Hal itu disampaikan Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, pada pelantikan Federasi Akuatik Indonesia Kabupaten Deli Serdang sekaligus membuka Bunda Yin Swimming Competition 2026 di Kolam Renang Cadika, Lubuk Pakam, Minggu (26/7/2026).

Bupati mengatakan, pendataan atlet menjadi bagian penting dalam pembinaan yang terarah. Melalui pendataan tersebut, pemerintah dapat memberikan dukungan yang tepat, termasuk rencana pemberian akses penggunaan kolam renang bagi atlet yang telah terdaftar.

"Rencana kita, atlet yang sudah terdata yang mau memakai kolam renang ini silakan dipakai, kita gratiskan saja. Saya harap seluruh klub yang ada di Kabupaten Deli Serdang mencatatkan seluruh atletnya. Ini juga menjadi salah satu bentuk dukungan dan motivasi dari pemerintah kepada seluruh atlet," ujarnya.

Selain mendorong pendataan atlet, ia juga berkomitmen meningkatkan kualitas sarana olahraga akuatik. Tahun ini pemerintah akan menyiapkan perencanaan peningkatan kolam renang agar memenuhi standar pertandingan, yang ditargetkan mulai dibangun pada 2027.

"Tahun ini kita siapkan perencanaannya, kemudian pada 2027 kita bangun agar memenuhi standar pertandingan yang berlaku," katanya.

Selain dukungan terhadap pembinaan melalui penyediaan fasilitas, ia juga mendorong jajaran pengurus yang baru saja dilantik dapat memperbanyak ajang kompetisi.

Menurutnya, kejuaraan menjadi sarana penting untuk mengukur kemampuan atlet sekaligus menambah pengalaman bertanding.

"Minimal dua kali kejuaraan kita adakan setiap tahun di Kabupaten Deli Serdang. Kalau bisa tiga kali. Inilah salah satu bentuk dukungan penuh dari pemerintah kabupaten terhadap pembinaan atlet," katanya.

Komitmen tersebut sejalan dengan capaian atlet akuatik Deli Serdang yang baru saja menorehkan prestasi di tingkat internasional. Pada ajang 3rd MILO-KL Klasik Invitational Swimming Championships 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia, empat atlet Deli Serdang berhasil meraih podium, yakni Sarah Emmanuella Nainggolan (Juara II nomor 50 meter Backstroke G3 Novice Swimmers), Andini Artama (Juara II nomor 100 meter Backstroke G2 Novice Swimmers), Muhammad Dhaffa (Juara III nomor 50 meter Backstroke G3 Novice Swimmers), dan Azka Arief Fawzi (Juara III nomor 50 meter Breaststroke G3 Novice Swimmers).

"Sekali lagi selamat kepada Ketua terpilih, Rinaldi, semoga cabang akuatik di Deli Serdang terus tumbuh dan maju, kami siap memberikan dukungan penuh," ucapnya.(drt)

Mewakili Ketua TP PKK Kabupaten Deli Serdang, Staf Ahli I TP PKK Kabupaten Deli Serdang, Ny Asniar Lom Lom Suwondo, berharap keikutsertaan Deli Serdang pada KKSU 2026 dapat menjadi sarana memperluas promosi kerajinan tangan, produk UMKM, dan kain khas daerah agar semakin dikenal di pasar yang lebih luas.

"Semoga melalui kegiatan ini, produk-produk unggulan Kabupaten Deli Serdang dapat menembus pasar nasional bahkan internasional, sehingga mampu meningkatkan daya saing UMKM serta memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat," harapnya.

KKSU 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berlangsung pada 23–26 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi ajang promosi produk UMKM, kriya, dan industri fesyen berbasis budaya lokal Sumatera Utara.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Ameriza Maruf Moesa, mengatakan Sumatera Utara memiliki kekayaan budaya seperti ulos, songket, dan berbagai kain tenun yang berpotensi besar dikembangkan menjadi produk fesyen bernilai tambah melalui kolaborasi, inovasi, dan strategi pemasaran yang tepat.

"Sumatera Utara memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Ulos sudah dikenal sejak lama dan memiliki potensi yang sangat besar untuk terus dikembangkan. Dengan kolaborasi yang baik, kami optimistis industri fesyen daerah akan semakin maju," ujarnya.(drt)

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus mendorong promosi produk unggulan daerah dan peningkatan daya saing UMKM melalui keikutsertaan dalam Karya Kreatif Sumatera Utara (KKSU) 2026 yang dirangkaikan dengan Medan Fashion Trend di Laguna Atrium Deli Park Mall.

Dalam pertemuan tersebut gedung eks Delimas dirancang sebagai pusat perbelanjaan terpadu dengan konsep empat lantai yang mengakomodasi kawasan retail, fesyen dan gaya hidup, pusat kuliner dan area keluarga, layanan kesehatan, sentra UMKM, hingga kawasan hiburan. Konsep tersebut diharapkan mampu menghadirkan pusat aktivitas ekonomi dan rekreasi yang lebih modern serta menjadi daya tarik baru bagi masyarakat Deli Serdang.

Meski demikian, konsep tersebut masih bersifat awal dan menjadi bagian dari penjajakan peluang investasi bersama calon mitra.

"Begitupun dengan kolam renang. Saya mau kolam yang ada diperbaiki dan bisa untuk pertandingan prestasi sehingga pembinaan para atlet dapat maksimal," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati juga menerima Anggota DPR RI Komisi X, Sofyan Tan, bersama Direktur Riset dan Pengembangan PT Terra Agro Persada Nico Wanandy, beserta jajaran Universitas Satya Terra Bhinneka untuk membahas pemanfaatan pupuk organik sebagai upaya memperbaiki kualitas tanah, mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia, serta menghasilkan produk pertanian yang lebih sehat.

Menurutnya,sinergi antara pemerintah, akademisi, dan mitra strategis menjadi langkah penting dalam menghadirkan inovasi yang mampu menjawab kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan para petani.

Rencananya akan dilakukan identifikasi lahan seluas 10 hingga 20 hektare yang memiliki produktivitas rendah, kondisi tanah yang rusak, atau rendemen yang kurang baik. Program percontohan tersebut akan difokuskan pada komoditas padi, cabai, dan bawang dengan pendampingan Universitas Satya Terra Bhinneka agar pelaksanaannya berbasis kajian ilmiah dan memberikan manfaat nyata bagi para petani.

"Kami ingin memastikan setiap inovasi yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat bagi petani. Melalui sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat, saya meyakini kita dapat mewujudkan pertanian Deli Serdang yang lebih maju, produktif, berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani," tegasnya.

Ia berharap berbagai penjajakan yang dilakukan tersebut dapat menghadirkan investasi dan inovasi yang mampu mengoptimalkan aset daerah, memperkuat sektor pertanian, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Deli Serdang. (drt)

Penegasan itu disampaikan Rico Waas saat memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja PUD Pasar Kota Medan Triwulan II Tahun 2026 di Ruang Rapat I Balai Kota Medan, Senin (27/7/2026), didampingi Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.

Rico Waas menegaskan evaluasi tidak boleh berhenti pada laporan keuangan semata. Menurutnya, setiap capaian harus dianalisis secara menyeluruh untuk memastikan peningkatan benar-benar lahir dari produktivitas dan kinerja organisasi, bukan dipengaruhi faktor lain.

"Kita perlu mengevaluasi PUD Pasar ini secara menyeluruh. Apakah ada peningkatan, stagnan atau justru menurun. Kalau angkanya meningkat tentu patut diapresiasi, tapi harus dijelaskan juga peningkatan itu karena apa," kata Rico Waas.

Selain memperkuat budaya kerja, Rico Waas meminta penerapan Key Performance Indicator (KPI) yang jelas bagi setiap pegawai dan kepala pasar. Menurutnya, pembenahan PUD Pasar harus dimulai dari perubahan mindset, modernisasi sistem kerja, dan terobosan baru.

"Saya tidak hanya ingin melihat laporan keuangan, tetapi juga KPI setiap pegawai dan kepala pasar. Mari benahi PUD Pasar bersama, ubah mindset dan sehatkan perusahaan melalui sistem kerja yang lebih baik," tegasnya.(ATN)

Setelah foto Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RIduduk semeja dengan pengacara Hotman Paris Hutapea dan Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir beredar di media sosial pada Selasa 28 Juli 2026, hal yang lebih mengejutkan menyusul beberapa jam kemudian: PWI mengumumkan akan mencabut laporan polisi terhadap Hotman Paris.

"Dicabut, nanti dicabut. Mungkin hari ini, paling lambat besok," kata Munir kepada wartawan, Selasa 28 Juli 2026.

Seperti diberitakan POSMETRO MEDAN sebelumnya, konflik antara Hotman Paris dan PWI bermula dari konferensi pers di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Jumat 17 Juli 2026.

Saat itu Hotman hadir sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah, yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait PT Asabri. Emosinya terpancing saat wartawan mengajukan pertanyaan yang menurutnya sudah berulang kali dijawab. "Lu punya otak enggak sih?" kata Hotman kepada wartawan.

Ucapan itu viral dan memantik protes keras. Hotman menyampaikan permintaan maaf melalui Instagram, namun PWI tetap melangkah ke jalur hukum.

Pada Senin 20 Juli 2026, PWI resmi melaporkan Hotman ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/B/5291/VII/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, dengan sangkaan Pasal 242 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang dugaan penghinaan terhadap golongan penduduk. Polda Metro Jaya bahkan telah memeriksa sepuluh orang saksi per 24 Juli 2026.

Namun segalanya berubah setelah Dasco turun tangan.

Menurut Munir, --seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Desas desus cerdas yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 29 Juli 2026-- pertemuan pada Selasa itu itu atas undangan Dasco yang ingin mempertemukan kedua pihak demi menjaga persatuan.

"Pak Dasco mempertemukan saya dengan Pak Hotman, pertimbangannya untuk persatuan Indonesia," kata Munir.

Dalam foto yang diunggah Dasco di Instagram pribadinya, Hotman dan Munir tampak berjabat tangan di meja makan, sementara Dasco duduk di tengah.

"Persatuan Indonesia. Silaturahmi bersama Ketua Umum PWI @munir.akhmad dan @hotmanparisofficial hari ini," tulis Dasco.

Sementara itu, ada satu laporan lain terhadap Hotman dari organisasi Media Independen Online (MIO) Indonesia yang dilayangkan terpisah ke Polda Metro Jaya, dan penanganannya ada di Direktorat Reserse Kriminal Umum — laporan itu tidak ikut dicabut oleh PWI dan proses penyelidikannya masih berjalan.

Sebelum ini semua, Hotman sendiri sudah lebih dulu mundur sebagai kuasa hukum Febrie Adriansyah pada 23 Juli 2026, hanya enam hari setelah menerima surat kuasa, karena kondisi kesehatannya memburuk pasca operasi saraf kejepit di Singapura pada 9 Juli 2026.***

Ruas jalan yang sebelumnya telah dikorek sebagai bagian dari persiapan perbaikan hingga kini belum menunjukkan kelanjutan pekerjaan. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian sekaligus keresahan bagi masyarakat yang setiap hari bergantung pada jalur tersebut.

Alih-alih menghadirkan perbaikan, jalan yang telah dikorek justru berubah menjadi lintasan yang membahayakan. Permukaan jalan yang tidak rata, berlubang, berdebu saat cuaca panas, serta licin ketika hujan telah mengganggu aktivitas masyarakat dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

Sejumlah warga mengaku banyak kendaraan mengalami kerusakan akibat harus melintasi jalan tersebut setiap hari. Tidak sedikit pula pengendara sepeda motor yang terjatuh karena kehilangan keseimbangan saat melewati permukaan jalan yang rusak dan tidak rata. Kondisi ini dikhawatirkan akan terus memakan korban apabila tidak segera ditangani.

Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya memulai pekerjaan dengan melakukan pengorekan, tetapi juga memberikan kepastian mengenai jadwal penyelesaian proyek.

Warga menegaskan bahwa yang dibutuhkan bukan sekadar janji, melainkan tindakan nyata agar jalan nasional tersebut kembali layak dan aman digunakan.

Secara hukum, penyelenggaraan jalan nasional merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat melalui kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum.

Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa jalan nasional merupakan bagian dari sistem jaringan jalan yang penyelenggaraannya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Ketentuan mengenai kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan jalan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Pengaturan tersebut membagi kewenangan penyelenggaraan jalan berdasarkan status jalan, sehingga jalan nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, sedangkan pemerintah daerah memiliki kewenangan sesuai status jalan yang menjadi tanggung jawabnya.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan penyelenggara jalan untuk segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Apabila perbaikan belum dapat dilakukan, penyelenggara jalan berkewajiban memberikan tanda atau rambu peringatan pada lokasi yang berbahaya demi melindungi keselamatan pengguna jalan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keselamatan pengguna jalan merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh penyelenggara jalan.

Oleh karena itu, apabila terdapat ruas jalan nasional yang telah dikorek namun dibiarkan tanpa kepastian penyelesaian hingga membahayakan masyarakat, maka penyelenggara jalan berkewajiban mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan pekerjaan sekaligus memastikan keselamatan para pengguna jalan.

Masyarakat meminta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional yang berwenang atas ruas jalan tersebut bersama Kementerian Pekerjaan Umum segera memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab terhentinya pekerjaan, target penyelesaian proyek, serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencegah bertambahnya korban kecelakaan.

Bagi masyarakat Hinai, jalan nasional bukan sekadar infrastruktur, melainkan urat nadi perekonomian, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan mobilitas sehari-hari.

Karena itu, setiap keterlambatan penyelesaian perbaikan bukan hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan jiwa para pengguna jalan.

Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil tindakan nyata agar jalan tersebut dapat kembali berfungsi secara aman, nyaman, dan memberikan kepastian bagi seluruh pengguna jalan.(RIS)

Dilansir dari Kyodo News, Selasa (28/7/2026), gempa bumi dahsyat di wilayah barat daya negara itu menimbulkan korban jiwa. Satu orang tewas ketika sebuah rumah runtuh.

Pihak berwenang mengatakan dikhawatirkan ada banyak orang lainnya yang masih terjebak di dalam pusat perbelanjaan Aeon Mall yang rusak parah akibat gempa di wilayah Kumamoto.

Sementara itu, stasiun televisi NHK melaporkan, setidaknya 50 orang dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka setelah gempa tersebut. Selain itu, dilaporkan juga 12 rumah runtuh, dengan empat di antaranya ada orang yang terjebak di dalamnya.

Sebelumnya Badan Meteorologi Jepang (JMA) melaporkan bahwa gempa bumi kuat itu terjadi di Pulau Kyushu, pada Selasa (28/7), sekira pukul 16.27 waktu setempat. Kekuatan gempa ini tercatat mencapai tingkat tertinggi, yaitu skala 7, pada skala intensitas seismik Jepang atau skala Shindo.

JMA menyatakan pasca-gempa, belum ada aktivitas tsunami yang teramati.

"Gempa ini terjadi di daratan, dan belum ada aktivitas tsunami yang teramati sejauh ini. Karena alasan ini, kami berharap dapat mencabut peringatan tsunami pada tahap yang relatif awal, tergantung pada kondisi permukaan laut di masa mendatang," kata juru bicara Badan Meteorologi Jepang, dilansir kantor berita AFP, Selasa (28/7/2026). (DetikNews)

​Melalui Inspektorat Kota Medan, telah memanggil dan meminta klarifikasi langsung dari oknum ASN bernama Syerly yang bertugas di Kantor Camat Medan Marelan. Langkah ini tertuang resmi dalam Berita Acara Klarifikasi Nomor 800.1.6.2/257/Irbansus/2026 tertanggal 28 Juli 2026.

Sebelumnya Lurah Paya Pasir Syerly sudah menyampaikan permohonan maaf kepada publik. hal tersebut terjadi secara spotan.

"Karena saya merasa dekat dan akrab serta sering bercanda kepada Ibu Ulfa, dan sebaliknya Ibu Ulfa pun demikian kepada saya, jadi terucap begitu saja" jelas Syerly S.Pd., M.A.P.

"Kami dekat dengan Ibu Lurah bang, jadi biasa bercanda seperti itu, ya mungkin tanggapan nitizen lain, saya pun mohon maaf juga, tapi yang jelas kami biasa aja kok gak ada masalah," ujar Ibu Ulfa, kepada awak media.

"Namun demikian dari hasil pemeriksaan, oknum ASN tersebut terindikasi kuat melanggar kode etik sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwal) Medan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penegakan Disiplin dan Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara," kata Inspektur Kota Medan, Erfin Fahrurrazi,

Erfin mengatakan,​pemeriksaan mengacu pada Pasal 4 huruf f Perwal Kota Medan Nomor 58 Tahun 2023. Dimana aturan tersebut secara tegas mengamanatkan bahwa setiap pegawai ASN wajib menunjukkan integritas dan keteladanan, baik dalam sikap, perilaku, ucapan, maupun tindakan kepada siapa pun, di dalam maupun di luar lingkungan kedinasan.

"​Buntut dari temuan ini, Inspektorat merekomendasikan adanya langkah pembinaan disiplin terhadap yang bersangkutan," tambahnya.

​selanjutnya, merujuk pada Pasal 7 ayat (1) huruf d dalam peraturan yang sama, tindakan disiplin yang direkomendasikan masuk dalam kategori hukuman disiplin ringan. Sanksi ini dijatuhkan atas pelanggaran kewajiban menjaga integritas dan keteladanan yang dinilai telah memberikan dampak negatif terhadap citra perangkat daerah terkait.

"​Langkah tegas ini menjadi bentuk komitmen Pemko Medan dibawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam menjaga profesionalisme serta marwah ASN di lingkungan Pemko Medan agar tetap menjadi pengayom dan teladan bagi masyarakat," pungkasnya. (REL)

Seorang gadis berusia 12 tahun dilaporkan telah melahirkan seorang bayi setelah mengandung selama delapan bulan. Insiden ini memicu gelombang kemarahan luas di kalangan masyarakat, dengan banyak pihak mempertanyakan kegagalan sistem dalam memberikan perlindungan, perawatan medis, dan keadilan bagi anak di bawah umur.

Menurut informasi yang beredar, kehamilan gadis tersebut tidak terdeteksi atau tidak ditangani dengan tepat waktu oleh keluarga maupun pihak berwenang.

Dugaan kuat menyebutkan bahwa gadis korban tidak mendapat akses perawatan medis yang memadai selama masa kehamilan, yang semakin memperburuk situasi dan menambah kesedihan atas tragedi ini.

Kasus ini dikhawatirkan melibatkan unsur kekerasan seksual terhadap anak, meskipun detail resmi mengenai pelaku dan latar belakang masih belum sepenuhnya terungkap ke publik.

Berita ini dengan cepat menjadi sorotan media sosial dan berbagai platform berita, memicu diskusi luas tentang perlindungan anak di India, khususnya di pedesaan Haryana. Banyak aktivis dan warganet mengecam lambatnya respons pihak berwenang serta dugaan upaya penutupan kasus oleh keluarga.

Kasus serupa sering kali menyoroti masalah mendalam seperti pernikahan anak, kekerasan seksual dalam rumah tangga, serta kurangnya kesadaran dan akses layanan kesehatan reproduksi di daerah terpencil. Di Haryana, isu-isu terkait keselamatan perempuan dan anak perempuan kerap menjadi perhatian nasional.

Meski demikian, beberapa laporan dan klarifikasi dari kepolisian Kaithal menyebutkan bahwa klaim serupa yang beredar di media sosial (termasuk versi dengan usia 9 tahun) ternyata banyak yang dibesar-besarkan atau bahkan hoaks.

Video yang viral seringkali diambil dari konteks berbeda, seperti seminar hukum, dan digabungkan untuk menciptakan narasi sensasional. Kepolisian setempat telah membantah adanya kasus persis seperti yang diklaim di beberapa unggahan viral.

Pihak berwenang diminta untuk segera melakukan investigasi menyeluruh guna memastikan kebenaran fakta, melindungi korban, dan memastikan pelaku (jika ada) diadili sesuai hukum. Undang-undang perlindungan anak di India, termasuk POCSO Act, seharusnya dapat diterapkan secara tegas dalam kasus-kasus seperti ini.

Kasus ini menjadi pengingat mendesak bagi pemerintah, LSM, dan masyarakat untuk memperkuat program edukasi, pemantauan kesehatan anak, serta pencegahan kekerasan seksual.

Banyak pihak menuntut transparansi penuh dari kepolisian Haryana serta dukungan medis dan psikologis bagi gadis tersebut agar ia dapat pulih dari trauma yang dialami. (BBS)

Keterangan yang dirangkum wartawan, pelaku diketahui berinisial JY (43), warga Jalan AR Hakim. Dari penangkapan itu petugas Tekab Polsek Medan Area juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa sabu 0,60 gram, satu unit sepeda motor Yamaha Mio, 2 handphone, 30 bungkus plastik klip kosong, timbangan elektrik dan satu buah sekop dari pipet, dan satu buah dompet perhiasan

"Penangkapan pelaku narkoba JY itu usai ada informasi keresahan masyarakat yang segera kita respon cepat, dimana ia kerap beraksi mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu di areal parkiran salah satu penginapan Jalan AR Hakim itu," jelas Kapolsek Medan Area, AKP M..Ainun Yaqin didampingi Kanit Reskrimnya Iptu Khairul Fijri Lubis, Selasa (28/7/2026) malam.

"Kita segera perintahkan Kanit Reskrim Polsek Medan Area Iptu Fajri bersama anggota untuk mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) sesuai informasi yang masyarakat sampaikan ke kita, dan setibanya di TKP, kita melihat seorang pria sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan langsung kita amankan, dari hasil pengeledahan sejumlah barang bukti kita temukan, termasuk sabu - sabu seberat 0,60 gram," jelas mantan Kanit Reskrim Polsek Medan Kota itu lagi.

"Kepada petugas pelaku mengakui barang bukti sabu-sabu itu miliknya diperoleh dari seorang bandar berinisial R. Akibat perbuatannya pelaku kini ditahan disel tahanan sementara Mapolsek Medan Area, untuk proses hukum selanjutnya," tutup AKP Ainul Yaqin.(Hap)

Perhatian utama tertuju pada peluang Diogo Ramalho menjadi starter setelah gelandang anyar Green Force itu mulai menunjukkan perkembangan performa. Pertandingan Persebaya Surabaya vs PSMSMedan menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk meraih poin penting di Grup B.

Green Force datang dengan modal kemenangan 1-0 atas Persija Jakarta, sedangkan PSMSMedan harus bangkit setelah kalah 0-2 dari Port FC pada laga pembuka. Bernardo Tavares kemungkinan besar masih melakukan beberapa penyesuaian komposisi pemain.

Pelatih asal Portugal itu sebelumnya menegaskan keputusan starter akan ditentukan berdasarkan kondisi kebugaran dan performa pemain saat latihan terakhir.

"Kalau saya melihat pemain belum bisa tampil dalam kondisi yang baik, saya lebih memilih tidak memainkannya. Siapa yang menunjukkan performa terbaik saat latihan, dia yang akan bermain," ujar Bernardo Tavares.

Diogo Ramalho menjadi salah satu pemain yang menarik perhatian jelang duel Persebaya Surabaya kontra PSMSMedan. Meski belum tampil sejak menit awal pada pertandingan sebelumnya, gelandang tersebut dinilai mengalami peningkatan setelah menjalani proses adaptasi bersama skuad Green Force.

Bernardo Tavares menyebut penampilan Diogo saat melawan Persija Jakarta lebih baik dibandingkan ketika tampil menghadapi PSIS Semarang dalam laga uji coba sebelumnya. Perkembangan tersebut membuat peluang pemain asal Portugal itu untuk masuk starting XI semakin terbuka.

Persebaya Surabaya membutuhkan kreativitas tambahan di lini tengah setelah saat menghadapi Persija Jakarta masih terlihat belum maksimal dalam membangun serangan kolektif. Kehadiran Diogo Ramalho sejak menit pertama bisa menjadi opsi untuk membantu Francisco Rivera dalam mengatur tempo permainan.

Selain Diogo, Bernardo juga memiliki banyak pilihan di sektor depan. Ramadhan Sananta berpotensi tetap dipercaya sebagai ujung tombak, sementara Miguel Pereira dan Malik Risaldi dapat menjadi ancaman dari sisi sayap.

Persebaya Surabaya diperkirakan tetap menggunakan formasi 4-3-3 yang menjadi salah satu pola utama Bernardo Tavares. Struktur pertahanan yang tampil solid ketika menghadapi Persija Jakarta kemungkinan tidak banyak mengalami perubahan.

Di posisi penjaga gawang, Reza Arya diprediksi kembali mendapat kepercayaan. Sementara itu, lini belakang bisa diisi Koko Ari, Yuran Fernandes, Risto Mitrevski, dan Mikael Tata.

Sektor tengah menjadi area yang paling menarik karena Bernardo memiliki beberapa opsi pemain. Rachmat Irianto kemungkinan tetap menjadi pemain penting sebagai penghubung antar lini bersama Diogo Ramalho dan Francisco Rivera.

Untuk lini serang, Miguel Pereira diperkirakan mengisi sisi kanan, Malik Risaldi berada di sektor kiri, sedangkan Ramadhan Sananta menjadi penyerang tengah. Namun, Bernardo masih memiliki peluang melakukan rotasi karena Piala Presiden 2026 menjadi ajang membangun kekompakan tim sebelum Super League 2026/2027.

PSMSMedan datang ke Surabaya dengan misi memperbaiki hasil pertandingan pertama. Kekalahan dari Port FC membuat tim asuhan Eko Purdjianto harus tampil lebih agresif demi menjaga peluang lolos dari Grup B Piala Presiden 2026.

Meski berstatus tim yang kalah pada laga pembuka, PSMSMedan tidak bisa dianggap sebelah mata. Kehadiran beberapa pemain asing berstatus trial disebut memberikan tambahan motivasi bagi skuad Ayam Kinantan untuk tampil lebih kompetitif.

Eko Purdjianto diperkirakan tetap mengandalkan formasi 4-3-3 dengan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda. Angelo Meneses menjadi salah satu pemain yang diharapkan mampu memperkuat lini pertahanan PSMSMedan.

Pertemuan Persebaya Surabaya dan PSMSMedan diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim memiliki karakter permainan berbeda. Green Force lebih diunggulkan karena bermain di kandang dan memiliki kepercayaan diri setelah mengalahkan Persija Jakarta.

Namun, PSMSMedan memiliki motivasi besar untuk mencuri poin setelah hasil negatif pada pertandingan pertama. Intensitas pertandingan diprediksi meningkat karena kedua tim membutuhkan hasil maksimal untuk persaingan Grup B.

Persebaya Surabaya juga masih memiliki pekerjaan rumah dalam membangun serangan. Meski pertahanan terlihat kuat, Bernardo Tavares menilai timnya masih perlu meningkatkan efektivitas ketika menguasai bola.

Duel ini sekaligus menjadi ujian bagi pemain baru Persebaya Surabaya seperti Diogo Ramalho, Miguel Pereira, dan Ramadhan Sananta. Jika mampu tampil konsisten, mereka bisa menjadi bagian penting dalam rencana Bernardo Tavares menghadapi musim baru.

Prediksi susunan pemain

Persebaya Surabaya (4-3-3): Reza Arya; Koko Ari, Yuran Fernandes, Risto Mitrevski, Mikael Tata; Rachmat Irianto, Diogo Ramalho, Francisco Rivera; Miguel Pereira, Ramadhan Sananta, Malik Risaldi.

Pelatih: Bernardo Tavares.

PSMSMedan (4-3-3): Deden Natshir; Rizdjar Nurviat, Angelo Meneses, Sulthan Zaky, Samuel Simanjuntak; Manahati Lestusen, Phillerson, Tavano Alonso; Roken Tampubolon, Dani Barrow, Abdul Alim.

Pelatih: Eko Purdjianto. (JawaPos)

"Kita tahu hal ini diatur dalam sebuah peraturan terhadap penggunaan yang menunjukkan keterkaitan dengan yang dipergunakan secara permanen oleh pihak swasta. Kita menganggap ini merupakan pelanggaran hukum yang nantinya bisa menjadi temuan BPK " tegas Nezar Djoeli, Selasa (28/7/2026).

Dan temuan-temuan ini, lanjutnya, kemungkinan besar bisa menjadi pintu masuk bagi kejaksaan atau kepolisian dalam menginvestigasi penggunaan area tersebut.

"Kita minta kepada kejaksaan dan pihak aparat penegak hukum lainnya untuk menjadikan ini pintu masuk melakukan audit dan penyidikan. Karena ini sudah menyalahi aturan," kata Nezar lagi.

Untuk itu, ia meminta agar pihak Bank Mandiri Wilayah I Sumatera Utara memberikan penjelasan kepada masyarakat akan keberadaan rumah dinas yang dipergunakan untuk lahan parkir yang dikelola oleh salah satu perusahaan swasta.

"Dan kali ini, apakah Bank Mandiri sudah kehilangan core bisnisnya sebagai pemberian investasi terhadap kredit-kredit makro maupun mikro di masyarakat, atau memang terjadi sesuatu, hingga aset pun disewakan pada pihak swasta. Ataukah, ada pihak atau oknum tertentu di antara para petinggi-tinggi yang melihat ada peluang bisnis yang bisa menguntungkan pribadi yang kita sebut Itu adalah sebuah korupsi," tutupnya.

Diketahui, sesuai dengan aturan mengenai rumah dinas (rumah negara) di Indonesia diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994yang diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005, sertaPeraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008. Rumah dinas dibagi menjadi tiga golongan dengan ketentuan dan fungsi yang berbeda.

Penggolongan Rumah Dinas (Rumah Negara) :

Golongan I:Rumah jabatan untuk pejabat tertentu yang karena sifat jabatannya wajib tinggal di rumah tersebut. Rumah ini tidak boleh dialihkan status atau dipindahtangankan.

Golongan II:Rumah yang tidak terpisahkan dari instansi tertentu dan disediakan untuk pegawai negeri yang berdinas. Harus dikembalikan jika pegawai pensiun atau pindah tugas.

Golongan III:Rumah yang diperuntukkan bagi pegawai negeri dan berstatus dapat dialihkan hak miliknya (dibeli) oleh penghuni yang memenuhi syarat.

Dimana, setiap penghuni/ pengin berkewajiban,

Menjaga dan Merawat

Penghuni wajib memelihara kondisi fisik rumah dan membayar sewa serta iuran utilitas sesuai ketentuan.

Kemudian garis besarnya adalah Larangan Alih Fungsi

Dilarang mengubah bentuk, memindahtangankan, atau menyewakan rumah dinas kepada pihak lain.

Pengembalian Rumah: Wajib mengosongkan dan mengembalikan rumah dinas kepada negara/instansi saat masa tugas berakhir atau hubungan kerja selesai.(RED)

Dugaan itu muncul setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV DPRD Medan, Selasa (28/7/2026), dinilai tidak lagi berfokus pada penegakan aturan. Padahal, bangunan yang dipersoalkan disebut telah menerima Surat Peringatan (SP) 1 hingga SP 4 dari Pemerintah Kota Medan.

RDP dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak dan dihadiri sejumlah anggota Komisi IV, di antaranya Jusup Ginting dan Lailatul Badri, perwakilan kecamatan, kelurahan, pihak pengembang Contempo, Boydo Panjaitan, serta perwakilan Felix selaku pemilik lahan.

Usai rapat, Fauzi menilai jalannya pembahasan tidak berimbang karena didominasi oleh pimpinan rapat bersama pihak pengembang Contempo, Boydo Panjaitan.

Menurutnya, argumentasi pihak Felix dan perwakilan OPD Medan lebih banyak dipatahkan dibandingkan membahas pelaksanaan eksekusi yang dinilai telah memiliki dasar administrasi dari Pemko Medan.

"Pertemuan ini tampak didominasi oleh dua pihak besar, yakni Paul Mei Anton Simanjuntak dan perwakilan pengembang Contempo, Boydo Panjaitan yang hadir untuk mematahkan jawaban dari pihak kami," ujar Fauzi.

Kuasa hukum pihak Felix, Sentana, mengatakan Komisi IV DPRD Medan semestinya mengawal penegakan aturan, bukan membuka kembali pembahasan yang menurutnya telah selesai secara administrasi.

Ia menegaskan Pemko Medan telah menerbitkan SP 1, SP 2, SP 3 hingga SP 4 terhadap dugaan pelanggaran PSU, sehingga tahapan berikutnya adalah pelaksanaan pembongkaran.

Hal ini sejalan dengan terbitknya Surat Walikota Medan Nomor: 600.1.15.2/9920 tentang perintah pembongkaran tembok/bangunan yang menguasai aset daerah tersebut secara tidak sah.

Selain itu, Fauzi menyayangkan ketidakhadiran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (Perkim) Kota Medan.

Menurutnya, kedua instansi tersebut memegang dokumen penting berupa gambar rencana bangunan serta dokumen IMB/RGB yang dapat memperjelas status lahan dan bangunan yang disengketakan.

Fauzi juga menilai arah pembahasan RDP bergeser dari substansi penegakan aturan. Menurutnya, pimpinan rapat justru mempertanyakan alasan pembongkaran PSU, mengapa lokasi lain belum ditertibkan, serta menyinggung sosialisasi aturan kepada masyarakat.

Di sisi lain, dalam RDP tersebut, Hansen mendesak Wali Kota Medan segera memerintahkan pembongkaran bangunan berupa tembok dan taman yang diduga berdiri di atas aset Pemko Medan. Ia menegaskan PSU Perumahan Contempo telah menjadi aset pemerintah sehingga harus segera dikembalikan sesuai peruntukannya.

"Kalau memang sudah menjadi aset Pemko Medan, jangan ada lagi keraguan. Wali Kota harus berani menegakkan aturan dan memerintahkan pembongkaran bangunan yang berdiri di atas aset pemerintah demi kepentingan masyarakat," tegas Hansen.

Sementara itu, Hansen menyatakan pihaknya akan menempuh berbagai upaya hukum atas hasil RDP tersebut. Ia menyebut akan menyampaikan aduan resmi, termasuk rencana melaporkan Ketua DPRD Medan WCS dan anggota DPRD Sumut H ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan gratifikasi.

Sebelumnya, Megah Miko tokoh masyarakat sekaligus Ketua Umum Forkaliga (Forum Komunikasi Lintas Generasi) juga mengaku telah melaporkan WCS dan H atas dugaan tindak pidana korupsi, gratifikasi, serta penyalahgunaan wewenang.

Menurut Miko, keduanya diduga mengintervensi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan agar menghambat pembongkaran bangunan yang berdiri di atas fasilitas umum.

Miko juga menyebut apabila pengambilalihan aset Pemko Medan terus terhambat, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp3 miliar.(JFS)

Menariknya, bukan hanya para perwira tinggi berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen) yang masuk dalam bursa, tetapi juga seorang Inspektur Jenderal (Irjen) ikut diperbincangkan sebagai calon Kapolri.

Menguatnya spekulasi ini turut beriringan dengan sorotan publik terhadap dinamika hubungan Polri dan Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Hingga kini, nama-nama yang beredar masih sebatas spekulasi dan belum ada pernyataan resmi dari pemerintah. Beberapa perwira tinggi berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen) disebut memiliki peluang besar apabila Presiden memutuskan melakukan pergantian Kapolri.

1. Komjen Pol Dedi Prasetyo

Nama Komjen Pol Dedi Prasetyo menjadi salah satu yang paling sering diperbincangkan. Saat ini, Dedi menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), posisi yang menempatkannya sebagai orang nomor dua di institusi Polri. AsiaTenggara & Kepulauan Pasifik.

Sebelum menduduki jabatan tersebut, Dedi pernah mengemban sejumlah posisi strategis, di antaranya Kepala Divisi Humas Polri, Kapolda Kalimantan Tengah, hingga Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri.

Dengan rekam jejak tersebut, Dedi dinilai menjadi salah satu figur yang memiliki peluang apabila terjadi pergantian kepemimpinan di tubuh Polri.

2. Komjen Pol Wahyu Widada

Nama lain yang juga masuk dalam bursa adalah Komjen Pol Wahyu Widada. Saat ini ia menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri.

Perwira lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 itu dikenal memiliki pengalaman panjang di bidang reserse.

Sebelumnya, Wahyu pernah menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim), Kapolda Gorontalo, hingga Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri.

3. Komjen Pol Karyoto

Komjen Pol Karyoto juga menjadi salah satu nama yang diperhitungkan. Saat ini, ia mengemban tugas sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.

Sebelumnya, Karyoto pernah menjabat Kapolda Metro Jaya dan dikenal memiliki pengalaman panjang dalam bidang reserse.

Pengalamannya menangani berbagai perkara besar membuat namanya kerap disebut dalam bursa calon Kapolri.

4. Komjen Pol Suyudi Ario Seto

Komjen Pol Suyudi Ario Seto turut masuk dalam daftar figur yang diperbincangkan. Saat ini, Suyudi dipercaya memimpin Badan Narkotika Nasional (BNN).

Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Kapolda Banten dan memiliki pengalaman yang cukup panjang di bidang penyidikan maupun reserse.

5. Irjen Pol Asep Edi Suheri

Nama Irjen Pol Asep Edi Suheri Ikut Mencuat. Di luar nama-nama Komjen, publik juga mulai menyoroti Irjen Pol Asep Edi Suheri. Saat ini, Asep menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya dan baru saja menyandang pangkat Inspektur Jenderal atau bintang dua.

Kemunculan namanya dalam sejumlah pembahasan dinilai cukup mengejutkan mengingat tradisi pengangkatan Kapolri umumnya berasal dari perwira tinggi berpangkat Komisaris Jenderal.

Meski demikian, peluang Asep masih sangat bergantung pada kebutuhan organisasi serta keputusan Presiden selaku pemegang kewenangan dalam mengusulkan calon Kapolri kepada DPR RI. AsiaTenggara dan Kepulauan Pasifik

Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi terkait pergantian Kapolri maupun penetapan nama kandidat yang akan diajukan. Seluruh nama yang beredar masih sebatas dinamika dan spekulasi yang berkembang di ruang publik. (fajar)

Penghargaan yang diberikan berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/666/V/2026 tersebut merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan Polres Asahan dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani, S.H., S.I.K., M.H. menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diraih serta mengapresiasi dedikasi seluruh personel Polres Asahan dan dukungan masyarakat yang telah bersama-sama mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

"Penghargaan ini merupakan amanah sekaligus motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih kepada seluruh personel Polres Asahan dan masyarakat yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan. Ke depan, kami akan terus berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, mudah, humanis, dan profesional sesuai dengan semangat Polri Presisi," ujar AKBP Revi Nurvelani.

Dengan diraihnya penghargaan Pelayanan Prima (A) ini, Polres Asahan berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri.(RED/WIK)

Penandatanganan komitmen tersebut dihadiri langsung oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut), Muhibuddin, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Eko Adhyaksono, Wakapolda Sumut, para Pejabat Utama Polda Sumut dan Kejati Sumut, para Kapolres serta Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumatera Utara, para Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kasat PPA dan PPO, penyidik, serta jajaran jaksa pidana umum dan pidana khusus.

Dalam sambutannya, Kapolda Sumut menegaskan bahwa penandatanganan MoU tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antara penyidik Polri dan jaksa penuntut umum di tengah implementasi pembaruan hukum pidana nasional dan hukum acara pidana.

Menurutnya, perubahan regulasi harus diikuti dengan perubahan pola kerja yang lebih terintegrasi, sehingga setiap proses penanganan perkara dapat berjalan secara objektif, profesional, transparan, serta bebas dari praktik-praktik transaksional yang dapat mencederai rasa keadilan masyarakat.

"Perubahan regulasi tidak cukup hanya dipahami pada tataran norma dan pasal. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita menerjemahkannya ke dalam praktik penanganan perkara, membangun hubungan kerja yang profesional antara penyidik dan penuntut umum, serta memastikan setiap kewenangan dijalankan secara objektif, profesional, dan tanpa praktik transaksional," tegas Kapolda.

Irjen Pol. Whisnu menekankan bahwa Polri dan Kejaksaan merupakan dua institusi yang memiliki peran strategis dalam satu rangkaian sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari selesainya suatu perkara, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut mampu menghadirkan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi masyarakat.

Kapolda juga mengingatkan bahwa integritas aparat penegak hukum menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Penegakan hukum yang dilakukan tanpa kepentingan pribadi, tanpa penyalahgunaan kewenangan, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia akan semakin memperkuat legitimasi negara di mata masyarakat.

"Ketika hukum ditegakkan tanpa kepentingan pribadi, tanpa praktik transaksional, tanpa penyalahgunaan kewenangan, serta tetap menghormati hak asasi manusia, maka kepercayaan masyarakat kepada negara akan semakin kuat. Menjaga integritas hukum berarti menjaga kepercayaan masyarakat, dan itulah bagian penting dari menjaga NKRI," ujarnya.

Selain memperkuat supremasi hukum, Kapolda Sumut juga mengaitkan pentingnya sinergi Polri dan Kejaksaan dengan pembangunan ekonomi daerah. Ia menyebut Sumatera Utara sebagai salah satu wilayah dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, mulai dari sektor perdagangan, industri, perkebunan, pertanian, pariwisata, logistik hingga UMKM yang seluruhnya membutuhkan kepastian hukum dan situasi keamanan yang kondusif.

Menurutnya, proses penegakan hukum yang profesional dan memberikan kepastian akan berdampak langsung terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat maupun dunia usaha, sehingga mampu mendorong pertumbuhan investasi dan pembangunan ekonomi di Sumatera Utara.

Kapolda menegaskan bahwa seluruh unsur dalam Criminal Justice System harus memperkuat soliditas dan kolaborasi. Meskipun memiliki kewenangan yang berbeda, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki tujuan yang sama, yakni menghadirkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

"Saya yakin, dengan terpeliharanya soliditas antara penyidik Polri, penuntut umum, dan seluruh unsur Criminal Justice System, kita akan mampu mewujudkan penyelesaian perkara yang lebih cepat, tepat, dan berkualitas," ungkapnya.

Menutup sambutannya, Kapolda Sumut menyampaikan pesan moral yang menjadi landasan dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum.

"Loyalitas adalah keberanian diri dalam berpihak pada kebenaran, demi menjaga kehormatan institusi."

Ia juga mengutip firman Tuhan dalam Matius 6:33, "Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu," sebagai pengingat bahwa setiap pengabdian harus dilandasi nilai-nilai kebenaran, integritas, dan tanggung jawab.

Melalui penandatanganan komitmen bersama tersebut, Polda Sumut dan Kejati Sumut berharap sinergi antara penyidik dan penuntut umum semakin kuat, sehingga mampu menghadirkan sistem penegakan hukum yang modern, berintegritas, profesional, serta semakin dipercaya masyarakat.(HPSU)

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolda Sumut, Wakapolda Sumut, Kajati Sumut, Wakajati Sumut, para Pejabat Utama Polda Sumut dan Kejati Sumut, para Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumatera Utara, para Kapolres/ta/tabes jajaran Polda Sumut, para Kasat Reserse, Jaksa Penuntut Umum (JPU), serta tamu undangan lainnya.

Pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi institusi kepada satuan kerja yang dinilai berhasil mewujudkan tata kelola organisasi yang bersih, akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, sekaligus mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Predikat Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) diberikan kepada satuan kerja yang berhasil membangun budaya kerja berintegritas melalui penguatan pengawasan, peningkatan akuntabilitas kinerja, penataan birokrasi, serta pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan kerjanya.

Sementara itu, penghargaan Pelayanan Prima diberikan kepada satuan kerja yang mampu menunjukkan kualitas pelayanan publik yang unggul berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB, meliputi aspek pelayanan yang efektif, inovatif, responsif, transparan, mudah diakses, serta memberikan kepastian dan kepuasan kepada masyarakat.

Penghargaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) diberikan kepada Dit Samapta Polda Sumut, Bid TIK Polda Sumut, Polres Simalungun, Polres Sibolga, dan Polres Mandailing Natal.

Sementara itu, penghargaan Pelayanan Prima diberikan kepada Polres Pematangsiantar, Polrestabes Medan, Polres Labuhanbatu, Polres Tanjungbalai, Polres Asahan, Polres Tapanuli Selatan, Polres Sibolga, Polres Tebing Tinggi, Polresta Deli Serdang, Polres Humbang Hasundutan, Polres Nias, Polres Mandailing Natal, Polres Simalungun, Polres Karo, dan Polres Batu Bara.

Kapolda Sumut berharap penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi atas capaian yang telah diraih, tetapi juga menjadi motivasi bagi seluruh satuan kerja di jajaran Polda Sumatera Utara untuk terus meningkatkan integritas, memperkuat reformasi birokrasi, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional, humanis, dan semakin dipercaya masyarakat.(HPSU)

Institusi kepolisian di wilayah Kabupaten Simalungun ini berhasil meraih dua piagam penghargaan sekaligus dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai pengakuan atas kinerja pelayanan publik dan pembangunan zona integritas yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025.

Hal ini disampaikan Kasi Humas Polres Simalungun, AKP Verry Purba, Selasa, 28 Juli 2026, sekira pukul 19.45 WIB.

"Keberhasilan meraih dua piagam penghargaan ini merupakan bentuk nyata Polri dalam melayani masyarakat, sekaligus wujud dari Polres Simalungun Polda Sumatera Utara yang berintegritas dan humanis dalam melayani masyarakat," ujar AKP Verry Purba-- seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Binmas simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 28 Juli 2026.

Ia menjelaskan, kedua piagam itu diterbitkan langsung oleh Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dengan Nomor Kep/666/V/2026.

"Piagam pertama diberikan atas keberhasilan Polres Simalungun sebagai Unit Pelayanan Publik hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik mandiri instansional tahun 2025, dengan kategori Pelayanan Prima A," ucap AKP Verry Purba.

Ia menambahkan, piagam kedua diberikan atas capaian Polres Simalungun dalam bidang pembangunan integritas kelembagaan. "Piagam kedua diberikan atas keberhasilan Polres Simalungun Polda Sumatera Utara sebagai unit kerja peraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) berdasarkan hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas Mandiri tahun 2025," ungkap AKP Verry Purba.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa kedua piagam penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Kapolda Sumatera Utara kepada Kapolres Simalungun di Markas Komando Polda Sumatera Utara.

"Kedua piagam ini diserahkan Kapolda Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., yang diterima oleh Kapolres Simalungun, AKBP Marganda Aritonang, S.H., S.I.K., M.M., pada hari Selasa, 28 Juli 2026, sekira pukul 09.00 WIB, yang digelar di Mako Polda Sumatera Utara," jelas AKP Verry Purba.

Ia menyebutkan, momen penyerahan piagam tersebut bertepatan dengan digelarnya agenda besar lain di lingkungan Polda Sumatera Utara, yakni penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Polda Sumatera Utara dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

"Kegiatan penyerahan piagam ini dilaksanakan bersamaan dengan momentum penandatanganan komitmen bersama penyidik dan penuntut umum dalam rangka penegakan hukum yang objektif, profesional, dan tanpa transaksional, yang turut dihadiri para pejabat utama Polda Sumut, Kejati Sumut, serta seluruh Kapolres se-Sumatera Utara," tambah AKP Verry Purba.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumatera Utara turut menegaskan pentingnya sinergi antara Polri dan Kejaksaan dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas. "Perubahan regulasi tidak cukup hanya dipahami pada tataran norma dan pasal. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita menerjemahkannya ke dalam praktik penanganan perkara, membangun hubungan kerja yang profesional antara penyidik dan penuntut umum," ujar Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto dalam sambutannya.

AKP Verry Purba menegaskan bahwa raihan dua penghargaan tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi seluruh jajaran Polres Simalungun untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa seluruh upaya perbaikan pelayanan publik dan pembangunan integritas yang telah dilakukan jajaran Polres Simalungun mendapat pengakuan langsung dari pimpinan tertinggi Polri," pungkas AKP Verry Purba.

Ia menambahkan, capaian ini sekaligus menjadi cambuk semangat bagi seluruh personel untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja, baik dalam aspek pelayanan publik maupun dalam upaya pemberantasan praktik korupsi di lingkungan internal.

"Kami berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, sebagai wujud komitmen Polres Simalungun dalam memberikan pelayanan terbaik dan menjaga integritas institusi di mata masyarakat," tuturnya.

Raihan dua penghargaan bergengsi ini menjadi bukti nyata bahwa transformasi pelayanan publik dan pembangunan zona integritas yang digaungkan Polri secara nasional telah berhasil diimplementasikan dengan baik oleh Polres Simalungun, sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus memberikan pelayanan prima dan menjaga kepercayaan masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Simalungun.***

Senin 27 Juli 2026 sekira pukul 14.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat adanya aktivitas di lokasi barak narkoba.

Kemudian Kapolsek Binjai AKP Siti Aisyah, M.Pd., memimpin untuk melakukan penggrebekan terhadap barak narkoba tersebut.

Setelah Kapolsek Binjai beserta anggotanya tiba di TKP, barak itu sudah tidak ada aktivitas, disinyalir sudah bocor terlebih dulu.

Kemudian, --seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Surat kabar garuda pos yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 28 Juli 2026-- dilakukan penyisiran di seputaran lokasi barak sehingga ditemukan adanya "3 (tiga) buah bong yang digunakan sebagai alat hisap sabu-sabu".

"Selanjutnya Kapolsek Binjai bersama anggotanya melakukan pembongkaran dan pemusnahan dengan cara dibakar terhadap barak narkoba yang meresahkan warga masyarakat," jelas AKP Siti Aisyah,

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., tetap mengimbau masyarakat agar terus berperan aktif membantu kepolisian dengan memberikan informasi melalui coll center 110, keberhasilan pengungkapan kasus narkoba ini diharapkan mampu memberikan rasa aman & nyaman bagi masyarakat.

"Kami tetap berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba di wilkum Polres Binjai," tegas Kapolres AKBP Bimo.***

Kegiatan ini,--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Kanwil ditjenpas sumatera utara yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 28 Juli 2026-- bertujuan memastikan penyelenggaraan layanan pemasyarakatan berjalan sesuai standar, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik, pembinaan, dan pemberdayaan warga binaan.

Monitoring diawali dengan peninjauan layanan kunjungan.

Di sana, rombongan memeriksa seluruh fasilitas pendukung pelayanan, mulai dari papan informasi, sistem antrean, hingga sarana penunjang lainnya guna memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah, tertib, dan transparan.

Selanjutnya, rombongan meninjau area Dapur Sehat Rutan Kelas I Medan.

Pemeriksaan difokuskan pada aspek kebersihan, kualitas bahan makanan, proses pengolahan, serta mekanisme pemorsian makanan bagi warga binaan.

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan makanan memenuhi standar keamanan pangan, kualitas gizi, serta prosedur yang telah ditetapkan.***