Kerusakan ini bukan sekadar persoalan infrastruktur, melainkan menyangkut kelangsungan aktivitas dan perekonomian masyarakat. Pasalnya, jalan tersebut merupakan akses utama warga untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, mengangkut hasil pertanian, serta memenuhi berbagai kebutuhan hidup.

Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Karo bersama instansi teknis terkait segera mengambil langkah nyata dengan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi kerusakan sekaligus melakukan perbaikan sebelum keadaan semakin memburuk.

Rida W. Ginting, warga Dusun Cerumbu, kawasan Liang Melas Datas, mengatakan kerusakan jalan tersebut telah berlangsung sekitar satu minggu terakhir. Ia menduga kerusakan semakin parah akibat tingginya curah hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

"Saya meminta kepada Pemerintah Kabupaten Karo, khususnya Bupati Karo, agar segera turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi jalan ini dan secepatnya melakukan perbaikan. Jika terus dibiarkan tanpa penanganan, jalan tersebut dikhawatirkan akan putus total. Tentunya kami masyarakat LMD akan sangat kesulitan untuk beraktivitas," ungkap Rida.

Kondisi jalan yang semakin mengkhawatirkan membutuhkan penanganan segera agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar. Jika akses tersebut sampai terputus, mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, hingga aktivitas perekonomian warga dipastikan akan terganggu. ( JpG)

Sebagai tanda dimulainya pelaksanaan program tersebut, Ketua Komite II DPD RI, DR. Badikenita Br Sitepu, SE., SH., M.Si., bersama Bupati Karo, Antonius Ginting, melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan rumah penerima bantuan BSPS di Desa Gurusinga, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Karo, Hendrik Tarigan, serta sejumlah pihak terkait.

Dalam sambutannya, Badikenita Br Sitepu menjelaskan bahwa program BSPS merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam mendukung target pembangunan dan peningkatan kualitas tiga juta rumah di seluruh Indonesia.

Ia menyebutkan, Provinsi Sumatera Utara memperoleh alokasi sekitar 15.000 unit bantuan BSPS. Sementara itu, Kabupaten Karo sebelumnya telah mengusulkan sebanyak 1.200 unit. Namun, setelah melalui tahapan verifikasi, jumlah bantuan yang disetujui untuk Kabupaten Karo sebanyak 500 unit.

"Memang sebelumnya Kabupaten Karo mengajukan 1.200 unit, tetapi ada beberapa yang belum terverifikasi sehingga yang terealisasi sebanyak 500 unit. Ke depannya, persiapan harus dilakukan lebih matang agar program ini dapat berjalan maksimal," ungkap Badikenita.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa program BSPS bukan semata-mata program aspirasi individu, melainkan program pemerintah yang pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Sebagai anggota DPD RI, khususnya melalui Komite II, Badikenita menyampaikan bahwa pihaknya memiliki fungsi pengawasan terhadap berbagai program pemerintah agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Program bedah rumah ini merupakan bentuk perhatian negara terhadap masyarakat. Setiap warga negara berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Karena itu, selain memperjuangkan program ini, kami dari DPD RI juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Karo, Antonius Ginting, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian pemerintah pusat melalui alokasi 500 unit bantuan BSPS bagi masyarakat Kabupaten Karo.

Menurutnya, bantuan tersebut sangat berarti, khususnya bagi keluarga berpenghasilan rendah yang selama ini masih menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni.

Pemerintah Kabupaten Karo berharap program ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong terwujudnya lingkungan permukiman yang lebih sehat, aman, dan nyaman.

"Bantuan ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya keluarga yang masih tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak huni. Dengan adanya bantuan 500 unit BSPS ini, diharapkan semakin banyak masyarakat Kabupaten Karo yang dapat menikmati hunian layak, sehat, dan aman," ujar Antonius Ginting.

Salah seorang penerima manfaat, Bangun, warga Desa Gurusinga, mengaku sangat bersyukur dan bahagia karena rumah yang telah ditempatinya selama bertahun-tahun dalam kondisi tidak layak huni akhirnya mendapatkan bantuan untuk diperbaiki melalui program BSPS.

"Saya sangat senang karena rumah yang saya huni selama bertahun-tahun dan kondisinya tidak layak huni akhirnya masuk dalam program BSPS. Ini merupakan rezeki bagi saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas bantuan ini," ungkap Bangun dengan penuh rasa syukur.

Program BSPS ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni, tetapi juga menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, DPD RI, dan Pemerintah Kabupaten Karo, diharapkan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah masyarakat dapat terus diperluas sehingga manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah di Kabupaten Karo. (JpG)

Dalam pertemuan itu, Rico Waas menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan kota tidak terlepas dari kolaborasi dan koordinasi yang solid antarlembaga, termasuk dengan jajaran Kepolisian. Sinergi tersebut dinilai penting agar berbagai program strategis pemerintah dapat berjalan lancar, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sejumlah agenda pembangunan turut menjadi pembahasan, di antaranya Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), pengembangan transportasi publik Bus Rapid Transit (BRT), pembenahan infrastruktur drainase, hingga penanganan banjir di sejumlah kawasan rawan di Kota Medan.

Berbagai program tersebut membutuhkan dukungan dan koordinasi lintas sektor, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan, sehingga setiap tahapan pembangunan dapat berlangsung secara tertib dan berkelanjutan.

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas didampingi Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Khairul Azmi, Kasatpol PP, Muhammad Yunus, Kepala BPBD Kota Medan Yunita Sari S.H., M.H., serta Dinas Perhubungan Kota Medan yang diwakili Inrianita Tonggo Tangap Junita, S.S.T.P., M.Si.

Kehadiran jajaran perangkat daerah tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Medan dalam memperkuat koordinasi dan memastikan berbagai program prioritas pembangunan berjalan selaras dengan upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Melalui silaturahmi dan komunikasi yang berkesinambungan ini, diharapkan hubungan kelembagaan antara Pemko Medan dan Polda Sumatera Utara semakin solid, sehingga pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta penanganan berbagai persoalan perkotaan dapat berjalan lebih optimal demi mewujudkan Medan yang aman, nyaman, dan maju.(ATN)

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kota Medan dengan jajaran Kepolisian, khususnya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Medan.

Dalam pertemuan itu, sejumlah agenda strategis turut dibahas, di antaranya program Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), pengembangan layanan transportasi Bus Rapid Transit (BRT), pembenahan infrastruktur drainase, hingga penanganan banjir di sejumlah kawasan rawan genangan.

Pembahasan berbagai program tersebut mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar setiap kebijakan dan pembangunan dapat terlaksana secara terarah, optimal, serta tetap memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur, Dinas SDABMBK Kota Medan terus berkomitmen mendukung program prioritas Pemerintah Kota Medan, terutama dalam peningkatan kualitas infrastruktur jalan, drainase, dan penanganan persoalan banjir.

Melalui koordinasi dan sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan Kepolisian, diharapkan berbagai program strategis dapat berjalan lancar serta memberikan dampak positif dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sinergi tersebut sekaligus menjadi bagian dari langkah bersama dalam mewujudkan pembangunan Kota Medan yang berkelanjutan, aman, tertib, dan semakin nyaman bagi seluruh masyarakat. (ATN)

Kedatangan Yohanes menarik perhatian Kabid OKK DPC GRIB Jaya Kota Medan, Dudi Efni Pasaribu. Pria tersebut datang dengan membawa sejumlah barang bekas yang dibawanya saat beraktivitas.

Dalam perbincangan singkat, Yohanes mengaku telah berada di Kota Medan sejak 2009. Saat ini, ia tinggal di kawasan Pancur Batu bersama saudaranya.

Melihat kehadiran Yohanes, Dudi Efni tidak hanya mempersilakannya menikmati hidangan, tetapi juga mengajak agar kembali datang kapan saja ketika melintas di sekitar kantor GRIB Jaya.

"Bang, setiap hari makan di sini kalau lewat. Ajak kawan-kawan untuk makan di sini. Boleh setiap hari, terkecuali tanggal merah," ujar Dudi Efni dengan ramah.

Momen sederhana tersebut menjadi gambaran bahwa kegiatan berbagi yang dilakukan GRIB Jaya tidak sekadar menyediakan makanan, tetapi juga menghadirkan kepedulian dan ruang kebersamaan bagi siapa saja tanpa memandang asal daerah maupun latar belakang.

Dudi Efni menegaskan, aksi berbagi ini bukan kegiatan seremonial semata, melainkan agenda rutin yang telah menjadi bagian dari identitas organisasi dalam membantu meringankan beban masyarakat.

"Jumat kali ini menjadi momentum bagi kami untuk konsisten menebar kebaikan. Siapa pun dan dari latar belakang agama apa pun, kami persilakan datang. Kami menyediakan sedikitnya 700 porsi makanan prasmanan di kantor DPC untuk dinikmati warga sekitar, pejalan kaki, hingga jemaah masjid," ungkap Dudi.

Dudi menambahkan, keberlangsungan kegiatan tersebut tidak terlepas dari koordinasi internal serta arahan Pembina DPC GRIB Jaya Kota Medan, Ferdy Sanjaya Sembiring. Dukungan juga datang dari Ketua DPC GRIB Jaya Kota Medan, Rudi Ginting, serta Bendahara DPC, Rio Siahaan.

"Kegiatan ini berjalan sukses berkat dukungan penuh dari Pembina kami, Bapak Ferdy Sanjaya Sembiring, serta Ketua Rudi Ginting. Kami mendoakan semoga beliau berdua senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan, dan kemudahan rezeki agar program bermanfaat ini terus berkelanjutan," katanya.

Di lokasi, ratusan warga tampak antusias menikmati hidangan prasmanan. Para kader GRIB Jaya juga terlihat membaur bersama masyarakat sehingga suasana berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan.

Dudi berharap kegiatan tersebut dapat terus memberikan manfaat sekaligus memperkuat kehadiran GRIB Jaya sebagai organisasi yang peduli terhadap persoalan sosial masyarakat Kota Medan.

"Semoga kehadiran GRIB Jaya dapat terus memberi warna positif serta membuktikan bahwa kami hadir sebagai mitra sosial yang peduli terhadap kondisi masyarakat di Kota Medan," pungkasnya.

Sementara itu, kegiatan Jumat Berkah GRIB Jaya Kota Medan juga berlangsung di lokasi berbeda. Sekretaris DPC GRIB Jaya Kota Medan, Drs. Toyib Marbun, menyebutkan kegiatan berbagi tersebut turut dilaksanakan bersama jajaran Pimpinan Anak Cabang (PAC) Medan Polonia dibawah Pimpinan Ketua Harvey hingga tingkat ranting.

"Hari ini kami kembali melaksanakan kegiatan Jumat Berkah bersama PAC Medan Polonia beserta jajaran ranting. Antusiasme masyarakat dan kader yang hadir sangat luar biasa," ujar Toyib.

Dalam kegiatan tersebut, pembagian makanan menyasar jemaah seusai menunaikan salat Jumat, masyarakat sekitar, hingga pengendara yang melintas di kawasan Kompleks CBD.

Sebanyak 300 hingga 500 paket makanan siap santap disalurkan kepada masyarakat.

Toyib turut menyampaikan apresiasi kepada Pembina GRIB Jaya Kota Medan, Ferdy Sanjaya Sembiring, dan Ketua DPC Rudi Ginting atas dukungan terhadap kegiatan sosial tersebut.

"Semoga seluruh kebaikan ini membawa berkah untuk kita semua," tutupnya. (Dam)

Hal itu terlihat dalam suasana dapur umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GRIB Jaya Sumatera Utara di Jalan Sei Serayu, Medan, Kamis (5/11/2026).

Di tengah kesibukan pengurus menyiapkan makanan siang gratis bagi masyarakat, Kabid OKK DPC GRIB Jaya Kota Medan, Dudi Efni Pasaribu, menyempatkan diri menyapa seorang lansia yang tengah menunggu waktu makan siang.

Dengan penuh keakraban, Dudi menghampiri pria lanjut usia tersebut yang terlihat duduk di atas becak bak terbuka bersama sebuah pompa angin.Sapaan sederhana pun terlontar dari Dudi untuk menyemangati sang bapak.

"Bisa duduk, bisa makan, bisa mompa. Semangat bapakku ya!" ujar Dudi dengan nada bersahabat.

Percakapan keduanya berlangsung santai. Sang lansia kemudian bercerita bahwa dirinya diantar oleh putri tercintanya untuk datang ke dapur umum tersebut.

Mendengar cerita itu, Dudi memberikan apresiasi sekaligus mengajak sang bapak agar tidak sungkan memanfaatkan fasilitas makan gratis yang disediakan GRIB Jaya.

"Gak apa-apa, Pak. Yang penting kita ada di sini. Bapak makan gratis setiap hari di sini ya. Ajak kawan-kawan untuk makan gratis di sini juga. Kita tunggu ya, Pak," ucapnya.

Dalam perbincangan tersebut, sang lansia juga sempat menyinggung dinamika politik dan pemilu. Menanggapi hal itu, Dudi menyampaikan pesan bahwa kepedulian dan perbuatan baik harus tetap menjadi prioritas, tanpa memandang latar belakang maupun agama seseorang.

"Gak apa-apa itu, Pak. Yang penting bagi kita sekarang adalah beribadah dan berbuat baik. Kalau masalah rezeki atau kedudukan belum ada, itu semua kehendak Allah. Namun, kita tetap wajib berbuat baik kepada siapa pun dan agama apa pun," tuturnya.

Tanam Kebaikan, Tuai Kebaikan

Bagi Dudi, keberadaan dapur umum bukan sekadar tempat menyediakan makanan gratis, melainkan juga ruang untuk mempererat silaturahmi dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Dudi Efni pun mengingatkan pentingnya menjaga hubungan baik antarsesama melalui pesan sederhana yang disampaikannya kepada masyarakat.

"Ingat, apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Kau tanam kebaikan, hasilnya kebaikan. Kau tanam durian, hasilnya durian," selorohnya yang disambut suasana penuh keakraban.

Pada kesempatan itu, Dudi bersama jajaran pengurus DPC GRIB Jaya Kota Medan juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah hadir dan memanfaatkan layanan dapur umum tersebut.

Ia sekaligus menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan pelayanan masih terdapat kekurangan, baik dari segi ucapan, sikap maupun pelayanan.

"Kami memohon maaf apabila ada salah-salah kata, ucapan, perbuatan maupun pelayanan kami yang kurang berkenan. Dapur umum ini hadir untuk masyarakat Kota Medan," ungkapnya.

Kegiatan berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan ditutup dengan seruan bersama untuk menjaga keamanan serta kondusivitas Kota Medan.

Melalui kegiatan tersebut, GRIB Jaya berharap dapur umum di Jalan Sei Serayu dapat terus menjadi ruang kebersamaan sekaligus tempat masyarakat mendapatkan manfaat dari semangat berbagi dan kepedulian sosial. (Dam)

Kegiatan yang melibatkan jajaran Kecamatan Medan Baru, Koramil 05 MB, dan Polsek Medan Baru tersebut diawali dengan apel persiapan di Aula Kantor Lurah Petisah Hulu. Apel dipimpin langsung Camat Medan Baru, Frans S.R.H. Siahaan, S.STP, MSP.

Dalam arahannya, Camat Medan Baru menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi seluruh unsur terkait dalam mendukung optimalisasi fungsi Poskamling. Menurutnya, kesiapsiagaan petugas serta keterlibatan aktif masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.

Usai apel, tim gabungan melaksanakan monitoring dengan mengecek keberadaan dan kesiapan petugas Poskamling di sejumlah titik wilayah Kecamatan Medan Baru. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan perlengkapan penunjang keamanan lingkungan.

Adapun perlengkapan yang disalurkan meliputi pentungan, senter, jas hujan, lampu darurat (emergency lamp), serta ketel atau ceret listrik. Bantuan tersebut diharapkan dapat menunjang kebutuhan petugas sekaligus meningkatkan kenyamanan dan kesiapan dalam menjalankan tugas pengamanan lingkungan.

Melalui kegiatan ini, Kecamatan Medan Baru berharap keberadaan Poskamling tidak hanya menjadi sarana pemantauan keamanan, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkuat kepedulian, kebersamaan, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan masing-masing.

Sinergi antara pemerintah kecamatan, TNI, Polri, dan masyarakat diharapkan terus terpelihara sehingga tercipta sistem keamanan lingkungan yang aktif, responsif, dan berkelanjutan demi mewujudkan wilayah Medan Baru yang aman dan kondusif. (ATN)

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumatera Utara, Darma Putra Rangkuti, S.Hut., M.Si., menegaskan kesungguhannya mengawal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai setiap pekerja berhak mendapat perlindungan, termasuk mereka yang berpenghasilan tidak tetap dan menghadapi berbagai risiko dalam pekerjaannya.

"Setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan, termasuk mereka yang memiliki penghasilan tidak tetap dan menghadapi berbagai risiko dalam pekerjaannya," demikian pernyataan yang disampaikan Darma dalam unggahan di akun Instagram @darmaputrarangkuti, Jumat (6/11/2026).

Menurutnya, hal itu menjadi salah satu alasan penting di balik pembentukan Ranperda tersebut.

Menyasar Petani, Nelayan, dan Pekerja Informal

Ranperda ini diharapkan memperluas akses perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan, seperti petani, nelayan, buruh harian lepas, serta pekerja sektor informal lainnya yang memiliki keterbatasan ekonomi dan memenuhi kriteria sebagai penerima perlindungan.

"Melalui upaya ini, kita ingin memastikan bahwa keterbatasan penghasilan bukan menjadi penghalang bagi pekerja untuk mendapatkan perlindungan," tulisnya. Ia berharap Ranperda ini menjadi langkah nyata menghadirkan jaminan sosial yang lebih inklusif, meningkatkan kesejahteraan, dan memberikan rasa aman bagi pekerja rentan di Sumatera Utara.

Bagi Darma, pembahasan peraturan daerah 2024–2026 yang dikawal Bapemperda merupakan upaya menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan dan kesehatan. Perlindungan pekerja rentan menjadi salah satu perhatian utamanya.

Disesuaikan lewat Fasilitasi Kemendagri

Dalam prosesnya, Ranperda ini mengalami penyesuaian judul. Semula berjudul Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan, rancangan itu dibahas dan difasilitasi Kementerian Dalam Negeri hingga menjadi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kemendagri menerbitkan surat fasilitasi Nomor 100.2.1.6/2901/OTDA tertanggal 26 Agustus 2026.

Hasil fasilitasi memuat saran penyempurnaan pada judul dan konsiderans (dasar hukum). Bapemperda menjaga agar Ranperda selaras dengan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, ketentuan pemerintahan daerah, serta ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan tidak melampaui kewenangan daerah.

Peran Pemprov dan BPJS

Ranperda ini membagi peran antara Pemerintah Provinsi dan BPJS. Pemerintah Provinsi berperan dalam fasilitasi, koordinasi, pendataan, pembinaan, dan dukungan kebijakan, sementara penyelenggaraan program berjalan secara berkelanjutan.

Agar pelaksanaan Perda kelak kuat, Darma menekankan empat hal: pendataan yang akurat, verifikasi dan validasi calon peserta, perencanaan pembiayaan yang bertanggung jawab, serta pengawasan dan evaluasi berkelanjutan.

Turun Langsung ke Masyarakat

Komitmen itu juga ia bawa ke tengah warga. Pada Reses I Masa Sidang III Tahun 2026–2027, 21–31 September 2026, Darma menemui masyarakat di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar, antara lain di Nagori Perdagangan III, Nagori Marihat Bukit, Nagori Karangsari, dan Kelurahan Setia Negara. Bersama BPJS Ketenagakerjaan, ia mengajak warga memahami manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi pekerja bukan penerima upah.

"Harapannya, masyarakat semakin memahami manfaat perlindungan sosial dan mengetahui hak yang bisa mereka dapatkan ketika menghadapi risiko dalam bekerja," ujarnya.

Sebelumnya, pada 8 September 2025, Bapemperda DPRD Sumut juga melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama BPJS Ketenagakerjaan untuk membahas rancangan perda perlindungan jaminan sosial pekerja rentan. Pemprov Sumut sendiri telah memiliki Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; Perda dipandang sebagai penguat agar perlindungan memiliki kepastian hukum yang lebih kokoh.

Turut hadir Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pilippi Simarmata, Kadis Perhubungan Laspayer Sipayung, Plt. Kasat Pol PP Rikardo Sidabutar, Kabid IKP Diskominfo Togarma Naibaho dan Tim Terpadu Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Samosir.

Tim terpadu menyasar empat bangunan yang dimanfaatkan sebagai aula atau ruang pertemuan, tempat usaha perdagangan, rumah makan, dan hotel.

Dalam pelaksanaannya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memasang spanduk pemberitahuan penghentian sementara operasional di masing-masing lokasi sebagai penegasan bahwa kegiatan usaha belum diperkenankan berjalan sebelum persyaratan perizinan dipenuhi.

Langkah tersebut bukan dilakukan secara tiba-tiba. Sebelum sanksi diterapkan, pemerintah daerah telah menyampaikan teguran tertulis hingga teguran kedua serta memberikan kesempatan kepada pemilik bangunan untuk mengurus PBG. Namun, hingga batas waktu yang diberikan, izin yang dipersyaratkan belum juga diterbitkan. Penertiban ini mengacu pada Peraturan Bupati Samosir Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pengenaan Sanksi atas Kegiatan/Usaha yang Tidak Memiliki Perizinan.

Pilippi Simarmata, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Samosir menjelaskan bahwa penghentian sementara tersebut merupakan bagian dari pembinaan sekaligus penegakan aturan agar setiap pelaku usaha memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perizinan sebelum menjalankan kegiatan usahanya.

"Sudah diberikan teguran tertulis dan penempelan stiker sebelumnya. Hari ini dilakukan pemasangan spanduk penghentian sementara operasional terhadap empat bangunan yang belum memiliki PBG. Ini merupakan langkah pembinaan agar pemilik usaha terlebih dahulu fokus mengurus perizinannya sebelum kembali beroperasi," jelas Pilippi.

Ia menegaskan, proses pengurusan izin yang sedang berjalan tidak dapat dijadikan alasan untuk tetap melaksanakan kegiatan usaha. Operasional baru dapat kembali dilakukan setelah PBG resmi diterbitkan. Karena itu, pemilik bangunan diminta menunjukkan komitmen dengan segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan.

Menurutnya, salah satu kendala yang kerap ditemukan dalam proses pengurusan PBG adalah kurang optimalnya komunikasi antara pelaku usaha dengan konsultan yang digunakan untuk menyiapkan dokumen teknis dan gambar bangunan. Sejumlah berkas masih ditemukan tidak lengkap atau terdapat kekeliruan yang belum diperbaiki sesuai permintaan dalam sistem perizinan. Selain itu, kesadaran mengurus izin sebelum pembangunan juga dinilai masih perlu ditingkatkan.

Pilippi menegaskan bahwa Pemkab Samosir tidak mempersulit masyarakat dalam memperoleh perizinan. Bahkan, pemerintah daerah membuka ruang konsultasi dan menyediakan pendampingan bagi masyarakat yang hendak mendirikan bangunan, termasuk melalui pemanfaatan konsultan yang difasilitasi pemerintah daerah dengan tetap mengikuti standar gambar dan persyaratan teknis yang berlaku. Ia berharap pelaku usaha dapat lebih proaktif berkoordinasi sehingga proses pengurusan berjalan baik dan tidak berlarut-larut.

Senada dengan itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Samosir, Rikardo Sidabutar, menegaskan bahwa pihaknya akan terus menjalankan fungsi penegakan peraturan daerah bersama perangkat daerah terkait. Penertiban dilaksanakan secara humanis, profesional, dan sesuai standar operasional prosedur (SOP), tanpa mengesampingkan ketegasan dalam menerapkan aturan.

Dia juga mengharapkan kerja sama para pemilik usaha untuk segera melengkapi seluruh persyaratan perizinan. Bersama DPMPTSP, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta unsur tim terpadu lainnya, Satpol PP berkomitmen melanjutkan pengawasan dan menyusuri bangunan-bangunan yang belum memiliki PBG di wilayah Kabupaten Samosir.

Lewat langkah ini, Pemkab Samosir ingin memastikan bahwa pertumbuhan usaha dan pembangunan daerah berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Penegakan perizinan bukan semata-mata memberikan sanksi, melainkan membangun kesadaran bersama bahwa setiap bangunan harus memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku demi ketertiban, keamanan, serta kenyamanan masyarakat.***

Kapolres Tapanuli Tengah melalui Kapolsek Sibabangun IPTU Totok Catur, S.H., M.H. menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang resah terkait adanya aktivitas peredaran narkotika di sebuah pondok di kawasan Desa Anggoli. Mendapat informasi tersebut, personel Polsek Sibabangun yang dipimpin oleh Kanit Reskrim bersama anggotanya langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan.

Tiba di lokasi, petugas melihat seorang pria mencurigakan berada di depan pondok dan langsung bergerak cepat melakukan penangkapan. Namun, saat penyergapan berlangsung, satu orang lainnya yang berada di bagian belakang pondok berhasil melarikan diri. Petugas sempat melakukan pengejaran ke arah semak-semak, tetapi pelaku kehilangan jejak di tengah gelapnya malam.

Pria yang berhasil diamankan di lokasi diketahui berinisial EF. Dari hasil interogasi awal, EF mengakui kedatangannya ke pondok tersebut untuk membeli sabu dari seorang pria berinisial SN alias Boho, yang kini masuk dalam pengejaran Polisi.

Tak berselang lama setelah penggerebekan pertama, situasi di sekitar lokasi kembali menarik perhatian petugas. Dua orang pengendara sepeda motor berinisial AP dan AZ tiba dan berhenti tepat di depan pondok.

Petugas yang masih berada di lokasi langsung memeriksa keduanya. Berdasarkan interogasi, AP dan AZ juga mengaku berniat memesan sabu kepada bandar yang sama, yakni SN alias Boho.

Dalam penggeledahan di lokasi kejadian, polisi berhasil menemukan sejumlah barang bukti yang disimpan di dalam sebuah tas sandang, meliputi:

- 1 paket klip bening berisi narkotika jenis sabu;

- 3 buah kaca pirek;

- 2 buah pipet bening bergaris merah (diduga sendok sabu);

- 10 buah pipet bening kecil;

- 2 paket plastik klip bening kosong;

- 1 gunting stainless merek Emigo bergagang hitam;

- 1 gulungan kertas timah rokok (diduga alat pembersih kaca pirek);

- 1 buah mancis warna biru tanpa penutup kepala; serta

- Uang tunai sebesar Rp220.000 dari lokasi penemuan barang bukti, serta uang Rp397.000 dan dua unit ponsel dari tangan para pembeli.

Guna pengembangan kasus lebih lanjut, ketiga orang yang diamankan—yakni EF, AP, dan AZ—beserta seluruh barang bukti langsung digelandang ke Markas Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Tapanuli Tengah.

Kini, pihak kepolisian masih mendalami keterangan dari ketiga terduga pembeli tersebut sekaligus memburu keberadaan bandar utama berinisial SN alias Boho yang melarikan diri saat penggerebekan.***

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak, Kamis (5/11/2026), mengatakan program Poliran mendapat respons positif dari masyarakat. Ke depan, pelatihan akan lebih dekat dengan masyarakat, khususnya di desa-desa yang memiliki keterbatasan akses terhadap pelatihan kerja.

Minggu depan, Polrestabes Medan berencana menyasar Desa Jermal dan Selambo dengan menggelar pelatihan langsung di lokasi. Para Kapolsek juga diperintahkan melakukan pemetaan untuk menjaring warga yang membutuhkan keterampilan dan kesempatan kerja.

Program ini tidak hanya berfokus pada pelatihan, tetapi juga memastikan para peserta mendapatkan akses penempatan kerja melalui kerja sama dengan BBPVP Medan, Apindo, dan dunia usaha.

Kepala BBPVP Medan Amran mengapresiasi sinergi tersebut karena pendampingan peserta tidak berhenti setelah pelatihan, melainkan berlanjut hingga memperoleh pekerjaan.

Apresiasi serupa disampaikan Ketua Apindo Medan Jan Lie. Sementara itu, Ketua Umum Gapentar Arul mengungkapkan pihaknya telah menyerap 16 peserta Poliran dan seluruhnya kini telah bekerja.

Melalui program ini, Polrestabes Medan berharap semakin banyak masyarakat memperoleh keterampilan, kesempatan kerja, serta penghasilan yang layak. Selain menekan angka pengangguran, Poliran juga diharapkan menjadi salah satu langkah preventif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan menjaga keamanan lingkungan. (Dam)

Rektor mengatakan, Perguruan tinggi, khususnya fakultas ekonomi dan bisnis, dituntut tak hanya menghasilkan lulusan berkompetensi akademik, tapi juga menjadi pusat pengembangan pemikiran, inovasi, penelitian, dan solusi konkret bagi berbagai persoalan ekonomi masyarakat.

"Tuntutan tersebut semakin penting di tengah perubahan struktur ekonomi dunia, percepatan transformasi digital, perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), serta tantangan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan," kata Rektor.

Menurut Nurhayati, Kongres AFEBI menjadi forum strategis untuk mempertemukan pemikiran, pengalaman, dan praktik terbaik dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dalam merumuskan arah pengembangan pendidikan ekonomi dan bisnis yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Ia menilai, keberadaan AFEBI sebagai wadah kolaborasi antarfakultas ekonomi dan bisnis memiliki posisi penting dalam memperkuat sinergi akademik, meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, sekaligus membangun kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi nasional.

"Perguruan tinggi harus mampu bergerak dari sekadar menghasilkan pengetahuan menuju institusi yang menciptakan dampak nyata," tegasnya.

Rektor juga menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam pengembangan ekonomi. Sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, UINSU berkomitmen mengembangkan pendidikan yang mengintegrasikan keunggulan ilmu pengetahuan, nilai keislaman, dan tanggung jawab sosial.

Menurutnya, kemajuan ekonomi tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan angka statistik, tetapi juga dari kemampuan pembangunan menghadirkan keadilan, pemerataan kesempatan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan kehidupan.

Prinsip tersebut sejalan dengan ekonomi Islam yang menempatkan keadilan, keseimbangan, amanah, dan kemaslahatan sebagai landasan aktivitas ekonomi.

Karena itu, ia memandang kolaborasi antara fakultas ekonomi dan bisnis dengan fakultas ekonomi dan bisnis Islam sebagai kekuatan penting dalam membangun ekosistem pendidikan ekonomi Indonesia yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing global.

"Perbedaan perspektif keilmuan bukanlah penghalang untuk berkolaborasi, melainkan kekayaan intelektual yang dapat memperkuat kualitas pemikiran dan menghasilkan pendekatan lebih komprehensif dalam menjawab tantangan pembangunan," ujarnya.

Nurhayati juga menyambut baik peluncuran AFEBI Research Institute sebagai salah satu agenda penting kongres. Lembaga riset tersebut diharapkan menjadi pusat kolaborasi penelitian, pengembangan rekomendasi kebijakan berbasis bukti, serta penghubung antara dunia akademik, pemerintah, dan sektor industri.

Dengan demikian, hasil penelitian perguruan tinggi tidak berhenti sebagai karya ilmiah, tetapi dapat diterjemahkan menjadi solusi aplikatif bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah, kata nya.

Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) AFEBI, Prof. Dr. Aurik Gustomo, S.T., M.T., menambahkan, fakultas ekonomi dan bisnis di Indonesia harus mengambil peran lebih besar dalam merespons berbagai tantangan ekonomi nasional maupun global.

Dekan Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) itu menyebut perubahan iklim, perkembangan AI, dan dinamika geopolitik dunia sebagai persoalan yang harus menjadi perhatian serius kalangan akademisi.

Menurut Aurik, perubahan iklim dan tuntutan keberlanjutan tidak semestinya hanya dipandang sebagai ancaman. Jika dikelola dengan inovasi dan pendekatan bisnis yang tepat, persoalan tersebut justru dapat membuka peluang ekonomi baru, seperti pengolahan limbah menjadi energi, penguatan ketahanan pangan, dan perdagangan karbon.

Ia juga mengingatkan agar perguruan tinggi tidak sekadar menjadikan AI sebagai alat untuk mendelegasikan pekerjaan. Sebaliknya, fakultas ekonomi dan bisnis harus berada di barisan terdepan dalam mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi tersebut ke dalam proses pembelajaran maupun penelitian.

Aurik menilai Indonesia memiliki potensi besar menjadi laboratorium hidup (living laboratory) bagi pengembangan ilmu ekonomi dan manajemen. Jumlah penduduk yang besar, keragaman budaya, serta berbagai program strategis pemerintah, termasuk hilirisasi industri, merupakan sumber pembelajaran sekaligus peluang melahirkan teori dan model bisnis baru.

Karena itu, AFEBI perlu memperluas orientasinya. Jika selama periode 2013–2025 organisasi lebih banyak berfokus pada peningkatan mutu pendidikan fakultas ekonomi dan bisnis (looking inward), kini saatnya bergerak memberikan kontribusi lebih luas bagi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu langkah konkretnya diwujudkan melalui program AFEBI Berdampak yang ditandai dengan peluncuran AFEBI Research Institute.

Ketua Panitia Pelaksana Kongres AFEBI XIV, Prof. Dr. M. Syukri Albani Nasution, M.A. melaporkan, bahwa rangkaian kongres berlangsung selama empat hari, mulai 4 hingga 7 November 2026.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UINSU Medan itu menjelaskan, kegiatan diawali dengan sidang dan rapat organisasi pada Rabu (4/11/2026).

Selanjutnya, pada Kamis (5/11/2026), agenda kongres diisi dengan sejumlah forum akademik dan diskusi panel yang mengangkat isu strategis pengembangan pendidikan ekonomi dan bisnis.

Rangkaian kegiatan pada Kamis malam dilanjutkan dengan gala dinner bersama Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara.Jumat (6/11/2026), para peserta kongres dijadwalkan melakukan kunjungan ke kawasan Danau Toba sebagai bagian dari agenda pengenalan potensi wisata dan budaya Sumatera Utara.

Kongres diikuti 262 peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pelaksanaan sebelumnya yang diikuti 241 peserta. ( Et)

Kegiatan yang diikuti siswa-siswi sekolah dasar ini menghadirkan Kak Indri sebagai pendongeng. Melalui cerita yang kreatif dan komunikatif, para siswa diajak mengenal pentingnya memiliki akhlak terpuji serta meneladani nilai-nilai kebaikan dari kisah para nabi.

Tidak hanya itu, edukasi mengenai pencegahan perundungan atau bullying juga disampaikan melalui cerita dan interaksi langsung. Anak-anak diajak memahami pentingnya saling menghargai, tidak menyakiti teman, serta membangun hubungan pertemanan yang positif di lingkungan sekolah.

Tondini Alief selaku Program Leader Rumah Zakat menjelaskan bahawa Program Rumah Zakat Goes to School merupakan salah satu upaya Rumah Zakat dalam menghadirkan edukasi karakter dengan pendekatan yang dekat dengan dunia anak. Melalui media dongeng, pesan-pesan moral dapat disampaikan secara lebih ringan, menarik, dan mudah dipahami. Rumah Zakat berharap kegiatan ini dapat membantu menumbuhkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia, kepedulian terhadap sesama, serta keberanian untuk menolak segala bentuk perundungan, ujar Tondini".

Sepanjang kegiatan berlangsung, antusiasme siswa-siswi SD Namira Islamic School terlihat dari perhatian dan keterlibatan mereka dalam mengikuti setiap cerita. Suasana ceria dan interaktif pun mewarnai sesi mendongeng hingga kegiatan berakhir.

Selain menghadirkan edukasi karakter, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menumbuhkan kepedulian sosial dan kemanusiaan sejak dini. Dalam kesempatan tersebut, turut dilaksanakan penggalangan donasi untuk membantu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta mendukung bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Palestina.

Melalui kegiatan ini, Rumah Zakat terus berkomitmen menghadirkan program edukasi yang inspiratif sebagai bagian dari upaya membangun generasi masa depan yang berkarakter, berakhlak baik, dan saling menghargai.( Evi/R)

Dukungan tersebut disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, saat membacakan Pendapat Bupati Deli Serdang terhadap Penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD atas lima Ranperda inisiatif legislatif dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I di Ruang Rapat Paripurna DPRD Deli Serdang, Kamis (5/11/2026).

Kelima Ranperda tersebut meliputi Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Tuberkulosis (TBC), Pemekaran dan Penggabungan serta Perluasan Desa/Kelurahan, Maghrib Mengaji, dan Guru Sekolah Minggu.

Mewakili Bupati Deli Serdang, Lom Lom menyampaikan bahwa Pemkab secara umum menyambut baik dan sependapat dengan inisiatif pembentukan kelima Ranperda tersebut. Regulasi daerah dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait Ranperda Penanggulangan Bencana, Pemkab memandang regulasi ini diperlukan untuk memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. Pengaturannya diharapkan mencakup seluruh tahapan, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana agar berjalan lebih terarah dan terpadu.

Sementara itu, Ranperda Penanggulangan TBC diharapkan menjadi landasan hukum untuk memperkuat upaya pencegahan, penemuan kasus, pengobatan, serta penanganan TBC secara berkelanjutan. Penanggulangan penyakit ini membutuhkan keterlibatan lintas sektor dan dukungan seluruh elemen masyarakat.

"Penanggulangan bencana dan TBC membutuhkan komitmen serta keterlibatan seluruh pihak. Karena itu, diperlukan regulasi yang kuat agar setiap upaya yang dilakukan dapat berjalan secara terencana, terkoordinasi, dan memberikan perlindungan serta manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Selanjutnya, terhadap Ranperda Pemekaran dan Penggabungan serta Perluasan Desa/Kelurahan, Pemkab menilai perlu adanya pedoman yang jelas mengenai persyaratan, tahapan, mekanisme, dan pembagian kewenangan. Pengaturannya juga harus menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya regulasi tersebut, proses penataan wilayah diharapkan memiliki prosedur yang lebih jelas, tertib, dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa maupun kelurahan.

Ranperda Maghrib Mengaji diharapkan mendorong pembiasaan membaca dan memahami Al-Qur'an, khususnya bagi anak-anak dan generasi muda. Pelaksanaannya melibatkan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, serta pemerintah daerah untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Qur'an dan membangun kebiasaan positif.

Lom Lom menegaskan, pembinaan kehidupan beragama perlu dilakukan dengan menghormati keberagaman serta memberikan perhatian yang proporsional kepada seluruh umat beragama.

"Kita ingin generasi muda Deli Serdang tumbuh menjadi generasi yang beriman, berkarakter, memiliki toleransi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kebersamaan," ungkapnya.

Lom Lom berharap, kelima Ranperda ini dapat dibahas dan disempurnakan secara bersama-sama melalui mekanisme pembahasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

"Sehingga ketika ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, implementasinya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Deli Serdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan," tutupnya. ( Drt)

Hal itu disampaikan Wahyu Umara ,ST di dampingi Sekretaris PUPR Binjai Hendra Sihotang dan Kabid Cipta Karya Royto Sihombing kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya ,Kamis (5/11/2026)

Beberapa di antaranya meliputi kawasan Jalan Komplek Perumahan Berngam, Jalan Wahidin Pasar Tavip hingga Jalan Umar Baki Binjai Barat, Jalan Jamin Ginting dan Jalan Sumatera .

Wahyu menjelaskan, kebutuhan anggaran untuk pemeliharaan jalan di Kota Binjai 2026 sebenarnya telah diusulkan sebesar Rp100 miliar kepada Wali Kota Binjai. Namun, pada tahun ini anggaran yang tersedia baru mencapai Rp34 miliar.

"Sebelumnya saya sudah mengajukan kepada Bapak Wali Kota agar anggaran pemeliharaan jalan ditargetkan sebesar Rp100 miliar. Namun, tahun ini yang baru tersedia sebesar Rp34 miliar," ujarnya.

Wahyu mengatakan, dengan keterbatasan anggaran tersebut, pihaknya harus menerapkan skala prioritas dalam menentukan penanganan infrastruktur jalan.

Prioritas pengerjaan pada anggaran mendatang juga mempertimbangkan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD serta berbagai usulan yang disampaikan masyarakat.

Sementara itu, program penanganan jalan yang menjadi agenda Dinas PUTR akan terus diupayakan agar dapat direalisasikan pada tahun mendatang.

Wahyu pun berharap masyarakat dapat memahami kondisi tersebut dan bersabar menunggu proses penanganan secara bertahap.

"Kami berharap masyarakat dapat bersabar. Saat ini penanganan dilakukan berdasarkan skala prioritas. Untuk program dinas, akan terus kita upayakan pada tahun depan," tutupnya.

Masyarakat Kota Binjai sepenuhnya mempercayakan penanganan jalan rusak kepada Dinas PUTR Kota Binjai, meskipun masih harus bersabar menunggu giliran perbaikan. ( Oji )

Keterangan itu terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) jasa pandu dan tunda kapal di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan, di Ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (5/11/2026).

Dalam persidangan yang menghadirkan dua saksi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Bharto Ari Raharjo dan Hotmarojahan Hutapea, terungkap bahwa pelimpahan pengelolaan jasa pandu dan tunda tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Ditjen Perhubungan Laut.

"Yang melimpahkan pemerintah pusat melalui Dirjen Perhubungan Laut. Aturannya dari dirjen," ujar Bharto saat memberikan kesaksian secara daring dari Jakarta Utara.

Bharto juga menjelaskan, penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB) memiliki persyaratan administrasi tersendiri. Pemohon harus mengajukan permohonan kepada syahbandar dengan melengkapi dokumen perjalanan kapal, termasuk dokumen muatan, manifest, dan persyaratan administrasi lainnya.

Sementara itu, saksi Hotmarojahan Hutapea menerangkan, pelayanan jasa pandu dan tunda tetap dapat dilakukan secara manual apabila sistem Inaportnet mengalami gangguan.

"Langsung manual bisa, Pak. Yang verifikasi sesuai masing-masing vendor (agen kapal) saja," katanya.

Kedua saksi tersebut dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam perkara yang menjerat empat mantan pejabat KSOP Belawan, yakni Wisnu Handoko, Safril Heston Simanjuntak, Marganda LA Sihite, dan Rivolino.

Usai mendengarkan keterangan saksi, Ketua Majelis Hakim Cipto Hosari Nababan menunda persidangan hingga pekan depan. Agenda berikutnya dijadwalkan mendengarkan keterangan saksi ahli.

*PH Rivolino Soroti Rekonsiliasi Data Kapal*

Usai persidangan, penasihat hukum terdakwa Rivolino, Dr Hepy Laia, menilai keterangan kedua saksi belum menunjukkan adanya pengetahuan langsung Hotmarojahan mengenai agenda kerja Rivolino ketika menjabat sebagai Kepala KSOP.

Menurut Hepy, Hotmarojahan mulai bertugas setelah Rivolino memasuki masa pensiun. Karena itu, saksi dinilai tidak mengetahui secara langsung pengelolaan maupun rekonsiliasi data kapal pada masa kepemimpinan kliennya.

Ia juga menyoroti mekanisme rekonsiliasi data kapal antara KSOP dan Pelindo. Dalam proses tersebut, data kapal yang telah melakukan pembayaran dicocokkan oleh perwakilan kedua instansi sebelum diparaf dan ditandatangani pimpinan masing-masing.

Hepy menyebut, berdasarkan keterangan yang digali dalam persidangan, penandatanganan dokumen rekonsiliasi dilakukan terlebih dahulu oleh pihak Pelindo, mulai dari manajer keuangan hingga general manager. Setelah itu, dokumen ditandatangani pihak KSOP melalui bidang keuangan dan kepala kantor.

"Data-data kapal yang dituduhkan terhadap Pak Rivolino itu, sebagaimana dijawab dan dibuktikan juga dari saksi Pelindo, seluruhnya sudah dibayarkan," ujar Hepy.

Ia berharap, keterangan saksi Pelindo pada persidangan berikutnya dapat memperjelas pencocokan data kapal dan pembayaran jasa pandu serta tunda tersebut.

Menurut Hepy, agenda sidang pekan depan menjadi penting karena akan menghadirkan saksi ahli auditor dan ahli terkait PNBP. Pihaknya optimistis keterangan para saksi dan pencocokan dokumen dapat memperjelas perkara yang menjerat kliennya. (Ril/Dam)

Rapat koordinasi tersebut membahas berbagai langkah strategis dan kesiapan Pemerintah Kota Medan dalam menghadapi pemantauan Adipura 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 9–13 November 2026.

Dalam pertemuan itu, seluruh perangkat daerah didorong untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kepedulian, serta mengambil peran aktif dalam mendukung pembenahan kebersihan dan pengelolaan lingkungan di seluruh wilayah Kota Medan.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur perkotaan, Dinas SDABMBK Kota Medan berkomitmen mendukung upaya tersebut melalui penanganan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, optimalisasi fungsi drainase, serta berbagai langkah pembenahan yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.

Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan, Khairul Azmi, menegaskan bahwa pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur harus berjalan seiring dengan upaya menciptakan lingkungan kota yang bersih, tertata, dan nyaman. Infrastruktur yang terpelihara dengan baik, termasuk saluran drainase yang berfungsi optimal, merupakan bagian penting dalam mendukung kualitas lingkungan perkotaan.

Menurutnya, keberhasilan menjaga kebersihan dan keindahan Kota Medan membutuhkan sinergi seluruh perangkat daerah serta dukungan aktif masyarakat. Karena itu, komitmen pembenahan lingkungan harus diwujudkan melalui kerja nyata dan berkelanjutan, bukan hanya menjelang penilaian Adipura.

Melalui koordinasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah, Pemko Medan optimistis dapat memaksimalkan persiapan menghadapi pemantauan Adipura 2026 sekaligus memperkuat komitmen mewujudkan Kota Medan yang bersih, asri, tertata, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. (ATN)

Persiapan tersebut tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian penghargaan Adipura, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun kesadaran serta komitmen berkelanjutan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan perkotaan.

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, saat memimpin Rapat Koordinasi Pemantauan Adipura 2026 di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan, Kamis (5/11/2026).

Dalam arahannya, Erfin menegaskan bahwa keberhasilan meraih kembali penghargaan Adipura membutuhkan kerja sama dan keterlibatan seluruh pihak. Tanggung jawab menjaga kebersihan kota tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH), melainkan harus menjadi komitmen bersama seluruh perangkat daerah, camat, lurah hingga masyarakat.

Menurut Erfin, setiap perangkat daerah harus mengambil peran sesuai tugas dan kewenangannya, terutama dalam memastikan kebersihan lingkungan, penataan kawasan, pengelolaan sampah, serta pemeliharaan fasilitas umum berjalan secara optimal.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan keseriusan seluruh jajaran dalam melakukan pembenahan di wilayah masing-masing. Dengan demikian, berbagai aspek yang menjadi indikator penilaian Adipura dapat dipersiapkan secara maksimal.

Pemko Medan berharap persiapan ini tidak hanya menghasilkan capaian positif dalam pemantauan Adipura 2026, tetapi juga mendorong terbentuknya budaya hidup bersih dan kepedulian lingkungan yang tumbuh secara konsisten di tengah masyarakat.

Melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat, Pemko Medan berkomitmen mewujudkan lingkungan perkotaan yang lebih tertata, bersih, asri, dan berkelanjutan, sejalan dengan semangat menjadikan Medan sebagai kota yang nyaman bagi seluruh warganya. (ATN)

Koordinator Pusat Kehumasan dan Layanan Terpadu Unimed Dr. Isli Iriani Indiah Pane, S.Pd., M.Hum, Rabu (4/11/2026) malam menelpon seperti marah-marah.

Isli keberatan dengan berita berjudul "Polemik Seminar Internasional IECES Unimed, DPRD Sumut akan Temui Dekanat?" tertanggal Selasa (4/11/2026).

Pada berita itu Wakil Ketua DPRD Sumut Salman Alfarisi menyoroti pelaksanaan seminar IECESS FEB Unimed yang memaksa mahasiswa mengikuti seminar 'abal-abal' tersebut dengan berbayar Rp100 ribu hingga Rp250 ribu. Dan semua pesertanya dari mahasiswa FEBUnimed. Dekan FEBUnimed Dr. Haikal Rahman dan Wakil Dekan 1 FEBUnimed Prof. T Teviana pun hingga berita ini diturunkan tidak pernah mengklarifikasi dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana pelaksanaan.

Terkait berita yang memuat komentar Salman Alfarisi itu, Isli mengaku keberatan. "Siapa aktor di belakangnya, kami udah bilang apa adanya, kalian tahu semua ini (seminar) terjadi di seluruh Indonesia," ujar Isli dengan nada marah.

Isli mengaku keberatan atas pemberitaan yang menghadirkan Wakil Ketua DPRD Sumut Salman Alfarisi yang berkomentar soal polemik seminar internasional IECES Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu.

Selama pemberitaan ini muncul Isli memang pasang badan menampung semua konfirmasi media, sementara Dekan FEB Unimed dan Wakil Dekan 1 sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas pelaksanaan seminar itu tak pernah memberikan klarifikasi apapun.

Bahkan informasi yang didapatkan media, tidak ada tindakan internal apapun yang diberikan kepada Dekan dan Wakil Dekan 1 FEB Unimed sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dalam penyelenggaraan.

"Kenapa naik lagi berita itu, nggak bisa tenang kalau begini. Sekarang saya cukup kecewa, karena sudah lapor ke pimpinan tak ada lagi pemberitaan. Saya sudah klarifikasi, tiba naik lagi. Saya kira semua sudah clear, kami sudah lakukan tindakan di internal. Untuk Rp100ribu itu untuk snack, kalau narasumber datang dari USA ya tidak mungkinlah, biayanya saja Rp100ribu," kata Isli.

Isli mengakui pihak Unimed tak akan menggunakan hak jawab karena merasa pertemuan dengan posmetromedan.id sudah dilakukan. Klarifikasi juga dirasa telah mencapai kata sepakat.

"Kata pimpinan buat apa lagi pakai hak jawab, nanti yang ada kita tiktokan lagi (dengan posmetromedan.id). Nanti ada lagi sambungan beritanya, iya juga saya pikir. Tapi saya lupa memberitahukan bahwa hak jawab batal diberikan (ke posmetromedan.id), kami tak pakai hak jawab," ujar Isli.

Sebelum menutup saluran telepon, Isli menitipkan pesan kepada pimpinan redaksi di posmetromedan.id atas keberhasilan peliputan tentang Unimed.

"Sampaikan ke pimred,Unimedtidak mau pakai hak jawab, kami disitu yang disorot. Emang seksi Unimed ini, saya ucapkan selamat atas keberhasilan. Nanti kedepan ada arahan dari pimpinan, saya tunggu arahan dari Unimed," katanya. (Redaksi)

Dalam perkara dugaan pemerasan, Yudhistira disebut menggunakan profesinya sebagai wartawan untuk membuat pemberitaan yang diduga menekan sejumlah narasumber atau pihak perusahaan demi memperoleh keuntungan pribadi.

Atas dugaan tersebut, laporan telah disampaikan ke Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Kedua laporan itu masing-masing tercatat dengan Nomor LP/B/8407/XI/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA dan LP/B/474/IX/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Meski demikian, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum. Hingga kini, informasi mengenai perkembangan penanganan laporan dan tanggapan pihak terlapor perlu dikonfirmasi kepada aparat penegak hukum.

PP IWO Bantah Yudhistira sebagai Ketua Umum

Persoalan lain yang turut menyeret nama Yudhistira adalah sengketa kepengurusan Ikatan Wartawan Online (IWO).

Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (PP IWO) secara tegas membantah klaim Yudhistira yang mengaku masih menjabat sebagai Ketua Umum IWO.

Ketua Umum IWO, Dwi Christianto, S.H., M.Si., menegaskan bahwa Yudhistira telah kehilangan status keanggotaan sejak Juli 2023 sehingga tidak lagi memiliki legitimasi untuk menggunakan nama maupun atribut organisasi tersebut.

Menurut Dwi, IWO merupakan organisasi profesi wartawan yang mandiri, demokratis, dan berbadan hukum.

Ia menyebut Yudhistira telah mendirikan organisasi lain bernama Perkumpulan Wartawan Warta Online (WWO), tetapi masih menggunakan nama dan atribut IWO dalam sejumlah aktivitasnya.

"Yudhistira bukan lagi anggota maupun pengurus IWO. Ia sudah mendirikan WWO, tetapi masih menggunakan atribut IWO serta menyebarkan informasi yang tidak benar. Ini persoalan serius yang harus diproses sesuai ketentuan hukum," tegas Dwi dalam keterangan pers.

Berdasarkan keterangan PP IWO, pemberhentian keanggotaan Yudhistira ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor 019/Skep/PP-IWO/VII/2023 tertanggal 10 Juli 2023.

Sebelumnya, kepengurusan IWO Sumatera Utara yang sempat dipimpinnya juga dibekukan melalui SK Nomor 010/PEM/PP-IWO/VIII/2023 karena dinilai tidak mematuhi ketentuan organisasi.

PP IWO menyebut Yudhistira diduga menerbitkan sejumlah surat keputusan tanpa kewenangan sehingga memicu perpecahan internal organisasi.

Setelah pemberhentian keanggotaan tersebut, ia disebut menerbitkan SK Nomor 001-B/SK/PP-IWO-PUSAT/XI/2023. Namun, PP IWO menilai surat keputusan tersebut tidak sah dan tidak memiliki dasar kewenangan organisasi.

Sengketa Nama dan Identitas Organisasi Berlanjut ke Pengadilan

Perselisihan juga menyangkut penggunaan nama, logo, dan identitas organisasi.

Pada 27 November 2023, Yudhistira bersama Dyah Arumsari disebut mendaftarkan hak cipta atas banner IWO ke Kementerian Hukum dan HAM.

PP IWO mempersoalkan pencatatan tersebut karena menilai identitas organisasi tidak dapat digunakan atau didaftarkan secara sepihak. Organisasi itu menyatakan telah memiliki merek terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM001313975 tertanggal 21 Maret 2025.

Perselisihan kemudian berlanjut ke jalur hukum. Pada 1 Agustus 2025, Yudhistira disebut mengajukan gugatan terhadap Perkumpulan IWO dan Kementerian Hukum dan HAM dengan dalih pendaftaran merek resmi IWO merugikan hak cipta yang diklaimnya.

Di sisi lain, pada 29 Juli 2024, Yudhistira mendirikan organisasi bernama Perkumpulan Wartawan Warta Online (WWO) berdasarkan Akta Pendirian Nomor 52.

Namun, menurut PP IWO, penggunaan nama, logo, dan atribut IWO oleh pihak tersebut masih berlangsung.

PP IWO juga mempersoalkan pencantuman nama sejumlah pejabat negara dalam struktur organisasi yang disebut tidak sesuai dengan Anggaran Dasar IWO.

Atas berbagai persoalan itu, PP IWO menilai terdapat dugaan pemalsuan dokumen, penggunaan identitas organisasi tanpa kewenangan, serta penyebaran informasi yang berpotensi menyesatkan publik.

PP IWO Tempuh Jalur Hukum

Ketua Bidang Advokasi dan Hukum PP IWO, Jamari Kusnaedi, S.E., S.H., M.H., mengatakan pihaknya telah menempuh berbagai upaya persuasif dan administratif sebelum membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.

Menurut Jamari, PP IWO telah dua kali melayangkan somasi kepada Yudhistira. Namun, upaya tersebut disebut tidak mendapat tanggapan sebagaimana diharapkan.

PP IWO kemudian melaporkan Yudhistira ke Bareskrim Polri melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/474/IX/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 25 September 2025.

"Kami mendesak aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Persoalan ini menyangkut penggunaan identitas organisasi, dugaan manipulasi dokumen, dan informasi yang dapat merugikan publik serta mencederai nama baik profesi jurnalis," tegas Jamari.

Ia berharap aparat penegak hukum memberikan kepastian atas laporan tersebut sekaligus mencegah penggunaan nama organisasi tanpa kewenangan.

Legalitas dan Kepengurusan IWO

Ikatan Wartawan Online (IWO) merupakan organisasi profesi wartawan yang didirikan pada 8 Agustus 2012 oleh sejumlah jurnalis media daring.

Organisasi ini kemudian memperoleh pengesahan badan hukum berdasarkan Akta Pendirian Nomor 22 Tahun 2017.

Sementara itu, kepengurusan PP IWO periode 2023–2028 ditetapkan melalui Akta Perubahan Nomor 85 Tahun 2023.

Dalam kepengurusan tersebut, Dwi Christianto, S.H., M.Si. menjabat Ketua Umum, Telly Nathalia sebagai Sekretaris Jenderal, dan Herawati Nurlia sebagai Bendahara Umum.

PP IWO menegaskan legalitas badan hukum dan kepengurusan tersebut menjadi dasar bagi organisasi untuk mempertahankan nama serta identitas IWO dari penggunaan oleh pihak yang dinilai tidak memiliki kewenangan.

Namun, seluruh klaim dan keberatan para pihak dalam sengketa tersebut tetap harus diuji berdasarkan dokumen resmi serta putusan atau proses hukum yang berlaku. (Ril/Dam)