Sastriadi Aritonang, perwakilan dari Persatuan Buruh (Prabu) Peduli K3 yang berada di lokasi, secara tegas menghentikan sementara aktivitas pembongkaran. Ia menilai seluruh personel yang terlibat tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), sebuah pelanggaran mendasar dalam setiap kegiatan kerja berisiko tinggi.

"Semua personel tidak pakai APD. Ini bukan pelanggaran kecil, ini menyangkut keselamatan jiwa. Bahkan operator excavator tidak bisa menunjukkan SIO (Surat Izin Operator) dan sertifikat K3 saat diminta," ungkap Sastriadi dengan nada geram.

Lebih mengejutkan lagi, Sekretaris SDABMBK Kota Medan, Willy Irawan, disebut tidak mengetahui adanya personel yang bekerja tanpa perlindungan keselamatan standar. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya pengawasan internal dalam pelaksanaan kegiatan lapangan yang berisiko tinggi.

Sastriadi juga mengungkapkan bahwa saat dirinya meminta kehadiran PJK3 (Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja) serta dokumen pendukung K3, permintaan tersebut diabaikan.

"Saya minta hentikan kegiatan sampai PJK3 dihadirkan. Tapi mereka berdalih ini sudah perintah pimpinan. Ketika diminta sertifikat, malah dijawab 'di rumah'. Ini sangat tidak profesional," tegasnya.

Yang paling disorot adalah pernyataan salah satu oknum Satpol PP berinisial Taufik yang justru meremehkan aspek keselamatan kerja.

"Saat saya tanya soal K3 dan APD, dia bilang K3 itu cuma urusan administrasi, suruh saya datang ke kantor. Ini pernyataan yang menunjukkan ketidaktahuan fatal," tambah Sastriadi.

Diduga Langgar UU K3

Sikap dan tindakan aparat di lapangan tersebut diduga kuat melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Dalam undang-undang tersebut secara tegas diatur bahwa:

- Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya.

- Setiap pemberi kerja wajib menyediakan APD dan memastikan penggunaannya.

- Setiap pekerjaan dengan risiko tinggi wajib diawasi oleh tenaga ahli K3 yang kompeten.

Selain itu, ketentuan ini juga diperkuat oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan kewajiban perlindungan tenaga kerja, termasuk aspek keselamatan kerja.

Jika terbukti melanggar, maka pihak yang bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif, karena kelalaian terhadap K3 bukan sekadar pelanggaran teknis, melainkan ancaman nyata terhadap keselamatan manusia.

Cerminan Buruk Aparat Penegak Perda

Alih-alih menjadi contoh dalam penegakan aturan, tindakan Satpol PP Kota Medan justru dinilai mencoreng wajah penegakan hukum itu sendiri. Pernyataan yang menyebut K3 hanya sebagai "urusan administrasi" menunjukkan rendahnya pemahaman terhadap regulasi yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap kegiatan operasional.

Padahal sebelumnya, berbagai elemen masyarakat, termasuk Prabu Peduli K3, telah menggelar aksi damai di Kantor Wali Kota Medan selama dua hari berturut-turut untuk mendesak penguatan pengawasan K3 di Sumatera Utara yang disebut sudah memasuki "zona merah".

"Ini bukan sekadar kelalaian, ini kebodohan yang dipertontonkan ke publik. Mereka yang seharusnya menegakkan aturan, justru melanggar aturan paling mendasar," pungkas Sastriadi.

Desakan Evaluasi dan Sanksi

Peristiwa ini memunculkan desakan agar Pemerintah Kota Medan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satpol PP dan SDABMBK. Selain itu, aparat yang terlibat diminta untuk diperiksa dan diberikan sanksi tegas jika terbukti lalai.

Jika dibiarkan, praktik abai K3 seperti ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan korban jiwa—sesuatu yang seharusnya bisa dicegah dengan kepatuhan terhadap aturan yang sudah jelas.

Terpisah, Kasatpol PP Medan Yunus yang dikonfirmasi awak media, hingga berita ini masuk ke meja redaksi masih belum memberikan tanggapan.(Dam)

Melalui Dewan Pimpinan Wilayah Sumatera Utara, HIPSI menggelar sosialisasi pembentukan struktur organisasi yang dirangkai dengan agenda strategis penguatan ekonomi berbasis syariah.

Kegiatan berlangsung pada Jumat, 17 April 2026 di Aula Rumah Makan Ayam Goreng Wong Solo, Medan itu dihadiri 78 peserta.

Mereka tidak hanya datang sebagai undangan, tetapi langsung mengambil peran dengan resmi mendaftarkan diri sebagai anggota Himpunan Pengusaha Syariah Indonesia.

Yang menarik, forum ini juga dihadiri perwakilan pelaku usaha UMKM dari beberapa kabupaten dan kota di Sumatera Utara, menegaskan bahwa Himpunan Pengusaha Syariah Indonesia tidak hanya membangun struktur organisasi, tetapi juga merangkul basis ekonomi riil di daerah.

Ketua Himpunan Pengusaha Syariah Indonesia, Muhammad Nasution, memaparkan arah pembentukan bidang organisasi sekaligus menekankan pentingnya integrasi antar pelaku usaha dalam satu ekosistem.

Menurutnya, HIPSI harus menjadi rumah bersama yang mampu menghubungkan potensi usaha dari berbagai daerah.

Kehadiran Ketua Umum DPP Himpunan Pengusaha Syariah Indonesia, Effriady Guaman, memberi bobot strategis pada kegiatan ini.

Ia menegaskan bahwa penguatan HIPSI di daerah merupakan bagian dari upaya membangun jaringan ekonomi syariah yang terstruktur secara nasional.

Tak berhenti pada pembentukan organisasi, HIPSI Sumatera Utara juga memperkenalkan rencana pendirian Koperasi Produsen HIPSI DPW Sumatera Utara. Koperasi ini dirancang sebagai instrumen konkret untuk memperkuat ekonomi anggota, khususnya pelaku UMKM yang selama ini menghadapi keterbatasan akses permodalan dan distribusi.

Dengan konsep berbasis syariah, koperasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi lembaga simpan pinjam, tetapi juga pusat produksi dan distribusi yang mampu menghubungkan pelaku usaha dari berbagai kabupaten dan kota dalam satu rantai ekonomi.

Peserta kegiatan yang terdiri dari pengurus, calon pengurus bidang, komunitas usaha, serta perwakilan UMKM lintas daerah menunjukkan antusiasme tinggi.

Diskusi berkembang pada isu-isu praktis, bagaimana memperluas pasar, memperkuat kolaborasi, hingga menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien di bawah naungan Himpunan Pengusaha Syariah Indonesia.

Kegiatan ini menjadi penanda bahwa HIPSI tidak sekadar hadir sebagai organisasi formal, tetapi sebagai gerakan ekonomi yang berupaya menjawab kebutuhan nyata pelaku usaha.

Dengan merangkul UMKM dari berbagai kabupaten/kota dan menyiapkan koperasi sebagai instrumen utama, HIPSI Sumatera Utara mulai membangun fondasi ekonomi kolektif yang terarah.

Di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah, langkah HIPSI ini memperlihatkan satu arah, memperkuat dari dalam, menghubungkan dari daerah, dan membangun kemandirian ekonomi umat secara berkelanjutan.(erni)

Sastriadi Aritonang, perwakilan dari Persatuan Buruh (Prabu) Peduli K3 yang berada di lokasi, secara tegas menghentikan sementara aktivitas pembongkaran. Ia menilai seluruh personel yang terlibat tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), sebuah pelanggaran mendasar dalam setiap kegiatan kerja berisiko tinggi.

"Semua personel tidak pakai APD. Ini bukan pelanggaran kecil, ini menyangkut keselamatan jiwa. Bahkan operator excavator tidak bisa menunjukkan SIO (Surat Izin Operator) dan sertifikat K3 saat diminta," ungkap Sastriadi dengan nada geram.

Lebih mengejutkan lagi, Sekretaris SDABMBK Kota Medan, Willy Irawan, disebut tidak mengetahui adanya personel yang bekerja tanpa perlindungan keselamatan standar. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya pengawasan internal dalam pelaksanaan kegiatan lapangan yang berisiko tinggi.

Sastriadi juga mengungkapkan bahwa saat dirinya meminta kehadiran PJK3 (Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja) serta dokumen pendukung K3, permintaan tersebut diabaikan.

"Saya minta hentikan kegiatan sampai PJK3 dihadirkan. Tapi mereka berdalih ini sudah perintah pimpinan. Ketika diminta sertifikat, malah dijawab 'di rumah'. Ini sangat tidak profesional," tegasnya.

Yang paling disorot adalah pernyataan salah satu oknum Satpol PP berinisial Taufik yang justru meremehkan aspek keselamatan kerja.

"Saat saya tanya soal K3 dan APD, dia bilang K3 itu cuma urusan administrasi, suruh saya datang ke kantor. Ini pernyataan yang menunjukkan ketidaktahuan fatal," tambah Sastriadi.

Diduga Langgar UU K3

Sikap dan tindakan aparat di lapangan tersebut diduga kuat melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Dalam undang-undang tersebut secara tegas diatur bahwa:

- Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya.

- Setiap pemberi kerja wajib menyediakan APD dan memastikan penggunaannya.

- Setiap pekerjaan dengan risiko tinggi wajib diawasi oleh tenaga ahli K3 yang kompeten.

Selain itu, ketentuan ini juga diperkuat oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan kewajiban perlindungan tenaga kerja, termasuk aspek keselamatan kerja.

Jika terbukti melanggar, maka pihak yang bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif, karena kelalaian terhadap K3 bukan sekadar pelanggaran teknis, melainkan ancaman nyata terhadap keselamatan manusia.

Cerminan Buruk Aparat Penegak Perda

Alih-alih menjadi contoh dalam penegakan aturan, tindakan Satpol PP Kota Medan justru dinilai mencoreng wajah penegakan hukum itu sendiri. Pernyataan yang menyebut K3 hanya sebagai "urusan administrasi" menunjukkan rendahnya pemahaman terhadap regulasi yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap kegiatan operasional.

Padahal sebelumnya, berbagai elemen masyarakat, termasuk Prabu Peduli K3, telah menggelar aksi damai di Kantor Wali Kota Medan selama dua hari berturut-turut untuk mendesak penguatan pengawasan K3 di Sumatera Utara yang disebut sudah memasuki "zona merah".

"Ini bukan sekadar kelalaian, ini kebodohan yang dipertontonkan ke publik. Mereka yang seharusnya menegakkan aturan, justru melanggar aturan paling mendasar," pungkas Sastriadi.

Desakan Evaluasi dan Sanksi

Peristiwa ini memunculkan desakan agar Pemerintah Kota Medan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satpol PP dan SDABMBK. Selain itu, aparat yang terlibat diminta untuk diperiksa dan diberikan sanksi tegas jika terbukti lalai.

Jika dibiarkan, praktik abai K3 seperti ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan korban jiwa—sesuatu yang seharusnya bisa dicegah dengan kepatuhan terhadap aturan yang sudah jelas.(Dam)

Ironisnya, uang hasil kejahatan tersebut diakuinya ludes digunakan untuk berfoya-foya membeli narkoba dan bermain judi online (judol).

Kapolsek Medan Area, AKP M Ainul Yaqin, menjelaskan bahwa aksi pencurian tersebut terjadi pada Rabu, 18 Maret 2026, sekitar pukul 13.30 WIB. Korban bernama Habib baru menyadari ponselnya raib saat berada di area masjid dan langsung membuat laporan resmi ke Mapolsek Medan Area.

"Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku masuk ke dalam masjid dan mengambil handphone milik korban. Setelah dilakukan penyelidikan, identitas pelaku berhasil kita kantongi," ujar AKP Ainul Yaqin, Jumat (10/4/2026).

Setelah melakukan perburuan, petugas mendapatkan informasi keberadaan pelaku. Tak butuh waktu lama, tim yang dipimpin Kanit Reskrim langsung bergerak menuju kawasan Pajak Sambas, Kelurahan Masjid, Kecamatan Medan Kota.

Di sana, petugas menemukan Charles sedang berada di sebuah mushola. Tanpa perlawanan berarti, pria paruh baya ini langsung diboyong petugas ke mako.

Saat diinterogasi penyidik, Charles tidak dapat mengelak. Ia mengakui seluruh perbuatannya. Namun sayang, handphone milik korban sudah tidak ada di tangannya karena telah digadaikan kepada orang lain.

"Kepada penyidik, pelaku mengakui perbuatannya. Untuk barang milik korban telah digadai dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba serta main judi online," pungkas Ainul Yaqin. (Dam)

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas turun langsung ke lokasi untuk memastikan percepatan penanganan segera dilakukan.

Jembatan peninggalan era kolonial Belanda yang dibangun pada rentang 1887–1915 itu roboh setelah diterjang banjir besar. Meski tak lagi difungsikan sebagai jalur kereta api, jembatan tersebut selama ini menjadi akses penting mobilitas warga antarwilayah, termasuk jalur utama anak-anak menuju sekolah.

Peninjauan dilakukan bersama perangkat daerah terkait, mulai dari Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas SDABMBK, camat terkait, hingga perwakilan PT KAI dan PDAM Tirtanadi. Sinergi ini menegaskan komitmen percepatan pemulihan akses masyarakat yang terdampak.

Rico Waas menegaskan Pemko Medan tidak akan membiarkan kondisi ini berlarut. Dengan status lahan berada di bawah kewenangan PT KAI, Pemko Medan kini menyiapkan strategi kolaboratif untuk membangun kembali akses penyeberangan yang lebih modern, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

"Kami bersama PT KAI akan menyiapkan strategi pembangunan akses penyeberangan yang nyaman bagi masyarakat," kata Rico Waas seraya berharap pembangunan akses penyebrangan ini dapat menghubungkan kembali aktivitas warga antar kecamatan dan kelurahan, serta memastikan mobilitas, khususnya anak-anak sekolah, kembali normal dan aman.(ATN)

Kemarin, salah satu Penasehat Hukum (PH) korban, yang berasal dari kantor hukum Sinergi Law Firm, Aulia Rahman Hakim Hasibuan, S.H., M.H menyambangi Polsek Medan Area. Ia mempertanyakan perkembangan dari laporan kliennya yang hingga kini tak kunjung ada titik terang.

"Aneh juga, padahal sudah jelas bukti-bukti yang kita serahkan ke penyidik, baik saksi, visum et repertum, serta rekaman video pada saat kekerasan terjadi, tapi tak seorang pelaku yang diamankan," imbuh Aulia Rahman, Jumat (17/4/2026).

Untuk itu, ia meminta Polsek Medan Area menaikkan status laporan menjadi penyidikan dan segera menetapkan tersangka atas tindak kekerasan yang terjadi di muka umum yang dilakukan lebih dari satu orang serta mengakibatkan luka berat terhadap korban.

Seperti diketahui, pada Senin (30/3/2026) pagi, aksi brutal sekelompok preman di Pasar Sukaramai Medan membuat koordinator lapangan perparkiran di pasar tersebut, Dandy Aulia Pratama, babak belur. Seluruh tubuhya mengalami luka memar dan bibirnya robek sehingga harus menjalani operasi.

Ceritanya, pagi itu Dandy datang bersama rekannya ke lokasi kejadian untuk melaksanakan tugasnya.

Setibanya di lokasi, mereka dihampiri sekelompok preman dan melarang mereka untuk mengutip uang parkir di kawasan tersebut.

"Kalau masih mengutip uang parkir di sini, akan terjadi bentrok," ancam salah seorang pelaku.

Dandy yang merasa telah menerima mandat dari PUD Pasar Kota Medan, tak mempedulikan ancaman tersebut. Dan, tak berapa lama, sekelompok preman menyambangi dan menghujaninya dengan pukulan.

Akibatnya, korban mengalami luka serius, di antaranya bibir koyak, kedua tangan bengkak, kaki kanan bengkak, punggung memar, serta kepala korban terbentur keras ke aspal.

Beruntung, korban yang masih bisa menyelamatkan diri, kabur ke arah Pos Lantas Sukaramai. Selanjutnya, korban membuat laporan ke Polsek Medan Area.

Terpisah, Kapolsek Medan Area AKP Ainul Yaqin yang dikonfirmasi awak media, mengaku pihaknya masih memeriksa saksi-saksi.(Dam)

Dalam pelantikan tersebut, terdapat sejumlah perubahan susunan kepengurusan, di antaranya Ny. Asniar Lom Lom Suwondo menjabat sebagai Staf Ahli I serta Ny. Nurbaiti Dedi Maswardy sebagai Staf Ahli II TP PKK Kabupaten Deli Serdang.

Bupati menegaskan bahwa revisi dalam kepengurusan merupakan hal yang wajar dan harus dimaknai sebagai upaya akselerasi kinerja. Seluruh pengurus, baik inti, harian, maupun tingkat kecamatan, diharapkan mampu meningkatkan peran dan kontribusinya.

"Enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi indikator kinerja PKK, selaras dengan visi dan misi daerah, Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, serta program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, saya harap kita bisa bersinergi, mengingat sebagian besar pengurus PKK merupakan pendamping pejabat struktural," jelasnya.

Selaku Pembina TP PKK Kabupaten, Bupati berharap seluruh pengurus yang dilantik dapat menjalankan amanah dengan baik dan memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan. Menurutnya, keberhasilan program PKK tidak terlepas dari dukungan para camat sebagai pembina PKK di wilayah masing-masing.

"Program PKK khususnya di kecamatan, tidak terlepas dari peran Bapak Ibu Camat. Tidak mungkin terjadi keberhasilan program PKK ini bila tidak didukung oleh camat selaku pembina PKK di kecamatan," ujarnya.

Ia juga berharap para camat tidak hanya berperan sebagai pembina tingkat kecamatan, tetapi juga menjadi katalisator agar seluruh program PKK benar-benar memberi dampak nyata kepada masyarakat. Ia menegaskan, capaian tersebut juga akan berkaitan dengan kinerja seluruh pihak yang telah disepakati bersama.

Bupati juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan unsur struktural maupun fungsional pemerintah semata, tetapi harus melibatkan seluruh peran serta masyarakat. Karena itu, TP PKK diharapkan mengambil peran penting dalam menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk bersama-sama membangun Deli Serdang.

"Selamat bekerja kepada seluruh pengurus yang baru dilantik, tunjukkan kinerja terbaik dan berikan kontribusi yang besar dan nyata," pungkasnya.( DMS)

Percepatan ekosistem halal di Kota Medan kian dipacu melalui sinergi Pemko Medan dan Sekretariat BPJPH Sumatera Utara. Hal ini mengemuka dalam audiensi di Rumah Dinas Wali Kota, Jumat (17/4/2026).

Fokus pembahasan diarahkan pada penguatan sertifikasi halal sebagai fondasi peningkatan daya saing produk lokal, khususnya sektor UMKM.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan komitmen Pemko Medan untuk mempercepat sertifikasi halal bagi UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah. "Kami mengharapkan peran Sekretariat BPJPH dalam memastikan produk-produk di Kota Medan bersertifikat halal, khususnya UMKM," kata Rico Waas.

Ia menilai jaminan halal menjadi kunci menembus pasar yang lebih luas. Karena itu, Pemko Medan mendorong kemudahan proses sertifikasi agar tidak membebani pelaku usaha. "Kami ingin pelaku UMKM dipermudah karena sertifikat halal akan menjadi motor pemasaran produk mereka," ungkapnya.

Sekretaris BPJPH Sumut Makmur Nasution, mengapresiasi dukungan Pemko Medan dan menegaskan kesiapan pihaknya mempercepat penguatan ekosistem halal. "Dengan dukungan fasilitas dan kebijakan dari Pemko Medan, kami optimistis ekosistem halal akan tumbuh lebih cepat dan kuat," ujar Makmur Nasution.(ATN)

Dansub Denpom I/5-1 Belawan, Lettu CPM Pebruari P Tobing, SH tampak memimpin langsung kegiatan tersebut bersama anggotanya. Ia terlihat berdiri di tepi jalan sambil sesekali menyapa masyarakat yang menerima bantuan.

Sebanyak 100 kotak nasi dibagikan dalam kegiatan tersebut. Sasaran penerima terlihat beragam, mulai dari pengendara roda dua hingga warga sekitar yang melintas di lokasi.

Dari pantauan di lapangan, kegiatan berlangsung dengan tertib. Warga yang menerima bantuan tampak antusias, beberapa di antaranya mengucapkan terima kasih sebelum melanjutkan perjalanan.

"Yang dibagikan hari ini ada 100 kotak nasi," ujar Lettu CPM Pebruari P Tobing, SH singkat di sela kegiatan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian sosial jajaran Sub Denpom I/5-1 Belawan kepada masyarakat sekitar.

Sementara itu, Dandenpom I/5 Medan, Letkol Cpm Atep Priatna, S.H., M.Tr. Mil., M.Han., senantiasa menekankan kepada seluruh jajaran agar terus berbuat baik secara tulus dan ikhlas kepada masyarakat.

Hingga kegiatan berakhir, situasi tetap berjalan aman dan lancar, serta mendapat respon positif dari masyarakat yang melintas di kawasan tersebut. ( Atn)

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek peningkatan dan rehabilitasi jaringan tersier irigasi di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara.

Dalam aksinya, massa menyoroti adanya dugaan penyimpangan dalam kegiatan yang berstatus Swakelola Tipe I, yang seharusnya dilaksanakan secara mandiri oleh pemerintah melalui Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan (OP).

Namun, berdasarkan temuan di lapangan, kegiatan tersebut diduga disubkontrakkan secara ilegal hingga mencapai 40 persen, sehingga berdampak pada menurunnya kualitas pekerjaan.

"Kami menemukan sekitar 20 titik pekerjaan dengan nilai anggaran kurang lebih Rp200 juta per titik. Jika diakumulasikan, total anggaran mencapai sekitar Rp4 miliar dari APBN. Namun hasilnya sangat memprihatinkan, banyak pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi bahkan terindikasi rusak dan tidak berfungsi," ujar Habibi Habibi, koordinator aksi.

Massa aksi menilai, kondisi tersebut tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya para petani yang sangat bergantung pada keberadaan irigasi. Alih-alih meningkatkan produktivitas pertanian, proyek tersebut justru dinilai gagal memberikan manfaat nyata.

Dalam tuntutannya, MADILOG SUMUT mendesak KPK RI untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan korupsi tersebut, termasuk memanggil dan memeriksa Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Kota Medan, Satuan Kerja OP, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OP yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.

Selain itu, massa juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum RI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pejabat terkait. Jika terbukti terdapat pelanggaran, mereka mendesak agar Kepala BBWS Sumatera II, Satker OP, dan PPK OP segera dicopot dari jabatannya.

"Aksi ini adalah bentuk komitmen kami dalam mengawal uang rakyat. Kami tidak ingin anggaran negara disalahgunakan tanpa pertanggungjawaban. Jika tuntutan kami tidak ditindaklanjuti, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar," tegas Habibi.

Aksi berlangsung dengan tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian. MADILOG SUMUT menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait.(Dam)

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dengan Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Deli Serdang serta Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Cabang Deli Serdang. Kerja sama ini diharapkan memperkuat pengawasan partisipatif terhadap potensi pencemaran sungai.

Turut hadir anggota DPRD Deli Serdang Andi Baso Ariani, pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Camat Tanjung Morawa bersama Forkopimcam, organisasi kepemudaan, komunitas pecinta lingkungan, serta masyarakat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Rio Laka Dewa, mengatakan sungai memiliki peran strategis sebagai sumber air, penopang ekosistem, serta bagian dari sistem pengendalian banjir. Namun, kondisi sungai saat ini masih menghadapi tantangan serius akibat pencemaran dari aktivitas domestik maupun dunia usaha.

"Berdasarkan data tahun 2025, indeks kualitas air Kabupaten Deli Serdang berada di angka 69,59 poin atau kategori sedang. Sementara target nasional tahun 2026 ditetapkan sebesar 75,85 poin. Ini menjadi tantangan yang harus dijawab melalui langkah nyata, terukur, dan berkelanjutan," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, menegaskan bahwa menjaga kebersihan sungai dan kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

"Kegiatan hari ini bukan sekadar seremonial, tetapi wujud kepedulian dan tanggung jawab kita bersama menjaga ekosistem. Sungai adalah sumber kehidupan, karena itu kebersihannya harus kita rawat demi kesehatan masyarakat dan masa depan generasi mendatang," tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk membangun kebiasaan hidup bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan serta mengelola limbah rumah tangga secara baik dan benar.

"Menjaga lingkungan dimulai dari hal sederhana. Jika sungai bersih, lingkungan sehat, maka kualitas hidup masyarakat juga akan semakin baik," tambahnya.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penebaran bibit ikan lele di Sungai Belumai. Selanjutnya, Wakil Bupati bersama rombongan menyusuri aliran sungai sambil meninjau kondisi lapangan dan menanam bibit pohon trambesi di sejumlah titik bantaran sungai.

Dalam penyusuran tersebut, rombongan menemukan sampah plastik di beberapa titik pinggir sungai. Kondisi itu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memperkuat upaya pengendalian pencemaran sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat.

Kegiatan berakhir di Tangkahan Pasir, Desa Telaga Sari. Di lokasi tersebut, Wakil Bupati bersama rombongan meninjau pelaksanaan Program PATEN KALI, serta melaksanakan Salat Jumat berjemaah di Masjid Sholihin.( DMS)

Keberagaman suku, budaya, dan agama, kata Rico Waas, merupakan identitas kuat yang harus dirawat melalui sikap saling menghargai dan memahami antarwarga.

"Semangat Bhinneka Tunggal Ika harus terus kita jaga. Rasa saling memahami di tengah keberagaman adalah kunci agar Kota Medan tetap kondusif," tegas Rico Waas.

Ia juga mendorong organisasi kemasyarakatan berperan aktif membantu pemerintah menangani persoalan sosial, khususnya penyalahgunaan narkoba dan kekerasan, baik di ruang publik maupun dalam keluarga.

Ketua Umum Pujaketarub Hermawan menyampaikan, selain bersilaturahmi, kedatangan mereka juga untuk mengundang Wali Kota menghadiri pelantikan pengurus Pujaketarub Sumut pada 25 April 2026 di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara. Selain mendukung kegiatan, Rico Waas akan berupaya hadir dalam kegiatan tersebut. (ATN)

Dukungan terhadap penguatan gaya hidup sehat dan partisipasi publik kembali ditegaskan melalui rencana penyelenggaraan event "Spirit Run 5K", yang diinisiasi BEM Universitas Pelita Harapan. Kegiatan ini dinilai Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, menjadi ruang positif bagi masyarakat sekaligus wadah kontribusi generasi muda.

Hal itu disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi pengurus BEM Universitas Pelita Harapan di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jumat (17/4/2026). Ia juga mendorong mahasiswa memahami tata kelola pemerintahan.

Rico Waas menegaskan, kegiatan publik harus dipersiapkan secara matang dan berkoordinasi dengan OPD, seperti rute dan persyaratan teknis demi keamanan dan kelancaran kegiatan.

"Acara olahraga harus dikoordinasikan ke Dispora. Rute dan persyaratan harus jelas agar bisa diamankan," kata Rico Waas seraya menambahkan, Pemko Medan juga membuka peluang PKL bagi mahasiswa untuk pembelajaran langsung.

Ketua BEM Universitas Pelita Harapan, Jasmine Angelica, menyampaikan Spirit Run 5K, dijadwalkan 25 April 2026 di Taman Kebun Bunga, melibatkan ratusan peserta. Ia juga mengundang Wali Kota hadir di acara tersebut.(ATN)

Dalam amanatnya, Wakil Bupati mengapresiasi disiplin ASN yang tetap menjalankan tugas di tengah cuaca kurang bersahabat.

"Walaupun hujan menempa kita pagi ini, saya yakin saudara-saudara tidak akan gentar. Tetap semangat, karena ini adalah rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan hujan ini membawa berkah, menghapus penat, serta memberikan kesehatan bagi kita semua," ujarnya.

Ia menegaskan apel gabungan menjadi momentum memperkuat disiplin dan komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Pelayanan yang baik akan mendorong kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, kita dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik," tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, Deli Serdang memiliki potensi besar di berbagai sektor yang harus dimaksimalkan secara profesional dan berkelanjutan.

"Peran seluruh perangkat daerah sangat penting dalam mendorong peningkatan PAD. Pelayanan yang mudah dan berkualitas akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya," tambahnya.

Selain itu, Wakil Bupati mengingatkan pembangunan daerah harus berjalan selaras melalui empat misi utama, yakni sehat pelayanan publiknya, sehat masyarakatnya, sehat ekonominya, dan sehat lingkungannya.

Pada apel gabungan tersebut, turut dilaksanakan penyerahan dana santunan Korpri Kabupaten Deli Serdang TMT 01-05-2026 dan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada tenaga Buruh Harian Lepas (BHL) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Wabup mengucapkan selamat kepada para penerima dan berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan dedikasi.

"Keberadaan BHL menjadi bagian penting dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat," katanya.

Menutup amanatnya, Wakil Bupati mengajak seluruh ASN terus meningkatkan kinerja, menjaga integritas, serta membangun budaya kerja yang efisien dan berorientasi hasil.

"Saya berharap seluruh ASN terus meningkatkan kinerja, menjaga integritas, dan bekerja dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan Kabupaten Deli Serdang," tutupnya.(DMS)

Kebijakan tersebut sejalan dengan Surat Edaran Nomor 800/2156 tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang, sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tanggal 31 Maret 2026, yang menekankan perubahan pola kerja yang lebih efisien, sehat, dan berkelanjutan.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostan) Kabupaten Deli Serdang, Sandra Dewi Situmorang, menyampaikan bahwa penyediaan fasilitas ini merupakan langkah konkret dalam mendukung kebijakan tersebut.

"Pemkab Deli Serdang menyediakan lima unit bus antar-jemput yang dapat dimanfaatkan ASN maupun non-ASN. Ini merupakan bagian dari transformasi budaya kerja ASN sekaligus mendukung pelaksanaan Car Free Day setiap hari Rabu," ujarnya.

Adapun titik kumpul layanan bus berada di Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan sebanyak dua unit, Simpang Karya Jaya (RSU Mitra Sejati) satu unit, serta Pintu Tol Amplas sebanyak dua unit.

Pelayanan penjemputan dimulai pukul 06.45 WIB. Sementara itu, untuk kepulangan, kendaraan bus disiagakan di Kantor Bupati mulai pukul 16.30 WIB.

Selain memanfaatkan fasilitas bus, ASN dan masyarakat juga diimbau menggunakan moda transportasi ramah lingkungan lainnya, seperti angkutan umum, kendaraan listrik, sepeda, sepeda motor, maupun berjalan kaki.

Sandra menegaskan, penerapan Car Free Day yang berlaku setiap hari Rabu diharapkan mampu membentuk kebiasaan baru yang lebih sehat dan produktif.

"Melalui kebijakan ini, kita ingin mendorong perubahan pola hidup dan budaya kerja yang lebih ramah lingkungan serta berkelanjutan di Deli Serdang," tutupnya. ( DMS)

"Pemerintah harusnya bisa menetapkan tersangka dalam kasus bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera (Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat) pada akhir November 2025 lalu, tak hanya sekedar menutup perusahaan-perusahaan saja. Bayangkan, lebih dari 1.100 jiwa yang tewas dan 3,3 juta orang terdampak," desaknya.

Diakuinya, pemerintah telah merespon dengan cepat pasca kejadian dan patut diapresiasi. Tapi harusnya tak sampai di situ saja, harus juga ketegasan dalam penegakan hukumnya, menetapkan tersangka.

Menurutnya, sangsi pencabutan izin secara administrasi terhadap perusahan atau koorporasi serta denda, tidak semestinya menghilangkan sangsi pidana yang telah merenggut ribuan korban jiwa dan kerugian material puluhan trilyun rupiah.

"Belum lagi kerugian ratusan trilyun rupiah yang merugikan negara dari dampak kerusakan lingkungan serta perbaikan lingkungan yang akan di lakukan pemerintah RI. Untuk itu, DPP HARI menuntut dan mendesak Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong aparat penegak hukum, menyeret semua pelaku perusakan lingkungan tersebut ke meja persidangan dan dituntut maksimal karena telah menewaskan ribuan korban jiwa," ungkapnya.

Jangan Dianggap Enteng

Bachtiar juga mengingatkan kepada pemerintah, untuk tidak menganggap enteng peristiwa yang telah menewaskan ribuan korban jiwa. Ketegasan ini pun ditunggu rakyat Indonesia.

"Bila pelaku perusak lingkungan dan ilegal loging tidak dipidana berat, apalagi telah menewaskan ribuan jiwa, publik akan mempertanyakan kewibawaan sosok Presiden Prabowo Subianto," sebut Bachtiar.

Dampak dan Fakta Kunci Bencana Sumatera 2025-2026

Wilayah Terdampak: Wilayah utara dan tengah Sumatera, terutama Aceh Tamiang, Agam, Sibolga, dan Tapanuli.

Jumlah Korban: Hingga Januari 2026, tercatat 1.199 orang meninggal dunia dan 144 orang hilang.

Penyebab: Faktor cuaca ekstrem diperparah oleh rusaknya fungsi hidrologis hutan akibat alih fungsi lahan seluas 1,4 juta hektare menjadi pertambangan dan perkebunan.

Dampak Ekonomi: Kerugian diperkirakan mencapai Rp68,8 triliun, dengan 3,3 juta orang terdampak langsung maupun tidak langsung.

Penanganan: Survei Cyrus Network per April 2026 menunjukkan 79,6% responden menilai penanganan, bantuan, dan recovery oleh pemerintah pusat dan daerah sudah lebih baik dibandingkan awal kejadian.

Bencana ini juga memicu perhatian nasional mengenai krisis iklim dan tata kelola lingkungan.(Dam)

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menentukan nilai tanah secara objektif berdasarkan kondisi riil di lapangan. Pendataan ZNT memiliki peran penting sebagai dasar dalam berbagai layanan pertanahan, seperti peralihan hak, pendaftaran tanah, serta penetapan nilai ekonomi tanah yang adil dan merata.

Kegiatan ini juga menjadi bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan, khususnya dalam penyediaan informasi nilai tanah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui pendataan ZNT Tahun 2026 ini, diharapkan dapat tercipta basis data nilai tanah yang lebih akurat sehingga mampu mendukung perencanaan pembangunan daerah, meningkatkan kepastian hukum, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kegiatan berlangsung dengan lancar dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah desa serta partisipasi aktif masyarakat setempat. (Rel/Lkt)

"Besaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan persiapan PTSL berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dibagi menjadi lima kategori wilayah. Biayanya mulai dari Rp150.000 hingga Rp450.000," jelas Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Shamy Ardian, dalam keterangannya.

Rincian biaya kelima kategori wilayah tersebut antara lain untuk Kategori I yang meliputi Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur sebesar Rp450.000; sedangkan untuk Kategori II yang meliputi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat sebesar Rp350.000.

Sementara untuk Kategori III, yaitu Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, dan Kalimantan Timur sebesar Rp250.000. Kategori IV, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Kalimantan Selatan sebesar Rp200.000; serta Kategori V yang mencakup Provinsi Jawa dan Bali sebesar Rp150.000.

Pembiayaan persiapan PTSL yang ditentukan melalui SKB 3 Menteri ini merupakan kebijakan bersama Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. SKB 3 Menteri No. 25/SKB/V/2017, No. 590-3167A Tahun 2017, dan No. 34 Tahun 2017 ini menetapkan bahwa pembiayaan persiapan PTSL mencakup untuk kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan meterai hingga kegiatan operasional petugas kelurahan/desa. Namun, biaya tersebut belum termasuk pembuatan akta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), atau Pajak Penghasilan (PPh).

"Jika ada pungutan yang melebihi standar SKB 3 Menteri tersebut tanpa dasar peraturan yang sah, maka dapat dikategorikan sebagai pungutan liar," terang Shamy Ardian.

Informasi lengkap mengenai lokasi PTSL di masing-masing daerah, dapat ditanyakan melalui pemerintah desa/kelurahan setempat ataupun Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten setempat. Masyarakat bisa memanfaatkan keberadaan program PTSL ini untuk mendaftarkan tanah pertama kalinya dengan lebih mudah dan transparan (Rel/Lkt

"Sudah ada penurunan (jumlah berkas layanan pertanahan) selama satu kuartal ini. Level penurunannya sampai pada angka 22.000. Progresnya sudah bagus, tapi target kita berkas (yang masuk) di Q1-Q2-Q3 tahun 2025 sudah harus zero berkas," ujar Menteri Nusron di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Menteri Nusron juga mengimbau sejumlah Kantor Wilayah BPN Provinsi yang masih memiliki target penyelesaian berkas pertanahan tahun 2025 untuk segera menggelar rapat khusus guna membahas percepatan penyelesaiannya. "Kita tetap ada target penurunannya hingga mendekati nol berkas, kalau kita mau tertib pelayanan. Oleh karena itu, di akhir bulan Mei 2026 berkas Q1 2025 tuntas, di akhir bulan Juni 2026 berkas Q2 2025 selesai," tegas Menteri Nusron.

Kepada jajarannya, mulai dari Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi; Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya; Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi; hingga unit kerja Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (Pusdatin), Menteri Nusron meminta untuk menyusun strategi pencegahan dan penanganan berkas layanan pertanahan. "Kita buat strategi untuk men-cleansing (berkas) model begini. Kemudian bagaimana kejadian yang sama tidak terulang lagi. Apakah mitigasi secara teknologi atau sistem IT, lalu mitigasi secara SOP-nya bagaimana," tuturnya.

Kepala Pusdatin, I Ketut Gede Ary Sucaya, dalam kesempatan ini melaporkan progres penyelesaian berkas layanan pertanahan secara nasional menunjukkan tren positif. Hal itu ditandai dengan meningkatnya jumlah berkas yang berhasil diselesaikan. "Total penurunan berkas layanan pertanahan tahun 2025 hingga 12.285 berkas, ini pengurangannya cukup banyak meskipun kita kemarin mengalami libur hari raya yang cukup panjang," terangnya.

Ia menyebut, salah satu faktor penyebab tertahannya berkas di Kantor Pertanahan adalah berkas tersebut tidak dapat diproses karena mengalami sengketa. "Ada yang sengketa, ada yang masih terjadi permasalahan batas, ada juga sebagian berkas yang sedang dilengkapi sehingga menunggu pemohon untuk datang kembali memberikan kelengkapan berkasnya," jelas I Ketut Gede Ary Sucaya.

Dalam Rapim ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya turut menyampaikan progres program dan layanan di masing-masing unit kerja. Rapim diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan jajaran, baik secara luring maupun daring. (Rel/Lkt)

"Kementerian ATR/BPN akan terus mendukung upaya ini demi kemaslahatan masyarakat, utamanya dengan mengingatkan perusahaan-perusahaan pemegang konsesi HGU besar untuk melaksanakan komitmen yang telah disampaikan saat pengelolaan lahan, termasuk dalam membantu mengatasi kebakaran hutan dan lahan," ujar Wamen Ossy usai apel yang berlangsung di Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Kabinet Merah Putih, pemerintah daerah, sektor swasta, serta masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan koordinasi dan kesiapan menghadapi potensi karhutla.

Dalam kesempatan tersebut, Ossy Dermawan yang didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat, Mujahidin Ma'ruf, menegaskan bahwa angka karhutla secara nasional menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. "Namun, itu tidak menghilangkan kewaspadaan kita, kesiapsiagaan kita, terutama pemerintah, dalam menghadapi ini semua,' tutur Wamen Ossy.

Menko Polkam dalam sambutannya turut menegaskan bahwa kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan ini telah menjadi atensi langsung oleh Presiden Republik Indonesia. "Keberhasilan selama ini harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan," imbaunya.

Adapun pada Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla ini dilakukan peninjauan pasukan gabungan dari TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, hingga pemadam kebakaran. Lalu, para pejabat yang hadir diajak meninjau sejumlah peralatan yang telah disiapkan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan. (Rel/Lkt)