Penghentian sementara dilakukan karena SPPG yang tercantum dalam daftar belum memiliki Surat Penetapan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang sah.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat BGN Nomor 3758/D.TWS/08/2026 tertanggal 24 Agustus 2026 tentang Pemberhentian Operasional Sementara Kejadian Menonjol. Kebijakan tersebut mengacu pada Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2026.

BGN juga merujuk Nota Dinas Kepala Pusat Data dan Informasi BGN Nomor ND-102/08/2026/DATIN tertanggal 20 Agustus 2026 mengenai data SPPG yang berpotensi terkena suspend.

"Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, ditemukan bahwa SPPG terlampir tidak memiliki Surat Penetapan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang sah," demikian bunyi surat BGN sebagaimana dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Generasi Simalungun -Au Simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 29 Agustus 2026.

Disuspend Maksimal 10 Hari

BGN menetapkan penghentian operasional sementara tersebut sebagai sanksi kategori ringan. Selama masa suspend, seluruh hak operasional SPPG dihentikan maksimal 10 hari kalender sejak surat diterbitkan.

Kepala SPPG juga diwajibkan menyelesaikan seluruh pembayaran yang menggunakan Virtual Account (VA) dalam waktu 1x24 jam untuk periode operasional sebelum surat pemberhentian diterbitkan.

"Dalam waktu 1x24 jam untuk periode operasional sebelum dikeluarkannya surat ini," demikian ketentuan BGN.

Namun, status suspend tidak otomatis dicabut setelah masa penghentian berakhir. SPPG harus terlebih dulu menyerahkan Surat Penetapan KPM yang sah untuk diverifikasi.

Jika sampai batas waktu sanksi berakhir dokumen tersebut belum disampaikan, BGN mengancam peningkatan kategori sanksi.***

Seminar ini menjadi wadah bagi pemerintah kota yang tergabung dalam APEKSI Komwil I untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi, sekaligus bertukar pengalaman serta praktik baik dalam menghadapi berbagai tantangan pengelolaan fiskal daerah.

Pembahasan dalam forum tersebut turut menyoroti pentingnya inovasi dan pemanfaatan teknologi digital sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam meningkatkan efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu agenda utama ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) QRESTO antara Pemerintah Kota Medan dengan sejumlah pemerintah kota anggota APEKSI Komwil I, termasuk Pemerintah Kota Sibolga.

Kerja sama ini --sebagaimana dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Pemerintah Kota Sibolga yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 29 Agustus 2026-- diarahkan untuk membuka peluang penerapan dan pengembangan inovasi digital dalam pengelolaan pajak daerah. Melalui sistem yang terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan daerah.

QRESTO atau Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization merupakan inovasi digital yang dirancang untuk melakukan pemisahan secara otomatis antara omzet pelaku usaha dan kewajiban pajak daerah sejak transaksi berlangsung.

Sistem itu mengintegrasikan data transaksi untuk mendukung proses pemungutan, pencatatan, pemantauan, hingga pelaporan pajak daerah secara lebih cepat dan akurat. QRESTO juga memungkinkan pemerintah daerah melakukan pemantauan transaksi secara real-time serta mendukung penyetoran penerimaan pajak ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada hari yang sama atau H+0.

Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumbantobing, menyampaikan bahwa keikutsertaan Pemerintah Kota Sibolga dalam kerja sama tersebut menjadi kesempatan untuk memperoleh pembelajaran dari inovasi yang telah dikembangkan pemerintah daerah lain.

Menurut Wakil Wali Kota, penerapan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan daerah perlu diarahkan untuk memberikan manfaat yang nyata, tidak hanya dari sisi peningkatan penerimaan, tetapi juga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.

"Yang terpenting adalah bagaimana kolaborasi antarpemerintah kota ini dapat memberikan manfaat nyata bagi daerah, baik dalam meningkatkan pendapatan maupun memperbaiki tata kelola dan pelayanan kepada masyarakat," ujar Wakil Wali Kota.

Wakil Wali Kota menambahkan, digitalisasi pengelolaan pajak daerah merupakan bagian dari upaya membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan, akurat, efektif, dan mudah dipantau. Dengan dukungan sistem yang terintegrasi, proses pengelolaan penerimaan daerah diharapkan dapat berjalan lebih optimal serta memberikan kepastian dalam pencatatan dan pemantauan transaksi.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Sibolga akan melakukan kajian lebih lanjut terhadap penerapan QRESTO dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik, serta kebutuhan daerah. Pemanfaatan teknologi diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, efektivitas pengelolaan pendapatan, dan kemandirian fiskal Kota Sibolga.

Seminar Rembug Fiskal APEKSI Komwil I juga menjadi tindak lanjut dari hasil Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) I APEKSI yang sebelumnya dilaksanakan di Kota Banda Aceh pada tanggal 19 hingga 22 April 2026.

Melalui rangkaian forum tersebut, APEKSI Komwil I terus mendorong penguatan jejaring dan kerja sama antarpemerintah kota dalam menghadapi dinamika serta tantangan pengelolaan keuangan daerah. Pertukaran pengalaman dan inovasi diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah kota dalam meningkatkan kapasitas fiskal, mengoptimalkan PAD, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Turut mendampingi Wakil Wali Kota Sibolga dalam kegiatan tersebut Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Sibolga, Rahmad Saleh Jambak, S.STP., M.Si., beserta jajaran terkait.

Keikutsertaan Pemerintah Kota Sibolga dalam Seminar Rembug Fiskal APEKSI Komwil I menjadi bagian dari komitmen untuk memperkuat kolaborasi antardaerah, mendorong inovasi, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel.***

Dibuka langsung oleh Wakil Bupati Lom Lom Suwondo SS, musyawarah yang diikuti perwakilan 40 organisasi masyarakat (ormas) ini secara khusus membahas gagasan generasi muda untuk pembangunan daerah, dengan hasil pembahasan diarahkan menjadi bahan perencanaan Kabupaten Deli Serdang periode 2027-2029.

src="https://posmetromedan.id/cdn/uploads/images/2026/08/0e65972dce68dad4d52d063967f0a705_IMG-20260828-WA0056.jpg">

Dalam arahannya, Lom Lom menilai keterlibatan pemuda penting untuk memperkaya perspektif pemerintah dalam menentukan kebijakan pembangunan.

"Inisiasi kegiatan ini sangat luar biasa. Ini dilakukan dalam rangka mencairkan kristalisasi pemikiran dan gagasan yang selama ini mungkin masih mengendap tanpa adanya ruang untuk didistribusikan. Hari ini kita memberikan ruang tersebut melalui musyawarah pemuda untuk pembangunan," katanya.

Ia menegaskan, pembangunan daerah tidak dapat berjalan secara utuh tanpa kontribusi pemikiran generasi muda.

"Pembangunan tak akan utuh tanpa partisipasi pemikiran dari kelompok-kelompok muda, mahasiswa dan para pejuang pemuda yang ada di Deli Serdang," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, ia memaparkan sejumlah indikator pembangunan selama kurang lebih satu setengah tahun kepemimpinannya bersama Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan.

Berdasarkan data statistik Agustus 2025, tingkat pengangguran terbuka di Deli Serdang turun menjadi 7,69 persen dari 8,02 persen pada Agustus 2024. Persentase penduduk yang bekerja mencapai 92,31 persen, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 70,13 persen atau meningkat 2,56 persen.

Pada indikator kemiskinan, persentase penduduk miskin turun dari 3,44 persen pada 2024 menjadi sekitar 3,11 persen pada 2025.

"Capaian-capaian ini tentunya merupakan hasil kerja bersama seluruh organisasi perangkat daerah. Namun, hari ini kita perlu mendengar lebih banyak dari kawan-kawan semua. Apakah arah pembangunan Kabupaten Deli Serdang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pemuda, mahasiswa dan para akademisi," ujarnya.

Lom Lom meminta peserta memberikan masukan secara kritis serta ikut mengawal usulan yang dihasilkan hingga proses perencanaan dan pembahasan bersama DPRD Kabupaten Deli Serdang.

"Kita berharap seluruh aspirasi yang muncul hari ini dapat menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah daerah dan kita kawal bersama," katanya.

Ia juga mengusulkan agar forum serupa dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari evaluasi pembangunan.

Dialog publik menghadirkan Sekretaris Program Studi Ilmu Politik FISIP USU, Dr. Fernanda Putra; perwakilan Perhimpunan Suluh Muda Indonesia, Kristian Redison Simarmata; serta Ketua PWI Kabupaten Deli Serdang, Lisbon Situmorang.

Para narasumber memberikan pandangan dari perspektif akademisi, lembaga kepemudaan dan riset, serta pers mengenai pembangunan daerah dan sektor kepemudaan.

Selain tindak lanjut aspirasi, Plh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Deli Serdang, Anwar Sadat, mengatakan pelaksanaan kegiatan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kesbangpol, Bappeda, serta perangkat daerah terkait lainnya.

Seluruh masukan peserta selanjutnya dihimpun tim dari Bappeda, Kesbangpol, dan perangkat daerah terkait untuk menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

"Apa saja ide dan usulan yang dapat dimasukkan dalam dokumen perencanaan pembangunan akan kita tampung," pungkasnya. ( Drt)

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Yohana, Rasiah yang menyampaikan keterangannya melalui penerjemah tampak beberapa kali menundukkan kepala. Menurut tim penasihat hukumnya, Jiwika Sonia SH, Jumat,(/28/8/ 2026) a menangis ketika menjelaskan kondisi keluarganya serta nasib yang dihadapinya sejak berstatus terdakwa.

Agenda persidangan kali ini berfokus pada pembacaan pledoi dari penasihat hukum Rasiah Sukanthan, Albert Paindoan Sianturi SH dan tim memohon agar majelis hakim membebaskan kliennya karena dinilai tidak terbukti memiliki peran sebagaimana didakwakan.

"Kami tetap memohon agar klien kami dibebaskan. Menurut kami, dia bukan pelaku utama. Dia tidak pernah merekrut calon penumpang, tidak menikmati hasil sebagaimana didakwakan, dan sejak awal hanya diminta membantu mencarikan nomor rekening tanpa mengetahui rekening itu akan digunakan untuk apa," kata Albert kepada wartawan seusai persidangan.

Albert menegaskan, fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan saksi hingga pemeriksaan terdakwa menurutnya belum menunjukkan keterlibatan langsung Rasiah dalam perekrutan calon penumpang menuju Reunion Island.

Ia mengingatkan, dalam persidangan sebelumnya beberapa saksi calon penumpang yang dihadirkan tidak menyatakan pernah direkrut oleh Rasiah. Menurutnya, keterangan tersebut menjadi salah satu dasar pembelaan bahwa peran kliennya berbeda dengan dua terdakwa lainnya.

Selain mempersoalkan dugaan keterlibatan kliennya, Albert juga kembali menyoroti aliran dana yang menjadi bagian dari perkara.

Menurut dia, dari rangkaian persidangan muncul keterangan mengenai nilai pembayaran dari para calon penumpang yang perlu dicermati lebih lanjut bersama alat bukti yang diajukan di persidangan.

"Kami meminta majelis hakim menilai seluruh fakta secara utuh. Jangan hanya melihat dugaan, tetapi juga melihat siapa yang menerima manfaat, siapa yang merekrut, dan siapa yang mengetahui tujuan penggunaan dana tersebut," ujarnya.

Dampak Sosial yang Disampaikan Pembela

Dalam pledoinya, tim penasihat hukum juga meminta majelis hakim mempertimbangkan dampak sosial yang dialami kliennya sebagai pengungsi.

Menurut penerjemah sekaligus anggota tim penasihat hukum, Jiwika Sonia SH, Rasiah menyampaikan kepada majelis hakim bahwa sejak perkara ini bergulir bantuan hidup yang biasa diterimanya dihentikan sementara sesuai mekanisme yang berlaku selama proses hukum berlangsung.

Ia juga mengaku tidak lagi dapat mengakses sejumlah fasilitas yang sebelumnya diterima sebagai pengungsi dan khawatir kesempatan mengikuti proses penempatan ke negara ketiga akan ikut terdampak apabila nantinya dinyatakan bersalah.

Selain itu, kata Jiwika, Rasiah mengaku telah dua kali menjalani operasi dan masih membutuhkan obat rutin dengan biaya sekitar Rp800 ribu setiap bulan.

"Dia menyampaikan kepada majelis hakim bahwa dirinya memikirkan anak dan istrinya. Dia berharap majelis hakim mempertimbangkan seluruh keadaan yang dialaminya," ujar Jiwika Sonia.

Pernyataan tersebut merupakan bagian dari pembelaan pihak terdakwa yang akan menjadi salah satu bahan pertimbangan majelis hakim bersama seluruh alat bukti dan fakta persidangan.

Sidang Sempat Diwarnai Suasana Cair

Meski agenda persidangan membahas nota pembelaan, suasana ruang sidang sempat mencair ketika salah seorang terdakwa mengadukan perselisihan yang terjadi di rumah tahanan.

Karena keterbatasan penguasaan bahasa Indonesia, penyampaian para terdakwa beberapa kali lompat-lompat dan harus dibantu penerjemah. Momen tersebut mengundang tawa para peserta sidang, termasuk majelis hakim.

Namun suasana santai itu tidak berlangsung lama. Persidangan kembali diarahkan pada substansi perkara yang telah bergulir sejak dakwaan dibacakan beberapa waktu lalu.

Perkara Berlanjut

Perkara ini berawal dari dugaan percobaan penyelundupan warga negara Sri Lanka menuju Reunion Island melalui jalur laut. Dalam proses persidangan sebelumnya, jaksa menghadirkan saksi-saksi, ahli keimigrasian, serta barang bukti untuk mendukung dakwaannya.

Sementara itu, tim penasihat hukum terus berpendapat bahwa peran Rasiah Sukanthan berbeda dengan terdakwa lain dan meminta majelis hakim memutus perkara berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan.(erni)

Ajakan ini disampaikan sebagai bentuk komitmen kepolisian dalam memberikan perlindungan serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang bagi anak-anak.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, S.H., S.I.K., M.Si., mengingatkan bahwa setiap anak berhak merasa aman, dicintai, dihargai, dan dilindungi. Kekerasan terhadap anak, baik secara fisik, mental maupun emosional, tidak boleh dibiarkan.

Melalui pesan ini, masyarakat khususnya para orang tua diimbau untuk tidak menyakiti anak, selalu mendengarkan dan menghargai pendapat mereka, serta memberikan kasih sayang, perhatian dan pendampingan yang cukup.

Polres Karo juga mengajak masyarakat agar tidak diam apabila melihat atau mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap anak. Setiap informasi dapat segera dilaporkan kepada pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat dapat memanfaatkan Call Center Polri 110 untuk menyampaikan laporan maupun pengaduan terkait tindak kekerasan dan kondisi darurat yang membutuhkan kehadiran kepolisian.

Layanan 110 merupakan layanan resmi Polri yang dapat digunakan masyarakat secara gratis.

"Jangan diam! Laporkan kekerasan terhadap anak. Lindungi anak, wujudkan generasi yang bahagia dan berprestasi."

Polres Karo--sebagaimana dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @polres karo yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 28 Agustus 2026-- mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjadi pelindung anak, karena menciptakan masa depan yang aman dan cerah bagi generasi penerus merupakan tanggung jawab bersama.***

Kegiatan tersebut melibatkan personel Satlantas Polres Karo, Personel LINGKABER Polres Karo, staf Dispenda/Samsat Kabanjahe, Satpol PP Kabupaten Karo, Dinas Perhubungan Kabupaten Karo serta Jasa Raharja Kabanjahe.

Dalam pelaksanaan razia, petugas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-surat kendaraan dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pengendara yang ditemukan memiliki kewajiban pajak yang telah jatuh tempo diberikan kesempatan untuk melakukan pembayaran langsung melalui layanan Mobil Samsat Keliling yang disiapkan di lokasi.

Hasilnya, sebanyak 6 kendaraan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara langsung di tempat.

Selain itu, petugas memberikan penindakan berupa 34 set blanko tilang, terdiri dari 26 pelanggaran kendaraan roda dua dan 8 pelanggaran kendaraan roda empat.

Dalam kegiatan tersebut, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 SIM, 4 STNK, 22 unit kendaraan roda dua dan 7 unit kendaraan roda empat sesuai dengan penindakan yang dilakukan.

Kasat Lantas Polres Karo AKP Andita Sitepu, S.H., M.H--sebagaimana dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Polres Karo yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 28 Agustus 2026-- mengatakan, kegiatan itu tidak hanya bertujuan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, tetapi juga mendorong kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

"Melalui Operasi Sadar Pajak ini, kami mengimbau masyarakat agar selalu tertib berlalu lintas dan memastikan pajak kendaraan bermotornya tetap aktif. Bagi kendaraan yang pajaknya telah jatuh tempo, kami memberikan kemudahan dengan menyediakan layanan Samsat Keliling di lokasi kegiatan," ujar AKP Andita Sitepu.***

Peristiwa pembobolan tersebut pertama kali diketahui oleh pemilik toko, Eva Friardika, pada Jumat (28/8/2026) pagi sekitar pukul 09.30 WIB. Eva mengaku mendapat laporan dari salah seorang karyawannya saat hendak membuka toko.

"Anggota semalam pulang jam 11 malam, jadi kami tidak tahu persis jam berapa kejadiannya. Saya baru tahu pagi tadi saat dikabari ruko sudah kebobolan," ujar Eva saat ditemui di lokasi, Jumat (28/8/2026).

Saat tiba di lokasi, Eva mendapati dinding bagian belakang toko sudah dalam kondisi berlubang akibat dijebol pelaku. Kondisi di dalam ruko pun berantakan, dengan banyak barang usaha yang raib.

"Pas masuk, barang-barang sudah hilang. Baju satu keranjang hilang dan dinding sudah bolong. Diperkirakan kejadiannya dini hari, sekitar jam 02.00 WIB ke atas," imbuhnya.

Setelah dilakukan pemeriksaan, sejumlah barang berharga dan bahan operasional usaha dilaporkan hilang, meliputi 7 gulung kain pakaian, 1 unit kepala mesin jahit merek Typical, 1 set sensor mesin bordir, 1 unit mesin vakum, 2 unit setrika listrik merek Philips, 1 keranjang pakaian.

Eva menuturkan bahwa ruko tersebut saat ini memang tidak dijaga saat malam hari karena penjaga sebelumnya telah pindah usai menikah.

Ia juga mencurigai adanya indikasi keterlibatan oknum tertentu yang sempat mendatangi tokonya beberapa hari sebelum kejadian.

"Beberapa hari lalu sempat ada orang tidak dikenal datang meminta uang keamanan, tetapi tidak kami berikan," jelasnya.

Atas insiden ini, korban telah melaporkan kasus pencurian dengan pemberatan tersebut ke Polsek Medan Area guna proses hukum lebih lanjut.

Kapolsek Medan Area, AKP Ainul Yaqin melalui Kanit Reskrim IPTU Fajri Lubis membenarkan adanya laporan tersebut dan memastikan proses penanganan sedang berjalan.

"Siap, laporan ini langsung kami tindak lanjuti. Tim Inafis juga sudah turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP," tegas Fajri.(DAM)

Para mahasiswa teriak soal kejelasan status mereka. Mahasiswa juga meminta pihak rektorat segera menerbitkan surat pindah perguruan tinggi, agar mereka bisa selesaikan perkuliahan di kampus lain.

"Ini bukan tentang kita. Ini tentang orangtua kita di kampung yang susah payah mencari uang untuk biaya kuliah kita," ujar salah seorang mahasiswa yang menjadi orator saat aksi demo di Kampus UDA.

Pada dasarnya, mahasiswa menolak biaya-biaya yang dibebankan pihak rektorat kepada mereka setelah Yayasan Perguruan Darma Agung (YPDA) berpolemik.

"Kami jelas menolak uang Rp2 juta yang diminta pihak kampus," ucap orator.

Mahasiswa menuntut Rektor keluar kampus, menerima aspirasi mahasiswa yang sedang menggelar aksi demo di depan kampus.

"Rektor, keluar kau.. Jangan sembunyi di dalam," teriak mereka.

"Pihak Rektorat gak mau bertanggungjawab. Mahasiswa disuruh bayar tapi gak ada juga hasilnya," ujar salah seorang mahasiswa yang enggan menyebutkan namanya.

Ironinya, pihak Rektorat tak satupun hadir dan menenangkan para mahasiswa yang beraksi.

"Kami tadi sudah menghadap pihak Rektorat, ngomong baik-baik, tapi belum ada juga solusinya. Makanya, kami demo sekarang," paparnya.

Suasana sempat memanas ketika dua orang keluar mengendarai sepeda motor melintasi kawasan aksi demo mahasiswa sambil menyalakan klakson panjang.

"Ini jalan umum. Mana izin polisinya," papar pengendara motor itu.

Kedua orang itu pun langsung dicegat mahasiswa. Sembari mengatakan bahwa aksi demo itu sudah mengantongi izin polisinya.

"Ini sudah ada izinnya. Buktinya, ini ada polisi yang mengawal," ujar mahasiswa.

Akhirnya Rektor UDA Prof Suwardi Lubis menemui para pendemo setelah satu jam mahasiswa berteriak di bawah terik matahari.

Suasana makin memanas saat mereka meminta Rektor menerbitkan surat rekomendasi pindahan. Namun Sang Rektor malah menanggapi dengan nada tinggi.

"Kalian belum bayar uang kuliah, yang ikut demo akan di DO (drop out)," tegasnya.

Mendengar jawaban itu, spontan mahasiswa naik tensi. Mereka pun berteriak dan mulai melakukan aksi melawan.

Beruntung, Wakil Rektor III, Aripin Sihombing yang ada saat itu pun langsung berusaha menenangkan Suwardi Lubis dan meminta kepada salah seorang dosen untuk membawa masuk ke Gedung Biro Rektor.

Tak puas dengan jawaban pihak Rektor, mahasiswa pun lalu malakukan konvoi untuk mendatangi Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah 1 Sumatera Utara di Jalan Sempurna, Kelurahan Tanjungsari, Medan Sunggal. (den)

Pria tersebut diketahui bernama Dedek Bayu Syahputra alias Dedek. Penanganan kasus ini dilakukan setelah aksi dugaan pungli tersebut menjadi viral di media sosial.

Informasi mengenai video viral itu diterima Polsek Sunggal pada Kamis (27/8/2026).

Menindaklanjuti informasi tersebut, Unit Reskrim Polsek Sunggal kemudian melakukan penyelidikan di lokasi.

Penyelidikan dipimpin Panit Opsnal Polsek Sunggal Ipda M. Buchari, S.H. Hingga akhirnya petugas mengamankan pria yang diduga terlibat beserta sejumlah barang bukti.

Selanjutnya,--sebagaimana dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @MEDAN DAILY yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 28 Agustus 2026-- Dedek bersama barang bukti dibawa ke Mako Polsek Sunggal untuk kemudian diserahkan kepada penyidik pembantu guna menjalani proses hukum lanjutan.

Polisi masih melakukan pemeriksaan untuk mendalami dugaan pungutan yang dilakukan terhadap para pengemudi yang melintas di kawasan tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian setelah rekaman dugaan pungli beredar di media sosial dan mendapat respons dari masyarakat.***

Kabar duka tersebut, seperti dilansir dari laman People--yang dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Koran bali express yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 28 Agustus 2026, -- disampaikan secara resmi oleh keponakannya, Bryan Seaver, mewakili keluarga besar Parton dan Owens.

Dolly Parton wafat di Vanderbilt-Ingram Cancer Center pada Rabu 26 Agustus 2026 setelah berjuang melawan penyakit kanker dalam waktu yang relatif singkat.

Kendati sempat menghadapi masalah kesehatan beberapa waktu terakhir, pelantun lagu hits dunia itu dikenal tetap memiliki semangat tinggi untuk menyelesaikan karya-karya dan pekerjaannya.

Warisan Abadi Sang Ikon Musik Dunia

Kepergian Dolly Parton menjadi kehilangan teramat besar bagi panggung hiburan internasional.

Karier cemerlangnya yang membentang selama berdekade-dekade telah melahirkan sederet lagu abadi sepanjang masa, seperti 'Jolene', 'I Will Always Love You', hingga Ə to 5'.

Tak hanya mahir sebagai penyanyi dan penulis lagu, sosoknya juga dicintai lintas generasi sebagai aktris berbakat, pengusaha sukses, serta tokoh filantropi yang sangat peduli pada pendidikan dan kesejahteraan anak-anak melalui berbagai aksi kemanusiaannya.

Meninggalnya sang Diva Country pada usia 80 tahun menandai berakhirnya perjalanan hidup seorang legenda sejati yang tidak hanya diabadikan lewat karya musik legendaris, tetapi juga dedikasi tanpa henti untuk sesama.

Adapun kegiatan Gerakan Langit Biru Indonesia Asri Partai Demokrat yang dihadiri politisi Demokrat dapil Binjai Selatan Benny Aula Sanjaya Sembiring adalah berupa gotong royong yang berkolarasi dengan pihak Pemko Binjai bertempat di Jalan Jambi Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan, Jum'at (28/8/2026) pagi.

Pantauan, Gerakan Langit Biru Indonesia Asri dengani thema Aman Sehat Resik Indah khusus di daerah Binjai Selatan tampak ikut gotong royong Asisten I Pemko Binjai Putri Syawal Sembiring , Camat Binjai Selatan , Kapolsek Binjai Selatan , sejumlah OPD , siswa- siswi SMAN 5 Binjai dan SMAN 2 Binjai .

Ketua DPC Demokrat Binjai H Juli Sawitma Nasution berharap kegiatan Indonesia Asri seluruh Kota Binjai yang di kordinir masing-masing kecamatan bisa di ketahui masyarakat.

"Mari kita ikuti kegiatan Indonesia Asri, karena kegiatan sangat baik ,"kata Juli Sawitma Nasution .

Ketua PAC Demokrat Binjai Selatan Muhibuddin ,SH di sela-sela kegiatan Gerakan Langit Biru Indonesia Asri Partai Demokrat kolaborasi dengan Pemko Binjai sebutan kegiatan ini dasarnya adalah program Presiden Prabowo .

" Berhubung Ketum AHY adalah salah satu Menteri Kabinet Prabowo maka atas nama Partai Demokrat kita ikut program Prabowo .Kemudian DPC Partai Demokrat Binjai dalam rangka memperingati HUT ke 25 Partai Demokrat dari bulan Juli - Agustus melaksanakan kegiatan seperti ini se- Indonesia ," kata Muhibuddin,SH.

Menurut Muhibuddin , pagi ini dalam kegiatan Gerakan Langit Biru Indonesia Asri kolaborasi dengan Pemko Binjai pihaknya menurunkan 100 orang Laskar Biru untuk semangat gotong royong ( Oji )

Komitmen ini ditandai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Wakaf oleh Wakil Wali Kota Herlina mewakili Wali Kota Wesly Silalahi SH MKn.

Penandatanganan berlangsung di Ruang Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Jalan Diponegoro Medan, Kamis (27/8/2026).

Wakil Wali Kota Herlina menandatangani Nota Kesepahaman tersebut bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Erwin Purba SH, Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Rio Kurniawan SP MSi, Kantor Kementerian Agama, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Pematangsiantar.

Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut Muhibuddin.

Sejumlah pemerintah kabupaten/kota se-Sumut juga menandatangani nota kesepahaman serupa. Di antaranya Deliserdang, Binjai, Karo, Tebing Tinggi, Medan, Langkat, Serdang Bedagai, dan Simalungun.

Sebelumnya, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sumut oleh Gubernur Bobby Nasution dengan Kajati Sumut Muhibuddin, dan Kantor Wilayah BPN Sumut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumut, serta BWI Sumut.

Dalam sambutannya, Gubernur Sumut Bobby Nasution --sebagaimana dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Pemko Pematangsiantar yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 28 Agustus 2026-- menekankan pentingnya komitmen bersama dalam memastikan legalitas tanah wakaf. Kapastian hukum menjadi bagian penting untuk menjaga niat mulia para pewakif agar aset yang telah diwakafkan dapat terus memberikan manfaat bagi umat.

Menurut, Bobby, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum, BPN, Kementerian Agama, dan BWI merupakan representasi negara yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan aset wakaf terlindungi.

"Negara harus hadir memfasilitasi percepatan penyelesaian legalitas dan administrasi tanah wakaf," tegas Bobby, seraya menerangkan legalitas yang jelas diperlukan agar tanah yang telah diwakafkan tidak hilang ataupun dikuasai pihak lain. Dengan kepastian hukum, tanah wakaf dapat terus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan memberikan manfaat sebagai amal jariyah bagi para pewakif.

Bobby juga berharap penandatanganan nota kesepahaman tersebut tidak berhenti pada seremoni, tetapi segera ditindaklanjuti melalui langkah konkret untuk mempercepat proses legalisasi tanah wakaf.

Sementara itu, Kajati Sumut Muhibuddin mengatakan penandatanganan MoU tersebut menjadi landasan bagi para pihak untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mempercepat pendaftaran tanah wakaf di seluruh Sumut.

Menurut Muhibuddin, percepatan sertifikasi tanah wakaf penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap aset wakaf. Langkah tersebut juga diharapkan dapat meminimalkan potensi sengketa pertanahan serta mengoptimalkan pemanfaatan tanah wakaf bagi kesejahteraan umat dan masyarakat.

Muhibuddin mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 14.683 bidang tanah yang telah diwakafkan di Sumut. Namun, baru 6.030 bidang di antaranya yang telah memiliki sertifikat.

"Perlu saya sampaikan juga kepada Bapak/Ibu sekalian, ada 14.683 bidang lebih kurang tanah yang sudah diwakafkan. Tetapi yang sampai hari ini baru memiliki sertifikat 6.030 bidang tanah wakaf," ujar Muhibuddin.

Dengan begitu, masih terdapat lebih dari separuh tanah wakaf yang belum bersertifikat. Karena itu, ia mendorong seluruh pihak untuk bekerja bersama mempercepat proses sertifikasi.

"Setidak-tidaknya kita bisa menambah 6.000 lagi sehingga bisa menjadi 12.000. Insyaallah dengan kerja bersama kita, ini akan bisa kita capai," katanya.

Melalui kerja sama tersebut, Pemko Pematangsiantar bersama instansi terkait diharapkan dapat berperan aktif mempercepat legalisasi tanah wakaf. Dengan demikian, aset umat memiliki kepastian hukum, terlindungi, dan dapat terus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.***

Pembangunan masjid ini merupakan hasil kolaborasi DPP Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (AMPK), PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk (Lonsum), masyarakat, dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Lom Lom mengatakan pembangunan Masjid Ar-Rahman menjadi momentum penting dalam memperkuat kehidupan religius dan spiritual masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya Deli Serdang yang religius dan harmonis.

"Masjid ini akan menjadi tempat lahirnya manusia dan masyarakat yang memiliki akal, budi pekerti, dan spiritualisme," ujarnya.

Ia mengapresiasi sinergi DPP AMPK, PT Lonsum, dan masyarakat dalam merealisasikan pembangunan masjid yang telah diperjuangkan selama empat tahun.

"Ini adalah tonggak sejarah bagi kita. Saya mendengar sudah empat tahun perjuangan untuk mendirikan masjid ini, dan hari ini akhirnya dapat direalisasikan," katanya.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha perlu terus diperkuat untuk mendukung pembangunan serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Wabup juga berpesan agar setelah selesai dibangun, Masjid Ar-Rahman dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.

"Mudah-mudahan perjuangan ini menjadi karya nyata di tengah masyarakat dan menjadi sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir," harapnya.

Ketua Umum DPP AMPK, Rahman Hutabarat, mengapresiasi respons Pemkab Deli Serdang terhadap aspirasi masyarakat. Ia berharap pembangunan Masjid Ar-Rahman menjadi wujud nyata kolaborasi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Ia juga berharap potensi wisata dan aktivitas masyarakat di Kalitawang mendapat perhatian dan dukungan pemerintah daerah.

Sementara itu, General Manager PT Lonsum, Syahrudi Sagala mengatakan, pembangunan masjid merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Ia berharap pembangunan berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat.(drt)

Penertiban dilakukan karena aktivitas tersebut tidak memiliki izin dan berada pada kawasan yang tidak diperkenankan untuk kegiatan pembangunan sesuai ketentuan tata ruang dan perlindungan lingkungan.

Tim gabungan terdiri dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Samosir, Pilippi Simarmata, Kepala Bidang P4LHK Dinas Lingkungan Hidup Roison Sihaloho, jajaran Dinas Perkim, Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Rikardo Sidabutar, serta Camat Simanindo Erwin Sidabutar. Di lokasi, tim memasang spanduk larangan sebagai bentuk penegasan penghentian kegiatan.

Sebelum pemasangan spanduk, tim gabungan terlebih dahulu melakukan pendekatan persuasif dengan memberikan pemahaman kepada pemilik lahan terkait ketentuan yang berlaku dan dampak aktivitas reklamasi terhadap lingkungan serta fasilitas umum.

Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Samosir Pilippi Simarmata-- sebagaimana dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Pemerintah kabupaten samosir yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 28 Agustus 2026--menjelaskan, pembangunan maupun pematangan lahan di kawasan sempadan Danau Toba tidak diperkenankan berdasarkan ketentuan tata ruang yang berlaku.

Hal tersebut, katanya, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018–2038 dan Peraturan Bupati Samosir Nomor 63 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Simanindo Tahun 2024–2044.

Selain itu, ketentuan tersebut diperkuat dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1695 Tahun 2022 tentang Penetapan Garis Sempadan Danau Toba.

"Tidak ada regulasi yang memperbolehkan, sehingga reklamasi dan pematangan lahan atau penimbunan harus kita hentikan," tegas Pilippi.

Ia mengatakan, aktivitas reklamasi dan mobilisasi material juga telah mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas umum, di antaranya trotoar dan dinding penahan. Karena itu, ia menekankan kesediaan pemilik lahan untuk memperbaiki kembali fasilitas umum yang terdampak.

"Semuanya bukan karena benci. Kita menjaga Samosir sebagai daerah tujuan wisata dan tidak bisa merusak lingkungan maupun fasilitas umum. Hal ini juga kami lakukan untuk mencegah kerugian yang semakin besar bagi pengelola lahan," ujarnya.

Pilippi menegaskan, kawasan tersebut merupakan zona lindung sehingga kegiatan reklamasi, penimbunan maupun pembangunan tidak diperkenankan. Ia mengimbau masyarakat agar sebelum melakukan pematangan lahan maupun pembangunan konstruksi terlebih dulu memastikan kesesuaian tata ruang dan mengurus perizinan yang dipersyaratkan.

"Kita sudah meminta seluruh kegiatan dihentikan. Ini menjadi pembelajaran agar sebelum melakukan kegiatan, baik pematangan lahan maupun pembangunan konstruksi, terlebih dahulu mengurus izin agar masyarakat terhindar dari kerugian. Masyarakat Samosir agar mempedomani regulasi yang ada," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang P4LHK Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir Roison Sihaloho menyampaikan, aktivitas reklamasi dan penimbunan telah menyebabkan perubahan bentang alam di lokasi. Kondisi tersebut dinilai berdampak negatif terhadap estetika kawasan Danau Toba dan lingkungan sekitarnya.

"Terjadi perubahan bentang alam di lokasi dan dampaknya mengganggu estetika alam. Kita juga menemukan fasilitas yang mengalami perubahan," jelas Roison.

Menurutnya, setiap kegiatan yang berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan harus memperhatikan ketentuan tata ruang dan persetujuan lingkungan. Terlebih, kawasan Danau Toba memiliki ketentuan khusus terkait garis sempadan dan perlindungan lingkungan.

Plt. Kepala Satpol PP Kabupaten Samosir Rikardo Sidabutar menegaskan, pihaknya memastikan setiap pelanggaran terhadap Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati ditindaklanjuti dengan penghentian kegiatan.

"Satpol PP memastikan pelanggaran Perda dan Perbup harus dihentikan. Kalau merusak kepentingan umum harus diperbaiki. Kami memastikan kegiatan ini harus dihentikan," tegasnya.

Ia menambahkan, pemasangan spanduk larangan juga menjadi bagian dari sosialisasi kepada masyarakat agar memahami bahwa kepentingan umum tidak boleh terganggu oleh aktivitas pribadi.

"Ini bagian dari upaya menyadarkan masyarakat bahwa tindakan tersebut tidak diperkenankan. Kepentingan umum atau masyarakat tidak bisa diganggu," katanya.

Camat Simanindo Erwin mengatakan, aktivitas reklamasi dan pematangan lahan tersebut telah berlangsung sejak Juli 2026. Pemerintah Kecamatan Simanindo, kata dia, akan terus mendukung upaya penegakan aturan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat.

"Kami mengimbau untuk setiap pembangunan di sempadan Danau Toba agar jangan coba-coba membangun tanpa izin. Sebelum melakukan pembangunan, terlebih dahulu berkoordinasi dan memastikan seluruh ketentuan telah dipenuhi," ujarnya.

Dalam penertiban tersebut, kedua pemilik lahan menyepakati penghentian seluruh aktivitas reklamasi dan pematangan lahan. Pemilik lahan juga menyatakan kesediaan untuk memperbaiki fasilitas umum yang mengalami kerusakan akibat aktivitas tersebut.

Kesepakatan penghentian kegiatan dan perbaikan fasilitas umum tersebut dituangkan dalam surat pernyataan/perjanjian yang ditandatangani oleh pihak terkait.

Pemerintah Kabupaten Samosir kembali mengingatkan masyarakat untuk mematuhi ketentuan tata ruang, perizinan dan perlindungan lingkungan dalam setiap rencana pembangunan, khususnya di kawasan sempadan Danau Toba, sehingga pembangunan tetap berjalan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kepentingan umum.***

Kegiatan yang berlangsung di Desa Suka Maju Kec. Tanjung Tiram Kabupaten Batubara ini diikuti para ibu rumah tangga. Pelatihan tersebut menjadi wadah bagi peserta untuk mengasah kreativitas sekaligus memperoleh keterampilan yang berpotensi dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi.

Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan pendampingan langsung dari Kak Juli selaku tutor Kelas Buket.

Dengan penuh ketelatenan, Kak Juli mengajarkan setiap tahapan pembuatan bunga, mulai dari menyiapkan kain spunbond, memotong bahan sesuai pola, membentuk kelopak, hingga merangkai bagian-bagian tersebut menjadi bunga mawar yang menarik.

Antusiasme para peserta terlihat selama proses pembelajaran. Para ibu mengikuti setiap arahan tutor dengan seksama dan berusaha menyelesaikan setiap tahapan dengan teliti.

Semangat tersebut juga terlihat dari Kak Juli yang aktif mendampingi peserta selama proses praktik berlangsung.

Kak Juli mengatakan, pelatihan tersebut akan terus dikembangkan dengan membuat berbagai model bunga. Pada pertemuan berikutnya, peserta akan mulai mempelajari jenis bunga lainnya untuk melengkapi rangkaian buket.

"Pekan depan akan membuat model bunga lanjutan. Ada 30 pot yang mau diisi, dan semuanya berbeda jenis," ungkap Kak Juli.

Melalui Kelas Buket Khas Melayu ini, Rumah Zakat berharap keterampilan yang diberikan dapat terus berkembang dan menjadi bekal produktif bagi masyarakat Desa Suka Maju.

Kelas vokasi ini diharapkan mampu melahirkan masyarakat yang semakin terampil, kreatif, mandiri, serta memiliki peluang untuk mengembangkan hasil kerajinan menjadi produk bernilai ekonomi.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Rumah Zakat dalam membangun pendidikan keterampilan yang berkelanjutan, sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga memiliki kemampuan praktis yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan membuka peluang usaha.(evi/r)

Hingga Jumat (28/8/2026) pagi, jumlah korban tewas di Nepal telah mencapai 469 orang, sementara hampir 1.000 orang masih dinyatakan hilang di kedua sisi perbatasan.

Ratusan korban hilang berasal dari berbagai negara. Terdapat 45 warga Indonesia yang berdomisili di Kathmandu, Nepal. Menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia mereka bekerja di sektor perhotelan.

Namun hingga berita ini dipublikasi, Kedutaan Besar Indonesia di Dhaka dan di Beijing terus belum terdapat laporan mengenai WNI yang terdampak banjir dan longsor ini.

Saat ini otoritas Indonesia di Dhaka tengah fokus memastikan ada atau tidaknya WNI yang mendaki di sekitar Nepal.

"Kami mengimbau agen perjalanan yang memberangkatkan WNI ke Nepal untuk segera menyampaikan informasi mengenai keberadaan dan kondisi WNI, terutama yang sedang melakukan perjalanan atau pendakian," begitu pernyataan Kemlu.

Orang-orang yang terdata hilang juga terdiri dari 100 warga India, 54 warga Amerika Serikat, dan 33 warga Inggris, menurut badan pariwisata Nepal.

Banyak keluarga menanti kabar di rumah sakit danmasih terus mencari kerabat mereka yang hilang.

Shreejana Shrestha, jurnalis BBC Nepali, mengunjungi sebuah rumah sakit di Kathmandu. Beberapa korban selamat diterbangkan dengan helikopter untuk menjalani perawatan di rumah sakit tersebut.

Di sisi lain, banyak keluarga berkumpul di luar rumah sakit. Mereka dengan harapan menemukan orang-orang terkasih mereka.

Warga Nepal, Ram Kumari Shrestha, mencari suaminya. Saat bencana terjadi, suaminya yang bekerja sebagai pengemudi sedang menuju Distrik Rasuwa. Ram belum mendengar kabar darinya sejak satu hari sebelum banjir dan longsor terjadi.

Kementerian Luar Negeri Ukraina menyebut 53 warga merkea saat ini juga di perbatasan Nepal-Tibet. Mereka menyebut tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa warga Ukraina termasuk di antara korban tewas atau luka-luka.

Pemerintah Australia menyatakan bahwa sejumlah warga mereka berada di daerah yang terendam banjir. Namun otoritas Australia belum mengkonfirmasi jumlah pasti warga mereka yang dilaporkan hilang.

Seorang juru bicara dewan pariwisata di Nepal mengatakan bahwa 24 warga Kanada dilaporkan hilang. Kumar Adhikari, manajer sebuah perusahaan perjalanan, menerima ribuan panggilan dari puluhan keluarga warga Inggris yang hilang.

Agen perjalanan ini mengoperasikan sejumlah perjalanan wisata mereka melintasi perbatasan Nepal-Tibet, lapor kantor berita Press Association.

Operator agen perjalanan itu berkata kepada BBC, mereka telah mencoba menyewa helikopter penyelamat. Namun helikopter, klaim mereka, tidak bisa terbang karena kondisi yang buruk.

Press Association melaporkan, empat pemandu wisata Nepal yang bekerja untuk agen perjalanan dari Inggris ini hilang.

Kumar Adhikari mengatakan, dia telah menghubungi para pemandu ketika mereka diperkirakan berada di kantor imigrasi Tibet. Namun sambungan telepon itu tidak bisa terhubung.

"Kami berharap mereka aman," kata Kumar kepada PA. "Tapi kemudian saya menerima video dari pemerintah China yang menunjukkan, bahkan, sisi Tibet pun terkena banjir."

Kumar berkata, dia perlahan menanggapi banyak keluarga turis yang berjalan bersama perusahaannya. Namun dia belum dapat memberikan informasi terbaru, walau dia telah menghubungi konsulat Inggris dan mengirimkan salinan paspor kliennya.

"Saya merasa sangat sedih. Kami hanya memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya," kata Kumar.

"Saat ini kami sedang berduka, sangat berduka," ujarnya. (BBC)

Acara ini dihadiri langsung oleh jajaran manajemen JNE dan Cosmo JNE FC, di antaranya SVP Marketing Group Head JNE, Eri Palgunadi, Founder tim Cosmo JNE FC, Paulus Hans Ekajaya, Manajer Tim, Caisar Silitonga, dan Pelatih Kepala, Motonori Baba, beserta seluruh official pemain Cosmo JNE FC.

Dalam kesempatan ini, manajemen Cosmo turut memperkenalkan tim pelatih dan official yang mendampingi skuad, meliputi Caisar Silitonga (Manajer Tim), Dedy Ahdiat Putra (Physical Coach), Mohammad Lily Alfisyahrin (Tim Analisis), dan Ade Lesmana (Goalkeeper Coach). Kekuatan tim juga semakin bertambah dengan hadirnya pemain asing baru asal Brasil, Joao Ortiz, yang akan mengisi posisi flank dan Caio Alvi De Almeida, posisi pivot.

Memasuki tahun kelima kolaborasi strategis ini, Eri Palgunadi selaku SVP Marketing Group Head JNE menyampaikan kebanggaannya atas konsistensi dukungan terhadap perkembangan olahraga futsal tanah air.

"JNE senantiasa berupaya memberikan dampak positif bagi masyarakat, salah satunya melalui dukungan terhadap dunia olahraga yang sangat digandrungi generasi muda seperti futsal. Kemitraan yang telah terjalin selama lima tahun ini merupakan wujud komitmen jangka panjang JNE dalam memajukan olahraga futsal di tanah air, serta membersamai langkah anak bangsa untuk terus berprestasi, sejalan dengan semangat 'Connecting Happiness'," ungkap Eri.

Pada musim kompetisi ini, Cosmo JNE FC mengusung tema "20th Supremacy, One Legacy" untuk merayakan hari jadi klub yang telah berdiri sejak tahun 2006. Caisar Silitonga selaku Manager Cosmo JNE FC menjelaskan bahwa angka 20 tahun bukan sekadar penanda usia, melainkan sebuah simbol perjalanan panjang, winning mentality, konsistensi, serta warisan identitas bagi generasi pemain selanjutnya.

"Dukungan penuh dari JNE sebagai perusahaan logistik terdepan di Indonesia menjadi energi besar bagi kami untuk mengarungi musim ini. Dengan 12 tim terbaik yang bersaing, kami optimis dapat memberikan penampilan terbaik dan membanggakan para supporter di seluruh Indonesia," ujar Caisar.

Dukungan spesial untuk #TemanJNE dan Yellow Sub bagi para pecinta futsal dan supporter setia yang ingin menyaksikan langsung aksi Cosmo JNE FC, JNE menghadirkan program giveaway tiket gratis yang dapat diakses melalui akun Instagram JNE_ID. Selain itu, JNE juga menghadirkan promo spesial berupa diskon ongkos kirim khusus di setiap kota penyelenggaraan pertandingan.(red)

Dilansir dari laman resmi Saluran Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Medan. Kasus dugaan pembunuhan berawal pada tanggal 7 Juli 2025, Maria dan terdakwa menjalin hubungan pacaran.

"Keduanya telah melakukan hubungan suami istri sekira bulan Juli 2025. Usai itu, korban berangkat ke Pakpak Barat untuk melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) dari Kampus Unimed selama kurang lebih 40 hari," dikutip dari SIPP PN Medan, Selasa (18/8/2026).

Setelah itu, korban kembali dari KKN dan kembali ke indekos. Lalu, sekira 19.30 WIB, korban menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa dirinya tidak datang bulan atau haid.

Mendengar hal tersebut, terdakwa menyarankan korban untuk melakukan pemeriksaan tes pack (alat pengecek kehamilan). Setelah melakukan pengujian dengan tas pack, sekira pukul 21.00 WIB korban memberitahukan kepada terdakwa bahwa ia positif hamil.

Pada awal bulan Oktober 2025, terdakwa yang merupakan warga Jalan Danau Toba, Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi itu bertemu dengan korban di GOR Serbaguna Pancing. Korban mengajak terdakwa untuk bertemu dan membicarakan tentang kehamilannya.

Dalam pertemuan tersebut, korban mengaku malu sedang hamil dan terdakwa mengatakan iya akan bertanggung jawab serta mengajak untuk menikah. Terdakwa juga mengajak korban mengaku kepada kedua orang tua mereka tetapi korban mengaku malu atas kehamilan dirinya.

Terdakwa kembali mengajak korban, untuk menghadap orang kedua belah pihak dan terdakwa mengaku akan tanggung jawab atas kehamilan korban. Tetapi korban mengatakan malu dan bersikeras ingin menggugurkan kandungannya.

Terdakwa sempat menolak ajakan korban untuk menggugurkan kandungannya, tetapi korban bersikeras. Akhirnya, keduanya mencari cara menggugurkan janin tersebut.

Sejak Oktober 2025 sampai dengan Desember 2025, terdakwa dan korban berupaya menggugurkan janin yang berada di dalam kandungan korban dengan cara meminum ramuan jahe, sereh, kunyit dan asam jawa yang dibeli terdakwa di Pasar MMTC Pancing Medan.

Upaya tersebut, tidak berhasil dilakukan untuk menggugurkan janin. Sehingga, korban meminta terdakwa untuk membeli obat penggugur janin merek Menses melalui e-commerce Shopee.

Pada awal Januari 2026, korban meminta terdakwa untuk membelikan obat merek Menses di Shopee. Selanjutnya, terdakwa memesan dua kotak seharga Rp100 ribu dan terdakwa menyerahkannya kepada korban. Namun, sampai dengan akhir Februari 2026, janin di kandungan korban tidak kunjung gugur juga.

Sanggam mencari informasi di internet tentang cara mempercepat proses persalinan pada 6 Maret 2026. Berdasarkan artikel yang dibaca Sanggam, berhubungan badan dapat mempercepat proses persalinan.

Kemudian, disampaikan terdakwa kepada korban dan korban setuju untuk melakukan hubungan intim. Pada 8 Maret 2026, terdakwa dengan korban pun melakukan hubungan badan di indekos korban.

Kemudian, pada Senin (9/3/2026) sekitar pukul 19.30 WIB, korban mengontak terdakwa melalui WhatsApp agar datang ke indekosnya. Setibanya di lokasi, korban langsung memberikan tote bag yang di dalamnya berisi jasad bayi.

Terdakwa kemudian membawa jasad bayi tersebut ke Tebing Tinggi dengan menumpangi angkutan umum dari Terminal Amplas. Sekitar pukul 23.15 WIB, terdakwa mengubur jasad bayi di lubang di area perkebunan sawit di Jalan Gatot Subroto, Kota Tebing Tinggi.

Terdakwa mengubur jasad bayi tersebut dan menutupnya dengan pelepah sawit, sementara tote bag dibuang terdakwa ke sungai. Setelah itu, terdakwa kembali ke Medan pada Selasa (10/3/2026). Setelah tiba di Medan, terdakwa menghubungi korban dan menanyakan bagaimana kabarnya, lalu korban jawab kabarnya baik.

Kemudian, pada Rabu (11/3/2026) sekitar pukul 18.40 WIB, terdakwa mendatangi indekos Maria dan mencium aroma tak sedap di dalam indekos Maria.

Selanjutnya, pintu indekos korban didobrak dan korban ditemukan meninggal dunia di dalam kamar mandi. Kemudian, pemilik indekos melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

Berdasarkan hasil visum et repertum Rumah Sakit Bhayangkara Medan Nomor R/05/RSBM/III/2026 tanggal 13 Maret 2026 menyimpulkan perkiraan lama kematian korban 48 sampai 96 jam dan sifat kematian tidak wajar.

Sementara itu, hasil visum terhadap jasad bayi Nomor R/03/IV/2026/RSBM tanggal 10 April 2026 menyimpulkan usia kandungan 37 sampai 40 minggu dan perkiraan lama kematian 10 hingga 30 hari. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan.

Keterangan ahli Obstetri Ginekologi Sosial, dr. Binsar P. Sitanggang, Sp. OG. SubSp. Obginsos., menyatakan proses persalinan korban ada bantuan orang lain, akan tetapi bukan tenaga yang memiliki kompetensi.

Atas kejadian tersebut, Sanggam didakwa Pasal 458 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, subsider Pasal 458 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Lalu, dakwaan alternatif kedua Pasal 464 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dakwaan subsider Pasal 464 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.(DetikSum??)

Pasalnya, seorang pengunjung H (38), warga setempat ditebas menggunakan parang oleh rekannya sendiri, JS (31), saat nongkrong di Kedai Tuak Edi Tarigan.

"Kami lagi dengerin musik, tiba-tiba ada keributan. JS langsung cabut parang dari pinggang dan mengayunkannya ke arah H. Kejadiannya cepat sekali, korban langsung terkapar bersimbah darah," tutur salah seorang saksi mata di lokasi kejadian, Kamis (20/8/2026).

Polres Karo langsung bergerak setelah menerima informasi itu dan mengamankan terduga pelaku beserta sebilah parang yang diduga digunakan dalam penganiayaan.

Informasi mengenai kejadian itu diterima personel Polsek Tigabinanga, sekitar pukul 20.45 WIB.

Polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa seorang pria mengalami luka akibat benda tajam dan sedang mendapatkan perawatan di Puskesmas Tigabinanga.

Mendapat informasi itu, Kanit Reskrim bersama personel piket langsung mendatangi Puskesmas.

Korban menderita sejumlah luka robek, antara lain di bagian kepala sebelah kiri dan kanan, pelipis kiri, serta bagian kiri dekat ketek (ketiak).

Setelah mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Tigabinanga, korban kemudian dirujuk ke RSU Kabanjahe untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

Polisi selanjutnya melakukan penyelidikan dan pengecekan tempat kejadian perkara.

Dari hasil penyelidikan, petugas mengidentifikasi JS sebagai pria yang diduga melakukan penganiayaan terhadap korban.

Petugas kemudian melakukan pencarian hingga akhirnya berhasil mengamankan JS.

Polisi juga mengamankan barang bukti berupa sebilah parang bergagang kayu berbahan karet berwarna kombinasi hitam dan oranye, lengkap dengan sarung berwarna kuning.

Berdasarkan keterangan awal terduga pelaku, penganiayaan dilakukan dengan cara membacokkan parang ke arah kepala korban sebanyak satu kali. Parang tersebut juga diarahkan ke bagian dada kiri korban sebanyak satu kali.

Akibat kejadian itu, korban menderita luka-luka di bagian kepala serta bagian samping dada dekat ketiak sebelah kiri.

Hingga proses awal penanganan perkara, belum ada laporan polisi yang dibuat oleh korban. Untuk memastikan peristiwa tersebut tetap dapat diproses sesuai ketentuan hukum, kepolisian membuat Laporan Polisi Model A berdasarkan informasi yang diterima dan hasil tindakan kepolisian di lapangan.

Terkait motif penganiayaan, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku dan pihak-pihak terkait. Polisi belum menyimpulkan motif di balik aksi tersebut.

Di hadapan penyidik, pelaku JS tanpa basa-basi mengakui perbuatan kejinya itu.

"Saya bayang-bayang emosi, Pak. Saya bacok kepalanya sekali pakai parang, terus saya arahkan lagi ke dada kirinya sekali," ucap JS di Mapolres Karo.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho mengatakan penanganan perkara dilakukan sebagai bentuk respons cepat kepolisian terhadap informasi yang diterima dari masyarakat.

"Terduga pelaku beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Polsek Tigabinanga untuk menjalani proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut," urainya sebagaimana dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Sikawes yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 28 Agustus 2026.

Atas perbuatannya, terduga pelaku diproses berdasarkan Pasal 466 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penganiayaan berat ancaman 5 tahun penjara.***

Melalui aksi rutin bertajuk "Jumat Berkah", ribuan porsi makanan siap santap dibagikan di sejumlah titik strategis serta Kantor DPC GRIB Jaya Medan, Jalan Sei Serayu, Jumat (28/8/2026).

Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (Kabid OKK) DPC GRIB Jaya Kota Medan, Dudi Efni Pasaribu, didampingi Wakil Ketua DPC Fablo Siagian, menegaskan bahwa perbedaan keyakinan maupun latar belakang sosial bukan menjadi sekat untuk terus menebar manfaat.

"Jumat kali ini kami tetap konsisten menebar kebaikan. Siapa pun dan dari latar belakang agama apa pun, silakan datang ke kantor. Kami menyediakan sekitar 700 porsi makanan di kantor DPC untuk dinikmati masyarakat, mulai dari pejalan kaki hingga jemaah masjid," ujar Dudi di sela-sela kegiatan.

Sembari berseloroh, Dudi bahkan menyandingkan aksi sosial mandiri ini dengan program prioritas pemerintah pusat.

"Kalau pemerintah punya program MBG atau Makan Bergizi Gratis, kita juga punya versi sendiri, yaitu Makan Bersama GRIB," kelakarnya bersama Fablo.

Dudi menambahkan, program yang telah bergulir secara konsisten selama lebih dari dua tahun ini berjalan sukses berkat soliditas kepengurusan serta arahan penuh dari jajaran pimpinan cabang.

"Kegiatan ini terlaksana berkat dukungan penuh Pembina DPC GRIB Jaya Medan, Ferdy Sanjaya Sembiring, Ketua DPC Rudi Ginting, dan Bendahara Rio Siahaan. Kami mendoakan beliau-beliau selalu diberi kesehatan dan kelapangan rezeki agar program ini terus berkelanjutan," ucapnya.

Di lokasi terpisah, aksi serupa turut digelar secara masif oleh jajaran Pimpinan Anak Cabang (PAC) GRIB Jaya Medan Polonia di bawah komando sang ketua, Harvey Alfaris, yang dipusatkan di Masjid Al-Baitul Amin.

Sekretaris DPC GRIB Jaya Kota Medan, Drs. Toyib Marbun, yang hadir mendampingi langsung jalannya kegiatan menyebutkan bahwa antusiasme warga sekitar maupun jemaah sangat tinggi.

"Hari ini kami kembali menggelar Jumat Berkah bersama jajaran PAC Medan Polonia hingga pengurus ranting. Sekitar 300 hingga 500 kotak makanan kami bagikan kepada para jemaah usai ibadah Salat Jumat serta para pengendara yang melintas," jelas Toyib.

Toyib pun menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran pembina dan pimpinan cabang atas konsistensi program kepedulian ini.

"Terima kasih tak terhingga kami sampaikan kepada Pembina GRIB Jaya Kota Medan, Kakanda Ferdy Sanjaya Sembiring, serta Ketua Rudi Ginting. Semoga beliau selalu dipanjangkan umur dan dimurahkan rezekinya," pungkasnya. (Dam)