Terduga pelaku SS ditangkap karena diduga menyalahgunakan pengangkutan BBM dan gas bersubsidi.

Pengungkapan bermula dari laporan warga terkait aktivitas mencurigakan di sekitar SPBU Pandan.

Kanit IV Satreskrim IPDA Andri lewat Tim Opsnal mencegat satu unit mobil Suzuki Carry berwarna merah BK 1510 YP yang dikemudikan terduga pelaku.

Saat digeledah, polisi menemukan 6 jerigen (lebih kurang 234 liter) BBM jenis Pertalite.

Bahan bakar itu konon dibeli dari SPBU Pandan tanpa surat rekomendasi.

Selain itu 14 tabung gas 3 kg berisi dibeli dari pangkalan di Hajoran untuk kembali dijual ke Tapsel (Tapanuli Selatan).

Pelaku dan barbut (barang bukti) kini diamankan di Mapolres Tapteng.

Terduga pelaku dijerat pasal 55 UU Migas jo UU Cipta Kerja dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun.

Kasat Reskrim Polres Tapteng, IPTU Dian A. Perdana, mengimbau masyarakat agar mematuhi aturan distribusi energi bersubsidi. Pembelian BBM menggunakan jerigen wajib mengantongi surat rekomendasi resmi, sementara niaga LPG 3 kg harus melalui pangkalan atau sub-penyalur resmi Pertamina.***

Kapolres Tapanuli Tengah melalui Kasi Humas mengklarifikasi bahwa informasi yang menyebut Bripka P masih berstatus tahanan Patsus saat peristiwa terjadi pada 28 September 2026 adalah tidak tepat.

"Berdasarkan rekam data administratif dan surat perintah di Seksi Propam Polres Tapteng, pada saat kejadian tanggal 28 September 2026, yang bersangkutan (Bripka P) sudah tidak berstatus Patsus," tegas pihak Polres Tapteng dalam keterangan resminya, Sabtu (24/10/2026).

Pihak kepolisian menjelaskan bahwa pengamanan Patsus terhadap Bripka P sebelumnya dilakukan terkait dugaan pelanggaran disiplin tidak masuk dinas, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-A/509/VIII/2026/Si Propam tertanggal 13 Agustus 2026.

Pelaksanaan Penempatan Khusus (Patsus) terhadap Bripka P telah dilakukan secara prosedural dan terukur mengacu pada Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri, yang diawali pengamanan pertama pada 17 hingga 18 September 2026 berdasarkan ⁠Sprin/1246/IX/WAS.2.1/2026⁠, kemudian diperpanjang sesuai batas maksimal aturan pada 19 hingga 23 September 2026 melalui ⁠Sprin/1246.A/IX/WAS.2.1./2026⁠, hingga akhirnya masa pengamanan tersebut resmi berakhir pada 24 September 2026 ditandai dengan terbitnya Surat Perintah Pengeluaran Pengamanan Nomor ⁠Sprin/1348/IX/WAS.2.1/2026⁠.

Dengan demikian, masa penempatan khusus untuk perkara disiplin sebelumnya telah resmi berakhir lima hari sebelum peristiwa di lokasi hiburan malam terjadi. Oleh karena itu, isu yang menyebutkan bahwa Bripka P "keluar dari tempat Patsus saat masih dalam masa hukuman" adalah tidak benar.

Merespons aduan masyarakat pada malam kejadian Senin (28/9/2026) sekira pukul 23.40 WIB, Tim Patroli Sat Samapta bersama Personel Standby yang dipimpin Pamapta IPDA Giatta Tarigan, S.H., langsung bergerak cepat mendatangi lokasi kejadian di Kelurahan Sihaporas Nauli, Kecamatan Pandan. Petugas mengamankan Bripka P malam itu juga ke Mapolres Tapteng untuk proses pemeriksaan.

Selanjutnya, pada Selasa (29/9/2026) dini hari pukul 02.00 WIB, korban berinisial FN dengan didampingi suaminya resmi membuat Laporan Polisi di SPKT Polres Tapteng dengan nomor laporan LP/B/294/IX/2026/SPKT/RES TAPTENG/POLDASU. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Tapteng langsung menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan saksi dan interogasi.

Polres Tapteng menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap bentuk pelanggaran anggota tanpa pandang bulu dan secara transparan.

Saat korban melaporkan kasus tersebut, Si Propam Polres Tapteng langsung menahan Bripka P di tempat khusus (Patsus) selama 7 hari untuk proses pemeriksaan dan penyelidikan awal.

Setelah masa 7 hari tersebut selesai, Bripka P dipulihkan untuk melaksanakan tugas kepolisian sambil menunggu proses hukum/etik berjalan.

Si Propam Polres Tapteng memastikan akan menggelar Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) apabila dugaan tindak pidana tersebut terbukti secara hukum oleh Satreskrim.

Lebih lanjut, Polres Tapteng menegaskan bahwa sekalipun ada penyelesaian secara kekeluargaan pada perkara pidana umum di kemudian hari, proses sidang pelanggaran etik/disiplin terhadap Bripka P dipastikan tetap berjalan—terutama terkait keberadaannya di tempat hiburan malam serta bentuk pelanggaran disiplin lainnya.***

Pesan itu disampaikan Bupati Deli Serdang yang disampaikan oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Adela Sari Lubis, saat menghadiri kegiatan donor darah dan bakti sosial yang digelar Forum Silaturahmi (FORSI) Deli Serdang di Kantor Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Minggu (25/10/2026).

Menurutnya, kepedulian terhadap sesama perlu diwujudkan melalui tindakan konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia berharap aksi sosial dan kemanusiaan terus menjadi kebiasaan di tengah masyarakat.

"Kepedulian harus terus kita bangun menjadi kebiasaan baik melalui aksi sosial, gotong royong, maupun perhatian terhadap masyarakat di lingkungan sekitar kita," ujarnya.

Generasi muda Deli Serdang, lanjutnya, diharapkan menjadi penggerak kepedulian dan berperan aktif dalam kegiatan kemanusiaan. Menurutnya, pembangunan Deli Serdang yang sehat, cerdas, sejahtera, dan religius membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Sementara itu, Ketua FORSI Deli Serdang, Irawan, mengatakan kegiatan donor darah dan bakti sosial tersebut merupakan wujud kepedulian terhadap sesama sekaligus rangkaian menyambut Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap 28 Oktober.

"Mudah-mudahan ke depannya FORSI bisa lebih banyak berbuat dan memberikan yang terbaik untuk warga, terutama untuk bangsa kita," katanya. ( Drt)

Pesan tersebut disampaikan dalam sambutan Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, yang dibacakan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Misran Sihaloho, pada pelantikan Pengurus Cabang (PC) MBI Kabupaten Deli Serdang di Vihara Hok Tek Kong, Jalan Kebun Sayur, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Minggu (25/10/2026).

Dalam sambutannya, Asri Ludin Tambunan menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus PC MBI Deli Serdang yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan baru dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta memberikan manfaat bagi umat dan masyarakat.

"Selamat kepada seluruh pengurus Cabang Majelis Buddhayana Indonesia Kabupaten Deli Serdang yang baru dilantik. Semoga amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, serta membawa manfaat bagi umat, masyarakat, dan daerah," demikian sambutannya.

Ia menegaskan, kerukunan antarumat beragama merupakan modal penting dalam menjaga persatuan dan mendukung pembangunan daerah. Karena itu, toleransi, sikap saling menghormati, dan gotong royong harus terus dipelihara di tengah keberagaman.

"Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekayaan yang harus kita jaga bersama. Dengan menjunjung tinggi toleransi, saling menghormati, dan gotong royong, kita dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang rukun, damai, dan harmonis," lanjutnya.

MBI Deli Serdang juga diharapkan tidak hanya berfokus pada pembinaan spiritual umat, tetapi turut memperkuat kepedulian sosial dan menjadi mitra pemerintah dalam menjaga keharmonisan masyarakat.

"Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendukung setiap upaya yang mendorong terciptanya kerukunan antarumat beragama. Sinergi antara pemerintah, tokoh agama, organisasi keagamaan, dan seluruh elemen masyarakat sangat penting untuk menjaga persatuan serta menciptakan suasana yang kondusif bagi pembangunan daerah," tegasnya.

Sementara itu, Ketua MBI Provinsi Sumatera Utara, Edi Sujono, berharap pengurus PC MBI Deli Serdang yang baru dilantik dapat memperkuat organisasi, meningkatkan pelayanan kepada umat, serta menjalin kerja sama dengan pemerintah dan organisasi keagamaan lainnya. ( Drt)

‎

‎Kondisi ini memicu keresahan warga yang harus menjalani aktivitas sehari-hari tanpa pasokan listrik. Situasi semakin memprihatinkan lantaran upaya menghubungi layanan pengaduan PLN melalui call center 123 disebut belum mendapat respons.

‎

‎"Sudah kami coba menghubungi call center 123, tetapi tidak ada respons, Manajer ULP PLN Labuhanbilik juga gak ada respon," keluh Dimas, warga Sei Tampang, Minggu (25/10/2026)

‎

‎Pemadaman yang berlarut-larut tanpa kejelasan penanganan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai responsivitas pelayanan PLN terhadap keluhan masyarakat, khususnya warga di wilayah pedesaan.

‎

‎Listrik saat ini bukan sekadar kebutuhan tambahan, melainkan penunjang utama berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari kebutuhan rumah tangga, komunikasi, hingga kegiatan ekonomi. Ketika pasokan listrik terputus selama berhari-hari, warga harus menanggung dampaknya tanpa kepastian kapan kondisi akan kembali normal.

‎

‎Masyarakat pun berharap PLN segera turun tangan untuk memeriksa penyebab pemadaman dan melakukan perbaikan agar pasokan listrik kembali menyala. Warga juga menginginkan adanya informasi yang jelas mengenai gangguan tersebut, termasuk perkiraan waktu penyelesaian.

‎

‎Hingga berita ini dikirim ke Redaksi, Manajer Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN (Persero) Labuhanbilik, Geno Nenggala, belum bersedia memberi keterangan terkait penyebab pemadaman listrik di wilayah Desa Sei Tampang maupun langkah penanganan yang dilakukan.

‎

‎Dua hari tanpa listrik bukan persoalan sepele.Warga membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar saluran pengaduan yang sulit diakses. PLN diharapkan segera memberikan penjelasan dan menyelesaikan gangguan tersebut agar masyarakat tidak terus dibiarkan dalam ketidakpastian. (BS)

‎

‎

Kehadiran sekolah tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, toleran, berprestasi, serta memiliki kepedulian terhadap sesama.

Peresmian sekolah yang berada di bawah naungan Wadah Ketuhanan Guang Ji Indonesia Wilayah Medan, di Jalan Kuali Nomor 50, Medan, Minggu (25/10/2026), ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti oleh Bobby Nasution.

Gubernur juga membuka pintu gedung sekolah sebagai simbol dimulainya operasional lembaga pendidikan tersebut.

Bobby menyampaikan, peningkatan kualitas SDM membutuhkan sinergi antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga pendidikan. Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi penerus yang unggul dan mampu menghadapi tantangan masa depan.

"Kita harus terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di Sumut. Ini merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan generasi bangsa," ujarnya.ujarnya

Sementara itu, Ketua DPD Walubi Sumut Meryawati Amelia Prasetyo, didampingi Sekretaris Jenderal DPD Walubi Sumut Albert Masli, mengatakan pendirian Sekolah Guang Ming bertujuan mendukung pengembangan moral dan etika sejak dini, sekaligus berkontribusi dalam mencerdaskan generasi muda Indonesia.

Menurutnya, penanaman nilai moral dan etika perlu dilakukan sejak usia dini agar menjadi landasan bagi anak dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

"Di sini tersedia program soft skill, life skill, dan IQ. Program ini dimulai dari jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), hingga sekolah menengah," ujarnya.

Meryawati berharap kehadiran Sekolah Guang Ming dapat memberikan dampak positif bagi generasi muda Indonesia, khususnya di Sumut. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut atas dukungan terhadap pembangunan dan peresmian gedung sekolah tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Bobby Nasution atas dukungan ini. Semoga sekolah ini memberikan dampak positif bagi pembelajaran etika generasi muda Sumut," katanya.

Sekolah Guang Ming memiliki gedung enam lantai dengan luas bangunan mencapai 2.624,06 meter persegi. Dalam penyelenggaraan pendidikannya, Sekolah Guang Ming mengusung empat pilar utama, yakni bersyukur, beretika, jujur dan dapat dipercaya, serta mengamalkan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Keempat pilar tersebut menjadi landasan pembentukan karakter peserta didik.

Turut hadir dalam peresmian tersebut Wakil Walikota Medan Zakiyuddin Harahap, staf ahli dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut, para guru, Ketua Yayasan Pendidikan Karya Budi Gemilang Wijaya, anggota DPRD Sumut, serta Ketua Dewan Pembina Wadah Ketuhanan Guang Ji Internasional Maha Pandita Hasan.***

Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Sat Reskrim Polres Tapteng yang dipimpin oleh Padal IPDA Andri Swandana Saputra, S.H., bersama personel langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan penelusuran secara langsung pada Jumat malam (23/10/2026) mulai pukul 23.15 WIB hingga selesai.

Pengecekan ini dilakukan menyusul adanya sorotan dan keluhan warga terkait aktivitas di beberapa titik, salah satunya di warung yang berada di Jalan A.R. Surbakti (Warung Murup), Kelurahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan Pandan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan langsung di lokasi oleh Tim URC Sat Reskrim Polres Tapteng, tidak ditemukan adanya aktivitas perjudian maupun alat-alat yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian (baik togel, kartu, maupun jenis lainnya) di warung tersebut.

"Selama pelaksanaan kegiatan sambang dan pengecekan di warung tersebut, di dapati hanya ada aktivitas warga yang sedang duduk minum kopi dan berbincang-bincang biasa. Tidak ditemukan adanya praktik perjudian ataupun alat-alat yang berkaitan dengan perjudian," ujar IPDA Andri Swandana Saputra, S.H., di lokasi.

Meski demikian, pihak kepolisian mengapresiasi kepedulian dan peran aktif masyarakat yang senantiasa memberikan informasi demi menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Dalam kesempatan yang sama, petugas kepolisian juga langsung memberikan imbauan Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) secara persuasif kepada para pemilik warung dan warga yang sedang berkumpul di lokasi.

Petugas mengingatkan dengan tegas bahwa segala bentuk perjudian, baik konvensional maupun judi online (judol), merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak coba-coba terlibat dalam kegiatan perjudian apa pun, termasuk judi online. Dampaknya sangat merugikan diri sendiri, merusak perekonomian keluarga, dan berujung pada proses hukum," tegas petugas kepada warga.

Pihak Polres Tapanuli Tengah menegaskan komitmennya untuk tidak tinggal diam terhadap segala bentuk keresahan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan penyakit masyarakat di sekitar lingkungan permukiman maupun tempat ibadah.

Polres Tapteng juga membuka ruang komunikasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan atau mengganggu kamtibmas untuk segera melaporkannya kepada pihak kepolisian terdekat agar dapat segera ditindaklanjuti.***

Upaya ini diwujudkan melalui pelatihan pembuatan briket dari tempurung kelapa yang diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Deli Serdang di Balai Latihan Kerja (BLK), Lubuk Pakam, Sabtu (24/10/2026). Kegiatan ini juga dihadiri Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang sebagai bagian dari upaya mendorong pengembangan keterampilan dan peluang kerja masyarakat.

Pelatihan tersebut merupakan tindak lanjut Focus Group Discussion (FGD) di Grha Bhinneka Perkasa Jaya yang membahas optimalisasi sumber daya alam desa untuk mendukung swasembada energi. Dalam FGD tersebut, PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI) mendorong sinergi dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi biomassa sebagai sumber energi.

Pelatihan menghadirkan Profesor Soni Sisbudi Harsono, dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember (UNEJ), Jawa Timur, sebagai narasumber. Selain menerima materi, peserta mengikuti praktik pembuatan briket dari tempurung kelapa.

Bupati mengatakan, pelatihan ini menjadi langkah awal untuk membentuk komunitas usaha yang mampu mengolah biomassa menjadi produk bernilai ekonomi. Pemerintah daerah akan mempertimbangkan dukungan peralatan dan pemasaran bagi kelompok yang memiliki kesiapan untuk berproduksi.

"Setelah terbentuk komunitas dan ada kesiapan untuk bekerja, kita akan bantu peralatan dan menyiapkan pemasarannya. Kita ingin usaha ini menghasilkan pendapatan tambahan, bahkan menjadi sumber penghasilan utama bagi masyarakat," ujar Bupati.

Menurutnya, bahan baku biomassa yang berpotensi dikembangkan di Deli Serdang meliputi tempurung kelapa, sekam padi, sabut kelapa, dan cangkang sawit. Pengolahan bahan-bahan tersebut menjadi produk bernilai tambah dapat membuka peluang usaha baru, terutama jika didukung ketersediaan bahan baku dan akses pasar.

Untuk merealisasikannya, Bupati meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) bersama DLH mengidentifikasi kelompok masyarakat dan BUMDes yang layak mendapatkan dukungan. Kelompok yang berminat diminta memetakan potensi bahan baku, menghitung kebutuhan peralatan dan modal, serta memastikan kesiapan tenaga kerja dan peluang pemasaran.

"Saat ini kami sedang menyusun R-APBD. Sampaikan usulannya agar masuk dalam penyusunan anggaran tahun depan. Kami juga siap memfasilitasi akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai kebutuhan dengan subsidi bunga yang dibayarkan oleh pemda," ucapnya.

Bupati menambahkan, pengembangan usaha akan dimulai dari kelompok yang siap berproduksi dan memiliki potensi pasar. Jika berhasil, model usaha tersebut akan diperluas melalui pelatihan berikutnya, dengan harapan produknya dapat menjangkau pasar ekspor.

"Bantuan harus tepat sasaran. Kita menggunakan uang masyarakat, sehingga peralatan dan modal yang diberikan harus benar-benar mendukung usaha produktif dan menciptakan lapangan kerja," tegasnya.

Sementara itu, Profesor Soni Sisbudi Harsono menjelaskan, biomassa memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi melalui pengolahan bahan organik dan limbah pertanian. Dalam pelatihan ini, peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman mengenai pemanfaatan biomassa, tetapi juga mengikuti praktik pembuatan briket dari tempurung kelapa.

Menurutnya, pemanfaatan bahan baku lokal dapat membuka peluang pengembangan usaha, terutama jika didukung ketersediaan bahan baku, teknologi pengolahan, kapasitas produksi, dan akses pasar.

"Selain briket, sabut kelapa juga dapat diolah menjadi cocofibre untuk berbagai kebutuhan dan cocopeat sebagai media tanam yang memiliki potensi pasar," ucapnya.

Pengembangan produk biomassa tersebut dapat menjadi alternatif pemanfaatan limbah pertanian agar memiliki nilai tambah, sekaligus mendukung tumbuhnya usaha produktif berbasis potensi daerah. ( Drt)

Kehadiran Eko dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat silaturahmi sekaligus membangun hubungan yang harmonis antara instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.

Sinergi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat komunikasi, mendorong kolaborasi positif, serta mendukung terciptanya kehidupan bermasyarakat yang kondusif.

Eko Yudis Parlin Rajagukguk menyampaikan bahwa jajaran Imigrasi senantiasa terbuka untuk membangun hubungan baik dengan berbagai elemen masyarakat.

Menurutnya, pendekatan yang humanis dan komunikasi yang baik menjadi bagian penting dalam mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.

"Imigrasi berkomitmen untuk terus membangun hubungan yang harmonis dengan berbagai elemen masyarakat serta memberikan pelayanan keimigrasian yang profesional dan humanis. Melalui sinergi yang baik, kami berharap Imigrasi dapat semakin dekat dengan masyarakat," ujar Eko.

Rakornis Forum Penataan Ruang Dihadiri Kakantah Dumai

Ia juga menegaskan bahwa komitmen tersebut sejalan dengan semangat Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, melalui slogan 'Imigrasi untuk Rakyat'.

Partisipasi dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan dan berbagai unsur masyarakat.

Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen institusi dalam meningkatkan kepercayaan publik melalui pelayanan yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dengan terjalinnya komunikasi dan kerja sama yang baik, hubungan antara instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan di Sumatera Utara diharapkan semakin erat serta memberikan manfaat positif bagi masyarakat (Ril/ Dam).

Komitmen tersebut ditunjukkan Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan, Khairul Azmi, dengan turun langsung meninjau kawasan bantaran Sungai Sei Sikambing di Jalan Mistar, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, dalam kegiatan Gotong Royong Massal dan Sapa Warga, Sabtu (24/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Khairul Azmi mengerahkan petugas beserta alat berat untuk melakukan normalisasi di kawasan bantaran sungai. Langkah ini dilakukan guna mendukung kelancaran aliran air sekaligus meningkatkan kebersihan dan penataan lingkungan di sekitar sungai.

Penanganan tersebut menjadi salah satu langkah nyata Pemko Medan dalam merespons persoalan lingkungan dan infrastruktur yang berpotensi memengaruhi kondisi kawasan permukiman, terutama ketika curah hujan meningkat.

Kehadiran langsung Khairul Azmi di lapangan juga merupakan bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan, sehingga upaya normalisasi dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan di lokasi.

Melalui pengerahan personel dan alat berat, Dinas SDABMBK berupaya memastikan penanganan kawasan sungai tidak berhenti pada kegiatan gotong royong semata, tetapi turut menyentuh aspek teknis infrastruktur yang membutuhkan penanganan langsung.

Selain mendukung pemeliharaan fungsi sungai, kegiatan ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan bantaran sungai serta mencegah penumpukan sampah yang dapat mengganggu aliran air.

Pemko Medan melalui Dinas SDABMBK akan terus mendorong penanganan infrastruktur secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan dan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir.

Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor, upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan Kota Medan yang lebih bersih, tertata, nyaman, serta tangguh dalam menghadapi tantangan lingkungan, sejalan dengan semangat pembangunan "Medan Untuk Semua."(ATN)

Dalam praktik kepemimpinan, penghargaan paling bermakna bukan berupa pujian di podium. Ia hadir dalam bentuk yang lebih sahih: sebuah kunjungan yang diputuskan dengan saksama, cermin kepercayaan yang diperlihatkan dengan benderang.

Itulah yang terbaca dari langkah Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto, SIK, SH, MSi, kepada Polda Sumatera Utara, dan terhadap sosok yang kini memimpinnya, Irjen Pol Sonny Irawan, SIK, MH.

Sumut menjadi salah satu daerah pertama yang dikunjungi Kapolri Suyudi sejak ia dilantik. Sumut bahkan menjadi tempat pertama ia merilis kasus berskala besar: penyelundupan 1,16 ton ketamin hidroklorida di perairan Tanjung Balai Asahan.

Dalam tradisi kepemimpinan, urutan semacam ini bukan kebetulan administratif. Seorang pemegang komando tertinggi memilih tempat pertamanya berdasarkan keyakinan, dan keyakinan itu tumbuh dari rekam jejak.

Rekam jejak itulah yang menjelaskan siapa sosok Sonny Irawan. Ia bukan wajah baru yang datang membawa peta kosong. Sebelum menakhodai Polda Sumut, ia lebih dulu mengabdi sebagai Wakapolda. Dari kursi itu ia mengamati, mencatat, dan memetakan.

Ia membaca denyut sebuah provinsi yang luas, majemuk, dan sarat dinamika, dari hiruk-pikuk Medan hingga lengang pesisir Selat Malaka. Lazimnya, wakil adalah orang yang paling akrab dengan seluk-beluk rumah yang kelak ia pimpin.

Sonny tampaknya memanfaatkan masa itu dengan baik. Ketika amanah pucuk pimpinan kemudian jatuh ke tangannya, ia tidak perlu belajar dari nol. Ia tinggal menggerakkan apa yang sudah dipahaminya.

Buktinya terlihat dari berbagai gebrakan yang langsung menemukan tempat di hati masyarakat. Sonny datang langsung ke rumah-rumah ibadah, misalnya.

Ia menunaikan salat Jumat di berbagai masjid, bersilaturahmi dengan para ulama, dan menyapa jemaat gereja lewat program Minggu Kasih. Langkahnya tidak berhenti di sana. Ia juga mengunjungi umat Buddha dan Hindu, menyambangi mereka di tempat ibadahnya sendiri.

Di provinsi yang sejak lama dikenal sebagai miniatur kebinekaan, kehadiran semacam ini bernilai jauh melampaui protokoler. Ia mengirim pesan bahwa kepolisian hadir untuk semua, dan bahwa rasa aman tidak dibedakan oleh keyakinan.

Keberagaman tidak diperlakukan sebagai potensi gesekan yang harus diawasi dari jauh, melainkan sebagai kekayaan yang dirawat dengan kedekatan.

Kedekatan itu pula yang tampak di jalan raya. Sonny tidak segan turun langsung mengatur lalu lintas. Seorang jenderal bintang dua yang berdiri di tengah arus kendaraan, merasakan terik dan debu yang sama dengan anggotanya, menyampaikan sesuatu yang tidak sanggup dikatakan oleh seribu surat edaran: bahwa pemimpin tidak berjarak dari pekerjaan paling sederhana, dan bahwa pelayanan publik dimulai dari hal-hal yang dirasakan warga setiap hari.

Publik jarang keliru menilai ketulusan. Ia tahu mana langkah yang lahir dari pemahaman dan mana yang sekadar mengejar sorotan. Gebrakan Sonny diterima hangat karena menyentuh yang memang dirasakan warga, ditempuh dengan cara yang dipahami warga. Itulah buah dari pemetaan yang matang: kebijakan yang menjejak, bukan melayang.

Kasus ketamin 1,16 ton menjadi cermin lain untuk melihat semua itu. Pengungkapannya berawal dari pemantauan intelijen terhadap gerak kapal yang mencurigakan di Selat Malaka dan Laut Andaman.

Terputusnya sinyal AIS menjadi petunjuk yang tidak dilepaskan begitu saja, hingga berujung penyergapan. Kapal tanker MT Global 168 dibawa ke Belawan pada 21 Oktober 2026 untuk proses hukum lebih lanjut.

Di balik keberhasilan itu ada sinergi Polda Sumut dengan Bareskrim Polri, BNN, Bea dan Cukai, serta unsur kepolisian perairan. Orkestrasi sebesar ini hanya bisa berjalan di bawah pemimpin yang memahami medan dan mampu merangkul banyak pihak.

Kemampuan merangkul itu tidak lahir mendadak. Ia ditempa lewat kebiasaan hadir di tengah umat, ulama, dan warga.

Apresiasi Kapolri pun terasa bernada lebih dari sekadar seremoni. Ia menyebut dengan lugas bahwa Sumut menempati urutan teratas dalam data peredaran narkoba. Namun alih-alih menjadikannya alasan untuk murung, ia membaliknya menjadi pelecut.

Sumut memang nomor satu dalam peredaran, tetapi pengungkapannya juga yang terbanyak. Pesannya jelas: jangan kecil hati. Angka yang tinggi bukan aib yang disembunyikan, melainkan bukti bahwa aparat bekerja dan tidak menutup mata.

Kalimat Kapolri lainnya layak diingat lama. Barang bukti yang disita, katanya, bukan sekadar angka pencapaian, melainkan potensi penyelamatan jutaan jiwa generasi muda bangsa. Di situ tampak cara pandang yang menempatkan penegakan hukum sebagai ikhtiar kemanusiaan.

Setiap kilogram yang tertahan di dermaga adalah satu ancaman yang batal sampai ke ruang-ruang keluarga. Pandangan ini sejalan dengan penegasan beliau bahwa perang melawan narkotika tidak boleh berhenti pada penindakan, tetapi harus dimulai dari hulu: pencegahan, edukasi, dan pengawasan yang berjalan seiring.

Dan hulu itu, pada akhirnya, adalah masyarakat sendiri, tempat Sonny rajin menanam kepercayaan.

Maka ketika Kapolri menyampaikan terima kasih kepada Gubernur, Kapolda, dan Kapolrestabes Medan, kita tengah menyaksikan sebuah pengakuan yang berdasar. Pilihan atas Sumut sebagai tempat pertama merilis kasus besar, dan atas Sonny Irawan sebagai pemegang kendali di sana, adalah isyarat bahwa kepercayaan ini tidak diberikan dengan cuma-cuma. Ia dimenangkan lewat kerja, kecermatan membaca situasi, dan keberanian bertindak.

Tentu perjalanan masih panjang. Peredaran narkotika adalah musuh yang lentur dan pandai mencari celah baru. Tetapi sebuah institusi yang dipimpin oleh orang yang mengenal wilayahnya dengan baik, dekat dengan umat lintas iman, dan didukung pimpinan tertinggi yang percaya pada kerja nyata, memiliki bekal yang cukup untuk menghadapinya. Bagi masyarakat Sumatera Utara, hal itu pantas disyukuri sekaligus dikawal bersama. (Toga Nainggolan, Pemred Posmetro Medan)

Kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah nyata pemerintah kelurahan dalam meningkatkan kenyamanan akses lingkungan sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menjaga dan merawat fasilitas umum.

Lurah Beringin, Irwansyah, menjelaskan bahwa gotong royong merupakan kegiatan rutin yang terus digalakkan di wilayahnya. Selain menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata, kegiatan ini juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan arahan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, yang senantiasa mendorong seluruh jajaran Pemerintah Kota Medan agar hadir di tengah masyarakat melalui kerja nyata yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.

"Melalui gotong royong ini, kita ingin menghadirkan lingkungan yang semakin baik, tertata, dan nyaman bagi masyarakat. Kebersamaan menjadi kekuatan utama dalam membangun wilayah, karena pemerintah tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan dan partisipasi warga," ujar Irwansyah.

Ia menambahkan, pembenahan akses Jalan Sareman bukan sekadar kegiatan penataan lingkungan, melainkan juga wujud kepedulian bersama dalam menciptakan fasilitas lingkungan yang lebih layak untuk menunjang mobilitas dan aktivitas masyarakat sehari-hari.

Lebih jauh, Irwansyah berharap budaya gotong royong terus tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kelurahan Beringin. Sebab, melalui kegiatan bersama, komunikasi dan kedekatan antara pemerintah dengan warga dapat terjalin semakin harmonis.

"Kami ingin kegiatan seperti ini terus menjadi wadah kebersamaan. Bukan hanya membenahi lingkungan, tetapi juga mempererat silaturahmi, mendengarkan aspirasi, serta membangun hubungan yang semakin baik antara masyarakat dan Pemerintah Kota Medan," ungkapnya.

Irwansyah juga menegaskan bahwa Pemerintah Kelurahan Beringin akan terus mendorong partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan penataan lingkungan, sehingga setiap langkah yang dilakukan benar-benar berangkat dari semangat kebersamaan dan kepentingan warga.

Melalui kolaborasi tersebut, Kelurahan Beringin diharapkan dapat terus berkembang menjadi lingkungan yang tertata, harmonis, dan nyaman, sekaligus menjadi cerminan semangat pembangunan Kota Medan yang mengedepankan kepedulian serta keterlibatan masyarakat.

Semangat gotong royong ini sekaligus menjadi wujud nyata implementasi motto "Medan Untuk Semua", bahwa pembangunan bukan hanya tentang menghadirkan perubahan fisik, tetapi juga membangun kedekatan, kebersamaan, dan rasa memiliki antara pemerintah dengan masyarakat.(ATN)

Penegasan tersebut disampaikan Rico Waas menanggapi keluhan seorang warga bernama Lena dalam kegiatan Gotong Royong Massal dan Sapa Warga yang berlangsung di Jalan Mistar, bantaran Sungai Sei Sikambing, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Sabtu (24/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Lena menyampaikan pertanyaan kepada Wali Kota Medan terkait pelayanan pengurusan ahli waris. Keluhan itu langsung mendapat perhatian serius dari Rico Waas, yang menegaskan bahwa setiap pelayanan kepada masyarakat harus berjalan sesuai ketentuan, tanpa adanya pungutan di luar aturan.

"Jangan ada pengutipan apa pun dalam pelayanan publik, termasuk dalam pengurusan ahli waris. Apabila ada masyarakat atau warga yang mengalami hal tersebut, silakan laporkan. Akan kita tindak," tegas Rico Waas.

Tidak berhenti di situ, orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan tersebut juga memberikan peringatan keras kepada seluruh pejabat wilayah agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun jabatan untuk kepentingan pribadi.

"Buat seluruh pejabat wilayah, jangan main-main. Kalau saya tahu, saya tindak. Bila perlu dicopot," ujar Rico Waas dengan nada tegas terkait praktik pungli.

Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan keseriusan Wali Kota Medan dalam memastikan seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari tingkat kecamatan hingga kelurahan, memberikan pelayanan yang bersih, transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Rico Waas menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Setiap pejabat wilayah memiliki tanggung jawab untuk memberikan kemudahan pelayanan, bukan justru menambah beban masyarakat melalui pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.

Melalui kegiatan Gotong Royong Massal dan Sapa Warga, Pemko Medan juga membuka ruang dialog secara langsung antara pemerintah dan masyarakat. Berbagai aspirasi, persoalan lingkungan, hingga keluhan pelayanan publik dapat disampaikan tanpa sekat kepada Wali Kota beserta jajaran terkait.

Keluhan yang disampaikan Lena menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan tersebut, sekaligus pengingat bagi seluruh aparatur kewilayahan agar senantiasa mengedepankan integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pelayanan.

Sikap tegas Rico Waas ini sejalan dengan komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang semakin baik, sehingga semangat Medan Untuk Semua benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.(ATN)

Tim reserse Polsek Medan Helvetia terjun ke Jalan Setia dan Gang Bilal Kelurahan Tj Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, Jumat (23/10/2026). Namun sayangnya pasukan tak temukan pengedar dan siapapun gang sedang bertransaksi narkoba.

"Benar, kita mendukung penuh program Kapolri Jenderal Suyudi. Kita terus gencar memerangi narkoba, kita akan makin menggiatkan kegiatan ini," ujar Kapolsek Helvetia Kompol Paul Edison Simamora, Sabtu (24/10/2026).

Paul menyebut walaupun tim tak berhasil menangkap pengedar di lokasi. Namun takkan menyurutkan semangat tim untuk mempersempit ruang gerak peredaran narkoba di wilayah hukum Polsek Medan Helvetia.

"Narkoba itu merusak siapapun, kita harus ikut mencegah sebelum generasi kita menjadi korban. Semangat saya bertambah ketika mendengar program Kapolri Jenderal Suyudi," ucapnya.

Akhirnya tim membakar sejumlah lapak yang diduga menjadi tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba di Gang Bilal dan Jalan Setia Kota Medan.

Seperti diketahui Kapolri Jenderal Suyudi ingin menciptakan ruang lebih aman di masyarakat dalam program 100 hari pertamanya. Melalui pemberantasan narkoba dan memulihkan kawasan dari peredaran narkoba. Kemudian memberantas judi daring dan penipuan digital. (Den)

Jalan protokol yang merupakan jalan yang sering dilalui para pemasok sayuran dari Tanah Karo, Namotrasi , Namu Ukur ke Pasar Tavip Binjai ,sebelumnya sering dikeluhkan warga karena rusak dan berlubang mulai diaspal ,Jum'at (23/10/2026) malam.

Proyek perbaikan ini mencakup rehabilitasi jalan sepanjang 450 meter dengan lebar 10 meter. Jalur ini juga merupakan akses vital yang menghubungkan dua wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Binjai Kota dan Kecamatan Binjai Selatan.

Di lokasi kegiatan, sedikitnya empat unit alat berat beserta puluhan pekerja dikerahkan untuk meratakan dan memadatkan material aspal demi mempercepat penyelesaian proyek.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bina Marga Dinas PUTR Pemko Binjai, Frans Armenda Ginting, membenarkan dimulainya pengerjaan pengaspalan tersebut di lapangan.

"Iya benar, pengerjaan pengaspalan Jalan Jamin Ginting di Kelurahan Rambung Dalam mulai dikerjakan malam ini dan secepatnya rampung," ujar Frans saat dikonfirmasi.

Frans menjelaskan bahwa proyek rehabilitasi jalan tersebut dilaksanakan oleh pihak rekanan dari PT/CV Mildza Nirwana Perkasa. Sumber anggaran bersumber dari APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp1,044 miliar.

"Pemko Binjai berharap dengan dilakukannya perbaikan di jalan ini dapat memudahkan para pengendara yang melintas serta menunjang mobilitas warga dalam menjalankan aktivitas perekonomian sehari-hari,"kata Frans Ginting ( Red )

Dalam kegiatan tersebut, Rico Waas didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspem) Muhammad Sofyan, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Camat Medan Petisah Syamsul Alam Nasution S.STP,M.AP serta ASN, para lurah se-Kecamatan dan kepala lingkungan se-kecamatan Medan Petisah.

Melalui kegiatan Sapa Warga, Rico Waas berdialog langsung dengan masyarakat untuk mendengar berbagai aspirasi, keluhan, serta persoalan yang dihadapi warga dalam kehidupan sehari-hari. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Medan dalam mendekatkan pelayanan publik sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat mendapat perhatian serius.

Sejumlah persoalan disampaikan warga, mulai dari pelayanan publik, pelayanan kesehatan, peluang berwirausaha, perlindungan sosial (perlinsos), persoalan desil, kondisi jalan rusak, hingga kesulitan memperoleh layanan air bersih dari PDAM.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Rico Waas langsung mengarahkan OPD terkait agar merespons setiap keluhan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ia menekankan pentingnya koordinasi dan tindak lanjut agar persoalan yang disampaikan masyarakat tidak berhenti sebatas dialog, tetapi dapat ditangani secara konkret.

Respons langsung tersebut mencerminkan upaya Pemko Medan untuk membangun pelayanan yang lebih responsif, terbuka, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan turun langsung ke lapangan, pemerintah dapat mengetahui kondisi riil yang dihadapi warga sekaligus mengidentifikasi langkah penanganan yang diperlukan.

Selain menyerap aspirasi, Rico Waas juga menyempatkan diri memberikan apresiasi kepada atlet berprestasi di sela-sela kegiatan Sapa Warga. Apresiasi ini menjadi bentuk dukungan terhadap semangat, dedikasi, dan pencapaian generasi muda yang telah mengharumkan nama daerah melalui prestasi olahraga.

Kegiatan Gotong Royong Massal dan Sapa Warga tersebut turut dihadiri Danramil 01/Medan Petisah Kapten Cku Salam Marihot Butarbutar, S.E., tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Melalui kegiatan ini, Pemko Medan terus mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta memastikan aspirasi warga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan Kota Medan.

Pemerintah hadir bukan hanya untuk mendengar, tetapi juga untuk memastikan setiap aspirasi masyarakat memperoleh respons dan tindak lanjut yang tepat. (ATN)

MEDAN – Gelombang kecaman dari warga terhadap Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Golkar, Viktor Silaen, belum juga reda. Politisi tersebut terekam menginjak makam pahlawan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Medan, Jalan Sisingamangaraja. Rekaman itu memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, yang menilai tindakan tersebut mencederai penghormatan terhadap para pejuang bangsa.

Bagi sebagian warga, peristiwa ini dianggap lebih dari sekadar kelalaian. Mereka menilai aksi tersebut mencerminkan sikap seorang pejabat publik yang kurang menghargai jasa para pahlawan. TMP sendiri merupakan tempat peristirahatan terakhir para pejuang yang gugur membela kemerdekaan dan kedaulatan negara, sehingga lazimnya dijaga dengan penuh hormat oleh setiap pengunjung.

Dinilai Tak Beradab

Salah satu kecaman datang dari Ketua Umum Majlis Taklim Zikir Al-Haura Sumut, Ernawati Sitepu. Ia menilai perbuatan itu menunjukkan adab yang buruk dari seorang wakil rakyat.

"Dari apa yang dilakukannya itu kan terlihat jika beliau ini tidak memiliki adab. Harusnya sebagai anggota dewan alias wakil rakyat, dia harus memberikan contoh yang baik cara menghormati para pahlawan yang sudah gugur dan berjasa bagi bangsa dan negara," kata Ernawati, Jumat, 23 Oktober 2026.

Menurut Ernawati, status sebagai anggota dewan sekaligus petinggi partai di Sumatera Utara membawa tanggung jawab moral yang lebih besar. Setiap tindakan pejabat publik, katanya, selalu menjadi sorotan masyarakat. Karena itu, mereka dituntut menjaga wibawa dan menjadi teladan, hal yang menurutnya tidak ditunjukkan Viktor dalam insiden ini.

Tinjauan dari Sisi Agama

Ernawati juga menyoroti persoalan ini dari sudut pandang agama. Ia menilai kejadian tersebut menunjukkan kurangnya kepekaan terhadap lingkungan tempat seseorang berada.

"Dari kejadian ini kita bisa melihat jika yang bersangkutan tidak peka terhadap lingkungan dimana dirinya sedang berada. Dalam agama Islam, melangkahi atau menginjak makam itu tidak diperbolehkan karena merupakan bentuk ketidaksopanan atau merendahkan kehormatan jenazah yang harus dijaga layaknya saat ia masih hidup," pungkasnya.

Profil Singkat Viktor Silaen

Viktor Silaen dikenal sebagai politisi senior Partai Golkar. Saat ini ia duduk sebagai Anggota DPRD Sumatera Utara dari daerah pemilihan (Dapil) Sumut 9. Wilayah dapil tersebut meliputi Kabupaten Humbang Hasundutan, Samosir, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba, dan Kota Sibolga.

Klaim Tidak Disengaja

Viktor telah memberikan tanggapan atas polemik ini. Saat dikonfirmasi redaksi, ia menyatakan perbuatan itu tidak disengaja dan menyampaikan permohonan maaf.

"Mohon maaf ia hal itu tidak sengaja," balasnya singkat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan lebih lanjut dari Viktor Silaen.

Aktivitas ini menjadi kegiatan polisi untuk memperkuat komitmen memberantas peredaran gelap narkoba.

Kegiatan dimulai sejak pukul 10.00 WIB itu dilaksanakan di Aula Purpur Sage Mapolres Karo.

Seluruh peserta, lewat kegiatan itu, diajak memperkuat sinergi memerangi narkotika.

Deklarasi ini pun jadi dukungan untuk polisi menciptakan lingkungan aman dan terbebas dari ancaman narkoba.

Di sana, Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho mengapresiasi seluruh peserta yang hadir.

Kata dia, Polres Karo akan berupaya melayani dan berkinerja terbaik menangani tindak pidana narkotika, termasuk melalui langkah penegakan hukum.

Harapannya sinergi lintas sektoral yang terjalin ini mampu diperkuat, sehingga pencegahan dan pemberantasan narkotika semakin efektif lagi.

Polri, kata Kapolres, tak bisa bekerja sendiri, berharap dukungan dari seluruh unsur lintas sektoral memerangi bahaya narkoba ini.

Selain Kapolres Karo, AKBP Pebriandi Haloho hadir pula unsur Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), instansi terkait, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, serta perwakilan mahasiswa hingga tokoh masyarakat, maupun tokoh pemuda.

Hadir pula Dandim 0205/TK Letkol Inf Robert B. Panjaitan, Danyon 125/Simbisa Letkol Inf Hari Mughnii Nagara, serta Kepala BNNK Karo, Kompol Sahrial, Sekda Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, Wakil Ketua DPRD Karo Imanuel Sembiring dan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Paul Marpaung.

Juga terlihat para pejabat utama Polres Karo, kapolsek jajaran, camat se-Kabupaten Karo, Dansubdenpom Raya Kapten Cpm Sutanto Juliardi, perwakilan Moderamen GBKP Marhain Sembiring, perwakilan MUI Karo Ustad M. Yazid, KH. Nasrullah Djamaludin selaku Ketua NU Kabupaten Karo, Ketua Muhammadiyah Kabupaten Karo Ahmad Jhon Sikumbang, M.H., Ketua BKAG Kabupaten Karo Pdt. Andi Sastra Ginting, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, dan perwakilan mahasiswa.***

Kegiatan berlangsung di Gudang Bulog Cabang Pematang Siantar, Jln. Darussalam, Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, dipimpin personil Polres Simalungun Aiptu T. Roy Simajuntak dan Aipda Dedi Andika, serta didampingi Sabilil Ahmad selaku Pemeriksa Kualitas dari Kantor Bulog.

Pengiriman juga dipastikan berjalan aman dengan pendampingan personil Sat Lantas Polres Simalungun.

Pada kesempatan ini, petani berhasil menyerahkan 10.000 kg (10 Ton) jagung pipil kering dengan kadar air 13,9% dan kadar aflatoksin 46 ppb, dengan harga pembelian Rp6.400 per kilogram.

Kegiatan ini terlaksana dengan aman dan lancar, memberikan dampak nyata berupa terjaminnya penyerapan hasil panen petani dengan harga yang layak.

Selain itu membantu menambah stok pangan nasional.

Mewujudkan kehadiran Polri di tengah masyarakat sebagai pendamping dan penggerak ketahanan pangan

Polres Simalungun menyampaikan harapannya agar sinergi dengan petani dan Bulog terus terjalin dengan baik demi kesejahteraan masyarakat dan ketersediaan pangan yang stabil.***

Pesan tersebut disampaikan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rocky Gerung saat menjadi narasumber Seminar Nasional Algoritma Bernegara yang digelar Universitas Negeri Medan (Unimed) di Gedung Auditorium Unimed, Jumat (23/10/2026). Seminar dibuka Rektor Unimed, Prof. Dr. Baharuddin, ST, M.Pd.

Di hadapan sekitar 1.500 mahasiswa, Rocky menegaskan bahwa kekuatan perguruan tinggi tidak semata-mata terletak pada jumlah mahasiswa, fakultas, atau program studi, tetapi pada kemampuannya membangun tradisi berpikir kritis dan rasional.

Ia menyoroti Unimed yang memiliki sekitar 45 ribu mahasiswa. Jumlah tersebut, menurutnya, bukan sekadar angka statistik, melainkan representasi dari 45 ribu perspektif, pemikiran, dan harapan tentang masa depan Indonesia.

Potensi besar itu akan menjadi kekuatan bangsa apabila kampus mampu merawat kebebasan berpikir dan menghasilkan generasi yang berani menguji setiap gagasan secara rasional.

Sebaliknya, potensi tersebut bisa berubah menjadi kekecewaan apabila perguruan tinggi kehilangan daya kritis dan membiarkan kepentingan material mengalahkan nilai-nilai akademik.

Bagi Rocky, salah satu fondasi utama kehidupan akademik adalah critical reasoning atau penalaran kritis. Kemampuan ini mencakup kecakapan menguji pernyataan, menilai argumentasi, memeriksa bukti, serta menarik kesimpulan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selama perguruan tinggi mampu melahirkan manusia dengan kemampuan tersebut, menurutnya, tidak ada alasan untuk kehilangan harapan terhadap masa depan Indonesia.

Persoalannya muncul ketika nalar kritis mulai tunduk pada uang, kepentingan politik praktis, dan transaksi yang mengorbankan prinsip.

Dalam paparannya, Rocky mengajak mahasiswa membedakan orientasi kehidupan bernegara dengan logika pasar yang mengutamakan keuntungan material.

Ia mempertentangkan algoritma bernegara, yang berorientasi pada kepentingan bersama dan cita-cita kebangsaan, dengan algoritma pasar yang cenderung menempatkan keuntungan sebagai pertimbangan utama.

Menurut Rocky, memperoleh keuntungan bukanlah persoalan dengan sendirinya. Namun, persoalan muncul ketika kepentingan material diletakkan di atas kepentingan bangsa dan masa depan republik.

Karena itu, setiap gagasan, keputusan, dan kebijakan politik harus diuji melalui argumentasi yang masuk akal, bukti yang memadai, serta dampaknya terhadap kepentingan publik.

Masyarakat tidak boleh menerima suatu gagasan hanya karena disampaikan tokoh berpengaruh, didukung kekuatan modal, atau dikemas melalui kepentingan politik tertentu.

Bagi Rocky, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan tradisi berpikir kritis tetap hidup, terutama ketika Indonesia semakin mendekati siklus pemilihan umum berikutnya.

Ia memperkirakan, dalam sekitar 18 bulan ke depan, pembicaraan politik akan semakin mendominasi ruang publik. Berbagai promosi, manuver, dan aktivitas politik diperkirakan semakin marak seiring persiapan menuju kontestasi elektoral.

Dalam situasi tersebut, kampus tidak boleh sekadar menjadi penonton. Perguruan tinggi harus menjadi ruang untuk menguji gagasan, rekam jejak, dan orientasi para calon pemimpin. Mahasiswa dan kalangan akademisi perlu memiliki kemampuan membedakan gagasan yang rasional dan berpihak pada masyarakat dari manuver yang semata-mata mengejar kekuasaan.

Demokrasi, menurut pesan yang disampaikan Rocky, tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umum. Demokrasi juga membutuhkan warga negara yang mampu berpikir mandiri, menilai gagasan secara kritis, dan menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan rasional.

Sementara itu, Plt. Deputi IV Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Hariqo Wibawa Satria, menekankan bahwa kehidupan bernegara yang sehat membutuhkan kebebasan berpikir, kualitas gagasan, kecepatan merespons persoalan, serta keberanian mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Hariqo, masyarakat harus memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat dan kritik tanpa dihantui ketakutan akan kriminalisasi.

Ketika kritik terhadap pemerintah justru diperlakukan sebagai ancaman, kehidupan bernegara berisiko semakin tertutup dan masyarakat kehilangan keberanian untuk menyampaikan kebenaran.

Namun, kebebasan berpendapat juga harus diiringi kualitas pemikiran. Mahasiswa dan masyarakat perlu membangun argumentasi yang masuk akal serta mampu menawarkan solusi terhadap berbagai persoalan bangsa.

Hariqo menggarisbawahi tiga hal penting dalam membangun algoritma bernegara, yakni memperkuat kualitas gagasan masyarakat, meningkatkan kemampuan merespons persoalan secara cepat dan tepat, serta menumbuhkan keberanian mengevaluasi kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka.

Ia juga mengingatkan mahasiswa agar lebih bijak menggunakan teknologi digital, terutama media sosial.

Kebiasaan menghabiskan waktu dengan menggulir layar telepon genggam dan mengonsumsi informasi tanpa tujuan yang jelas dapat mengurangi kesempatan untuk berkonsentrasi dan mengembangkan pemikiran secara mendalam.

Mahasiswa, kata Hariqo, tidak cukup hanya menjadi konsumen informasi. Mereka harus mampu mengolah informasi menjadi pengetahuan, gagasan, dan pemikiran kritis yang bermanfaat.

Selain itu, masyarakat perlu terlibat aktif mengawasi pelaksanaan program pemerintah agar berjalan sesuai tujuan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Menurut Hariqo, algoritma bernegara yang sehat tidak hanya bergantung pada sistem pemerintahan, tetapi juga pada kualitas berpikir masyarakat, keterbukaan terhadap kritik, kecepatan merespons persoalan, dan keberanian mengawasi kekuasaan.

Rektor Unimed Prof. Dr. Baharuddin, ST, M.Pd., saat membuka seminar menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar, bukan hanya mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menghadirkan gagasan dan pemikiran kritis untuk menjawab persoalan bangsa.

Menurutnya, kampus harus menjadi ruang intelektual yang terbuka, tempat beragam perspektif dipertemukan, gagasan diuji, dan penelitian dikembangkan secara rasional serta bertanggung jawab.

Seminar Nasional Algoritma Bernegara menjadi momentum untuk merefleksikan bagaimana prinsip-prinsip kenegaraan dijalankan, bagaimana kepentingan masyarakat ditempatkan dalam pengambilan keputusan, serta bagaimana perguruan tinggi berkontribusi terhadap masa depan bangsa.

Baharuddin berharap pemaparan para narasumber dan diskusi yang berlangsung dapat memperluas wawasan kebangsaan, membuka cakrawala berpikir, serta mendorong tradisi akademik yang kritis, konstruktif, dan berorientasi pada solusi.

Ia juga mengapresiasi partisipasi perwakilan perguruan tinggi negeri di Sumatera Utara yang dinilai mencerminkan pentingnya kolaborasi antarkampus dalam memperkuat ruang diskusi intelektual.

Menurutnya, perguruan tinggi harus terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa melalui gagasan yang relevan, keberanian menyampaikan pemikiran kritis, dan kemampuan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Seminar tersebut diikuti sekitar 1.500 mahasiswa Unimed. Hadir pula Ketua Senat Unimed Prof. Dr. Martina Restuati, M.Si., para wakil rektor, para dekan, dosen, serta ketua panitia seminar Dr. Novita, M.Pd. Diskusi dipandu moderator Dr. Tappil Rambe. (Maldi)