Rapat yang berlangsung di Kantor Camat Medan Baru tersebut dipimpin Camat Medan Baru, Frans S.R.H. Siahaan, S.STP., M.SP., didampingi Sekretaris Camat serta Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan TBC sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan program CKG agar semakin dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dalam upaya penanganan TBC, peningkatan kesadaran masyarakat menjadi salah satu aspek penting, terutama terkait pentingnya mengenali gejala, melakukan pemeriksaan sejak dini, serta mengikuti penanganan medis sesuai anjuran tenaga kesehatan.

Sementara itu, melalui program CKG, masyarakat diharapkan semakin terdorong untuk memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala sebagai bagian dari upaya deteksi dini dan pencegahan penyakit.

Melalui rapat koordinasi ini, Kecamatan Medan Baru dan UPT Puskesmas Padang Bulan diharapkan dapat terus memperkuat kolaborasi, meningkatkan edukasi kesehatan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai program kesehatan yang dijalankan pemerintah.

Sinergi tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sadar kesehatan, meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, serta mendukung terciptanya lingkungan masyarakat yang sehat dan produktif di wilayah Kecamatan Medan Baru.(ATN)

Rombongan UINSU Medan dipimpin langsung oleh Rektor UINSU Medan, Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag. Hadir mendampingi Rektor dalam agenda penting ini di antaranya Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Prof. Dr. Katimin, MA, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), Prof. Dr. Syafruddin Syam, M.Ag, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Dr. Zulham, S.H.I., M.Hum, serta Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, Yunni Salma, S.Ag., M.M.

Kedatangan rombongan pimpinan UINSU Medan disambut hangat dan penuh keakraban oleh Wakapolrestabes Medan, AKBP Rudy Silaen, S.H., S.I.K., M.I.Kom. beserta jajaran Pejabat Utama (PJU) Polrestabes Medan. Pertemuan tersebut berlangsung penuh kekeluargaan dengan fokus utama memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta pembinaan karakter generasi muda di lingkungan UINSU Medan.

Dalam audiensi tersebut, Rektor UINSU Medan, Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag., menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas sambutan hangat dari jajaran Polrestabes Medan. Rektor menegaskan pentingnya kolaborasi yang erat antara institusi pendidikan tinggi Islam dan aparat penegak hukum guna menciptakan kondusivitas iklim akademik.

Silaturahmi dan audiensi hari ini merupakan komitmen nyata UINSU Medan untuk memperkuat sinergi dengan institusi kepolisian, khususnya Polrestabes Medan. Sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam negeri terbesar di Sumatera Utara dengan puluhan ribu mahasiswa, UINSU Medan membutuhkan dukungan serta pengayoman agar iklim perkuliahan senantiasa berjalan aman, nyaman, dan kondusif," ujar Prof. Nurhayati.

Selain mempererat tali silaturahmi, kunjungan ini juga memetakan langkah-langkah preventif dalam membentengi mahasiswa UINSU Medan dari berbagai potensi ancaman sosial dan tindak pidana. Rektor menekankan pentingnya peran aktif kepolisian dalam memberikan edukasi hukum serta pencegahan terhadap isu-isu krusial.

Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian bersama antara lain pencegahan penyalahgunaan narkoba, kekerasan seksual, premanisme, bahaya judi online, penanggulangan aksi geng motor, pencegahan paham radikalisme, hingga literasi digital untuk menangkal penyebaran berita bohong (hoax) dan kejahatan siber di kalangan mahasiswa UINSU Medan.

"Kami berharap Polrestabes Medan dapat terus menjadi mitra strategis UINSU Medan, tidak hanya dalam aspek pengamanan wilayah sekitar kampus, tetapi juga dalam memberikan edukasi hukum dan pembinaan moral bagi para mahasiswa UINSU Medan agar mereka tidak terjerumus pada tindakan melanggar hukum," tambah Rektor.

Sementara itu, Wakapolrestabes Medan, AKBP Rudy Silaen, S.H., S.I.K., M.I.Kom., menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif pimpinan UINSU Medan beserta jajaran yang terus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi aktif dengan pihak kepolisian. AKBP Rudy Silaen menegaskan bahwa Polrestabes Medan selalu siap memberikan dukungan penuh dalam mengawal keamanan di seluruh wilayah hukum Kota Medan, khususnya di kawasan kampus pendidikan.

"Kami menyambut hangat kedatangan Ibu Rektor dan jajaran UINSU Medan. Polrestabes Medan berkomitmen untuk selalu hadir memberikan rasa aman dan mendukung terciptanya suasana kondusif di lingkungan pendidikan. Mahasiswa adalah aset berharga bangsa dan calon pimpinan masa depan, sehingga sudah menjadi tugas kita bersama untuk menjaga dan membimbing mereka," tegas AKBP Rudy Silaen.

Wakapolrestabes Medan juga menyambut positif berbagai rencana kerja sama konkret yang dipaparkan, seperti penyelenggaraan program Police Goes to Campus, sosialisasi kesadaran tertib lalu lintas, hingga dialog kebangsaan dan edukasi bahaya narkoba secara berkala di lingkungan UINSU Medan.

Pertemuan yang berlangsung produktif ini diharapkan menjadi titik awal penajaman berbagai program kolaboratif antara UINSU dan Polrestabes Medan. Melalui momentum ini, UINSU Medan dan Polrestabes Medan optimistis sinergi ini akan melahirkan berbagai program kolaboratif positif guna emastikan lingkungan kampus yang aman, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan demi kemajuan pendidikan di Sumatera Utara.(hun)

Pada Selasa (13/10/2026), tim Dinas Perkimcikataru Kota Medan kembali turun langsung melaksanakan kegiatan ASRI dengan menata sudut-sudut ruangan serta merapikan area di sekeliling kantor.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membangun budaya peduli lingkungan sekaligus menciptakan suasana kerja yang bersih, tertata, dan nyaman bagi seluruh pegawai maupun masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan.

Penataan dilakukan dengan memperhatikan kerapian ruangan, kebersihan lingkungan, serta keindahan area kantor agar tetap terpelihara dan memberikan kesan positif.

Melalui kegiatan rutin ini, Dinas Perkimcikataru Kota Medan ingin menanamkan kesadaran bahwa menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan bukan sekadar kegiatan sesaat, melainkan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara konsisten.

Lingkungan kerja yang sehat dan tertata juga menjadi salah satu faktor pendukung terciptanya suasana kerja yang produktif, sehingga pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

Dengan semangat kebersamaan, seluruh jajaran diharapkan terus berperan aktif menjaga kebersihan dan kerapian, baik di dalam ruangan maupun di lingkungan sekitar kantor.

Melalui gerakan ASRI, Dinas Perkimcikataru Kota Medan menegaskan komitmennya untuk terus membangun budaya kerja yang peduli lingkungan, dimulai dari tempat kerja sendiri.

Lingkungan bersih, kerja nyaman, pelayanan semakin optimal. Semangat ini sejalan dengan upaya mewujudkan Kota Medan yang lebih tertata, sehat, dan nyaman bagi semua, sesuai dengan semangat "Medan Untuk Semua".(ATN)

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, saat memimpin rapat koordinasi bersama jajaran pejabat struktural, fungsional, dan para koordinator di lingkungan Bapenda Kota Medan, Senin (12/10/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bapenda Kota Medan itu turut didampingi Sekretaris Bapenda Kota Medan, Ali Fitri Harahap, serta dihadiri seluruh pejabat struktural dan fungsional beserta koordinator dari masing-masing bidang, sekretariat, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Dalam pertemuan tersebut, dilakukan pembacaan Surat Keputusan (SK) penetapan koordinator dari masing-masing bidang, sekretariat, dan UPT untuk masa kerja Triwulan IV Tahun 2026. Penetapan ini menjadi bagian dari upaya memperjelas pembagian tanggung jawab sekaligus memperkuat koordinasi dalam mengakselerasi pelaksanaan tugas menjelang penutupan tahun anggaran.

Agha Novrian menegaskan, sisa waktu tiga bulan terakhir harus dimanfaatkan secara maksimal dengan meningkatkan keseriusan, kedisiplinan, dan tanggung jawab seluruh jajaran. Para koordinator yang telah ditetapkan diharapkan mampu menjalankan amanah dengan optimal serta memastikan setiap program dan target berjalan sesuai rencana.

"Harapan saya, koordinator yang dipilih ini merupakan pilihan terbaik dari masing-masing bidang dan sekretariat. Tiga bulan terakhir ini harus kita jalankan dengan penuh keseriusan, tanggung jawab, dan semangat," tegas Agha.

Ia juga mengingatkan bahwa jajaran Bapenda sebelumnya telah menerima arahan dan bimbingan langsung dari Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, pada Rabu pekan sebelumnya. Arahan tersebut, menurutnya, harus ditindaklanjuti melalui langkah konkret, kerja terukur, dan komitmen bersama dalam meningkatkan kinerja, terutama dalam mencapai target penerimaan pajak daerah.

"Kita sama-sama mendapatkan arahan dan bimbingan dari Bapak Wali Kota Medan pada Rabu minggu lalu. Hari ini kita kembali mengumpulkan para koordinator untuk memastikan apa yang menjadi arahan tersebut dapat kita tindaklanjuti bersama," ujarnya.

Lebih lanjut, Agha meminta seluruh jajaran melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi, baik dalam pelaksanaan tugas maupun di lapangan. Setiap kendala harus segera diidentifikasi dan dicarikan solusi melalui koordinasi lintas bidang, sehingga tidak menghambat upaya optimalisasi penerimaan daerah.

"Semua harus kita benahi dan kita kejar. Memang ada berbagai permasalahan, tetapi kita harus mencari solusi bersama. Jangan sampai persoalan tersebut hanya menjadi beban satu bagian saja," katanya.

Menurut Agha, pencapaian target penerimaan pajak daerah tidak dapat dibebankan hanya kepada satu bidang atau unit kerja. Diperlukan kerja kolektif, komunikasi yang efektif, serta rasa tanggung jawab bersama dari seluruh unsur organisasi agar setiap potensi pendapatan dapat dioptimalkan.

"Kalau kita sama-sama bertanggung jawab, bebannya menjadi tanggung jawab kita semua dan hasilnya juga kita rasakan bersama," ungkapnya.

Ia menambahkan, setiap koordinator telah diberikan target dan tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Target tersebut harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan sekaligus tolok ukur untuk mengevaluasi capaian kinerja selama Triwulan IV Tahun 2026.

Melalui penguatan koordinasi dan konsolidasi internal ini, Bapenda Kota Medan berkomitmen memaksimalkan sisa waktu tahun anggaran 2026 untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah, mempercepat penyelesaian berbagai kendala, serta mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.(ATN)

Mereka mendesak Partai Gerindra mengevaluasi Ketua DPRD Deli Serdang, Zakky Shahri, menyusul polemik Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2026.

Dalam aksi tersebut, massa membentangkan sejumlah spanduk bertuliskan "APBD Deli Serdang Bukan Punya Ketua DPRD" dan "Pak Prabowo, Mohon Evaluasi Zakky Shahri."

Massa meminta Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, memberikan perhatian serius terhadap polemik anggaran tersebut, yang dinilai menyangkut kepentingan jutaan masyarakat Deli Serdang.

Ketua DPW HARI Sumut, Khairuddin Hasibuan yang akrab disapa Amek, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat atas persoalan pembatalan P-APBD Deli Serdang 2026.

Menurutnya, APBD merupakan instrumen penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan di daerah.

"Persoalan hari ini adalah dibatalkannya P-APBD Deli Serdang. Ada 2,1 juta jiwa masyarakat yang meletakkan harapan pada APBD," ujar Amek dalam orasinya.

Ia menilai persoalan anggaran daerah tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Sebab, kebijakan anggaran berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.

Atas dasar itu, DPW HARI Sumut meminta DPD Partai Gerindra Sumut mengambil sikap dan meneruskan aspirasi mereka kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, khususnya terkait posisi Zakky Shahri sebagai Ketua DPRD Deli Serdang sekaligus kader partai tersebut.

Amek menegaskan pihaknya menginginkan kepastian mengenai tindak lanjut atas tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.

"Kami meminta ketegasan dari DPD Gerindra Sumut. Sampai kapan kami menunggu jawaban atas apa yang kami sampaikan hari ini? Jangan nanti-nanti dan tidak berujung," tegasnya.

Dalam pernyataan sikapnya, DPW HARI Sumut mendesak DPP Partai Gerindra mengevaluasi Zakky Shahri, terutama menyangkut kepemimpinan, komunikasi politik, koordinasi kelembagaan, serta tanggung jawab dalam menyikapi polemik pembahasan anggaran.

Mereka juga meminta DPP Partai Gerindra mempertimbangkan pergantian Ketua DPRD Deli Serdang apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya dasar objektif dan sesuai dengan mekanisme serta peraturan yang berlaku.

Selain itu, massa mendesak adanya penjelasan terbuka mengenai kronologi polemik P-APBD 2026, kendala dalam proses pembahasan, serta langkah penyelesaian yang ditempuh oleh pihak-pihak terkait.

DPD Gerindra Sumut Terima Aspirasi Massa

Setelah beberapa menit berorasi, massa akhirnya ditemui perwakilan DPD Partai Gerindra Sumut, H. M. Said Siregar.

Said mengatakan dirinya mendapat perintah dari DPD Partai Gerindra Sumut untuk menerima para demonstran sekaligus menampung aspirasi yang disampaikan.

"Saya diperintahkan DPD Gerindra Sumut untuk menerima bapak-ibu para demonstran. Apa aspirasinya akan saya tampung dan akan saya sampaikan kepada Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPD Gerindra Sumut," ujar Said Siregar.

Ia juga menyampaikan bahwa Ketua Gerindra Sumut akan memanggil Ketua DPC Gerindra Deli Serdang yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Deli Serdang.

Terkait persoalan P-APBD, Said mengatakan pembahasan lebih lanjut akan dilakukan oleh pihak yang berkompeten.

"Nah, tentang persoalan APBD itu nanti ada orang yang akan membahas itu karena saya tidak mampu membahas itu. Yang jelas, segala aspirasi yang disampaikan kepada kami, insyaallah akan kami sampaikan secepatnya," pungkasnya. (Dam)

Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Pelaksanaan Tracing TBC dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) serta Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberkulosis yang digelar di Kantor Camat Medan Kota, Senin (12/10/2026).

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan, Muhammad Sofyan, S.Sos., M.AP. Kegiatan ini turut dihadiri Camat Medan Selayang Muhammad Husnul Hafiz Rambe, S.STP., M.AP., bersama para camat dan kepala puskesmas se-Kota Medan.

Rakor tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi lintas sektor guna mempercepat penemuan kasus TBC, meningkatkan akses pemeriksaan kesehatan, serta mencegah penularan penyakit di tengah masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, dr. Surya Syahputra Pulungan, M.Kes., menekankan pentingnya kolaborasi antara perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, puskesmas, dan unsur masyarakat dalam menjalankan strategi penanggulangan TBC secara terintegrasi.

Menurutnya, pelaksanaan tracing yang didukung program CKG diharapkan mampu meningkatkan jangkauan pemeriksaan, sehingga masyarakat yang berisiko dapat memperoleh akses deteksi dini dan penanganan sesuai kebutuhan.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Medan, Sereiviana Faradillah, memaparkan pentingnya pemeriksaan yang tepat sasaran, terutama bagi orang yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC, masyarakat yang mengalami gejala batuk berkepanjangan, serta kelompok berisiko lainnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran aktif camat, lurah, kepala lingkungan, dan kader kesehatan dalam memberikan edukasi serta mendorong masyarakat agar tidak menunda pemeriksaan apabila mengalami gejala yang mengarah pada TBC.

Penguatan peran kewilayahan menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan upaya penanggulangan TBC tidak hanya berfokus pada penanganan pasien, tetapi juga mencakup pencegahan, penemuan kasus secara dini, dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Melalui koordinasi tersebut, Kecamatan Medan Selayang diharapkan terus memperkuat sinergi dengan puskesmas dan seluruh jajaran kewilayahan dalam mendukung pelaksanaan tracing TBC, edukasi kesehatan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeriksaan dini.

Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberkulosis juga diharapkan dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mengenali risiko, mendorong pemeriksaan, serta mendukung upaya pencegahan penularan di lingkungan tempat tinggal.

Pemko Medan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk menekan penyebaran TBC sekaligus mendukung target eliminasi Tuberkulosis pada 2030.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, upaya penanggulangan TBC di Kota Medan diharapkan semakin efektif, terarah, dan berkelanjutan demi mewujudkan masyarakat yang lebih sehat sejalan dengan semangat Medan Untuk Semua.(ATN)

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Medan, Kepala Bagian Umum, Camat Medan Petisah, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, serta sejumlah anggota DPRD Kota Medan.

Kehadiran orang nomor satu di Pemko Medan itu menjadi wujud dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan positif organisasi kemasyarakatan, khususnya dalam mendorong pengembangan olahraga sekaligus mempererat hubungan silaturahmi dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Rico Waas menekankan bahwa turnamen sepak bola bukan semata-mata ajang kompetisi untuk meraih kemenangan, melainkan juga momentum memperkokoh persaudaraan dan solidaritas antarkader Pemuda Pancasila se-Kota Medan.

Menurutnya, olahraga memiliki peran penting dalam membangun karakter, menumbuhkan kedisiplinan, serta memperkuat semangat kebersamaan yang dapat menjadi energi positif dalam kehidupan berorganisasi maupun bermasyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, Rico berharap nilai-nilai sportivitas, kekompakan, dan persatuan terus dijaga, sehingga Pemuda Pancasila dapat semakin berkontribusi dalam mendukung pembangunan serta menciptakan suasana Kota Medan yang harmonis dan kondusif.

Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Medan, M. Rahmaddian Shah, SH, MH, menegaskan bahwa pelaksanaan Football Cup HUT ke-67 Pemuda Pancasila merupakan bagian dari upaya mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkuat soliditas seluruh kader di Kota Medan.

Ia mengingatkan agar seluruh peserta menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan serta senantiasa menjaga solidaritas dan hubungan persaudaraan, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Menurutnya, momentum peringatan HUT ke-67 Pemuda Pancasila harus dimaknai sebagai sarana memperkuat komitmen bersama untuk menjaga kekompakan organisasi dan terus menghadirkan kontribusi positif bagi masyarakat.

Dengan melibatkan 27 tim dari jajaran Pemuda Pancasila se-Kota Medan, turnamen ini diharapkan menjadi wadah pemersatu yang mampu menumbuhkan semangat kebersamaan lintas kader.

Kemenangan dalam pertandingan tentu menjadi kebanggaan, namun nilai persaudaraan, solidaritas, dan kekompakan tetap menjadi tujuan utama yang harus dijaga oleh seluruh peserta.

Melalui kegiatan ini, sinergi antara pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat diharapkan semakin kuat dalam mewujudkan Kota Medan yang harmonis, solid, dan penuh kebersamaan, sejalan dengan semangat Medan Untuk Semua. (ATN)

Hal itu dikatakan St Johnristuah Damanik dalam kata sambutan Pimpinan Majelis Jemaat (PMJ) GKPS Haleluya di sela-sela Kebaktian Lapangan Sie Bapa gereja tersebut di Titing Ave Garden, Kutalimbaru, Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut) pada Minggu 11 Oktober 2026.

St Johnristuah Damanik yang saat itu didampingi Sekretaris Jemaat Sy Robby Purba berharap agar seluruh bapa yang tergabung dalam Sie Bapa GKPS Haleluya sejatinya ikut ambil bagian dalam setiap program maupun kegiatan-kegiatan gereja.

Sejauh ini, menurut pengamatan St Johnristuah Damanik, Sie Bapa masih jauh tertinggal jika dibanding dengan peranan Sie Inang (red, Wanita) dalam hal partisipasi mengikuti kegiatan-kegiatan di GKPS Haleluya.

"Ke depan, kami berharap agar Sie Bapa juga jangan mau kalah, mari kita ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan jemaat," imbau St Johnristuah Damanik.

Sementara itu, Ketua Panitia Kebaktian Lapangan Sie Bapa GKPS Haleluya tahun 2026, Cst Arahap P Haloho didampingi segenap unsur pengurus lainnya menyebut suksesnya kegiatan kebaktian lapangan yang diadakan di Titing Ave Garden, Kutalimbaru, Deliserdang ini bukan karena hebat dan kuat panitia.

Tetapi, tegas Arahap P Haloho, kesuksesan acara ini tak lepas dari kerjasama seluruh tim dan adanya kepedulian setiap bapa di GKPS Haleluya.

"Semoga dalam kebaktian lapangan ini kita ketemu apa yang disukai Tuhan, kita boleh bersukacita dan berani berbeda untuk bapa GKPS Haleluya," katanya.

Dia juga berharap agar lewat kebaktian lapangan ini kaum bapa di GKPS Haleluya semakin kompak dan bersatu untuk ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan Sie Bapa, salah satunya menghadiri 'partonggoan' dan kegiatan-kegiatan lainnya di Sie Bapa.

Sementara itu, kegiatan kebaktian lapangan Sie Bapa GKPS Haleluya ini diisi dengan ibadah, games, bernyanyi bersama dan kata-kata sambutan hingga pesan dan kesan dari peserta kebaktian lapangan yang hadir.

Ibadah kebaktian lapangan itu juga dipimpin Pdt Posma Purba, STh dengan memilih Hosea 6:1-6 sebagai ambilan (khotbah).

Untuk petugas ibadah, Agenda dipercaya kepada St Benni Sinaga, Pemimpin lagu, Sy Darmawan Purba, Sibasa Tingting dipercaya ke CSt Hermawan Purba, Tonggo Syafaat CSt Jon Indra Warman Purba dan St Fanbo Sipayung sebagai salah satu PMJ yang hadir dalam ibadah kebaktian lapangan Sie Bapa itu.***

Pasalnya, wanita tersebut meninggal dunia setelah sebelumnya dikabarkan tidak sadarkan diri di toilet tempat hiburan itu, Minggu (11/10/2026) dini hari.

Sementara itu, berdasarkan pantauan di lokasi, tidak terlihat garis polisi terpasang di tempat kejadian.

Hingga Senin (12/10/2026), pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban.

Jenazah korban juga menjalani autopsi guna memastikan penyebab kematian secara medis.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, sebelum kejadian, WH berada di salah satu ruangan karaoke bersama sejumlah rekannya.

Sekitar pukul 01.30 WIB, korban dikabarkan terjatuh di toilet dan tidak sadarkan diri.

Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Bunda Mulia Kisaran. Namun, nyawanya tidak berhasil diselamatkan.

Jenazah selanjutnya dibawa ke Tebing Tinggi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan tiba sekitar pukul 14.52 WIB pada hari yang sama.

Lurah Siumbut Baru, Abdul Rahman Harahap, membenarkan bahwa korban merupakan warga di wilayah kerjanya.

"WH sebelumnya tinggal di perumahan, dan saat ini menetap di rumah orang tuanya di Jalan Paria, Lingkungan VIII," ungkapnya.

Meski demikian, penyebab pasti kematian WH belum dapat dipastikan sebelum hasil pemeriksaan medis dan autopsi diketahui.

MASIH PENYELIDIKAN

Kanit Jatanras Polres Asahan, IPDA Rafi Kurnia Putra, membenarkan bahwa pihaknya sedang menangani kasus kematian tersebut.

Saat dikonfirmasi wartawan, Senin (12/10/2026), ia menyebutkan bahwa penyelidikan masih berlangsung dan autopsi dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban.

"Benar, saat ini kasus masih dalam tahap penyelidikan dan jenazah sedang dilakukan autopsi di Tebing Tinggi untuk mengetahui penyebab kematian yang sesungguhnya," tegas IPDA Rafi melalui pesan WhatsApp.

Hasil autopsi dan pemeriksaan toksikologi diharapkan dapat memberikan petunjuk penting bagi penyidik untuk mengungkap penyebab kematian korban, termasuk memastikan ada atau tidaknya keterlibatan zat tertentu.

Dugaan overdosis yang beredar di tengah masyarakat juga perlu dibuktikan melalui hasil pemeriksaan medis dan penyelidikan kepolisian.

KARAOKE TUTUP, PENGELOLA PERLU DIMINTAI KETERANGAN

Pantauan di lokasi, Karaoke Neeta terlihat tutup dengan kondisi pintu tergembok. Tidak terlihat garis polisi di sekitar tempat hiburan tersebut.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai penanganan tempat kejadian perkara serta aktivitas yang berlangsung sebelum korban ditemukan tidak sadarkan diri.

Sejumlah warga berharap polisi mengusut kasus tersebut secara menyeluruh, mulai dari memeriksa orang-orang yang bersama korban, menelusuri kemungkinan adanya zat berbahaya yang dikonsumsi, hingga meminta keterangan pihak pengelola tempat hiburan.

"Kami berharap polisi mengusut tuntas kasus ini dan tidak pilih kasih dalam menelusuri kemungkinan adanya jaringan peredaran narkoba. Pengawasan pengelola tempat hiburan juga perlu dipertanyakan," ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Namun, dugaan keterlibatan narkotika maupun kemungkinan kelalaian pengelola masih harus dibuktikan berdasarkan hasil penyelidikan.

Belum adanya garis polisi yang terlihat di lokasi juga tidak serta-merta membuktikan bahwa penanganan perkara telah dilakukan secara keliru.

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA JADI SOROTAN

Kasus ini turut menyoroti tanggung jawab pengelola tempat hiburan dalam menjaga keamanan dan ketertiban kegiatan usaha yang dijalankannya.

Dari sisi hukum, apabila penyelidikan menemukan adanya tindak pidana narkotika, penanganannya dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta ketentuan pidana yang relevan dengan perbuatan dan peran masing-masing pihak.

Sementara itu, tanggung jawab pengelola tidak dapat langsung disimpulkan hanya karena suatu peristiwa terjadi di tempat usahanya.

Penilaian hukum harus didasarkan pada bukti mengenai tindakan, pengetahuan, atau keterlibatan pengelola dalam peristiwa tersebut.

Jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan atau kewajiban operasional, pengelola juga dapat menghadapi sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku.

Adapun dugaan turut serta atau membantu tindak pidana harus dinilai berdasarkan unsur hukum yang relevan dan bukti yang diperoleh penyidik.

Karena itu, penerapan pasal pidana tidak dapat dilakukan semata-mata berdasarkan dugaan adanya pembiaran.

HASIL AUTOPSI DINANTI

Hasil autopsi menjadi salah satu bagian penting dalam mengungkap perkara ini. Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat menjelaskan penyebab kematian WH dan memberikan petunjuk bagi penyidik untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

Polisi juga diharapkan menelusuri rangkaian peristiwa sebelum korban ditemukan tidak sadarkan diri, termasuk meminta keterangan para saksi dan pihak-pihak yang berada di lokasi.

Hingga berita ini ditulis, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Penyebab pasti kematian korban maupun dugaan keterlibatan pihak lain belum dapat disimpulkan.

Semua pihak tetap harus dihormati hak hukumnya dan tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum terbukti melalui proses hukum yang berlaku.(eko)

Implementasi kebijakan tersebut disosialisasikan di Aula Kantor Desa Kedai Durian, Kecamatan Deli Tua, Senin (12/10/2026). Kegiatan yang diinisiasi Pemerintah Desa Kedai Durian itu menghadirkan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Deli Serdang, Anwar Siregar, sebagai narasumber.

Anwar menjelaskan, upaya pencegahan membutuhkan kerja sama pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Relawan di tingkat desa diharapkan dapat mengedukasi warga, menyebarkan informasi, serta mendorong kepedulian terhadap ancaman narkoba.

"Pencegahan narkoba membutuhkan kerja sama semua pihak. Kita perlu memperbanyak relawan yang dapat mengedukasi masyarakat, mengampanyekan bahaya narkoba, dan mengajak lingkungan sekitarnya bersama-sama melawan peredaran narkoba," ujarnya.

Ia juga mendorong pembentukan Desa Bersih Narkoba (Bersinar) sebagai wadah pelaksanaan kegiatan edukasi dan pengawasan secara berkelanjutan.

Upaya tersebut didukung tiga regulasi, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; Instruksi Bupati Deli Serdang Nomor 400.7/5885 Tahun 2026 tentang Pelarangan Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape; serta Surat Edaran Bupati Deli Serdang Nomor 400.7.6.4/5426 Tahun 2026 tentang Pengawasan terhadap Usaha Kafe dan Lingkungan dalam rangka P4GN.

Instruksi Bupati mengarahkan pimpinan perangkat daerah, camat, kepala desa, lurah, dan jajaran terkait melakukan pengawasan penggunaan vape. Ketentuan tersebut juga melarang penggunaan vape bagi ASN, pegawai non-ASN, dan karyawan BUMD di lingkungan Pemkab Deli Serdang, dengan sanksi disiplin sesuai aturan yang berlaku.

Adapun surat edaran tentang pengawasan usaha meminta pemilik kafe, restoran, rumah makan, penginapan, hotel, dan tempat hiburan menjaga tempat usahanya agar tidak digunakan untuk penyalahgunaan atau transaksi narkotika. Mereka juga diimbau memasang pengumuman larangan narkoba dan melaporkan indikasi aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang.

Kepala Desa Kedai Durian, Zainul Akhyar, mengatakan sosialisasi tersebut melibatkan unsur masyarakat, remaja masjid, ibu-ibu, Karang Taruna, dan perwakilan paguyuban.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah desa berencana membentuk relawan antinarkoba dengan melibatkan dua orang dari setiap dusun. Mereka diharapkan menjadi penggerak edukasi dan kepedulian warga terhadap bahaya narkoba.

Melalui pelaksanaan kebijakan daerah dan inisiatif pemerintah desa, upaya menjaga lingkungan dari ancaman narkoba diharapkan berjalan berkelanjutan serta mampu melindungi generasi muda Deli Serdang.( Drt)

Ratusan usahawan Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) ikut serta dalam seminar hybrid (offline dan online) Rabu, 7 Oktober 2026 itu memilih tajuk Menuju DAMIU Sehat, Legal, Halal dan Berdaya Saing.

Seminar yang digelar satu hari (full day) ini dibuka secara resmi oleh Direktur Pemberdayaan Konsumen, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Pada sore hari, acara penutupan seminar AUDAMSI ini dilakukan secara resmi oleh Dr. H. Dedie Abdu Rachim, M.A. Walikota Bogor.

"Kepada calon pengurus DPD AUDAMSI Kota Bogor. Sepakat nih. Gak usah didorong-dorong lagi. Bikin organisasi yang mempermudah tata kelola usaha Bapak Ibu semuanya. Karena beda, antara perorangan sendiri-sendiri dengan bergabung. Akan lebih mudah dengan satu kelompok kerja dengan satu visi dan tujuan yang sama. Jadi saya dorong dibentuk AUDAMSI Kota Bogor yang kini sebagai organisasi depot air minum isi ulang yang terbaik saat ini," kata Dedie Abdu Rachim disambut tepuk tangan peserta.

Sebelumnya pada awal seminar, Desmanjon Purba Wakil Ketua Umum DPP AUDAMSI dalam laporannya menegaskan bahwa keluarga besar usahawan DAMIU di AUDAMSI dipupuk rasa kekeluargaan dan ikatan emosional yang erat, sekaligus kesediaan untuk saling mendukung dan mengingatkan (peer mentoring).

"Di seminar ini, AUDAMSI tak mau sekadar membahas gejala-gejala kekurangan di sistem DAMIU. Kita perlu menuntaskan persoalan pada akar masalah yang ada. Kita berharap ada solusi taktis terhadap persoalan/kekurangan yang dihadapi para usahawan DAMIU kita," tukas dia.

Desmanjon mengharapkan para usahawan DAMIU mendapat pembekalan ilmu, wawasan, sekaligus terbantu dalam mengoperasikan OSS untuk mengurus NIB, mendapat SLHS, uji laboratorium, sertifikat standar, dan persyaratan pendukung lainnya.

"Kami DPP AUDAMSI selanjutnya kmengusulkan penegakan hukum dengan mengedepankan pendekatan edukatif dan kekeluargaan lewat LPKSM dan BPSK. Pidana diposisikan sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir. Sebagai usahawan DAMIU, kami juga memerlukan konsumen yang kritis dan tegas," kata Desmanjon yang juga pendiri AUDAMSI ini.

Hadirkan Air Sehat dan Aman sebagai Hak Konsumen

Pada Panel I (pertama), para peserta seminar dibekali tentang hak dan kewajiban konsumen DAMIU dengan menghadirkan pembicara antara lain Immanuel Tarigan Sibero, S.Kom. Direktur Pemberdayaan Konsumen, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Endang Purweni, S.Sos., M.Si. Ketua Tim Kerja Industri Minuman Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, dan Furnitur pada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Marusaha Doloksaribu, S.E., S.H., M.B.A., Certified of Mediator Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor, Dani Rakhmawan, S.T. Direktur Operasional Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, dan Desmanjon Purba, S.S. Pendiri/Wakil Ketua Umum DPP AUDAMSI.

"Tujuan perlindungan konsumen adalah terbangunnya konsumen yang cerdas, terwujudnya pelaku usaha (usahawan DAMIU) yang bertanggung jawab, meningkatnya harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif, dan produk barang dan jasa (termasuk air dari DAMIU) yang beredar di pasar Indonesia semakin berkualitas, "kata Immanuel, Direktur Pemberdayaan Konsumen Kemendag RI tersebut.

Desmanjon sebagai narasumber dalam kesempatan ini memaparkan hubungan air, DAMIU, dan konsumen yang sehat untuk bangsa yang mau hebat. Ia mengatakan, penggunaan air isi ulang sebagai sumber air minum utama masyarakat Indonesia terus meningkat. Menurutnya modal membuka usaha DAMIU relatif terjangkau, apalagi air merupakan kebutuhan harian yang tidak pernah berhenti dicari orang, maka DAMIU merupakan pilihan bisnis pemenuhan kebutuhan air yang sangat menjanjikan dan mendapat keuntungan.

"Namun, sangat ironis kalau air yang dijual berkualitas buruk. Usahawan DAMIU perlu ketulusan hati dalam berusaha dan bukan sekadar keuntungan semata. Melalui kepatuhan usahawan terhadap legalitas dan regulasi, kita perlu terus berusaha menghadirkan air yang aman dan sehat untuk dikonsumsi rakyat Indonesia, "papar Desmanjon.

Sementara itu, Dani Rakhmawan mengatakan bahwa Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dan DAMIU perlu berkolaborasi menghadirkan air minum yang aman bagi warga Kota Bogor.

Menurut Dani, kualitas air Tirta Pakuan sudah sesuai dengan standar, memiliki pasokan air baku yang andal sehingga bahan baku DAMIU senantiasa konsisten tanpa risiko sumur kering di musim kemarau, dan sudah memiliki sertifikat halal.

Selanjutnya pada panel II, para peserta seminar disuguhi pengetahuan tentang pemanfataan teknologi AI pada DAMIU oleh Staf Ahli DPP AUDAMSI Oscar Rachman, S.Si. serta pengetahuan tentang sertifikat halal oleh Bustanol Arifin, S.Pd., M.Sos. Ketua Departemen Pengembangan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Hidayatullah.

"Titik kritis halal pada pengelolan depot air minum yakni karbon yang terbebas dari arang tulang hewan tak halal/tanpa penyembelihan syar'i, resin penukar ion yang bebas dari pelumas/aditif asam lemak hewani dan membran filtrasi RO/UF/NF terbebas bahan kimia pembantu dan sanitasi bernajis," papar Bustanol Arifin.

OSS, NIB, Uji Laboratorium, SLHS, dan Regulasi lainnya untuk DAMIU

Pada panel III, antusiasme para usahawan DAMIU masih terjaga untuk menimba ilmu dan wawasan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor, Ibu Tyas Ajeng Fitriani Prihandari, S.P., M.Si., Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bogor, Bpk. Bai Kusnadi, S.K.M., M.P.H., dan Osep Sutajat trainer dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (Dinkukmdagin) Kota Bogor, Bpk. Rahmat Hidayat, S.Sos., M.M. menuju sukses regulasi pemenuhan sertifikat standar.

Kata Bai Kusnadi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat bahwa pada tahun 2025, didapatkan data sebesar 35,72% penduduk Indonesia menggunakan air minum isi ulang sebagai sumber utama air minum. Di sisi lain, pada penelitian ditemukan bahwa kualitas air minum isi ulang masih rendah.

Berdasarkan Surveilans Keamanan Air Minum Rumah Tangga (SKAM-RT) Kemenkes RI Tahun 2023 terdapat 54,1% sarana air minum yang tercemar e-Coli.

Air sehat sangat penting bagi umat manusia dan sebaliknya, air tercemar membahayakan kesehatan masyarakat. "E-Coli bagian dari bakteri yang mengontaminasi air minum. Bakteri, virus, dan parasit memicu wabah akut seperti Diare, Kolera, Tifoid, Hepatitis A, dan Disentri pada manusia. Air yang terpapar oleh bahan kimia berbahaya memiliki akumulasi jangka panjang seperti logam berat & pestisida yang dapat memicu kerusakan ginjal, saraf, dan risiko kanker. Tanpa air sehat, masyarakat terancam dehidrasi & toksisitas yaitu penurunan fungsi organ secara sistematis yang berakibat fatal jika tidak ditangani segera,"papar Bai.

Lebih lanjut, Bai Kusnadi menjelaskan bahwa berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025, setiap pelaku usaha yang memiliki Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) termasuk DAMIU wajib memiliki SLHS atau Label Higiene Sanitasi Pangan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. TPP yang wajib SLHS antara lain Restoran, Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu, Usaha Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu, Kedai Makanan, dan Rumah Minum/Kafe termasuk yang berada di kawasan pariwisata, serta DAMIU.

"DAMIU harus memiliki penampungan air baku, penyaringan/filterisasi, disinfeksi dan pengisian, air baku yang dibuktikan melalui bukti tertulis nota pembelian air baku dari Pelaku Usaha penyedia air baku sekaligus hasil laboratorium air baku dari Pelaku Usaha penyedia air baku, dan hasil uji laboratorium kualitas air minum untuk produksi DAMIU, "ujar Bai.

Sementara itu, Tyas Ajeng Fitriani Prihandari, S.P., M.Si Kepala DPMPTSP Kota Bogor mengatakan bahwa pihaknya menyelenggarakan perizinan dan non perizinan, melalui Sistem OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach), SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung), dan Sistem SMART. "Resiko Menengah Tinggi dengan output NIB, Sertifikat Standar, Verifikasi dan Validasi Daerah diterbitkan sesuai dengan kewenangan daerah (Provinsi, Kota/Kabupaten) dan output Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatn Ruang (PKKPR) Daerah diterbitkan sesuai lokasi usaha daerah (Provinsi, Kota/Kabupaten), "kata Tyas Ajeng.

Menurutnya, memiliki NIB saja belum cukup untuk membuat depot beroperasi secara sah. Ia kemudian menerangkan bahwa usahawan DAMIU wajib melengkapi perizinan sektor kesehatan (PB UMKU) dari Dinas Kesehatan/PTSP Kabupaten/Kota setempat, yang meliputi Sertifikat/Hasil Uji Laboratorium terakreditasi (misal: KAN) yang menyatakan air baku dan air olahan memenuhi Standar Baku Mutu. Lalu kelengkapan lainnya seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang diterbitkan setelah dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) ke lokasi DAMIU. Kemudian kelengkapan Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan/Higiene Sanitasi bagi pemilik/pengelola dan penjamah pangan (operator/karyawan depot), dan kesediaan dokumen pendukung lainnya seperti denah tata letak (layout) bangunan depot, surat pasok/asal air baku, serta daftar peralatan/mesin filtrasi yang digunakan.

Menurut Tyas, KBLI Untuk Industri Air Minum Isi Ulang adalah 11052. Kelompok ini masuk dalam kategori Risiko Menengah Tinggi. Kode 11052 tetap digunakan pada KBLI 2025. "Dimungkinkan terdapat penyesuaian berupa perubahan diksi dalam judul atau perubahan dalam uraian Sertifikat Laik Higeinis Sanitasi di Wilayah (Kewenangan Daerah Kab/Kota), jangan memilih Sertifikat Laik Higeinis Sanitasi di Bandar Udara, Pelabuhan dan Lintas Batas Darat Negara (Kewenangan Provinsi), "kata Tyas.

Lebih lanjut ia memaparkan bahwa perizinan berusahanya adalah Sertifikat Standar Belum Terverifikasi dengan Resiko Menengah Tinggi; dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) berupa Sertifikat Laik Higienis Sanitasi dengan persyaratan seperti administrasi, teknis, bukti laboratorium Standar Baku Mutu, dan formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan.

Turut hadir Kepala Kepolisian Polisi Resort Kota (Polresta) Bogor Kota yang diwakili oleh AKP Ni Komang Armini, S.H., M.H. dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Bogor Kota dan jajaran Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Usahawan Depot Air Minum Sehat Indonesia (DPP AUDAMSI). Turut hadir melalui zoom, jajaran Dewan Pimpinan Wilayah AUDAMSI Jakarta dan Jogyakarta dan beberapa Dewan Pimpinan Daerah (Pengurus Kota/Kabupaten) AUDAMSI dari wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, dan lain-lain. AUDAMSI dikenal memiliki motto pergerakan Trisvastha, yaitu "sehat airnya, sehat depotnya, dan sehat konsumennya". Seluruh DAMIU diharapkan menjual air yang sehat serta memiliki perizinan yang lengkap dan manajemen yang juga sehat demi mendukung kesehatan konsumen DAMIU sekaligus tercapainya kesejahteraan para usahawan DAMIU di Indonesia. ***

Jalan yang telah selesai diperbaiki ini menjadi jalur alternatif bagi masyarakat menuju Lubuk Pakam maupun Galang, sekaligus pilihan untuk menghindari kendaraan bertonase besar yang melintas di jalan utama Lubuk Pakam–Galang.

Salah seorang warga Desa Parbarakan mengungkapkan, waktu tempuh menuju pusat kecamatan yang sebelumnya sekitar 30–40 menit kini dapat dipangkas menjadi sekitar 10 menit melalui jalan alternatif tersebut.

"Saya merasa bangga. Tadinya akses ke kecamatan sekitar 30 menit atau 40 menit, ini sudah sekitar 10 menit dari belakang. Tidak lagi bersamaan dengan mobil-mobil besar yang penuh dengan bahaya di jalan utama," ujarnya.

Ia menyampaikan terima kasih atas perbaikan jalan yang manfaatnya dirasakan masyarakat. Warga berharap pembangunan infrastruktur terus berlanjut untuk mendukung kelancaran aktivitas sehari-hari.

Selain ruas Simpang Parbarakan–Kebun Jagung, perbaikan jalan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2026 di Kecamatan Pagar Merbau juga mencakup ruas Purwodadi–Tanjung Garbus sepanjang 2,3 kilometer yang kini telah selesai diperbaiki.

Warga Purwodadi, Rahmad, mengatakan jalan mulus tersebut telah lama dinanti masyarakat. Ia bersama warga berkomitmen menjaga kondisi jalan agar tetap baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang.

"Sudah lama kali kami idam-idamkan jalan mulus seperti ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Bupati yang telah memperbaiki jalan kami ini," ucapnya.

Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan menekankan pemasangan papan nama jalan berwarna hijau tersebut sebagai bentuk informasi dan transparansi kepada masyarakat atas pembangunan yang dilakukan pemerintah kabupaten.

"Inilah arah baru pembangunan di masa saya dan Pak Wakil Bupati. Setiap jalan kabupaten yang telah selesai dibangun atau diperbaiki akan kita pasang plang hijau ini. Lengkap dengan status jalannya kewenangan siapa, menggunakan anggaran darimana dan panjang jalannya," terangnya.

Ia berharap pemasangan papan informasi tersebut

dapat mengedukasi masyarakat sekaligus mengingatkan masyarakat untuk menjaga bersama ruas jalan yang telah baik.

"Saya berharap jalan yang sudah baik ini dijaga bersama. Saya minta kepala desa mengajak masyarakat bergotong royong membersihkan rumput agar tidak menutupi bahu jalan dan mempersempit akses. Awasi juga pengguna jalan agar tidak menjadikan ruas ini sebagai lokasi balap liar," pesannya.

Jalan alternatif yang telah diperbaiki ini diharapkan menjadi pilihan bagi masyarakat menuju Lubuk Pakam maupun Galang, selain melalui jalan provinsi Lubuk Pakam–Galang yang juga sedang diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

"Perbaikan jalan kabupaten dan provinsi ini diharapkan mendukung mobilitas masyarakat dari berbagai wilayah yang menggunakan jalur Lubuk Pakam–Galang," pungkasnya.( Drt)

Saat meninjau progres pembangunan di kedua ruas jalan tersebut, Senin (12/10/2026), Rico Waas menegaskan bahwa penataan trotoar tidak sekadar memperindah wajah kota, tetapi juga memastikan tersedianya fasilitas pedestrian yang aman, nyaman, serta ramah bagi penyandang disabilitas.

Dalam peninjauan tersebut, Rico Waas didampingi Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan Khairul Azmi, Kabag Prokopim Arafat Syam, serta Kabag Umum M. Ridho Siregar.

Rico Waas menjelaskan, pembangunan dilakukan dengan mengganti penutup saluran drainase (cover slab) menjadi konstruksi trotoar yang memiliki permukaan lebih rata dan nyaman dilalui, tanpa menghilangkan fungsi utama saluran drainase di bawahnya.

Menurutnya, kondisi trotoar sebelumnya masih memiliki sejumlah kekurangan, terutama permukaan cover slab yang tidak seragam sehingga mengurangi kenyamanan masyarakat saat berjalan kaki. Selain itu, fasilitas jalur pemandu bagi penyandang disabilitas juga belum tersedia secara memadai.

"Kalau sebelumnya kita memakai cover slab, permukaannya terkadang tidak rata, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Ini kurang nyaman bagi masyarakat. Jalur pemandu bagi penyandang disabilitas juga belum dibangun. Karena itu, sekarang kita bangun trotoar sekaligus menyediakan jalur pemandu," kata Rico Waas.

Bangun Trotoar Sepanjang 2,76 Kilometer

Sementara itu, Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan Khairul Azmi turut mendampingi Wali Kota dalam memastikan pelaksanaan pembangunan di kedua ruas jalan tersebut.

Adapun panjang pembangunan trotoar di Jalan Juanda mencapai 1,48 kilometer, sedangkan Jalan Merak Jingga sekitar 1,28 kilometer. Dengan demikian, total penataan pedestrian di kedua kawasan tersebut mencapai sekitar 2,76 kilometer.

Seluruh pekerjaan ditargetkan rampung menjelang akhir tahun 2026. Pemko Medan juga berencana melanjutkan penataan trotoar di sejumlah ruas jalan lainnya secara bertahap, sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas infrastruktur dan ruang publik perkotaan.

Khusus di kawasan Jalan Merak Jingga, Rico Waas turut mengingatkan pihak kewilayahan agar membangun komunikasi dengan para pedagang elektronik yang menjalankan aktivitas usaha di sepanjang kawasan tersebut.

Ia meminta agar informasi mengenai pelaksanaan penataan disampaikan dengan baik sehingga proses pembangunan dapat berjalan selaras dengan perhatian terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Tak Hanya Trotoar, Persoalan Genangan Air Ikut Ditangani

Dalam kesempatan yang sama, Rico Waas juga menaruh perhatian terhadap laporan masyarakat mengenai genangan air yang masih terjadi di sejumlah titik, khususnya di bagian ujung Jalan Merak Jingga.

Menindaklanjuti persoalan tersebut, Dinas SDABMBK Kota Medan telah merencanakan pelebaran saluran drainase di seberang jalan, tepatnya di sekitar Kantor Lurah Kesawan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas saluran sekaligus memperlancar aliran air guna meminimalkan potensi genangan.

Penanganan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Medan dalam melakukan pembenahan infrastruktur secara terintegrasi, tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas jalan dan trotoar, tetapi juga memperhatikan sistem drainase serta kenyamanan lingkungan sekitarnya.

"Pelan-pelan kita benahi. Kita ingin kawasan ini lebih tertata, nyaman bagi pejalan kaki, dan persoalan genangan air juga bisa ditangani," ungkap Rico Waas.

Melalui pembangunan ini, Pemko Medan berharap kawasan Jalan Juanda dan Jalan Merak Jingga dapat menjadi ruang perkotaan yang semakin ramah bagi pejalan kaki, inklusif bagi penyandang disabilitas, serta mendukung terwujudnya wajah Kota Medan. (ATN)

Untuk menelusuri informasi itu, awak media meminta klarifikasi kepada Ketua Yayasan Delisha berinisial AW, yang namanya disebut dalam dugaan itu. Dalam pertemuan di MKA Cafe, Jalan Soekarno Hatta, Binjai, Senin (12/10/2026), AW membantah melakukan praktik jual beli titik dapur SPPG.

AW menjelaskan, hubungan antara yayasan dan mitra merupakan bentuk kerja sama dalam penyelenggaraan dapur MBG, dengan pembagian tanggung jawab terkait penyediaan bangunan, ompreng, dan peralatan dapur.

"Membangun dapur tidak cukup kalau hanya Rp660 juta. Biayanya bisa mencapai Rp1,5 miliar, bahkan ada yang sampai Rp2 miliar. Di sini kami menjalin kerja sama, bukan jual beli titik. Misalnya, ada titik yang sudah centang biru, kemudian mitra menyiapkan ompreng dan peralatan dapur sesuai kesepakatan," ujar AW.

Terkait dugaan permintaan setoran Rp500 per ompreng, AW membantah dirinya pernah meminta pembayaran itu kepada mitra yang dibantunya memperoleh titik dapur SPPG.

"Jika saya dituduh meminta setoran Rp500 per ompreng, itu salah. Saya tidak pernah meminta kepada mitra yang saya bantu mendapatkan titik. Silakan dibuktikan jika saya pernah meminta," tegasnya.

Menurutnya, apabila terdapat yayasan lain yang menerapkan skema pembayaran dalam kerja sama, hal itu harus dilihat berdasarkan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

AW menjelaskan, mitra yang merasa keberatan dapat menyampaikan pengaduan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar persoalan itu dapat diperiksa sesuai mekanisme yang berlaku.

Selain dugaan setoran per ompreng, awak media juga meminta penjelasan AW mengenai klaim pihak ketiga berinisial RA yang menyebut masih terdapat uang sebesar Rp150 juta yang belum dikembalikan.

AW membantah klaim itu. Ia menyatakan seluruh uang milik RA sebesar Rp450 juta telah dikembalikan dan menunjukkan dokumen Berita Acara Pelunasan bermeterai yang ditandatangani oleh adik RA berinisial M.

"Ini saya tunjukkan buktinya. Sudah tidak ada uang RA yang belum dikembalikan. Uang itu juga tidak ada kaitannya dengan perkara titik dapur," ujar AW.

AW menegaskan bahwa menurut keterangannya, seluruh dana yang sebelumnya dipersoalkan telah diselesaikan dengan pihak-pihak terkait. Namun, klaim itu dibantah oleh RA ketika dikonfirmasi.

RA menyatakan bahwa uang sebesar Rp150 juta yang diklaimnya masih menjadi haknya belum dikembalikan oleh AW. RA juga mempersoalkan Berita Acara Pelunasan senilai Rp450 juta yang ditunjukkan AW.

"Belum ada, Bang. Belum dia kembalikan uang saya yang Rp150 juta, yang terpakai untuk verifikasi. Jangan begitu kali dia, jangan jahat kali bilang, sudah dibayarkan semua. Bahkan dari berita acara yang Rp450 juta itu saja, baru Rp200 juta yang dibayarkan. Bodohnya adik saya mau menandatangani berita acara itu. Pertemukan saya dengan dia, Bang," kata RA.

Sebelumnya, AW juga merujuk Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026.

Ia menyebut halaman 25 poin 3.1.2 huruf b dalam dokumen itu mengatur kewajiban Penerima Bantuan Pemerintah (Yayasan) untuk menyiapkan unit bangunan, peralatan dapur, peralatan makan, alat kantor, prasarana kantor, dan genset sesuai standar BGN.

Menurut AW, ketentuan itu menjadi salah satu dasar dalam pembagian tanggung jawab penyediaan sarana dan prasarana antara yayasan dan mitra.

"Juknis BGN sudah jelas, BGN tidak membangunkan dapur. Yayasan yang wajib menyiapkan. Satu dapur membutuhkan minimal Rp1,5 miliar. Jadi, Rp660 juta itu merupakan porsi kewajiban mitra dalam kerja sama pembangunan. Ini bukan jual beli titik. Antara yayasan dan mitra tidak ada masalah, semuanya sesuai dokumen," ujarnya.

AW menegaskan pihaknya berpegang pada dokumen resmi dan perjanjian kerja sama yang telah disepakati. Ia menyatakan yayasan akan tetap menjalankan kerja sama secara profesional dan mendukung pelaksanaan program MBG. (Den)

Ketua DPD IPK Kabupaten Deli Serdang, Parmonangan Gultom, SE, komandoi langsung penyerahan surat mandat tersebut. Ia didampingi oleh Sekjen, M.Yudi L.Tobing, Theo Ketua Ranting IPK Desa Bangun Sari, Adel Gondrong, Ketua Satgas DPD IPK Deli Serdang, Freddy Siahaan, Wakil Ketua DPD IPK Deli Serdang, dan sejumlah pengurus lainnya.

Dalam kesempatan itu, surat Mandat dibacakan oleh Sekjen DPD IPK Kabupaten Deli Serdang, M.Yudi L.Tobing, sebelum akhirnya diserahkan oleh Ketua DPD IPK Deli Serdang, Parmonangan Gultom, SE, kepada Ketua Iwan F Tarigan, SP.d atau biasa disapa dengan panggilan Ketua Iwan Brekele. surat Mandat tersebut diberikan dengan harapan Ketua Iwan Tarigan segera melakukan kepengurusan definitif PAC IPK Sibiru - biru, untuk segera mengembangkan dan menghidupkan kembali bendera biru IPK periode 2026-2031, di seluruh wilayah kerjanya.

Usai menerima mandat, Ketua Parmonangan Gultom bersama Ketua Iwan Tarigan serta rombongannya dengan penuh semangat meneriakkan yel-yel kebesaran IPK sebagai bentuk kesiapan dirinya untuk memimpin PAC IPK Kecamatan Sibiru - biru.

"Hidup IPK, IPK Setia, IPK Luar Biasa !" serunya lantang.

Sorakan itu pun disambut antusias oleh seluruh kader yang hadir dengan balasan "Hidup IPK!" sebanyak tiga kali, lalu diakhiri dengan teriakan bersama, " IPK Luar Biasa !.

Sementara itu, ditempat yang sama, Ketua Iwan Tarigan, kepada awak media ini mengatakan kesiapan dirinya untuk kembali membirukan Kecamatan Sibiru - biru, IPK kita hidupkan kembali, harimau tidur Sibiru - biru bangun kembali, Hidup IPK," ujarnya.

Dengan penyerahan surat Mandat ini, diharapkan kepengurusan PAC IPK Kecamatan Sibiru - biru dapat segera terbentuk dan berkontribusi nyata bagi organisasi serta masyarakat, harimau IPK Kecamatan Sibiru - biru yang sempat tidur, harus bangun, tunjukkan kembali siapa kita ," tegas Ketua Parmonangan Gultom.( Hap).

Komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan Groundbreaking atau Peletakan Batu Pertama Pembangunan Kawasan UMKM dan Kuliner Blok Petisah yang dilakukan langsung oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Senin (12/10/2026).

Kegiatan ini turut dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fachrurrazi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang), serta jajaran perangkat daerah terkait, di antaranya unsur yang membidangi UMKM, Kepala Dinas Perhubungan Irsan Nasution, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Melvi , Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) John Ester Lase, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Khairul Azmi, Perusahaan Umum Daerah (PUD), Satpol PP, serta Camat Medan Petisah Syamsul Alam Nasution dan para lurah Se-kecamatan Medan Petisah.

Kehadiran lintas perangkat daerah tersebut menjadi wujud sinergi dan dukungan bersama terhadap langkah strategis Pemko Medan dalam menghadirkan kawasan perdagangan dan kuliner yang lebih representatif, nyaman, serta mampu mengakomodasi kebutuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pembangunan Kawasan UMKM dan Kuliner Blok Petisah diharapkan tidak sekadar menghadirkan pembaruan infrastruktur fisik, tetapi juga menjadi momentum dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, meningkatkan daya saing pelaku usaha, serta menciptakan ruang aktivitas ekonomi yang lebih tertib dan produktif.

Melalui penataan kawasan yang terintegrasi, Pasar Petisah diharapkan semakin berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan sekaligus destinasi kuliner unggulan di Kota Medan yang memiliki daya tarik bagi masyarakat maupun pengunjung dari luar daerah.

Selain memberikan ruang usaha yang lebih layak bagi pelaku UMKM, pembangunan ini juga diharapkan mampu menghadirkan dampak ekonomi yang lebih luas, mulai dari meningkatnya aktivitas perdagangan, terbukanya peluang usaha, hingga penguatan perputaran ekonomi masyarakat di sekitar kawasan.

Dukungan seluruh perangkat daerah menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan dan penataan kawasan dapat berjalan secara terkoordinasi, baik dari aspek infrastruktur, kebersihan lingkungan, ketertiban, maupun kelancaran akses dan mobilitas masyarakat.

Melalui pembangunan Kawasan UMKM dan Kuliner Blok Petisah, Pemko Medan kembali menegaskan arah pembangunan kota yang tidak hanya berfokus pada pembenahan wajah perkotaan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan Kota Medan yang semakin maju, tertata, nyaman, dan berdaya saing, sejalan dengan semangat pembangunan Medan Untuk Semua.(ATN)

Kegiatan diawali dengan observasi dan pemetaan potensi masyarakat, khususnya di Dusun V Sri Utama. Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman seperti kunyit dan jahe telah dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat.Sementara itu, bunga telang masih relatif belum dikenal dan belum banyak ditanam oleh masyarakat.

Kondisi tersebut kemudian menjadi dasar bagi mahasiswa untuk mengembangkan Rumah Bibit dan Rumah TOGA sebagai sarana belajar sekaligus ruang pemanfaatan potensi tanaman yang tersedia di lingkungan masyarakat.

Selain membangun dan menata Rumah TOGA, mahasiswa juga melaksanakan pelatihan pengolahan teh herbal berbahan bunga telang bersama ibu-ibu Dusun V. Dalam pelatihan tersebut, bunga telang diolah bersama jahe, serai, lemon, dan madu menjadi minuman herbal.

Kegiatan ini tidak hanya bertujuan memperkenalkan cara pengolahan minuman herbal, tetapi juga memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan tanaman yang tersedia di lingkungan sekitar untuk kebutuhan sehari-hari.

Keberadaan Rumah TOGA mendapat respons positif dari Pemerintah Desa Sukasari. Kepala Desa Sukasari menyampaikan bahwa kegiatan Proyek Kemanusiaan yang dilaksanakan mahasiswa memberikan kesan yang baik bagi masyarakat, khususnya melalui pembangunan Rumah TOGA.

"Kegiatan Proyek Kemanusiaan ini sangat meninggalkan kesan yang baik bagi masyarakat Desa Sukasari, khususnya dengan adanya Rumah TOGA yang sudah dibangun oleh mahasiswa. Kami berharap Rumah TOGA ini dapat terus dimanfaatkan dan dirawat oleh masyarakat," ujar Kepala Desa Sukasari.

Respons positif juga datang dari masyarakat Dusun V Sri Utama. Salah seorang warga menyampaikan bahwa keberadaan Rumah TOGA dinilai dapat memberikan manfaat bagi kesehatan dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Terlebih, masyarakat juga mendapatkan pelatihan mengenai cara mengolah tanaman TOGA menjadi minuman herbal.

"Kami merasa Rumah TOGA ini akan sangat bermanfaat untuk kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Apalagi kami juga sudah diberi pelatihan bagaimana cara mengolah tanaman TOGA menjadi minuman herbal. Jadi, pengetahuan yang diberikan mahasiswa bisa kami manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari," ungkap salah seorang warga Dusun V Sri Utama.

Kegiatan pemberdayaan perempuan tersebut turut didukung oleh Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI) yang memiliki hubungan historis dengan Desa Sukasari. HAPSARI telah mengembangkan berbagai kegiatan di bidang pendidikan, pengorganisasian masyarakat, kepemimpinan perempuan, serta pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

Melalui kegiatan Proyek Kemanusiaan ini, mahasiswa berharap Rumah TOGA dapat terus dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai ruang belajar, pengelolaan tanaman, dan pengembangan keterampilan, khususnya bagi perempuan. Pemanfaatan tanaman lokal diharapkan tidak berhenti pada kegiatan menanam dan merawat, tetapi dapat terus dikembangkan hingga tahap pengolahan dan menghasilkan produk yang memiliki nilai guna bagi keluarga dan masyarakat.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mahasiswa Pendidikan Masyarakat UNIMED untuk menghubungkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dengan kebutuhan nyata masyarakat, sekaligus mendorong pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan.(hum)

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan yang diketuai Cipto Hosari Nababan, tampak kesal dengan ketidaksiapan tersebut. Hakim pun menjadwalkan ulang sidang pada Senin (19/10/2026) pukul 10.00 WIB.

"Mana saksinya?" ujar Cipto saat membuka persidangan di ruang Cakra Utama, Senin (12/10/2026).

Tim JPU Kejari Belawan kemudian menjelaskan bahwa baru satu saksi dari bagian KSOP Belawan yang hadir. Sementara saksi lainnya yang ditunggu disebut masih berada di area parkir.

Penjelasan tersebut tak meredakan kekesalan hakim. Cipto menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam persidangan harus menghargai waktu dan mematuhi jadwal yang telah ditetapkan.

"Parkiran mana, parkiran Sun Plaza? Kalau sidang dijadwalkan jam 10, ya tepat waktulah. Ini pelajaran bagi masyarakat agar menghargai persidangan," tegasnya.

Tanpa melanjutkan pemeriksaan saksi, majelis hakim akhirnya menunda persidangan hingga pekan berikutnya.

"Sidang ditunda ke Senin (19/10/2026) jam 10," kata Cipto sembari mengetuk palu.

Dalam perkara dugaan korupsi jasa pandu tersebut, terdapat empat orang yang duduk sebagai terdakwa. Mereka adalah Wisnu Handoko, yang menjabat Kepala KSOP Pelabuhan Utama Belawan pada 2023, serta Sapril Heston Simanjuntak (SHS), yang menjabat pada 2024.

Dua terdakwa lainnya adalah Marganda Lamhot Asi Sihite (MLA) dan Rivolino, yang disebut terkait dengan jabatan di lingkungan KSOP Belawan pada periode 2023-2024.

Pelindo Diberi Kewenangan, KSOP Jadi Pengawas

Perkara ini berkaitan dengan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di perairan Pelabuhan Belawan. Dalam penyelenggaraan layanan tersebut, terdapat pelimpahan kewenangan kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 616 Tahun 2023.

Dalam keputusan yang ditetapkan di Jakarta pada 20 September 2023 yang ditandatangani Plt Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Dr Capt Antoni Arif Priadi, M.Sc itu, PT Pelindo diberikan pelimpahan untuk melaksanakan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di Perairan Wajib Pandu Kelas I Pelabuhan Belawan.

Sementara itu, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Belawan ditetapkan sebagai pengawas pemanduan di wilayah tersebut.

Keputusan tersebut juga mengatur sejumlah kewajiban Pelindo, antara lain memberikan pelayanan sesuai prosedur, memenuhi standar kinerja, memastikan kelayakan sumber daya manusia dan sarana pemanduan, melaporkan hambatan pelayanan, serta menetapkan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pelindo diwajibkan membayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sesuai ketentuan dan menyediakan sistem informasi pelayanan yang dapat diintegrasikan dengan sistem pengawasan pemanduan.

Pelaksanaan pelayanan tersebut dievaluasi setiap enam bulan oleh pengawas pemanduan setempat. Sementara evaluasi atas pelimpahan kewenangan dilakukan setiap dua tahun oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Keputusan itu juga menyebutkan bahwa pelimpahan dapat dicabut apabila Pelindo melanggar kewajiban yang ditetapkan atau tidak melaksanakan pelayanan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan sejak tanggal pelimpahan diterbitkan.

Meski demikian, substansi keputusan tersebut merupakan konteks pengaturan pelayanan pemanduan dan penundaan kapal di Belawan. Pembuktian mengenai dugaan tindak pidana yang menjerat para terdakwa tetap harus merujuk pada dakwaan, alat bukti, serta fakta yang terungkap selama persidangan. (Ril/Dam)

Imbauan tersebut disampaikan Kepala Bidang Bina Marga Dinas SDABMBK Kota Medan, Yulius Ares, saat memimpin apel rutin yang diikuti seluruh jajaran pegawai di lingkungan Dinas SDABMBK Kota Medan, Senin (12/10/2026).

Dalam arahannya, Yulius Ares menekankan bahwa upaya mengantisipasi dan menangani genangan air bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas teknis di lapangan, tetapi juga membutuhkan kepedulian dan partisipasi aktif seluruh keluarga besar Dinas SDABMBK.

Terlebih, meningkatnya intensitas hujan berpotensi menimbulkan genangan di sejumlah ruas jalan maupun kawasan permukiman. Karena itu, informasi yang cepat dan akurat dari lapangan menjadi bagian penting dalam mendukung percepatan penanganan.

Seluruh pegawai diharapkan dapat turut mengidentifikasi dan melaporkan titik-titik genangan yang ditemukan, sehingga informasi tersebut dapat segera dikoordinasikan kepada bidang maupun unit teknis terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kebutuhan penanganan.

Melalui langkah tersebut, Dinas SDABMBK Kota Medan berupaya memperkuat sistem koordinasi internal sekaligus membangun budaya kerja yang lebih responsif, proaktif, dan peka terhadap persoalan infrastruktur yang dihadapi masyarakat.

Apel rutin ini sekaligus menjadi momentum untuk mempertegas komitmen seluruh jajaran Dinas SDABMBK dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam mendukung upaya Pemerintah Kota Medan mengantisipasi dampak musim hujan.

Dengan pengawasan yang lebih intensif serta koordinasi yang solid antarseluruh jajaran, penanganan titik-titik genangan diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat, terarah, dan optimal.

Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen Dinas SDABMBK Kota Medan dalam mewujudkan infrastruktur perkotaan yang lebih baik, sekaligus menjaga kenyamanan, keselamatan, dan kelancaran aktivitas masyarakat sejalan dengan semangat Medan Untuk Semua.(ATN)

Dalam operasi gabungan itu, tim berhasil meringkus seorang pria berisinial AJ (30) warga kota Medan, yang merupakan pemasok narkoba. AJ, ditangkap di salah satu ruangan karaoke THM yang digerebek, dan petugas menyita 2 pcs vape narkoba merk EL Chapo dari tangannya.

"AJ hasil pemeriksaan, diduga selama ini kerap memasok narkoba ke THM. Kami juga amankan seorang wanita pemesan narkoba," ungkap Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP.

Narkoba yang disita dari AJ, didapat dari seorang pria berinisial RL. RL Pun, kini dalam pengejaran Polisi, agar mata rantai peredaran narkoba di THM yang kerap dilakukan para pelaku dapat diputus.

"Pemasok narkoba kami sudah kantongi identitasnya, dan kami pastikan akan terus kami kejar. Kami ultimatum untuk penikmat dunia malam, malam boleh gemerlap namun hukum akan tetap tegak. Pengguna kita akan pulihkan, seluruh bandar dan mata rantainya kita akan putus. Polisi bersama masyarakat," pungkas Rafli.***