Kehadiran Tim Supervisi PKK Kota Medan disambut dengan tari-tarian hingga masuk ke tempat acara yang disediakan Panitia.

Taufik selaku Lurah Madras Hulu dan juga sebagai Tuan Rumah di kegiatan tersebut, Menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan positif, dimana memberikan Motivasi kepada Anak-anak dan Remaja untuk dapat meningkatkan kreatifitas, inovatif,terampil, serta membangkitkan semangat anak untuk lebih banyak belajar membaca, berolahraga dan kegiatan Keagamaan serta menjauhi kegiatan negatif seperti tawuran, geng motor dan narkoba", ujar Taufik

Lanjut taufik,Tim Supervisi PKK Kota Medan juga melakukan penilaian, Penilaian tersebut terdiri Penyuluhan Kesehatan, Posyandu,Penyuluhan Kesekolah-sekolah serta Administrasi Kependudukan.

Lanjut Taufik,banyak yang ditampilkan dalam kegiatan ini,yaitu ada Paskibra,tari-tarian daerah dan drama yang dibawakan langsung oleh anak didik serta ada juga hasil UMKM kelurahan Madras Hulu salah satu nya cemilan terbaik, "ungkap Taufik.

Pantauan wartawan posmetro Medan dilokasi kegiatan tersebut dihadiri oleh Camat Medan Polonia Noor Alfi Pane, Tim Supervisi PKK Kota Medan, Ketua PKK Kecamatan Medan Polonia, Lurah Madras Hulu Taufik serta Para Undangan yang hadir Babinsa, Bhabinkamtibmas, Tokoh Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat . (ATN)

Pendekatan humanis yang dilakukan jajaran Polsek Medan Baru dinilai sukses menciptakan situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif di wilayah hukumnya.

Apresiasi ini disampaikan Arif Tanjung usai melihat konsistensi Kompol Bambang dalam menjalin silaturahmi ke berbagai rumah ibadah dan berinteraksi langsung dengan warga, Selasa (5/5/2026).

Menurut Arif Tanjung, kehadiran aparat kepolisian di tengah masyarakat, khususnya melalui kegiatan keagamaan di masjid dan rumah ibadah lainnya, sangat efektif dalam mempererat hubungan emosional antara Polri dan warga.

"Langkah Kapolsek Medan Baru yang aktif turun ke lapangan dan mengunjungi rumah ibadah untuk berinteraksi langsung patut kita apresiasi. Ini menunjukkan Polri hadir tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi benar-benar sebagai pengayom masyarakat," ujar Arif Tanjung kepada awak media.

Ia menambahkan, pendekatan personal seperti ini membuat masyarakat merasa lebih nyaman dan tidak sungkan untuk berkolaborasi dalam menjaga keamanan lingkungan.

Sejak menjabat pada Januari 2026, Kompol Bambang Gunanti Hutabarat dikenal membawa warna baru dalam kepemimpinannya.

Salah satu inovasi yang menonjol adalah patroli keamanan menggunakan sepeda dayung. Metode ini memungkinkannya mengontrol keamanan hingga ke lorong-lorong dan gang sempit yang sulit dijangkau kendaraan bermotor.

Tak hanya soal pengamanan, sisi sosial juga diperkuat melalui program "Jumat Berbagi". Kegiatan ini rutin dilaksanakan bersama unsur TNI dan Pemerintah Daerah sebagai wujud sinergi lintas sektoral dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

Arif Tanjung, yang juga dikenal sebagai pemerhati sosial yang aktif membantu korban banjir dan menyalurkan perlengkapan sekolah bagi siswa kurang mampu, berharap sinergi ini terus ditingkatkan.

Ia juga berharap semangat pelayanan ini merata di seluruh jajaran Polsek di bawah kepemimpinan Kapolrestabes Medan, Kombes Pol dr. Jean Calvijn Simanjuntak SIK MH.

"Kita ingin amanat konstitusi dalam memberikan rasa aman fisik maupun kenyamanan psikis benar-benar dirasakan warga. Dengan semangat Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), kepercayaan publik akan semakin kuat," pungkasnya.(DAM)

Kapolsek Pancur Batu, Kompol Junaidi, S.H., dalam rilis resminya mengonfirmasi penangkapan pria yang diduga kuat terlibat dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu tersebut.

Aksi penangkapan ini bermula pada Jumat (1/5/2026) malam sekira pukul 22.00 WIB. Berdasarkan informasi akurat dari masyarakat, petugas mendapatkan laporan bahwa tersangka sedang membawa narkoba dari wilayah Desa Lama menuju arah Tuntungan dengan mengendarai becak barang.

Menindaklanjuti info tersebut, Tim Opsnal yang dipimpin Panit I dan Panit II Reskrim langsung melakukan pengintaian di jalur yang akan dilalui tersangka.

"Saat petugas melakukan pemberhentian di lokasi kejadian, tersangka sempat menunjukkan gelagat mencurigakan dengan mencoba membuang barang bukti ke bawah kursi becaknya," ujar Kompol Junaidi, Selasa (5/5/2026).

Melihat aksi buang barang tersebut, petugas dengan sigap melakukan penggeledahan. Hasilnya, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto sekitar 2 gram.

Kini, Naufal A Sembiring beserta seluruh barang bukti telah diboyong ke Mapolsek Pancur Batu guna proses penyidikan lebih lanjut. Tersangka terancam dijerat dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Kami terus melakukan pengembangan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di wilayah hukum Polsek Pancur Batu. Terima kasih kepada masyarakat yang terus bersinergi memberikan informasi kepada kami," tegas Kompol Junaidi. (Dam)

Meresmikan gerai tersebut, Selasa (5/5/2026), Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyebut ekspansi ini sebagai sinyal kuat bahwa pasar Medan tetap menjadi magnet menjanjikan bagi pelaku usaha berskala nasional maupun internasional yang ingin memperluas jangkauan pasarnya.

Rico Waas memberikan apresiasi tinggi atas keputusan manajemen Pagi Sore menapakkan kaki di Kota Medan, mengingat reputasi restoran ini telah mencapai panggung global.

"Restoran Minang seperti Pagi Sore memiliki posisi istimewa sebagai duta kuliner Indonesia yang kehadirannya diakui hingga mancanegara. Kehadiran brand besar di sini memberikan warna baru sekaligus menetapkan standar tinggi bagi pertumbuhan industri kuliner di Kota Medan," kata Rico Waas.

Meskipun menyambut hangat investasi tersebut, Rico Waas mengingatkan bahwa pasar Medan memiliki karakter unik dan sangat kritis terhadap kualitas rasa. Menurutnya, heterogenitas budaya di Medan membentuk standar selera masyarakat yang tinggi, sehingga konsistensi rasa menjadi kunci mutlak untuk bertahan.

"Di Medan, lidah masyarakat tidak bisa berbohong. Jika kualitas tidak terjaga, pelanggan tidak akan kembali," tegasnya mengingatkan tantangan pasar lokal.

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Rico Waas didampingi pemilik Pagi Sore H. Erwin Lismar, Ketua BPD PHRI Sumut Melky Maldiroy Waas, dan Sekda Wiriya Alrahman. Kehadiran restoran ini diharapkan tidak hanya memperkaya pilihan kuliner warga, tetapi juga mampu menyerap tenaga kerja lokal serta mempertegas citra Medan sebagai kota tujuan wisata kuliner terbaik di Indonesia.(ATN)

Aturan baru ini melarang anggota kepolisian melakukan siaran langsung atau live streaming melalui akun media sosial (Medsos) pribadi ketika sedang menjalankan tugas kedinasan.

Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat pengawasan aktivitas personel di ruang digital.

Dasar hukum kebijakan tersebut merujuk pada Surat Telegram Nomor STR/1517/VI/WAS.2/2024, serta penegasan terhadap kepatuhan pada Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 mengenai disiplin anggota.

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menjelaskan bahwa aturan ini bertujuan untuk memelihara profesionalitas dan reputasi Polri di mata masyarakat.

Penggunaan media sosial oleh anggota diharapkan dapat dilakukan secara lebih terukur dan tidak sembarangan.

"Penegasan ini untuk membangun kesadaran bersama agar anggota Polri bijak menggunakan media sosial, sekaligus menjaga dan meningkatkan citra, kredibilitas, serta reputasi institusi secara bertanggung jawab, profesional, proporsional, dan prosedural," ujar Johnny dikutip dari website resmi Polri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Meski terdapat larangan bagi akun pribadi, Polri tidak sepenuhnya menutup diri dari aktivitas di media sosial saat bertugas.

Penggunaan platform digital tetap diperbolehkan selama demi kepentingan kinerja organisasi, khususnya di bidang kehumasan.

Namun, Johnny menggarisbawahi bahwa aktivitas tersebut harus melalui jalur resmi dan terkoordinasi.

"Media sosial dapat dimanfaatkan secara positif untuk mendukung kinerja dan produktivitas Polri, khususnya dalam fungsi kehumasan. Namun penggunaannya harus terkoordinasi dan tidak dilakukan secara sembarangan oleh anggota saat bertugas," tutur mantan Kapolrestabes Medan itu.

Melalui kebijakan ini, Mabes Polri berharap tingkat kedisiplinan personel dalam bermedia sosial meningkat, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi tetap terjaga dan tidak tercederai oleh konten yang tidak representatif di ruang publik. (HBB)

Selasa (5/5) pagi, Aula Asrama Haji menjadi saksi bisu keberangkatan 218 'Tamu Allah' asal Kabupaten Labuhanbatu yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 13 tahun 1447 H/2026 M.

Suasana khidmat kian terasa saat prosesi adat upa-upa dan tepung tawar dilaksanakan.

Tradisi ini bukan sekadar seremoni, melainkan simbol penguatan semangat dan doa restu dari tanah kelahiran agar para jamaah diberikan kekuatan fisik dan batin selama berada di Tanah Suci.

Di tengah kerumunan jamaah, terselip cerita tentang semangat yang melampaui usia. Kasmiran Kartiani Abdullah, pria berusia 84 tahun, tercatat sebagai jamaah tertua dalam kloter ini.

Meski langkahnya tak lagi secepat dulu, binar matanya menunjukkan keteguhan hati untuk menyempurnakan rukun Islam kelima. Begitu pula dengan Nurhamni Dalimunthe dan Masintan Hasibuan, dua srikandi berusia 80 tahun yang turut dalam rombongan.

Di sisi lain, gairah muda juga mewarnai Kloter 13. Muhammad Fauzi dan Ahmad Nasyrullah Tsani, dua pemuda berusia 18 tahun, menjadi jamaah termuda yang mendapatkan kesempatan istimewa berangkat ke tanah suci di usia remaja.

Perbedaan usia ini seolah menjadi pesan bahwa panggilan ke Baitullah adalah rahasia sang khalik bagi siapa saja yang Dia kehendaki.

Bupati Labuhanbatu, dr. Hj. Maya Hasmita yang memimpin langsung pelepasan ini, memberikan sentuhan personal dalam sambutannya. Ia mengingatkan bahwa perjalanan ini adalah perjalanan spiritual yang agung, bukan sekadar pelesir biasa.

"Luruskan niat semata-mata karena Allah SWT. Jaga kesehatan dan kekompakan. Kami menitipkan nama baik Kabupaten Labuhanbatu di pundak Bapak dan Ibu sekalian," ujar Bupati Maya dengan nada lembut namun tegas.

Sebagai bentuk perhatian pribadi, Bupati juga membagikan cenderamata berupa payung dan botol air minum. Langkah kecil ini menjadi perlambang perlindungan dan pelepas dahaga bagi jamaah yang akan berhadapan dengan cuaca terik di Arab Saudi.

Ketua DPRD Labuhanbatu, Arjan Priadi Ritonga, yang turut hadir bersama jajaran Forkopimda lainnya, menyampaikan doa senada.

"Selamat menunaikan ibadah haji. Jaga kekompakan dan patuhi arahan petugas agar ibadah berjalan lancar," ucapnya.

Sesuai jadwal, setelah dilepas dari Rantauprapat menuju Embarkasi Medan, rombongan akan terbang melalui Bandara Kualanamu pada 6 Mei 2026. Kini, doa-doa terbaik menyertai langkah mereka, membawa harapan besar agar 218 jamaah ini kembali ke bumi "Ika Bina En Pabolo" dengan predikat haji mabrur. (HBB)

Dikatakannya, Sensus Ekonomi (SE) 2026 bukan sekadar agenda rutin, melainkan instrumen vital untuk menjaga stabilitas daerah.

Rico Waas meminta BPS, melangkah lebih jauh dengan menyajikan analisis tajam yang berfungsi sebagai sistem peringatan dini.

"BPS diharapkan mampu menghadirkan analisis yang tajam serta memberikan peringatan dini terhadap dinamika ekonomi, seperti pemetaan tingkat konsumsi hingga kondisi stok yang mempengaruhi harga. Dengan informasi itu, kebijakan kita akan lebih responsif," kata Rico Waas.

Selain stabilitas harga, Rico Waas juga mendorong sinkronisasi data investasi antara BPS dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan, guna memetakan sektor yang paling prospektif.

"Nantinya BPS bersama DPMPTSP bisa saling berkoordinasi terkait investasi di Kota Medan, sehingga kita bisa mengetahui secara pasti sektor mana yang sedang berkembang pesat," tambahnya didampingi Kadis Kominfo Arrahmaan Pane dan Kepala Bappeda Ferri Ichsan.

2026/05/a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b_IMG-20260505-WA0071.jpg">

Menanggapi dukungan tersebut, Kepala BPS Kota Medan Hafsyah Aprilia menjelaskan bahwa 1.547 petugas akan dikerahkan mulai 15 Juni mendatang untuk pendataan door-to-door. Sebagai simbol dimulainya sensus, Rico Waas dijadwalkan menjadi tokoh pertama yang didata secara perdana di kediamannya.

"Melalui sinergi yang kuat, kita harap Sensus Ekonomi 2026 menghasilkan data akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan," pungkas Hafsyah. (ATN)

Dalam rapat yang dihadiri Sekda Wiriya Alrahman dan jajaran perangkat daerah terkait, ia memberikan peringatan keras kepada jajaran Direksi BUMD agar bergerak lebih agresif dan transparan dalam mengoptimalkan potensi daerah guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rico Waas menekankan seluruh skema kerja sama, termasuk sewa-menyewa, wajib didukung appraisal independen agar nilai aset tidak berada di bawah potensi pasar. Meskipun Pemko Medan tidak mengintervensi aspek teknis, supervisi ketat tetap diberlakukan untuk menjamin setiap kebijakan berada pada koridor regulasi. Ia menuntut hasil kerja maksimal, terutama pada aset pusat kota, dan meminta BUMD meninggalkan pola kerja minimalis. "Saya ingin hasilnya maksimal, jangan ambil yang minimal," kata Rico Waas.

Guna mempercepat pengembangan kawasan strategis seperti Pergudangan Kota Tanjung Mulia (PKTM) dan Kolam Renang Deli, Rico Waas menginstruksikan percepatan dokumen teknis dan kajian hukum yang komprehensif. Tim kecil akan dibentuk untuk menyamakan tafsir antara BUMD dan Pemko demi memangkas hambatan birokrasi. Langkah ini dianggap krusial agar arah kebijakan pengembangan aset-aset potensial milik pemerintah kota dapat dieksekusi secara lebih cepat, terarah, dan memberikan keuntungan optimal.

Direktur Utama PUD Pembangunan, Septianus Bate'e, melaporkan kenaikan signifikan setoran parkir PKTM yang melonjak dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta per bulan. Lalu, mematangkan transformasi Medan Zoo berkolaborasi dengan Taman Safari Indonesia yang difokuskan pada satwa endemik Sumatera.(ATN)

Langkah itu mencakup panitia pemekaran Sumatera Tenggara, Tapanuli, Kepulauan Nias, dan Sumatera Pantai Timur. "Tidak bisa lagi jalan sendiri-sendiri. Ini kebijakan pusat. Kita harus satu barisan," kata Muslim dalam wawancara dengan wartawan, Selasa (5/5/2026).

Menurut dia, konsolidasi ini penting karena status moratorium pemekaran daerah masih berlaku. Satu-satunya jalan adalah memastikan usulan DOB Sumatera Utara masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. "Target kita jelas: masuk dulu dalam rencana strategis penataan wilayah. Dari situ baru terbuka peluang pencabutan moratorium," ujarnya.

Muslim mengatakan, sinyal dari pemerintah pusat mulai terbaca. Dalam kunjungannya ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah, ia mengklaim mendapat respons positif atas kajian akademik pemekaran Sumatera Pantai Timur. Salah satu indikator yang disorot adalah pertumbuhan ekonomi wilayah calon provinsi tersebut yang disebut mencapai 7,2 persen—melampaui rata-rata nasional 5,4 persen.

"Kalau di atas rata-rata nasional, artinya secara ekonomi sangat layak. Itu yang disampaikan dalam diskusi kami," katanya. Ia juga diarahkan untuk melanjutkan komunikasi ke Direktorat Perencanaan Pengembangan Wilayah di Kementerian Dalam Negeri.

Namun, Muslim menegaskan, kelayakan teknokratis saja tidak cukup. Faktor politik menjadi penentu utama. Karena itu, ia mendorong seluruh panitia pemekaran mengesampingkan ego sektoral. "Bukan lagi soal Sumatera Pantai Timur, Tapanuli, atau Nias. Ini soal bagaimana Sumatera Utara berbicara satu suara di hadapan pemerintah pusat," ujarnya.

Empat calon DOB yang kini bergulir—Sumatera Pantai Timur, Sumatera Tenggara, Tapanuli, dan Kepulauan Nias—disebut telah masuk dalam berkas usulan ke Jakarta. Namun, tanpa orkestrasi bersama, peluangnya dinilai tipis.

Selain itu, KP2SPT juga membuka kemungkinan dialog terbuka dengan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, guna menyamakan persepsi dan arah kebijakan daerah terhadap agenda pemekaran.

Muslim menekankan, dorongan pemekaran sejalan dengan agenda nasional dalam mempercepat pembangunan dan mendekatkan pelayanan publik. "Penataan wilayah adalah jawabannya. Dan itu tidak bisa dilepaskan dari pemekaran," katanya.

Ia menargetkan undangan resmi kepada seluruh panitia pemekaran segera dilayangkan dalam waktu dekat. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi titik awal konsolidasi besar sebelum bergerak bersama ke Jakarta. ( Rel)

"Majelis Hakim memikul amanah besar untuk melahirkan qori dan qoriah terbaik, yang tidak hanya unggul dalam membaca Al-Qur'an, tetapi juga memahami serta mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penyelenggaraan MTQ sejalan dengan visi Kabupaten Deli Serdang, yakni mewujudkan Deli Serdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus membangun masyarakat yang religius dan berakhlak mulia.

Menurutnya, MTQ bukan sekadar ajang perlombaan, melainkan juga sebagai sarana syiar Islam, pembentukan karakter, serta upaya menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur'an. Oleh karena itu, peran Majelis Hakim sangat strategis dalam menjaga marwah dan nilai-nilai luhur kegiatan tersebut.

"Ini adalah tugas mulia yang menghubungkan kehidupan dunia dan akhirat. Mari kita laksanakan amanah ini dengan sepenuh hati demi kemajuan dan keberkahan Kabupaten Deli Serdang," tutupnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk menyukseskan MTQ ke-59 dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan keagamaan di Kabupaten Deli Serdang.

Pelantikan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia Deli Serdang, para alim ulama, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.(DMS)

Penandatanganan yang berlangsung di Aula Cendana Lantai II Kantor Bupati Deli Serdang, Senin (4/5/2026), melibatkan Universitas Andalas (secara daring), Universitas Negeri Padang, Universitas Padjadjaran, Universitas Negeri Yogyakarta, serta Politeknik Pengadaan Nasional.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi yang telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Ia menegaskan bahwa kolaborasi ini menjadi penting di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks dan dinamis.

"Perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi, sekaligus mitra dalam perumusan kebijakan publik. Sinergi ini menjadi kunci untuk mendorong pembangunan daerah yang lebih maju dan berkelanjutan," ujarnya.

Kerja sama ini difokuskan pada peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan riset terapan sesuai kebutuhan daerah, pengembangan inovasi daerah, serta penguatan program pengabdian kepada masyarakat.

Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berkomitmen mendorong pembangunan daerah berbasis data, ilmu pengetahuan, dan inovasi guna mengoptimalkan potensi daerah secara berkelanjutan.

"Kerja sama ini harus diimplementasikan secara nyata dan berkelanjutan. Kesepakatan yang ditandatangani hari ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan konkret yang terukur dan berdampak," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Deli Serdang, Adi Winarto, menyampaikan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait pelaksanaan kerja sama daerah dengan pihak ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

"Kerja sama ini juga merupakan upaya melanjutkan kemitraan yang telah terjalin sekaligus mempercepat keberhasilan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang," ujarnya. (DMS)

Pertemuan yang berlangsung santai namun serius itu menitikberatkan pada penyamaan persepsi antara lembaga bantuan hukum dan aparat kepolisian, agar penerapan RJ di lapangan tidak menimbulkan perbedaan tafsir.

Ketua YLBH Keadilan Setara, Regen Silaban, menegaskan bahwa RJ bukan sekadar penyelesaian perkara, tetapi solusi hukum yang mengedepankan pemulihan.

"Pendekatan ini harus berpihak pada korban, namun tetap memberi ruang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan. Yang terpenting, konflik tidak berlarut di tengah masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Tanjungbalai AKBP Welman melalui Kasatreskrim AKP Bram Candra didampingi KBO Reskrim menyambut baik kolaborasi tersebut.

Menurutnya, kehadiran lembaga bantuan hukum menjadi mitra strategis dalam penanganan perkara tertentu.

"Kami ingin ada langkah nyata. Bukan hanya koordinasi, tapi juga aksi bersama di lapangan, termasuk penyuluhan hukum ke masyarakat," ujar Bram.

Kedua pihak juga sepakat akan turun langsung memberikan edukasi hukum kepada warga Kota Tanjungbalai, guna meningkatkan kesadaran hukum sekaligus mencegah konflik sejak dini.

Turut hadir dalam kegiatan itu perwakilan pembina Hendri Damanik, pengawas Saufi Simangunsong, serta jajaran pengurus YLBH Keadilan Setara.

Sinergi ini diharapkan mampu mendorong penegakan hukum yang lebih cepat, tepat, dan berkeadilan di tengah masyarakat. (eko)

Kunjungan yang dipimpin Ketua LBH Keadilan Setara Regen Silaban SH itu menjadi langkah awal memperkuat perlindungan hukum bagi warga binaan, khususnya yang berasal dari kelompok tidak mampu.

Regen menegaskan, pemberian bantuan hukum merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh akses keadilan (access to justice) dan persamaan di hadapan hukum (equality before the law).

"Warga binaan tetap memiliki hak hukum yang harus dilindungi. Negara melalui lembaga bantuan hukum wajib hadir memastikan tidak ada yang kehilangan akses keadilan," tegas Regen.

Dalam pertemuan tersebut, LBH Keadilan Setara menawarkan sejumlah skema pendampingan, mulai dari konsultasi hukum, pendampingan upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (PK), serta penyuluhan hukum secara berkala di dalam lapas.

Selain itu, LBH juga mengusulkan pembentukan Pos Bantuan Hukum sebagai sarana layanan langsung bagi warga binaan dalam mengakses advokat dan paralegal.

Pembina LBH Keadilan Setara Hendri Damanik SH MH menilai, sinergi dengan pihak lapas merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system), khususnya dalam aspek pembinaan dan perlindungan hak-hak narapidana.

"Pendampingan hukum bukan hanya soal pembelaan perkara, tetapi juga bagian dari proses pembinaan agar warga binaan memahami hak dan kewajibannya secara hukum," ujarnya.

Pengawas LBH Keadilan Setara Saufi Simangunsong SH menambahkan, keberadaan lembaga bantuan hukum di dalam lapas dapat mencegah potensi pelanggaran hak serta memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menanggapi hal itu, Kepala Lapas TBA Refin Tua Simanullang SH MH menyatakan dukungannya terhadap inisiatif tersebut. Ia menilai kolaborasi dengan lembaga bantuan hukum akan memperkuat aspek legal dalam pembinaan warga binaan.

"Pemahaman hukum yang baik akan membantu warga binaan menjalani proses pembinaan secara lebih sadar dan bertanggung jawab," ujarnya.

Ia juga menegaskan, pihak lapas terbuka terhadap kerja sama yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak warga binaan, termasuk dalam hal pendampingan perkara dan edukasi hukum.

Ke depan, kedua pihak berencana menuangkan kerja sama tersebut dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) sebagai landasan hukum pelaksanaan program secara berkelanjutan.(eko)

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Johnson Ridwan Ginting, bersama Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Syafrizal Bancin. Forum ini juga melibatkan jajaran struktural dan aparatur sipil negara di lingkungan Kanwil Kemenag Sumut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kepala Madrasah, Kepala KUA, tokoh agama, serta penyuluh agama se-Sumatera Utara.

Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Johnson Ridwan Ginting, menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat berjalan efektif tanpa partisipasi aktif seluruh elemen bangsa, termasuk institusi keagamaan. Menurutnya, lembaga keagamaan memiliki peran strategis sebagai penguat nilai sekaligus pembentuk karakter publik yang berintegritas.

"Pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan sistem dan penegakan hukum. Dibutuhkan penguatan nilai dan karakter, dan di sinilah peran institusi keagamaan menjadi sangat penting dalam menanamkan integritas sejak dini," ujarnya.

Ia juga mengapresiasi komitmen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dalam mendorong reformasi birokrasi, penguatan tata kelola, serta peneguhan integritas aparatur. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi akan semakin efektif ketika dibangun melalui sinergi antara penguatan sistem dan penguatan moralitas.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Sumut, Syafrizal Bancin menekankan bahwa nilai-nilai keagamaan memiliki posisi sentral dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat. Ia menyampaikan bahwa upaya menanamkan kejujuran, tanggung jawab, dan integritas harus terus diperkuat, khususnya dalam mencegah penyalahgunaan amanah dan kewenangan.

Melalui kegiatan ini, ditegaskan pentingnya kolaborasi antara lembaga negara dan institusi keagamaan dalam membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan. Pendekatan berbasis nilai keagamaan dinilai menjadi salah satu kunci dalam memperkuat integritas aparatur sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi di berbagai sektor kehidupan.(rel)

Acara Semarak Budaya bertema 'Dari Ruang Redaksi ke Panggung Teater: Merawat Kebebasan Pers Lewat Seni' yang digelar di Taman Budaya Medan,Selasa ( 5/5/2026) sekaligus sebagai refleksi peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia.

Ketua Umum FJPI Khairiah Lubis dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ruang refleksi bagi insan pers di tengah menurunnya indeks kebebasan pers di Indonesia.

Dalam tiga tahun terakhir, peringkat kebebasan pers Indonesia dari data Reporter Without Borders (RSF), mengalami penurunan dari posisi 108 pada 2023 menjadi 129 pada 2026 dari total 180 negara. Kondisi ini juga diwarnai dengan meningkatnya ancaman dan teror terhadap jurnalis, termasuk jurnalis perempuan.

"Momentum Hari Kebebasan Pers Sedunia menjadi pengingat bagi kita semua untuk melihat sejauh mana kebebasan berekspresi dapat dijalankan tanpa tekanan dan tanpa praktik self-censorship," ujarnya.

FJPI mencoba menghadirkan alternatif penyampaian informasi melalui seni dan budaya, salah satunya teater. Pendekatan ini dinilai mampu menyampaikan pesan jurnalistik secara lebih kreatif, menyentuh emosi, sekaligus menjadi sarana edukasi yang hidup bagi masyarakat.

Sejak 2024, FJPI telah mengembangkan konsep ini, termasuk mengangkat isu beban ganda jurnalis perempuan. Pada Maret 2026, bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, FJPI juga menggelar pementasan teater bertema bencana yang hasil penjualan tiketnya disalurkan untuk membantu masyarakat di Aceh Tamiang dan Tapanuli Tengah.

Khairiah juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Sofyan Tan atas dukungan yang konsisten terhadap kegiatan FJPI, termasuk dalam terselenggaranya kegiatan Semarak Budaya.

"Terima kasih kepada Bapak Sofyan Tan yang telah memberikan kesempatan dan dukungan penuh terhadap kegiatan Semarak Budaya ini. Dukungan ini sangat berarti bagi kami untuk terus bergerak menghadirkan ruang-ruang kreatif bagi jurnalis, khususnya jurnalis perempuan," ujar Khairiah.

Sementara itu, Sofyan Tan, Anggota Komisi X DPR RI menyampaikan pentingnya peran pendidikan dalam mengubah kondisi sosial masyarakat, termasuk mengentaskan kemiskinan.

"Saya memang seorang dokter, tetapi ingin berjuang mengubah manusia dari kemiskinan melalui pendidikan," ujarnya.

Ia juga mengapresiasi penampilan pembacaan puisi oleh seniman muda Rindy Riyani dan fotografer Mafa Yulie, pada pembukaan acara. Sofyan Tan secara langsung menawarkan kesempatan kepada Rindy untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Setya Bhinneka melalui program beasiswa KIP.

Kesempatan sama, Ketua Medan Teater Tronik, Hafiz Taadi, turut menyoroti kesamaan antara dunia teater dan jurnalistik.

Ia menyebut keduanya memiliki "dua mata pisau" sebagai alat untuk membedah realitas.

"Dunia teater dan dunia jurnalis sama-sama memiliki pisau bedah untuk mengupas realitas, hanya cara penyampaiannya yang berbeda," ungkapnya.

Ketua FJPI Sumut, Khairunnisak Lubis, turut menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan Semarak Budaya yang digagas FJPI Pusat dan melibatkan FJPI Sumut sebagai peserta acara.

Menurutnya kolaborasi lintas pihak yang menghadirkan ruang ekspresi sekaligus ruang belajar bagi masyarakat, khususnya perempuan jurnalis dan pegiat literasi budaya memang harus terus ditingkatkan.

"Semarak Budaya ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi ruang penting untuk merawat ingatan kolektif, memperkuat identitas budaya, sekaligus mendorong jurnalis perempuan agar lebih peka dan produktif dalam mengangkat isu-isu kebudayaan," ujar Khairunnisak.(rel)

Pelantikan yang dirangkai dengan pengucapan sumpah jabatan dihadapan pemuka atau tokoh agama dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 488 Tahun 2026 dan Nomor 347 Tahun 2026 yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung R.I perihal Pemberhentian serta Pengangkatan pada jabatan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam petikan surat keputusan Jaksa Agung tersebut, Abdullah Noer Denny, SH., MH dipromosikan sebagai Direktur IV pada Jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung R.I digantikan oleh Eko Adhyaksono, SH.,MH, kemudian Jurist Precisely yang dipromosikan menjadi Koordinator pada Jampidum Kejagung R.I digantikan oleh Suhendri, SH.,MH sebagai Aspidum Kejati Sumut.

Sementara itu, Kajari Batubara yang sebelumnya dijabat Fransisco Tarigan kini dijabat oleh Syahrir Jasman, SH.,MH, kemudian Kajari Padang Sidempuan yang sebelumnya dijabat Dr.Lambok Marisi Sidabutar kini diamanahkan kepada Dr.Hartadi Christitanto, lalu Kajari Labusel yang dijabat oleh Victoris Parlaungan Purba kini dijabat oleh Alexander Zaldi.

Selain itu, Kajari Tapanuli Selatan juga berganti, yang sebelumnya dijabat oleh Muhammad Indra Muda Nasution kini dijabat oleh M.Emri Kurniawan, lalu Kajari Labuhan Batu yang sebelumnya dijabat Pelaksana tugas (PLT) Dr.Ricky Syahputra kini dijabat oleh Jeffry Paultje Maukar, SH.,MH, serta Kajari Karo yang sebelumnya dijabat Danke Rajagukguk digantikan oleh Edmon Novvery Purba, SH.,MH.

Saat menyampaikan sambutannya, kepada para pejabat yang baru dilantik, Kajati menegaskan bahwa jabatan adalah amanah sebagai jembatan amal bhakti dan kesempatan untuk berbuata yang terbaik demi negara dan institusi, oleh karena itu segera lakukan pemetaan situasi kondisi di wilayah penugasan, bekerja keras dan profesional demi menegakkan hukum yang berlandasakan Nurani dan rasa keadilan. Ujar Kajatisu.

"Jangan cederai rasa keadilan di masyarakat, lakukan penegakan hukum secara berani namun tetap mengedepankan nurani serta rasa kemanusiaan demi menjaga dan merawat kepercayaan publik kepada institusi Kejaksaan dan yang paling penting bentengi dirimu dengan iman dan taqwa untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan termasuk tindakan transaksional wajib di hindari dalam melaksanakan tugas," tegas Kajati.

Upacara pelantikan dan serahterima jabatan tersebut turut dihadiri dan di ikuti seluruh Pejabat utama pada Kejati Sumatera Utara hingga para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri se-Sumatera Utara.(HKT)

Berikut isi surat hak jawab dan klarifikasi yang diterima Redaksi posmetomedan.id, Selasa (5/5/2026):

Nomor: 430/ILI/GUPAB/05/2026

Lamp:.

Hal: Hak Jawab dan Klarifikasi Pemberitaan

Kepada Yth. Pemimpin Redaksi Posmetro Medan di Tempat.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pemberitaan di media online Posmetro Medan pada tautan: https://www.posmetromedan.id/medan/9170/alamak-nunggak-spp-siswa-smp-pancabudi-dilarang-ikut-ujian/all, dan tautan: https://www.posmetromedan.id/medan/9178/siswa-nunggak-spp-di-pancabudi-wali-kota-medan-rico-waas-perintahkan-turun-tangan, maka kami atas nama manajemen Perguruan Panca Budi bermaksud menggunakan Hak Jawab dan Hak Koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Ada beberapa poin penting yang perlu kami luruskan agar masyarakat mendapatkan informasi yang berimbang dan akurat:

1. Komitmen terhadap Hak Siswa: Perguruan Panca Budi senantiasa menjunjung tinggi hak dasar siswa untuk mendapatkan pendidikan dan mengikuti evaluasi belajar (ujian). Kami tegaskan bahwa kebijakan sekolah tidak pernah bermaksud memutus akses ujian siswa semata-mata karena kendala finansial.

2. Klarifikasi Prosedur Administratif: Sekolah memiliki prosedur standar operasional (SOP) yang memberikan dispensasi bagi keluarga yang memiliki kendala dalam pelunasan SPP. Siswa diperbolehkan mengikuti ujian sepenuhnya apabila orang tua/wali murid hadir ke sekolah untuk memberikan Surat Pernyataan atau komitmen penyelesaian administrasi. Hal ini merupakan bentuk komunikasi dan tanggung jawab bersama antara pihak sekolah dan orang tua.

3. Ketidakseimbangan Informasi: Kami menyayangkan pemberitaan tersebut yang bersifat sepihak tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu (cover both sides) kepada pihak manajemen sekolah, sehingga narasi yang terbentuk merugikan reputasi institusi kami.

4. Penggunaan Aset Foto: Kami juga menyampaikan keberatan atas penggunaan foto lingkungan/fasilitas Perguruan Panca Budi dalam berita tersebut yang diambil dan dipublikasikan tanpa izin resmi dari pihak pengelola, terutama untuk mendiskreditkan institusi.

5. Penyelesaian Kekeluargaan: Saat ini kami tetap membuka pintu komunikasi seluas-luasnya bagi orang tua siswa yang bersangkutan untuk menyelesaikan kendala administrasi ini secara kekeluargaan agar siswa dapat kembali fokus mengikuti kegiatan akademik.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) UU Pers No. 40/1999, kami meminta pihak Redaksi Posmetro Medan untuk memuat Hak Jawab ini secara utuh pada kesempatan pertama di platform yang sama agar terjadi keseimbangan informasi di masyarakat. Dan kami berharap berita yang sudah di upload di media online tersebut agar dapat segera dihapus.

Demikian hak jawab ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya dalam mewujudkan pers yang sehat dan berimbang, kami ucapkan terima kasih,

Medan, 05 Mei 2026

Kordinator Perguruan Panca Badi,

RONNY IRWANTO, S.S.M.Pd.

"Sekolah Ramah Anak". (RED)

Nilai tukar Rupiah pada perdagangan kurs dan valuta asing (valas) di Jakarta sesi pembukaan dilaporkan melemah 11 poin atau setara 0,07 persen.

Sehingga mata uang Indonesia itu diperjualbelikan menjadi Rp17.405 per Dolar AS.

Padahal sesi penutupan sebelumnya, kurs Rupiah bergambar Burung Garuda ini sempat bertengger diangka Rp17.394 per Dolar AS.(dpt)

Keterangan Kasi Humas Polres Binjai, Iptu Azwir, Selasa,(5/5/2026) siang, pada hari Senin tanggal 04 Mei 2026 sekira pukul 16.00 Wib pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya aktivitas di lokasi barak narkoba.

Kemudian Kasat Narkoba AKP Ismail Pane, S.H., M.H., langsung memimpin untuk melakukan penggerebekan terhadap barak narkoba tersebut.

"Setelah dilakukan penggrebekan di TKP oleh petugas tidak ditemukan adanya penghuni, saat itu barak sudah dalam keadaan kosong, dan diduga kedatangan petugas sudah terendus terlebih dahulu. Namun diduga lokasi atau barak tersebut dijadikan sebagai tempat untuk menikmati narkotika jenis sabu,' tegas AKP Ismail Pane.

Kemudian dilakukan penyisiran di sekitar lokasi dan ditemukan berupa 5 (lima) buah alat isap sabu serta 29 mancis.

Selanjutnya personel dari Satresnarkoba Polres Binjai menghacurkan, serta membakar terhadap barak narkoba yang meresahkan masyarakat di sekitar lokasi.

Kapolres Binjai AKBP Mirzal juga mengimbau masyarakat agar terus berperan aktif membantu kepolisian dengan memberikan informasi melalui coll center 110, apabila mengetahui adanya peredaran narkoba maupun aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar.

Dan Polres Binjai tetap berkomitmen akan terus memberantas dan musnahkan terhadap barak-barak yang digunakan sebagai tempat penyalah gunakan narkoba. (Oji)

Setelah rangkaian seri sebelumnya yang penuh drama, balapan di Le Mans selalu dikenal menghadirkan tantangan tersendiri buat rider. Karakter sirkuit yang teknis, kemudian potensi cuaca yang berubah-ubah, membuat hasil balapan sulit diprediksi.

Misalnya pada gelaran MotoGP Prancis 2025 lalu, kemenangan di kelas utama berhasil diraih oleh pebalap lokal, Johann Zarco. Saat itu balapan berlangsung rumit dikarenakan turun hujan gerimis di awal-awal balapan. Zarco yang jarang sekali memenangi balapan, sukses menjuarai MotoGP Prancis 2025.

Para pebalap papan atas dipastikan akan tampil habis-habisan untuk mengamankan poin maksimal di gelaran MotoGP Prancis 2026 akhir pekan ini. Selain balapan utama, akhir pekan MotoGP juga akan diramaikan sesi latihan bebas, kualifikasi, hingga sprint race yang semakin menambah keseruan buat para penonton.

Bagi penggemar MotoGP di Indonesia, seluruh rangkaian balapan dapat disaksikan mulai Jumat hingga Minggu dengan jadwal yang sudah disesuaikan dengan waktu Indonesia Barat (WIB). Balapan MotoGP Prancis 2026 bisa disaksikan langsung di stasiun televisi Trans7 maupun sejumlah aplikasi berbayar.

Jadwal MotoGP Prancis 2026

Jumat (8/5/2026)

. 14:00-14:35 WIB: Free Practice Nr. 1 Moto3

2. 14:50-15:30 WIB: Free Practice Nr. 1 Moto2

3. 15:45-16:30 WIB: Free Practice Nr. 1 MotoGP

4. 18:15-18:50 WIB: Practice Moto3

5. 19:05-19:45 WIB: Practice Moto2

6. 20:00-21:00 WIB: Practice MotoGP

Sabtu (9/5/2026)

1. 13:40-14:10 WIB: Free Practice Nr. 2 Moto3

2. 14:25-14:55 WIB: Free Practice Nr. 2 Moto2

3. 15:10-15:40 WIB: Free Practice Nr. 2 MotoGP

4. 15:50-16:05 WIB: Qualifying Nr. 1 MotoGP

5. 16:15-16:30 WIB: Qualifying Nr. 2 MotoGP

6. 17:45-18:00 WIB: Qualifying Nr. 1 Moto3

7. 18:10-18:25 WIB: Qualifying Nr. 2 Moto3

8. 18:40-18:55 WIB: Qualifying Nr. 1 Moto2

9. 19:05-19:20 WIB: Qualifying Nr. 2 Moto2

10. 20:00 WIB: 13 Laps Tissot Sprint MotoGP

Minggu (10/5/2026)

1. 16:00 WIB: 20 Laps Race Moto3

2. 17:15 WIB: 22 Laps Race Moto2

3. 19:00 WIB: 27 Laps Grand Prix MotoGP

(wan/detik)