitas dan ruas jalan kabupaten sesuai kemampuan keuangan daerah.

Selain itu, pemasangan kamera pengawas (CCTV) menjadi salah satu target dalam implementasi Master Plan Smart City Kabupaten Deli Serdang. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan keamanan lingkungan, mempercepat penanganan kondisi darurat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi.

"Pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi merupakan wujud tanggung jawab konstitusional serta komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan transparansi dan penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Wakil Bupati . (drt)

Dalam sambutan yang dibacakan Asisten I, Bupati menyampaikan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati serta mengapresiasi Universitas Quality yang terus berperan dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Ia menyebut, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Universitas Quality menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Hari ini adalah hari kemenangan atas perjuangan panjang, kerja keras, dan semangat pantang menyerah selama menempuh pendidikan. Keberhasilan ini menjadi kebanggaan bagi wisudawan, orang tua, dosen, dan seluruh civitas akademika Universitas Quality," ujarnya.

Para lulusan diharapkan dapat terus mengembangkan kompetensi, menjaga integritas, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

"Lulusan perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan, melahirkan inovasi, dan menjadi agen perubahan di tengah masyarakat. Jadilah pribadi yang rendah hati dalam keberhasilan, tangguh dalam menghadapi tantangan, dan selalu membawa solusi di tengah masyarakat," pesannya.(drt)

Dalam potongan video itu, pengasuh Pesantren Tebuireng itu menyampaikan pandangannya mengenai hukuman yang dinilai pantas bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam ceramahnya, KH Musta'in Syafi'i menyebut koruptor yang merugikan negara hingga sekitar Rp1 miliar layak dijatuhi hukuman potong tangan.

Sementara itu, bagi pelaku korupsi dengan nilai kerugian di atas Rp1 miliar, menurutnya, hukuman mati patut diterapkan karena dampak kejahatannya sangat besar terhadap kehidupan masyarakat.

Video ceramah itu,--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Melihat indonesia yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 29 Juli 2026-- kemudian viral dan memicu beragam tanggapan dari warganet.

Sebagian menyatakan dukungan dengan alasan korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan rakyat dan negara.

Namun, tak sedikit pula yang menilai penerapan hukuman harus tetap mengacu pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Pandangan KH Musta'in Syafi'i itu sebenarnya bukan hal baru. Gagasan serupa pernah dia sampaikan dalam tulisan berjudul Falsafah Idul Adha; Koruptor Harus Dihukum Mati yang dipublikasikan Tebuireng Online.

Dalam tulisan itu, dia menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa sehingga membutuhkan efek jera yang tegas.

Sebagai informasi, hukum positif di Indonesia membuka kemungkinan pidana mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, hingga kini ketentuan tersebut belum pernah diterapkan dalam putusan pengadilan terhadap perkara korupsi.

Potongan video ceramah KH Musta'in Syafi'i yang kembali beredar di media sosial pun menjadi perbincangan luas di tengah menguatnya tuntutan publik agar negara menjatuhkan hukuman lebih berat kepada para pelaku korupsi.***

Gempa yang berpusat sekitar 20 km selatan Kota Kumamoto ini menyebabkan setidaknya 13 orang tewas, puluhan luka-luka, dan kerusakan signifikan pada bangunan serta infrastruktur. Pemerintah Jepang masih mengerahkan seluruh sumber daya untuk menyelamatkan korban yang terjebak.

Gempa terjadi sekitar pukul 16:27 waktu setempat dan tercatat mencapai intensitas maksimum 7 pada skala seismik Jepang di beberapa wilayah, termasuk Uki City dan sekitarnya.

Badan Meteorologi Jepang (JMA) sempat mengeluarkan peringatan tsunami dengan ketinggian maksimal 1 meter untuk pesisir Laut Ariake dan Yatsushiro, meski akhirnya tidak ada tsunami besar yang terjadi.

Insiden paling parah terjadi di Aeon Mall Kumamoto. Sekitar 90 menit setelah gempa, ledakan diduga akibat kebocoran gas menghancurkan sebagian lantai dua mal.

Pelanggan berhasil dievakuasi, tetapi puluhan karyawan terjebak di dalam reruntuhan. Tim penyelamat berhasil menarik delapan orang, di antaranya dua perempuan berusia 20-an yang ditemukan tewas, sementara satu orang lainnya dalam kondisi henti jantung paru. Lima orang lainnya mengalami luka tapi tidak mengancam jiwa.

Korban tewas lainnya dilaporkan akibat runtuhnya bangunan dan cerobong asap pabrik Nippon Paper Industries di Yatsushiro, di mana beberapa orang masih dinyatakan hilang.

Rumah sakit di wilayah terdampak melaporkan puluhan hingga puluhan korban luka, termasuk yang kondisinya serius. Lebih dari 9.000 orang mengungsi ke pusat-pusat evakuasi akibat listrik padam yang melanda puluhan ribu rumah tangga.

Kerusakan infrastruktur meliputi:

Retak dan rusaknya jalan raya utama.

Runtuhnya sebagian dinding Kastil Kumamoto (yang masih dalam perbaikan pasca gempa 2016).

Gangguan layanan kereta api (termasuk Shinkansen) dan penerbangan di Bandara Kumamoto.

Kebakaran di beberapa bangunan.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan bahwa 13 orang telah ditemukan tewas dan operasi pencarian serta penyelamatan masih berlanjut.

"Ini adalah perlombaan melawan waktu," ujarnya, seraya mengerahkan ratusan personel Pasukan Bela Diri Jepang (SDF) untuk membantu tim darurat di lokasi mal dan pabrik. Ia juga meminta warga tetap waspada terhadap gempa susulan yang berpotensi kuat dalam seminggu ke depan, serta risiko longsor.

Sekitar 260.000–300.000 warga diinstruksikan mengungsi. Suhu tinggi di wilayah tersebut (mencapai 34°C) menambah kekhawatiran akan heatstroke bagi para pengungsi yang kehilangan listrik.

Perusahaan seperti TSMC, Sony, Fujifilm, Tokyo Electron, dan Honda turut mengevakuasi atau menghentikan sementara operasi pabrik mereka di kawasan tersebut sebagai langkah pencegahan.

Wilayah Kumamoto sebelumnya pernah dilanda gempa dahsyat pada 2016 dengan magnitudo 7,0–7,3 yang menewaskan sekitar 275 orang dan merusak ribuan bangunan. Kejadian kali ini kembali mengingatkan warga akan kerentanan wilayah tersebut yang terletak di "Cincin Api" Pasifik.

Operasi penyelamatan masih berlangsung intens hingga Rabu pagi (29 Juli 2026). Jumlah korban dipastikan masih bisa bertambah seiring pencarian yang terus dilakukan di reruntuhan. Pihak berwenang terus memantau situasi dan menyediakan bantuan bagi para korban. (RTR/Al Jazeera/AP/BBS/RED)

Apel dipimpin Kabag Ops Polres Karo Kompol Jonista Tarigan, S.H., dan diikuti pejabat utama Polres Karo, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta personel gabungan yang akan terlibat dalam pengamanan.

Dalam arahannya, --seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @humas polres karo yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 29 Juli 2026-- Kabag Ops menekankan agar seluruh personel memaksimalkan pengamanan guna meminimalisir kemacetan yang selama ini menjadi perhatian pada setiap penyelenggaraan Pesta Bunga dan Buah.

Para Padal (Perwira Pengendali) juga diminta bertanggung jawab penuh di wilayah tugas masing-masing.

Usai apel, dilakukan penjabaran tugas setiap objek pengamanan serta pemaparan rekayasa lalu lintas oleh Satlantas Polres Karo. Skema yang disiapkan meliputi pengaturan arus, penempatan personel di titik rawan, pengaturan parkir, hingga pengalihan arus secara situasional apabila terjadi kepadatan kendaraan.

Polres Karo juga memetakan potensi gangguan berupa kemacetan, penonton yang menerobos jalur pawai, kecelakaan lalu lintas, dan tindak pidana pencurian.

Pengamanan pembukaan Karnaval Pesta Bunga dan Buah yang berlangsung mulai Kamis hingga Sabtu akan dilaksanakan secara terpadu bersama Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Pemerintah Kabupaten Karo guna menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.***

Kapolres Karo, AKBP Pebriandi Haloho, S.H., S.I.K., M.Si, menerima penghargaan dari Kapolri atas keberhasilan pembangunan Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sekaligus sebagai Unit Pelayanan Publik Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Instansional Tahun 2026 dengan Kategori Pelayanan Prima (A).

Penghargaan tersebut diserahkan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., didampingi Wakapolda Sumut Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., kepada Kapolres Tanah Karo pada Selasa (29/7) pagi di Mapolda Sumatera Utara.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh personel Polres Karo dalam membangun budaya pelayanan yang bersih, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

"Penghargaan ini bukanlah akhir dari perjalanan ataupun alasan untuk berpuas diri. Justru ini menjadi tanggung jawab yang lebih besar bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas," ujar Kapolres.

Ia menegaskan, keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari dukungan, kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat yang terus memberikan masukan serta mengawasi kinerja kepolisian.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Karo atas kepercayaan yang diberikan. Dukungan masyarakat menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, transparan dan humanis," tambahnya.

Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Polres Karo untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga kehadiran Polri benar benar mampu memberikan manfaat nyata dan memenuhi harapan masyarakat.(RED)

Asesmen dilakukan oleh tim verifikator dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, serta World Bank.

Tahapan ini merupakan lanjutan dari proses seleksi yang berlangsung di Jakarta pada April 2026. Dari 65 daerah kandidat, Kabupaten Deli Serdang berhasil masuk dalam 45 daerah yang lolos ke tahap verifikasi teknis dan kini bersaing menjadi salah satu dari 28 daerah penerima dukungan Program LSDP.

Mewakili Bupati Deli Serdang, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Deli Serdang, Hendra Wijaya, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penuh pelaksanaan program tersebut.

"Pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten sangat menginginkan program ini hadir di Kabupaten Deli Serdang. Untuk menunjukkan keseriusan tersebut, pemerintah daerah telah mempersiapkan berbagai aspek, mulai dari perencanaan, penganggaran, penyediaan lahan hingga koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti PLN, Perumda Air Minum Tirta Deli dan pihak terkait lainnya," ujarnya.

Menurutnya, seluruh perangkat daerah terkait telah dilibatkan sebagai bentuk komitmen bersama agar implementasi Program LSDP dapat berjalan optimal.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Deli Serdang, Rio Laka Dewa, memaparkan kesiapan daerah dalam mendukung program tersebut. Selain memiliki dua Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Namo Rube Julu dan Tadukan Raga dengan sistem sanitary landfill, Pemkab Deli Serdang juga telah menyiapkan berbagai sarana pendukung, seperti TPS 3R, pusat daur ulang, bank sampah, armada pengangkut sampah, serta penguatan kelembagaan masyarakat.

Rio menjelaskan kesiapan tersebut turut didukung dokumen perencanaan yang lengkap, mulai dari surat minat pemerintah daerah, surat komitmen DPRD, Feasibility Study (FS), Detail Engineering Design (DED), hingga lahan seluas 7,5 hektare di Desa Tadukan Raga yang telah bersertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Dari total lahan tersebut, empat hektare telah dimanfaatkan sebagai TPA, sedangkan 3,5 hektare disiapkan untuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

"Kami juga telah menyiapkan dukungan infrastruktur berupa ketersediaan listrik, jaringan air bersih, serta komitmen dari berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pembangunan TPST di Tadukan Raga," katanya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan membentuk Perkumpulan Masyarakat Pengelola Sampah sebagai upaya memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular.

Dalam paparannya, Rio menjelaskan implementasi Program LSDP dirancang bertahap hingga 2030, dimulai dari penguatan tata kelola dan regulasi, pembangunan TPST beserta infrastruktur pendukung, hingga mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang mandiri dan berkelanjutan.

Untuk mendukung pelaksanaannya, Pemkab Deli Serdang telah menyiapkan estimasi alokasi anggaran sebesar Rp150 miliar hingga 2030.

Melalui asesmen verifikasi teknis ini, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berharap dapat menjadi salah satu dari 28 daerah penerima Program LSDP sehingga mampu mempercepat pembangunan sistem pengelolaan sampah yang modern, terpadu, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas lingkungan serta pelayanan kepada masyarakat. (drt)

Kasus ini sudah dilaporkan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sultra dan korban menolak upaya damai.

AD mengaku mengenal MAD sejak Januari 2026.

Menurutnya, sejak awal perkenalan, pelaku beberapa kali melakukan pelecehan dan mengajaknya berhubungan intim, namun selalu ditolak.

"Pada 18 Mei 2026, dia (red, pelaku) mengajak saya bertemu di sebuah rumah di Kota Kendari dengan alasan perpisahan temannya. Saat itu saya bersama teman saya," kata AD, Minggu (26/7/2026)--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @R anggi teamsniper yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 29 Juli 2026.

AD mengaku dirinya tidak mengonsumsi minuman beralkohol saat pertemuan itu.

Namun, MAD dan beberapa orang lainnya disebut mengonsumsi minuman keras (miras) hingga dalam kondisi mabuk.

Korban mengaku sempat meminta pulang, tetapi MAD justru mengajaknya ke kamar. AD menyebut dirinya menolak, namun diduga diseret dan digendong secara paksa oleh terlapor.

"Di dalam kamar saya sempat berteriak, tetapi mulut saya ditutup. Dia bilang nanti terdengar tetangga dan kami akan digerebek," kenangnya.

AD menyebut dugaan pemerkosaan itu terjadi pada 18 Mei 2026 dan kembali terjadi pada 24 Mei 2026.

Setelah kejadian, korban mengaku sempat mendapat ajakan untuk menjalin hubungan berpacaran, namun ditolak keras.

AD kemudian melaporkan MAD ke Bidpropam Polda Sultra pada 21 Juni 2026.

Setelah laporan dibuat, korban mengaku mendapat berbagai upaya pendekatan dan perdamaian melalui sejumlah perantara.

"Saya menolak karena kasus ini bukan mau sama mau. Saya tidak ada hubungan asmara dengan dia (pelaku)," tegasnya.

Pelaku Di-patsus Tapi Bisa Pakai HP

Ia mengaku masih trauma dan beberapa kali harus mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Dia berharap proses hukum berjalan tanpa hambatan dan meminta MAD diberhentikan jika terbukti bersalah.

"Beberapa kali saya tanyakan sama penyidik propam katanya dia lagi dipatsus. Tapi masa dipatsus (penempatan khusus) bisa pegang HP 24 jam. Saya rasa tidak adil sekali, sampai bapakku sendiri turun tangan," keluhnya. Duh!

Peristiwa ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita semua, terutama kaum remaja putri!***

Sebuah pohon besar milik Pemerintah Kota Medan yang berfungsi sebagai paru-paru kota dan bagian penting dari Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang berdiri di Jalan SM Raja tepat di depan lokasi usaha Flow Padel, telah ditebang secara sengaja tanpa izin resmi. Namun hingga kini belum ada tindakan nyata.

Peristiwa ini jelas melanggar Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021, yang melarang keras penebangan maupun pemangkasan pohon sembarangan tanpa izin resmi dari pihak berwenang. Aturan ini dibuat khusus untuk melindungi aset lingkungan milik warga, namun kenyataannya tampak seolah tidak berlaku bagi pihak tertentu.

Saat dikonfirmasi oleh wartawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Melvi Marlabayana, membenarkan adanya pelanggaran tersebut.

Melvi menyatakan, bahwa pihak Flow Padel sama sekali belum mengantongi izin penebangan pohon.

"Untuk itu, pihak DLH sedang melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku," ujar Melvi.

Pernyataan ini justru semakin mempertegas kelemahan kinerja DLH Medan. Pasalnya, jika sudah diketahui bahwa penebangan dilakukan tanpa izin, artinya pelanggaran sudah terbukti sejak awal mengapa butuh waktu begitu lama hanya untuk sekadar memanggil pihak pengusaha?

Lokasi usahanya diketahui dengan jelas, pelanggarannya terjadi di tempat terbuka yang ramai, namun pemanggilan baru sedang dilakukan. Padahal kasus ini sudah diketahui publik sejak lama.

"Di mana kecepatan, ketegasan, dan keseriusan yang diharapkan masyarakat dari instansi yang memegang wewenang penuh?" ujar warga.

Garis police line sempat dipasang di lokasi pada (24/6/2026) seolah memberi harapan akan adanya tindakan. Namun harapan itu perlahan memudar seiring berjalannya waktu.

Hari terus berganti janji untuk memanggil pihak terkait belum juga terwujud. Masyarakat mulai meragukan,apakah kinerja DLH Medan memang selemah itu? Atau sengaja menunda agar kasus ini meredup dengan sendirinya.

Warga yang tak ingi namanya ditulis itu juga mempertanyakan, apakah pernyataan Kadis DLH hanya semata untuk menutupi kelalaian dan ketidaksanggupan instansinya.

"Jika pelanggaran yang terang benderang pun tidak segera ditindaklanjuti, maka kinerja DLH Medan patut dipertanyakan secara serius. Apa gunanya peraturan jika tidak ditegakkan? Apa gunanya wewenang jika tidak digunakan untuk melindungi aset milik warga?" sambung warga itu.

Warga Kota Medan menuntut agar DLH Medan segera membuktikan kinerjanya. Jangan hanya berjanji lewat pernyataan kepada wartawan, tetapi tunjukkan tindakan nyata. Segera panggil, periksa, dan kenakan sanksi setimpal kepada pihak pengusaha Flow Padel.

"Jangan biarkan kinerja yang lemah dan penuh keraguan semakin merusak kepercayaan masyarakat terhadap instansi yang seharusnya menjadi pelindung lingkungan kota," katanya. (TIM/RED)

Keputusan itu diambil dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar di Ruang Sidang Bidpropam Polda Aceh, Selasa, 28 Juli 2026, setelah komisi menyatakan Briptu MZ terbukti melakukan perbuatan tercela.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan sidang etik merupakan rangkaian proses yang telah dimulai sejak Jumat, 24 Juli 2026 dengan agenda pembacaan persangkaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan terduga pelanggar, serta pemeriksaan barang bukti.

Persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan pada Senin kemarin, sebelum putusan dibacakan pada Selasa 28 Juli 2026.

"Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi etik berupa pernyataan bahwa pelanggar telah melakukan perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)," kata Joko, Selasa, 28 Juli 2026.

Ia menjelaskan, Briptu MZ disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau perampokan Toko Emas Amin Setia pada Sabtu, 18 Juli lalu dengan menggunakan senjata api organik Polri.

Menurutnya, --seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @kabar daerah 66 yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 29 Juli 2026-- penetapan status tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan, pemeriksaan sejumlah saksi, rekaman CCTV, barang bukti, serta pengakuan tersangka.

Kini proses penyidikan pidana terhadap Briptu MZ masih ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh.

Dalam sidang etik, perbuatan Briptu MZ dinilai melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Selain menjatuhkan sanksi PTDH, komisi juga mempertimbangkan bahwa perbuatan pelanggar dilakukan secara sengaja, sadar, dan terencana, sehingga mencoreng nama baik institusi Polri, menurunkan kepercayaan masyarakat, serta menimbulkan kerugian bagi korban dan keresahan di tengah masyarakat.

Terhadap putusan tersebut, Briptu MZ menyatakan menerima dan tidak mengajukan banding.

Joko menegaskan, sanksi PTDH menjadi bukti komitmen Polda Aceh dalam menindak tegas setiap anggota yang melakukan pelanggaran berat.

"Pemberian sanksi PTDH merupakan bentuk komitmen Polda Aceh dalam menegakkan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri. Setiap anggota yang melakukan pelanggaran berat akan diproses secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku tanpa pandang bulu," ujarnya.

Ia menambahkan, proses penegakan kode etik berjalan beriringan dengan proses pidana yang kini masih berlangsung.

"Polda Aceh tidak akan mentoleransi setiap bentuk pelanggaran hukum maupun penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh anggota. Penegakan hukum yang tegas terhadap anggota yang melakukan pelanggaran merupakan bagian dari komitmen kami untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," kata Joko.***

Kunjungan kerja itu merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk mempererat komunikasi dengan masyarakat sekaligus meninjau secara langsung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan Dolok Silau.

Dalam kesempatan itu, ---seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Kodim Simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 29 Juli 2026-- Bupati didampingi Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Simalungun, Ny. Darmawati Anton Saragih.

Kegiatan ini pula turut dihadiri Ketua DWP Kabupaten Simalungun Ny. Yulince Mixnon Simamora, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Dolok Silau Agusti Ginting, Kapolsek Dolok Silau AKP M. Daulay, Kepala Puskesmas Sarang Padang Dewi S. Sembiring, M.K.M., para Pangulu beserta perangkat nagori, Maujana Nagori, Korwil dinas dan badan se-Kecamatan Dolok Silau, Kepala KUA, serta masyarakat.

Rangkaian kegiatan diawali dengan sambutan Bupati Simalungun yang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan, meningkatkan semangat gotong royong, serta mendukung program pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bantuan kepada warga dan diakhiri dengan sesi foto bersama.

Kehadiran Plh Danramil 18/Dolok Silau Kapten Inf Marianto Sembiring menjadi wujud nyata komitmen TNI Angkatan Darat, khususnya Kodim 0207/Simalungun, dalam memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah, Polri, dan seluruh komponen masyarakat. Sinergitas tersebut diharapkan mampu menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif sehingga setiap program pembangunan dapat berjalan optimal.***

Monitoring tersebut dilakukan Bupati Deli Serdang melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Misran Sihaloho, bersama PT Pupuk Indonesia untuk memastikan kesiapan pasokan pupuk, khususnya urea dan NPK, bagi petani di Kabupaten Deli Serdang.

Misran menyampaikan, hasil peninjauan menunjukkan stok pupuk tersedia dan mencukupi. Petani tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan pupuk karena pasokan tetap terjaga.

"Stok pupuk dalam kondisi aman dan mencukupi. Kami telah melihat langsung ketersediaan pupuk urea maupun NPK di gudang," ujarnya.

Ia menjelaskan, penyaluran pupuk dilakukan melalui sekitar 255 Titik Penyerahan Pupuk Bersubsidi (PPTS) dengan dukungan sembilan agen distribusi. Jika terjadi keterlambatan penyaluran, lanjut Misran, hal tersebut lebih disebabkan kendala distribusi di lapangan, termasuk faktor mobilitas angkutan barang.

"Yang menjadi perhatian bukan pada ketersediaan pupuk, melainkan kemungkinan kendala dalam distribusi. Namun secara umum stok pupuk tersedia dengan baik dan dalam waktu dekat juga akan datang tambahan pasokan pupuk," jelasnya.

Saat ini, berdasarkan informasi PT Pupuk Indonesia, tersedia sekitar 40.000 ton pupuk yang siap didistribusikan. Tambahan pasokan juga akan disiapkan apabila kebutuhan petani meningkat.

Sementara itumc 39menyampaikan komitmen perusmcahaan untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani, baik bersubsidi maupun nonsubsidi.

"Kami berkomitmen menyediakan pupuk dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan petani di daerah. Dalam waktu dekat, pasokan pupuk bersubsidi juga akan datang dalam jumlah yang lebih besar," katanya.(drt)

Kegiatan yang dimulai pukul 22.00 WIB itu diawali apel pengecekan personel dan pemberian arahan mengenai cara bertindak di lapangan.

Tim dipimpin IPDA Asido Selamat Nababan, S.H., M.H. (Kanit 2 Sat Reskrim), IPDA Sarvendro Manik (Kanit Regident Sat Lantas), IPDA Supangat, S.H., M.H. (Kanit Reskrim Polsek Kota Kisaran Timur), dan IPDA Roman S. Harahap, S.H., M.H. (Kasubsipenmas Si Humas), dengan melibatkan 14 personel gabungan dari fungsi Intelkam, Reskrim, Samapta, Lantas, dan Polsek Kota Kisaran Timur.

Patroli menyisir sejumlah ruas jalan yang dinilai rawan menjadi lokasi berkumpulnya geng motor dan pelaku kejahatan jalanan, di antaranya Jalan Cokroaminoto, WR Supratman, Mahoni, Tusam, Jalan Ir. Sutami, Jalan Ahmad Yani, Jalan HM. Yamin, Jalan Imam Bonjol, Jalan Pramuka, Jalan Panglima Polem, Jalan Sisingamangaraja, Malik Ibrahim, hingga Jalinsum.

Sekitar pukul 03.30 WIB, --seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Polres Asahan yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 29 Juli 2026-- saat melintas di kawasan Jalinsum Sidomukti, tepatnya di depan Kolam Renang Karya Mandiri, petugas menemukan sekelompok remaja yang sedang berkumpul.

Setelah diperiksa, tim mengamankan 3 remaja yang diduga membawa senjata tajam.

Berdasarkan hasil interogasi awal di lapangan, 3 remaja ini mengaku sebagai anggota kelompok Gemot Pekong 22.

Dari lokasi kejadian, petugas turut mengamankan barang bukti berupa empat bilah senjata tajam, yaitu satu corbek, satu sabit, satu celurit, dan satu parang.

Selanjutnya, mereka beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Asahan dan diserahkan ke piket Satreskrim untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selama pelaksanaan patroli, situasi tetap berjalan aman, tertib, dan lancar. Polres Asahan menegaskan bahwa kegiatan Tim Sergap dan Patroli Khusus akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai langkah preventif dalam mencegah aksi geng motor, begal, serta gangguan kamtibmas lainnya, dengan tetap mengedepankan pendekatan yang humanis, profesional, dan sesuai prosedur.***

Meski tersangka pengedar sabu berinisial RAL alias Kiki (30) sudah ditangkap sejak Mei 2026 lalu, sosok aktor intelektual di baliknya seorang pria bermarga Simangunsong hingga kini masih bebas melenggang tanpa tersentuh hukum.

Lambannya kinerja aparat kepolisian ini makin memantik sentimen negatif.

Pasalnya, alih-alih menunjukkan progres signifikan dalam membongkar jaringan kelas atas, Kapolsek Kampung Rakyat, AKP Muhammad Ilham Lubis, justru terkesan melimpahkan tanggung jawab dan melempar 'bola panas' penanganan kasus itu ke Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba) Polres Labusel.

Saat dikonfirmasi kembali pada Rabu (29/7/2026), AKP Muhammad Ilham Lubis berdalih bahwa licinnya terduga bandar marga Simangunsong menjadi alasan utama belum tertangkapnya pemasok barang haram seberat 8,43 gram itu.

"Kalau untuk diduga pemasok bermarga Simangunsong belum berhasil kita tangkap, namun kita akan terus melakukan penyelidikan terhadap diduga bandar itu," ujar AKP Ilham Lubis, melalui pesan elektronik, Rabu (29/7/2026)

Perwira pertama Polri ini membeberkan proses penangkapan di lapangan terbentur sejumlah kendala teknis.

Menurutnya, terduga bandar sering berpindah-pindah lokasi dan pihak kepolisian berhati-hati agar saat penangkapan, barang bukti berada langsung di tangan pelaku.

Namun, alih-alih menjelaskan kepastian status penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Simangunsong, Kapolsek justru mengarahkan awak media untuk mengejar kejelasan berkas dan penetapan DPO itu ke tingkat Polres. Duh!

"Dalam pembuatan DPO, mungkin dipersilakan bertanya ke Sat Resnarkoba Polres Labuhanbatu Selatan, dikarenakan tersangka sudah dilimpahkan ke Sat Resnarkoba Polres Labuhanbatu Selatan. Untuk berkas bisa langsung tanyakan ke Sat Narkoba," kilahnya.

Meskipun penanganan terkesan berbelit-belit dan terhenti di tingkat penyidikan awal, AKP Ilham Lubis tetap melontarkan klaim komitmen bahwa pihaknya tidak memberi panggung bagi jaringan narkoba.

"Kami akan tetap melakukan penyelidikan terhadap semua diduga bandar. Polsek Kampung Rakyat berkomitmen tidak ada ruang bagi bandar di wilayah hukum Polsek Kampung Rakyat. Kami mengimbau masyarakat jangan ragu untuk melaporkan segala tindak pidana melalui layanan 110 gratis," pungkasnya.

Sikap 'pindah jalur' dan minimnya progres pemburuan sang bandar besar ini kian memperkuat keraguan masyarakat atas jargon War on Drugs yang kerap digaungkan kepolisian.

Sebelumnya kasus ini juga menjadi perhatian masyarakat dan LSM yang mendesak Kapolres Labuhanbatu Selatan, AKBP Aris Efendi, S.I.K., M.H., untuk segera turun tangan mengevaluasi total kinerja Polsek Kampung Rakyat agar pengusutan jaringan sabu Rantauprapat-Labusel ini tidak "jalan di tempat" atau sekadar menjadi kasus 'seumur jagung'. (HBB)

Ajakan tersebut disampaikan Jelita saat menghadiri peringatan Hari Anak Nasional yang dirangkai dengan lomba antar-TK/RA se-Kabupaten Deli Serdang di Balairung Pemkab Deli Serdang, Selasa (28/7/2026).

Menurut Jelita, kasih sayang kepada anak harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar ucapan. Anak harus mendapatkan pengasuhan yang baik, lingkungan yang aman, ruang untuk belajar, berkreasi, berkarya, serta pemenuhan gizi dan kesehatan yang memadai.

"Berikan anak-anak kasih sayang yang utuh dan bangun ketahanan keluarga yang baik agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat merusak masa depannya," ujarnya.

Jelita juga mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual. Menurutnya, pengalaman buruk yang dialami anak dapat menimbulkan trauma berkepanjangan dan berdampak pada masa depan mereka.

Karena itu, ia mengajak seluruh pihak, mulai dari orang tua, guru hingga masyarakat, untuk meningkatkan edukasi dan kepedulian terhadap perlindungan anak.

"Kita harus bersama-sama melindungi anak-anak dari tindakan yang dapat merusak mental, fisik, dan masa depan mereka. Tanamkan nilai keimanan, karakter, dan ilmu pengetahuan agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang kuat," katanya.

Selain perlindungan, Jelita menekankan pentingnya membangun karakter anak sejak usia dini melalui pendidikan, pembiasaan, dan kegiatan positif. Ia menyebut pembentukan karakter akan melahirkan generasi yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan mampu menjadi penerus pembangunan bangsa.

Seluruh pengurus PP PAUD di setiap kecamatan turut diminta untuk aktif memperhatikan seluruh anak, termasuk anak-anak penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian dan pendampingan khusus.

Pada kesempatan itu, ia turut mengapresiasi penyelenggaraan lomba sebagai wadah mengembangkan bakat dan kepercayaan diri anak sejak usia dini. Kepada para orang tua dan guru, Jelita berpesan agar menanamkan nilai sportivitas kepada anak, yakni berani menerima kemenangan maupun kekalahan sebagai bagian dari proses belajar.

Ia berharap kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk menemukan dan mengembangkan potensi anak, sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam memperkuat kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

"Mudah-mudahan anak-anak Deli Serdang tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, berkarakter, dan mampu meraih masa depan yang gemilang," tutupnya.(drt)

Langkah ini dibuktikan melalui peninjauan langsung pelaksanaan Asesmen Maretong tingkat SD dan SMP secara serentak yang dipimpin Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., di SMP Negeri 1 Siatas Barita, Rabu (29/7/2026).

‎‎Asesmen Maretong merupakan evaluasi kemampuan awal berhitung (numerasi) siswa, sekaligus bagian dari program unggulan daerah TAPAMAJUMA (Tapanuli Utara Maretong, Manjaha, Martorsa) yang dirancang memperkuat fondasi akademik dan daya saing peserta didik sejak dini.

taput-2.jpg">

‎

‎Turut mendampingi Wakil Bupati, Asisten Pemerintahan dan Kesra Satya Dharma Nababan, Kepala Dinas Pendidikan Freddy Advent Panjaitan, serta perwakilan Perangkat Daerah teknis terkait.

‎

‎Dalam arahannya di hadapan kepala sekolah dan dewan guru, Wabup Deni menegaskan pentingnya integritas penuh dalam pelaksanaan asesmen.

Menurutnya, kegiatan ini bertujuan memotret kondisi riil kemampuan numerasi siswa, bukan sekadar mengejar nilai formalitas semata.

‎

‎"Yang paling utama dan harus kita garis bawahi adalah integritas. Tidak ada gunanya membantu siswa menjawab soal demi terlihat keren," tegas Wabup Deni, seraya menambahkan hasil asesmen akan menjadi bahan evaluasi berkala setiap enam bulan untuk mengukur perkembangan pembelajaran di kelas.

‎

‎Wakil Bupati juga menyampaikan sejumlah arah kebijakan pendidikan ke depan di antaranya komitmen memangkas kesenjangan mutu antara sekolah perkotaan dan pedesaan.

Selain itu, imbauan kepada guru untuk memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam metode pembelajaran berhitung yang interaktif, serta penguatan kebiasaan berhitung dan membaca secara konsisten di kelas selama 10–15 menit setiap hari, tidak hanya saat apel pagi.

‎

‎Kepala Dinas Pendidikan, Freddy Advent Panjaitan menjelaskan asesmen ini melibatkan sekitar 52.000 peserta didik dari kurang lebih 383 SD dan 80 SMP se-Kabupaten Tapanuli Utara.

Sasarannya, siswa SD kelas 2 hingga 6 serta siswa SMP kelas 7 hingga 9. Jenjang SMP dilaksanakan Rabu (29/7/2026), sementara jenjang SD menyusul Kamis (30/7/2026). Hasil asesmen akan diolah secara akuntabel dan diumumkan pada 7 Agustus 2026.

‎

‎Pemkab Taput berharap seluruh tenaga pendidik, kepala sekolah dan orang tua bersinergi mengawal program TAPAMAJUMA.

Hasil asesmen pada 7 Agustus 2026 akan menjadi pijakan berbasis data bagi perumusan kebijakan peningkatan mutu pembelajaran, sekaligus mendorong ekosistem kompetisi belajar yang jujur dan inovatif di Tapanuli Utara.(Lindung Sinaga)

Pada Minggu (26/7/2026) misalnya, dia mengunjungi salah seorang perajin tenun ulos, Anju Sinambela di Kelurahan BP Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar.

Dalam suasana yang penuh keakraban, Sertu D. Sirait berbincang langsung dengan Anju mengenai proses pembuatan ulos, tantangan yang dihadapi para perajin, hingga harapan agar kerajinan khas Batak itu tetap lestari dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Sertu D. Sirait,seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Kodim Simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 29 Juli 2026-- kegiatan komsos tidak hanya bertujuan mempererat silaturahmi, tetapi juga menjadi sarana bagi Babinsa untuk memahami kondisi sosial dan ekonomi warga binaan.

Dia menegaskan keberadaan para perajin ulos merupakan aset budaya yang harus terus dijaga dan didukung.

"Melalui komunikasi yang baik, kami ingin hadir di tengah masyarakat, memberikan semangat serta mendorong agar usaha tenun ulos terus berkembang sebagai warisan budaya sekaligus penopang ekonomi keluarga," ujarnya.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Babinsa Koramil 03/Siantar Selatan dalam membangun kedekatan dengan seluruh lapisan masyarakat.

Kehadiran Babinsa di tengah para perajin diharapkan mampu menumbuhkan semangat kebersamaan, memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat, serta mendukung pelestarian budaya lokal yang menjadi kebanggaan Sumatera Utara.***

Penegasan tersebut disampaikan Sekda saat memimpin Rapat Tim Koordinasi Pemerintahan Digital (PEMDI) Kabupaten Deli Serdang di Aula Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Jumat (24/7/2026).

Menurutnya, transformasi digital merupakan kebutuhan yang harus direspons pemerintah daerah melalui tata kelola pemerintahan yang lebih modern, terintegrasi, dan berbasis data.

"Seluruh aplikasi yang ada harus saling terhubung. Dengan integrasi data, pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, dan pemerintah dapat mengambil keputusan secara cepat, tepat, serta akurat," tegas Sekda.

Ia mencontohkan, integrasi data perpajakan dengan sistem perizinan akan memudahkan pemerintah mengetahui berbagai kewajiban masyarakat tanpa harus melakukan pemeriksaan secara terpisah.

Selain penguatan sistem, Sekda juga meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) meningkatkan kompetensi digital dan melengkapi data pada aplikasi MyASN sebagai bagian dari penerapan Manajemen Talenta.

"Ke depan pengembangan karier ASN akan didukung melalui sistem manajemen talenta. Karena itu, seluruh ASN harus melengkapi data dan terus meningkatkan kompetensinya," ujarnya.

Dedi turut mengajak seluruh OPD membangun budaya digital leadership melalui kolaborasi dalam integrasi data serta pengembangan layanan digital yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang, Sandra Dewi Situmorang, menjelaskan, pada 2026 pemerintah pusat mengubah konsep Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi Pemerintahan Digital (PEMDI). Meski regulasi teknisnya masih dalam proses penyusunan, Pemkab Deli Serdang tetap mengikuti evaluasi Pemerintahan Digital tahun 2026.

Sandra menyampaikan, pada evaluasi SPBE tahun 2025 Kabupaten Deli Serdang memperoleh indeks 3,86, yang masih berada di bawah rata-rata nasional maupun Provinsi Sumatera Utara. Karena itu, Pemkab Deli Serdang tengah menyusun Arsitektur Pemerintahan Digital yang ditargetkan rampung pada Oktober-November 2026 sebagai salah satu persyaratan evaluasi nasional.

Evaluasi PEMDI sendiri mencakup 20 indikator yang terbagi dalam tujuh aspek penilaian, yakni tata kelola dan manajemen, penyelenggaraan, data, keamanan pemerintahan digital, teknologi pemerintahan digital, keterpaduan layanan digital pemerintah, serta kepuasan pengguna layanan digital.

Untuk aspek keamanan pemerintahan digital yang menjadi tanggung jawab Diskominfo, Kabupaten Deli Serdang telah meraih nilai 3,9 dengan kategori baik.

Sandra juga mengajak seluruh OPD mendukung pembangunan Rumah Data Kabupaten Deli Serdang melalui penyampaian data sektoral agar dapat diintegrasikan sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memiliki sekitar 94 aplikasi. Namun, sebagian di antaranya sudah tidak lagi aktif sehingga akan dilakukan penataan untuk mengurangi beban server dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sistem informasi.

Ke depan, pengembangan difokuskan pada integrasi dan optimalisasi aplikasi yang telah ada, bukan sekadar menambah aplikasi baru.

"Kita ingin aplikasi yang dibangun tidak hanya mempermudah pekerjaan internal pemerintah, tetapi benar-benar menjadi layanan publik yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat," pungkas Sandra.(drt)

mc39

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai percepatan pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah.

Keterlambatan proses pengadaan dikhawatirkan berdampak pada mundurnya jadwal pembangunan, bahkan berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan proyek karena waktu pengerjaan yang semakin terbatas.

Abel Tarwai Tarigan, S.Sos., M.A., M.T., Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Karo saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon menyampaikan bahwa percepatan pembangunan diharapkan mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat pada tahun 2027.

"Tahun depan kami harapkan ada intervensi biaya melalui anggaran Kementerian Kesehatan RI," ujarnya.

Abel juga mengungkapkan tahun 2026 terdapat tambahan anggaran sekitar Rp8,5 miliar yang berasal dari pengembalian dana transfer daerah.

Namun, menurutnya, jumlah itu masih berada dibawah kebutuhan riil untuk menyelesaikan keseluruhan pembangunan rumah sakit.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Karo, Firman Firdaus Sitepu (foto) saat dikonfirmasi di ruang kerjanya pada Rabu (29/7/2026) menilai pelaksanaan program itu berjalan lambat.

"Terkait pembangunan Rumah Sakit Umum Kabanjahe, DPRD sudah menyetujui anggaran tahun 2026 sebesar Rp8 miliar. Namun, hingga bulan Juli ini pembangunan belum juga dilaksanakan. Padahal anggaran itu telah disahkan sejak Oktober 2025. Kami khawatir karena sudah akan memasuki bulan Agustus, tetapi proses penggunaan anggaran belum berjalan. Saya mengimbau dinas terkait agar segera melakukan proses pelelangan," tegas Firman.

ingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, dr. Immanuel Sinuhaji, Sp.PA, belum memberikan keterangan meski telah diupayakan konfirmasi. (Jpg)