Ada pun Brigade Infanteri 18 /Trisula yang kini dipimpin merupakan salah satu satuan satuan elit jajaran Divisi Infanteri 2/Kostrad.

Putra Kepala Dewan Ekonomi Nasional Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan ini hanya butuh satu langkah lagi untuk meraih pangkat jenderal bintang satu.

Sekadar diketahui Kolonel Inf Paulus Panjaitan merupakan lulusan Sekolah Perwira Prajurit Karier (Sepa PK) TNI 2004.

Ia menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Pelita Harapan (Lulus 1998). Kemudian meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Pelita Harapan (UPH).

Kolonel Paulus juga merupakan lulusan Master of Policing, Intelligence and Counter Terrorism (M.P.I.C.T.) dari Macquarie University, Australia.

Tidak hanya itu, dia juga menyelesaikan pendidikan militer di U.S. Army Command and General Staff College (CGSC), Fort Leavenworth, AS (Setingkat Seskoad, Lulus 2019).

Berbagai kursus spesialis seperti Sus PARA, Sus Combat Intel, Suspa Tih, Suspa Sandha, dan Suspa Intelstrat.

Sementara itu berikut riwayat jabatan perwira kopassus ini-- seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Sumut Indah yang terlihat POSMETRO MEDAN Selasa 1 September 2026.

Pama Pussenif Kodiklat TNI AD: Komandan Peleton (Danton) hingga Komandan Kompi (Danki) di Batalyon 23/Dhanuja Yudha, Grup 2 Kopassus.

Komandan Tim (Dantim) di Batalyon 33/Wira Sandhi Yudha, Grup 3 Kopassus.

Komandan Detasemen (Danden) 3 di Batalyon 32 Grup 3 Kopassus.

Komandan Batalyon (Danyon) 32/Apta Sandhi Prayudha Utama, Grup 3 Kopassus (Hingga 2022).

Asisten Penasihat Militer (Aspenmil) Perwakilan Tetap RI (PTRI) untuk PBB di New York, Amerika Serikat.

Komandan Brigade Infanteri (Danbrigif) Para Raider 18/Trisula Kostrad (Januari 2026 – Sekarang).

Dalam rekam jejak militernya, Kolonel Inf Paulus Panjaitan pernah bertugas dalam sejumlah misi penting seperti Satgas Garuda UNIFIL XXIII-B pada 2007, Satgasban Papua pada 2013, dan Satgas Nemangkawi 4 pada 2020.***

Patroli yang berlangsung mulai pukul 23.30 WIB hingga 03.30 WIB tersebut menyasar sejumlah ruas jalan di wilayah Kota Medan yang dinilai perlu mendapat perhatian pada jam rawan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi langkah preventif kepolisian untuk mencegah berbagai potensi gangguan Kamtibmas serta memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Dalam kegiatan itu, personel Brimob Polda Sumut bersama personel Polrestabes Medan melaksanakan patroli mobile dan pemantauan situasi secara berkala. Sejumlah lokasi menjadi sasaran patroli, di antaranya Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Bakaran Batu, Jalan Kuantan, hingga Jalan Gatot Subroto.

Patroli dilakukan untuk mengantisipasi sejumlah potensi gangguan keamanan, seperti aksi geng motor, begal, tawuran, pencurian, maupun balap liar yang berpotensi mengganggu ketenteraman masyarakat, khususnya pada malam hingga dini hari.

Selain melakukan pemantauan, personel juga mengedepankan pendekatan dialogis dengan masyarakat. Kehadiran polisi di lapangan diharapkan tidak hanya menjadi upaya pencegahan, tetapi juga membangun rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran Polri.

Dansat Brimob Polda Sumut Kombes Pol. M. Rendra Salipu, S.I.K., M.Si-- seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Satbrimob polda sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN Selasa 1 September 2026-- menegaskan patroli KRYD merupakan bagian dari komitmen jajaran Brimob Polda Sumut untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif.

"Patroli ini merupakan langkah preventif untuk memastikan masyarakat merasa aman dan aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan nyaman. Kami terus meningkatkan kehadiran personel di lapangan, khususnya pada waktu dan lokasi yang dianggap rawan terhadap potensi gangguan Kamtibmas," ujar Kombes Pol. M. Rendra Salipu.***

Kebijakan ini secara garis besar terbagi ke dalam dua perspektif utama, yaitu keselamatan operasional penerbangan dan pemenuhan hak masyarakat dalam menyuarakan aspirasi.

Seperti yang terjadi di Bandara Kualanamu, Senin (31/8/2026), saat pihak K-SPSI AGN datang mempertanyakan kepada pihak Bandara dimana titik untuk rencana aksi unjukrasa.Baca

Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan lalu lintas dan jalur ekonomi di Bandara, akhirnya PolrestaDeli Serdang mengundang pihak KSPSI AGN dan pihak Bandara Kualanamu dengan memfasilitasi pelaksanaan mediasi di Aula Tribrata Sat Lantas PolrestaDeli Serdang.

Mediasi dipimpin Kabag Ops PolrestaDeli Serdang Kompol Mhd. Amdi Karna, SH, MH, dan Kasat Intelkan Kompol Polin Benhod Damanik, SH.Eksplorasi Budaya Asia

Turut hadir dari pihak KSPSI AGN TM Yusuf selaku Ketua atau penanggungjawab aksi, Acil Aritonang Ketua Dewan Peduli Negeri (DPN), Reza Nasution Sekjen Organisasi Rakyat Indonesia (ORI), Perwakilan Bea Cukai Bandara Kualanamu dan Perwakilan pihak Angkasa Pura.

Dalam mediasi tersebut, kedua belah pihak sepakat akan menjalin komunikasi sebaik-baiknya. meskipun ada beberapa kritikan terutama tentang mahalnya biaya parkir di Bandara.

KapolrestaDeli Serdang, Kombes Pol Hendria Lesmana, S.IK, M.Si mengatakan, mediasi ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan kelancaran lalu lintas dan angkutan logistik di lingkungan bandara.

"Sehingga kita mengambil inisiatif mengundang kedua belak pihak untuk melakukan mediasi di Aula Sat Lantas PolrestaDeli Serdang," ungkap Kapolresta.

Sementara, Ketua K-SPSI AGN mengapresiasi inisiatif KapolrestaDeli Serdang yang mengundang kedua belah pihak.

"Terimakasih kami ucapkan kepada Bapak KapolrestaDeli Serdang yang telah mengundang kami sehingga terjalin komunikasi baik antara KSPSI dengan pihak Bandara," ujarnya. (HPSU)

Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan situasi pascaerupsi sekaligus memastikan kesiapan jajaran kepolisian dalam mendukung penanganan bencana serta memberikan rasa aman kepada masyarakat di wilayah terdampak.

Kapolda Sumut bersama Wakapolda Sumut, Brigjen Pol. Naek Pamen Simanjuntak, dan sejumlah pejabat utama Polda Sumut tiba di Pos Pengamatan Gunung Api Sinabung, Jalan Kiras Bangun, Desa Ndokum Siroga, Kecamatan Simpang Empat, sekitar pukul 09.55 WIB.

Kedatangan rombongan disambut Forkopimda Kabupaten Karo dan Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Sinabung, Armen Putra.

Di lokasi, Kapolda menerima paparan mengenai perkembangan aktivitas Gunung Sinabung. Paparan tersebut menjadi bahan bagi jajaran kepolisian untuk memahami kondisi terkini serta langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menghadapi perkembangan situasi di lapangan.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan mengatakan, kunjungan Kapolda merupakan bentuk kesiapsiagaan Polri dalam memastikan situasi pascaerupsi terpantau dengan baik.

"Kapolda Sumut ingin memastikan secara langsung bagaimana kondisi Gunung Sinabung pascaerupsi dan kesiapan personel di lapangan dalam memberikan pelayanan serta perlindungan kepada masyarakat," ujar Ferry.

Usai menerima paparan, Kapolda bersama rombongan naik ke lantai II Pos Pengamatan untuk melihat langsung kondisi Gunung Sinabung menggunakan perangkat pemantauan, termasuk seismometer dan teropong pemantau terestrial.

Dari Pos Pengamatan, rombongan kemudian bergerak menuju Simpang Tiga Kicat, Kecamatan Namanteran. Di lokasi tersebut, Kapolda meninjau Posko Siaga Bencana dan melihat kesiapan personel yang bertugas.

Kapolda juga menyerahkan bingkisan berupa paket Polri untuk masyarakat kepada personel yang bertugas di posko sebagai bentuk dukungan dan perhatian terhadap anggota yang berada di garis depan pelayanan kebencanaan.

Ferry menegaskan, Polri bersama pemerintah daerah dan instansi terkait akan terus berkoordinasi dalam memonitor perkembangan situasi Gunung Sinabung.

"Yang paling utama adalah keselamatan masyarakat. Polri akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait, serta memastikan personel siap memberikan pelayanan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan," katanya.(HPSU)

Kondisi ini mendorong pemerintah dan petugas terkait melakukan evakuasi terhadap warga di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi terdampak.

Warga yang berdomisili di 2 wilayah kini harus dievakuasi yakni Desa Payung, Kecamatan Payung, dan Desa Kutatengah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo.

Warga Desa Payung dievakuasi menuju Jambur Batukarang, Kecamatan Payung, sementara warga Desa Kutatengah diarahkan ke Jambur Sukatepu, Kecamatan Naman Teran.

Kepala Desa Kutatengah, Josua Ginting, mengatakan terdapat sebanyak 207 kepala keluarga (KK) dengan total sekitar 560 jiwa yang tinggal di desanya.

Josua menjelaskan, keputusan evakuasi disampaikan setelah pemerintah desa mengikuti rapat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo.

"Jumlah kartu keluarga (KK) di Desa Kutatengah 207 KK, jadi sekitar 560 jiwa. Semalam saya diundang oleh BPBD untuk rapat sekitar pukul 20.00 WIB. Dalam rapat tersebut diberitahukan kepada kami bahwa status Gunung Sinabung sekarang Level III," ujar Josua.

Menurutnya, berdasarkan keputusan tersebut, warga Desa Kutatengah untuk sementara dievakuasi menuju Desa Sukatepu. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai berapa lama warga harus berada di lokasi pengungsian.

"Zona Desa Kutatengah ini dievakuasi ke Desa Sukatepu. Kalau jangka waktu sampai kapan dievakuasi belum ada disampaikan. Harapan warga desa agar pemerintah segera menyiapkan fasilitas tempat pengungsian," katanya.

Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan, termasuk TNI dan BPBD, dengan mengutamakan keselamatan masyarakat. Warga diarahkan menggunakan kendaraan evakuasi menuju lokasi yang telah ditentukan.

Di tengah proses tersebut, petugas bersama unsur terkait terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan aktivitas Gunung Sinabung serta kondisi masyarakat yang berada di wilayah terdampak.

Masyarakat di sekitar kawasan Gunung Sinabung diimbau tetap tenang, namun meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi seluruh arahan petugas. Warga juga diminta tidak memasuki zona yang telah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya.

Pemerintah daerah bersama instansi terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan proses evakuasi berjalan aman serta kebutuhan dasar warga yang terdampak dapat terpenuhi.

Perkembangan aktivitas Gunung Sinabung masih terus dipantau. Masyarakat Kabupaten Karo diharapkan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan selalu mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang.(JpG)

Kedatangan pimpinan Polrestabes Medan tersebut bertujuan untuk membuka ruang dialog dengan mahasiswa terkait tuntutan relokasi atau perpindahan studi ke Perguruan Tinggi Swasta (PTS) lain.

Aksi unjuk rasa tersebut tercatat telah berlangsung lebih dari 10 jam sejak pukul 09.00 WIB. Jalannya demonstrasi juga sempat disiarkan secara langsung oleh sejumlah akun media sosial TikTok dan disaksikan ribuan penonton. Aparat kepolisian tetap bersiaga di lokasi untuk memastikan situasi tetap kondusif.

Aksi ini dipicu oleh pencabutan status akreditasi UDA oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sejak 7 Juli 2026. Mahasiswa menuntut LLDikti Wilayah I Sumut memfasilitasi proses perpindahan kampus demi menjamin kelanjutan studi mereka.

Sebelumnya, Kepala LLDikti Wilayah I Sumut Prof Saiful Matondang sempat menemui massa dan menggelar dialog di halaman kantor. Kendati demikian, pertemuan tersebut belum membuahkan kesepakatan konkret, sehingga mahasiswa memilih untuk tetap bertahan di lokasi.

Selain persoalan akreditasi, massa juga menolak keras kewajiban membayar biaya sebesar Rp2 juta yang dipatok pihak kampus untuk menerbitkan surat rekomendasi pindah.

Orator aksi, Daniel Sinaga, menegaskan beban finansial tersebut sangat memberatkan mahasiswa yang hanya ingin menyelamatkan masa depan pendidikannya.

"Pada hari ini kami tegaskan kalau mahasiswa sudah muak dengan janji-janji. Kita tak mau mendengar lagi soal bicara akan kembali mendapatkan akreditasi. Kami secara tegas menolak membayar uang Rp2 juta untuk surat pindah," tegas Daniel saat berorasi.

Daniel menambahkan, mahasiswa kini telah kehilangan kepercayaan terhadap Yayasan Perguruan Darma Agung (YPDA) selaku pengelola universitas.

"Kami menyatakan sudah tak percaya lagi sama Yayasan Darma Agung," ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Yayasan Perguruan Darma Agung maupun pimpinan rektorat UDA belum memberikan konfirmasi resmi mengenai polemik penarikan biaya surat pindah maupun tuntutan para mahasiswa.

Sementara itu, petugas kepolisian masih melakukan penjagaan di sekitar area Kantor LLDikti Sumut.(Dam)

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNIMaruli Simanjuntak menegaskan bahwa tato yang dibuat karena tradisi adat tidak menjadi penghalang untuk mendaftar sebagai prajurit TNI.

Menurut Maruli Simanjuntak,--seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Update nusantara yang terlihat POSMETRO MEDAN Selasa 1 September 2026-- ketentuan itu sebenarnya sudah diperbolehkan sejak dulu.

Hal ini kembali disampaikan setelah adanya permintaan dari perwakilan masyarakat Suku Dayak se-Kalimantan yang sebelumnya bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

Maruli Simanjuntak mengatakan TNI tidak mempermasalahkan tato yang berkaitan dengan tradisi adat.

Namun, sejauh ini pihaknya belum mengetahui apakah sudah ada calon prajurit bertato adat yang mendaftar. TNI akan mencari dan memastikan hal tersebut jika ada masyarakat yang berminat.

Dia juga menegaskan TNI menyambut baik jika prajurit berasal dari berbagai daerah dan suku di Indonesia, terlebih TNI saat ini tengah berupaya menambah jumlah personel.

Sebelumnya, perwakilan masyarakat Dayak juga menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Presiden Prabowo, mulai dari pembangunan jalan di wilayah pedalaman, Sekolah Rakyat dan beasiswa, hingga pembangunan rumah adat Dayak.***

Penyampaian P.APBD itu digelar dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa 1 September 2026 di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan.

Paripurna DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan ini dipimpin Ketua DPRD Parulian Simamora bersama Wakil Ketua Jessika A Simamora, S.A.B dan Marsono Simamora serta diikuti anggota DPRD lainnya.

Turut hadir pada paripurna ini Wakil Bupati Humbahas Junita Rebeka Marbun SH, M.AP, Kapolres Humbahas AKBP Adi Nugroho, SH, S.I.K, Dandim 0210/TU diwakili Danramil Doloksanggul Kapt. S. Manullang, Kajari diwakili Kasubseksi Intel Niko Gabriel Nainggolan, SH, MH Sekda Chiristison R Marbun, PKK, Ketua DWP Humbang Hasundutan, Ny. Dewi Chiristison R. Marbun, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Tokoh Adat/ Agama, BUMN/ BUMD dan lainnya.

Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH dalam nota pengantarnya--seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Pemerintah kabupaten humbang hasundutan yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 1 September 2026-- menyampaikan pendapatan daerah yang semula dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp882.017.791.100, dalam Rancangan Perubahan APBD menjadi Rp903.565.200.318.

Dengan begitu, pendapatan daerah bertambah sebesar Rp21.547.409.218 atau naik 2,44 persen.

Sementara itu, belanja daerah yang sebelumnya sebesar Rp910.477.815.414, dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp955.375.646.227,49. Belanja daerah mengalami peningkatan sebesar Rp44.897.830.813,49 atau naik 4,93 persen.

Pada sisi pembiayaan netto, pemerintah daerah menganggarkan sebesar Rp28.460.024.314 pada APBD 2026.

Dalam Rancangan P-APBD, pembiayaan netto meningkat menjadi Rp51.810.445.909,49, atau bertambah Rp23.350.421.595,49 dan naik 82,05 persen.

Pendapatan Daerah Meningkat

Bupati selanjutnya memaparkan perubahan struktur pendapatan daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer.

PAD yang semula dianggarkan sebesar Rp79.731.200.100, dalam Rancangan P-APBD menjadi Rp80.467.485.680. Jumlah tersebut bertambah Rp736.285.580 atau naik 0,92 persen.

PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan pendapatan transfer yang pada APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp791.166.551.000, dalam Rancangan P-APBD menjadi Rp811.979.016.901. Artinya, pendapatan transfer bertambah sebesar Rp20.812.465.901 atau naik 2,63 persen.

Belanja Modal Naik Signifikan

Pada struktur belanja, Bupati menjelaskan bahwa terdapat sejumlah perubahan yang cukup signifikan. Belanja operasi yang semula sebesar Rp706.325.459.540, meningkat menjadi Rp742.434.245.796,53, atau bertambah Rp36.108.786.256,53 atau naik 5,11 persen.

Perubahan terbesar terjadi pada belanja modal. Dari semula sebesar Rp35.919.390.124, meningkat menjadi Rp104.888.603.230,96. Dengan demikian, belanja modal bertambah sebesar Rp68.969.213.106,96 atau naik 192,01 persen.

Peningkatan belanja modal itu menunjukkan adanya penyesuaian alokasi anggaran untuk kebutuhan perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

Sementara itu, belanja tidak terduga mengalami penurunan. Dari sebelumnya sebesar Rp9.250.000.000, dalam Rancangan P-APBD menjadi Rp2.601.652.450, berkurang sebesar Rp6.648.347.550.

Untuk belanja transfer, yang merupakan pengeluaran pemerintah daerah kepada pemerintah desa, semula dianggarkan sebesar Rp158.982.965.750, kemudian dalam Rancangan P-APBD menjadi Rp105.451.144.750.

Dengan demikian, terjadi pengurangan sebesar Rp53.531.821.000 atau turun 50,76 persen.

Bupati menegaskan bahwa seluruh perubahan anggaran tersebut merupakan bagian dari proses penyesuaian APBD agar pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah tetap berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.***

Penandatanganan nota kesepahaman strategis ini berlangsung di Medan Senin 31 Agustus 2026.

​Dokumen kerja sama ini ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Medan, Ridwan Sujana Angsar, S.H., M.H., bersama Plt. Sekretaris DPRD Kota Medan, Erisda Hutasoit, S.E., M.S.P.

Momentum penting ini disaksikan Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen serta Wakil Ketua III DPRD Medan Hadi Suhendra.

​Kesepakatan ini mengedepankan pendekatan preventif dan mitigasi risiko.

Melalui payung hukum ini, Kejari Medan tidak hanya bertindak saat terjadi sengketa, melainkan hadir sejak fase awal perencanaan melalui ruang komunikasi, konsultasi, serta mitigasi risiko hukum terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan.

​Kajari Medan, Ridwan Sujana Angsar menegaskan pentingnya membangun komunikasi mendalam sejak awal proses penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, seluruh aktivitas birokrasi selalu berkelindan erat dengan aturan dan regulasi, sehingga koordinasi ketat diperlukan agar potensi masalah hukum tidak membesar di kemudian hari.

​"Kerja sama ini jangan sampai berhenti pada penandatanganan dokumen seremonial semata. Komunikasi antara jajaran Datun dengan Sekretariat DPRD harus terus dibangun aktif agar setiap isu penerapan regulasi dapat dibahas dan diselesaikan secara tepat," tegas Ridwan.

​Bidang Datun yang dipercayakan melalui Kasi Datun Filman Ramadhan, SH, MH , Kejari Medan dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, hingga pelayanan hukum sesuai kewenangannya. Pada kondisi tertentu, Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Medan juga siap bertindak mewakili Pemerintah Kota Medan di dalam maupun luar pengadilan berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK).

​Sementara itu, Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen menilai kolaborasi ini memberi manfaat konkret terhadap efektivitas dan keamanan kerja birokrasi. Lingkup kerja Sekretariat DPRD terbilang sangat kompleks, mencakup support system fungsi pembentukan Perda, penganggaran, dan pengawasan.

Selain itu pengelolaan administrasi dan tata kelola anggaran daerah hingga pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), dan aspek kepegawaian.

​Mengingat luasnya potensi risiko dalam cakupan kerja itu, Wong mendorong agar setiap kegiatan yang memiliki potensi celah hukum dapat dikonsultasikan dan dimitigasi sejak tahap perancangan awal.

​Penandatanganan PKS ini diakhiri dengan pertukaran plakat antara Kajari Medan dan Sekretariat DPRD Kota Medan. Sinergi ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola birokrasi Pemko Medan yang makin profesional, akuntabel, taat hukum, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(rizki)

Polda Sitanggang diamankan jajaran Satreskrim Polres Kuansing di kediamannya di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara (Sumut), Senin (31/8/2026).

Proses pengamanan itu sempat menjadi tontonan publik setelalah rekamannya beredar dan disiarkan melalui media sosial.

Dalam proses itu,--seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Detikkuansing yang terlihat POSMETRO MEDAN Selasa 1 September 2026--situasi disebut sempat memanas.

Pihak keluarga terlapor diduga melakukan perlawanan ketika petugas hendak membawa Polda Sitanggang.

Namun, situasi akhirnya dapat dikendalikan dan Polda Sitanggang dibawa menuju Polres Kuansing untuk menjalani pemeriksaan terkait perkara yang dilaporkan masyarakat.

Penangkapan itu dipimpin Kasat Reskrim Polres Kuansing Iptu Gerry Agnar Timur, S.Tr.K., S.I.K., M.H., bersama sejumlah personel.

Kasat Reskrim Polres Kuansing,Iptu Gerry Agnar Timur membenarkan adanya pengamanan terhadap Polda Sitanggang di Samosir.

"Benar, kita sudah mengamankan yang bersangkutan di Samosir. Saat diamankan ada sedikit perlawanan dari pihak keluarga, namun bisa kita kendalikan," ujar Iptu Gerry Agnar Timur.

Berawal dari Konten TikTok yang Memantik Kemarahan

Sekadar diketahui kasus ini bermula dari laporan masyarakat Kuansing yang merasa keberatan atas konten Polda Sitanggang di platform TikTok yang diduga menghina Darwis, tokoh masyarakat sekaligus tokoh adat Kuansing.

Konten ini kemudian memicu reaksi keras masyarakat karena Darwis selama ini dikenal sebagai salah satu figur yang lekat dengan tradisi Pacu Jalur, budaya kebanggaan masyarakat Kuantan Singingi.

Sebelumnya, Polda Sitanggang juga sempat menyampaikan permintaan maaf setelah muncul kontroversi terkait konten minuman keras yang dikaitkan dengan tradisi Pacu Jalur.

Namun, polemik kembali membesar setelah muncul konten lain yang dinilai masyarakat sebagai penghinaan terhadap Darwis.

Persoalan itu kemudian bergeser ke ranah hukum.

Puluhan advokat di Riau disebut-sebut membentuk tim hukum untuk mendampingi proses pelaporan terhadap Polda Sitanggang.

Laporan itu berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik serta dugaan pelanggaran ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Polres Kuansing: Ada Laporan dan Proses Hukum Berjalan

Kasat Reskrim Polres Kuansing, Iptu Gerry Agnar Timur menegaskan, pengamanan dilakukan sebagai bagian dari proses hukum atas laporan yang telah diterima pihak kepolisian.

"Yang bersangkutan kita tangkap terkait laporan dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial TikTok. Saat ini sudah kita bawa ke Polres Kuansing untuk pemeriksaan lebih lanjut," jelasnya.

Dengan dibawanya Polda Sitanggang ke Polres Kuansing, penyidik selanjutnya akan melakukan pemeriksaan dan mendalami materi perkara, termasuk konten yang menjadi dasar laporan serta bukti-bukti yang telah dikumpulkan.

Polisi juga akan menentukan langkah hukum berikutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Diketahui pula, Kuansing berada di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) terletak di Provinsi Riau dengan ibu kota berada di Teluk Kuantan.

Kebenaran terduga pelaku Polda Sitanggang digelandang ke Markas Polres Kuansing, menurut Franklin Tampubolon dilaman facebook @Franklin Tampubolon yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 1 September 2026, bahwa terlapor Polda Sitanggang sedang diperiksa di Mapolres Samosir, bukan di Polres Kuansing.

"Terjawab sudah keberadaan Tiktoker Polda Sitanggang yang kemarin beritanya simpang siur.Ada yang bilang sudah dibawa ke Polres Kuansing, Ada juga yang bilang tidak jadi ditangkap.Yang benar adalah Polda Sitanggang masih diproses di Polres Samosir, pencemaran nama baik bukan masalah penghinaan suku ya kawan2."

Menurut pemilik akunFranklin Tampubolon,biarlah proses hukum berlangsung, jangan sampai melebar kemana-mana.

"Kita tidak membenarkan tindakan Polda Sitanggang tapi kita juga tidak menyetujui tindakan berlebihan yang dilakukan oknum penegak hukum.Pelaku Korupsi, Perambah Hutan dll banyak yang berkeliaran dan belum ditangkap. Banyak laporan masyarakat di meja kerja pihak berwajib yang sudah bertahun-tahun tak ada kejelasan," kataFranklin Tampubolon.***

Kehadiran polisi kali ini bukan hanya untuk berpatroli dan memastikan keamanan, tetapi juga untuk menyapa, berdialog, mendengarkan masyarakat serta memberikan imbauan secara langsung.

Patroli dan pengamanan dilaksanakan pada Senin (31/8/2026) di sekitar areal PT Bridgestone dan Perkebunan PT London Sumatra Indonesia Tbk (Lonsum) Kebun Sibulan Estate.

Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi.

Kegiatan di wilayah PT Lonsum Kebun Sibulan Estate dipimpin oleh Danton 2 Kompi 4 Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Sumut, Ipda Sofyan.

Dengan pendekatan humanis, personel menyambangi warga dan mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga ketenangan. Masyarakat diimbau tidak mudah terprovokasi informasi yang belum jelas serta menghindari tindakan yang dapat memperkeruh situasi.

"Kami hadir bukan untuk membuat masyarakat merasa takut, tetapi untuk memastikan masyarakat merasa aman. Mari kita sama-sama menjaga suasana tetap tenang. Jika ada persoalan, mari diselesaikan dengan komunikasi dan melalui jalur yang benar," ujar Ipda Sofyan-- seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Satbrimob polda sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 1 September 2026.

Menariknya, di sela-sela pelaksanaan patroli, personel juga memberikan perhatian terhadap hal yang tidak kalah penting, yakni keselamatan masyarakat saat berkendara.

Para pengendara sepeda motor diingatkan agar tidak lupa menggunakan helm, meskipun hanya melakukan perjalanan dalam jarak yang dekat.

"Jangan karena dekat lalu tidak memakai helm. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di perjalanan. Gunakan helm karena keselamatan kita adalah kebahagiaan keluarga yang menunggu di rumah," pesan personel kepada masyarakat.***

Dalam pengungkapan itu, personel Polsek Batang Angkola mengamankan seorang pria berinisial AST (30), warga Kota Padangsidimpuan.

Kasat Resnarkoba Polres Tapsel, AKP Philip Antonio Purba, S.H., M.H., mengatakan pengungkapan bermula dari penyelidikan petugas di kawasan tersebut.

Polisi kemudian mendapati dua pria mengendarai sepeda motor. Saat hendak diperiksa, salah satu pria melompat dari sepeda motor dan melarikan diri, sedangkan AST berhasil diamankan. Petugas sempat melakukan pengejaran, namun pria tersebut belum berhasil ditemukan.

Pemeriksaan dilanjutkan di sekitar lokasi kedua pria itu sebelumnya berhenti.

Petugas--seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Balai Polres yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 1 September 2026-- kemudian menemukan sebuah kantong plastik berwarna hitam di semak-semak kawasan perkebunan yang diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat sekitar 2 kilogram.

Polisi masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pria yang melarikan diri untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika tersebut.***

Pertemuan di aula lantai dua LLDikti Wilayah I untuk mendapatkan solusi atas keinginan para mahasiswa untuk pindah kampus.

Perpindahan ini mereka pilih karena akreditasi institusi UDA dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Peringkat (TMSP) oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) sejak 7 Juli 2026.

Akibatnya mereka tidak bisa diwisuda. TMSP terbit antara lain karena enam dari 26 program studi di UDA tidak terakreditasi karena memang dalam beberapa tahun tak memiliki mahasiswa. Namun secara prosedural, enam program studi ini belum resmi ditutup oleh Kementerian Diktisaintek.

Mahasiswa mengeluh karena adanya biaya administrasi Rp.2 juta untuk menerbitkan transkrip nilai dan surat rekomendasi pindah dari UDA ke kampus lainnya. Biaya ini dirasakan memberatkan dan tidak pernah diketahui sebelumnya oleh para mahasiswa. Apalagi mulai 1 September 2026, termin pembayaran uang kuliah tahun akademik 2026/2027 juga dibuka.

Dalam pertemuan dipimpin Kepala LLDikti Wilayah I Prof. Saiful Anwar Mantondang, M.A, Ph.D disampaikan upaya menuntas persoalan pindah kampus sejak masalah ini mencuat.

Namun terkait biaya pindah, ia menegaskan hal ini diatur oleh pimpinan UDA. Pertemuan yang melibatkan Rektor UDa Prof. Dr. Suwardi Lubis, M.S, Ketua Yayasan Perguruan Darma Agung (YPDA) Hana Nelsri Kaban, BA. (Hons), S.H, M.H, Pembina YPDA Richard Elyas Pardede dan mahasiswa di LLDikti Wilayah I diharapkan dapat menyelesaikan persoalan tersebut.

Ketua Yayasan UDA yang hadir bersama pembina yayasan, rektor dan wakil rektor mengemukakan tidak menghalangi mahasiswa untuk pindah asalkan memenuhi syarat dan ketentuan berlaku termasuk dengan biaya yang telah ditetapkan.

Tak puas dengan pertemuan berdurasi satu jam di lantai dua, perwakilan mahasiswa berorasi dengan puluhan mahasiswa UDA lainnya di halaman kantor LLDikti Wilayah I. Aksi orasi ini tidak memenuhi ketentuan hukum yakni pemberitahuan kepada kepolisian selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum aksi.

Pertemuan awal di lantai dua dan halaman kantor LLDikti Wilayah I mendapatkan pengamanan dari Kapolsek dan personil Polsek Sunggal.

Di halaman kantor, mahasiswa meminta kepala LLDikti Wilayah I dan pihak yayasan untuk berdialog terbuka.

Prof. Saiful Anwar Mantondang, M.A, Ph.D dan wakil rektor I UDA menemui massa yang berorasi. Mahasiswa meminta para hari ini mereka bisa langsung bisa mendapatkan transkrip nilai dan surat pindah tanpa biaya. Namun aspirasi mahasiswa ini hingga pukul 17.00 belum terwujud.

Mahasiswa sempat melakukan penutupan jalur keluar kantor LLDikti Wilayah I yang ditujukan pada kepala LLDikti Wilayah I, rektor dan yayasan UDA agar persoalan ini segera dituntaskan.

Dalam kesempatan ini, pihak rektorat dan yayasan didampingi pihak LLDikti Wilayah I juga berupaya melengkapi syarat administrasi penutupan secara resmi enam program studi UDA yang ditunggu hingga Senin (31/8) tengah malam. Setelah itu akan ditindaklanjuti dengan re-akreditasi institusi UDA agar dapat memenuhi syarat akreditasi sehingga mahasiswa nantinya tetap dapat diwisuda. (Dam/Ril)

Hal itu disampaikan Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, SH., MH., Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dari Universitas Prima Indonesia, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (31/8/2026). Sidang dipimpin Majelis Hakim yang diketuai M. Nazir,SH.,MH.

Penjelasan tersebut muncul setelah Penasihat Hukum terdakwa Nur Erdian, Ir.Pahala Sitorus, SH MH MM meminta Pendapat Ahli terkait adanya empat vendor yang mengajukan Penawaran dengan Kapasitas berbeda namun Pagu Anggaran sama sebesar Rp840 juta.

Menurut Ronald, penyedia yang menawarkan kapasitas lebih tinggi dan memenuhi kebutuhan yang diperlukan dengan anggaran yang sama, hal ini sesuai dengan prinsip Efektif dan Efisien berdasarkan Ketentuan Perpres no 16 tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa.

Pahala Sitorus Penasehat Hukum Hukum terdakwa Nur Erdian ketika ditanya Pos Metro mengatakan dalam Peristiwa Hukum yang menimpa kliennya, selama persidangan dari keterangan saksi saksi, tidak ditemukan Kerugian Keuangan Negara.

Pahala kemudian mengatakan bagian lain yang menjadi pusat perhatian dalam perkara ini, adanya uang Rp25 juta yang disebut dalam konstruksi dugaan suap.

Fakta Persidangan dan Pendapat Ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum jelas menyatakan proses pengadaan dan kontrak tidak bermasalah. Karena itu, yang harus dibuktikan adalah hubungan uang tersebut dengan tindak pidana yang didakwakan.

"Yang dikejar jaksa kan diduga ada uang suap. Harus dibuktikan bahwa uang Rp25 juta itu benar atau tidak uang suap, karena pada persidangan yang lalu Direktur e'comerce PT.Whiz Digital Berjaya mengatakan uang tersebut dipersiapkan untuk Maintenance Cost " kata Pahala.

Pernyataan tersebut merupakan perspektif pembelaan. Sementara JPU tetap berkewajiban membuktikan seluruh unsur dakwaan di persidangan.

Sebelumnya Pahala juga menyatakan berdasarkan keterangan pihak PT Whiz Digital Berjaya dari Anggaran sebesar Rp 840 juta untuk pengadaan jaringan internet selama satu tahun, terdapat anggaran maintenance cost Rp175 juta, uang Rp150 juta dan Rp25 juta ditransfer oleh bagian finance kerekening sales yang memprospek untuk mendapatkan pekerjaan yang nantinya digunakan untuk biaya pemeliharaan, bukan success fee.

Dengan demikian, pada persidangan ini terdapat dua konstruksi yang berbeda, jaksa mengejar hubungan uang dengan Vendor pemenang pengadaan jaringan, sedangkan pembelaan Penasehat Hukum mempertanyakan dasar penyebutan uang tersebut sebagai success fee.

Majelis hakim yang diketuai M. Nazir masih akan menguji seluruh keterangan, alat bukti, dan argumentasi para pihak sebelum mengambil kesimpulan hukum.

Sebab, dalam perkara ini, persoalannya adanya uang sebesar Rp 25 juta yang dijadikan Barang Bukti yang harus dibuktikan adalah uang itu untuk apa, diberikan kepada siapa, dan apa hubungannya dengan kewenangan dalam pengadaan.(erni)

Fondasi kokoh dan integritas strukturalnya tampaknya memungkinkannya bertahan menghadapi banjir ganas tersebut, meskipun struktur di sekitarnya hancur total.

Video tersebut menggambarkan gambaran yang jelas tentang kekuatan dahsyat banjir bandang, serta kekokohan sebuah struktur yang dibangun dengan baik.

Rumah berwarna mint-hijau atau turquoise ini terletak di kawasan Trishuli Bazaar, distrik Nuwakot, Provinsi Bagmati, Nepal. Rekaman yang beredar luas di media sosial menunjukkan air berlumpur deras membawa batu besar, pohon tumbang, dan puing-puing bangunan menghantam kawasan tersebut pada Rabu, 26 Agustus 2026.

Banjir bandang ini dipicu oleh longsoran es dan batuan dari gletser Himalaya di dekat perbatasan Nepal-Tiongkok (Tibet), yang memicu aliran debris sangat kuat di sistem sungai Bhotekoshi dan Trishuli.

Di balkon lantai atas rumah tersebut, setidaknya tiga anggota keluarga terlihat menyaksikan air bah mengelilingi mereka. Air banjir menerjang lantai dasar, merobek pintu dan jendela, serta menutupinya dengan lumpur.

Namun, kerangka utama bangunan tetap utuh. Struktur di sekitarnya rusak parah atau tersapu bersih, sementara rumah hijau ini berdiri tegak. Keluarga yang berada di dalamnya berhasil selamat dan kemudian dievakuasi oleh tim penyelamat.

Menurut laporan, penghuni rumah diidentifikasi sebagai Prakash Pandey Pyakurel (45 tahun), istrinya, dua anak mereka, serta orang tua yang sudah lanjut usia.

Suami-istri sedang berada di toko terdekat saat banjir datang, anak laki-laki mereka (7 tahun) sudah berangkat sekolah, sementara putri mereka (11 tahun) hampir berangkat.

Mereka sempat terjebak sekitar dua jam di rumah tersebut. Istri Pyakurel mengungkapkan rasa takut mereka saat itu, merasa seolah "akhir zaman" telah tiba, namun kemudian bersyukur karena semuanya selamat.

Para ahli dan analisis teknik (termasuk dari akun Architecture Presentation yang banyak dikutip media) menjelaskan bahwa kelangsungan rumah ini bukan sekadar keberuntungan.

Berbeda dengan banyak rumah tradisional di lembah Himalaya yang dibangun dari batu tanpa rangka beton bertulang (unreinforced stone masonry), yang kuat menahan beban vertikal tetapi rentan terhadap gaya lateral (samping) dari air dan debris, rumah ini menggunakan rangka beton bertulang (reinforced concrete frame).

Tulangan baja (rebar) menghubungkan kolom, balok, dan fondasi menjadi satu kerangka kaku yang utuh. Ketika dihantam, rangka tersebut menyerap dan menyalurkan gaya lateral ke fondasi, bukan membiarkan dinding individual menerima beban penuh.

Posisi rumah juga berperan penting. Rumah berdiri sedikit menjauh dari saluran utama aliran debris (yang membawa batu terbesar dan terberat) serta di tanah yang sedikit lebih tinggi.

Bentuknya yang relatif ringkas memungkinkan arus terpecah dan mengalir di sekelilingnya. Endapan lumpur dan puing di sekitar bangunan bahkan mungkin membentuk semacam "tanjakan alami" yang membantu mengalihkan gelombang susulan.

Bencana banjir bandang ini menyebabkan kerusakan luas di Nepal (dan sebagian Tiongkok/Tibet), merusak rumah, jalan, jembatan, dan infrastruktur, serta memutus komunikasi di banyak komunitas terpencil.

Jumlah korban jiwa dilaporkan mencapai ratusan hingga lebih dari 900 orang di kedua negara, dengan ribuan lainnya hilang (angka terus diperbarui seiring operasi pencarian dan penyelamatan).

Rumah hijau ini menjadi simbol ketahanan dan harapan di tengah kehancuran, dengan video viralnya memicu diskusi tentang pentingnya rekayasa struktur yang baik dalam menghadapi bencana alam.

Video-video terkait (yang telah diverifikasi oleh media seperti Reuters Connect) menunjukkan dengan jelas bagaimana rumah tersebut bertahan, sementara keluarga di balkonnya menunggu evakuasi.

Kisah ini mengingatkan bahwa kombinasi desain konstruksi yang kuat dan lokasi yang relatif menguntungkan dapat membuat perbedaan besar saat alam menunjukkan kekuatannya.(BBS/X)

Truk bermuatan kontainer dengan nomor polisi BK 8607 FG dikemudikan MA (36) dan membawa lima penumpang. Menurut keterangan Kanit Laka Polres Pelabuhan Belawan, Ipda Junri Lubis, kendaraan datang dari arah Mabar menuju Belawan. Saat melaju, truk diduga oleng hingga lepas kendali dan masuk ke jurang yang berbatasan langsung dengan area kuburan.

"Truk tersebut saat berjalan oleng serta lepas kendali dan tiba-tiba masuk ke jurang menabrak kuburan," kata Junri dalam keterangannya, Senin (31/8/2026).

Akibat kejadian ini, sopir dan kelima penumpang mengalami luka-luka ringan. Mereka segera dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Identitas lima penumpang di antaranya adalah Peninna Sihaloho (33), Endang Tetti Situmorang (47), Indah Simamora (37), Nurhaida Mariana Hutajulu (37), dan Asbin Tampubolon (61).

Peristiwa tersebut sempat menarik perhatian warga sekitar. Kondisi kendaraan yang rusak serta dampak pada area pemakaman masih dalam penanganan dan pendataan pihak terkait. Hingga saat ini, polisi masih mendalami penyebab pasti kecelakaan, termasuk kemungkinan faktor kelelahan atau mengantuk pengemudi.

Pengendara, khususnya sopir kendaraan berat, diimbau untuk selalu memastikan kondisi tubuh fit sebelum berkendara agar terhindar dari kecelakaan akibat kelelahan atau hilang konsentrasi.(BBS/Kumparan)

Fakta tersebut terungkap saat wartawan bersama Andrean, Sekretaris Nasional Presidium Rakyat Membangun Peradaban (PERMADA) sekaligus pelapor, mendatangi Kantor Inspektorat Kabupaten Langkat pada Senin (31/8/2026).

Kedatangan itu dilakukan untuk menelusuri langsung perkembangan laporan yang sebelumnya disampaikan Andrean pada 2 Juli 2026. Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan bantuan sosial oleh perangkat desa kepada Herna Wati, warga Dusun III Desa Paya Rengas.

Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa surat undangan penerima bantuan diduga baru diterima Herna Wati pada hari keempat pelaksanaan penyaluran bantuan sosial.

Di kantor Inspektorat, wartawan bersama Andrean bertemu dengan Devi Yendrianof, petugas Bidang Teknis. Dalam pertemuan tersebut, Andrean menyampaikan bahwa sejak laporan diajukan dirinya belum pernah dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai pelapor.

Dari komunikasi itu, wartawan memperoleh keterangan bahwa persoalan yang dilaporkan disebut telah diselesaikan di tingkat kecamatan bersama Camat Hinai.

Untuk memastikan informasi tersebut, wartawan kemudian menghubungi Camat Hinai, Bahrum, S.E., M.AP., melalui telepon WhatsApp.

Camat Hinai, Bahrum menyampaikan bahwa hingga saat dikonfirmasi, pihak Inspektorat Kabupaten Langkat belum melakukan koordinasi dengannya terkait persoalan yang dilaporkan Andrean.

Dalam pertemuan yang sama, diketahui pula bahwa laporan Andrean berada dalam penanganan petugas Inspektur Pembantu (IRBAN) Lima, Syaiful. Namun petugas tersebut sedang menjalankan ibadah umrah.

Wartawan bersama Andrean kemudian diminta kembali ke kantor Inspektorat pada Senin berikutnya untuk bertemu dengan Syaiful untuk memperoleh penjelasan mengenai perkembangan penanganan laporan.

Kondisi tersebut membuat pelapor hingga saat ini belum memperoleh penjelasan langsung dari pejabat yang menangani laporan mengenai tahapan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Andrean menilai pemanggilan pelapor dan pihak yang dilaporkan diperlukan agar dugaan persoalan pelayanan bantuan sosial tersebut dapat diperiksa berdasarkan keterangan seluruh pihak serta dokumen yang relevan.

Ia menegaskan kedatangannya bukan untuk mengambil alih kewenangan Inspektorat, melainkan untuk memastikan pengaduan masyarakat yang telah disampaikan melalui jalur resmi memperoleh tindak lanjut sebagaimana mestinya.

Menurut Andrean, persoalan pelayanan bantuan sosial menyangkut kepentingan masyarakat sehingga proses pemeriksaan perlu dilakukan secara objektif, transparan dan memberikan kepastian kepada pihak yang mengadu.

Sementara itu, Devi Yendrianof selaku petugas Bidang Teknis Inspektorat Kabupaten Langkat, ketika diwawancarai wartawan meminta waktu beberapa hari ke depan untuk melakukan pemanggilan terhadap pelapor maupun pihak yang dilaporkan.

Devi menyampaikan bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan dugaan persoalan tersebut akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi. (ASW/Red)

Rakor ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Deli Serdang mengoptimalkan PAD dan DBH pajak provinsi. Dalam arahannya, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong penguatan penerimaan daerah, khususnya melalui optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen pajak, sekaligus memperluas basis pajak dan mendorong pemerataan penerimaan antardaerah.

Bobby menyampaikan, kebijakan opsen pajak telah memberikan dampak positif karena penerimaan dialokasikan sesuai asal perolehan pajak. Namun, masih terdapat kesenjangan penerimaan antara daerah dengan jumlah kendaraan tinggi dan daerah dengan jumlah kendaraan yang relatif rendah.

"Daerah dengan jumlah kendaraan yang besar tentu memperoleh penerimaan yang lebih tinggi. Karena itu, perlu dipikirkan langkah-langkah yang dapat mendorong pemerataan sekaligus meningkatkan potensi penerimaan daerah," ujar Bobby.

Bagi Deli Serdang, optimalisasi penerimaan tersebut juga berkaitan dengan penguatan kapasitas fiskal daerah. Berdasarkan rekapitulasi penyaluran DBH Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026, Deli Serdang telah menerima Rp35,89 miliar pada 6 Mei dan Rp28,52 miliar pada 3 Agustus. Sementara Rp10,24 miliar direncanakan terealisasi pada 31 Agustus, sehingga total penyaluran mencapai Rp74,65 miliar.

DBH tersebut menjadi salah satu sumber penerimaan yang dapat memperkuat ruang fiskal Pemkab Deli Serdang dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Selain optimalisasi pajak daerah, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan, mulai dari BUMD, BLUD, pemanfaatan barang milik daerah, CSR, Baznas, hingga program kementerian dan lembaga.

"Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci dalam meningkatkan penerimaan daerah," ujar Fatoni. ( Drt)

src="https://posmetromedan.id/cdn/uploads/images/2026/09/0336dcbab05b9d5ad24f4333c7658a0e_IMG-20260831-WA0071.jpg">

Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, bersama jajaran pemerintah, perwakilan PT Lonsum, dan para siswa.

Bupati mengatakan, pembangunan SMP Negeri 2 Galang menjadi salah satu langkah besar dalam memperkuat fasilitas pendidikan sekaligus menyiapkan lingkungan belajar yang lebih baik bagi generasi muda.

"Ini merupakan langkah besar di era kepemimpinan saya dan Pak Wakil Bupati. Dalam satu setengah tahun, kita bisa mewujudkan pembangunan SMP Negeri 2 Galang," ujarnya.

Pada tahap pertama, pembangunan meliputi 12 ruang kelas, tiga laboratorium, perpustakaan, dan pagar keliling, dengan waktu pelaksanaan 130 hari kerja.

Pembangunan akan dilanjutkan pada tahap kedua dengan membangun ruang guru, ruang kepala sekolah, musala, dan kantin.

Ke depan, SMP Negeri 2 Galang juga diarahkan menjadi bagian dari konsep sekolah terintegrasi, dengan keterhubungan pendidikan dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Konsep ini diharapkan dapat mendukung kesinambungan pendidikan dan pengembangan potensi peserta didik.

"Harapannya, ini menjadi cikal bakal sekolah terintegrasi dan menjadi salah satu sekolah unggulan di Kecamatan Galang. Anak-anak yang keluar dari sini untuk menuju SMA diharapkan memiliki kemampuan yang lebih," jelasnya.

Bupati menegaskan, pembangunan fasilitas pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi yang mampu menghadapi tantangan masa depan dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Ia juga mengajak masyarakat dan orang tua untuk bersama-sama menjaga fasilitas sekolah. Rasa memiliki, menurutnya, dapat diwujudkan melalui langkah sederhana, seperti menjaga lingkungan, menanam pohon, dan bergotong royong.

"Sekolah ini menjadi tempat anak-anak kita untuk menimba ilmu dan menggapai cita-citanya. Mari sama-sama kita merasa memiliki dan menjaga sekolah ini," pungkasnya.( Drt)

Dalam kunjungan ketiga pejabat teras di institusi masing masing langsung melakukan kordinasi kepada petugas loket yang melayani para wajib pajak.

Sementara itu,kehadiran ketiga pejabat tersebut di dampingi oleh para petugas masing- masing sembari menginformasikan tentang pelayanan yang ada di Samsat Sekip, sebagaimana yang mereka kerjakan selama ini dalam melayani para wajib pajak.

Dalam kesempatan itu,Dirlantas Kombes Polisi Fauji meminta kepada jajaran Kepolisian yang melaksanakan tugas di Samsat Sekip, agar benar benar menjalankan tugas yang diemban.

"Kita sebagai petugas harus memberi contoh terbaik bagi masyarakat wajib pajak. Jadi,slogan yang Humainis benar benar kita terapkan," ucap Dirlantas pada seluruh anggota yang tengah bertugas.

"Begitu juga Kaban Dispenda Sumut beserta Kepals Perwakilan Jasa Raharja Sumut meminta seluruh anggota benar-benar memberi pelayanan maksimal kepada wajib pajak. Sebab,para wajib pajak adalah penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumut," ucap Kaban, di ruangan Samsat Sekip Medan.

Di tengah kehadiran pejabat di jajaran Samsat Sumut, para wajib pajak terlihat tidak terpengaruh. Para wajib pajak terus membayar kewajiban mereka yang seyogyanya sudah menjadi kewajiban mereka.

Pantauan awak media di lokasi Samsat Sekip ketiga petinggi tersebut juga berkordinasi dengan para petugas Samsat,dan tidak ada tanya jawab dengan para wajib pajak.(SPI)