Bangunan yang terbakar berada di kawasan Jalan Sisingamangaraja (SM Raja), tepatnya di sekitar samping Pizza Hut.

Peristiwa tersebut diperkirakan terjadi sekitar pukul 22.00 WIB.

Kobaran api sontak mengundang perhatian warga. Sejumlah masyarakat yang berada di sekitar lokasi langsung keluar dan mendatangi kawasan tersebut untuk melihat kondisi kebakaran.

Sejumlah warga di sekitar lokasi mengatakan, rumah yang terbakar tersebut diketahui dalam kondisi kosong.

Warga menyebut, sebelumnya ada seorang perempuan yang dikenal dengan panggilan Butet yang pernah menempati atau berada di rumah tersebut.

Ia diketahui kerap mengumpulkan botol bekas atau memulung di sekitar kawasan itu.

Namun, warga menyebut dalam beberapa waktu terakhir Butet sudah tidak terlihat berada di rumah tersebut.

Informasi tersebut masih merupakan keterangan awal warga dan belum ada keterangan resmi mengenai status bangunan, maupun keberadaan penghuni sebelumnya.

Tak lama setelah kebakaran terjadi, dua unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi.

Petugas langsung melakukan pemadaman untuk mengendalikan kobaran api dan mencegah api merambat ke bangunan lain di sekitar lokasi.

Respons cepat petugas pemadam mendapat perhatian warga yang menyaksikan proses pemadaman dari sekitar lokasi.

Personel Polsek Medan Kota juga bergerak cepat ke lokasi untuk melakukan pengamanan.

Petugas mengatur kerumunan warga agar tidak terlalu dekat dengan titik kebakaran, serta memberikan ruang bagi petugas pemadam untuk melakukan penanganan.

Situasi di sekitar lokasi kemudian dapat dikendalikan dan proses pemadaman berlangsung dengan aman.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran maupun total kerugian akibat peristiwa tersebut.(HSB)

Digelar di Lapangan Mangga, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kamis (10/9/2026), seribuan masyarakat dari berbagai kecamatan hadir mengikuti rangkaian kegiatan yang berlangsung semarak dan penuh suasana religius.

Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan,jp0 mengatakan peringatan Maulid Nabi harus dimaknai lebih dari sekadar kegiatan seremonial. Keteladanan Rasulullah SAW, menurutnya, harus diwujudkan melalui kepedulian dan pelayanan kepada masyarakat.

"Meneladani Rasulullah bukan hanya dengan memperingati kelahirannya, tetapi bagaimana kita menghadirkan kepedulian, membantu masyarakat dan memberikan pelayanan yang terbaik. Pemerintah harus hadir untuk meringankan beban masyarakat," tegasnya.

Semangat tersebut turut diwujudkan Pemkab Deli Serdang dengan menghadirkan sejumlah layanan gratis di lokasi kegiatan. Masyarakat dapat memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis, Gerakan Pangan Murah (GPM) atau Panglima Deli, pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk), pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sekaligus peluncuran Pelayanan Akses Kesehatan Kita Peduli (PAS KALI).

"Kami berharap seluruh program ini bisa berjalan dengan baik dan terus memberikan manfaat bagi masyarakat Deli Serdang," ucapnya.

Kehadiran layanan tersebut membuat momentum Maulid tidak berhenti pada kegiatan keagamaan, tetapi sekaligus menjadi ruang bagi pemerintah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam laporannya, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Zainal Abidin Hutagalung, menyampaikan, rangkaian kegiatan Maulid Nabi tahun ini dirancang dengan memadukan kegiatan keagamaan dan pelayanan publik. Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah daerah mewujudkan Deli Serdang yang Sehat, Cerdas, Sejahtera, Religius, dan Berkelanjutan.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diisi tausiah oleh Ustaz Abdil Muhadir Ritonga yang mengajak masyarakat meneladani akhlak dan kepemimpinan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. ( Drt)

Seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik berkat kerja sama antara masyarakat, petugas, serta seluruh pihak yang terlibat dalam menjaga situasi tetap aman dan damai.

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H. menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada kawan kawan buruh dan adik adik mahasiswa serta seluruh masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib dan bertanggung jawab.

Menurutnya, penyampaian pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati, dengan tetap mengedepankan ketertiban, kesantunan, dan kepentingan bersama.

Usai kegiatan, Kapolrestabes Medan bersama personel turut melaksanakan kegiatan memungut sampah di lingkungan DPRD Sumatera Utara. Aksi tersebut menjadi wujud kepedulian Polri terhadap kebersihan lingkungan sekaligus pesan bahwa menjaga ketertiban dan kebersihan merupakan tanggung jawab bersama.

Aspirasi tersampaikan, situasi tetap aman, lingkungan tetap bersih. Polri hadir untuk melayani, mengayomi, dan menjaga ruang demokrasi tetap kondusif.(DAM)

Dalam arahannya, Kapolrestabes Medan menekankan kepada Polwan sebagai Tim Negosiator, satuan Lalu Lintas yang melakukan pengaturan lalu lintas dan seluruh personel agar tetap mengedepankan sikap sabar, sabar, sabar, sabar dan sabar dalam melayani masyarakat yang menyampaikan aspirasi dimuka umum.

Kesabaran dinilai menjadi kunci utama agar setiap situasi dapat dikendalikan dengan kepala dingin, tanpa terpancing emosi maupun provokasi.

"Sabar, sabar, sabar, sabar dan sabar, kita hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetap tenang dan laksanakan tugas secara profesional, humanis serta sesuai dengan SOP yang telah ditentukan," tegas Kapolrestabes Medan.

Seluruh personel di lapangan diarahkan untuk memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing serta bertindak berdasarkan SOP, dan ketentuan hukum.(DAM)

Tersangka berinisial RS (24), warga Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, ditangkap saat hendak terbang dengan menyembunyikan barang haram di dalam sepatu yang digunakannya.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Andy Arisandi mengungkapkan, dari tersangka diamankan barang bukti sabu seberat 398,2 gram.

"Barang bukti itu didapat di dalam sepatu yang dipakai yang bersangkutan, seberat 398,2 gram sabu-sabu," jelas Andy di Medan, Kamis (10/9/2026).

Pengungkapan terjadi pada Rabu (2/9/2026) sekitar pukul 23.45 WIB. Polisi menerima informasi dari petugas Aviation Security (Avsec) Bandara Internasional Kualanamu mengenai adanya calon penumpang yang mencurigakan.

Personel Ditresnarkoba kemudian datang ke lokasi dan memeriksa RS, termasuk sepatu warna biru merek Nike yang dikenakannya.

Di dalam sepatu tersebut ditemukan empat bungkus sabu. Berdasarkan pengakuan tersangka, ia berencana berangkat dari Kualanamu, transit di Jakarta, lalu melanjutkan perjalanan ke Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Sabu tersebut diperoleh dari seseorang berinisial M di Kabupaten Aceh Utara. RS dijanjikan upah sebesar Rp 5 juta jika berhasil mengantarkan barang haram itu sampai tujuan.

Polisi masih memburu pelaku lain, termasuk pemasok narkoba. Tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolda Sumut untuk proses hukum lebih lanjut.(IG/BBS)

Ketiga korban adalah Aprida Rapi (49), Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya; Alfonsius Albinus Meha (35), dokter hewan Dinas Pertanian; dan Wili Mbuik (25), CPNS Dinas Pertanian.

Mereka tengah menjalankan tugas menyalurkan bantuan pangan berupa bibit ternak (babi) kepada masyarakat di Kampung Kimbim, Distrik Asologaima, sebelum kembali menuju Wamena.

Menurut laporan aparat, rombongan yang berjumlah sekitar delapan hingga 11 orang dihadang di sekitar Distrik Muliama. Pelaku memisahkan anggota rombongan berdasarkan identitas (Orang Asli Papua/OAP dan non-OAP).

Tiga korban non-OAP kemudian ditembak, sementara rekan-rekan lainnya berhasil selamat dan diamankan untuk dimintai keterangan.

Aprida Rapi mengalami luka tembak di perut dan meninggal di lokasi. Alfonsius Albinus Meha terkena tembakan di bagian kepala belakang dan tangan kiri, juga meninggal di tempat.

Wili Mbuik mengalami luka tembak di pinggang kanan, sempat dievakuasi ke RSUD Wamena, namun nyawanya tidak tertolong.

Satgas Operasi Damai Cartenz dan aparat keamanan setempat memastikan keterlibatan KKB. Hasil penyelidikan sementara mengarah pada KKB Kodap III Ndugama (dari wilayah Nduga), meski identitas pelaku spesifik masih didalami.

Jenazah ketiga korban dievakuasi ke RSUD Wamena. Jenazah Wili Mbuik kemudian diterbangkan ke Jayapura dan selanjutnya ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, untuk dimakamkan di kampung halaman.

Insiden ini kembali menyoroti tantangan berat pelayanan publik di wilayah yang masih dilanda konflik bersenjata. Para petugas datang untuk membantu masyarakat, namun harus kehilangan nyawa dalam menjalankan tugas negara.

Aparat keamanan terus mengamankan lokasi kejadian dan melakukan penyisiran untuk menangkap pelaku. (IG/BBS)

Program ini diresmikan langsung oleh Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, di sela acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Lapangan Mangga, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kamis (10/9/2026).

Bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Deli Serdang, program PAS KALI dikhususkan bagi warga miskin desil 1 dan desil 2 yang mencakup layanan antar-jemput ke rumah sakit hingga pendampingan selama perawatan. Tidak hanya itu, keluarga yang menjaga pasien di rumah sakit juga mendapatkan jatah makanan gratis dan bantuan akomodasi sesuai persyaratan. Pemkab bahkan menyiapkan bantuan penitipan bagi anak atau lansia berisiko tinggi yang ditinggalkan sementara di rumah saat keluarganya fokus menjaga pasien.

"Selama ini, biaya pengobatan pasien dari keluarga kurang mampu memang telah ditanggung oleh BPJS Kesehatan, namun beban logistik dan ekonomi bagi pendamping pasien selama masa perawatan sering kali terabaikan. Nah, PAS KALI hadir untuk keluarga yang menemani pasien," terangnya.

Pada tahap awal, program PAS KALI berjalan di tiga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemkab Deli Serdang, yaitu RSUD Haji Amri Tambunan, RSUD Pancur Batu, dan RSUD Bangun Purba.

"Cakupan manfaat kita harapkan bisa berkembang ke depan sehingga semakin banyak masyarakat dan fasilitas kesehatan yang ditangani melalui PAS KALI," harapnya.

Selain peluncuran inovasi kesehatan tersebut, sinergi Pemkab Deli Serdang bersama Baznas juga menyasar pemenuhan hunian layak melalui program bedah rumah tidak layak huni. Melalui sistem gotong royong, Baznas menargetkan pembenahan sebanyak tujuh unit rumah warga dari berbagai kecamatan pada tahun ini sebagai bukti nyata kehadiran pemerintah dalam melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ( Drt)

Pada Kamis malam, 10 September 2026, Wakil Presiden beserta rombongan berangkat dari Bandara Soepadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, menggunakan Pesawat Kepresidenan BAe RJ 85.

Pesawat lepas landas pukul 20.10 WIB dan mendarat di Pangkalan Udara TNI AU Soewondo, Medan, sekitar pukul 23.10 WIB. Dari bandara, rombongan langsung menuju Hotel GrandDhika Setiabudi, Medan, dan tiba pukul 23.35 WIB untuk beristirahat.

Keesokan harinya, Jumat, 11 September 2026, kegiatan dimulai pukul 08.00 WIB. Didampingi Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution beserta rombongan, Wakil Presiden berangkat menuju kediaman korbankeracunanMBG di Berastagi, Kabupaten Karo. Perjalanan darat memakan waktu sekitar dua jam.

Pukul 10.00 WIB, rombongan tiba di kediaman Saudari Agnesia P. Br. Silitonga. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke kediaman korban berikutnya, Saudari Feby Br. Purba, dan tiba sekitar pukul 11.00 WIB.

Usai mengunjungi para korban, Wakil Presiden dan rombongan menuju sebuah masjid di wilayah Berastagi untuk melaksanakan ibadah Sholat Jumat. Mereka tiba di masjid pukul 12.20 WIB.

Setelah sholat, rombongan kembali ke Pangkalan Udara TNI AU Soewondo, Medan, dan tiba pukul 14.00 WIB. Pukul 14.10 WIB, Pesawat Khusus Kepresidenan BAe-RJ 85 lepas landas menuju Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Pesawat mendarat pukul 16.25 WIB. Wakil Presiden kemudian melanjutkan perjalanan menuju kediaman pribadi dan tiba pukul 16.55 WIB.

Kunjungan singkat ini menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap kondisi masyarakat yang terdampak keracunanMBG di Sumatera Utara.

Sekadar diketahui, Agnesia Paruliana br Silitonga adalah salah satu siswi korban dugaan keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang mengalami perburukan kondisi kesehatan berupa gangguan ginjal.

Kondisi Kesehatan AgnesiaAgnesia mengalami gejala memburuk setelah sempat dirawat usai dugaan keracunan massal MBG pada Agustus 2026.

Pemeriksaan dokter di RS Efarina Berastagi menunjukkan adanya gangguan pada ginjal.Ia dirujuk untuk pemeriksaan lanjutan ke rumah sakit spesialis di Medan.

Keluarga menghadapi kendala biaya karena pengobatan lanjutan ini tidak lagi ditanggung seperti penanganan awal..

Ibu Agnesia, Fitriani br Sijabat, bersama para orang tua korban lainnya sempat meluapkan emosi dan menyampaikan keluhan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Karo.

Keluarga korban dugaan keracunanMBG di Karo kemudian resmi menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan. (BBS)

Komisi 4 DPRD Kabupaten Labuhanbatu memanggil manajemen rumah sakit dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Kamis (10/9/2026). Namun, rapat yang membahas isu krusial masyarakat luas tersebut justru digelar secara tertutup dari awak media.

Informasi yang dihimpun, pertemuan penting ini dihadiri langsung oleh Direktur Umum RSUD Rantauprapat Ady Subrata, Wakil Direktur Pelayanan dr. Yuda Sitorus, serta staf RSUD Doni Simamora.

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Komisi 4 DPRD Labuhanbatu, Sudin Satia Raja Harahap. Sayangnya, ketatnya penutupan akses membuat wartawan tidak dapat memantau langsung substansi cecaran pertanyaaan legislatif maupun jawaban dari pihak rumah sakit.

Keputusan menggelar RDP secara tertutup ini mendulang sorotan tajam, mengingat isu pelayanan kesehatan menyangkut hajat hidup dan keselamatan masyarakat luas di Kabupaten Labuhanbatu.

Sebelumya, manajemen RSUD Rantauprapat telah memberikan klarifikasi resmi guna meredam kehebohan. Video viral yang memperlihatkan keributan antara petugas keamanan dan keluarga korban kecelakaan di area Instalasi Gawat Darurat (IGD) ditegaskan tidak menggambarkan kejadian secara utuh.

Wadir Pelayanan RSUD Rantauprapat, dr. Yuda Sitorus membantah keras narasi penolakan atau penelantaran pasien yang terlanjur membakar kemarahan netizen. Pihaknya memastikan tindakan medis yang diberikan sudah sesuai dengan standar prosedur operasional (SOP) prapenanganan gawat darurat.

Melalui rilis resmi Nomor 445/10354/RSUD/2026 tertanggal 7 September 2026, manajemen membeberkan fakta bahwa saat insiden terjadi pada awal September 2026, kondisi IGD RSUD Rantauprapat sedang overload hebat. Terdapat tiga pasien kritis di zona merah yang membutuhkan perhatian intensif, ditambah tiga pasien lain yang tengah ditangani di atas kursi roda.

"Petugas keamanan bukan tenaga kesehatan, sehingga tidak memiliki kewenangan menentukan diagnosis maupun tingkat kegawatdaruratan medis. Pengaturan akses dilakukan semata-mata karena kapasitas IGD sedang penuh, demi menjaga kelancaran tindakan medis pasien yang sedang berlangsung," tulis keterangan resmi manajemen.

Pihak RSUD juga menegaskan bahwa petugas keamanan justru berinisiatif membantu memindahkan korban dari minibus menggunakan kursi roda untuk segera diserahkan kepada tim medis IGD.

Berdasarkan data rekam medis resmi, pasien korban kecelakaan tiba di IGD pukul 16.22 WIB dan langsung menjalani proses triase oleh dokter dan perawat. Hasil pemeriksaan menunjukkan kesadaran pasien compos mentis dengan kondisi vital stabil (TD 127/75 mmHg, SpO2 98%).

Meski ruangan dalam kondisi padat, tim medis langsung menghentikan pendarahan aktif dan menangani luka robek di belakang telinga kiri pasien. Pasien kemudian menjalani tindakan operasi debridement pada pukul 18.00 WIB, dilanjutkan pemeriksaan CT Scan pada pukul 20.00 WIB, hingga akhirnya dirawat di zona hijau.

Manajemen mengingatkan bahwa sebagai fasilitas kesehatan rujukan regional, beban kerja RSUD Rantauprapat sangat tinggi karena melayani pasien dari berbagai wilayah, mulai dari Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Padang Lawas, hingga Bagan Batu.

Guna memulihkan kepercayaan publik dan membenahi pelayanan pascainsiden ini, dr. Yuda Sitorus bersama manajemen merumuskan tiga langkah strategis, yakni, melakukan sosialisasi resmi melalui Humas RSUD untuk memberikan pemahaman utuh kepada masyarakat.

Kedua, meningkatkan koordinasi Sistem Rujukan Terpadu dengan fasilitas kesehatan pengirim di wilayah sekitar guna mencegah penumpukan pasien dan Memberikan pelatihan effective communication dan penanganan krisis bagi petugas keamanan dalam menghadapi situasi emosional keluarga pasien. (BS/HB)

Memasuki hari kedua pelaksanaan pada Kamis (10/9/2026), bertempat di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara, kegiatan difokuskan pada peningkatan keterampilan teknis para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan perangkat daerah.

‎‎Bimtek yang telah berlangsung sejak Rabu (9/9/2026) ini dibuka langsung oleh Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius T.P. Hutabarat, S.Si., M.Si. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa pembenahan kearsipan merupakan fondasi utama dalam memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

‎

‎"Pengelolaan kearsipan memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan, transformasi digital, dan SPBE. Kita tidak hanya sedang membenahi dokumen, tetapi kita sedang membangun kapasitas dan profesionalitas pelayan publik di Tapanuli Utara," tegas Bupati JTP.

‎

‎Bupati juga menekankan pentingnya penyelamatan dokumen hukum, aset daerah, dan rekam jejak pembangunan ke dalam platform digital agar dapat terintegrasi secara nasional serta terhindar dari risiko kehilangan atau kerusakan fisik.

‎

‎Kegiatan Bimtek hari kedua ini diikuti oleh 50 perwakilan dari utusan organisasi perangkat daerah (OPD), melengkapi total 100 peserta dari 25 perangkat daerah, 15 kecamatan, serta UPTD Puskesmas se-Kabupaten Tapanuli Utara yang telah mengikuti sesi pada hari pertama.

‎

‎Dua mantan Bupati Tapanuli Utara, yakni Dr. R. E. Nainggolan (Bupati periode 1999–2004) dan Dr. Nikson Nababan, M.Si. (Bupati periode 2014–2024), turut mengapresiasi dan menghadiri kegiatan ini secara virtual melalui Zoom untuk mendukung pendokumentasian sejarah serta kebijakan kepemimpinan daerah.

‎

‎Kepala BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara, Jenri Simanjuntak menjelaskan bahwa penyelenggaraan Bimtek berlandaskan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

‎

‎"Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memenuhi kewajiban pengelolaan arsip yang modern dan akuntabel, mewujudkan integrasi data yang valid dan transparan, serta mengasah keterampilan teknis ASN dalam mengoperasikan aplikasi SIKN dan penyiapan dokumen sumber," ujar Jenri.

‎

‎Pelatihan menghadirkan Arsiparis Ahli Madya dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Dr. Rudi Andri Syahputra, S.S., M.A., sebagai narasumber utama. Para peserta mendapatkan pendampingan langsung mengenai kebijakan nasional, teknis penyiapan data, hingga praktik penggunaan aplikasi SIKN.(.Parlin s)

‎

‎

Kamis (10/9/2026), Pemerintah Kota Medan bersama BPJS Ketenagakerjaan secara resmi menyerahkan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 150 pekerja rentan yang beraktivitas di kawasan TPA Terjun.

Kartu kepesertaan jaminan sosial tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, didampingi jajaran terkait Dinas Lingkungan hidup Melvi, Dinas SDABMBK Khairul Azmi S.STP , Dinas Disnaker Plt Ramad,SKM,MKM,dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan John Ester Lase ST, M,Si dan Kepala Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Bangunan Gedung (PKPBP) serta Camat.

Program ini menjadi wujud nyata komitmen Pemko Medan dalam memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat pekerja, khususnya mereka yang setiap hari berada di lingkungan kerja dengan tingkat risiko yang tidak ringan.

Keberadaan para pekerja di TPA Terjun memiliki peran penting dalam mendukung kebersihan dan keberlangsungan pengelolaan lingkungan Kota Medan. Karena itu, aspek keselamatan dan perlindungan terhadap mereka menjadi bagian penting dalam membangun kota yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan masyarakatnya.

Langkah tersebut sekaligus memperkuat semangat "Medan untuk Semua", bahwa setiap warga yang berkontribusi bagi Kota Medan berhak mendapatkan perhatian dan perlindungan yang layak. ( Atn)

Pelaksana Harian Kepala Badan Kesbangpol Deli Serdang, Anwar Sadat, mengatakan pendidikan politik penting untuk mempersiapkan generasi muda menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab.

"Menyiapkan generasi muda, menguatkan demokrasi," ujarnya.

Menurutnya, demokrasi yang berkualitas tumbuh dari masyarakat yang memahami hak, menyadari tanggung jawab, dan mampu menentukan pilihan secara bijaksana.

"Kegiatan ini menjadi ruang belajar dan dialog bagi para pemilih pemula untuk memahami demokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara, pentingnya memiliki dokumen kependudukan, serta menggunakan hak pilih secara cerdas, bertanggung jawab, dan berintegritas," jelasnya.

Anwar menegaskan, generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan kualitas demokrasi ke depan.

"Setiap suara memiliki arti. Setiap pilihan membawa konsekuensi. Generasi muda hari ini adalah penentu kualitas demokrasi di masa depan," pungkasnya.

Sosialisasi mengangkat tema "Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat untuk Mewujudkan Demokrasi yang Cerdas, Santun, dan Berintegritas." Peserta berasal dari SMA Negeri 1 Lubuk Pakam, SMA Negeri 2 Lubuk Pakam, SMA Swasta Nusantara Lubuk Pakam, MAN 2 Deli Serdang, dan SMA Swasta Methodist Lubuk Pakam.

Sebagai upaya memperluas pemahaman peserta, kegiatan menghadirkan narasumber dari unsur penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat, termasuk KPU Deli Serdang serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang. ( Drt))

Pendampingan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 8 September 2026, bertempat di kediaman Febiola yang beralamat di Kelurahan Tambak Lau Mulgab II, Kecamatan Berastagi.

Langkah ini diambil guna memulihkan kondisi mental anak pasca-insiden medis yang dialaminya.

Proses konseling ditangani langsung oleh psikolog anak dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Karo.

Selain penanganan awal ini, tim psikolog UPTD PPA telah menjadwalkan konseling lanjutan secara berkala. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kondisi psikis anak benar-benar stabil dan menghilangkan trauma, sehingga ia dapat segera kembali bersekolah dan mengikuti aktivitas belajar seperti sedia kala.

Febiola Br Purba --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Karo news yang terlihat POSMETRO MEDAN Kamis 10 September 2026-- merupakan siswi Kelas XI jurusan Desain Komunikasi Visual (DKV) di SMK Bersama Berastagi yang berlokasi di Jalan Jamin Ginting Gang Aman, Kelurahan Tambak Lau Mulgab II (depan SMA Negeri 1 Berastagi).

Ia menjadi salah satu dari sejumlah siswa yang terdampak insiden keracunan belum lama ini.

Kunjungan dan pendampingan ini dipimpin Kepala Dinas DP3AP2KB Kabupaten Karo, Data Martina Br Ginting, AP., M.Si, didampingi oleh Camat Berastagi Ijin Gurusinga, S.P serta perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.

Kehadiran lintas instansi ini menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Karo dalam mengawal pemulihan para korban secara menyeluruh, baik dari sisi medis maupun psikologis.

Pemerintah Kabupaten Karo mengimbau pihak sekolah dan orang tua untuk terus bersinergi memantau perkembangan anak-anak yang terdampak, serta memastikan lingkungan belajar yang aman dan mendukung proses pemulihan mereka.***

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kepala Staf Korem (Kasrem) 022/Pantai Timur Letkol Inf Letkol Inf. Binsar Junianto Simanjuntak, S.I.P., membacakan amanat tertulis Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir.

Upacara ini berlangsung khidmat dengan diikuti para Kasi Korem, Dan/Ka Satdisjan, Perwira, Bintara, Tamtama, serta PNS Korem 022/Pantai Timur.

Dalam amanat yang dibacakan Kasrem, Menpora --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Korem pantai timur yang terlihat POSMETRO MEDAN Kamis 10 September 2026-- menekankan pentingnya mengubah pandangan terhadap olahraga. Olahraga dinilai bukan sekadar biaya, melainkan sebuah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

"Investasi melalui olahraga berarti kita sedang membangun manusia Indonesia secara utuh: membentuk karakter yang disiplin, tangguh, sportif, dan memiliki daya juang, sekaligus berinvestasi pada kesehatan masyarakat agar semakin bugar, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik," tegas Kasrem saat membacakan amanat Menpora.

Mengusung tema "Menuju Masyarakat Aktif dan Bugar!", HAORNAS 2026 diharapkan dapat menjadi gerakan nasional dan agenda pembangunan yang nyata.

Menpora menekankan agar pemerintah daerah hadir sebagai motor utama dalam menggerakkan budaya hidup sehat, termasuk mengoptimalkan ruang publik seperti Car Free Day agar lebih bermakna dan tak sekadar seremonial.***

Kegiatan karya bakti tersebut dipimpin Danramil 11/Girsang Sipangan Bolon Kapten Inf P. Sitorus. Pembersihan dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus menjaga kawasan Danau Toba agar tetap nyaman bagi masyarakat dan wisatawan.

Sejumlah personel TNI-Polri bersama petugas kebersihan dan warga terlihat bahu-membahu membersihkan sampah yang berada di sekitar kawasan pantai.

Kapten Inf P. Sitorus --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Kodim simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN Kamis 10 September 2026-- mengatakan, kegiatan karya bakti tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat gotong royong bersama masyarakat.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, khususnya kawasan Pantai Danau Toba yang menjadi salah satu destinasi wisata," ujar P. Sitorus.

Menurutnya, kebersihan kawasan wisata tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah maupun petugas kebersihan. Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan menjadi kunci dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolsek Girsang Sipangan Bolon AKP M. Pandiangan, Camat Girsang Sipangan Bolon Victor R. Sijabat, Lurah Tigaraja Agustina Siagian, personel Babinsa Kodim 0207/Simalungun, personel Bhabinkamtibmas Polsek Parapat, petugas dinas kebersihan, kepala lingkungan Kelurahan Tigaraja serta masyarakat.

Kebersamaan TNI, Polri, pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kolektif untuk merawat lingkungan secara berkelanjutan.***

Turnamen itu diikuti 16 klub dari 8 kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Dalam arahannya, Bupati --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Sahabat Oloan Paniaran Nababan yang terlihat POSMETRO MEDAN Kamis 10 September 2026-- menegaskan olahraga bukan semata-mata untuk mengejar prestasi dan memperebutkan juara, tetapi juga menjadi sarana membangun tubuh yang sehat, jiwa yang sehat serta karakter generasi muda.

Bupati menyampaikan apresiasi kepada para atlet, pengurus cabang olahraga, Karang Taruna, pemerintah desa serta seluruh pihak yang terus mendukung perkembangan olahraga di Humbang Hasundutan.

"Mari kita jadikan olahraga sebagai wadah membangun prestasi, kesehatan dan karakter generasi muda, sekaligus menjauhkan mereka dari berbagai kegiatan negatif. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan akan terus memberikan perhatian terhadap kemajuan olahraga dan pembinaan atlet daerah," ujar Bupati.***

Salah satu agenda yang menjadi pembahasan Forwaka Sumut adalah rencana pembentukan Koperasi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan Serikat Tolong Menolong (STM) yang nantinya diperuntukkan bagi seluruh anggota FORWAKA Sumut.

Agenda tersebut disampaikan Ketua FORWAKA Sumut, Irfandi, dalam pertemuan bersama anggota, pada Rabu(9/9/2026) yang berlangsung di Mie Ayam Mas Panjang, Jalan Perhubungan Udara, Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatra Utara.

Dalam penyampaiannya, Irfandi menegaskan, pembentukan ketiga wadah tersebut merupakan bagian dari upaya organisasi untuk meningkatkan kesejahteraan, memberikan perlindungan hukum serta memperkuat rasa kekeluargaan di antara anggota FORWAKA.

Menurut Irfandi, keberadaan koperasi diharapkan dapat menjadi wadah bagi anggota untuk mengembangkan kegiatan ekonomi secara bersama-sama. Koperasi nantinya akan diarahkan untuk dikelola secara profesional, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Sementara itu, pembentukan LBH diharapkan dapat memberikan ruang bagi anggota untuk memperoleh konsultasi serta pendampingan hukum ketika menghadapi persoalan hukum dalam menjalankan aktivitas jurnalistik maupun persoalan lainnya.

Pembentukan Serikat Tolong Menolong (STM) digagas Hapri Saldi pengurus Forwaka Sumut yang akan menjadi wadah sosial yang memperkuat kepedulian dan solidaritas antaranggota, terutama ketika ada anggota atau keluarga anggota yang mengalami musibah maupun kedukaan.

Ditempat yang sama Penasihat Forwaka Sumut Zainul Arifin Siregar mengatakan, ketiga program tersebut harus dibangun dengan semangat kebersamaan dan tidak boleh menjadi kepentingan individu.

"Koperasi, LBH dan STM ini kita gagas untuk kepentingan seluruh anggota FORWAKA Sumatra Utara. Kita ingin organisasi ini tidak hanya menjadi tempat berkumpul dan menjalankan kegiatan jurnalistik, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi anggota dan keluarganya," ujarnya.

Sementara Ketua Forum Pemred Sumut yang juga pengurus Forwaka Sumut Lilik Riadi Dalimunthe menambahkan, pembentukan ketiga wadah tersebut harus dilakukan melalui proses yang jelas, termasuk menyusun struktur kepengurusan, aturan internal, mekanisme pengelolaan serta legalitas masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kita harus membangun semuanya secara terbuka dan profesional. Pengelolaan keuangan maupun program harus transparan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Yang paling penting, seluruh anggota harus merasa memiliki dan ikut mengawasi jalannya program ini," tegasnya.

Dia juga mengajak seluruh anggota FORWAKA Sumatra Utara untuk memberikan masukan dan berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan Koperasi, LBH dan STM.

Menurutnya, kekuatan sebuah organisasi bukan hanya terletak pada kepengurusan, tetapi juga pada kekompakan dan kepedulian seluruh anggotanya.

"Kita ingin membangun FORWAKA yang semakin solid, mandiri dan memiliki kepedulian terhadap anggota. Kalau kita bersatu dan saling mendukung, insyaallah, Koperasi, LBH dan STM ini bisa berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang," ungkapnya.

Pertemuan yang dihadiri Penasehat Forwaka Sumut Said Assegaf, Wakil Ketua Amsal Chaniago, Rizaldi Gultom SH, Hara Oloan, Bendahara Awaludin Lubis tersebut sekaligus menjadi bagian dari langkah awal FORWAKA Sumatera Utara dalam menyusun agenda dan konsep pembentukan ketiga wadah tersebut.

Diakhir kegiatan,Sekretaris Forwaka Sumut T Andry Pratama SPd menerangkan, seluruh proses pembentukan diharapkan dapat dilakukan secara terencana dan melibatkan anggota sehingga keberadaan Koperasi, LBH dan STM.

"Benar-benar menjadi bagian dari program organisasi yang memberikan manfaat bagi seluruh keluarga besar Forwaka Sumut," pungkasnya di acara yang dihadiri Ketua Forwaka Medan Irwansyah Ginting dan Ketua Forwaka Belawan Budi Yanto SH itu. (Rls/lam)

Putusan tersebut membuat hukuman terhadap terpidana kasus alih fungsi kawasan hutan di Langkat berkekuatan hukum tetap.

Namun, persoalan belum berhenti di ruang persidangan. Hingga Kamis, 10 September 2026, eksekusi terhadap Akuang yang menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Langkat belum terlaksana.

Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan.

Di sisi lain, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah mengambil langkah antisipatif dengan mengajukan pencekalan keimigrasian terhadap Akuang.

Langkah itu dilakukan untuk mencegah terpidana meninggalkan wilayah Indonesia sebelum eksekusi dilaksanakan.

Wakil Direktur LBH Medan, Ali Nafiah, menilai terdapat sejumlah hal yang patut dipertanyakan dalam perjalanan perkara Akuang.

Salah satunya adalah status Akuang yang tidak ditahan sejak proses penyidikan hingga perkara tersebut diputus oleh pengadilan.

"Aneh rasanya mulai dari proses Akuang tidak ditahan," ujar Ali Nafiah saat dikonfirmasi wartawan Kamis, 10 September 2026.

Menurut LBH Medan, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa eksekutor berkewajiban melaksanakan putusan tersebut.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2657 K/PID.SUS/2026, Akuang dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Ia juga dikenai denda Rp1 miliar dengan ketentuan pengganti tiga bulan kurungan.

Selain itu, terdapat kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp856.801.945.550 atau sekitar Rp856,8 miliar.

Besaran tersebut berkaitan dengan nilai kerugian perekonomian negara serta kerusakan lingkungan yang menjadi bagian dari perkara.

Ali mengatakan, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap semestinya segera ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang jangan sampai terpidana melarikan diri.

"Untuk melakukan eksekusi, baik KejariLangkat maupun terpidana masing-masing sudah mengetahui dan menerima pemberitahuan putusan dari pengadilan negeri dan Kejaksaan Negeri wajib melaksanakan eksekusi," katanya.

Sorotan LBH Medan tidak hanya berkaitan dengan belum dilaksanakannya hukuman penjara.

Selain itu, harus dipastikan tidak ada lagi aktivitas ilegal di lahan yang berkaitan dengan perkara tersebut juga menjadi perhatian. Jangan sampai lahan perkebunan sawit ilegal yang telah disita masih dinikmati oleh terpidana atau yang terafiliasi dengan terpidana termasuk aktifitas pemanenan.

Apabila ada aktifitas pemanenan terjadi, harus ada penegakan hukum dilakukan oleh pihak dinas kehutanan provinsi Sumut terlebih apabila lahan memang telah berstatus disita.

"Tidak boleh ada pemanenan yang dilakukan. Secara normatif, perlu dipertanyakan apakah Dinas Kehutanan Provinsi telah mengambil tindakan atau belum," ujarnya.

Persoalan tersebut, menurut LBH Medan, perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum dan instansi terkait.

Sebab, apabila benar aktivitas pemanenan masih berlangsung di atas lahan yang telah disita, perlu diketahui pihak yang mengelola, memanen, serta menyalurkan hasilnya.

Berdasarkan rangkaian persoalan tersebut, LBH Medan menduga perkara Akuang tidak berdiri atau bermain sendiri.

Alinafiah meminta agar dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut diusut secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum.

"Kalau ada pembiaran, dugaan kita ada oknum yang membekingi di lapangan dan selama ini Akuang tidak bermain sendiri," kata Ali.

LBH Medan juga mempertanyakan pengawasan terhadap kawasan hutan yang menjadi objek perkara.

Menurut Ali, aparat penegak hukum perlu menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam penguasaan dan pemanfaatan kawasan tersebut.

"Juga harus menganalisis putusan hakim, apakah ada keterlibatan pihak lain, serta mempertanyakan apakah mungkin polisi hutan tidak mengetahui hal tersebut," tambahnya.

Ia menyebut dugaan tersebut perlu ditelusuri agar perkara tidak berhenti pada satu atau dua orang yang telah diproses secara hukum.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyatakan telah mengambil langkah antisipatif untuk mencegah Akuang meninggalkan Indonesia.

Asisten Intelijen Kejatisu, Irfan Wibowo SH MH, mengatakan permintaan pencekalan keimigrasian telah diteruskan melalui Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung.

"Kami sudah meneruskan permintaan pencekalan keimigrasian melalui Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung," ujar Irfan saat dikonfirmasi, Selasa, 8 September 2026.

Meski demikian, Irfan menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi merupakan kewenangan Kejaksaan Negeri Langkat sebagai jaksa eksekutor.

Kejatisu, kata dia, berperan melakukan pengawasan dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan putusan.

"Terkait eksekusi, itu merupakan domain jaksa eksekutor dari kejari setempat. Apa pun itu, eksekusi harus dilaksanakan," tegas Irfan.

Ia memastikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dijalankan.

"Pada prinsipnya, eksekusi harus dilaksanakan tanpa terkecuali. Apa pun itu, eksekusi harus dilaksanakan karena merupakan perintah undang-undang," katanya.

Irfan menjelaskan bahwa jaksa eksekutor tetap harus menjalankan prosedur yang berlaku, termasuk tahapan pemanggilan terhadap terpidana.

Namun, prosedur tersebut tidak berarti eksekusi dapat ditunda tanpa kepastian.

"Yang pasti, eksekusi harus dilaksanakan tanpa terkecuali. Itu harga mati," ujarnya.

Di tengah perhatian publik terhadap perkara tersebut, Kejaksaan Negeri Langkat belum memberikan penjelasan mengenai waktu pelaksanaan eksekusi terhadap Akuang.

Kasi Intelijen KejariLangkat, Ris Piere Handoko, disebut belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi yang disampaikan sejak Rabu, 2 September 2026.

Konfirmasi tersebut berkaitan dengan perkembangan eksekusi Akuang serta sejumlah perkara lainnya.

Kondisi itu membuat pertanyaan mengenai kapan hukuman terhadap Akuang mulai dijalankan masih belum memperoleh jawaban.

Perkara Akuang berawal dari persoalan penguasaan dan alih fungsi kawasan hutan di wilayah Langkat.

Dalam proses hukum, perkara tersebut dikaitkan dengan kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut.

Rangkaian perkara disebut bermula dari transaksi tanah pada 2013 yang melibatkan Akuang dan Imran, mantan Kepala Desa Tapak Kuda.

Perkara tersebut kemudian berkembang menjadi penyidikan dan persidangan hingga akhirnya berujung pada putusan pengadilan.

Pada 2024, penyidik KejariLangkat menangkap Akuang dalam perkara tersebut.

Dalam persidangan, jaksa mengungkap dugaan penguasaan dan alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan sawit.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Medan pada 19 Juni 2025, Jaksa Penuntut Umum menuntut Akuang dan Imran masing-masing dengan hukuman 15 tahun penjara.

Akuang juga dituntut membayar denda Rp1 miliar serta uang pengganti sekitar Rp856,8 miliar.

Nilai uang pengganti tersebut terdiri atas sejumlah komponen kerugian yang dihitung dalam perkara, termasuk kerugian langsung, keuntungan pribadi, serta nilai kerusakan ekologis dan ekonomi.

Jaksa menyebut perkara tersebut berkaitan dengan perubahan fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan sawit.

Dalam persidangan juga terungkap adanya sejumlah bidang tanah yang telah memiliki sertifikat hak milik meskipun berada di kawasan yang dipersoalkan dalam perkara.

Perjalanan hukum Akuang kemudian berlanjut ke Pengadilan Tinggi Medan.

Pada tingkat banding, kewajiban pembayaran uang pengganti menjadi salah satu bagian penting dalam putusan.

Perkara tersebut selanjutnya sampai ke Mahkamah Agung melalui permohonan kasasi.

Pada September 2026, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Akuang.

Dengan demikian, hukuman terhadap dirinya berkekuatan hukum tetap.

Akuang harus menjalani pidana penjara selama 10 tahun, membayar denda Rp1 miliar dengan subsider tiga bulan kurungan, serta memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp856,8 miliar.

Kewajiban pembayaran uang pengganti menjadi salah satu aspek utama dalam perkara ini. Nilainya mencapai Rp856.801.945.550.

Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi sesuai ketentuan putusan, aset yang berkaitan dengan terpidana dapat menjadi bagian dari proses penyelesaian uang pengganti sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Besarnya nilai tersebut membuat perkara Akuang tidak hanya menjadi perhatian karena vonis 10 tahun penjara, tetapi juga karena dampak ekonomi dan lingkungan yang dikaitkan dengan perkara tersebut.

Setelah melalui rangkaian proses hukum yang panjang, perhatian kini beralih dari ruang sidang ke tahap pelaksanaan putusan.

Mahkamah Agung telah menolak kasasi. Kejatisu telah mengajukan pencekalan, sementara kewenangan eksekusi berada di tangan KejariLangkat.

Pertanyaan yang tersisa adalah kapan putusan tersebut benar-benar dilaksanakan.

Bagi LBH Medan, persoalan ini tidak hanya menyangkut pelaksanaan hukuman terhadap seorang terpidana.

LBH Medan juga meminta agar dugaan keterlibatan pihak lain, aktivitas pemanenan di lahan yang disebut telah disita, serta kemungkinan adanya pembiaran turut ditelusuri.

Dengan nilai uang pengganti mencapai Rp856,8 miliar dan perkara yang berkaitan dengan kawasan hutan, pelaksanaan putusan menjadi bagian penting dalam memastikan kepastian hukum.

Kini, publik menunggu langkah konkret KejariLangkat sebagai jaksa eksekutor.

Sebab, setelah sebuah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, tahap berikutnya bukan lagi sekadar menunggu keputusan pengadilan, melainkan memastikan putusan tersebut benar-benar dijalankan.(PRM/Lam)

Pelantikan itu berlangsung bersama 32 Ketua DPC HKTI se-Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (9/9/2026).

Pelantikan dipimpin Ketua Harian Dewan Pengurus Nasional (DPN) HKTI Mulyono Makmur dan ditandai penyerahan pataka kepada para ketua DPC terpilih.

Penyerahan pataka menjadi simbol semangat, tanggung jawab dan komitmen untuk mengembangkan organisasi sekaligus memperjuangkan kepentingan petani di daerah masing-masing.

Untuk DPC HKTI Kabupaten Samosir Periode 2026-2031, susunan kepengurusan yakni Ketua Ariston Tua Sidauruk, Wakil Ketua Bresma Simbolon, Sekretaris Nanci Lusiana Marbun, Wakil Sekretaris Marulitua Simbolon, Bendahara Jarotta Lumban Gaol dan Wakil Bendahara Toni Gultom.

Dewan Pembina diisi Bupati Samosir Vandiko T. Gultom, Dewan Penasehat Marudut Tua Sitinjak. Dewan Pengarah Hotraja Sitanggang, Dewan Pakar Tumiur Gultom, Dewan Kehormatan Renaldi Naibaho.

Sementara itu, melalui Musyawarah Daerah (Musda) HKTI Sumatera Utara, Gus Irawan Pasaribu terpilih sebagai Ketua DPD HKTI Sumut Periode 2026-2031.

Sebanyak 32 DPC HKTI kabupaten/kota se-Sumatera Utara turut dikukuhkan dalam kepengurusan periode yang sama.

Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya dalam kesempatan itu mengapresiasi terbentuknya kepengurusan DPD dan DPC HKTI se-Sumatera Utara.

Menurutnya,--seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Pemerintah kabupaten samosir yang terlihat POSMETRO MEDAN Kamis 10 September 2026-- sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama yang menopang perekonomian Sumatera Utara, serta menjadi salah satu sektor yang banyak menyerap tenaga kerja.

Ia menekankan kemajuan pertanian tidak hanya diukur dari peningkatan produksi pangan, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan petani.

Sumatera Utara memiliki keberagaman komoditas pertanian dan perkebunan yang berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan serta perekonomian daerah.

Surya juga menyebutkan sejumlah komoditas seperti padi dan jagung telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Di sisi lain, masih terdapat komoditas yang perlu diperkuat, termasuk bawang merah dan bawang putih yang sebagian kebutuhannya masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.

"Ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama. Kita tidak hanya berbicara mengenai produksi, tetapi juga bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani dan memastikan hasil pertanian memiliki pasar," ujarnya.

Menurutnya, HKTI diharapkan menjadi ruang untuk memperkuat solidaritas, jejaring, peningkatan sumber daya manusia serta menyalurkan aspirasi petani kepada pemerintah dan pemangku kepentingan. HKTI juga diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dengan melibatkan seluruh unsur terkait.

"Kami akan terus mendorong organisasi untuk berperan dalam memajukan pertanian melalui teknologi dan peningkatan inovasi hingga tingkat desa. Musda ini hendaknya menjadi titik awal lahirnya gagasan-gagasan besar dengan program yang terukur dan menyentuh persoalan masyarakat. Desa adalah jantung pertanian. Ketika pertanian kuat, desa akan berkembang dan Sumatera Utara akan semakin kuat" katanya.

Usai dilantik, Ketua DPC HKTI Kabupaten Samosir Ariston Tua Sidauruk didampingi Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang menyampaikan komitmennya untuk menjalankan amanah organisasi dan memperkuat peran HKTI dalam mendukung kemajuan petani di Kabupaten Samosir.

"HKTI merupakan wadah yang sangat strategis untuk memperjuangkan kepentingan petani. Sebagai daerah yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, kita akan berupaya menjadikan HKTI sebagai mitra pemerintah dalam mendorong peningkatan produktivitas, kesejahteraan petani dan ketahanan pangan di Kabupaten Samosir dan Indonesia," ujar Ariston.

Ia mengatakan, kepengurusan HKTI Samosir akan membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, pelaku usaha, akademisi dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

"Kita siap mengambil peran dalam berbagai program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pertanian. Kita ingin HKTI hadir sampai ke tengah-tengah petani, mendengar kebutuhan mereka dan bersama-sama mencari solusi. Semangatnya adalah membangun kebersamaan, memperkuat organisasi dan menggerakkan HKTI untuk kemajuan petani." katanya.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru, DPC HKTI Kabupaten Samosir diharapkan semakin aktif menjadi wadah perjuangan dan pemberdayaan petani serta memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Samosir dalam mewujudkan pertanian yang maju, mandiri berkelanjutan serta semakin naik kelas.***

Imbauan ini disampaikan Kepala BNN RI Suyudi Ario Seto kepada Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny H. Kairupan, dalam acara Sosialisasi Perkembangan Peredaran Narkotika di Indonesia kepada Pegawai PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, di Garuda Sentra Operasi, Tangerang, Banten, Rabu (9/9/2026).

Perkembangan kejahatan narkotika yang terus berevolusi menjadi salah satu alasan BNN mendorong langkah tersebut.

Salah satunya,--seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Humas BNN RI yang terlihat POSMETRO MEDAN Kamis 10 September 2026-- ditandai dengan munculnya narkotika dalam bentuk cair yang telah banyak diungkap oleh BNN bersama aparat penegak hukum lainnya dalam beberapa bulan terakhir.

Temuan itu menunjukkan bahwa narkotika cair bukan lagi ancaman yang bersifat potensial, melainkan telah menjadi bagian dari perkembangan modus kejahatan narkotika yang perlu diwaspadai.

Dikatakan Kepala BNN RI, dalam kurun waktu dua bulan terakhir, BNN telah mengungkap hampir delapan ton narkotika melalui empat pengungkapan kasus besar. Salah satu yang menjadi perhatian ialah temuan sekitar 3,37 ton kuncup bunga ganja (cannabis buds) asal Thailand yang rencananya akan diekspor ke Eropa untuk kemudian diekstrak menjadi narkotika cair.

Selain itu, BNN juga mengungkap sejumlah kasus penyelundupan etomidate dan sabu dalam bentuk cair, yang menunjukkan semakin beragamnya bentuk narkotika serta modus yang digunakan jaringan sindikat untuk memasukkan dan mengedarkan narkotika di Indonesia.

"Dan tentunya, pintu masuknya juga semakin terlihat trennya di kalangan anak-anak Kita, melalui rokok-rokok elektrik atau vape. Mereka seolah-olah sedang menggunakan rokok elektrik biasa, padahal di dalamnya terdapat narkotika cair yang kemudian digunakan melalui perangkat tersebut," ungkap Kepala BNN RI.

Kepala BNN RI juga menjelaskan alasan BNN merekomendasikan pelarangan total penggunaan rokok elektrik.

Rekomendasi tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan 1.745 sampel vape di laboratorium BNN, yang menunjukkan 1.716 sampel terdeteksi mengandung narkotika atau New Psychoactive Substances (NPS). Selain itu, hasil diskusi bersama dokter spesialis jantung, paru, dan penyakit dalam menunjukkan bahwa kandungan kimia dalam vape berisiko menimbulkan gangguan kesehatan serius, terlebih ketika perangkat tersebut disusupi narkotika.

Menanggapi imbauan tersebut, Direktur Utama Garuda Indonesia menegaskan komitmen perusahaan dalam menjaga lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Sebagai moda transportasi udara nasional yang mengemban tanggung jawab besar terhadap keselamatan dan keamanan penerbangan, Garuda Indonesia memastikan tidak ada ruang bagi penyalahgunaan narkotika di lingkungan perusahaan.

Ia berharap kolaborasi dengan BNN dapat memperkuat kewaspadaan seluruh personel terhadap ancaman narkotika, sehingga setiap insan Garuda Indonesia mampu menjalankan tugas secara profesional, utamanya dalam menjaga keselamatan penerbangan.

Menutup kegiatan sosialisasi, para pegawai PT Garuda Indonesia Tbk menjalani tes urine sebagai langkah deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkotika sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dari narkotika.***