Febiola Purba merupakan siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Berastagi. Murid yang aktif berorganisasi hingga menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS itu juga tergolong langganan juara kelas. Begitu juga dengan Agnesia Paruliana Br Sijabat, siswi SMA Negeri 1 Berastagi yang termasuk siswa berprestasi.

Agnesia Paruliana Br Sijabat, yang menjadi korban dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG), sebelumnya menjalani perawatan di RS Efarina Berastagi setelah mengalami gangguan kesehatan yang diduga terjadi usai menyantap Makanan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah pada 13 Agustus 2026.

Fitriani Br Sijabat, orang tua korban, saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Kabupaten Karo mengatakan bahwa anaknya mengalami gangguan pada ginjal.

"Anak saya lah yang terkena ginjalnya," ucapnya kemarin.

Direktur RS Efarina Berastagi, drg. Irna Safrina Meliala, M.Kes., menuturkan bahwa rujukan ke Jakarta dilakukan atas perhatian Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka.

"Atas atensi Pak Wapres, dikarenakan kita tidak ada alat dan dokter ginjal khusus anak, Pak Wapres meminta agar dirawat ke Jakarta, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM)," tuturnya.

Lanjutnya, Agnesia terlebih dahulu dibawa ke Rumah Sakit Haji Medan untuk beristirahat selama satu malam. Selanjutnya, Agnesia akan berangkat ke Jakarta dengan didampingi tim Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan pihak rumah sakit di Medan.

"Agnesia ke Rumah Sakit Haji Medan dulu untuk beristirahat satu malam dan besok akan berangkat ke Jakarta didampingi oleh tim dinas kesehatan provinsi dan rumah sakit Medan," ucapnya.

Menurut drg. Irna Safrina Meliala, M.Kes., kondisi Agnesia saat ini sudah mulai membaik. Namun, beberapa hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan adanya sedikit nilai di luar batas normal sehingga diperlukan rujukan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

"Kondisi Agnesia sudah mulai membaik, hanya memang beberapa hasil lab-nya ada menunjukkan sedikit nilai luar normal. Itulah yang menyebabkan kita harus merujuk," jelasnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, ada 24 siswa yang sedang menjalani perawatan. Sebanyak 21 siswa mendapatkan perawatan di RS Efarina, sementara 3 siswa lainnya mendapatkan perawatan di RS Amanda Berastagi.(JPG)

Fasilitas yang semestinya menunjang kegiatan operasional perbankan itu diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.

Informasi yang dihimpun, sejumlah Kaunit berinisial KS, Ajo, dan BD diduga kerap membawa pulang kendaraan operasional kantor dan menggunakannya di luar kepentingan pekerjaan.

Kendaraan tersebut disebut-sebut tidak hanya digunakan untuk aktivitas kedinasan, tetapi juga untuk mengantar anak ke sekolah, berbelanja kebutuhan rumah tangga hingga bepergian ke luar kota bersama keluarga.

Jika informasi tersebut terbukti, persoalannya bukan sekadar penggunaan kendaraan perusahaan, melainkan menyangkut kepatuhan terhadap aturan pemanfaatan aset serta pengawasan internal perusahaan.

Sorotan semakin menguat lantaran kendaraan yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi tersebut disebut tetap mendapatkan dukungan biaya bahan bakar dari kantor.

Kondisi itu tentu menimbulkan pertanyaan: sejauh mana pengawasan manajemen terhadap penggunaan kendaraan operasional dan mekanisme pertanggungjawaban biaya bahan bakarnya.

Publik pun menanti langkah konkret manajemen BRI Branch Office Tanjungbalai, termasuk Auditor MRR, untuk melakukan pemeriksaan internal terhadap informasi tersebut.

Apabila ditemukan adanya penggunaan aset perusahaan di luar ketentuan, manajemen diharapkan tidak sekadar memberikan teguran, tetapi mengambil tindakan sesuai aturan perusahaan.

Sebaliknya, apabila penggunaan kendaraan tersebut memang diperbolehkan berdasarkan ketentuan internal BRI, penjelasan resmi manajemen diperlukan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

Sebab, transparansi dan pengawasan terhadap fasilitas operasional perusahaan menjadi penting untuk mencegah munculnya kesan adanya pembiaran terhadap penggunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Sementara itu, Supervisor Operasional BRI Cabang Tanjungbalai, Indah, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pada Kamis (10/9/2026), belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi juga belum mendapat respons.(Eko)

Hal itu disampaikan Darma Wijaya saat menghadiri Pelantikan Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Serdang Bedagai periode 2026-2029 yang dinakhodai Zuhari.

Dalam kegiatan tersebut, Pengurus Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Sumatera Utara turut hadir. Ketua Forwaka Sumut Irfandi diwakili Wakil Ketua Forwaka Amsal. Hadir pula Wakil Ketua Rizal Gultom, Sekretaris T Andry Pratama, serta Bendahara Forwaka Sumut Awaluddin Lubis.

Dalam sambutannya, Darma Wijaya mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Serdang Bedagai mencapai 5,96 persen. Ia menyebut capaian tersebut menempatkan Sergai di posisi pertama di Sumatera Utara.

"Pertumbuhan ekonomi Serdang Bedagai sekarang 5,96 persen, peringkat satu di Sumatera Utara. Triwulan pertama kita peringkat dua, tapi triwulan kedua ini sudah masuk peringkat pertama. Nasional saja 5,2 persen," ujar Darma Wijaya.

Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, termasuk media yang turut mempublikasikan potensi dan perkembangan ekonomi daerah.

Darma pun mengapresiasi peran Ketua SMSI Serdang Bedagai, Zuhari, dalam mendorong insan pers tidak hanya berkecimpung di dunia pemberitaan, tetapi juga ikut berkontribusi terhadap penguatan ekonomi masyarakat.

Media Diminta Tak Sekadar Kejar Kecepatan

Meski mengapresiasi capaian ekonomi daerah, Darma mengingatkan pengurus SMSI dan insan pers agar tidak cepat berpuas diri.

Di tengah arus informasi digital yang bergerak sangat cepat, kata dia, tantangan media bukan lagi sekadar menjadi yang pertama memberitakan sebuah peristiwa. Media harus mampu menjadi rujukan informasi yang kredibel bagi masyarakat.

Karena itu, Darma meminta SMSI bersama insan pers terus menjaga prinsip jurnalistik, termasuk menyampaikan informasi secara akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.

Ia juga mendorong media ikut mengawal jalannya pemerintahan melalui kritik yang konstruktif.

"Kalau SMSI mau membantu kepolisian dan mengawasi pemerintah, saya setuju, tapi yang berimbang. Kalau ada yang kurang baik, beritakan saja dengan santun. Tujuannya untuk membangun Serdang Bedagai," tegasnya.

Dorong Pariwisata Pantai Cermin-Kelang

Selain ekonomi, Darma menyoroti potensi besar sektor pariwisata di Kabupaten Serdang Bedagai.

Menurutnya, kawasan pesisir mulai dari Pantai Cermin hingga Pantai Kelang memiliki garis pantai sekitar 55 kilometer yang dapat terus dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi baru.

Pembangunan dan pemerataan infrastruktur jalan, kata Darma, telah memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat pesisir serta pelaku usaha pariwisata.

Ia berharap SMSI Sumut dan jajaran pengurus daerah ikut mempromosikan potensi tersebut sekaligus mengawal program pembangunan pemerintah.

Darma menekankan pemberitaan positif dapat menjadi motivasi, sementara kritik tetap diperlukan selama disampaikan secara objektif dan bertujuan membangun daerah.

SMSI Sergai Siap Dorong Kemandirian Ekonomi

Sementara itu, Ketua SMSI Serdang Bedagai Zuhari menyatakan jajaran pengurus siap mendukung program pembangunan di bawah kepemimpinan Bupati Darma Wijaya.

Zuhari mengatakan SMSI tidak ingin hanya berorientasi pada aktivitas jurnalistik. Pengurus juga didorong untuk mulai membangun kemandirian ekonomi melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Berkat dorongan dan motivasi dari Bapak Bupati dan Ketua DPRD, pengurus SMSI mulai melangkah mengalihkan orientasi profesi ke dunia UMKM. Kita harus membangun daerah ini dengan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat," ujar Zuhari.

Ia menilai pengurus SMSI harus mampu menjadi pelopor pengusaha yang mandiri dan tidak terus bergantung pada pihak lain.

Zuhari juga mengajak seluruh anggota menghilangkan budaya saling curiga, saling sikut, maupun iri hati yang dinilai dapat menghambat kemajuan organisasi.

"Kekompakan, kebersamaan, dan bergandengan tangan adalah kunci utama agar SMSI semakin maju ke depan," katanya.

Ketua SMSI Sumut Lantik Pengurus Sergai

Dalam kegiatan tersebut, Ketua SMSI Sumatera Utara Erris Napitupulu melantik Ketua SMSI Serdang Bedagai Zuhari beserta jajaran pengurus periode 2026-2029.

Turut hadir Ketua Umum SMSI Firdaus, unsur organisasi pers, jajaran OPD Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, serta undangan lainnya.

Pelantikan tersebut menjadi momentum bagi SMSI Serdang Bedagai untuk memperkuat profesionalisme media sekaligus mendorong kontribusi insan pers dalam pembangunan dan kemandirian ekonomi daerah.(rel)

Pasalnya, kasus tersebut telah berlangsung selama satu bulan dan sejumlah siswa hingga kini masih menjalani perawatan medis.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Posmetro Medan, sebanyak 24 siswa masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sebanyak 21 siswa dirawat di Rumah Sakit Efarina Berastagi, sedangkan tiga siswa lainnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Amanda.

Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, datang menjenguk para siswa yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Efarina Berastagi, Jumat (11/9/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran didampingi Gubernur Sumatera Utara, Boby Nasution, serta Bupati Karo, Antonius Ginting.

Di hadapan keluarga pasien, Wapres Gibran menyampaikan permohonan maaf sekaligus memastikan pemerintah akan menanggung biaya pengobatan para siswa yang menjadi korban.

"Saya minta maaf, pengobatan akan ditanggung pemerintah," ucap Wapres Gibran kepada keluarga pasien.

Sementara itu, Edi Manik, salah seorang orang tua siswa yang menjadi korban, mengatakan bahwa Wapres Gibran telah berjanji pemerintah akan bertanggung jawab terhadap biaya pengobatan.

"Kondisi anak saya sudah mulai membaik. Kami keluarga korban merasa bangga dan haru atas kehadiran Wakil Presiden," ujar Edi. (JPG)

Hal itu disampaikan Bobby saat meninjau langsung lokasi jalan longsor di Dusun Pamah Semelir, Desa Telagah, Kabupaten Langkat, Jumat (11/9/2026). Kehadiran Gubernur Sumut disambut Plt Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti bersama masyarakat sekitar.

Dalam peninjauan tersebut, Bobby melihat kondisi jalan yang saat ini hanya bisa dilalui satu kendaraan. Longsor menyebabkan sebagian badan jalan ambles dan rawan kecelakaan. Selain itu, pipa yang mendistribusikan air bersih ke rumah warga juga terputus.

Bobby kemudian memberikan solusi sementara agar masyarakat sekitar tetap mendapatkan kebutuhan air bersih. "Nanti kita kirim air ya untuk masyarakat," ucapnya usai mendengar keluhan warga.

Bobby mengatakan perbaikan jalan tersebut mulai dikerjakan pada Oktober 2026. Menurutnya, karena kondisinya mendesak, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut segera merealisasikannya.

Namun, sambil menunggu perbaikan permanen dimulai, Pemprov Sumut bersama Pemkab Langkat akan membangun akses sementara agar masyarakat tetap dapat menggunakan jalan tersebut.

Plt Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu memperbaiki pipa saluran air bersih yang terputus. "Kami akan memperbaiki dulu pak pipanya yang terputus, biar masyarakat dapat air bersih," ucapnya.

Tiorita juga menyampaikan terima kasih atas respons cepat Gubernur Sumut dalam mengantisipasi dampak longsor yang terjadi di Langkat.

Sementara itu, warga Desa Telaga, Kecamatan Sungai Bingei, Kabupaten Langkat, Ade Sembiring mengatakan, akibat jalan longsor, masyarakat sudah tiga pekan tidak mendapatkan air bersih. Terputusnya akses jalan juga menghambat distribusi barang serta aktivitas masyarakat dari Karo ke Langkat dan sebaliknya.

"Harapan kami kepada Bapak Gubernur agar jalan kami ini segera diperbaiki agar seluruh aktivitas masyarakat lancar. Begitu juga dengan ketersediaan air bersih yang terputus," pungkasnya.(DISU)

Diskominfo Sumut

Kunjungan Wapres Gibran Rakabuming Raka disambut Gubernur Bobby Nasution, Bupati Karo Antonius Ginting, dan Direktur RS Efarina Etaham di Rumah Sakit Efarina Etaham, Kabupaten Karo, Jumat (11/9/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan para siswa yang diduga mengalami keracunan MBG pada 13 Agustus 2026. Wapres dan Gubernur Bobby mengunjungi satu per satu siswa yang menjalani perawatan di Ruang Karawang RS Efarina Etaham.

Selain itu, Wapres dan Gubernur Bobby juga menemui keluarga siswa yang diduga mengalami keracunan MBG. Keduanya mendengarkan berbagai keluhan para orangtua, termasuk permintaan agar pemeriksaan dan perawatan kesehatan lanjutan dapat ditanggung pemerintah.

"Kedatangan saya kemari untuk memastikan anak bapak ibu bisa sembuh dan bersekolah kembali. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan obat-obatan terbaik. Tadi saya datangi satu-satu, apa saja yang diperlukan. Apakah butuh rujukan ke Jakarta atau Medan, semua pasti kami penuhi," ucap Gibran.

Gibran juga menanyakan keluhan yang dirasakan para pasien. Pemerintah, katanya, menjamin seluruh biaya pengobatan bakal ditanggung pemerintah hingga para siswa benar-benar sembuh.

"Tolong ini nanti Pak Gubernur, biayanya kita tanggung semua," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bobby Nasution langsung merespons dengan menanyakan kondisi anak kepada para orangtua siswa yang diduga mengalami keracunan MBG. Ia juga menugaskan Kepala Dinas Kesehatan dan pimpinan perangkat daerah terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai keluhan tersebut.

Pemprov Sumut juga memberikan perhatian khusus terhadap kondisi psikologis siswa yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG. Langkah tersebut diperlukan karena pengalaman sakit yang dialami anak dapat memberikan dampak psikologis.

"Proses pemulihan para siswa tidak berhenti setelah mereka mendapatkan perawatan medis. Pemerintah tetap melakukan pendampingan untuk memastikan kondisi kesehatan dan psikologis mereka terus membaik," ucapnya.

Salah seorang siswa yang mengalami dugaan keracunan MBG, SV, mengeluhkan sering mengalami sakit kepala, sesak, dan sakit perut. Pada Jumat (11/9/2026), ia menjalani pengobatan jalan di RS Efarina dengan biaya mandiri.

"Harapannya jaminan kesehatannya dipertanggubgjawabkan. Memang kami milih jalur untuk berobat mandiri," pungkasnya.

Wapres Gibran bersama Gubernur Bobby Nasution juga menjenguk Agnesia Paruliana br Silitonga, salah satu siswi yang menjadi korban dugaan keracunan Program MBG. Keduanya langsung melihat kondisi Agnesia yang menjalani perawatan di Rumah Sakit (RS) Amanda, Jalan Lintas Desa Korpri, Berastagi, Kabupaten Karo

Gibran kembali memastikan proses perawatan medis serta ketersediaan obat-obatan bagi korban berjalan optimal. Ia juga menegaskan pemerintah akan menanggung seluruh biaya pengobatan para korban sehingga keluarga pasien tidak perlu mengkhawatirkan persoalan pembiayaan.

"Kita tadi sudah memastikan ini dengan Pak Gubernur untuk semua biaya akan ditangani oleh pemerintah. Kita juga memberikan opsi kepada keluarga apakah anak tersebut mau dirujuk, apakah dirawat di RS di Medan atau bisa juga di RS di Jakarta," ujar Gibran di lokasi.

Usai meninjau kondisi pasien serta berdialog dengan keluarga dan tim medis, Wapres Gibran bersama Gubernur Bobby Nasution melanjutkan agenda dengan melaksanakan Salat Jumat bersama.

Setelah seluruh rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Karo selesai, Wapres Gibran dijadwalkan bertolak kembali ke Jakarta.(DISU)

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi di DPRD Sumut menyatakan menerima Raperda tentang Perubahan APBD Sumut TA 2026 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Perda. Meski demikian, pihak legislatif turut menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi penting, di antaranya agar APBD mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi tata kelola pajak dan retribusi, serta peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Selain itu, DPRD Sumut menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, ketahanan pangan, pelayanan dasar, perlindungan sosial, dan pemerataan pembangunan.

Gubernur Bobby Nasution menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Sumut, beserta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam rangkaian pembahasan perubahan anggaran tersebut. Ia menegaskan, kemitraan produktif dan konstruktif antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas perencanaan daerah.

"Setelah persetujuan bersama ini, tantangan kita berikutnya adalah memastikan bahwa apa yang telah kita sepakati benar-benar dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, tertib, dan berkualitas. Waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026 yang tersisa harus dimanfaatkan seoptimal mungkin," ujar Bobby Nasution di hadapan para pimpinan dan anggota dewan serta tamu undangan.

Bobby juga menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumut untuk segera mempersiapkan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dan kegiatan begitu seluruh tahapan penetapan selesai.

Berbagai catatan dan rekomendasi dari fraksi-fraksi maupun Badan Anggaran (Banggar) DPRD dipastikan akan menjadi instrumen penting dalam pengendalian pelaksanaan sekaligus bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas perencanaan ke depan.

Lebih lanjut, Bobby menegaskan tiga prinsip utama yang harus dipegang teguh seluruh jajaran pemerintahan dalam mengeksekusi anggaran perubahan. Pertama, tidak boleh ada program yang terlambat akibat lemahnya koordinasi. Kedua, tidak boleh ada anggaran yang sia-sia tanpa manfaat. Ketiga, tidak boleh ada pelayanan masyarakat yang terganggu akibat rendahnya komitmen penuntasan program.

"Mari kita jadikan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai instrumen untuk mempercepat pencapaian target pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perekonomian daerah, serta menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara," pungkasnya.

Selanjutnya, Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumut TA 2026 akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melalui tahapan evaluasi sebelum resmi ditetapkan dan diberlakukan menjadi Peraturan Daerah (Perda).(DISU)

Foto : Dinas Kominfo Sumut /

Menurutnya, Bobby menunjukkan komitmen kuat dan mampu memaparkan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki Sumut kepada negara-negara anggota IMT-GT. "Ini kali pertama saya bertemu dengan beliau. Saya melihat potensi yang besar dan komitmen yang kuat. Paparan yang disampaikan juga menunjukkan banyak peluang ekonomi yang dimiliki Sumatera Utara," kata Akmal.

Akmal menilai kerja sama antara Indonesia, Malaysia dan Thailand masih memiliki ruang yang sangat besar untuk dikembangkan, terutama dalam memperluas pasar, meningkatkan konektivitas serta memperkuat perdagangan antarwilayah.

Menurutnya, posisi strategis Pulau Sumatera yang berdekatan dengan Malaysia dan Thailand menjadi keuntungan tersendiri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.

Ia mencontohkan Malaysia telah membangun konektivitas logistik melalui Pelabuhan Pulau Pinang yang terhubung dengan jaringan kereta api menuju Perlis dan Thailand. Skema serupa dinilai dapat membuka peluang perdagangan yang lebih luas bagi kawasan IMT-GT.

"Kita melihat ada peluang ekonomi yang sangat baik untuk terus dikembangkan antara Malaysia, Thailand dan Indonesia," ujarnya.

Akmal juga mengungkapkan hubungan Indonesia dan Malaysia, khususnya dengan Sumatera Utara, semakin erat. Saat ini terdapat sekitar 60 penerbangan setiap pekan yang menghubungkan Malaysia dengan Medan.

Menurutnya, tingginya konektivitas penerbangan tersebut menjadi indikator kuatnya hubungan ekonomi, bisnis dan mobilitas masyarakat antara kedua negara.

"Saya sangat berterima kasih atas sambutan yang diberikan. Hubungan kedua negara ini sangat baik dan akan terus berkembang," katanya.

Selain sektor perdagangan, Akmal melihat peluang kerja sama besar di bidang pariwisata dan kesehatan. Malaysia saat ini tengah mengembangkan sektor wisata kesehatan (medical tourism) yang dinilai dapat dikolaborasikan dengan daerah-daerah di Sumatera.

Di sektor perdagangan, ia juga menyoroti potensi penguatan pasar komoditas unggulan seperti kelapa sawit, beras dan berbagai produk pertanian lainnya.

Akmal berharap kepemimpinan daerah di kawasan IMT-GT, termasuk Sumut, dapat terus memperkuat kolaborasi lintas negara agar manfaat ekonomi kerja sama regional tersebut semakin dirasakan masyarakat.(DISU)

Paparan tersebut disampaikan Gubernur Bobby Nasution yang bertindak sebagai Chair of the Chief Ministers' and Governors' Forum (CMGF) pada sesi pelaporan hari terakhir pertemuan di Hotel JW Marriott Medan, Kamis (10/9/2026).

"Di Sumatera Utara, kami dengan senang hati melaporkan proyek unggulan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei seluas 1.934 hektare. Toba Caldera Resort senilai US$1,73 miliar di Danau Toba. Kawasan Industri Strategis Sumatera Utara (KISS) seluas 2.445 hektare dan pusat ekonomi kreatif, MICE, serta smart city terpadu di Deliserdang," kata Gubernur Bobby Nasution.

Selain Sumut, sejumlah proyek strategis dari provinsi lain di Sumatera turut dipaparkan. Aceh memiliki proyek rumah sakit wisata medis senilai US$20,89 juta di Sabang, sementara Sumatera Barat mendorong hilirisasi produk-produk halal bernilai tambah dengan nilai ekspor US$2,78 miliar.

Di Riau, terdapat proyek Jalur RORO Dumai–Melaka dan pusat kawasan Tanjung Buton, sedangkan Kepulauan Riau memiliki Kawasan Perdagangan Bebas Batam–Bintan–Karimun. Jambi juga memiliki Kawasan Ekonomi Khusus Ujung Jabung senilai Rp87,87 triliun, sementara Lampung menargetkan investasi pariwisata sebesar Rp19 triliun.

Dalam laporannya, Bobby juga menyampaikan pelaksanaan Kerangka Kerja Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan IMT-GT yang terus mengalami kemajuan di berbagai kota. Sekretariat ASEAN mencatat 47 kegiatan tingkat regional dan 162 kegiatan kerja di bawah Rencana Strategis Konektivitas ASEAN, sementara Jaringan Smart City ASEAN telah berkembang menjadi 38 kota anggota.

Gubernur Bobby juga menyampaikan rekomendasi forum CMGF yang terangkum dalam lima prioritas. Pertama, mobilisasi sumber daya di sepanjang koridor ekonomi IMT-GT dengan negara bagian/provinsi sebagai penggerak utama untuk mempercepat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Kedua, integrasi konsep hijau ke dalam kerangka kerja CMGF untuk menyelaraskan kebijakan Green City dengan Sustainable Urban Development Framework (SUDF). Ketiga, mempertahankan IMT-GT Green City Award sebagai program tahunan untuk mengapresiasi kota-kota yang mendorong pembangunan hijau, inklusif, dan tangguh.

"Keempat, penguatan pelaksanaan SUDF melalui koordinasi nasional-daerah dan platform Konferensi Tingkat Menteri Green City. Kelima pemanfaatan kolaborasi Asian Development Bank (ADB) dan ASEAN untuk memobilisasi dukungan teknis dan finansial bagi proyek koridor dan inisiatif Green City," kata Bobby.

Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto mengatakan forum tersebut diharapkan dapat mempercepat proyek-proyek strategis di kawasan. Ia mencontohkan tiga negara anggota memiliki proyek kawasan ekonomi khusus yang dapat didorong percepatannya melalui forum kerja sama tersebut.

"Ini didorong untuk percepatan daripada proyek-proyek strategis di kawasan. Salah satunya kita lihat dari berbagai negara mempersiapkan Special Economic Zone, baik itu Malaysia, Thailand, maupun Indonesia. Oleh karena itu, saya berharap bahwa Special Economic Zone yang ada di Sumatera Utara juga bisa meningkat karena ini menjadi integrasi daripada kerja sama di kawasan ini," kata Airlangga.

Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah menyebut melalui forum tersebut terlahir peluang tambahan yang dapat ditingkatkan lagi kerja samanya. Pertama, terkait energi baru terbarukan, khususnya bagaimana rencana ASEAN Power Grid dapat diperkuat. Kedua, konektivitas antarnegara, di mana proyek-proyek fisik yang telah berjalan dinilai turut mempererat hubungan antara Thailand, Malaysia, dan Indonesia.

"Malah saya sempat berjenaka dengan Bapak Menteri (Airlangga), kalau ke Medan dari Kuala Lumpur itu hanya 1 jam, tapi kalau ke Jakarta 2 jam, Itu menunjukkan betapa pentingnya close proximity of our geography ini digunakan dengan sebaik mungkin," kata Akmal.

Sementara itu, Vice Minister for Office of the Prime Minister Thailand Thanadit Raktabutr mengapresiasi pelayanan dan sambutan hangat tuan rumah Sumut. Ia pun menyatakan Pemerintah Thailand akan hadir dalam pertemuan serupa.

"Thailand merasa sangat terhormat berada di sini dan sangat senang dapat berpartisipasi dalam IMT-GT. Kami membawa 71 orang pejabat senior, termasuk saya sendiri dan seluruh delegasi dari pejabat pemerintah, untuk menghadiri acara yang sangat terhormat dan sukses ini. Atas nama Pemerintah Thailand, kami akan sangat terhormat untuk menghadiri pertemuan berikutnya dan menantikan partisipasi kami tahun depan di Malaysia. Selain itu, kami juga akan menjadi tuan rumah pertemuan berikutnya karena Thailand akan menjabat sebagai Ketua ASEAN pada 2028," katanya.(DISU)

Ia dituduh menggelapkan dana kuil lebih dari 92 juta baht (sekitar Rp42 miliar) serta terekam CCTV melakukan perbuatan asusila bersama seorang wanita di dalam kamar biaranya.

Tersangka, yang sebelumnya dikenal sebagai Phra Wachirayan Wi. atau Luang Pho Atichot (Atichot Dhammavaro/Thammavaro), ditangkap oleh petugas dari Crime Suppression Division (CSD) di bawah Central Investigation Bureau (CIB) di kediamannya di kompleks kuil sekitar pukul 06.00 waktu setempat.

Penangkapan dilakukan berdasarkan surat perintah pengadilan anti-korupsi yang diterbitkan 8 September 2026. Bersamanya, polisi juga menangkap wanita berusia 47 tahun bernama Punyavee (atau Punyawee) Rungrueang, yang dikenal dekat dengannya dan dijuluki "Ae" atau "Si Ka Ae".

Menurut penyidik, dana sumbangan kuil dialihkan untuk kepentingan pribadi. Selama lebih dari dua tahun, lebih dari 20 sertifikat atau kuitansi donasi diduga diterbitkan secara tidak sah atas nama kuil, menimbulkan kerugian melebihi 92 juta baht (beberapa laporan menyebutkan sekitar 100 juta baht).

Sebagian dana tersebut ditransfer ke rekening wanita tersebut untuk disembunyikan atau dikonversi. Dalam penggeledahan di sejumlah lokasi, polisi menyita sejumlah besar aset, termasuk uang tunai (laporan terbaru menyebut lebih dari 138 juta baht), emas dan perhiasan (lebih dari 1.000 baht-weight atau sekitar 1.066 baht-weight, bernilai puluhan juta baht), amulet emas, serta dokumen terkait tanah dan investasi.

Rekaman kamera pengawas di dalam kamar biara menjadi bukti kuat. Footage tersebut menunjukkan interaksi intim dan perbuatan seksual antara mantan kepala biara dan wanita tersebut dengan gaya misionaris (termasuk di atas meja bundar oranye yang kemudian disita sebagai barang bukti).

Rekaman itu sempat beredar luas di media sosial Thailand dan memicu reaksi keras masyarakat. Sejumlah umat menyatakan kekecewaan mendalam karena peristiwa tersebut terjadi di area kuil yang seharusnya dijaga kesuciannya. Sebagian mengaku kehilangan kepercayaan dan menunda kunjungan ke kuil.

Setelah ditangkap, biksu tersebut segera dicopot dari jubah kebiksuannya (disrobe) karena pelanggaran parajika dalam disiplin monastik Buddha terkait hubungan seksual. Proses pencopotan dilakukan di bawah pengawasan pejabat dari Kantor Buddhisme nasional dan senior sangha.

Ia kini dikenal kembali dengan nama awamnya, Atichot Thanprasert (atau variasi serupa). Baik mantan kepala biara maupun wanita tersebut diduga menghadapi sejumlah tuduhan, termasuk penggelapan oleh pejabat publik, pelanggaran atau kelalaian tugas, konspirasi pencucian uang, dan pencucian uang.

Kasus ini menambah deretan skandal yang membelit sangha Thailand dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kasus pemerasan besar pada 2025 yang melibatkan Wilawan Emsawat, yang terbukti menyimpan puluhan ribu foto dan video untuk memeras sejumlah biksu senior.

Insiden terbaru ini memperkuat tekanan kepada otoritas agama dan pemerintah Thailand agar memperketat pengawasan terhadap perilaku biksu, pengelolaan dana kuil, serta penerapan aturan selibat. Kepolisian sebelumnya telah membuka saluran pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran oleh biksu.

Penyelidikan masih berlangsung, termasuk penelusuran aset lebih lanjut dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Hingga kini, proses hukum terhadap mantan kepala biara maupun wanita yang terlibat terus berjalan; keduanya telah dibawa ke pengadilan untuk proses penahanan. Polisi menekankan komitmen untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi keagamaan.(BBS)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan membenarkan keduanya merupakan ASN, kepala sekolah berstatus PNS sedangkan guru berstatus PPPK penuh waktu.

Penanganan disebut sudah dilakukan sejak laporan masuk pada awal Agustus 2026.

Kepala sekolah kemudian dicopot dari jabatannya dan ditempatkan di lingkungan dinas, sementara guru yang bersangkutan dipindahkan ke tempat tugas lain.

Pemkab juga meminta masyarakat tidak terus menyebarkan rekaman tersebut, terutama karena dikhawatirkan dapat dilihat anak-anak.

Nasib keduanya belum berhenti pada pencopotan dan pemindahan. Pemkab Pekalongan membentuk tim untuk mengumpulkan data, memeriksa pihak terkait, dan menentukan apakah terdapat pelanggaran disiplin ASN yang bisa berujung pada sanksi lebih berat, termasuk pemberhentian.

Plt Bupati Pekalongan Sukirman menegaskan keputusan pemecatan tidak dapat hanya didasarkan pada video yang beredar, tetapi membutuhkan unsur pendukung dan hasil pemeriksaan tim. Karena itu, status "terancam dipecat" masih berupa kemungkinan sanksi, bukan keputusan final.***

Dilihat dari video yang dibagikan, plat mobil dibuat menjadi BK 54 NGE.

Mobil berplat tak biasa itu direkam saat mengaspal di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Medan Petisah.

Mobil berwarna biru muda itu menyusuri jalanan dari Carrefour menuju arah Manhattan.

Kasat Lantas Polrestabes Medan, AKBP SL Widodo ketika diminta tanggapannya mengatakan polisi hingga kini masih menelusuri siapa pemilik mobil.

Pasalnya kepolisian menduga plat tersebut palsu, tidak asli.

"Masih kita telusuri. Platnya tidak terdaftar," ucapnyaseperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @R Anggi TeamSniper yang terlihat POSMETRO MEDAN Jumat 11 September 2026.

Kata mantan Kabag Ops Polres Simalungun itu, mobil itu sering terlihat di kawasan Sei Sikambing Kota Medan.

"Biasanya muncul di sekitar Sei Kambing. Ini masih kita pantau terus," ujarnya.***

Kali ini, kegiatan sosial tersebut berlangsung istimewa lewat kolaborasi bersama jajaran Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Medan Baru yang dipimpin Edwin Renaldo.

Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (Kabid OKK) DPC GRIB Jaya Kota Medan, Dudi Efni Pasarib menegaskan, keberagaman keyakinan maupun latar belakang sosial bukan menjadi penghalang bagi kedua organisasi kemasyarakatan ini untuk saling bahu-membahu menebar manfaat kepada masyarakat.

"Jumat kali ini kami tetap konsisten menebar kebaikan. Siapa pun dan dari latar belakang agama apa pun, silakan datang ke kantor. Kami menyediakan sekitar 700 porsi makanan di kantor DPC untuk dinikmati masyarakat, mulai dari pejalan kaki hingga jemaah masjid," ujar Dudi di sela-sela pembagian makanan.

Sembari berseloroh, Dudi bahkan menyandingkan aksi pangan mandiri ini dengan salah satu program prioritas pemerintah pusat.

"Kalau pemerintah punya program MBG atau Makan Bergizi Gratis, kita juga punya versi sendiri, yaitu Makan Bersama GRIB," kelakarnya disambut tawa pengurus dan warga yang hadir.

Dudi menjelaskan, gerakan berbagi ini bukan aksi musiman, melainkan program yang telah bergulir secara konsisten selama lebih dari dua tahun. Keberlanjutan aksi ini lahir berkat soliditas kader serta arahan penuh jajaran pimpinan cabang.

"Kegiatan ini terlaksana berkat dukungan penuh Pembina DPC GRIB Jaya Medan Ferdy Sanjaya Sembiring, Ketua DPC Rudi Ginting, serta Bendahara Rio Siahaan. Kami senantiasa mendoakan beliau-beliau selalu diberi kesehatan dan kelapangan rezeki agar program sosial ini terus berkesinambungan," ungkapnya.

Di lokasi terpisah, aksi berbagi juga digelar serentak oleh Pimpinan Anak Cabang (PAC) GRIB Jaya Medan Baru dengan Pemuda Pancasila di kawasan Sarpajus Aksi bersama ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat sekitar dan pengguna jalan yang melintas.Jajaran pengurus DPC GRIB Jaya Kota Medan berharap sinergi lintas ormas ini terus terpelihara demi menjaga kerukunan dan kondusivitas di Kota Medan. (Dam)

Dalam pengungkapan itu, polisi mengamankan tiga orang tersangka berinisial BP(24), ANS (31), dan JR (31) pada Rabu (9/9/2026) sekitar pukul 18.00 WIB di sejumlah lokasi di Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo.

Tersangka BP --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Karo yang terlihat POSMETRO MEDAN Jumat 11 September 2026-- diamankan di pinggir Jalan Tambak Lau Mulgap 1. Selanjutnya, petugas mengembangkan penyelidikan dan mengamankan ANS di sebuah rumah di Jalan Udara, Gang Pertanian. Sementara JR diamankan di sebuah kedai kopi di kawasan Tambak Lau Mulgap 1.

Dari tangan para tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa satu unit iPhone XR warna hitam milik korban dan satu unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam yang diduga digunakan para pelaku saat beraksi.

Kasus ini bermula pada Selasa (8/9/2026) sekitar pukul 04.00 WIB. Korban, AW (30), bersama rekannya sedang dalam perjalanan dari Medan menuju Aceh menggunakan mobil Mitsubishi Canter Box untuk mengantar telur.

Setibanya di kawasan Tahura, kendaraan tersebut ditepikan untuk beristirahat. Saat korban berada di dalam mobil, terjadi pencurian terhadap sebuah tas selempang warna hitam dan telepon seluler yang berada di bagian dashboard kendaraan.

Tas tersebut berisi uang tunai sekitar Rp2,7 juta, STNK sepeda motor, SIM B1 dan KTP milik rekan korban. Sementara telepon seluler yang dicuri merupakan iPhone XR milik korban.

Akibat kejadian itu, korban menderita kerugian yang ditaksir mencapai Rp10 juta.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, S.H, S.I.K, M. Si, melalui Kasatreskrim AKP Hizkia Siagian, S.T.K., S.I.K., M.Si., mengatakan pengungkapan kasus dilakukan setelah personel memperoleh informasi mengenai keberadaan salah satu pelaku.

"Setelah mendapatkan informasi, personel melakukan pengembangan hingga berhasil mengamankan tiga orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut beserta barang bukti," ujar Hizkia.***

JPU menghadirkan lima saksi yang merupakan supplier dan subkontraktor HK BM KSO.

Sidang di Ruang Cakra 1 dipimpin Ketua Majelis Hakim M. Yushafrihardi Girsang.

Namun kehadiran lima saksi itu justru disorot tim penasihat hukum terdakwa Enda Simakasura Ketaren.

Kuasa hukum dari Hotma Sitompoel Law Firm, Philipus Sitepu, SH, MH mengatakan kelima saksi pada dasarnya hanya menjalankan hubungan bisnis dengan HK BM KSO.

"Kelima saksi semuanya subkon yang berkontrak dengan HK BM. Mereka mengatakan tidak ada yang mengenal Bang Maka. Mereka hanya supplier barang, apa yang dipesan itu yang datang, dan semuanya sudah dibayarkan. Tidak ada tagihan," ujar Philip, usai sidang.

Philip menyebut para saksi juga tidak mengenal Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tidak pernah memberikan sesuatu kepada PPK.

Menurutnya, keterangan tersebut tidak menjelaskan substansi dakwaan maupun dugaan keterlibatan terdakwa.

Karena itu, PH meminta JPU memprioritaskan saksi yang memiliki pengetahuan langsung.

Philip menilai pihak HK BM justru lebih relevan karena para supplier berkontrak dengan HK BM.

"Yang paling penting saksi dari HK BM. HK-nya justru itu yang paling penting. Karena supplier ini berkontrak dengan HK BM, jadi seharusnya mereka yang lebih banyak memberikan keterangan," tegasnya.

Sorotan juga disampaikan terkait efisiensi waktu. Philip menyebut masih ada sekitar 8 saksi JPU.

Ia mendorong agar saksi ahli yang menghitung kerugian negara dan pihak HK BM didahulukan.

"Menurut kami, saksi yang dihadirkan hari ini tidak ada relevansinya dan tidak efisien. Seharusnya lebih efektif dihadirkan dari HK, kemudian ahli-ahli yang menghitung kerugian," katanya.

Majelis hakim meminta pemeriksaan saksi JPU selesai pekan depan. PH juga telah menyiapkan 5 saksi dan 4 ahli untuk pembuktian dari pihak terdakwa.

"Prinsipnya sampai hari ini tidak ada satu pun saksi yang membuktikan terdakwa Enda Simakasura Ketaren ini bersalah," pungkas Philip.(Den)

Namun masa kecil hingga remajanya dihabiskan di Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

Pendidikan dasarnya ditempuh di Sidikalang kemudian melanjutkan SMP Negeri 1 Sidikalang hingga menyelesaikan SMA Negeri 1 Sidikalang pada 1996.

Setelah itu, Yade Setiawan Ujung --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Sidikalang Dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN Jumat 11 September 2026-- melanjutkan pendidikan ke Akademi Kepolisian (Akpol) dan berhasil lulus tahun 2000.

Perjalanan pendidikannya kemudian berlanjut dengan meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Surakarta pada 2003.

Yade terus mengembangkan pendidikan dan kompetensinya di lingkungan kepolisian. Ia menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Kepolisian di Universitas Indonesia pada 2010, kemudian meraih gelar doktor di bidang Kebijakan Publik dari Universitas Padjadjaran Bandung pada 2024.

Karier kepolisiannya dimulai dari Pamapta hingga Kapolsek di Polresta Surakarta, Polda Jawa Tengah. Ia juga pernah mendapat kepercayaan sebagai Dantontar Akpol dan kemudian menjalankan berbagai penugasan strategis dalam institusi Polri.

Dalam perjalanan kariernya, Yade Setiawan Ujung pernah dipercaya menduduki sejumlah jabatan penting, termasuk sebagai Kapolres Malang Polda Jawa Timur dan Wakapolrestabes Bandung Polda Jawa Barat.

Setelah melewati berbagai jenjang pendidikan dan penugasan, ia kemudian mendapat amanah sebagai Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kamtibmas di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Yade juga tercatat meraih pangkat Brigadir Jenderal Polisi pada usia 48 tahun, sebuah pencapaian yang menjadi bagian penting dalam perjalanan panjang pengabdiannya.

Berbagai penghargaan turut melengkapi kiprah Brigjen Pol. Yade Setiawan Ujung. Ia pernah menerima Bintang Tri Sakti Wiratama Emas sebagai lulusan terbaik Akpol 2000, Bintang Wiyata Cendekia sebagai lulusan terbaik PTIK 2007, serta Bintang Sanyata Sumanasa Wira Utama sebagai lulusan terbaik Sespimmen 2014.

Selain itu, ia memperoleh Pin Emas Kapolri untuk Pelayanan Prima dan Pin Emas Kapolri atas Operasi Tinombala Poso, serta tercatat sebagai Siswa Terbaik Akademik dan Nastrap Sespimti Dikreg 34.

Perjalanan Yade Setiawan Ujung menjadi gambaran tentang pentingnya pendidikan, disiplin dan konsistensi dalam membangun karier hingga dipercaya mengemban tugas strategis di tingkat nasional.***

Berdasarkan data lapangan --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Nazarudin Togakratu yang terlihat POSMETRO MEDAN Jumat 11 September 2026--, informasinya hubungan terlarang mereka dilakukan sebanyak dua kali dalam seminggu, yakni setiap hari Rabu dan Sabtu. Duh!

Namun informasinya, bu guru yang viral dari video cctv di ruang kepala sekolah itu menjalani pernikahan jarak jauh dengan suaminya yang bekerja sebagai juru mudi kapal.

Sehingga pertemuan mereka jarang hanya 6 bulan sekali.

Kini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan memastikan, persoalan itu tidak dibiarkan dan kini sedang ditangani melalui mekanisme pemeriksaan internal.

Rekaman kamera pengawas atau CCTV mengungkap dugaan hubungan terlarang antara seorang oknum kepala sekolah dasar (SD) di Kecamatan Kedungwuni dan oknum guru di Kabupaten Pekalongan. Keduanya diketahui sama-sama telah berkeluarga.

Rekaman yang berdurasi 1 menit diduga memperlihatkan, kedekatan keduanya tersebut kemudian beredar di media sosial dan menghebohkan masyarakat pada Jumat (4/9/2026).

Dugaan tindakan asusila itu disebut terjadi, di lingkungan sekolah di Kecamatan Kedungwuni.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Kholid, membenarkan adanya kasus tersebut.

a mengatakan, dua orang yang berada dalam rekaman CCTV merupakan oknum kepala sekolah dan oknum guru di wilayah Kabupaten Pekalongan.

Menurut Kholid, pihaknya telah mengetahui keberadaan rekaman tersebut sejak awal Agustus 2026. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kemudian, melakukan penelusuran serta klarifikasi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

"Begitu rekaman CCTV itu kita pastikan kebenarannya, kita langsung eksekusi. Oknum kepala sekolah langsung kita copot dan 'kandangkan' di dinas. Untuk oknum gurunya, sudah kita pindah ke tempat yang jauh," ujar Kholid.***

Kegiatan digelar di Naggro Hall Hotel Saka, Jalan Gagak Hitam No. 14, Medan Sunggal, Kamis (10/9/2026).

Rakor ini menjadi wadah untuk menyelaraskan tugas, kewenangan dan peran masing-masing lembaga dalam memastikan hak serta kesejahteraan veteran terpenuhi secara efektif dan tepat sasaran.

Kegiatan itu juga dilatarbelakangi perubahan tata kelola administrasi keveteranan menyusul terbitnya Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat (Perkasad) Nomor 1 Tahun 2026 yang melibatkan satuan komando kewilayahan dalam pembinaan administrasi dan pendaftaran calon veteran.

Kepala Pusat Veteran Badan Cadangan Nasional (Bacadnas) Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Asep Tardiyana Wachgi, S.H., M.H.,--seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Kodam Barisan yang terlihat POSMETRO MEDAN Jumat 11 September 2026-- mengatakan veteran memiliki sejumlah hak tertentu, di antaranya menerima bantuan atau biaya dari pemerintah daerah sesuai kebijakan masing-masing daerah, keringanan biaya transportasi darat, laut dan udara, perlindungan hukum, serta dukungan permodalan UMKM.

"Kita ingin membangun sinergitas antara pemangku kepentingan di daerah untuk mewujudkan hak-hak veteran. Mereka ini pejuang kebangsaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pejuangnya," kata Kepala Pusat Veteran Bacadnas Kemhan.

Dalam kesempatan itu, Kepala Pusat Veteran Bacadnas Kemhan menyampaikan rakor melibatkan berbagai kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan di daerah, termasuk pemerintah daerah, PT Taspen, TNI-Polri, Kodam, Polda, Lanud, Kodaeral dan BPJS.

Sinergi ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana hak-hak veteran telah diberikan sekaligus mencari solusi terhadap kendala yang masih dihadapi.

Di Sumatera Utara, tercatat sekitar 2.240 veteran, sementara masih ada calon veteran yang belum memperoleh tunjangan, dana kehormatan maupun hak-hak tertentu lainnya.

Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, menyampaikan hal tersebut saat mengikuti rapat perkembangan proyek PSEL Medan Raya di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis (10/9/2026).

"Untuk mendukung program ini, kami mempersiapkan langkah untuk menyuplai sampah. Kami memperkuat TPS 3R dan pengumpulan sampah di kecamatan. Kapasitas kami cukup memadai dan kami siap mendukung," kata Lom Lom.

Saat ini, lanjutnya, sejumlah titik pengelolaan sampah di Deli Serdang memiliki kapasitas sekitar 1.000 ton. Sementara PSEL Medan Raya direncanakan mengolah sekitar 1.700 ton sampah per hari dari Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.

Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, mengatakan dua hal yang perlu dipastikan pemerintah daerah adalah kesiapan lahan dan jaminan pasokan sampah untuk mendukung keberlangsungan PSEL.

"Ini sudah dimulai sejak 2023. Tinggal eksekusi di lapangan. Ini program yang sangat baik untuk mengatasi persoalan sampah," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Investment Danantara, Fadli Rahman, menjelaskan PSEL Medan Raya dirancang dengan nilai investasi sekitar 200 juta dolar AS atau sekitar Rp3,5 triliun. Fasilitas tersebut diproyeksikan menghasilkan listrik sekitar 35–40 megawatt dan memasok kebutuhan sekitar 110.000 rumah tangga.

Sementara itu, Pemko Medan telah menyiapkan lahan seluas 4,98 hektare di samping TPA Terjun, Kecamatan Medan Marelan, sebagai lokasi pembangunan PSEL yang ditargetkan mulai beroperasi pada Desember 2028.

Jika terealisasi sesuai jadwal, PSEL Medan Raya diharapkan menjadi salah satu fasilitas pengolahan sampah terbesar di Sumatera yang membantu mengatasi persoalan sampah perkotaan sekaligus menghasilkan energi listrik. ( Drt)

Bangunan yang terbakar berada di kawasan Jalan Sisingamangaraja (SM Raja), tepatnya di sekitar samping Pizza Hut.

Peristiwa tersebut diperkirakan terjadi sekitar pukul 22.00 WIB.

Kobaran api sontak mengundang perhatian warga. Sejumlah masyarakat yang berada di sekitar lokasi langsung keluar dan mendatangi kawasan tersebut untuk melihat kondisi kebakaran.

Sejumlah warga di sekitar lokasi mengatakan, rumah yang terbakar tersebut diketahui dalam kondisi kosong.

Warga menyebut, sebelumnya ada seorang perempuan yang dikenal dengan panggilan Butet yang pernah menempati atau berada di rumah tersebut.

Ia diketahui kerap mengumpulkan botol bekas atau memulung di sekitar kawasan itu.

Namun, warga menyebut dalam beberapa waktu terakhir Butet sudah tidak terlihat berada di rumah tersebut.

Informasi tersebut masih merupakan keterangan awal warga dan belum ada keterangan resmi mengenai status bangunan, maupun keberadaan penghuni sebelumnya.

Tak lama setelah kebakaran terjadi, dua unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi.

Petugas langsung melakukan pemadaman untuk mengendalikan kobaran api dan mencegah api merambat ke bangunan lain di sekitar lokasi.

Respons cepat petugas pemadam mendapat perhatian warga yang menyaksikan proses pemadaman dari sekitar lokasi.

Personel Polsek Medan Kota juga bergerak cepat ke lokasi untuk melakukan pengamanan.

Petugas mengatur kerumunan warga agar tidak terlalu dekat dengan titik kebakaran, serta memberikan ruang bagi petugas pemadam untuk melakukan penanganan.

Situasi di sekitar lokasi kemudian dapat dikendalikan dan proses pemadaman berlangsung dengan aman.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran maupun total kerugian akibat peristiwa tersebut.(HSB)