1Informasi tersebut menjadi perhatian karena sebagian masyarakat yang menerima blangko pengunduran diri mengaku masih merasa memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial. Kondisi ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme evaluasi, verifikasi, graduasi maupun terminasi kepesertaan PKH.

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, persoalan tersebut kemudian dikonfirmasi kepada Daris, pendamping KPM PKH Kecamatan Tanjung Pura, dalam wawancara di Kantor Camat Tanjung Pura pada Rabu, 16 September 2026 sore.

Dalam wawancara tersebut, Daris menjelaskan bahwa penandatanganan surat tersebut tidak serta-merta membuat penerima langsung diblokir atau dihentikan dari kepesertaan PKH.

Menurut Daris, surat yang telah diterima pendamping tidak langsung diajukan sebagai dasar untuk menyatakan warga tidak layak menerima PKH. Pendamping terlebih dahulu melakukan pengecekan langsung ke rumah penerima untuk melakukan verifikasi kondisi sosial dan ekonominya.

Apabila berdasarkan hasil verifikasi warga dinilai sudah tidak layak menerima bantuan, hasil tersebut akan dilaporkan kepada kepala desa. Namun, apabila pada kemudian hari kondisi ekonomi warga kembali menurun dan memenuhi persyaratan sebagai penerima PKH, menurut Daris warga tersebut dapat diajukan kembali sebagai penerima.

Daris menjelaskan bahwa proses tersebut dilakukan karena kuota penerima bantuan terbatas sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap penerima yang dinilai telah mengalami peningkatan kesejahteraan.

Karena kuota untuk penerima bantuan setiap tahun dibatasi, apabila masyarakat yang tergolong mampu masih mendapatkan bantuan PKH, menurut Daris kondisi tersebut dapat berdampak kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu tetapi telah mendaftar dan belum memperoleh bantuan.

Daris juga menyatakan bahwa pelaksanaan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2026 tentang Program Keluarga Harapan.

Permensos Nomor 8 Tahun 2026 merupakan regulasi terbaru penyelenggaraan PKH yang mengatur antara lain kepesertaan KPM, hak dan kewajiban, pendampingan, evaluasi, terminasi, graduasi, pengawasan serta pengaduan. Regulasi tersebut ditetapkan pada 7 Agustus 2026 dan mulai berlaku setelah diundangkan pada 13 Agustus 2026.

Dalam aturan tersebut, kepesertaan KPM PKH berlaku paling lama lima tahun, dengan pengecualian bagi KPM yang merupakan lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kepesertaan juga dapat dilakukan terminasi berdasarkan evaluasi kepesertaan dan atau pemutakhiran data berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Regulasi juga mengatur bahwa graduasi diberikan ketika kesejahteraan KPM meningkat atau keluarga tersebut tidak lagi sesuai dengan peringkat kesejahteraan sebagai penerima bantuan sosial PKH. Sementara terminasi diberikan kepada KPM yang tidak memiliki komponen PKH dan atau masa kepesertaannya telah berakhir.

Dengan demikian, persoalan yang menjadi sorotan bukan semata-mata apakah penerima PKH dapat dihentikan, melainkan bagaimana proses tersebut dilakukan dan apakah setiap tahapan telah mengikuti mekanisme evaluasi dan verifikasi sebagaimana diatur dalam regulasi.

Daris juga menjelaskan bahwa KPM yang jarang mengikuti kegiatan pertemuan yang telah ditentukan dapat dikenakan konsekuensi terhadap kepesertaannya.

Permensos Nomor 8 Tahun 2026 sendiri mengatur kewajiban KPM untuk mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). P2K2 merupakan bagian dari pendampingan PKH dan pada umumnya wajib diikuti paling sedikit satu kali dalam satu bulan, dengan ketentuan khusus bagi wilayah yang sulit dijangkau.

Namun, penerapan kewajiban tersebut tetap perlu dibedakan dengan proses pengunduran diri secara sukarela. Sebab, mekanisme evaluasi, peringatan, terminasi dan graduasi merupakan bagian tersendiri dalam tata kelola PKH.

Hal inilah yang kemudian mendapat sorotan tajam dari Ariswan, Koordinator Presidium Rakyat Membangun Peradaban atau PERMADA, saat diwawancarai awak media, Kamis ( 17/9/2026).

Ariswan mempertanyakan dasar dan prosedur pemberian blangko pengunduran diri kepada penerima PKH, terutama apabila penerima masih merasa memenuhi persyaratan sebagai keluarga miskin dan atau rentan.

Menurut Ariswan, pemerintah memang memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap penerima bantuan. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan regulasi, data dan prosedur yang jelas, bukan semata-mata melalui tekanan administratif kepada masyarakat untuk menandatangani surat pengunduran diri.

"Kalau memang seorang KPM sudah tidak memenuhi kriteria, lakukan evaluasi dan verifikasi sesuai aturan. Jangan sampai masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan justru diarahkan terlebih dahulu untuk menandatangani surat pengunduran diri", kata Ariswan.

Ariswan menilai persoalan utama yang harus dijelaskan adalah apakah blangko pengunduran diri tersebut merupakan instrumen resmi yang memang diperintahkan dalam mekanisme pelaksanaan PKH atau merupakan formulir administratif yang dibuat dalam pelaksanaan pendampingan di tingkat daerah.

Jangan hanya mengatakan setelah surat ditandatangani belum tentu langsung diblokir. Pertanyaannya adalah apa dasar masyarakat diminta menandatangani surat tersebut, siapa yang memerintahkan, apa dasar hukumnya dan bagaimana posisi surat tersebut dalam mekanisme resmi PKH, tegasnya.

Ariswan juga menyoroti penggunaan materai Rp10.000 pada dokumen pengunduran diri tersebut.

Menurutnya, penggunaan materai tidak otomatis menjadikan isi dokumen benar atau membuktikan bahwa proses pengunduran diri telah dilakukan secara sah menurut mekanisme PKH. Persoalan utamanya tetap berada pada substansi, kehendak bebas masyarakat dan prosedur administratif yang mendasarinya.

"Materai bukan legitimasi untuk memaksa masyarakat melepaskan haknya. Kalau memang pengunduran diri dilakukan secara sukarela, harus dapat dipastikan masyarakat memahami konsekuensinya dan tidak berada dalam tekanan atau ketakutan kehilangan bantuan", ujar Ariswan.

Ariswan juga meminta Pemerintah Kabupaten Langkat dan pihak terkait melakukan pemeriksaan terhadap mekanisme yang diterapkan di Kecamatan Tanjung Pura.

Ia menilai transparansi diperlukan agar tidak muncul persepsi bahwa masyarakat sedang diarahkan untuk mengundurkan diri demi memenuhi target tertentu.

"Kalau benar ada masyarakat yang sudah mampu, pemerintah harus melakukan verifikasi berbasis data. Kalau benar tidak layak, ada mekanisme evaluasi dan terminasi. Tetapi jangan dibalik, masyarakat diminta tanda tangan dahulu kemudian persoalannya baru diverifikasi", kata Ariswan.

Permensos Nomor 8 Tahun 2026 menempatkan pendampingan sebagai bagian penting dalam pelaksanaan PKH. Pendampingan mencakup P2K2, verifikasi komitmen dan pemutakhiran data KPM. Regulasi juga menyediakan mekanisme pengaduan yang dapat disampaikan individu, kelompok atau lembaga melalui saluran pengaduan Kementerian Sosial, SP4N LAPOR, maupun dinas sosial daerah.

Karena itu, Ariswan meminta agar masyarakat penerima PKH yang merasa diminta menandatangani surat pengunduran diri mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai status kepesertaannya.

Ia juga meminta pemerintah daerah tidak sekadar menerima laporan administratif, tetapi memastikan setiap proses penghentian, terminasi atau graduasi benar-benar berdasarkan hasil evaluasi dan pemutakhiran data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Publik juga perlu mengetahui apakah seluruh penerima yang diminta menandatangani blangko tersebut memang telah melalui proses verifikasi, apakah hasil verifikasinya dituangkan dalam dokumen resmi, serta apakah keputusan mengenai status kepesertaan berada pada kewenangan pendamping atau harus melalui mekanisme dan pejabat yang ditentukan dalam tata kelola PKH.

Di tengah upaya pemerintah melakukan penataan data bantuan sosial melalui DTSEN, persoalan di tingkat lapangan menjadi penting untuk diawasi agar program perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran sekaligus tidak menghilangkan hak masyarakat yang masih memenuhi persyaratan.( Red)

Kegiatan itu melibatkan personel Satlantas dan Sat Samapta Polres Karo, personel LINGKABER, Polsek Berastagi, serta jajaran Samsat/Dispenda Kabanjahe, Satpol PP Kabupaten Karo, Dinas Perhubungan dan Jasa Raharja Kabanjahe.

Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor dan kelengkapan administrasi berkendara.

Hasil kegiatan, petugas memberikan penindakan berupa 49 blanko tilang, terdiri dari 44 kendaraan roda dua dan 5 kendaraan roda empat. Selain itu, sebanyak 4 kendaraan melakukan pembayaran pajak secara langsung melalui layanan Samsat Keliling yang disediakan di lokasi kegiatan.

Petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 SIM, 2 STNK, 41 unit kendaraan roda dua dan 5 unit kendaraan roda empat sesuai hasil penindakan di lapangan.

Kasat Lantas Polres Karo AKP Andita Sitepu, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan Operasi Sadar Pajak merupakan bagian dari sinergitas lintas instansi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak sekaligus memastikan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.

"Melalui kegiatan ini, kami mengimbau masyarakat untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan dan memenuhi kewajiban pembayaran pajak tepat waktu. Kami juga memberikan kemudahan melalui layanan Samsat Keliling sehingga masyarakat dapat langsung melakukan pembayaran pajak di lokasi," ujar AKP Andita Sitepu--seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @polres karo yang terlihat POSMETRO MEDAN, Kamis 17 September 2026.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib dan kondusif. Petugas mengingatkan masyarakat agar senantiasa tertib berlalu lintas serta memastikan pajak kendaraan dan dokumen berkendara tetap dalam keadaan berlaku.***

Empat proyek tersebut meliputi pembangunan Puskesmas Medan Krio dan Alun-Alun Kecamatan Sunggal di Desa Medan Krio, Tugu Sei Semayang di Jalan Orde Baru, Simpang Mandiri menuju Gerbang Tol Semayang, serta Gapura Perbatasan Deli Serdang-Binjai di Jalan Medan-Binjai Km 16,5.

Dedi mengatakan pembangunan berbagai fasilitas tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, khususnya dalam meningkatkan pelayanan publik dan derajat kesehatan masyarakat.

"Pembangunan ini merupakan bagian dari program Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Melalui pembangunan fasilitas kesehatan, ruang publik dan sarana pendukung lainnya, kita berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus derajat kesehatan masyarakat," kata Dedi.

Menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan infrastruktur yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas dan berkelanjutan.

Selain manfaat fisik yang dihasilkan, pembangunan infrastruktur tersebut juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Dedi menyebutkan, Pemkab Deli Serdang melibatkan masyarakat dari kelompok desil 1 hingga desil 5 dalam pelaksanaan berbagai proyek pembangunan.

"Ini salah satu program Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja dan menekan tingkat pengangguran terbuka. Pada setiap proyek infrastruktur, kami mempekerjakan masyarakat yang berada pada kelompok desil 1 sampai desil 5 sehingga mereka memperoleh penghasilan dari kegiatan pembangunan yang berlangsung," ujarnya.

Ia berharap program tersebut mampu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat manfaat pembangunan yang dirasakan secara langsung oleh warga.

Dedi juga mengingatkan agar seluruh fasilitas yang dibangun nantinya dapat dijaga dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat setelah selesai dikerjakan.

"Ketika pembangunan selesai dan diresmikan, kami berharap seluruh masyarakat ikut menjaga fasilitas umum ini. Infrastruktur yang dibangun harus bisa dinikmati secara berkelanjutan dan kualitasnya terus ditingkatkan melalui partisipasi masyarakat," tuturnya.

Terkait pembangunan Gapura Perbatasan Deli Serdang-Binjai dan Tugu Sei Semayang, Dedi mengatakan keberadaan gapura dan Tugu tersebut penting sebagai penanda identitas wilayah sekaligus memperkuat citra daerah.

"Gapura ini menjadi penanda batas wilayah antara Deli Serdang dan Binjai. Dengan adanya gapura, masyarakat maupun pengguna jalan akan mengetahui bahwa mereka telah memasuki wilayah Kabupaten Deli Serdang dan juga pembangunan Tugu Sei Semayang dibangun dengan harapan dapat menumbuhkan rasa bangga masyarakat terhadap daerahnya," pungkasnya. ( Drt)

Pembangunan ini diharapkan menyediakan ruang yang dapat dimanfaatkan masyarakat sekaligus mendukung aktivitas sosial di Kecamatan Hamparan Perak.

Tokoh masyarakat Desa Paya Bakung, Harmianto, mengapresiasi pembangunan alun-alun yang telah lama dinantikan masyarakat.

"Kami atas nama warga Kecamatan Hamparan Perak, khususnya Desa Paya Bakung, mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Kami sudah lama berharap alun-alun ini dapat dibangun di Desa Paya Bakung," ujarnya.

Dedi berharap alun-alun nantinya dimanfaatkan dan dijaga bersama masyarakat, termasuk melalui peran pemerintah desa.

"Setelah selesai, saya berharap bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Saya juga berharap alun-alun ini dijaga dengan baik dan menjadi tanggung jawab bersama," kata Dedi.

Ia juga membuka peluang partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan pihak lainnya dalam pengembangan kawasan tersebut agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.

"Semoga ada partisipasi masyarakat, pengusaha, dan pihak lainnya untuk bersama-sama meningkatkan alun-alun ini sehingga bisa dimanfaatkan lebih baik oleh masyarakat," ujarnya. ( Drt)

Dalam konferensi pers Kamis (17/9/2026), polisi membeberkan dugaan kekerasan seksual yang dialami korban sebelum ditenggelamkan. Tersangka RPP (25) alias R, warga Kota Bengkulu, telah diamankan dan mengakui perbuatannya setelah pemeriksaan intensif.

Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Rahmad Hidayat menjelaskan, peristiwa bermula sekitar pukul 02.30 WIB saat Melvi berangkat kerja menuju SPPG Padang Serai. Di perjalanan, ia bertemu RPP yang motornya disebut rusak di pinggir jalan kawasan Kampung Bahari Ujung, Kelurahan Sumber Jaya.

Melvi menolong dan membantu mengantar motor tersangka ke rumahnya. Setelah sampai, RPP meminta diantar kembali ke SPPG. Dalam perjalanan, tersangka berkali-kali meminta berbalik arah dengan alasan mengambil jilbab istrinya yang tertinggal. Polisi menduga gerakan bolak-balik itu dilakukan untuk memastikan lokasi sepi.

Kemudian RPP mengajak Melvi berhubungan seksual. Korban menolak. Setelah penolakan, tersangka meminta motor dihentikan di tempat sepi, menarik bahu Melvi, lalu membekap mulutnya hingga tidak berdaya.

"Korban sempat berteriak karena kaget. Kemudian tersangka membekap mulut korban sampai korban tidak berdaya," kata Rahmad.

Polisi menduga RPP kemudian melakukan persetubuhan terhadap Melvi. Setelah itu, keduanya menuju tepi sungai. Keduanya terjatuh di area bronjong sehingga Melvi masuk ke air.

Tersangka mencari tubuh korban, mengambil batu besar dari sekitar bronjong, dan memasukkannya ke dalam pakaian Melvi. Dua batu lain diletakkan di atas tubuhnya agar tetap tenggelam.

"Batu diambil dari sekitar bronjong, kemudian dimasukkan ke dalam baju korban. Tujuannya agar korban tenggelam," jelas Rahmad.

Setelah itu, RPP menyembunyikan sepeda motor korban di semak-semak, menutupinya dengan karung dan sampah, serta membuang barang-barang milik Melvi di sekitar sungai. Ia lalu meninggalkan lokasi.

Sebelumnya, tersangka sempat ikut mencari Melvi bersama warga dan karyawan SPPG. Motor korban ditemukan sekitar pukul 09.00 WIB, sementara jenazah Melvi ditemukan sekitar pukul 11.00 WIB dalam kondisi tenggelam.

Polisi telah melakukan prarekonstruksi untuk memperjelas rangkaian kejadian. Proses penyidikan masih berlanjut di Polresta Bengkulu. Tersangka terancam hukuman berat.

Melvi merupakan warga Desa Riak Siabun, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma.(BBS)

Kanit Reskrim Polsek Sunggal, Iptu Wanter Simanungkalit mengatakan peristiwa itu terjadi di Jalan Tempua, Kecamatan Medan Sunggal, Kamis (2/9/2026) sore. Adapun korban adalah seorang pelajar berinisial MA (14).

Awalnya, korban tengah melintas di Jalan Balam, Kecamatan Medan Sunggal sekira pukul 15.30 WIB. Tanpa sadar, korban diikuti oleh 4 pelaku yang mengendarai dua sepeda motor.

"Tanpa disadari, korban diikuti empat orang pelaku. Tiga laki-laki dan satu perempuan dengan mengendarai dua sepeda motor," kata Wanter, Kamis (17/9).

Para pelaku pun memepet motor korban dan menghentikannya. Saat itu, pelaku perempuan dan satu pelaku lainnya berpura-pura menanyakan apakah korban melihat geng motor melintas di lokasi itu.

Para pelaku berdalih bahwa ada geng motor yang telah menabrak ibunya. Korban pun mengaku tidak ada melihat geng motor yang melintas di lokasi.

Untuk melancarkan aksinya, kata Wanter, para pelaku membujuk korban agar ikut membantu mencari geng motor tersebut. Dengan niat membantu, korban pun mengikuti pelaku.

Setibanya di Jalan Tempua itu, pelaku menyuruh korban agar menitipkan motor dan kuncinya ke pelaku lain. Dengan bujuk rayu pelaku, korban pun memberikan motor itu.

Setelah itu, korban berboncengan dengan pelaku wanita dan pria itu dengan modus untuk mencari orang yang menabrak ibu pelaku.

"Setiba di Jalan Rajawali, korban diturunkan dan disuruh menunggu oleh pelaku dengan dalih hendak menjemput orangtuanya," sebutnya.

Usai lama korban menunggu, pelaku tak kunjung datang menjemput korban. Alhasil, pelaku memutuskan kembali ke Jalan Tempua untuk mengambil motornya yang sebelumnya dititipkan ke pelaku lain.

Namun, nahas, motor tersebut sudah tak berada di lokasi. Atas kejadian itu, korban membuat laporan ke kantor polisi.

Usai menerima laporan itu, polisi melakukan penyelidikan dan menangkap dua pelaku pada Sabtu (12/9) di Jalan Abdul Kadir, Desa Klambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak.

Kedua pelaku adalah Renaldi (27) dan Ati Lina (27). Keduanya berteman dan tergabung dalam komplotan itu.

"Tim opsnal berhasil mengamankan 2 orang pelaku modus tabrak," jelasnya.

Wanter menyebut kedua pelaku merupakan residivis dan sudah berulang kali beraksi. Berdasarkan data sejauh ini, pelaku sudah 4 kali beraksi di wilayah hukum Polsek Sunggal. Selain di Sunggal, pelaku juga sudah penah beraksi di wilayah lain.

"Di Tempat lain banyak juga. Khususnya Sunggal yang terdeteksi empat kali sudah. Modusnya sama," pungkasnya.(detikSumut)

Mediasi berlangsung di Kantor Kesbangpol Deli Serdang, Kamis (17/9/2026), dengan menghadirkan kedua pihak yang terlibat, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), serta unsur terkait lainnya.

Dalam mediasi tersebut, Dedi Santoso selaku Marbot/Nazir Masjid Al-Muttaqin dan Susanto sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan dan berdamai. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak.

Dalam surat tersebut, Dedi Santoso menyatakan telah memaafkan Susanto atas kejadian pada Rabu (16/9/2026) sekitar pukul 13.00 WIB. Sementara itu, Susanto berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta bersedia menyampaikan permohonan maaf kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat di Dusun I, Desa Tanjung Morawa A.

Kedua pihak juga sepakat untuk tidak saling menuntut, baik secara perdata maupun pidana, serta menyatakan persoalan tersebut telah diselesaikan dengan saling memaafkan.

Ketua FKUB Deli Serdang, Khairul Anwar, menyampaikan bahwa proses mediasi telah menghasilkan kesepakatan damai dan meminta seluruh pihak menghormati hasil tersebut.

"Permasalahan ini telah selesai melalui mediasi. Kami berharap seluruh pihak menghormati kesepakatan yang telah dibuat dan tidak lagi memperpanjang persoalan," ujarnya.

Sementara itu, Plt. Kaban Kesbangpol Deli Serdang, Anwar Sadat, berharap kejadian tersebut menjadi pembelajaran bersama untuk semakin menjaga kerukunan dan keharmonisan masyarakat.

"Kita berharap kasus ini menjadi pembelajaran bagi seluruh masyarakat agar lebih mengedepankan keguyuban serta menjaga kerukunan antarumat beragama dan antarsuku. Kesbangpol akan terus membangun komunikasi dengan kelompok masyarakat untuk menjaga harmoni kehidupan di Kabupaten Deli Serdang," ujarnya. ( Drt)

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Badan Kesbangpol memfasilitasi mediasi terkait persoalan penggunaan suara speaker di Masjid Al-Muttaqin, Jalan Besar Lintas Sumatera, Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, yang sempat menjadi perhatian masyarakat, Kamis (17/9/2026).

Dalam perkara ini, terdakwa Averias Sarumaha, Direktur Utama PT Danrus Utama Engineering selaku konsultan pengawas, didakwa bersama Evan Triman Gea, S.Kep selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Suguman Gulo selaku Wakil Direktur XIV CV Berjhon selaku penyedia. Ketiganya diproses dalam berkas perkara terpisah.

Berdasarkan uraian perkara dalam hasil pekerjaan disebut mengalami kekurangan volume senilai Rp124.131.939. Selain itu, jasa konsultan pengawasan disebut tidak sesuai kontrak dengan nilai Rp90.085.000.

Total kerugian keuangan negara yang didakwakan mencapai Rp214.216.000, berdasarkan Laporan Akuntan Independen atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor 00047/2.1349/AL/0287/1/X/2025 tertanggal 6 Oktober 2025 dari Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha dan Rekan.

Di persidangan, ahli konstruksi pengadaan turut menjelaskan dampak kekurangan volume terhadap kualitas dan masa pemanfaatan pekerjaan.

Ahli menerangkan, apabila pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai kontrak, kualitas maupun masa pemanfaatannya dapat berkurang. Pekerjaan yang secara konstruksi seharusnya dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu, menurut ahli, berpotensi memiliki masa pakai lebih pendek apabila volume dan spesifikasi yang dikerjakan tidak sesuai kontrak.

Namun, pihak penasihat hukum terdakwa mempertanyakan sejauh mana Averias mengetahui dan terlibat langsung dalam pekerjaan tersebut.

Kuasa hukum Averias, Amati Dachi, SH, mengatakan kliennya hanya berkedudukan sebagai Direktur Utama PT Danrus Utama Engineering dan menurut pengakuan terdakwa tidak mengetahui sama sekali Proyek tersebut

"Dia tidak tahu-menahu tentang proyek ini. Posisinya sebagai Direktur Utama, tetapi dokumen yang memegang justru saksi lain, Nico Dachi, selaku pemilik perusahaan," ujar Amati.

Menurut Amati Dachi, kliennya juga membantah mengetahui adanya penggunaan perusahaan untuk dua pekerjaan, yakni proyek tembok penahan rumah sakit dan rehabilitasi Puskesmas Mandrehe Utara.

"Jangankan tanda tangan kontrak, untuk masuk ke pekerjaan itu saja dia tidak tahu. Personel di lapangan juga tidak dia ketahui," katanya.

Amati juga menyebut adanya pembayaran uang sebesar Rp120 juta yang menurut pengakuan terdakwa diberikan setelahSD ff yg yhhhhhh ga gggvbbbbbbbbikan PH, uang tersebut berkaitan dengan permintaan penyelesaian perkara. Amati menyebut ada pihak yang awalnya meminta Rp200 juta, tetapi terdakwa hanya menyanggupi Rp120 juta dan uang itu kemudian diberikan secara tunai serta dititipkan kepada seseorang yang disebut dalam keterangannya saksi Aprisman Mendeofa sebagai pemilik / yang mengerjakan proyek

Klaim tersebut merupakan bagian dari keterangan dan pembelaan pihak terdakwa dan masih harus diuji melalui pembuktian di persidangan.

Amati juga menyoroti dugaan adanya persoalan tanda tangan dalam dokumen proyek. Ia menyebut pihak Direksi Teknis Dinas Kesehatan juga mengaku dalam persidangan bahwa tanda tangan yang tertera atas namanya Krisman Zai bukan tanda tangannya.

"Kalau kerugian negara dari sisi pengawasan, nilainya sekitar Rp90 juta. Sementara untuk rehabilitasi disebut ada kerugian lain. Ini yang akan kami proyeksikan dalam pembelaan," ujar Amati.

Ia menambahkan, pihaknya akan menguji lebih jauh bukti-bukti komunikasi dan dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut.

"Bukti-bukti percakapan di handphone sudah dihapus. Nanti akan kita forensik katanya.

Dalam dakwaan, perbuatan para terdakwa disebut berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak serta manipulasi dokumen laporan pekerjaan sehingga menimbulkan kekurangan volume.

Sidang masih berlangsung dan pembuktian mengenai peran masing-masing pihak, kesesuaian pekerjaan dengan kontrak, serta pertanggungjawaban atas kerugian keuangan negara akan ditentukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.(erni)

Kegiatan tersebut dirangkai dengan pemberian santunan kepada anak yatim dan janda yang kurang mampu, sebagai bentuk kepedulian sosial serta upaya mempererat hubungan dengan masyarakat sekitar.

Dalam kegiatan itu, BADKO HMI Sumut menyalurkan sekitar 50 paket sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, dan uang saku kepada penerima manfaat.

Kegiatan tersebut turut melibatkan kepala lingkungan (Kepling) setempat dan diisi dengan ceramah agama yang disampaikan Ustaz Prof. Dr. H. Muhammad Syukri Albani Nasution, M.A.

Dorong Generasi Muda Terhindar dari Judi dan Narkoba

Ketua BADKO HMI Sumut, Muhammad Yusril Mahendra Butar-butar, mengatakan kegiatan Maulid Nabi menjadi salah satu upaya organisasi untuk menjaga generasi muda melalui pendekatan keagamaan dan kepedulian sosial.

"Kami dari BADKO ini ingin menjaga generasi emas. Kita bisa melihat saat ini banyak anak-anak yang terjerumus dalam judi dan narkoba. Karena itu, kami melakukan pendekatan agama kepada adik-adik dan para ibu agar dapat menjaga anak-anak supaya tidak terjerumus dalam narkoba dan perjudian," ujar Muhammad Yusril.

Ia menyebutkan, persoalan kenakalan remaja saat ini perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya, remaja dari berbagai usia telah terpapar tawuran, narkoba, dan perjudian yang dapat diakses melalui telepon seluler.

"Hari ini kita bisa melihat remaja dari berbagai usia sudah terlibat tawuran, narkoba, dan perjudian melalui handphone," katanya.

Karena itu, BADKO HMI Sumut mendorong peran orang tua dan masyarakat dalam memberikan perhatian serta pendampingan kepada anak-anak agar terhindar dari berbagai perilaku yang merusak masa depan.

Ceramah Maulid Tekankan Keteladanan Nabi

Sementara itu, Ustaz Prof. Dr. H. Muhammad Syukri Albani Nasution, M.A., dalam ceramahnya menyampaikan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW dan nilai-nilai kehidupan yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Materi ceramah juga menekankan pentingnya menjaga hubungan antarsesama agar tidak terjadi perselisihan serta mendorong orang tua memberikan pengawasan dan pembinaan kepada anak-anak.

Dalam penyampaiannya, ustaz mengajak masyarakat untuk bersama-sama melawan berbagai perilaku negatif, termasuk perjudian dan penyalahgunaan narkoba, melalui pendekatan agama dan pembinaan moral.

Muhammad Yusril berharap kegiatan Maulid Nabi dan santunan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya anak yatim, ibu-ibu janda, serta generasi muda di sekitar sekretariat BADKO HMI Sumut.

"Harapan kami dari BADKO HMI Sumut, kegiatan ini dapat memberikan manfaat, meskipun dimulai dari hal kecil di lingkungan sekitar," ungkapnya.

Ia juga berharap kegiatan tersebut dapat mendorong anak-anak dan remaja untuk menjauhi tawuran serta berbagai perilaku negatif lainnya.

"Kami juga akan terus melakukan pemetaan di daerah ini, selagi kami bisa melakukannya dengan baik," pungkasnya.

Melalui kegiatan tersebut, BADKO HMI Sumut menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam kegiatan sosial dan pembinaan generasi muda, dengan melibatkan masyarakat serta mengedepankan nilai-nilai keagamaan.( Hap).

Komitmen tersebut menjadi bagian dari langkah bersama pemerintah daerah di Sumatera Utara dalam membangun penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencegahan tindak pidana korupsi.

Penandatanganan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (17/9/2026). Kegiatan tersebut turut disaksikan Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen (Purn) Akhmad Wiyagus, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak, perwakilan BPKP RI Setya Nugraha, serta perwakilan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Kegiatan ini merupakan rangkaian Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Melalui komitmen tersebut, pemerintah daerah se-Sumatera Utara didorong untuk terus memperkuat sistem pengelolaan pemerintahan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program dan kegiatan. Penguatan tata kelola diharapkan dapat memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya komitmen bersama seluruh unsur pemerintahan dalam menciptakan tata kelola yang semakin baik. Upaya pencegahan korupsi, menurutnya, membutuhkan konsistensi, integritas, serta kepatuhan terhadap aturan dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.

Komitmen bersama ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga pengawasan dan penegakan hukum, sehingga upaya membangun pemerintahan yang bersih, efektif, dan bertanggung jawab dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Dengan penguatan tata kelola perencanaan, penganggaran dan PBJ, Pemerintah Kota Medan bersama pemerintah daerah lainnya di Sumatera Utara menunjukkan komitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang semakin terbuka, profesional, serta berorientasi pada kepentingan dan pelayanan kepada masyarakat.( Atn)

Hal tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi dan Peninjauan Sekolah Rakyat Terintegrasi II Medan, Kamis (17/9/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan sekaligus memastikan setiap tahapan berjalan sesuai dengan rencana dan kebutuhan masyarakat.

Rapat koordinasi dan peninjauan tersebut turut dihadiri langsung oleh Komisi V DPR RI, mitra kerja, serta jajaran Pemerintah Daerah. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan kuatnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam mengawal pembangunan sarana pendidikan.

Dinas Perkimcikataru Kota Medan menempatkan koordinasi dan pengawasan sebagai bagian penting dalam memastikan pembangunan infrastruktur pendidikan tidak hanya berjalan sesuai progres, tetapi juga memenuhi aspek kualitas, kelayakan, serta kebutuhan penerima manfaat.

Melalui kolaborasi yang terarah dan berkelanjutan, pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi II Medan diharapkan dapat menghadirkan fasilitas pendidikan yang memadai sekaligus memberikan ruang belajar yang layak dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.( Atn)

Hal tersebut terlihat saat Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Khairul Azmi, mendampingi Wakil Wali Kota Medan H.Zakiyuddin Harahap melakukan peninjauan langsung kondisi drainase di sejumlah ruas jalan di Kecamatan Medan Helvetia, Rabu (16/9/2026).

Peninjauan dilakukan di Jalan Cempaka, Jalan Kapten Muslim tepatnya di depan Kompleks Mega Com dan Plaza Millenium, serta Jalan Masjid. Dalam kegiatan tersebut, kondisi dan fungsi drainase di masing-masing lokasi menjadi perhatian utama, termasuk berbagai persoalan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Turun langsung ke lapangan menjadi langkah penting untuk mendapatkan gambaran faktual mengenai kondisi infrastruktur drainase. Dari peninjauan tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi sejumlah kebutuhan serta menentukan langkah penanganan yang diperlukan agar sistem drainase dapat bekerja secara lebih optimal. ( Atn)

Dari pengungkapan , Sabtu pagi (12/9/2026) tersebut, petugas menyita sabu seberat 12,13 gram.

Kasat Resnarkoba Polres Tebing Tinggi AKP Jimmy R. Sitorus, S.H., mengatakan pengungkapan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas atensi Kapolres Tebing Tinggi terkait Pengaduan Masyarakat (DUMAS) mengenai dugaan maraknya peredaran narkotika di Jalan Prof. H. M. Yamin Kelurahan Tambangan Hulu, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi.

"Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, petugas kemudian bergerak melakukan penggerebekan di lokasi yang berkaitan dengan peredaran narkotika," ujar AKP Jimmy Sitorus--seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres tebing tinggi yang terlihat POSMETRO MEDAN, Kamis 17 September 2026.

Dalam penggerebekan tersebut, tim Sat Resnarkoba yang dipimpin Kanit Idik 1 Ipda Hadi Priyono, S.H., mengamankan MA alias Rifin yang berada di dalam rumah.

Saat penggeledahan, petugas menemukan satu bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 12,13 gram.

Selain itu, juga ditemukan satu bungkus plastik klip berisi satu butir pil ekstasi warna hijau, beberapa plastik klip kosong, satu unit timbangan digital, satu buah tas kecil warna cokelat, satu buah pipet berbentuk skop, satu unit handphone serta uang tunai sebesar Rp340.000.

Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku MA alias Rifin mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut merupakan miliknya, yang diperoleh dari seseorang berinisial B yang disebut berada di Kampung Pon, Serdang Bedagai.

Selanjutnya, pelaku beserta seluruh barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Tebing Tinggi untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tidak ragu memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan peredaran narkotika.***

Kegiatan ini--seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Lembaga pemasyarakatan yang terlihat POSMETRO MEDAN, Kamis 17 September 2026-- menjadi langkah penguatan keamanan dan ketertiban sekaligus upaya deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) serta pencegahan peredaran narkoba di lingkungan Lapas.

Kegiatan ini dipimpin Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara dan melibatkan jajaran Lapas Kelas I Medan bersama unsur TNI, Polri, serta Badan Narkotika Provinsi (BNP) Sumatera Utara.

Turut hadir Kepala Lapas Kelas I Medan Fonika Affandi beserta jajaran, Kepala Bidang Perawatan, Keamanan dan Kepatuhan Internal, Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP Sumatera Utara, personel Polsek Medan Helvetia, personel TNI Koramil 0201-06 MS, serta jajaran KPLP, Administrasi Kamtib, Pembinaan, Tata Usaha, dan Kegiatan Kerja.

Pelaksanaan penggeledahan dimulai pada pukul 21.00 WIB dan berlangsung hingga selesai. Dalam pelaksanaannya, petugas membuka kamar hunian dan mengeluarkan WBP secara bergantian untuk menjalani pemeriksaan badan.

Selanjutnya, petugas melakukan penggeledahan terhadap isi kamar hunian secara humanis dengan tetap memperhatikan ketertiban dan prosedur keamanan.

Proses penggeledahan turut disaksikan perwakilan WBP sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.

Setelah rangkaian penggeledahan kamar hunian, WBP diarahkan menuju lapangan apel untuk mengikuti tes urine. Pemeriksaan ini dilaksanakan sebagai bagian dari langkah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di lingkungan pemasyarakatan.

Sebanyak 200 orang WBP dan 20 orang petugas mengikuti tes urine, dengan hasil seluruh peserta dinyatakan negatif.***

Kegiatan tersebut diikuti personel Satlantas, personel Polres Karo serta sejumlah mitra dan masyarakat, termasuk pengemudi ojek online Go-Seh Kabanjahe.

Kegiatan donor darah turut didukung petugas Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Karo.

Dari 50 orang yang direncanakan mengikuti donor darah, sebanyak 45 orang berhasil mendonorkan darahnya, sementara lima orang lainnya belum dapat melakukan donor setelah melalui pemeriksaan kesehatan awal.

Kasat Lantas Polres Karo AKP Andita Sitepu, S.H., M.H., --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Polsekta berastagi real yang terlihat POSMETRO MEDAN, Kamis 17 September 2026-- mengatakan kegiatan donor darah itu merupakan salah satu bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat sekaligus momentum untuk memperkuat semangat kemanusiaan dalam rangka memperingati HUT Lalu Lintas Bhayangkara ke-71.

"Donor darah ini merupakan bentuk kepedulian dan kontribusi nyata kami kepada masyarakat. Setetes darah yang kita berikan mudah-mudahan dapat membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan," ujar AKP Andita Sitepu.

Menurutnya, kegiatan sosial seperti donor darah juga menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dengan berbagai elemen masyarakat dan mitra kerja, sehingga semangat kebersamaan dan kepedulian dapat terus ditumbuhkan.

Kegiatan berlangsung dengan tertib dan lancar. Satlantas Polres Karo berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Lalu Lintas Bhayangkara, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat melalui ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.***

Melalui kegiatan "Sat Lantas Menyapa", personel Satlantas Polres Dairi hadir di tengah anak-anak TK Kemala Bhayangkari 15 Dairi untuk memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami, Rabu (16/9/2026).

Kegiatan ini dihadiri Kasat Lantas Polres Dairi Iptu Rotua Sipayung, Wakil Ketua Bhayangkari Cabang Dairi Ny. Cici Hadi, personel Satlantas Polres Dairi, para pengurus Yayasan Bhayangkari Cabang Dairi, guru-guru serta anak-anak TK Kemala Bhayangkari 15 Dairi.

Dalam kegiatan itu, anak-anak diperkenalkan dengan berbagai rambu-rambu lalu lintas serta diberikan pemahaman sederhana mengenai tata cara tertib dan aman saat berada di jalan raya.

Edukasi dikemas secara interaktif sehingga anak-anak dapat mengikuti kegiatan dengan antusias.

Tidak hanya mengenalkan rambu lalu lintas, personel Satlantas juga memberikan penjelasan mengenai tata cara dan persyaratan pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM). Meski masih usia dini, pengenalan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pengetahuan tentang budaya tertib berlalu lintas sejak awal.

Suasana semakin menarik ketika personel Satlantas memperlihatkan barang bukti kecelakaan lalu lintas kepada anak-anak. Melalui kegiatan tersebut, anak-anak diberikan gambaran mengenai pentingnya berhati-hati dan mematuhi aturan ketika berada di jalan.

Kasat Lantas Polres Dairi Iptu Rotua Sipayung --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN, Kamis 17 September 2026-- mengatakan kegiatan Sat Lantas Menyapa merupakan salah satu upaya Polri untuk menanamkan budaya tertib berlalu lintas kepada masyarakat sejak usia dini.

"Kami ingin mengenalkan keselamatan berlalu lintas kepada anak-anak dengan cara yang sederhana, edukatif dan menyenangkan. Harapannya, apa yang mereka dapatkan hari ini bisa menjadi pengetahuan yang mereka bawa hingga dewasa," ujar Iptu Rotua.

Menurutnya, anak-anak juga dapat menjadi bagian penting dalam menyampaikan pesan keselamatan berlalu lintas kepada keluarga.

"Anak-anak adalah generasi penerus. Ketika mereka sudah mengenal rambu-rambu dan memahami pentingnya keselamatan di jalan, mereka juga bisa mengingatkan orang tua dan orang-orang di sekitarnya untuk selalu tertib berlalu lintas," tambahnya.

Usai rangkaian edukasi, kegiatan dilanjutkan dengan pembagian snack dan jajanan kepada anak-anak TK Kemala Bhayangkari 15 Dairi. Keceriaan pun terlihat saat anak-anak menerima bingkisan tersebut.

Iptu Rotua berharap kegiatan edukasi lalu lintas seperti ini dapat terus dilakukan secara berkesinambungan di lingkungan sekolah.

"Keselamatan berlalu lintas harus ditanamkan sejak dini. Kami berharap melalui kegiatan seperti ini akan tumbuh generasi yang sadar aturan, peduli terhadap keselamatan dan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di masa depan," pungkasnya.***

Dari dua pengungkapan itu, petugas mengamankan 3 orang tersangka.

Pengungkapan pertama berlangsung sekitar pukul 04.00 WIB di Dusun V, Desa Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh. Petugas mengamankan seorang pria berinisial I, 41 tahun.

Dari tangan tersangka, petugas menemukan satu paket besar diduga sabu seberat 4,06 gram brutto dan satu paket sedang seberat 1,19 gram brutto, serta satu unit handphone, kartu joker dan plastik pembungkus.

Dalam pemeriksaan awal, tersangka mengakui barang tersebut berada dalam penguasaannya dan diduga akan dijual atau diedarkan.

Selanjutnya, pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WIB, petugas kembali mengungkap kasus narkotika di wilayah Indrapura, Kabupaten Batu Bara. Dua pria berinisial AB, 18 tahun, dan MK, 15 tahun, diamankan petugas.

Dari kedua tersangka, polisi mengamankan satu paket plastik klip transparan berisi diduga shabu dengan berat 9,81 gram brutto, satu unit handphone dan satu unit sepeda motor Honda Beat. Keduanya mengaku barang tersebut akan diantarkan kepada pemesan.

Kedua tersangka juga menjalani tes urine menggunakan rapid test dan hasilnya dinyatakan positif menggunakan narkotika jenis sabu.

Ketiga tersangka beserta barang bukti kini diamankan di Satresnarkoba Polres Batu Bara untuk menjalani proses penyidikan dan pengembangan jaringan lebih lanjut. Barang bukti narkotika juga akan dikirim ke laboratorium untuk pemeriksaan.

Kasatresnarkoba Polres Batu Bara AKP Arifin Purba, S.H., M.H--seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Surat kabar garuda pos yang terlihat POSMETRO MEDAN, Kamis 17 September 2026--mengarahkan anggota Satresnarkoba untuk terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran narkotika, melakukan pengembangan terhadap jaringan yang terlibat, serta menindaklanjuti setiap informasi masyarakat terkait peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Batu Bara.

Atas perbuatannya, para tersangka diproses sesuai Pasal 609 Ayat (2) huruf a UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.***

Kegiatan itu menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Daops Manggala Agni Sibolangit Irwan A. Sitanggang, Kapolsek Tigapanah AKP Imanuel Sembiring, S.H., M.H., serta Kepala Desa Pangambatan Hotland Munthe.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Tigapanah menyampaikan materi terkait pentingnya kesadaran masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, khususnya di sekitar kawasan hutan, karena dapat menimbulkan kebakaran yang berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat.

AKP Imanuel Sembiring --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @polres karo yang terlihat POSMETRO MEDAN, Kamis 17 September 2026-- pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

Apabila melihat atau mengalami ancaman kriminalitas maupun membutuhkan kehadiran kepolisian, masyarakat dapat menghubungi Call Center Polri 110 yang dapat diakses secara gratis.

"Pencegahan karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengajak masyarakat untuk tidak sembarangan melakukan pembakaran dan segera melaporkan apabila menemukan potensi kebakaran maupun gangguan keamanan," ujar AKP Imanuel Sembiring.

Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan pemetaan desa secara partisipatif yang disampaikan Kepala Desa Pangambatan serta praktik simulasi penanganan karhutla bersama Manggala Agni dan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbentuk sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, Manggala Agni dan kepolisian dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla di wilayah Kabupaten Karo.***

Penangkapan itu dibenarkan Kepala Dinas Penerangan Kodaeral I Belawan, Kolonel Laut (S) Wahyu Kurniawan.

Operasi dimulai sekitar pukul 19.30 WIB dengan apel di Kantor Camat Medan Belawan.

Petugas kemudian bergerak menuju rumah Surya Afrizal Pane alias Suyek (21) dan berhasil mengamankannya di kawasan Kampung Syukur sekitar pukul 19.45 WIB.

Berdasarkan hasil pengembangan, petugas selanjutnya menangkap rekannya, Rido Mangrove (20), di kediamannya sekitar pukul 20.55 WIB.

Dari keterangan yang diperoleh petugas, Suyek mengaku telah melakukan aksi kejahatan sejak 2019 dan pernah menjalani hukuman penjara selama 4 tahun dalam perkara perampokan.

Ia diduga kerap beraksi di kawasan Kampung Salam dengan menggunakan senjata tajam jenis kelewang.

Barang hasil kejahatan berupa telepon genggam dan sepeda motor disebut dijual kepada sejumlah penadah dengan harga bervariasi.

Sementara itu, --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Sekilas sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN, Kamis 17 September 2026-- Rido mengaku telah melakukan aksi begal sebanyak 5 kali. Empat diantaranya menyasar telepon genggam, sedangkan satu kasus lainnya melibatkan pencurian sepeda motor Honda Vario merah di kawasan Kampung Salam.

Sepeda motor itu dijual seharga Rp3 juta. Rido juga disebut pernah menjalani hukuman penjara selama sepuluh bulan dalam perkara tawuran.

Petugas gabungan kini masih memburu dua terduga anggota kelompok lainnya, yakni Nazlan dan Renal. Keduanya diduga menggunakan senjata jenis softgun dan kelewang ketika melakukan aksi pembegalan. Sementara itu, Suyek dan Rido telah diserahkan kepada Polsek Belawan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.***

Ketua Tim RB ZI Unimed, Prof. Dr. Muhammad Yusuf, M.Si., menyampaikan bahwa penyelarasan dokumen LKE ZI merupakan langkah strategis untuk memastikan kesiapan, kelengkapan, dan kesesuaiannya dengan indikator serta standar penilaian yang berlaku. Proses ini difokuskan pada identifikasi kelengkapan bukti dukung dan aspek yang masih memerlukan penyempurnaan guna memperkuat pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Unimed secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Dr. Winsyahputra Ritonga, M.Si., menyampaikan apresiasi kepada Tim RB ZI Unimed atas pelaksanaan penyelarasan dokumen LKE ZI sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat pembangunan Zona Integritas di lingkungan Unimed. Dia menekankan bahwa penyelarasan dokumen merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap dokumen yang disusun telah memenuhi indikator, kriteria, dan kelengkapan bukti dukung yang dipersyaratkan. Upaya tersebut pada akhirnya diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi serta mendorong terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan profesional.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan konsultasi antara Tim ZI Fakultas/Pascasarjana bersama TPSK Dikti. Sesi ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh arahan, masukan, dan rekomendasi terkait kelengkapan dokumen pendukung serta perbaikan yang diperlukan dalam meningkatkan kualitas LKE ZI. Diskusi juga difokuskan pada verifikasi kesesuaian antara bukti dukung yang disampaikan dengan indikator dan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Interaksi yang berlangsung secara aktif dan konstruktif mencerminkan komitmen bersama setiap unit kerja untuk terus melakukan perbaikan dan mendukung percepatan pencapaian predikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Unimed.

Selanjutnya, dilaksanakan sesi diskusi antara Tim Penilai Unimed dengan TPSK Dikti sebagai bagian dari proses penyelarasan dokumen dan penguatan pelaksanaan Zona Integritas. Dalam sesi ini, Tim Penilai Unimed memperoleh arahan, klarifikasi, dan masukan dari TPSK Dikti terkait pelaksanaan penilaian LKE ZI, khususnya mengenai interpretasi indikator, kesesuaian bukti dukung, serta aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan penyelarasan dokumen terhadap masing-masing unit kerja. Kegiatan penyelarasan dokumen bersama TPSK Dikti dilakukan untuk memperkuat kesiapan Unimed dalam pemenuhan indikator dan penyempurnaan dokumen LKE. Hasil penyelarasan dokumen menjadi dasar perbaikan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian ZI menuju WBK/WBBM.(hum)