Hal itu diketahui usai Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin menerima laporan terkait.

Kantor SAR Banjarmasin menerima informasi itu pada pukul 04.10 Wita dari Yoel Rihi selaku General Manager PT Virgo.

Kapal Virgo Transport 8 diketahui hilang kontak sekitar pukul 02.00 Wita setelah sebelumnya dilaporkan sedang menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin.

Kapal itu sebelumnya berangkat dari Surabaya pada Sabtu (12/9/2026) pukul 10.13 GMT.

Semua Korban Dievakuasi, 1 Meninggal Dunia

Namun, sebanyak 103 korban KMP Virgo Transport 8 yang dilaporkan hilang kontak di Laut Jawa telah dievakuasi, Minggu (13/9/2026).

Dari angka tersebut, terdapat satu orang meninggal dunia.

Kepala Kantor SAR Banjarmasin I Putu Sudayana mengatakan berdasarkan data yang dihimpun sekitar pukul 12 WITA atau 13.00 WIB, sejumlah tim penyelamat telah dikerahkan.

Tim gabungan yang terlibat dalam proses evakuasi KMP Virgo Transport 8 itu adalah, Basarnas yang menggunakan KN SAR Laksamana dan TNI Angkatan Laut denga KRI Nala.

Lalu, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Distrik Navigasi menggunakan KN Kunyit serta Pelindo yang menyiapkan dermaga dan fasilitas untuk mempercepat evakuasi.

"Rinciannya (korban), TB Mahakam 9 mengevakuasi 16 orang, 15 orang selamat dan satu orang meninggal dunia," kata Putu kepada wartawan.

Putu menyebut sejumlah korban yang dievakuasi oleh TB Mahakam 9 dibawa ke Pelabuhan Tuban, Jawa Timur.

Hal itu disesuaikan dengan tujuan kapal itu akan bersandar.

"TB TCP mengevakuasi 38 orang semuanya dalam keadaan selamat, MV Haida mengevakuasi 49 orang dalam keadaan selamat. Total yang sudah terevakuasi sebanyak 103 orang," ujarnya.

Seluruh korban yang dievakuasi menggunakan TB TCP dan MV Haida akan langsung dibawa ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.

Kedua kapal itu masih dalam perjalanan.***

Program tersebut diluncurkan Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, di Aula Rumah Sakit Umum (RSU) Sembiring, Kecamatan Deli Tua, Sabtu (12/9/2026).

Bupati mengatakan, SIAP SEHAT merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik untuk mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Dengan sistem ini, masyarakat tidak perlu datang jauh-jauh ke Lubuk Pakam hanya untuk mengurus dokumen kependudukan setelah kelahiran atau kematian.

"Pelayanan bukan hanya soal membangun fasilitas, tetapi bagaimana mendekatkan dan mempermudah layanan sampai kepada masyarakat. SIAP SEHAT mempersingkat jarak sekaligus membuat pelayanan lebih cepat, mudah dan akuntabel," ujarnya.

Melalui SIAP SEHAT, proses penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian dilakukan melalui faskes yang telah terintegrasi dengan sistem Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Data tersebut kemudian terhubung dengan administrasi kependudukan dan kepesertaan BPJS.

Ia menjelaskan, integrasi tersebut juga penting untuk memastikan data penduduk selalu diperbarui. Khususnya bagi masyarakat yang terdaftar sebagai peserta PBI BPJS, perubahan status akibat kelahiran maupun kematian dapat segera diperbarui sehingga tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun pembayaran iuran yang tidak semestinya.

"Jangan sampai masyarakat yang baru lahir terlambat mendapatkan haknya karena datanya belum terdaftar. Begitu juga jangan sampai iuran tetap dibayarkan untuk peserta yang sudah meninggal. Sistem ini kita bangun agar persoalan seperti itu tidak terjadi lagi," tegasnya.

Bupati menekankan, layanan ini harus dapat dirasakan seluruh masyarakat Deli Serdang, termasuk mereka yang tinggal di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan seperti Gunung Meriah, STM Hulu dan Sibolangit.

"Tidak boleh ada perbedaan pelayanan karena jarak. Masyarakat di pelosok harus merasakan pelayanan yang sama dengan masyarakat yang tinggal di Lubuk Pakam," katanya.

Pemkab Deli Serdang akan melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan SIAP SEHAT diterapkan di seluruh faskes mitra dan benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat.

Selain mempercepat pelayanan, Bupati juga mengingatkan seluruh faskes untuk memenuhi ketentuan dan standar pelayanan yang ditetapkan pemerintah.

"Antara hak dan kewajiban harus seimbang. Kita ingin faskes berkembang, tetapi pelayanan dan kemampuan tenaga kesehatannya juga harus memenuhi standar. Pada akhirnya, semua ini untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang aman dan berkualitas," pungkasnya.(drt)

Kasi Humas Polres Simalungun, AKP Verry Purba, pada Sabtu, 12 September 2026 menjelaskan kegiatan ini merupakan bentuk nyata Polri dalam melayani masyarakat secara berintegritas dan humanis, khususnya dalam menjaga situasi kamtibmas di malam hari libur.

"Kegiatan ini merupakan bentuk nyata Polri, khususnya Polres Simalungun, dalam menghadirkan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, terutama pada malam-malam libur yang rawan terjadinya gangguan kamtibmas," ujar AKP Verry Purba.

Ia mengungkapkan, kegiatan KRYD kali ini dilaksanakan oleh Tim Reserse Mobile (Resmob) Satreskrim Polres Simalungun, yang dipimpin oleh Katim Aiptu Lasang Sinaga, bersama empat personel lainnya, yaitu Aipda Yudi, Aipda Syarif, Aipda Jefri Sinaga, dan Aipda Dedi.

"Tim Resmob melaksanakan patroli skala besar dalam rangka pengamanan kegiatan masyarakat di malam libur, sekaligus mengantisipasi adanya aksi geng motor dan balap liar di wilayah Kabupaten Simalungun," ucap AKP Verry Purba.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut dilaksanakan pada Sabtu, 12 September 2026, mulai pukul 22.00 WIB hingga selesai, dengan menyasar lokasi-lokasi yang dianggap rawan terjadinya gangguan kamtibmas di wilayah Kabupaten Simalungun.

"Kegiatan KRYD malam ini difokuskan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, sekaligus mengantisipasi kegiatan geng motor maupun balap liar di wilayah hukum Polres Simalungun," ungkap AKP Verry Purba--seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Humas polres simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN Minggu 13 September 2026.

Terkait hal ini, Kepala Unit (Kanit) Resmob Satreskrim Polres Simalungun, IPTU Ivan Purba, S.H., menjelaskan bahwa kegiatan malam ini merupakan atensi khusus dari pimpinan, sehingga pelaksanaannya tidak sekadar rutinitas semata, melainkan benar-benar diarahkan untuk melakukan antisipasi maupun penindakan terhadap kelompok balap liar, geng motor, tawuran, dan berbagai bentuk kejahatan jalanan lainnya.

"Giat malam ini merupakan atensi pimpinan, diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan rutinitas, melainkan benar-benar untuk mengantisipasi dan melakukan penindakan terhadap kelompok balap liar, geng motor, tawuran, serta kejahatan jalanan lainnya," tutur IPTU Ivan Purba.

Ia menambahkan, personel diarahkan untuk mendatangi langsung kelompok maupun kantong-kantong tempat berkumpulnya pelaku balap liar dan geng motor, sehingga pelaksanaan patroli menjadi lebih tepat sasaran.

"Kami mengutamakan antisipasi dengan mendatangi langsung tempat-tempat yang biasa dijadikan lokasi berkumpul kelompok geng motor maupun balap liar, dilanjutkan dengan pemeriksaan badan dan kendaraan guna mengantisipasi peredaran senjata tajam, narkoba, dan barang terlarang lainnya," jelas IPTU Ivan Purba.

Ia juga menegaskan razia turut dilaksanakan di kawasan perbatasan Kabupaten Simalungun dengan Kota Pematangsiantar, guna menghambat pergerakan pelaku geng motor maupun kelompok tawuran dari wilayah Pematangsiantar yang berpotensi memberikan dampak ke wilayah Kabupaten Simalungun.

"Razia di perbatasan Simalungun–Pematangsiantar dilakukan untuk menghempang pergerakan pelaku geng motor dan tawuran dari wilayah kota, agar tidak berefek ke wilayah Kabupaten Simalungun," kata IPTU Ivan Purba.

Dalam pelaksanaannya, AKP Verry Purba menjelaskan bahwa pada pukul 22.30 WIB, personel mulai bergerak melaksanakan patroli dengan menyisir dua rute utama. Rute pertama melalui Jalan Asahan menuju Jalan Lintas Simalungun–Asahan, perbatasan Kecamatan Gunung Malela. Sementara rute kedua meliputi Jalan Medan Kelurahan Sinaksak, Jalan Medan Simpang Batu Silangit, hingga Jalan Medan Simpang Dolok Melangir.

"Personel bergerak sesuai rute yang telah ditentukan, guna memastikan seluruh titik rawan dapat terpantau dengan baik selama kegiatan patroli berlangsung," ungkap AKP Verry Purba.

Ia menegaskan, kegiatan KRYD semacam ini akan terus digencarkan secara rutin, khususnya pada malam-malam libur, sebagai bentuk komitmen Polres Simalungun dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat.

"Kami akan terus menggencarkan kegiatan KRYD ini secara rutin, guna memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus menekan potensi kejahatan jalanan di wilayah hukum Polres Simalungun," pungkas AKP Verry Purba.***

Peninjauan yang dilakukan Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, pada Sabtu (12/9/2026), difokuskan pada kondisi fasilitas, penataan kawasan pasar, serta kesiapan sarana dan prasarana transportasi, termasuk dalam mendukung pelayanan Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang.

Saat meninjau Pajak/Pasar Deli Tua, Bupati melihat langsung aktivitas pedagang dan masyarakat, sekaligus kondisi kebersihan, kenyamanan, dan penataan kawasan. Menurutnya, pasar sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat perlu ditata agar kegiatan perdagangan berlangsung tertib, aman, dan nyaman.

"Pasar ini harus nyaman bagi pedagang dan masyarakat. Penataannya kita lihat dan benahi secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan," ujarnya.

Ia mengatakan, pembenahan fasilitas publik dan pusat-pusat ekonomi masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan agar aktivitas perdagangan berkembang dan memberikan ruang yang lebih baik bagi masyarakat.

Kesiapan Terminal Tipe C Deli Tua baik personel, aset, serta sarana dan prasarana transportasi dalam mendukung pelayanan BRT Mebidang turut ditinjau.

Sejumlah sarana pendukung terus disiapkan, antara lain rambu, marka, serta halte atau off corridor di sejumlah titik, khususnya di kawasan Terminal Tipe C Deli Tua.

Dalam peninjauan tersebut, ia mengatakan kehadiran transportasi terintegrasi diharapkan dapat mempermudah mobilitas masyarakat Deli Tua dan wilayah sekitarnya sekaligus mendukung aktivitas ekonomi.

"Pasar dan transportasi harus sama-sama kita benahi. Masyarakat membutuhkan kawasan yang tertata, nyaman untuk beraktivitas, sekaligus akses transportasi yang semakin mudah," katanya.

Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memastikan pusat aktivitas ekonomi dan transportasi berkembang secara beriringan, dengan pembenahan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan. ( Drt)

Kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi arena kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial untuk memperkuat silaturahmi, solidaritas, dan sinergitas antarpersonel TNI, Polri, serta masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Wadan Kodaeral I Brigjen TNI (Mar) Ali Bahar Saragih, S.E., M.M., bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Sementara itu, Danpomal Kodaeral I Kolonel Laut (PM) Triono Adi Susilo, M.Tr.Hanla., M.M., selaku Ketua Panitia Daerah, memimpin laporan pelaksanaan kegiatan.

Pembukaan turnamen menjadi momentum untuk menegaskan bahwa olahraga memiliki peran strategis dalam membangun komunikasi, kebersamaan, serta hubungan antarkomponen bangsa dalam suasana yang sehat dan konstruktif.

Sebanyak 32 tim kategori umum turut ambil bagian dalam turnamen tersebut dan siap menunjukkan kemampuan terbaik dengan menjunjung tinggi prinsip kompetisi yang sehat.

Selain pertandingan kategori umum, kegiatan juga dimeriahkan pertandingan ekshibisi yang melibatkan empat institusi, yakni TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan Polri.

Keterlibatan lintas institusi memperlihatkan bahwa olahraga dapat menjadi medium yang efektif untuk mempertemukan berbagai unsur dalam semangat persatuan, sportivitas dan kekeluargaan.

Lebih dari sekadar mengejar kemenangan, Piala Panglima TNI 2026 menjadi wahana untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter seperti sportivitas, disiplin, kerja sama, tanggung jawab, dan sikap pantang menyerah.

Setiap pertandingan diharapkan mampu membangun kesadaran untuk menghormati lawan, menaati aturan, mengelola kompetisi secara dewasa, serta menerima hasil dengan lapang dada.

"Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi kuat dengan karakter profesional yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat maupun pelaksanaan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara".

Melalui penyelenggaraan Open Tournament Futsal Piala Panglima TNI Tahun 2026, Kodaeral I berupaya menjadikan olahraga sebagai jembatan yang mempererat persaudaraan sekaligus memperkuat sinergitas TNI, Polri, dan masyarakat.

Di balik persaingan di lapangan, terdapat pesan yang lebih besar bahwa kemenangan sejati tidak hanya diukur dari skor akhir, tetapi juga dari kemampuan membangun kebersamaan, menghargai perbedaan, dan menjaga persaudaraan.

Kegiatan ini diharapkan turut melahirkan bibit atlet potensial sekaligus menghadirkan energi positif bagi generasi muda. (Rel)

Video tersebut memicu sorotan tajam karena pengunggahnya diduga seorang eks polisi yang sudah di PTDH dengan pangkat terakhir Brigadir Polisi Kepala (Bripka) bernama Andul Tamba.

Kasat Narkoba Polres Langkat, AKP Amrizal Hasibuan SH, MH saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (12/9) malam mengatakan, video yang beredar merupakan video lama yang diupload kembali. "Polisi yang mengupload sudah lama PTDH," kata Amrizal.

Sekadar diketahui, video itu diunggah melalui akun TikTok bernama Abdul Tamba Latam (@abdul_tamba_latam). Dalam video itu, Andul Tamba menyampaikan dugaan adanya setoran uang dari terduga bandar narkoba bernama Aseng kepada oknum polisi yang disebut bertugas di Satuan Narkoba Polres Langkat.

Nama yang disebut dalam video adalah berinisial Brigadir E alias O alias Y.

Andul Tamba mengklaim informasi itu diperolehnya dari hasil wawancara langsung dengan seorang tahanan. Diduga video itu direkam kurang lebih tiga bulan lalu ketika ia masih aktif berdinas.

Dalam keterangannya, tahanan itu mengaku mengetahui adanya pemberian uang kepada oknum polisi setiap 10 hari dari seseorang bernama Aseng, disebut terduga bandar sabu di kawasan Batang Serangan.

Bahkan, dalam video itu disebutkan bahwa permintaan uang diduga dilakukan sebelum jatuh tempo 10 hari. "Betapa sadisnyalah dibuat masyarakat ini," ujar Abdul Tamba mengawali videonya.

"Sudah diminta setoran per 10 hari dari bandar sabu dan diberikan bandar sabu tersebut," lanjutnya.

Ia kemudian menyebut bahwa meski diduga memberikan setoran, orang yang disebut sebagai pemberi uang itu tetap diproses dan dipenjarakan.

Dalam percakapan yang ditampilkan dalam video, Abdul Tamba mempertanyakan dugaan keterlibatan seorang oknum polisi berinisial E.

"Si E yang nerima dari si Aseng," demikian salah satu pernyataan dalam percakapan yang ditampilkan.

Dalam percakapan berikutnya, kembali disebut bahwa oknum polisi diduga meminta setoran sebelum 10 hari berlalu.

"Berarti orang narkoba Polres ini atas nama si E menerima setoran dari bandar sabu yang bernama si Aseng di Batang Serangan ini kan?" demikian pertanyaan dalam video tersebut. (RED)

‎Apalagi, munculnya tudingan bahwa pergeseran anggaran dilakukan tanpa pemberitahuan kepada DPRD. Padahal, dokumen administrasi Pemkab Deliserdang telah tiga kali menyampaikan pemberitahuan resmi mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 kepada Ketua DPRD Deliserdang.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Deliserdang,Baginda Thomas Harahap, S.H, menyatakan bahwa pergeseseran tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan juga sudah dilaporkan kepada pimpinan DPRD Deliserdang.

"Benar, pergeseran anggaran tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ada, " kata Thomas Harahap, Sabtu (12/9/26) malam.

‎Tiga surat resmi yang dikirim Pemkab Deliserdang kepada DPRD terkait perubahan penjabaran APBD 2026 yakni, surat pertama bernomor 900.1.3/122-8 tertanggal 24 Februari 2026, dengan perihal Pemberitahuan Perubahan atas Peraturan Bupati Deliserdang Nomor 82 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.

‎Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pergeseran dilakukan antara lain sebagai tindak lanjut terhadap kebijakan Kementerian Kesehatan terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2026.

‎Pemkab Deliserdang juga menyatakan perubahan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

‎Karena itu, Pemkab Deliserdang menetapkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 82 Tahun 2025. Salinan peraturan tersebut kemudian disampaikan kepada Ketua DPRD untuk diketahui.

Kemudian Pemkab kembali mengirimkan surat bernomor 900.1.3/2700 terkait Perubahan Kedua atas Perbup Nomor 82 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD 2026.

‎Surat kedua tersebut memuat antara lain berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum serta bantuan kepada daerah terdampak bencana di sejumlah wilayah.

‎Dalam surat itu kembali ditegaskan bahwa pergeseran APBD dilakukan dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Pemkab kemudian menetapkan Perbup Deliserdang Nomor 16 Tahun 2026 dan menyampaikan salinannya kepada DPRD.

‎Selanjutnya, pada 12 Juni 2026, Pemkab Deliserdang kembali menyampaikan surat bernomor 900.1.3/3485 kepada Ketua DPRD

‎Surat tersebut berisi pemberitahuan ketiga atas penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.

‎Kali ini, dasar yang menguatkan antara lain mencakup Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/314/KPTS/2026 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Utara, surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara mengenai rincian alokasi bantuan keuangan provinsi, serta sejumlah dokumen pemerintah pusat dan usulan pergeseran anggaran perangkat daerah.

‎Dari proses tersebut kemudian ditetapkan Peraturan Bupati Deliserdang Nomor 24 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Nomor 82 Tahun 2025.

‎Dari proses tersebut kemudian ditetapkan Peraturan Bupati Deliserdang Nomor 24 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Nomor 82 Tahun 2025.

‎Rangkaian surat tersebut menjadi penting untuk melihat polemik pergeseran anggaran secara utuh.

‎Sebab, narasi bahwa pemerintah daerah melakukan perubahan anggaran secara diam-diam perlu dilihat bersama dengan dokumen administrasi yang menunjukkan adanya pemberitahuan tertulis kepada DPRD.

‎Fungsi DPRD melakukan pengawasan tentu penting. Pemerintah daerah juga wajib terbuka terhadap setiap pertanyaan mengenai penggunaan uang rakyat.

‎Namun, pengawasan akan lebih konstruktif apabila dibangun berdasarkan dokumen dan data yang lengkap.

‎Apalagi, pergeseran APBD bukan sesuatu yang otomatis berarti penyimpangan. Pergeseran anggaran dapat terjadi karena adanya perubahan kebijakan, penyesuaian transfer, bantuan keuangan, maupun kebutuhan pemerintahan yang harus disesuaikan dalam dokumen anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

‎Jika seluruh proses memiliki dasar administrasi dan penganggaran yang sah, dokumen tersebut justru menjadi jawaban paling kuat terhadap berbagai tudingan yang berkembang.

‎Pada akhirnya, pengawasan DPRD penting, tetapi pemeriksaan terhadap dokumen jauh lebih penting daripada membangun kesimpulan sebelum seluruh data diperiksa.( Drt)

Simpang Kayu besar ini kerap terjadi kemacetan parah setiap harinya, dan bukan pada hari-hari besar saja.

Musa Rajekshah yang duduk di Komisi V DPR RI akan mengusulkan untuk dibangunkannya Flyover untuk mengantisipasi terjadi dampak kemacetan.

Setiap harinya, pertumbuhan transportasi darat semakin meningkat volumenya. Jika kemacetan ini tidak cepat diatasi, akan berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi melalui transportasi darat.

"Karena ini menjadi keluhan masyarakat, kemacetan yang luar biasa pada saat jam-jam kerja dan pulang kerja, saya turun untuk melihat secara langsung kesini (lokasi kemacetan Simpang Kayu Besar)," kata Musa Rajekshah, didampingi Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut Hardy, Sabtu (12/9/2026).

Pria yang karib disapa Ijeck ini mengatakan, peninjauan jalan ini dilaksanakan usai dirinya menerima keluhan dari masyarakat yang kerap terdampak kemacetan di lokasi tersebut.

Jikalau tidak cepat diatasi, Ijeck khawatir kemacetan akan memperparah laju perekonomian masyarakat.

"Saya disini bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Junaidi dan kepala BBPJN Sumut Hardy Siahaan, melihat bahwa cross jalan keluar tol tanjung morawa dan pengguna jalur menuju ke Medan atau sebaliknya yang memutar di simpang kayu besar masih mengalami penumpukan kendaraan sehingga terjadi kemacetan," jelas Ijeck.

Sambung Ijeck, aspirasi ini akan di bawa ke Pemerintah Pusat, ke Dirjen dan Kementerian PU untuk menjelaskan pentingnya jalan ini dpikirkan untuk membuat Flyover

"Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dan kami tetap berharap masyarakat sabar, ikut membantu serta mendoakan agar pembangunan ini lancar kedepannya, dan saya juga sudah berkomunikasi dengan Bupati Deli Serdang bapak Asriluddin Tambunan, beliau senang dan berharap terlaksananya pembangunan Flyover ini," harap Ijeck. (REL/GLB)

Peresmian infrastruktur penghubung tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., bersama Pimpinan Yayasan Buddha Tzu Chi Cabang Medan, Mujianto.

‎

‎Pembangunan jembatan ini didukung oleh Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia dan dikerjakan secara swadaya serta gotong royong oleh masyarakat Desa Siantar Naipospos bersama jajaran TNI AD dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

‎

‎Kehadiran jembatan gantung ini menjadi solusi strategis pascabencana hidrometeorologi yang merusak akses warga pada 25 November 2025.

Selain memperlancar aktivitas harian, mobilitas pertanian, dan akses anak-anak menuju sekolah, Jembatan Cinta Kasih Aek Poring kembali membuka konektivitas darat antara wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah.

‎

‎Dalam arahannya, Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menyampaikan apresiasi mendalam atas kepedulian dan kolaborasi Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia yang bergerak cepat membantu penanganan pascabencana di Tapanuli Utara, serta mengapresiasi semangat kemanunggalan TNI AD dan gotong royong masyarakat setempat.

‎

‎"Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, jajaran TNI AD, serta seluruh warga Desa Siantar Naipospos. Sinergi dan semangat gotong royong ini merupakan bukti nyata kebersamaan dalam membantu masyarakat mendapatkan akses transportasi yang aman dan memadai," ujar Bupati.

‎

‎Pada kesempatan tersebut, Bupati juga memaparkan komitmen Pemkab Taput dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan pembenahan infrastruktur secara berkelanjutan:

‎

‎ Pembangunan Fasilitas Kesehatan: Pemkab Taput merencanakan pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) di Dusun Lobu Haminjon, Desa Siantar Naipospos, dengan syarat masyarakat menyediakan lahan yang layak.

‎

‎ Alokasi APBD 2026: Pemkab Taput mengalokasikan anggaran Rp2,5 miliar pada TA 2026 untuk perbaikan jalan dan jembatan di empat titik pada ruas Simpang Lapogambiri–Pancur Batu–Siantar Naipospos–Lobu Haminjon.

‎

‎ Perencanaan Jangka Panjang: Pembenahan infrastruktur kawasan ini diusulkan berlanjut hingga 2028 dengan total estimasi anggaran mencapai Rp50 miliar berdasarkan data R3P.

‎

‎Sementara itu, Pimpinan Yayasan Buddha Tzu Chi Cabang Medan, Mujianto, mengungkapkan bahwa pembangunan jembatan didasari oleh rasa kemanusiaan setelah melihat perjuangan anak-anak sekolah yang harus berenang menyeberangi sungai akibat rusaknya jembatan gantung darurat.

Kendati akses pengangkutan material ke lokasi cukup sulit, kerja sama erat antara yayasan, masyarakat, TNI AD, dan Pemkab Taput berhasil menyelesaikan pembangunan demi keselamatan dan kesejahteraan warga.

‎

‎Rangkaian acara peresmian diakhiri dengan penandatanganan prasasti serta penyerahan cendera mata berupa kain ulos kepada Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia sebagai wujud rasa terima kasih dan penghargaan dari pemerintah daerah serta masyarakat Tapanuli Utara.

‎

‎Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Henry M. M. Sitompul, M.Si., para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Adian Koting, serta tokoh masyarakat setempat. (PS)

Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 500 masyarakat Desa Susuk dan sejumlah unsur pemerintahan, di antaranya Asisten Administrasi Umum Sekda Karo Mulianta Tarigan, S.Sos., yang mewakili Bupati Karo, staf ahli Bupati Karo, perwakilan OPD Pemkab Karo, Forkopimca Tiganderket, para kepala desa se-Kecamatan Tiganderket, serta perangkat Desa Susuk dan BPD.

Kapolsek Tiganderket AKP E. Hendrik Tarigan, S.H., bersama personel turut hadir sekaligus melaksanakan pengamanan dan patroli dialogis selama kegiatan berlangsung. Kehadiran personel Polri dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib dan kondusif.

Selain mengikuti kegiatan sambang warga, personel Polsek Tiganderket juga menyampaikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat. Warga diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi erupsi Gunung Sinabung serta bersama-sama melakukan langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Kegiatan tersebut juga menjadi sarana pelayanan langsung kepada masyarakat. Sejumlah pelayanan publik turut dihadirkan, seperti pelayanan administrasi kependudukan, pemeriksaan kesehatan, serta pelayanan BPJS Kesehatan.

Kapolsek Tiganderket AKP E. Hendrik Tarigan, S.H., --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres karo yang terlihat POSMETRO MEDAN Sabtu 12 September 2026-- mengatakan kehadiran Polri dalam kegiatan masyarakat merupakan bagian dari upaya menciptakan rasa aman sekaligus mempererat komunikasi dengan masyarakat.

"Kami hadir untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus membangun komunikasi dan sinergitas bersama pemerintah serta perangkat desa. Kami juga mengajak masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi erupsi Gunung Sinabung dan bersama-sama mengantisipasi Karhutla," ujar AKP E. Hendrik Tarigan.

Melalui kegiatan tersebut, sinergitas antara Forkopimca Tiganderket, pemerintah desa dan masyarakat semakin terjalin dengan baik. Seluruh rangkaian Sambang Warga Bupati Karo di Desa Susuk berjalan dengan aman, tertib dan kondusif.***

Proposal tersebut berjudul "GARDINI: Robot Irigasi Adaptif Berbasis AI untuk Optimalisasi Aktuasi Sprinkler pada Pertanian Perbukitan Danau Toba". Keduanya dibimbing oleh dua guru pembimbing, yaitu Agustina Muliati, S.Sos., M.Pd., dan Rafif Ansyari Siregar, S.T., Gr.

Kesempatan emas ini membawa Zalfa dan Khaldun mempresentasikan hasil riset mereka secara daring di hadapan dewan juri pada Jumat (11/9/2026) pukul 11.30 WIB. Sebelum presentasi berlangsung, seluruh warga madrasah turut memberikan dukungan penuh kepada keduanya melalui doa bersama yang digelar di halaman depan madrasah.

Kegiatan doa bersama tersebut dilaksanakan usai apel pagi. Dukungan moril ini diharapkan dapat menambah rasa percaya diri kedua siswa dalam memaparkan hasil penelitiannya.

Kepala MTsN 1 Medan, Drs. H. Syakhrim Harahap, M.Pd., menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tim OMI Riset madrasah yang berhasil menembus 30 besar tingkat nasional tersebut.

"Alhamdulillah kita patut bersyukur karena salah satu tim OMI Riset kita berhasil masuk dalam 30 besar tingkat nasional," ujar Syakhrim. Ia berharap kedua siswa tersebut dapat meraih hasil terbaik dalam presentasi yang mereka jalani. Menurutnya, prestasi ini sekaligus mengharumkan nama madrasah di kancah nasional.

Senada dengan hal itu, Wakil Kepala Madrasah Bidang Akademik, Sartika Anggraini, S.Pd., mengungkapkan bahwa ajang OMI Riset sangat baik diikuti oleh siswa madrasah karena mampu mengasah kemampuan berpikir ilmiah mereka.

"Kegiatan OMI Riset ini dapat melatih kemampuan siswa dalam berpikir ilmiah dan tentunya membangun kepercayaan diri mereka," ungkap Sartika.

Ia menambahkan bahwa melalui kegiatan ini, siswa juga terbiasa menyusun proposal, membangun argumen, membuat visualisasi data, hingga mempertahankan hasil penelitian di hadapan juri. Sartika berharap tim OMI Riset madrasah dapat memperoleh hasil yang terbaik pada tahap seleksi ini.

Salah satu guru pembimbing, Rafif Ansyari Siregar, menjelaskan bahwa riset ini terinspirasi dari kondisi petani di kawasan Danau Toba yang masih mengandalkan sistem irigasi manual berbasis gravitasi mata air dan sprinkler 360 derajat tanpa pompa.

"Melihat kondisi petani di daerah Danau Toba tersebut, kami terinspirasi untuk menciptakan sebuah alat berbasis AI sehingga dapat mengotomatisasi penyiraman secara presisi," ujar Rafif.

Sementara itu, Zalfa Elsa Azahra Lubis mengaku sempat merasa gugup karena hanya memiliki waktu dua hari untuk mempersiapkan presentasi. "Awalnya cukup gerogi ketika akan presentasi apalagi kami hanya punya waktu dua hari untuk mempersiapkannya, tapi alhamdulillah akhirnya bisa kami lalui dengan baik," ungkap Zalfa. ( Hkm)

Ruas jalan tersebut merupakan jalan provinsi. Sambil menunggu penanganan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemkab Deli Serdang menyiapkan jalan alternatif agar aktivitas masyarakat dan perekonomian tetap berjalan.

Bupati Asri Ludin Tambunan mengatakan, jalan alternatif yang disiapkan masih membutuhkan pengerasan dan pelebaran. Pemkab juga mendorong pemerintah desa membantu pelebaran jalan hingga sedikitnya lima meter, sekaligus menyiapkan sisi jalan untuk pembangunan parit atau drainase.

"Ini jalan provinsi, tetapi kita tidak ingin aktivitas masyarakat terganggu. Karena itu, kita siapkan jalan alternatif. Kalau sudah memungkinkan dilalui, akan kita perbaiki dan tingkatkan secara bertahap," ujarnya.

Ia menegaskan, kebutuhan material untuk pengerasan akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Pemkab akan berupaya memenuhi kebutuhan tersebut agar akses alternatif dapat segera digunakan secara lebih layak.

"Kalau dibutuhkan 100, kita siapkan 100. Yang penting masyarakat lebih mudah beraktivitas," tegasnya.

Bupati berharap jalan alternatif tersebut dapat membantu menjaga kelancaran aktivitas sehari-hari dan pergerakan ekonomi masyarakat STM Hulu selama proses pemulihan ruas jalan utama berlangsung.

"Semoga ini bisa meringankan aktivitas masyarakat dan perekonomian di sini. Harapannya, kondisi jalan utama juga bisa lebih cepat pulih," pungkasnya. ( Drt)

Penebaran dilakukan di lokasi budidaya seluas sekitar tiga hektare yang dikelola Kawal Purba dan tergabung dalam Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Sinarmas.

Bupati mengatakan, pengembangan budidaya ikan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga membuka akses bantuan alat berat dan benih bagi masyarakat yang memiliki lahan dan ingin mengembangkannya menjadi usaha produktif.

"Hari ini saya melihat kolam yang telah dibuat. Kalau masyarakat punya lahan dan ingin mengembangkan usaha seperti ini, pemerintah akan bantu alat berat dan bibitnya. Kita ingin potensi lahan yang ada bisa menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat," ujarnya.

Kepala Dinas Perikanan Deli Serdang, Erlita Lubis, mengatakan Pemkab Deli Serdang menargetkan penyediaan 100 kolam. Hingga saat ini, telah terealisasi 66 kolam atau 66 persen, termasuk 10 kolam yang tersedia di lokasi tersebut.

Menurutnya, kawasan itu masih berpotensi dikembangkan hingga 30 kolam dengan perkiraan produksi sekitar 90 ton ikan dalam satu kali panen. Kapasitas budidayanya mencapai sekitar 12 ribu ekor ikan per hektare.

Sebelum penebaran benih, Bupati mengunjungi SD Negeri 105319 Desa Limau Mungkur dan melihat langsung kondisi bangunan sekolah yang membutuhkan perbaikan. Kunjungan ini disambut antusias para siswa sekaligus menerangkan bahwa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan melakukan renovasi untuk mendukung kenyamanan proses belajar mengajar.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Salat Jumat di Masjid Al Khairat sekaligus pelaksanaan Gerakan Deli Serdang Mengaji. ( Drt)

Bangunan yang belum selesai tersebut ditertibkan karena tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Penertiban dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama perangkat daerah terkait sesuai ketentuan peraturan daerah.

"Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melakukan tindakan penertiban terhadap bangunan tanpa izin. Apalagi ini berada di bagian dari ketahanan pangan. Lahan sawah dilindungi tidak boleh dialihfungsikan dan harus tetap menjadi sawah," tegas Bupati.

Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemkab Deli Serdang menjaga lahan pertanian sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional.

"Kita tidak memberikan kesempatan untuk bangunan yang berdiri tanpa izin, terlebih di kawasan yang harus kita lindungi untuk kepentingan masyarakat luas," lanjutnya.

Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, mengatakan penertiban dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan sekaligus tindak lanjut atas informasi masyarakat terkait bangunan tersebut.

"Hari ini kita melakukan penertiban terhadap bangunan yang berada di kawasan LSD dan tidak memiliki izin. Kami mengapresiasi masyarakat yang telah memberikan informasi dan ikut berpartisipasi menciptakan ketertiban," ujarnya.

Lom Lom menegaskan, Pemkab Deli Serdang akan terus menindak indikasi pelanggaran yang berpotensi merugikan masyarakat luas.

Penertiban turut mendapat dukungan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang. Kepala BNN Kabupaten Deli Serdang, Kombes Pol. M. Fadris Sangun Ratulana, mengatakan pihaknya mendukung langkah Pemkab Deli Serdang dalam menjaga ketertiban lingkungan.

"Kita dari BNN mendukung program Bupati. Jangan sampai bangunan seperti ini berkembang dan kemudian berpotensi dimanfaatkan untuk hal-hal yang merugikan masyarakat, termasuk kemungkinan menjadi tempat peredaran narkoba," katanya.

Penertiban dan pembongkaran di Desa Karang Anyar dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Ketentuan tersebut melarang setiap orang atau badan mendirikan bangunan tanpa izin dan/atau persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan sanksi administratif yang salah satunya berupa pembongkaran.

Selain di Desa Karang Anyar, penertiban juga dilakukan terhadap bangunan yang direncanakan sebagai kandang ayam di kawasan Pantai Labu. Bangunan tersebut ditertibkan karena tidak memiliki izin, namun pembangunan diduga masih tetap dilakukan, termasuk pengerjaan pagar. (Drt)

Wali Kota Medan, Rico Waas didampingi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan, John Ester Lase turun ke lapangan menyapa warga sekaligus melaksanakan kegiatan gotong royong di wilayah Belawan dan Marelan, Sabtu (12/9/2026).

Bukan sekadar kegiatan seremonial, kehadiran jajaran Pemko Medan di lapangan menjadi momentum penting untuk melihat langsung kondisi lingkungan, mendengar aspirasi masyarakat, serta memperkuat semangat kebersamaan dalam membenahi kawasan permukiman.

Kegiatan gotong royong tersebut sekaligus menegaskan bahwa kebersihan dan kenyamanan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama.

Pemerintah hadir membawa program dan kebijakan, sementara partisipasi masyarakat menjadi kekuatan utama agar berbagai upaya pembenahan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Di tengah aktivitas gotong royong, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat juga terus dibangun. Aspirasi serta masukan warga menjadi bagian penting dalam menentukan langkah penanganan kawasan permukiman agar semakin tertata, bersih, sehat, dan nyaman.

Pemko Medan mengapresiasi seluruh masyarakat serta jajaran terkait yang terus menjaga semangat kolaborasi. Kebersamaan dan gotong royong dinilai menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pemko Medan terus mendorong semangat "Medan untuk Semua", dengan menghadirkan pemerintah lebih dekat kepada masyarakat dan membangun kota melalui kolaborasi nyata dari lingkungan hingga tingkat kota.(ATN)

Kasi Humas Polres Toba Ipda Khairudin mengatakan, peristiwa ini terjadi di sebuah kamar mandi umum, Sabtu (5/9/2026) sekira jam 20.00 WIB.

Saat itu, pelaku diduga tidak mampu mengendalikan nafsunya dengan cara tiba-tiba masuk ke kamar mandi umum yang di dalamnya ada korban. Pelaku lalu langsung mencabuli korban di kamar mandi tersebut.

"Korban hendak keluar dari salah satu kamar mandi umum di Kecamatan Nassau. Tiba-tiba pelaku datang dan masuk ke kamar mandi tersebut, kemudian menarik tangan korban dan memeluk korban sekaligus mencabulinya," kata Khairudin Selasa (8/9/2026)

Setelah melakukan aksinya, pelaku melepaskan korban dan keluar dari kamar mandi. Pelaku kemudian pergi meninggalkan lokasi.

"Pelaku melepaskan pelukannya sehingga korban dapat meninggalkan kamar mandi umum tersebut," ujarnya--seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Toba yang terlihat POSMETRO MEDAN Sabtu 12 September 2026.

Korban berinisial M (20) warga Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba. Sementara itu, pelaku berinisial KSS (35) warga Dusun II, Desa Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Akibat kejadian itu, korban menderita trauma. Korban kemudian pulang ke rumah dan melaporkan kejadian itu ke Polres Toba pada keesokan harinya.

"Korban merasa syok dan terdiam setelah kejadian. Korban pulang ke rumah dan selanjutnya keesokan harinya melaporkan kejadian ini ke Polres Toba," jelasnya.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap KSS. Saat ini, pelaku telah ditahan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polres Toba.

Atas perbuatannya, KSS dijerat Pasal 414 ayat (1) huruf b KUHP subsider Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.***

Program-program kerja itu merupakan usulan dari DPC-DPC se Sumatera Utara untuk memenuhi kebutuhan pengembangan dan peningkatan kapasitas anggota.

Dalam Rakerda yang dipimpin pimpinan Sidang Samuel Tampubolon dan Sekretaris Sidang Edrin Nasution, selain membahas program kerja, juga membahas usulan, penambahan AD/ART terkait, perekrutan anggota, pembentukan DPC baru dan penguatan pemberitaan dan publikasi PJS, pelatihan jurnalistik dan Pelaksanaan UKW

Saat sesi pembahasan pengembangan organisasi, disepakati pemekaran PJS Tebing Tinggi - Sergai menjadi PJS Sergai dan PJS Tebing Tinggi. Juga PJS Tapteng-Sibolga dipisahkan pada masing-masing kabupaten kota.

"Hal ini selain untuk pengembangan organisasi juga agar masing-masing DPC memiliki batas wilayah yang jelas," kata Ketua DPD PJS Sumut, Sofyan Siahaan.

Ia juga minta agar kembali menghidupkan kepengurusan di daerah-daerah yang dibekukan. "Sebagai organisasi yang baru, memang terjadi seleksi alam, ada yang kuat ada yang lemah, namun soliditas kita harus terus kita pupuk," ujar Sofyan.

Kemudian juga dibahas rencana membentuk DPC PJS Labuhanbatu Selatan (Labusel) dan DPC PJS Labuhanbatu Utara (Labura). Diharapkan awal tahun depan PJS telah berdiri di 23 kabupaten/kota se Sumut.

Terkait soliditas, seluruh anggota diwajibkan menaikan berita terkait PJS. "Selain menunjukan kita solid, juga tentunya untuk semakin mengenalkan organisasi para jurnalis siber ke masyarakat luas," kata Sofyan Siahaan.

Menariknya, untuk program Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PJS Sumut akan mengadakan UKW pada Oktober mendatang. Rencananya kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) . UKW ini merupakan yang kedua, setelah Oktober tahun lalu digelar di Medan.

"Kita ingin seluruh anggota PJS benar-benar kompeten, sehingga kita menggandeng lembaga uji untuk meningkatkan kompetensi kawan-kawan semua," ujar Sofyan.

Sofyan Siahaan didampingi Sekretaris Erwin Sinulingga dan Bendahara Rizal Effendi juga menyampaikan di usia PJS yang seumur jagung, masih 3 tahun di Sumut akan tetap melakukan kegiatan positif untuk menciptakan wartawan yang berkompeten dan berintegritas di tengah-tengah masyarakat dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Ia minta juga anggota untuk mempersiapkan diri mengikuti UKW. "Masing-masing DPC silahkan persiapkan anggotanya yang akan ikut UKW," kata Sofyan lagi.

Menurut Sofyan, organisasi ini ke depan akan menjadi rebutan para jurnalis siber ketika telah menjadi konstituen Dewan Pers.

Diketahui PJS telah mendaftarkan diri ke Dewan Pers pada bulan Juli lalu. Diperkirakan awal tahun depan Dewan Pers akan melakukan verifikasi sebelum menetapkan PJS sebagai konstituen. Seluruh persyaratan yang ditetapkan Dewan Pers telah dipenuhi PJS.

Acara rakerda PJS Sumut berlangsung sukses dan mandatory ini, tidak terlepas dari MC Maya selaku anggota DPC PJS Labuhanbatu yang cekatan dan serta dukungan dari seluruh DPC PJS se Sumut. (Hap).

Penangkapan itu dilakukan pihaknya pada Jumat 4 September 2026 lalu sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Gunung Sinabung Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar.

Polisi menyebut, penangkapan kali ini bermula dari adanya sejumlah laporan dari masyarakat terkait adanya transaksi jual-beli narkoba di lokasi.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Unit Subdit I Ditresnarkoba Polda Sumut --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Sumut akurasi yang terlihat POSMETRO MEDAN Sabtu 12 September 2026-- turun ke lokasi dan melakukan penyelidikan di sana.

Agar penyelidikan tidak sia-sia, tim melakukan undercover bay (Penyamaran-red), dengan cara bertemu dengan Frandika Adi Wijaya atau pria yang kerap disapa "Ginting".

Dalam pertemuan itu, personil berupa-pura untuk membeli narkotika jenis pelaku seharga Rp 100 ribu rupiah.

Frandika Adi Wijaya alias Ginting yang tidak curiga dengan penyamaran tersebut langsung menyerahkan 1 paket narkotika jenis sabu yang sudah dipesan. Namun saat pelaku menyerahkan barang haram itu, polisi langsung menangkap nya di lokasi.

Setelah dilakukan upaya penggeledahan badan terhadap Ginting, tim Subdit I Ditresnarkoba Polda Sumut menemukan sebanyak 14 paket narkotika jenis yang sudah dibungkus dalam plastik transparan, uang tunai Rp150 ribu dan 1 kotak rokok merk magnum.

Saat ditimbang, narkoba tersebut memiliki berat sebanyak 2.76 gram.

Dari hasil interogasi polisi, Frandika Adi Wijaya alias Ginting mengaku memperoleh narkoba tersebut dari seorang pria bernama Kopet yang saat ini masih dalam proses penyelidikan polisi.***

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan program pemerintah di bidang pendidikan.

Dalam kesempatan itu, Musa Rajekshah atau sering disapa Ijeck ini menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan merupakan bentuk komitmen DPR RI untuk memastikan pembangunan infrastruktur pendidikan berjalan sesuai dengan rencana.

Ijeck berharap seluruh pembangunan fasilitas dapat yang telah selesai dibangun agar dijaga bersama-sama sehingga para siswa dapat memperoleh layanan pendidikan yang didukung sarana dan prasarana yang memadai.

"Kami akan terus mengawal agar pelaksanaannya berjalan sesuai perencanaan dan memberikan dampak nyata bagi pendidikan nasional." ungkap Ijeck.

Lanjut Ijeck, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program yang diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan dukungan dalam memperoleh pendidikan yang layak.

"Program Sekolah Rakyat ini merupakan inisiatif prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera dan memutus rantai kemiskinan ekstrem, maka dari itu secara bersama-sama mari kita dukung penuh program prioritas bapak Presiden Prabowo Subianto," harap Ijeck.

Sementara itu mendampingi Ijeck, Wakil Bupati Serdang Bedagai, Adlin Tambunan menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai siap mendukung berbagai program pemerintah pusat di bidang pendidikan.

Menurutnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia dan masa depan daerah.

"Pendidikan merupakan bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Kami tentu mendukung program Sekolah Rakyat dan berharap operasionalnya dapat berjalan dengan baik, sehingga memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas dan berkualitas bagi anak-anak di Serdang Bedagai," katanya.

Adlin menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat agar berbagai program pembangunan dapat berjalan secara optimal. Pemerintah daerah, lanjutnya, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperjuangkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Diketahui bahwa Sekolah Rakyat di Kabupaten Serdang Bedagai merupakan tahap 2 untuk Sumatera Utara ini sudah beroperasi sejak 31 Juli 2026 yang menampung 1000 siswa.(REL/GLB)

Kampung Nelayan Merah Putih dibangun di atas lahan sekitar 1,2 hektare. Pada tahap awal, pembangunan mencakup area sekitar 800 meter persegi dengan fasilitas berupa tambatan kapal, shelter, kios, fondasi pabrik es, serta fasilitas pendukung lainnya.

Bupati mengatakan, pembangunan tersebut merupakan langkah awal dalam menyediakan sarana yang mendukung aktivitas nelayan. Kawasan ini juga akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan.

"Ini menjadi salah satu bukti pemerintah hadir untuk meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan nelayan. Fasilitas ini nantinya terus kita kembangkan sesuai kebutuhan," katanya didampingi Wakil Bupati, Lom Lom Suwondo SS.

Ia berharap keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih yang merupakan program strategis nasional itu dapat terintegrasi dengan tempat pelelangan ikan yang sudah ada, sehingga dapat mempercepat aktivitas ekonomi dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat nelayan.

"Kita harapkan bisa terintegrasi dengan tempat pelelangan ikan yang sudah ada, sehingga dapat mempercepat perputaran ekonomi," ujarnya.

Tahap pertama pembangunan dilakukan oleh PT Multi Gapura Pembangunan Semesta. Perwakilan perusahaan, Hendar, menargetkan Kampung Nelayan Merah Putih di Paluh Sibaji selesai dalam 120 hari kalender.

"Sesuai dengan tutup buku pada 30 Desember nanti," jelasnya. ( Drt)