Kapolsek Tanjung Balai Selatan, AKP Herwin, S.H., menjelaskan bahwa aksi pencurian dengan pemberatan ini menimpa rumah milik Gerda Br Sitompul, yang berlokasi di Jalan Amir Husin, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjung Balai Selatan.

"Rumah korban memang sudah kosong sekitar enam bulan karena korban sedang menjalani pengobatan di Kota Medan. Kondisi sepi inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk menguras isi rumah," ujar AKP Herwin.

Aksi pelaku pertama kali diketahui pada Minggu (29/3) sore, saat menantu korban, Rinto Juliper Sihombing, datang untuk mengecek rumah atas saran dari pihak keluarga. Sesampainya di lokasi, Rinto terkejut melihat pintu belakang rumah beserta jeruji besinya sudah hilang, sementara kondisi di dalam rumah berantakan.

Setelah diperiksa, berbagai material bangunan di dalam rumah raib, mulai dari puluhan keping papan kayu meranti, kayu broti, pintu, lemari pakaian, triplek, hingga 50 lembar seng. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian total mencapai Rp 19.800.000. Rinto pun langsung melaporkan kasus tersebut ke Polsek Tanjung Balai Selatan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Unit Reskrim Polsek Tanjung Balai Selatan yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Iptu Lisbet Simatupang langsung melakukan penyelidikan mendalam. Petugas akhirnya berhasil mengendus keberadaan pelaku dan menangkapnya di kediamannya pada Senin (22/6) sekira pukul 17.00 Wib.

Dari hasil interogasi awal, pelaku mengakui semua perbuatannya. Ia berterus terang telah membongkar dan mencuri di rumah korban sebanyak empat kali di waktu yang berbeda.

Pelaku juga mengaku telah menjual barang-barang hasil curiannya kepada beberapa orang, termasuk ke tukang loak (botot). Polisi bergerak cepat melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan dua orang warga yang membeli kayu hasil curian tersebut, yakni H dan U, beserta belasan keping papan kayu meranti dan kayu broti sebagai barang bukti.

Selain material kayu, polisi juga menyita satu buah tang bergagang merah yang diduga kuat digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya.

Saat ini, pelaku Ganda beserta dua orang pembeli barang curian dan seluruh barang bukti telah dibawa ke Mapolsek Tanjung Balai Selatan guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

Atas perbuatan nekatnya, pelaku akan dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan (curat) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).(Istana)

Kegiatan Gaktibplin ini dihadiri oleh Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si., Wakapolresta Deli Serdang AKBP Juliani Prihartini, S.I.K., M.H., para Pejabat Utama Polresta Deli Serdang, personel Bid Propam Polda Sumut, serta personel Polresta Deli Serdang.

Dalam pelaksanaannya, Bid Propam Polda Sumut melakukan pemeriksaan disiplin dan sikap tampang personel di Lapangan Apel Polresta Deli Serdang. Selain itu, juga dilaksanakan pemeriksaan urine terhadap personel sebagai upaya pencegahan dan pengawasan penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polri.

Tidak hanya kepada personel, tim Bid Propam Polda Sumut juga melakukan pengecekan terhadap ruang tahanan Polresta Deli Serdang guna memastikan pelaksanaan tugas penjagaan tahanan berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur serta memastikan kondisi tahanan dalam keadaan aman.

Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan internal Polri yang bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, profesionalisme, serta integritas personel dalam pelaksanaan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si., menyambut baik pelaksanaan Gaktibplin tersebut dan menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum untuk terus memperkuat disiplin personel.

"Kami mendukung penuh kegiatan Gaktibplin yang dilaksanakan oleh Bid Propam Polda Sumut. Kegiatan ini merupakan bentuk pengawasan dan pembinaan yang sangat penting untuk memastikan seluruh personel Polresta Deli Serdang tetap menjaga disiplin, profesionalisme, serta menjauhi segala bentuk pelanggaran. Dengan disiplin yang baik, kami dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri," ujar Kapolresta Deli Serdang.(HPDS)

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 4 Juni 2026 sekitar pukul 22.27 WIB di Dusun IX Raya Dolok, Desa Silau Jawa, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan.Korban dituduh mencuri, kemudian diikat, ditelanjangi dan dipukuli hingga meninggal dunia. Orangtua Dahlan merasa terpukul dan meminta keadilan atas insiden yang dialami anaknya.

Video penganiayaan terhadap Dahlan pun sempat viral di media sosial (medsos). Dilihat dari akun Instagram @asahantv, tampak wajah Dahlan babak belur penuh darah akibat dihujani pukulan dan tendangan. Posisinya terikat di tiang listrik dan dikerumuni warga.

Di narasi video, korban sempat mengucapkan, "Ampun Pak, ampun...". Namun, tidak dihiraukan atau para pelaku terus menganiaya Dahlan. Juga disebutkan bahwa tuduhan mencuri tersebut tidak diungkap secara jelas.

"Korban tidak ada mencuri apa pun dan tidak ada pihak yang sama sekali dirugikan," tulis narasi video.

Kapolres Asahan, AKBP Revi Nurvelani mengunjungi orang tua korban. Dia menjelaskan bahwa peristiwa yang dialami Dahlan terjadi di Desa Silau Jawa, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge pada Kamis, 4 Juni 2026.

Semula Polisi mendapat laporan melalui call center 110 Polres Asahan mengenai dugaan percobaan pencurian di salah satu rumah warga. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Polsek Bandar Pasir Mandoge segera mendatangi lokasi kejadian.

"Setibanya di lokasi, petugas menemukan seorang laki-laki yang diduga melakukan percobaan pencurian telah mengalami luka-luka akibat dugaan penganiayaan oleh massa yang berada di lokasi," ujar Revi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/6/2026).

Polisi kemudian mengevakuasi korban dan membawanya ke Puskesmas Bandar Pasir Mandoge untuk mendapatkan pertolongan medis. "Namun, setelah dilakukan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan, korban dinyatakan meninggal dunia," kata Revi.

Dia mengatakan, untuk menindaklanjuti kasus ini, pihaknya telah membuat laporan polisi model A pada tanggal 5 Juni 2026. Menurut Revi, hingga kini pihaknya masih terus menyelidiki siapa saja yang menganiaya korban hingga tewas.

"Kita telah melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti, memeriksa sejumlah saksi, serta mengajukan dan melaksanakan otopsi terhadap jenazah korban di Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi dengan persetujuan pihak keluarga," katanya.

Revi memastikan kasus ini akan diusut secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(kcm/metrodaily)

Pertemuan ini membahas wacana Perjanjian Kerja Sama (MoU) lintas sektoral demi percepatan penyelamatan wakaf di Sumatera Utara.

Rencana kerja sama besar ini nantinya akan melibatkan lima instansi sekaligus, yakni Kanwil Kemenag Sumut, Kejati Sumut, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumut, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara diwakili Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Zulfan Efendi mengungkapkan pertemuan ini titik terang perjuangan penyelamatan wakaf di Sumatera Utara. Ia mengapresiasi langkah Kajati Sumut yang peduli terhadap penertiban aset wakaf di Sumatera Utara.

"Terima kasih ke pada Pak Kajati Sumut. Ini pertemuan yang sangat penting. Kita harus bergerak cepat untuk menertibkan wakaf di Sumatera Utara. Semoga langkah ini menjadi potensi bagi umat untuk maju bersama dalam mewujudkan masyarakat yang Sejahtera, wakaf yang bermanfaat untuk masyarakat Sumatera Utara," ucapnya.

Ia juga mengatakan saat ini Kemenag melalui Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan selaku terus bekerja mendata seluruh tanah yang sudah berstatus Ikrar Wakaf di wilayah kerjanya masing-masing, lalu menginputnya ke dalam sistem terintegrasi agar jumlah totalnya terpetakan dengan akurat.

"Kami terus berkoordinasi dengan KUA di seluruh wilayah Sumatera Utara agar memvalidasi data wakaf di wilayah kerja masing-masing. Target tahun ini seluruhnya bisa kita selesaikan," tambahnya.

Kajati Sumut, Muhibuddin, menyambut baik langkah progresif ini dan menegaskan adanya tanggung jawab moral yang besar dalam menertibkan administrasi wakaf. Berdasarkan laporan, saat ini masih banyak persoalan dan sengketa terkait harta wakaf di lapangan yang harus segera diurai dan diselesaikan.

"Kita harus bahu-bahu membahu. Perlu kita bongkar semua persoalan ini sampai selesai. Sebagai langkah awal, fokus kita ada di Kota Medan dan sekitarnya. Komitmen kita jelas: sengketa diselesaikan, dan jika ada unsur pemalsuan data aset wakaf, maka harus ditindak tegas," ujar Muhibuddin.

Kajati Sumut mendorong ditetapkannya timeline kerja bersama yang terukur. Selain mengejar target sertifikasi, aset yang sudah berstatus bersertifikat pun akan diverifikasi ulang untuk memastikan kejelasan. penguasaan dan pemanfaatannya di lapangan.

Ia juga menyampaikan realisasi MoU dengan membentuk satgas dan posko informasi dan pengaduan.

"Melalui legalitas yang kuat, semoga wakaf kita tidak sekadar tanah atau bangunan yang statis, tapi harus produktif. Maka dari itu, kita semua dapat menjalankan peran masing-masing seperti melakukan pembinaan dan pengawasan agar aset tanah dan bangunan wakaf tidak telantar, melainkan bertransformasi menjadi wakaf produktif," tegas Kajati.( Maldi)

Kegiatan yang berlangsung khidmat sejak pukul 08.00 WIB tersebut menjadi wujud penghormatan sekaligus refleksi atas jasa para pahlawan yang telah berjuang demi bangsa dan negara.

Upacara dipimpin langsung Kapolres Karo, AKBP Pebriandi Haloho, S.H., S.I.K., M.Si., selaku pimpinan rombongan. Turut hadir para Pejabat Utama Polres Karo, para Kapolsek jajaran, perwira, personel Polri, serta Bhayangkari Cabang Karo.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, mengheningkan cipta, peletakan karangan bunga di monumen TMP, kemudian dilanjutkan dengan prosesi tabur bunga di pusara para pejuang yang telah gugur.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho mengatakan, ziarah rombongan merupakan tradisi yang selalu dilaksanakan Polri dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa para pahlawan bangsa.

"Melalui kegiatan ziarah ini, kita mengenang sekaligus meneladani semangat pengabdian dan perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.

Ia menegaskan, nilai-nilai perjuangan para pahlawan harus terus diwarisi dan diwujudkan dalam pelaksanaan tugas Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

"Kegiatan ini menjadi pengingat bagi seluruh personel Polres Karo agar senantiasa menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, integritas, dan semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara," tambahnya.

Ziarah rombongan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Polres Karo dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026. Selain sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat nilai-nilai patriotisme, nasionalisme, dan semangat pengabdian di lingkungan Polri demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (jpg).

Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Sumatera Utara, Dr. Parlindungan Nainggolan, SH, melakukan kunjungan silaturahmi kepada tokoh masyarakat Sumatera Utara, Dr. RE Nainggolan, MM, di kediamannya di Jalan Beringin, Helvetia, Medan, Selasa (23/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Parlindungan Nainggolan didampingi Eko Rajagukguk. Kehadiran rombongan disambut hangat oleh RE Nainggolan bersama istri dan keluarga besar Nainggolan, di antaranya Kombes Pol (Purn) Alisman Nainggolan, Sahala Nainggolan, Mangido Nainggolan, Lamhot Nainggolan, dan Toga Nainggolan.

Pertemuan berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan penuh keakraban. Selain sebagai ajang mempererat silaturahmi, kunjungan itu juga menjadi momentum bagi Parlindungan Nainggolan untuk memperkenalkan diri setelah menerima amanah penugasan sebagai Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Sumatera Utara.

Pria kelahiran Jambi tersebut menyampaikan harapannya agar mendapat dukungan dan bimbingan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dari RE Nainggolan yang dikenal sebagai salah satu tokoh masyarakat Sumatera Utara sekaligus sesepuh marga Nainggolan.

"Sebagai putra bangsa yang mendapat amanah untuk mengabdi di Sumatera Utara, saya memohon doa, dukungan, dan masukan dari para tokoh masyarakat. Kehadiran saya di sini juga sebagai bentuk penghormatan kepada Bapak RE Nainggolan yang selama ini menjadi panutan dan memiliki kontribusi besar bagi pembangunan daerah," ujar Parlindungan.

Menurutnya, sinergi antara institusi pemerintah dan masyarakat merupakan faktor penting dalam mewujudkan pelayanan keimigrasian yang profesional, humanis, dan berintegritas.

Sementara itu, RE Nainggolan menyambut baik kehadiran Kakanwil Imigrasi Sumut tersebut. Sosok yang pernah menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara itu menegaskan bahwa Sumatera Utara merupakan daerah yang kaya akan keberagaman dan memiliki karakter masyarakat yang dinamis.

"Sumatera Utara adalah daerah yang sangat dinamis dan heterogen. Beragam suku, agama, dan budaya hidup berdampingan di daerah ini. Namun di balik keberagaman tersebut, Sumatera Utara tetap dikenal sebagai daerah yang harmonis dan bersatu dalam semangat kebersamaan," kata RE Nainggolan.

Ia berharap Parlindungan Nainggolan dapat menjalankan amanah dengan baik serta mampu membangun komunikasi yang erat dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah.

"Kami menyambut baik kehadiran Ananda Parlindungan Nainggolan di Sumatera Utara. Pengabdian di daerah ini membutuhkan kemampuan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Saya yakin dengan pengalaman dan kapasitas yang dimiliki, beliau dapat menjalankan tugas dengan baik serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat," ujarnya.

RE juga menegaskan bahwa dukungan masyarakat merupakan modal penting bagi setiap pejabat yang mendapat kepercayaan untuk mengemban tugas di Sumatera Utara.

"Setiap pemimpin yang datang untuk mengabdi di Sumatera Utara patut kita dukung. Dukungan itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan demi keberhasilan tugas dan pelayanan kepada masyarakat," tambahnya.

Sebagai simbol restu dan dukungan, pertemuan tersebut diakhiri dengan prosesi pemberian ulos kepada Parlindungan Nainggolan. Dalam tradisi Batak Toba, ulos merupakan lambang kasih sayang, penghormatan, dukungan, doa, dan harapan akan keberhasilan.

Pemberian ulos itu menjadi penanda dukungan sepenuh hati dari keluarga besar Nainggolan terhadap suksesnya Parlindungan Nainggolan dalam menjalankan tugas dan pengabdian, tidak hanya selama bertugas di Sumatera Utara, tetapi juga dalam perjalanan karier dan pengabdiannya pada masa-masa mendatang.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 23 Juni 2026 mulai pukul 09.00 WIB bertempat di Aula Kamtibmas Polres Dairi, Jalan SM. Raja No. 08, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi.

Pelaksanaan bakti kesehatan dipimpin Wakapolres Dairi KOMPOL Diarma Munthe, SH, bersama Kasat Binmas Polres Dairi AKP G. Limbong, Kasi Dokes Polres Dairi Penata Muda Tk I Hegatrapulina Ginting, serta tim medis Klinik Polres Dairi yang dipimpin dr. Dey Siska Munthe dan dr. Andy Ginting.

Dalam kegiatan ini, masyarakat diberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan secara gratis sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat.

Selain itu, personel Polres Dairi juga turut mengikuti pengecekan kesehatan untuk menjaga kebugaran dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Tak cuma memberikan pelayanan kesehatan, Polres Dairi juga melaksanakan bakti sosial dengan menyalurkan bantuan berupa 20 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan.

Wakapolres Dairi KOMPOL Diarma Munthe, SH seperti dituangkan dalam sebuah postingan anonim Facebook @Polres Dairi yang terlihat Posmetro Medan pada Selasa 23 Juni 2026 menyebut bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri dan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat.

Melalui kegiatan bakti kesehatan dan bakti sosial ini, sebut KOMPOL Diarma Munthe, SH, Polres Dairi berharap dapat semakin mempererat hubungan silaturahmi dengan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.***

Anak perempuan itu ditemukan Timsus Dayok Mirah saa melaksanakan patroli di wilayah hukum Polres Pematangsiantar, pada Minggu Malam (21/6/2026) dimulai sekira pukul 23.30 WIB.

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak SH. SIK. MH melalui PS Kasi Humas IPTU Agustina Triyadewi mengatakan kegiatan patroli ini bertujuan untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif dengan Sasaran penyakit masyarakat di Wilayah Hukum Polres Pematangsiantar diantaranya Premanisme, Geng Motor, Perjudian, Pornografi, Minuman Keras, Prostitusi, Balap Liar, Knalpot Brong dan Tawuran.

Awalnya, kataIPTU Agustina Triyadewi dalam sebuah postingan anonim Facebook @Polres Pematangsiantar Bersama Masyarakat yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 23 Juni 2026, Timsus Dayok Mirah mengikuti apel pembagian tugas dipimpin Kabag Ops Kompol Ilham Harahap SH. MH di Mako Polres Pematangsiantar.

Dilanjutkan Timsus Dayok Mirah melaksanakan patroli.

Selanjutnya Tim Dayok Mirah mendapati beberapa titik lokasi yang terdapat masyarakat masih berkumpul hingga larut malam.

Personel Timsus memberikan imbauan secara humanis agar masyarakat segera membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing guna menjaga situasi kamtibmas tetap aman, tertib, dan kondusif.

Di situ, Timsus Dayok Mirah menemukan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan masih dibawah umur sedang mengendarai sepedamotor pada jam yang tidak semestinya.

Setelah diperiksa intensif diketahui bahwa anak perempuan itu telah meninggalkan rumah selama kurang lebih satu minggu. Duh!

Selanjutnya Timsus Dayok Mirah mengantar yang bersangkutan kembali ke rumahnya dan memastikannya bertemu langsung dengan kedua orang tuanya dalam keadaan aman.

"Selama patroli tersebut Timsus Dayok Mirah Polres Pematangsiantar berjalan lancar, situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Pematangsiantar aman terkendali," Pungkas IPTU Agustina.***

Kegiatan yang dipimpin oleh KBO Sat Lantas Polres Dairi IPDA S. Kesuma bersama personel Sat Lantas ini bertujuan untuk memberikan pembinaan, penyuluhan, dan edukasi kepada para pengguna jalan, khususnya pengemudi mobil pick up dan pengendara sepeda motor.

Dalam kegiatan itu, personel Sat Lantas memberikan imbauan kepada pengemudi mobil pick up agar tidak mengangkut penumpang di bagian belakang kendaraan karena dapat membahayakan keselamatan.

Selain itu, pengemudi juga diingatkan untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, melengkapi surat-surat kendaraan seperti SIM dan STNK, serta menggunakan sabuk pengaman (seatbelt) saat berkendara.

Sementara itu, kepada pengendara sepeda motor disampaikan pentingnya menggunakan helm berstandar SNI, tidak menggunakan knalpot brong, serta selalu mengutamakan keselamatan selama berada di jalan raya.

Petugas juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) dengan mengedepankan budaya tertib berlalu lintas dan saling menghormati sesama pengguna jalan.

Selain memberikan edukasi, personel Sat Lantas turut mensosialisasikan layanan Call Center Polri 110 sebagai sarana pelaporan cepat apabila masyarakat menemukan kejadian tindak pidana, gangguan kamtibmas, maupun kecelakaan lalu lintas di jalan.

Melalui kegiatan "Polantas Menyapa" ini, diharapkan semakin tumbuh kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas sehingga dapat menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Dairi.

Kasat Lantas Polres Dairi IPTU Rotua Sipayung, S.H dalam sebuah postingan anonim Facebook @Polres Dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 26 Juni 2026 menyampaikan keselamatan merupakan tanggung jawab bersama.

Oleh karena itu, jelas IPTU Rotua Sipayung, butuh peran aktif seluruh pengguna jalan untuk membangun budaya tertib berlalu lintas di jalan raya.***

Peringatan tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi mengenai dugaan adanya upaya intervensi terhadap proses pengusutan kasus yang menyangkut dana bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu tersebut.

"Kami mengingatkan siapa pun, baik pejabat pemerintah maupun petinggi partai politik di daerah dan pusat, agar tidak mencoba mengintervensi penanganan kasus dugaan korupsi KIP Kuliah. Jangan ada yang berupaya melindungi pihak-pihak yang diduga terlibat," tegas sejumlah mahasiswa penerima KIP Kuliah kepada wartawan, Selasa (23/6/2026).

Menurut mereka, dugaan penyimpangan KIP Kuliah bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut hak pendidikan mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

"KIP Kuliah adalah harapan bagi mahasiswa miskin untuk meraih masa depan yang lebih baik. Jika dana tersebut diselewengkan, yang dirampas bukan hanya uang negara, tetapi juga kesempatan dan masa depan mahasiswa," ujar mereka.

Mahasiswa menyatakan akan terus mengawal proses penyelidikan hingga tuntas dan menolak segala bentuk upaya yang dapat menghambat penegakan hukum.

"Kami ingin memastikan tidak ada kekuatan politik maupun kekuasaan yang membelokkan proses hukum. Siapa pun yang terlibat harus diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku," tegas mereka.

Mereka juga menyatakan dukungan terhadap aksi Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pemuda Intelektual Indonesia (DPP APII) di Kejaksaan Agung dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi beberapa waktu lalu.

Dalam aksinya, APII mengungkap sejumlah dugaan persoalan dalam pelaksanaan Program KIP Kuliah di Sumatera Utara, mulai dari dugaan manipulasi data penerima, penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, dugaan pungutan liar, konflik kepentingan, hingga penyalahgunaan kewenangan.

APII mendesak Kejaksaan Agung dan Kejatisu mengusut secara menyeluruh seluruh pihak yang diduga terlibat dalam pengelolaan dan penyaluran dana KIP Kuliah Tahun 2024 dan 2025 di Sumatera Utara.

Selain meminta pemeriksaan terhadap sejumlah pimpinan perguruan tinggi swasta, APII juga mendesak agar operator KIP Kuliah, panitia seleksi kampus, hingga pihak yang memiliki kewenangan dalam proses verifikasi dan penyaluran bantuan turut dimintai keterangan.

"Jangan sampai hukum hanya menyentuh pelaksana di lapangan. Semua pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab harus diperiksa secara terbuka dan profesional," kata perwakilan APII.

Massa juga meminta dilakukan audit investigatif menyeluruh terhadap tata kelola KIP Kuliah di Sumatera Utara guna mengungkap potensi kerugian negara serta pihak-pihak yang diduga menikmati aliran dana tersebut.

Sorotan turut diarahkan kepada fungsi pengawasan yang dijalankan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumut. Menurut APII, jika dugaan penyimpangan berlangsung secara sistematis dan dalam rentang waktu tertentu, maka aspek pengawasan juga harus menjadi bagian dari pemeriksaan.

Publik Patut Curiga

Secara terpisah, Direktur PUSPHA Sumatera Utara, Muslim Muis, menegaskan bahwa setiap upaya intervensi terhadap proses penegakan hukum dalam kasus dugaan korupsi KIP Kuliah patut dicurigai.

"Jika ada pejabat negara atau petinggi partai politik yang berupaya mengintervensi proses penanganan kasus dugaan korupsi KIP Kuliah, maka publik patut curiga. Pertanyaannya, mengapa mereka begitu berkepentingan terhadap perkara yang sedang diusut aparat penegak hukum?" ujar Muslim Muis.

Menurutnya, dalam negara hukum, setiap proses penyelidikan maupun penyidikan harus berjalan secara independen tanpa tekanan dan campur tangan kekuatan politik.

Ia menilai upaya intervensi justru berpotensi memunculkan spekulasi di tengah masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

"Jangan sampai muncul persepsi bahwa ada pihak tertentu yang berusaha melindungi seseorang atau kelompok tertentu. Semakin besar upaya intervensi, semakin besar pula kecurigaan publik bahwa ada kepentingan yang ingin diamankan," katanya.

Muslim bahkan menilai tidak tertutup kemungkinan publik akan mengaitkan upaya intervensi dengan pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.

"Publik tentu akan bertanya, jangan-jangan ada hubungan dengan pihak yang sedang menjadi perhatian dalam kasus ini atau ada kepentingan tertentu yang ingin diselamatkan. Karena itu, biarkan aparat bekerja secara profesional tanpa tekanan dari pihak mana pun," tegasnya.

Ia juga mengingatkan Kejatisu agar menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan berani menelusuri seluruh pihak yang diduga terlibat tanpa pandang bulu.

"Hukum harus berlaku sama bagi semua orang. Jangan ada pihak yang memperoleh perlindungan karena jabatan, kekuasaan, maupun kedekatan politik. Prinsip equality before the law harus benar-benar ditegakkan," ujarnya.

Menurut Muslim, keterbukaan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara juga penting untuk menjaga kepercayaan publik.

"Kejatisu perlu menyampaikan perkembangan perkara secara proporsional kepada masyarakat. Transparansi sangat penting agar publik mengetahui bahwa proses hukum berjalan sebagaimana mestinya," katanya.

Ia menegaskan, pengungkapan kasus dugaan korupsi KIP Kuliah akan menjadi ujian penting bagi komitmen penegakan hukum di Sumatera Utara.

"Publik menunggu keberanian aparat dalam mengungkap kasus ini hingga tuntas. Kejatisu harus membuktikan bahwa penegakan hukum dapat berjalan independen, profesional, dan bebas dari intervensi apa pun," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumut, Rizaldi SH MH, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi KIP Kuliah di lingkungan LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara masih terus berproses.

"Sejumlah saksi telah diperiksa. Tim bekerja secara profesional dan tidak akan bisa diintervensi oleh siapa pun," tegas Rizaldi. (maldi)

Berikut laporan harga emas Antam dalam bentuk pecahan emas batangan.***

Harga Emas Antam

‎‎- emas 0,5 gram: Rp1.386.500.

‎‎- emas 1 gram: Rp2.673.000.

‎‎- emas 2 gram: Rp5.286.000.

‎‎- emas 3 gram: Rp7.904.000.

‎‎- emas 5 gram: Rp13.140.000.

‎‎- emas 10 gram: Rp26.225.000.

‎‎- emas 25 gram: Rp65.437.000.

‎‎- emas 50 gram: Rp130.795.000.

‎‎- emas 100 gram: Rp261.512.000.

‎‎- emas 250 gram: Rp653.515.000.

‎‎- emas 500 gram: Rp1.306.820.000.

‎‎- emas 1 kilogram: Rp2.613.600.000.

Dia mengaku sempat ditawari umrah salah seorang pegawai Hanania yang merupakan temannya.

Namun, Elly Sugigi tidak kunjung diberangkatkan. Dia bahkan makin kecewa karena Hanania malah memberangkatkan sejumlah selebritas lain.

Meski sedih, perempuan yang karib disapa Mpok Elly itu mencoba ikhlas.

Dia tidak menyangka justru akhirnya mendapatkan rezeki lewat istri Pasha Ungu, Adelia Pasha.

"Setelah Hanania enggak, aku dapat dari Mas Pasha Ungu," kata Elly Sugigi saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Perempuan 54 tahun itu mengungkap Adelia Pasha ternyata mengajak dirinya untuk umrah ke tanah suci.

Menurutnya, momen tersebut merupakan salah satu kebaikan hati Adelia Pasha yang tidak akan dilupakannya.

"Aku dapat (umrah) dari Adelia Pasha, istri Pasha Ungu," ucap Elly Sugigi .

Makanya, Elly Sugigi sangat berterimakasih atas kebaikan Adelia Pasha dan Pasha Ungu.

Dia ternyata dibiayai untuk melaksanakan umrah bersama Adelia Pasha dan keluarga.

"Cuma 12 orang keluarganya berangkat, aku diajak," tutup Elly Sugigi.***

Salah satu torehan paling mengesankan datang dari Fhatia Nur Akh Malika. Siswa berbakat ini berhasil menunjukkan dominasinya dengan meraih medali emas pada bidang studi Kedokteran. Fhatia sukses menyisihkan ratusan peserta lainnya dari berbagai sekolah di Indonesia setelah melalui serangkaian babak ujian yang menuntut pemahaman mendalam.

"Saya sangat bersyukur atas pencapaian ini. Medali emas ini saya persembahkan untuk orang tua dan madrasah yang selalu memberikan dukungan penuh. Kompetisi ini sangat ketat, namun berkat ketekunan dan doa, saya bisa memberikan yang terbaik," ujar Fhatia dengan penuh rasa syukur, Selasa (23/6/2026).

Tidak kalah membanggakan, delegasi MAN 2 Tapanuli Tengah lainnya, Hafnil Fadil, juga sukses menapakkan kakinya di podium juara. Hafnil berhasil mengamankan medali perak pada bidang studi Ekonomi. Kemampuannya dalam memecahkan soal-soal teori ekonomi membawanya bersanding dengan para juara. Selaras dengan rekannya, Hafnil mengungkapkan rasa bangganya. "Ini adalah pengalaman yang luar biasa bagi saya. Persaingan di bidang Ekonomi sangat menantang, namun penghargaan ini memotivasi saya untuk belajar lebih keras lagi demi menggapai cita-cita di masa depan," kata Hafnil.

Kepala MAN 2 Tapanuli Tengah Muhammad Lufti Siambaton mengaku sangat bersyukur dan bangga atas pencapaian luar biasa yang diraih oleh Fhatia dan Hafnil. Dia menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi kedua siswa tersebut. "Kami sangat bangga atas prestasi yang diukir oleh Fhatia dan Hafnil. Keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras mereka, bimbingan intensif dari para guru pendamping, serta dukungan penuh orang tua. Kami berharap pencapaian ini tidak membuat mereka cepat puas, melainkan menjadi batu loncatan untuk prestasi-prestasi berikutnya yang lebih tinggi," tutur Kepala Madrasah.

Ajang Olimpiade Prestasi Generasi Emas sendiri merupakan kompetisi nasional yang dirancang untuk menjaring talenta muda berbakat di berbagai disiplin ilmu di seluruh Indonesia. Dengan raihan medali emas dan perak serta suntikan semangat dari pihak madrasah, Fhatia dan Hafnil diharapkan dapat terus mempertahankan tren positif ini sekaligus menjadi inspirasi dan motivasi bagi seluruh siswa lainnya di Tapanuli Tengah untuk terus belajar, berinovasi, dan mengukir prestasi.(rel)

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Ahmad Qosbi menyampaikan bahwa Bimwin merupakah suatu langkah strategis dalam mewujudkan keluarga Sakinah, Mawadah dan Warahmah. "Program Bimbingan Perkawinan bukan sekedar seremonial saja, melainkan ikhtiar nyata kita Kementerian Agama untuk membekali calon pengantin dengan ilmu dan pengetahuan", ujar Kakanwil.

Hal tersebut disampaikan Qosbi saat memberikan sambutan pada kegiatan Bimbingan Teknis Fasilitator Bimwin pada Senin (22/06/2026. Banyak ilmu dan pengetahuan yang didapat dari Bimwin, Ahmad Qosbi menyebutkan melalui Bimwin, calon pengantin mendapatkan ilmu, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam membangun kehidupan rumah tangga, persoalan ekonomi, pengasuhan anak hingga tantangan perkembangan teknologi dan digital bagi keluarga.

Kasubdit Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimas Islam , Jaja Zarkasyi menyampaikan bahwa Bimwin merupakan salah satu upaya untuk mempersiapkan ketahanan Keluarga Indonesia. " Hari ini salah satu instrumen dalam Bimwin adalah mempersiapkan fasilitator yang memiliki kapasitas dan kemampuan, sebagai langkah awal menjaga ketahanan keluarga".

Jaja menyebutkan sebanyak 102 orang akan mengikuti Bimtek Fasilitator Bimwin yang berasal dari Kantor Urusan Agama di Sumatera Utara, Aceh dan Riau. " Peserta bukan hanya dari Sumatera Utara, Aceh, dan Riau saja, tahun ini skema baru kita mulai bekerjasama dengan organisasi masyarakat, ada PW Fatayat NU Provinsi Sumatera Utara, IPIM (Ittihad Persaudaraan Imam Masjid) Sumatera Utara dan Fahmi Ummi Sumatera Utara", ungkapnya.

Kakanwil berharap seluruh peserta dapat meningkatkan kompetensi, memperkuat pemahaman terhadap susbtansi materi bimbingan perkawinan. Dia juga mengajak para peserta meningkatkan profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai fasilitator Bimwin. " Pahami dan implementasikan seluruh kebijakan dan regulasi terkait Bimwin juga proses pencatatan nikah, jangan lupa untuk terus membangun kolaborasi dan sinergi dengan lintas sektoral dan juga pemangku kepentingan", pesan Qosbi.

Dia juga mengingatkan agar peserta menggunakan pendekatan humanis, inklusif dan responsif kepada calon pengantin, sehingga bisa menjadi teladan dalam menjaga keharmonisan keluarga serta memperkuat ketahanan keluarga".

Senada dengan Kakanwil, Kasubdit mengatakan bahwa output kegiatan ini adalah melahirkan fasilitator di Sumatera Utara. " Selama 4 hari kedepan kita akan belajar pengembangan pengembangan ketahanan keluarga melalui Bimwin, BRUs, BRUn, mudah mudahan ini dapat menjadi landscape kita dalam mempersiapkan infrastruktur dan SDM fasilitator", ujar Jaja.

Selain meningkatkan jumlah fasilitator, Kementerian Agama akan semakin memperluas jangkauan atau cakupan Bimwin dengan memanfaatkan teknologi digital. Jaja menyampaikan bahwa dengan langkah ini akan semakin banyak calon pengantin yang mendapat manfaat Bimwin. " Tentunya dengan peningkatan jumlah fasilitator, pemanfaatan teknologi digital dan sinergi dengan berbagai pihak, Program Bimwin akan dapat membangun ketahanan keluarga dan tentunya menekan angka perceraian di Indonesia", harapnya.(rel)

- Polres Dairi menggelar konferensi pers terkait hasil penangkapan kasus persetubuhan kepada anak dibawah umur yang terjadi sepanjang tahun 2026.

Konferensi pers itu dipimipin Kapolres Dairi, AKBP Otniel Siahaan di halaman Mapolres Dairi, Senin (22/6/2026).

Dalam konferensi pers itu, Kapolres Dairi mengatakan pihaknya sudah mengamankan 5 tersangka, yang berinisial RS (42), BAP (32), B alias BH (46), RS (19), dan JCS (18).

"Saat ini kami sudah mengamankan 5 orang tersangka atas dugaan kasus persetubuhan atau pencabulan kepada anak dibawah umur, " ujar Kapolres seperti terungkap dalam postingan anonim Facebook @Polres Dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 23 Juni 2026.

Mirisnya, tindakan asusila ini dilakoni orang-orang terdekat korban, yakni pasangan kekasih, ayah tiri, dan bahkan ada yang bertindak sebagai ayah kandung korban.

6 Kasus Masih Tahap Penyelidikan

Para korban pun masih menginjak usia yang sangat belia yakni berkisar antara 10 hingga 15 tahun, dan masih berstatus sebagai pelajar.

Kini, Polres Dairi setidaknya sudah menerima 11 laporan Polisi terkait persetubuhan anak dibawah umur, dimana 6 kasus lainnya masih dalam tahap penyelidikan.

"Saat ini jumlah laporan yang sudah masuk ke Polres Dairi sebanyak 11 laporan, dimana 6 diantaranya masih dalam tahap penyelidikan, dan 5 sudah dalam tahap penyidikan, " jelasnya.

Kapolres mengimbau kepada seluruh remaja yang ada di Kabupaten Dairi, agar jangan takut melaporkan ke polisi terdekat, apabila mendapat tindakan asusila.

"Karena kami pasti akan melindungi kalian!," tegas Kapolres.

Kapolres pun meminta kepada masyarakat untuk lebih peduli kepada lingkungan sekitar, dan tetap menjaga anak-anak agar tidak menjadi korban kekerasan seksual.

"Mari kita menjaga anak-anak kita agar tidak menjadi korban kekerasan seksual. Tetap pantau segala aktivitasnya baik di sosial media maupun lingkungan luar," pinta Kapolres.***

Kerugian akibat pencurian itu ditaksir mencapai Rp40 juta.

Kapolsek Bosar Maligas Iptu Soni Silalahi seperti diberitakan dalam sebuah postingan anonim Facebook @Sekilas Sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 23 Juni 2026 mengatakan kasus itu terungkap setelah pihak perusahaan melaporkan hilangnya kabel tembaga sepanjang sekitar 50 meter.

Kabel dimaksud raib dari ruang pompa air pabrik pada 19 Juni 2026.

Beruntung, jejak pelaku terdeteksi. Pasalnya dari hasil pemeriksaan rekaman CCTV menunjukkan aksi pencurian dilakoni 4 orang.

Berdasarkan penyelidikan, pencurian terjadi pada Kamis (18/6/2026) sekitar pukul 23.30 WIB.

Korban dalam kasus ini merupakan Zhang Wei, warga negara asing asal Nei Mongol yang bekerja di perusahaan itu.

Polisi kemudian mengidentifikasi para pelaku berinisial TA (24), RP (31), RA (23), dan DGS (23), yang seluruhnya merupakan karyawan perusahaan dengan jabatan operator boiler. Duh!

Pada Sabtu (20/6/2026), petugas berhasil menangkap 3 pelaku saat masuk bekerja sesuai jadwal shift, sedangkan seorang pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi.

Dari hasil pemeriksaan, ketiga tersangka mengakui mencuri kabel tembaga bersama rekannya yang kini buron. Kabel dipotong-potong sebelum dibawa keluar menggunakan tas ransel.

Polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Aerox BK 2225 TBY yang digunakan saat beraksi serta satu tas ransel merah untuk membawa kabel curian.

Kini penyidik masih melengkapi berkas perkara dan memburu satu pelaku yang belum tertangkap.***

Terkait kasus ini, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan kemarahannya atas penganiayaan yang diterima korban. YTT diketahui disiksa oleh pelaku hingga mengalami luka berat dan cacat di berbagai bagian tubuhnya, bahkan membuatnya tidak lagi dapat melihat dan berbicara.

Dalam video yang diunggah di akun Instagram (@dedimulyadi71), tokoh yang dikenal dengan sapaan KDM ini berharap agar Taufik Hidayat dapat segera ditangkap oleh pihak kepolisian.

"Saya sangat marah dengan laki-laki seperti ini, bernama Taufik Hidayat yang sekarang jadi buronan dan saya meyakini bahwa Tim Polda Jabar akan mampu dengan cepat menangkapnya," ujar KDM dalam videonya.

KDM membuka sayembara bagi masyarakat untuk membantu pihak kepolisian memburu dan menangkap Taufik Hidayat. Tak tanggung-tanggung, KDM menjanjikan hadiah Rp250 juta bagi informasi yang berperan dalam penangkapan Taufik Hidayat.

"Siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah Rp250 juta sebagai bentuk partisipasi saya agar Taufik Hidayat segera ditemukan dan segera ditangkap," tambahnya.

Di akhir video, KDM menampilkan foto dari Taufik Hidayat yang saat ini buron, dan mengajak masyarakat serta pihak kepolisian untuk segera menangkap pelaku.

(wan/bbs)

Pertemuan yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi itu digelar di Kantor Camat Siantar Utara, Jalan Patuan Anggi Kelurahan Sukadame, Senin (22/06/2026).

Di sana mereka membahas langkah cepat pasca bencana, yang ratusan unit kiosnya diamuk sijago merah tersebut.

Sekda Junaedi Sitanggang, seperti dalam sebuah postingan anonim Facebook @Pemko Pematangsiantar yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 23 Juni 2026 menerangkan posisi pemerintah sebagai pemilik aset, memiliki kewajiban mutlak untuk membangun kembali kawasan yang terdampak.

Untuk itu, kata Sekda, Pemko Pematangsiantar berkomitmen memulihkan legalitas operasional para pedagang yang kini tengah terpukul akibat kerugian materil akibat bencana.

Sekda mengatakan, ada 4 poin kebijakan strategis yang disampaikan untuk segera dilaksanakan.

Pertama,jabarnya, normalisasi infrastruktur drainase. Maksudnya, normalisasi total terhadap jaringan drainase atau saluran pembuangan air yang rusak akibat kebakaran.

"Langkah ini menjadi prioritas utama guna menjamin sirkulasi air berjalan lancar serta mengembalikan aspek higienitas dan kenyamanan di area pasar."

Kedua, tambahnya, penataan kawasan berdasarkan peraturan.

"Penataan kawasan sekitar secara tegas berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) mencakup penertiban jalur logistik agar tata ruang pasar pascabencana menjadi lebih rapi dan aman dari risiko kebakaran serupa.''

Ketiga, urainya, penertiban PKL di Jalan Mufakat.

"Terkait keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mengokupasi Jalan Mufakat, pihak kecamatan telah melayangkan surat pemberitahuan resmi untuk melakukan pembongkaran mandiri. Pemko Pematangsiantar menegaskan, penertiban fasilitas publik ini demi kepentingan bersama dan tidak membutuhkan persetujuan khusus demi kelancaran aksesibilitas pasar."

Keempat, imbuh Sekda, metode pengadaan barang/jasa darurat.

"Pemko Pematangsiantar merancang metode pengadaan barang dan jasa khusus situasi darurat guna mendirikan bangunan penampungan sementara atau semi permanen yang layak dalam waktu singkat."

Dalam situasi bencana, jelasnya lagi, Pemko Siantar tidak menggunakan skema pekerjaan normal yang butuh perencanaan berbulan-bulan dan proses tender reguler.

"Aturan memperbolehkan metode pengadaan darurat. Target utama kami adalah melaksanakan secara cepat pembangunan bangunan darurat dengan standarisasi bangunan dan instalasi listrik yang aman," terang Sekda.

Di sana, para pedagang memberi apresiasi atas respons cepat Pemko Pematangsiantar.

"Kami bukan berniat melawan pemerintah, kami sangat tunduk dan berterima kasih atas kepedulian Pemko. Namun, jika harus menunggu proyek pemerintah, prosesnya bisa berbulan-bulan dan kami menganggur. Anak-anak kami butuh biaya kuliah, kebutuhan hidup berjalan setiap hari. Kami sudah siap modalnya. Kalau diizinkan, besok pun kami langsung membangun sendiri dengan pengawasan ketat dari Pemko," ujar Tobing, salah satu perwakilan pedagang.

Selain masalah waktu, kata Tobing lagi, pedagang juga sempat mencemaskan selentingan isu mengenai penciutan ukuran kios menjadi 1,5 x 2 meter.

Hadir di situ, Fidelis Edy Suranta Sembiring SSTP MSi selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Subrata Nata Lumbantobing SSTP MSP, sejumlah pimpinan OPD, Camat Siantar Utara Marlon Brando Sitorus SSTP MSi, Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sari Dewi Rizkiyani Damanik SSTP MSP, jajaran Direksi dan Dewan Pengawas PD Pasar Horas Jaya (PHJ), dan para pedagang Pasar Dwikora.***

Mahasiswa menilai kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa, mengingat Minyakita merupakan program yang ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau. Namun dalam praktiknya, mahasiswa menduga distribusi dan pengelolaan minyak subsidi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Selain menyoroti persoalan harga dan kelangkaan Minyakita, BADKO HMI Sumatera Utara juga mempertanyakan tata kelola internal PT. INL yang dinilai sarat persoalan. Mahasiswa mendesak agar dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang selama ini menjadi perbincangan publik dapat diusut secara transparan oleh pihak berwenang.

"Minyak yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat justru diduga dipermainkan. Masyarakat kesulitan mendapatkan barang, harga di lapangan melambung di atas HET, sementara berbagai dugaan persoalan tata kelola perusahaan terus mencuat. Ini harus menjadi perhatian serius," tegas Fikri Ihsan Hasri Rangkuti, Bendahara Umum BADKO HMI Sumatera Utara.

Dalam aksi tersebut, massa BADKO HMI Sumatera Utara berupaya meminta pihak manajemen PT. INL untuk hadir dan memberikan penjelasan langsung kepada publik. Namun hingga aksi berlangsung, pimpinan perusahaan yang diminta untuk menemui massa tidak berada di tempat.

Kekecewaan massa semakin memuncak ketika mahasiswa memasuki area kantor PT. INL untuk memastikan keberadaan pihak perusahaan. Dari pantauan di lokasi, mahasiswa menyaksikan kondisi kantor yang minim aktivitas dan tidak menemukan pejabat maupun pihak yang berwenang untuk memberikan keterangan, padahal aksi berlangsung pada jam kerja.

"Ketika kami masuk ke dalam area kantor, kami tidak menemukan pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab. Bahkan kondisi kantor terlihat sepi pada saat jam kerja. Ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai keseriusan manajemen dalam merespons persoalan yang menjadi perhatian masyarakat," ujar Fikri.

Menurut BADKO HMI Sumatera Utara, ketidakhadiran pimpinan perusahaan menunjukkan lemahnya tanggung jawab moral terhadap berbagai persoalan yang sedang menjadi sorotan publik. Oleh karena itu, mahasiswa mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pejabat di lingkungan PT. INL.

BADKO HMI Sumatera Utara juga menilai bahwa induk perusahaan perlu mengambil langkah tegas untuk memperbaiki kondisi tersebut.

"Melihat berbagai persoalan yang terus mencuat, mulai dari dugaan KKN, persoalan distribusi Minyakita, hingga lemahnya respons manajemen terhadap aspirasi masyarakat, kami menilai sudah saatnya dilakukan evaluasi besar-besaran. PTPN harus bersih-bersih pejabat di lingkungan PT. INL demi mengembalikan kepercayaan publik," tegas Fikri.

BADKO HMI Sumatera Utara menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan mendorong aparat penegak hukum serta pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan secara transparan terhadap seluruh dugaan pelanggaran yang berkembang di tengah masyarakat.(REL/WIK)

Sorotan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati Rasahan, bersama Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Utara, Herdensi, ke Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Medan pada 17 Juni 2026, sebagaimana dalam siaran persnya, Selasa 23 Juni 2026.

Dalam pertemuan itu, Kepala KPPG Medan Donal Simanjuntak mengungkapkan, dari total 1.570 SPPG yang ada, sebanyak 1.056 telah mengajukan permohonan SLHS. Namun, baru 775 SPPG yang telah memperoleh sertifikat tersebut.

Syafrida menegaskan bahwa pemenuhan standar kesehatan dan keamanan pangan merupakan aspek mendasar dalam penyelenggaraan layanan publik, terutama yang menyasar anak-anak sebagai penerima manfaat.

"Program yang menyangkut konsumsi masyarakat, khususnya anak-anak, harus ditopang dengan kepastian bahwa seluruh aspek keamanan pangan telah dipenuhi. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen perlindungan bagi masyarakat yang menerima layanan," kata Syafrida.

Selain persoalan sertifikasi, Ombudsman juga menemukan belum adanya prosedur operasional standar (SOP) yang rinci terkait penghentian sementara (suspend) maupun pembukaan kembali operasional SPPG setelah terjadi insiden, termasuk dugaan keracunan pangan.

KPPG Medan mengakui bahwa penghentian operasional sementara selama ini dilakukan hingga ada perbaikan berdasarkan hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan setempat. Namun, belum tersedia mekanisme formal yang mengatur proses validasi atau uji kelayakan sebelum SPPG kembali beroperasi.

Menurut Syafrida, kondisi tersebut perlu segera dibenahi agar terdapat kepastian prosedur sekaligus mitigasi risiko yang jelas.

"Setiap penghentian maupun pembukaan kembali layanan harus didasarkan pada prosedur yang transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai terkesan hanya membebankan kepada Dinas Kesehatan. Standar tersebut penting untuk menjaga keselamatan masyarakat sekaligus memberikan kepastian bagi penyelenggara layanan," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Herdensi menyoroti pentingnya respons cepat terhadap pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan program SPPG.

Ombudsman menerima informasi mengenai keluhan warga atas rencana pembangunan dapur SPPG di lingkungan kompleks perumahan yang dinilai belum mendapat tanggapan dari pihak terkait. Menindaklanjuti laporan tersebut, Ombudsman bersama KPPG melakukan pemantauan langsung ke lokasi.

Dalam dialog dengan warga, KPPG menyatakan komitmennya menyelesaikan persoalan dengan meminta rencana pembangunan dapur dipindahkan ke lokasi lain. Karena masih dalam tahap persiapan dan belum beroperasi, relokasi dinilai masih memungkinkan dilakukan.

"Setiap pengaduan masyarakat perlu direspons secara cepat dan substantif. Kehadiran pemerintah bukan hanya memastikan program berjalan, tetapi juga memastikan aspirasi warga didengar dan potensi konflik dapat dicegah sejak dini," ujar Herdensi.

Ombudsman berharap temuan dan masukan dalam kunjungan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola SPPG, meningkatkan kepatuhan terhadap standar kesehatan, serta membangun sistem pengawasan yang lebih komprehensif guna menjamin kualitas pelayanan publik.(rel)