Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak SH. SIK. MH. melalui Kasi Humas IPTU Agustina T.Ddalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Pematangsiantar Bersama Masyarakat yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 9 Juli 2026 mengatakan adanya pelemparan rumah dalam kondisi mabok itu dilaporkan Pelapor inisial HS melalui Layanan Kepolisian di Call Center (CC) 110.

Selanjutnya Operator CC 110 Polres Pematangsiantar meneruskan laporan ini ke piket Polsek Siantar Marihat dan respons cepat dilakukan dengan pengecekan langsung ke TKP (tempat kejadian perkara).

Kemudian Personil piket mengamankan seorang laki laki inisial JS diduga pelaku pelemparan rumah.

Saat itu Pelaku JS mengakui perbuatannya dan memohon Maaf kepada warga yang ada di Lokasi.

Adanya permohonan maaf pelaku JS serta atas kesepakatan dari RT setempat dan warga sekitar memberikan toleransi dan pengampunan terhadap pelaku JS dengan catatan apabila dikemudian hari melakukan hal – hal yang dapat menggangu kamtibmas atau mengulangi hal yang sama maka warga akan membawa pelaku JS ke jalur hukum atas apa yang dilakukan.

Permohonan maaf itu diberikan warga karena tidak ada korban materil maupun korban luka atas perbuatan pelaku JS.***

Berikut detail pimpinan Kota Tebing Tinggi saat ini, sebagaimana dalam sebuah postingan anonim facebook @Sumut Indah yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 9 Juli 2026.

Wali Kota: H. Iman Irdian Saragih, S.E..

Wakil Wali Kota: H. Chairil Mukmin Tambunan, S.E., M.Si..

Masa Jabatan: Pasangan ini terpilih dalam Pilkada 2024 dan dilantik secara serentak pada Februari 2025.

Sebelum pelantikan Wali Kota definitif, jabatan ini sempat diisi Dr. Moettaqien Hasrimi, S.STP., M.Si. sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota sejak Mei 2024.***

Gudang itu berada di Jalan Kakap Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar.

Kapolsek Siantar Timur Edy J.J. Manalu SH. MHdalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Pematangsiantar Bersama Masyarakat yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 9 Juli 2026 mengatakan dalam kegiatan DDS tersebut Bhabinkamtibmas menyampaikan kondisi saat ini cuaca Sangat panas siang hari, agar menjauhkan barang barang yang dapat memicu kebakaran terutama lingkungan daerah padat penduduk.

Bhabinkamtibmas juga menyampaikan apabila ada gangguan kamtibmas (Guantibmas) agar segara menghubungi Layanan Kepolisian di Call Center 110 (Bebas Pulsa).

Kapolseķ menambahkan selain menjalin silaturahmi kegiatan DDS tersebut juga bertujuan menjalin kemitraan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri serta peningkatan kehadiran Polri di tengah tengah masyarakat.***

Kegiatan tersebut menjadi forum bagi para kepala sekolah untuk memaparkan maklumat pelayanan, gagasan, serta strategi pengembangan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, bertempat di Aula SMP Negeri 1 Pahae Julu, Onan Hasang, Rabu (8/7/2026).

Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai pemimpin yang menentukan arah kemajuan sekolah.

Menurutnya, setiap kepala sekolah harus mampu mengenali potensi yang dimiliki, mulai dari sumber daya manusia, jumlah tenaga pendidik, hingga fasilitas yang tersedia, sehingga dapat menyusun langkah-langkah nyata untuk mewujudkan sekolah yang lebih baik. Ia juga mengingatkan pentingnya komitmen, disiplin, dan keteladanan dalam menjalankan tugas serta membangun koordinasi yang baik dengan koordinator wilayah maupun Dinas Pendidikan.

Wakil Bupati juga mengajak seluruh kepala sekolah untuk membangun komunikasi yang baik, terbuka, dan harmonis dengan guru maupun peserta didik. Komunikasi yang efektif, menurutnya, menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan berbagai program pemerintah daerah, sehingga seluruh kebijakan dan program sekolah dapat terlaksana secara optimal demi peningkatan kualitas pendidikan.

Lebih lanjut, Wakil Bupati mengingatkan pentingnya mengimplementasikan tiga program prioritas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, yakni Saitapaias sebagai gerakan membangun karakter melalui kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, Tapamajuma (Tapanuli Utara Manjaha, Maretong, dan Martorsa) untuk menumbuhkan budaya membaca, berhitung, dan bercerita, serta pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) sebagai sarana pendukung pembelajaran agar guru semakin kreatif dan inovatif dalam meningkatkan kemampuan peserta didik.

src="https://posmetromedan.id/cdn/uploads/images/2026/07/9dcb88e0137649590b755372b040afad_IMG-20260708-WA0028.jpg">

Mengakhiri arahannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa forum bersama para kepala sekolah akan dilaksanakan secara berkala setiap semester sebagai wadah evaluasi, koordinasi, dan penguatan program pendidikan. Ia berharap seluruh kepala sekolah terus menjadi teladan dalam membina guru dan peserta didik, sehingga mampu melahirkan generasi yang berkualitas serta mewujudkan kemajuan pendidikan di kawasan Pahae dan Kabupaten Tapanuli Utara secara umum.

Pada sesi ekspose, masing-masing kepala sekolah mempresentasikan maklumat pelayanan serta berbagai inovasi dan gagasan yang akan diterapkan di sekolahnya. Beragam strategi dipaparkan, mulai dari peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan karakter peserta didik, optimalisasi potensi sekolah, hingga langkah-langkah mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah di bidang pendidikan. (Lindung Sinaga)

Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Pelaksanaan Tim Penagihan Tunggakan Pajak Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, M. Agha Novrian, dan diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan & Pengendalian Pajak & Retribusi Daerah, Popy Maya Syafira, Rabu ( 8/7/2026).

Rapat tersebut membahas hasil pelaksanaan penagihan tunggakan pajak daerah selama Juni 2026, evaluasi kegiatan di lapangan, serta langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penagihan ke depan.

Kegiatan penagihan dilaksanakan oleh Tim Penagihan Tunggakan Pajak Daerah yang dikoordinasikan oleh Bidang Pengembangan & Pengendalian Pajak & Retribusi Daerah. Tim dibagi menjadi dua kelompok yang melibatkan unsur Bapenda Kota Medan, Kejaksaan Negeri Medan, Kejaksaan Negeri Belawan, Polrestabes Medan, Kodim 0201/Medan, Lanud Soewondo, Satpol PP Kota Medan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan, Dinas Pariwisata Kota Medan, Bagian Hukum Setda Kota Medan, serta jajaran kewilayahan.

Melalui sinergi lintas instansi tersebut, tim secara rutin turun ke lapangan untuk melakukan penagihan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan. Sepanjang pelaksanaan kegiatan pada Juni 2026, sebanyak 15 wajib pajak telah menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan total pembayaran tunggakan mencapai Rp811.642.001.

.id/cdn/uploads/images/2026/07/0e65972dce68dad4d52d063967f0a705_IMG-20260708-WA0033.jpg">

Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Kami berharap seluruh wajib pajak yang telah terdaftar dapat memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak tepat waktu. Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Medan," ujar Agha.

Melalui pelaksanaan Tim Penagihan Tunggakan Pajak Daerah yang melibatkan berbagai instansi, Bapenda Kota Medan optimistis tingkat kepatuhan wajib pajak akan terus meningkat sehingga mampu memperkuat Pendapatan Asli Daerah dan mendukung percepatan pembangunan Kota Medan.(ATN)

Rico Waas menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari investasi dan infrastruktur, tetapi juga dari perlindungan bagi seluruh pekerja, terutama pekerja informal seperti pengemudi becak, pengemudi ojek online, nelayan, pelaku UMKM, sopir, asisten rumah tangga serta kelompok pekerja rentan lainnya.

"Setiap perusahaan yang kita bangun harus memberikan dampak bagi masyarakat, tidak hanya kepada pekerja di perusahaan itu sendiri. Karena itu, pekerja formal dan informal harus berjalan beriringan," kata Rico Waas.

Saat ini, Pemko Medan telah memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada 17.851 pekerja rentan melalui APBD dan berharap kolaborasi pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, serta dunia usaha dapat mempercepat terwujudnya UCJ.

Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Ramaddan, mengatakan target tersebut merupakan tindak lanjut program pemerintah pusat. Selain 17.851 pekerja yang telah dibiayai APBD, sisanya didorong melalui CSR perusahaan. Program ini memberikan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja informal yang belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. (ATN)

Dimana saat logo Festival Bunga dan Buah di tampilkan terlihat buah yang tak beada di Karo.

"Ini yang kuning buah apa ini, saya kurang tau, buat EO agara segera merevisi logo Festival Bunga dan Buah dengan buah unggul di Karo seperti ,Jeruk, Alpokat, Salak, Buah Naga dan Markisa" ucap Sekda.

Tak hanya soal desain logo, Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Glora Kurnia Putra Ginting juga menilai desain video visual bumper opening juga kurang mencerminkan indentitas Karo, karena kiri kanan desain atap rumah adat Karo bukan terlihat seperti tanduk kerbau melainkan terlihat seperti hurup y.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Karo, Ny. Roswitha Antonius Ginting juga ikut berkomentar perihal tema Festival Bunga Dan Buah yaitu " The Eternal Of Karo Paradise" yang jauh dari Budaya Karo.

"Coba kita buat terjemahan The Eternal Of Karo Paradise, ke bahasa Indonesia dan Karo agar masyarakat tau tanda kita go internasional, jadi coba dipertimbangkan, saya liat ada penampilan dari marching band dari Satpol-PP Propinsi Sumatera, apakah tidak ada marching band dari Karo yang bisa ditampilkan, bisa aja ditampilkan marching band luar, tapi lebih bagus kalau ada dari lokal", pungkas ketua PKK. (jpg)

Dengan membawa spanduk dan menyampaikan orasi secara bergantian, massa aksi menilai aktivitas bongkar muat tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan bisnis, tetapi juga harus mengedepankan kepatuhan terhadap aturan, transparansi, dan akuntabilitas.

Koordinator Aksi SPPPLU, Fikril Hakim didampingi Koordinator Lapangan, Chairil Adha Nasution menegaskan bahwa kegiatan unjuk rasa dilakukan secara damai sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut bertujuan mendorong terciptanya tata kelola pelabuhan yang transparan, akuntabel, dan menjunjung tinggi kepastian hukum.

"Kami meminta UPP Kelas III Tanjung Sarang Elang menghentikan sementara aktivitas bongkar muat CPO PT Hijau Pryan Perdana (HPP) kepada pihak PT Sinar Maritim Anugrah sebagai pihak pengangkut CPO sampai seluruh proses evaluasi selesai dilakukan. Ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap penegakan aturan dan tata kelola pelabuhan yang baik," ujar koordinator aksi dalam orasinya. Di depan gerbang Kantor UPP Kelas III Tanjung Sarang Elang Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. Rabu, (8/7/2026) sekira pukul 10 Wib sampai selesai.

Koordinator aksi Serikat Pemuda Peduli Pantai Labuhanbatu (SPPPLU) menegaskan bahwa penghentian sementara yang mereka tuntut bukan bertujuan menghambat investasi, melainkan sebagai langkah preventif agar tidak muncul polemik yang lebih besar di kemudian hari.

"Kami meminta otoritas pelabuhan tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik. Jika masih ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, maka aktivitas bongkar muat sebaiknya dihentikan sementara sampai semuanya terang," tegasnya dalam orasi.

Massa juga mendesak UPP Kelas III Tanjung Sarang Elang untuk bersikap independen dan terbuka kepada masyarakat. Menurut mereka, setiap aktivitas di kawasan pelabuhan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam aksi tersebut, para demonstran menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta evaluasi terhadap aktivitas bongkar muat CPO PT HPP, peningkatan pengawasan oleh instansi berwenang, serta penyampaian informasi kepada publik secara transparan apabila terdapat persoalan administratif maupun teknis.

Dikatakan sebelumnya, "Berdasarkan hasil pengamatan lapangan Aktivis Mahasiswa Serikat Pemuda Pantai Peduli (SPPPLU) Senin, 27 April 2026 lalu sekitar pukul 21.00 Wib, ditemukan adanya aktivitas bongkar muat CPO diduga berkaitan dengan kegiatan operasional PT HPP Panai Tengah, yang diduga berlangsung lebih kurang selama 2 tahun. Menurut informasi dan pengamatan kami tidak pernah dilakukan sosialisasi secara terbuka kepada masyarakat sekitar, sehingga menimbulkan keberatan dari masyarakat. Juga mengeluhkan lalu lalang truck pengangkut CPO melintasi jalan Desa dengan kecepatan tinggi, menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan terhadap pengguna jalan khususnya anak - anak dan warga sekitar." Ujarnya.

"Tidak hanya itu, juga muncul ada dugaan mengenai kelengkapan perizinan aktivitas bongkar muat, serta dugaan pencemaran lingkungan yang berpotensi mengganggu kelestarian Sungai Berumun dan mata pencaharian masyarakat nelayan," tambahnya.

"Sebelumnya SPPPLU juga sudah melakukan audiensi dengan UPP Kelas III Tanjung Sarang Elang turut dihadiri Manager PKS PT HPP Panai Tengah pada 25 Mei 2026 namun pihak UPP maupun PT HPP belum memberikan penjelasan yang transparan diduga masih banyak informasi yang ditutup - tutupi."

Pada 25 Juni 2026, SPPPLU mengajukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Labuhanbatu difasilitasi Komisi IV turut dihadiri Kepala UPP Kelas III Tanjungn Sarang Elang, Julharia beserta jajaran, dan Manager PKS PT HPP Panai Tengah, dan Dishub Labuhanbatu. Namun belum bisa menunjukkan dokumen resmi dan lengkap yang menjadi dasar hukum aktivitas pelaksanaan bongkar muat CPO yang dipertanyakan.

Tuntutan aksi ada 5 poin, diantaranya,

- Meminta UPP Kelas III Tanjung Sarang Elang menghentikan sementara aktivitas bongkar muat CPO sampai dokumen perizinan dan aspek hukum dinyatakan lengkap sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

- Untuk segera membuat sosialisasi kepada masyarakat Tanjung Sarang Elang, aktivitas bongkar muat CPO yang berdampak terhadap lingkungan dan kepentingan masyarakat.

- Meminta PR HPP Panai Tengah membuka seluruh dokumen perizinan yang berkaitan dengan kegiatan bongkar muat CPO.

Kepala UPP Tanjung Sarang Elang, Julharia melalui Staff Andriea Kurniawan dikonfirmasi langsung mengatakan, mohon maaf sebelumnya atas ketidakhadiran Kepala UPP Tanjung Sarang Elang dikarenkan sakit. Dikatakan "Mengenai hal ini dari pihak PT HPP sudah berkoordinasi dengan UPP Tanjung Sarang Elang untuk melakukan sosialisasi dengan masyarakat Tanjung Sarang Elang, namun sampai saat ini ditunggu belum ada khabar. Terkait bongkar muat kami hanya penyedia." Ujarnya.

Manager PT HPP, Dedi di konfirmasinya via Whatsapp mengatakan terkait hal tersebut hanya mengatakan, " Kami belum bisa menjawab, nanti akan masih ada rapat berikutnya." Katanya singkat

LPPPLU menilai bahwa kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui keterbukaan, bukan dengan membiarkan berbagai pertanyaan berkembang tanpa jawaban yang jelas.

Hingga aksi berakhir, demonstrasi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan dari Personil Polsek Panai Tengah dan Kagatur Lantas Pos Ajamu.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak PT HPP maupun UPP Kelas III Tanjung Sarang Elang belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan yang disampaikan massa aksi. (K**)

Namanya semakin dikenal ketika menjabat sebagai Bupati Simalungun selama dua periode (2010–2021).

Nah, selama masa kepemimpinannya, dia banyak mendapat perhatian publik melalui berbagai program pembangunan di Kabupaten Simalungun.

Selain berkiprah di pemerintahan, seperti diulas dalam sebuah postingan anonim facebook @Batak Satu yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 8 Juli 2026, JR Saragih juga dikenal sebagai pendiri rumah sakit dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial.

Kiprahnya di bidang kesehatan menjadi salah satu hal yang membuat namanya dikenal luas di Sumatera Utara.

Perjalanan hidupnya sering dikaitkan dengan semangat kerja keras, disiplin dan kegigihan dalam meraih cita-cita.

Dari berbagai tantangan yang dihadapinya, ia berhasil membangun karier hingga menjadi salah satu tokoh yang diperhitungkan di tingkat daerah maupun nasional.

Bagi banyak orang, kisah hidup JR Saragih menjadi inspirasi bahwa kesuksesan membutuhkan proses panjang, keberanian menghadapi tantangan, dan komitmen untuk terus belajar serta bekerja keras.***

Dalam sambutannya, , Selasa (7/7/2026) Wali Kota Mahyaruddin Salim menyampaikan beberapa hal kepada para pejabat yang dilantik yakni peningkatan kinerja dan keselarasan visi-misi yang mencakup komitmen total yang menegaskan bahwa jabatan baru adalah amanah yang menuntut peningkatan kinerja, bukan sekadar pergantian posisi.

Selain itu harus satu arah gerak guna memastikan seluruh program kerja di unit masing-masing tegak lurus dan selaras dengan visi dan misi pemko tanjungbalai serta target berbasis output dalam mengajak seluruh jajaran untuk fokus pada pencapaian target yang konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Selanjutnya, Wali Kota meminta agar para pejabat yang dilantik berinovasi untuk kemudahan dan percepatan layanan diera digitalisasi dalam mendorong lahirnya terobosan baru (baik berbasis teknologi maupun simplifikasi birokrasi) untuk memangkas waktu pelayanan, menerapkan prinsip layanan yang menekankan bahwa layanan publik di tanjungbalai harus mengusung prinsip "lebih cepat, lebih mudah, dan transparan" serta responsif dalam mengubah pola pikir dari "dilayani" menjadi "melayani", serta tanggap terhadap keluhan atau masukan dari warga

Wali Kota Mahyaruddin,dalam sebuah postingan anonim facebook @Pemerintah kota Tanjungbalai yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 8 Juli 2026 juga menekankan untuk membangun kolaborasi dan kerja sama tim dalam unit kerja yang didasari gaya kepemimpinan, membangun komunikasi terbuka dan sehat antar lini dan membangun sinergitas lintas sektor

Lanjut Wali Kota, seluruh pejabat yang dilantik sudah saatnya harus bisa menjadi branding untuk kemajuan Kota Tanjungbalai dan siap menjadi duta daerah, siap mempromosikan potensi lokal yang akan membawa citra positif membangun citra daerah yang ramah investasi, maju dan berprestasi

Terakhir Wali Kota Mahyaruddin menegaskan agar menjunjung tinggi penegakan kode etik dan disiplin jabatan, berintegritas serta menjaga sumpah jabatan yang baru saja diucapkan.

Hadir di sana, Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina, Asisten Pemerintahan dan Kesra Fitra Hadi, Staf Ahli bidang kemasyarakatan Anwar Ruji, Kepala BKPSDM Ahmad Suangkupon dan jajaran BKPSDM.

DaftarPelantikanPejabat Tinggi Pratama:

1. Hamdani, SE, M.Si sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai

2. Heri Antoni, S.STP., M.AP. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai

Daftar Pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas:

1. Mahnim Pane, SE, MM Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungbalai

2. Ilin Sundari, S. Kep, Ns Kepala Seksi Rujukan,Ketenagaan dan Fasilitas Pelayanan Medis pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai

3. Budi Ismail Siregar, ST Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungbalai

4. Asmah Syam Sinaga, SH, M.A.P. Sekretaris pada Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai

5. Darmawati, A.Md Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai

6. Eri Yusandi, SH Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai

Daftar Pelantikan Pejabat Fungsional:

1. Melva hayati nasution, S.K.M Perencana Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai

2. Rudian Syah Nasution, S.T. Perencana Ahli Muda pada Bidang Anggaran - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai

3. Marina Siregar, S.K.M Auditor Ahli Pertama pada Inspektur Pembantu IV -Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai

4. Jocelyne Patricia Limbong, S.Tr.IP Auditor Ahli Pertama pada Inspektur Pembantu IV -Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai

5. Elvanzari Hasdiana Hasan, S.T Perencana Ahli Pertama pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tanjungbalai

6. Dahniar Marpaung ,SH Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Umum dan Keuangan - Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai7. Syahrial Effendi, SH Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Sekretariat Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Tanjungbalai

Pelantikan Pejabat Kepala Puskesmas:

1. Mawaddah Batubara, S.Tr.Keb NIP. Kepala Puskesmas Sei Tualang Raso – Dinas Kesehatan Kota.***

Hal ini sesuai Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 135 Tahun 2026 tentang Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Menbud Fadli Zondalam sebuah postingan anonim facebook @tirto.id yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 8 Juli 2026 menjelaskan penetapan Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai pengingat.

Katanya, Indonesia sebuah negara yang dibangun di atas fondasi keberagaman, toleransi, penghormatan terhadap martabat setiap warga negara.

"Penetapan Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini menjadi pengingat kita semua, Indonesia dibangun di atas fondasi keberagaman, toleransi, penghormatan terhadap martabat setiap warga negara," kata Fadli sebagaimana disiarkan Antara.

Dia mengatakan negara hadir untuk memastikan setiap warga negara mempunyai ruang yang setara dalam menjalankan keyakinan, melestarikan tradisi, mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus.

Penetapan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut dia, juga merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan terhadap Tuhan di Indonesia.

Dia mengatakan penetapan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diharapkan dapat mendorong upaya pelindungan dan pemajuan kebudayaan serta memperkokoh persatuan nasional.

Penetapan tanggal 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurutnya pula, tidak lepas dari sejarah pengakuan terhadap penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.***

Informasi yang beredar juga mengklaim total dana yang terkumpul diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

Bahkan, muncul dugaan dana ini tidak hanya berhenti pada oknum yang disebutkan, melainkan mengalir ke pihak lain.

Hanya saja, dugaan yang bertiup kencang ini belum disertai bukti yang bisa diverifikasi.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, Abdi Jaya Pohan pun membantah adanya praktik kutipan sebagaimana yang beredar dalam pemberitaan.

Dalam keterangannya, Abdi menjelaskan proses pemilihan Kepala Sekolah dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, di antaranya kompetensi manajerial, rekam jejak, serta pemenuhan persyaratan kepangkatan atau golongan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Isu yang beredar itu tidak benar, kami memilih dan melantik Kepala Sekolah itu berangkat dari kemampuan dan golongan," kata Abdi Selasa (7/6/2026) dalam sebuah postingan anonim facebook @Informasi Terkini Sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 8 Juli 2026.

Saat kembali ditanya mengenai isu dugaan adanya setoran sejumlah uang dalam proses penunjukan Kepala Sekolah, dia membantah keras tudingan itu.

Menurutnya, hingga kini tidak ada bukti yang mendukung tuduhan tersebut.

Dia menegaskan, apabila ada pihak yang mengetahui atau memiliki bukti mengenai siapa yang meminta, menerima, maupun memberikan uang terkait proses penunjukan Kepala Sekolah, agar segera melaporkannya ke Dinas Pendidikan.

Laporan itu, kata dia, akan ditindaklanjuti secara tegas di Internal.

"Gak benar adanya setoran, kalau ada dapat yang menyetor dan menerima, tolong sampaikan pada kami agar kami tindak," tegasnya.***

Aksi ini menyusul beredarnya informasi terkait maraknya dugaan penyelundupan ponsel, narkotika serta kabar meninggalnya seorang tahanan di dalam Lapas Labuhanruku.

Kedatangan massa bertujuan meminta pihak Lapas Labuhanruku memberikan klarifikasi atas berbagai informasi yang dinilai telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Menanggapi hal itu, Kepala Tata Usaha Lapas Labuhanruku, Natal Joseva Purba, membantah informasi yang beredar itu.

Ia menyebut pemberitaan mengenai sejumlah tudingan itu tidak benar.

Terkait tahanan yang meninggal dunia, Natal mengatakan pihak Lapas telah memastikan bahwa yang bersangkutan meninggal karena sakit. Menurutnya, pihak keluarga juga telah membenarkan hal tersebut.

"Terkait adanya tahanan yang meninggal dunia kemarin, kami sudah pastikan bahwa memang meninggal karena sakit, dan pihak keluarga membenarkan hal tersebut," kata Natal Joseva Purba seperti dalam sebuah postingan anonim facebook @Sekilas Sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 8 Juli 2026.

Natal menyebut pihak Lapas sebelumnya juga telah menyarankan agar dilakukan eksumasi terhadap jasad tahanan tersebut untuk memperjelas penyebab kematian.

Namun, pihak keluarga disebut menolak dilakukan eksumasi dan telah menerima keterangan mengenai penyebab meninggalnya tahanan tersebut.

"Kami sudah menyarankan untuk dieksumasi agar terang dan jelas. Pihak keluarga tidak mau untuk dilakukan eksumasi dan menerimanya," ungkapnya.

Sementara terkait tudingan maraknya peredaran narkotika dan ponsel pintar di dalam Lapas Labuhanruku, Natal juga membantah hal tersebut. Ia menegaskan pihak Lapas rutin bekerja sama dengan kepolisian dan BNN dalam melakukan razia hunian.

"Tidak ada, saya berani jamin tidak ada. Karena kami bekerja sama dengan pihak kepolisian, BNN, untuk merazia hunian," katanya.

Natal berharap masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya. Ia meminta publik menunggu penjelasan resmi agar tidak terjadi kesalahpahaman.***

Hal ini ini merupakan bagian dari pembinaan organisasi, regenerasi kepemimpinan, serta penyegaran di tubuh Polri guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas.

"Kami berharap para pejabat yang diberikan amanah baru dapat segera menyesuaikan diri, melanjutkan berbagai program yang telah berjalan, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat," ucap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Edison Isir, S.I.K., M.T.Cdalam sebuah postingan anonim facebook @Divisi Humas Polri yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 8 Juli 2026.

Daftar Pejabat Utama Mabes Polri yang Dilantik:

* Kakorlantas Polri dari Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., kepada Irjen Pol. Wibowo, S.I.K., M.Hum.;

* Kapuslitbang Polri dari Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., kepada Brigjen Pol. Didi Hayamansyah, S.H., S.I.K., M.H.;

* Kapolda Aceh dari Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah kepada Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H.;

* Kapolda Sumatera Barat dari Komjen Pol. Dr. Gatot Tri Suryanta, M.Si. kepada Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K.;

* Kapolda Jawa Barat dari Komjen Pol. Dr. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H. kepada Irjen Pol. Dr. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H.;

* Kapolda Kalimantan Barat dari Irjen Pol. Dr. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H. kepada Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar, S.I.K., M.H.;

* Kapolda Kalimantan Utara dari Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K. kepada Irjen Pol. Agus Wijayanto, S.I.K., S.H., M.H.; dan

* Kapolda Papua Barat Daya dari Brigjen Pol. Gatot Haribowo kepada Brigjen Pol. Yulius Audie Sonny Latuheru, S.I.K., M.Han.***

Dalam nota pengantarnya, Bupati Vickner Sinaga mengatakan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi untuk tahun 2025 yang berakhir tanggal 31 Desember 2025, Pemkab menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada dewan yang terhormat.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah disesuaikan dengan hasil pemeriksaan BPK dan laporan hasil pemeriksaan dimaksud secara resmi telah diterima dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan pada tanggal 29 Mei 2026 yang lalu.

"Atas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi untuk tahun 2025, memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kali berturut-turut diperoleh Pemerintah Kabupaten Dairi. Prestasi ini adalah hasil kerja keras, ketekunan, dedikasi seluruh pemangku kepentingan untuk membangun Dairi," ucap Bupati dalam sebuah postingan anonim facebook @Pemerintah Kabupaten Dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 8 Juli 2026.

Secara garis besar, rincian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.133.210.254.085,22 dari anggaran sebesar Rp1.187.928.899.909,00 atau 95,39 persen.

Selanjutnya belanja dialokasikan pada skala prioritas program termasuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), mandatory spending dan upaya pengentasan kemiskinan.

Alokasi belanja juga disesuaikan dengan dana yang kita peroleh dari Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Realisasi belanja tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.084.692.212.892,05 atau 88,48 persen dari anggaran sebesar Rp1.225.933.869.777.

Hadir di sana Sekretaris Daerah Surung Charles Bantjin, Staf Ahli Bupati dan para Asisten serta Pimpinan OPD.***

"Keduanya mengedarkan ganja ke sesama mahasiswa dan juga ke masyarakat di luar lingkungan kampus," kata Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Rabu (8/7/2026).

Rafli mengatakan penangkapan dilakukan di dua lokasi yang berbeda pada Senin (6/7) malam. Perwira menengah Polri itu memerinci pelaku Y ditangkap di Jalan Dr Mansyur Medan. Sementara pelaku KH ditangkap di kamar kosnya di Jalan Jamin Ginting Medan.

"Terdapat lebih dari 260 gram ganja disita petugas dari tangan keduanya yang diringkus di dua tempat berbeda" jelasnya.

Rafli menyebut pihaknya kini tengah mendalami kasus ini. Saat ini, petugas tengah memburu pelaku berinisial B yang diduga memasok ganja itu ke pelaku KH.

"Kami masih kembangkan kasus ini, ada satu pelaku lagi berinisial B yang sedang kami kejar dan berperan sebagai pemasok narkoba kepada KH," pungkasnya.(DetikSumut/dam)

MEDAN

Pengurus Majelis Pendidikan Kristen Wilayah (MPKW) Sumatera Utara–Aceh melakukan audiensi dengan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, SIK, MH di Markas Polda Sumatera Utara, Medan, Selasa (7/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi ajang mempererat sinergi antara lembaga pendidikan dan kepolisian sekaligus membahas sejumlah agenda strategis, termasuk persiapan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V MPK Indonesia yang dijadwalkan berlangsung di Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, pada Oktober 2026.

Ketua MPKW Sumut-Aceh, Dr. RE Nainggolan, MM, menyampaikan apresiasi kepada Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto atas diterimanya Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti dari Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan negara atas dedikasi dan capaian kepemimpinan Kapolda Sumut dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Penghargaan ini merupakan buah dari kepemimpinan dan prestasi yang telah ditorehkan Bapak Kapolda. Masyarakat Sumatera Utara kini semakin merasakan situasi yang aman, nyaman, dan berkeadilan," ujar RE Nainggolan.

Sosok yang pernah menjadi Bupati Tapanuli Utara dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara itu juga menyampaikan harapan agar Irjen Pol. Whisnu terus memperoleh kepercayaan untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar dalam institusi Polri.

Dalam audiensi tersebut, RE Nainggolan memaparkan sejumlah program yang telah dilaksanakan MPKW Sumut-Aceh sepanjang tahun ini. Di antaranya Perayaan Paskah MPKW Sumut-Aceh yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, serta Lomba Seni Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar yang diselenggarakan di arena Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) dengan melibatkan sekitar 300 peserta.

"Kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen MPKW dalam mengembangkan bakat, kreativitas, sekaligus membangun karakter generasi muda melalui pendidikan dan seni," katanya.

Selain mengevaluasi program yang telah berjalan, MPKW Sumut-Aceh juga memaparkan rencana penyelenggaraan Rakernas V MPK Indonesia. Forum nasional yang akan diikuti pengurus MPK wilayah dari berbagai provinsi itu diharapkan menjadi momentum strategis untuk merumuskan arah kebijakan dan program prioritas dalam meningkatkan mutu pendidikan Kristen di Indonesia.

RE Nainggolan menilai dukungan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kepolisian Republik Indonesia, menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang aman, kondusif, dan produktif. Ia juga mengapresiasi perhatian Kapolda Sumut terhadap pengembangan sumber daya manusia, yang antara lain diwujudkan melalui pembangunan berbagai fasilitas olahraga, sarana pelatihan, serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan Polda Sumut.

Menanggapi paparan tersebut, Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto menyatakan dukungannya terhadap berbagai program MPKW Sumut-Aceh, termasuk penyelenggaraan Rakernas V MPK Indonesia.

Menurutnya, pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan memiliki integritas.

"Sinergi antara pemerintah, Polri, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat. Kolaborasi ini penting untuk mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas dan mampu menjawab tantangan masa depan," ujar Kapolda.

Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Pertemuan ditutup dengan penyerahan cendera mata sebagai simbol penghormatan dan komitmen untuk memperkuat kerja sama, dilanjutkan dengan sesi foto bersama.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Dewan Penasehat MPKW Sumut-Aceh Pdt. R. Bambang Jonan, serta jajaran pengurus MPKW, yakni Dra. Kasman Sembiring, M.Si., Dra. Veronika Sitanggang, M.Psi., Parapat Gultom, Ph.D., dan Jadi Pane, S.Pd., M.M.

Mabes Polri mengeluarkan peringatan keras untuk para pelaku diminta agar segera menyerahkan diri.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir,dalam sebuah postingan anonim facebook @Yanto Saputra yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 8 Juli 2026 menegaskan tim gabungan sudah mengantongi petunjuk penting terkait keberadaan para pelaku.

"Sudah ada titik terang, kalau bisa biar menyerahkan diri. Mudah-mudahan dalam waktu dekat tertangkap," tegas Johnny.

Meski belum mengungkap identitas maupun jumlah pelaku yang masih diburu, Polri memastikan pengejaran terus dilakukan.

Polda Kalimantan Tengah bersama Bareskrim Polri telah diturunkan untuk memburu jaringan bandar narkoba yang diduga terlibat.

Sekadar mengingatkan, peristiwa ini menjadi perhatian nasional setelah 3 anggota Satresnarkoba Polres Katingan gugur saat menggerebek sebuah lokasi di Desa Tumbang Kalemei pada 1 Juli 2026.

Daftar Anggota Polri yang Gugur:

▪️ Aipda Anumerta Yudhie Perdana Putra

▪️ Aiptu Anumerta Sumaryanto

▪️ Bripda Anumerta Nopandri Ramadhana

Ketiganya diserang saat menjalankan tugas memberantas peredaran narkotika dan sudah menerima penghargaan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) Anumerta.***

Terduga pelaku ditangkap petugas pada Rabu 1 Juli 2026 malam sekira pukul 21.30 WIB.

Terduga pemilik ekstasi ini berinisial NIZD (18) yang tercatat sebagai warga Jalan Ade Irma Suryani Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsianțar.

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak SH. SIK. MH melalui Kasat Resnarkoba AKP Irwanta Sembiringdalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Pematangsiantar Bersama Masyarakat yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 8 Juli 2026 menjelaskan awalnya diperoleh informasi masyarakat bahwa adanya pelaku kepemilikan narkotika di Jalan SM Raja Kelurahan Naga Huta, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar.

Setelah dilakukan penyelidikan di TKP tepatnya di parkiran Hotel Nadia pada Rabu 1 Juli 2026 malam sekira pukul 21.30 WIB, Personil yang turun ke lapangan langsung menangkap NIZD.

Kemudian ditemukan barang bukti sebuah tisu dari kantong celana depan sebelah kanannya yang di dalamnya terdapat 1 buah plastik klip berisi 8 butir narkotika jenis ekstasi.

Selain itu diamankan pula 1 unit sepedamotor merk Honda Beat warna hitam merah BK 2767 WAK.

Saat diinterogasi NIZD mengaku pemilik barang bukti ekstasi tersebut yang didapatkanya dari seorang laki - laki inisial R di sekitaran Taman Beo yang kini masih dilidik.

Lalu NIZD beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Pematangsianțar untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

"Dan terhadap NIZD sudah dilakukan penahanan guna diproses dengan menjerat Pasal 114 (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf a UU No. 1 Tahun 2023 KUHP JU UU No.1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana," jelas AKP Irwanta.***

Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan bahwa pengambilan sumpah jabatan bukan sekadar rangkaian kata-kata atau seremoni belaka. Menurutnya, sumpah jabatan merupakan ikrar moral, konstitusional, dan spiritual yang mengikat setiap pejabat untuk menjalankan amanah dengan penuh integritas, kejujuran, profesionalisme, serta tanggung jawab. "Jabatan adalah amanah, bukan hak istimewa. Jabatan adalah kepercayaan yang diberikan negara untuk memberikan pengabdian terbaik. Saya mengingatkan kepada seluruh pejabat yang dilantik agar tidak memaknai jabatan sebagai simbol kekuasaan, melainkan sebagai kesempatan untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati," ujar Amir Hamzah.

Ia menjelaskan, pelantikan tersebut merupakan bagian dari strategi Pemerintah Kota Binjai dalam memperkuat organisasi, melakukan penyegaran birokrasi, serta mengembangkan kompetensi aparatur guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan agar semakin efektif, adaptif, dan mampu menjawab berbagai dinamika pembangunan. Wali Kota juga mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik untuk meninggalkan pola pikir birokrasi lama yang hanya berorientasi pada rutinitas administratif. Sebaliknya, para pejabat diminta menjadi pemimpin yang solutif, kolaboratif, serta berorientasi pada hasil nyata dengan menghilangkan ego sektoral dalam pelaksanaan tugas.

Pada kesempatan tersebut, Amir Hamzah turut mengumumkan langkah progresif Pemerintah Kota Binjai dalam reformasi birokrasi melalui penerapan Manajemen Talenta dalam pengelolaan karier Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan tersebut mulai diterapkan pada tahun ini setelah Pemerintah Kota Binjai memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Februari 2026 lalu. Menurutnya, Manajemen Talenta mencakup empat tahapan utama, yakni akuisisi talenta, pengembangan, retensi, dan penempatan pada jabatan target berdasarkan pemetaan potensi dan kinerja secara objektif. Melalui sistem Komite Talenta, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dapat dilakukan secara lebih efisien, transparan, menghemat biaya dan waktu dibandingkan seleksi terbuka konvensional, serta berada di bawah pengawasan langsung BKN.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota juga memberikan amanat strategis kepada Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa BAPPERIDA harus menjadi think tank sekaligus motor penggerak pembangunan daerah melalui penyusunan kebijakan yang berbasis data, riset, dan inovasi sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi "Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan."

Selain itu, kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II Setdako Binjai), Wali Kota meminta agar memperkuat koordinasi pengendalian pembangunan, mendorong peningkatan investasi, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta mengawal akuntabilitas pelaksanaan program kerja pemerintah daerah. Sementara itu, kepada para lurah yang baru dilantik, Amir Hamzah mengingatkan bahwa mereka merupakan ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Para lurah diinstruksikan untuk segera menguasai wilayah kerja masing-masing, memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta rutin turun ke lapangan guna menyerap aspirasi masyarakat secara cepat, mudah, transparan, dan humanis.

Menutup sambutannya, Wali Kota mengingatkan seluruh aparatur sipil negara agar senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan menjauhi segala bentuk penyalahgunaan wewenang. "Saya ingatkan agar seluruh aparatur senantiasa menjaga integritas. Hindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadilah teladan dan bangun budaya kerja yang menjunjung tinggi etika, disiplin, serta akuntabilitas," pungkasnya.

Beberapa pejabat yang dilantik diantaranya Muhammad Rifi Hamdani, S.AB, M.SP sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai; Oskar Arifandi Ginting, S.STP, MH., sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Binjai; Yanes Dustira Nainggolan, S.STP sebagai Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Binjai; drg. Indra Syahfery, M.AP sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Binjai; Nadratul Firda, SH. MM., sebagai Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai; Auzar Habibie Marpaung, SE sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Binjai; Ahmad Mahadi Harahap, S.STP sebagai Kepala Bidang Lampu Penerangan Jalan dan Pertamanan Kawasan Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai; Bambang Azis Silalahi, S.IP, MAP sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekdako Binjai ( Oji)