Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, mengatakan Job Fair kedua yang diinisiasi oleh Dinas Ketenagakerjaan ini menjadi evaluasi dari pelaksanaan sebelumnya yang melibatkan 28 perusahaan dengan tingkat serapan sekitar 49 persen.

"Masalahnya adalah kualifikasi pendidikan dan kompetensi pencari kerja belum sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kita berharap Job Fair kedua ini bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja," ujar Bupati saat membuka kegiatan di Balairung Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Selasa (29/9/2026).

Bupati menekankan pentingnya menyelaraskan pendidikan dan kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, katanya, akan memetakan kebutuhan tenaga kerja agar masyarakat dapat mempersiapkan pendidikan dan keterampilan yang sesuai.

Kesempatan kerja dalam Job Fair, lanjutnya, diperuntukkan terutama bagi warga lokal yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP Deli Serdang. Kebijakan tersebut, menurutnya, merupakan bentuk prioritas pemerintah daerah terhadap tenaga kerja lokal

"Tidak ada titipan dan tidak ada permainan di belakang meja. Kita memberikan kesempatan yang sama. Perusahaan lah yang menentukan berdasarkan kualifikasi yang mereka butuhkan," tegasnya.

Ia juga meminta pencari kerja yang belum berhasil menjadikan pengalaman tersebut sebagai bahan evaluasi dengan mencari tahu kompetensi yang dibutuhkan perusahaan dan meningkatkan kemampuan untuk kesempatan berikutnya.

Job Fair kedua ini diharapkan turut berkontribusi menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Deli Serdang yang tercatat 7,69 persen berdasarkan data BPS 2025.

"Akses kesempatan kerja akan terus dibuka. Kami menargetkan Job Fair dapat digelar tiga kali pada 2027," pungkasnya.( drt)

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memperkuat peran, tugas, dan fungsi Wali Data serta Wali Data Pendukung dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Deli Serdang.

Dalam laporannya, Kepala Bidang Statistik Kominfostan Deli Serdang, muArifin Faisal Tarigan, menyampaikan rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat peran Wali Data dan Wali Data Pendukung dalam mengumpulkan, memeriksa, mengelola, dan memublikasikan data.

"Data tersebut nantinya digunakan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, serta mewujudkan pengambilan keputusan yang berkualitas dan berbasis data," ujarnya.

Ia menjelaskan, melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat dihasilkan berita acara kesepakatan sebagai bentuk penguatan tugas Wali Data dan Wali Data Pendukung, khususnya dalam pengelolaan data sektoral di Kabupaten Deli Serdang.

Sementara itu, dalam sambutannya, Sandra Dewi Situmorang mengatakan, di era transformasi digital saat ini diperlukan perubahan cara pandang terhadap data. Menurutnya, data tidak lagi sekadar kumpulan angka maupun dokumen pelengkap administrasi, tetapi merupakan aset penting dalam mendukung pembangunan.

"Data adalah harta karun baru. Data bukan lagi sekadar himpunan angka atau dokumen pelengkap administrasi, melainkan aset yang nilainya sangat tinggi jika dikelola, diolah dan dimanfaatkan secara tepat," katanya.

Ia juga menyebut data sebagai kompas pembangunan. Menurutnya, kebijakan dan program pembangunan akan sulit mencapai sasaran apabila tidak didukung data yang akurat dan berkualitas.

"Kebijakan pembangunan daerah yang berdampak nyata bagi masyarakat hanya bisa lahir jika dilandasi oleh data yang valid, berkualitas dan selalu diperbarui atau up-to-date. Inilah urgensi utama dari kerangka kerja Satu Data Indonesia," jelasnya.

Sandra menerangkan, dalam mewujudkan Satu Data Indonesia di Kabupaten Deli Serdang, Wali Data memiliki tugas mengelola data daerah, mulai dari mengumpulkan, memeriksa kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia, mengelola hingga menyebarluaskan data.

Sementara itu, Wali Data Pendukung yang berasal dari perangkat daerah berperan mengonsolidasikan data sektoral di lingkungan masing-masing sebelum disampaikan kepada Wali Data tingkat daerah.

"Untuk itu, mari kita bersinergi dan mengintegrasikan data. Mengingat data pemerintah merupakan aset publik yang wajib dikelola secara terbuka, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang lebih berkualitas," ujarnya.

Lebih lanjut, Sandra menekankan sejumlah hal yang perlu dilakukan untuk memastikan keberhasilan tata kelola data, di antaranya memperkuat komitmen setiap perangkat daerah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, menjaga validitas dan standar data, serta mewujudkan pembangunan berbasis bukti.

Menurutnya, setiap data yang diinput harus memenuhi standar data, memiliki metadata, dan mendukung interoperabilitas sehingga dapat saling terhubung antarsistem aplikasi.

Sandra juga mendorong terwujudnya satu bank data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Ia mengatakan, Kominfostan telah menyiapkan infrastruktur berupa "rumah data" yang nantinya membutuhkan dukungan seluruh perangkat daerah untuk mengisi dan memperbarui data sesuai bidang masing-masing.

"Rumah datanya sudah kami siapkan. Harapan kami, OPD-OPD dapat mengisi rumah data tersebut dengan data yang lengkap dan berkualitas. Sehingga ketika terjadi perubahan data di salah satu perangkat daerah, perubahan tersebut dapat terintegrasi dan diperbarui pada sistem lainnya," ungkapnya.

Ia menambahkan, Kominfostan juga tengah membangun sistem yang terintegrasi melalui pengembangan super apps. Sistem tersebut diharapkan dapat memudahkan integrasi berbagai aplikasi dan data yang dimiliki perangkat daerah.

Menurut Sandra, salah satu tantangan dalam tata kelola data saat ini adalah data yang masih tersebar di masing-masing perangkat daerah dan belum seluruhnya terintegrasi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kesulitan dalam pencarian data, perbedaan angka, penginputan data secara berulang, serta kurang efisiennya proses berbagi informasi.

"Data yang kita miliki harus jelas, rinci dan dapat dipertanggungjawabkan. Data makro tetap kita perlukan, tetapi kita juga harus memiliki data mikro yang lebih detail sehingga dapat digunakan sesuai kebutuhan," katanya.

Sandra mencontohkan, kelengkapan dan integrasi data sangat penting dalam menjelaskan informasi kepada masyarakat, termasuk ketika pemerintah harus memberikan klarifikasi terhadap informasi mengenai anggaran maupun capaian pembangunan.

Ia menegaskan, perencanaan pembangunan dan penganggaran harus diawali dengan data yang benar. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menentukan kebutuhan pembangunan secara lebih tepat, termasuk menentukan prioritas pembangunan infrastruktur, kebutuhan sumber daya manusia, jaringan teknologi informasi, maupun berbagai program pelayanan publik.

"Kenapa kita bisa mempunyai perencanaan yang matang? Karena diawali oleh data yang benar. Penganggaran kita ke depan harus berdasarkan data yang benar," tegasnya.

Sandra berharap rapat koordinasi tersebut dapat menjadi momentum untuk menyatukan langkah, menyelaraskan persepsi, dan memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam membangun tata kelola data yang transparan, akuntabel, dan terpercaya.

"Data berkualitas, layanan berdampak, bermanfaat bagi masyarakat. Itu yang menjadi tujuan kita bersama melalui Satu Data Indonesia," pungkasnya. (drt)

Kondisi jalan yang sebelumnya rusak dan berlumpur, terutama saat musim hujan, kini berubah menjadi lebih layak dan nyaman dilalui setelah mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Atas pembangunan tersebut, warga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Deli Serdang H. dr. Asri Ludin Tambunan dan Wakil Bupati Lomlom Suwondo, S.S., yang dinilai telah merealisasikan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan infrastruktur di Dusun XVIII Persil.

"Alhamdulillah, akhirnya jalan kami diaspal. Sudah lama kami menunggu. Dulu kalau hujan becek, anak sekolah susah lewat. Sekarang sudah mulus. Terima kasih banyak Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Semoga sehat selalu dan Deli Serdang makin maju," kata salah seorang warga Dusun XVIII Persil.

Pengaspalan jalan tersebut diharapkan tidak hanya memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam beraktivitas, tetapi juga mendukung kelancaran akses pendidikan, kesehatan, serta meningkatkan mobilitas dan perekonomian warga.

Realisasi pembangunan Jalan Persil juga mendapat perhatian dari Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang H. Rakhmatsyah, SH., yang turut mengawal aspirasi masyarakat Desa Percut agar dapat disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Warga berharap perbaikan infrastruktur tersebut menjadi bagian dari pembangunan yang berkelanjutan di Desa Percut, khususnya Dusun XVIII Persil.

Dengan kondisi jalan yang lebih baik, masyarakat juga berharap akses menuju kawasan wisata kuliner di wilayah tersebut semakin mudah dan aktivitas ekonomi warga dapat berkembang.

Kepala Desa Percut Asyhari Syah, S.Ag, atas nama Pemerintah Desa Percut dan seluruh masyarakat Dusun XVIII Persil, turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang atas terealisasinya pengaspalan jalan tersebut.

"Saya atas nama Pemerintah Desa Percut dan seluruh masyarakat Dusun XVIII Persil mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Deli Serdang H. dr. Asri Ludin Tambunan dan Bapak Wakil Bupati Lomlom Suwondo atas pengaspalan Jalan Persil Dusun XVIII," ujar Asyhari.

Menurutnya, pengaspalan Jalan Persil merupakan jawaban atas penantian panjang masyarakat yang selama ini mengharapkan adanya perbaikan akses jalan di wilayah mereka.

"Ini adalah jawaban atas penantian puluhan tahun masyarakat kami. Kami juga berterima kasih kepada Bapak H. Rakhmatsyah, SH, Anggota DPRD Deli Serdang yang telah ikut memperjuangkan aspirasi ini," imbuhnya.

Asyhari berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Pemerintah Desa Percut dapat terus diperkuat sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik.

"Semoga sinergi antara Pemkab Deli Serdang dan Pemdes Percut terus terjalin untuk Percut yang lebih baik dan Deli Serdang yang semakin maju, sehat dan sejahtera," pungkasnya.( drt)

Aksi tersebut dijadwalkan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dan disebut akan diikuti puluhan pengusaha kontraktor lokal Kabupaten Langkat.

Rencana aksi itu mencuat setelah adanya pernyataan Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, Sinarta Sitepu, saat menerima audiensi sejumlah pengusaha kontraktor pada Rabu 23 September 2026.

Dalam audiensi tersebut, menurut keterangan yang disampaikan Ariswan selaku Koordinator Nasional PERMADA, Sinarta Sitepu menyampaikan bahwa paket pekerjaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat sudah habis dibagi-bagi dan disebut telah memiliki pos masing-masing.

Ariswan menilai pernyataan tersebut perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka, terlebih paket pekerjaan yang dimaksud menurutnya belum ditayangkan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE Kabupaten Langkat.

Persoalan inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan Aliansi Masyarakat dan Kontraktor (AMK) Kabupaten Langkat bersama BPC GAPENSI Kabupeten Langkat dan PERMADA berencana turun ke jalan.

Dalam konferensi persnya pada Selasa 29 September 2026 di Stabat, Ariswan didampingi Koordinator AMK Kabupaten Langkat Rahmat Syahputra atau yang di kenal OK Tata Putra dan Ketua BPC GAPENSI Langkat, Juniharta Kembaren alias Ucok BL, menyampaikan bahwa aksi tersebut bukan semata persoalan mendapatkan pekerjaan bagi pengusaha kontraktor, tetapi juga mempertanyakan transparansi, keterbukaan dan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.

Menurut Ariswan, apabila benar terdapat paket pekerjaan yang sudah ditentukan untuk pihak tertentu sebelum paket tersebut diumumkan melalui mekanisme pengadaan, maka kondisi tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.

"Kalau memang sudah dibagi-bagi, siapa yang membagi dan siapa yang dibagi? Ini harus dijawab oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat. Jangan sampai muncul persepsi bahwa proses pengadaan sudah ditentukan sebelum paket pekerjaan tersebut diumumkan secara terbuka," ujar Ariswan.

Ariswan juga mempertanyakan dasar pernyataan tersebut karena menurutnya paket pekerjaan yang menjadi pembicaraan pada saat audiensi belum tayang di LPSE Kabupaten Langkat.

"Bagaimana mungkin sebuah paket pekerjaan yang belum tayang di LPSE sudah disebut sudah habis, sudah ada pos-posnya, bahkan pengusaha kontraktor lokal yang hadir dikatakan tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan diarahkan menunggu tahun 2027. Ini yang harus dijelaskan secara terang kepada publik," lanjutnya.

Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan antara pemerintah daerah dengan kontraktor yang ingin mendapatkan pekerjaan.

Menurut Ariswan, proses pengadaan pekerjaan konstruksi pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip transparansi, persaingan yang sehat, akuntabilitas serta perlakuan yang adil bagi para pelaku usaha.

Ariswan juga menyinggung Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi serta peran pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan sektor jasa konstruksi.

Ia menyebut ketentuan mengenai pemberdayaan dan pengembangan usaha jasa konstruksi daerah perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, termasuk keberpihakan terhadap kemampuan badan usaha jasa konstruksi lokal sepanjang dilakukan sesuai ketentuan hukum dan mekanisme pengadaan yang berlaku.

"Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi harus menjadi salah satu pijakan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi, termasuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pelaku jasa konstruksi daerah. Tetapi semuanya harus berjalan sesuai aturan dan mekanisme pengadaan yang transparan," tegas Ariswan.

Ia menambahkan, pihaknya tidak mempersoalkan apabila seluruh proses pengadaan dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan. Namun apabila benar terdapat paket yang telah diarahkan atau ditentukan sebelum diumumkan melalui mekanisme pengadaan, hal tersebut menurutnya harus dijelaskan secara terbuka.

"Yang kami minta sederhana, transparansi. Kalau prosesnya benar, jelaskan dasar dan mekanismenya. Kalau memang sudah ada pembagian sebelum paket diumumkan, publik berhak mendapatkan penjelasan siapa yang menentukan dan atas dasar apa penentuan tersebut dilakukan," katanya.

Sementara itu, Ketua BPC GAPENSI Kabupaten Langkat Juniharta Kembaren alias Ucok BL bersama Koordinator AMK Kabupaten Langkat disebut akan turut mengawal aksi tersebut bersama para pengusaha kontraktor lokal.

Aliansi tersebut juga menyatakan akan menyampaikan aspirasi secara langsung di Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat serta Kantor Bupati Langkat.

Ariswan menegaskan bahwa aksi tersebut akan dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat dan pelaku usaha konstruksi lokal sekaligus mendorong pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai tata kelola paket pekerjaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

"Kami mengundang rekan-rekan media massa untuk hadir dan meliput langsung aksi ini. Kami ingin persoalan ini diketahui publik dan seluruh pernyataan yang disampaikan dalam aksi dapat dilihat secara terbuka oleh masyarakat," tutup Ariswan.

Rencana aksi tersebut kini menjadi perhatian karena menyangkut isu transparansi pengadaan pekerjaan pemerintah daerah serta posisi pelaku usaha konstruksi lokal dalam memperoleh kesempatan mengikuti paket pekerjaan. ( Red)

Seorang pria berinisial LBS (34) ditangkap polisi dalam pengungkapan kasus itu.

Kabel berbahan tembaga yang dicuri itu memiliki fungsi penting sebagai bagian dari sistem proteksi bangunan dan peralatan terhadap sambaran petir maupun gangguan listrik.

Pencurian kabel tersebut membuat sistem proteksi di lokasi terdampak dan menimbulkan kerugian sekitar Rp60 juta.

Kasus ini bermula pada Senin, 7 September 2026 sekitar pukul 17.10 WIB.

Saat itu, petugas di lokasi mendapat informasi bahwa kabel grounding/anti petir yang terbuat dari tembaga telah hilang. Aksi pencurian tersebut juga terekam dan videonya kemudian menjadi salah satu petunjuk dalam penyelidikan.

Setelah menerima laporan, Satreskrim Polres Sibolga melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku. Dari rangkaian penyelidikan tersebut, polisi memperoleh informasi keberadaan seorang pria yang diduga kuat terlibat dalam pencurian.

Pada Minggu, 27 September 2026 sekitar pukul 17.00 WIB, tim bergerak menuju kawasan Jalan Horas, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, tepatnya di sekitar Pelabuhan Pelindo.

Di lokasi tersebut, polisi --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Humas polres sibolga yang terlihat POSMETRO MEDAN, Selasa 29 September 2026-- mengamankan LBS, yang diketahui bekerja sebagai PNS (pegawai negeri sipil).

Polisi juga memperoleh keterangan bahwa kabel grounding hasil pencurian telah dijual kepada seseorang oleh tersangka.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu flashdisk berisi rekaman, klem pengikat kabel, data barang milik negara, paving block, tang, serta pakaian yang diduga digunakan tersangka saat melakukan aksinya.

Tersangka kini menjalani proses hukum di Polres Sibolga. Penyidik masih mendalami rangkaian pencurian tersebut, termasuk keberadaan barang hasil kejahatan yang telah dijual.

Pengungkapan kasus ini menjadi bagian dari komitmen Polres Sibolga dalam hal penindakan terhadap tindak pidana pencurian yg merugikan negara dan masyarakat.***

Hal itu terlihat dari suksesnya penyelenggaraan Toba Caldera Culture Festival (TCCF) 2026 yang rangkaiannya berlangsung selama empat hari di Kabupaten Samosir dan ditutup di Water Front City (WFC) Pangururan, Minggu (27/9/2026).

Salah satu agenda utama dalam festival tersebut adalah Samosir International Choir Competition (SICC) 2026) yang diikuti sekitar 2.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia dan sejumlah negara.

Para peserta hadir ke Pulau Samosir untuk mengikuti kompetisi paduan suara sekaligus menikmati kekayaan alam dan budaya Batak yang menjadi identitas kuat kawasan Danau Toba.

Penyelenggaraan event internasional tersebut bukan hanya menjadi panggung kompetisi seni, tetapi juga momentum untuk menggerakkan sektor pariwisata, UMKM, akomodasi, kuliner, transportasi dan ekonomi kreatif masyarakat Kabupaten Samosir

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Pemerintah kabupaten samosir yang terlihat POSMETRO MEDAN, Selasa 29 September 2026-- menyampaikan apresiasi kepada Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya beserta jajaran, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, panitia penyelenggara serta seluruh peserta yang telah hadir di Samosir dan menyukseskan acara.

"Selamat datang di Kabupaten Samosir, Negeri Indah Kepingan Surga, awal peradaban bangsa Batak. Terima kasih atas dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Ekraf, seluruh panitia dan sponsor, peserta sehingga acara ini dapat berlangsung sukses," ujar Vandiko.

Ia menjelaskan, Kabupaten Samosir terdiri dari sembilan kecamatan dan 127 Desa dan 6 Kelurahan, dengan jumlah penduduk sekitar 145.000 jiwa.

Menurut Vandiko, kekuatan Samosir bukan hanya terletak pada keindahan alamnya, tetapi juga pada kekayaan budaya yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Batak. Gunung Pusuk Buhit, kata dia, dipercaya dalam sejarah dan tradisi Batak sebagai salah satu kawasan asal-usul orang Batak.

Karena itu, Vandiko mengajak para peserta dan tamu yang hadir untuk tidak hanya mengikuti rangkaian festival, tetapi juga mengunjungi kawasan Pusuk Buhit dan melihat langsung kekayaan budaya serta sejarah Batak. "Kalau ingin mengetahui lebih luas tentang budaya Batak, silakan datang ke Pusuk Buhit. Lihat bagaimana sisa peradaban bangsa Batak," katanya.

Vandiko juga berharap penyelenggaraan Toba Caldera Culture Festival dapat kembali digelar di Samosir pada tahun mendatang.

Ia bahkan meminta dukungan Menteri Ekonomi Kreatif untuk pengembangan Dewan Kesenian Samosir serta puluhan komunitas dan sanggar seni yang berkembang di daerah tersebut.

"Samosir telah ditetapkan sebagai kabupaten kreatif untuk subsektor seni pertunjukan. Kami berharap Kementerian Ekonomi Kreatif dapat mendukung 63 komunitas dan sanggar seni yang ada di Samosir melalui program-program yang tersedia," ujarnya.

Menutup sambutannya, Vandiko berharap agar viralnya Kabupaten Samosir dapat membawa kesan yang baik dan seluruh peserta dapat membantu promosi keindahan pariwisata dan Budaya Kabupaten Samosir.

"Mohon kami dibantu untuk promosi di daerah masing-masing, kalau ada yang kurang-kurang dari Kabupaten Samosir mohon jangan disampaikan di sosial media, disampaikanlah kepada kami untuk kami perbaiki dimasa mendatang" harap Vandiko

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Samosir dan seluruh pihak yang telah menyukseskan penyelenggaraan festival.

Menurutnya, Sumatera Utara, termasuk Samosir, memiliki banyak talenta ekonomi kreatif yang berpotensi dikembangkan hingga ke tingkat nasional dan internasional.

Ia mengatakan, kegiatan seperti SICC memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah. Tidak hanya peserta yang mengikuti kompetisi, tetapi juga pelaku UMKM, kuliner, akomodasi dan transportasi ikut merasakan dampak dari meningkatnya aktivitas selama festival berlangsung.

"Event Ini memberikan multiplier effect ekonomi dan mengangkat nama Samosir semakin dikenal, tidak hanya secara nasional tetapi juga di dunia," kata Teuku Riefky.

Ia menyebut Danau Toba memiliki kekayaan alam, budaya, tradisi dan kreativitas masyarakat yang telah mendapatkan pengakuan dunia melalui status UNESCO Global Geopark. Menurutnya, pengakuan tersebut membawa tanggung jawab untuk menjaga lingkungan sekaligus memastikan potensi yang ada memberikan manfaat ekonomi yang semakin besar bagi masyarakat.

Teuku Riefky juga mengungkapkan bahwa Sumatera Utara telah ditetapkan sebagai salah satu dari 15 lokasi prioritas pengembangan ekonomi kreatif Indonesia.

Karena itu, Kementerian Ekonomi Kreatif akan mendorong berbagai program pengembangan talenta kreatif di Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Samosir.

"Kami ingin Sumatera Utara melahirkan semakin banyak talenta yang membanggakan daerahnya dan menjadi kekuatan baru musik Indonesia di panggung dunia," katanya.

Ia pun mengajak masyarakat memperkenalkan Toba melalui kekayaan alam, kreativitas dan karya seni yang dimiliki.

"Biarkan dunia mengenal Danau Toba dari alamnya, merasakan Toba dari kreativitasnya dan mendengar Toba dari karya serta suara anak-anaknya," ujar Teuku Riefky.

Penutupan Toba Caldera Culture Festival 2026 turut dimeriahkan berbagai pertunjukan budaya Batak dan penampilan seruling massal dari SMP Negeri 1 Pangururan. Lagu O Tano Batak juga menggema di tepian Danau Toba melalui penampilan Maria Calista. Lagu tersebut menjadi bagian dari pesan tentang kecintaan terhadap tanah kelahiran, budaya dan nilai-nilai kehidupan yang diwariskan masyarakat Batak.

Penutupan festival ditandai dengan penyerahan piagam, medali dan piala kepada para pemenang SICC 2026. Suasana semakin meriah ketika Menteri Ekonomi Kreatif bersama peserta meneriakkan yel-yel "From Toba to the World - Gema Toba."

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom bersama Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon dan jajaran Forkopimda juga menyerahkan ulos kepada Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya dan perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon menyebut pemberian ulos merupakan bentuk penghormatan dan tanda cinta masyarakat Samosir kepada para tamu.

"Ulos ini sebagai tanda cinta dan penghormatan. Semoga memberikan kehangatan dan kesehatan di mana pun Bapak Menteri menjalankan tugas," kata Nasip.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumatera Utara, Terang Dewi Susantri Ujung, yang mewakili Gubernur Sumatera Utara, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung festival.

Menurutnya, festival tersebut mempererat persaudaraan sekaligus membangun kebanggaan terhadap identitas budaya bangsa. Ia menilai partisipasi peserta dari berbagai daerah dan negara menunjukkan bahwa seni dan budaya mampu melampaui batas wilayah dan bahasa.

"Penyelenggaraan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat posisi Danau Toba sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia yang beridentitas budaya dan berkelanjutan," ujarnya.

Dalam rangkaian kegiatan festival juga dilakukan penanaman bibit pohon dan penebaran benih ikan nila sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan keberlanjutan ekosistem Danau Toba.

Ketua Steering Committee Toba Caldera Culture Festival, Mora Nasution, mengatakan kegiatan tersebut sejak awal diarahkan untuk memperkenalkan Samosir kepada lebih banyak orang sekaligus membuka peluang bagi generasi muda.

Menurutnya, musik dan paduan suara menjadi medium yang mempertemukan peserta dari berbagai daerah dan negara sekaligus membuka jejaring baru bagi Samosir.

"Dalam pelayanan dan kebutuhan teknis di lapangan, kami merasakan besarnya perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta kerja bersama Pemerintah Kabupaten Samosir sebagai tuan rumah," kata Mora.

Ia berharap SICC dapat terus berkembang dengan menjangkau lebih banyak kelompok paduan suara dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara. Mora juga berharap para peserta dan juri internasional yang telah datang ke Samosir dapat membawa cerita tentang daerah tersebut ke jejaring mereka masing-masing.

Ke depan, penyelenggara juga membuka peluang agar Toba Caldera Culture Festival tidak hanya menghadirkan kompetisi paduan suara. "Ke depan, kegiatan ini hadir dalam bentuk yang berbeda. Bukan hanya paduan suara, tetapi subsektor ekonomi kreatif lainnya juga akan kami sentuh, tentunya yang menumbuhkan dan mengembangkan kreativitas generasi muda daerah," ujarnya.

Dengan berakhirnya rangkaian Toba Caldera Culture Festival 2026, Samosir kembali menegaskan perannya sebagai ruang perjumpaan budaya, seni, pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan Danau Toba.

Kehadiran ribuan peserta dari berbagai daerah dan negara sekaligus menjadi peluang bagi Samosir untuk memperluas jejaring promosi pariwisata dan memperkenalkan kekayaan budaya Batak ke panggung yang lebih luas.***

Penindakan itu dilakukan di sebuah toko sepatu di Lingkungan I, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Jumat (25/9/2026) sekira pukul 19.20 WIB.

Kapolres Tapanuli Tengah melalui Kasat Resnarkoba AKP Johannes Munthe, S.H. membenarkan adanya kegiatan kepolisian tersebut. Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat mengenai indikasi aktivitas mencurigakan di lokasi terkait.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Opsnal yang dipimpin Ipda Kasmin Nadeak, S.H--seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Tapanuli tengah yang terlihat POSMETRO MEDAN, Selasa 29 September 2026-- melakukan penyelidikan hingga mengamankan yang bersangkutan untuk dimintai keterangan.

Dalam proses pemeriksaan awal di lapangan, petugas mengamankan barang bukti berupa satu bungkus plastik klip berisi barang diduga sabu seberat 0,45 gram bruto serta uang tunai Rp355.000.

Petugas juga mengamankan sejumlah barang pendukung dari lokasi, di antaranya sepuluh lembar plastik klip bening kosong, dua buah pipet berbentuk sendok, satu buah kaca pirex, dan satu set alat isap.

Berdasarkan keterangan awal dari terduga pelaku, barang tersebut didapat dari seseorang berinisial AC. Pihak kepolisian saat ini masih melakukan pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut untuk menguji kebenaran informasi tersebut.

Seluruh barang bukti serta terduga pelaku telah dibawa ke Mapolres Tapanuli Tengah guna menjalani proses hukum sesuai Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Komitmen tersebut dibuktikan jajaran Polsek Binjai Kota dengan mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di Jalan Tamtama, Kelurahan Satria, Kecamatan Binjai Kota.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 10 September 2026 sekitar pukul 19.00 WIB. Saat itu, korban EY (18) tiba di rumah kos dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat nomor polisi BK 2411 RBA. Korban kemudian memarkirkan sepeda motornya di depan kamar.

Namun, saat korban kembali keluar kamar, sepeda motor tersebut telah hilang. Akibat kejadian itu, korban menderita kerugian sekitar Rp12 juta.

Berdasarkan hasil penyelidikan, petugas memperoleh informasi mengenai keberadaan terduga pelaku pada Senin, 28 September 2026 sekitar pukul 01.00 WIB.

Kapolsek Binjai Kota AKP Diah Retno Sari, S.T., S.H., M.Tr.A.P., kemudian memerintahkan Kanit Reskrim AKP H. M. Firdaus, S.H., bersama timnya untuk melakukan penindakan.

Petugas akhirnya berhasil mengamankan dua terduga pelaku, yakni J alias Jeki (29) dan GS alias Gagak (18), di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, pada Senin, 28 September 2026 sekitar pukul 01.30 WIB.

Saat akan diamankan, kedua terduga pelaku disebut melakukan perlawanan terhadap petugas sehingga personel melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur.

Kedua terduga pelaku selanjutnya diamankan di Mako Polsek Binjai Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut," tegas Kapolsek Binjai Kota

Kapolres Binjai menegaskan bahwa jajaran Polres Binjai akan terus meningkatkan upaya penindakan terhadap kejahatan 3C guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Binjai," ucap AKBP Bimo Moernanda.(oji)

​Kedatangan rombongan Kapolrestabes Medan yang didampingi Kasat Intelkam Kompol Lengkap Suherman Siregar disambut hangat oleh Dandim 0201/Medan, Letkol Inf. Fernando Batubara, S.Sos., M.Han., bersama jajaran perwira seksi Kodim antara lain Pasi Log Mayor Inf. Romi Sembiring, Pasiter Mayor Inf. Abdul Manan Marpaung, dan Pasi Intel Kapten Czi. Soni Putrawan Ginting.

​Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban tersebut membahas berbagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Kota Medan.

​Kapolrestabes Medan menegaskan bahwa koordinasi dan komunikasi yang intensif antara Polrestabes Medan dan Kodim 0201/Medan merupakan fondasi utama dalam menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

​"Sinergitas TNI-Polri di Kota Medan bukan sekadar wacana, melainkan komitmen nyata dalam mengawal kondusivitas wilayah serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Kombes Pol Jean Calvijn.

​Senada dengan hal tersebut, Dandim 0201/Medan Letkol Inf. Fernando Batubara menyambut positif kunjungan ini dan menegaskan kesiapan jajarannya untuk terus berkolaborasi bersama Polrestabes Medan dalam mendukung berbagai agenda keamanan daerah.

Pertemuan ini menegaskan kembali soliditas TNI dan Polri sebagai pilar utama penjaga keamanan negara dan pelindung masyarakat.***

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Selasa (29/9) pagi menjelaskan, pelaku yakni JS (30) yang merupakan warga setempat, ditangkap setelah petugas mendapat informasi dari masyarakat, terkait dengan praktek jual beli narkoba yang dilakukan pelaku.

Berawal dari informasi masyarakat itulah, Tim 10 yang dipimpin Kanit III Satresnarkoba Polrestabes Medan, IPTU Dr Berry Anggara, SH, MH, melakukan penyelidikan hingga kemudian meringkus pelaku.

"Pelaku kami tangkap di sebuah gang di sekitar tempat tinggalnya saat diduga hendak melakukan transaksi narkoba. Saat kami tangkap, kami menyita 7 paket narkotika jenis sabu, 2 handphone, dan sejumlah uang hasil penjualan narkoba," ungkap Rafli.

Rafli menambahkan, pelaku yang ditangkap berstatus sebagai residivis dalam kasus serupa pada 2022, dan kembali melakukan hal serupa usai menjalani hukuman.

Pelaku, mengaku nekat menjual narkoba untuk memenuhi kebutuhannya sehari - hari.

"Pelaku ini residivis, setelah menjalani hukuman, pelaku kembali melakukan hal yang sama," tambahnya.

Dalam praktek jual beli narkoba yang dilakukan pelaku, pelaku mendapat narkoba dari seorang pria berinisial N, yang kini dalam pengejaran petugas.

Polisi memastikan akan meringkus N, meskipun N terus berpindah - pindah tempat untuk kabur dari kejaran petugas.

"Kami pastikan N yang merupakan pemasok narkoba, tidak akan bisa bersembunyi, pasti akan kami tangkap," pungkas Rafli.***

Pembangunan infrastruktur tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Medan memperkuat sistem drainase sekaligus meminimalkan persoalan genangan yang selama ini dirasakan masyarakat.

Drainase yang tengah dibangun memiliki panjang 505 meter dan merupakan kelanjutan dari pekerjaan tahap sebelumnya sepanjang 200 meter.

Infrastruktur ini diharapkan mampu meningkatkan kelancaran aliran air, khususnya saat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan permukiman warga.

Dalam peninjauan tersebut, Rico Waas menjelaskan bahwa kawasan Jalan Sei Asahan berada pada area yang relatif cekung sehingga memiliki kerentanan terhadap peningkatan volume air. Kondisi tersebut membuat hujan dalam waktu singkat berpotensi menimbulkan genangan di lingkungan permukiman.

"Walaupun airnya cepat mengalir, kita berharap kawasan perumahan warga seperti ini tidak ada lagi luapan air. Genangan harus kita minimalkan. Mudah-mudahan proyek ini bisa segera selesai," ujar Rico Waas.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik, tetapi harus memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, setiap keluhan maupun laporan warga terkait persoalan lingkungan dan infrastruktur perlu mendapatkan respons secara cepat dan tepat.

"Masyarakat membutuhkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman, aman, dan bebas dari masalah banjir maupun genangan," tegasnya.

Sementara itu, Camat Medan Selayang Muhammad Husnul Hafiz Rambe, S.STP., M.AP., menjelaskan bahwa sistem drainase sepanjang 505 meter tersebut dirancang dengan mempertimbangkan kontur Jalan Sei Asahan yang melengkung. Kondisi tersebut dimanfaatkan untuk membagi debit air secara proporsional agar aliran tidak terkonsentrasi pada satu titik.

Sebagian aliran air nantinya diarahkan menuju Sei Putih, sementara aliran lainnya dialirkan ke Sei Selayang. Pembagian aliran tersebut diharapkan dapat mengurangi beban penampungan air sekaligus memperlancar sistem drainase di kawasan sekitar.

Dalam peninjauan itu, Wali Kota Medan turut didampingi Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan Khairul Azmi serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Arrahmaan Pane.

Pembangunan drainase di Jalan Sei Asahan ini diharapkan dapat memperkuat infrastruktur pengendalian air sekaligus menghadirkan lingkungan permukiman yang lebih aman, nyaman dan tertata bagi masyarakat Kecamatan Medan Selayang.

Dalam kasus ini, seorang pelaku berhasil melarikan diri saat hendak ditangkap.

Kasat Narkoba Polres Padangsidimpuan, AKP Juli Purwono mengatakan barang bukti berupa 26 bal ganja disamarkan dengan potongan batang pisang.

Ganja itu kemudian dipisahkan dari batang pisang sebelum ditimbang.

"Ditemukan 26 bal yang diduga narkotika golongan I jenis ganja. Masing-masing bal berisi potongan batang pisang untuk melapisi daun ganja guna mengelabui petugas, dan dibalut lakban berwarna kuning. Setelah dipisahkan dari potongan batang pisang, barang bukti ganja tersebut kemudian ditimbang dengan total berat mencapai 10 kilogram," jelas Juli, Minggu (27/9/2026).

Juli Purwono-- seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Mariadi yang terlihat POSMETRO MEDAN, Selasa 29 September 2026-- mengatakan, penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya seseorang yang mencurigakan membawa karung di wilayah Pijorkoling.

Petugas lalu melakukan penyelidikan dengan mencari terduga pelaku.

"Berawal dari informasi masyarakat terkait adanya seseorang yang membawa ganja menggunakan karung di wilayah Pijorkoling menggunakan sepeda motor," ujarnya.

Petugas kemudian melakukan pengintaian terhadap terduga pelaku yang disebut menggunakan sepeda motor. Lalu terduga pelaku terlihat melintas di simpang Jalan HT Rizal Nurdin pada Minggu (27/9/2026) sekira pukul 02.00 WIB.

Saat hendak ditangkap, pengemudi sepeda motor tersebut melompat dari kendaraannya dan melarikan diri. Pelaku kabur ke wilayah yang tidak memiliki penerangan lampu.

"Pengemudi sepeda motor melompat dari kendaraannya dan melarikan diri ke arah kiri jalan menuju kegelapan sehingga berhasil meloloskan diri," ungkapnya.

Sementara itu, satu rekannya yang berboncengan dengan pelaku yang kabur berhasil diamankan. Adapun rekan pelaku berinisial SSS.

"Petugas berhasil mengamankan SSS yang saat itu dibonceng," ucapnya.

Dari pemeriksaan, polisi menemukan dua karung berisi 26 bal ganja. Setiap bal tersebut dilapisi potongan batang pisang untuk menyamarkan barang haram tersebut.

"Setelah dipisahkan dari potongan batang pisang, barang bukti ganja tersebut kemudian ditimbang. Total beratnya mencapai 10 kilogram," katanya.

Kepada petugas, SSS mengaku ganja tersebut diperoleh dari seorang pria yang tidak dikenalnya. Barang tersebut didapat berdasarkan perintah seseorang yang juga tidak dikenalnya melalui komunikasi WhatsApp.

Selain ganja, polisi turut mengamankan dua karung putih, satu unit telepon seluler Samsung warna biru, satu unit sepeda motor Honda Beat warna hijau tanpa nomor polisi, serta uang tunai Rp 1 juta.

Polisi kini masih melakukan pengembangan untuk mengungkap asal-usul ganja tersebut. Petugas juga memburu pengemudi sepeda motor yang melarikan diri dan telah memasukkannya ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kemudian SSS beserta seluruh barang bukti telah diamankan ke Mapolres Padangsidimpuan untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

"Kami juga melakukan pengembangan jaringan serta mengejar satu pelaku lain yang melarikan diri," pungkasnya.***

Sanksi tegas berupa peringatan keras terakhir sekaligus pemberhentian seketika dari posisi puncak kepemimpinan tersebut dibacakan Ketua Majelis DKPP, Heddy Lugito dalam sidang pleno pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (28/9/2026).

"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada Wahyudi selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu terhitung sejak putusan ini dibacakan," tegas Heddy Lugito saat membacakan amar putusan perkara Nomor 14-PKE-DKPP/VII/2026, sebagaimana dikutip dari laman resmi DKPP RI, Selasa (29/9/2026).

Pencopotan dramatis ini dipicu oleh terungkapnya perselingkuhan dan perbuatan tak patut dalam fakta persidangan. Wahyudi terbukti memanfaatkan agenda perjalanan dinas untuk menginap dan melawat ke sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, hingga Bali bersama seorang perempuan yang bukan pasangan sahnya.

Di hadapan majelis hakim etik, bukti-bukti tak terbantahkan berupa rekaman dan dokumentasi diperlihatkan. Terlihat jelas interaksi fisik intens antara Wahyudi dan wanita tersebut, mulai dari bergandengan tangan, berpelukan mesra, hingga berjoget bersama.

Anggota Majelis DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, menegaskan dalam pertimbangan hukumnya bahwa kemesraan tersebut telah menodai asas integritas, kehormatan, serta profesionalitas penyelenggara pemilu.

"Rangkaian perbuatan ini terjadi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga tidak dapat dimaknai sebagai peristiwa insidental atau kebetulan semata. Melainkan hubungan yang dijalani secara sadar oleh Teradu, sementara pada saat yang sama masih terikat dalam perkawinan yang sah," cetus Ratna Dewi.

Atas perbuatannya, Wahyudi divonis melanggar Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, khususnya Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 12, serta Pasal 15. Kasus ini sebelumnya telah melewati persidangan pemeriksaan ketat yang digelar DKPP di Gedung Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan pada 12 Agustus 2026 lalu.

Secara terpisah, Anggota Bawaslu Labuhanbatu, Makmur Munthe, membenarkan vonis telak yang dijatuhkan lembaga penegak etik tersebut kepada pimpinannya. Kendati mahkota jabatannya direbut, Wahyudi dilaporkan tidak dipecat sepenuhnya dan masih menduduki posisi sebagai anggota biasa.

"Namun yang bersangkutan sesuai putusan itu, masih tetap sebagai anggota Bawaslu Labuhanbatu," ungkap Makmur saat dikonfirmasi awak media. (Hbb)

Dalam kegiatan tersebut, personel Satreskrim turut mengamankan tiga orang, masing-masing berinisial JTB (33) dan JB (36) yang berperan sebagai pemain, serta BS (45) yang selain sebagai pemain juga diduga sebagai penyedia tempat sekaligus pemilik warung. Ketiganya merupakan warga Desa Hutajulu, Kecamatan Pollung.

Selain mengamankan para pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit mesin judi tembak ikan, satu buah chip mesin yang digunakan untuk pengisian saldo permainan, uang tunai sebesar Rp1.623.000 (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah), serta empat unit handphone.

Kapolres Humbang Hasundutan AKBP Adi Nugroho, S.H., S.I.K., melalui Kasat Reskrim AKP Hitler Hutagalung, S.H., M.H., pada Senin (28/9/2026) menyampaikan bahwa penindakan tersebut berawal dari laporan masyarakat terkait adanya aktivitas perjudian tembak ikan di lokasi tersebut yang berada di area permukiman dan sangat dekat dengan tempat ibadah.

"Atas informasi tersebut, kami langsung bergerak melakukan penyelidikan," ujar AKP Hitler seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @James p purba yang terlihat POSMETRO MEDAN, Selasa 29 September 2026.

Sesampainya di lokasi, petugas menemukan adanya aktivitas perjudian tembak ikan di sebuah warung. Selanjutnya, petugas langsung mengamankan para pelaku dan melakukan interogasi awal di tempat kejadian.

"Setelah diamankan, para pelaku beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Humbang Hasundutan untuk diproses lebih lanjut," tambahnya.

Atas perbuatannya, para pelaku disangkakan melanggar Pasal 426 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c subsider Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Saat ini, para pelaku dan seluruh barang bukti telah diamankan di Polres Humbang Hasundutan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.***

Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Hotdiatur Purba-- seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Sekilas Sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN, Selasa 29 September 2026-- menjelaskan, pelaku berinisial S ditangkap setelah pihak kepolisian menerima laporan dari korban berinisial ANS (51).

Ruko salon kecantikan milik korban diketahui dibobol pada Rabu (23/9/2026) pagi.

Akibat aksi pencurian itu, korban menderita kerugian yang diperkirakan mencapai Rp12 juta.

Setelah melakukan penyelidikan, polisi kemudian mengamankan S saat berada di Gang Pepaya, Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur.

Dalam kasus berbeda, polisi juga menangkap Y yang diduga mencuri sejumlah barang dari sebuah rumah kos milik SP (55) di Jalan Danau Laut Tawar, Kelurahan Sumber Mulyo Rejo, Kecamatan Binjai Timur. Kerugian akibat kejadian tersebut diperkirakan mencapai Rp7 juta.

Y kemudian ditangkap saat berada di kawasan Jalan Danau Laut Tawar. Kedua terduga pelaku kini diamankan di Polres Binjai untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami kedua perkara tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan para pelaku dalam kasus pencurian lainnya. ***

Informasi yang beredar, saat ini terpidana perambahan ratusan hektar hutan Suaka Margasatwa (SM) Karang Gading - Langkat Timur Laut yang divonis tingkat Kasasi di Mahkamah Agung dengan hukuman 10 tahun penjara ini tak berada di Indonesia lagi, setelah panggilan eksekusi pertama yang dilayangkan Jaksa tak dihadirinya.

Berdasarkan sumber yang dihimpun media, Senin (28/9/2026) Alexander Halim alias Lim Sia Cheng alias Akuang Bos Koperasi Sinar Tani Makmur (STM) ini saat ini berada di luar negeri setelah proses eksekusi gagal dilakukan Kejari Langkat pada Senin 14 September 2026 kemarin.

Lebih parahnya lagi, data diperoleh awak media, lahan sitaan Kejaksaan atas perkara perambahan hutan mangrove terpidana Alexander Halim alias Lim Sia Cheng alias Akuang hingga kini masih dikelola oleh pekerja Koperasi Sinar Tani Makmur (STM) dan diduga dikordinir kerabat terpidana yang disebut-sebut sosok besar di Sumut.

Padahal 105 hektar perkebunan sawit objek perkara telah disita Kejaksaan Tinggi Sumut sesuai penetapan Ketua PN Tipikor Medan sejak 14 Oktober 2022 sesuai surat No. 39/SIT/PID.SUS-TPK/ 2022/PN.MDN ini. "Sampai saat ini, lahan 105 hektar masih dipanen pekerja Koperasi, bahkan tenaga kerja beroperasional secara profesional tanpa hambatan dari penegak hukum," ujar sumber media, Senin (28/9/2026) di Stabat.

Selain lahan perkara 105 hektar, lanjut sumber, Koperasi Sinar Tani Makmur (STM) milik Akuang juga mengelola 200 an hektar lahan sawit di atas lahan Suaka Margasatwa (SM) Karang Gading - Langkat Timur Laut. "Selain yang 105 hektar, 200 an hektar lainnya di atas Suaka Margasatwa (SM) Karang Gading - Langkat Timur Laut saat ini juga menjadi sawit dan dikelola Koperasi milik Akuang," ujar sumber.

Jika diakumulasikan, sejak proses penyitaan lahan sawit milik Akuang pada 14 Oktober 2022 hingga saat ini, manajemen Koperasi Sinar Tani Makmur meraup hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) sawit setidaknya 28 ribu ton yang diakumulasikan harga TBS terendah sekitar Rp. 2.700,- maka total Rp. 70 miliaran masuk ke Kas manajemen Koperasi Sinar Tani Makmur itu.

Sungguh angka yang diduga mampu menjadikan penegakan hukum menjadi akrobat atau mainan oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab.

Kajari Langkat melalui Kasi Intel Ris Piere Handoko kepada sejumlah wartawan, Senin (28/9/2026) mengaku, pada Selasa 29 Oktober 2026 akan melayangkan surat panggilan eksekusi kepada Alexander Halim alias Lim Sia Cheng alias Akuang. Dia mengaku, ketidakhadiran Akuang pada panggilan pertama eksekusi karena alasan sakit.

"Kejari Langkat Selasa 29 Oktober 2026 akan melayangkan surat panggilan eksekusi kepada Akuang.

Ris Piere Handoko tak menjelaskan, kapan jadwal eksekusi Akuang sesuai panggilan dan tak mengaku tak tahu atas dugaan kaburnya Alexander Halim alias Lim Sia Cheng alias Akuang, namun dia menyebutkan sejak Agustus 2026 lalu, terpidana ini sudah dicekal.

"Kalau kaburnya, saya kurang tahu. Tapi yang jelasnya saat kita panggil ada surat sakitnya dari keluarga melalui pengacaranya," ujarnya.

Menjawab masih dipanennya lahan objek sitaan perkara Akuang, Ris Piere Handoko mengaku, perbuatan pekerja Koperasi Sinar Tani Makmur salah. "Lahan itu objek sitaan kejaksaan, dalam proses hukum, tidak boleh (dikuasai dan dipanen,red)," tegasnya.

Kelanjutan lahan objek perkara Akuang, diterangkan Ris Piere Handoko, lahan tersebut sedang dilakukan permohonan ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) untuk proses lanjut hingga akan dilakukan eksekusi atas lahan sesuai dengan putusan hukum yang selanjutnya akan diserahkan ke BBKSDA.

Terpisah, Kepala UPT Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Stabat Bobby Novandry, Senin (28/9/2026) menjelaskan, instansinya sedang melakukan kordinasi intens ke Kejaksaan Tinggi Sumut atas proses hukum lahan sawit objek perkara Akuang yang berada di atas Suaka Margasatwa (SM) Karang Gading - Langkat Timur Laut itu.

Bobby Novandry tak menampik adanya pekerja Koperasi Sinar Tani Makmur pimpinan Akuang yang melakukan pengelolaan hingga pemanenan sawit di 105 hektar objek perkara hukum dan 200 an hektar lahan sawit di dalam area Suaka Margasatwa (SM) Karang Gading - Langkat Timur Laut itu.

Bahkan Bobby Novandry menjelaskan, UPT BBKSDA Stabat saat ini sedang bersosialisasi dan menyampaikan pemahaman hukum serta fakta hukum kepada pekerja yang mengelola sawit di lahan perkara dan 200 an hektar di atas Suaka Margasatwa (SM) Karang Gading - Langkat Timur Laut disebut sebut pekerja Koperasi Sinar Tani Makmur pimpinan Akuang agar proses penumbangan dan penanaman pohon mangrove ke depan tak terhambat.

Terpisah, Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi, Senin (28/9/2026) menegaskan, Kejari Langkat akan melayangkan panggilan ke 2 kepada Akuang untuk menjalani eksekusi 10 penjara. Atas lahan sitaan, Rizaldi mengaku dititipkan ke instansi terkait.

Atas masih dikelola dan dipanennya lahan objek perkara, Rizaldi menghimbau Kejari Langkat dan Dinas yang dititipkan saling berkordinasi.

"Ktanya pihak kejari Langkat dlm minggu ini dilayangkan panggilan ke-2 Ketua, klo lahan sawit nya selamat ini dititipkan di Dinas Kehutanan atau perkebunan, klo masalah panen nya shrsnya kejari Langkat dan dinas yg ditipkan saling berkoordinasi," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Alexander Halim alias Lim Sia Cheng alias Akuang yang divonis 10 tahun penjara dan kewajiban membayar uang pengganti Rp856,8 miliar, terkesan melawan hukum.

Berdalih sakit, Akuang mengabaikan panggilan Jaksa Eksekutor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) untuk eksekusi putusan kasus perambahan ratusan hektar hutan Suaka Margasatwa (SM) Karang Gading - Langkat Timur Laut.

Kejati Sumut memastikan akan segera menjadwalkan pemanggilan kedua setelah yang bersangkutan mangkir pada panggilan pertama. Ketidakhadiran Akuang dinilai menghambat proses hukum.

Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi, S.H., M.H., membenarkan Akuang tidak hadir pada pemanggilan pertama.

"Akuang sudah dipanggil tapi tidak bisa hadir karena sakit, bang. Minggu depan panggilan yang kedua," ungkap Rizaldi, Rabu (23/9/2026).

Sebelumnya, massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Bersatu Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejati Sumut, Senin (22/9/2026).

Massa mendesak Kejati Sumut segera menangkap dan menahan Akuang serta menuntaskan eksekusi putusan. Adapun tuntutan mereka yakni:

1. Segera eksekusi Putusan Mahkamah Agung terhadap Terpidana Alexander Halim alias Akuang.

2. Segera lakukan penangkapan dan penahanan terhadap terpidana.

3. Segera lakukan pelacakan, penyitaan dan pelelangan aset terpidana.

4. Jangan biarkan uang negara hilang tanpa pemulihan.

5. Usut dan telusuri seluruh aset yang berkaitan dengan terpidana.

6. Buka secara transparan perkembangan proses eksekusi kepada publik.

7. Telusuri pihak lain yang diduga terlibat dalam proses jual beli, penguasaan, penerbitan dokumen, maupun pemanfaatan kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut.

8. Jangan ada tebang pilih dalam penegakan hukum.

Sebagai informasi, Mahkamah Agung telah menolak kasasi Akuang berdasarkan Putusan MA Nomor: 2657 K/PID.SUS/2026. Dalam putusan tersebut, Akuang dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 3 bulan kurungan.

Selain itu, ia diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp856.801.945.550 atau sekitar Rp856,8 miliar yang berkaitan dengan kerugian perekonomian negara dan kerusakan lingkungan.

Dengan putusan tersebut, hukuman terhadap terpidana kasus alih fungsi kawasan hutan di Langkat telah berkekuatan hukum tetap (inkrah). (lam/*)

Polres Tanah Karo bersama Polsek Berastagi berhasil mengamankan dua orang diduga sebagai pelaku dalam kasus tersebut. Keduanya ditangkap di kawasan Jermal XV, Medan Denai, Senin (28/9/2026).

Kedua pelaku --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Kristiana Sihombing yang terlihat POSMETRO MEDAN, Selasa 29 September 2026-- merupakan mantan kuli bangunan yang sebelumnya bekerja di kawasan perumahan tempat korban tinggal. Namun, keduanya sudah sekitar dua bulan tidak lagi bekerja di lokasi tersebut.

Meski sudah tidak bekerja di sana, kedua pelaku diduga kembali mendatangi lokasi untuk melakukan aksinya. Keduanya diduga telah mengetahui dan memantau aktivitas korban yang tinggal seorang diri di rumah.

Setelah melakukan aksinya, kedua pelaku melarikan diri dari lokasi dan membawa kabur mobil korban.

Polisi kemudian melakukan pengejaran hingga akhirnya berhasil mengamankan keduanya.

Saat hendak ditangkap, kedua pelaku disebut melakukan perlawanan.

Polisi kemudian melakukan tindakan tegas dengan menembak kedua kaki masing-masing pelaku.

Kini, kedua pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Tanah Karo untuk menjalani pemeriksaan.

Namun, polisi belum mengungkap identitas kedua pelaku maupun kronologi lengkap peristiwa tersebut. Polisi menyebut masih melakukan pemeriksaan mendalam terhadap keduanya.

"Kalau nanti hasil pemeriksaan sudah selesai akan segera kita rilis," kata Kasi Humas Polres Tanah Karo, AKP Pedoman Maha.***

Aparat kepolisian itu dibayar dari pajak rakyat untuk melindungi, mengayomi, dan melayani, bukan untuk pamer gestur merendahkan di hadapan massa yang sedang menyuarakan aspirasi. Tapi tampaknya, oknum yang satu ini lupa membaca deskripsi pekerjaannya sendiri.

Sosok Bripka Mas Agus Ginta Meiro, personel dari satuan BA DITINTELKAM, mendadak "pamer pesona" di tengah pengamanan aksi. Sayangnya, bukan pesona profesionalisme yang ditunjukkan, melainkan sikap arogan yang bikin publik elus dada.

Mari membedah absurdnya fenomena "aparat serasa raja" iniseperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Delvi s siregar yang terlihat POSMETRO MEDAN, Selasa 29 September 2026.

1.Intel yang Lupa Cara Jadi "Intel":

Bekerja di Intelkam (Intelijen Keamanan) seharusnya identik dengan kerahasiaan, ketenangan, dan kemampuan membaca situasi secara bijak. Lah, ini kok malah sibuk unjuk rasa merendahkan massa sampai viral? Bukannya mengumpulkan intelijen, malah mengumpulkan hujatan netizen.

2.Pengayom Masyarakat atau Jagoan Lapangan?

Tugas aparat dalam aksi pengamanan demo itu sangat sederhana: pastikan situasi tertib, aman, dan kondusif. Bikin adegan merendahkan massa itu tidak ada di prosedur pengamanan (SOP) mana pun. Kalau niatnya mau adu gengsi atau mengecilkan mental rakyat, salah tempat. Itu lapangan demo, bukan panggung komedi tunggal atau arena adu piting.

3.Demokrasi Bukan Tempat Menindas:

Aksi penyampaian pendapat di muka umum adalah hak konstitusional yang dilindungi undang-undang. Lucu rasanya ketika masyarakat yang bayar pajak untuk mendanai seragam dan gaji aparat, justru diperlakukan semena-mena oleh orang yang memakai seragam tersebut.

Kritik pedas untuk para oknum: Seragam dan pangkat itu amanah untuk menjaga rakyat, bukan tameng untuk bersikap jumawa. Kalau tidak sanggup bersikap profesional dan menghormati hak demokrasi warga negara, mungkin sudah saatnya dievaluasi—atau minimal diajari ulang etika dasar melayani publik.

Sekadar diketahui, peristiwa seorang pria yang terekam melakukan gestur mengejek massapendemo terjadi saat aksi unjuk rasa Hari Tani Nasional di depan Kantor Gubernur Bengkulu pada Kamis, 24 September 2026.***

Penangkapan pekerja mocok-mocok tersebut dilakukan setelah petugas menerima informasi tepercaya dari masyarakat terkait maraknya transaksi narkotika jenis sabu yang melibatkan tersangka di wilayah tersebut.

Saat dilakukan penggeledahan yang didampingi oleh kepala dusun setempat, petugas menemukan barang bukti sabu yang disembunyikan di halaman rumah tersangka, tepatnya di samping parit di bawah tanaman bunga.

Dalam penindakan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa tiga helai plastik klip transparan kecil diduga berisi sabu, dua plastik klip sedang kosong, uang tunai Rp120.000, satu unit ponsel warna hitam merek VIVO, serta sebuah kaleng permen kuning bertuliskan LEMON.

Atas temuan ini, tersangka SUT beserta seluruh barang bukti langsung diboyong ke Mapolres Serdang Bedagai untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dan disangkakan dengan Pasal 114 serta Pasal 609 tentang Narkotika.

Kasi Humas Polres Sergai, AKP Bringin Jaya, S.H., M.H., mewakili Kasatres Narkoba AKP Erikson David, S.H., M.H--seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Surat kabar garuda pos yang terlihat POSMETRO MEDAN, Selasa 29 September 2026-- membenarkan penangkapan tersebut pada Sabtu (26/9/2026).

Polisi menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi para pelaku kejahatan narkotika. Pihaknya turut mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar tetap proaktif melaporkan setiap indikasi peredaran gelap narkoba di lingkungan sekitar demi menjaga kondusivitas wilayah serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.***

Jelita tampil dengan busana bernuansa biru dan tosca. Busana tersebut menggunakan kain karya Raki Tenun Deli Serdang dan dirancang oleh Halime, desainer asal Deli Serdang yang sebelumnya juga tampil di Indonesia Fashion Week (IFW) 2026.

Perpaduan kain tenun dengan rancangan Halime menghadirkan wajah wastra Deli Serdang yang lebih segar, sekaligus menunjukkan bagaimana karya tradisional dapat terus berkembang mengikuti dunia fesyen tanpa meninggalkan identitas daerah.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Iwa Raki Tenun dan Ibu Halime atas karya-karyanya yang begitu luar biasa. Saya bangga bisa memperagakan dan membawa karya dari Deli Serdang," ujar Jelita.

Melalui keikutsertaan ini, wastra Deli Serdang mendapat ruang untuk tampil bersama karya dari berbagai daerah dalam rangkaian Kriyanusa 2026.( Drt)