Monitoring tersebut dilakukan Bupati Deli Serdang melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Misran Sihaloho, bersama PT Pupuk Indonesia untuk memastikan kesiapan pasokan pupuk, khususnya urea dan NPK, bagi petani di Kabupaten Deli Serdang.

Misran menyampaikan, hasil peninjauan menunjukkan stok pupuk tersedia dan mencukupi. Petani tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan pupuk karena pasokan tetap terjaga.

"Stok pupuk dalam kondisi aman dan mencukupi. Kami telah melihat langsung ketersediaan pupuk urea maupun NPK di gudang," ujarnya.

Ia menjelaskan, penyaluran pupuk dilakukan melalui sekitar 255 Titik Penyerahan Pupuk Bersubsidi (PPTS) dengan dukungan sembilan agen distribusi. Jika terjadi keterlambatan penyaluran, lanjut Misran, hal tersebut lebih disebabkan kendala distribusi di lapangan, termasuk faktor mobilitas angkutan barang.

"Yang menjadi perhatian bukan pada ketersediaan pupuk, melainkan kemungkinan kendala dalam distribusi. Namun secara umum stok pupuk tersedia dengan baik dan dalam waktu dekat juga akan datang tambahan pasokan pupuk," jelasnya.

Saat ini, berdasarkan informasi PT Pupuk Indonesia, tersedia sekitar 40.000 ton pupuk yang siap didistribusikan. Tambahan pasokan juga akan disiapkan apabila kebutuhan petani meningkat.

Sementara itumc 39menyampaikan komitmen perusmcahaan untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani, baik bersubsidi maupun nonsubsidi.

"Kami berkomitmen menyediakan pupuk dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan petani di daerah. Dalam waktu dekat, pasokan pupuk bersubsidi juga akan datang dalam jumlah yang lebih besar," katanya.(drt)

Kegiatan yang dimulai pukul 22.00 WIB itu diawali apel pengecekan personel dan pemberian arahan mengenai cara bertindak di lapangan.

Tim dipimpin IPDA Asido Selamat Nababan, S.H., M.H. (Kanit 2 Sat Reskrim), IPDA Sarvendro Manik (Kanit Regident Sat Lantas), IPDA Supangat, S.H., M.H. (Kanit Reskrim Polsek Kota Kisaran Timur), dan IPDA Roman S. Harahap, S.H., M.H. (Kasubsipenmas Si Humas), dengan melibatkan 14 personel gabungan dari fungsi Intelkam, Reskrim, Samapta, Lantas, dan Polsek Kota Kisaran Timur.

Patroli menyisir sejumlah ruas jalan yang dinilai rawan menjadi lokasi berkumpulnya geng motor dan pelaku kejahatan jalanan, di antaranya Jalan Cokroaminoto, WR Supratman, Mahoni, Tusam, Jalan Ir. Sutami, Jalan Ahmad Yani, Jalan HM. Yamin, Jalan Imam Bonjol, Jalan Pramuka, Jalan Panglima Polem, Jalan Sisingamangaraja, Malik Ibrahim, hingga Jalinsum.

Sekitar pukul 03.30 WIB, --seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Polres Asahan yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 29 Juli 2026-- saat melintas di kawasan Jalinsum Sidomukti, tepatnya di depan Kolam Renang Karya Mandiri, petugas menemukan sekelompok remaja yang sedang berkumpul.

Setelah diperiksa, tim mengamankan 3 remaja yang diduga membawa senjata tajam.

Berdasarkan hasil interogasi awal di lapangan, 3 remaja ini mengaku sebagai anggota kelompok Gemot Pekong 22.

Dari lokasi kejadian, petugas turut mengamankan barang bukti berupa empat bilah senjata tajam, yaitu satu corbek, satu sabit, satu celurit, dan satu parang.

Selanjutnya, mereka beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Asahan dan diserahkan ke piket Satreskrim untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selama pelaksanaan patroli, situasi tetap berjalan aman, tertib, dan lancar. Polres Asahan menegaskan bahwa kegiatan Tim Sergap dan Patroli Khusus akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai langkah preventif dalam mencegah aksi geng motor, begal, serta gangguan kamtibmas lainnya, dengan tetap mengedepankan pendekatan yang humanis, profesional, dan sesuai prosedur.***

Meski tersangka pengedar sabu berinisial RAL alias Kiki (30) sudah ditangkap sejak Mei 2026 lalu, sosok aktor intelektual di baliknya seorang pria bermarga Simangunsong hingga kini masih bebas melenggang tanpa tersentuh hukum.

Lambannya kinerja aparat kepolisian ini makin memantik sentimen negatif.

Pasalnya, alih-alih menunjukkan progres signifikan dalam membongkar jaringan kelas atas, Kapolsek Kampung Rakyat, AKP Muhammad Ilham Lubis, justru terkesan melimpahkan tanggung jawab dan melempar 'bola panas' penanganan kasus itu ke Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba) Polres Labusel.

Saat dikonfirmasi kembali pada Rabu (29/7/2026), AKP Muhammad Ilham Lubis berdalih bahwa licinnya terduga bandar marga Simangunsong menjadi alasan utama belum tertangkapnya pemasok barang haram seberat 8,43 gram itu.

"Kalau untuk diduga pemasok bermarga Simangunsong belum berhasil kita tangkap, namun kita akan terus melakukan penyelidikan terhadap diduga bandar itu," ujar AKP Ilham Lubis, melalui pesan elektronik, Rabu (29/7/2026)

Perwira pertama Polri ini membeberkan proses penangkapan di lapangan terbentur sejumlah kendala teknis.

Menurutnya, terduga bandar sering berpindah-pindah lokasi dan pihak kepolisian berhati-hati agar saat penangkapan, barang bukti berada langsung di tangan pelaku.

Namun, alih-alih menjelaskan kepastian status penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Simangunsong, Kapolsek justru mengarahkan awak media untuk mengejar kejelasan berkas dan penetapan DPO itu ke tingkat Polres. Duh!

"Dalam pembuatan DPO, mungkin dipersilakan bertanya ke Sat Resnarkoba Polres Labuhanbatu Selatan, dikarenakan tersangka sudah dilimpahkan ke Sat Resnarkoba Polres Labuhanbatu Selatan. Untuk berkas bisa langsung tanyakan ke Sat Narkoba," kilahnya.

Meskipun penanganan terkesan berbelit-belit dan terhenti di tingkat penyidikan awal, AKP Ilham Lubis tetap melontarkan klaim komitmen bahwa pihaknya tidak memberi panggung bagi jaringan narkoba.

"Kami akan tetap melakukan penyelidikan terhadap semua diduga bandar. Polsek Kampung Rakyat berkomitmen tidak ada ruang bagi bandar di wilayah hukum Polsek Kampung Rakyat. Kami mengimbau masyarakat jangan ragu untuk melaporkan segala tindak pidana melalui layanan 110 gratis," pungkasnya.

Sikap 'pindah jalur' dan minimnya progres pemburuan sang bandar besar ini kian memperkuat keraguan masyarakat atas jargon War on Drugs yang kerap digaungkan kepolisian.

Sebelumnya kasus ini juga menjadi perhatian masyarakat dan LSM yang mendesak Kapolres Labuhanbatu Selatan, AKBP Aris Efendi, S.I.K., M.H., untuk segera turun tangan mengevaluasi total kinerja Polsek Kampung Rakyat agar pengusutan jaringan sabu Rantauprapat-Labusel ini tidak "jalan di tempat" atau sekadar menjadi kasus 'seumur jagung'. (HBB)

Ajakan tersebut disampaikan Jelita saat menghadiri peringatan Hari Anak Nasional yang dirangkai dengan lomba antar-TK/RA se-Kabupaten Deli Serdang di Balairung Pemkab Deli Serdang, Selasa (28/7/2026).

Menurut Jelita, kasih sayang kepada anak harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar ucapan. Anak harus mendapatkan pengasuhan yang baik, lingkungan yang aman, ruang untuk belajar, berkreasi, berkarya, serta pemenuhan gizi dan kesehatan yang memadai.

"Berikan anak-anak kasih sayang yang utuh dan bangun ketahanan keluarga yang baik agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat merusak masa depannya," ujarnya.

Jelita juga mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual. Menurutnya, pengalaman buruk yang dialami anak dapat menimbulkan trauma berkepanjangan dan berdampak pada masa depan mereka.

Karena itu, ia mengajak seluruh pihak, mulai dari orang tua, guru hingga masyarakat, untuk meningkatkan edukasi dan kepedulian terhadap perlindungan anak.

"Kita harus bersama-sama melindungi anak-anak dari tindakan yang dapat merusak mental, fisik, dan masa depan mereka. Tanamkan nilai keimanan, karakter, dan ilmu pengetahuan agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang kuat," katanya.

Selain perlindungan, Jelita menekankan pentingnya membangun karakter anak sejak usia dini melalui pendidikan, pembiasaan, dan kegiatan positif. Ia menyebut pembentukan karakter akan melahirkan generasi yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan mampu menjadi penerus pembangunan bangsa.

Seluruh pengurus PP PAUD di setiap kecamatan turut diminta untuk aktif memperhatikan seluruh anak, termasuk anak-anak penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian dan pendampingan khusus.

Pada kesempatan itu, ia turut mengapresiasi penyelenggaraan lomba sebagai wadah mengembangkan bakat dan kepercayaan diri anak sejak usia dini. Kepada para orang tua dan guru, Jelita berpesan agar menanamkan nilai sportivitas kepada anak, yakni berani menerima kemenangan maupun kekalahan sebagai bagian dari proses belajar.

Ia berharap kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk menemukan dan mengembangkan potensi anak, sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam memperkuat kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

"Mudah-mudahan anak-anak Deli Serdang tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, berkarakter, dan mampu meraih masa depan yang gemilang," tutupnya.(drt)

Langkah ini dibuktikan melalui peninjauan langsung pelaksanaan Asesmen Maretong tingkat SD dan SMP secara serentak yang dipimpin Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., di SMP Negeri 1 Siatas Barita, Rabu (29/7/2026).

‎‎Asesmen Maretong merupakan evaluasi kemampuan awal berhitung (numerasi) siswa, sekaligus bagian dari program unggulan daerah TAPAMAJUMA (Tapanuli Utara Maretong, Manjaha, Martorsa) yang dirancang memperkuat fondasi akademik dan daya saing peserta didik sejak dini.

taput-2.jpg">

‎

‎Turut mendampingi Wakil Bupati, Asisten Pemerintahan dan Kesra Satya Dharma Nababan, Kepala Dinas Pendidikan Freddy Advent Panjaitan, serta perwakilan Perangkat Daerah teknis terkait.

‎

‎Dalam arahannya di hadapan kepala sekolah dan dewan guru, Wabup Deni menegaskan pentingnya integritas penuh dalam pelaksanaan asesmen.

Menurutnya, kegiatan ini bertujuan memotret kondisi riil kemampuan numerasi siswa, bukan sekadar mengejar nilai formalitas semata.

‎

‎"Yang paling utama dan harus kita garis bawahi adalah integritas. Tidak ada gunanya membantu siswa menjawab soal demi terlihat keren," tegas Wabup Deni, seraya menambahkan hasil asesmen akan menjadi bahan evaluasi berkala setiap enam bulan untuk mengukur perkembangan pembelajaran di kelas.

‎

‎Wakil Bupati juga menyampaikan sejumlah arah kebijakan pendidikan ke depan di antaranya komitmen memangkas kesenjangan mutu antara sekolah perkotaan dan pedesaan.

Selain itu, imbauan kepada guru untuk memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam metode pembelajaran berhitung yang interaktif, serta penguatan kebiasaan berhitung dan membaca secara konsisten di kelas selama 10–15 menit setiap hari, tidak hanya saat apel pagi.

‎

‎Kepala Dinas Pendidikan, Freddy Advent Panjaitan menjelaskan asesmen ini melibatkan sekitar 52.000 peserta didik dari kurang lebih 383 SD dan 80 SMP se-Kabupaten Tapanuli Utara.

Sasarannya, siswa SD kelas 2 hingga 6 serta siswa SMP kelas 7 hingga 9. Jenjang SMP dilaksanakan Rabu (29/7/2026), sementara jenjang SD menyusul Kamis (30/7/2026). Hasil asesmen akan diolah secara akuntabel dan diumumkan pada 7 Agustus 2026.

‎

‎Pemkab Taput berharap seluruh tenaga pendidik, kepala sekolah dan orang tua bersinergi mengawal program TAPAMAJUMA.

Hasil asesmen pada 7 Agustus 2026 akan menjadi pijakan berbasis data bagi perumusan kebijakan peningkatan mutu pembelajaran, sekaligus mendorong ekosistem kompetisi belajar yang jujur dan inovatif di Tapanuli Utara.(Lindung Sinaga)

Pada Minggu (26/7/2026) misalnya, dia mengunjungi salah seorang perajin tenun ulos, Anju Sinambela di Kelurahan BP Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar.

Dalam suasana yang penuh keakraban, Sertu D. Sirait berbincang langsung dengan Anju mengenai proses pembuatan ulos, tantangan yang dihadapi para perajin, hingga harapan agar kerajinan khas Batak itu tetap lestari dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Sertu D. Sirait,seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Kodim Simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 29 Juli 2026-- kegiatan komsos tidak hanya bertujuan mempererat silaturahmi, tetapi juga menjadi sarana bagi Babinsa untuk memahami kondisi sosial dan ekonomi warga binaan.

Dia menegaskan keberadaan para perajin ulos merupakan aset budaya yang harus terus dijaga dan didukung.

"Melalui komunikasi yang baik, kami ingin hadir di tengah masyarakat, memberikan semangat serta mendorong agar usaha tenun ulos terus berkembang sebagai warisan budaya sekaligus penopang ekonomi keluarga," ujarnya.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Babinsa Koramil 03/Siantar Selatan dalam membangun kedekatan dengan seluruh lapisan masyarakat.

Kehadiran Babinsa di tengah para perajin diharapkan mampu menumbuhkan semangat kebersamaan, memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat, serta mendukung pelestarian budaya lokal yang menjadi kebanggaan Sumatera Utara.***

Penegasan tersebut disampaikan Sekda saat memimpin Rapat Tim Koordinasi Pemerintahan Digital (PEMDI) Kabupaten Deli Serdang di Aula Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Jumat (24/7/2026).

Menurutnya, transformasi digital merupakan kebutuhan yang harus direspons pemerintah daerah melalui tata kelola pemerintahan yang lebih modern, terintegrasi, dan berbasis data.

"Seluruh aplikasi yang ada harus saling terhubung. Dengan integrasi data, pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, dan pemerintah dapat mengambil keputusan secara cepat, tepat, serta akurat," tegas Sekda.

Ia mencontohkan, integrasi data perpajakan dengan sistem perizinan akan memudahkan pemerintah mengetahui berbagai kewajiban masyarakat tanpa harus melakukan pemeriksaan secara terpisah.

Selain penguatan sistem, Sekda juga meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) meningkatkan kompetensi digital dan melengkapi data pada aplikasi MyASN sebagai bagian dari penerapan Manajemen Talenta.

"Ke depan pengembangan karier ASN akan didukung melalui sistem manajemen talenta. Karena itu, seluruh ASN harus melengkapi data dan terus meningkatkan kompetensinya," ujarnya.

Dedi turut mengajak seluruh OPD membangun budaya digital leadership melalui kolaborasi dalam integrasi data serta pengembangan layanan digital yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang, Sandra Dewi Situmorang, menjelaskan, pada 2026 pemerintah pusat mengubah konsep Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi Pemerintahan Digital (PEMDI). Meski regulasi teknisnya masih dalam proses penyusunan, Pemkab Deli Serdang tetap mengikuti evaluasi Pemerintahan Digital tahun 2026.

Sandra menyampaikan, pada evaluasi SPBE tahun 2025 Kabupaten Deli Serdang memperoleh indeks 3,86, yang masih berada di bawah rata-rata nasional maupun Provinsi Sumatera Utara. Karena itu, Pemkab Deli Serdang tengah menyusun Arsitektur Pemerintahan Digital yang ditargetkan rampung pada Oktober-November 2026 sebagai salah satu persyaratan evaluasi nasional.

Evaluasi PEMDI sendiri mencakup 20 indikator yang terbagi dalam tujuh aspek penilaian, yakni tata kelola dan manajemen, penyelenggaraan, data, keamanan pemerintahan digital, teknologi pemerintahan digital, keterpaduan layanan digital pemerintah, serta kepuasan pengguna layanan digital.

Untuk aspek keamanan pemerintahan digital yang menjadi tanggung jawab Diskominfo, Kabupaten Deli Serdang telah meraih nilai 3,9 dengan kategori baik.

Sandra juga mengajak seluruh OPD mendukung pembangunan Rumah Data Kabupaten Deli Serdang melalui penyampaian data sektoral agar dapat diintegrasikan sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memiliki sekitar 94 aplikasi. Namun, sebagian di antaranya sudah tidak lagi aktif sehingga akan dilakukan penataan untuk mengurangi beban server dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sistem informasi.

Ke depan, pengembangan difokuskan pada integrasi dan optimalisasi aplikasi yang telah ada, bukan sekadar menambah aplikasi baru.

"Kita ingin aplikasi yang dibangun tidak hanya mempermudah pekerjaan internal pemerintah, tetapi benar-benar menjadi layanan publik yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat," pungkas Sandra.(drt)

mc39

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai percepatan pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah.

Keterlambatan proses pengadaan dikhawatirkan berdampak pada mundurnya jadwal pembangunan, bahkan berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan proyek karena waktu pengerjaan yang semakin terbatas.

Abel Tarwai Tarigan, S.Sos., M.A., M.T., Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Karo saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon menyampaikan bahwa percepatan pembangunan diharapkan mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat pada tahun 2027.

"Tahun depan kami harapkan ada intervensi biaya melalui anggaran Kementerian Kesehatan RI," ujarnya.

Abel juga mengungkapkan tahun 2026 terdapat tambahan anggaran sekitar Rp8,5 miliar yang berasal dari pengembalian dana transfer daerah.

Namun, menurutnya, jumlah itu masih berada dibawah kebutuhan riil untuk menyelesaikan keseluruhan pembangunan rumah sakit.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Karo, Firman Firdaus Sitepu (foto) saat dikonfirmasi di ruang kerjanya pada Rabu (29/7/2026) menilai pelaksanaan program itu berjalan lambat.

"Terkait pembangunan Rumah Sakit Umum Kabanjahe, DPRD sudah menyetujui anggaran tahun 2026 sebesar Rp8 miliar. Namun, hingga bulan Juli ini pembangunan belum juga dilaksanakan. Padahal anggaran itu telah disahkan sejak Oktober 2025. Kami khawatir karena sudah akan memasuki bulan Agustus, tetapi proses penggunaan anggaran belum berjalan. Saya mengimbau dinas terkait agar segera melakukan proses pelelangan," tegas Firman.

ingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, dr. Immanuel Sinuhaji, Sp.PA, belum memberikan keterangan meski telah diupayakan konfirmasi. (Jpg)

Dalam pengungkapan itu, jajaran Satresnarkoba Polres Tapsel yang dikomandoi AKP Philip Antonio Purba, S.H., M.H. mengamankan seorang pria berinisial AN (37) dan perempuan berinisial S (30) di sekitar pondok perkebunan kebun milik masyarakat setempat.

Kasat Resnarkoba Polres Tapsel, AKP Philip Antonio Purba, S.H., M.H-- seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Surat kabar garuda pos yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 29 Juli 2026-- mengatakan penindakan dilakukan setelah personel melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan peredaran ganja di wilayah Batang Angkola.

"Dari AN dan S, kita menemukan lima bal yang diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan sekitar 5.000 gram di belakang pondok kebun tersebut," ujar AKP Philip.

Berdasarkan pemeriksaan awal, kedua orang yang diamankan diduga menguasai ganja tersebut untuk diserahkan kepada calon pembeli.

"Keduanya menyebut lima kilogram ganja tersebut dibeli dengan harga Rp700 ribu per kilogram di wilayah Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, pada hari yang sama," jelasnya.

Barang itu juga disebut diperoleh dari seseorang berinisial P, sedangkan calon penerimanya berinisial T dan terhadap keduanya masih dalam penyelidikan.

Menurut AKP Philip, pengungkapan tersebut menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk menelusuri mata rantai peredaran ganja, mulai dari asal barang hingga pihak yang diduga akan menerimanya.

"Saat ini kita terus mengembangkan perkara untuk menelusuri pemasok, calon penerima, dan pihak lain yang diduga terlibat," tegas Philip.

Philip menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi jaringan peredaran narkotika sekecil apapun di wilayah hukum Polres Tapsel.

"Kami akan terus memperkuat penyelidikan dan penindakan untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman narkoba," pungkasnya.***

Pembukaan turnamen ini menjadi momentum dimulainya kompetisi sepak bola usia dini yang bertujuan membina sekaligus menjaring bibit-bibit atlet muda berbakat untuk mewakili Kota Sibolga pada ajang Piala Soeratin Tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Wali Kota Sibolga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Soeratin sebagai wadah pembinaan generasi muda melalui olahraga sepak bola.

Dia mengingatkan seluruh peserta agar menjunjung tinggi nilai sportivitas, disiplin, dan semangat fair play selama mengikuti pertandingan.

"Meskipun pertandingan telah dimulai sejak pagi hari, saya berharap seluruh peserta tetap bertanding dengan semangat, menjunjung tinggi sportivitas, menghindari perselisihan, serta saling menghormati satu sama lain. Prestasi akan memiliki nilai apabila diraih dengan cara yang sportif," ucap Wali Kota.

Wali Kota menyampaikan tim yang berhasil menjadi juara pada kategori U-13 dan U-15 akan mewakili Kota Sibolga pada Piala Soeratin Tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Oleh karena itu, katany lagi, seluruh peserta harus mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya demi mengharumkan nama daerah.

Pada kesempatan itu, Wali Kota juga menyampaikan Stadion Horas merupakan salah satu fasilitas olahraga yang dibangun Pemerintah Kota Sibolga pada tahun 2025 dan telah rampung pada tahun 2026.

Pemerintah Kota Sibolga berkomitmen untuk melanjutkan penyempurnaan stadion pada tahun 2027 melalui penambahan tribun dan fasilitas pendukung lainnya.

"Stadion Horas adalah milik seluruh masyarakat Kota Sibolga. Mari kita jaga, rawat, dan manfaatkan bersama sebagai sarana pembinaan olahraga serta lahirnya atlet-atlet berprestasi," ungkap Wali Kota seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Pemerintah kota sibolga yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 29 Juli 2026.

Selain itu, Wali Kota juga menyampaikan harapannya agar Stadion Horas terus dimanfaatkan sebagai pusat penyelenggaraan berbagai kompetisi olahraga.

Setelah Piala Soeratin, direncanakan akan ada sejumlah turnamen lainnya, termasuk kompetisi tingkat SMA yang diselenggarakan oleh Kamista.

Oleh karena itu, dia mengajak para peserta untuk terus berlatih dan mengembangkan kemampuan agar potensi yang dimiliki dapat berkembang secara optimal serta melahirkan pesepak bola berprestasi yang mampu mengharumkan nama Kota Sibolga hingga ke tingkat nasional.

Menutup arahannya, Wali Kota mengajak seluruh generasi muda untuk menjauhi tawuran, penyalahgunaan narkoba, serta berbagai bentuk kenakalan remaja. Dia berharap para peserta dapat menjadi generasi yang berkarakter, berprestasi, dan mampu mengharumkan nama Kota Sibolga di berbagai bidang.

Sekadar diketahui, pembukaan Piala Soeratin U-13 dan U-15 Kota Sibolga Tahun 2026 ditandai dengan tendangan bola pertama oleh Wali Kota Sibolga sebagai simbol dimulainya turnamen secara resmi.

Hadir di sana, Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Setda Kota Sibolga, Denni Aprilsyah Lubis, S.T., M.Kom., Plt. Ketua Askot PSSI Kota Sibolga, Rahmad Saleh Jambak, S.STP., M.Si., para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Sibolga, para camat dan lurah, serta masyarakat yang turut menyaksikan pembukaan turnamen.***

Kehadiran Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, menambah semarak suasana. Ia tak hanya menyapa masyarakat, tetapi juga mengajak para pengunjung untuk berani menunjukkan bakat dan kreativitas di atas panggung yang telah disiapkan.

"Malam ini adalah malam hiburan untuk seluruh masyarakat. Kegiatan seperti ini harus menjadi ruang bagi siapa saja yang ingin menunjukkan bakat dan kreativitasnya. Mari kita manfaatkan panggung ini untuk berkarya, bernyanyi, dan menghibur masyarakat," ujarnya.

Ajakan tersebut disambut antusias oleh masyarakat. Selaras dengan semangat Ruang Bagi Para Pelaku Kreatif Berekspresi, panggung Car Free Night dipenuhi beragam penampilan, mulai dari anak-anak berbakat, grup band, komunitas seni, hingga berbagai atraksi yang menghibur pengunjung. Di sisi lain, stan-stan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif juga ramai dikunjungi masyarakat yang berburu aneka produk lokal.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang, Yudi Hilmawan, mengatakan Car Free Night terus dikembangkan sebagai ruang publik yang menghadirkan hiburan sekaligus membuka peluang bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif.

"Kami berharap ke depan masyarakat yang hadir semakin ramai sehingga kegiatan ini semakin semarak. Malam ini banyak penampilan yang disuguhkan, mulai dari anak-anak berbakat, grup band, hingga berbagai komunitas kreatif," tambahnya.

Melalui Car Free Night Deli Serdang Weekend, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus menghadirkan ruang publik yang aman, nyaman, dan produktif. Selain menjadi tempat berkumpul dan berinteraksi, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kreativitas masyarakat serta memperkuat geliat ekonomi kreatif dan UMKM lokal.(DRT)

Hal itu disampaikan Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, pada pelantikan Federasi Akuatik Indonesia Kabupaten Deli Serdang sekaligus membuka Bunda Yin Swimming Competition 2026 di Kolam Renang Cadika, Lubuk Pakam, Minggu (26/7/2026).

Bupati mengatakan, pendataan atlet menjadi bagian penting dalam pembinaan yang terarah. Melalui pendataan tersebut, pemerintah dapat memberikan dukungan yang tepat, termasuk rencana pemberian akses penggunaan kolam renang bagi atlet yang telah terdaftar.

"Rencana kita, atlet yang sudah terdata yang mau memakai kolam renang ini silakan dipakai, kita gratiskan saja. Saya harap seluruh klub yang ada di Kabupaten Deli Serdang mencatatkan seluruh atletnya. Ini juga menjadi salah satu bentuk dukungan dan motivasi dari pemerintah kepada seluruh atlet," ujarnya.

Selain mendorong pendataan atlet, ia juga berkomitmen meningkatkan kualitas sarana olahraga akuatik. Tahun ini pemerintah akan menyiapkan perencanaan peningkatan kolam renang agar memenuhi standar pertandingan, yang ditargetkan mulai dibangun pada 2027.

"Tahun ini kita siapkan perencanaannya, kemudian pada 2027 kita bangun agar memenuhi standar pertandingan yang berlaku," katanya.

Selain dukungan terhadap pembinaan melalui penyediaan fasilitas, ia juga mendorong jajaran pengurus yang baru saja dilantik dapat memperbanyak ajang kompetisi.

Menurutnya, kejuaraan menjadi sarana penting untuk mengukur kemampuan atlet sekaligus menambah pengalaman bertanding.

"Minimal dua kali kejuaraan kita adakan setiap tahun di Kabupaten Deli Serdang. Kalau bisa tiga kali. Inilah salah satu bentuk dukungan penuh dari pemerintah kabupaten terhadap pembinaan atlet," katanya.

Komitmen tersebut sejalan dengan capaian atlet akuatik Deli Serdang yang baru saja menorehkan prestasi di tingkat internasional. Pada ajang 3rd MILO-KL Klasik Invitational Swimming Championships 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia, empat atlet Deli Serdang berhasil meraih podium, yakni Sarah Emmanuella Nainggolan (Juara II nomor 50 meter Backstroke G3 Novice Swimmers), Andini Artama (Juara II nomor 100 meter Backstroke G2 Novice Swimmers), Muhammad Dhaffa (Juara III nomor 50 meter Backstroke G3 Novice Swimmers), dan Azka Arief Fawzi (Juara III nomor 50 meter Breaststroke G3 Novice Swimmers).

"Sekali lagi selamat kepada Ketua terpilih, Rinaldi, semoga cabang akuatik di Deli Serdang terus tumbuh dan maju, kami siap memberikan dukungan penuh," ucapnya.(drt)

Mewakili Ketua TP PKK Kabupaten Deli Serdang, Staf Ahli I TP PKK Kabupaten Deli Serdang, Ny Asniar Lom Lom Suwondo, berharap keikutsertaan Deli Serdang pada KKSU 2026 dapat menjadi sarana memperluas promosi kerajinan tangan, produk UMKM, dan kain khas daerah agar semakin dikenal di pasar yang lebih luas.

"Semoga melalui kegiatan ini, produk-produk unggulan Kabupaten Deli Serdang dapat menembus pasar nasional bahkan internasional, sehingga mampu meningkatkan daya saing UMKM serta memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat," harapnya.

KKSU 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berlangsung pada 23–26 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi ajang promosi produk UMKM, kriya, dan industri fesyen berbasis budaya lokal Sumatera Utara.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Ameriza Maruf Moesa, mengatakan Sumatera Utara memiliki kekayaan budaya seperti ulos, songket, dan berbagai kain tenun yang berpotensi besar dikembangkan menjadi produk fesyen bernilai tambah melalui kolaborasi, inovasi, dan strategi pemasaran yang tepat.

"Sumatera Utara memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Ulos sudah dikenal sejak lama dan memiliki potensi yang sangat besar untuk terus dikembangkan. Dengan kolaborasi yang baik, kami optimistis industri fesyen daerah akan semakin maju," ujarnya.(drt)

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus mendorong promosi produk unggulan daerah dan peningkatan daya saing UMKM melalui keikutsertaan dalam Karya Kreatif Sumatera Utara (KKSU) 2026 yang dirangkaikan dengan Medan Fashion Trend di Laguna Atrium Deli Park Mall.

Dalam pertemuan tersebut gedung eks Delimas dirancang sebagai pusat perbelanjaan terpadu dengan konsep empat lantai yang mengakomodasi kawasan retail, fesyen dan gaya hidup, pusat kuliner dan area keluarga, layanan kesehatan, sentra UMKM, hingga kawasan hiburan. Konsep tersebut diharapkan mampu menghadirkan pusat aktivitas ekonomi dan rekreasi yang lebih modern serta menjadi daya tarik baru bagi masyarakat Deli Serdang.

Meski demikian, konsep tersebut masih bersifat awal dan menjadi bagian dari penjajakan peluang investasi bersama calon mitra.

"Begitupun dengan kolam renang. Saya mau kolam yang ada diperbaiki dan bisa untuk pertandingan prestasi sehingga pembinaan para atlet dapat maksimal," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati juga menerima Anggota DPR RI Komisi X, Sofyan Tan, bersama Direktur Riset dan Pengembangan PT Terra Agro Persada Nico Wanandy, beserta jajaran Universitas Satya Terra Bhinneka untuk membahas pemanfaatan pupuk organik sebagai upaya memperbaiki kualitas tanah, mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia, serta menghasilkan produk pertanian yang lebih sehat.

Menurutnya,sinergi antara pemerintah, akademisi, dan mitra strategis menjadi langkah penting dalam menghadirkan inovasi yang mampu menjawab kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan para petani.

Rencananya akan dilakukan identifikasi lahan seluas 10 hingga 20 hektare yang memiliki produktivitas rendah, kondisi tanah yang rusak, atau rendemen yang kurang baik. Program percontohan tersebut akan difokuskan pada komoditas padi, cabai, dan bawang dengan pendampingan Universitas Satya Terra Bhinneka agar pelaksanaannya berbasis kajian ilmiah dan memberikan manfaat nyata bagi para petani.

"Kami ingin memastikan setiap inovasi yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat bagi petani. Melalui sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat, saya meyakini kita dapat mewujudkan pertanian Deli Serdang yang lebih maju, produktif, berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani," tegasnya.

Ia berharap berbagai penjajakan yang dilakukan tersebut dapat menghadirkan investasi dan inovasi yang mampu mengoptimalkan aset daerah, memperkuat sektor pertanian, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Deli Serdang. (drt)

Penegasan itu disampaikan Rico Waas saat memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja PUD Pasar Kota Medan Triwulan II Tahun 2026 di Ruang Rapat I Balai Kota Medan, Senin (27/7/2026), didampingi Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.

Rico Waas menegaskan evaluasi tidak boleh berhenti pada laporan keuangan semata. Menurutnya, setiap capaian harus dianalisis secara menyeluruh untuk memastikan peningkatan benar-benar lahir dari produktivitas dan kinerja organisasi, bukan dipengaruhi faktor lain.

"Kita perlu mengevaluasi PUD Pasar ini secara menyeluruh. Apakah ada peningkatan, stagnan atau justru menurun. Kalau angkanya meningkat tentu patut diapresiasi, tapi harus dijelaskan juga peningkatan itu karena apa," kata Rico Waas.

Selain memperkuat budaya kerja, Rico Waas meminta penerapan Key Performance Indicator (KPI) yang jelas bagi setiap pegawai dan kepala pasar. Menurutnya, pembenahan PUD Pasar harus dimulai dari perubahan mindset, modernisasi sistem kerja, dan terobosan baru.

"Saya tidak hanya ingin melihat laporan keuangan, tetapi juga KPI setiap pegawai dan kepala pasar. Mari benahi PUD Pasar bersama, ubah mindset dan sehatkan perusahaan melalui sistem kerja yang lebih baik," tegasnya.(ATN)

Setelah foto Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RIduduk semeja dengan pengacara Hotman Paris Hutapea dan Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir beredar di media sosial pada Selasa 28 Juli 2026, hal yang lebih mengejutkan menyusul beberapa jam kemudian: PWI mengumumkan akan mencabut laporan polisi terhadap Hotman Paris.

"Dicabut, nanti dicabut. Mungkin hari ini, paling lambat besok," kata Munir kepada wartawan, Selasa 28 Juli 2026.

Seperti diberitakan POSMETRO MEDAN sebelumnya, konflik antara Hotman Paris dan PWI bermula dari konferensi pers di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Jumat 17 Juli 2026.

Saat itu Hotman hadir sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah, yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait PT Asabri. Emosinya terpancing saat wartawan mengajukan pertanyaan yang menurutnya sudah berulang kali dijawab. "Lu punya otak enggak sih?" kata Hotman kepada wartawan.

Ucapan itu viral dan memantik protes keras. Hotman menyampaikan permintaan maaf melalui Instagram, namun PWI tetap melangkah ke jalur hukum.

Pada Senin 20 Juli 2026, PWI resmi melaporkan Hotman ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/B/5291/VII/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, dengan sangkaan Pasal 242 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang dugaan penghinaan terhadap golongan penduduk. Polda Metro Jaya bahkan telah memeriksa sepuluh orang saksi per 24 Juli 2026.

Namun segalanya berubah setelah Dasco turun tangan.

Menurut Munir, --seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Desas desus cerdas yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 29 Juli 2026-- pertemuan pada Selasa itu itu atas undangan Dasco yang ingin mempertemukan kedua pihak demi menjaga persatuan.

"Pak Dasco mempertemukan saya dengan Pak Hotman, pertimbangannya untuk persatuan Indonesia," kata Munir.

Dalam foto yang diunggah Dasco di Instagram pribadinya, Hotman dan Munir tampak berjabat tangan di meja makan, sementara Dasco duduk di tengah.

"Persatuan Indonesia. Silaturahmi bersama Ketua Umum PWI @munir.akhmad dan @hotmanparisofficial hari ini," tulis Dasco.

Sementara itu, ada satu laporan lain terhadap Hotman dari organisasi Media Independen Online (MIO) Indonesia yang dilayangkan terpisah ke Polda Metro Jaya, dan penanganannya ada di Direktorat Reserse Kriminal Umum — laporan itu tidak ikut dicabut oleh PWI dan proses penyelidikannya masih berjalan.

Sebelum ini semua, Hotman sendiri sudah lebih dulu mundur sebagai kuasa hukum Febrie Adriansyah pada 23 Juli 2026, hanya enam hari setelah menerima surat kuasa, karena kondisi kesehatannya memburuk pasca operasi saraf kejepit di Singapura pada 9 Juli 2026.***

Ruas jalan yang sebelumnya telah dikorek sebagai bagian dari persiapan perbaikan hingga kini belum menunjukkan kelanjutan pekerjaan. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian sekaligus keresahan bagi masyarakat yang setiap hari bergantung pada jalur tersebut.

Alih-alih menghadirkan perbaikan, jalan yang telah dikorek justru berubah menjadi lintasan yang membahayakan. Permukaan jalan yang tidak rata, berlubang, berdebu saat cuaca panas, serta licin ketika hujan telah mengganggu aktivitas masyarakat dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

Sejumlah warga mengaku banyak kendaraan mengalami kerusakan akibat harus melintasi jalan tersebut setiap hari. Tidak sedikit pula pengendara sepeda motor yang terjatuh karena kehilangan keseimbangan saat melewati permukaan jalan yang rusak dan tidak rata. Kondisi ini dikhawatirkan akan terus memakan korban apabila tidak segera ditangani.

Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya memulai pekerjaan dengan melakukan pengorekan, tetapi juga memberikan kepastian mengenai jadwal penyelesaian proyek.

Warga menegaskan bahwa yang dibutuhkan bukan sekadar janji, melainkan tindakan nyata agar jalan nasional tersebut kembali layak dan aman digunakan.

Secara hukum, penyelenggaraan jalan nasional merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat melalui kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum.

Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa jalan nasional merupakan bagian dari sistem jaringan jalan yang penyelenggaraannya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Ketentuan mengenai kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan jalan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Pengaturan tersebut membagi kewenangan penyelenggaraan jalan berdasarkan status jalan, sehingga jalan nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, sedangkan pemerintah daerah memiliki kewenangan sesuai status jalan yang menjadi tanggung jawabnya.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan penyelenggara jalan untuk segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Apabila perbaikan belum dapat dilakukan, penyelenggara jalan berkewajiban memberikan tanda atau rambu peringatan pada lokasi yang berbahaya demi melindungi keselamatan pengguna jalan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keselamatan pengguna jalan merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh penyelenggara jalan.

Oleh karena itu, apabila terdapat ruas jalan nasional yang telah dikorek namun dibiarkan tanpa kepastian penyelesaian hingga membahayakan masyarakat, maka penyelenggara jalan berkewajiban mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan pekerjaan sekaligus memastikan keselamatan para pengguna jalan.

Masyarakat meminta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional yang berwenang atas ruas jalan tersebut bersama Kementerian Pekerjaan Umum segera memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab terhentinya pekerjaan, target penyelesaian proyek, serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencegah bertambahnya korban kecelakaan.

Bagi masyarakat Hinai, jalan nasional bukan sekadar infrastruktur, melainkan urat nadi perekonomian, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan mobilitas sehari-hari.

Karena itu, setiap keterlambatan penyelesaian perbaikan bukan hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan jiwa para pengguna jalan.

Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil tindakan nyata agar jalan tersebut dapat kembali berfungsi secara aman, nyaman, dan memberikan kepastian bagi seluruh pengguna jalan.(RIS)

Dilansir dari Kyodo News, Selasa (28/7/2026), gempa bumi dahsyat di wilayah barat daya negara itu menimbulkan korban jiwa. Satu orang tewas ketika sebuah rumah runtuh.

Pihak berwenang mengatakan dikhawatirkan ada banyak orang lainnya yang masih terjebak di dalam pusat perbelanjaan Aeon Mall yang rusak parah akibat gempa di wilayah Kumamoto.

Sementara itu, stasiun televisi NHK melaporkan, setidaknya 50 orang dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka setelah gempa tersebut. Selain itu, dilaporkan juga 12 rumah runtuh, dengan empat di antaranya ada orang yang terjebak di dalamnya.

Sebelumnya Badan Meteorologi Jepang (JMA) melaporkan bahwa gempa bumi kuat itu terjadi di Pulau Kyushu, pada Selasa (28/7), sekira pukul 16.27 waktu setempat. Kekuatan gempa ini tercatat mencapai tingkat tertinggi, yaitu skala 7, pada skala intensitas seismik Jepang atau skala Shindo.

JMA menyatakan pasca-gempa, belum ada aktivitas tsunami yang teramati.

"Gempa ini terjadi di daratan, dan belum ada aktivitas tsunami yang teramati sejauh ini. Karena alasan ini, kami berharap dapat mencabut peringatan tsunami pada tahap yang relatif awal, tergantung pada kondisi permukaan laut di masa mendatang," kata juru bicara Badan Meteorologi Jepang, dilansir kantor berita AFP, Selasa (28/7/2026). (DetikNews)

​Melalui Inspektorat Kota Medan, telah memanggil dan meminta klarifikasi langsung dari oknum ASN bernama Syerly yang bertugas di Kantor Camat Medan Marelan. Langkah ini tertuang resmi dalam Berita Acara Klarifikasi Nomor 800.1.6.2/257/Irbansus/2026 tertanggal 28 Juli 2026.

Sebelumnya Lurah Paya Pasir Syerly sudah menyampaikan permohonan maaf kepada publik. hal tersebut terjadi secara spotan.

"Karena saya merasa dekat dan akrab serta sering bercanda kepada Ibu Ulfa, dan sebaliknya Ibu Ulfa pun demikian kepada saya, jadi terucap begitu saja" jelas Syerly S.Pd., M.A.P.

"Kami dekat dengan Ibu Lurah bang, jadi biasa bercanda seperti itu, ya mungkin tanggapan nitizen lain, saya pun mohon maaf juga, tapi yang jelas kami biasa aja kok gak ada masalah," ujar Ibu Ulfa, kepada awak media.

"Namun demikian dari hasil pemeriksaan, oknum ASN tersebut terindikasi kuat melanggar kode etik sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwal) Medan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penegakan Disiplin dan Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara," kata Inspektur Kota Medan, Erfin Fahrurrazi,

Erfin mengatakan,​pemeriksaan mengacu pada Pasal 4 huruf f Perwal Kota Medan Nomor 58 Tahun 2023. Dimana aturan tersebut secara tegas mengamanatkan bahwa setiap pegawai ASN wajib menunjukkan integritas dan keteladanan, baik dalam sikap, perilaku, ucapan, maupun tindakan kepada siapa pun, di dalam maupun di luar lingkungan kedinasan.

"​Buntut dari temuan ini, Inspektorat merekomendasikan adanya langkah pembinaan disiplin terhadap yang bersangkutan," tambahnya.

​selanjutnya, merujuk pada Pasal 7 ayat (1) huruf d dalam peraturan yang sama, tindakan disiplin yang direkomendasikan masuk dalam kategori hukuman disiplin ringan. Sanksi ini dijatuhkan atas pelanggaran kewajiban menjaga integritas dan keteladanan yang dinilai telah memberikan dampak negatif terhadap citra perangkat daerah terkait.

"​Langkah tegas ini menjadi bentuk komitmen Pemko Medan dibawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam menjaga profesionalisme serta marwah ASN di lingkungan Pemko Medan agar tetap menjadi pengayom dan teladan bagi masyarakat," pungkasnya. (REL)

Seorang gadis berusia 12 tahun dilaporkan telah melahirkan seorang bayi setelah mengandung selama delapan bulan. Insiden ini memicu gelombang kemarahan luas di kalangan masyarakat, dengan banyak pihak mempertanyakan kegagalan sistem dalam memberikan perlindungan, perawatan medis, dan keadilan bagi anak di bawah umur.

Menurut informasi yang beredar, kehamilan gadis tersebut tidak terdeteksi atau tidak ditangani dengan tepat waktu oleh keluarga maupun pihak berwenang.

Dugaan kuat menyebutkan bahwa gadis korban tidak mendapat akses perawatan medis yang memadai selama masa kehamilan, yang semakin memperburuk situasi dan menambah kesedihan atas tragedi ini.

Kasus ini dikhawatirkan melibatkan unsur kekerasan seksual terhadap anak, meskipun detail resmi mengenai pelaku dan latar belakang masih belum sepenuhnya terungkap ke publik.

Berita ini dengan cepat menjadi sorotan media sosial dan berbagai platform berita, memicu diskusi luas tentang perlindungan anak di India, khususnya di pedesaan Haryana. Banyak aktivis dan warganet mengecam lambatnya respons pihak berwenang serta dugaan upaya penutupan kasus oleh keluarga.

Kasus serupa sering kali menyoroti masalah mendalam seperti pernikahan anak, kekerasan seksual dalam rumah tangga, serta kurangnya kesadaran dan akses layanan kesehatan reproduksi di daerah terpencil. Di Haryana, isu-isu terkait keselamatan perempuan dan anak perempuan kerap menjadi perhatian nasional.

Meski demikian, beberapa laporan dan klarifikasi dari kepolisian Kaithal menyebutkan bahwa klaim serupa yang beredar di media sosial (termasuk versi dengan usia 9 tahun) ternyata banyak yang dibesar-besarkan atau bahkan hoaks.

Video yang viral seringkali diambil dari konteks berbeda, seperti seminar hukum, dan digabungkan untuk menciptakan narasi sensasional. Kepolisian setempat telah membantah adanya kasus persis seperti yang diklaim di beberapa unggahan viral.

Pihak berwenang diminta untuk segera melakukan investigasi menyeluruh guna memastikan kebenaran fakta, melindungi korban, dan memastikan pelaku (jika ada) diadili sesuai hukum. Undang-undang perlindungan anak di India, termasuk POCSO Act, seharusnya dapat diterapkan secara tegas dalam kasus-kasus seperti ini.

Kasus ini menjadi pengingat mendesak bagi pemerintah, LSM, dan masyarakat untuk memperkuat program edukasi, pemantauan kesehatan anak, serta pencegahan kekerasan seksual.

Banyak pihak menuntut transparansi penuh dari kepolisian Haryana serta dukungan medis dan psikologis bagi gadis tersebut agar ia dapat pulih dari trauma yang dialami. (BBS)