Penangkapan itu terjadi di sebuah rumah di Jalan Jend. Faisal Tanjung, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, pada Minggu (9/8/2026) sekira pukul 01.00 WIB.

Kapolres Tapanuli Tengah melalui Kasat Resnarkoba AKP J. Munthe, S.H.,--seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @humas polres tapteng yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 13 Agustus 2026 -- menyampaikan tersangka yang diamankan berinisial HMP (32), seorang pria yang berprofesi sebagai nelayan dan merupakan warga Kelurahan Aek Tolang, Kabupaten Tapanuli Tengah.

"Penangkapan ini berawal dari adanya informasi masyarakat yang melaporkan kerap terjadinya aktivitas transaksi atau penyalahgunaan narkotika di lokasi tersebut," ujar Kasat Resnarkoba.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Opsnal Sat Resnarkoba yang dipimpin oleh Ipda Kasmin Nadeak, S.H., langsung melakukan penyelidikan di lapangan. Setelah memastikan kebenaran informasi, petugas bergerak cepat melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan tersangka HMP tanpa perlawanan.

Dari hasil penggeledahan terhadap badan dan lokasi sekitar tersangka, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa 2 paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 1,14 gram, 1 unit handphone merk Infinix warna silver, 1 set alat hisap (bong), 1 buah gunting, serta 2 buah plastik bening kosong.

"Saat ini tersangka HMP beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Mapolres Tapanuli Tengah untuk menjalani proses hukum lebih lanjut," pungkasnya.***

Kegiatan yang berlangsung di Graha Aulia, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sibolga, Jalan Kapten Maruli Sitorus, Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, tersebut menjadi bagian dari rangkaian Pekan QRIS Nasional 2026 yang mengusung tema "Rayakan Digitalisasi, QRISnya Satu, Menangnya Banyak".

Dalam kegiatan tersebut, Sekda Kota Sibolga bersama jajaran Bank Indonesia Perwakilan Sibolga dan peserta lainnya mengikuti Fun Walk yang berlangsung dengan suasana semarak dan penuh kebersamaan.

Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mengajak masyarakat semakin mengenal dan memanfaatkan transaksi pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Pekan QRIS Nasional 2026 --seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Pemerintah kota sibolga yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 13 Agustus 2026 -- berlangsung pada tanggal 11 hingga 17 Agustus 2026, dan diisi dengan berbagai kegiatan, antara lain sosialisasi dan edukasi QRIS, showcasing UMKM, perlombaan, hiburan, serta onboarding QRIS.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Bank Indonesia mendorong semakin luasnya penerimaan dan penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran digital yang praktis, cepat, mudah, aman, dan inklusif di tengah perkembangan ekosistem ekonomi digital.

Kehadiran Pemerintah Kota Sibolga dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan ekosistem pembayaran digital serta upaya mendorong transformasi digital yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya UMKM di Kota Sibolga.***

Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu, 1 Agustus 2026 sekitar pukul 21.00 WIB saat korban pulang ke rumah dan mendapati pintu terbuka serta kondisi rumah telah berantakan.

Dari hasil pemeriksaan, satu unit sepeda motor Honda Vario BK 6359 OAQ dan puluhan jam tangan berbagai merek raib.

Korban menderita kerugian yang diperkirakan mencapai Rp98.850.000.

Menindaklanjuti laporan korban, Tim Opsnal Polsek Air Putih yang dipimpin Kanit Reskrim Ipda A.A. Siregar, S.H., melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan terduga pelaku Lomo Amsal Yunus Sihaloho alias Amsal di Kota Tebing Tinggi dengan bantuan personel Polsek Padang Hulu.

Polisi juga mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario milik korban serta tiga unit jam tangan merek Seiko dan Mirage.

Selain itu, seorang terduga pelaku lainnya berinisial IS turut diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolsek Air Putih AKP Rahmad R. Hutagaol, S.H., M.H --seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Balai polres yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 13 Agustus 2026 Agustus 2026-- menyampaikan penyidik masih melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain dalam kasus tersebut.

Saat ini, kedua terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mako Polsek Air Putih untuk menjalani proses penyidikan.

Polres Batu Bara juga menegaskan komitmennya dalam memberantas tindak pidana 3C, yakni Curat, Curas, dan Curanmor, demi menciptakan rasa aman bagi masyarakat di wilayah hukumnya.***

Hal itu terlihat dalam kegiatan pisah sambut dan pengantar tugas Kapolsek sertaWakapolsekSiantar Martoba yang digelar di Jalan Puskesmas Kelurahan Tanjung Tongah Kecamatan Siantar Martoba, pada Rabu (12/8/2026).

Danramil 01/Siantar Utara Kodim 0207/Simalungun, Kapten Inf Zulfan Bahri Hutabarat bersama Danramil 04/ Siantar Barat Kapten Inf Teguh Sugiono beserta personel Koramil menghadiri kegiatan itu sebagai bentuk dukungan terhadap pergantian kepemimpinan di jajaran Polsek Siantar Martoba.

Kegiatan itu menjadi momentum untuk melepas pejabat lama sekaligus menyambut pejabat baru. Kapolsek Siantar Martoba sebelumnya, AKP Martua Manik, SH, MH, selanjutnya menyerahkan tugas kepada Iptu Edi JJ Manalu, SH, MH.

Sementara itu, posisi WakapolsekSiantar Martoba diisi Iptu Hendara Sihombing.

Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) turut hadir, di antaranya Camat Siantar Martoba Rilan Pohan, Camat Siantar Sitalasari Suradi, S.Sos, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, serta personel Koramil dan Polsek Siantar Martoba.

Kehadiran jajaran Koramil dalam kegiatan itu--seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @kodim simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 12 Agustus 2026-- menunjukkan pentingnya sinergi dan komunikasi antara TNI, Polri dan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

Melalui momentum pisah sambut ini, hubungan kerja sama lintas sektor diharapkan semakin solid, sehingga berbagai persoalan di tengah masyarakat dapat ditangani secara bersama-sama dan cepat .

Rapat dipimpin oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, M. Agha Novrian yang diwakili oleh Sekretaris Badan, Ali Fitri Harahap didampingi Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak & Retribusi Daerah, Popy Maya Syafira, serta Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasidatun) Kejaksaan Negeri Medan, Filman Ramadhan. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh unsur Tim Penagihan Tunggakan Pajak Daerah yang terdiri dari berbagai perangkat daerah dan instansi penegak hukum sebagai bentuk sinergi dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Dalam rapat tersebut dipaparkan hasil evaluasi pelaksanaan penagihan tunggakan pajak daerah selama bulan Juli 2026. Tim Penagihan berhasil merealisasikan pembayaran tunggakan pajak daerah sebesar Rp1.402.808.846 yang berasal dari 29 wajib pajak, dengan mayoritas realisasi berasal dari sektor Pajak Restoran. Capaian tersebut menunjukkan efektivitas sinergi lintas instansi dalam mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus mengamankan potensi penerimaan daerah.

L

Mewakili Kepala Bapenda Kota Medan, Ali Fitri Harahap menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota tim atas kerja keras dan dedikasi yang telah ditunjukkan selama pelaksanaan penagihan. Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh tim untuk terus meningkatkan kinerja pada periode berikutnya.

"Keberhasilan yang telah dicapai ini hendaknya menjadi penyemangat bagi seluruh tim untuk terus menggali potensi pajak daerah, khususnya dari sektor tunggakan pajak. Dengan kerja sama, komitmen, dan konsistensi yang baik, kita optimistis dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan secara lebih optimal," ujar Ali Fitri Harahap.

Melalui kegiatan evaluasi ini, Bapenda Kota Medan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi bersama Kejaksaan Negeri Medan, Kejaksaan Negeri Belawan, Polrestabes Medan, Kodim 0201/Medan, Lanud Soewondo Medan, Inspektorat Kota Medan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan, Dinas Pariwisata Kota Medan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, serta seluruh perangkat internal Bapenda Kota Medan dalam pelaksanaan penagihan tunggakan pajak daerah.

Sinergitas lintas instansi tersebut diharapkan semakin memperkuat upaya optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mewujudkan pengelolaan pajak daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel demi mendukung percepatan pembangunan Kota Medan searah dengan Motto"Medan Untuk Semua. ( ATN)

Dalam kunjungan tersebut, Kepala Bapenda didampingi oleh Kepala Bidang (Kabid) Hotel, Restoran, dan Hiburan, Irvan Parlindungan, serta Kabid Pengendalian Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah, Popy Maya Syafira. Kedatangan rombongan disambut langsung dengan hangat oleh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota, Jefri Iswanto.

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja sebelumnya yang dilakukan oleh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota, Jefri Iswanto, ke Kantor Bapenda Kota Medan.

Pada kesempatan tersebut, M. Agha Novrian menyampaikan komitmen penuh Bapenda Kota Medan dalam mendukung BPJS Ketenagakerjaan untuk mencapai target Universal Coverage Jamsostek (UCJ).

"Demi kesejahteraan masyarakat, tentu Bapenda Kota Medan akan ikut berperan dalam mensukseskan program BPJS Ketenagakerjaan di Kota Medan," ujar Agha Novrian.

Sebagai instansi yang membawahi sektor pajak daerah, Bapenda Kota Medan yang memiliki data wajib pajak dari sektor hotel, restoran, dan hiburan, siap ambil bagian. Pihaknya akan turut serta mensosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan guna memastikan perlindungan hak-hak dasar bagi para pekerja di sektor tersebut.

Suasana pertemuan berlangsung penuh keakraban dan kekeluargaan. Kedua belah pihak memanfaatkan momen ini untuk saling bertukar informasi mengenai program kerja masing-masing instansi.

Melalui sinergi ini, diharapkan tercipta penyelarasan program kerja ke depan, sehingga pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat khususnya para pekerja di Kota Medan dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.( ATN)

Dalam proses pemilihan tersebut, terdapat tiga kandidat yang bersaing memperebutkan posisi Ketua DPD WALUBI Sumut. Ketiganya yakni Meriyawaty Amelia Prasetio (Bunda Yin), Ketua Lembaga Keagamaan Buddha Indonesia (LKBI) Sumatera Utara; Arman Chandra, Ketua WALUBI Medan sekaligus Ketua KADIN Medan; serta Hendri.

Pemungutan suara dilakukan secara terbuka dan langsung oleh para Ketua Majelis Agama Buddha yang berada di bawah naungan WALUBI Sumatera Utara.

Hasil pemilihan menunjukkan Bunda Yin memperoleh dukungan 70 persen suara,sehingga ditetapkan sebagai Ketua DPD WALUBI Sumatera Utara untuk masa bakti 2026–2031.

Kemenangan tersebut sekaligus menjadi mandat bagi Bunda Yin untuk memimpin organisasi keagamaan Buddha di Sumatera Utara dalam lima tahun mendatang.

Dalam kepemimpinannya, Bunda Yin mengusung visi:

Mewujudkan WALUBI Sumatera Utara sebagai Wadah Kebersamaan Umat Buddha dalam Dharma Agama dan Dharma Negara, menuju Indonesia Emas 2045.

Usai ditetapkan sebagai ketua terpilih, Bunda Yin mengajak seluruh peserta Musda, termasuk para calon ketua yang ikut berkompetisi, untuk meninggalkan perbedaan pilihan dan kembali bersatu membangun organisasi.

"Kontestasi telah selesai. Kini saatnya kita bersinergi dan bersama-sama membangun WALUBI Sumatera Utara. Perbedaan pilihan dalam proses pemilihan harus menjadi kekuatan untuk menyatukan kita dalam menjalankan Dharma Agama dan Dharma Negara," ujar Bunda Yin.

Ia menegaskan, kepemimpinan WALUBI Sumatera Utara ke depan akan diarahkan pada penguatan **kebersamaan, soliditas organisasi, serta peningkatan peran umat Buddha** dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bunda Yin juga berharap seluruh elemen yang berada di bawah naungan WALUBI Sumatera Utara dapat bersinergi dan berkontribusi dalam menciptakan kehidupan umat yang harmonis, sekaligus memperkuat nilai toleransi dan kerukunan antarumat beragama.

Dengan terpilihnya Bunda Yin, kepemimpinan DPD WALUBI Sumatera Utara periode 2026–2031 diharapkan mampu membawa organisasi semakin solid serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah dan terciptanya kerukunan umat beragama di Sumatera Utara.(Nur Edi)

Sebelumnya Felicia mendapat suntikan vaksinasi di sekolah, Rabu (5/8/2026). Vaksinasi tersebut dilakukan oleh tenaga medis dari Puskesmas Tiga Panah, Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.

Berdasarkan keterangan keluarga, kondisi Felicia mulai menurun setelah menerima suntikan. Ia mengalami demam dan peningkatan suhu tubuh hingga akhirnya dibawa untuk mendapatkan pertolongan medis.

Ayah korban, Fransius Karo Sekali, mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan vaksinasi di sekolah. Menurutnya, pihak sekolah tak memberitahukan orang tua perihal vaksinasi tersebut.

"Saya tahu vaksin itu dari anak saya. Dia bilang kalau tadi di sekolah disuntik vaksin. Tapi tidak ada pemberitahuan dari pihak sekolah kepada orang tua," ujar Fransius saat dikonfirmasi, Rabu (12/8/2026) siang.

Fransius menuturkan, setelah menerima vaksin, putrinya terlihat lemah dan mengalami demam tinggi. Keluarga sempat membawa Felicia ke bidan desa. Namun, karena kondisinya tidak kunjung membaik, korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Amanda untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

"Jadi setelah divaksin, anak kita itu langsung drop dan badannya panas tinggi. Sempat kami bawa ke bidan desa, tapi panasnya tak turun juga. Makanya kami bawa ke Amanda," katanya dengan mata berkaca-kaca.

Sesampainya di rumah sakit, Felicia langsung mendapatkan penanganan medis. Ia dipasang infus dan menjalani pemeriksaan, termasuk rontgen. Karena kondisinya semakin memburuk, Felicia kemudian dirawat di ruang ICU.

Namun, setelah tiga hari menjalani perawatan, nyawa Felicia akhirnya tidak tertolong.

"Sesampainya kami di rumah sakit, anak kami langsung mendapat infus dan rontgen. Terus langsung masuk ke ruang ICU karena kondisinya memburuk. Dan tiga hari dirawat, anak kami meninggal dunia," ungkap Fransius sambil menahan tangis.

Atas kejadian tersebut, keluarga meminta pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pelaksanaan vaksinasi yang diterima putrinya, termasuk prosedur pemberian vaksin kepada siswa serta mekanisme pemberitahuan kepada orang tua.

Fransius juga berharap ada pihak yang bertanggung jawab dan dilakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti meninggalnya sang anak.

"Saya sangat berharap agar ada yang bertanggung jawab atas meninggalnya anak saya. Saya ingin tahu bagaimana prosedur vaksin ini, kenapa tidak ada pemberitahuan sama sekali kepada orang tua. Saya menitipkan anak saya di sekolah untuk dididik, bukan untuk divaksin," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Tiga Panah, Lenny Florenta Sinulingga, belum memberikan keterangan terkait kejadian tersebut.

Saat media mendatangi kantor Puskesmas Tiga Panah untuk meminta konfirmasi, seorang pegawai menyampaikan bahwa kepala puskesmas sudah meninggalkan kantor.

"Ibu sudah keluar. Kapus jam masuknya hanya sampai jam dua siang," ujar pegawai tersebut.

KK

Hal ini disampaikannya dalam rapat koordinasi di Dinas LHK Sumatera Utara, Medan, Senin (10/8/2026).

Rapat yang dipimpin Kadis LHK Sumut Heri Wahyudi Marpaung itu membahas maraknya aktivitas warga yang memasang patok dan nama di lokasi eks PBPH.

Padahal, area tersebut telah dialokasikan pemerintah untuk pembangunan teritorial Batalyon 908 dan Batalyon 906.

Untuk mencegah konflik horizontal, Pemkab Dairi bersama TNI, Polri, dan Pemkab Pakpak Bharat berfokus pada langkah edukasi serta pendekatan sosial-psikologis kepada warga.

Bupati Dairi --seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Prokopim Kab Dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 12 Agustus 2026-- menyampaikan Pemerintah Kabupaten Dairi terus melakukan langkah-langkah koordinasi dan edukasi kepada masyarakat dengan mengedepankan pendekatan persuasif serta menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

"Pemerintah Kabupaten Dairi senantiasa bersama-sama melakukan edukasi. Kami juga bersama pihak kepolisian, camat dan tokoh masyarakat terus melakukan monitoring agar situasi tidak memanas. Bagaimana kita menjaga kondisi tetap kondusif, itu yang terus kita lakukan," ujar Bupati.

Hasil rapat ini akan dipetakan sebagai laporan ke Satgas Pemerintah Pusat guna memperoleh penanganan tindak lanjut sesuai regulasi yang berlaku.***

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJBC Jawa Barat, Finari Manan mengatakan, peringatan ini merujuk pada Pasal 54 Undang-Undang (UU) 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang mengatur hukuman bagi mereka yang terlibat dalam peredaran rokok tanpa pita cukai resmi.

"Setiap yang mengedarkan, menimbun, membeli, bahkan mengonsumsi rokok ilegal dapat dikenakan sanksi tindak pidana. Ancaman hukumannya penjara satu tahun sampai paling lama lima tahun, serta denda Rp 200 juta hingga Rp 5 miliar," ujar Finari setelah memimpin pemusnahan 1,8 juta batang rokok ilegal di Lapangan Parkir VIP Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)--seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Mukomuko Mangimbau yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 12 Agustus 2026-- mengeluarkan peringatan tegas kepada masyarakat mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pembeli, pengedar, dan pengisap rokok ilegal.***

Kejagung menegaskan tidak seluruh materi penyidikan akan dibuka ke publik karena sebagian akan dibuktikan dalam persidangan.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menyebut predicate crime atau tindak pidana asal dalam perkara tersebut ada, tetapi detailnya belum diungkap.

"Ya, itu kan silakan pendapat satu, nanti aja kita buktikan, ya. Sambil berjalan semuanya, nanti kita lihat. Predicate crime-nya ada. Tidak semua terkait materi pokok perkara kita ungkap. Karena itu nanti kita ungkap di persidangan," kata Anang, seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Geo Genius yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 12 Agustus 2026.

Menurut Anang, kehati-hatian penyidik juga berkaitan dengan latar belakang Febrie yang disebut sebagai mantan pendekar hukum. Kejagung memilih menjaga strategi penyidikan agar langkah yang ditempuh tidak mudah diantisipasi.

"Kalau masih dalam penyidikan materi pokok perkara sudah diungkap nanti. Yang kita hadapi kan mantan pendekar hukum, ya kan, harus kita hati-hati bersiap. Strategi penyidik lah itu silakan nanti," ujar Anang.

Kejagung juga membantah anggapan bahwa pihaknya sengaja tidak terbuka mengenai penanganan perkara tersebut. Anang menegaskan bahwa informasi mengenai pokok perkara akan disampaikan pada tahap persidangan.

"Yang jelas kita terbuka dalam hal, tetapi terkait materi perkara mohon maaf saya tegaskan bukan kami tidak terbuka. Kan beredar di medsos seolah-olah kita tidak terbuka begini. Materi pokok nanti diungkap di persidangan. Kalau sekarang sudah dibuka semua, nanti antisipasi lah pihak-pihak para tersangka, mengantisipasi langkah-langkah untuk mengamankan, ya!"***

Gibran tampak tak duduk langsung di samping Presiden Prabowo Subianto, tetapi sejajar dengan jajaran menteri dan menteri koordinator.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo meminta publik melihat persoalan itu berdasarkan aturan keprotokolan yang berlaku dan tidak mengaitkannya dengan hubungan antara Prabowo dan Gibran.

"Ya, secara kedudukan wakil presiden itu secara konstitusional jelas, sudah jelas. Dan ada undang-undang keprotokolan juga jelas semuanya," kata Jokowi di rumahnya Jalan Kutai Utara Nomor 1, Sumber, Solo, Rabu (12/8/2026).

Seperti viral belakangan ini, sidang kabinet itu digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026) silam.

Dalam formasi yang terlihat, Gibran berada bersama jajaran menteri dan menteri koordinator, sementara Prabowo menempati posisi tengah.

Jokowi menegaskan pengaturan tersebut seharusnya dipahami sesuai ketentuan yang berlaku.

"Ya sudah, diikuti aja aturannya di situ, karena sudah jelas semuanya kok. Ya, coba dibaca aturannya," ujar Jokowi seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Geo Genius yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 12 Agustus 2026.

Dia juga membantah spekulasi bahwa posisi duduk itu mencerminkan adanya masalah dalam hubungan Prabowo dan Gibran.

"Ya, baik-baik saja, nggak ada masalah," ungkap Jokowi.

Saat kembali ditanya mengenai kabar hubungan keduanya yang disebut merenggang, Jokowi kembali menegaskan:

"Baik-baik saja," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa susunan tempat duduk dalam sidang kabinet didasarkan pada kebutuhan teknis, bukan persoalan politik maupun hubungan antarpimpinan.

Menurut Prasetyo, Prabowo perlu berada di tengah karena menggunakan teleprompter saat memaparkan berbagai program dan data capaian pemerintah.

"Di situ karena beliau ingin menjelaskan banyak sekali program, maka kemarin kalau saudara-saudara perhatikan karena banyaknya program itu juga harus diikuti atau didukung dengan data-data, maka kemarin beliau kan menggunakan alat bantu namanya teleprompter," jelasnya.

Posisi Gibran di dekat jajaran menteri, menurut Prasetyo, juga merupakan bagian dari pengaturan teknis pelaksanaan sidang kabinet.***

"Hari ini kita melaksanakan penanaman pohon di Pantai Romantis ini sebanyak 500 pohon, dan 1.500 pohon juga akan dibagikan ke Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Kota Medan, MPC Deli Serdang, MPC Serdang Bedagai masing-masing 500 pohon," ungkap Musa Rajekshah atau sering disapa Ijeck.

Ijeck berharap kegiatan ini menjadi kegiatan rutin untuk menjaga lingkungan.

"Kami berharap dari seluruh kader pemuda pancasila Sumut, acara penanaman pohon ini sebagai momentum seremoni tapi bukan berhenti disini, kegiatan ini akan terus melaksankan mengadakan penanaman pohon ke seluruh jajaran MPC sampai dengan tingkat basis desa.

Musa Rajekshah yang juga anggota DPR RI ini mengingatkan kepada seluruh kader pemuda pancasila agar memperhatikan lingkungan serta menjaga lingkungan.

"Kejadian bencana alam yang belum lama ini terjadi mengingatkan kita untuk menjaga lingkungan kita, bencana alam ini bukan terjadi begitu saja pastinya ada kerusakan alam yang disebabkan juga karena ulah manusia dan berdampak kepada orang-orang seluruhnya yang tidak pun berbuat terkena dampaknya," ungkap Ijeck. (RED/REL)

Dalam rapat yang dilaksakan di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara ini Franc berharap agar Tim Penegakan Hukum Kehutanan bisa hadir dilapangan.

Adanya upaya klaim kepemilikan oleh berbagai pihak dengan pemasangan patok-patok di lokasi tentu sangat berpotensi menimbulkan konflik.

Hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan bisa menimbulkan korban, ucap Franc di hadapan Kepala Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Heri W. Marpaung, S.STP., M.AP.

Rapat ini dilaksanakan menyikapi klaim dari sejumlah pihak dan masyarakat pada lokasi eks Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dengan adanya tindakan pemasangan nama pada pohon-pohon yang ada di lokasi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara -- seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Pemkab pakpak bharat yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 12 Agustus 2026--menegaskan beberapa hal.

Diantaranya:

* Lokasi merupakan Kawasan untuk pembangunan territorial Batalyon 908 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehutanan.

* Klaim yang ada telah melanggar ketentuan dan aturan, maka diharapkan Pemerintah Daerah dapat menyampaikan bahwa tidak dibenarkan adanya aktivitas baik dari Pemerintah Daerah maupun masyarakat di eks PBPH sebagaimana hasil sosialisasi Satgas PKH pada tanggal 16 April 2026 di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara yang dihadiri oleh Kepala Daerah terdampak pencabutan PBPH. Eks PBPH tetap berada pada Satgas Penertiban Kawasan Hutan.

* Klaim yang ada di lapangan mengarah pada potensi aktivitas masyarakat di lokasi eks PBPH yang diawali dengan pemasangan nama-nama pada pohon-pohon.

* Kita hadir di tengah masyarakat untuk memberikan ketenangan bagi masyarakat.

* Sudah berkoordinasi dengan Satgas PKH, dan Satgas PKH Mengharapkan Pemerintah Daerah untuk meminimalisir konflik di lapangan.

Dalam rapat ini diputuskan akan segera dilaksanakan:

1. Pemasangan kembali "Plang Kawasan Hutan" pada areal eks PBPH oleh Balai Gakkum selambat-lambatnya hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 dengan dihadiri oleh UPTD KPH Wilayah XIV, Kapolsek Kerajaan, Kapolsek Parbuluan, Camat Parbuluan, Camat Siempat Rube, Kepala Desa Kuta Jungak, Kepala Desa Parbuluan IV, Batalyon TP 908 dan Babinsa Kodim Dairi.

2. Seluruh areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Batalyon TP 908 Gajah Dompak agar dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana SK Menteri Kehutanan Nomor 846 Tahun 2025.

3. Sosialisasi persuasif kepada masyarakat dilaksanakan Balai Gakkum bersama UPTD KPH Wilayah XIV.

Sejumlah pemangku kepentingan di dua wilayah bertetangga menghadiri rapat ini diantaranya Bupati Dairi, Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi, Asisten Pemerintahan Kabupaten Dairi, Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Pakpak Bharat, Kepala Kepolisian Resor Dairi, Kepala Kepolisian Resor Pakpak Bharat, Kepala Kejaksaan Negeri Dairi, Komandan Kodim 0206 Dari, Komandan Batalyon TP 906 Sanalenggam, Komandan Batalyon TP 908 Gaja Dompak, Kepala Balai Gakkum Wilayah Sumatera, Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah II Medan, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan, Kepala Bidang Perlindungan, Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas, Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penatagunaan Hutan, Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan dan Perhutanan Sosial, Kepala UPTD KPH Wilayah XIV Sidikalang, serta Kepala UPTD KPH Wilayah XV Kabanjahe.***

Ada tiga orang yang diamankan dalam kasus itu dan dua antaranya mahasiswa aktif di kampus kebanggaan daerah Siantar-Simalungun tersebut.

"Sebanyak 3.249,68 gram atau lebih dari 3,2 kilogram ganja berhasil diungkap di lingkungan Kampus Universitas Simalungun (USI)," kata Wakapolres Pematangsiantar Kompol Budiono saat konferensi pers, Selasa (11/8/2026).

Budiono --seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Generasi Simalungun -Au Simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 12 Agustus 2026 -- mengatakan pengungkapan dilakukan pada Selasa (4/8/2026) sekira pukul 18.30 WIB.

Awalnya, petugas Satresnarkoba Polres Pematangsiantar mengamankan pelaku ZW (22) dari gedung Fakultas Ekonomi.

Selain itu, polisi juga menyita 91,68 gram ganja.

Setelah dari fakultas itu, petugas kepolisian melakukan pengembangan menuju Fakultas Pertanian dan mengamankan 3.158 gram ganja. Pada saat yang bersamaan, petugas menangkap pelaku FA (23) dan AFB (23).

"Dari dua lokasi tersebut, personel mengamankan tiga tersangka dengan total barang bukti ganja mencapai 3.249 gram," ujarnya.

Kasat Resnarkoba Polres Pematangsiantar, AKP Irwanta Sembiring menyebut pelaku FA dan AFB merupakan mahasiswa di kampus tersebut, sedangkan pelaku ZW merupakan alumnus kampus itu.

"Dua masih mahasiswa sedang berkuliah, yang satu lagi sudah tamat," kata Irwanta.***

Komitmen tersebut mengemuka dalam Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Ikatan Bidan Indonesia (IBI), sekaligus Seminar Sehari yang digelar Pengurus Daerah IBI Cabang Tapanuli Utara di Gedung Sopo Partungkoan, Tarutung, Rabu (12/8/2026).

‎

‎Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan David Sipahutar, menegaskan bahwa bidan merupakan mitra kerja yang sangat strategis bagi pemerintah daerah.

Peran bidan dinilai sangat vital dalam mendukung keberhasilan program prioritas daerah, mulai dari percepatan penurunan stunting, penekanan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), hingga perluasan pelayanan Keluarga Berencana (KB).

‎

‎"Usia 75 tahun merupakan perjalanan panjang yang penuh perjuangan. Bidan tidak hanya membantu proses persalinan, tetapi hadir mendampingi perempuan dalam setiap tahapan kehidupannya. Kolaborasi adalah kunci agar pelayanan kebidanan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat," tegas Bupati Taput dalam pesannya.

‎

‎Bupati juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi, penerapan pelayanan medis yang ramah tanpa membeda-bedakan status sosial, pemanfaatan teknologi kesehatan, serta komitmen pelayanan hingga ke wilayah terpencil.

‎

‎Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapanuli Utara, Ny. Neny Angelina JTP Hutabarat, yang hadir dalam acara tersebut mengapresiasi ketulusan dan ketangguhan para bidan yang melayani hingga ke dusun-dusun terpencil. Ny. Neny mendorong penguatan sinergi antara bidan desa dan program PKK, khususnya melalui Pokja IV.

‎

‎Guna mengatasi tantangan keterjangkauan layanan kesehatan di kawasan pelosok seperti Kecamatan Garoga, Pangaribuan, Ny. Neny Angelina mengusulkan terobosan pemberian beasiswa pendidikan kebidanan bagi putra-putri daerah setempat. Langkah ini diharapkan dapat melahirkan tenaga kesehatan lokal yang siap kembali dan membangun desa kelahirannya.

‎

‎"Bidan adalah garda terdepan di bidang kesehatan. Anak-anak yang sehat dan berhasil lahir dari pelayanan yang diberikan dengan tulus dari hati. Kita ingin bidan desa dan PKK terus bergandengan tangan wujudkan keluarga sehat dan mandiri di Tapanuli Utara," ujar Ny. Neny Angelina.

‎

‎Ketua IBI Cabang Tapanuli Utara, Dr. Marni Siregar, menegaskan kesiapan seluruh jajaran bidan di Taput untuk menyukseskan program prioritas pemerintah. Hal ini mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita demi mengawal lahirnya Generasi Emas 2045.

‎

‎Puncak peringatan HUT ke-75 IBI ini juga dirangkaikan dengan laporan aksi sosial yang telah dilaksanakan sejak Juni 2026. Kegiatan nyata masyarakat tersebut meliputi kunjungan kesehatan keliling, edukasi gizi dan pencegahan anemia, pemeriksaan ibu dan anak, pemberian imunisasi, pelayanan KB, serta aksi donor darah yang melibatkan lintas organisasi.

‎

‎Acara turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Satya Dharma Nababan, Kepala Dinas Kesehatan dr. Ganda Nainggolan, Inspektur Daerah Manapang Simamora, pimpinan perangkat daerah, serta ratusan bidan se-Kabupaten Tapanuli Utara. Melalui sinergi erat antara Pemkab Taput, TP PKK, dan IBI, pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas optimis dapat terus dirasakan oleh seluruh masyarakat Tapanuli Utara.(DNG)

Pertandingan yang digelar di Lapangan SMP Negeri 2 Sibuntuon tersebut mempertemukan SD Negeri Sibuntuon melawan SD Negeri Sihemun pada babak semifinal.

Babinsa Koramil 15/Dolok Pardamean, Kodim 0207/Simalungun, Sertu H. Pakpahan dan Koptu Sumarlin, turut hadir menyaksikan jalannya pertandingan sekaligus memberikan dukungan kepada para pelajar yang bertanding.

Pertandingan berlangsung dalam suasana meriah.

Para pemain muda menunjukkan semangat dan antusiasme tinggi untuk memberikan penampilan terbaik bagi sekolah masing-masing.

Kehadiran Babinsa di tengah kegiatan olahraga itu, -- seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @kodim simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 12 Agustus 2026-- menjadi bagian dari upaya TNI dalam membangun kedekatan dengan masyarakat, khususnya generasi muda.

Selain menjadi ajang kompetisi, pertandingan sepak bola antarsekolah itu juga menjadi sarana menanamkan nilai sportivitas, disiplin, kerja sama, dan semangat persatuan kepada para pelajar sejak dini.

Melalui kegiatan olahraga dalam rangka peringatan HUT ke-81 RI, diharapkan generasi muda tidak hanya memiliki prestasi di bidang olahraga, tetapi juga tumbuh sebagai generasi yang menjunjung tinggi persaudaraan dan semangat kebangsaan.

Perayaan HUT Kemerdekaan pun tidak sekadar menjadi momentum seremonial, tetapi menjadi ruang bagi masyarakat untuk mempererat kebersamaan melalui kegiatan positif yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dan pelajar.***

POSMETRO MEDAN, Medan- Sidang dugaan korupsi proyek penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele, Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2022, kembali mengungkap keterangan dari pihak perusahaan yang terlibat dalam kerja sama proyek.

Dua saksi dari PT Bethesda Mandiri menyatakan tidak ada keuntungan yang diperoleh perusahaan maupun PT Hutama Karya (Persero) Tbk atau HK dari proyek.

Kedua saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Nurdiono, yakni Direktur Utama PT Bethesda Mandiri Ramlan dan Direktur Cabang PT Bethesda Mandiri Sahat Pasaribu.

Keduanya memberikan keterangan di hadapan majelis hakim yang diketuai M Yusafrihardi Girsang dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (12/8/2026).

Penasihat hukum terdakwa Enda Simakasura Ketaren dari Hotma Sitompoel Law Firm, Philipus H. Sitepu, mengatakan keterangan kedua saksi justru memperkuat pembelaan pihaknya mengenai tidak adanya keuntungan yang diperoleh para pihak dari proyek tersebut.

"Ada dua saksi dari PT Bethesda Mandiri, ada Pak Ramlan dan ada Pak Sahat. Kedua-duanya adalah dari PT Bethesda Mandiri," ujar Philipus H. Sitepu usai persidangan didampingi Donny P. Manullang, dan Mulyadi Sihombing.

Menurutnya, PT Bethesda Mandiri sebelumnya melakukan kerja sama operasi (KSO) dengan PT Hutama Karya (Persero) Tbk atau HK dalam pelaksanaan proyek.

Dalam persidangan, kedua saksi mengaku bahwa tidak ada keuntungan apapun yang diterima PT Bethesda Mandiri maupun PT HK.

"Yang kita tahu memang ini KSO, KSO antara PT HK dan PT Bethesda Mandiri sepakat membuat perjanjian. Nah, kita tanyakan apakah kalian mendapat keuntungan dari proyek ini? Dia bilang tidak ada," katanya.

"Kalau tidak ada yang diuntungkan, unsur menguntungkan orang lain atau diri sendiri sudah runtuh. Begitu kita kira," tegasnya.

Ia juga menyebut selama persidangan belum ditemukan adanya aliran dana kepada pihak yang didakwakan memperoleh keuntungan dari proyek tersebut.

"Tidak ada aliran dana kepada Pak Enda Simakasura Ketaren. Tidak ada juga menguntungkan diri sendiri. Menguntungkan orang lain pun atau pihak lain pun tidak ada," tutur Philipus.

Selain persoalan keuntungan, penasihat hukum juga menyoroti keterangan saksi mengenai hubungan internal antara PT Bethesda Mandiri dan PT Hutama Karya.

"Kalau ada masalah antara HK dan Bethesda Mandiri, ya mereka selesaikan. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan terdakwa dalam hal ini," ungkap Philipus.

Dalam persidangan, juga terungkap mengenai kewenangan Sahat Pasaribu sebagai Direktur Cabang PT Bethesda Mandiri. Menurut penasihat hukum, Sahat memiliki kewenangan berdasarkan anggaran dasar perusahaan untuk menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga.

"Pak Ramlan sebagai Direktur Utama PT Bethesda Mandiri menunjuk Pak Sahat sebagai Direktur Cabang. Dia punya kewenangan untuk membuat perjanjian. Itu memang diatur dalam anggaran dasarnya bahwa dia diberikan kewenangan untuk menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga dan pihak-pihak lainnya," jelas Philipus.

Sementara mengenai uang Rp400 juta yang muncul dalam persidangan, Philipus menjelaskan bahwa uang tersebut bukan keuntungan dari proyek. Menurut dia, Sahat sebelumnya memiliki piutang kepada Ramlan dengan nilai yang sama.

"Pak Ramlan itu sudah berutang kepada Pak Sahat sudah lama, Rp400 juta. Karena proyek ini sudah berjalan dan dia tidak mendapat keuntungan, uang yang dipinjam sebelumnya itu kemudian mau dipotongkan. Jadi dianggap sebagai biaya manajemen," ungkapnya.

"Jadi tidak ada sebenarnya penyerahan Rp400 juta. Biar kita tidak salah kaprah, itu pinjam-meminjam. Dulu Pak Sahat pernah meminjamkan uang kepada Pak Ramlan karena dia berharap ada keuntungan. Karena tidak ada keuntungan, ya dipotong saja uang yang dipinjam dulu," katanya.

Philipus mengatakan pihaknya masih menunggu pemeriksaan saksi-saksi lainnya, termasuk dari PT Hutama Karya, dalam persidangan berikutnya.

Dalam perkara ini, Enda Simakasura Ketaren selaku PPK dari Kementerian PUPR dan Edwin Tresnan Nugraha selaku General Manager/Kepala Wilayah IV Medan PT Yodya Karya (Persero) didakwa terlibat dalam perkara dugaan korupsi proyek penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele, Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2022. (DEN)

Momentum ini terkait untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kegiatan itu berlangsung di Laman Gadang Kota Sibolga, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, pada Rabu (12/08/2026) siang.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota menyampaikan Gerakan Pangan Murah merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Sibolga menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di tengah masyarakat.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Kota Sibolga hadir melalui Gerakan Pangan Murah dan bekerja sama dengan Bulog untuk menyediakan sejumlah bahan pokok, seperti beras SPHP, Minyakita, gula, dan telur. Untuk telur, kita bekerja sama dengan distributor," ucap Wali Kota seperti disiarkan sibolgakota.go.id.

Sejumlah bahan pangan yang disediakan dalam kegiatan tersebut dijual dengan harga di bawah harga pasar.

Beras SPHP dijual seharga Rp58.000 per kemasan 5 kilogram, sedangkan harga di pasaran sekitar Rp60.000. Minyakita dijual Rp15.000 per liter, dibandingkan harga pasar sekitar Rp18.000. Gula dijual Rp19.000 per kilogram, sementara harga pasar sekitar Rp20.000. Sementara itu, telur dijual Rp48.000 per papan, dibandingkan harga pasar sekitar Rp50.000.

Untuk memastikan pemerataan dan memberikan kesempatan kepada lebih banyak masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau, pembelian dibatasi sesuai ketentuan.

Setiap pembeli dapat membeli maksimal tiga liter Minyakita, lima karung beras dengan berat masing-masing 5 kilogram, tiga kilogram gula, dan dua papan telur.

Menurut Wali Kota, Gerakan Pangan Murah juga menjadi salah satu langkah Pemerintah Kota Sibolga dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Upaya tersebut dinilai semakin penting setelah kebakaran Pasar Sibolga Nauli yang turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

"Pemerintah Kota Sibolga terus berupaya menekan inflasi. Kondisi ini tentunya juga berkaitan dengan terbakarnya Pasar Sibolga Nauli. Namun, pemerintah akan selalu hadir untuk menjaga stabilitas harga di masyarakat, sehingga bahan pokok tetap dapat dijangkau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," jelas Wali Kota.

Lebih lanjut, Wali Kota berharap Gerakan Pangan Murah tidak hanya dilaksanakan pada momentum peringatan HUT Kemerdekaan RI, tetapi dapat terus digelar pada berbagai kesempatan dengan dukungan berbagai pihak, termasuk Bulog dan Bank Indonesia.

"Harapannya, bukan hanya pada momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia saja. Pada kegiatan-kegiatan lainnya, kita juga akan melaksanakan gerakan pangan murah dengan dukungan Bulog dan Bank Indonesia.

Dengan demikian, pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu menekan harga bahan pokok dan meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari," tambah Wali Kota

Lewat Gerakan Pangan Murah itu, Pemerintah Kota Sibolga berkomitmen untuk terus menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat serta mendukung pengendalian inflasi daerah.

Hadir di sana, Sekretaris Daerah Kota Sibolga, Drs. Herman Suwito, M.M., Plt. Kepala Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga, Julius Partogi Sihaloho, S.Pi., Camat Sibolga Kota, para lurah se-Kecamatan Sibolga Kota, serta masyarakat.***

Pertama, data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) per Mei 2026, menunjukkan jumlah pengangguran mencapai 7,22 juta orang, dengan lebih dari 1 juta di antaranya merupakan sarjana (Kompas.id, 9/8/26). Di tengah pasar kerja yang tidak mudah, keputusan untuk resign sebagai ASN merupakan langkah berani yang boleh jadi dipicu oleh permasalahan kerja yang akut.

Kedua, perilaku resign di birokrasi punya karakteristik yang cukup berbeda dibandingkan dengan sektor swasta. Dari sisi rekrutmen pegawai, sistem pengadaan ASN berlangsung secara serentak dan tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Kontras dengan hal itu, sistem rekrutmen di sektor swasta berjalan secara fleksibel sehingga mudah bagi organisasi untuk segera mencari pengganti pegawai yang keluar.

Selain itu, kekosongan formasi yang tidak bisa segera diisi tersebut tidak hanya menimbulkan hilangnya investasi yang telah dilakukan oleh organisasi, tapi juga menyebabkan kerugian opportunity cost. Dengan jumlah pelamar yang membludak setiap seleksi CASN, jabatan kosong yang ditinggalkan seharusnya bisa diisi oleh kandidat lulus lainnya yang lebih membutuhkan dan siap menghadapi risiko apapun sejak awal.

Ketiga, beberapa alasan yang mendasari keputusan resign sebagaimana dilaporkan oleh BKN seperti ketidaksesuaian gaji, jauh dari keluarga, dan penempatan lokasi sudah diinformasikan secara terbuka sejak proses seleksi.

Informasi mengenai estimasi penghasilan tertera pada laman SSCASN ketika mendaftar. Terkait dengan penempatan, setiap pelamar juga sudah berkomitmen dengan menandatangani surat pernyataan siap ditugaskan di mana saja. Pun dengan ketentuan mutasi, pelamar diwajibkan membuat pernyataan untuk tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 tahun.

Oleh karena itu, dalam konteks ini, fenomena mundurnya ribuan pegawai ASN mencerminkan ketimpangan yang dalam antara ekspektasi kerja dengan realitas yang ada. Secara proporsi jenis kepegawaian maupun asal instansi, ASN yang mundur memang tersebar sehingga sejauh ini belum menghambat kinerja organisasi.

Namun demikian, berdasarkan ketiga uraian sebelumnya, muncul satu kemungkinan yang mengkhawatirkan, bagaimana jika ASN yang mengundurkan diri adalah talenta unggul dan potensial? Pertanyaan ini penting karena keputusan untuk meninggalkan pekerjaan pada umumnya bukanlah keputusan yang muncul secara tiba-tiba. Mobley (1977), dalam artikelnya Intermediate Linkages in the Relationship Between Job Satisfaction and Employee Turnover menjelaskan bahwa keputusan untuk berhenti melibatkan serangkaian proses kognitif.

Individu mengevaluasi pekerjaannya, mengalami kepuasan atau ketidakpuasan, mulai berpikir untuk berhenti, mempertimbangkan biaya dan manfaat mencari pekerjaan lain, mencari dan mengevaluasi alternatif, sebelum akhirnya memutuskan untuk bertahan atau keluar. Dengan demikian, ketika seorang ASN akhirnya mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri, keputusan tersebut merupakan ujung dari proses panjang yang telah berlangsung sebelumnya, setelah melalui berbagai pertimbangan mengenai kondisi pekerjaan dan pilihan yang tersedia. Menjaga talenta terbaik merupakan bagian dari ujian penerapan manajemen talenta. Instansi pemerintah tidak boleh gagap menangkap perubahan budaya kerja antargenerasi.

Data bahwa 58 persen ASN yang mengundurkan diri memiliki masa kerja di bawah lima tahun perlu menjadi pengingat bagi para pengambil kebijakan manajemen SDM. Pegawai yang relatif masih berada pada tahap awal karier justru mendominasi kelompok yang mengundurkan diri. Padahal, mereka semestinya menjadi sumber energi baru bagi birokrasi. Narasi pengabdian tetap penting dalam birokrasi, tetapi tidak lagi cukup sebagai sumber utama motivasi kerja. Generasi pekerja saat ini semakin sadar akan pentingnya lebih sadar akan kompensasi yang layak, kesempatan pengembangan karier, lingkungan kerja yang sehat, serta sistem karier yang adil dan berbasis merit.

Talenta muda yang progresif perlu dijaga gairah dan idealismenya. Mereka akan sulit bertahan jika budaya feodal, patronase, atau praktik perkoncoan masih ditemukan dalam pengelolaan karier ASN.

Tak hanya itu, organisasi perlu pula berbenah dengan meningkatkan perhatian terhadap sejumlah isu di lingkungan kerja yang selama ini belum mendapat cukup ruang di sebagian instansi, seperti membangun ekosistem kerja yang mendukung kesehatan mental dan keseimbangan kehidupan dan pekerjaan, serta membuka ruang bagi pegawai untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi secara konstruktif dengan tetap menghormati hierarki organisasi. Semakin baik pengelolaan retensi talenta di kementerian/lembaga pemerintah, semakin besar peluang bagi para ASN untuk melihat masa depan kariernya di dalam organisasi, alih-alih melirik peluang di sektor lain. Pada saat yang sama, kemampuan mempertahankan talenta terbaik akan memperkuat daya saing organisasi publik dalam menarik sumber daya manusia berkualitas di pasar kerja.

Talenta yang bertahan dan terus berkembang akan memperkuat kapasitas organisasi serta mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Pada akhirnya, persoalan pengunduran diri ASN bukan semata-mata soal berapa banyak pegawai yang pergi. Yang tak kalah penting, siapa yang pergi, mengapa mereka pergi, dan apakah organisasi telah melakukan cukup banyak hal untuk membuat mereka bertahan.

Bayangkan seorang anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter, tetapi hanya memiliki satu buku lusuh untuk belajar. Bersama Ekspedisi Kata ke Nyata Kompas.com, Anda bisa membantu mengubah kisah itu. Mari hadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi lewat tautan ini. Setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka.(***)