Berpusat di Stadion Binaraga pada Jumat (1/5/2026), Bupati Labuhanbatu, dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.OG, MKM, menyerukan pentingnya kolaborasi seluruh elemen ekonomi untuk menciptakan kemajuan industri yang berkeadilan.

Mengusung tema "Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kemajuan Industri dan Kesejahteraan Pekerja", Bupati Maya menekankan bahwa stabilitas ekonomi daerah sangat bergantung pada keharmonisan hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan para pekerja.

Dalam pidatonya, Bupati Maya menjabarkan pandangannya mengenai ekosistem industri yang sehat. Menurutnya, setiap pihak memiliki peran vital yang saling melengkapi dalam roda pembangunan.

"Pekerja adalah penggerak pembangunan, pengusaha adalah penggerak ekonomi, dan pemerintah hadir di tengah untuk menjaga keseimbangan serta memastikan keadilan tegak bagi keduanya," ujar Bupati Maya.

Dia juga mengingatkan bahwa hak-hak yang dinikmati kaum buruh saat ini, seperti regulasi jam kerja dan jaminan hak dasar, merupakan hasil perjuangan sejarah yang panjang dan wajib dijaga serta ditingkatkan mutunya.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menggarisbawahi empat poin krusial yang menjadi fokus utama dalam meningkatkan taraf hidup tenaga kerja di wilayah tersebut.

Pertama, Kesejahteraan Finansial, Pemenuhan upah layak sesuai regulasi. Kedua, Keselamatan Kerja, Penciptaan lingkungan kerja yang aman dan kondusif.

Ketiga, Jaminan Sosial, Kepastian perlindungan sosial bagi seluruh tenaga kerja dan keempat, Peningkatan Kapasitas, Akses pelatihan keterampilan (skill) agar pekerja tetap relevan di era industri modern.

Selain itu, Maya memberikan instruksi tegas kepada para Mediator Hubungan Industrial untuk menjaga integritas. Beliau menegaskan bahwa netralitas adalah hal yang tidak bisa ditawar.

"Mediator harus imparsial, mengedepankan musyawarah, dan memberikan kepastian hukum tanpa memihak," tegasnya.

Senada dengan Bupati, anggota DPRD Labuhanbatu, Arjan Pribadi Ritonga, menyatakan komitmen legislatif untuk terus mengawal hak-hak buruh. Ia menegaskan bahwa DPRD siap melakukan evaluasi terhadap kebijakan atau peraturan yang dirasa tidak berpihak atau merugikan kaum pekerja.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan sekaligus Ketua Panitia, Zulkarnain Siregar, menyampaikan bahwa momentum May Day merupakan bentuk penghormatan tertinggi bagi kontribusi para buruh.

"Tanpa kerja keras Bapak dan Ibu sekalian, roda ekonomi daerah ini tidak akan berputar. Momentum ini adalah cara kita mempererat persaudaraan agar Labuhanbatu tetap aman, damai, serta semakin Cerdas dan Bersinar," pungkas Zulkarnain.

Rangkaian acara yang berlangsung khidmat tersebut diisi dengan orasi aspirasi dari perwakilan buruh, pemotongan nasi tumpeng sebagai simbol syukur, hingga pembagian lucky draw.

Acara ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Sekda Ir. Hasan Heri Rambe, Staf Ahli Bupati, para Asisten Setdakab, pimpinan OPD, perwakilan Kemenag, serta berbagai serikat buruh se-Kabupaten Labuhanbatu.

Peringatan ini ditutup dengan optimisme bahwa kolaborasi yang solid akan membawa Labuhanbatu menuju kemakmuran bersama yang inklusif. (HBB)

Peserta UKW diprioritaskan wartawan unit kejaksaan / hukum di Sumatera Utara.

Ketua PWI Sumut, H Farianda Putra Sinik didampingi Sekretaris SR Hamonangan Panggabean dalam rapat persiapan UKW, Jumat (01/05/2026) di gedung PWI Sumut Jalan Adi Negoro mengatakan, kerjasama PWI dengan Kejatisu ini sudah persiapkan jauh - jauh hari.

Ini salah satu komitmen Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Dr Harli Siregar SH, M.Hum dalam upaya mendukung kinerja jurnalis yang handal dan profesional, diawali dengan kerjasama Ketua PWI Sumut H Farianda Putra Sinik pada awal April 2026 diwujudkan dengan dilaksanakannya UKW.

"Namun dengan waktu bersamaan Kajatisu Pak Dr Harli Siregar dimutasi sebagai Inspektur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung," ujar Farianda.

Akan tetapi, lanjut Farianda, hal itu tidak menyurutkan kegiatan UKW. "Anggap saja ini kado saya buat rekan-rekan wartawan di Sumut," ujar Farianda mengutip pernyataan Harli Siregar.

Farianda menilai, ungkapan Harli Siregar yang tetap menggelar UKW ini sebagai bentuk komitmen bersama antara PWI Sumut dan Kejatisu. "Kerjasama Ini merupakan sejarah baru bagi PWI Sumut," ujar Farianda.

" Selama periode saya menjadi Ketua PWI, baru kali ini Kejatisu mau menggelar UKW. Pak Harli itu bukan hanya kinerja saja yang berintegriras, janjinya pun berintegritas," tambah Farianda seraya menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kejatisu atas perhatiannya yang diberikan kepada PWI Sumut.

Uang Jaminan

Dibagian lain Farianda menyebutkan, peserta UKW ini diprioritaskan bagi wartawan unit Kejaksaan/Hukum di wilayah Sumatera Utara. Kuota yang tersedia hanya 5 kelas atau 30 orang dengan jenjang tingkat Muda 2 kelas, tingkat Madya 2 kelas dan tingkat Utama 1 kelas.

Selain syarat adminitrasi, hasil rapat pengurus PWI Sumut juga menetapkan calon peserta UKW wajib membayar uang jaminan (deposit) sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

"Uang ini hanya sebagai jaminan kalau peserta yang mendaftar itu serius untuk ikut UKW dan akan dikembalikan sepenuhnya diakhir UKW," tegas Farianda.

Hal ini dilakukan mengingat, gelaran UKW sebelumnya banyak peserta yang tidak hadir pada hari pelaksanaan UKW, sehingga menghilangkan hak calon lainnya.

"Syarat uang jaminan ini juga disetujui oleh Direktur UKW PWI Pusat," tutup Farianda.

Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Sumut, Sugiatmo menambahkan, pendaftaran calon peserta UKW dibuka pada Senin 4 Mei hingga 11 Mei 2026. Informasi pendaftaran bisa diperoleh di sekretariat PWI Sumut pada jam kerja.

Rapat dihadiri seluruh Pengurus Harian dan Ketua/Sekretaris Seksi PWI Sumut.( Rel)

Antonius yang saat ini dipercaya Menjabat sebagai Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kelurahan Kwala Bekala,Kecamatan Medan Johor,Kota Medan menyampaikan bahwa Pendidikan itu sangat penting.Apalagi kondisi yang saat ini tren nya " Ai ", digital dan teknologi yang canggih ya itu HP (Handphone).

Ia menyampaikan bahwa Pendidikan merupakan dasar awal bagi anak-anak generasi emas yang mau mengapai impian dimasa depan,dipastikan perlunya kemampuan serta dapat mendeskripsikan dirinya dengan hal-hal yang kreatif, inovatif dan dapat bertransformasi.

Ada beberapa hal yang harus diingat yaitu "Disiplin".

Mengapa demikian,,.......

karena Disiplin kita dapat mengatur waktu serta dapat menghargai waktu ,"Time Is Money" .

Semua itu perlu penerapan yang pasti, jangan hanya slogan saja,,. "Disiplin"..

,Ujar anton.

Pendidikan bukan hanya saja kita pintar ataupun mendapatkan Ijazah,tapi melainkan kita punya akhlak yang baik, itulah kenapa selalu diterapkan didalam dunia pendidikan harus bisa menjaga dan mengatur atau isitilah saat ini ada "Hak Dan Kewajiban".

Banyak sekarang dunia pendidikan disalah artikan bahwa hanya menjadi tanggung jawab oleh seorang guru.

Mengapa demikian....

Salah satunya karena Orang tua wali anak selalu mempunyai tafsiran bahwa dengan menyerahkan " Anak ke Sekolah " Sudah dipastikan menjadi tanggung jawab seorang Guru.

Padahal, tidak demikian,,,

Guru adalah Pengajar dan Pelindung didunia pendidikan saat ini,...

Seorang guru mengajar anak-anak didiknya untuk mengenal dan paham serta memberi kesempatan kepada kita orang tua (wali murid) Untuk bisa mengenal pola anak supaya anak bisa diarahkan sesuai dengan kemampuan yang ia miliki sehingga anak tersebut Pintar, kreatif dan berinovatif.

Guru dan orang tua murid harus fleksibel untuk membawa anak menjadi generasi Emas,,

Banyak pola yang harus diubah untuk anak generasi Emas saat ini.

Dimana kemajuan teknologi serta informasi yang begitu bebas nya hanya satu gemgaman saja, Handphone.

Anak boleh belajar dan mengenal dan diberikan Edukasi yang baik, agar anak tersebut bisa terkoneksi menjadi baik dan benar.Guru dan orang tua tetap menjadi pelindung dan pendamping yang baik.

Mari kita satukan hati dan pikiran kita, agar anak bangsa menjadi generasi Emas kedepannya.

Ayooo.....

Lanjut kan pendidikan kan mu sekarang dengan mengejar mimpi dan harapan yang pasti......

Selamat hari Pendidikan Nasional buat kita Anak-Anak Indonesia untuk meraih Generasi Emas. (Atn)

Kapolres Labusel, AKBP Aditya S.P. Sembiring M, S.I.K., memimpin langsung jalannya press release pengungkapan kasus tersebut di halaman Mapolres Labusel pada Jumat (1/5/2026). Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari kerja cepat kepolisian yang didukung penuh oleh keberanian masyarakat dalam memberikan informasi.

Dalam operasi senyap ini, jelas Kapolres, polisi mengamankan enam pria yang diduga kuat sebagai pemain utama pencurian ternak. Para tersangka berasal dari berbagai wilayah di Labusel hingga Rokan Hilir, Riau.

Adapun identitas para tersangka, paparnya, adalah EMP alias Eka (29), AS alias Argo (33), AZS alias Amat (36), MLY alias Kepleh (56), dan DS alias Dedek (36) juga EA alias Bagong (29).

Selain para tersangka, lanjut orang nomor satu di Mapolres itu, petugas turut menyita armada yang digunakan dalam melancarkan aksinya, yakni dua unit mobil Carry (hitam dan putih) serta satu unit sepeda motor Honda Beat Street.

Aksi pencurian ini sebelumnya terjadi di Dusun Sosopan Kumbar, Desa Perkebunan Tolan, Kecamatan Kampung Rakyat. Keberhasilan polisi menemukan kembali lembu tersebut membawa kebahagiaan luar biasa bagi para korban.

Kapolres AKBP Aditya Sembiring menegaskan tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan di wilayah hukumnya. Ia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan Call Center 110 jika melihat indikasi kriminalitas.

"Kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan menindak tegas pelaku kejahatan. Masyarakat juga kami imbau untuk tidak ragu melaporkan setiap tindak kriminal melalui layanan call center 110, dan layanan tersebut gratis," tegas AKBP Aditya.

Dengan mata berkaca-kaca, Rosmiani perwakilan korban menyampaikan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolres Labusel dan jajaran. Ia menyebut hewan tersebut memiliki nilai spiritual yang besar bagi komunitasnya.

"Terimakasih Pak Kapolres. Ini sangat berarti bagi kami karena lembu tersebut adalah milik masyarakat yang hendak merayakan hari raya Haji," ungkap Rosmiani penuh haru.

Pengungkapan kasus ini menjadi bukti nyata sinergi "Polres Labusel Presisi" dalam memberikan rasa aman bagi warga, khususnya menjelang momentum besar keagamaan. (HBB)

Jauh dari kesan tegang atau kemacetan akibat unjuk rasa, suasana di Aula Santun Berkata Bijak Berkarya, Kecamatan Kotapinang, justru diselimuti kehangatan dan semangat kebersamaan, Jumat (1/5/2026).

Pagi itu, keringat sehat bercampur dengan tawa saat unsur Forkopimda, pimpinan perusahaan, dan ratusan pekerja melebur dalam gerakan senam bersama. Tidak ada sekat antara pejabat dan buruh, semua bergerak mengikuti irama, menandakan harmoni industrial yang diidamkan banyak pihak.

Kapolres Labuhanbatu Selatan, AKBP Aditya S.P. Sembiring, hadir di tengah-tengah massa bukan hanya sebagai pucuk pimpinan keamanan. Kehadirannya menjadi simbol dukungan Polri terhadap kesejahteraan para pekerja di Bumi "Santun Berkata Bijak Berkarya".

Dalam keterangannya, AKBP Aditya menekankan bahwa peran institusinya jauh melampaui tugas menjaga ketertiban.

"Momentum Hari Buruh ini harus menjadi ajang memperkuat sinergi antara pekerja, pemerintah, dan aparat keamanan. Kami dari Polres Labuhanbatu Selatan berkomitmen untuk terus menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, sehingga seluruh aktivitas masyarakat, termasuk para buruh, dapat berjalan dengan baik," ujarnya.

Dia memuji kedewasaan para buruh di Labusel yang mampu merayakan hari besar mereka dengan cara yang konstruktif dan tertib.

Acara yang turut dihadiri Bupati Labusel, Fery Sahputra Simatupang dan Wakil Bupati Syahdian Purba ini juga diisi dengan momen-momen menyentuh. Mulai dari pemberian santunan, penghargaan bagi pekerja berprestasi, hingga penyerahan klaim BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

Bagi Kapolres, stabilitas keamanan adalah fondasi bagi kesejahteraan buruh itu sendiri. Ia percaya bahwa hubungan baik antara aparat, pengusaha, dan pekerja adalah kunci kemajuan daerah.

"Buruh adalah bagian penting dalam pembangunan daerah. Ketika situasi aman dan hubungan industrial terjaga, maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Ini yang harus terus kita rawat bersama," tambahnya dengan nada optimis.

Kegiatan ditutup dengan pengundian lucky draw dan hiburan musik yang menambah kemeriahan suasana. Para pekerja dari berbagai serikat, mulai dari PC FSPSI hingga SP Bun, tampak antusias mengikuti rangkaian acara hingga usai.

Melalui semangat "Polres Labusel Presisi", jajaran kepolisian setempat menegaskan komitmennya untuk terus hadir melalui kerja cepat, cerdas, tuntas, serta ikhlas. Peringatan May Day kali ini menjadi bukti nyata bahwa di Labusel, hari buruh adalah hari untuk merayakan kemitraan dan persaudaraan demi masa depan daerah yang lebih cerah. (HBB)

Di hadapan sekitar 1.200 peserta, Rico Waas menegaskan bahwa May Day bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi atas perjuangan panjang kaum buruh dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan. Menurutnya, buruh merupakan denyut nadi ekonomi sekaligus kekuatan utama pembangunan kota.

"Buruh adalah denyut nadi ekonomi dan kekuatan pembangunan. Tanpa buruh, pembangunan hanyalah wacana," tegas Rico Waras seraya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja melalui dialog terbuka dan berkelanjutan agar kesejahteraan buruh dapat terwujud secara nyata.

Pemko Medan, kata Rico Waas, berkomitmen mengawal hak-hak pekerja mulai dari kepastian kerja, perlindungan tenaga kerja, hingga sistem pengupahan yang berkeadilan. Ruang dialog juga akan terus dibuka dan penyampaian aspirasi dihormati selama dilakukan secara damai dan tertib.

Dalam kegiatan bertema "Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama" itu, perwakilan buruh menyerahkan pernyataan sikap kepada wali kota. Pemko Medan juga menyalurkan 1.100 paket sembako kepada pekerja, lalu menutup acara dengan pemotongan nasi tumpeng dan lucky draw yang semakin menyemarakkan peringatan May Day 2026. (ATN)

Dalam sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pleidoi), kuasa hukum terdakwa Hironimus Sonbai alias Roni mengungkap adanya dugaan permintaan uang yang melibatkan sejumlah oknum jaksa berinisial RSA, NB, dan BF.

RSA diketahui merupakan mantan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Medan.

Sidang tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim I Nyoman Agus Hermawan, didampingi hakim anggota Raden Haris Prasetyo dan Bibik Nurudduja.

Kuasa hukum terdakwa, Fransisco Bernando Bessi, dalam pembelaannya menyampaikan bahwa kliennya diduga diminta menyerahkan uang sebesar Rp150 juta kepada RSA yang diberikan dalam tiga tahap.

"Pertama Rp50 juta, terdakwa Roni Sonbai mengantarkan ke Hotel Sasando dan langsung diterima oleh jaksa atas nama Ridwan Sujana Angsar, S.H., M.H., yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang," ujar Fransisco di persidangan.

Selain RSA, dua oknum jaksa lainnya berinisial NB dan BF juga disebut dalam dugaan tersebut. Fransisco menambahkan, setelah menerima uang, yang bersangkutan hanya mengucapkan terima kasih sebelum terdakwa meninggalkan lokasi.

Meski demikian, pernyataan tersebut merupakan bagian dari materi pembelaan terdakwa di persidangan dan belum dapat disimpulkan sebagai fakta hukum yang berkekuatan tetap.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan Negeri Medan belum memberikan tanggapan meskipun telah dihubungi melalui pesan singkat.

Terpisah, Kepala Seksi Intelijen Kejari Medan, Valentino Harry Parluhutan Manurung, menyatakan bahwa penanganan informasi terkait perkara tersebut telah diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

"Izin, untuk informasi ini sudah ditangani oleh Kasi Penkum Kejati, sehingga kami belum dapat memberikan konfirmasi lebih lanjut," ujarnya.

Majelis hakim menegaskan bahwa seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan pertimbangan sebelum putusan dijatuhkan.

Persidangan perkara ini masih berlanjut, dan majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap sebelum menjatuhkan putusan akhir.(KanalPadia/Instagram)

"CCM membenarkan adanya tindakan penggeledahan dan penyitaan alat berat yang dilakukan oleh penyidik Kejati Sulteng, tapi tidak mengetahui persis permasalahan dan bukti yang menjadi dasar tindakan tersebut, karena manajemen CCM belum pernah menerima panggilan terkait pelanggaran hukum yang dituduhkan," ujar Divisi Legal PT Cocoman, Anthonny Wiebisono, S.H., dalam keterangannya, Jumat (1/5/2026).

Anthonny mengatakan bahwa CCM belum melakukan kegiatan penambangan atau pengangkutan sejak adanya larangan ekspor pada awal 2014 dan mewajibkan kuota ekspor atau membangun smelter. Saat ini, perusahaan sedang mengurus perizinan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang telah berjalan selama 9 bulan. Menurutnya, belum selesainya pengurusan RKAB, karena ketentuan dari Kementerian ESDM beberapa kali mengalami perubahan.

"Maka, tuduhan yang disampaikan oleh Kepala Kejati Sulawesi Tengah dalam pemberitaan di beberapa media massa mengenai dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pertambangan tanpa adanya RKAB dan tanpa melakukan kewajiban lainnya, adalah tidak benar," tepis Anthonny.

Ia menuturkan, pada tahun 2015, CCM pernah bekerja sama dengan perusahaan afiliasinya yang akan membangun smelter, namun rencana tersebut batal karena pengurusan izin smelter yang sangat lama dan baru selesai setelah 2 tahun pengurusannya. Kondisi ini menyebabkan investor mengundurkan diri dan pihak CCM tidak dapat melanjutkan rencana tersebut.

Pada awalnya, kata dia, Kejati Sulawesi Tengah memanggil manajemen CCM mengenai dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam Penerbitan SK Persetujuan "kepentingan umum" teminal khusus PT Cocoman.

Kejati menilai penerbitan SK tersebut bertentangan dengan aturan Tata Ruang Laut (Non-PKKPRL) dan berpotensi merugikan keuangan negara berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: PRINT-24 /P.2 /Fd.1 /12 /2025 tanggal 19 Desember 2025.

"Direktur Utama CCM Mirdas Taurus Aika telah memberikan keterangan dan bukti mengenai hal tersebut kepada jaksa penyelidik pada 19 Februari 2026. Setelah itu tidak mengetahui perkembangan atau penyelesaiannya hingga Kejati Sulawesi Tengah melakukan penggeledahan dan penyitaan pada 22 April 2026," ucapnya.

Disebutkan, penyidik Kejati Sulawesi Tengah melakukan penggeledahan dan penyitaan di kantor CCM Jakarta sesuai Surat Perintah Penggeledahan tanggal 17 April 2026, Nomor: PRINT-066 /P.2.5 /Fd.2 /04 /2026, yang ditandatangani oleh Salahuddin, SH., M.H. Sedangkan untuk PT CCM Morowali berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: PRINT-02 /P.2 /Fd.2 /04 /2026 tanggal 17 April 2026.

Anthonny menjelaskan, tindakan penggeledahan dan penyitaan tersebut dalam rangka mengungkapkan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pertambangan tanpa adanya RKAB dan tanpa melakukan kewajiban lainnya yang dilakukan PT Cocoman, PT Mineral Bumi Nusantara, dan CV Warsita Karya di Morowali Utara yang mengakibatkan kerugian negara.

"Usul jaksa penyidik, sebanyak 15 orang, yang dapat diketahui dari Surat Perintah Penggeledahan, hanya diperlihatkan kepada manajemen PT CCM," tuturnya.

Lebih lanjut disampaikan Anthonny bahwa pihak CCM merasakan ada keganjilan dalam penanganan perkara ini. Dugaan ini muncul berdasarkan Tanda Terima Data/Dokumen/Benda tanggal 22 April 2026 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andi Faiz Alfi Wiputra, SH., M.H., di kantor PT CCM Jakarta. Dalam surat tanda terima itu tercatat beberapa berkas asli milik CCM, seperti surat asli perizinan PT CCM, sertifikat tanah aslli, dan dokumen lain yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan PT CCM dibawa juga penyidik.

"Tindakan penggeledahan dan penyitaan ini terkesan dilakukan penyidik Kejati Sulawesi Tengah berdasarkan pesanan pihak yang sedang berseteru dengan manajemen CCM," duganya.

Anthonny menjabarkan, berdasarkan Tanda Terima Data/Dokumen/Benda tanggal 22 April 2026 yang dibuat dan ditandatangani oleh Farids Dhestarastra Musa, SH., M.H., di kantor PT CCM Jakarta, pelanggaran yang dituduhkan kepada PT CCM, PT Mineral Bumi Nusantara, dan CV Warsita Karya adalah Pasal 603 UU No. 1 Tahun 2023, jo. Pasal 19 UU No. 31 Tahun 1999, jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian, Pasal 603 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) tentang mengatur tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum, yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Menurutnya, pasal ini merupakan delik materiil, yang berarti kerugian negara harus benar-benar terjadi dan terbukti, bukan sekadar potensi kerugian.

Selain itu, dugaan pelanggaran Pasal 19 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik dalam hal perampasan barang.

Pasal ini menyatakan bahwa putusan pengadilan mengenai perampasan barang yang bukan milik terdakwa tidak dijatuhkan jika hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.

Anthonny melanjutkan, pada 29 April 2026, penyidik Kejati Sulawesi Tengah kembali melakukan penyitaan terhadap material berupaore nIckelyang berada di lokasi wilayah Jetty PT CCM di Morowali Utara milik PT CCM, PT Mineral Bumi Nusantara, dan CV Warsita Karya.

Hal ini sesuai Tanda Terima Data/Dokumen/Benda dan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 29 April 2026 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andi Muhamad Dedi Hidayat, SH., M.H., di lokasi penyitaan tersebut.

Berdasarkan peristiwa hukum yang terjadi, masih disampaikan Anthonny, ternyata ada dua peristiwa pelanggaran hukum yang dituduhkan oleh penyidik Kejati Sulawesi Tengah. Pertama, dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam Penerbitan SK Persetujuan "Kepentingan Umum" Terminal Khusus PT Cocoman.

Kedua, dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pertambangan tanpa adanya RKAB dan tanpa melakukan kewajiban lainnya yang dilakukan PT Cocoman, PT Mineral Bumi Nusantara, dan CV Warsita Karya di Morowali Utara yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: PRINT-02 /P.2 /Fd.2 /04 /2026 tanggal 17 April 2026, dan melakukan penggeledahan dan penyitaan dalam rangka mengungkapkan dugaan tindak pidana yang hendak dituduhkan kepada PT CCM.

Anthonny mengklaim, berdasarkan fakta yang terjadi tersebut, maka pemberitaan mengenai Kejati Sulawesi Tengah meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan dalam kasus tambang di Morowali utara yang melibatkan PT CCM, PT Mineral Bumi Nusantara, dan CV Warsita Karya, adalah tidak benar.

Karena, menurutnya, konstruksi hukum yang dituduhkan dalam kedua perkara tersebut berbeda dan seharusnya tidak ada kaitannya satu dengan lainnya. Anthonny juga menduga penyebab munculnya CCM dalam perkara ini.

Menurutnya, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh penyelidik Kejati Sulawesi Tengah kepada Direktur Utama, Mirdas Taurus Aika, bermula dari laporkan BD, yang menjabat Dirut CCM menjabat sejak 2012 hingga 28 September 2022. Sesudahnya, jabatan BD digantikan oleh Mirdas Taurus Aika.

Status BD di CCM adalah pemegang saham sebanyak 275 lembar atau 25 %. Namun, persentase kepemilikan saham BD terjadi terjadi perubahan, menjadi menjadi 1,82%. Perubahan ini berdasarkan keputusan RUPS untuk meningkatkan modal menutupi kerugian perusahaan sejak tahun 2014.

Anthonny mengungkapkan, penghentian BD selaku Dirut PT CCM karena sudah tidak aktif sejak pertengahan tahun 2014, karena dia lebih fokus mengurus perusahaannya sendiri, serta terungkapnya dugaan penyimpangan dan pelanggaran hukum yang merugikan orang lain dan telah dilaporkan ke Polres Sukabumi pada Agustus 2022.

Dalam perkara ini, lanjut Anthonny, status BD telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan memasukkan keterangan tidak benar/menggunakan akta palsu untuk keuntungannya dan merugikan orang lain, yang hingga pada saat ini berjalan 4 tahun masih dalam proses pemberkasan.

Laporan BD ke Kejati Sulawesi Tengah merupakan laporan balasan ketiga

terhadap perkara yang sedang berlangsung di Polres Sukabumi tersebut, setelah laporan BD di Polda Metro Jaya dalam perkara penggelapan deviden/saham dan/atau surat palsu, dan laporan BD di Polres Jakarta Barat dalam perkara pemalsuan surat.

Karena itu, pihak CCM, berharap Kejati Sulawesi Tengah hendaknya bertindak sesuai kode etik (integritas, profesionalitas dan kebijaksanaan sebagaimana diatur dalam PERJA NO. 4 Tahun 2024).

Anthonny menekankan, penyidik Kejati Sulawesi Tengah hendaknya tidak menjadi perantara untuk menyelesaikan perseteruan BD dengan manajemen PT CCM atau diperalat dan atau ditunggangi kepentingan pihak ketiga yang sedang berseteru dengan manajemen PT CCM tersebut.

Sementara terhadap BD, kata Anthonny, seharusnya menghadapi dan menyelesaikan persengketaannya dengan manajemen PT CCM yang merasa tidak senang dengan pemecatan dan perubahan persentase kepemilikan sahamnya di PT CCM yang termasuk ranah keperdataan.

Tidak dengan cara menggunakan kekuasaan Kepolisian dan Kejati Sulawesi Tengah, yang termasuk dan dapat dikatagorikan sebagai penyalahgunaan wewenang (abuse of power). (Dam)

Dalam konferensi pers yang digelar di Aula Tunggal Panaluan, Jumat (1/5/2026), pihak kepolisian membantah narasi yang dibangun dalam video berdurasi 1 jam 9 menit tersebut.

Wakapolres Labuhanbatu, Kompol P.S. Simbolon, menegaskan bahwa penangkapan dilakukan murni atas dasar laporan tindak pidana perusakan barang secara bersama-sama.

Sebelumnya, seorang pria bernama Fikri Prastyo melalui siaran langsung di Mapolres Labuhanbatu mengklaim bahwa kakaknya diamankan dan mengalami pemukulan oleh oknum petugas. Video tersebut memancing ribuan komentar beragam dari netizen dalam waktu singkat.

Menanggapi hal itu, Kasat Reskrim AKP M. Jihad Fajar Balman secara tegas menyatakan bahwa tersangka berinisial AA alias Dedek diperlakukan sesuai prosedur.

"Saat diamankan tidak mengalami tindakan kekerasan atau penganiayaan," tegas AKP M. Jihad di hadapan awak media dan tokoh masyarakat.

Kasat Reskrim menjelaskan bahwa kasus ini berawal dari Laporan Polisi Nomor: LP/B/234/II/2026/SPKT pada 10 Februari 2026. Korban, Krisdian Roni Tua Purba, melaporkan perusakan mobil miliknya yang terjadi di Jalan Manaf Lubis sekira pukul 03.00 WIB.

Peristiwa bermula saat korban membuat janji temu dengan seorang wanita melalui aplikasi media sosial. Namun, setibanya di lokasi, korban merasa wanita tersebut tidak sesuai dengan foto yang ditampilkan.

Saat korban berniat membatalkan pertemuan dan meninggalkan lokasi, pelaku AA alias Dedek menghadang korban dan meminta sejumlah uang.

Lantaran korban menolak memberikan uang, terjadi cekcok yang berujung pada aksi pelemparan kaca belakang mobil korban hingga pecah oleh pelaku dan kelompoknya.

Konferensi pers ini juga dihadiri oleh perwakilan warga yang justru mengapresiasi langkah kepolisian. Kepala Lingkungan Sirandorung Ujung, Panolongi Pasaribu, menyebutkan bahwa tersangka AA alias Dedek bukan merupakan warga resmi di lingkungannya dan kerap memicu keresahan warga.

Senada dengan itu, perwakilan ojek online, Dian Permana, mengungkapkan bahwa modus yang digunakan pelaku ditengarai merupakan bagian dari praktik prostitusi daring melalui aplikasi MiChat yang berujung pemerasan.

"Pesanan tidak sesuai dengan yang ditampilkan, hingga berujung pada permintaan uang secara paksa sebesar Rp150.000," ungkap Dian, merujuk pada laporan serupa dari rekan-rekan seprofesinya.

Wakapolres Kompol P.S. Simbolon menyatakan bahwa rilis ini penting untuk meluruskan disinformasi yang telanjur viral. Ia memastikan seluruh barang bukti sudah lengkap dan proses hukum akan terus berlanjut.

Menutup keterangannya, Kasat Reskrim AKP M. Jihad Fajar Balman kembali menegaskan komitmen institusinya dalam menjaga ketertiban masyarakat dari aksi premanisme. Ia menjamin bahwa Satreskrim Polres Labuhanbatu akan tetap menangani setiap perkara secara profesional, transparan, dan berkeadilan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. (HBB)

Negara menggantinya dengan pendekatan yang lebih "aman", yakni peringatan Hari Buruh Nasional tanpa nuansa gerakan. Dalam konteks ini, buruh tidak lagi ditempatkan sebagai kekuatan sosial yang kritis, melainkan sebagai bagian dari stabilitas pembangunan yang harus dikendalikan.

Situasi tersebut membuat sejarah panjang perjuangan buruh seolah terputus dari ingatan publik Indonesia. Padahal secara global, Hari Buruh Internasional atau May Day setiap 1 Mei lahir dari pergulatan keras kaum pekerja menuntut kondisi kerja yang manusiawi. Di berbagai negara seperti India, Afrika Selatan, Jerman, Prancis, hingga China, May Day bahkan ditetapkan sebagai hari libur nasional. Sementara di Amerika Serikat dan Kanada, peringatan serupa dirayakan pada Senin pertama September, meski akar sejarahnya tetap berkaitan erat dengan gerakan buruh abad ke-19.

Sejarah May Day sendiri bermula di Amerika Serikat, ketika para pekerja menghadapi jam kerja ekstrem, mencapai 14 hingga 20 jam per hari. Tuntutan untuk mengurangi jam kerja menjadi lebih manusiawi mulai menguat seiring berkembangnya industrialisasi. Pada 1830-an, sebagian pekerja berhasil mendorong kebijakan 10 jam kerja, meski belum berlaku luas. Perjuangan itu berlanjut hingga dekade berikutnya, ketika tuntutan delapan jam kerja menjadi agenda utama gerakan buruh.

Momentum penting terjadi pada 1 Mei 1886, saat ratusan ribu pekerja di Amerika Serikat melakukan mogok massal. Lebih dari 1.500 aksi digelar di berbagai kota, terutama di Chicago. Aksi ini kemudian dikenang melalui peristiwa Haymarket, yang menelan korban jiwa dan menjadi simbol pengorbanan buruh dalam memperjuangkan hak-haknya. Dari sinilah 1 Mei ditetapkan sebagai Hari Buruh Internasional oleh Kongres Buruh Internasional di Paris.

Di Indonesia, peringatan May Day baru kembali mendapatkan ruang setelah era reformasi. Larangan yang berlangsung selama Orde Baru perlahan dicabut, dan buruh kembali menjadikan 1 Mei sebagai momentum menyuarakan aspirasi—mulai dari isu upah layak, penghapusan outsourcing, hingga perlindungan tenaga kerja.

Kini, May Day tidak hanya berbicara soal jam kerja atau upah, tetapi juga tantangan baru yang dihadapi pekerja. Pada 2026, tema global yang diangkat adalah pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di tengah perubahan iklim. Cuaca ekstrem, gelombang panas, serta transformasi industri menuju energi hijau menghadirkan risiko baru bagi pekerja. Karena itu, pemerintah dan dunia usaha dituntut menyesuaikan standar perlindungan kerja agar tetap relevan dengan perubahan zaman.

Dari sejarah panjangnya, May Day menunjukkan bahwa hak-hak pekerja tidak pernah datang begitu saja. Ia lahir dari perjuangan panjang—bahkan dalam konteks Indonesia, pernah ditekan dan dianggap berbahaya—sebelum akhirnya diakui kembali sebagai bagian penting dari kehidupan demokrasi.

Menurut warga yang identiasnya tidak mau di tulis ini , ia menemukan pecahan uang kertas seratus ribu itu sekitar pukul 07.00 Wib pagi, saat berolahraga di sekitar areal perkebunan tebu PTPN II Tunggurono Binjai Timur .

" Ada 9 lembar saya temukan uang palsu tadi pagi ," ujarnya, via Whats App kepada wartawan posmetromedan.id , Jumat ,(1/5/2026)

" Kurasa mau belanja narkoba di sekitar sini . Tak laku jadi dibuangnya ke jalan,"ujar sumber

Terkait temuan uang palsu ini diminta masyarakat Binjai terutama pedagang agar lebih teliti agar tidak tertipu uang palsu yang merugikan itu (Oji)

Sebanyak ratusan ikut serta dengan berbagai federasi buruh, pimpinan unit kerja yang didominasi dari asal Medan, Batubara, dan Tebing Tinggi.

"Diawali dengan jalan sehat kemudian senam dan ada donor darah, agar bisa disumbangkan untuk warga yang membutuhkan," katanya kepada awak Media.

Rio memaparkan beberapa pesan:

1. Hari buruh menjadi pengingat bahwa perjuangan dan pekerja buruh belum selesai

Dia juga berharap peringatan hari buruh ataumay dayini tidak hanya seremonial. Namun, menjadi pengingat bahwa perjuangan dan pekerja buruh belum selesai.

Artinya, perjuangan harus terus diperjuangkan mengingat kesejahteraan buruh yang hari ini masih perlu ditingkatkan," sambungnya.

2. Isu-isu yang menjadi perhatian adalah pengalam tenaga kerja

Selain itu, dia menyebutkan isu-isu yang menjadi perhatian dari KSPSI yang fokus terhadap pengawasan tenaga kerja ini, seperti didapatkan kecelakaan kerja yang masih tinggi, dan terjadinya PHK pasca banjir.

"Jadi, kami meminta terutama kepada pemerintah untuk serius mengawasinya. Pemerintah pusat banyak menutup perusahaan akhirnya ironis pada buruh. Kami melihat, ternyata tidak ada kesiapan dari pemerintah pusat atau daerah provinsi Sumut terhadap solusi kepada buru yang terkena PHK tersebut," ujar Rio.

Sehingga, lanjutnya, ini menjadi perhatian bagi pihaknya, dan PHK ini juga berbahaya bagi ekonomi masyarakat.

3. Peringatan hari buruh menjadi awal perubahan

Rio berpesan peringatan hari buruh ini bukan hanya sekedar seremonial tetapi dapat menjadi awal perubahan.

"Kami berharap Pemerintah bisa fokus terhadap nasib dan kesejahteraan pekerja buruh Sumut," tutupnya. (Dam)

Bertempat di Hall Stadion Caffe, ratusan buruh berkumpul untuk mengikuti rangkaian acara mulai dari jalan santai, senam sehat, donor darah, hingga pembagian sembako kepada para pekerja.

Acara ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kota Medan, salah satunya Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, SIK, MH. Dalam sambutannya, Jean Calvijn mengapresiasi kondusivitas para buruh di Medan dalam merayakan hari besarnya.

"Saya mewakili Forkopimda Kota Medan hadir di sini untuk bersama-sama merayakan hari buruh 2026. Saya juga didampingi perwakilan dari Dandim 0201/Medan yang baru. Kita ingin berada di tengah-tengah Bapak dan Ibu sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini," ujar Jean Calvijn,Jumat (1/5/2026).

Kombes Jean Calvijn sempat melontarkan kelakar saat mengajak para buruh berolahraga dan mendonorkan darah.

"Ayo kita sama-sama olahraga. Kita ikut berpartisipasi dalam bentuk apapun, termasuk darah pun kita donorkan. Apalagi hati yang kita berikan kepada buruh. Selamat merayakan Hari Buruh Sedunia, sehat untuk kita semua," ungkapnya yang disambut tepuk tangan para buruh.

Sementara itu, Sekretaris KSPSI AGN Sumut, Rio Affandi Siregar, menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi antar pekerja sekaligus menunjukkan bahwa perayaan May Day bisa dilakukan dengan cara yang sejuk dan bermanfaat.

"Hari ini kita awali dengan jalan sehat dan senam bersama, dilanjutkan donor darah. Insya Allah darah yang terkumpul bisa disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan," kata Rio didampingi Ketua Panitia, Ibrahim.

Rio juga menegaskan komitmen buruh untuk menjaga keamanan Kota Medan bersama aparat penegak hukum.

"Terima kasih kepada Pak Calvijn dan pihak Dandim. Intinya, hari ini buruh bersama Polri dan TNI berkomitmen menjaga kondusivitas May Day 2026 di Kota Medan agar tetap aman dan kondusif," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rio juga menyampaikan permohonan maaf serta salam hangat dari Ketua KSPSI AGN, Yusuf, yang tidak bisa hadir langsung di Medan karena sedang menjalankan tugas organisasi di Jakarta.

"Salam dari Ketua Yusuf. Hari ini beliau berada di Monas bersama Presiden Prabowo Subianto, karena KSPSI AGN menjadi panitia utama perayaan May Day nasional di sana. Jadi saya selaku Sekretaris yang menjaga 'kandang' di sini," tutur Rio.

Menutup keterangannya, Rio berharap ke depannya nasib para pekerja di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, semakin diperhatikan oleh pemerintah.

"Semoga Indonesia damai dan semakin maju. Terutama untuk para pekerja dan buruh, semoga semakin sejahtera," pungkasnya.(Dam)

Dalam kasus ini, 2 pria ditangkap dan petugas menyita ratusan beragam jenis vape dengan kandungan narkoba.

Penggerebekan berawal dari informasi yang diperoleh petugas perihal transaksi vape dengan kandungan narkoba yang dilakukan dua pria yakni FS (25) dan DH (26) di Jalan Kolam, Kecamatan Medan Area.

Polisi yang kemudian menangkap kedua pelaku, menyita 15 vape dengan kandungan narkoba bermerk Ice Biru dan kemudian melakukan pengembangan ke sebuah Apartemen, di kawasan Medan Area, yang dijadikan para pelaku sebagai gudang.

"Ada 294 pices vape dengan kandungan narkoba, dan 74 butir pil happy five total yang kami amankan dari kedua pelaku, setelah kami gerebek apartement yang mereka jadikan sebagai gudang. Ada 2 kamar dalam satu apartemen, yang mereka jadikan sebagai tempat menyimpan narkoba," ungkap Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP.

Rafli menjelaskan, pihaknya kini sedang mendalami keterangan kedua pelaku yang ditangkap, termasuk perannya dalam praktek peredaran narkoba yang dikemas dalam vape ini.

Hasil pemeriksaan sementara, terdapat seorang pengendali kedua pelaku berinisial JD, yang kini berstatus DPO Satresnarkoba Polrestabes Medan.

"Kami masih kembangkan kasus ini, ada satu pelaku lagi yang kami sedang kejar dan perannya sebagai pengendali kedua pelaku. Nanti akan kami sampaikan lebih detail perihal sudah berapa lama para pelaku menjalankan praktek jual beli narkoba ini, termasuk modusnya, dan asal usul vape dengan kandungan narkoba ini pelaku dapatkan. Tim kami masih terus bekerja di lapangan, mohon doanya," pungkas Rafli.(REL/USA)

Dua tersangka MS alias M (39), ibu rumah tangga warga Lingkungan VI, Kampung Suderejo, Kecamatan Dolok Masihul, Sergai dan MIW alias WC (27), warga Lingkungan II, Kampung Pekalongan, Kecamatan Dolok Masihul, Sergai. Keduanya ditangkap di lokasi terpisah.

Kasat Narkoba Polres Sergai AKP Erikson David, Kamis (30/4/2026), mengatakan pertama kali ditangkap adalah M. Personel yang menyeru sebagai pembeli berhasil mengelabui M, hingga akhirnya sepakat membeli pil ekstasi dengan metode Cash on Delivery (COD).

"Tim memesan dua butir pil ekstasi dengan harga Rp230 ribu per butir, setelah sepakat tim bertemu di rumah M. Saat pil diserahkan M langsung diamankan" papar AKP Erikson David.

Saat dilakukan penggeledahan, tim kembali menemukan dua butir pil ekstasi yang disimpan dalam botol pewangi. Saat diinterogasi M mengaku mendapat batang haram tersebut melalui WC.

"Saat dilakukan pengembangan, WC berhasil ditangkap dan mengakui pil ekstasi tersebut miliknya dan dijual kepada M dengan harga Rp140 ribu," papar Kasat.

Dalam pemeriksaan, WC mendapat pil ekstasi tersebut dari orang yang ia kenal berinisial A, warga Tembung dengan cara membeli langsung ke Tembung.

"Keduanya ditangkap pada hari Senin (27/4/2026) pukul 20:10 WIB, saat ini masih dalam pemeriksaan dan pengembangan," papar Kasat. (Antara)

Dalam operasi pengembangan yang dilakukan di Kecamatan Torgamba, petugas berhasil menggulung jaringan pengedar hingga ke tingkat pemasok utama, Selasa (28/4/2026) malam.

Operasi ini menghasilkan penangkapan tiga orang tersangka, yakni S alias Pardi (46), A alias Bokir (30), dan pemasok utama berinisial P alias Iwan Kancil (37). Dari tangan ketiganya, polisi menyita belasan paket sabu siap edar beserta alat timbang dan uang tunai hasil transaksi.

Kasi Humas Polres Labusel, AKP Sujono, menjelaskan bahwa pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat melalui layanan pengaduan Dumas Presisi mengenai aktivitas transaksi narkoba di Lorong Bangun Jadi, Dusun Kandang Motor, Desa Aek Batu.

"Tim segera melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan tersangka pertama, Pardi, dengan barang bukti 8 paket sabu seberat 2,38 gram bruto sekitar pukul 20.30 WIB," ujar AKP Sujono dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/5).

Tak berhenti di situ, petugas melakukan pengembangan cepat. Berdasarkan pengakuan Pardi, barang haram tersebut diperoleh dari tersangka Bokir. Polisi kemudian bergerak mengepung rumah Bokir dan menemukan sejumlah barang bukti alat pendukung peredaran seperti timbangan elektrik dan kaca pyrex.

Puncaknya, pada pukul 21.30 WIB, tim berhasil meringkus Iwan Kancil di kediamannya. Iwan diidentifikasi sebagai pemasok utama dalam jaringan ini. Di lokasi tersebut, petugas menemukan 6 paket sabu seberat 12,8 gram bruto serta uang tunai Rp1.000.000.

"Tersangka Iwan Kancil telah mengakui bahwa seluruh barang bukti narkotika yang ditemukan dari kedua tersangka lainnya merupakan miliknya," tambah AKP Sujono.

Polres Labuhanbatu Selatan menegaskan tidak akan memberi ruang sedikitpun bagi pelaku kejahatan narkotika di wilayah hukum mereka. AKP Sujono juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan Call Center 110 jika melihat adanya indikasi tindak pidana.

"Peran aktif masyarakat sangat kami harapkan. Jika melihat atau mengetahui adanya tindak pidana, segera laporkan melalui layanan 110 yang aktif 24 jam dan bebas pulsa. Kami pastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan cepat dan profesional," tegasnya.

Saat ini, tegasnya, ketiga pelaku beserta barang bukti telah mendekam di sel tahanan Satres Narkoba Polres Labusel untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. (HBB)

Kasus ini mencuat setelah kuasa hukum ahli waris nasabah, Irfan, SH, M.Hum, membeberkan sejumlah kejanggalan dalam perjanjian kredit kliennya, Ratna Waty.

Irfan mengungkapkan bahwa pihak koperasi diduga kuat telah melakukan praktik "lintah darat" berkedok koperasi. Pasalnya, aset milik nasabah yang dijadikan agunan justru dipindahtangankan tanpa melalui prosedur yang transparan.

"Kami menduga keras koperasi ini melakukan penggelapan dan penipuan. Salah satu temuan fatal adalah mereka tidak mengasuransikan klien kami sebagai peminjam. Ini adalah pelanggaran serius yang sangat kami sesalkan," ujar Irfan, kepada awak media, Jumat (1/5/2026).

Ia juga mengkhawatirkan bahwa praktik serupa dialami oleh nasabah atau peminjam lain di koperasi tersebut tanpa mereka sadari.

Melihat adanya indikasi kerugian negara dan masyarakat secara luas, Irfan meminta instansi terkait, mulai dari Departemen Keuangan (Kemenkeu), Dirjen Pajak, Departemen Koperasi, hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk tidak tinggal diam.

"Instansi terkait hendaknya bukan hanya sekedar mengawasi, tapi segera melakukan pemeriksaan menyeluruh. Kita takut lebih banyak masyarakat yang menjadi korban koperasi seperti ini," tegas, seraya menyatakan akan menyurati lembaga terkait.

Koperasi Nakal

Lebih lanjut, Irfan menyoroti nilai agunan kliennya yang mencapai Rp1,8 miliar. Namun, ironisnya, pihak ahli waris tidak mendapatkan kompensasi atau solusi apa pun setelah aset tersebut diduga dijual sepihak oleh koperasi.

"Koperasi yang seharusnya bersifat sosial dan membantu ekonomi masyarakat, ternyata praktiknya malah mencekik seperti lintah darat. Klien kami sangat dirugikan, agunan miliaran rupiah raib tanpa kompromi," tambahnya lagi.

Irfan juga menyayangkan masih adanya oknum koperasi "nakal" di tengah semangat Presiden Prabowo Subianto yang sedang gencar mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Merah Putih.

Ia berharap tindakan tegas segera diambil agar memberikan efek jera dan menjadi peringatan bagi lembaga keuangan lainnya.

"Jangan sampai tindakan seperti ini terulang kembali di kemudian hari. Perlu perbaikan sistemik agar fungsi koperasi kembali ke khitahnya, bukan menjadi alat untuk memperkaya diri dengan cara menipu konsumen," pungkas Irfan.

Sebelumnya, praktik dugaan penipuan dan penggelapan yang menyeret Koperasi Danata ini menyeret klien Irfan, SH, M.Hum: Ratna Wati Tarigan.

Persoalan bermula saat suami Ratnawaty Perangin-angin bernama Madya Perangin angin meminjam uang sebesar Rp500 juta pada tahun 2020 dengan agunan sertifikat tanah dan rumah seluas 6x30 meter atas nama Ratnawaty Tarigan di Desa Desa Saribudolok, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun. Sesuai kontrak, tenor pinjaman seharusnya berakhir pada September 2025.

Namun, di tengah perjalanan, pihak Koperasi Danata secara sepihak memutus perjanjian kredit dan langsung mengajukan lelang ke Balai Lelang Pematangsiantar hingga muncul pemenang lelang yang kini mengajukan eksekusi ke pengadilan.

Irfan juga mengungkapkan kejanggalan Asuransi Jiwa yang seharusnya dimiliki kliennya. Menurutnya, dalam Pasal 6 Perjanjian Kredit, nasabah telah dibebankan biaya asuransi jiwa sebesar Rp6 juta yang dipotong langsung saat pencairan. Kemudian berdasarkan Pasal 13, perlindungan asuransi tersebut berlaku hingga masa perjanjian berakhir (September 2025).

Faktanya, Madya Perangin-angin meninggal dunia pada Maret 2025, yang artinya masih dalam masa perlindungan asuransi. Secara hukum, sisa utang seharusnya tertutupi oleh klaim asuransi jiwa tersebut.

"Klien kami meninggal bulan Maret, sementara perjanjian berakhir September. Seharusnya ada klaim asuransi. Namun, saat kami somasi dua kali untuk menanyakan pendaftaran asuransi tersebut, pihak Koperasi Danata bungkam seribu bahasa," tutupnya. (Dam)

Sejumlah barang bukti seperti alat isap sabu, plastik klip, mancis, dan juga sabu, disita petugas. Selain itu dua barak yang kerap dijadikan tempat mengkonsumsi sabu juga turut dibakar petugas.

Kegiatan Gerebek Sarang Narkoba( GSN) itu dikomandoi langsung oleh Kapolsek Medan Kota, AKP Feriawan didampingi Kanit Reskrim, Iptu Poltak Tambunan.

Kedatangan Kapolsek Medan Kota bersama anggotanya tersebut, sontak membuat puluhan pria yang ada di lokasi Gang Nasional dalam, dekat pinggiran sungai itu lari berhamburan untuk menyelamatkam diri.

Namun berkat kegesitan para personel Polsek Medan Kota, akhirmys tujuh pria terduga pelaku narkoba berhasil diamankan, berikut sejumlah barang bukti, berupa sabu paket kecil seberat 0,9 gram,, alat isap sabu( bong), delalan buah mancis, dua puluh plastik klip bening dan tiga lembar uang pecahan lima puluh ribu. .

Kepada awak media ini, Kapolsek Medan Kota, AKP Feriawan didampingi Kanit Reskrimnya, Iptu Poltak Tambunan, Jumat (1/ 5/2026) mengatakan, bahwa kegiatan Gerebek Sarang Narkoba (GSN). ini merupakan upaya kita dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang meresahkan masyarakat.

Dijelaskannya, saat personel tiba di lokasi puluhan pria kocar-kacir melarikan diri. Aksi kejar-kejaran sempat terjadi. Tapi, tujuh pria terduga pelaku narkoba berhasil ditangkap.

"Saya bersama anggota kemudian membakar gubuk di lokasi tersebut dan menyita sejumlah alat bukti," kata Feriawan.

"Gubuk-gubuk itu kita duga sebagai tempat mengonsumsi dan transaksi narkoba. Kita lakukan penggeledahan dan selanjutnya kita bakar," tuturnya.

AKP Feriawan menegaskan, pihaknya akan terus melakukan hal serupa di sejumlah titik di wilayah hukumnya.

"Akan kita lakukan secara terus-menerus secara masif. Kepada masyarakat kita minta untuk menginformasikan jika ada melihat transaksi narkoba di tempat tinggalnya," ujarnya.

Adapun Inisial ketujuh pria terduga pelaku narkoba itu, yakni: 1.FYN (31), warga Jalan Brigjen Katamso, Gang Nasional, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun.

AMY ( 25), warga Jalan Kiwi, Kelurahan Sei Sekambing, Kecamatan Kecamatan Medan Sunggal., AS(39), warga Jalan Brigjen Katamso, Gang Pahlawan, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun.

JP (41), warga Jalan Brigjen Katamso Gang Kesatria, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, AH (34), warga Jalan Mahkamah, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Maimun.

HC (44), warga Jalan SM Raja, Gang Mesjid, Kecamatan Medan Kota, serta.KM (47), warga Jalan Garu VI, Kelurahan Harjo Sari 1, Kecamatan Medan Amplas.(Hap)

Dalam giat tersebut, petugas berhasil mengamankan dua orang laki-laki berinisial S (46) dan C (39) yang diduga terlibat dalam aktivitas penyalahgunaan narkotika. Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah barang bukti berupa alat hisap sabu (bong), mancis, pipa kaca, serta plastik klip kosong yang diduga digunakan dalam aktivitas tersebut, Tak hanya melakukan penindakan, petugas juga membongkar gubuk atau barak yang diduga menjadi sarang narkoba agar tidak dapat digunakan kembali oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selanjutnya, kedua terduga beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut, Kapolres Binjai AKBP Mirzal Maulana, S.I.K., S.H., M.M., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H.,dalam menekan peredaran narkotika di wilayah hukum Polda Sumut, sekaligus sebagai respons cepat atas laporan masyarakat.

"Polres Binjai berkomitmen untuk terus melakukan penindakan tegas terhadap peredaran narkotika, sekaligus mengedepankan upaya pencegahan melalui kegiatan Gerebek Sarang Narkoba (GSN) dan Penindakan dan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)demi mewujudkan Kota Binjai yang bersih dari narkoba," ujarnya.

Kegiatan berlangsung dengan aman dan lancar, serta diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta meningkatkan rasa aman di tengah masyarakat.(HPS)

Ketua Bapemperda DPRD Sumut, Darma Putra Rangkuti, menegaskan bahwa pekerja rentan, umumnya berada di sektor informal, masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari pendapatan rendah hingga tingginya risiko kerja. Kondisi tersebut membuat mereka sangat rentan terhadap tekanan ekonomi dan belum sepenuhnya tersentuh sistem perlindungan sosial.

Ia menjelaskan, berdasarkan rujukan Kementerian Ketenagakerjaan, pekerja rentan merupakan mereka yang bekerja di luar standar ketenagakerjaan formal, dengan tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata serta minim perlindungan. Kelompok ini mencakup antara lain petani, nelayan, hingga pedagang kecil.

Menurut Darma, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang saat ini tengah diinisiasi menjadi langkah konkret untuk menghadirkan perlindungan negara bagi kelompok tersebut.

"Ranperda ini adalah bentuk kehadiran negara, sekaligus komitmen DPRD Sumut agar pekerja rentan tidak tertinggal dalam memperoleh perlindungan sosial," ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa meski regulasi di tingkat nasional telah tersedia, implementasinya di daerah belum sepenuhnya menjangkau seluruh pekerja, khususnya di sektor informal.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, lebih dari 7,5 juta pekerja di Sumatera Utara disebut masih belum mendapatkan jaminan sosial secara memadai.

Melalui Ranperda tersebut, DPRD Sumut mengusulkan perluasan cakupan perlindungan dengan skema bantuan iuran yang bersumber dari APBD, serta kolaborasi lintas sektor.

"Skema ini dirancang agar seluruh pekerja, termasuk yang rentan, dapat terintegrasi dalam sistem perlindungan sosial nasional," jelasnya.

Darma berharap, kebijakan ini nantinya mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja rentan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di Sumatera Utara secara lebih luas.