Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat ditemui wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (12/5/2026).

Menurut Bobby, Indonesia telah menemukan kasus suspect hantavirus meski belum terjadi di Sumatera Utara. Karena itu, Pemprov Sumut akan menunggu arahan resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait langkah penanganan dan pencegahan.

"Yang pasti pertama kita menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan. Yang paling utama tentu menginformasikan kepada masyarakat terkait pencegahannya," ujar Bobby.

Ia menjelaskan hantavirus berbeda dengan Covid-19 dalam pola penyebarannya, namun tetap tidak boleh dianggap sepele karena dapat menular melalui paparan kotoran dan urine tikus yang mengering.

"Bukan hanya karena gigitan tikus. Kotoran atau kencing tikus yang sudah kering bisa terbawa udara saat dibersihkan dan itu berpotensi menyebabkan penyebaran virus," katanya.

Karena itu, Bobby meminta masyarakat lebih memperhatikan kebersihan lingkungan, terutama pada gudang, rumah kosong, atau tempat yang lama tidak dibersihkan dan berpotensi menjadi sarang tikus.

Menurutnya, proses pembersihan juga perlu dilakukan dengan benar untuk mengurangi risiko penyebaran partikel virus melalui udara.

"Kalau membersihkan tempat yang ada kotoran tikusnya, jangan langsung disapu kering. Sebaiknya disiram dulu agar partikelnya tidak beterbangan di udara, baru dibersihkan," ujarnya.

Selain edukasi pencegahan, Pemprov Sumut juga akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan sosialisasi pola hidup bersih dan menjaga sanitasi lingkungan masyarakat.

Bobby menilai langkah menjaga kebersihan menjadi upaya paling efektif untuk menekan potensi penyebaran hantavirus di tengah masyarakat.

"Kalau kebersihan dijaga, saya rasa ini bisa mengurangi potensi penyebaran virus," pungkasnya. (HPS/lam)

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat ditemui wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (12/5/2026).

Bobby menyampaikan belasungkawa atas peristiwa tersebut dan menegaskan bahwa persoalan pelayanan kesehatan di daerah terpencil harus menjadi perhatian bersama seluruh pemerintah daerah.

"Kami dari provinsi menyampaikan belasungkawa atas kejadian ini. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah bersama agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat lebih mudah dijangkau," ujar Bobby.

Menurut Bobby, persoalan utama di wilayah terpencil bukan hanya fasilitas kesehatan, tetapi juga akses infrastruktur menuju layanan kesehatan yang masih terbatas.

Karena itu, Pemprov Sumut mendorong peningkatan status puskesmas menjadi puskesmas rawat inap, khususnya di daerah yang memiliki jarak lebih dari 30 kilometer dari rumah sakit.

"Puskesmas yang jaraknya lebih dari 30 kilometer dari rumah sakit kita dorong menjadi puskesmas rawat inap. Program ini sudah kita siapkan dan dipercepat mulai tahun ini," katanya.

Bobby menjelaskan, Pemprov Sumut telah meminta pemerintah kabupaten/kota melakukan pengecekan terhadap standar fasilitas puskesmas di masing-masing daerah.

Menurutnya, apabila standar pelayanan telah terpenuhi, Pemprov Sumut siap memberikan dukungan anggaran untuk peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan.

"Standarnya sudah ada. Ketika sudah memenuhi standar, pemerintah provinsi akan membantu agar puskesmas tersebut bisa menjadi puskesmas rawat inap," ujarnya.

Ia mengatakan program peningkatan puskesmas rawat inap sebelumnya direncanakan dimulai pada 2027. Namun, pelaksanaannya dipercepat tahun ini setelah adanya dukungan bantuan pemerintah pusat.

"Awalnya direncanakan mulai 2027, tetapi kita percepat tahun ini karena ada dukungan bantuan dari pemerintah pusat," kata Bobby.

Selain program peningkatan layanan kesehatan, Pemprov Sumut juga terus mendorong percepatan perbaikan infrastruktur jalan menuju wilayah terpencil agar akses masyarakat terhadap layanan kesehatan menjadi lebih mudah dan cepat.

Bobby menegaskan, Pemprov Sumut telah menyiapkan dukungan pembiayaan untuk membantu kabupaten/kota, namun realisasinya tetap memerlukan pengajuan dari pemerintah daerah setempat.

"Kita bukan hanya mendorong programnya, tetapi juga menyiapkan dukungan keuangannya. Tinggal bagaimana kabupaten dan kota mengajukan sesuai kebutuhan daerahnya," pungkasnya.(HPS/lam)

Camat Medan Polonia, Noor Alfi Pane, memimpin langsung jalannya mediasi yang mempertemukan pihak-pihak terkait di Kantor Kecamatan Medan Polonia, Selasa (12/5/2024).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh unsur Muspika, Lurah, Kepala Lingkungan, Kuasa Hukum PT ADP, serta Kuasa Hukum Bapak Toni Tenggara selaku pihak yang mengunggah video tersebut.

Dalam mediasi yang berlangsung kondusif, pihak Bapak Toni Tenggara melalui kuasa hukumnya mengakui bahwa sebenarnya terdapat akses jalan lain di lokasi tersebut.

Meski demikian, pihak pemohon menyampaikan aspirasi agar tembok yang menutupi akses pintu rumah dapat dibuka kembali untuk sementara waktu, mengingat lahan tersebut belum digunakan oleh pihak perusahaan.

Camat Medan Polonia, Noor Alfi Pane, menyampaikan bahwa fungsi pemerintah dalam hal ini adalah sebagai fasilitator untuk menjamin ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Hal ini juga sesuai arahan bapak Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam menjaga Kamtibmas.

"Alhamdulillah, kedua belah pihak menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Mereka sepakat untuk menempuh jalan musyawarah dan akan melakukan pertemuan lanjutan dalam waktu dekat," ujar Noor Alfi Pane usai pertemuan.

Langkah ini diambil guna mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak tanpa ada yang merasa dirugikan, sekaligus memastikan kondusivitas di wilayah Kecamatan Medan Polonia tetap terjaga. Saat ini, hasil notulen rapat telah disusun sebagai dasar untuk langkah koordinasi selanjutnya.(ATN)

Dalam pesannya, Ketua GPND DPW Sumut, Defri Noval Pasaribu SE MSP menyatakan, penerbitan surat mandat ini adalah kebutuhan organisasi dalam rangka percepatan konsolidasi yang kini tengah menjadi fokus Garda Pemuda NasDem di seluruh struktur organisasi.

"Penerbitan Surat Mandat Pembentukan Pengurus GP NasDem Kota Medan Periode 2026 - 2031 adalah kebutuhan organisasi dalam mendukung program GP NasDem secara nasional yakni konsolidasi organisasi menyongsong Kongres II GP NasDem bulan Juli 2026 mendatang," jelas Defri Noval.

Pada kesempatan itu, Defri Noval Pasaribu juga menyampaikan ucapan terima kasih pada Pengurus GP NasDem Kota Medan periode sebelumnya, yakni Habiburrahman Sinuraya dan jajaran pengurus yang telah meletakkan dasar-dasar organisasi sehingga GP NasDem Kota Medan adalah basis terbesar GP NasDem di Sumatera Utara.

"Terima kasih saya sampaikan pada Ketua GP NasDem Kota Medan, Habiburrahman Sinuraya yang telah bekerja keras membangun GP NasDem Kota Medan sehingga menjadi basis terbesar GP NasDem di Sumatera Utara," ujar Defri, mengapresiasi kinerja kepengurusan GP NasDem Kota Medan yang lalu.

Sementara itu, JB. Bastian Siringoringo usai menerima mandat menyatakan akan membangun GP NasDem Kota Medan ke arah yang lebih baik lagi.(japs)

"Setelah pencarian yang cukup intensif, Tim SAR gabungan akhirnya menemukan dan mengevakuasi kedua korban dalam keadaan meninggal dunia," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan Hery Marantika, Selasa (12/5/2026).

Hery mengatakan korban Rinaldi (38) ditemukan sekira pukul 14.26 WIB. Setelah ditemukan, korban dievakuasi ke RS Mitra Medika Yos Sudarso.

"Setelah kedua korban ditemukan, operasi SAR dinyatakan selesai dan secara resmi ditutup," ujarnya.

Sebelumnya, Hery mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 23.30 WIB, tadi malam. Informasi kejadian diterima itu, pertama kali diterima petugas dari keluarga korban.

"Dua orang korban diketahui sedang melakukan aktivitas pengambilan timah bekas di area PT Gahapi. Saat berada di lokasi, diduga terjadi longsoran tanah dan material batu yang menimbun kedua korban," kata Hery.

Usai menerima informasi itu, petugas Basarnas langsung dikerahkan menuju lokasi, pagi tadi. Hery menyebut kondisi lokasi kejadian cukup berisiko karena terdapat genangan air di bagian bawah longsoran.

Genangan ini berasal dari aliran Sungai Deli, sehingga menjadi hambatan dalam proses pencarian dan evakuasi korban.

Setelah melakukan pencarian, petugas menemukan korban Roni Fauzi (38) dalam keadaan meninggal dunia sekira pukul 13.46 WIB. (DetikSumut)

Kedua tersangka masing-masing berinisial AFS alias F (33), warga Dusun XV Masjid, Desa Suka Damai, serta RA alias A (37), warga Dusun I Sukatani Simpang Obor, Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Bamban.

Kasus pencurian tersebut terjadi pada Sabtu (10/1/2026) sekitar pukul 23.00 WIB di Dusun I Sukatani Simpang Obor. Korban, Januarman Rajagukguk (30), mengalami kerugian sekitar Rp10 juta setelah rumahnya dibobol pelaku dan sejumlah barang elektronik dibawa kabur.

Korban mengetahui rumahnya telah dibobol setelah mendapat informasi dari seorang saksi bernama Ijun. Saat tiba di lokasi, korban mendapati pintu rumah sudah dalam kondisi rusak pada bagian engsel.

Akibat kejadian itu, sejumlah barang milik korban hilang, di antaranya satu unit televisi merek Polytron, dua unit speaker merek BMB, dan satu unit AC merek Sharp.

Kasi Humas Polres Sergai AKP Bringin Jaya SH MH mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil penyelidikan intensif Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Sergai yang dipimpin Kanit I Pidum Sat Reskrim IPDA Hendri Ika Panduwinata SH MH.

"Pada Selasa, 12 Mei 2026 sekitar pukul 01.15 WIB, kedua tersangka berhasil diamankan di Dusun I Sukatani, Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Bamban," ujar AKP Bringin Jaya.

Dari hasil interogasi awal, petugas mengetahui barang bukti berupa satu unit AC hasil curian telah dijual kepada seorang pria berinisial R yang merupakan warga Payalombang.

Saat ini kedua tersangka telah diamankan di Sat Reskrim Polres Sergai guna menjalani proses hukum lebih lanjut.(RED)

Hal itu terungkap dalam rapat Panitia Family Gathering di Kantor PWI Sumut, Jalan Adinegoro Medan, Selasa (12/6/2026). Rapat dihadiri Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik dan Sekretaris SR Hamonangan Panggabean.

Farianda mengatakan, Family Gathering merupakan agenda rutin tahunan PWI. Kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi seluruh anggota PWI Sumut bersama keluarga. "Soal waktu, sengaja dipilih di waktu libur sekolah, agar keluarga para anggota PWI bisa ikut memeriahkan kegiatan ini," katanya.

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, sebut Farianda, Family Gathering tetap menyediakan hadiah lucky draw bagi anggota PWI. Farianda juga berharap seluruh anggota PWI di Sumatera Utara dapat hadir dan tertib pendaftaran untuk kebersamaan. "Kegiatan tahun ini, InsyaAllah akan lebih meriah dari tahun sebelumnya," ucapnya.

Dalam rapat itu, Ketua Panitia Family Gathering PWI 2026, Amrizal, menyebutkan pendaftaran akan dibuka awal mulai pekan ke 3 Mei 2026. Pendaftaran keikutsertaan tahun ini, tambah Amrizal, akan dikoordinir sejumlah koordinator yang dibagi pada beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara.

"Belajar dari pengalaman sebelumnya, untuk tahun ini bagi anggota PWI yang ingin ikut serta wajib mengisi pendaftaran melalui google form yang disiapkan panitia. Koordinator sudah ditunjuk sebagai person in charge (PIC) yang dapat dihubungi oleh anggota PWI yang akan hadir Family Gathering," kata Amrizal.

Ketentuan ini, kata Amrizal, untuk lebih memudahkan pendataan peserta lebih terperinci, sehingga panitia nantinya dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Termasuk juga nama-nama dan kendaraan yang akan digunakan menuju ke lokasi kegiatan Family Gathering.

"Biaya pendaftaran Rp20.000 perorang. Bagi anggota PWI Sumut dibolehkan membawa anggota keluarga maksimal 4 orang. Panitia menyediakan 5 bus dengan kapasitas 200 orang, bagi peserta yang ingin menumpang bus ke lokasi," kata Amrizal.(rel)

Kini kondisinya cukup baik pasca menjalani operasi berkat gerak cepat dan kepedulian Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas.

Kepala UPT Puskesmas Medan Labuhan dr. Imelda Iriana Purba, yang memantau langsung kondisi kesehatan Salwa, saat ditemui di ruang kerjanya menjelaskan, kondisi Salwa sekarang sudah cukup baik, dan Salwa sudah bisa mengonsumsi makanan yang lunak.

"Kondisi Salwa sekarang sudah baik. Ia sudah bisa mengonsumsi makanan lunak, dan yang paling menggembirakan, berat badannya terus bertambah," ujar dr. Imelda, Selasa (12/5/2026).

Pengawasan ketat terhadap kesehatan jangka panjang Salwa juga turut mendapatkan perhatian serius. dr. Imelda memastikan hak dasarnya sebagai anak untuk menerima imunisasi telah terpenuhi.

​"Kita sudah memberikan imunisasi dasar secara rutin kepada Salwa,"tambah dr. Imelda.

Selanjutnya, sesuai rencana Salwa akan menjalani operasi kedua pada umur 3 tahun, ia berharap operasi dapat kembali berjalan lancar.m

"Saya berharap Salwa dapat tumbuh dan berkembang seperti anak normal lainnya."harapnya.

Sebelumnya, aksi Rico Waas yang membantu Salwa menjalani operasi bukan sekadar menjalankan tugas birokrasi, melainkan cerminan sisi kemanusiaan seorang pemimpin dalam merespons jeritan warganya yang membutuhkan pertolongan medis darurat.(ATN)

Kedatangan rombongan Korps Adhyaksa tersebut disambut langsung oleh Kapolres Labuhanbatu, AKBP Wahyu Endrajaya, di Lobby Mapolres Labuhanbatu, Jalan MH. Thamrin, Rantauprapat.

Kunjungan ini bertujuan untuk memantapkan komunikasi dan sinergitas yang selama ini telah terjalin antara Kepolisian dan Kejaksaan di wilayah hukum Kabupaten Labuhanbatu.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat tersebut menjadi ajang diskusi strategis terkait penguatan penegakan hukum.

"Kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas untuk mempererat hubungan koordinasi dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum di wilayah Kabupaten Labuhanbatu," tulis keterangan resmi Humas Polres Labuhanbatu.

Dalam kunjungan tersebut, Kajari Labuhanbatu turut didampingi oleh Kasipidum Kejari Labuhanbatu, Lamhot Sagala, S.H., M.H dan Sejumlah Pejabat Utama (PJU) Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.

Sementara itu, Kapolres Labuhanbatu didampingi oleh Wakapolres Kompol PS. Simbolon, S.H., beserta jajaran Kabag, Kasat, dan Kasi di lingkungan Polres Labuhanbatu.

Melalui pertemuan tatap muka ini, kedua institusi sepakat bahwa komunikasi yang intensif adalah kunci utama dalam menciptakan situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang aman serta kondusif.

Harapan besarnya, kolaborasi ini mampu memberikan pelayanan hukum yang lebih optimal dan transparan bagi masyarakat di Bumi Ika Bina En Pabolo. (HBB)

Kebijakan ini disambut antusias masyarakat karena prosesnya cepat, mudah, gratis, dan tak lagi mengharuskan warga pergi jauh ke kantor Disdukcapil pusat.

"Sangat membantu, berkas masuk siang, sore sudah selesai. Gratis tanpa kendala," tegas Jupiter saat ditemui di Kantor Camat Medan Labuhan, Selasa (12/5/2026).

Hal serupa disampaikan Nurhabni yang kini tak perlu lagi mengeluarkan biaya transportasi besar untuk mengurus KTP.

Camat Medan Labuhan Elias Padang menyebut kebijakan ini menjadi solusi atas keluhan warga Medan Utara terkait jauhnya akses ke Disdukcapil. Selain pencetakan KTP, layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga ramai dimanfaatkan, dengan rata-rata 50 dokumen diproses setiap hari.

Program ini dinilai efektif mendekatkan pelayanan publik sekaligus meringankan beban masyarakat. ( ATN)

Polda Sumut resmi dinobatkan sebagai Polda Terbaik dalam pelaksanaan penatausahaan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) tahun anggaran 2025-2026.

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kepada Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, dalam rangkaian acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Logistik Polri yang digelar di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Dalam piagam penghargaan tersebut, Polda Sumut dinilai terbaik dalam mengelola hibah barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, di tingkat Polda seluruh Indonesia. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen jajaran Polda Sumut dalam menjaga akuntabilitas aset negara.

Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan, menyatakan rasa syukur dan apresiasinya kepada seluruh jajaran Biro Logistik Polda Sumut yang telah bekerja keras hingga meraih prestasi ini.

"Penghargaan ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran. Ini menjadi motivasi bagi kami di Polda Sumut untuk terus meningkatkan tata kelola aset negara yang lebih baik dan transparan demi mendukung tugas-tugas kepolisian ke depan," ujar Irjen Whisnu Hermawan, usai menerima penghargaan.

Acara Rakernis Logistik Polri tahun 2026 ini mengusung tema, "Menuju Era Baru Logistik Polri yang Adaptif, Prediktif, Modern, Berkelanjutan, dan Akuntabel". Keberhasilan Polda Sumut meraih peringkat terbaik ini diharapkan dapat menjadi standarisasi bagi Polda lainnya di seluruh Indonesia dalam hal penatausahaan BMN.(REL/KIF)

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan, kerja sama tersebut menjadi momentum penting dalam penyelesaian persoalan lingkungan hidup, khususnya penanganan sampah perkotaan yang selama ini membutuhkan solusi jangka panjang dan berkelanjutan.

Menurut Rico Waas, pengolahan sampah berbasis energi listrik tidak hanya menjawab persoalan penumpukan sampah, tetapi juga membuka era baru tata kelola lingkungan di Kota Medan yang lebih maju, efektif, dan berorientasi pada masa depan.

Ia berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan lancar sesuai rencana sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat luas, terutama dalam upaya mengurangi persoalan persampahan yang selama ini menjadi perhatian utama.

"Ini adalah era baru dari penyelesaian permasalahan lingkungan hidup di Kota Medan. Mudah-mudahan berjalan lancar dan kita benar-benar bisa mereduksi permasalahan persampahan di Kota Medan," kata Rico Waas. (ATN)

Perasaan itu diungkapkan setelah para pekerja tersebut bisa bekerja kembali setelah beberapa hari berhenti karena menunggu proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Alhamdulillah, kita sudah bisa bekerja lagi, sehingga dapat memenuhi nafkah untuk keluarga kami," ungkap Ahmad, mewakili puluhan pekerja lainnya, Selasa (12/5/2026).

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pihak pengembang yang dengan cepat menyelesaikan persoalan administrasi, sehingga mereka dapat bekerja kembali.

"Kami bekerja untuk menafkahi keluarga, dan pas kemarin sempat berhenti membuat kami bingung. Beruntunglah pihak manajemen cepat mengurus administrasinya," sambung Ahmad, riang.

Terpisah, Juru bicara PT Sukses Unlimited Income Solution selaku pengembang perumahan, J Siddik mengatakan, PBG untuk pembangunan CBD Helvetia sudah diterbitkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

"Alhamdulillah, semuanya (pengurusan berkas-berkas) berjalan lancar. Dan mulai Minggu ini proses pembangunan pun sudah berjalan," tandasnya.(*lam)

Putusan dibacakan Hakim Praperadilan Joko Widodo, S.H., M.H. di Ruang Sidang Kartika PN Medan, Selasa (12/5/2026), dalam perkara nomor 34/Pid.Pra/2026/PN Mdn.

Kejaksaan NegeriGunungsitoli selaku Termohon diwakili Tim Jaksa Penyidik hadir dalam sidang pembacaan putusan tersebut.

Adapun amar putusan Hakim Praperadilan sebagai berikut:

Pertama, mengabulkan eksepsi Termohon. Kedua, menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon, dan ketiga, menyatakan permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima, kata Kajari Gunungsitoli, Dr. Firman Halawa, S.H., M.H., melalui Kasi Intel, Yaatulo Hulu, S.H., M.H., dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa siang (12/5/2026).

Pada pesan itu, Yaatulo Hulu menjelaskan, eksepsi Kejari Gunungsitoli yang dikabulkan hakim terdiri dari tiga poin utama.

Pertama, kesalahan menentukan kompetensi relatif. Dugaan tindak pidana korupsi terjadi di Kabupaten Nias dan Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepala Kejaksaan NegeriGunungsitoli. Wilayah hukum tersebut masuk yurisdiksi Pengadilan Negeri Gunungsitoli, bukan PN Medan Kelas 1-A Khusus. Karena itu, Pemohon keliru memilih wilayah pengadilan.

Kedua, penyidikan yang dilakukan Kejari Gunungsitoli berdasarkan Surat Perintah Penyidikan PRINT-08/L.2.22/Fd.1/01/2026 tanggal 23 Januari 2026 dan PRINT-09/L.2.22/Fd.1/03/2026 tanggal 2 Maret 2026 tetap sah, karena penyidikan bukan objek praperadilan.

Ketiga, penetapan tersangka terhadap Pemohon telah berdasar hukum dan sah menurut hukum.

"Dengan dibacakannya putusan tersebut, maka seluruh rangkaian proses penyidikan yang dilakukan Kejaksaan NegeriGunungsitoli sah secara hukum dan sudah sesuai prosedur formil yang berlaku," tegas Yaatulo Hulu, mewakili Kepala Kejaksaan NegeriGunungsitoli.

Perkara dugaan korupsi Pembangunan RSU Kelas D Pratama Kabupaten Nias TA 2022 dengan nilai Rp38 miliar sebelumnya telah menetapkan enam tersangka, termasuk ROZ selaku PA. Seluruh tersangka saat ini ditahan, tegasnya.(FRWK/LAM)

Apresiasi dan penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba hasil pengungkapan kasus Polresta Deli Serdang di Aula Mapolresta Deli Serdang, Selasa (12/5/2026).

Dalam kegiatan itu, dimusnahkan barang bukti berupa sabu seberat 54,3 kilogram, ekstasi sebanyak 8.581 butir, liquid catridge VAPE (etomidate) sebanyak 3.175 buah, dan happy water sebanyak 330 saset.

"Saya sampaikan terima kasih atas kerja keras Pak Kapolres dan jajaran. Pengungkapan ini menunjukkan komitmen Polresta dalam menindaklanjuti kasus penyalahgunaan narkoba," katanya.

Ia mengatakan, narkoba menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda dan harus dilawan bersama melalui tindakan nyata serta penegakan hukum yang tegas. Begitupun dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat narkoba di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang.

"Kami tegaskan, apabila ada ASN yang terlibat narkoba, termasuk vape narkoba, akan diberikan sanksi berat hingga PTDH. Tidak ada toleransi," tegas Bupati.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan terus memberikan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkoba.

Kegiatan pemusnahan barang bukti ini menjadi bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam memerangi peredaran narkoba.

"Kami dari Pemkab Deli Serdang terus memberikan dukungan penuh bersama seluruh jajaran kepada Polres maupun BNNK. Kami titipkan masyarakat kami untuk mendapat pengawalan, khususnya dari bahaya narkoba. Kita berharap ke depan Deli Serdang tidak lagi masuk dalam peringkat kabupaten darurat narkoba," tambahnya lagi.

Sementara itu, Kapolresta Deli Serdang, Hendria Lesmana menjelaskan, sejak Januari hingga April 2026 pihaknya berhasil mengungkap 150 kasus narkoba dengan total 187 tersangka.

Dari pengungkapan tersebut, Polresta Deli Serdang mengamankan barang bukti berupa sabu seberat 89,8 kilogram, ganja 4,4 kilogram, ekstasi sebanyak 9.660 butir, liquid cartridge VAPE sebanyak 3.249 buah, serta happy water sebanyak 350 saset.

Salah satu pengungkapan terbesar dilakukan di Tol Lubuk Pakam dengan barang bukti sabu seberat 54 kilogram.

"Dari pengungkapan ini, kami memperkirakan telah menyelamatkan 358.430 jiwa warga Kabupaten Deli Serdang," ujar Kapolresta.

Dari pengakuan tersangka, lanjutnya, sebagian besar narkoba tersebut direncanakan untuk diedarkan di wilayah Deli Serdang, khususnya Lubuk Pakam.

"Sebelumnya pada 5 Maret, kami juga telah melakukan pemusnahan barang bukti yaitu sabu sebanyak 34,3 kg, ganja sebanyak 4,4 kg, dan ekstasi 450 butir," terangnya.

Sebelum dilakukan pemusnahan menggunakan insinerator, dilakukan uji lab terhadap barang bukti yang dipaparkan. Kemudian dilakukan penandatanganan berita acara pemusnahan.( DMS)

Kedua pelaku ditangkap di Sei Semayang Diski. Dari keduanya disita sepeda motor Honda Vario dan sebilah parang tajam.

Kedua pelaku yakni M Afriansyah dan Ilhamudin. Kedua pelaku yang diburu Timsus juga ditembak kakinya, dan dibawa ke IGD RS Dr Djoelham Binjai .

Pantauan wartawan, begal/" target="_blank">Timsus Anti Begal sempat kewalahan saat menggiring dua pelaku dari IGD ke Polres Binjai. Namun berkat kesigapan Timsus dua pelaku berhasil diboyong dari rumah sakit menuju Polres Binjai .

Massa yang berkumpul berebut ingin memberi bogem mentah bagi kedua pelaku.

Kasat Reskrim Polres Binjai, AKP Hizkia Siagian didampingi Kanit Pidum Polres Binjai membenarkan.

"Kedua pelaku ditangkap di Sei Semayang," ujar AKP Hizkia Siagian. (Oji)

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan dalam meningkatkan kualitas keluarga sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia.

Kepala Dinas P3APMP2KB Kota Medan, Edliaty, yang diwakili Kepala Bidang Kesejahteraan Keluarga Elviyanti Pohan, menegaskan bahwa pengasuhan anak merupakan tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu.

"Selama ini pengasuhan sering dianggap hanya menjadi tugas ibu. Padahal, kehadiran ayah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan emosional, sosial, dan pendidikan anak," ujar Elviyanti saat membacakan sambutan.

Ia menambahkan, Dinas P3APMP2KB terus mendorong perubahan pola pikir masyarakat agar ayah tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah, tetapi juga hadir sebagai pendamping, pelindung, pendidik, dan teladan dalam kehidupan anak.

Menurutnya, kegiatan edukatif seperti ini menjadi langkah konkret dinas dalam menjalankan program pemberdayaan keluarga sekaligus memperkuat ketahanan sosial di tengah dinamika zaman.

"Kami berharap melalui kegiatan ini para orang tua semakin memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga, mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak, serta membangun pola asuh yang positif," katanya.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari kalangan psikolog, yakni Liza Marini dan Evi Berlian Pakpahan, yang memberikan materi terkait pengasuhan anak dan peran strategis ayah dalam keluarga.

Turut hadir Camat Medan Barat Maswan Harahap beserta jajaran, lurah se-Kecamatan Medan Barat, Koordinator dan PLKB, TP PKK, Babinsa, Karang Taruna, serta Duta GenRe kelurahan.

Sementara itu, Camat Medan Barat yang diwakili Sekretaris Camat Erwin Munte dalam sambutannya menekankan pentingnya peran keluarga dalam menghadapi tantangan sosial, khususnya ancaman narkoba bagi generasi muda.

Ia mengingatkan bahwa kondisi sosial saat ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, sehingga orang tua harus lebih waspada agar anak tidak terjerumus ke hal-hal negatif.

"Kita jangan sampai salah jalan anak-anak kita. Salah satu yang harus kita perangi adalah narkoba karena itu sangat membahayakan bagi generasi penerus," ujarnya.

Erwin juga berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat serta menjadi bekal dalam mendidik anak-anak di lingkungan keluarga.(ATN)

Kedatangan masyarakat yang bertempat tinggal di Dusun III Kwala Serdang ini, mempersoalkan jalan menuju perkampungan masyarakat yang diduga diserobot oleh orang yang tak bertanggungjawab.

Amatan wartawan, kedatangan masyarakat disambut langsung oleh Kepala Desa Naman Jahe, Nobdi Nanda Ginting Suka.

Pertemuan masyarakat dan pihak desa berjalan alot. Beberapa orang masyarakat meminta kejelasan dari pihak desa soal dugaan penyerobotan jalan yang juga kerap disebut Gang Pelita.

"Sejak tahun 1947 lokasi ini ada jalannya menuju kampung dan di sana banyak makam orang tua kami," ujar salah seorang masyarakat yang juga mantan penghulu, Muhammad Akhyar S Pelawi.

Kemudian pria berusia 72 tahun ini menjelaskan, jika ada masyarakat yang tidak mereka kenal berinisial BL, tiba-tiba membuat patok di tengah jalan menuju kampung.

Sontak Akhyar dan masyarakat lainnya, tak terima dan tak ikhlas dengan ulah orang tak mereka kenal itu.

"Kami gak tau kenapa dia berani mematok di tengah jalan ini. Dan kemudian datang kepala desa dan aparat penegak hukum di sini, menyatakan tanah jalan ini sudah ada pemiliknya. Dan setau saya tidak, ini tetap jalan. Jalan umum masyarakat Kwala Serdang atau Gang Pelita dulu namanya," ujar Akhyar.

"Dan masyarakat sudah sepakat ini tetap jalan. Kemarin kepala desa dangan orang yang mengaku dari BPN datang kemari, saya tanyakan kok diukur sampai tengah jalan. Katanya enggak ada urusan, dan kepala desa bilang ke pengadilan kita, saya pun bingung kok sampai ke pengadilan," sambungnya.

Bahkan Akhyar mengaku sempat meyoal alas hak mereka mengukur tanah sampai ke tengah jalan.

"Maka pada hari ini masyarakat berkumpul merasa keberatan dan dirugikan, jangan ada lagi pematokan di jalan. Walau apapun yang terjadi kami tetap berjuang. Ukuran lebar jalan yang sebenarnya tiga meter, dan yang dipatok mereka temakan dua meter. Ukuran tanah atau batas sebenarnya milik BL sampai pohon pinang, enggak sampai memakan jalan," ucap Akhyar.

Sedangkan masyarakat lainnya Ridwan Sembiring Sinulaki (58) menjelaskan, jalan yang diduga diserobot ini, merupakan jalan tertua.

"Namun setelah ada perkembangan, masyarakat keluar. Dan sekarang banyak tanah wakaf, dan ladang masyarakat," ujar Ridwan.

Sedangkan pertemuan masyarakat dengan kepala desa tidak ada kesimpulan.

"Mereka minta tempo pada, Senin (18/5/2026) mendatang dilakukan mediasi. Dan kami sudah tegaskan bahwa kami masyarakat sudah tidak percaya kepada mereka. Karena pada Jumat (8/5/2026) diadakan pertemuan. Kami masyarakat berinisiatif bahkan sudah masak ratusan bungkus, untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ternyata pihak mereka termasuk kadus, kades, camat, BPN, tak ada yang datang," ucap Ridwan.

"Dan yang lebih jelasnya lagi, dari BPN menyatakan saat dicek secara online, status tanahnya gak jelas, enggak terdaftar di BPN," tambahnya.

Sementara itu Kepala Desa Naman Jahe, Nobdi Nanda Ginting Suka mengatakan, dari tahun 2022 lalu sejak ia menjabat sebagai kepala desa, BL dan MB belum ada menghibahkan jalan ke desa.

"Dan dijaman saya tidak ada merima hibah. Dan kita arahkan masyarakat untuk bermediasi di kantor desa, mereka tidak mau, saya dibilang tidak netral dan sebagainya. Lain tadi kalau saya menyatakan itu jalan desa maka itu saya salah," kata Nobdi.

Menurut Nobdi, dasar MB mematok jalan tersebut berdasarkan surat yang telah dikeluarkan oleh BPN.

"Saya sudah melihat langsung suratnya. Dan juga saya sampaikan kepada masyarakat, pada Senin nanti kita mediasi dan akan mengundang pihak-pihak terkait termasuk forkopimcam," tutup Nobdi.( Oji )

Dalam reka ulang tersebut, tersangka memperagakan 12 adegan kunci untuk mencocokkan fakta lapangan dengan keterangan berita acara pemeriksaan (BAP).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu Selatan, AKP Elimawan Sitorus dan disaksikan oleh perwakilan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, termasuk Kasipidum Romi Tarigan.

Kapolres Labusel, AKBP Aditya S.P. Sembiring, melalui Kasat Reskrim AKP Elimawan Sitorus, menjelaskan bahwa rekonstruksi ini merupakan instrumen krusial dalam proses penyidikan guna memastikan objektivitas perkara.

"Rekonstruksi ini bertujuan untuk membuat terang suatu tindak pidana, sehingga penyidik memperoleh gambaran yang jelas, akurat, dan menyeluruh terkait kronologi kejadian," ujar AKP Elimawan dalam keterangannya.

Ia menambahkan, 12 adegan yang diperagakan oleh tersangka bertujuan untuk memverifikasi kesesuaian antara keterangan saksi, pengakuan tersangka, dan alat bukti yang telah disita penyidik.

Peristiwa berdarah ini terjadi pada Selasa, 3 Maret 2026, sekitar pukul 05.00 WIB. Lokasi kejadian berada di Jalan Perumahan Karyawan PTPN IV Regional 1 Kebun Bukit Tujuh, Dusun PN 3, Desa Bukit Tujuh, Kecamatan Torgamba.

Kasus ini mencuat setelah adanya laporan polisi dari pihak keluarga korban, Siti Rayun Nuria Br. Malau.

Dalam reka adegan tersebut, tersangka memerankan langsung detik-detik penganiayaan di bawah pengawalan ketat personel kepolisian dari berbagai satuan, termasuk Sie Propam dan Si TIK.

Pihak kepolisian memastikan proses hukum akan berjalan transparan dan profesional sebelum berkas perkara dilimpahkan (Tahap I) ke pihak kejaksaan. Terkait jeratan hukum, penyidik menerapkan pasal berlapis terhadap tersangka.

"Pasal yang dipersangkakan adalah Pasal 459 Sub Pasal 458 ayat (1) KUHPidana. Ancaman hukumannya maksimal pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun," tegas AKP Elimawan. (HBB)

Pertemuan strategis ini mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di wilayah Labuhanbatu Raya di tengah fluktuasi harga pangan nasional.

Didampingi Asisten II Setdakab dan Kabag Perekonomian, Wakil Bupati menyambut baik skema program kerja Bulog tahun 2026 yang dinilai krusial bagi kesejahteraan masyarakat.

Kepala Cabang Perum Bulog Labuhanbatu, Hamein Indra Pohan, memaparkan bahwa hingga Mei 2026, ketersediaan beras dan minyak goreng untuk wilayah Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara (Labura), dan Labuhanbatu Selatan (Labusel) berada dalam level aman dan mencukupi.

"Kami secara aktif menjalankan program ketahanan pangan, mulai dari penyaluran bantuan pangan langsung hingga program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Ini adalah langkah konkret kami untuk menjaga agar harga di pasar tidak melonjak," ujar Hamein.

Langkah proaktif Bulog Labuhanbatu ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang tengah memperketat pengawasan stok pangan nasional.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas) tahun 2026, penguatan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menjadi prioritas utama untuk mengantisipasi gangguan rantai pasok global.

Intervensi melalui beras SPHP di Labuhanbatu menjadi bagian dari buffer nasional dalam menekan laju inflasi daerah, terutama pada komoditas pangan pokok.

Wakil Bupati H. Jamri menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan Bulog harus berjalan linear untuk memastikan masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

"Sinergi ini harus terus terjalin. Kami berharap program Bulog tidak hanya menjaga stok, tetapi benar-benar membantu masyarakat menengah ke bawah melalui harga yang stabil dan distribusi yang tepat sasaran," tegas H. Jamri.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan diskusi teknis mengenai langkah kolaborasi jangka panjang, termasuk pemetaan titik-titik distribusi bantuan pangan agar lebih efektif menjangkau pelosok desa di Kabupaten Labuhanbatu. (HBB)

Foto : Wakil Bupati Labuhanbatu, H. Jamri Bersama Kepala Cabang Perum Bulog Labuhanbatu, Hamein Indra Pohan.