"Keduanya mengedarkan ganja ke sesama mahasiswa dan juga ke masyarakat di luar lingkungan kampus," kata Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Rabu (8/7/2026).

Rafli mengatakan penangkapan dilakukan di dua lokasi yang berbeda pada Senin (6/7) malam. Perwira menengah Polri itu memerinci pelaku Y ditangkap di Jalan Dr Mansyur Medan. Sementara pelaku KH ditangkap di kamar kosnya di Jalan Jamin Ginting Medan.

"Terdapat lebih dari 260 gram ganja disita petugas dari tangan keduanya yang diringkus di dua tempat berbeda" jelasnya.

Rafli menyebut pihaknya kini tengah mendalami kasus ini. Saat ini, petugas tengah memburu pelaku berinisial B yang diduga memasok ganja itu ke pelaku KH.

"Kami masih kembangkan kasus ini, ada satu pelaku lagi berinisial B yang sedang kami kejar dan berperan sebagai pemasok narkoba kepada KH," pungkasnya.(DetikSumut)

Keberhasilan tersebut menjadi pencapaian penting bagi Palacheta yang selama ini dikenal aktif dalam dunia usaha, organisasi kepemudaan, serta kegiatan sosial dan politik di Sumatera Utara.

Gelar doktor yang diraihnya merupakan hasil dari proses akademik yang panjang dan komitmen kuat dalam mengembangkan kajian pembangunan yang berorientasi pada kemajuan masyarakat.

Berdasarkan keterangan yang dipublikasikan USU, Palacheta berhasil menyelesaikan studi doktoralnya di Program Studi S-3 Studi Pembangunan FISIP USU dengan hasil sangat memuaskan.

Dalam sidang terbuka promosi doktor, ia mengangkat disertasi bertajuk "Peranan Etnis Tionghoa dalam Pembangunan Pasca Reformasi di Sumatera Utara".

Ucapan selamat dan apresiasi pun mengalir atas capaian akademik tersebut. Gelar doktor yang diraih diharapkan tidak hanya menjadi prestasi pribadi, tetapi juga dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, perumusan kebijakan publik, serta pembangunan daerah dan nasional.

"Selamat dan sukses atas diraihnya Gelar Doktor Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara. Semoga dengan gelar yang baru dapat memberikan kontribusi nyata bagi masa depan Indonesia dan perkembangan ilmu pengetahuan," demikian ungkapan apresiasi yang disampaikan kepada Palacheta.

Program Doktor Studi Pembangunan FISIP USU sendiri merupakan program multidisiplin yang berfokus pada pengkajian, penelitian, dan penyelesaian berbagai persoalan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Program ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam merumuskan solusi terhadap tantangan pembangunan di tingkat lokal maupun nasional.

Dengan gelar doktor yang kini disandangnya, Palacheta diharapkan dapat semakin berperan dalam mendorong lahirnya gagasan, kebijakan, dan inovasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya pembangunan Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan.(BBS/RED/KIF)

Gestur yang dilakukan pada menit-menit akhir laga itu langsung memicu perdebatan karena memiliki dua makna berbeda dalam dunia sepak bola.

Kekalahan Mesir terasa sangat menyakitkan setelah sempat unggul dua gol lebih dulu melalui Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico hingga menit ke-67.

Namun, Argentina berhasil bangkit lewat gol Cristian Romero, Lionel Messi, dan Enzo Fernández yang memastikan kemenangan pada menit kedua masa injury time.

Sejak peluit akhir dibunyikan, perhatian publik tak hanya tertuju pada kebangkitan Argentina, tetapi juga pada gestur kontroversial Hossam Hassan yang diarahkan kepada wasit asal Prancis tersebut.

Banyak pihak mempertanyakan apakah isyarat itu merupakan tuduhan serius atau sekadar bentuk protes terhadap kepemimpinan pertandingan.

Gestur menyilangkan kedua tangan di pergelangan tangan atau membentuk huruf X kini menjadi bagian resmi dari protokol FIFA untuk melaporkan dugaan tindakan rasisme dalam pertandingan.

Isyarat itu diperkenalkan setelah Kongres FIFA ke-74 di Bangkok, Thailand, pada 17 Mei 2024 sebagai bagian dari kebijakan tanpa toleransi terhadap diskriminasi.

Protokol tersebut dirancang agar pemain, pelatih, staf, maupun ofisial pertandingan memiliki cara yang mudah dikenali untuk melaporkan dugaan pelecehan rasial di lapangan.

Ketika isyarat itu digunakan, wasit dapat menghentikan pertandingan dan menjalankan prosedur investigasi sesuai regulasi FIFA.

Namun, hingga kini belum ada kepastian apakah Hossam Hassan benar-benar bermaksud menggunakan gestur itu sebagai laporan dugaan rasisme.

Tidak ada laporan resmi yang menyebut adanya insiden rasial selama pertandingan Mesir kontra Argentina.

Fakta itu membuat makna gestur Hossam Hassan menjadi bahan spekulasi. Banyak pengamat menilai isyarat tersebut lebih berkaitan dengan kemarahan terhadap keputusan wasit dibanding dugaan diskriminasi.

Selain identik dengan protokol anti-rasisme FIFA, gestur menyilangkan tangan juga memiliki sejarah panjang sebagai simbol protes terhadap wasit.

Salah satu momen paling terkenal terjadi pada 2010 ketika José Mourinho melakukannya saat melatih Inter Milan.

Kala itu Mourinho menyilangkan kedua tangannya menyerupai simbol borgol sebagai bentuk sindiran bahwa timnya "dibelenggu" keputusan wasit.

Aksi tersebut dianggap menghina perangkat pertandingan sehingga pelatih asal Portugal itu dijatuhi hukuman larangan mendampingi tim selama tiga pertandingan.

Karena memiliki kemiripan, banyak pihak menduga Hossam Hassan sebenarnya sedang mengulang bentuk protes ala Mourinho.

Dugaan itu semakin menguat karena gestur tersebut dilakukan tepat setelah ketegangan memuncak di bangku cadangan Mesir akibat sejumlah keputusan kontroversial wasit.

Beberapa pemain cadangan Mesir bahkan terlihat berusaha menenangkan situasi.

Ibrahim Hassan yang menjabat sebagai manajer tim juga langsung menghampiri saudaranya untuk menurunkan tangannya sebelum berdialog dengan wasit sambil memberikan isyarat jempol sebagai upaya meredakan ketegangan.

Mesir Merasa Dirugikan oleh Keputusan Wasit

Kontroversi bermula saat Argentina mencetak gol penyama kedudukan melalui Lionel Messi.

Para pemain Mesir memprotes keras proses gol tersebut karena menilai terjadi pelanggaran yang seharusnya dihukum, sama seperti insiden sebelumnya ketika gol Mesir dianulir.

Pada menit ke-98, wasit Francois Litxer mengeluarkan kartu kuning kepada salah satu anggota staf pelatihMesir sebelum Hossam Hassan memperagakan gestur X yang menjadi pusat perhatian.

Wasit kemudian terlibat diskusi cukup panjang dengan Hossam Hassan dan Ibrahim Hassan sebelum pertandingan kembali dilanjutkan hingga peluit akhir.

Hingga kini belum diketahui apakah insiden tersebut dicantumkan dalam laporan resmi pertandingan atau akan ditindaklanjuti oleh FIFA.

Selepas pertandingan, Hossam Hassan meluapkan kekecewaannya terhadap kepemimpinan wasit. Ia menilai Mesir mengalami perlakuan yang tidak adil dalam laga penting tersebut.

"Di mana keadilan dalam olahraga? Di mana keadilan dalam sepak bola? Saya tidak ingin memperindah kata-kata atau memilih ungkapan yang berbelit-belit; hari ini kami mengalami ketidakadilan yang jelas," ujar Hossam Hassan dalam konferensi pers.

Ia juga mengungkapkan Federasi Sepak Bola Mesir sebenarnya telah menyampaikan keberatan atas penunjukan wasit asal Prancis tersebut sebelum pertandingan berlangsung.

Menurutnya, kekhawatiran itu terbukti setelah laga berakhir dengan berbagai keputusan yang diprotes kubu Mesir.

Sebagai bentuk kekecewaan, Hossam Hassan mengaku tidak lagi berminat mengikuti sisa pertandingan Piala Dunia 2026.

"Inilah cara saya untuk mengungkapkan sikap saya dan membela hak saya, dan saya tidak akan menonton pertandingan lain apa pun di turnamen ini," tegasnya.

Kini perhatian tertuju pada laporan resmi pertandingan dan kemungkinan evaluasi dari FIFA.

Sampai saat ini belum ada penjelasan apakah gestur Hossam Hassan dianggap sebagai penggunaan protokol anti-rasisme, sekadar protes terhadap wasit, atau tidak akan berujung pada sanksi apa pun.(JawaPos)

Peninjauan tersebut dilakukan bersama Kalemdiklat Polri, Komjen Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si., Gubernur Akpol Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga, S.H., M.A., Karokespol Pusdokkes Polri Brigjen Pol. Dr. dr. I Gusti Gede Maha Andikajaya, S.H., M.M., M.H.Kes., Sp.Rad., M.Kes., serta Karodalpers SSDM Polri Brigjen Pol. Erthel Stephan, S.H., S.I.K., M.Si.

Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, serta memanfaatkan teknologi kedokteran terbaru sehingga menghasilkan proses rekrutmen yang semakin akurat, objektif, dan berbasis bukti ilmiah (evidence-based).

Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) Spesialistik diikuti oleh 409 calon taruna dan taruni dari total 410 peserta yang berhak mengikuti seleksi tingkat pusat (Panpus). Satu calon peserta mengundurkan diri sebelum pelaksanaan pemeriksaan kesehatan.

Seluruh peserta menjalani pemeriksaan melalui 12 stasiun spesialistik, meliputi pemeriksaan mata (visus dan buta warna), Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT), gigi dan mulut, saraf, komposisi tubuh, bedah/fisik, penyakit dalam, jantung, obstetri dan ginekologi (Obgyn), radiologi dan paru, kulit, serta pemeriksaan kepadatan tulang (Bone Mineral Density/BMD).

Dalam peninjauan tersebut, Wakapolri memberikan perhatian khusus terhadap pemanfaatan teknologi kedokteran terbaru yang digunakan Pusdokkes Polri untuk meningkatkan akurasi pemeriksaan kesehatan calon taruna dan taruni.

Salah satunya adalah penggunaan Heart Rate Variability (HRV) untuk menganalisis irama dan ketahanan jantung peserta secara lebih komprehensif.

Wakapolri menginstruksikan agar pemeriksaan jantung tidak hanya dilakukan dalam kondisi istirahat, tetapi juga setelah aktivitas fisik sehingga kemampuan jantung dalam menghadapi beban fisik dan tekanan selama pendidikan dapat dievaluasi secara lebih akurat.

Selain itu, Wakapolri meninjau penggunaan alat Bone Mineral Density (BMD) berbasis digital untuk mengukur kepadatan massa tulang calon taruna dan taruni.

Pemeriksaan ini menjadi langkah preventif dalam mendeteksi secara dini kerentanan patah tulang maupun cedera muskuloskeletal. Arahan tersebut sekaligus menjadi evaluasi terhadap sejumlah insiden cedera yang pernah terjadi selama proses pendidikan, sehingga hasil pemeriksaan kepadatan tulang dapat dijadikan salah satu indikator penting dalam menentukan kesiapan fisik peserta sebelum mengikuti pendidikan kepolisian.

Wakapolri juga meninjau pemeriksaan kapasitas paru melalui VO₂ Max guna memastikan kekuatan fungsi pernapasan dan daya tahan fisik calon taruna dan taruni.

Seluruh instrumen kesehatan berbasis digital tersebut diharapkan menjadi landasan pengambilan keputusan yang objektif, akurat, dan evidence-based, sehingga setiap peserta yang dinyatakan lulus benar-benar memenuhi standar kesehatan sebagai calon perwira Polri.

Karokespol Pusdokkes Polri, Brigjen Pol. Dr. dr. I Gusti Gede Maha Andikajaya, S.H., M.M., M.H.Kes., Sp.Rad., M.Kes., menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan spesialistik pada seleksi Taruna Akpol kini mengintegrasikan teknologi kedokteran modern untuk meningkatkan akurasi diagnosis sekaligus kualitas pengambilan keputusan.

"Pemeriksaan kesehatan tidak lagi hanya bertumpu pada pemeriksaan klinis konvensional. Melalui pemeriksaan Heart Rate Variability (HRV), tim dokter dapat mengevaluasi respons fisiologis jantung dan kemampuan adaptasi tubuh terhadap beban fisik.

Pemeriksaan Bone Mineral Density (BMD) memberikan gambaran objektif mengenai kepadatan tulang untuk mengidentifikasi risiko cedera sejak dini, sedangkan VO₂ Max mengukur kapasitas aerobik dan daya tahan kardiopulmoner peserta.

Seluruh parameter tersebut dipadukan dengan hasil pemeriksaan spesialistik lainnya sehingga menghasilkan penilaian kesehatan yang lebih komprehensif, objektif, dan berbasis bukti ilmiah," jelas Brigjen Pol. Maha Andikajaya.

Selain pemanfaatan teknologi medis modern, Wakapolri menekankan pentingnya pemeriksaan secara ketat terhadap riwayat penyakit bawaan maupun gangguan saraf, seperti epilepsi, agar dapat terdeteksi sejak awal proses seleksi.

Wakapolri juga menginstruksikan agar pemeriksaan dilakukan secara cermat terhadap seluruh kondisi kesehatan yang menjadi persyaratan penerimaan calon taruna dan taruni.

Khusus bagi calon taruni, Wakapolri mengingatkan agar dilakukan pemeriksaan ulang obstetri dan ginekologi (Obgyn) pada hari ke-16 hingga ke-20 setelah pengumuman kelulusan sebagai langkah preventif guna memastikan seluruh peserta yang memasuki pendidikan memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, Wakapolri mendorong Pusdokkes Polri untuk terus memperbarui spesifikasi peralatan medis dan mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta referensi dari literatur dan jurnal kedokteran terbaru.

Menurutnya, modernisasi instrumen kesehatan merupakan investasi penting dalam membangun sistem rekrutmen Polri yang semakin presisi, transparan, dan mampu menghasilkan sumber daya manusia unggul sejak tahap seleksi.

Melalui pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Rikkes Spesialistik ini, Wakapolri menegaskan bahwa proses rekrutmen calon Taruna dan Taruni Akpol harus mengedepankan objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pendekatan ilmiah.

Pemanfaatan teknologi kedokteran terbaru tidak hanya meningkatkan akurasi pemeriksaan kesehatan, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi rekrutmen Polri yang semakin modern dan presisi.

Penguatan sistem seleksi berbasis evidence-based medicine ini diharapkan mampu menghasilkan calon-calon perwira Polri yang memiliki kesehatan prima, ketahanan fisik yang terukur, serta kesiapan menghadapi tuntutan pendidikan dan dinamika tugas kepolisian di masa depan.

Dengan demikian, setiap keputusan kelulusan benar-benar didasarkan pada data medis yang valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya Polri mewujudkan rekrutmen yang Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH) sekaligus memperkuat implementasi scientific policing sejak proses seleksi. Melalui rekrutmen yang berkualitas, Polri optimistis akan melahirkan perwira-perwira muda yang sehat, tangguh, berintegritas, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta siap memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.(RKN)

Dalam program internasional tersebut, Nazwa mengikuti berbagai rangkaian kegiatan akademik bersama peserta dari berbagai negara.

Selama pelaksanaan program, ia berhasil meraih penghargaan Best Presenter pada kelas yang diampu oleh Baktygul, serta memperoleh penghargaan Best Participation dalam kompetisi inovasi start-up.

Pada kompetisi tersebut, Nazwa bersama tim mengusung gagasan "ALA GREENEY" (Almaty Green Journey), sebuah konsep usaha berkelanjutan yang mengintegrasikan sistem farm-to-table dengan inovasi composting pada akhir proses produksi.

Konsep tersebut dinilai mampu mendorong pengelolaan limbah organik secara ramah lingkungan sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.

Nazwa mengungkapkan bahwa pengalaman mengikuti International Summer School menjadi momentum berharga yang memperluas wawasan akademik dan membentuk perspektif baru terhadap dunia pendidikan internasional.

"Program ini membuka perspektif baru bagi saya, terutama tentang pentingnya menghargai waktu. Selama kegiatan berlangsung, budaya punctuality atau ketepatan waktu benar-benar menjadi nilai utama yang diterapkan dalam setiap aktivitas," ujarnya.

Ia juga mengaku terkesan dengan atmosfer akademik yang sangat berbeda, di mana proses pembelajaran dipandu oleh para akademisi dari berbagai negara, seperti Turki, Kyrgyzstan, Amerika Serikat, Kazakstan, Swiss, dan Italia. Menurutnya, keberagaman tersebut memberikan pengalaman belajar yang lebih dinamis dan memperkaya sudut pandang peserta.

Selain memperoleh pengalaman akademik, Nazwa juga berhasil membangun jejaring internasional dengan peserta dari berbagai negara.

Relasi yang terjalin selama program diharapkan dapat menjadi bekal untuk pengembangan kapasitas diri sekaligus membuka peluang kolaborasi akademik di masa mendatang.

Prestasi yang diraih Nazwa menjadi bukti bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh mampu bersaing dan berprestasi di tingkat internasional.

Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa lainnya untuk terus meningkatkan kompetensi, memperluas wawasan global, serta membawa nama baik Universitas Malikussaleh di kancah dunia.(MSC)

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap realisasi program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Deli Serdang.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan DPRD menjadi bagian penting untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada pimpinan beserta anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kehadiran Bapak dan Ibu menjadi momentum penting untuk semakin memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten," ujar Lom Lom Suwondo.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang siap mendukung keberhasilan setiap program pembangunan, baik yang didanai APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi, melalui koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah juga terbuka terhadap berbagai masukan dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

"Kami berharap kunjungan kerja ini semakin memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sehingga pembangunan yang berkualitas, berkelanjutan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dapat terus diwujudkan," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja, Subandi, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memastikan anggaran yang telah dialokasikan benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam dialog, sejumlah isu strategis turut menjadi pembahasan, di antaranya usulan pembangunan daerah, revisi RTRW Kabupaten Deli Serdang Tahun 2026, optimalisasi pelayanan kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC), penataan kawasan Stadion Utama Sumatera Utara beserta pengembangan UMKM, penanganan abrasi sungai di Kecamatan Tanjung Morawa, hingga realisasi dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Menanggapi hal tersebut, Lom Lom menyampaikan bahwa seluruh masukan akan ditindaklanjuti. Terkait kawasan Stadion Utama Sumatera Utara, pemerintah daerah terus menyiapkan langkah strategis agar kawasan tersebut lebih tertata, termasuk menyediakan ruang yang lebih baik bagi pelaku UMKM serta meningkatkan fasilitas pendukung.

Di bidang kesehatan, cakupan kepesertaan Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Deli Serdang saat ini telah mencapai sekitar 98,70 persen dan terus diperkuat melalui pemutakhiran data peserta BPJS Kesehatan agar bantuan semakin tepat sasaran.

Sementara untuk penanganan abrasi sungai di Kecamatan Tanjung Morawa, Pemkab Deli Serdang telah melakukan penyusuran sungai guna memetakan titik-titik rawan abrasi, longsor, dan kerusakan lingkungan, serta akan melibatkan perusahaan di sepanjang aliran sungai dalam upaya penanganannya.

Terkait proses pengadaan jasa konsultansi revisi RTRW Kabupaten Deli Serdang Tahun 2026, Lom Lom menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Apabila diperlukan, Inspektorat Kabupaten Deli Serdang siap melakukan pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku, dan hasilnya akan disampaikan kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan. ( DMS)

Jubir KPK, Budi Prasetyo mengatakan mobil itu ditemukan saat penyidik melakukan penggeledahan sejak 4-6 Juli 2026 di Kuansing Singingi hingga Pekanbaru. Saat ditemukan, mobil tersebut sudah berganti pelat nomor.

"Barang bukti berupa Toyota Land Cruiser LC 300 tahun 2023 yang merupakan barang bukti pemberian Suap dari tersangka ZKN (Zulkarnain) kepada tersangka SA, yang diduga disembunyikan di salah satu Gudang tempat penitipan kendaraan di Pematang Siantar. Penyidik menemukan kondisi mobil tersebut sudah diganti plat nomornya," kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (7/7/2026).

Budi mengatakan mobil itu langsung dibawa ke Jakarta. Selain mobil, penyidik mengamankan barang bukti lainnya berupa dokumen serta barang bukti elektronik.

"Dalam rangkaian penggeledahan tersebut, tim menemukan dokumen dan barang bukti elektronik (BBE) yang memperkuat pembuktian dalam konstruksi perkara dimaksud," jelas Budi.

Lokasi yang digeledah di wilayah Kuansing Singingi terdiri dari kantor Bupati, kantor DPRD, dan kantor Dinas Perkebunan. Rumah para tersangka juga turut digeledah.

"Selain kantor dan rumah tersangka juga dilakukan penggeledahan di beberapa rumah lainnya yang terkait dengan perkara dimaksud, salah satunya adalah rumah Kepala Dinas Perkebunan," tuturnya.(DetikNews)

Peletakan batu pertama ini juga menjadi simbolis dimulainya pembangunan empat rumah rumah layak huni yang tersebar di berbagai desa di Kecamatan Pancur Batu.

Pada kesempatan yang sama, Bupati juga menyerahkan secara simbolis empat kunci rumah yang telah selesai dibangun. Salah satunya diterima Suyati, warga Dusun III, Desa Durin Simbelang.

Kepada penerima manfaat, Asri Ludin Tambunan menerangkan bahwa pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat. Karena itu, bantuan yang diberikan tidak hanya berupa pembangunan rumah, tetapi juga berbagai kebijakan pendukung lainnya.

"Kami tidak ingin sekedar mengubah rumah tidak layak menjadi layak huni, tetapi benar-benar menjadi awal kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Setelah rumah selesai dibangun, sertifikat kepemilikannya akan kami urus sehingga masyarakat memiliki kepastian hukum atas rumahnya,"

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi penerima bantuan agar beban ekonomi keluarga semakin ringan.

"PBB-nya kami nolkan sehingga pengeluaran keluarga bisa berkurang. Rumah ini dibangun dari uang rakyat yang dikelola pemerintah, maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan sampai disalahgunakan," pesannya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga menyerahkan kartu identitas kepada bilal mayit dan penggali kubur. Kartu tersebut menjadi bagian dari program pemberian tali asih Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp150 ribu setiap bulan yang disalurkan langsung melalui rekening penerima sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka melayani masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Yetty Sembiring, menjelaskan, pada tahun 2026 terdapat sembilan unit RTLH yang dibangun di Kecamatan Pancur Batu. Sementara secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menargetkan pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 140 unit RTLH pada tahun ini.

Yetty menambahkan, pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menyelesaikan pembangunan dan rehabilitasi 454 unit RTLH yang tersebar di berbagai kecamatan.

Menurutnya, program RTLH tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima rumah, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat selama proses pembangunan berlangsung.

"Sesuai arahan Bapak Bupati, minimal dua orang pekerja pada setiap pembangunan rumah berasal dari kelompok masyarakat desil 1 sampai desil 5 yang belum memiliki pekerjaan. Dengan begitu, program ini tidak hanya menghasilkan rumah yang layak huni, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menambah pendapatan masyarakat," jelas Yetty.

Sementara itu, Suyati menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang atas bantuan rumah layak huni yang diterimanya. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi harapan baru bagi keluarganya untuk menjalani kehidupan yang lebih nyaman dan sejahtera.

"Semoga rumah ini membawa berkah dan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga kami," ucapnya. ( DMS)

Kedua tim sama-sama memeragakan permainan terbuka dan diwarnai jual beli serangan di babak pertama. Namun, tak ada gol yang bisa tercipta hingga jeda.

Memasuki babak kedua, duel relatif alot dan minim peluang. Duel-duel keras lebih sering terjadi dan tak banyak peluang berbahaya tercipta.

Di masa injury time, tepatnya di menit ke-91, Swiss nyaris memecah kebuntuan. Sayang tembakan Dan Doye di dalam kotak penalti, masih melenceng tipis dari tiang kiri.

Skor imbang tanpa gol tetap bertahan hingga babak kedua berakhir. Pertandingan pun terpaksa dilanjutkan ke babak extra time.

Kolombia lebih dulu meneror lewat sundulan Jhon Lucumi menyambut sepak pojok di menit ke-99, tetapi bola hanya mengenai mistar gawang.

Dua menit berselang, Kolombia kembali mendapat peluang bagus lewat aksi Jaminton Campaz. Bola diarahkan ke tiang kanan tapi masih bisa diselamatkan kiper Gregor Kobe.

Di menit ke-104, giliran Swiss yang mengancam. Zeki Amdouni memiliki ruang bagus untuk melepaskan tembakan di dalam kotak penalti. Namun, tembakan ke arah tengah gawang bisa diselamatkan Vargas.

Usaha kedua tim tak kunjung membuahkan hasil hingga babak extra time berakhir dan memaksa pertandingan ditentukan lewat drama adu penalti.

Dua pemain Kolombia, Davinson Sanchez dan Cucho Hernandez gagal mencetak gol. Sementara dari kubu Swiss, hanya Manuel Akanji yang melenceng. Swiss akhirnya menang 4-3 atas Kolombia.

Selanjutnya, Swiss akan menghadapi laga berat melawan Argentina pada babak perempat final di Stadion Kansas City, Minggu (12/7).

Susunan Pemain

Swiss XI (4-2-3-1): Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Fabian Rieder, Ardon Jashari, Dan Ndoye; Breel Embolo.

Kolombia XI (4-3-3): Camilo Vargas; Johan Mojica, Jhon Lucumi, Davinson Sanchez, Daniel Munoz; Jhon Arias, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Luis Diaz, Luis Suarez, James Rodriguez.(CNN)

Padahal, di mata warga, negara tidak pernah hadir dalam bentuk lembaga yang terpisah-pisah. Yang mereka lihat hanyalah satu wajah: negara. Karena itu, ketika negara datang, masyarakat berharap melihat seluruh unsur penyelenggara pemerintahan hadir dengan semangat yang sama, saling mendukung dan menguatkan, bukan berjalan sendiri-sendiri, apalagi sampai terlihat saling berselisih membuat kegaduhan.

Gagasan besar itulah yang sedang diwujudkan oleh anggota DPRD Sumatera Utara dari Dapil Sumut 10: Simalungun-Pematangsiantar, Darma Putra Rangkuti, S. Hut., M.Si. Kebetulan, dia sedang mendapat amanah menjadi Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Dalam delapan kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah yang digelarnya di berbagai nagori di Kabupaten Simalungun; Nagori Asilom, Senio, Sitalasari, Karanganyar, Bosar, Totap Majawa, Landbouw, hingga Bandar Jawa, politisi muda Partai Golkar itu tidak datang sendirian.

Ia mengajak Kejaksaan Negeri Simalungun dalam Program "Jaksa Menyapa Masyarakat Kabupaten Simalungun" untuk hadir bersama, berbicara langsung dan mendengarkan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan Negeri Simalungun diwakili oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Alfonso Manihuruk, SH, MH.

Langkah ini terasa menarik karena memang tidak lazim.

Dalam persepsi publik, hubungan antara lembaga legislatif dan kejaksaan sering digambarkan penuh kehati-hatian. Ada jarak yang memang terasa "wajar". Bahkan, dalam berbagai dinamika politik nasional maupun daerah, kedua institusi ini lebih sering dipersepsikan berada pada posisi yang saling mengawasi daripada saling mendekat.

Di titik inilah Darma Putra Rangkuti memilih sudut pandang yang berbeda.

Dalam berbagai kesempatan, ia berulang kali menyampaikan bahwa seluruh penyelenggara pemerintahan sejatinya bekerja untuk kepentingan yang sama: negara dan masyarakat. Karena itu, tidak ada alasan untuk membangun sekat-sekat yang justru membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang optimal.

Cara berpikir "out of the box" seperti ini patut diapresiasi.

Kolaborasi bukan berarti mencampuradukkan kewenangan. Legislatif tetap menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Kejaksaan tetap berdiri sebagai aparat penegak hukum dan "pengacara negara". Namun ketika keduanya bertemu dalam ruang edukasi publik, masyarakat memperoleh manfaat yang jauh lebih besar.

Sosialisasi peraturan daerah tidak lagi berhenti pada penjelasan mengenai substansi regulasi. Ia sekaligus menjadi ruang membangun kesadaran hukum. Warga tidak hanya memahami aturan yang sedang disusun, tetapi juga memperoleh pemahaman mengenai hak, kewajiban, hingga berbagai persoalan hukum yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Di sinilah Program "Jaksa Menyapa Masyarakat" menemukan relevansinya.

Selama ini, sebagian masyarakat masih memandang kejaksaan sebagai institusi yang identik dengan penindakan, penyidikan, atau ruang sidang. Tidak sedikit warga yang merasa canggung, bahkan takut, ketika mendengar kata "jaksa".

Padahal, salah satu tugas penting kejaksaan adalah memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar persoalan hukum dapat dicegah sejak awal. Ketika jaksa hadir di balai desa, berbincang santai, menjawab pertanyaan warga, dan berdialog tanpa sekat, wajah kejaksaan menjadi jauh lebih humanis. Institusi penegak hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan, melainkan sebagai bagian dari negara yang siap memberi penjelasan dan perlindungan.

Inilah makna sesungguhnya dari memangkas jarak. Bukan hanya jarak antara masyarakat dengan aparat penegak hukum, tetapi juga jarak antarlembaga negara sendiri.

Usai rangkaian kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, Darma Putra Rangkuti bersilaturahmi ke Kejaksaan Negeri Simalungun dan bertemu langsung dengan Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun, Munawal Hadi, SH, MH. Darma Putra menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas dukungan penuh untuk kesuksesan program tersebut, yang menjadi penegasan bahwa kolaborasi antarlembaga merupakan investasi sosial yang layak terus dipelihara.

Di sisi lain, Munawal Hadi, putra asli Aceh yang sudah meraih berbagai penghargaan itu juga menyampaikan apresiasi dan dukungan yang diberikan. Dia menegaskan bahwa keberhasilan program ini merupakan hasil kolaborasi, komunikasi, dan komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Barangkali, inilah wajah baru pelayanan publik yang mulai tumbuh.

Negara tidak lagi hadir secara sektoral. Tidak lagi sibuk menunjukkan siapa yang paling berwenang. Sebaliknya, negara hadir melalui kerja sama, komunikasi, dan kemauan untuk saling melengkapi.

Masyarakat tidak terlalu mempersoalkan berasal dari lembaga mana seorang pejabat datang. Yang mereka rasakan adalah apakah negara benar-benar hadir ketika dibutuhkan.

Jika pola kolaborasi seperti yang dilakukan di delapan nagori Kabupaten Simalungun ini dapat direplikasi di berbagai daerah lain, maka penyuluhan hukum tidak hanya menjadi agenda kelembagaan, melainkan menjadi gerakan bersama untuk membangun masyarakat yang sadar hukum, partisipatif, dan percaya kepada institusi negara.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan bukanlah seberapa kokoh tembok pemisah antarlembaga dibangun. Justru sebaliknya, seberapa mampu setiap lembaga meruntuhkan sekat-sekat itu, tanpa kehilangan independensi dan kewenangannya, demi satu tujuan yang sama: menghadirkan negara yang semakin dekat dengan rakyat.

Tim Karate Satuan Brimob Polda Sumut sukses menorehkan prestasi membanggakan dengan membawa pulang empat medali, terdiri dari 2 medali perak dan 2 medali perunggu.

Keikutsertaan para atlet dalam kejuaraan itu, seperti dalam sebuah postingan anonim facebook @Satbrimob Polda Sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 8 Juli 2026, menjadi wujud nyata komitmen Satuan Brimob Polda Sumut dalam membina kemampuan personel, tidak hanya dalam pelaksanaan tugas operasional, tetapi juga di bidang olahraga prestasi.

Seluruh atlet mampu tampil penuh semangat, menjunjung tinggi sportivitas, serta menunjukkan kemampuan terbaiknya sepanjang pertandingan.

Daftar Atlet

Adapun atlet yang berhasil mengharumkan nama Satuan Brimob Polda Sumut, yakni:

Bripda Roberto Carlos Lumban Batu – Juara II (Medali Perak) Kelas -75 Kg Senior Putra.

Bripda Brando Devit Hasudungan Ompusunggu – Juara II (Medali Perak) Kelas +84 Kg Senior Putra.

Bripda Sulthan Zein Hasibuan – Juara III (Medali Perunggu) Kelas -75 Kg Senior Putra.

Bharada Haji Febriansyah – Juara III (Medali Perunggu) Kelas -67 Kg Senior Putra.

Prestasi ini menjadi bukti bahwa dedikasi, latihan yang konsisten, serta semangat pantang menyerah mampu menghasilkan pencapaian yang membanggakan.

Keberhasilan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus mengembangkan potensi, meningkatkan prestasi, serta mengharumkan nama Satuan Brimob Polda Sumut di berbagai ajang kompetisi.***

Pemerintah bersama pihak terkait terus melakukan berbagai persiapan guna mendukung proses reaktivasi bandara agar dapat kembali beroperasi dan meningkatkan konektivitas transportasi udara bagi masyarakat.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dalam sebuah postingan anonim facebook @radar bandung yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 8 Juli 2026 menyampaikan pada tahap awal terdapat delapan rute penerbangan dalam negeri yang dipastikan akan dilayani.

Destinasi tersebut meliputi Denpasar, Balikpapan, Medan, Pontianak, Makassar, Batam, Padang, dan Pekanbaru.

Jumlah rute ini masih berpeluang bertambah sesuai hasil kajian dan keputusan dari para pemangku kebijakan.

Dengan kembali beroperasinya Bandara Husein Sastranegara, diharapkan mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi dan pariwisata di Kota Bandung dapat semakin meningkat. Reaktivasi bandara ini juga diharapkan memberikan lebih banyak pilihan akses transportasi udara bagi penumpang dari dan menuju Jawa Barat.***

Pelantikan ini dipimpin langsung jajaran fungsionaris DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara dalam forum Musyawarah Anak Cabang (Musancab) di aula Hotel Pasirma, Senin, (6/7/2026).

​Dalam menjalankan roda organisasi, Enduard didampingi oleh Final Imelda Marpaung selaku Bendahara dan Mertua Simbolon sebagai Sekretaris.

Selain Kualuh Hulu, ada 4 PAC kecamatan lain di Labura yang turut dikukuhkan dalam kesempatan tersebut.

"Amanah ini adalah tanggung jawab besar. Sesuai instruksi DPD dan DPC, kami akan segera bergerak cepat merapatkan barisan dan memperkuat konsolidasi hingga ke tingkat akar rumput di Kualuh Hulu," tegas Enduard Silver Sitorusdalam sebuah postingan anonim facebook @Warta Labura yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 8 Juli 2026.

​DPC PDI Perjuangan Labura yang dipimpin dr Poaradda Nababan, SpB juga menegaskan akan segera berkonsolidasi ulang di beberapa wilayah kecamatan yang kepengurusannya sempat tertunda demi memastikan mesin partai tetap solid bergerak.***

Dia terpilih dalam Sinode Godang ke-67 yang berlangsung di Sipoholon, Tapanuli Utara, beberapa waktu lalu.

Profil Ringkas

Nama Lengkap: Pdt. Dr. Victor Tinambunan, MST.

Jabatan kIni: Ephorus HKBP (2024–2028).

Jabatan Sebelumnya: Sekretaris Jenderal HKBP (2020–2024).

Orang Tua: Tangsiun Tinambunan (Ayah) dan Nursia Sihotang (Ibu).

Perjalanan Karier dan Pendidikan

Kepemimpinan: Sebelum menjabat sebagai Ephorus, ia menduduki posisi strategis sebagai Sekretaris Jenderal HKBP mendampingi Ephorus sebelumnya.

Pendidikan: Memiliki latar belakang akademis yang kuat di bidang teologi, tercermin dari gelar Doktor (Dr.) dan Master of Sacred Theology (MST) yang disandangnya.

Visi Kepemimpinan: Fokus pada program sentralisasi keuangan dan administrasi gereja yang mengikat seluruh resort dan distrik di bawah naungan HKBP.

Pencapaian Pemilihan (Sinode Godang 67)

Dalam pemilihan yang diikuti ribuan peserta, dia meraih kemenangan signifikan dengan rincian suara sebagai berikut:

Victor Tinambunan: 1.125 suara.

Maulinus Siregar: 620 suara.

Roi Situmorang: 11 suara.***

Kegiatan ini berlangsung di Jalan Nangka Kelurahan Rambung Kota Tebing Tinggi, Senin (6/7/2026).

Didampingi KBO Sat Binmas Ipda Juni Zuardi. Aiptu L Butar-butar dan Aipda J Gultom, Kasat Binmas bertemu dengan Suseno selaku tokoh masyarakat dan memberikan himbauan agar selalu waspada terhadap potensi kejahatan di ruang publik, seperti pencurian kendaraan bermotor (curanmor), begal dan perampokan.

"Pastikan rumah terkunci dengan aman saat ditinggalkan, tetap jaga kerukunan antarwarga dan jangan mudah percaya ataupun terprovokasi oleh berita bohong (hoaks) baik di lingkungan sekitar maupun di media sosial," ungkap Kasat Binmasdalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Tebing Tinggi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 8 Juli 2026.

Aktifkan Ronda dan Siskamling

.Selain itu, warga juga didorong untuk mengaktifkan kembali pos ronda dan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) guna mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.

"Apabila ada gangguan kamtibmas yang terjadi di lingkungan agar segera menghubungi Call Center Polres Tebing Tinggi 110 dan Wa Polres Tebing Tinggi nomor 081260664044 atau 081229995923," tutup Kasat Binmas.***

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak SH. SIK. MH melalui Kasi Humas IPTU Agustina T.D mengatakan kegiatan patroli BLP ini bertujuan menekan angka gangguan kamtibmas, menciptakan situasi yang aman dan kondusif dengan sasaran pekat (penyakit masyarakat) di Wilayah Hukum Polres Pematangsiantar seperti Balap Liar, Knalpot Brong dan potensi Gangguan Kamtibmas lainnya.

Awalnya para personil piket fungsi mengikuti apel kesiapan di Mako Polres Pematangsiantar dipimpin Perwira Pengawas (Pawas) Kanit Pamobvit Sat Samapta IPTU Rudi Setiawan, S.Sos didampingi Padal PAMA IPDA Ami Harahap, S.H (Pama Polres).

Dilanjutkan pelaksanaan patroli dengan rute SPBU 14.211.201 di Jalan Melanthon Siregar Kecamatan Siantar Selatan, Jalan Farel Pasaribu Kelurahan Pardamean Kecamatan Siantar Marihat, Jalan Siatas Barita Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur dan Jalan Pattimura Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar.

Dalam patroli BLP itu, seperti dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Pematangsiantar Bersama Masyarakat yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 8 Juli 2026, para personil menggunakan mobil dinas Satuan Lalulintas (Sat Lantas) dan mobil dinas Satuan Samapta.

Sekira pukul 23.00 Wib patroli BLP selesai dilaksanakan dalam kondisi aman dan terkendai.***

Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan P. Nababan, SH, MH memimpin langsung kegiatan penyaluran bantuan dan menyerahkan bantuan secara simbolis kepada sejumlah penerima manfaat.

Kehadiran Bupati menjadi bukti komitmen Pemkab Humbang Hasundutan untuk selalu hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam menghadapi berbagai dampak bencana.

Dalam sambutannya, Bupati Humbang Hasundutandalam sebuah postingan anonim facebook @pemerintah kabupaten humbang hasundutan yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 8 Juli 2026 menegaskan pemerintah bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

Bencana memang tidak dapat kita hindari, tetapi kehadiran pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak adalah sebuah tanggung jawab. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga penerima sekaligus menjadi penyemangat.

Bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus memperkuat semangat gotong royong, meningkatkan kepedulian sosial, serta memperkuat kewaspadaan terhadap potensi bencana, terutama pada musim dengan curah hujan yang tinggi.

Menurut bupati, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat merupakan fondasi penting dalam mempercepat proses pemulihan sekaligus membangun ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana.

Dalam laporannya, Kadis Sosial menyampaikan bahwa penyaluran bantuan sosial dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 126 Tahun 2026 tentang Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor Tahun 2025. Sebanyak 414 kepala keluarga (KK) ditetapkan sebagai penerima manfaat setelah melalui proses pendataan, verifikasi, dan validasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Total anggaran bantuan sosial yang disalurkan mencapai Rp1.167.600.000, bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2026 untuk seluruh daerah terdampak di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Saat itu diberikan kepada 29 orang penerima secara langsung, dan 385 orang akan ditransfer ke rekening penerima.

Rambe Manalu menjelaskan bantuan yang diberikan terdiri atas Bantuan Jaminan Hidup sebesar Rp1.000.000 per kepala keluarga yang diberikan satu kali dan Bantuan Permakanan sebesar Rp 200.000 per bulan selama 9 (sembilan) bulan, yang penyalurannya dilakukan dalam tiga tahap.

Ia berharap bantuan itu dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak sekaligus mempercepat pemulihan kondisi sosial dan ekonomi keluarga pascabencana. Sehingga saat ini tiap kepala keluarga menerima Rp. 1.600.000.

Pemkab Humbang Hasundutan kembali menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, mulai dari tanggap darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi.

Pemerintah berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban masyarakat, mempercepat pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi keluarga terdampak, serta memperkuat semangat kebersamaan.

Turut hadir Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, Perekonomian, dan Pembangunan Parman Lumban Gaol, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Eliapzan Sihotang, Kadis PMDP2A Kartini Sinambela, Kadis Sosial Rambe M.Manalu, Ka.Satpol PP Andi Sihombing, Kadis Kominfo Adrianus Mahulae, Camat Pakkat Hemat Sitanggang dan jajaran, Para kepala desa dan masyarakat penerima bantuan sosial.***

Pada kesempatan itu, seperti dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Karo yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 8 Juli 2026, Wakapolres Karo Kompol Joni Sitompul, S.H. dipercaya menjadi narasumber untuk mengulas perjalanan panjang pengabdian Polri selama 80 tahun serta komitmen institusi kepolisian dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

Diskusi akan dipandu Pdt. Leo Marthin Tarigan, S.Th. dari Unit Varia Marturia GBKP dan disiarkan LIVE (secara langsung) melalui platform media sosial Moderamen GBKP, sehingga masyarakat dapat mengikuti dialog secara interaktif.

Melalui podcast ini, diharapkan masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai peran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus mempererat sinergi antara kepolisian, gereja, dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif.***

Turut menyambut Putri Otonomi Indonesia yang hadir bersama Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Sarman Simanjorang, yakni Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, Sekretaris Daerah Surung Charles Bantjin serta Ketua TP PKK Dairi Rita Puspita Vickner Sinaga.

Dalam momentum Senin (6/7/2026) itu, Bupati Dairi mengatakan kehadiran Putri Otonomi Indonesia di Dairi diharapkan akan dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk promosikan potensi wisata ataupun potensi produk unggulan khususnya Kopi Sidikalang.

Bupati menyambut dengan baik kehadiran Putri Otonomi Indonesia dan mengungkapkan rasa sukacita kepada Yemima Sitanggang yang sudah menunjukkan kepedulian atas potensi daerah.

"Lakukan kolaborasi yang baik, selamat atas penugasan yang sudah di dapat. Anda beruntung dari sekian banyak putri Indonesia. Harapan saya buat sesuatu yang baru, jangan khawatir apabila tidak sesuai dengan yang kalian harapkan. Saling peduli dan kerjasama jadi kunci untuk menjalankan amanah yang sudah di emban," kata Bupati Vickner Sinaga dalam sebuah postingan anonim facebook @pemerintah kabupaten dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 8 Juli 2026.

Sementara itu, Direktur Eksekutif APKASI mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Dairi atas sambutan hangat yang diberikan. Kunjungan ini dikatakan Sarman sebagai rangkaian kegiatan Putri Otonomi Indonesia melakukan road show keliling Danau Toba.

"Karo dan Samosir sudah kami kunjungi. Sekarang Dairi, Taman Wisata Iman sudah dikunjungi, dan nantinya akan kami kunjungi Tao Silalahi sebelum menuju Medan," ujar Sarman.

Sarman menuturkan salah satu tugas yang diemban dari Putri Otonomi Indonesia adalah untuk promosikan objek wisata ataupun produk unggulan yang dimiliki oleh daerah. Dairi sudah memiliki kontribusi untuk bangsa yang sudah menjadi Pahlawan Nasional. Kenangan yang indah selama di Dairi kiranya bisa di manfaatkan dengan baik oleh Putri Otonomi Indonesia.

"Dairi sudah memiliki Putri Otonomi Duta Lingkungan Hidup untuk tahun 2026. Ini menjadi sejarah karena Putri Otonomi Indonesia tahun 2026 bisa berkunjung ke Dairi.

Usai jamuan yang hangat dari Pemkab Dairi, Putri Otonomi Indonesia katakan pertemuan ini merupakan suatu kehormatan bagi kami dapat berkunjung ke Dairi dan telah menikmati produk unggulan Dairi yakni Kopi Sidikalang.

"Terimakasih atas jamuan hangatnya, kami harapkan kolaborasi yang baik khususnya untuk generasi muda dalam mempromosikan potensi unggulan yang ada di Dairi," ucap Yemima yang hadir bersama Duta Lingkungan Hidup Putri Otonomi Indonesia tahun 2026 dari Dairi Vioni Maryeta Marpaung.

Dalam jamuan itu, Putri Otonomi Indonesia berkesempatan menikmati Kopi Sidikalang yang disajikan Pemkab Dairi.

Hadir di sana Kepala Dinas Kominfo Desi Sianturi, Kepala Dinas Perindagkop UKM Fatimah Boang Manalu, Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Iwan Berutu, Direktur RSUD Sidikalang dr. Benny Purba, Kepala Dinas Kesehatan Henry Manik, Kepala Bappeda Romedi Bangun, Kabag Umum Rico Sihombing.***

Langkah ini diambil pasca-terjadinya perselisihan fisik dan perusakan fasilitas yang melibatkan oknum warga Desa Sihapas (Kecamatan Sukabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah) dengan warga Desa Pardamean (Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan) pada Rabu (17/6/2026) lalu.

Kegiatan mediasi yang berlangsung di Mako Polsek Batang Toru ini dihadiri langsung Kapolsek Sibabangun Iptu Totok C. Wahono, S.H., M.H., Kapolsek Batang Toru AKP Penggar M. Siboro, Kepala Desa Sihapas Merlius Ndraha, Kepala Desa Pardamean Maratukon Ritonga, serta perwakilan tokoh masyarakat dan keluarga dari kedua belah pihak.

Dalam kesempatan itu, Kapolsek Sibabangun Iptu Totok C. Wahono, S.H., M.H

menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa yang terjadi. Ia mengimbau agar semua pihak dapat menahan diri dan tidak terprovokasi.

"Kami berharap kejadian ini tidak terulang kembali ataupun meluas. Kami sangat mengharapkan masing-masing pihak, baik aparatur desa maupun tokoh masyarakat, dapat memberikan pengertian kepada warganya untuk menahan diri demi kebaikan bersama," ujar Iptu Totok.

Hal senada juga disampaikan Kapolsek Batang Toru AKP Penggar M. Siboro. Ia menegaskan bahwa pihak kepolisian pada prinsipnya siap menindaklanjuti perkara ini secara hukum demi keadilan, namun tetap mendukung penuh jika kedua belah pihak membuka ruang penyelesaian di luar proses hukum (*restorative justice*).

Meskipun dalam pertemuan tersebut belum melahirkan keputusan final terkait penyelesaian perkara, kedua pihak aparatur desa menunjukkan itikad baik dengan menyepakati komitmen bersama untuk menjaga ketertiban wilayah. Komitmen tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Kamtibmas.

Hingga kini, pihak kepolisian tetap membuka ruang komunikasi yang transparan dan mempersilakan para pihak yang merasa dirugikan untuk menempuh jalur hukum resmi melalui laporan polisi di Polsek Batang Toru.

Melalui mediasi ini, Polsek Sibabangun dan Polsek Batang Toru berharap adanya sikap kooperatif dan keterbukaan dari seluruh pihak agar langkah-langkah penanganan selanjutnya dapat berjalan dengan aman, damai, dan kondusif.

Demikian keterangan yang disampaikan Humas Polres Tapanuli Tengahdalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Tapanuli Tengah yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 7 Juli 2026.***