Melalui video yang diunggah di akun Threads miliknya, Gunromli menilai sistem tersebut berpotensi keliru membaca kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya, kesalahan klasifikasi justru dapat mengancam hak masyarakat kecil untuk mendapatkan bantuan pemerintah.

Kritik itu disampaikan karena, menurut Guntur, bukan hanya satu atau dua orang yang status desilnya dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.

Guntur mencontohkan kasus Timbul, tukang becak di Malioboro, Yogyakarta, yang disebut mengalami perubahan status desil hingga dianggap masuk kelompok masyarakat yang lebih sejahtera.

Selain itu, ia menyoroti kasus di Bandung. Sekitar 130 mahasiswa Universitas Padjadjaran disebut terancam kehilangan KIP Kuliah setelah status desil ekonomi keluarga mereka mengalami kenaikan tanpa penjelasan yang memadai.

"Algoritma desil ini sungguh ancaman nyata terhadap nasib rakyat kecil. Bukan cuma Pak Timbul, tukang becak Malioboro Jogja yang naik pangkat jadi Kong Lomrat gara-gara perubahan desil. Di Bandung, 130 mahasiswa Universitas Pajajaran mendadak terancam kehilangan KIP Kuliah karena desil keluarga mereka melonjak tanpa penjelasan," ungkapnya, dikutip Kamis (3/9/2026).

Menurut Guntur, persoalan serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain. Ia mencontohkan pekerja serabutan dengan penghasilan tidak menentu yang disebut dapat tercatat dalam desil 10.

"Di berbagai daerah, pekerja serabutan dengan penghasilan tak menentu tercatat di desil 10. Kasta tertinggi kesejahteraan setara pengusaha besar. Bahkan ada dosen honorer berpenghasilan pas-pasan pun ikut terlempar ke desil atas," sambungnya.

Guntur menilai klasifikasi berdasarkan desil tidak selalu mampu menggambarkan kondisi finansial seseorang secara utuh.

"Hanya karena algoritma menilai profesi dosen otomatis identik dengan kemakmuran. Sistem yang tidak melihat gaji, tidak melihat utang, tidak melihat beban hidup nyata. Ia hanya membaca kategori di atas kertas," terangnya.

Guntur Duga Ada Rekayasa

Lebih lanjut, Guntur menduga terdapat rekayasa dalam sistem yang menyebabkan status desil masyarakat mengalami kenaikan. Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi digunakan untuk menurunkan angka kemiskinan secara administratif.

Dampaknya, masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan sosial (bansos) berpotensi tidak lagi mendapat bantuan setelah status desil mereka meningkat.

"Algoritma desil sepertinya direkayasa sedemikian rupa, tugasnya hanya menaikkan kasta-kasta desil. Tidak ada yang menurunkannya. Hasilnya angka kemiskinan turun, orang mampu orang kaya naik, anggaran untuk bansos dan subsidi menjadi kecil," imbuhnya.

Guntur juga menilai sistem tersebut berpotensi menyingkirkan kelompok rentan, seperti anak petani, buruh, dan pekerja informal, dari akses bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan KIP Kuliah.

"Sepertinya itu tujuan utama algoritma desil. Algoritma desil adalah mesin yang secara sistemik menyingkirkan rakyat kecil dari haknya sendiri. Anak-anak petani, buruh, dan pekerja informal tiba-tiba kehilangan akses PIP dan KIP Kuliah bukan karena keluarganya membaik, tapi karena Proximentes, atau PMT, yang buta terhadap kenyataan lapangan," lanjutnya.

Kritik Mekanisme Sanggahan

Selain persoalan klasifikasi, Guntur mengkritik mekanisme sanggahan yang harus ditempuh masyarakat ketika status desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Yang lebih mengerikan, begitu status mampu tersemat, rakyat kecil dipaksa membuktikan kemiskinannya sendiri lewat sanggahan yang berbelit-belit," jelasnya.

Menurut Guntur, persoalan tersebut dapat menimbulkan dampak serius. Ia menilai seolah-olah kemiskinan membutuhkan pengakuan administratif agar bisa diakui oleh negara.

"Seolah-olah kemiskinan butuh izin administratif untuk diakui oleh negara. Sementara nasib pendidikan anak, biaya berobat, dan bansos harian mereka digantung di tengah proses birokrasi yang entah kapan usai dan beres," katanya.

Guntur kemudian mempertanyakan akurasi sistem tersebut jika masih terdapat masyarakat yang menurutnya mengalami salah klasifikasi status ekonomi.

"Kalau algoritma bisa keliru menilai seorang dosen honorer sebagai orang kaya, bagaimana kita bisa percaya sistem itu bisa adil untuk jutaan rakyat lain yang datanya bahkan tak pernah diverifikasi langsung?" imbuhnya.

Di akhir pernyataannya, Guntur menegaskan sistem desil seharusnya digunakan untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan perlindungan, bukan justru menjadi penghalang dalam memperoleh hak.

"Desil seharusnya melindungi yang lemah, bukan menjadi mesin algoritma birokrasi yang merampas hak hidup rakyat kecil," pungkasnya. (Fajar)

Kegiatan ini turut mendorong PAUD tidak hanya menjadi ruang belajar, tetapi juga tempat anak mengembangkan kreativitas, keberanian, sportivitas, dan kemampuan berinteraksi.

Jelita menyampaikan, berbagai perlombaan dalam Gebyar PAUD menjadi sarana untuk melatih anak berani mencoba, menerima hasil dengan sportif, serta terus belajar ketika belum meraih kemenangan.

"Kalau belum menang, jangan sedih. Harus tetap semangat, senyum, belajar lagi, terus belajar," pesannya kepada anak-anak.

Ia juga menilai kegiatan seperti ini dapat memperkuat interaksi anak dengan teman sebaya sekaligus menjadi kesempatan bagi keluarga untuk memberikan perhatian dan pendampingan kepada anak.

"Dengan kegiatan ini, anak-anak bisa belajar berinteraksi dengan teman-teman dan membuat kegiatan yang menyenangkan bagi anak-anak, sekaligus berkumpul bersama keluarga," ujarnya bunda ( drt)

Asniar menegaskan, pembentukan karakter anak tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga. Orangtua perlu hadir dalam proses tumbuh kembang anak, memberikan perhatian dan kasih sayang, sekaligus menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari.

"Pendidikan anak usia dini menjadi perhatian kita bersama. Sekolah memberikan pendidikan, tetapi pembentukan karakter juga dimulai dari rumah," ujarnya.

Ia mengajak orangtua membangun kebiasaan positif melalui pendampingan sederhana dalam keseharian, seperti membiasakan anak rajin belajar, menghargai sesama, menyayangi keluarga, dan bertanggung jawab.

"Anak-anak perlu dibiasakan dengan hal-hal baik sejak dini. Kalau kebiasaan itu dilakukan bersama di rumah dan di sekolah, karakter anak akan lebih kuat," katanya.

Selain pembentukan karakter, Asniar mengingatkan orangtua untuk bijak mendampingi anak dalam menggunakan gawai. Menurutnya, teknologi dapat menjadi sarana belajar, tetapi penggunaannya tetap perlu dibatasi dan diawasi.

"Boleh menggunakan handphone untuk belajar atau hiburan, tetapi jangan terlalu lama. Orangtua harus tetap mengawasi agar anak tidak menjadi malas belajar dan tetap menjaga kesehatan mata," pesannya.

Pesan tersebut disampaikan dalam sosialisasi 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang diikuti peserta didik, orangtua, dan tenaga pendidik. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya TP PKK Deli Serdang mendukung pendidikan anak usia dini dan menanamkan kebiasaan positif sejak dini.

Asniar juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini, termasuk dukungan terhadap kebutuhan tenaga pendidik.

"Anak-anak kita adalah generasi yang akan menentukan masa depan. Karena itu, pendidikan dan pengasuhan terbaik harus kita berikan sejak sekarang," ujarnya.( Drt)

Dalam pengungkapan itu polisi mengamankan 8 orang yang diduga terlibat dalam aktivitas perjudian online, terdiri dari enam laki-laki inisial AL (20), NU (25), K (33), S (47), DM (43) dan Tiga perempuan inisial N (40), NYN (36), D (23).

Polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas perjudian tersebut.

Pengungkapan bermula pada Sabtu (29/8/2026) sekitar pukul 22.00 WIB, setelah Kasat Reskrim Polres Asahan AKP Immanuel P. Simamora, S.H., M.H. menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas perjudian online di Bagan Asahan.

Informasi itu kemudian dilaporkan kepada Kapolres Asahan AKBP Adi Dharma Pramudhita, S.H., S.I.K., M.Sc.IT. Kapolres selanjutnya memerintahkan Kasat Reskrim melakukan penyelidikan dan pengungkapan terhadap praktik perjudian online tersebut.

Sekitar pukul 01.00 WIB, Kasat Reskrim mengumpulkan personel operasional Sat Reskrim di bawah kendali Kanit Jatanras IPDA Rafi Kurnia Putra, C, S.Tr.I.K. Tim kemudian bergerak menuju lokasi yang diinformasikan masyarakat.

Sekitar pukul 02.00 WIB, tim tiba di sebuah warung internet (warnet) di Bagan Asahan yang diduga digunakan sebagai lokasi praktik perjudian online.

Dari lokasi itu, petugas mengamankan lima orang laki-laki yang diduga sedang bermain judi online serta dua orang perempuan yang diduga berperan sebagai penjaga atau operator warnet.

Polisi kemudian melakukan pengembangan. Hasilnya, petugas mengamankan sepasang suami istri di sebuah rumah di wilayah Bagan Asahan yang diduga berperan sebagai pengelola atau toke dalam praktik perjudian online tersebut.

Seluruh orang yang diamankan beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapolres Asahan untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut.

Adapun barang bukti yang diamankan berupa lima unit CPU, lima unit monitor komputer, tiga buah keyboard komputer, serta lima unit telepon seluler berbagai merek, salah satunya diduga digunakan sebagai akun induk.

Selain itu, polisi turut mengamankan uang tunai yang terdiri dari modal sebesar Rp2.922.000 dan uang pencucian sebesar Rp80.000.

Pengungkapan tersebut dilakukan terkait dugaan tindak pidana perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 426 subsider Pasal 427 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Saat ini, penyidik Sat Reskrim Polres Asahan telah melakukan sejumlah langkah, di antaranya membuat laporan polisi, memeriksa saksi-saksi, menyita barang bukti serta melengkapi administrasi penyidikan.

Selanjutnya, penyidik akan melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan mengirimkan berkas perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kapolres Asahan AKBP Adi Dharma Pramudhita--seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Surat kabar garuda pos yang terlihat POSMETRO MEDAN Kamis 3 September 2026-- menegaskan komitmen jajarannya dalam memberantas berbagai bentuk perjudian, termasuk perjudian online, yang dapat meresahkan masyarakat dan berdampak negatif terhadap lingkungan sosial.

Polres Asahan juga mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas perjudian serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya praktik perjudian di wilayahnya.***

Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat bersama jajaran SDABMBK, Kamis (3/9/2026), menyusul pergantian kepemimpinan dari Janso Sipahutar kepada Suparno sebagai Kepala Dinas SDABMBK yang baru.

Ia menegaskan, SDABMBK harus fokus sebagai dinas teknis dan pelaksana pembangunan. Sementara perencanaan dan penentuan prioritas dilakukan melalui Bappedalitbang.

"Semua urusan perencanaan masuk ke Bappedalitbang. Dinas teknis sebagai eksekutor," tegasnya.

Setiap pembangunan, lanjutnya, harus diawali kajian yang mempertimbangkan kebutuhan, kondisi lapangan, dampak terhadap masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Ia mencontohkan penanganan jalan yang harus melibatkan Dinas Perhubungan untuk menganalisis kondisi lalu lintas pada ruas yang akan ditangani.

"Permintaan tanpa kajian akan membuang uang yang tidak jelas. Ke depan, ubah pola," ujarnya.

Menurutnya, keterbatasan anggaran menuntut pemerintah daerah menentukan prioritas. Dari sekitar 3.980 kilometer jalan yang menjadi tanggung jawab daerah, kemampuan penanganan sekitar 500 kilometer per tahun.

"Yang bisa kita tangani harus berdasarkan prioritas," katanya.

Bupati juga menekankan pentingnya pengawasan kualitas pekerjaan. Pengawas diminta benar-benar berada di lapangan dan memastikan pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), termasuk ukuran, lebar, ketebalan, dan spesifikasi teknis.

"Kalau tidak layak dan tidak sesuai RAB, tolak pekerjaannya," tegasnya.

Seluruh jalan yang telah maupun sedang dikerjakan juga diminta diperiksa. Jika terjadi kerusakan dalam waktu singkat, harus segera dievaluasi dan dikaji penyebabnya. Kepala UPTD diminta aktif berkeliling dan menangani kerusakan sejak dini.

Bupati meminta pola serupa diterapkan dalam pembangunan drainase, irigasi, sungai, dan jembatan, dengan memperhitungkan ketahanan konstruksi dan potensi persoalan di kemudian hari.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, SDABMBK juga dapat membentuk forum diskusi kelompok (FGD) apabila membutuhkan masukan atau menghadapi keterbatasan tenaga.

Bupati menegaskan seluruh jajaran bekerja sesuai ketentuan dan menjaga integritas dalam pelaksanaan pembangunan.

"Kerja baik saja," pesannya.( Drt)

Menggunakan kendaraan Armoured Water Cannon (AWC), personel Brimob melakukan penyiraman pada ruas jalan yang terdampak abu vulkanik. Kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu mengurangi debu dan abu yang berpotensi mengganggu aktivitas serta kenyamanan masyarakat yang melintas di kawasan itu.

Di tengah kondisi pascaerupsi Gunung Sinabung, kehadiran personel Brimob tidak hanya berfokus pada kesiapsiagaan dan pengamanan, tetapi juga diwujudkan melalui aksi nyata dalam membantu masyarakat menghadapi dampak bencana. Penyiraman jalan menjadi salah satu upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan membantu meminimalkan dampak abu vulkanik terhadap aktivitas warga.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Komandan Kompi Penugasan BKO Polres Tanah Karo, IPTU Binner Sitorus, S.H bersama personel yang telah disiagakan untuk membantu penanganan dampak erupsi Gunung Sinabung.

Komandan Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, Kombes Pol. M. Rendra Salipu, S.I.K., M.Si.,--seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @SatBrimob Polda Sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN Kamis 3 September 2026-- menyampaikan Satuan Brimob Polda Sumut akan terus hadir dan bergerak membantu masyarakat yang terdampak bencana.

"Kehadiran Brimob di tengah masyarakat merupakan wujud pengabdian dan kepedulian. Dalam situasi bencana, kami berkomitmen untuk terus memberikan bantuan serta melakukan langkah-langkah yang dapat membantu masyarakat mengurangi dampak yang ditimbulkan," ujar Kombes Pol. M. Rendra Salipu.

Melalui semangat kemanusiaan dan pengabdian, Satuan Brimob Polda Sumut terus bersinergi dalam penanganan dampak erupsi Gunung Sinabung, memastikan masyarakat tidak menghadapi situasi sulit tersebut sendirian.***

Kegiatan itu digelar di Aula Kantor BNNK Asahan, Jalan Sei Renggas, Kisaran Barat, Kabupaten Asahan.

Kunjungan ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan sekaligus memperkuat sinergitas antara Polres Asahan dan BNNK Asahan dalam menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Dalam kunjungan itu, Kapolres Asahan didampingi Wakapolres Asahan Kompol Dr. Slamet Riyadi, S.H., M.H., Kasat Lantas AKP Muhammad Rasyid Ridho, S.Tr.K., S.I.K., Kasat Reskrim AKP Immanuel P. Simamora, S.H., M.H., Kasat Narkoba AKP Gunawan Efendi, S.H., Kasat Binmas AKP Mujiono, S.Pd., Kasi Propam Iptu P. Sahala Naibaho, S.E., Kasikum Iptu Boris Reagen, S.H., serta Plt. Kasat Tahti Ipda Marini M. Tarigan, S.H.

Rombongan disambut Kepala BNNK Asahan Adrea Retha Zulhelfi, S.Pd., M.M., bersama jajaran, di antaranya Kasubbag Umum Supangadi, S.Pd., Kepala Tim Umum Fadil Maydi, Kepala Tim Rehabilitasi Yudi Purwana, S.Pkp., dan Kepala Tim Berantas Ipda Ramoti Siagian.

Dalam kesempatan itu, Kapolres Asahan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas sambutan serta penerimaan jajaran BNNK Asahan.

Dia menegaskan sinergitas antara Polri dan BNN sangat penting dalam menghadapi ancaman narkotika yang dapat merusak generasi muda dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat.

"Pemberantasan narkotika membutuhkan kerja sama yang kuat dan berkesinambungan antara Polri, BNN, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat. Polres Asahan siap meningkatkan koordinasi dan bersinergi dengan BNNK Asahan dalam pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau P4GN," ujar Kapolres Asahan.

Kapolres --seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Polres asahan yang terlihat POSMETRO MEDAN Kamis 3 September 2026-- berharap sinergitas ini bisa diwujudkan melalui peningkatan pertukaran informasi, kegiatan pencegahan, edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat hingga penanganan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Sementara itu, Kepala BNNK Asahan Adrea Retha Zulhelfi menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolres Asahan beserta jajaran. Menurutnya, permasalahan narkotika merupakan persoalan serius yang membutuhkan kolaborasi seluruh pihak.

BNNK Asahan menyatakan siap meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Polres Asahan, termasuk dalam pertukaran informasi serta pelaksanaan kegiatan bersama dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di Kabupaten Asahan.

Dari kegiatan silaturahmi itu, kedua pihak sepakat untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergitas dalam pelaksanaan P4GN, sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika.

Kolaborasi Polres Asahan dan BNNK Asahan diharapkan mampu mendukung terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif serta mewujudkan Kabupaten Asahan yang sehat, aman dan bersih dari narkoba.***

Kunjungan ini dirangkaikan dengan penyaluran bantuan bagi masyarakat yang mengungsi akibat meningkatnya aktivitas Gunung Sinabung.

Kehadiran jajaran DPD Gerindra Sumut menjadi bentuk kepedulian dan dukungan terhadap penanganan warga terdampak di tengah situasi darurat.

Bupati Karo --seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Dinas kominfo karo yang terlihat POSMETRO MEDAN Kamis 3 September 2026-- menyampaikan apresiasi kepada DPD Partai Gerindra Sumut beserta seluruh pihak yang telah memberikan perhatian dan bantuan kepada masyarakat pengungsi.

"Pemerintah Kabupaten Karo sangat mengapresiasi sinergi dan kepedulian dari DPD Partai Gerindra Sumut. Kehadiran dan bantuan ini tentu sangat berarti untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang saat ini tengah berada di posko pengungsian Desa Sukatepu," ujar Antonius Ginting.

Menurutnya, dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam penanganan masyarakat terdampak aktivitas Gunung Sinabung. Pemkab Karo terus melakukan pemantauan kondisi gunung api serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat yang berada di lokasi pengungsian dapat terpenuhi.

Dalam kunjungan itu, rombongan DPD Partai Gerindra Sumut dipimpin Ketua DPD Gerindra Sumut sekaligus Anggota DPR RI, H. Ade Jona Prasetyo, S.H., M.H., M.M., bersama Sekretaris DPD Gerindra Sumut sekaligus Anggota DPR RI, Dr. H. Sugiat Santoso, S.E., M.S.P., Bendahara DPD Gerindra Sumut Meriyawaty Amelia Prasetio, serta sejumlah pengurus, anggota legislatif, relawan dan simpatisan.

Hadir di situ, Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Anggota DPRD Sumut Luhut Simanjuntak, S.E. dan Kiki Handoko Sembiring, serta Ketua Karang Taruna Provinsi Sumut Bonauli Rajagukguk, S.H. Hadir pula jajaran ketua sayap Partai Gerindra Sumut dan relawan.

Dari unsur Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Karo, kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Karo Iriani br Tarigan, Wakil Ketua DPRD Karo Imanuel Sembiring, S.T., serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Karo.

Selain itu, hadir Kepala Kantor Pemenuhan Pelayanan Gizi Medan Donal Simanjuntak, Ketua APINDO Kabupaten Karo Daulatta Ras Ginting, Camat Simpang Empat, Camat Naman Teran, Kepala Desa Kuta Tengah, Kepala Desa Sukatepu, serta masyarakat dan warga yang berada di posko pengungsian.

Pemkab Karo menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan seluruh unsur terkait dalam menghadapi perkembangan aktivitas Gunung Sinabung.

Pemantauan kondisi di lapangan dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi menjadi bagian penting dalam penanganan situasi tersebut.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, instansi terkait, organisasi kemasyarakatan, partai politik, relawan dan masyarakat, diharapkan kebutuhan warga terdampak dapat terus terpenuhi serta penanganan pengungsian berjalan secara terkoordinasi.***

Letkol Arm Delly Yudha Adi Nurcahyo S.E.M.M, Komandan Kodim (Dandim) 0201/Medan sebagai Pemateri dalam kegiatan itu didampingi Danramil 0201-13/PST Mayor Kav J.T.B Sembiring dan Pasi Ter Kodim Mayor Inf Abdul Manaf Marpaung.

Kedatangan Dandim 0201/Medan di UIN SU (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara) disambut Dekan Prof. Dr. Hasan Sazali,MA, Wakil Dekan 1 Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, Wakil Dekan ll Dr. Elfi Yanti Ritonga, MA, Wakil Dekan llI, Prof .Dr. Anang Anas Azhar ,MA, Para Dosen UIN SU dan Mahasiswa UIN SU.

Dalam materinya, Dandim 0201/Medan Letkol Arm Delly Yudha Adi Nurcahyo S.E.M.M menyampaikan pemberian Wawasan ini bertujuan meningkatkan rasa dan semangat nasionalisme terhadap bangsa Indonesia.

"Saya berharap sebagai mahasiswa dan generasi muda, harus senantiasa menumbuhkan semangat untuk bersatu dan mampu menjadi generasi-generasi yang berkualitas, sehingga kedepan generasi muda Indonesia dapat memiliki karakter yang tangguh," kataLetkol Arm Delly Yudha Adi Nurcahyo S.E.M.M seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @KodimMedan Pendim yang terlihat POSMETRO MEDAN Kamis 3 September 2026. ***

Martupa didampingi pengacaranya Hans Silalahi, SH, MH dan Ojohan Sinurat, SH, kemudian menunjukkan bukti laporannya No STTLP/B/1426/VIII/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 26 Agustus 2026, terkait dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebesar Rp 2 M. Ada pun ke 5 pengacara yang dilaporkan itu yakni MV, JK, MAR, MFA dan NA.

Hans Silalahi saat dihubungi melalui telepon, Kamis (3/9/2026) menyebutkan, kasus ini bermula Desember 2025 lalu. Kala itu, menurut Hans, Martupa Sidebang diperintahkan Kadis Cikataru Rachmadsyah untuk mengambil uang kepada salah seorang rekanan.

"Diduga setelah terjadi permasalahan dengan klien kami, Kadis Cikataru Rachmadsyah membawa 5 orang pengacara dan mengenalkan kepada klien kami," kata Hans.

Menurut Hans, saat ini pengacara itu juga menjadi penasehat hukum Pemkab Deli Serdang. "Setelah penekenan surat kuasa, klien kami menyerahkan uang Rp 700 juta kepada Herry ajudan Kadis Citaru atas perintah Kadis. Alasannya Kadis yang akan menyerahkan uang itu kepada para pengacara tersebut. Klien kami dijanjikan akan didampingi para pengacara itu dalam menghadapi masalahnya," ungkap Hans.

Kemudian, berturut-turut kliennya menyerahkan uang karena diminta Kadis Cikataru hingga totalnya Rp 2 M. Tapi saat Kliennya diperiksa, para pengacara itu tidak ada mendampinginya.

Hans meminta penyidik Poldasu segera memanggil 5 pengacara dan Kadis Cikataru untuk diperiksa. "Ini perlu agar diketahui apakah uang yang diberikan klien kami itu sampai kepada pengacara itu atau tidak," tegas Hans.

Herry ajudan Kadis Cikataru saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, tak memberikan tanggapan meski centang dua.( red)

Pelaku ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pencurian kabel instalasi listrik di sebuah rumah yang sedang dibangun di Lingkungan IV, Kelurahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan Sarudik. Duh!

Peristiwa pencurian ini menimpa Sahlan (49), seorang ASN asal Sarudik. Kejadian pertama kali diketahui istri korban, Togi Marito Naibaho (53), pada Kamis (27/8/2026) sekitar pukul 11.00 WIB saat mengecek rumah mereka yang sedang dalam tahap pembangunan.

Saksi mendapati kondisi dalam rumah sudah berantakan dan seluruh kabel instalasi listrik yang terpasang di plafon telah lenyap.

Korban yang langsung mengecek ke lokasi menemukan satu unit tangga kayu setinggi empat meter masih bersandar di dinding. Tangga itu diduga kuat digunakan pelaku untuk memanjat ke area plafon dan memotong kabel.

Akibat kejadian ini, korban menderita kerugian materiel sekitar Rp10 juta dan resmi melaporkan kasus ini ke Polsek Pandan pada Sabtu (29/8/2026).

Menindaklanjuti laporan korban, petugas Reskrim Polsek Pandan bergerak cepat mengumpulkan bukti, menginterogasi saksi-saksi, serta memeriksa rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian perkara (TKP).

Dari hasil pengembangan, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, seperti satu set kabel tunggal warna hitam-merah lengkap dengan terminal listrik, satu buah tang pemotong berpotongan karet merah, potongan kulit kabel, serta tangga kayu yang digunakan pelaku.

Barang bukti tang dan sisa kupasan kabel ditemukan petugas di area pemakaman umum Sarudik yang dijadikan lokasi pengupasan oleh pelaku.

Kapolres Tapanuli Tengah melalui Kapolsek Pandan IPTU Zul Efendi --seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Humas Polres Tapteng yang terlihat POSMETRO MEDAN Kamis 3 September 2026-- menjelaskan atas perbuatan itu tersangka dijerat Pasal 477 ayat (1) huruf f dan g Subsidair Pasal 466 Jo Pasal 20 huruf c KUHPidana (UU No. 1 Tahun 2023).***

Kegiatan peninjauan lapangan ini dipimpin Komandan Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Sumut, Kompol Zaenal Muhlisin.

Mengawali kegiatan dengan apel kesiapan personel, tim Brimob bergerak memeriksa secara saksama setiap elemen penting jembatan, mulai dari kondisi bentangan tali baja (sling), papan pijakan, baut pengunci, hingga tiang penyangga utama.

Jembatan rambin itu merupakan urat nadi transportasi vital bagi masyarakat setempat. Langkah proaktif dan preventif ini dilakukan guna mengidentifikasi potensi kerusakan secara dini, sehingga dapat mencegah terjadinya insiden yang membahayakan warga yang melintas setiap harinya.

Di sela peninjauan, Komandan Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Sumut, Kompol Zaenal Muhlisin, menegaskan bahwa kehadiran kepolisian di tengah masyarakat menyentuh aspek-aspek mendasar keselamatan dan kesejahteraan hidup warga.

"Jembatan gantung ini bukan sekadar susunan kawat dan papan, melainkan jalur harapan bagi anak-anak untuk menuntut ilmu dan warga sekitar mencari nafkah. Memastikan akses ini tetap kokoh dan aman adalah wujud nyata kepedulian kami terhadap denyut kehidupan masyarakat. Kami ingin warga merasa tenang dan terlindungi saat melintas dalam menjalani aktivitas harian mereka," ungkap Kompol Zaenal Muhlisin--seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Satbrimob Polda Sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN Kamis 3 September 2026.

Aksi tanggap dan humanis yang ditunjukkan jajaran Batalyon C Pelopor ini disambut hangat dan penuh apresiasi oleh para tokoh serta warga Desa Bombong.

Satuan Brimob Polda Sumatera Utara terus berkomitmen untuk senantiasa hadir merespons kebutuhan lapangan, merawat kepedulian sosial, serta memberikan rasa aman nyata bagi seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok daerah.***

Kesiapsiagaan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan meningkatnya aktivitas Gunung Sinabung yang dapat berdampak terhadap masyarakat di wilayah sekitar.

Apel pasukan gabungan berskala besar dilaksanakan di Makodim 0205/Tanah Karo, Kamis (3/9/2026). Apel tersebut dipimpin langsung oleh Pangdam I/Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Hendy Antariksa.

Pasukan gabungan tersebut terdiri dari unsur TNI, Polri, Basarnas, tim kesehatan, Satpol PP, BPBD, serta unsur pendukung lainnya.

Usai memimpin apel, Pangdam I/BB juga mengunjungi Pos Pemantauan Gunung Api Sinabung di Jalan Kiras Bangun, Simpang Empat, Kabupaten Karo. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan pemantauan aktivitas Gunung Sinabung.

Dalam keterangannya, Pangdam mengatakan bahwa aktivitas Gunung Sinabung masih terus dipantau. Pihaknya juga telah mendapatkan penjelasan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) terkait kondisi terkini gunung tersebut.

"Di Pos Pemantauan Gunung Sinabung kita bisa mengamati aktivitas Gunung Sinabung. Tadi kami sudah mendapatkan penjelasan dari PVMBG. Untuk aktivitas ini kecenderungannya menurun, tetapi tidak boleh lengah karena kondisi yang menurun ini bisa juga menjadi titik erupsi yang mulai tanggal 31, sehingga bisa terjadi erupsi-erupsi besar lainnya. Kita harus mengantisipasi," ujar Pangdam.

Menurutnya, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana erupsi, Kodam I/Bukit Barisan telah menyiagakan 1.279 personel gabungan dari TNI, Polri, dan unsur pendukung lainnya.

"Upaya-upaya evakuasi sudah dilakukan kepada masyarakat Kutatengah. Sampai dengan saat ini ada lima posko pengamanan di wilayah Kabupaten Karo, terutama di wilayah yang diprediksi akan mendapatkan dampak cukup signifikan apabila terjadi erupsi yang lebih besar lagi," katanya.

Pangdam juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan mematuhi seluruh rekomendasi yang dikeluarkan oleh PVMBG, khususnya terkait kawasan yang masuk dalam zona merah.

"Kami mengimbau kepada masyarakat untuk menjauhi zona merah yang direkomendasikan oleh PVMBG," ucapnya.

Kesiapan personel menjadi bagian penting dalam menghadapi potensi bencana erupsi. Dengan dukungan pasukan gabungan, koordinasi antara unsur TNI, pemerintah daerah, serta instansi terkait diharapkan dapat berjalan cepat dan efektif apabila sewaktu-waktu terjadi peningkatan aktivitas Gunung Sinabung.

Kodam I/Bukit Barisan juga menekankan pentingnya kesiapan seluruh unsur di lapangan agar masyarakat dapat memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat apabila kondisi membutuhkan evakuasi maupun penanganan darurat.

Langkah tersebut sekaligus menunjukkan komitmen aparat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait dalam mengantisipasi potensi bencana serta menjaga keselamatan masyarakat Kabupaten Karo yang berada di kawasan rawan bencana Gunung Sinabung.(Jpg)

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Dekan FBS Unimed, Prof. Dr. Zulkifli, M.Sn., bersama Pendiri sekaligus CEO PT IndonesiaWISE,Amol Titus, Kamis ( 3/9/2026). Kegiatan tersebut turut disaksikan dan didukung oleh jajaran pimpinan FBS Unimed. Dekan FBS Unimed didampingi oleh para Wakil Dekan, Faculty Ambassador, seluruh Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi, serta 20 mahasiswa FBS Unimed yang akan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan Lake Toba Writers Festival 2026.

Keterlibatan pimpinan fakultas, pengelola program akademik, dan mahasiswa dalam kegiatan tersebut menunjukkan komitmen FBS Unimed untuk menjadikan kerja sama ini tidak hanya sebagai kegiatan kelembagaan, tetapi juga sebagai bagian dari penguatan pengalaman akademik dan profesional mahasiswa. Para mahasiswa akan memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan berskala nasional dan internasional sekaligus berinteraksi dengan para penulis, penyair, seniman, akademisi, dan praktisi budaya.

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Pendiri sekaligus CEO PT IndonesiaWISE, Amol Titus, beserta tim ke Fakultas Bahasa dan Seni Unimed pada 25 Juni 2026 dalam rangka penjajakan kerja sama. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Direktur Toba Kaldera, Dr. Azizul, Sekretaris Toba Kaldera, Debbye Panjaitan, beserta tim.

Pertemuan ini menjadi momentum awal untuk membangun sinergi antara perguruan tinggi, penyelenggara festival, dan pemangku kepentingan pariwisata dalam mendukung pengembangan potensi budaya dan kreativitas di kawasan Danau Toba. Melalui kerja sama tersebut, FBS Universitas Negeri Medan dipercaya menjadi tuan rumah Lake Toba Writers Festival 2026, sebuah festival sastra dan budaya yang menjadi salah satu agenda penting dalam kalender literasi dan kebudayaan Indonesia.

Festival yang diselenggarakan setiap bulan September ini mempertemukan penulis, penyair, pembaca, pegiat budaya, seniman kreatif, akademisi, mahasiswa, media, serta berbagai pemangku kepentingan dari tingkat regional, nasional, hingga internasional.

LTWF memiliki karakteristik unik sebagai festival sastra tribahasa, yakni menggunakan Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Batak. Konsep ini menjadi ruang perjumpaan lintas bahasa dan budaya sekaligus memberikan kesempatan untuk memperkenalkan kekayaan sastra dan budaya Batak kepada masyarakat yang lebih luas. Selain menghadirkan kegiatan yang berkaitan dengan sastra dan kepenulisan, festival ini juga memiliki misi sosial dan budaya. LTWF turut mendukung pariwisata berkelanjutan, pemanfaatan produk dan kerajinan lokal, serta promosi kekayaan budaya masyarakat Toba melalui musik, tari, kuliner, tekstil, dan teater. Dengan demikian, festival ini menjadi ruang kolaboratif yang menghubungkan sastra dengan pengembangan kebudayaan dan ekonomi kreatif masyarakat.

Di bidang pendidikan, LTWF memberikan ruang bagi keterlibatan mahasiswa, dosen, guru, dan komunitas pendidikan. Kehadiran para penulis, penyair, dan pakar budaya diharapkan dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang kontekstual bagi mahasiswa sekaligus memperluas wawasan mereka mengenai perkembangan sastra, budaya, industri kreatif, dan komunikasi lintas budaya. Bagi FBS Unimed, keterlibatan dalam Lake Toba Writers Festival 2026 menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran fakultas dalam pengembangan bahasa, sastra, seni, budaya, dan kreativitas. Kolaborasi ini sekaligus membuka peluang bagi sivitas akademika untuk membangun jejaring dengan berbagai komunitas dan institusi di tingkat nasional maupun internasional.

Rangkaian Lake Toba Writers Festival 2026 akan dimulai pada 9 September 2026 bertempat di Aula Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Selanjutnya, kegiatan akan dilanjutkan di Sibisa, Kabupaten Toba, pada 11–12 September 2026. Penyelenggaraan festival ini mendapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan pemerintah, termasuk kementerian terkait di bidang kebudayaan, pariwisata, dan pendidikan serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dukungan tersebut diharapkan semakin memperkuat penyelenggaraan LTWF sebagai wadah kolaborasi dalam pengembangan literasi, kebudayaan, kreativitas, dan pariwisata berkelanjutan.

Keterlibatan 20 mahasiswa FBS Unimed dalam kegiatan ini juga menjadi bagian penting dari implementasi kerja sama. Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai peserta, tetapi juga akan mendapatkan pengalaman dalam mendukung penyelenggaraan festival, membangun komunikasi dengan berbagai pihak, serta berinteraksi langsung dengan para penulis, penyair, seniman, dan tokoh budaya.

Melalui Lake Toba Writers Festival 2026, FBS Unimed bersama PT IndonesiaWISE dan para mitra diharapkan dapat menciptakan ruang kolaborasi yang berkelanjutan antara pendidikan tinggi, sastra, seni, budaya, pariwisata, dan generasi muda. Kegiatan ini sekaligus menjadi kontribusi FBS Unimed dalam memperkenalkan kekayaan budaya Sumatera Utara, khususnya kawasan Danau Toba, kepada masyarakat nasional dan internasional serta mendorong tumbuhnya kreativitas menulis di kalangan generasi muda.(hum)

Insiden tersebut diduga dipicu rendahnya standar higienitas dalam proses pengolahan makanan sehingga memungkinkan terjadinya kontaminasi bakteri yang membahayakan kesehatan para pelajar.

DPP HARI menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas musibah tersebut. Organisasi ini menilai peristiwa itu tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa karena menyangkut keselamatan dan kesehatan anak-anak yang menjadi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami turut berduka atas peristiwa yang terjadi di Sidoarjo. Kejadian ini harus menjadi evaluasi total terhadap sistem pengelolaan makanan di seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jangan sampai kelalaian dalam menjaga kebersihan mengorbankan kesehatan anak-anak Indonesia," tegas Ketua Harian DPP HARI, H.M. Nezar Djoeli, ST.

Nezar mendesak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) segera menetapkan standar nasional yang lebih ketat terkait higienitas seluruh dapur SPPG. Menurutnya, setiap makanan yang akan didistribusikan ke sekolah maupun pesantren wajib melalui proses pemeriksaan akhir dengan teknologi atau peralatan yang mampu memastikan makanan benar-benar aman, steril, dan layak dikonsumsi.

"Kalau perlu gunakan alat pendeteksi keamanan pangan sebagai tahap akhir sebelum makanan dikirim ke sekolah. Jangan hanya mengandalkan pemeriksaan manual. Standar kebersihan harus diterapkan secara ketat tanpa ada toleransi," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa sekecil apa pun angka kasus keracunan, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele.

"Ini bukan soal besar atau kecilnya persentase. Ini menyangkut keselamatan manusia. Satu korban saja sudah menjadi alarm bahwa sistem pengawasan dan pengendalian mutu masih harus dibenahi secara serius," katanya.

Sebagai bahan evaluasi, DPP HARI mendorong pemerintah mempelajari sistem penyediaan makan bergizi di Jepang yang dinilai berhasil menjaga keamanan pangan bagi jutaan pelajar. Negara tersebut menerapkan standar sanitasi yang sangat ketat, mulai dari penggunaan teknologi antibakteri, sistem pengolahan modern, hingga prosedur penggunaan pakaian khusus bagi seluruh petugas dapur.

Di akhir pernyataannya, Nezar meminta BGN melakukan reformasi tata kelola agar tanggung jawab tidak berhenti pada pelaksana di lapangan.

"Kepala setiap SPPG harus bertanggung jawab penuh atas keamanan makanan yang diproduksi di wilayahnya. Demikian pula kepala regional harus bertanggung jawab terhadap seluruh SPPG yang berada di bawah pengawasannya. Dengan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan standar higienitas yang tinggi, kami berharap kejadian seperti di Sidoarjo tidak akan terulang kembali," ungkapnya.

Selain itu, DPP HARI menegaskan bahwa setiap dugaan kelalaian yang mengakibatkan masyarakat, khususnya peserta didik, mengalami keracunan harus ditindak secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Ke depan, apabila terbukti terdapat unsur kelalaian atau pelanggaran terhadap standar keamanan pangan yang mengakibatkan keracunan massal, maka penanggung jawab dapur, kepala SPPG, maupun pihak pengawas yang memiliki tanggung jawab tidak cukup hanya dikenai sanksi administratif. Aparat penegak hukum perlu melakukan penyelidikan dan, apabila ditemukan unsur pidana berdasarkan alat bukti yang cukup, proses hukum harus ditegakkan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketegasan ini penting agar menimbulkan efek jera dan memastikan keselamatan anak-anak menjadi prioritas utama," tutup Nezar.***

Api berhasil dipadamkan berkat bantuan dan gotong royong dari masyarakat sekitar. Selanjutnya petugas pemadam kebakaran langsung melakukan proses pendinginan di seluruh area lokasi kebakaran guna memastikan api benar-benar padam dan tidak ada titik api yang menyala kembali.

Musibah kebakaran ini menimpa kediaman milik warga bernama Berniala Marbun.Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun api menghanguskan satu unit rumah beserta satu unit sepeda motor.

Total kerugian material akibat peristiwa tersebut ditaksir mencapai kurang lebih Rp200 juta.

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan--seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Pemerintah kabupaten humbang hasundutan yang terlihat POSMETRO MEDAN Kamis 3 September 2026-- menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas musibah yang menimpa keluarga Berniala Marbun, sekaligus memberikan apresiasi tinggi atas kepedulian masyarakat sekitar yang saling bahu-membahu membantu saat kejadian.

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan kembali mengimbau seluruh warga untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya kebakaran. Pastikan instalasi listrik di rumah dalam kondisi aman, selalu periksa kompor sebelum meninggalkan rumah, serta hindari aktivitas pembakaran sampah tanpa pengawasan demi keselamatan bersama.***

Kehadiran Wali Kota Binjai dan rombongan disambut hangat Pemerintah Kabupaten Samosir yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak bersama istri didampingi Asisten II Hotraja Sitanggang, para pimpinan OPD atau yang mewakili, Camat Pangururan Robintang Naibaho di Rumah Dinas Bupati Samosir.

Kunjungan itu terasa istimewa. Bukan sekadar agenda pemerintahan, Amir Hamzah ternyata memiliki ikatan emosional dengan Kabupaten Samosir. Dalam suasana santai dan penuh kekeluargaan, Amir Hamzah mengenang masa lalu ketika dirinya pernah tinggal di Pangururan (Ibukota Kabupaten Samosir saat ini).

Dia bercerita, saat orangtuanya yang merupakan anggota Polri mendapat tugas di Pangururan, dirinya sempat tinggal beberapa waktu di Samosir.

Kenangan itu membuat kunjungannya kali ini terasa seperti kembali ke tempat yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya.

"Saya bangga dan senang hadir di Samosir. Terima kasih atas segala penyambutannya," ungkap Amir Hamzah, seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Pemerintah kabupaten samosir yang terlihat POSMETRO MEDAN Kamis 3 September 2026.

Cerita ini sekaligus mencairkan suasana pertemuan. Merasa terhormat dan bangga dengan kunjungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Samosir menyerahkan ulos kepada Wali Kota Binjai sebagai simbol persahabatan dan ikatan tali persaudaraan. Bagi masyarakat Batak, ulos bukan sekedar kain tradisional.

Ulos menjadi simbol kasih, penghormatan dan persaudaraan yang mempererat hubungan antarsesama. Ulos yang disematkan menjadi simbol bahwa hubungan tersebut bukan hanya sebatas hubungan kedinasan, tetapi juga ikatan persaudaraan yang diharapkan terus terjalin.

Sekdakab Samosir Marudut Tua Sitinjak menyampaikan rasa senang atas kunjungan Wali Kota Binjai beserta rombongan.

"Kami sangat senang atas kehadiran Bapak di Samosir. Kami ingin Bapak kembali lagi menikmati keindahan alam Samosir," ujar Marudut.

Selain ulos, Pemkab Samosir juga menyerahkan produk UMKM berupa kopi asli Samosir kepada Wali Kota Binjai. Pemberian tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi produk lokal Samosir sekaligus mempererat hubungan kedua daerah, momentum memperkuat silaturahmi, persahabatan dan sinergi.

Tidak hanya bersilaturahmi di Rumah Dinas Bupati Samosir, Wali Kota Binjai bersama rombongan juga menyempatkan diri menikmati salah satu daya tarik pariwisata Kabupaten Samosir, yakni pertunjukan air menari di Waterfront City Pangururan.

Pertunjukan air menari yang menjadi salah satu ikon kawasan Waterfront City tersebut berhasil menarik perhatian Amir Hamzah beserta istri dan rombongan.

Mereka tampak menikmati suasana malam sambil menyaksikan perpaduan permainan air dan cahaya yang menjadi salah satu daya tarik baru bagi wisatawan di kawasan Danau Toba. Kunjungan ini pun meninggalkan kesan tersendiri. Bagi Amir Hamzah, Samosir bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga tempat yang menyimpan kenangan masa lalu.***

AMPDT menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses penanganan terlapor pemilik akun TikTok "polda stg", Polda Sitanggang. Sorotan utama diarahkan pada tindakan penjemputan terlapor di kediamannya di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, yang disebut terjadi hanya tiga hari setelah laporan polisi dibuat.

Ketua Umum AMPDT, Rico Nainggolan --seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Kabar daerah 66 yang terlihat POSMETRO MEDAN Kamis 3 September 2026-- mengatakan laporan polisi terkait dugaan pencemaran nama baik itu dibuat pada Jumat, 28 Agustus 2026. Namun, pada Senin, 31 Agustus 2026, terlapor disebut langsung dijemput paksa personel Satreskrim Polres Kuansing.

Menurut AMPDT, persoalan yang perlu diperiksa bukan semata-mata substansi perkara, melainkan apakah seluruh tindakan penyidik telah dilakukan sesuai hukum acara pidana dan prosedur kepolisian.

"Prosedur macam apa yang diterapkan di Polres Kuansing? Laporan masuk tanggal 28 Agustus, lalu 31 Agustus terlapor langsung dijemput tanpa adanya proses pemanggilan resmi terlebih dulu. Kami mempertanyakan dasar dan prosedur tindakan tersebut," tegas Rico.

Ia menilai apabila tindakan paksa dilakukan tanpa tahapan yang semestinya, hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam penegakan hukum, khususnya menyangkut prinsip due process of law dan perlindungan hak warga negara.

Rico bahkan meminta agar Propam Mabes Polri tidak hanya memeriksa Kasat Reskrim, tetapi juga mengevaluasi seluruh rangkaian tindakan yang dilakukan jajaran Polres Kuansing dalam perkara tersebut.

"Stop kriminalisasi masyarakat kecil. Jangan sampai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tindakan Polres Kuansing kami nilai lebih barbar dari cara bicara Polda Sitanggang," ujar Rico.

Sementara itu, Korwil AMPDT Kabupaten Samosir, Ambrin Simbolon menilai dugaan penjemputan terlapor tanpa didahului proses pemanggilan formal perlu mendapatkan perhatian serius.

Menurutnya, penegakan hukum harus berjalan transparan, objektif, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menegaskan bahwa setiap tindakan kepolisian harus memiliki dasar hukum yang jelas serta mengikuti mekanisme yang berlaku.

"Kami meminta Kadiv Propam Mabes Polri segera memanggil, memeriksa, dan mengevaluasi Kapolres serta Kasat Reskrim Polres Kuansing beserta jajaran penyidik yang terlibat," tegas Ambrin.

AMPDT juga menyatakan tidak akan berhenti pada pernyataan di ruang publik. Organisasi tersebut mengaku tengah menyiapkan dokumen pengaduan masyarakat (Dumas) untuk disampaikan secara resmi kepada Mabes Polri.

Langkah itu, kata Rico, dilakukan untuk meminta adanya pemeriksaan secara objektif terhadap dugaan penyimpangan prosedur dalam perkara tersebut.

"Kita meminta dan mendesak Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri segera memeriksa Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Kuantan Singingi. Jika memang seluruh prosedur telah dijalankan sesuai aturan, tentu pemeriksaan Propam juga akan menjadi ruang untuk membuktikannya secara terbuka," kata Rico.

AMPDT menegaskan, kritik yang disampaikan bukan dimaksudkan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan sesuai aturan dan tidak mengabaikan hak-hak warga negara.

Kini, bola berada di tangan Propam Mabes Polri untuk menilai apakah tindakan jajaran Polres Kuansing dalam perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur kepolisian yang berlaku.***

Aston Villa mendatangkan Zion Suzuki dari Parma seharga 30 juta Euro atau setara Rp 617 miliar. Suzuki menggantikan posisi Emi Martinez yang gabung ke Chelsea.

Zion Suzuki jalani debutnya di laga Aston Villa vs Arsenal pada pekan kedua Liga Inggris, Selasa (1/9). Villa kalah 0-1.

Saka mampu lakukan sontekan di depan gawang. Suzuki tidak kuasa membendungnya dan kebobolan. Terlepas dari itu, Zion Suzuki tampil cukup tangguh. Suzuki lakukan satu penyelamatan gemilang, menepis sundulan jarak dekat Declan Rice.

Suzuki juga mampu bendung sepakan Havertz dalam posisi satu lawan satu. Meski kemudian, Havertz dinyatakan offside. Akurasi umpan sukses Suzuki di angka 68 persen.

Suzuki jadi kiper Jepang pertama yang berkarier di Liga Inggris. Jalannya masih panjang, bisa seperkasa apa kiper berusia 24 tahun itu nanti? (detikSport)

Kapolsek Kota Kisaran Timur, IPTU Riki Hamdany membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, terduga pelaku melakukan hal tersebut di bawah pengaruh alkohol alias mabuk.

"Awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat melalui call center 110 adanya dugaan kasus penganiayaan. Saya memerintahkan Kanit Reskrim untuk langsung melakukan pengecekan ke lokasi," kata Kapolsek Kota Kisaran Timur, IPTU Riki Hamdany, Senin (31/8/2026).

Lanjutnya, setelah menuju ke TKP, Kanit langsung mengamankan terduga pelaku. "Saat diamankan, pelaku sudah dalam keadaan tidak sadar atau di bawah pengaruh alkohol," katanya.

Katanya, saat kejadian tersebut, korban sedang melakukan live media sosial di lokasi kejadian perkara. Namun, pelaku diduga tersinggung.

"Tersinggung, karena saat itu pelaku yang mengendarai becak tidak hidup-hidup saat diengkol. Merasa diejek, diduga pelaku langsung menikam korban," terangnya.

Kini pelaku sudah diamankan di Mapolsek Kota Kisaran Timur, dan kini petugas masih memproses seluruh perbuatan hukum. (TaslabNews)