Sebelumnya, kuasa hukum korban, Supri Darsono Silalahi, menyoroti kinerja Satreskrim Polres Binjai lantaran tersangka dalam kasus tersebut belum ditahan. Bahkan, dia menilai tersangka masih bebas berkeliaran dan meminta agar Kasat Reskrim dicopot dari jabatannya.

Menanggapi hal itu, AKP Hotdiatur menjelaskan bahwa penyidik Satreskrim Polres Binjai telah menetapkan pihak terlapor sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Menurutnya, penyidik juga telah melakukan pemanggilan sebanyak dua kali. Namun, tersangka tidak memenuhi panggilan yang dilayangkan.

"Kami telah melakukan pemanggilan sebanyak dua kali, namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan," tegas AKP Hotdiatur.

Kasat Reskrim Polres Binjai ini menambahkan, penyidik telah menerbitkan surat perintah penangkapan dan melakukan pencarian ke kediaman tersangka. Namun, saat didatangi, tersangka tidak berada di rumah dan hingga kini belum ditemukan.

"Saat ini, Satreskrim Polres Binjai masih terus berupaya mencari dan menemukan keberadaan tersangka untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut," ujar AKP Hotdiatur.

Pihaknya memastikan upaya pencarian terhadap tersangka terus dilakukan guna menindaklanjuti proses hukum atas perkara dugaan penganiayaan tersebut. ( Oji )

Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan lokasi yang telah disiapkan bagi pembangunan fasilitas pengolahan sampah yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.

Kehadiran Rico Waas dalam peninjauan itu sekaligus menegaskan dukungan penuh Pemko Medan terhadap percepatan realisasi PSEL Medan Raya. Proyek ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan sampah sekaligus mendorong sistem pengelolaan lingkungan yang lebih modern dan berkelanjutan.

Saat ini, Pemko Medan terus melakukan berbagai persiapan, mulai dari pematangan lahan hingga penyediaan infrastruktur pendukung. Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan fasilitas PSEL dapat segera direalisasikan sesuai tahapan yang telah direncanakan.

Melalui fasilitas ini, pengelolaan sampah diharapkan mengalami transformasi signifikan, dari sistem pembuangan terbuka (open dumping) menuju teknologi pengolahan modern yang tidak hanya mampu mengurangi timbunan sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa penanganan sampah menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat dan mendapat perhatian langsung Presiden RI Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan persoalan sampah dapat dituntaskan paling lambat pada 2028 melalui pembangunan fasilitas pengolahan yang bersih, higienis, dan ramah lingkungan.

"Fasilitas PSEL nantinya dirancang menyerupai mal atau supermarket yang bersih, higienis, dan tidak berbau," ujar Zulkifli Hasan.

Ia juga mengajak masyarakat untuk mulai membiasakan diri memilah sampah sejak dari rumah. Menurutnya, keberhasilan penanganan sampah tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi dan kesadaran seluruh elemen masyarakat.

Peninjauan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Bupati Deli Serdang H. Asri Ludin Tambunan, serta jajaran pimpinan perangkat daerah terkait di lingkungan Pemko Medan.

Dengan dukungan pemerintah pusat dan sinergi lintas daerah, pembangunan PSEL Medan Raya diharapkan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih efektif, mengurangi beban TPA, sekaligus menciptakan lingkungan Kota Medan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Mengawali perjalanan dari halaman Kantor Wali Kota Medan, rombongan mengayuh sepeda menyusuri sejumlah ruas jalan perkotaan menuju kawasan Kesawan, salah satu kawasan bersejarah yang menjadi ikon sekaligus bagian penting dari identitas Kota Medan.

Di tengah suasana pagi yang sejuk dan kondisi lalu lintas yang relatif lengang, kegiatan gowes tersebut tidak sekadar menjadi sarana menjaga kebugaran tubuh, tetapi juga momentum mempererat silaturahmi dan membangun kebersamaan dalam suasana santai dan penuh keakraban.

Sepanjang perjalanan, rombongan menikmati suasana Kota Medan sekaligus melihat lebih dekat dinamika kehidupan masyarakat pada pagi hari. Setibanya di Kesawan, perhatian tertuju pada deretan bangunan bersejarah dengan arsitektur khas kolonial yang menjadi saksi perjalanan panjang perkembangan Kota Medan.

Kawasan Kesawan memiliki daya tarik tersendiri dengan kekayaan sejarah, nilai arsitektur, serta potensi wisata yang dimilikinya. Keberadaan bangunan-bangunan bersejarah tersebut menjadi aset budaya yang perlu terus dijaga dan dikembangkan sebagai bagian dari identitas serta kebanggaan Kota Medan.

Kegiatan gowes Minggu pagi ini pun ditutup dengan sarapan bersama di Restoran Tip Top, salah satu restoran legendaris yang telah menjadi bagian dari sejarah kuliner Kota Medan.

Perpaduan olahraga, silaturahmi, dan wisata sejarah menjadikan kegiatan tersebut lebih dari sekadar perjalanan bersepeda. Momentum ini sekaligus menjadi cara sederhana untuk menikmati pesona Kota Medan, mengenal warisan sejarahnya, serta memperkuat semangat kebersamaan. (ATN)

Penggerebekan itu dilakukan langsung oleh istri sah sang polisi pada Sabtu (7/11) dini hari.

Anggota polisi berinisial IGS dan kades perempuan berinisial AE tersebut kedapatan berduaan di dalam kamar hotel sekitar pukul 01.30 WIB.

Buntut dari peristiwa tersebut, istri sah IGS melayangkan laporan resmi yang kini tengah ditangani polisi. Ps. Kasi Humas Polres Batu Iptu M Huda membenarkan laporan dugaan perselingkuhan tersebut.

"Saat ini, Polres Batu menindak lanjuti laporan tersebut, baik dari Sat PPA dan PPO dan juga melibatkan Si Propam Polres Batu untuk mendalami fakta dan keterangan para pihak sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata Huda, Senin (9/11).

Berdasarkan informasi yang beredar, IGS diketahui menjabat sebagai Kepala Unit Reserse Kriminal di salah satu Polsek di Surabaya.

Pihak Polres Batu memastikan akan menangani aduan masyarakat ini secara profesional, objektif, dan proporsional tanpa memandang status para terlapor.

"Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya dugaan pelanggaran disiplin atau kode etik anggota Polri, tentunya akan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku," ujarnya.

Kepolisian kini masih terus mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak terkait atas aduan dugaan tindak pidana tersebut.

Huda meminta publik agar bersabar dan menunggu hasil penyelidikan resmi yang dilakukan oleh jajarannya.

"Kami selaku Ps Kasihumas Polres Batu mengimbau masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak berspekulasi sebelum diperoleh hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan," ucapnya. (CN/JF).

Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Aliansi Keadilan Darma Agung (AKDA), Liston Hutajulu usai bertemu dengan Kabag Wassidik Ditreskrimum Polda Sumatera Utara, AKBP Wahyudi Rahman, Senin (9/11/2026).

"Saya diundang oleh yang bersangkutan untuk hadir disini seiring adanya pengaduan dari sejumlah mahasiswa S2 Universitas Darma Agung yang ijazahnya ditahan oleh kampus. Nah, dari pertemuan itu tadi beliau (Kabag Wassidik) mengatakan akan memanggil Rektor UDA dan Ketua Yayasan Perguruan Darma Agung," katanya di Polda Sumut.

Liston mengatakan, AKDA hingga saat ini masih terus mendampingi para mahasiswa S2 yang ijazahnya masih tertahan di kampus yang terletak di Jalan TD Pardede, Medan tersebut. Menurutnya, para mahasiswa S2 ini sangat berharap agar ijazah mereka segera diserahkan oleh pihak kampus.

"Ijazah itu sangat mereka butuhkan karena berkaitan dengan jenjang karir masing-masing," ungkapnya.

Diketahui, mahasiswa yang menempuh program pendidikan pascasarjana (S2) di Universitas Darma Agung (UDA) Medan mengadukan sosok pembina Yayasan Perguruan Darma Agung, Richard Pardede ke Polda Sumatera Utara pada 21 Oktober 2026 lalu. Laporan itu tercantum pada nomor STTLP/B/1789/X/2026/SPKT/POLDASumatera Utara tertanggal 21 Oktober 2026

Salah seorang pelapor David Eka Putra mengatakan langkah pelaporan ini ditempuhnya setelah ijazahnya tidak kunjung diberikan oleh pihak kampus. Padahal, seluruh kewajibannya selaku mahasiswa sudah selesai dibayarkannya.

"Saya melapor untuk mendapat kepastian hukum terkait tertahannya ijazah S2 saya di Universitas Darma Agung," katanya usai membuat laporan di Ditreskrimum Polda Sumatera Utara pada 21 Oktober 2026.

David menjelaskan, sebelum melapor ke Polda Sumut dirinya dan beberapa rekannya sudah terlebih dahulu melakukan beberapa upaya yakni dengan menjalin komunikasi dengan pihak Direktur Pascasarjana Dr. Novi Juli Rosani Zulkarnain. Namun, hal ini menjadi buntu karena pihak kampus meminta agar mereka kembali melakukan pembayaran-pembayaran kewajiban agar ijazah tersebut dapat diserahkan.

"Ini yang membuat kami keberatan. Sebab, seluruh kewajiban kami terkait pembayaran-pembayaran dalam perkuliahan S2 sudah selesai, bahkan kami sudah meja hijau. Tinggal wisuda, namun kami kembali diminta membayar. Tentu kami keberatan," pungkasnya. (Den)

Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Bina Marga SDABMBK Kota Medan, Yulius Ares, saat memimpin apel rutin jajaran SDABMBK, Senin (9/11/2026).

Dalam arahannya, Yulius menegaskan bahwa disiplin dan tanggung jawab merupakan aspek penting dalam membangun kinerja organisasi yang profesional. Setiap personel diharapkan mampu menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing dengan mengedepankan integritas, kerja sama, dan orientasi pelayanan publik.

Selain penguatan disiplin kerja, Yulius juga mengingatkan seluruh jajaran agar meningkatkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan, terutama di tengah potensi hujan yang dapat memicu genangan di sejumlah wilayah Kota Medan.

Ia meminta personel untuk lebih proaktif memantau titik-titik rawan genangan serta segera melakukan koordinasi apabila ditemukan permasalahan di lapangan. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap kondisi yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dapat diketahui dan ditindaklanjuti secara cepat.

Menurutnya, kesiapsiagaan dan koordinasi yang solid menjadi bagian penting dalam mendukung upaya penanganan persoalan infrastruktur, khususnya yang berkaitan dengan sistem drainase dan pengendalian genangan.

Melalui apel rutin ini, SDABMBK Kota Medan berharap seluruh jajaran semakin meningkatkan kedisiplinan, memperkuat sinergi, serta membangun kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan semangat kerja yang profesional dan responsif, SDABMBK berkomitmen mendukung terwujudnya infrastruktur perkotaan yang lebih baik serta pelayanan publik yang semakin optimal.(ATN)

Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya Polres Karo untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi secara langsung dengan tokoh agama dan jemaat.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Karo menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Ia mengajak para tokoh agama dan seluruh jemaat untuk turut berperan aktif menjaga keamanan lingkungan serta meningkatkan kepedulian terhadap kondisi sosial di tengah masyarakat.

Kapolres juga mengingatkan pentingnya pengawasan dan perhatian terhadap anggota keluarga, khususnya generasi muda, agar tidak terjerumus dalam tindak kejahatan, penyalahgunaan narkoba, maupun aktivitas negatif lainnya yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat.

"Melalui kegiatan Minggu Kasih ini, kami ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat, menjalin komunikasi, sekaligus mendengarkan aspirasi dan masukan dari tokoh agama maupun jemaat. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing," ujar AKBP Pebriandi Haloho.

Menurutnya, terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan membutuhkan dukungan serta partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Ia menjelaskan, Minggu Kasih merupakan salah satu bentuk pendekatan humanis Polri dalam membangun kedekatan dan kepercayaan masyarakat melalui kehadiran langsung di tengah aktivitas keagamaan dan sosial.

Selain Minggu Kasih, Polres Karo juga rutin melaksanakan berbagai program serupa, seperti Jumat Keliling dan Subuh Keliling, sebagai sarana mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat dari berbagai kalangan.

Kapolres Karo berharap, melalui kegiatan tersebut, sinergitas antara kepolisian, tokoh agama, dan masyarakat semakin kuat sehingga tercipta suasana yang harmonis, toleran, serta situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Karo.***

Kegiatan berlangsung penuh semangat dan kebersamaan, sekaligus menjadi momentum mempererat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan dunia usaha.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KADIN yang telah menginisiasi kegiatan tersebut serta menghadirkan keberagaman dan kebersamaan melalui olahraga.

Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari.

"Jadikan olahraga sebagai bagian dari hidup kita. Dengan tubuh yang sehat, kita akan memiliki semangat dan energi untuk berkarya serta membangun daerah," ungkap Bupati.

Lebih lanjut, Bupati berharap KADIN terus terlibat aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan dan bergandengan tangan dengan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam meningkatkan geliat ekonomi kerakyatan.

Bupati juga mengajak KADIN bersama pemerintah untuk menggali dan mengembangkan berbagai potensi wisata yang dimiliki Tapanuli Utara agar semakin dikenal dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Secara khusus, Bupati turut mengharapkan dukungan dan kolaborasi KADIN dalam menjaga serta mendukung keberlangsungan kawasan Tanggul Aek Sigeaon sebagai salah satu ruang publik dan aset penting daerah.

Lewat kegiatan ini, diharapkan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan Tapanuli Utara yang sehat, maju, dan sejahtera.***

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial WG (55), yang diduga melakukan pencurian sepeda motor milik korban berinisial SM (55), warga Kecamatan Lau Baleng.

Kapolsek Lau Baleng AKP A. Nainggolan, S.H., menjelaskan, peristiwa tersebut bermula sekitar pukul 13.00 WIB, saat korban memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan kawasan Pekan Lau Baleng untuk berbelanja. Namun, setelah selesai berbelanja, korban mendapati kendaraannya telah hilang.

Dari keterangan seorang warga yang mengenali terduga pelaku, korban kemudian melakukan pencarian hingga berhasil menemukan WG. Saat dikonfirmasi, WG mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut dan menyimpannya di suatu lokasi.

Pada Sabtu (31/10/2026), personel Polsek Lau Baleng melakukan pengembangan bersama tersangka ke wilayah Renun, Kabupaten Dairi, untuk mencari keberadaan kendaraan tersebut. Namun, upaya awal belum membuahkan hasil.

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, tersangka akhirnya mengakui bahwa sepeda motor tersebut disembunyikan di area perladangan di Jalan Mesjid, Desa Lau Baleng, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo.

Petugas kemudian menuju lokasi yang dimaksud dan berhasil menemukan serta mengamankan sepeda motor tersebut untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan.

Adapun barang bukti yang diamankan berupa satu unit sepeda motor Honda Revo, satu lembar bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB), serta satu buah kunci kontak sepeda motor.

Kini, tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan (RTP) Polres Karo guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Kapolsek Lau Baleng AKP A. Nainggolan, S.H., mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan saat memarkirkan kendaraan, menggunakan kunci pengaman tambahan, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengalami atau mengetahui adanya tindak pidana.

Polsek Lau Baleng menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan dan menjaga situasi keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukumnya.***

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Utara, KH. Muhammad Nuh, menyayangkan tindakan kekerasan yang menimpa petugas zakat tersebut. Ia meminta kepolisian segera mengusut kejadian itu dan menindak tegas para pelaku sesuai hukum yang berlaku.

"Kita tentu sangat menyesalkan peristiwa pengeroyokan yang terjadi di kawasan CFD Kesawan ini. Apalagi, korban merupakan petugas yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan. Seharusnya, setiap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat dapat diselesaikan dengan cara yang baik, bukan justru dengan tindakan kekerasan," ungkap KH. Muhammad Nuh.

Berawal dari Tiga Sepeda Motor Menerobos Kawasan CFD

Berdasarkan kronologi kejadian, insiden bermula ketika tiga sepeda motor menerobos masuk ke kawasan CFD Kesawan yang sedang berlangsung. Kelompok pengendara tersebut kemudian menabrak Rafli Kahfi yang saat itu tengah bertugas menggalang donasi kemanusiaan.

Akibat tabrakan tersebut, kacamata korban terjatuh hingga pecah. Korban kemudian menghampiri para pengendara untuk meminta pertanggungjawaban atas kerusakan barang miliknya.

Namun, persoalan yang semula berkaitan dengan kerusakan kacamata itu justru berkembang menjadi keributan. Situasi memanas hingga berujung pada pengeroyokan terhadap Rafli Kahfi oleh lima pria yang disebut terlibat dalam insiden tersebut.

Peristiwa ini pun menjadi perhatian masyarakat karena kekerasan terjadi di ruang publik yang seharusnya memberikan rasa aman bagi warga, termasuk mereka yang sedang menjalankan aktivitas sosial dan kemanusiaan.

**KH M. Nuh Minta Pelaku Diproses Hukum**

Menanggapi kejadian tersebut, KH. Muhammad Nuh menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Ia meminta aparat kepolisian memberikan perhatian serius terhadap kasus tersebut, mengidentifikasi seluruh pihak yang terlibat, serta memproses para pelaku sesuai ketentuan hukum.

"Kita meminta kepada aparat keamanan untuk bertindak tegas. Peristiwa seperti ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Siapa pun yang melakukan tindakan kekerasan harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Menurutnya, ketegasan aparat sangat penting untuk memberikan kepastian hukum kepada korban sekaligus mencegah tindakan main hakim sendiri di tengah masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa kawasan CFD merupakan ruang publik yang dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga, berekreasi, dan melakukan berbagai kegiatan sosial. Karena itu, keamanan dan ketertiban di kawasan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan aparat terkait.

"CFD itu merupakan ruang publik bagi masyarakat. Karena itu, keamanan dan ketertibannya harus benar-benar dijaga. Jangan sampai masyarakat yang datang untuk berolahraga maupun mereka yang melakukan kegiatan sosial justru mengalami kejadian yang tidak diinginkan," lanjutnya.

Selain meminta penanganan hukum terhadap kasus pengeroyokan, KH. Muhammad Nuh juga menilai pengawasan terhadap akses kendaraan bermotor di kawasan CFD perlu diperketat.

Pengaturan lalu lintas dan penjagaan akses masuk harus dilakukan secara konsisten agar kawasan bebas kendaraan bermotor benar-benar aman bagi masyarakat.

Kasus pengeroyokan petugas zakat ini diharapkan segera mendapat penanganan serius dari kepolisian sehingga korban memperoleh keadilan dan kejadian serupa tidak kembali terulang. (Ril/Dam)

Peristiwa itu terjadi pada Minggu (8/11/2026). Saat itu, jemaah sedang melaksanakan salat Subuh.

Tiga orang terluka akibat pembacokan tersebut. Pelaku juga membawa tabung gas dan bensin.

Aksi itu dihentikan jemaah. Pelaku kemudian diserahkan warga ke Polres Metro Jaktim. Kasi Humas Polres Metro Jaktim AKP I Made Budi membenarkan peristiwa itu.

"Iya betul (peristiwanya). Betul (pelaku diamankan)," ujar AKP Made Budi saat dimintai konfirmasi.

Dia belum menjelaskan apa motif penyerangan itu. Saat ini, kasus masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.

"Ada tiga luka," tutupnya.(det/js)

Ajakan tersebut disampaikan Lom Lom saat menghadiri Orientasi Politik, Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) se-Kabupaten Deli Serdang, serta Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) masa bakti 2026–2031 di Grha Bhineka Perkasa Jaya, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, pada Minggu (08/11/2026).

Menurut Lom Lom, partai politik memiliki peran strategis dalam menjaga demokrasi sekaligus menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah.

Karena itu, keberhasilan partai tidak semata-mata diukur dari kekuatan struktur organisasi maupun perolehan suara dalam pemilu, tetapi juga dari kontribusi dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

"Saya berharap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Deli Serdang terus hadir di tengah masyarakat, mendengar persoalan rakyat, memperjuangkan aspirasi, serta memberikan solusi. Jangan sampai kehadiran partai hanya terasa pada momentum politik, tetapi harus nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat," ungkap Lom Lom.

Dia menegaskan, pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat tanpa terjebak pada perbedaan warna maupun pilihan politik. Dalam hal ini, Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diharapkan turut memberikan kritik dan masukan yang konstruktif serta mengawal kebijakan pemerintah secara objektif dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan visi Deli Serdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, pembukaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kepada pengurus yang baru dikukuhkan, Lom Lom juga berpesan agar segera melakukan konsolidasi organisasi, memperkuat kaderisasi, menjaga komunikasi dengan masyarakat, serta menyusun program kerja yang terukur dan sesuai kebutuhan rakyat.

"Jadikan masa bakti 2026–2031 sebagai momentum pembuktian bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mampu menjadi kekuatan politik yang dewasa, dekat dengan masyarakat, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan di Kabupaten Deli Serdang," pesan Lom Lom.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), H. Ashari Tambunan, mengatakan pengukuhan kepengurusan bukan sekadar seremoni atau pergantian kepengurusan, melainkan peneguhan amanah dan komitmen untuk membesarkan partai serta memperjuangkan kepentingan rakyat.

Dia meminta seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) se-Kabupaten Deli Serdang memperkuat konsolidasi hingga tingkat Kecamatan dan Desa, membangun komunikasi dengan kader dan masyarakat, serta melibatkan generasi muda dan perempuan dalam kaderisasi berkelanjutan.

Ashari juga mendorong penguatan kerja sama dengan ulama, pesantren, organisasi kemasyarakatan, pemuda, petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Menurutnya, kepercayaan masyarakat harus dijawab dengan kerja nyata, bukan sekadar janji.

Pengukuhan pengurus dilakukan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), H. Ashari Tambunan, dan dihadiri Jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sumatera Utara, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, unsur Forkopimda, Tokoh Agama, serta Kader dan Simpatisan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Deli Serdang, H. Purwaningrum, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dihadiri sekitar 1.500 orang dan menjadi momentum memperkuat semangat kader dalam membesarkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Deli Serdang.

Saat ini, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Deli Serdang memiliki tiga kursi di DPRD Kabupaten Serdang. Pada Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang, partai tersebut menargetkan peningkatan perolehan menjadi tujuh kursi.

Adapun susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Deli Serdang masa bakti 2026–2031 dipimpin H. Purwaningrum sebagai Ketua, Muhammad Hasan Elkholqiyah sebagai Sekretaris, dan M. Fikri Ali Pulungan sebagai Bendahara. Sementara Dewan Syuro dipimpin H. Rakhmadsyah sebagai Ketua dan Awaludin Pulungan sebagai Sekretaris.(Dam)

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut menjadi momentum bagi Kapolrestabes Medan untuk beribadah bersama sekaligus menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada jemaat. Kapolrestabes menegaskan bahwa menjaga keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat.

Dalam arahannya, Kapolrestabes Medan menyampaikan beberapa pesan penting, di antaranya:

Pertama, memperkuat persatuan dan kesatuan. Kapolrestabes mengajak seluruh jemaat untuk terus merajut kebersamaan dan menjaga persaudaraan dalam bingkai Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tanpa membedakan latar belakang maupun golongan.

Kedua, membentengi generasi muda dari bahaya narkoba.Kapolrestabes menekankan pentingnya edukasi sejak dini agar anak-anak dan generasi muda memahami dampak buruk penyalahgunaan narkoba serta tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang dapat merusak masa depan mereka.

Ketiga, memperkuat kepedulian terhadap generasi muda gereja. Kapolrestabes meminta Kapolsek Medan Tembung untuk berdiskusi dengan pendeta guna mengetahui kebutuhan dan potensi yang dapat dikembangkan bagi Naposo HKBP Persatuan Selambo. Hal ini sebagai bentuk dukungan Polri terhadap kegiatan positif generasi muda agar memiliki ruang untuk berkembang dan terhindar dari pengaruh negatif.

Keempat, meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba. Kapolrestabes menjelaskan bahwa keberhasilan penindakan terhadap aktivitas narkoba di kawasan Jermal perlu diikuti dengan kewaspadaan bersama. Pasalnya, para pelaku peredaran narkoba berpotensi menggeser aktivitasnya ke wilayah lain, termasuk Selambo. Karena itu, masyarakat diminta tidak lengah dan bersama-sama menjaga lingkungan dari ancaman narkoba.

Kapolrestabes juga menegaskan bahwa upaya memberantas narkoba tidak cukup hanya melalui penindakan hukum, tetapi harus dibarengi dengan pencegahan, edukasi, kepedulian keluarga, serta keterlibatan tokoh agama dan masyarakat.

Melalui kegiatan Minggu Kasih ini, Polrestabes Medan berharap terbangun komunikasi yang semakin erat antara Polri dan masyarakat, sehingga setiap persoalan keamanan dapat dideteksi dan diselesaikan secara bersama-sama.

Polri hadir bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga mendengar, menjaga, melayani, dan merangkul masyarakat. Bersama masyarakat, kita jaga Selambo tetap aman, bersatu, dan bebas dari narkoba. (Dam)

Menurutnya, tindakan penyadapan ilegal tidak dapat dibenarkan dan memiliki ancaman pidana hingga hukuman mati.

"Nah, semua itu bisa masuk unsur makar, yang ancamannya bisa hukuman mati. Tapi belum bisa kita langsung tetapkan demikian karena ini baru indikasi, nanti pembuktiannya di forum pengadilan," kata Jimly saat ditemui di Jakarta, Minggu (8/11), dikutip dari Antara.

Merujuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kata Jimly, tindakan penyadapan ilegal memiliki ancaman pidana minimal 10 tahun.

Namun, untuk ancaman hukuman mati, Jimly menuturkan masih perlu pembuktian lebih lanjut di pengadilan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu berpendapat penyadapan ilegal yang dilakukan terhadap Presiden merupakan bagian dari permainan politik dan ekonomi yang selama ini berlangsung.

Jimly tidak mau mendahului peradilan sehingga nantinya meja hijau yang akan mengungkap motif penyadapan tersebut dan apakah masuk ke dalam unsur makar.

"Pasti di forum pengadilan akan terungkap motifnya apa. Apa betul mau membunuh Presiden, mau membuat Presiden lumpuh tidak lagi menjalankan pemerintahan, atau misalnya untuk berkhianat pada kepentingan negara," ujarnya.

Sebelumnya, pada 3 November 2026, Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.

Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi berinisial LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi AS, serta widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi EH.

Dua hari kemudian, pada 5 November 2026, Polri menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Polisi SU sebagai tersangka.

Dengan demikian, jumlah tersangka dalam perkara tersebut menjadi empat orang.

Pada hari yang sama, Polri menyampaikan bahwa LSP, AS, dan EH telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, SU belum ditahan karena masih dalam kondisi sakit pascastroke.(ant/js)

"Intinya sudah ada permohonan perlindungan untuk saksi-saksi. Kami masih lakukan penelaahan," kata Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias saat dimintai konfirmasi, Minggu (8/11), dikutip dari detikcom.

Susilaningtias enggan menjelaskan siapa saja saksi tersebut. Dia belum menyebut berapa lama proses penelaahan akan dilakukan.

"Enam orang," ujarnya.

Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif mereka sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Para tersangka merupakan eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Mereka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Selain Slamet, ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.(det/js)

POSMETRO MEDAN, Langkat – Persoalan pemadaman listrik yang berulang kali terjadi di Dusun VIII Tridarma, Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, kembali menuai sorotan. Kali ini, bukan hanya gangguan pasokan listrik yang menjadi perhatian, tetapi juga dugaan sikap kurang baik petugas PLN ULP Gebang Pos 22 terhadap masyarakat saat melakukan penanganan laporan gangguan listrik.

Koordinator Nasional Presidium Rakyat Membangun Peradaban (PERMADA), Ariswan, mengungkapkan bahwa pada Minggu (8/11/2026), dirinya kembali menerima dan menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik yang terjadi di wilayah Dusun VIII Tridarma.

Menurut Ariswan, sekitar pukul 14.36 WIB, dirinya menghubungi nomor kontak petugas PLN ULP Gebang Pos 22 untuk melaporkan kondisi listrik yang padam di lokasi tersebut. Menindaklanjuti laporan itu, petugas PLN kemudian datang ke lokasi guna melakukan pengecekan terhadap gangguan kelistrikan.

Namun, kedatangan petugas tersebut justru diwarnai persoalan komunikasi. Ariswan menyebut seorang petugas berinisial S diduga mengeluarkan pernyataan dengan cara penyampaian yang dinilai kurang pantas didengar masyarakat. Situasi tersebut kemudian memicu ketegangan hingga terjadi adu argumen antara masyarakat dan petugas di lokasi.

Keterangan tersebut disampaikan Ariswan kepada sejumlah awak media pada Minggu sore, 8 November 2026.

Ariswan menegaskan bahwa masyarakat yang menyampaikan keluhan bukan sedang mencari persoalan dengan petugas PLN. Masyarakat hanya menginginkan haknya sebagai pelanggan untuk memperoleh pelayanan kelistrikan yang baik, termasuk respons petugas yang profesional, komunikatif, dan menghormati masyarakat.

"Persoalan pemadaman listrik ini sudah berulang kali terjadi. Ketika masyarakat menyampaikan laporan dan meminta penanganan, seharusnya petugas hadir dengan sikap profesional. Jangan sampai persoalan gangguan listrik justru berkembang menjadi persoalan baru akibat komunikasi dan sikap petugas di lapangan," tegas Ariswan.

Atas kejadian tersebut, Ariswan mendesak General Manager PLN UID Sumatera Utara agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen PLN ULP Gebang, khususnya terkait pola pelayanan dan pembinaan petugas lapangan yang bertugas di Pos 22.

Menurutnya, pelayanan kelistrikan tidak semata-mata berkaitan dengan pemulihan pasokan listrik, tetapi juga mencakup kualitas komunikasi, kepastian penanganan pengaduan, serta perlakuan yang baik terhadap masyarakat sebagai pelanggan.

Ia mempertanyakan bagaimana standar pelayanan kepada pelanggan dapat berjalan optimal apabila dalam proses penanganan pengaduan justru muncul persoalan komunikasi yang berujung pada ketegangan dengan masyarakat.

"PLN merupakan penyedia layanan publik di bidang ketenagalistrikan. Ada ketentuan dan regulasi yang mengatur hak pelanggan serta kewajiban penyedia tenaga listrik. Karena itu, kami meminta agar persoalan ini tidak dianggap sebagai kejadian biasa. General Manager PLN UID Sumatera Utara harus turun tangan mengevaluasi manajemen ULP Gebang agar kejadian serupa tidak kembali terulang," ujarnya.

Tidak berhenti sampai di situ, Ariswan juga menyampaikan bahwa PERMADA tengah mempersiapkan rencana aksi penyampaian pendapat di muka umum dengan sasaran Kantor PLN ULP Gebang, PLN UP3 Binjai, hingga PLN UID Sumatera Utara.

Rencana aksi tersebut, menurutnya, merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan kontrol sosial atas persoalan pelayanan kelistrikan yang selama ini dikeluhkan masyarakat Dusun VIII Tridarma.

Ariswan menyebut persoalan yang terjadi di wilayah tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemadaman listrik berulang. Terdapat sejumlah persoalan kelistrikan lainnya yang juga akan dihimpun dan disampaikan kepada pihak PLN agar memperoleh penanganan serta penjelasan secara terbuka.

"Kami sedang menyiapkan langkah konsolidasi untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada PLN ULP Gebang, UP3 Binjai, dan UID Sumatera Utara. Kami ingin seluruh persoalan kelistrikan di Dusun VIII Tridarma dibuka dan ditindaklanjuti secara serius. Jangan sampai masyarakat terus-menerus menghadapi persoalan yang sama tanpa kepastian penyelesaian," ungkapnya.

Lebih jauh, Ariswan juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) agar memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan kelistrikan yang dikeluhkan masyarakat di Dusun VIII Tridarma. Ia meminta agar dilakukan penelaahan dan penyelidikan sesuai kewenangan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum berdasarkan bukti dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, setiap persoalan yang berkaitan dengan pelayanan kelistrikan perlu ditangani secara transparan, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan maupun ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

PERMADA berharap General Manager PLN UID Sumatera Utara, manajemen PLN UP3 Binjai, serta Manager PLN ULP Gebang segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut, termasuk melakukan klarifikasi atas dugaan sikap petugas berinisial S dan memastikan penyebab pemadaman listrik berulang di Dusun VIII Tridarma.

Sebab, bagi masyarakat, listrik bukan sekadar kebutuhan tambahan, melainkan bagian penting dari aktivitas rumah tangga, pendidikan, perekonomian, dan kehidupan sehari-hari.

Ariswan menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut sampai masyarakat mendapatkan penjelasan dan kepastian pelayanan yang layak. Ia juga berharap PLN tidak hanya berfokus pada penanganan gangguan teknis, tetapi turut memastikan setiap petugas di lapangan menjalankan tugas dengan mengedepankan etika pelayanan, profesionalitas, dan penghormatan terhadap hak-hak pelanggan. ( Red)

Kunjungan tersebut menjadi bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terhadap musibah yang menimpa seorang pelajar SMP berusia 16 tahun itu. Pemerintah daerah juga memberikan dukungan terhadap tim pencarian dan penyelamatan (Tim SAR) agar upaya menemukan korban dapat berjalan optimal.

Peristiwa itu dilaporkan terjadi pada Jumat (6/11/2026), sekitar pukul 14.45 WIB. Korban yang berdomisili di Jalan Sederhana, Dusun XI Bakung, Desa Sambirejo Timur, diketahui hanyut setelah melompat ke sungai bersama teman-temannya.

Berdasarkan keterangan teman korban, mereka awalnya mendatangi kawasan sungai di sekitar jembatan perbatasan kedua desa untuk mandi. Namun, setelah melompat ke sungai, korban tidak kembali muncul ke permukaan. Teman-temannya tidak berani memberikan pertolongan karena khawatir ikut tenggelam. Korban diketahui tidak bisa berenang.

Menerima laporan masyarakat, Pemerintah Desa Sambirejo Timur segera mendatangi lokasi dan menghubungi Basarnas Medan serta pihak terkait untuk melakukan pencarian. Informasi kejadian juga disampaikan kepada keluarga korban melalui Kepala Dusun XI Bakung.

Upaya pencarian korban terus dilanjutkan dengan melibatkan tim SAR dan pihak terkait. Pencarian dilakukan menggunakan perahu motor (boat) untuk menyisir aliran Sungai Batang Kuis.

Saat meninjau lokasi, Lom Lom menyampaikan keprihatinannya atas musibah tersebut kepada keluarga korban sekaligus memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap upaya pencarian.

"Kami dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan jajaran sangat prihatin atas musibah ini. Upaya pencarian korban akan terus dilanjutkan," pungkas Lom Lom. ( Drt)

Tradisi tahunan masyarakat Karo ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga berkembang menjadi agenda budaya unggulan sekaligus ikon pariwisata Kabupaten Deli Serdang.

Harapan tersebut disampaikan Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, saat menghadiri perayaan tersebut.

Menurut Lom Lom, Kerja Tahun memiliki makna yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Karo. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen dan segala berkat kehidupan yang diterima sepanjang tahun. Selain itu, Kerja Tahun juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan kekeluargaan, memupuk semangat gotong royong, serta menumbuhkan sikap saling menghormati.

Nilai-nilai tersebut harus terus dihidupkan dan diwariskan kepada generasi berikutnya agar tradisi Karo tetap terjaga di tengah perkembangan zaman.

"Semangat kebersamaan tersebut juga tercermin dalam tema yang diangkat pada Kerja Tahun ini, yaitu 'Si Kuning-Kuningen Gelah Radu Megersing', yang mengandung pesan bahwa kita akan bersinar dan menjadi kuat apabila bersatu," ujarnya.

Lom Lom menegaskan, pesan tersebut relevan dengan kehidupan masyarakat Deli Serdang yang terdiri atas beragam suku, agama, dan budaya. Keberagaman merupakan kekayaan yang harus dirawat bersama karena kerukunan dan persatuan menjadi salah satu kekuatan penting dalam membangun daerah.

Lebih lanjut, ia berharap Kerja Tahun Lubuk Pakam dapat berkembang menjadi ruang kebudayaan yang semakin terbuka. Tidak hanya menampilkan kekayaan budaya Karo, tetapi juga memberikan kesempatan kepada seluruh etnis dan sanggar seni yang ada di Deli Serdang untuk memperkenalkan seni dan tradisi masing-masing.

"Dengan keterlibatan berbagai kelompok budaya, kegiatan ini akan semakin mencerminkan keberagaman masyarakat Kabupaten Deli Serdang sekaligus memperkuat rasa persaudaraan di antara kita. Saya juga melihat kegiatan seperti ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi agenda budaya unggulan sekaligus ikon pariwisata Kabupaten Deli Serdang," ungkapnya.

Ia juga berharap generasi muda turut mengambil bagian dalam menjaga keberlangsungan tradisi, sehingga Kerja Tahun tidak hanya menjadi perayaan tahunan, tetapi juga sarana mengenalkan identitas dan nilai budaya kepada generasi penerus.

Sementara itu, Tokoh Adat Karo, Johannes Sembiring, menyampaikan bahwa Kerja Tahun bukan sekadar pesta budaya, tetapi juga sarana memperkenalkan adat istiadat, seni, dan identitas masyarakat Karo kepada generasi muda.

"Karena itu, kita berharap generasi muda tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga ikut mengenal, memahami, dan melestarikan budaya Karo agar tradisi ini tidak hilang ditelan perkembangan zaman," ungkapnya.

Ketua Panitia, Thomas Darwin Sembiring, menyampaikan bahwa Kerja Tahun Lubuk Pakam Sekitarnya merupakan salah satu upaya menjaga dan memperkenalkan budaya Karo kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan setiap tahun sebagai wadah mempererat kebersamaan dan memperkuat kecintaan terhadap budaya Karo.

"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Harapan kami, kegiatan ini dapat terus dilaksanakan setiap tahun dan menjadi wadah mempererat kebersamaan serta memperkuat kecintaan generasi muda terhadap budaya Karo," ujarnya.( Drt)

Rustiandi mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut. Dia baru mendapat informasi setelah menerima laporan dari sejumlah anggotanya.

"Saya tidak tahu kalau kegiatannya seperti itu. Saya baru tahu kalau ada acara yang seperti itu. Baru kali ini saya tahu, selama ini tidak ada kegiatan seperti itu di kampung kami," ujarnya, Sabtu (7/11/2026).

Setelah mengetahui kegiatan tersebut, Rustiandi menyebut sejumlah jamaah masjid dan ibu-ibu perwiritan juga menyampaikan keberatan terhadap penyelenggaraan acara Halloween tersebut.

Menurutnya, pihak pengelola kafe tidak pernah menyampaikan pemberitahuan maupun meminta izin kepada dirinya selaku Kepala BKM Masjid Ar-Rahmah.

"Tidak ada laporan ke saya ataupun izin. Jamaah dan ibu-ibu perwiritan masjid juga tidak suka dengan acaranya dan keberatan," tegasnya.

Rustiandi menambahkan, keberadaan kafe yang berjarak sekitar 50 meter dari area Masjid Ar-Rahmah menjadi salah satu alasan pihaknya meminta agar kegiatan serupa tidak kembali digelar.

H Rustiandi bahkan meminta pengelola membuat komitmen tertulis untuk tidak mengadakan kegiatan sejenis di kemudian hari. Jika tidak bersedia, dia meminta agar operasional kafe tersebut ditutup.

"Kita minta perjanjiannya, supaya jangan lagi ada kegiatan seperti itu. Kalau memang tidak mau membuat perjanjian, tutup saja kafe itu," tegas Rustiandi.

Komitmen yang dinyatakan H Rustiadi merupakan salah satu bentuk untuk menjaga kemaslahatan umat beragama di sekitar lingkungan tersebut. ( Red )

SPBU yang berada di Naman Jahe Kecamatan Salapian kab Langkat kini menjadi sorotan warga. Tak terkecuali warga yang sedang duduk duduk di kedai kopi yang tak jauh dari SPBU, Sabtu ( 7/11/2026)

Warga langsung mengkaitkan hal tersebut dengan panjangnya antrean pembeli minyak di SPBU tersebut. Kejadian itu kerap kali terjadi, sangking mengularnya antrian tersebut lalu lintas di depan SPBU macat.

Sementara dikalangan pengecer ambil kesempatan menaikkan harga Rp 2000- Rp 3000 karena sulitnya mendapatkan minyak. Pedagang yang sempat memiliki stok cukup kesempatanlah bagi mereka menaikkan harga.

Kongkalikong antara SPBU dan penimbun tersebut ternyata terpantau juga oleh warga yang duduk di kedai kopi tak jauh dari SPBU itu.

Beberapa warga menuturkan, tak mungkinkalau sang managerSPBUtak mengetahui hal tersebut . Mereka menuding ,manager SPBU menerimaupeti dari para mafia minyak tersebut ,ucap mereka serentak.

Ketika hal ini dikonfirmasikan ke manager SPBU bernama Sambo . Dia mengaku mengetahui hal tersebut. Jika mengetahui berarti memberi izin juga. " Tapi saya tak menerima upeti mereka," tegas Sambo yang didampingi rekannya.

Aneh, tak menerima upeti tapi perbuatan menimbun minyak bersubsidi terjadi di depan mata mereka dibiarkan.

" Tapi saya sudah stop," pungkas Sambo. Itu hak manager untuk memberhentikan pembelian secara nesar, hanya saja jika tak diinfokan media, yang diuntungkan siapa?. ( Sut)