Keluhan tersebut kembali mencuat pada Selasa (23/6/2026), saat sejumlah warga bersama Basri, salah seorang penghuni Komplek Tempo, berupaya menutup akses pagar yang selama ini digunakan sebagai jalur keluar masuk aktivitas Perguruan Cendekia.

Warga bahkan membawa material bangunan berupa batu bata, pasir, semen, serta pekerja bangunan untuk merealisasikan penutupan akses tersebut.

Namun setibanya di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB, upaya warga itu mendapat penolakan dari sejumlah pengurus dan pihak yang mengatasnamakan Yayasan Perguruan Cendekia. Menurut Basri, puluhan orang hadir di lokasi dan menghalangi rencana penutupan pagar tersebut.

"Kami hanya ingin kesepakatan yang sudah dibuat dan ditandatangani bersama dijalankan. Persoalan ini sudah berlangsung sejak 2017 dan hingga kini belum juga ada penyelesaian yang tuntas," ujar Basri kepada wartawan.

Dalam kesempatan itu, warga menunjukkan dokumen notulen hasil mediasi yang diterbitkan pada 25 November 2020 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (Perkim) Kota Medan.

Salah satu poin dalam kesepakatan tersebut menyebutkan bahwa pihak sekolah hanya diperbolehkan membuat atau membuka pintu akses berukuran 60 sentimeter, sementara pintu-pintu lainnya harus ditutup.

Selain itu, dalam notulen tersebut juga disebutkan bahwa penutupan pintu berukuran besar diupayakan selesai sebelum akhir Desember 2020, mengingat aktivitas belajar mengajar diperkirakan kembali normal pada Januari 2021.

Basri menilai pihak Yayasan Perguruan Cendekia telah mengabaikan hasil kesepakatan tersebut. Ia mengungkapkan, penggunaan akses jalan kompleks oleh pihak sekolah selama jam operasional dinilai mengganggu kenyamanan dan ketertiban lingkungan warga.

"Jalan kompleks ini merupakan fasilitas warga. Selama ini akses tersebut digunakan untuk aktivitas sekolah tanpa adanya persetujuan dari warga kompleks," katanya.

Sementara itu, Camat Medan Helvetia, Gunawan Perangin-angin, mengaku telah menerima laporan dan keluhan dari warga terkait persoalan tersebut. Ia berharap kedua belah pihak dapat kembali duduk bersama untuk mencari solusi yang terbaik.

Menurut Gunawan, pihak kecamatan juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perkim Kota Medan guna meminta penjelasan terkait notulen kesepakatan yang diterbitkan pada tahun 2020. Langkah itu dilakukan karena hingga saat ini masih terdapat perbedaan pandangan mengenai keberlakuan hasil mediasi tersebut.

"Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara musyawarah dan seluruh pihak dapat menghormati hasil kesepakatan yang telah dibuat demi menjaga kondusivitas lingkungan," ujar Gunawan.

Sementara, hingga berita ini tayang, pihakYayasan Perguruan Cendekia belum berhasil dikonfirmasi wartawan. (ATN)

Tawuran maut yang melibatkan sekitar 200-an orang tersebut terjadi di Jalan Setia, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Deli Serdang, pada Senin (22/6/2026) sekira pukul 03.30 WIB.

Jasad korban MH ditemukan mengenaskan di dalam sebuah gorong-gorong (parit) dengan kondisi tubuh berlumuran darah akibat dianiaya secara brutal oleh kelompok lawan.

Kasatreskrim Polrestabes Medan, AKBP Adrian Risky Lubis, mengungkapkan bahwa keenam pelaku yang berhasil diamankan memiliki peran berbeda dalam aksi keji tersebut.

Para pelaku yang diringkus yakni Rasyha Yudistira (19), Gilang Ramadhan (21), Indigo Laurens (18), Reinhard Dionisius Samosir (18), MOHH (17) dan FT (17),

"Awalnya kita mendapat informasi adanya tawuran dan penemuan jasad laki-laki di dalam parit dalam keadaan meninggal dunia. Jasad korban langsung dievakuasi ke RS Bhayangkara, sembari tim melakukan penyelidikan intensif untuk mengejar para pelaku," ujar AKBP Adrian Risky Lubis didampingi Kanit Pidum Iptu M. Hafiz di Mapolrestabes Medan, Selasa (23/6/2026) sore.

Penyelidikan maraton tersebut membuahkan hasil di hari yang sama. Sekira pukul 15.00 WIB, petugas mengidentifikasi dua pelaku utama penganiayaan, yakni Reinhard Dionisius Samosir dan FT. Keduanya dibekuk tanpa perlawanan saat sedang membeli bensin eceran di Jalan Setia, Patumbak.

Saat diinterogasi, keduanya bernyanyi dan mengaku telah melempari korban menggunakan batu. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap MOHH di Jalan Jati II, yang juga mengakui melempar korban dengan batu sebanyak dua kali.

Tak berhenti di situ, perburuan berlanjut ke Jalan Priok, Gang Waspada. Di sana, petugas menciduk Rasyha dan Gilang. Kepada polisi, Rasyha mengaku ikut melempar batu, sementara Gilang menendang kaki dan lutut korban sebanyak dua kali.

"Terakhir, kita meringkus pelaku Indigo Laurens di Jalan Mistar, Gang Johar. Pelaku ini yang paling keji, dia menebas punggung korban sebanyak dua kali menggunakan senjata tajam," tegas Adrian Risky.

Mantan Kasatreskrim Polres Karo ini menjelaskan, bentrokan maut tersebut sengaja direncanakan sebagai ajang unjuk kekuatan yang mereka sebut dengan istilah "Big Match".

Sebelum bentrokan, gabungan geng motor dari kelompok SL, SKM, dan Towaga berkumpul di seputaran Kuburan Cina, Delitua. Sang pimpinan kelompok kemudian mengarahkan massa untuk menyerang geng motor NKB.

Sesampainya di Jalan Setia, tawuran pecah. Karena kalah jumlah, kelompok NKB kocar-kacir. Sial bagi korban MH, ia tertinggal dari rombongannya. Korban kemudian ditabrak menggunakan sepeda motor oleh kelompok lawan hingga terjatuh.

Saat terkapar itulah, korban menjadi bulan-bulanan. Ia dihujani lemparan batu, ditendang, hingga punggungnya ditebas dengan senjata tajam sampai bersimbah darah dan dibuang ke dalam parit.

"Tawuran ini murni untuk menunjukkan eksistensi dan kekuatan, siapa yang paling kuat di antara mereka. Makanya mereka menyebutnya tawuran Big Match," sebut Kasatreskrim.

Dari tangan para pelaku, pihak kepolisian berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau doff 6 unit handphone2 buah baju 2 buah busur panah dan 3 buah kayu.

Atas perbuatan brutal tersebut, para pelaku kini harus mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman berat.

"Terhadap para pelaku dipersangkakan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau Pasal 262 ayat (4) jo Pasal 466 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara," pungkas AKBP Adrian Risky.(Dam)

Di tengah proses pembuktian, sejumlah keterangan saksi, ahli, dan pihak keluarga terdakwa memperlihatkan perbedaan versi terkait alat bukti utama berupa "mercon SOS" serta penyebab kematian korban.

KRONOLOGI PERISTIWA

Perkara ini bermula dari tawuran di kawasan Medan Belawan yang terjadi pada 9 Februari 2026. Dalam insiden tersebut, seorang pedagang ikan, M. Dian Iqbal Saragih (33), meninggal dunia setelah terlibat dalam situasi bentrok di lokasi kejadian.

Dalam persidangan, jaksa menghadirkan sejumlah saksi dari pihak kepolisian yang melakukan penangkapan serta saksi terkait peristiwa di lapangan.

KETERANGAN SAKSI KEPOLISIAN

Salah satu saksi kepolisian, Ramli, menyampaikan di persidangan bahwa saat terjadi tawuran pihaknya bergerak berdasarkan laporan dan informasi lapangan untuk mengamankan situasi.

Saksi lainnya, Je Saya Suranta Sembiring, menyebutkan bahwa dalam proses pengamanan ditemukan benda yang disebut sebagai "mercon SOS" di sekitar lokasi kejadian. Ia juga menjelaskan bahwa informasi awal diperoleh dari laporan masyarakat serta rekaman CCTV.

Dalam persidangan, muncul pula keterangan saksi yang menyebut bahwa "SOS tidak dijual bebas dan diduga berasal dari kapal-kapal", yang kemudian menjadi salah satu poin yang diperdebatkan dalam sidang.

BANTAHAN PIHAK KELUARGA

Namun keterangan tersebut dibantah oleh pihak keluarga terdakwa. Ibu Fadly menyatakan bahwa "mercon SOS" dapat diperoleh secara bebas melalui platform daring.

"Kalau dari kami, itu dibeli secara online seharga sekitar Rp300 ribu," ujar ibu terdakwa kepada wartawan, Selasa ( 23/6/2026).

Ia juga menyebut ada pihak lain yang dapat memberikan keterangan terkait penggunaan alat tersebut di lingkungan pelayaran, yang menurutnya menunjukkan bahwa barang tersebut tidak terbatas seperti yang dinyatakan dalam keterangan saksi sebelumnya.

PERBEDAAN PENJELASAN SOAL PROYEKTIL

Selain soal alat bukti, perdebatan juga muncul terkait hasil pemeriksaan medis korban.

Pihak keluarga terdakwa merujuk pada keterangan ahli forensik yang dihadirkan di persidangan, Dr. dr. Asan Petrus M. Ked (For) Sp.F, yang menyebut adanya temuan benda asing berupa proyektil dalam tubuh korban berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan foto rontgen yang ia telaah.

Dalam keterangannya di persidangan, ahli forensik tersebut menjelaskan bahwa temuan benda asing dalam tubuh korban harus dipastikan asal-usulnya melalui prosedur pembuktian barang bukti yang sah di persidangan.

Sementara itu, hasil visum dari Rumah Sakit Bhayangkara sebelumnya juga menjadi bagian dari alat bukti yang diperiksa dalam persidangan.

KONDISI TERDAKWA

Di sisi lain, keluarga terdakwa juga menyoroti kondisi kesehatan Fadli Lukman Simanjuntak yang disebut masih mengalami keluhan serius pada kedua kakinya pasca penembakan saat proses penangkapan.

Menurut keterangan keluarga, Fadli telah menjalani pemasangan pen pada kaki kanan, namun mereka mengaku masih terdapat benda asing yang belum diangkat serta keluhan nyeri, demam, dan keterbatasan berjalan.

"Sudah enam bulan lebih, masih terasa ngilu dan sering demam," ujar ibu terdakwa

PERKEMBANGAN DI PERSIDANGAN

Sementara itu, dalam persidangan yang berlangsung di PN Medan, sejumlah ahli juga telah dihadirkan untuk memberikan keterangan, termasuk ahli forensik dan ahli pidana yang memberikan pandangan berbeda terkait interpretasi luka, proyektil, serta unsur pembuktian dalam perkara.

Namun hingga kini, perbedaan keterangan antara saksi kepolisian, ahli, dan pihak keluarga masih menjadi bagian dari proses pembuktian yang terus berjalan di persidangan.

Humas Pengadilan Negeri Medan sebelumnya menjelaskan bahwa permohonan tindakan medis terhadap terdakwa dapat diajukan kepada majelis hakim oleh JPU, terdakwa, atau keluarga dengan melampirkan rekomendasi dokter yang berwenang dari rutan atau rumah sakit.

Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait masih dimintai konfirmasi lanjutan mengenai perkembangan permohonan tersebut.(erni)

Pertemuan tersebut membahas berbagai program strategis pembangunan di Kota Padangsidimpuan, meliputi pembangunan hunian tetap (huntap), penguatan layanan kesehatan, serta peningkatan infrastruktur jalan guna mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Bobby Nasution menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk terus mendorong pembangunan yang merata di seluruh daerah. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana, termasuk di Kota Padangsidimpuan.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berupaya menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program hunian tetap, peningkatan layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari upaya tersebut," ujar Bobby Nasution.

Terkait infrastruktur, Bobby Nasution menegaskan bahwa pembangunan dan perbaikan jalan tetap menjadi prioritas Pemprov Sumut. Pada tahun 2026, Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran infrastruktur sekitar Rp1,9 triliun yang akan digunakan secara bertahap sesuai kebutuhan dan skala prioritas daerah.

Sementara itu, Walikota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Sumut terhadap berbagai program pembangunan di Kota Padangsidimpuan, khususnya pembangunan 100 unit hunian tetap yang saat ini telah memasuki tahap pelaksanaan.

"Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Program hunian tetap ini sangat dibutuhkan masyarakat," katanya.

Pada audiensi tersebut, Pemerintah Kota Padangsidimpuan juga menyampaikan dukungan Pemprov Sumut untuk pembangunan ruas jalan strategis, termasuk jalur Angkola Julu–Batunadua.(DISU)

Ketua DPD HARI Kota Medan, Ahmad Fauzi Pohan menuturkan, pihaknya siap bersinergi dan mendukung kinerja Kejari Medan dalam penegakkan hukum.

"Kami juga meminta kepada Bapak Kajari Medan agar bersedia menjadi Pembina DPD HARI Kota Medan, sehingga kedepannya dapat membimbing dan memberikan masukan kepada kami dalam membesarkan organisasi ini," ungkap Fauzi Pohan, diamini Sekretarisnya: Muhammad Alwi dan pengurus lainnya: Dandy Aulia Pratama, Dimas Nugraha dan Haikal Harahap.

Niat baik itu pun disambut hangat oleh Ridwan Sudjana Angsar. Ia menyatakan kesediaan untuk menjadi Pembina DPD HARI Kota Medan. Dan, ia pun berharap agar DPD HARI Kota Medan juga menjalin komunikasi dengan instansi/ lembaga lainnya.

"Saya berharap, DPD HARI Kota Medan dapat mengembangkan sayapnya dengan berkolaborasi ke lembaga lainnya," imbuh Ridwan, yang didampingi

Dalam kesempatan itu, DPD HARI Kota Medan menyerahkan plakat sebagai bentuk penghargaan kepada orang nomor satu di Kejari Medan tersebut. (Dam)

Kapolres Langkat turut menyambut dan mendampingi Wakapolda Sumut, Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., beserta rombongan saat meninjau langsung pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.Kegiatan yang merupakan wujud kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat tersebut mendapat sambutan luar biasa dari warga Kabupaten Langkat.

Sejak pagi hari, masyarakat telah memadati lokasi kegiatan untuk mendapatkan berbagai layanan kesehatan dan bantuan sosial yang disediakan secara gratis.

Berbagai pelayanan kesehatan diberikan kepada masyarakat, meliputi Cek Kesehatan Gratis (CKG), pengobatan dokter umum dan dokter gigi, pelayanan dokter spesialis penyakit dalam, anak, kandungan, kulit, paru, dan bedah, pemeriksaan laboratorium sederhana (mini lab), skrining Tuberkulosis (TB), donor darah, serta khitanan massal.

Selain itu, tersedia pula pelayanan bagi penyandang disabilitas berupa bantuan alat bantu dengar, kursi roda, tongkat bantu jalan, kruk, dan kaki palsu.

Masyarakat juga menerima pelayanan imunisasi, keluarga berencana (KB), bantuan paket gizi bagi anak stunting, kacamata baca, serta paket imunitas untuk mendukung kesehatan masyarakat.

Kapolres Langkat, AKBP David Triyo Prasojo mengatakan bahwa kegiatan Bakti Kesehatan ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui pelayanan sosial dan kemanusiaan yang memberikan manfaat langsung kepada warga.

"Momentum Hari Bhayangkara ke-80 menjadi sarana bagi Polri untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat, salah satunya pelayanan kesehatan gratis yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.

Antusiasme masyarakat yang tinggi menjadi bukti bahwa program Bakti Kesehatan Polri sangat dibutuhkan.Warga mengaku terbantu dengan adanya pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan diberikan secara gratis.

Pada kesempatan tersebut, Kapolres Langkat juga mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan Call Center Polri 110 yang dapat diakses selama 24 jam untuk melaporkan gangguan kamtibmas, tindak kejahatan, maupun keadaan darurat yang memerlukan kehadiran petugas kepolisian.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif serta mendapat apresiasi dari masyarakat yang hadir.(HPSU)

"Kami melakukan pengejaran terhadap pelaku. Tim sudah dibentuk semuanya," kata Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan, di RSUP Dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Selasa (23/6/2026).

Seluruh sumber daya penyelidikan dikerahkan untuk mencari jejak dan keberadaan tersangka. Penguatan koordinasi dilakukan di jajaran reserse, disertai langkah pemetaan awal di lapangan.

Rudi mengatakan fokus utama polisi saat ini adalah mengonsolidasikan langkah operasional tim, termasuk penelusuran berbasis informasi awal yang telah dikumpulkan penyidik.

Polda Jabar membentuk tim gabungan dari berbagai Direktorat. Masing-masing unit diberi mandat mendalami potensi tindak pidana yang mungkin berkaitan dengan tersangka.

Penugasan juga diberikan kepada reserse narkoba untuk menelusuri kemungkinan keterkaitan pelaku di kasus narkotika.

"Tim yang bergerak dalam dugaan narkoba kami buat untuk mendeteksi dan menelusuri potensi keterlibatan pelaku di narkoba. Siber juga kami dalami, begitu juga kriminal umum dan kriminal khusus," ujarnya.

Sejalan dengan itu, pendalaman di bidang siber dilakukan untuk menghimpun petunjuk yang relevan, sementara unsur kriminal umum dan kriminal khusus menelusuri aspek yang sesuai dengan kewenangan masing-masing direktorat.

Polisi turut memetakan riwayat pekerjaan TH yang disebut pernah berkecimpung sebagai debt collector. Penelusuran diarahkan untuk memahami jejaring serta pola perilaku yang bisa membantu menemukan keberadaan tersangka.

"Pelaku ini mungkin sekarang mantan debt collector. Nah, ini akan kami telusuri semuanya rekam jejaknya. Ada beberapa perusahaan yang sudah kami ketahui dan akan kami mintai keterangan untuk mencari informasi berkaitan dengan keberadaan dan perilaku yang bersangkutan," kata Rudi.

Penyidik akan meminta keterangan dari perusahaan yang pernah terkait, guna memperoleh informasi faktual mengenai mobilitas, kebiasaan, dan kemungkinan lokasi yang pernah diakses tersangka.

Polda Jabar tidak bergerak sendiri. Polda Jabar sudah bekerja sama dengan LPSK untuk melindungi saksi.

Dengan status perlindungan tersebut, akses terhadap identitas dan keberadaan saksi dibatasi. "Tidak bisa lagi untuk ditemui. Beliau di dalam lindungan dan privasinya harus dijaga," kata Rudi.

Pencarian tersangka juga mendapat dukungan tingkat pusat dan ranah digital.

"Tentunya dengan Bareskrim Polri kami sudah bekerja sama. Kami juga bekerja sama dengan pihak luar negeri, yaitu Meta yang mengelola data media sosial, sehingga bisa membantu mendeteksi keberadaan yang bersangkutan," ujar Rudi.

Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) Polda Jawa Barat menggelar olah TKP di kamar kontrakan yang menjadi lokasi penganiayaan dan penyekapan di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa siang. 23 Juni 2026. Proses olah TKP berlangsung tertutup.

Dikutip dari tayangan Metro TV, lokasi kamar kontrakan tersebut dipakai pelaku untuk menganiaya korban selama tiga bulan terakhir atau sejak Maret 2026. Proses olah TKP berlangsung tertutup dengan penjagaan aparat dan dipasangi garis polisi.

Sementara itu, tetangga sekitar menyebut pelaku selama ini tertutup dan mengaku bahwa korban merupakan istrinya. Tim dari Polresta Bandung juga menggeledah kamar kontrakan tersebut dan membawa sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan penyekapan dan penganiayaan oleh pelaku.

Sebelumnya, Polda Jawa Barat telah menetapkan Taufik Hidayat sebagai tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR (29) di Bandung. Polisi juga memasukkan Taufik ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Saya juga menginformasikan bahwa kita sudah menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO). Terkait ini kami akan mengharapkan bantuan dari masyarakat," kata Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan, di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Selasa 23 Juni 2026.

Rudi mengatakan penetapan DPO tersebut telah sesuai dengan dokumen resmi yang diterbitkan setelah proses penyidikan oleh polisi. Ia juga mengimbau masyarakat yang mengetahui keberadaan Taufik Hidayat, baik di wilayah Jawa Barat maupun di luar provinsi, untuk segera melapor ke Polsek atau Polres terdekat.

"Seluruhnya yang bila melihat informasi yang tadi kami sudah sebarkan, mengetahui, bertemu dan sebagainya untuk dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian, Jawa Barat khususnya, Polda Jabar untuk dapat menginformasikan keberadaannya di mana," ucap Rudi.(Liputan6/Metrotvnews)

Saat pertemuan berlangsung, KajatiSumut turut didampingi Asisten Intelijen Irfan Wibowo, SH.,MH, Asisten Pembinaan Herlina Setyorini, SH.,MH, Kabag TU Rio Aditya, SH.,MH dan Koordinator Intelijen Herlangga Whisnu Murdianto, SH.,MH.

Sementara itu, Pangdam !/BB didampingi oleh Kasdam 1/BB, Asisten Intelijen hingga Kakumdam 1/BB.

Kunjungan dalam rangka audiensi tersebut dilaksansakan sebagai wujud sinergitas dan koordinasi aktif kelembagaan.(HKTS)

Kapolsek Tanjung Balai Selatan, AKP Herwin, S.H., menjelaskan bahwa aksi pencurian dengan pemberatan ini menimpa rumah milik Gerda Br Sitompul, yang berlokasi di Jalan Amir Husin, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjung Balai Selatan.

"Rumah korban memang sudah kosong sekitar enam bulan karena korban sedang menjalani pengobatan di Kota Medan. Kondisi sepi inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk menguras isi rumah," ujar AKP Herwin.

Aksi pelaku pertama kali diketahui pada Minggu (29/3) sore, saat menantu korban, Rinto Juliper Sihombing, datang untuk mengecek rumah atas saran dari pihak keluarga. Sesampainya di lokasi, Rinto terkejut melihat pintu belakang rumah beserta jeruji besinya sudah hilang, sementara kondisi di dalam rumah berantakan.

Setelah diperiksa, berbagai material bangunan di dalam rumah raib, mulai dari puluhan keping papan kayu meranti, kayu broti, pintu, lemari pakaian, triplek, hingga 50 lembar seng. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian total mencapai Rp 19.800.000. Rinto pun langsung melaporkan kasus tersebut ke Polsek Tanjung Balai Selatan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Unit Reskrim Polsek Tanjung Balai Selatan yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Iptu Lisbet Simatupang langsung melakukan penyelidikan mendalam. Petugas akhirnya berhasil mengendus keberadaan pelaku dan menangkapnya di kediamannya pada Senin (22/6) sekira pukul 17.00 Wib.

Dari hasil interogasi awal, pelaku mengakui semua perbuatannya. Ia berterus terang telah membongkar dan mencuri di rumah korban sebanyak empat kali di waktu yang berbeda.

Pelaku juga mengaku telah menjual barang-barang hasil curiannya kepada beberapa orang, termasuk ke tukang loak (botot). Polisi bergerak cepat melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan dua orang warga yang membeli kayu hasil curian tersebut, yakni H dan U, beserta belasan keping papan kayu meranti dan kayu broti sebagai barang bukti.

Selain material kayu, polisi juga menyita satu buah tang bergagang merah yang diduga kuat digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya.

Saat ini, pelaku Ganda beserta dua orang pembeli barang curian dan seluruh barang bukti telah dibawa ke Mapolsek Tanjung Balai Selatan guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

Atas perbuatan nekatnya, pelaku akan dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan (curat) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).(Istana)

Kegiatan Gaktibplin ini dihadiri oleh Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si., Wakapolresta Deli Serdang AKBP Juliani Prihartini, S.I.K., M.H., para Pejabat Utama Polresta Deli Serdang, personel Bid Propam Polda Sumut, serta personel Polresta Deli Serdang.

Dalam pelaksanaannya, Bid Propam Polda Sumut melakukan pemeriksaan disiplin dan sikap tampang personel di Lapangan Apel Polresta Deli Serdang. Selain itu, juga dilaksanakan pemeriksaan urine terhadap personel sebagai upaya pencegahan dan pengawasan penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polri.

Tidak hanya kepada personel, tim Bid Propam Polda Sumut juga melakukan pengecekan terhadap ruang tahanan Polresta Deli Serdang guna memastikan pelaksanaan tugas penjagaan tahanan berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur serta memastikan kondisi tahanan dalam keadaan aman.

Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan internal Polri yang bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, profesionalisme, serta integritas personel dalam pelaksanaan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si., menyambut baik pelaksanaan Gaktibplin tersebut dan menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum untuk terus memperkuat disiplin personel.

"Kami mendukung penuh kegiatan Gaktibplin yang dilaksanakan oleh Bid Propam Polda Sumut. Kegiatan ini merupakan bentuk pengawasan dan pembinaan yang sangat penting untuk memastikan seluruh personel Polresta Deli Serdang tetap menjaga disiplin, profesionalisme, serta menjauhi segala bentuk pelanggaran. Dengan disiplin yang baik, kami dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri," ujar Kapolresta Deli Serdang.(HPDS)

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 4 Juni 2026 sekitar pukul 22.27 WIB di Dusun IX Raya Dolok, Desa Silau Jawa, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan.Korban dituduh mencuri, kemudian diikat, ditelanjangi dan dipukuli hingga meninggal dunia. Orangtua Dahlan merasa terpukul dan meminta keadilan atas insiden yang dialami anaknya.

Video penganiayaan terhadap Dahlan pun sempat viral di media sosial (medsos). Dilihat dari akun Instagram @asahantv, tampak wajah Dahlan babak belur penuh darah akibat dihujani pukulan dan tendangan. Posisinya terikat di tiang listrik dan dikerumuni warga.

Di narasi video, korban sempat mengucapkan, "Ampun Pak, ampun...". Namun, tidak dihiraukan atau para pelaku terus menganiaya Dahlan. Juga disebutkan bahwa tuduhan mencuri tersebut tidak diungkap secara jelas.

"Korban tidak ada mencuri apa pun dan tidak ada pihak yang sama sekali dirugikan," tulis narasi video.

Kapolres Asahan, AKBP Revi Nurvelani mengunjungi orang tua korban. Dia menjelaskan bahwa peristiwa yang dialami Dahlan terjadi di Desa Silau Jawa, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge pada Kamis, 4 Juni 2026.

Semula Polisi mendapat laporan melalui call center 110 Polres Asahan mengenai dugaan percobaan pencurian di salah satu rumah warga. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Polsek Bandar Pasir Mandoge segera mendatangi lokasi kejadian.

"Setibanya di lokasi, petugas menemukan seorang laki-laki yang diduga melakukan percobaan pencurian telah mengalami luka-luka akibat dugaan penganiayaan oleh massa yang berada di lokasi," ujar Revi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/6/2026).

Polisi kemudian mengevakuasi korban dan membawanya ke Puskesmas Bandar Pasir Mandoge untuk mendapatkan pertolongan medis. "Namun, setelah dilakukan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan, korban dinyatakan meninggal dunia," kata Revi.

Dia mengatakan, untuk menindaklanjuti kasus ini, pihaknya telah membuat laporan polisi model A pada tanggal 5 Juni 2026. Menurut Revi, hingga kini pihaknya masih terus menyelidiki siapa saja yang menganiaya korban hingga tewas.

"Kita telah melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti, memeriksa sejumlah saksi, serta mengajukan dan melaksanakan otopsi terhadap jenazah korban di Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi dengan persetujuan pihak keluarga," katanya.

Revi memastikan kasus ini akan diusut secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(kcm/metrodaily)

Pertemuan ini membahas wacana Perjanjian Kerja Sama (MoU) lintas sektoral demi percepatan penyelamatan wakaf di Sumatera Utara.

Rencana kerja sama besar ini nantinya akan melibatkan lima instansi sekaligus, yakni Kanwil Kemenag Sumut, Kejati Sumut, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumut, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara diwakili Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Zulfan Efendi mengungkapkan pertemuan ini titik terang perjuangan penyelamatan wakaf di Sumatera Utara. Ia mengapresiasi langkah Kajati Sumut yang peduli terhadap penertiban aset wakaf di Sumatera Utara.

"Terima kasih ke pada Pak Kajati Sumut. Ini pertemuan yang sangat penting. Kita harus bergerak cepat untuk menertibkan wakaf di Sumatera Utara. Semoga langkah ini menjadi potensi bagi umat untuk maju bersama dalam mewujudkan masyarakat yang Sejahtera, wakaf yang bermanfaat untuk masyarakat Sumatera Utara," ucapnya.

Ia juga mengatakan saat ini Kemenag melalui Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan selaku terus bekerja mendata seluruh tanah yang sudah berstatus Ikrar Wakaf di wilayah kerjanya masing-masing, lalu menginputnya ke dalam sistem terintegrasi agar jumlah totalnya terpetakan dengan akurat.

"Kami terus berkoordinasi dengan KUA di seluruh wilayah Sumatera Utara agar memvalidasi data wakaf di wilayah kerja masing-masing. Target tahun ini seluruhnya bisa kita selesaikan," tambahnya.

Kajati Sumut, Muhibuddin, menyambut baik langkah progresif ini dan menegaskan adanya tanggung jawab moral yang besar dalam menertibkan administrasi wakaf. Berdasarkan laporan, saat ini masih banyak persoalan dan sengketa terkait harta wakaf di lapangan yang harus segera diurai dan diselesaikan.

"Kita harus bahu-bahu membahu. Perlu kita bongkar semua persoalan ini sampai selesai. Sebagai langkah awal, fokus kita ada di Kota Medan dan sekitarnya. Komitmen kita jelas: sengketa diselesaikan, dan jika ada unsur pemalsuan data aset wakaf, maka harus ditindak tegas," ujar Muhibuddin.

Kajati Sumut mendorong ditetapkannya timeline kerja bersama yang terukur. Selain mengejar target sertifikasi, aset yang sudah berstatus bersertifikat pun akan diverifikasi ulang untuk memastikan kejelasan. penguasaan dan pemanfaatannya di lapangan.

Ia juga menyampaikan realisasi MoU dengan membentuk satgas dan posko informasi dan pengaduan.

"Melalui legalitas yang kuat, semoga wakaf kita tidak sekadar tanah atau bangunan yang statis, tapi harus produktif. Maka dari itu, kita semua dapat menjalankan peran masing-masing seperti melakukan pembinaan dan pengawasan agar aset tanah dan bangunan wakaf tidak telantar, melainkan bertransformasi menjadi wakaf produktif," tegas Kajati.( Maldi)

Kegiatan yang berlangsung khidmat sejak pukul 08.00 WIB tersebut menjadi wujud penghormatan sekaligus refleksi atas jasa para pahlawan yang telah berjuang demi bangsa dan negara.

Upacara dipimpin langsung Kapolres Karo, AKBP Pebriandi Haloho, S.H., S.I.K., M.Si., selaku pimpinan rombongan. Turut hadir para Pejabat Utama Polres Karo, para Kapolsek jajaran, perwira, personel Polri, serta Bhayangkari Cabang Karo.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, mengheningkan cipta, peletakan karangan bunga di monumen TMP, kemudian dilanjutkan dengan prosesi tabur bunga di pusara para pejuang yang telah gugur.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho mengatakan, ziarah rombongan merupakan tradisi yang selalu dilaksanakan Polri dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa para pahlawan bangsa.

"Melalui kegiatan ziarah ini, kita mengenang sekaligus meneladani semangat pengabdian dan perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.

Ia menegaskan, nilai-nilai perjuangan para pahlawan harus terus diwarisi dan diwujudkan dalam pelaksanaan tugas Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

"Kegiatan ini menjadi pengingat bagi seluruh personel Polres Karo agar senantiasa menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, integritas, dan semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara," tambahnya.

Ziarah rombongan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Polres Karo dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026. Selain sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat nilai-nilai patriotisme, nasionalisme, dan semangat pengabdian di lingkungan Polri demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (jpg).

Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Sumatera Utara, Dr. Parlindungan Nainggolan, SH, melakukan kunjungan silaturahmi kepada tokoh masyarakat Sumatera Utara, Dr. RE Nainggolan, MM, di kediamannya di Jalan Beringin, Helvetia, Medan, Selasa (23/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Parlindungan Nainggolan didampingi Eko Rajagukguk. Kehadiran rombongan disambut hangat oleh RE Nainggolan bersama istri dan keluarga besar Nainggolan, di antaranya Kombes Pol (Purn) Alisman Nainggolan, Sahala Nainggolan, Mangido Nainggolan, Lamhot Nainggolan, dan Toga Nainggolan.

Pertemuan berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan penuh keakraban. Selain sebagai ajang mempererat silaturahmi, kunjungan itu juga menjadi momentum bagi Parlindungan Nainggolan untuk memperkenalkan diri setelah menerima amanah penugasan sebagai Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Sumatera Utara.

Pria kelahiran Jambi tersebut menyampaikan harapannya agar mendapat dukungan dan bimbingan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dari RE Nainggolan yang dikenal sebagai salah satu tokoh masyarakat Sumatera Utara sekaligus sesepuh marga Nainggolan.

"Sebagai putra bangsa yang mendapat amanah untuk mengabdi di Sumatera Utara, saya memohon doa, dukungan, dan masukan dari para tokoh masyarakat. Kehadiran saya di sini juga sebagai bentuk penghormatan kepada Bapak RE Nainggolan yang selama ini menjadi panutan dan memiliki kontribusi besar bagi pembangunan daerah," ujar Parlindungan.

Menurutnya, sinergi antara institusi pemerintah dan masyarakat merupakan faktor penting dalam mewujudkan pelayanan keimigrasian yang profesional, humanis, dan berintegritas.

Sementara itu, RE Nainggolan menyambut baik kehadiran Kakanwil Imigrasi Sumut tersebut. Sosok yang pernah menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara itu menegaskan bahwa Sumatera Utara merupakan daerah yang kaya akan keberagaman dan memiliki karakter masyarakat yang dinamis.

"Sumatera Utara adalah daerah yang sangat dinamis dan heterogen. Beragam suku, agama, dan budaya hidup berdampingan di daerah ini. Namun di balik keberagaman tersebut, Sumatera Utara tetap dikenal sebagai daerah yang harmonis dan bersatu dalam semangat kebersamaan," kata RE Nainggolan.

Ia berharap Parlindungan Nainggolan dapat menjalankan amanah dengan baik serta mampu membangun komunikasi yang erat dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah.

"Kami menyambut baik kehadiran Ananda Parlindungan Nainggolan di Sumatera Utara. Pengabdian di daerah ini membutuhkan kemampuan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Saya yakin dengan pengalaman dan kapasitas yang dimiliki, beliau dapat menjalankan tugas dengan baik serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat," ujarnya.

RE juga menegaskan bahwa dukungan masyarakat merupakan modal penting bagi setiap pejabat yang mendapat kepercayaan untuk mengemban tugas di Sumatera Utara.

"Setiap pemimpin yang datang untuk mengabdi di Sumatera Utara patut kita dukung. Dukungan itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan demi keberhasilan tugas dan pelayanan kepada masyarakat," tambahnya.

Sebagai simbol restu dan dukungan, pertemuan tersebut diakhiri dengan prosesi pemberian ulos kepada Parlindungan Nainggolan. Dalam tradisi Batak Toba, ulos merupakan lambang kasih sayang, penghormatan, dukungan, doa, dan harapan akan keberhasilan.

Pemberian ulos itu menjadi penanda dukungan sepenuh hati dari keluarga besar Nainggolan terhadap suksesnya Parlindungan Nainggolan dalam menjalankan tugas dan pengabdian, tidak hanya selama bertugas di Sumatera Utara, tetapi juga dalam perjalanan karier dan pengabdiannya pada masa-masa mendatang.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 23 Juni 2026 mulai pukul 09.00 WIB bertempat di Aula Kamtibmas Polres Dairi, Jalan SM. Raja No. 08, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi.

Pelaksanaan bakti kesehatan dipimpin Wakapolres Dairi KOMPOL Diarma Munthe, SH, bersama Kasat Binmas Polres Dairi AKP G. Limbong, Kasi Dokes Polres Dairi Penata Muda Tk I Hegatrapulina Ginting, serta tim medis Klinik Polres Dairi yang dipimpin dr. Dey Siska Munthe dan dr. Andy Ginting.

Dalam kegiatan ini, masyarakat diberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan secara gratis sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat.

Selain itu, personel Polres Dairi juga turut mengikuti pengecekan kesehatan untuk menjaga kebugaran dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Tak cuma memberikan pelayanan kesehatan, Polres Dairi juga melaksanakan bakti sosial dengan menyalurkan bantuan berupa 20 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan.

Wakapolres Dairi KOMPOL Diarma Munthe, SH seperti dituangkan dalam sebuah postingan anonim Facebook @Polres Dairi yang terlihat Posmetro Medan pada Selasa 23 Juni 2026 menyebut bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri dan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat.

Melalui kegiatan bakti kesehatan dan bakti sosial ini, sebut KOMPOL Diarma Munthe, SH, Polres Dairi berharap dapat semakin mempererat hubungan silaturahmi dengan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.***

Anak perempuan itu ditemukan Timsus Dayok Mirah saa melaksanakan patroli di wilayah hukum Polres Pematangsiantar, pada Minggu Malam (21/6/2026) dimulai sekira pukul 23.30 WIB.

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak SH. SIK. MH melalui PS Kasi Humas IPTU Agustina Triyadewi mengatakan kegiatan patroli ini bertujuan untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif dengan Sasaran penyakit masyarakat di Wilayah Hukum Polres Pematangsiantar diantaranya Premanisme, Geng Motor, Perjudian, Pornografi, Minuman Keras, Prostitusi, Balap Liar, Knalpot Brong dan Tawuran.

Awalnya, kataIPTU Agustina Triyadewi dalam sebuah postingan anonim Facebook @Polres Pematangsiantar Bersama Masyarakat yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 23 Juni 2026, Timsus Dayok Mirah mengikuti apel pembagian tugas dipimpin Kabag Ops Kompol Ilham Harahap SH. MH di Mako Polres Pematangsiantar.

Dilanjutkan Timsus Dayok Mirah melaksanakan patroli.

Selanjutnya Tim Dayok Mirah mendapati beberapa titik lokasi yang terdapat masyarakat masih berkumpul hingga larut malam.

Personel Timsus memberikan imbauan secara humanis agar masyarakat segera membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing guna menjaga situasi kamtibmas tetap aman, tertib, dan kondusif.

Di situ, Timsus Dayok Mirah menemukan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan masih dibawah umur sedang mengendarai sepedamotor pada jam yang tidak semestinya.

Setelah diperiksa intensif diketahui bahwa anak perempuan itu telah meninggalkan rumah selama kurang lebih satu minggu. Duh!

Selanjutnya Timsus Dayok Mirah mengantar yang bersangkutan kembali ke rumahnya dan memastikannya bertemu langsung dengan kedua orang tuanya dalam keadaan aman.

"Selama patroli tersebut Timsus Dayok Mirah Polres Pematangsiantar berjalan lancar, situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Pematangsiantar aman terkendali," Pungkas IPTU Agustina.***

Kegiatan yang dipimpin oleh KBO Sat Lantas Polres Dairi IPDA S. Kesuma bersama personel Sat Lantas ini bertujuan untuk memberikan pembinaan, penyuluhan, dan edukasi kepada para pengguna jalan, khususnya pengemudi mobil pick up dan pengendara sepeda motor.

Dalam kegiatan itu, personel Sat Lantas memberikan imbauan kepada pengemudi mobil pick up agar tidak mengangkut penumpang di bagian belakang kendaraan karena dapat membahayakan keselamatan.

Selain itu, pengemudi juga diingatkan untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, melengkapi surat-surat kendaraan seperti SIM dan STNK, serta menggunakan sabuk pengaman (seatbelt) saat berkendara.

Sementara itu, kepada pengendara sepeda motor disampaikan pentingnya menggunakan helm berstandar SNI, tidak menggunakan knalpot brong, serta selalu mengutamakan keselamatan selama berada di jalan raya.

Petugas juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) dengan mengedepankan budaya tertib berlalu lintas dan saling menghormati sesama pengguna jalan.

Selain memberikan edukasi, personel Sat Lantas turut mensosialisasikan layanan Call Center Polri 110 sebagai sarana pelaporan cepat apabila masyarakat menemukan kejadian tindak pidana, gangguan kamtibmas, maupun kecelakaan lalu lintas di jalan.

Melalui kegiatan "Polantas Menyapa" ini, diharapkan semakin tumbuh kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas sehingga dapat menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Dairi.

Kasat Lantas Polres Dairi IPTU Rotua Sipayung, S.H dalam sebuah postingan anonim Facebook @Polres Dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 26 Juni 2026 menyampaikan keselamatan merupakan tanggung jawab bersama.

Oleh karena itu, jelas IPTU Rotua Sipayung, butuh peran aktif seluruh pengguna jalan untuk membangun budaya tertib berlalu lintas di jalan raya.***

Peringatan tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi mengenai dugaan adanya upaya intervensi terhadap proses pengusutan kasus yang menyangkut dana bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu tersebut.

"Kami mengingatkan siapa pun, baik pejabat pemerintah maupun petinggi partai politik di daerah dan pusat, agar tidak mencoba mengintervensi penanganan kasus dugaan korupsi KIP Kuliah. Jangan ada yang berupaya melindungi pihak-pihak yang diduga terlibat," tegas sejumlah mahasiswa penerima KIP Kuliah kepada wartawan, Selasa (23/6/2026).

Menurut mereka, dugaan penyimpangan KIP Kuliah bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut hak pendidikan mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

"KIP Kuliah adalah harapan bagi mahasiswa miskin untuk meraih masa depan yang lebih baik. Jika dana tersebut diselewengkan, yang dirampas bukan hanya uang negara, tetapi juga kesempatan dan masa depan mahasiswa," ujar mereka.

Mahasiswa menyatakan akan terus mengawal proses penyelidikan hingga tuntas dan menolak segala bentuk upaya yang dapat menghambat penegakan hukum.

"Kami ingin memastikan tidak ada kekuatan politik maupun kekuasaan yang membelokkan proses hukum. Siapa pun yang terlibat harus diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku," tegas mereka.

Mereka juga menyatakan dukungan terhadap aksi Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pemuda Intelektual Indonesia (DPP APII) di Kejaksaan Agung dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi beberapa waktu lalu.

Dalam aksinya, APII mengungkap sejumlah dugaan persoalan dalam pelaksanaan Program KIP Kuliah di Sumatera Utara, mulai dari dugaan manipulasi data penerima, penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, dugaan pungutan liar, konflik kepentingan, hingga penyalahgunaan kewenangan.

APII mendesak Kejaksaan Agung dan Kejatisu mengusut secara menyeluruh seluruh pihak yang diduga terlibat dalam pengelolaan dan penyaluran dana KIP Kuliah Tahun 2024 dan 2025 di Sumatera Utara.

Selain meminta pemeriksaan terhadap sejumlah pimpinan perguruan tinggi swasta, APII juga mendesak agar operator KIP Kuliah, panitia seleksi kampus, hingga pihak yang memiliki kewenangan dalam proses verifikasi dan penyaluran bantuan turut dimintai keterangan.

"Jangan sampai hukum hanya menyentuh pelaksana di lapangan. Semua pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab harus diperiksa secara terbuka dan profesional," kata perwakilan APII.

Massa juga meminta dilakukan audit investigatif menyeluruh terhadap tata kelola KIP Kuliah di Sumatera Utara guna mengungkap potensi kerugian negara serta pihak-pihak yang diduga menikmati aliran dana tersebut.

Sorotan turut diarahkan kepada fungsi pengawasan yang dijalankan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumut. Menurut APII, jika dugaan penyimpangan berlangsung secara sistematis dan dalam rentang waktu tertentu, maka aspek pengawasan juga harus menjadi bagian dari pemeriksaan.

Publik Patut Curiga

Secara terpisah, Direktur PUSPHA Sumatera Utara, Muslim Muis, menegaskan bahwa setiap upaya intervensi terhadap proses penegakan hukum dalam kasus dugaan korupsi KIP Kuliah patut dicurigai.

"Jika ada pejabat negara atau petinggi partai politik yang berupaya mengintervensi proses penanganan kasus dugaan korupsi KIP Kuliah, maka publik patut curiga. Pertanyaannya, mengapa mereka begitu berkepentingan terhadap perkara yang sedang diusut aparat penegak hukum?" ujar Muslim Muis.

Menurutnya, dalam negara hukum, setiap proses penyelidikan maupun penyidikan harus berjalan secara independen tanpa tekanan dan campur tangan kekuatan politik.

Ia menilai upaya intervensi justru berpotensi memunculkan spekulasi di tengah masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

"Jangan sampai muncul persepsi bahwa ada pihak tertentu yang berusaha melindungi seseorang atau kelompok tertentu. Semakin besar upaya intervensi, semakin besar pula kecurigaan publik bahwa ada kepentingan yang ingin diamankan," katanya.

Muslim bahkan menilai tidak tertutup kemungkinan publik akan mengaitkan upaya intervensi dengan pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.

"Publik tentu akan bertanya, jangan-jangan ada hubungan dengan pihak yang sedang menjadi perhatian dalam kasus ini atau ada kepentingan tertentu yang ingin diselamatkan. Karena itu, biarkan aparat bekerja secara profesional tanpa tekanan dari pihak mana pun," tegasnya.

Ia juga mengingatkan Kejatisu agar menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan berani menelusuri seluruh pihak yang diduga terlibat tanpa pandang bulu.

"Hukum harus berlaku sama bagi semua orang. Jangan ada pihak yang memperoleh perlindungan karena jabatan, kekuasaan, maupun kedekatan politik. Prinsip equality before the law harus benar-benar ditegakkan," ujarnya.

Menurut Muslim, keterbukaan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara juga penting untuk menjaga kepercayaan publik.

"Kejatisu perlu menyampaikan perkembangan perkara secara proporsional kepada masyarakat. Transparansi sangat penting agar publik mengetahui bahwa proses hukum berjalan sebagaimana mestinya," katanya.

Ia menegaskan, pengungkapan kasus dugaan korupsi KIP Kuliah akan menjadi ujian penting bagi komitmen penegakan hukum di Sumatera Utara.

"Publik menunggu keberanian aparat dalam mengungkap kasus ini hingga tuntas. Kejatisu harus membuktikan bahwa penegakan hukum dapat berjalan independen, profesional, dan bebas dari intervensi apa pun," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumut, Rizaldi SH MH, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi KIP Kuliah di lingkungan LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara masih terus berproses.

"Sejumlah saksi telah diperiksa. Tim bekerja secara profesional dan tidak akan bisa diintervensi oleh siapa pun," tegas Rizaldi. (maldi)

Berikut laporan harga emas Antam dalam bentuk pecahan emas batangan.***

Harga Emas Antam

‎‎- emas 0,5 gram: Rp1.386.500.

‎‎- emas 1 gram: Rp2.673.000.

‎‎- emas 2 gram: Rp5.286.000.

‎‎- emas 3 gram: Rp7.904.000.

‎‎- emas 5 gram: Rp13.140.000.

‎‎- emas 10 gram: Rp26.225.000.

‎‎- emas 25 gram: Rp65.437.000.

‎‎- emas 50 gram: Rp130.795.000.

‎‎- emas 100 gram: Rp261.512.000.

‎‎- emas 250 gram: Rp653.515.000.

‎‎- emas 500 gram: Rp1.306.820.000.

‎‎- emas 1 kilogram: Rp2.613.600.000.

Dia mengaku sempat ditawari umrah salah seorang pegawai Hanania yang merupakan temannya.

Namun, Elly Sugigi tidak kunjung diberangkatkan. Dia bahkan makin kecewa karena Hanania malah memberangkatkan sejumlah selebritas lain.

Meski sedih, perempuan yang karib disapa Mpok Elly itu mencoba ikhlas.

Dia tidak menyangka justru akhirnya mendapatkan rezeki lewat istri Pasha Ungu, Adelia Pasha.

"Setelah Hanania enggak, aku dapat dari Mas Pasha Ungu," kata Elly Sugigi saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Perempuan 54 tahun itu mengungkap Adelia Pasha ternyata mengajak dirinya untuk umrah ke tanah suci.

Menurutnya, momen tersebut merupakan salah satu kebaikan hati Adelia Pasha yang tidak akan dilupakannya.

"Aku dapat (umrah) dari Adelia Pasha, istri Pasha Ungu," ucap Elly Sugigi .

Makanya, Elly Sugigi sangat berterimakasih atas kebaikan Adelia Pasha dan Pasha Ungu.

Dia ternyata dibiayai untuk melaksanakan umrah bersama Adelia Pasha dan keluarga.

"Cuma 12 orang keluarganya berangkat, aku diajak," tutup Elly Sugigi.***