Mengusung tema "Satu Semangat, Satu Tujuan untuk Indonesia yang Lebih Maju", perayaan satu tahun perjalanan GMN berlangsung sederhana, hangat, dan penuh makna bersama keluarga besar organisasi.

Momentum tersebut turut dirangkaikan dengan ucapan ulang tahun untuk Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke-39 tahun serta Iriana Joko Widodo ke-63 tahun. Suasana semakin hangat saat dilakukan pemotongan kue spesial bertuliskan "1 TAHUN GMN – HBD GMN."

Kegiatan dipimpin langsung Ketua Umum DPD GMN Tapanuli Utara Hendra Christian Siregar, didampingi Sekretaris Parlindungan Sinaga, bersama jajaran pengurus dan anggota GMN.

Hendra Christian Siregar: GMN Adalah Kita Semua

Dalam sambutannya, Hendra Christian Siregar menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar GMN, mulai dari DPP, DPW hingga DPD, yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan dedikasi dalam membangun organisasi.

"Selamat ulang tahun ke-1 GMN."

Menurut Hendra, satu tahun bukan sekadar pertambahan usia organisasi, tetapi menjadi momentum untuk mengenang perjalanan, kebersamaan, perjuangan, serta kerja keras yang telah dilakukan bersama.

"Untuk seluruh keluarga besar GMN, dari tingkat DPP, DPW hingga DPD. Hari ini bukan hanya tentang bertambahnya usia GMN menjadi satu tahun, tetapi juga tentang perjalanan, kebersamaan, perjuangan, dan kerja keras yang sudah kita lalui bersama."

Ia mengakui bahwa perjalanan satu tahun GMN masih memiliki berbagai kekurangan yang harus terus dibenahi.

"Mungkin perjalanan satu tahun ini belum sempurna. Masih banyak kekurangan yang harus kita benahi dan masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan."

Namun, Hendra menegaskan bahwa keberadaan GMN hingga mampu melewati tahun pertama merupakan buah dari kebersamaan seluruh jajaran.

"Satu hal yang harus kita banggakan: GMN sudah berjalan sejauh ini karena ada orang-orang yang mau bergerak dan bekerja bersama."

Ia pun mengajak seluruh keluarga besar GMN menjadikan usia satu tahun sebagai momentum untuk semakin memperkuat persatuan dan kekompakan.

"Mari kita jadikan usia satu tahun ini sebagai momentum untuk semakin solid, semakin kompak, dan semakin nyata dalam memberikan manfaat bagi masyarakat."

Hendra kemudian menyampaikan pesan yang menjadi semangat utama dalam perayaan HUT pertama tersebut.

"GMN bukan sekadar nama. GMN adalah kebersamaan. GMN adalah kerja nyata. GMN adalah kita semua."

"Selamat ulang tahun ke-1 GMN — Gajah Muda Nusantara. Terima kasih atas perjuangan dan kerja keras seluruh pengurus. Tetap solid, tetap kompak, dan terus bergerak bersama," pungkasnya.

Harapan Memasuki Tahun Kedua

Wakil Bendahara GMN DPD Tapanuli Utara turut menyampaikan harapan agar memasuki tahun kedua, GMN semakin berkembang, semakin solid, serta semakin mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Tapanuli Utara.

Semangat kebersamaan dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi sekaligus memperkuat hubungan antara pengurus dan anggota.

Doa Bersama dan Pemotongan Kue

Momen khidmat hadir saat seluruh peserta mengikuti doa bersama yang dipimpin Ketua Bidang Kerohanian GMN DPD Tapanuli Utara Maldiana Hutabarat.

Doa dipanjatkan untuk keberkahan perjalanan organisasi GMN, serta kesehatan dan umur panjang bagi Gibran Rakabuming Raka dan Iriana Joko Widodo. ( Tim)

Penjelasan tersebut disampaikan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, Rikie, melalui Kepala Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I, Fernando H Siagian, dalam pertemuan pendampingan di Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri Inspektur Deli Serdang Edwin Nasution, Kepala Bappedalitbang Yeti Sembiring, Kepala Dinas SDABMBK Suparno, serta Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Faisal Rahman.

"Bukan (bukan cacat hukum). Baca lagi PP 12 Tahun 2019 Pasal 69, yang sifatnya darurat dan mendesak," kata Fernando.

Fernando menjelaskan, pergeseran anggaran tersebut berkaitan dengan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta kebijakan pemerintah pusat terkait pengembalian Transfer ke Daerah (TKD) yang sebelumnya dipotong. Anggaran tersebut diarahkan untuk kebutuhan penanganan kebencanaan.

Dalam kondisi darurat, lanjutnya, pergeseran anggaran dapat dilakukan dengan menginformasikannya kepada DPRD. Penggunaan anggaran tetap harus mengikuti petunjuk teknis dan dapat diuji melalui fungsi pengawasan DPRD.

"Jadi cukup diinformasikan ke DPRD saja. DPRD dalam posisi tidak menerima dan tidak menolak, nanti diakomodasi dalam perubahan APBD," ujarnya.

Ia menambahkan, kepala daerah tetap bertanggung jawab atas penggunaan anggaran. Pergeseran tersebut selanjutnya diakomodasi dalam perubahan Perda APBD.

Terkait belum disepakatinya Perubahan APBD (P-APBD) Deli Serdang, Fernando mengatakan regulasi tidak mewajibkan daerah melakukan perubahan APBD. Namun, kegiatan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya akan lebih sulit diakomodasi apabila perubahan APBD tidak dilakukan.

Fernando juga menegaskan anggaran yang dialihkan untuk penanganan kebencanaan wajib digunakan sesuai peruntukannya. Ia mencontohkan, anggaran untuk kebencanaan tidak dapat digunakan membeli kendaraan yang tidak berkaitan dengan penanganan bencana.

Sementara itu, jika perubahan APBD tidak disepakati hingga 30 September 2026, menurut Fernando, tidak ada perubahan Perda APBD dan pemerintah daerah tetap menggunakan APBD yang telah ditetapkan.( Drt)

Komitmen nyata tersebut langsung dibuktikan pasca-prosesi pelantikan pengurus baru dan setelah resmi menandatangani Surat Kuasa Khusus. Jajaran pengurus baru LKBH AMPI Binjai yang dikomandoi langsung oleh Direktur LKBH Ali Ibsan Jaya, SH., MH turun tangan mendampingi seorang ibu rumah tangga berinisial SR (54). Korban mengalami dugaan pembakaran rumah berencana yang diduga melibatkan jaringan pengedar narkoba dari balik jeruji besi.

Kasus yang menimpa warga Jalan Danau Laut Tawar, Binjai Timur, Kota Binjai ini telah resmi terdaftar di Polres Binjai dengan nomor laporan LP/B/572/IX/2026/SPKT/polres Binjai/Polda Sumatera Utara tertanggal 29 September 2026.

Tamparan Keras bagi Kepolisian Kota Binjai,

Di bawah komando Direktur LKBH AMPI Binjai yang baru, Ali Ibsan Jaya, SH., MH, bersama tim penasihat hukum Boturan N.P Simatupang, SH.,MH dan Binka L.G Simatupang, SH.,MH, penanganan kasus ini dipastikan menjadi prioritas utama kerja kepengurusan mereka.

1

Tepat setelah menerima kuasa hukum secara resmi, Direktur LKBH AMPI Binjai beserta tim menegaskan bahwa peristiwa ini diduga kuat sudah menjadi tamparan keras bagi institusi kepolisian, khususnya Polres Binjai. Pasalnya, jaringan narkoba diduga sudah sangat berani dan terang-terangan melakukan intimidasi, pengancaman, hingga aksi nekat melakukan pembakaran rumah di dalam wilayah hukum Kota Binjai.

"Pelantikan ini menjadi momentum bagi kami pengurus baru di bawah kepemimpinan Direktur Ali Ibsan Jaya untuk membuktikan bahwa LKBH AMPI hadir sebagai pembela masyarakat kecil. Kami mendesak Polres Binjai untuk sungguh-sungguh menangani perkara ini karena sudah mengancam keselamatan jiwa klien kami. Ini diduga menjadi tantangan sekaligus tamparan keras bagi kepolisian karena komplotan ini berani menebar teror di wilayah hukum Binjai," tegas tim hukum secara lugas setelah resmi menerima kuasa dari korban.

Duduk Perkara Kasus: Berawal dari Peringatan Jaringan Narkoba

Berdasarkan berkas perkara, kasus ini bermula dari adanya dugaan peringatan dan intimidasi dari kelompok suruhan eksekutor lapangan di wilayah Binjai Timur. Mereka memperingatkan agar anak korban tidak mengganggu atau memviralkan pekerjaan bos mereka, yang diduga kuat dikendalikan oleh seorang aktor intelektual berinisial N dari dalam salah satu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di wilayah Sumatera Utara.

Perintah intimidasi tersebut diduga diteruskan melalui dua orang perantara berinisial HD dan HI, sebelum akhirnya dieksekusi oleh sekelompok orang di lapangan. Karena pihak korban tidak gentar dengan ancaman tersebut, para pelaku diduga nekat melakukan permufakatan jahat dengan membakar rumah korban SR di Binjai Timur.

Menyikapi aksi teror terorganisir ini, pengurus LKBH AMPI Binjai menerapkan pasal-pasal berat dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, meliputi pasal Pembakaran Sengaja (Pasal 308), Permufakatan Jahat (Pasal 309), Pengancaman/Intimidasi (Pasal 448), dan Penyertaan Pidana Aktor Intelektual (Pasal 20).

Langkah Tegas Pengurus Baru LKBH AMPI Binjai:

Meminta SP2HP ke Polres Binjai: Tim hukum bergerak cepat mengirimkan surat resmi ke Polres Binjai untuk meminta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) secara berkala guna memastikan penanganan kasus berjalan transparan, objektif, dan diseriusi oleh penyidik.

Mengajukan Saksi-Saksi Kunci: Tim hukum secara resmi mengajukan saksi-saksi guna memperkuat pembuktian penyidik Satreskrim Polres Binjai agar tabir gelap kasus teror ini segera terungkap terang benderang.

Menyerahkan Bukti Tambahan: Menyerahkan dokumen digital berupa rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian, foto, serta bukti pesan ancaman pembunuhan untuk melengkapi berkas penyidikan.

Mendesak Razia Lapas: Mengirimkan surat resmi ke Kanwil Kemenkumham Sumut untuk mendesak pemeriksaan internal dan penyitaan alat komunikasi milik terduga N di dalam Lapas.

Memohon Perlindungan Nyawa ke LPSK: Berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) demi memberikan perlindungan melekat bagi keselamatan fisik korban SR beserta keluarganya dari ancaman nyata.

LKBH AMPI Binjai di bawah komando Direktur Ali Ibsan Jaya meminta aparat kepolisian bertindak cepat menangkap seluruh eksekutor lapangan hingga aktor intelektual di balik jeruji besi guna memulihkan rasa aman di masyarakat Kota Binjai.***

Salah satu perhatian datang dari Ketua Perkumpulan Masyarakat Demokrasi 14 Sumatera Utara (PD 14 Sumut), Muhri Fauzi Hafiz, yang dalam keterangannya merasa prihatin atas peristiwa tersebut. Sebab, menurut Muhri Fauzi Hafiz, Bupati Deli Serdang dr. AsriLudin Tambunan dan Wakil Bupati Lom Lom Suwondo didukung mayoritas partai politik yang ada di DPRD, termasuk Partai Gerindra yang saat ini kadernya sebagai Ketua DPRD Deli Serdang.

"Dengan tidak disahkannya P-APBD 2026, tentu berdampak signifikan pada proses pembangunan yang sedang berjalan di Deli Serdang, tidak mungkin pimpinan dan anggota DPRD masing-masing tersebut tidak mengetahuinya," tegas Muhri.

Meski demikian, lanjut Muhri Fauzi Hafiz, apa yang terjadi di Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, bukanlah satu peristiwa hukum yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, melainkan peristiwa politik yang kerap terjadi.

"Bupati dan jajarannya tidak perlu khawatir. Apalagi jika semua kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya, sudah direalisasikan, Karena ini peristiwa politik yang berkaitan dengan hubungan dua lembaga, yaitu eksekutif dan legislatif. Maka, yang perlu kita perhatikan adalah, bagaimana peran fraksi-fraksi yang berasal dari partai politik pendukung Bupati, termasuk Ketua DPRD-nya," sambung pria yang juga menjabat Wakil Sekretaris DPP Lembaga Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis (LMP MBG) ini.

Lanjut Muhri, "Peristiwa ini membuktikan bahwa, ada komunikasi yang buntu antara pimpinan partai politik, dengan fraksi di DPRD, juga pasangan Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati). Penyebabnya bisa dari oknum-oknum, atau bisa juga sikap resmi Partai Politik. Maka, kita sarankan kepada Bupati, agar segera melakukan konsultasi kepada Gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah, juga melakukan konsultasi politik pada pimpinan partai politik pendukung setingkat di atasnya. Bertemu dengan pimpinan di tingkat Provinsi atau bahkan di Pusat."

Misalnya, lanjut Muhri, untuk ketua DPRD yang berasal dari Partai Gerindra, apakah peristiwa ini memang sikap politik partai Gerindra baik di Deli Serdang atau Provinsi atau Pusat?

"Ini kan perlu juga dipertegas. Soalnya Ketua Umum Partai Gerindra juga saat ini menjadi Presiden, yang merupakan bagian dari lembaga eksekutif. Kita kan sederhana saja, jika tak mau lagi jadi Ketua DPRD, silahkan lapor ke partai-nya, jangan melakukan manuver politik yang bisa menggangu jalannya pembangunan di Deli Serdang," tandasnya.

Terpisah, Antoni Napitupulu dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPRD Kabupaten Deli Serdang coba berkilah kalau P-APBD batal disahkan.

"Tidak benar DPRD Kabupaten Deli Serdang membatalkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026. Tapi kami mendapat informasi Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026 telah dibatalkan, padahal belum ada keputusan," ujar Antoni Napitupulu dalam konferensi pers di Ruangan Komisi I Gedung DPRD Kabupaten Deli Serdang, Kamis (01/10/2026).

Ia menjelaskan kronologi pembahasan. Pada pukul 14.30 WIB, rapat diskors karena waktu Sholat. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang melaksanakan Sholat Maghrib berjamaah.

"Setelah Sholat pada pukul 19.05 WIB, kami tunggu sampai pukul 19.30 WIB. Kami sudah berupaya menunggu tapi sampai pukul 23.40 WIB, Pimpinan DPRD Kabupaten Deli Serdang menutup rapat tanpa ada hasil apapun tentang Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (TA) 2026 tersebut. Tidak diputuskan sudah selesai atau tidak, jadi pembahasan menggantung," jelas Antoni Napitupulu, Kamis (01/10/2026).

Menurutnya, batas pengesahan dari Gubernur Sumatera Utara adalah tanggal 30 September 2026. Hingga batas waktu tersebut, DPRD Kabupaten Deli Serdang belum menerima penjelasan resmi mengapa skor tidak dibuka ataupun pembahasan tidak dilanjutkan.

"Seharusnya pimpinan wajib memberitahukan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang bagaimana kabarnya hasil Pembahasan P-APBD Tahun Anggaran (TA) 2026 tersebut, apakah berubah, batal, atau ditolak. Tahapan itu harus diselesaikan," tegas Antoni Napitupulu, menyayangkan sikap pimpinan DPRD Deli Serdang yang 'abai' dengan agenda tersebut.(JS)

Hal itu disampaikannya saat menghadiri nonton bareng (nobar) film G30S/PKI yang digelar Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Nurul Hidayah bersama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di halaman Masjid Nurul Hidayah, Pasar Raya MMTC, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Rabu (30/9/2026) malam.

"Menonton dan mengingat kembali sejarah ini penting agar kita tidak lupa. Kita berharap kegiatan ini memperkuat keteguhan, kepercayaan kepada Pancasila, nilai-nilai luhur bangsa, serta iman dan agama," ujar Lom Lom.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah, ulama, pengurus rumah ibadah, tokoh masyarakat, pemuda, dan masyarakat. Rumah ibadah, lanjutnya, memiliki peran penting sebagai ruang ibadah sekaligus membangun silaturahmi dan pembinaan masyarakat.

"Pemerintah pada prinsipnya hadir untuk melayani dan membantu masyarakat melalui regulasi maupun fasilitasi. Mudah-mudahan kerja sama ini menjadi awal dan dapat terus dikembangkan," katanya.

Lom Lom juga menyampaikan apresiasi kepada BKM Nurul Hidayah dan seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan serupa dapat melibatkan masyarakat lebih luas dan memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dengan berbagai unsur masyarakat.

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Deli Serdang, Anwar Sadat Siregar, mengatakan kegiatan tersebut berawal dari komunikasi antara pimpinan daerah dan pengurus BKM Nurul Hidayah. Pemkab Deli Serdang kemudian mendukung pelaksanaan kegiatan melalui penyediaan sejumlah fasilitas, seperti karpet, televisi, baliho, dan perangkat pendukung lainnya.

"Bangsa kita telah beberapa kali menghadapi ujian dan cobaan. Karena itu, sejarah harus menjadi pelajaran bagi kita semua," ujarnya.

Ketua BKM Masjid Nurul Hidayah, Ibrahim Sinambela, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemkab Deli Serdang. Menurutnya, nobar tahun ini merupakan kegiatan yang digelar dalam skala lebih besar dibandingkan pelaksanaan sebelumnya.

"Alhamdulillah, tahun ini kami sangat bersyukur dan terharu karena Wakil Bupati beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dapat hadir dan mendukung kegiatan ini," katanya.

Ibrahim berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ruang refleksi sejarah, terutama bagi generasi muda, sekaligus memperkuat persatuan dan kecintaan terhadap NKRI. ( drt)

Pada kesempatan ini, Bhabinkamtibmas pada Rabu (30/09/2026) menghadiri undangan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dalam rangka Pendampingan Desa Devisa Lidi Sawit Sumatera Utara.

Program ini --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Polsek Bangun yang terlihat POSMETRO MEDAN, Kamis 1 Oktober 2026-- bertujuan untuk menciptakan eksportir baru dengan memberikan pendampingan dan pelatihan kepada warga masyarakat yang selama ini berprofesi sebagai pengepul lidi sawit, guna meningkatkan ekonomi kerakyatan.

Kegiatan pendampingan akan berlangsung selama 2 hari, 30 September - 1 Oktober 2026.

Polri hadir tidak hanya menjaga Kamtibmas, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat.***

Kegiatan ini dilaksanakan di Aula SMA Negeri 1 Barusjahe, Kamis(1/10/2026), mulai pukul 09.00 WIB. Kegiatan diikuti sekitar 45 siswa dan dihadiri Camat Barusjahe Rion Ginting, S.E., Kepala SMA Negeri 1 Barusjahe Helenta Br Tarigan, S.Sos., Kasi Trantib Beton Ginting, Ps. Panit Intelkam Aiptu P. Bukit, serta personel Polsek Barusjahe.

Kapolsek Barusjahe AKP Budi Edwin M. Naibaho diwakili Ps. Panit Binmas Aiptu Holmes Barus dan Bhabinkamtibmas Aiptu Hardianto Barus--seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Karo yang terlihat POSMETRO MEDAN, Kamis 1 Oktober 2026-- menyampaikan arahan untuk para siswa agar lebih disiplin, menaati aturan serta menjauhi berbagai perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Dalam kesempatan itu, para siswa juga diberikan ruang untuk berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan terkait persoalan yang dihadapi di lingkungan sekolah maupun dalam pergaulan sehari-hari.

"Sebagai pelajar, adik-adik harus bisa menjaga sikap, saling menghargai dan menaati aturan yang ada. Gunakan waktu untuk belajar dan melakukan kegiatan yang positif. Kalau ada persoalan, jangan takut untuk bercerita kepada guru, orang tua maupun pihak yang dapat membantu," ujar Aiptu Hardianto Barus.

Kegiatan dimaksud berjalan dengan lancar. Seluruh rangkaian pembinaan dan bimbingan berlangsung dalam keadaan aman, tertib dan kondusif.***

Kegiatan berlangsung khidmat dan penuh haru sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas di institusi Kepolisian Republik Indonesia.

Acara dihadiri Kapolres Humbahas AKBP Adi Nugroho, S.H., S.I.K., Ketua Bhayangkari Cabang Humbahas Ny. Dewi Adi Nugroho, para Pejabat Utama, personel Polres Humbahas, serta pengurus Bhayangkari Cabang Humbahas.

Dalam kesempatan itu, Kapolres Humbahas menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan selama bertugas di Polri, khususnya di Polres Humbahas.

Sementara itu, Kompol (Purn) Manson Nainggolan --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Humbahas yang terlihat POSMETRO MEDAN, Kamis 1 Oktober 2026-- menyampaikan rasa syukur dan haru atas kebersamaan serta dukungan seluruh personel selama masa tugasnya, serta berpesan agar seluruh anggota tetap menjaga kekompakan dan semangat dalam melayani masyarakat.

Sebagai penutup kegiatan, dilaksanakan Upacara Pedang Pora sebagai simbol penghormatan terakhir, yang dipimpin langsung oleh Kapolres Humbahas dan mengantarkan Kompol (Purn) Manson Nainggolan bersama istri hingga gerbang Mapolres Humbahas.

Momen ini menjadi wujud penghormatan atas pengabdian, loyalitas, dan dedikasi yang telah diberikan, serta menjadi inspirasi bagi seluruh personel Polres Humbahas.***

Kapolres Pematangsiantar AKPB Dhana Noer Kurniawan, S.I.K., M.M melalui Kasi Humas IPTU Agustina T.D --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Pematangsiantar Bersama Masyarakat yang terlihat POSMETRO MEDAN, Kamis 1 Oktober 2026-- mengatakan dugaan Curanmor tersebut dilaporkan Pelapor inisial GM melalui Layanan Kepolisian Call Center (CC) 110 (Bebas Pulsa).

Selanjutnya Operator CC 110 Polres Pematangsiantar meneruskan laporan tersebut ke Piket Polsek Siantar Barat dan respons cepat ditindaklajuti dengan pengecekan.

Setibanya di TKP, personil piket Polsek Siantar Barat melakukan interogasi awak terhadap Pelapor selaku korban pemilik sepedamotor tersebut.

Kemudian mencari saksi saksi yang mengetahui terjadinya tindak pidana serta menyarankan kepada pelapor agar membuat LP (Laporan Pengaduan Polisi) ke Mako Polseķ Siantar Barat," jelas IPTU Agustina***

Kepastian mengenai waktu pelantikan suksesor Jenderal Listyo Sigit Prabowo tersebut disampaikan Mensesneg di Jakarta.

"Rencana demikian, calon Kapolri yang baru akan dilantik oleh Bapak Presiden siang hari ini nanti," kata Prasetyo Hadi kepada wartawan, Kamis (1/10/2026).

Prasetyo menjelaskan bahwa jajarannya bergerak cepat untuk memastikan seluruh dokumen dan kesiapan seremonial berjalan lancar. "Insya Allah ini sedang dipersiapkan administrasinya," ujar Mensesneg menambahkan.

Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis menyetujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Persetujuan tersebut diberikan setelah pada hari yang sama Suyudi menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI. Sebelumnya, pimpinan DPR menerima surat Presiden Prabowo Subianto Nomor R57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026 mengenai usulan pemberhentian dari jabatan Kapolri dan pengangkatan dalam jabatan Kapolri.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa Listyo diberhentikan dari jabatannya sebagai Kapolri karena sudah waktunya.

Menurut dia, Listyo pun diberhentikan secara terhormat setelah memimpin Korps Bhayangkara itu. Dia mengatakan Rapat Paripurna DPR RI pun telah menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon tunggal Kapolri untuk dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Karena memang sudah waktunya," kata Puan saat konferensi pers usai memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta.

Suyudi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Dia merupakan alumni Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) yang sekarang Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 1994, satu angkatan dengan Kapolda Metro Jaya Komjen Polisi Asep Edi Suheri.

Penerima Bintang Bhayangkara Nararya itu memiliki pengalaman spesialis di bidang reserse. Sebelum dilantik sebagai Kepala BNN pada 25 Agustus 2025 menggantikan Komjen Pol. Martinus Hukom, dia menjabat sebagai Kapolda Banten dengan masa jabatan 26 Juni 2024 sampai 5 Agustus 2025.(antara/jpnn)

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan bersama jajaran turut hadir dan mengikuti seluruh rangkaian upacara dengan penuh khidmat.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong dan pengabdian dalam menjalankan tugas pemerintahan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Di tengah dinamika pembangunan Kota Medan, nilai-nilai Pancasila menjadi pijakan penting bagi setiap aparatur dalam menjalankan amanah, membangun kebersamaan dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin responsif.

Jajaran SDABMBK pun menegaskan komitmennya untuk terus bekerja profesional, berintegritas dan bertanggung jawab, khususnya dalam mendukung pembangunan serta peningkatan kualitas infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Momentum Hari Kesaktian Pancasila diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi menjadi pengingat bagi seluruh aparatur untuk menerjemahkan nilai-nilai Pancasila dalam kerja nyata dan pengabdian kepada masyarakat.***

Prosesi pelantikan yang dipimpin langsung oleh Ketua MPN Sapma Pemuda Pancasila Pusat, Aulia Arif, S.H., dirangkai dengan Malam Renungan Suci dalam rangka memperingati peristiwa Gerakan 30 September (G30S), Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara (MPW PP Sumut), semakin memperkuat semangat patriotisme para generasi muda PP yang bernaung di Sapma PP.

Tampak hadir, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Utara, di antaranya perwakilan Pangdam I/Bukit Barisan, Dandim 0201/Medan Kolonel Inf. Fernando Batubara, S.Sos., M.Han., perwakilan Kapolda Sumatera Utara, perwakilan Kajati Sumatera Utara, serta unsur Forkopimda Sumatera Utara lainnya, dan tokoh masyarakat lainnya.

Mendampingi Ketua MPW PP Sumut, Musa Rajekshah, turut hadir juga, Ketua Panitia Apel Kehormatan dan Malam Renungan Suci, Sugiat Santoso, unsur MPW, MPC, serta Ketua Sapma PP Sumut terpilih, M. Firman Shah.

Dalam sambutannya, Musa Rajekshah, menyampaikan bahwa Renungan Suci menjadi momentum untuk mengenang sejarah bangsa sekaligus memperkuat komitmen dalam menjaga ideologi negara, persatuan, dan kebersamaan.

"Acara ini juga bagian dari keinginan kita semua, bahwa, kita ingin generasi-generasi muda, pemuda dan mahasiswa, mengingat sejarah peristiwa G30S ini, dan untuk menjaga kebersamaan, kesatuan, maka MPW PP Sumut menjadikan acara ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya," sebut Musa Rajekshah, Rabu, (30/9/2026).

Pelantikan kepengurusan Sapma PP Sumut periode 2026–2031, diketuai Firman Shah, didampingi masing-masing wakil ketua diantaranya, Rayviza Siddik, Ripy Hamdani, Arie Wahyu dan Musa Arjian Shah. Dengan sekretaris, M. Zikri Asmara, dan wakil-wakil sekretaris diantaranya, M. Hawari Afif Ritonga, Fahrul Hafiz Effendi, Haris Martondi Hasibuan, serta Bendahara, Arnold Sitepu dengan wakil-wakil Bendahara, Muhammad Rizqi Sukarno, AswinEfratta Ginting, Abdillah Didit Priyatna, dan Azzizah Chairiah. (Dam)

Kegiatan yang dirangkai dengan santunan kepada anak yatim dan masyarakat sekitar tersebut dipusatkan di Masjid Al-Musannif Miftahul Ulum, Jalan Sukmo, Dusun 12, Desa Kolam.

Ketua MPW PP Sumut, Musa Rajekshah, menegaskan bahwa kawasan Kampung Kolam memiliki keterikatan historis yang sangat kuat dalam sejarah lokal perjuangan mempertahankan Pancasila. Keberadaan Tugu Ampera di lokasi tersebut menjadi bukti fisik dan penanda penting dari peristiwa bersejarah pada tahun 1965.

"Masyarakat Kampung Kolam adalah bagian yang tak terpisahkan dari sejarah mempertahankan Pancasila. Tugu Ampera menjadi salah satu monumen bersejarah yang setiap tahun selalu kami peringati melalui Apel Kehormatan dan Malam Renungan Suci," ujar Musa Rajekshah yang akrab disapa Bang Ijeck.

Bang Ijeck menekankan, agenda tahunan ini bukan sekadar kegiatan seremonial organisasi. Kehadiran Pemuda Pancasila di tengah masyarakat harus selalu diwujudkan dalam bentuk pengabdian nyata, kepedulian sosial, serta menjaga hubungan silaturahmi yang erat.

"Sebagai bagian dari masyarakat, Pemuda Pancasila sadar harus terus mengabdi dan membantu sesama. Semoga hubungan baik ini tetap terjaga, dan generasi muda kita di sini tidak lupa akan sejarah, khususnya peristiwa G30S/PKI," tegas Ijeck.

Usai menyalurkan santunan, Musa Rajekshah didampingi Sekretaris MPW PP Sumut Ikbal Hanafi Hasibuan, Ketua Panitia Sugiat Santoso, serta jajaran pengurus MPW PP Sumut berjalan kaki menuju Tugu Ampera untuk melaksanakan puncak acara Apel Kehormatan dan Malam Renungan Suci.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober di Kampung Kolam ini diharapkan terus menjadi sarana edukasi sejarah bagi generasi muda, sekaligus memperkokoh pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.(Dam)

WaliKotaBinjai,Drs.H.AmirHamzah,M.AP.,menyampaikanapresiasikepadapimpinandanseluruhanggotaDPRDKotaBinjaiataskerjasamadankomitmendalammenyelesaikanpembahasanP-APBDTahunAnggaran2026.Iamengatakan,pembahasanRanperdatersebuttelahmelaluiprosesyangmembutuhkanwaktu,energi,danpemikiranbersama,namundapatdiselesaikandandisetujuitepatwaktusebagaibentuktanggungjawabkepadamasyarakat.

MenurutWaliKota,pengambilankeputusanbersamatersebutsesuaidenganamanatPeraturanMenteriDalamNegeri(Permendagri)Nomor14Tahun2025tentangPedomanPenyusunanAPBDTahunAnggaran2026,yangmenetapkanpersetujuanbersamakepaladaerahdanDPRDpalinglambattigabulansebelumtahunanggaranberakhiratau30September.

WaliKotamenjelaskan,P-APBDTahunAnggaran2026disusununtukmendukungdanmenyelaraskankebijakanpembangunandaerahdenganprioritaspembangunannasionaldanProvinsiSumateraUtara.ProgramyangdiakomodasijugadiarahkanuntukmendukungvisipembangunanKotaBinjaiTahun2025-2029,yakni"BinjaiMaju,Sejahtera,danBerkelanjutan".

Adapunarahkebijakantersebutmencakuppeningkatankualitaskesehatandanpendidikan,termasukdukunganterhadapProgramMakanBergiziGratisbagipesertadidikjenjangTK,SD,danSMP;peningkatanketahananpangandanekonomisertapenguatanperlindungansosialdanpemberantasankemiskinan;pembangunaninfrastrukturberbasisteknologidanberwawasanlingkungan;sertapenguatantatakelolapemerintahanyanginovatifdankreatif.

Menutupsambutannya,WaliKotamemintaDPRDKotaBinjaiterusmelakukanpengawasanagarpelaksanaanprogramdankegiatanberjalandenganbaik,tepatsasaran,dantepatwaktu.IajugamenginstruksikanseluruhkepalaperangkatdaerahuntuksegeramerealisasikanprogramdankegiatansetelahRanperdadievaluasiolehGubernurSumateraUtaradanditetapkanmenjadiPeraturanDaerah(Perda),khususnyakegiatanyangberkaitandenganpembangunanfisik.

RapatparipurnatersebutturutdihadiriKetuaDPRDKotaBinjaiHj.K.GusuartiniBr.Surbakti,WakilKetuaIDPRDKotaBinjaiH.JuliSawitmaNasution,S.H.,M.H.,WakilKetuaIIDPRDKotaBinjaiHairilAnwar,S.Pd.I.,M.Pd.,paraanggotaDPRDKotaBinjai,unsurForkopimdaKotaBinjai,SekretarisDaerahKotaBinjai,paraAsisten,StafAhliWaliKota,kepalaperangkatdaerah,camat,sertalurahse-KotaBinjai.(Oji)

Menyimpan dan membingkai foto dari penerbitan awal selama hampir seperempat abad bukanlah sekadar tindakan melestarikan. Melainkan bukti ketangguhan media yang boleh dibilang bukan kaleng-kaleng.

Karena selama 25 tahun, Koran Posmetro Medan mampu berkibar sebelum platform beragam media sosial membumi di dunia maya. Kiamat media cetak itu pun datang setelah handphone menjadi barang yang wajib dipegang, dibaca dan dibawa kemanapun serta oleh siapapun.

Desain iklan 25 tahun di atas adalah saksi bisu kejayaan koran bergenre kriminal itu. Bagaimana media yang berinduk di Riau Pos dan Jawa Pos, berkiprah dan menikmati masa kedigjayaannya sejak dari nol hingga kini.

Sebuah salinan dari masa ketika perusahaan jurnalis ini masih dianggap bukan apa-apa sampai digelari 'Bayi Ajaib' oleh media-media mainstream.

Menyimpan kenangan selama dua puluh lima tahun disini (Posmetro Medan) menunjukkan bahwa kami tidak hanya tumbuh bersama, tapi juga menua bersama dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Momen ke 25 tahun ini tetap menjadi pengingat bahwa setidaknya, kami punya masa jaya yang penuh warna dan drama.

Sekarang, kami akui, kami tertaklukkan dengan media sosial. Tapi kami tetap berharap bahwa pengalaman kami menumbuhkembangkan Posmetro Medan menjadi sebuah raksasa media dieranya, bisa menjadi sumber inspirasi; bahwa Posmetro Medan masih mampu bertahan melalui perubahan tren dan gelombang digitalisasi hingga 25 tahun.***

Kedua hakim yang dilantik yakni Monang Halomoan Sihombing, SH dan Fifi Wijaya, SH, MH. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan berlangsung di Aula PN Medan lantai II sekitar Rabu, (30/9/2026) pagi.

Prosesi tersebut dihadiri para hakim, panitera, sekretaris, aparatur PN Medan serta keluarga kedua hakim yang dilantik. Monang dan Fifi merupakan kelahiran Medan, Sumatera Utara, yang berasal dari unsur serikat buruh dan serikat pekerja.

Dalam pelantikan tersebut, kedua Hakim Ad Hoc PHI menyatakan kesediaannya menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta berpedoman pada aturan hukum yang berlaku, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta ketentuan terkait lainnya.

Dalam amanat yang disampaikannya secara lisan, Mardison mengingatkan kedua hakim agar menjalankan tugas sesuai undang-undang dan Kode Etik serta Pedoman Perilaku Hakim. Ia juga menekankan pentingnya integritas, tanggung jawab, profesionalitas, kejujuran, keadilan dan sikap rendah hati dalam menjalankan tugas sebagai hakim.

Mardison secara khusus berpesan agar setelah dilantik sebagai Hakim Ad Hoc PHI, keduanya mampu meninggalkan atribut serikat buruh maupun serikat pekerja dalam menjalankan tugas kehakiman.

Pesan itu menjadi penting mengingat keduanya datang dari unsur serikat pekerja dan serikat buruh. Latar belakang tersebut merupakan bagian dari perjalanan mereka sebelum menjadi hakim. Namun setelah sumpah jabatan diucapkan, tugas yang berada di hadapan mereka adalah menjalankan fungsi kehakiman berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku.

Mardison juga mengungkapkan, lebih dari 350 perkara PHI telah masuk ke PN Medan sepanjang 2026. Kehadiran dua Hakim Ad Hoc PHI yang baru dilantik diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi penyelenggaraan peradilan serta membantu para pencari keadilan.

Jumlah perkara tersebut menunjukkan besarnya persoalan hubungan industrial yang masuk ke meja peradilan. Setiap perkara bukan hanya berbicara mengenai berkas dan angka registrasi, tetapi dapat berkaitan dengan hak pekerja, kepentingan pengusaha, pekerjaan dan keberlangsungan kehidupan keluarga.

Karena itu, Mardison berharap kedua hakim mampu menjalankan tugas secara profesional, jujur dan adil serta terus meningkatkan integritas diri.

Pelantikan tersebut sekaligus menandai dimulainya tanggung jawab baru bagi Monang dan Fifi di lingkungan peradilan hubungan industrial.

Sebab di ruang sidang, latar belakang boleh menjadi sejarah. Tetapi ketika hukum harus ditegakkan, integritaslah yang semestinya menjadi pijakan.(erni)

Penghargaan diberikan langsung Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, kepada Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, di Jakarta, Rabu (30/9/2026).

"Alhamdulillah, ini menjadi bukti bahwa kualitas perencanaan pembangunan Deli Serdang semakin baik dan tentunya penghargaan ini menjadi motivasi bagi saya dan seluruh ASN untuk terus meningkatkan kualitas kerja dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat," ucap Bupati yang turut hadir bersama Ketua TP PKK dan jajaran perangkat daerah terkait.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran perangkat daerah dan masyarakat atas dukungan serta kerja sama dalam menyukseskan perencanaan program pembangunan.

"Terima kasih kepada masyarakat dan seluruh perangkat ASN. Alhamdulillah kita bisa meraih terbaik kedua penghargaan nasional. Ini menjadi modal kita untuk merencanakan berbagai program yang terus berdampak untuk masyarakat Deli Serdang," pungkasnya.

Bagi Deli Serdang, capaian ini melanjutkan catatan prestasi di tingkat nasional. Deli Serdang sebelumnya meraih peringkat pertama APN 2013 tingkat kabupaten/kota, pada masa kepemimpinan Bupati Amri Tambunan.

Tahun ini, proses penilaian diperkuat menjadi tiga tahap, yakni penilaian dokumen perencanaan, wawancara dan verifikasi lapangan, serta presentasi pemerintah daerah di hadapan Dewan Penilai. Tahap terakhir menjadi penguatan baru dalam PPD 2026 untuk mengonfirmasi dan mendalami capaian, strategi, serta inovasi pembangunan daerah.

Pelaksanaan PPD 2026 diikuti seluruh 38 provinsi, 334 dari 415 kabupaten, serta 86 dari 94 kota. Penilaian melibatkan tim teknis lintas unit kerja Kementerian PPN/Bappenas, tim independen dari akademisi dan profesional, serta tim penilai utama dan Dewan Penilai lintas kementerian/lembaga.

Adapun hasil penilaian menempatkan Kabupaten Kendal sebagai Terbaik I kategori kabupaten, disusul Deli Serdang, Lampung Selatan, Sumedang, dan Sleman.

Pada kategori kota secara berurut diraih oleh Surabaya, Manado, Pekalongan, Tangerang, dan Balikpapan. Sementara kategori provinsi, lima daerah terbaik adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. ( Drt)

Lebih sepekan, 3 jurnalis yang sudah sama-sama di ambang sore, bersama seorang anak muda tangguh, melakukan perjalanan keliling sebagian Sumatera. Ribuan kilometer, ribuan cerita.

Misinya sebenarnya tidak begitu jelas. Namun, kalau kalian memaksa mau tahu: mengangkat batang terendam, berbagi semangat bersama teman-teman sesama pewarta di sepanjang jalan yang belum saatnya tinggal kenangan.

Minggu, 20 September 2026, saat sedang berleha-leha di teras rumah menyaksikan gerimis mempercepat datangnya kelam petang itu, teleponku berbunyi. "Besok ke Palembang kita, ya."

Zulkifli Tanjung, teman lamaku ini memang penuh spontanitas dan kejutan. Ya, tapi tidak ujug-ujug mengajak ke Palembang juga. Rasa terkejutku belum juga mengendap, dia sudah menimpali, "Jalan darat kita." Entah sadar atau tidak, tanpa bertanya apa tujuannya, berapa lama perjalanannya, apa saja rutenya, langsung pula kujawab, "Gas!"

Begitulah. Senin pagi kami sarapan di Jalan Sempurna, Medan. Di sela kunyahan nasi gurih, dia menelepon Edrin Ardiansyah. Spesies kami bertiga sama: wartawan sepatu atau separuh tua.

"Sudah mandi? Biar ke Palembang kita. Jalan darat. Berangkat sekarang." Lagi-lagi orang ini membuat ajakan perjalanan sejauh ribuan km itu seperti jalan-jalan sore keliling kompleks. Dari speaker ponsel terdengar jawaban yang sama singkat (dan gila)-nya: "Oke!"

*****

Jadinya kami berangkat berempat. Ada Fadil, anak lajang Bang Zul yang cekatan di belakang kemudi. Saat melaju di jalan tol, barulah mulai kami tanya dia; sebenarnya kita ini mau ke mana, menemui siapa, nanti malam berbuat apa.

"Tak ada. Jalan-jalan aja. Kalau nanti Kapolda Sumsel ada waktu, kita temui. Kalau ada teman-teman wartawan yang berkenan ketemu dan ngopi tipis-tipis, ngobrol-ngobrol kita. Healing kita, healing," katanya tergelak. Mereka berdua memang juragan dan punggawa media Tribrata TV. Wartawannya tersebar di seluruh Indonesia, termasuk Pulau Sumatera.

Tidak butuh waktu lama untuk menyadari kami bertiga ternyata punya persamaan: kapasitas tangki terbatas dan "klep" yang melemah. Hampir di tiap minimarket kami berhenti. Belanja ini-itu, sekadar sopan santun untuk menumpang ke kamar mandi. Fadil berjuang menyembunyikan rasa kesalnya melihat truk dan bus yang disalip dengan susah payah kembali berada di depan.

Rantauprapat jadi perhentian pertama. Bukan cuma mengopi, tapi menginap. Rencananya memang begitu. Menginap tiap malam. Sore itu kami bertemu dengan Habibi, seorang jurnalis yang trengginas, dan Bang Marwansyah, yang setelah purnabakti berkenan menjadi Kepala Perwakilan Posmetro Medan di Labuhan Batu Raya. Pagi harinya kami ngopi lagi, kali ini ada juga Kholik Saragih dan Berman Sinaga.

Matahari beranjak, kami pun bertolak menuju Pekanbaru. Sebuah kenyataan pahit langsung menyambut. Biosolar menjadi makhluk langka di sepanjang jalan. Kalaupun ada SPBU yang menyediakan, antreannya bisa dipastikan mengular bahkan menganakonda.

Ngilu juga ketika harus membayar Dexlite seharga Rp24 ribu sekian per liter. Diisi setengah juta, asli jarumnya macam malas kali bergerak.

Coklah, kalian yang di Pertamina atau siapalah yang berwenang, pikirkanlah membuat pilihan produk solar di antara dua opsi dengan selisih harga sangat jauh itu. Terserahlah apa namanya. Bisa Bio Solar Promax, HaloDex, atau apalah gitu. Jangan seolah memaksa kami memilih antara harga hidup dan harga mati.

Sampai Pekanbaru, kami menginap di Hotel Khas. Bersih, petugasnya sangat memudahkan.

Pagi itu, Rabu, 23 September 2026, kami mencari tempat sarapan sekalian jalan pagi. Si Anak muda kami biarkan punya waktu ekstra untuk istirahat. Target: lontong sayur agar mirip-mirip dengan sarapan di Medan.

Ternyata hampir semua tempat sarapan menu utamanya lontong pecal. Tak putus asa, kami terus berjalan mencari, hingga setelah sekitar 1,5 km, akhirnya bertemu penjual lontong sayur. Lega sekali rasanya. Dengan tekad bulat, kami bertiga pun memesan lontong … kacang. Entah di mana silapnya.

Beranjak siang, kami bertolak menuju kota Jambi. Sebuah telepon dari Fitri, wartawan tangguh di Bangko, Merangin, langsung membuyarkan rencana ini. Haluan langsung berubah arah. Mengubah arah itu sungguh bukan keputusan yang salah. Sambutan dan jamuan Fitri sangat berkesan selama di sana. Esok harinya, Kamis 24 September 2026, kami diajak bertemu dengan Kapolres Merangin, AKBP Kiki Firmansyah Efendi. Perbincangan yang hangat.

Setelahnya, perjalanan panjang berlanjut ke Palembang via Lubuklinggau. Tidak hanya minimarket, semak belukar pun kadang menjadi tempat singgah. Mobil sampai terperosok ke parit karena sesak tak tertahankan.

Tiba di Palembang, asap tebal mengucapkan selamat datang. Dua hari di sana, kami sempat bertemu dengan Suherman, Hendra, dan the one and only: Kak Nisa Pardede.

Sabtu pagi, kami beranjak menuju Jambi. Jadi juga ke "Kota Beradat" ini. Di sana kami bertemu dengan Gusti Nasution. Istirahat satu malam, Minggu pagi lanjut ke Pekanbaru, disambut Lae Situmorang, yang akrab disapa Kombes.

Karena besok paginya, Senin, 28 September dia mengajak kami minum kopi kacang di Kedai Kaya Raya, sontak kisah perjalanan mencari lontong sayur itu terungkap lagi, memancing gelak tawa. Terlalu absurd memang, kalau dipikir-pikir.

Siangnya kami melanjutkan perjalanan pulang. Rencananya, dari Pekanbaru langsung ke Medan. Akan tetapi, sambutan dan jamuan Lae Samuel Tampubolon di Rantauprapat membuat kami memutuskan menginap lagi di sana, sebelum benar-benar bertolak menuju Medan, pada Selasa, 29 September 2026.

*****

Begitulah. Selasa sore, 29 September setelah delapan hari dan ribuan kilometer, kami akhirnya tiba di Medan. Mobil boleh berhenti, koper boleh diturunkan, pakaian kotor boleh dicuci. Tetapi rasanya perjalanan ini belum benar-benar selesai. Percakapan dengan teman-teman jurnalis di kota-kota yang kami lewati seperti menolak lekang dari ingatan.

Ada kegelisahan yang hampir sama di banyak tempat. Dunia pers sedang menghadapi perubahan besar. Dulu, orang menantikan koran pagi, menunggu berita di televisi. Sekarang, sebuah peristiwa bisa diketahui masyarakat bahkan sebelum wartawan sempat membuka laptop. Media sosial telah mengubah semuanya.

Siapa saja bisa menjadi penyampai informasi. Sebuah video dari telepon genggam bisa menyebar lebih cepat daripada berita yang disusun newsroom dengan segala macam prosedurnya. Informasi bergerak begitu cepat, walau kebenaran kadang tercecer di belakang.

Media sosial memang terlalu cepat untuk dikejar. Tetapi kecepatan tidak serta merta berbingkai kebenaran. Di sanalah jurnalisme masih dan akan selalu memiliki ruang.

Hanya saja, insan pers harus siap dengan perubahan, dan ingat, dunia tidak akan mau menunggu sampai Anda siap. Teknologi terus bergerak. Cara orang membaca dan menonton berubah. Cara orang mempercayai informasi pun tak lagi sama.

Wartawan harus belajar lagi. Belajar teknologi. Belajar membaca data. Belajar memahami algoritma. Belajar membuat dan mengedit video. Belajar memanfaatkan media sosial. Belajar menggunakan kecerdasan buatan. Belajar bercerita dengan cara yang sesuai dengan kebiasaan generasi baru, tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasar jurnalistik.

Dan memang itu pulalah tugas yang tak pernah selesai bagi seorang jurnalis: belajar. Kecuali Anda tidak termasuk golongan batang … yang menolak terendam. (Toga Nainggolan)

Puluhan massa mendatangi tiga lokasi sekaligus, yakni Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Asahan, Kejaksaan Negeri Asahan dan Kantor Bupati Asahan.

Mereka mempersoalkan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diikuti 177 desa se-Kabupaten Asahan dan dilaksanakan di Medan sebanyak tiga kali sepanjang September 2026.

GEMPPAR menduga terdapat persoalan dalam penggunaan Dana Desa untuk kegiatan tersebut.

Mereka juga mempertanyakan urgensi pelaksanaan Bimtek di Medan, sementara kegiatan serupa dinilai dapat dilaksanakan di wilayah Asahan.

Aksi dimulai sekitar pukul 10.30 WIB di halaman Kantor Dinas PMD Asahan, Jalan W.R. Supratman.

Massa membawa sejumlah tuntutan, di antaranya meminta penghentian kegiatan yang mereka nilai berpotensi membebani keuangan desa serta mendesak evaluasi terhadap jajaran Dinas PMD.

Ketua GEMPPAR Asahan, Raihan Panjaitan, menilai pelaksanaan Bimtek terhadap 177 desa perlu mendapat perhatian serius, terutama karena dilakukan berulang dalam waktu yang berdekatan.

"Ini bukan Bimtek, ini pengurasan. Kenapa harus ke Medan? Apakah ada bagi-bagi keuntungan dengan penyelenggara?" ujar Raihan di hadapan massa.

Ia bahkan mendesak Kepala Dinas PMD Asahan Darein Lubis dan Kabid PMD Henri Tambunan dicopot dari jabatannya serta dimintai pertanggungjawaban terkait persoalan tersebut.

Sementara Korlap aksi, Arman Maulana, mempertanyakan alasan kegiatan Bimtek harus dilaksanakan di Medan.

"Apa urgensinya semua Bimtek di Medan? Mengapa tidak di kecamatan saja?" katanya.

Dalam aksi tersebut, Kabid PMD Asahan Henri Tambunan sempat menemui massa.

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan Bimtek dilakukan oleh masing-masing desa berdasarkan hasil musyawarah desa. Menurutnya, Dinas PMD hanya menerima surat tembusan terkait kegiatan tersebut.

Penjelasan itu belum membuat massa puas.

GEMPPAR mempertanyakan sikap Dinas PMD apabila mengetahui adanya kegiatan yang dinilai tidak sesuai ketentuan.

Dari Kantor Dinas PMD, massa kemudian bergerak ke Kejaksaan Negeri Asahan.

Mereka menyerahkan aspirasi dan meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Bimtek tersebut.

GEMPPAR juga meminta Kejaksaan menelusuri dugaan adanya pungutan maupun tekanan terhadap pemerintah desa untuk mengikuti kegiatan Bimtek di Medan.

"Kami mendesak Kejaksaan mengusut dugaan pemaksaan kepada 177 kepala desa mengikuti Bimtek di Medan tiga kali. Kalau memang ada pungutan atau penyimpangan, harus diusut," tegas Raihan.

Aspirasi massa diterima Kasubsi Pengawasan Kejaksaan Negeri Asahan, Dian Panjaitan.

Ia meminta massa menyerahkan bukti-bukti yang berkaitan dengan dugaan tersebut agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

"Saya putra daerah sini, saya ingin Asahan bersih. Serahkan buktinya, kami akan periksa," ujarnya.

Setelah dari Kejaksaan, massa melanjutkan aksi ke Kantor Bupati Asahan. Di lokasi tersebut, GEMPPAR kembali menyampaikan tuntutan agar Bupati Asahan mengevaluasi bahkan mencopot Kepala Dinas PMD dan Kabid PMD.

Massa menilai persoalan pelaksanaan Bimtek 177 desa tersebut tidak cukup hanya dijelaskan secara administratif, tetapi perlu dibuka secara transparan, termasuk sumber anggaran, penyelenggara, dasar pelaksanaan, biaya yang dikeluarkan setiap desa serta mekanisme pemilihan penyelenggara.

GEMPPAR menyatakan akan kembali melakukan aksi apabila tuntutan mereka tidak mendapatkan tindak lanjut.

Hingga aksi berakhir, kegiatan berlangsung tertib. Sementara dugaan penyimpangan yang disampaikan massa masih merupakan tudingan dan aspirasi yang perlu dibuktikan melalui pemeriksaan serta penelusuran aparat penegak hukum.

(eko)

Hal itu dikatakan Bupati Samosir, Vandiko Gultomseperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Vandiko gultom official yang terlihat POSMETRO MEDAN, Rabu 30 September 2026.

Karena itu, menurut Bupati, pelayanan yang aman, nyaman, tertib dan responsif harus terus ditingkatkan.

"Hal ini menjadi pembahasan kami bersama GM PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Danau Toba, ibu Ellenor R. Piri yang baru bertugas di kawasan Danau Toba," kata Bupati Samosir.

Menurut dia, sinergitas yang sudah terjalin selama ini akan terus diperkuat.

"Terutama dalam menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat dan wisatawan, termasuk pada masa libur dan Natal-Tahun Baru."

"Saya juga menekankan pentingnya pengawasan tiket online agar pelayanan berjalan transparan dan tidak merugikan masyarakat maupun wisatawan. Pelayanan terbaik akan menjaga nama baik pariwisata Samosir," pinta Bupati Samosir.***