Ketua KSPSI AGN Sumatera Utara yang juga menjabat sebagai Ketua DK3P, T.M. Yusuf, SE, tak mampu membendung rasa kecewanya. Dalam rapat penting yang digelar di Ruang Aula Lantai 3, Kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provsu. Yusuf terlihat tertunduk pilu menahan air mata di hadapan para pemangku kepentingan (stakeholder).

Kekecewaan Yusuf memuncak saat Kadisnaker Sumut, Yuliani Siregar, diduga telah menyebarkan isu yang tidak benar (hoax) terkait istri dari seorang buruh yang tewas saat bekerja. Hal ini dianggap sebagai tindakan yang sangat melukai hati keluarga korban dan kalangan pekerja.

"Ini adalah hal yang paling memilukan. Seharusnya seorang Kadisnaker berdiri di depan membela hak pekerja, tapi yang terjadi justru sebaliknya, membuat isu-isu hoax yang tidak berdasar," ujar Yusuf dengan nada bergetar menahan emosi, Rabu (15/4/2026).

Yusuf menegaskan bahwa kasus yang sedang mereka kawal bukanlah persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau sengketa buruh biasa. Ini menyangkut nyawa manusia yang hilang saat mengadu nasib di tempat kerja.

Ia sangat menyayangkan sikap instansi terkait yang seolah-olah menganggap remeh tragedi tersebut.

"Ini bukan kasus PHK. Ini bukan kasus buruh biasa. Ini kasus yang menyebabkan tewasnya pekerja.Tapi kenapa dianggap seperti angin lalu," tegasnya lagi.

Meski diwarnai ketegangan dan kekecewaan terhadap pimpinan Disnaker Sumut, Dewan K3 Provsu berkomitmen untuk tetap mengambil langkah cepat guna mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan. Langkah ini diambil demi menekan angka kecelakaan kerja di Sumatera Utara yang kian memprihatinkan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada Kadisnaker Sumut terkait tudingan yang dilontarkan. (Dam)

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 100.3.3.2/305/KPTS/2026 sampai dengan Nomor 100.3.3.2/309/KPTS/2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

ASN yang dilantik yakni Adela Sari Lubis, S.Tr.Keb., M.KM sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik. Eks Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB dilantik bersama 12 pejabat fungsional, dan 107 kepala sekolah.

"Pelantikan hari ini merupakan bentuk kepercayaan negara kepada saudara-saudari sekalian. Kepercayaan ini harus dijawab dengan kinerja nyata, dedikasi tinggi, serta integritas yang tidak diragukan," ucap Lom Lom Suwondo membacakan amanat Bupati.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap jabatan adalah amanah yang membawa tanggung jawab besar, tidak hanya kepada pimpinan dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Lebih lanjut disampaikan, seluruh proses pengangkatan telah melalui pertimbangan matang berdasarkan kompetensi, kualifikasi, serta kebutuhan organisasi. Karena itu, para pejabat yang dilantik diminta segera beradaptasi dan menunjukkan kinerja terbaik.

Lebih lanjut disampaikan, seluruh proses pengangkatan telah melalui pertimbangan matang berdasarkan kompetensi, kualifikasi, serta kebutuhan organisasi. Karena itu, para pejabat yang dilantik diminta segera beradaptasi dan menunjukkan kinerja terbaik.

Kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Wakil Bupati menekankan peran strategis dalam memberikan masukan kebijakan yang tajam, visioner, dan solutif kepada kepala daerah.

Sementara itu, pejabat fungsional didorong untuk terus meningkatkan profesionalisme dan keahlian di bidang masing-masing sebagai ujung tombak pelayanan teknis pemerintah.

"Kepada para kepala sekolah yang dilantik, saya menitipkan tanggung jawab besar dalam mencetak generasi penerus bangsa. Ingat, keteladanan, disiplin, dan integritas dalam memimpin satuan pendidikan, serta menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas dan berprestasi sangat penting," tambahnya mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk terus memperkuat sinergi, menjaga kekompakan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan visi pembangunan daerah: Deli Serdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan.

"Selamat kepada seluruh pejabat yang telah dilantik. Jalankan amanah dengan penuh tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing," tutupnya.(dms)

Rektor UINSU Medan, Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag., dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam atas terselenggaranya acara ini sebagai wadah mempererat ukhuwah Islamiyah di lingkungan kampus. Rektor menekankan bahwa semangat Halalbihalal harus menjadi fondasi bagi seluruh sivitas akademika untuk bekerja lebih harmonis demi mewujudkan visi Smart Islamic University. Kepada para calon jemaah haji, Rektor menitipkan doa agar perjalanan ibadah mereka diberikan kemudahan, kesehatan, serta keselamatan hingga kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur dan mabruroh.

"Haji yang mabrur itu tercermin dari perubahan perilaku yang semakin baik dan kepedulian sosial yang meningkat setelah pulang nanti," pesan Prof. Nurhayati kepada para hadirin.

Ketua Panitia pelaksana, Dr. H. Sugeng Wanto, M.Ag., dalam laporannya menjelaskan bahwa persiapan acara dilakukan dalam waktu yang relatif singkat namun tetap mengedepankan kualitas dan khidmatnya prosesi. Beliau menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung, terutama atas arahan dari Rektor dan para Wakil Rektor. Sugeng juga mengungkapkan bahwa pemilihan lokasi di Aula Gedung H. Anif ini memiliki nilai historis dan emosional tersendiri bagi keluarga besar UINSU, terutama sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi para tokoh yang telah membangun fasilitas tersebut. Upacara tepung tawar ini pun menjadi simbol doa restu kolektif agar para jemaah diberikan kekuatan lahir dan batin selama berada di Makkah dan Madinah.

Mewakili para calon jemaah haji, Dr. Muhammad Al Farabi, M.Ag., menyampaikan rasa haru dan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh universitas. Dia menyadari bahwa ibadah haji merupakan perjalanan spiritual yang membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang luar biasa. "Kami memohon maaf atas segala kesalahan dalam pergaulan selama ini dan memohon doa agar kami diberikan ketabahan serta keikhlasan dalam menjalani setiap rangkaian ibadah di tanah suci," ungkapnya. Para jemaah juga berkomitmen untuk mendoakan kemajuan dan kejayaan UINSU Medan saat berada di tempat-tempat mustajab nantinya.

Suasana khidmat semakin terasa saat Ustadz Prof. Dr. Ardiansyah, Lc., M.A., menyampaikan tausiah rohaninya yang menekankan pentingnya kesabaran dan keikhlasan dalam berhaji. Beliau mengingatkan bahwa ibadah haji adalah perjalanan menuju Allah yang penuh dengan ujian kesabaran, mulai dari kerumunan massa hingga dinamika selama di Arafah.

Ustadz Ardiansyah juga menyoroti fenomena media sosial saat ini, di mana para jemaah diingatkan untuk tetap menjaga kekhusyukan dan tidak terjebak pada keinginan untuk pamer atau mengejar eksistensi digital semata. Menurutnya, inti dari haji adalah pembersihan jiwa dan penguatan tauhid yang harus dijaga kemurniannya sejak berangkat hingga pulang kembali.

Pada tahun ini, UINSU Medan memberangkatkan 14 orang pegawainya yang terdiri dari jajaran guru besar dan staf kependidikan. Daftar nama yang mengikuti prosesi tepung tawar antara lain adalah Prof. Dr. Magasti Sitorus, M.Ag., Prof. Dr. Siti Halimah, M.Si., Prof. Dr. Mustofa Kamal Rhokan, M.Hum., Dr. Muhammad Al Farabi, M.Ag., Dr. Sudirman, M.Si., Dr. Ernita Daulay, M.Hum., Dr. Rora Rizky Wandini, M.Pd., Irwan S, S.Ag., M.A., Dr. Fatma Yulia, M.Ag., Dr. Fatimah Zahara, S.Ag., M.A., Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, S.HI., M.A., Kusmilawaty, M.Ak., Dewi Agustina S. Kep., Ners, M. Kes., dan Nining Nurbaiti, S.Kom., MM. Keberangkatan mereka diharapkan membawa berkah tersendiri bagi perkembangan institusi di masa depan.

Diiringi alunan hadroh Islami, acara ditutup dengan saling bersalam-salaman sebagai simbol saling memaafkan dalam semangat Idul Fitri. Seluruh sivitas akademika yang hadir tampak memberikan ucapan selamat dan pelukan hangat kepada para calon jemaah haji, menciptakan suasana kekeluargaan yang begitu kental.(rel)

Komitmen ini menjadi wujud keseriusan dalam menghadirkan sistem penerimaan peserta didik yang transparan, objektif, akuntabel, dan berkeadilan di seluruh madrasah.

Pernyataan komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan yang melibatkan jajaran pimpinan Kanwil Kemenag Sumut, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah,Katim Kerja Pendidikan Madrasah, ,Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumut, Kasi Penmad/ Pendis Kemenag Kabuptaen/Kota serta Kepala Madrasah.

Kegiatan ini sekaligus menjadi langkah awal untuk menyamakan persepsi dan memperkuat integritas seluruh pihak yang terlibat.

Kepala Kanwil Kemenag Sumut H.Ahmad Qosbi, S.Ag.,MM menegaskan bahwa PMBM merupakan proses strategis dalam menentukan kualitas input peserta didik madrasah. Oleh karena itu, seluruh tahapan pelaksanaan harus mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku dan dilaksanakan secara profesional.

"PMBM bukan sekadar proses penerimaan siswa baru, tetapi menjadi pintu masuk dalam mencetak generasi unggul madrasah. Karena itu, kami menegaskan agar seluruh proses dilakukan secara jujur, terbuka, dan bebas dari praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan," tegasnya.

Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Sumut Dr.H.Erwin Pinayungan Dasopang,M.Si., dalam kesempatan tersebut turut menegaskan kesiapan teknis pelaksanaan PMBM Tahun Pelajaran 2026/2027. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan teknis secara rinci sebagai pedoman bagi seluruh madrasah.

"Kami memastikan seluruh satuan pendidikan madrasah memahami dan melaksanakan PMBM sesuai juknis yang telah ditetapkan.

Selain itu, kami juga terus melakukan pembinaan dan pendampingan agar proses berjalan tertib, transparan, dan sesuai standar pelayanan pendidikan," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pemanfaatan sistem digital dalam PMBM akan terus dioptimalkan guna memberikan kemudahan akses bagi masyarakat serta meminimalisir potensi kesalahan dan penyimpangan dalam proses seleksi.

Dalam komitmen bersama tersebut, seluruh satuan kerja bersepakat untuk melaksanakan PMBM sesuai regulasi yang berlaku, menjamin keterbukaan informasi kepada Masyarakat, mengedepankan prinsip keadilan tanpa diskriminasi, serta menolak segala bentuk kecurangan, gratifikasi, dan praktik pungutan liar.

Selain itu, Kanwil Kemenag Sumut juga mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan PMBM. Digitalisasi sistem pendaftaran diharapkan mampu mempermudah akses masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan transparansi proses seleksi.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Utara yang hadir mewakili lembaga pengawas eksternal turut memberikan arahan yang diwakili Kepala Keasistenan Pencegahan Mory Yana Gultom. Ia menekankan pentingnya penyelenggaraan PMBM yang berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas dan bebas maladministrasi.

Ia menyampaikan bahwa seluruh panitia dan pihak terkait harus memastikan tidak adanya penyimpangan dalam proses penerimaan, seperti diskriminasi, penyalahgunaan wewenang, maupun praktik pungutan liar. Selain itu, ia juga mendorong agar mekanisme pengaduan masyarakat dibuka secara luas, mudah diakses, dan ditindaklanjuti secara cepat dan transparan."Komitmen yang telah dinyatakan hari ini harus diikuti dengan implementasi yang konsisten di lapangan.

Sebagai bentuk penguatan pengawasan, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan apabila ditemukan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan PMBM.

Dengan adanya pernyataan komitmen bersama serta dukungan pengawasan dari Ombudsman, diharapkan pelaksanaan PMBM Tahun Pelajaran 2026/2027 di seluruh madrasah di Sumatera Utara dapat berjalan tertib, lancar, dan kredibel, serta semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pendidikan madrasah.(rel)

Personel Satlantas dikerahkan untuk memantau langsung pendistribusian BBM sekaligus memastikan kelancaran arus lalu lintas di SPBU Simpang Karo, Selasa (14/4/2026).

Patroli monitoring ini dipimpin oleh Aipda Alexander Panggabean bersama empat personel lainnya, yakni Bripka D. Sinabang, Bripda Perdana S. Nasution, Bripda M. Ryan Fadillah, dan Bripda Nazry Albiansyah. Fokus utama kegiatan adalah memastikan tidak terjadi antrean panjang yang dapat mengganggu mobilitas jalan lintas.

Kapolres Labuhanbatu Selatan, AKBP Aditya S.P. Sembiring, melalui Kasat Lantas AKP Yustina, mengonfirmasi bahwa berdasarkan pantauan di lapangan, ketersediaan BBM dan arus kendaraan berada dalam kondisi stabil.

"Melalui patroli ini, kami ingin memastikan situasi tetap kondusif, tidak ada antrean panjang maupun gangguan lalu lintas. Kami hadir untuk memberi rasa aman di tengah isu kelangkaan BBM," tegas AKP Yustina.

Hasil pantauan menunjukkan arus lalu lintas berjalan tertib dan lancar tanpa adanya titik kemacetan.

Sedangkan kondisi cuaca cerah, mendukung kelancaran aktivitas pengisian BBM oleh masyarakat.

Dan Kamtibmas situasi di sekitar area SPBU terpantau aman dan terkendali.

Selain fokus pada pemantauan BBM, petugas juga tetap menjalankan fungsi edukasi keselamatan berkendara. Dalam patroli tersebut, sejumlah pengendara sepeda motor yang kedapatan tidak menggunakan helm diberikan teguran simpatik.

AKP Yustina menambahkan bahwa pendekatan humanis tetap menjadi prioritas Satlantas Polres Labusel dalam meningkatkan kesadaran disiplin berlalu lintas.

"Pendekatan humanis akan terus dikedepankan. Kehadiran polisi bukan sekadar penegakan hukum, tetapi sebagai pelindung dan pengayom yang memberikan rasa nyaman bagi warga Labuhanbatu Selatan," pungkasnya.

Dengan adanya patroli rutin ini, diharapkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap terjaga, sekaligus meminimalisir praktik penyelewengan distribusi BBM di tingkat pengisian. (HBB)

Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menilai hasil audit kinerja adalah hal penting yang digunakan untuk memastikan seluruh kegiatan tepat sasaran, sesuai tujuan dari proses pelaksanaan hingga evaluasi.

"Dari pengalaman kita melihat audit kinerja dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, red) menunjukkan berbagai instrumen kebijakan yang harus diperbaiki, untuk menyesuaikan kembali sesuai kondisi yang ada, untuk menguji apakah organisasi benar-benar menjalankan sesuai dengan tujuan," ujar Sekjen ATR/BPN secara daring.

Kepada peserta webinar yang terdiri dari perwakilan unit kerja pusat, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi, dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Indonesia, Dalu Agung Darmawan menjelaskan bahwa persoalan yang masih menjadi temuan dalam audit kinerja seringkali berasal dari level perencanaan. Untuk itu, ia menekankan agar kualitas level perencanaan program kerja bisa disesuaikan kembali sesuai kebutuhan.

"Kita harus memastikan bahwa sebuah program yang dijalankan benar-benar logis, terukur, sesuai dengan target kinerja. Banyak deviasi yang terjadi justru karena perencanaan tidak realistis atau indikatornya tidak jelas, ini yang harus kita koreksikan," tegasnya.

Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menyebut Webinar Entry Meeting ini sebagai langkah awal pembahasan antara tim audit atau inspeksi dengan pihak yang akan diinspeksi atau diaudit. Pertemuan ini dilakukan sebelum proses audit dimulai, untuk memastikan semua pihak memahami tujuan dan ruang lingkup audit/inspeksi serta rencana dan jadwal audit/inspeksi.

"Di sini saya (selaku Tim Audit dari Itjen) tidak mencari kesalahan. Tapi ingin bersama-sama bagaimana mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah kita terima, 1 Rupiah pun kita pertanggungjawabkan," ujar Pudji Prasetijanto Hadi.

Mempertegas pernyataan Sekjen ATR/BPN, Irjen mengingatkan jajarannya untuk melakukan perencanaan dan pengorganisasian dengan benar. "Karena ini pintu dalam membuat suatu program dan kegiatan. Kita akan tentukan tujuannya apa, outcome-nya bagaimana, berdampak apa tidak programnya kepada masyarakat," pungkas Pudji.(Rel/Lkt)

Kegiatan ini berlangsung dengan tertib dan lancar, serta diikuti oleh para peserta yang telah dinyatakan lulus pada tahapan sebelumnya.

Pelaksanaan wawancara ini bertujuan untuk menggali lebih dalam kemampuan, pengalaman, serta kesiapan peserta dalam mendukung tugas-tugas pertanahan, khususnya di lapangan. Selain aspek teknis, penilaian juga difokuskan pada integritas, kedisiplinan, komunikaltw1si, dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Tim pewawancara yang terdiri dari jajaran pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat melakukan penilaian secara objektif dan profesional, guna memastikan terpilihnya kandidat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para tenaga pendukung yang terpilih nantinya mampu berkontribusi secara optimal dalam mendukung peningkatan kualitas layanan pertanahan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya.

Adapun hasil seleksi wawancara akan diumumkan melalui media sosial resmi Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat. Oleh karena itu, seluruh peserta diimbau untuk terus memantau informasi terbaru melalui kanal resmi yang tersedia. (Rel/Lkt)*

"Sekarang masyarakat tidak perlu khawatir untuk mengecek kesesuaian data sertipikat karena kini tersedia berbagai cara praktis yang bisa diakses kapan saja. Bisa lewat Sentuh Tanahku," ujar Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Shamy Ardian, dalam keterangannya, Rabu (15/04/2026).

Untuk bisa mengakses layanan dalam Sentuh Tanahku, masyarakat harus membuat akun dan memverifikasinya terlebih dahulu. Setelah masuk ke aplikasi, barulah fitur Sentuh Tanahku dapat dimanfaatkan, termasuk untuk pengecekan kesesuaian data sertipikat tanah.

Untuk sertipikat analog, pemilik dapat membagikan informasi kepada pihak lain dengan memasukkan alamat email serta menentukan durasi waktu akses.

Informasi yang ditampilkan meliputi Nomor Identifikasi Bidang (NIB), jenis sertipikat, kode blanko, tanggal penerbitan, lokasi dan luas bidang tanah, hingga identitas pemilik.

Sementara itu, pada Sertipikat Elektronik, pemilik bisa membagikan barcode yang tertera pada sertipikat kepada pihak lain. Kemudian setelah dipindai oleh pihak tersebut, data sertipikat akan langsung secara lengkap di layar ponsel pemindai, dengan catatan pihak tersebut juga telah memiliki akun Sentuh Tanahku yang terverifikasi.

"Dengan kemudahan yang kami berikan, masyarakat diharapkan semakin proaktif dalam memastikan keabsahan dokumen pertanahan yang dimiliki, sekaligus memanfaatkan layanan digital yang telah disediakan pemerintah secara optimal," pungkas Shamy.

Apabila saat melakukan pengecekan data bidang tanah tidak ditemukan di aplikasi Sentuh Tanahku, masyarakat tidak perlu khawatir. Hal tersebut dapat disebabkan karena data bidang tanah belum terpetakan dalam sistem digital. Jika hal itu terjadi, masyarakat diimbau untuk datang langsung ke Kantor Pertanahan setempat guna melakukan pemutakhiran data agar informasi sertipikat dapat terintegrasi dan terbaca dalam sistem digital. (Rel/Lkt)

Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan mengatakan, langkah ini penting untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pertanahan dan tata ruang.

"Transformasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan ketersediaan SDM pertanahan dan tata ruang yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga berintegritas serta siap kerja sejak awal. Oleh karena itu, kami mohon dukungan Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II dalam transformasi STPN menjadi ikatan dinas," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (14/04/2026).

Dalu Agung Darmawan menjelaskan, transformasi kelembagaan STPN telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Agraria STPN. Melalui kebijakan itu, dilakukan penataan program studi, termasuk penghentian program Diploma I serta penguatan program Sarjana Terapan yang lebih relevan dengan kebutuhan sektor pertanahan dan tata ruang.

Menurutnya, kebutuhan SDM di bidang pertanahan saat ini masih sangat besar, khususnya pada Jabatan Fungsional, seperti Penata Pertanahan, Penata Kadastral, dan Penata Ruang. "Kami mencatat masih terdapat kesenjangan signifikan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM. Pada jabatan Penata Pertanahan, dari kebutuhan lebih dari 21.000 formasi, baru sekitar 4.800 yang terpenuhi," ungkap Dalu Agung Darmawan.

Dari sisi kapasitas, Politeknik Agraria STPN dinilai siap mendukung transformasi tersebut.

Institusi ini didukung oleh puluhan dosen dan ratusan tenaga kependidikan, serta fasilitas pembelajaran yang memadai, seperti laboratorium sistem informasi geografis (SIG), fotogrametri, kartografi, bahasa, dan alat ukur. Selain itu, sistem pendidikan berbasis asrama juga diterapkan untuk membentuk karakter disiplin dan integritas peserta didik.

Dilihat dari kinerja pengelolaan anggaran dalam tiga tahun terakhir juga menunjukkan hasil positif dengan realisasi di atas 97%.

Hal ini mencerminkan kesiapan Politeknik Agraria STPN dalam bertransformasi menjadi sekolah kedinasan yang modern dan terstandar.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan pentingnya persiapan yang matang serta koordinasi lintas kementerian/lembaga sebelum transformasi dilakukan.

"Kementerian ATR/BPN perlu mempersiapkan usulan ini secara komprehensif dan terus berkoordinasi dengan Kementerian PANRB serta instansi terkait," ujarnya. (rel/Lkt)

Estafet kepemimpinan di jajaran Polrestabes Medan merupakan tindak lanjut dari Surat Telegram (TR) Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Febrianto, dengan nomor: ST/ 231/ IV/ KEP/ 2026 tertanggal 9 April 2026 yang ditandatangani oleh Karo SDM Kombes Pol Philemon Ginting.

Salah satu rotasi yang paling menyedot perhatian publik adalah jabatan Kasat Reskrim Polrestabes Medan. AKBP Adrian Risky Lubis kini resmi memegang tongkat komando Satuan Reserse Kriminal menggantikan AKBP Bayu Putro Wijayanto.

Sementara itu, AKBP Bayu Putro Wijayanto mendapatkan promosi jabatan baru sebagai Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Sumut.

Selain posisi Kasat Reskrim, beberapa posisi strategis lainnya juga resmi berganti wajah Kabag Ops kini dijabat oleh AKBP Dhana Noer Kurniawan, menggantikan AKBP Pardamean Hutahaean yang bergeser menjadi Kasubdit 4 Dit Intelkam Polda Sumut.

Kasat Lantas, AKBP Sri Lestari Widodo resmi menjabat menggantikan AKBP I Made Parwita yang kini dipercaya sebagai Kabag Bin Opsnal Ditlantas Polda Sumut.

Kasi Propam, Jabatan yang sebelumnya diisi AKP Natal Fernando Saragih kini beralih. AKP Natal sendiri mendapat tugas baru sebagai PS Kabag Ops Polres Tanjungbalai.

Selain itu, jabatan Kasikum, Kapolsek Deli Tua, dan Kapolsek Medan Tuntungan juga diserahterimakan dalam upacara yang berlangsung khidmat. Agenda ini juga dirangkai dengan pelantikan Kasiwas.

"Mutasi di tubuh Polri merupakan hal yang wajar demi penyegaran organisasi dan pengembangan karier personel. Saya berharap para pejabat baru dapat segera beradaptasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Medan," tegas Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak dalam arahannya.

Pantauan di lokasi, upacara ini turut dihadiri oleh Wakapolrestabes Medan AKBP Rudy Silaen, S.H., S.I.K., M.I.Kom, Ketua Bhayangkari Cabang Medan Kota Ny. Nelly Calvijn Simanjuntak, serta Wakil Ketua Bhayangkari Ny. Greis Rudy Silaen.

Setelah prosesi upacara selesai, kegiatan dilanjutkan dengan acara pisah sambut antara pejabat lama dan pejabat baru yang berlangsung penuh keakraban di aula Mapolrestabes Medan. (Dam)

Menguatnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS itu sebanyak 4 poin atau setara 0,02 persen.

Kini kurs mata uang Indonesia tersebut diperjualbelikan menjadi Rp17.123 per Dolar AS.

Sedangkan pada penutupan sebelumnya transaksi ditutup diangka Rp17.127 per Dolar AS.(dpt)

Namun catatan POSMETRO MEDAN yang dikutip dari data BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) Rabu 15 April menunjukkan untuk beberapa wilayah kota ini diprakirakan berawan seperti Medan Labuhan maupun Belawan.

Cek info ramalan cuaca kota Medan yang kondisinya bisa berubah sewaktu-waktu diluar prediksi.(dpt)

Ramalan Cuaca Kota Medan:

Medan Tuntungan

>> hujan ringan

Medan Belawan

>> berawan

Medan Amplas

>> hujan ringan

Medan Area

>> hujan ringan

Medan Johor

>> hujan ringan

Medan Marelan

>> hujan ringan

Medan Labuhan

>> Berawan

Medan Tembung

>> hujan ringan

Medan Maimun

>> hujan ringan

Medan Polonia

>> hujan ringan

Medan Baru

>> hujan ringan

Medan Perjuangan

>> hujan ringan

Medan Petisah

>> hujan ringan

Medan Timur

>> hujan ringan

Medan Selayang

>> hujan ringan

Medan Kota

>> hujan ringan

Medan Sunggal

>> hujan ringan

Medan Helvetia

>> hujan ringan

Medan Denai

>> hujan ringan

Medan Barat

>> hujan ringan

Medan Deli

>> hujan ringan ***

Kepada awak media, Selasa (14/4/2026), Alwi menegaskan, hingga saat ini belum terlihat langkah konkret dari pihak kepolisian untuk menangkap pelaku. Padahal, kasus tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya para pekerja sektor informal yang menggantungkan hidup dari aktivitas perparkiran.

"Ini bukan sekadar kasus penganiayaan biasa. Ini menyangkut rasa aman masyarakat. Jika pelaku dibiarkan bebas, maka kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian akan semakin runtuh," tegas Alwi.

Ia menilai, sikap lamban aparat dalam mengungkap kasus tersebut menunjukkan lemahnya penegakan hukum di wilayah hukum Polsek Medan Area. Menurutnya, aparat seharusnya bertindak cepat dan tegas, terlebih jika pelaku sudah diketahui identitasnya.

Lebih lanjut, Alwi secara terbuka mendesak Kapolsek Medan Area untuk segera mengambil langkah nyata.

"Kami mendesak Pak Kapolsek segera menangkap pelaku penganiayaan tersebut. Jangan tunggu tekanan publik semakin besar baru bergerak. Kalau tidak sanggup menjalankan tugas dengan baik, lebih baik mundur dari jabatan," desaknya.

HARI Kota Medan juga mengingatkan bahwa kepolisian memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketidakmampuan dalam menyelesaikan kasus kriminal, menurut Alwi, merupakan bentuk kegagalan dalam menjalankan amanah tersebut.

Kasus penganiayaan terhadap Koordinator Jukir di Pasar Sukaramai sendiri menjadi sorotan publik karena terjadi di ruang terbuka dan diduga melibatkan unsur kekerasan yang cukup serius. Namun hingga kini, proses penegakan hukum dinilai berjalan di tempat.

Alwi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga pelaku benar-benar ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

"Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kami akan terus bersuara sampai keadilan ditegakkan," pungkasnya.

Terpisah, Kapolsek Medan AreaAKP M Ainul Yaqin mengatakan, pihaknya masih memeriksa saksi-saksi.(Dam)

Koordinator Presidium Rakyat Membangun Peradaban (PERMADA), Ariswan, menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus harapan besar kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) yang baru, Muhibuddin.

Dalam keterangannya kepada awak media, Selasa (14/4/2026), Ariswan menilai momentum pergantian pimpinan ini harus dimanfaatkan untuk menuntaskan berbagai kasus korupsi besar yang selama ini menjadi perhatian masyarakat, khususnya di Sumatera Utara.

Menurutnya, daerah ini tidak hanya membutuhkan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga keberanian untuk membongkar perkara-perkara besar yang diduga belum diusut secara menyeluruh. Salah satu yang menjadi sorotan adalah dugaan megakorupsi dalam proyek Kota Deli Megapolitan atau Citraland.

"Kasus ini memiliki dampak luas, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun terhadap kepercayaan publik kepada institusi negara. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara komprehensif," ujar Ariswan.

Ia mengapresiasi langkah hukum yang telah menetapkan empat orang sebagai terdakwa dalam kasus tersebut. Namun demikian, Ariswan menilai proses hukum belum sepenuhnya menyentuh seluruh pihak yang diduga terlibat.

"Jangan berhenti pada empat terdakwa. Harus dibongkar hingga ke pusat kekuasaan, termasuk pihak-pihak yang memiliki peran strategis dalam proses pengambilan keputusan," tegasnya.

Ariswan juga menyoroti pentingnya pendalaman terhadap peran kepala daerah pada masa terjadinya dugaan korupsi. Menurutnya, seorang bupati memiliki tanggung jawab atas berbagai kebijakan strategis di wilayahnya, sehingga pemeriksaan tidak seharusnya berhenti pada status saksi semata.

"Perlu dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam dan menyeluruh guna memastikan transparansi serta keadilan hukum," tambahnya.

Diketahui, perkara ini berakar dari dugaan korupsi dalam pengelolaan, penjualan, serta pengalihan aset tanah milik PTPN I Regional I (sebelumnya PTPN II) yang dikelola oleh PT Nusa Dua Propertindo melalui kerja sama operasional dengan PT Ciputra Land. Proyek tersebut mencakup lahan seluas lebih dari 8.000 hektare yang tersebar di tiga kecamatan di Kabupaten Deli Serdang.

Perubahan status lahan dari Hak Guna Usaha (HGU) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) untuk kepentingan pembangunan perumahan menjadi salah satu poin krusial yang kini dipersoalkan. Proses tersebut diduga sarat kepentingan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar.

Saat ini, perkara tersebut telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan. Empat terdakwa yang dihadirkan di persidangan dinilai sebagai langkah awal dalam mengungkap kasus ini secara lebih luas.

Ariswan berharap, di bawah kepemimpinan Kajatisu yang baru, penegakan hukum dapat berjalan lebih berani, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Keberhasilan mengungkap kasus besar seperti ini tidak hanya akan mengembalikan kerugian negara, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berkeadilan," pungkasnya.(REL)

Wakil Ketua Umum PB Pendawa Indonesia, Donny Rizal, mengungkapkan apresiasi sekaligus harapannya atas amanah baru yang kini diemban oleh AKP Philip Purba.

"Kami mengucapkan selamat kepada AKP Philip Purba atas pelantikannya sebagai Kasat Narkoba Polres Tapsel. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Kasat Narkoba di Polres Tapanuli Utara, dan kami meyakini pengalaman tersebut akan sangat mendukung dalam menjalankan tugas di tempat yang baru," ujar Donny.

Ia juga berharap, dengan pengalaman yang dimiliki, AKP Philip Purba mampu meningkatkan kinerja dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Tapanuli Selatan.

"Harapan kami, beliau dapat menjalankan tugas secara maksimal serta menekan peredaran narkoba di wilayah Tapsel, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan bersih dari penyalahgunaan narkotika," tambahnya.

PB Pendawa Indonesia turut menegaskan komitmennya untuk terus mendukung aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan narkoba, melalui berbagai kegiatan sosial serta edukasi kepada masyarakat.(REL/WIK)

Video berdurasi 90 detik tersebut memicu kekhawatiran publik setelah tersebar luas di platform Facebook pada Selasa (14/4/2026).

Berdasarkan pantauan, unggahan tersebut telah mendapatkan ribuan respons dari netizen. Dalam video itu, terlihat dua orang pemuda melakukan kontak fisik yang disaksikan oleh puluhan rekan seusianya yang terlihat masih memakai baju seragam sekolah.

Keterangan dalam video menyebutkan bahwa insiden tersebut melibatkan seorang pelajar SMK dengan seorang alumni, namun lokasi pasti dan asal sekolah pihak yang terlibat belum dapat dipastikan.

Unggahan dari akun media sosial lokal tersebut memicu pro dan kontra di kolom komentar. Hingga berita ini ditayangkan, unggahan telah dibagikan ratusan kali.

Beberapa netizen menyayangkan aksi kekerasan tersebut dan meminta konten video segera dihapus guna mencegah dampak psikologis bagi anak-anak lainnya.

"Kau hapus ini, sakit hatiku karena aku punya anak SMA. Bagus kalau lengkap alat buktimu, lapor saja," tulis Hasan Rambe akun netizen, menekankan pentingnya penyelesaian melalui jalur formal daripada sekadar viral di media sosial.

Menanggapi hal ini, Ketua LSM Komunitas Masyarakat Labuhanbatu mengatakan bahwa pihak berwenang dan dinas pendidikan terkait diharapkan segera melakukan penelusuran untuk memverifikasi kebenaran lokasi serta oknum yang terlibat.

"Langkah pembinaan secara internal melalui sekolah dan pendekatan persuasif kepada orang tua menjadi prioritas utama untuk meredam potensi aksi serupa di masa mendatang" sarannya.

Hingga saat ini, tim redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak kepolisian setempat dan Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten Labuhanbatu untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut atas insiden tersebut. (HBB)

Sejak berdiri pada 24 Juni 1951, organisasi ini hadir sebagai wadah untuk menghimpun, membina, serta meningkatkan kompetensi bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara luas.

Di tengah tantangan sektor kesehatan yang semakin kompleks, IBI dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pelayanan, khususnya dalam bidang kesehatan ibu dan anak.

Peran ini menjadi semakin penting mengingat bidan merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan dasar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil.

Akses Informasi dan Transformasi Digital

Melalui pusatibi.or.id, IBI menghadirkan akses informasi yang lebih terbuka bagi anggotanya maupun masyarakat umum. Platform ini memuat berbagai informasi penting terkait kegiatan organisasi, kebijakan, hingga program pengembangan profesi bidan.

Digitalisasi ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas komunikasi organisasi. Selain itu, kehadiran platform digital juga mempermudah bidan dalam mengakses materi pelatihan, regulasi terbaru, serta perkembangan ilmu kebidanan.

Peningkatan Mutu dan Profesionalisme Bidan

IBI secara konsisten mendorong peningkatan mutu pelayanan kebidanan melalui berbagai program pengembangan kompetensi.

Kegiatan seperti pelatihan, seminar, workshop, dan pendidikan berkelanjutan menjadi instrumen utama dalam memperkuat kapasitas bidan di seluruh Indonesia.

Upaya ini bertujuan agar setiap bidan mampu memberikan pelayanan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar praktik yang telah ditetapkan.

Profesionalisme menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kebidanan.

Perlindungan dan Advokasi Profesi

Tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi, IBI juga memiliki peran penting dalam memperjuangkan dan melindungi profesi bidan.

Organisasi ini aktif dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada bidan, termasuk dalam aspek perlindungan hukum, kewenangan praktik, serta peningkatan kesejahteraan.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bidan dapat menjalankan tugasnya secara optimal tanpa menghadapi hambatan struktural maupun regulatif.

Dengan perlindungan yang memadai, kualitas pelayanan kepada masyarakat pun dapat terus ditingkatkan.

Penguatan Jaringan dan Solidaritas Organisasi

IBI juga terus memperkuat jaringan organisasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hubungan antaranggota, cabang, dan wilayah dibangun secara solid guna menciptakan kolaborasi yang efektif.

Selain itu, kerja sama dengan berbagai lembaga nasional dan internasional turut dikembangkan untuk memperluas wawasan serta meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan di Indonesia. Kolaborasi ini diharapkan mampu membawa profesi bidan semakin kompetitif di tingkat global.

Komitmen terhadap Etika dan Integritas

Dalam menjalankan perannya, IBI menegaskan pentingnya etika dan integritas sebagai landasan utama profesi. Penegakan Kode Etik Bidan Indonesia menjadi salah satu upaya untuk memastikan setiap anggota menjalankan tugas dengan tanggung jawab moral yang tinggi.

Komitmen terhadap etika ini tidak hanya menjaga kualitas pelayanan, tetapi juga memperkuat citra profesi bidan sebagai tenaga kesehatan yang profesional dan terpercaya.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Ikatan Bidan Indonesia diharapkan terus menjadi pilar utama dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia, sekaligus berkontribusi nyata dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Dukungan terhadap program kesehatan ibu, bayi, balita, keluarga berencana, serta kesehatan reproduksi.

Dalam menjalankan tugasnya, IBI menekankan pentingnya etika dan integritas. Dengan menegakkan Kode Etik Bidan Indonesia, organisasi ini memastikan setiap anggotanya memberikan pelayanan dengan tanggung jawab moral yang tinggi.

Dengan berbagai peran strategis tersebut, IBI diharapkan mampu terus menjadi garda terdepan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya bagi ibu dan anak di Indonesia. (REL)

Pernyataan tersebut disampaikan Anrizal menyusul beredarnya unggahan dari akun Facebook bernama Sofya Moureen yang dinilai telah menyebarkan tuduhan sepihak tanpa dasar yang jelas.

"Saya tegaskan bahwa informasi yang menyebutkan saya di akun tersebut adalah hoaks dan tidak benar," ujar Anrizal kepada awak media, Selasa (14/4/2026).

Anrizal yang dikenal sebagai Ketua Yayasan Perguruan Kesatria di Medan—yang membawahi unit pendidikan SD, SMP, hingga SMA—menyebutkan bahwa tuduhan yang beredar telah mencemarkan nama baik dirinya serta berpotensi merusak reputasi lembaga pendidikan yang ia pimpin.

Ia menyatakan tengah mempersiapkan langkah hukum melaporkan akun tersebut kepada aparat penegak hukum, guna memberikan efek jera serta memastikan kepastian hukum atas kasus yang dialaminya.

"Kami berharap institusi Polri dapat bertindak profesional, menjaga integritas, serta menindak setiap bentuk penyebaran informasi bohong yang merugikan pihak lain," tegasnya.

Lebih lanjut, Anrizal juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang beredar di media sosial tanpa verifikasi yang jelas.

"Masyarakat harus lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Jangan sampai ikut menyebarkan hoaks yang dapat menimbulkan keresahan dan merugikan banyak pihak," tambahnya.

Sementara itu, dalam unggahan akun Facebook Sofya Moureen, terdapat narasi bernuansa personal yang berisi tudingan terkait kehidupan Anrizal serta perlakuan yang dianggap tidak adil. Unggahan tersebut juga disertai pernyataan emosional yang belum dapat diverifikasi kebenarannya.

Kasus ini pun menjadi perhatian publik dan menambah daftar panjang persoalan penyebaran hoaks di media sosial yang berpotensi berujung pada proses hukum.(Dam)

Ratusan jemaah berkumpul menghadiri acara Dzikir Akbar dan Halal Bihalal Syawal 1447 H yang diselenggarakan oleh Thariqat Naqsyabandiyah Al Kholidiyah Jalaliyah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu.

Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Labuhanbatu, dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.OG. MKM, bersama Wakil Bupati Labuhanbatu, H. Jamri ST. Hadir pula jajaran Forkopimda, Anggota DPRD H. Ustadz Marasakti L.C., para pimpinan OPD, Dirut RSUD Rantauprapat, serta tokoh agama dan masyarakat.

Membuka rangkaian acara, qori internasional kebanggaan Indonesia, Ustadz H. Darwin Hasibuan S.Pd.I, melantunkan ayat suci Al-Qur'an dengan syahdu.

Dalam sambutannya mewakili Bupati, Wakil Bupati H. Jamri ST menegaskan bahwa momentum Halal Bihalal adalah sarana penting untuk memperkuat esensi kemanusiaan dan spiritualitas masyarakat. Ia menekankan peran strategis tarekat dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan mental di daerah.

"Tarekat memiliki peran strategis dalam membangun fondasi spiritual masyarakat. Saya berharap nilai-nilai kebaikan ini dapat terus dijaga, khususnya bagi generasi muda agar memiliki karakter yang kuat di tengah perkembangan zaman," ujar H. Jamri.

Ketua Umum Majelis Mursyidin, Dr. SM. Munawar Kholil Al Kahlidi, STh.I. M.Pd.I, dalam pidatonya mengajak jemaah untuk menerapkan prinsip airulrohman, yakni memandang sesama dengan penuh kasih sayang. Ia juga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin atas nama Thariqat Naqsyabandiyah Al Kholidiyah Jalaliyah kepada seluruh lapisan masyarakat.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Kemenag Labuhanbatu, H. Asbin Pasaribu MA, mengapresiasi eksistensi thariqat ini. Ia berharap keberadaan Thariqat Naqsyabandiyah dapat menjadi wasilah bagi umat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT serta membawa ketenangan di tengah masyarakat.

Acara mencapai puncaknya pada sesi tausiyah mendalam yang disampaikan oleh Mursyid Thariqat Naqsyabandiyah Al Kholidiyah Jalaliyah, Al Mukarom Buya DR. Syekh Muhammad Nur Ali S.Ag. M.Hum.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pelaksanaan Shalat Dzuhur berjamaah dan Dzikir Sazaliyah. Seluruh rangkaian acara berlangsung dengan tertib, mencerminkan semangat harmoni dan persaudaraan yang kuat di Kabupaten Labuhanbatu. (HBB)

POSMETRO MEDAN, Labuhanbatu – Dunia penegakan hukum tipikor bergetar. Pasca putusan krusial Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIV/2026, Aparat Penegak Hukum (APH) kini tidak lagi memiliki kebebasan absolut dalam menentukan kerugian negara.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Masyarakat Labuhanbatu (KML), Hanafiah dengan tegas menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kini resmi menjadi satu-satunya panglima dalam menghitung kerugian negara.

Dalam keterangannya pada Selasa (14/04/2026), Hanafiah menekankan bahwa praktik lama di mana APH kerap menunjuk instansi atau akuntan publik lain kini telah tamat. Berdasarkan putusan MK tanggal 9 Februari 2026 tersebut, wewenang audit kerugian negara kini dikunci rapat hanya di tangan BPK.

"Pasca putusan MK ini, APH wajib menunjuk BPK. Tidak ada lagi celah untuk menggunakan lembaga lain. Ini adalah perintah konstitusi" tegas Imran.

Ia menambahkan bahwa hal ini merupakan koreksi fatal terhadap Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 yang sebelumnya masih memberi ruang bagi lembaga selain BPK. Kini, APH terikat aturan main baru yang lebih ketat dan terpusat.

Aktivis LSM itu juga mengingatkan bahwa penanganan kasus korupsi tidak boleh lagi berdasarkan "katanya" atau asumsi belaka. Penegakan hukum harus selaras dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP/KUHAP yang menuntut bukti absolut.

"Harus ada bukti kuat. Menentukan ada atau tidaknya kerugian negara, serta besarannya, mutlak harus melalui audit BPK setelah ditemukan bukti awal korupsi," tambahnya.

Hanafiah juga memberikan peringatan keras kepada para pelapor kasus korupsi. Menurutnya, melaporkan dugaan korupsi ke APH kini butuh "amunisi" yang lengkap, bukan sekadar surat kaleng.

Dia merincikan tiga skema pembuktian yang wajib dipahami publik agar laporan tidak berujung fitnah.

Pertama, Kasus Mark Up: Pelapor wajib menyertakan bukti harga pasar sebagai pembanding. "Jika harga beli Rp1.000 tapi di pasar Rp500, bukti pembanding itu harus ada di tangan pelapor!" ujarnya.

Kedua, Pemotongan Dana: Jika anggaran Rp1.000 tapi hanya dibayarkan Rp750, pelapor harus mengantongi bukti pernyataan dari penerima uang.

Ketiga, Proyek Fiktif: Pelapor harus mampu menguraikan secara detail kegiatan mana yang dicairkan dananya namun nol realisasi di lapangan.

"Laporan yang asal-asalan hanya akan menimbulkan keresahan dan fitnah. Ingat, pelapor akan dimintai keterangan dan bukti. Jangan sampai niat melaporkan korupsi justru menjadi bumerang hukum," pungkasnya. (HBB)