Kapolsek Siantar Martoba AKP Martua Manik SH. MHseperti terungkap dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Pematangsiantar Bersama Masyarakat yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 17 Juli 2026 mengatakan kegiatan gotong royong tersebut bersama perangkat Kelurahan Bah Sorma, Kepala Lingkungan (Kepling) 01 Dermawansyah, RT 07 Susanti dan warga Kelurahan Bah Sorma.

Saat kegiatan gotong royong ini dilakukan terhadap penebangan pucuk pohon merah sejenis bongsai yang berdiri di jalan umum itu, menindaklanjuti laporan warga karena sudah menggangu aktifitas lalulintas kendaraan yang melintas dua jalur dan tidak ada pemiliknya.

Kapolsek disela-sela kegiatan gotong royong tersebut Bhabinkamtibmas menyampaikan pesan pesan kamtibmas kepada warga diantaranya agar memperhatikan kabel listrik apabila ada yang sudah usang agar segera menggantinya, mempastikan lampu dan kompor sudah padam apabila mau meninggalkan rumah untuk mencegah terjadinya kebakaran.

Selain itu agar masyarakat menghubungi Layanan Kapolisian Call Center 110 (Bebas Pulsa) apabila mengetahui maupun menemukan adanya gangguan Kamtibmas.

"Melalui kegiatan gotong royong ini merupakan wujud nyata Solidaritas Polri dengan warga untuk menyelesaikan pekerjaan berat secara suka rela dan bersama sama serta Jalin kemitraan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri," jelas AKP Martua Manik.***

Keberhasilan pengungkapan itu disampaikan Direktur Reserse Siber (Dirressiber) Polda Sumut, Kombes Pol. Dr. Bayu Wicaksono, S.H., S.I.K., M.Si., dalam konferensi pers yang digelar di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Kamis (16/7/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., Wadirressiber serta para Kasubdit Ditressiber Polda Sumut.

Kombes Pol. Bayu menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat yang merasa menjadi korban penipuan melalui media elektronik dengan modus penawaran kendaraan hasil lelang.

Menurutnya, para pelaku menjalankan aksinya secara terstruktur dengan pembagian peran yang jelas untuk meyakinkan korban agar menyerahkan sejumlah uang.

"Kasus ini menunjukkan bahwa kejahatan siber saat ini tidak lagi dilakukan secara sederhana. Para pelaku bekerja secara terorganisir, memiliki peran masing-masing dan memanfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kepercayaan korban sebelum akhirnya melakukan penipuan," ujar Bayu.

Ia mengatakan, dalam kasus tersebut para tersangka menciptakan skenario seolah-olah korban memenangkan lelang kendaraan dan akan memperoleh keuntungan besar apabila mengikuti arahan yang diberikan pelaku.

"Pelaku memanfaatkan psikologi korban dengan menawarkan keuntungan yang menggiurkan. Ketika korban mulai percaya, pelaku kemudian mengarahkan korban untuk melakukan sejumlah pembayaran dengan berbagai alasan, mulai dari biaya administrasi hingga pengeluaran kendaraan. Inilah pola yang sering digunakan dalam berbagai kasus scam," jelasnya.

Dari hasil penyidikan diketahui, tersangka M.B.D. berperan mencari calon korban, kemudian informasi tersebut diberikan kepada tersangka M.A. yang menghubungi korban dan mengaku sebagai teman korban.

Selanjutnya, tersangka M.S.S. berperan sebagai calon pembeli kendaraan yang mengaku bernama Chandra Wijaya dan mengirimkan bukti transfer palsu yang telah diedit agar korban percaya bahwa transaksi kendaraan benar-benar terjadi.

Sementara tersangka A.W. bertugas menyediakan rekening penampungan untuk menerima uang hasil kejahatan.

"Kami menemukan adanya rangkaian komunikasi yang dirancang untuk membuat korban yakin bahwa proses jual beli kendaraan berlangsung secara nyata. Bahkan para pelaku menyiapkan bukti transfer yang telah dimanipulasi untuk memperkuat skenario penipuan tersebut," ungkap Bayu.

Akibat aksi para tersangka, korban mengalami kerugian sebesar Rp31 juta setelah melakukan transfer sebanyak dua kali ke rekening yang telah disiapkan pelaku.

Dalam pengungkapan itu, penyidik turut mengamankan barang bukti berupa lima unit telepon seluler, enam kartu SIM, lima dokumen rekening koran, dan satu potong baju yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Kombes Pol. Bayu menegaskan bahwa Ditressiber Polda Sumut akan terus meningkatkan upaya penindakan terhadap berbagai bentuk kejahatan digital yang merugikan masyarakat.

"Kami berkomitmen untuk terus melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber. Tidak hanya melakukan penindakan, kami juga mengedepankan langkah edukasi dan pencegahan agar masyarakat memiliki literasi digital yang baik serta tidak mudah menjadi korban penipuan online," tegasnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang diterima melalui telepon, pesan singkat maupun media sosial, terlebih jika disertai permintaan transfer uang.

"Prinsip yang paling penting adalah selalu melakukan cek, teliti dan verifikasi. Jangan pernah mengirimkan uang hanya berdasarkan komunikasi melalui telepon atau pesan elektronik tanpa memastikan kebenaran informasi tersebut. Apabila menemukan indikasi penipuan, segera laporkan kepada kepolisian agar dapat ditindaklanjuti," katanya.

Para tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan menyampaikan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus tersebut merupakan wujud keseriusan Polda Sumut dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman kejahatan siber yang terus berkembang.

"Polda Sumut akan terus hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat, baik di ruang nyata maupun ruang digital. Kami mengajak masyarakat untuk semakin bijak dalam bertransaksi dan tidak ragu melapor apabila menemukan dugaan tindak pidana siber," pungkasnya.(HPSU)

Hal itu disampaikan Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Sumut, Kombes Pol. Dwi Tunggal Jaladri, didampingi Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, saat memberikan keterangan kepada awak media di depan Aula Tribrata Mapolda Sumut, Kamis (16/7/2026).

Dwi menjelaskan, berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara, BIN Daerah, serta jajaran Polda Sumut, salah satu kendala distribusi BBM disebabkan berkurangnya jumlah awak mobil tangki (AMT).

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Polda Sumut menyiapkan 10 personel Polri yang memiliki kemampuan mengemudikan kendaraan truk tangki sebagai pengganti sementara AMT yang berhalangan bertugas. Personel tersebut diterjunkan berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari pihak terkait.

"Kami menyiapkan tambahan 10 personel Polri untuk membantu sebagai pengemudi kendaraan tangki BBM. Ini merupakan langkah sementara agar distribusi BBM tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi," ujar Dwi Tunggal Jaladri.

Ia menegaskan, personel yang diterjunkan bukan dipilih secara sembarangan. Seluruhnya telah mengikuti pelatihan khusus mengemudikan kendaraan tangki BBM sehingga memahami prosedur keselamatan dan standar operasional dalam proses distribusi.

"Anggota yang kami siapkan sudah memiliki kualifikasi dan pernah mengikuti pelatihan. Jadi bukan karena bisa mengemudikan truk kemudian langsung ditugaskan, tetapi memang sudah dibekali kemampuan untuk mengoperasikan kendaraan tangki BBM," jelasnya.

Menurut Kombes Dwi Tunggal Jaladri, pelatihan tersebut telah dilaksanakan sejak penanganan gangguan distribusi BBM akibat bencana alam di wilayah Sibolga, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan pada 2025. Pengalaman tersebut membuat personel siap diterjunkan sewaktu-waktu ketika dibutuhkan untuk membantu kelancaran distribusi energi.

Selain menyiapkan personel sebagai pengemudi, Polda Sumut juga membuka layanan pengawalan terhadap kendaraan tangki BBM selama proses distribusi. Pengawalan diberikan berdasarkan permintaan dari Pertamina maupun pengelola SPBU untuk memastikan pengiriman berlangsung aman, lancar, dan tepat waktu.

Kombes Dwi Tunggal Jaladri menambahkan, hingga saat ini koordinasi antara Polda Sumut, Pertamina, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat guna mempercepat normalisasi distribusi BBM di Sumatera Utara.

"Berdasarkan hasil koordinasi, stok BBM di Sumatera Utara masih mencukupi. Kami akan terus mendukung setiap langkah percepatan distribusi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik," pungkasnya.(HPSU)

Pengungkapan tersebut disampaikan Direktur Reserse Siber (Dirressiber) Polda Sumut, Kombes Pol. Dr. Bayu Wicaksono, S.H., S.I.K., M.Si., dalam konferensi pers di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Kamis (16/7/2026). Kegiatan itu turut dihadiri Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., Wadirressiber, serta para Kasubdit Ditressiber Polda Sumut.

Kombes Pol. Bayu menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan polisi yang diterima Ditressiber Polda Sumut pada 8 Juli 2026. Berdasarkan laporan tersebut, penyidik segera melakukan serangkaian penyelidikan, digital forensic, pemeriksaan saksi, analisis barang bukti elektronik hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi dan mengamankan pelaku.

"Kasus ini menjadi perhatian serius karena pelaku memanfaatkan perkembangan teknologi Artificial Intelligence untuk melakukan manipulasi foto korban menjadi konten bermuatan pornografi. Penyalahgunaan teknologi seperti ini merupakan bentuk kejahatan siber yang dapat merusak kehormatan, privasi, dan kehidupan sosial korban," ujar Bayu.

Ia menerangkan, berdasarkan hasil penyidikan, tersangka terlebih dahulu mengunduh lima foto korban dari akun Instagram. Selanjutnya, foto-foto tersebut diedit menggunakan aplikasi berbasis AI sehingga menghasilkan gambar korban dalam kondisi tanpa busana.

"Tersangka kemudian membuat akun Instagram palsu dan mengunggah foto hasil manipulasi tersebut. Bahkan pelaku juga menandai akun media sosial korban sehingga konten tersebut dapat diketahui oleh orang lain dan berpotensi mempermalukan korban di ruang digital," jelasnya.

Tidak hanya menyebarkan konten hasil rekayasa digital, tersangka juga menawarkan jasa untuk membantu menghapus akun media sosial palsu yang dibuatnya sendiri dengan meminta sejumlah uang kepada korban.

"Modus seperti ini merupakan bentuk pemerasan sekaligus penyalahgunaan teknologi digital. Pelaku terlebih dahulu menciptakan masalah, kemudian menawarkan solusi dengan meminta imbalan kepada korban. Ini adalah pola kejahatan yang harus diwaspadai masyarakat," kata Bayu.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, bukan justru digunakan untuk menyerang martabat dan kehormatan seseorang.

"Artificial Intelligence merupakan teknologi yang sangat bermanfaat apabila digunakan secara benar. Namun ketika disalahgunakan untuk membuat konten pornografi, menyebarkan informasi palsu atau merugikan orang lain, tentu akan kami tindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Dalam pengungkapan perkara tersebut, penyidik turut menyita barang bukti berupa satu unit telepon genggam, dua kartu SIM, serta dua lembar tangkapan layar akun Instagram yang memuat konten hasil manipulasi AI.

Dirressiber Polda Sumut menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan patroli siber guna mendeteksi berbagai bentuk kejahatan digital, termasuk penyebaran konten pornografi, eksploitasi seksual berbasis elektronik, hingga penyalahgunaan teknologi AI.

"Kami terus memperkuat patroli siber sebagai langkah preventif sekaligus represif. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman bagi masyarakat. Siapa pun yang memanfaatkan teknologi untuk melakukan tindak pidana akan kami kejar dan proses sesuai hukum," tegas Bayu.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial serta menjaga keamanan data dan foto pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Kami mengajak masyarakat untuk tidak sembarangan membagikan data maupun foto pribadi di ruang digital. Apabila menemukan akun palsu, konten yang melanggar hukum, atau menjadi korban penyalahgunaan teknologi digital, segera laporkan kepada Ditressiber Polda Sumut agar dapat segera ditangani," ujarnya.

Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 407 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana pornografi, dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun penjara dan/atau pidana denda kategori VI.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan mengatakan pengungkapan perkara tersebut menjadi bukti keseriusan Polda Sumut dalam menghadapi dinamika kejahatan siber yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi.

"Perkembangan teknologi harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Polda Sumut akan terus hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional sekaligus edukasi agar masyarakat semakin cerdas, aman, dan bijak dalam beraktivitas di ruang digital," pungkasnya.

Monitoring tersebut dihadiri Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H., Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP Sri Lestari Widodo, S.E., M.H., Wakapolsek Medan Timur AKP Krismanto Sinaga, serta Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw.

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak mengatakan, pengamanan distribusi BBM dilakukan melalui dua langkah utama, yakni pengawalan armada mobil tangki dari Depo Pertamina menuju SPBU dan penempatan personel di lokasi pelayanan untuk memastikan proses penyaluran berlangsung tertib.

"Pagi ini Polrestabes Medan bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara dan Pertamina melaksanakan dua upaya kepolisian. Yang pertama adalah mengawal mobil tangki dari Depo Pertamina menuju SPBU-SPBU yang ada di Medan. Saat ini ada sebelas mobil tangki yang dikawal oleh kepolisian. Ada satu mobil tangki yang nantinya menuju Sidikalang, namun saat ini masih berada di wilayah Medan. Setiap mobil tangki dikawal oleh satu mobil patroli di depannya atau dua sepeda motor patroli di depannya," ujar Kombes Jean Calvijn.

Selain pengawalan distribusi, kepolisian juga menempatkan personel di SPBU yang menjadi titik pelayanan masyarakat.

"Yang kedua, kami melakukan pengamanan dan pengaturan pelayanan di sebelas SPBU. Sebanyak sepuluh personel gabungan dari Polrestabes Medan, Polsek jajaran, dan Polda Sumatera Utara ditempatkan di setiap SPBU. Setidaknya ada tiga hal yang kami lakukan dalam memberikan pelayanan dan rasa aman kepada masyarakat, yaitu memastikan kehadiran petugas beserta kendaraannya di SPBU, memastikan personel melakukan pengaturan karena apabila tidak diatur antreannya akan cukup panjang, sehingga masyarakat merasa aman dan yakin akan mendapatkan pelayanan pengisian BBM dengan baik," katanya.

Kapolrestabes menegaskan, hingga saat ini proses distribusi dan penyaluran BBM di wilayah Kota Medan berjalan dengan baik. Meski demikian, pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

"Sampai dengan saat ini prosesnya berjalan dengan baik, tetapi kami akan melihat perkembangan-perkembangan berikutnya," ujarnya.

Terkait proses distribusi, Jean juga memastikan bahwa seluruh tahapan telah berjalan sesuai standar operasional yang berlaku.

"Saya telah memperhatikan pembongkaran tersebut. Kami melihat semuanya sudah sesuai dengan standar operasional prosedur. Mudah-mudahan tidak ada penyelewengan dalam kondisi saat ini," tuturnya.

Melalui pengawalan distribusi, penempatan personel di SPBU, serta pengaturan arus kendaraan, Polda Sumut bersama Polrestabes Medan berharap penyaluran BBM kepada masyarakat tetap berjalan lancar, aman, dan tertib sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa hambatan.(HPSU)

Acara Muskel ini, dibuka oleh Lurah Kelurahan Kwala Bekala Irwanta Ginting,AP dan dihadiri Ketua DPC Kecamatan Medan Johor Jonny M Manik, Sekretaris Apta Siregar, dan LPM Kelurahan Se-Kecamatan Medan Johor, serta tokoh masyarakat Kelurahan Kwala Bekala.

Kegiatan ini merupakan arahan dari Ketua DPD Kota Medan, M Reza,SH dan Ketua Harian LPM Kota Medan Damos Siagian, untuk membentuk kepengurusan LPM di Kelurahan Kwala Bekala.

Dalam sambutannya, Jonny M Manik menyampaikan harapan agar LPM dapat bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk kemajuan kelurahan.

Tokoh masyarakat Nasipta Tarigan juga memberikan sambutan, pentingnya peran LPM untuk merangkul semua lapisan masyarakat dan bersinergi dengan pemerintah Kota Medan melalui program-program kelurahan Kwala Bekala, serta mampu berkaloborasi dalam memberantas narkoba dan tindak kejahatan yang saat ini sering terjadi.

Dalam pidatonya, Hotmauli Simanullang menyatakan visi dan misinya untuk bersinergi dengan masyarakat dan pemerintah, serta memastikan LPM memberikan manfaat bagi seluruh warga.

Ia berharap LPM kedepannya akan lebih baik dan dapat bersinergi bersama -sama dengan Kelurahan Kwala Bekala dalam menjalankan program-program pemerintah kota medan sesuai dengan motto Kota Medan, "Medan Untuk Semua."

Lurah Kelurahan Kwala, Irwanta Ginting juga menyampaikan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) ini merupakan lembaga resmi sesuai dengan aturan yang telah diterapkan.

Ia juga berharap ke depannya LPM Kelurahan Kwala Bekala yang terpilih Hotmauli Simanullang bersama-sama berkaloborasi dan bersinergi dengan Kelurahan dan mendukung program-program Pemerintah Kota Medan.

Secara pribadi, Irwanta Ginting selaku Lurah Kwala Bekala juga mengenal baik dari ketua terpilih Hotmauli Simanullang, bahwa Hotma selama ini sebagai warga baik dan juga selalu terlibat di dalam kegiatan sosial yang ada di lingkungan Kelurahan Kwala Bekala.

"Saya sebagai Lurah Kwala Bekala mengucapkan selamat kepada Hotmauli Simanullang," ungkap Irwanta.

Acara ditutup dengan ucapan selamat kepada Hotmauli Manullang dari unsur tokoh masyarakat dan para peserta yang hadir dalam Muskel tersebut.(ATN)

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda didampingi Wakapolda Sumut Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., serta Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut. Rombongan disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara Muhibuddin, S.H., M.H., didampingi Wakajati Sumut Eko Adhyaksono, S.H., M.H., Plh Asisten Intelijen, Asisten Tindak Pidana Khusus, Asisten Tindak Pidana Umum, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Asisten Pidana Militer.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Selain mempererat hubungan kelembagaan, silaturahmi tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarpenegak hukum dalam mendukung sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system).

Dalam kesempatan itu, Kajati Sumut Muhibuddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolda Sumut beserta jajaran. Menurutnya, komunikasi yang baik antarlembaga merupakan fondasi penting dalam menjaga efektivitas penegakan hukum.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Kapolda Sumatera Utara beserta jajaran. Pertemuan seperti ini merupakan hal yang lumrah dan penting dilakukan antarinstansi penegak hukum. Kami berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat demi kepentingan masyarakat serta mendukung penegakan hukum, keamanan, dan kemajuan Sumatera Utara," ujar Muhibuddin.

Kapolda Sumut, Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, menegaskan bahwa sinergi yang kuat antara Polri dan Kejaksaan merupakan elemen penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif, profesional, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Menurutnya, koordinasi yang telah terjalin dengan baik perlu terus dipelihara dan ditingkatkan demi menghadapi berbagai tantangan penegakan hukum di Sumatera Utara.

Sementara itu, Juru Bicara Polda Sumut, Kabid Humas Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan bahwa kunjungan silaturahmi tersebut mencerminkan komitmen Kapolda Sumut dalam membangun hubungan yang solid dengan seluruh unsur penegak hukum.

"Kapolda Sumut memandang sinergi dan komunikasi yang baik dengan Kejaksaan sebagai bagian penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kolaborasi yang telah terjalin selama ini akan terus diperkuat sehingga setiap proses penegakan hukum dapat berjalan secara optimal sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing," ujar Ferry.

Melalui silaturahmi tersebut, Polda Sumut dan Kejati Sumut diharapkan semakin memperkokoh koordinasi serta kolaborasi dalam mendukung penegakan hukum yang berkualitas, sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif di wilayah Sumatera Utara.(HPSU)

Dalam keterangan hasil wawancara pada hari Minggu ( 12/ 7/26) , Pramono menyebut dana yang dipermasalahkan terdiri dari aset senilai €17 triliun yang disebutkan berada di Hongkong dan dana sebesar AU$7,8 miliar yang diklaim berada di Australia.

Menurut Pramono, laporan tersebut telah disampaikan kepada Ombudsman RI, KPK, BPK, PPATK, serta sejumlah media nasional. Ia juga menyatakan telah melaporkan hal serupa kepada lembaga internasional seperti Financial Action Task Force ( FATF ) dan Financial Crimes Enforcement Network ( FinCEN ).

Pramono menduga telah terjadi penahanan aset secara tidak sah selama lebih dari lima tahun. Ia menilai perlu adanya penelusuran lebih lanjut terkait kepatuhan perbankan lintas negara dan transparansi pengelolaan aset.

Dalam keterangannya, Pramono menegaskan bahwa dana tersebut merupakan aset milik UBO dengan asal-usul yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga menyatakan aset tersebut bukan dana milik negara maupun dana titipan pihak tertentu.

Sebagai bagian dari laporan, Pramono menyebut telah menyerahkan dokumen pendukung termasuk dokumen ERC 2606092084414 dan Dossier AG5216. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari lembaga-lembaga yang disebut mengenai substansi maupun hasil verifikasi atas klaim tersebut.

Pramono berharap instansi terkait dapat melakukan penelaahan dan investigasi sesuai kewenangan masing-masing guna memastikan kejelasan status aset yang menjadi objek laporan.

Publik masih menunggu konfirmasi dan hasil pemeriksaan resmi dari lembaga berwenang terkait validitas data, dokumen, dan dugaan yang disampaikan.(SAN)

Proses penertiban pada Selasa (14/7/2026) itu sempat diwarnai penolakan dari penghuni bangunan dan sejumlah warga yang mengaku menggarap lahan di kawasan tersebut. Meski demikian, petugas tetap melanjutkan pembongkaran setelah mengeluarkan barang-barang milik penghuni dari dalam bangunan.

Bangunan yang dibongkar diketahui ditempati Abdul Rahim bersama keluarganya. Ia menyatakan bangunan tersebut berfungsi sebagai posko kelompok tani yang selama ini dimanfaatkan sebagai tempat beraktivitas sekaligus tempat tinggal.

Abdul Rahim mempertanyakan alasan pembongkaran itu.

Menurutnya, di sekitar lokasi masih terdapat bangunan lain yang juga berdiri di kawasan yang diduga memiliki status serupa, namun belum ditertibkan. Pernyataan tersebut merupakan pandangan dari pihak yang bersangkutan dan belum mendapat tanggapan resmi dari pemerintah daerah.

Sejumlah warga juga menilai pengerahan aparat dalam penertiban tersebut berlebihan. Mereka mempertanyakan kejelasan status lahan, termasuk batas kawasan hutan lindung, jalur hijau, maupun legalitas bangunan yang berada di sekitar lokasi.

Pemkab Deli Serdang hingga kini belum menyampaikan keterangan resmi mengenai dasar hukum penertiban, status lahan yang menjadi objek pembongkaran, maupun alasan pemilihan lokasi yang ditertibkan.

Langkah ini diambil untuk memastikan proses distribusi berjalan aman, lancar, dan tepat sasaran, sehingga pasokan BBM bisa segera dinikmati oleh masyarakat tanpa hambatan. Berdasarkan pantauan, sejumlah kendaraan patroli bersiaga mengawal truk tangki sejak keluar dari depo Pertamina hingga tiba di lokasi tujuan.

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak, menyatakan bahwa pihak kepolisian saat ini memberikan pengawalan khusus terhadap belasan armada tangki Pertamina.

"Ada 11 mobil tangki yang masuk ke Medan dan kami kawal ketat dari depo menuju SPBU-SPBU tujuan. Namun, ada satu mobil tangki yang tujuannya khusus ke Sidikalang," ujar Kombes Jean Calvijn saat meninjau langsung situasi di salah satu SPBU, Kamis (16/7/2026).

Dalam skema pengamanan ini, Jean Calvijn menjelaskan bahwa setiap satu mobil tangki mendapatkan pengawalan dari satu mobil patroli atau dua sepeda motor patroli di depannya.

"Sebanyak 11 SPBU tujuan kini sudah terdistribusi dengan baik. Selain pengawalan di jalan, masing-masing SPBU tersebut dijaga sekurang-kurangnya oleh 10 personel kepolisian. Ini merupakan personel gabungan dari PolrestabesMedan, Polsek jajaran, dan Polda Sumatera Utara," ungkapnya.

Kombes Jean Calvijn juga mengungkapkan, PolrestabesMedan menerapkan tiga tahapan pola pelayanan demi memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat yang sedang mengantre BBM.

Pertama memastikan kehadiran fisik personel Polri di setiap SPBU yang rawan antrean, kedua memastikan personel yang ditempatkan melakukan pengaturan lalu lintas secara aktif di area SPBU dan ketiga Membuat pembatas dan kanalisasi (queue line) jalur antrean kendaraan.

"Kami memisahkan jalur antara masyarakat yang ingin mengisi BBM dengan pengguna jalan umum lainnya. Langkah ini terbukti efektif mengeliminasi kemacetan parah di Kota Medan akibat antrean yang mengular," jelasnya.

Ia pun bersyukur sistem rekayasa ini berjalan dengan baik. Sebagai contoh, di SPBU Perintis Kemerdekaan, masuknya satu tangki bermuatan 16 ton dengan pengawalan polisi langsung disambut positif oleh warga.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat. Mudah-mudahan kebutuhan BBM masyarakat segera terpenuhi, dan kami dari kepolisian akan terus mendukung penuh dari sisi keamanan dan kelancaran lalu lintas," tegas Jean Calvijn

Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi, menyampaikan bahwa upaya pemulihan (recovery) distribusi sebenarnya sudah berjalan sejak dua hingga tiga hari lalu.

"Kami upayakan maksimal sampai nanti malam situasi terus membaik. Target kami, besok antrean sudah mulai terurai dan kondisi di SPBU bisa kembali kondusif," kata Fahrougi.

Terkait penyebab terjadinya antrean dalam beberapa hari terakhir, Fahrougi membeberkan bahwa Pertamina saat ini sedang fokus melakukan percepatan distribusi dengan menambah unit armada bantuan.

Ia tidak menampik adanya dinamika internal di lini logistik yang sempat menghambat operasional pengiriman.

"Melihat situasi tempo hari, secara manajemen kami memang sedang melakukan pembenahan terhadap mitra transportir kami. Selama masa pembenahan tersebut, terjadi dinamika dari awak mobil tangki yang sempat memicu sedikit kekosongan di lapangan. Namun saat ini, langkah-langkah percepatan pengisian ke SPBU terus kami kejar," pungkas Fahrougi. (Dam)

Pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat yang diterima personel Subnit I Unit II Satresnarkoba pada Kamis (9/7/2026) sekitar pukul 16.30 WIB mengenai dugaan aktivitas penyimpanan narkotika di Dusun Damai Bokserong, Desa Beringin Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang.

Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 17.00 WIB mendatangi lokasi. Saat penggeledahan, polisi menemukan satu plastik klip ukuran sedang yang berisi sembilan plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bruto 1,72 gram di dalam kantong celana pelaku.

Dalam pemeriksaan awal, MRL mengakui sabu tersebut adalah miliknya dan diperoleh dari seseorang berinisial L yang diduga berada di wilayah Beringin. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika tersebut.

Kasatresnarkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Dr. Fery Kusnadi, S.H., M.H., menegaskan pihaknya berkomitmen memberantas peredaran narkotika hingga ke pelosok desa.

"Kami akan terus bekerja tanpa henti untuk memutus mata rantai peredaran narkotika. Tidak ada ruang bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di wilayah hukum Polresta Deli Serdang," tegasnya.

Polresta Deli Serdang juga mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika melalui Call Center 110 Polri atau kantor polisi terdekat. Identitas pelapor dipastikan mendapat perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku (drt)

Dalam kegiatan ini,seperti terungkap dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Sibolga yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 16 Juli 2026, Bhabinkamtibmas memberikan arahan agar petugas Satkamling melaksanakan ronda secara rutin, mencatat setiap kegiatan dalam buku jurnal, menggunakan perlengkapan pendukung saat patroli, serta terus menjalin koordinasi dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa, perangkat kelurahan, Polsek, dan Polres Sibolga guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kehadiran Satkamling merupakan wujud partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif. Sinergi antara warga dan aparat menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya gangguan kamtibmas maupun tindak kriminalitas.

Apabila mengetahui, melihat, atau mengalami adanya gangguan kamtibmas maupun tindak kriminalitas, segera laporkan melalui Call Center 110 Polres Sibolga. Bersama kita wujudkan lingkungan yang aman dan kondusif.***

Ditemui di SPBU Jalan Gaperta Ujung Kota Medan, Kompol Nelson Sipahutar memastikan stok BBM di Kota Medan hingga saat ini dalam status aman.

"Kami melakukan pengawalan mobil tangkai dari Belawan ke SPBU tepat waktu. Sudah banyak masyarakat yang mengantre. 16 ton Pertalite dan 8 Ton Pertamax yang masuk," kata Kompol Nelson Sipahutar, Kamis (167/2026).

Kepada masyarakat Kota Medan, Kompol Nelson Sipahutar mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak panik. Karena stok aman, hanya terkendala dalam pendistribusian saja. Pihak Polrestabes Medan siap membantu dalam percepatan.

Sementara itu, seorang ojek online, Azril yang sempat ikut mengantre mengaku penurunan omset yang signifikan. Pendapatannya turun hingga 50 persen.

"Terasa kali, pendapatan menurun. Biasanya sehari dua kali isi, ini satu kali. Setengah kurang pendapatan saya," ucap Azril.

"Harapan kami sebagai ojek online ini, dipercepat ditangani bisa normal kembali, tolonglah kepada pejabat-pejabat tolonglah, agar rakyat di bawah ini diperhatikan," ujarnya.(DEN)

Kegiatan yang berlangsung , Rabu(15/7/2026) pukul 08.30 hingga 09.30 WIB di Aula MAN Karo, Jalan Samura Gang Madrasah No. 6, Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe, tersebut dihadiri Kepala MAN Karo Ashari Fahmi, S.Pd., M.M., serta Kasat Binmas Polres Karo AKP Taruli Silalahi, S.H., bersama personel Sat Binmas.

Dalam kesempatan itu, Sat Binmas Polres Karo memberikan materi pembinaan sebagai bagian dari program penyuluhan kepada pelajar baru guna membentuk generasi muda yang disiplin, taat hukum, dan memiliki wawasan kebangsaan.

Materi yang disampaikan meliputi penguatan nilai-nilai Pancasila, semangat persatuan, cinta tanah air, serta pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, para siswa juga diberikan edukasi mengenai pencegahan kenakalan remaja, khususnya bahaya perundungan (bullying), dampak negatif yang ditimbulkan, serta pentingnya saling menghormati untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.

Tak hanya itu, penyuluhan juga menekankan pentingnya tertib berlalu lintas, mulai dari mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm berstandar SNI, larangan mengendarai kendaraan tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), hingga mengutamakan keselamatan saat berkendara.

Kasat Binmas Polres Karo AKP Taruli Silalahi, S.H., dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Karo yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 16 Juli 2026 mengatakan pembinaan sejak dini sangat penting untuk membangun karakter generasi muda agar tidak mudah terjerumus dalam perilaku menyimpang.

"Melalui kegiatan MPLS ini kami ingin menanamkan nilai-nilai kebangsaan, membangun kesadaran hukum, mencegah bullying, serta mengajak para pelajar menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Harapannya mereka tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, disiplin, bertanggung jawab, dan mampu menjadi teladan baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat," ujar AKP Taruli.***

Pemeriksaan dimulai pukul 07.30 WIB di Kantor SPPG-1, Jalan Air Bersih Aspol Lapangan Tembak No.105, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, oleh personel Sidokkes Polres Dairi, Penda TK I Hegatrapulina Ginting, A.Md.Farm.

Kegiatan ini,seperti terungkap dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 16 Juli 2026, bertujuan memastikan seluruh makanan yang disajikan memenuhi standar keamanan pangan sebelum didistribusikan kepada 2.409 penerima manfaat, yang terdiri dari peserta didik, tenaga pendidik, ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), serta balita.

Dalam pemeriksaan itu, petugas melakukan uji keamanan makanan menggunakan reagen kimia untuk mendeteksi kandungan Nitrat, Nitrit, Fosfat dan Formalin, serta pemeriksaan organoleptik yang meliputi warna, aroma, rasa, dan tekstur makanan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh menu makanan berada dalam batas normal dan dinyatakan aman untuk dikonsumsi.

Menu Makan Bergizi Gratis yang disiapkan pada hari tersebut terdiri dari nasi putih, ikan botan bumbu sarden, tahu balado, tumis buncis, wortel dan tahu, serta buah salak sebagai pelengkap gizi.

Selain melakukan pemeriksaan keamanan pangan, Sidokkes Polres Dairi juga memberikan edukasi kepada petugas ahli gizi di SPPG agar setiap hari menyisihkan dua sampel makanan (ompreng) untuk disimpan di dalam chiller selama 2 x 24 jam. Langkah ini merupakan bagian dari prosedur keamanan pangan sebagai upaya antisipasi apabila diperlukan penelusuran lebih lanjut terhadap kualitas makanan yang telah didistribusikan.

Kasidokkes Polres Dairi menegaskan bahwa kegiatan Safety Food akan terus dilaksanakan secara rutin sebagai bentuk komitmen Polri dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis agar seluruh makanan yang diterima masyarakat benar-benar memenuhi standar kesehatan, aman dikonsumsi, dan memberikan manfaat bagi peningkatan gizi generasi penerus bangsa.

Adapun penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis meliputi: Anak sekolah sebanyak 1.776 orang, terdiri dari TK Kemala Bhayangkari, TK RA Al Uswah, TK RA Nuraidah, MIS Pesantren, MTs Pesantren, MAS Pesantren, dan SMK Negeri 1 Sidikalang. Guru sebanyak 183 orang dari seluruh sekolah penerima program. Ibu hamil (Bumil) sebanyak 30 orang. Ibu menyusui (Busui) sebanyak 40 orang.Balita sebanyak 380 orang.***

Pertemuan itu turut dihadiri para Pejabat Utama (PJU) dari Polres Karo, Kejaksaan Negeri Karo, dan Kodim 0205/TK. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan koordinasi, kolaborasi, serta mempererat hubungan kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas masing-masing.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres karo yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 16 Juli 2026 menyampaikan sinergitas antara Polri, TNI dan Kejaksaan merupakan kunci dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif melalui Criminal Justice System (CJS), sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Karo.

Ketiga institusi berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi operasional, meningkatkan kerja sama dalam proses penegakan hukum, mempererat silaturahmi sebagai sarana penyamaan persepsi dan pertukaran informasi, serta bersama-sama mendukung dan menyukseskan program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Selain itu, Polres Karo dan Kodim 0205/TK juga sepakat untuk terus menjaga sinergitas hingga ke tingkat Polsek dan Koramil, sehingga kolaborasi dalam menjaga Harkamtibmas dapat berjalan optimal di seluruh wilayah Kabupaten Karo.***

Program berkantor di daerah merupakan salah satu agenda pemerintahan Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Sumut Surya untuk memastikan pembangunan berlangsung merata di seluruh wilayah.

Bobby Nasution mengatakan dirinya dan Surya akan bergantian berkantor di Kepulauan Nias.

Tahap awal, Bobby Nasution akan berada di wilayah itu selama sekitar satu pekan sebelum dilanjutkan wakil gubernur.

"Kali ini saya dulu seminggu. Setelah itu Pak Wagub yang datang seminggu. Nanti kami bergantian," ujar Bobby Nasution seperti terungkap dalam sebuah postingan anonim facebook @Sekilas Sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 16 Juli 2026.

Menurut Bobby Nasution, program berkantor di daerah tidak hanya bersifat seremonial. Kehadiran kepala daerah secara langsung diharapkan dapat mempercepat penyelesaian persoalan serta memastikan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik berjalan sesuai rencana.

Pihaknya juga menyiapkan sedikitnya tiga program utama yang akan dilaksanakan di Kepulauan Nias. Namun, Bobby Nasution belum menjelaskan secara rinci bentuk dan pembagian program tersebut di setiap daerah.

Di Nias, Bobby Nasution dijadwalkan meninjau sejumlah fasilitas pendidikan, jembatan, dan pusat kesehatan masyarakat.

Peninjauan ini untuk melihat langsung kondisi infrastruktur dan pelayanan dasar yang diterima masyarakat.

Selain melakukan monitoring program pembangunan, Bobby Nasution juga dijadwalkan membuka forum diskusi bersama tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.

Pertemuan itu diharapkan menjadi ruang untuk menyerap aspirasi dan membahas berbagai kebutuhan masyarakat Kepulauan Nias.

Dalam rangkaian kegiatan itu, Bobby Nasution juga direncanakan menonton pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 bersama warga setempat.***

Kedatangan Kapolres Toba disambut hangat Komandan Subdenpom I/2-6 Balige Kapten CPM B.M Nainggolan S.H., beserta jajaran. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban sebagai bentuk penguatan koordinasi dan komunikasi antarinstansi dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Toba.

Dalam kesempatan itu, AKBP V.J. Parapaga menyampaikan bahwa hubungan baik antara TNI dan Polri merupakan modal utama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menciptakan situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif.

"Silaturahmi ini bukan hanya sebagai bentuk penghormatan antarinstansi, tetapi juga untuk semakin mempererat sinergitas dan soliditas dalam pelaksanaan tugas di lapangan. TNI dan Polri akan terus berjalan beriringan menjaga keamanan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat," ujar Kapolres dalam sebuah postingan anonim facebook @Humas Polres Toba yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 16 Juli 2026..

Sementara itu, Komandan Subdenpom I/2-6 Balige menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan komitmen untuk terus menjaga kerja sama yang telah terjalin dengan Polres Toba.

Melalui pertemuan ini, diharapkan koordinasi antara TNI dan Polri semakin kuat sehingga mampu menjawab berbagai tantangan tugas ke depan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kedua institusi negara.

Silaturahmi tersebut ditutup dengan sesi ramah tamah dan foto bersama sebagai simbol eratnya sinergitas TNI–Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Toba.***

Sidang dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Indonesia Asahan Aluminium (PT Inalum) memasuki babak baru. Jaksa Penuntut Umum menghadirkan ahli Hernold Ferry Makawimbang untuk mengurai batas tipis antara kerugian negara dan kerugian korporasi, isu yang kini menjadi titik krusial dalam pembuktian perkara yang turut menyeret mantan SEVP Pengembangan Usaha PT Inalum, Dante Sinaga. Di sisi lain, tim penasihat hukum Kasmin Sidauruk SH menilai keterangan ahli justru membuka ruang untuk menguji kembali konstruksi dakwaan terhadap kliennya.

Di hadapan majelis hakim, ahli menerangkan bahwa kerugian negara merupakan berkurangnya uang, surat berharga, maupun aset negara yang bersifat nyata dan pasti. Ahli juga menjelaskan bahwa dalam perkara korupsi, unsur perbuatan melawan hukum dan mens rea atau niat jahat menjadi bagian penting yang harus dianalisis sebelum suatu kerugian dapat dikaitkan dengan tindak pidana.

Selain itu, ahli menjelaskan adanya perbedaan mendasar antara kerugian korporasi dan kerugian negara. Menurut penjelasannya, kerugian yang timbul dalam aktivitas bisnis BUMN tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai kerugian negara apabila merupakan risiko usaha yang terjadi dalam pengelolaan perusahaan. Sebaliknya, apabila kerugian lahir akibat perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, atau tindakan yang bertujuan memperkaya diri sendiri maupun pihak lain, maka kerugian tersebut dapat masuk dalam ranah tindak pidana korupsi setelah melalui mekanisme pembuktian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterangan ahli tersebut menjadi perhatian tim penasihat hukum terdakwa Dante Sinaga, yang sejak awal menilai perkara ini harus dilihat secara utuh berdasarkan kronologi kebijakan perusahaan dan periode jabatan masing-masing pejabat.

Kuasa hukum Dante Sinaga, Kasmin Sidauruk, SH, MH, mengatakan pemeriksaan ahli membuka ruang pembahasan mengenai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sebelumnya menyoroti adanya piutang PT Prima Alloy Steel Universal (PT PASU) kepada PT Inalum.

"Di persidangan tadi banyak dibahas mengenai kerugian negara, hasil pemeriksaan BPK, dan perbedaan kerugian negara dengan kerugian korporasi. Itu menjadi bagian yang kami dalami melalui pemeriksaan ahli," kata Kasmin kepada wartawan, Kamis, (16/7/2026).

Menurut Kasmin, hasil pemeriksaan BPK yang pernah dilakukan pada 2025 menyebut adanya potensi kerugian korporasi terkait piutang yang belum tertagih. Ia menilai hal tersebut berbeda dengan pandangan yang disampaikan ahli mengenai konsep kerugian negara dalam perkara pidana korupsi.

Kasmin mengatakan piutang yang menjadi pokok persoalan berasal dari pengiriman aluminium alloy pada 2020 dengan jatuh tempo pembayaran pada 2021, atau setelah Dante Sinaga tidak lagi menjabat sebagai Senior Executive Vice President (SEVP) Pengembangan Usaha.

"Klien kami sudah tidak menjabat di posisi itu sejak April 2020. Karena itu kami mempertanyakan sejak kapan kerugian negara dianggap terjadi dan siapa yang memiliki kewenangan pengawasan pada saat kewajiban pembayaran tersebut jatuh tempo," ujarnya melalui WhatsApp.

Menurut Kasmin, pertanyaan tersebut juga disampaikan tim penasihat hukum kepada ahli di persidangan sebagai bagian dari upaya menguji konstruksi dakwaan jaksa.

Ia kembali mengingatkan bahwa dalam persidangan sebelumnya sejumlah saksi, termasuk dari unsur audit internal PT Inalum, menerangkan kronologi penumpukan stok aluminium alloy yang mendorong perusahaan mencari jalan agar produk kembali terserap pasar. Saksi juga menerangkan bahwa perubahan mekanisme pembayaran merupakan bagian dari kebijakan korporasi yang dibahas melalui mekanisme internal perusahaan.

Kasmin menambahkan, tim pembela juga mencatat adanya keterangan saksi mengenai rekam jejak profesional Dante Sinaga. Menurutnya, salah seorang saksi menerangkan Dante memperoleh apresiasi atas kinerjanya yang bahkan tercantum dalam laporan tahunan perusahaan dan menjadi bagian dari penilaian perusahaan terhadap kinerja kliennya.

"Fakta-fakta itu kami nilai penting karena memperlihatkan konteks pengambilan kebijakan dan posisi Pak Dante pada saat itu. Kami berharap seluruh keterangan saksi maupun ahli dinilai secara utuh oleh majelis hakim," kata Kasmin.

Kasmin juga menyoroti pembahasan mengenai kewenangan penetapan kerugian negara. Menurut dia, dalam persidangan ahli mengakui bahwa BPK merupakan lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional melakukan audit dan menetapkan kerugian keuangan negara. Pandangan itu, kata Kasmin, sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan posisi BPK sebagai lembaga audit keuangan negara. Meski demikian, ahli juga menerangkan bahwa pembuktian perkara korupsi tetap dilakukan melalui keseluruhan alat bukti yang diperiksa di persidangan."

Perkara ini berawal dari kerja sama penjualan aluminium alloy antara PT Inalum dan PT PASU yang dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU). Dalam dakwaannya, jaksa menilai perubahan mekanisme pembayaran dan pelaksanaan kerja sama tersebut mengakibatkan kerugian negara. Sementara itu, tim penasihat hukum berpendapat transaksi pada masa jabatan Dante Sinaga telah diselesaikan, sedangkan piutang yang kemudian menjadi pokok perkara muncul setelah kliennya tidak lagi menjabat sebagai SEVP Pengembangan Usaha.

Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan berikutnya sesuai penetapan majelis hakim setelah seluruh keterangan ahli dicatat sebagai bagian dari proses pembuktian perkara.(erni)

Kedatangan rombongan Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara disambut hangat oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H., beserta jajaran di ruang kerja Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan.

Pertemuan itu berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat kolaborasi sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat hubungan kelembagaan.

Audiensi itu merupakan bagian dari agenda silaturahmi dan perkenalan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara yang baru, sekaligus menjadi momentum strategis untuk mempererat koordinasi antara jajaran Pemasyarakatan dan Pengadilan Tinggi Medan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Dalam kesempatan itu, Kakanwil Ditjenpas Sumut, Jalu Yuswa Panjang, menyampaikan sinergi yang baik antara Pemasyarakatan dan lembaga peradilan merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu dan berkeadilan.

Menurutnya, komunikasi yang intensif dan koordinasi yang berkesinambungan akan memberikan dampak positif terhadap kelancaran pelaksanaan tugas, khususnya yang berkaitan dengan proses pembinaan warga binaan, administrasi perkara, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

"Silaturahmi ini merupakan langkah awal untuk memperkuat hubungan kelembagaan yang selama ini telah terjalin dengan baik. Kami berharap koordinasi dan komunikasi antara Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara dengan Pengadilan Tinggi Medan dapat terus ditingkatkan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi dapat berjalan lebih optimal, profesional, serta memberikan pelayanan hukum yang semakin baik kepada masyarakat," ujar Jalu Yuswa Panjang dalam sebuah postingan anonim facebook @Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 16 Juli 2026.

Sementara itu, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi atas kunjungan yang dilakukan jajaran Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara. Ia menegaskan bahwa hubungan baik antarinstansi penegak hukum merupakan fondasi penting dalam menjaga efektivitas sistem peradilan pidana.

Menurutnya, Pengadilan Tinggi Medan siap terus membangun komunikasi, koordinasi, dan kerja sama yang harmonis dengan jajaran Pemasyarakatan demi mendukung pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Melalui audiensi ini, diharapkan hubungan kelembagaan antara Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara dan Pengadilan Tinggi Medan semakin erat, sehingga sinergi yang telah terbangun dapat terus ditingkatkan dalam mendukung pelaksanaan tugas, penegakan hukum yang berintegritas, serta mewujudkan Pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat.***