Panitia Sudirman Cup 7 yang hadir yakni; Ketua Piktor Oloan Sipayung SE, Wakil Ketua Jonner Damanik dan Bendahara Akri Saragih SE. Sedangkan Panitia Pesta Olob Olob 123 Resort Siantar GKPS Jalan Sudirman, hadir Ketua Meina Damanik SPd dan Ketua Bapa Marulam Simarmata MSi.

Wesly Silalahi dalam pertemuan itu mengaku sangat mendukung penuh kegiatan Sudirman Cup 7 serta Pesta Olob Olob 123 Resort Siantar.

"Sejatinya, Pemerintah Kota Pematangsiantar sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang baik di Kota Pematangsiantar, apalagi berhubungan dengan rumah ibadah," katanya.

Wesly Silalahi-- sebagaimana disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Pemko Pematangsiantar yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 22 Agustus 2026-- menuturkan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar akan turut berkontribusi dalam kegiatan yang menunjang dampak kebaikan bagi pemerintah kota, terlebih kolaborasi dengan berbagai pihak.

Lebih lanjut Wesly mengatakan, Kota Pematangsiantar telah menduduki peringkat ke-4 Indeks Kota Toleran (IKT) se-Indonesia.

Ia juga menceritakan, Pemko Pemko Pematangsiantar aktif berperan pada program-program pemerintah pusat, seperti Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), hingga pertemuan kota-kota toleran.

Di kesempatan itu, panitia menyampaikan peran gereja dalam mendukung program Pemko Pematangsiantar, secara khusus dalam bidang olahraga.

"GKPS Sudirman dalam melaksanakan agenda Sudirman Cup sudah berlangsung tujuh kali," sebut panitia.***

Kedua bocah itu sedang mendapat perawatan intensif dari petugas medis, usai mendapat tindakan kekerasan fisik yang diduga dilakukan oleh RS, yang tak lain merupakan bibi korban.

Suasana tampak haru sekaligus tatkala sama Wakil Ketua Bhayangkari Dairi, Cici Hadi menyapa AGP yang sedang beristirahat di atas tempat tidur rumah sakit.

Tak hanya menjenguk, --sebagaimana disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 22 Agustus 2026-- Cici Hadi juga membawa beberapa makanan untuk AGP dan AP. Kemudian kedua korban itupun tampak asik menyantap makanan berupa roti.

Cici Hadi pun tampak memberikan dukungan moral agar apa yang sedang mereka alami tidak membuat semakin terpuruk dan ketakutan.

Wakapolres Dairi mengatakan kunjungan ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan, serta pemulihan kondisi psikologi dari korban.

"Kami ingin memastikan bahwa anak korban ini mendapat pendampingan serta perawatan yang diperlukan, " tegas Hadi.

Wakapolres pun menegaskan bahwa Polri akan selalu hadir dalam memberikan perlindungan , pendampingan, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat.***

Pengungkapan di Perairan Karimun Kepulauan Riau pada Senin (17/8) dilakukan setelah tim memperoleh informasi pergerakan kapal yang mencurigakan dan diketahui beberapa kali berganti nama, yakni HONG RUN 2, RACE WIND, RAIN MAKER, dan MV OCEAN PORTER.

Tim Gabungan yang terdiri dari BNN RI, Ditjen Bea dan Cukai, Polda Kepri, Kanwil Bea dan Cukai Kepri, BNNP Kepri, serta PSO Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, pada sekitar pukul 18.30 wib berhasil melakukan intercept di Perairan Karimun Kepri terhadap Kapal MV OCEAN PORTER dan selanjutnya kapal tersebut dibawa ke Dermaga PSO Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun untuk dilakukan pemeriksaan menggunakan Back Scatter dan K9 serta pemeriksaan atas awak kapal dan penggeledahan beberapa kompartemen.

Hasil penggeledahan terhadap 4 (empat) kontainer--sebagaimana disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @HUMAS BNN RI yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 22 Agustus 2026-- diketahui ada dua kontainer di antaranya kosong, satu kontainer sudah terbuka berisi barang-barang perkakas seperti tali, sparepart, plastic wrap, dan lain-lain, sementara satu kontainer yang masih tergembok dan baru dilas setelah dibongkar berisikan bungkusan-bungkusan rokok berlogo "GD" dengan gambar daun berbahasa China.

Berdasarkan keterangan salah seorang awak kapal, pemeriksaan kemudian dikembangkan pada satu lokasi penyimpanan mencurigakan di atas kontainer.

Dalam pemeriksaan itu tim gabungan menemukan 8 (delapan) drum berkapasitas masing-masing 200 liter dan satu Water Tank berkapasitas 1.000 liter berisi cairan yang setelah diperiksa menggunakan Narcotics Identification Kit ternyata positif mengandung Metamfetamin. Dengan demikian, total barang bukti yang diduga mengandung narkotika Metamfetamin itu mencapai Berat Brutto 2,6 Ton

Selain barang bukti narkotika, tim juga menyita sejumlah barang bukti non narkotika berupa 157 box rokok ilegal asal China merek GD, dengan total 1.570.000 batang, serta mengamankan 10 orang crew kapal yang seluruhnya berkewarganegaraan asing berinisial AT, ST, YY, KZ, PP, TK, KM, HT, SM, dan TH.

Sebelumnya Kapal MV OCEAN PORTER, menurut pengakuan sang Kapten AT, tiba di Pelabuhan Rajang Sibu, Sarawak, Malaysia, pada 18 Mei 2026 untuk menjalani reparasi.

Kapal kemudian berangkat dari Rajang Sibu pada 30 Juli 2026 dengan tujuan Chittagong, Bangladesh, sebelum melanjutkan perjalanan menuju Port Kaohsiung, Taiwan.

Pada 14 Agustus 2026, kapal melakukan pengisian bahan bakar di perairan Langkawi dari kapal Jupmari (IMO 8626513) dengan jumlah sekitar 40 ton sebelum akhirnya diamankan tim gabungan.

Melalui pengungkapan kasus besar ini, tim gabungan berhasil mencegah peredaran narkotika jenis metamfetamin cair yang memiliki valuasi ekonomi mencapai hampir Rp8,5 Triliun. Selain itu, langkah tegas ini juga berhasil menyelamatkan 14,13 juta jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkotika.***

Warga juga mendesak perbaikan dan pelebaran jalan serta percepatan pembukaan jalur alternatif.

Aksi diterima Sekda Karo Gelora Kurnia Putra Ginting.

Di sana, Pemkab menyampaikan proses perizinan pembangunan jalan melalui kawasan Tahura masih berjalan, sementara pembangunan secara keseluruhan direncanakan masuk APBD Provinsi 2027.

Untuk mengantisipasi pungli, --sebagaimana disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Karonese daily yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 22 Agustus 2026-- kini telah didirikan 4 pos pengamanan dan akan ditambah.

Masyarakat juga diminta melaporkan dugaan pungli secara resmi ke Polres agar dapat ditindak secara hukum.

Terkait perbaikan jalan, Pemkab meminta masyarakat bersabar karena belum masuk anggaran 2026 dan diupayakan mulai dibangun pada 2027.***

Pertemuan itu dalam rangkaian Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar dengan UHKBPN Pematangsiantar tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Penandatanganan Kesepakatan Bersama digelar di ruang kerja wali kota, lantai 2 Balai Kota, Jalan Merdeka, Jumat (21/08/2026) sore.

Rektor UHKBPN Pematangsiantar Muktar B Panjaitan dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan sehingga pertemuan dapat terlaksana.

Muktar menyampaikan UHKBPN Pematangsiantar mendukung program-program Wali Kota Wesly Silalahi, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Menurut Muktar, dulu Pematangsiantar dikenal sebagai kota pendidikan. Untuk itu, ia berharap di masa pemerintahan Wali Kota Wesly, julukan kota pendidikan untuk Pematangsiantar bisa direbut kembali.

"Untuk itu, kami sebagai universitas, ikut serta dalam peningkatan dan pemberdayaan masyarakat. Apabila Pemko Pematangsiantar membutuhkan, kami siap untuk bersinergi dan berkolaborasi. Sehingga Kota Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras dapat terwujud," sebutnya.

Sedangkan Wali Kota, Wesly Silalahi-- sebagaimana disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Pemko Pematangsiantar yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Sabtu 22 Agustus 2026-- menyampaikan, kerja sama ini merupakan dukungan terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam peningkatan kualitas SDM dan penguatan kelembagaan kedua belah pihak.

Selain itu merupakan pedoman dalam mensinergikan program dan kegiatan bersama guna memeroleh hasil yang optimal, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar dan UHKBPN Pematangsiantar.

"Diharapkan kerja sama yang ditandatangani hari ini, dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang positif bagi kemajuan pembangunan dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat demi tercapainya Kota Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras," tukas Wesly Silalahi.

Sebelumnya, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar Hendra TP Simamora SSTP MSi dalam laporannya menyampaikan latar belakang terlaksananya kegiatan tersebut, antara lain: pelaksanaan kerja sama daerah merupakan wujud dalam mendukung peningkatan kesejahteraan daerah dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah, Pemko Pematangsiantar perlu mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Terakhir, visi dan misi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2029 mendukung peningkatan pendidikan masyarakat sehingga Pemko Pematangsiantar membuka pintu selebar-lebarnya pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta peningkatan kualitas SDM.

Sedangkan tujuan kegiatan tersebut, yakni meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan memberikan dukungan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM.

Kegiatan ini turut diisi dengan pemberian cenderamata.

Hadir di situ, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Subrata Nata Lumbantobing SSTP MSP.***

"Salah satu pihak yang diamankan adalah Rektor Unsoed," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (21/8/2026).

Budi menyebut operasi tersebut berkaitan dengan dugaan pengondisian penerimaan mahasiswa baru (maba).

"Terlebih dugaan korupsi terjadi saat proses awal penerimaan. Artinya, transaksional sudah terjadi saat mahasiswa baru membuka gerbang masuk kampus. Gerbang yang semestinya menjadi gapura cita-cita dan masa depan bangsa," ujar Budi.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan 19 Maret 2026 untuk periodik 2025, Akhmad Sodiq tercatat memiliki total harta kekayaan Rp3.124.541.326.

Aset terbesarnya berupa tanah dan bangunan senilai Rp2,5 miliar. Rinciannya, tanah 505 m2 di Kabupaten Banyumas senilai Rp1,3 miliar, tanah 1.051 m2 senilai Rp395 juta, tanah 1.129 m2 senilai Rp510 juta, dan tanah serta bangunan 1.050 m2 senilai Rp295 juta. Seluruhnya merupakan hasil sendiri.

Selain itu, ia melaporkan memiliki 3 unit motor dan 2 unit mobil senilai Rp285 juta. Harta bergerak lainnya Rp463,9 juta, kas dan setara kas Rp49,9 juta, serta harta lainnya Rp3,29 miliar. Ia juga tercatat memiliki utang Rp175 juta.

Akhmad Sodiq menjabat sebagai Rektor Unsoed periode 2022-2026 setelah terpilih pada 24 Maret 2022. Sebelumnya ia adalah Wakil Rektor Bidang Akademik.

Ia menyelesaikan S1 di Unsoed, S2 di Der-Georg August Universitaet Goettingen Jerman, dan S3 di Universitat Kassel.

Di luar kampus, ia aktif di sejumlah organisasi. Di antaranya Dewan Kehormatan Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU), Pengurus Cabang NU Kabupaten Banyumas, Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) Jawa Tengah, dan Dewan Pembina Asosiasi Sarjana Membangun Desa (SMD) Jawa Tengah.

Sejumlah penghargaan pernah ia raih, seperti Satyalancana Karya Satya XX Tahun 2017 dan Unsoed Award Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.

Pada 22 Juni 2026, Akhmad Sodiq sempat menjadi sasaran unjuk rasa mahasiswa Unsoed. Mahasiswa memprotes keputusan rektor yang mengirim mahasiswa untuk mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Indonesia Timur dalam rangka cek program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemberangkatan itu dinilai tidak merepresentasikan sikap mahasiswa terkait program MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Menanggapi hal itu, Akhmad Sodiq menyatakan kampus menerima surat resmi dari Sekretariat Wakil Presiden berisi penunjukan mahasiswa untuk mengikuti agenda tersebut. (fajar)

Aksi pamer tersebut dilakukan di jalanan dan sering melibatkan tawuran, sehingga menimbulkan rasa resah di masyarakat.

Pelaku berinisial JR alias Kicep alias Cep (16) merupakan pemilik akun Instagram simplelife._mandala yang memiliki puluhan unggahan.

Konten-konten tersebut menampilkan video dan foto saat anggota geng motor Simple Life Mandala membawa celurit di jalanan Kota Medan, video tawuran, hingga adegan seseorang berjoget sambil menenteng celurit. Ada juga rekaman yang memperlihatkan anggota geng memegang senjata airsoft gun.

Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan, Iptu Bimo Ramadhani Setiadi, membenarkan penangkapan tersebut. JR ditangkap di rumahnya di Desa Marindal II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, pada Jumat (21/8/2026) sekitar pukul 05.00 WIB.

"Sudah kami tangkap pagi tadi," ujar Bimo saat dikonfirmasi.

Menurut polisi, base camp geng motor Simple Life Mandala berada di Kecamatan Percut Sei Tuan. Berdasarkan pengakuan pelaku, kelompok ini tidak memiliki ketua formal karena semua anggota dianggap setara. JR sendiri berperan sebagai pemilik akun, penggerak massa saat akan tawuran, serta sering memegang celurit dan melakukan provokasi.

Dari hasil pemeriksaan, motif JR membuat konten pamer celurit adalah agar akunnya viral dan mendapatkan banyak pengikut, sehingga berharap bisa memperoleh endorse dari judi online (judol). Namun, hingga saat ditangkap, belum ada endorse yang diterima. Motif lainnya adalah untuk pamer dan validasi agar geng motornya dianggap keren.

Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita ponsel yang digunakan untuk mengunggah konten serta sebilah celurit. Mengenai video soft gun, pelaku mengaku itu merupakan rekaman lama dan senjata tersebut sudah dijual di kawasan Percut.

Pelaku beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polrestabes Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh Timsus JCS dan Opsnal Unit Resmob.

Saat memasuki Mapolrestabes Medan, Kicep disuruh jalan jongkok (mlaku ndhodhok, bahasa Jawa, red) mengenakan helm, topeng tengkorak dan membawa bendera. Di depannya ada petugas memegang celurit panjang sebagai barang bukti. Kasus ini masih dalam proses penyidikan.

Aksi pamer senjata tajam di ruang publik seperti ini dinilai dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Polisi menegaskan akan terus menindak tegas praktik premanisme dan kekerasan jalanan yang meresahkan warga.(BBS)

Dalam penggerebekan sebuah rumah di Jalan Pattimura, Lingkungan II, Kelurahan Kisaran Barat, Kecamatan Kisaran Barat, petugas mengamankan seorang pria berinisial S (38) beserta barang bukti narkotika jenis sabu dan pil ekstasi.

Penangkapan tersebut dilakukan pada Jumat, 7 Agustus 2026 sekitar pukul 00.20 WIB setelah petugas memperoleh informasi dari masyarakat mengenai dugaan adanya seseorang yang menguasai narkotika di lokasi tersebut.

Menindaklanjuti informasi itu, personel Satres Narkoba Polres Asahan bergerak menuju lokasi dan melakukan penyelidikan. Setelah memastikan ciri-ciri orang yang dimaksud, petugas kemudian melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah.

Dalam penggeledahan, petugas menemukan 19 bungkus plastik klip berisi butiran diduga narkotika jenis sabu dengan berat 44,27 gram. Selain itu, ditemukan pula 3 butir pil yang diduga ekstasi dengan berat bruto 1,72 gram.

Dari hasil interogasi awal, pria yang diamankan mengaku berinisial S dan menyebut barang bukti tersebut diperoleh bersama seorang pria berinisial H dari seseorang yang berada di wilayah Kota Tanjungbalai.

Selanjutnya, tersangka beserta seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres Asahan untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut.

Kasat Narkoba Polres Asahan, AKP Gunawan Effendi, S.H. mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut, termasuk mengembangkan informasi mengenai kemungkinan adanya jaringan atau pihak lain yang terlibat.

Polisi juga akan melengkapi administrasi penyelidikan dan penyidikan serta melakukan pengembangan guna mengungkap sumber maupun jaringan peredaran narkotika tersebut.

Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya Satres Narkoba Polres Asahan dalam memberantas peredaran narkotika sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Asahan.(red)

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Bastoni Purnama menjelaskan, ada dua kasus berbeda yang berhasil dibongkar oleh jajarannya, yakni kasus penjualan meterai palsu dan kasus rekondisi meterai bekas pakai untuk dijual kembali seolah-olah meterai baru.

"Rekondisi sekitar ratusan juta, pemalsuan juga sekitar ratusan juta karena beroprasi sudah dua tahun," kata Kombes Bastoni di PolresMetro Jakarta Selatan, Selasa (18/8/2026).

Bastoni mengatakan pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan pihak Peruri untuk memverifikasi keaslian meterai tersebut dan dengan otoritas pajak untuk mengalkulasi kerugian negara dalam kasus ini.

"Untuk ini kami perlu keterangan saksi ahli dari Peruri untuk benar secara hukum apakah ini asli atau palsu. Serta petugas pajak untuk menghitung besar kerugian negara, karena materai itu ada nilai cukainya," tutur Bastoni.

Sebelumnya Satuan Reserse Kriminal PolresMetro Jakarta Selatan berhasil membongkar dua kasus pemalsuan meterai.

Kasus pertama adalah kasus yang melibatkan tersangka Ernawati (46), Arnis (46) dan Irfan (36). Dalam kasus ini modus para tersangka adalah mengumpulkan meterai bekas pakai untuk kemudian dibersihkan atau direkondisi untuk kemudian dijual kembali pada masyarakat seolah-olah sebagai meterai baru.

Dalam kasus ini petugas mengamankan 2.169 meterai nominal Rp6.000 yang sudah dibersihkan, serta 650 meterai meterai nominal Rp6.000 dan 600 meterai nominal Rp3.000 bekas pakai.

Sedangkan kasus kedua adalah murni kasus pemalsuan dengan tersangka YI (54) dan MN (40). Dalam kasus ini kedua tersangka dengan sengaja membeli meterai palsu dengan harga murah untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat.

Saat diamankan petugas menemukan barang bukti sebanyak 19.500 buah meterai dengan nominal Rp6.000 palsu.

Kasus serupa juga pernah ditemukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam penangkapan pada Sabtu (26/6) tersebut petugas berhasil mengamankan dua orang yang menjual meterai rekondisi melalui media sosial.

Barang bukti yang diamankan saat itu yakni 18 lembar berisi 450 keping meterai rekondisi siap jual dengan nominal Rp 6.000, dua lembar meterai rekondisi yang siap jual berisi 100 keping dengan nominal Rp. 6.000 dan 3.000 keping meterai yang sudah digunakan dengan nominal Rp. 6.000.(Antara)

Ketua DPW HARI Sumatera Utara, M. Khairuddin Hasibuan, ST, kepada media, Jumat (21/8), menegaskan bahwa Perumda Tirtanadi harus segera mengeksekusi putusan hukum yang telah diputus hingga tingkat Mahkamah Agung.

"Keputusan ini harus segera diakomodasi. DPW HARI Sumatera Utara siap mengawal persoalan ini karena menyangkut hak dan hajat hidup para pensiunan yang telah mengabdi selama bertahun-tahun," tegas Khairuddin.

Menurutnya, putusan mulai dari Pengadilan Negeri Medan hingga Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1277 K/Pdt.Sus-PHI/2025 telah memberikan kepastian hukum. Namun hingga kini, para pensiunan mengaku belum menerima pembayaran kekurangan uang pensiun yang menjadi hak mereka.

Khairuddin menilai, apabila putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak segera dilaksanakan, maka hal tersebut berpotensi mencederai prinsip negara hukum dan menimbulkan preseden buruk terhadap kepatuhan badan usaha milik daerah terhadap putusan pengadilan.

"Jangan sampai muncul kesan bahwa Direksi Perumda Tirtanadi mengabaikan putusan pengadilan. Negara ini adalah negara hukum, sehingga setiap putusan yang telah inkrah wajib dihormati dan dilaksanakan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa para pensiunan telah menunggu selama bertahun-tahun untuk memperoleh haknya. Karena itu, HARI Sumut meminta Direksi Perumda Tirtanadi segera menyelesaikan pembayaran tanpa menunda-nunda lagi.

"Kami berharap tidak ada lagi alasan untuk menahan hak para pensiunan. Mereka telah mengabdi kepada perusahaan dan kini hanya menuntut hak yang telah dipastikan melalui putusan pengadilan. DPW HARI Sumut akan terus mengawal proses ini hingga hak para pensiunan benar-benar dibayarkan," pungkas Khairuddin.(JAF)

"Kalau Wali Kota Medan (Rico Waas) tidak hadir, pastinya kita kecewa," ucap Ihwan Ritonga saat diwawancarai wartawan, Jumat (21/8/2026).

Sementara, kata Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan itu, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution sendiri sangat serius dalam membenahi sistem transportasi di Sumatera Utara, khususnya di wilayah Medan, Binjai dan Deliserdang.

Oleh sebab itu, sudah seharusnya Rico Waas sebagai Wali Kota Medan, mendukung penuh upaya tersebut dengan turut menghadiri peresmianBRTMebidang di Lubuk Pakam, dan tidak hanya diwakilkan oleh Zakiyuddin Harahap sebagai Wakil Wali Kota Medan.

"Pak Gubernur (Bobby Nasution) kan sangat semangat soal beginian, tapi tiba-tiba (Wali Kota Medan) diundang malah nggak datang," ujarnya.

Ihwan Ritonga mengatakan, tentunya Pemprov Sumut sudah mengundang kepala daerah terkait, mulai dari Wali Kota Medan, Wali Kota Binjai, dan Bupati Deliserdang untuk menghadiri kegiatan peresmianBRTMebidang tersebut. Oleh karenanya, pihaknya sangat menyayangkan ketidakhadiran Rico Waas pada kegiatan itu.

"Persoalan tidak dihadiri oleh Wali Kota Medan (Rico Waas) dan hanya dihadiri Wakil Wali Kota Medan (Zakiyuddin Harahap), tentu sangat kita sayangkan juga ketidakhadiran itu. Padahal, BRTMebidang itu adalah program yang sangat strategis untuk mendorong dan membantu masyarakat (di bidang transportasi), khususnya masyarakat Sumut yang bekerja di kawasan Mebidang ini," katanya.

Dijelaskan Ihwan Ritonga, sejatinya dirinya tidak mengetahui apa alasan Rico Waas tidak menghadiri undangan tersebut. Akan tetapi, seharusnya Wali Kota Medan dapat menghormati undangan resmi yang disampaikan Gubernur Sumatera Utara.

"Saya nggak tahu ya kenapa alasannya nggak datang. Tapi kalau nggak datang dengan alasan ada tugas lain, nah itu saya kira salah ya, karena ini undangan resmi dari Pak Gubernur. Saya kira Pak Gubernur saja hadir, tapi Wali Kota (Medan) nggak hadir, tentu sangat kita sayangkan," jelasnya.

Ihwan Ritonga mengatakan, program BRTMebidang sejatinya sangat bermanfaat untuk masyarakat Sumatera Utara, termasuk masyarakat Kota Medan. Oleh sebab itu, sangat konyol apabila Pemko Medan tidak mendukung program BRTMebidang yang diperjuangkan oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.

"Konyol lah kalau (Rico Waas) tidak mendukung program strategis seperti (BRTMebidang) itu," pungkasnya.(jap)

Pelaku pun sudah ditangkap polisi. Pelaku berinisial RS (52). RS merupakan orang tua asuh korban sekaligus bibinya. "Pelaku sudah ditangkap Unit PPA Satreskrim Polres Dairi. Pelaku merupakan orang tua asuh korban sekaligus bibi korban," katanya.

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, polisi menemukan bahwa adik kandung korban, AP (6), juga mengalami dugaan penganiayaan. Petugas kemudian membawa kedua korban untuk mendapatkan perawatan.

"Ternyata adik korban juga mengalami penganiayaan. Mereka abang-adik kandung dan sudah kita bawa untuk mendapatkan perawatan," ungkapnya.

Syahrial mengungkapkan AGP dan AP memang dititipkan kepada bibinya karena ibu kandung mereka berada di luar kota untuk mencari nafkah. Sementara ayah mereka merupakan warga binaan.

"Ibu korban mencari nafkah di luar kota, ayah korban warga binaan, sehingga korban dititipkan bersama bibinya," ujarnya.

Selama dititipkan kepada pelaku, kedua korban diduga kerap mengalami penganiayaan. Polisi masih menyelidiki motif dugaan penganiayaan tersebut.

"Untuk motifnya belum diketahui. Saat ini masih kita lakukan penyelidikan," pungkasnya.

Dugaan kekerasan terhadap dua anak, AGP (7) dan adiknya, AP (6), resmi dilaporkan ke Polres Dairi, Sumatera Utara.

Peristiwa ini bermula ketika AP ditemukan sekitar pukul 07.38 WIB di Jalan Merdeka, tepatnya di belakang Gedung Nasional atau kawasan Penjara Lama, Sidipelaku, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi.

Kondisi kedua korban sangat memprihatinkan saat ditemukan oleh petugas. Korban anak pertama yang berusia 7 tahun mengalami luka parah pada badan, telinga masih berdarah, dan tangan kirinya patah akibat dugaan diputar-putar oleh pelaku.

Peristiwa itu viral di media sosial. Berdasarkan video yang dilihat Jumat (21/8/2026), terlihat seorang anak dalam kondisi memprihatinkan. Korban mengalami luka pada bagian mulut, kepala dan sejumlah bagian tubuh korban yang diduga akibat dianiaya pengasuhnya.

Dalam video itu, korban mengaku ayahnya sedang berada di penjara. Sedangkan ibunya tidak diketahui keberadaannya.

Korban juga mengaku selama ini sering disiksa oleh orang yang mengasuhnya. Penyiksaan tersebut diduga telah berulang kali terjadi.(DetikSumut)

Kasus tersebut mencuat setelah pengakuan AP terkait dugaan penyiksaan terhadap dirinya diviralkan melalui unggahan akun Facebook Yanti Misbah Saraan.

AP kemudian dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sidikalang pada Jumat (21/8/2026) sekitar pukul 08.43 WIB. Korban diantar Dinas Sosial Dairi, guru TK, dan UPT PPA Dairi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak rumah sakit, AP mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Kepada pihak yang mendampinginya, AP mengaku disiksa oleh orang yang dikenalnya.

AP mengaku kepalanya dibenturkan ke dinding rumah, tubuhnya disiram air panas, bibirnya dibakar menggunakan api, lehernya diikat dengan tali charger ponsel, serta dipukul menggunakan sapu lidi hingga lemas.

Selain itu, AP juga mengaku jarang diberi makan oleh pengasuhnya.

Hasil pemeriksaan medis awal menemukan luka lecet di sejumlah bagian tubuh, luka pada area alat kelamin, serta tangan yang memar dan bengkak sehingga sulit digerakkan. Pada bagian kepala juga ditemukan luka dan kondisi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Wajah dan bibir korban mengalami luka melepuh. Tim medis telah memberikan penanganan dan melakukan pemeriksaan menggunakan USG serta rontgen. Korban juga masih menjalani observasi dan mendapat konsultasi dari sejumlah dokter.

Selama menjalani perawatan di RSUD Sidikalang, kondisi AP turut diawasi oleh pihak kepolisian.

Sementara itu, Camat Sidikalang Mawardi Tumanggor bersama Lurah Sidikalang, UPT PPA Dairi dan kepala lingkungan melakukan investigasi ke rumah pengasuh AP.

Mawardi mengatakan, pengasuh AP berinisial RS telah diamankan Polres Dairi untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan penyiksaan tersebut.

Menurut informasi yang diperoleh dari kerabat RS di lokasi, AP merupakan satu dari tiga anak yang disebut ditinggalkan orang tuanya di tempat RS sejak Januari 2026.

Ibu AP berinisial VA disebut merupakan istri SP yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara. Setelah VA pergi meninggalkan anak-anaknya, RS disebut terpaksa merawat dan mengasuh AP bersama adiknya.

Dari informasi sementara tersebut, RS diduga kesal terhadap AP karena dianggap nakal. Kondisi tersebut disebut diperparah dengan tidak adanya biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak yang diasuhnya.

RS diketahui merupakan warga Jalan Gedung Nasional dan tinggal di perumahan milik Kementerian Hukum dan HAM RI.

Kasi Humas Polres Dairi, AKP Syahrial Ramadhan, membenarkan RS telah diamankan polisi.

"Ya, RS terduga pelaku sudah diamankan guna dilakukan pemeriksaan," kata Syahrial kepada wartawan, Jumat (21/8/2026). (Mistar)

‎

‎Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., menghadiri Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2026 di Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Jumat (21/8/2026).

‎

‎Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Arifin Rudi Nababan, S.H., didampingi Wakil Ketua DPRD Dedy Hendra Hutabarat, S.H., dan Ir. Reguel Simanjuntak. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Drs. Henry M.M. Sitompul, M.Si., para anggota DPRD, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para undangan lainnya.

‎

‎Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa nota kesepakatan perubahan KUA-PPAS merupakan wujud komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam menghadirkan produk anggaran yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Melalui pembahasan yang telah dilalui bersama, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan DPRD berkomitmen menyusun postur anggaran yang realistis, menyentuh kebutuhan riil masyarakat, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan.

‎

‎Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Bupati menginstruksikan seluruh perangkat daerah dan jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera mempercepat penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026 dengan mengedepankan kedisiplinan fiskal, efisiensi belanja melalui pendekatan money follows program, dan transparansi.

‎

‎Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja keras, sumbangsih pemikiran, serta masukan konstruktif selama proses pembahasan demi ok kepentingan masyarakat Tapanuli Utara.

(Parlindungan sinaga)

Gerakan yang dipusatkan dari PTPN IV Regional III, Pekanbaru, Riau, Jumat (21/8) itu menjadi bagian dari dukungan PTPN IV PalmCo terhadap program penanaman 2 miliar pohon yang dicanangkan pemerintah untuk memperkuat pemulihan dan pelestarian lingkungan.

Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat mengapresiasi langkah PalmCo yang menjadikan penanaman pohon sebagai gerakan bersama dengan cakupan wilayah yang luas.

"Saya berterima kasih bahwa ada inisiatif dari perusahaan negara yang begitu membanggakan karena ikut memastikan keberlanjutan lingkungan," kata Menteri Jumhur kepada wartawan di Pekanbaru, Jumat (21/8/2026).

Ia pun berharap program yang dilangsungkan oleh PTPN IV dan tercatat sebagai perusahaan perkebunan pertama di Indonesia yang berkomitmen mendukung upaya penguatan vegetasi serta sejalan dengan program 2 miliar pohon oleh KLH tersebut dapat dijadikan contoh oleh perusahaan-perusahaan lainnya.

"Mudah-mudahan ini bisa dijadikan contoh oleh (perusahaan perkebunan) swasta untuk mencontoh BUMN," ujarnya.

Lebih jauh, ia turut mengapresiasi inisiatif PTPN yang melangsungkan program tersebut pada wilayah yang teridentifikasi sebagai high conservation value (HCV), termasuk kawasan sempadan sungai. Langkah itu, kata dia, tidak hanya menjaga lingkungan, namun turut memberikan kebaikan kepada masyarakat sekitar.

"Program yang diusung PTPN IV ini sebenarnya tidak menghentikan kegiatan ekonomi, namun justru growth through environmental," tuturnya.

Gerakan penanaman 1,5 juta pohon sendiri dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah operasional PTPN IV PalmCo sebagai bagian dari komitmen perusahaan perkebunan negara dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas usaha dan kelestarian lingkungan.

Direktur Aset Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) Agung Setya Imam Effendi menyambut baik gerakan penanaman 1,5 juta bibit pohon yang diinisiasi PTPN IV PalmCo itu. Ia mengatakan bahwa inisiatif tersebut sebagai tindak lanjut arahan transformasi Danantara yang dilangsungkan PTPN grup.[

"Sejujurnya kami sangat antusiasi ketika kemarin Pak Jatmiko menyampaikan gagasan untuk menggerakkan penanaman pohon secara masif di seluruh wilayah operasional. Dan gerakan ini juga merupakan bagian dari mendukung inisiatif 2 miliar tanam pohon Pak Menteri. Tentu Ini adalah sebuah langkah yang sangat relevan dengan arah transformasi Danantara," kata Agung.

Untuk itu dirinya ingin mereplikasi inisiatif ini agar semakin luas. "Kita akan dorong PTPN grup agar menjalankan hal serupa secara terstruktur dan berkelanjutan," tambahnya.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa menjelaskan gerakan 1,5 juta pohon ditargetkan terealisasi dalam tiga tahun ke depan. "Yang kami lakukan sekarang adalah menyatukan berbagai upaya tersebut dalam satu gerakan yang lebih besar. Hari ini kita mulai dengan 1,5 juta pohon. Besok dan tahun-tahun berikutnya, kita rawat dan kita lanjutkan," katanya.

Ia menjelaskan PTPN IV PalmCo mendapat amanah dari pemerintah untuk mengelola sekitar 648 ribu hektare perkebunan negara yang tersebar dari Sumatera hingga Sulawesi.

Dari luasan tersebut, sebanyak 27.057 hektare teridentifikasi sebagai kawasan dengan nilai konservasi tinggi atau high conservation value (HCV), termasuk di dalamnya kawasan sempadan dan riparian sungai.

Menurut Jatmiko, program penghijauan dan revegetasi bukan meru87pakan kegiatan baru bagi PTPN IV PalmCo. Seluruh regional telah menjalankan penanaman pohon, pemulihan kawasan konservasi, serta revegetasi di sekitar sempadan sungai dalam beberapa tahun terakhir.

Sejak dibentuk pada Desember 2023 lalu, PTPN IV PalmCo telah melakukan penanaman 211 ribu pohon dengan cakupan areal mencapai sekitar 2.116 hektare.

"Dan yang kami lakukan sekarang adalah menyatukan berbagai upaya tersebut dalam satu gerakan yang lebih besar," ujarnya.

Kegiatan peluncuran tersebut turut mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Riau hingga para akademisi dari Universitas Riau. Jatmiko mengatakan keterlibatan berbagai pihak menjadi penting karena upaya menjaga lingkungan tidak dapat dilakukan perusahaan secara parsial.

"Bagi kami, menjaga lingkungan bukan pekerjaan tambahan. Ini bagian dari cara kami menjalankan usaha," tuturnya.

Ia menyebut lingkungan di sekitar perkebunan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari aktivitas perusahaan, mulai dari sungai, hutan, tanah, masyarakat hingga keanekaragaman hayati.

Karena itu, gerakan penanaman 1,5 juta pohon diharapkan tidak berhenti pada kegiatan penanaman, tetapi dilanjutkan dengan pemeliharaan dan perawatan bersama sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat.

"Bersama pak menteri kita memulai. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi bagian dari upaya bersama yang lebih besar dalam menjaga lingkungan Indonesia," demikian Jatmiko.( Evi/ r)

Peluncuran ini menjadi tahap awal pengoperasian BRT Mebidang yang ditujukan untuk memperkuat transportasi umum di kawasan metropolitan Medan, Binjai, dan Deli Serdang sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.

Bobby menegaskan, penyediaan transportasi umum merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah. Menurutnya, tingginya penggunaan kendaraan pribadi juga menunjukkan belum optimalnya layanan transportasi publik.

"Pemerintah sebenarnya menyiapkan transportasi umum. Jangan digeser perannya," kata Bobby dalam peluncuran tersebut.

Karena itu, Bobby meminta program BRT Mebidang tidak berhenti pada peluncuran armada, tetapi dilanjutkan dengan integrasi seluruh layanan transportasi di kawasan Mebidang.

Ia menargetkan sistem pembayaran terintegrasi dapat diterapkan sehingga penumpang cukup membayar sekali meski harus berganti bus atau koridor.

"Jadi kita inginnya mau ke Binjai, mau ke Deli Serdang maupun ke mana pun, bayarnya sekali saja. Nanti masalah pindah-pindah bus karena mungkin koridornya berbeda-beda," ujarnya.

Bobby juga meminta integrasi tersebut mulai terlihat pada 2027. Dengan sistem itu, masyarakat dari Deli Serdang menuju Medan atau Binjai tidak perlu kembali membayar ketika berpindah layanan sepanjang perjalanan.

"Walaupun harus turun bus, tapi enggak perlu bayar lagi. Sama seperti Busway," katanya.

BRT Mebidang saat ini memasuki tahap uji coba dengan dua unit bus listrik. Kepala Dinas Perhubungan Sumut Yudha P Setiawan mengatakan jumlah armada akan ditambah secara bertahap hingga mencapai 30 bus listrik pada 8 Desember 2026.

Dari total tersebut, 13 bus akan melayani Koridor 1 Teladan-Terminal Lubukpakam, 14 bus untuk Koridor 2 Simpang Barat-Binjai, sedangkan tiga unit disiapkan sebagai armada cadangan.

Layanan tersebut menggunakan skema Buy The Service (BTS), dengan pemerintah membayar operasional berdasarkan jarak tempuh dan standar pelayanan minimum.

Skema ini membuat pengemudi tidak perlu mengejar jumlah penumpang, tetapi berfokus pada ketepatan waktu, keselamatan, dan kenyamanan.

Selama masa uji coba, masyarakat dapat menggunakan BRT Mebidang secara gratis. Setelah beroperasi penuh, tarif yang ditetapkan sebesar Rp4.300 untuk penumpang umum dan Rp3.000 untuk kategori khusus seperti pelajar, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.

Selain armada, sebanyak 121 titik pemberhentian baru akan dibangun. Rinciannya 68 titik pada lintasan Teladan-Terminal Lubukpakam dan 53 titik pada lintasan Simpang Barat-Binjai.

Pemprov Sumut juga meluncurkan aplikasi Trans-Sumut untuk membantu masyarakat mengecek rute, memantau posisi bus secara real-time, serta melakukan pendaftaran tarif khusus.

Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Muiz Thohir mengatakan BRT Mebidang merupakan salah satu proyek percontohan pengembangan transportasi publik bersama kawasan Bandung Raya.

Ia menyebut kemacetan menjadi salah satu alasan pengembangan transportasi publik perlu dipercepat. Berdasarkan data TomTom Traffic Index yang disampaikannya, tingkat kemacetan Medan mencapai 54,02 persen.

"Pembangunan BRT bukan semata proyek infrastruktur, tetapi investasi jangka panjang bagi kualitas hidup masyarakat, produktivitas ekonomi, serta masa depan perkotaan yang lebih hijau," kata Muiz.

Pengelolaan BRT Mebidang selanjutnya juga akan diarahkan menuju badan usaha milik daerah (BUMD) bersama yang melibatkan Pemprov Sumut, Pemko Medan, Pemko Binjai, dan Pemkab Deli Serdang.

Bobby berharap kolaborasi tersebut mampu menjadikan transportasi umum sebagai pilihan utama masyarakat Mebidang dan menjadi salah satu penanda kawasan tersebut berkembang sebagai kawasan metropolitan.(HPSU)

Hal tersebut disampaikan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman saat menghadiri Bursa Wirausaha Unggulan Sumatera Utara di Auditorium Universitas Sumatera Utara (USU), Kamis (20/8).

Maman mengatakan, Bank Sumut merupakan salah satu penyalur KUR yang dinilai memiliki kinerja positif, khususnya dari sisi ketepatan penyaluran dan akuntabilitas.

"Bank Sumut, berdasarkan penilaian kami selama beberapa tahun ini mendapatkan penilaian positif dari kami, baik dari segi ketepatan, dari segi akuntabilitas, dan beberapa hal lainnya. Untuk itu, kita tambahkan kuota alokasi KUR menjadi Rp2 triliun," ujar Maman.

Tambahan kuota tersebut, menurut Maman, diharapkan dapat semakin memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM sekaligus memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Pembahasan teknis terkait penambahan kuota akan dilakukan lebih lanjut bersama Bank Sumut.

Dalam catatan Kementerian UMKM, secara keseluruhan total penyaluran KUR di Sumatera Utara saat ini telah mencapai sekitar Rp11 triliun kepada 168 ribu debitur. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1 triliun telah disalurkan Bank Sumut. Hal ini juga yang menjadi dasar penambahan kuota KUR.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah terhadap Bank Sumut sebagai mitra strategis dalam memperluas akses pembiayaan UMKM.

"Kepercayaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas penyaluran KUR. Bagi Bank Sumut, pembiayaan UMKM bukan hanya tentang menyalurkan kredit, tetapi bagaimana memastikan pembiayaan tersebut benar-benar mampu mendorong usaha tumbuh, naik kelas, dan memberikan dampak bagi perekonomian daerah," kata Heru.

Heru menegaskan, Bank Sumut akan terus menghadirkan pembiayaan yang mudah, terjangkau, dan memberikan nilai tambah bagi pelaku UMKM di Sumatera Utara.

Komitmen tersebut turut ditunjukkan menggelontorkan program KUR Mikro dengan suku bunga 0 persen pada 2026 dan 3 persen pada 2027, bebas biaya administrasi dan provisi, serta tanpa agunan.

Program tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan Bank Sumut terhadap pelaku usaha mikro untuk memperoleh akses pembiayaan yang lebih ringan.

"Ini merupakan bagian dari komitmen Bank Sumut untuk hadir lebih dekat dengan pelaku UMKM. Kami ingin memastikan akses pembiayaan tidak menjadi hambatan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya," kata Heru.

Dengan dukungan pemerintah dan penguatan kapasitas penyaluran, Bank Sumut berkomitmen menjadikan pembiayaan UMKM sebagai salah satu penggerak ekonomi Sumatera Utara yakni dari usaha kecil yang tumbuh hari ini, menjadi kekuatan ekonomi daerah di masa depan.(HBSU)

Pertemuan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar dan dihadiri Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin serta Syafrida Rachmawati Rasahan bersama sejumlah pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program MBG di Sumatera Utara. Ombudsman Ingatkan MBG Menggunakan Anggaran Negara Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengatakan pengawasan terhadap program MBG merupakan bagian dari mandat Ombudsman karena program tersebut termasuk kebijakan prioritas pemerintah yang menggunakan anggaran negara.

Karena itu, menurut Fikri, pelaksanaan MBG tidak hanya harus mengejar target distribusi makanan bergizi, tetapi juga wajib memenuhi prinsip pelayanan publik yang aman, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. "Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah dan menggunakan uang negara. Karena itu, Ombudsman memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya," kata Fikri dalam keterangannya.

Bagi Ombudsman, persoalan keamanan makanan menjadi salah satu aspek yang tidak bisa dianggap sepele. Kesalahan dalam pengelolaan makanan bukan hanya berdampak terhadap kualitas program, tetapi juga dapat langsung mengancam penerima manfaat. Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG, M.Kes, menjenguk langsung pelajar terdampak keracunan MBG di RS Efarina Berastagi, Kamis (13/8/2026).

Pemprov Sumut Tekankan Keamanan Makanan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga meminta seluruh SPPG memperketat standar pelaksanaan MBG. Beritakeracunan Karo Pesan tersebut disampaikan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam sambutan Gubernur Sumut. Program MBG disebut sebagai salah satu program prioritas Presiden untuk mendukung terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045.

Ada sejumlah hal yang ditekankan kepada pengelola SPPG. Pertama, standar mutu dan keamanan pangan harus menjadi prioritas. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) ditegaskan sebagai standar minimum. Kebersihan tenaga yang menangani makanan dan kualitas air yang digunakan juga harus dipastikan.

Pemprov Sumut turut mendorong keterlibatan sanitarian dari puskesmas untuk melakukan pengawasan secara berkala. Kedua, koordinasi antara SPPG dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dinas kesehatan, serta pihak terkait lainnya perlu diperkuat. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan distribusi sekaligus pengawasan MBG berjalan dengan baik. Ketiga, pengelolaan program harus terbuka dan akuntabel. Pengawasan dari Ombudsman, DPRD maupun pihak lain perlu dipandang sebagai bagian dari mekanisme evaluasi, bukan sebagai hambatan.

Keempat, menu MBG diharapkan tetap mempertimbangkan karakteristik daerah. Penggunaan bahan pangan dan pilihan menu yang sesuai dengan kearifan lokal diharapkan membuat makanan lebih mudah diterima oleh anak-anak. Pemeriksaan Temukan Bakteri pada Sejumlah Sampel Dalam Rakorwas tersebut, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap kasus gangguan kesehatan akibat makanan juga dipaparkan.

Kepala KPPG Medan yang membawahi wilayah Sumatera Utara dan Aceh, Donal Simanjuntak, menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan melalui dua pendekatan, yakni pengujian kimia dan mikrobiologi. Untuk pemeriksaan kimia, hasilnya dinyatakan negatif. Namun, pemeriksaan mikrobiologi menemukan bakteri pada dua sampel yang berasal dari dapur dan sekolah.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara melalui Andi Kusmawan kemudian memerinci hasil pengujian tersebut. Sampel yang diperiksa untuk aspek kimia antara lain ikan dencis botan, tahu goreng saus, sayur kol dan wortel, serta melon. Seluruh sampel tersebut tidak menunjukkan kandungan formalin, boraks, arsen, sianida, maupun nitrit.

Berbeda dengan pengujian kimia, pemeriksaan mikrobiologi pada 16 Agustus 2026 menunjukkan adanya sejumlah bakteri. Pada sampel nasi putih ditemukan Bacillus cereus. Sementara itu, ikan dencis mengandung Staphylococcus aureus.

Bakteri E. coli ditemukan pada sampel buah melon. Adapun sampel muntahan menunjukkan keberadaan Staphylococcus aureus. Dari rangkaian pemeriksaan tersebut, tidak semua sampel menunjukkan adanya agen penyebab gangguan kesehatan. Untuk korban yang membutuhkan penanganan, biaya perawatan disebut ditanggung Badan Gizi Nasional (BGN).

Sementara rujukan ke RS Haji menggunakan skema Universal Health Coverage (UHC). SPPG di wilayah Binjai - Langkat terdampak penutupan sementara beroperasi Kasus Gangguan Kesehatan Terjadi Berulang Ombudsman menilai munculnya kasus gangguan kesehatan dalam pelaksanaan MBG perlu menjadi alarm bagi seluruh pihak yang terlibat. Pasalnya, persoalan tersebut bukan kejadian yang hanya muncul sekali.

Data yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan terdapat satu kejadian pada 2025 dan empat kejadian sepanjang 2026. Jika seluruh peristiwa tersebut dihitung, jumlah korban mencapai sekitar 800 orang. Fikri Yasin mengatakan Ombudsman akan mendorong adanya langkah tegas terhadap SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran berat. Bahkan, penutupan SPPG menjadi salah satu rekomendasi yang akan didorong Ombudsman, terutama apabila kesalahan yang terjadi dinilai serius.

"Untuk SPPG yang melakukan kesalahan, terutama yang permasalahannya cukup berat, Ombudsman akan merekomendasikan untuk ditutup," tegas Fikri.

Menurut Fikri, persoalan tersebut juga telah dibicarakan dengan Kepala BGN. Koordinasi SPPG dengan Pemda Dinilai Belum Optimal Selain masalah keamanan pangan, Ombudsman menemukan persoalan lain dalam pelaksanaan MBG di Sumatera Utara, yakni koordinasi antara KPPG dan pemerintah daerah.

Fikri menyebut pengawasan di lapangan menunjukkan belum semua KPPG berkoordinasi secara optimal dengan pemerintah daerah. Dampaknya, pemerintah daerah bahkan disebut belum memperoleh informasi yang memadai mengenai jumlah maupun lokasi SPPG yang beroperasi di wilayah masing-masing. Kondisi tersebut dinilai perlu segera diperbaiki.

Ombudsman meminta Kantor Regional dan KPPG membangun komunikasi yang lebih kuat dengan pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut dianggap penting karena pemerintah daerah juga akan ikut menghadapi dampak ketika muncul persoalan dalam pelaksanaan MBG. "Ombudsman akan merekomendasikan dua hal utama. Pertama, penutupan SPPG yang melakukan kesalahan berat. Kedua, mendorong Kantor Regional dan KPPG untuk berkoordinasi serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program prioritas pemerintah tersebut," ujar Fikri.

Dapur SPPG di Langkat yang dikeluhkan masyarakat dan petani, Selasa 24 Februari 2026 Sekitar 200 SPPG Disebut Belum Memiliki SLHS Persoalan sertifikasi higiene sanitasi juga menjadi perhatian Ombudsman. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengatakan koordinasi antara Kantor Regional dan KPPG perlu diperkuat.

Keduanya memiliki mandat dari BGN, tetapi kondisi di lapangan menunjukkan masih ada ruang yang perlu diperbaiki dalam hal koordinasi dan kolaborasi. Yang tak kalah penting, Ombudsman menyoroti masih adanya sekitar 200 SPPG yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS. Padahal, sebagian SPPG tersebut disebut sudah menjalankan operasional selama hampir satu tahun.

Beberapa SPPG yang belum memiliki SLHS berada di wilayah Medan Johor dan Kabupaten Deli Serdang. Kondisi ini menjadi perhatian karena sertifikasi higiene sanitasi berkaitan langsung dengan standar keamanan dalam pengolahan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat program MBG. Ombudsman Minta Kasus Serupa Tidak Terulang Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Herdensi, menegaskan bahwa MBG merupakan program prioritas Presiden yang harus dikawal bersama.

Menurutnya, SPPG memiliki posisi penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya program tersebut di lapangan. Karena itu, pelaksana MBG harus memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar dan tidak justru menimbulkan persoalan baru.

"Program MBG ini merupakan program prioritas Presiden. Semestinya SPPG yang diamanatkan untuk mendukung keberhasilan program ini tidak kemudian menjadi hal yang mengganggu irama pencapaian target. Kami berharap peristiwa seperti ini tidak terulang kembali," ujar Herdensi.

Rakorwas tersebut diharapkan menjadi titik evaluasi bagi pelaksanaan MBG di Sumatera Utara. Beritakeracunan Karo Ombudsman mendorong agar SPPG, KPPG, Kantor Regional, pemerintah daerah, dinas kesehatan, serta pemangku kepentingan lainnya membangun koordinasi yang lebih kuat. Dengan pengawasan yang lebih ketat, standar higiene yang dipenuhi, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Sumatera Utara diharapkan dapat berjalan sesuai tujuan tanpa mengorbankan aspek keselamatan penerima manfaat.(lam)

Bertempat di Centre Point XXI Medan, Kamis (20/8/2026), sejumlah pemain dan produser film Istimewa hadir langsung menyapa penonton. Kehadiran mereka mendapat sambutan hangat dari masyarakat Medan yang antusias menyaksikan film drama keluarga tersebut.

Dalam kunjungan itu, hadir Yanni Melwani dan Prija Iska (Priijay), serta produser film Istimewa, Abdullah Mansuri yang akrab disapa Pak Mansuri atau Ayah Mans.

Kehadiran para pemain dan produser menjadi kesempatan bagi penonton untuk mengenal lebih dekat film yang mengangkat kisah enam anak di Rumah Istimewa dengan pesan tentang kemanusiaan, keluarga, penerimaan, dan ketulusan.

Produser film Istimewa, Abdullah Mansuri, mengatakan Medan dipilih sebagai kota pembuka perjalanan film tersebut di Sumatera karena memiliki arti penting dalam memperluas pesan kemanusiaan yang dibawa film.

"Kami sangat bersyukur dapat melanjutkan perjalanan Istimewa ke Pulau Sumatera, dan Medan menjadi kota pertama yang kami tuju. Respons luar biasa yang kami temukan di berbagai kota sebelumnya memperlihatkan bahwa pesan film ini sangat universal," ujar Ayah Mans.

Menurutnya, setiap manusia memiliki perbedaan, kekurangan, dan cerita masing-masing. Namun, hal tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk memberikan batasan terhadap seseorang.

"Kita semua memiliki perbedaan, kekurangan, serta cerita masing-masing. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita tidak menjadikan kekurangan sebagai cara untuk mendefinisikan seseorang," katanya.

Ayah Mans menambahkan, rangkaian cinema visit Istimewa tidak hanya ditujukan sebagai kegiatan promosi film. Lebih dari itu, kunjungan tersebut menjadi ruang refleksi bagi masyarakat untuk belajar melihat sesama manusia secara lebih terbuka dan menerima diri dengan segala kelebihan maupun kekurangan.

Sementara itu, Yanni Melwani yang berperan sebagai salah satu pemeran utama mengaku bahagia dapat bertemu langsung dengan penonton di Medan.

"Bertemu langsung dengan penonton di Medan memberikan energi yang luar biasa bagi kami. Setiap kota selalu meninggalkan kesan tersendiri, dan antusiasme di Medan membuktikan bahwa cerita tentang ikatan keluarga dan ketulusan di Rumah Istimewa ini mampu menyentuh hati penonton dari berbagai kalangan," ungkap Yanni.

Ia berharap pesan yang disampaikan melalui film tersebut tidak berhenti ketika penonton meninggalkan studio bioskop.

"Semoga pesan yang kami bawa dapat terus melekat di hati para penonton setelah keluar dari studio bioskop," tambahnya.

Harapan serupa disampaikan Prija Iska (Priijay), Aldi, dan Anggi. Mereka berharap perjalanan Istimewa di Sumatera dapat menginspirasi masyarakat untuk melihat seseorang berdasarkan sisi kemanusiaannya, bukan berdasarkan keterbatasan fisik maupun kondisi yang dimiliki.

"Perjalanan film ini adalah tentang bagaimana kita membuka mata dan hati kita. Harapan saya, setelah menyaksikan Istimewa, penonton dapat semakin menghargai satu sama lain dan melihat bahwa setiap manusia memiliki keistimewaannya masing-masing," kata Priijay.

Kisah Keluarga di Rumah Istimewa

Film Istimewa berkisah tentang lima anak dengan disabilitas, yakni Aldo (Aldi), Bimo (Bambang), Ken (Rein), Nita (Niatus), dan Mul (Mustofa), yang hidup sebagai sebuah keluarga di Rumah Istimewa bersama Pak Mahendra (Mathias Muchus).

Pak Mahendra merupakan sosok ayah yang penuh kasih. Sementara itu, Mbak Kinan (Yanni Melwani) hadir sebagai sukarelawan yang setia merawat mereka.

Konflik bermula ketika Pak Mahendra divonis menderita kanker. Demi tidak memperlihatkan kondisi dirinya yang semakin melemah kepada anak-anak, ia memilih pergi secara diam-diam.

Kepergian tersebut membuat anak-anak nekat melakukan perjalanan panjang untuk mencari sosok ayah yang mereka cintai.

Baca Juga: Kacabdis Wil XIII Nias Dorong Ketua Komite Sekolah dari Orang Tua, Bukan Pejabat

Dalam perjalanan, mereka bertemu Bagas (Ajil Ditto) dan Aji (Agus Kuncoro), yang kemudian membawa kisah mereka menjadi viral melalui panggung PWO bersama Ella (Salsabila Bella).

Perjalanan itu tidak hanya menjadi pencarian terhadap sosok ayah, tetapi juga menguji persahabatan, ketulusan, kesabaran, serta arti sebuah keluarga.

Setelah melewati berbagai rintangan, mereka akhirnya menemukan titik terang untuk kembali berkumpul dengan Ayah. Rumah Istimewa pun kembali berdiri, meski sebuah kehilangan kemudian mengajarkan bahwa tidak ada yang abadi di dunia selain kehidupan yang terus berjalan melalui kasih dan maaf.

Film Istimewa dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai 17 September 2026.

Film produksi Kairos Film tersebut menghadirkan sejumlah pemeran, di antaranya Mathias Muchus, Yanni Melwani, Mustofa, Niatus Sholihah, Zulfadli Aldiansyah, Rein, Bambang Ceper, Salsabila Bella, Ricky Komo, Fauzan Nasrul, Muhammad Fazzill Alditto (Ajil Ditto), Agus Kuncoro, dan Ence Bagus.

Melalui cerita yang humanis dan sarat nilai kekeluargaan, Istimewa mengajak penonton untuk melihat keistimewaan dalam diri setiap manusia serta memahami bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk membatasi seseorang. (rel/lam)

Pasalnya proses lelangnya diduga kuat cacat hukum dan sarat rekayasa.

Lelang dibuka 22-27 Juli 2026 dan pemenangnya diumumkan 29 Juli 2026 yaitu PT Sarjis Agung Indrajaya.

19 Daftar, 1 Penawar dan Diduga Diarahkan

Kejanggalan paling mencolok dari 19 perusahaan yang mendaftar, hanya PT Sarjis Agung Indrajaya yang memasukkan penawaran senilai Rp29.038.776.688,55. 18 perusahaan lainnya tidak menawar.

"Ini jelas tidak wajar. 18 perusahaan daftar tapi tidak menawar? Sangat kuat dugaan lelang ini sudah diarahkan ke satu pemenang. Prosesnya hanya formalitas," tegas Praktisi Hukum RE Maha SH.

Ia menilai, jika terbukti ada pengaturan pemenang, maka ini masuk kategori persekongkolan tender yang merupakan tindak pidana.

SBU Kedaluwarsa Saat Daftar, Tetap Dimenangkan

Fakta lain yang lebih serius, saat mendaftar, SBU PT Sarjis Agung Indrajaya sudah mati sejak 10 Maret 2026.

Padahal berdasarkan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, salah satu syarat sah peserta adalah memiliki SBU yang masih berlaku pada saat pemasukan dokumen penawaran dan evaluasi.

Plt Kadis SDA Sumut Gibson Panjaitan membenarkan hanya ada satu penawar dengan alasan waktu sempit dan harga bahan naik.

Soal Sertifikat Badan Usaha (SBU), ia sempat mengirimkan SBU baru terbit 6 Februari 2026 sampai dengan 5 Februari 2029. Namun Gibson bungkam ketika ditanya kenapa saat daftar justru pakai SBU yang sudah kedaluwarsa?.

Diduga Langgar Perpres 12/2021 dan UU Tipikor

Proses ini diduga melanggar Perpres No. 12 Tahun 2021 Pasal 3 terkait Prinsip pengadaan harus bersaing, transparan, terbuka, dan akuntabel. Lelang satu penawar jelas tidak memenuhi asas "bersaing".

Selain itu dalam Perpres No. 12 Tahun 2021 Pasal 50 menyebutkan Pokja wajib menggugurkan peserta yang tidak memenuhi persyaratan administrasi, termasuk SBU tidak aktif.

Kemudian UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor Pasal 22 yang menyebutkan setiap orang yang merintangi proses pengadaan dan melakukan persekongkolan dipidana penjara 3-12 tahun dan denda Rp150 juta - Rp1 Miliar.

"Jika Pokja tetap meloloskan peserta dengan SBU mati, maka ada potensi penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara," ujar RE Maha.

Desak Aparat Hukum Usut Tuntas

Publik mendesak Kejati Sumut, Polda Sumut dan Inspektorat Sumut segera turun tangan melakukan audit investigasi dan penyelidikan.

Proyek ini menyangkut uang negara Rp30 Miliar dan keselamatan warga Tapanuli Tengah dari banjir. Tidak boleh ada celah korupsi sejak proses tender.

"Kami minta APH tidak tutup mata. Periksa Pokja, PPK, dan Pejabat Pengadaan. Jika ada unsur pidana, sikat. Jangan sampai Rp30 Miliar habis untuk proyek bermasalah," pungkas RE Maha.

Hingga berita ini diturunkan, PT Sarjis Agung Indrajaya belum memberikan klarifikasi.(tim)