Prestasi tersebut diraih melalui karya inovasi berjudul ECORED, yaitu produk pelet ikan berbahan limbah eceng gondok dan hama ikan Red Devil dari Danau Toba. Karya tersebut dikembangkan lima siswa MAN Karo, yaitu: Piyana, Talitha Putri Br Ginting Suka, Salsa Nabila, Quinsa Dikta Arisya, dan Levina Br Karo.

Di bawah bimbingan Harsona Sinurat, ECORED mengangkat persoalan lingkungan di kawasan Danau Toba dengan memanfaatkan eceng gondok dan ikan Red Devil sebagai bahan pembuatan pelet pakan ikan yang ramah lingkungan. Inovasi ECORED dirancang dengan konsep bermodal nol rupiah, karena bahan utama yang digunakan berasal dari sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar. Melalui inovasi tersebut, masyarakat diharapkan dapat membuat pakan ikan secara mandiri tanpa harus mengeluarkan biaya untuk bahan baku sekaligus mengurangi keberadaan eceng gondok dan ikan Red Devil yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem perairan.

Kepala MAN Karo, Ashari Fahmi, mengapresiasi capaian para siswanya. Menurut Ashari, prestasi tersebut menunjukkan bahwa siswa madrasah memiliki kemampuan untuk menghasilkan karya yang mampu bersaing di tingkat internasional.

"Prestasi ini merupakan hasil dari kerja keras, doa, kreativitas, dan semangat para siswa bersama guru pembimbing. Kami sangat bangga karena anak-anak MAN Karo mampu membawa karya yang berangkat dari persoalan lingkungan di daerah kita hingga tampil dan mendapatkan apresiasi di tingkat internasional," ujar Ashari Fahmi, Kamis (24/9/2026).

Ia berharap capaian tersebut menjadi motivasi bagi siswa MAN Karo lainnya untuk terus berani berinovasi dan menghasilkan karya yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Saya berharap prestasi ini tidak berhenti pada raihan medali saja. ECORED harus menjadi motivasi bagi siswa untuk terus menciptakan inovasi yang bermanfaat. Kita ingin siswa MAN Karo tidak hanya berprestasi, tetapi juga mampu memberikan solusi terhadap persoalan yang ada di lingkungan sekitar," tambahnya.

Guru pembimbing, Harsona Sinurat, mengatakan bahwa ECORED berawal dari upaya siswa melihat permasalahan lingkungan sebagai peluang untuk menciptakan sebuah inovasi yang memiliki manfaat nyata.

"Anak-anak mencoba melihat eceng gondok dan ikan Red Devil bukan hanya sebagai masalah, tetapi sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Dari proses itu lahir ECORED sebagai alternatif pakan ikan yang ramah lingkungan dan dapat dibuat dengan bahan yang ada di sekitar masyarakat," kata Harsona.

Menurut Harsona, proses mengikuti kompetisi internasional tersebut memberikan pengalaman berharga bagi para siswa, mulai dari mengembangkan ide, melakukan pengolahan bahan, menyusun konsep penelitian, hingga mempresentasikan karya di hadapan peserta dan juri dari berbagai negara.

"Yang paling penting bagi kami adalah prosesnya. Anak-anak belajar bahwa sebuah inovasi membutuhkan kerja keras, ketekunan, kerja sama, dan keberanian untuk mempresentasikan gagasan. Gold Medal ini menjadi hasil yang membanggakan dari proses tersebut," ujarnya.

Keberhasilan ECORED meraih Gold Medal di WICE 2026 menjadi bukti bahwa karya inovasi siswa madrasah dari daerah mampu tampil di panggung internasional. Inovasi tersebut juga membawa pesan bahwa persoalan lingkungan di sekitar dapat menjadi sumber inspirasi untuk menghasilkan solusi yang sederhana, murah, dan bermanfaat.

Pergi membawa karya, pulang membawa kebanggaan. Raihan Gold Medal WICE 2026 menjadi capaian yang turut mengharumkan nama MAN Karo, Kabupaten Karo, dan Indonesia di kancah internasional. ( Hkm)

Apresiasi tersebut disampaikan Kapolda Sumut melalui Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H. Ia menyampaikan penghargaan kepada para peserta aksi yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib tanpa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Bapak Kapolda Sumatera Utara menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta aksi yang telah menyampaikan aspirasi secara damai, tertib dan kondusif. Ini menunjukkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dapat berjalan dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban," ujar Ferry.

Dalam kegiatan tersebut, dua kelompok massa menyampaikan aspirasi, yakni well Pejuang Reformasi Agraria (APARA) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Medan.

Untuk mengawal jalannya kegiatan, Polrestabes Medan menurunkan personel gabungan bersama Sat Brimob Polda Sumut dan Dit Samapta Polda Sumut. Pengamanan dipimpin langsung Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H.

Ferry mengatakan, personel kepolisian diarahkan untuk memberikan pelayanan pengamanan secara profesional, humanis dan terukur, sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan ruang untuk menyampaikan pendapat.

"Kami mengapresiasi seluruh pihak yang turut menjaga situasi tetap aman. Polri hadir untuk memberikan pelayanan dan pengamanan agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung dengan baik, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat lainnya," katanya.

Massa APARA tiba di Kantor DPRD Sumut sekitar pukul 11.27 WIB dan menyampaikan aspirasi hingga pukul 13.45 WIB. Setelah itu, massa meninggalkan lokasi dengan tertib.

Selanjutnya, massa GMNI Kota Medan tiba sekitar pukul 14.00 WIB dan menyampaikan tuntutan. Sekitar pukul 15.10 WIB, massa diterima Sekretaris Dewan DPRD Sumut untuk menyampaikan aspirasi sebelum kemudian meninggalkan lokasi sekitar pukul 15.20 WIB.

Seluruh rangkaian pengamanan kemudian ditutup dengan apel konsolidasi personel pada pukul 15.30 WIB.

Ferry menegaskan, terjaganya situasi kondusif dalam aksi tersebut merupakan hasil sinergi antara kepolisian, peserta aksi, pihak DPRD Sumut dan seluruh elemen masyarakat.

"Kami berharap situasi seperti ini terus dipertahankan. Aspirasi dapat disampaikan dengan damai, sementara keamanan dan ketertiban bersama tetap menjadi tanggung jawab kita semua," tutupnya.( Jaf)

Peluang kerja sama tersebut mengemuka dalam audiensi pengurus FJPI Sumut dengan Wakil Bupati Toba Audi Murphy O Sitorus di Kantor Bupati Toba, Balige, Rabu (23/9/2026).

Dalam pertemuan itu, FJPI Sumut menyampaikan sejumlah gagasan kolaborasi yang dapat dikembangkan bersama Pemkab Toba. Di antaranya, pelatihan jurnalistik hingga promosi produk UMKM Toba dalam rangkaian perayaan HUT FJPI ke-19 di Sumut yang direncanakan berlangsung pada Desember 2026 di Medan.

Ketua FJPI Sumut, Khairunnisak Lubis, menjelaskan, kolaborasi tersebut sejalan dengan komitmen organisasi untuk memperkuat kapasitas jurnalis perempuan sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM perempuan.

FJPI Sumut menilai, Kabupaten Toba memiliki potensi produk lokal dan pelaku UMKM yang dapat diperkenalkan kepada khalayak lebih luas melalui berbagai kegiatan organisasi, termasuk agenda perayaan hari ulang tahun.

Wakil Bupati Toba Audi Murphy O Sitorus menyambut baik kehadiran pengurus FJPI Sumut sekaligus membuka peluang kerja sama dalam mendukung pengembangan UMKM lokal.

Ia menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Koperasi UKM, Perdagangan, dan Perindustrian secara konsisten melibatkan pelaku UMKM dalam berbagai ajang promosi.

Terkait tawaran partisipasi dalam perayaan HUT ke-19 FJPI yang diadakan FJPI Cabang Sumut, Audi menyarankan agar pengurus terus berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga persiapan dan bentuk dukungan yang diperlukan dapat dibahas secara matang.

Dalam kesempatan tersebut, Audi juga menyampaikan harapan agar pertambahan usia FJPI semakin mematangkan kualitas dan kontribusi para anggotanya.

Menurutnya, jurnalis perempuan memiliki peran penting, tidak hanya dalam menjalankan tugas profesional, tetapi juga dalam membangun nilai-nilai pengayoman di lingkungan keluarga dan masyarakat.

"Sebagai jurnalis perempuan dan di antara anggotanya juga seorang ibu rumah tangga, diharapkan FJPI Sumut mampu mendidik dan mengayomi keluarga. Karakter pengayom tersebut hendaknya tercermin dalam sikap profesional dan berintegritas saat menjalankan tugas di lapangan," ujarnya.

Khairunnisak menjelaskan, FJPI kini telah berkembang di 18 provinsi dan menaungi jurnalis perempuan dari berbagai media. Organisasi ini juga memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan pelatihan jurnalistik serta kegiatan pemberdayaan perempuan.

Sementara itu, rangkaian perayaan HUT FJPI ke-19 yang digelar FJPI Sumut akan diisi dengan sejumlah kegiatan, antara lain pameran dan lomba foto jurnalis perempuan, peragaan busana bertema tenun lokal dan modern, pameran UMKM, serta pemberian penghargaan kepada sosok perempuan inspiratif dan berprestasi.

Melalui agenda tersebut, FJPI Sumut membuka ruang bagi produk-produk UMKM Toba, khususnya yang dikelola perempuan, untuk turut diperkenalkan kepada jejaring jurnalis dan masyarakat yang hadir.

Selain promosi UMKM, rencana pelatihan jurnalistik bersama Dinas Kominfo Toba juga menjadi bagian dari peluang kerja sama yang akan ditindaklanjuti melalui koordinasi antarpihak.

Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Bidang PIKP Dinas Kominfo Toba Rikardo Simamora dan Kepala Dinas Koperasi UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Toba Sofian Sitorus, serta jajaran pengurus FJPI Sumut diantaranya Sekretaris FJPI Sumut Puput Julianti Damanik, Sekretaris Panitia HUT FJPI ke-19 di Sumut Laura Silalahi dan Anggota Divisi UMKM dan Event Organizer FJPI Sumut Sri Endang.( Rel)

Hasil tersebut menjadi salah satu bahan dalam Penilaian Interview PEMDI yang diikuti Pemkab Deli Serdang secara virtual di Aula Cendana Kantor Bupati Deli Serdang, Kamis (24/9/2026).

Bersama jajaran perangkat daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Deli Serdang Hendra Wijaya menegaskan, evaluasi kinerja PEMDI menjadi momentum untuk memperkuat penerapan pemerintahan digital di seluruh perangkat daerah.

Menurut Hendra, evaluasi tidak hanya menjadi proses penilaian, tetapi juga menjadi bahan untuk mengidentifikasi bagian yang masih perlu diperbaiki agar penerapan pemerintahan digital semakin efektif dan berdampak pada pelayanan masyarakat.

"Walaupun ini merupakan penilaian, kami berharap ini juga menjadi bagian dari evaluasi bagi kami untuk memperbaiki apa yang menjadi masukan-masukan, sehingga ke depan pemerintahan digital di Kabupaten Deli Serdang semakin baik," katanya

Ia mengatakan, penguatan pemerintahan digital perlu dilakukan secara bertahap dan paralel. Setiap perangkat daerah didorong untuk terus menjalankan program yang telah disiapkan sembari melakukan penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi.

"Pada prinsipnya, Bapak Bupati dan para pimpinan berharap kegiatan ini, selain sebagai evaluasi dan penilaian, juga menjadi bagian dari upaya perbaikan bagaimana Kabupaten Deli Serdang dapat menerapkan sistem pemerintahan digital yang dapat dilaksanakan oleh seluruh OPD," ujarnya.

Dalam review awal dokumen PEMDI Tahun 2026, Kabupaten Deli Serdang memperoleh nilai 1,45, di atas rata-rata hasil review awal yang berada pada kisaran 1,37.

Anggota tim penilai dan evaluasi PEMDI, Herry Sanoto, mengapresiasi kesiapan Pemkab Deli Serdang dalam mengikuti evaluasi. Ia menyebut PEMDI masih tergolong baru setelah sebelumnya menggunakan kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"PEMDI ini masih baru. Sebelumnya SPBE, sekarang menjadi PEMDI. Baru satu tahun, tetapi saya melihat Deli Serdang cukup tanggap untuk mempersiapkan berbagai hal yang dibutuhkan," jelasnya.

Dalam interview tersebut, tim asesor memberikan sejumlah masukan yang perlu ditindaklanjuti Pemkab Deli Serdang, terutama terkait penguatan tata kelola layanan digital, sumber daya manusia, perlindungan data pribadi, keamanan siber, infrastruktur, pengembangan dan integrasi aplikasi, serta pemantauan dan evaluasi layanan.

Sejumlah data dukung juga masih perlu dilengkapi, termasuk dokumentasi pengembangan aplikasi, integrasi layanan melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), pemanfaatan infrastruktur digital, hingga rencana perbaikan layanan berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Terkait SKM, Pemkab Deli Serdang menjelaskan bahwa daerah telah memiliki aplikasi SKM sendiri dan telah melakukan upaya integrasi data dengan skm.go.id. Penjelasan tersebut dicatat tim asesor untuk dikomunikasikan lebih lanjut kepada Kementerian PANRB.

Tim asesor memberikan waktu lima hari kerja kepada Pemkab Deli Serdang untuk melengkapi dan mengunggah dokumen pendukung yang masih diperlukan.( Drt)

Pada Kamis (24/9), pekerjaan peningkatan jalan lingkungan melalui pemasangan paving block dilaksanakan di Jalan Gaperta Ujung, Gang Pribadi/Kunci. Pekerjaan tersebut memiliki panjang 250 meter dengan lebar 3,40 meter.

Penataan jalan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas akses di kawasan permukiman sekaligus mendukung mobilitas masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari.

Pembenahan infrastruktur serupa juga dilakukan di Jalan Cempaka Ujung, Gang Ridwan. Di lokasi tersebut, pemasangan paving block mencakup panjang 202 meter dengan lebar yang bervariasi antara 2,00 hingga 3,50 meter, disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan ruas jalan.

Peningkatan kualitas jalan lingkungan tersebut diharapkan tidak hanya memberikan kemudahan akses bagi warga, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan permukiman yang lebih tertata dan nyaman. (ATN)

Hal itu disampaikan Wagub Sumut Surya saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Akselerasi Percepatan Target Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Semester II Tahun 2026 di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (23/9/2026).

"Dalam optimalisasi pendapatan ini, kita harus satu bahasa dan satu langkah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Terutama kepada 15 OPD dan BUMD," ujar Surya.

Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, Pemprov Sumut telah membentuk Tim Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah. Berdasarkan Keputusan Gubernur, Wagub Sumut bertindak sebagai Ketua Tim, didampingi Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris dan Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagai Koordinator Tim.

Tim teknis tersebut juga melibatkan Bappelitbang, BKAD, Inspektorat dan Biro Hukum. Surya meminta Sekretaris Daerah dan instansi terkait memastikan seluruh anggota tim teknis hadir dalam setiap evaluasi, sehingga berbagai kendala dalam pencapaian target penerimaan dapat segera ditindaklanjuti.

Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumut Timur Tumanggor memaparkan realisasi anggaran per 22 September 2026. Total pendapatan daerah telah mencapai Rp8,9 triliun atau 69,8% dari target Rp12,8 triliun. Capaian tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang berada di angka 59,06%.

Sementara itu, PAD terealisasi sebesar 59,15% atau sekitar Rp4,1 triliun dari target Rp6,9 triliun. Pendapatan transfer telah terealisasi 82,66% atau Rp4,8 triliun dari target Rp5,8 triliun, sedangkan total belanja terealisasi 51,8% dari pagu Rp12,8 triliun.

BKAD Sumut juga memaparkan rincian capaian PAD dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Untuk pajak daerah, target yang ditetapkan sebesar Rp6,2 triliun dengan realisasi Rp3,5 triliun atau 56,59%.

Adapun realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai 51,23%, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 65%, dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp141 miliar dari target Rp147 miliar. Sementara itu, Pajak Rokok terealisasi sebesar 50%.

Pada sektor retribusi daerah, dari target Rp243 miliar telah terealisasi Rp165 miliar atau 67,96%. Capaian tersebut menjadi salah satu bagian yang terus dievaluasi untuk memastikan target penerimaan daerah hingga akhir tahun dapat tercapai.

Sementara itu, PAD yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan melalui BUMD ditargetkan sebesar Rp407 miliar. Hingga 22 September 2026, realisasinya mencapai Rp325 miliar atau 79,7%.

Di antaranya, PT Bank Sumut telah menyetorkan dividen/kontribusi sebesar Rp265 miliar dari target Rp350 miliar. Selain itu, terdapat realisasi 100% pada pos BUMD Bank Sumut sebesar Rp45,5 miliar, sedangkan PT PPSU telah mencapai realisasi 103,23% atau Rp6,9 miliar.

Pemprov Sumut berharap evaluasi berkala dan pengawasan ketat yang dilakukan Tim Optimalisasi dapat mempercepat pencapaian target penerimaan. Dengan koordinasi dan langkah bersama seluruh OPD serta BUMD, target pendapatan daerah pada akhir tahun anggaran 2026 diharapkan dapat tercapai secara maksimal. (DISU)

Berdalih sakit, Akuang mengabaikan panggilan Jaksa Eksekutor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) yang telah memanggilnya untuk dieksekusi putusan perambahan ratusan hektar hutan Suaka Marga Satwa (SM) Karang Gading-Langkat Timur.

Kejati Sumut mengaku akan segera menjadwalkan pemanggilan kedua terhadap Akuang.Langkah ini diambil setelah yang bersangkutan mangkir atau tidak memenuhi surat panggilan pertama.Ketidakhadiran Akuang pada jadwal pemanggilan pertama dinilai menghambat kelancaran proses hukum.

Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi, SH, MH menyampaikan bahwa akuang sudah dilakukan pemanggilan pertama namun tidak hadir dan akan dijadwalkan pemanggilan kedua pada minggu depan.

"Akuang sdh dipanggil tapi tidak bisa hadir karena sakit bangg, minggu depan panggilan yg ke-2,"kata Rizaldi, Rabu (23/9/2026).

Sebelumnya, masa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Bersatu Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejati Sumut pada, Senin (21/9/2026).

Aksi tersebut dipicu karena Terpidana Alexander Halim alias Akuang belum dilakukan penangkapan dan penahanan atas kasus perambahan dan penguasaan kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut Kabupaten Langkat.

Dalam tuntutannya, masa aksi meminta agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar :

1. Segera Eksekusi Putusan Mahkamah Agung terhadap Terpidana Alexander Halim alias Akuang.

2. Segera melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Terpidana Alexander Halim alias Akuang.

3. Segera melakukan pelacakan, penyitaan dan pelelangan aset terhadap Terpidana Alexander Halim alias Akuang.

4. Jangan biarkan uang negara hilang tanpa pemulihan.

5. Usut dan telusuri seluruh aset yang berkaitan dengan terpidana.

6. Buka secara transparan perkembangan proses eksekusi kepada publik.

7. Telusuri pihak lain yang diduga terlibat dalam proses jual beli, penguasaan, penerbitan dokumen, maupun pemanfaatan kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut.

8. Jangan ada tebang pilih dalam penegakkan hukum.

Sebagai informasi, Mahkamah Agung telah menolak kasasi yang dilakukan oleh Akuang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2657 K/PID.SUS/2026, Akuang dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Ia juga dikenai denda Rp1 miliar dengan ketentuan pengganti tiga bulan kurungan.

Selain itu, terdapat kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp 856.801.945.550 atau sekitar Rp856,8 miliar.

Besaran tersebut berkaitan dengan nilai kerugian perekonomian negara serta kerusakan lingkungan yang menjadi bagian dari perkara.

Putusan tersebut membuat hukuman terhadap terpidana kasus alih fungsi kawasan hutan di Langkat berkekuatan hukum tetap. (rel)

Irwasda Polda Sumut, Kombes Pol. Nanang Masbudi mengatakan, audit dibentuk atas perintah Kapolda Sumut berdasarkan Surat Perintah tanggal 7 Agustus 2026.

"Pelaksanaannya dilakukan secara gabungan, baik dari unsur internal maupun eksternal," ujar Nanang dalam doorstop di Polrestabes Medan, Rabu (23/9/2026).

Dari unsur internal, audit melibatkan Wasidik Polda Sumut. Sementara unsur eksternal terdiri dari Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara, Kemenham Wilayah Sumatera Utara, LBH Medan serta media Kompas.

Audit yang dimulai sejak 7 Agustus 2026 tersebut kini telah selesai. Tim melakukan pemeriksaan terhadap penyidik, dokter forensik, Laboratorium Forensik, bukti digital, dokumen scientific crime investigation, Propam, keluarga korban, keluarga terkait, Ditres Siber, Unit PPA hingga psikolog pendamping.

Pemeriksaan dilakukan melalui wawancara serta penelitian terhadap dokumen, alat bukti digital dan hasil scientific crime investigation. Tim juga menggunakan sejumlah kriteria dalam menilai bukti, yakni relevan, sah dan kuat, cukup secara kuantitas serta material untuk mendukung kesimpulan audit.

Perwakilan Kompolnas, M. Choirul Anam, mengatakan pihaknya turut melihat kesesuaian antara keterangan para pihak, rekam jejak digital, konstruksi peristiwa serta hasil pemeriksaan yang dilakukan.

"Kalau kita melihat konstruksi peristiwa yang disampaikan oleh satu saksi dengan saksi lainnya, kemudian dicocokkan dengan alur percakapan dan kegiatan menjelang peristiwa meninggalnya almarhumah, saya kira konstruksi peristiwa dan logika peristiwanya memiliki alur yang logis," kata Anam.

Menurutnya, sepanjang belum ditemukan alat bukti lain yang menunjukkan hal berbeda, hasil pemeriksaan yang diperoleh tim menunjukkan adanya kesesuaian antara aspek administrasi maupun substansi penanganan perkara.

Nanang menegaskan, seluruh hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam rekomendasi dan kesimpulan audit investigasi.

"Ini merupakan bagian daripada upaya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan audit investigasi terhadap peristiwa tersebut," katanya.(HPSU)

Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, meletakkan batu pertama pembangunan WTP tersebut, Rabu (23/9/2026). WTP ini akan membantu memenuhi kebutuhan air sekitar 1.000 rumah tangga di Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam dan menambah 1.000 sambungan baru bagi masyarakat Desa Tumpatan.

"Dengan WTP ini, mudah-mudahan persoalan kekurangan air selama ini bisa terselesaikan. Kita targetkan pertengahan Desember sudah selesai," katanya.

Direktur PDAM Tirta Deli, M Topan Sahroni, mengatakan WTP tersebut memiliki kapasitas produksi 10 liter per detik. Kapasitas tersebut akan memperkuat pasokan air dan mendukung perluasan pelayanan kepada masyarakat.

Pembangunan WTP ini, tambahnya, menjadi solusi melalui penambahan kapasitas produksi dan sambungan layanan, sehingga lebih banyak masyarakat dapat memperoleh akses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

"Harapannya, dengan adanya fasilitas ini, keluhan keterbatasan air bisa teratasi," ucapnya.( drt)

Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, meletakkan batu pertama pembangunan WTP .

Pembangunan gedung tersebut merupakan bagian dari program revitalisasi satuan pendidikan melalui bantuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Tahun 2026.

Revitalisasi mencakup pembangunan laboratorium komputer, laboratorium IPA, ruang UKS, satu ruang kelas, toilet, dan ruang guru.

Asri Ludin Tambunan mengatakan, peningkatan fasilitas pendidikan harus diikuti dengan kesempatan yang sama bagi siswa sekolah negeri maupun swasta untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

"Kita harap antara lulusan sekolah swasta dan negeri sederajat dan sama kualitasnya. Tidak ada perbedaan anak negeri dan swasta," tegasnya.

Ia juga mendorong Yayasan Kavri untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait pengembangan pendidikan tingkat SMA di kawasan tersebut.

"Pembangunan SMA diharapkan bisa menambah fasilitas pendidikan di STM Hilir. Saya tentunya mendukung jika pihak yayasan mau melakukan pengembangan," ujarnya.

Bupati juga membuka ruang bagi Yayasan Kavri untuk berdiskusi dengan Dinas Pendidikan Deli Serdang terkait kebutuhan lain yang dapat didukung pemerintah daerah secara bertahap.

"Tidak ada anak tiri, anak kandung. Sebab semua anak SD dan SMP adalah anak-anak Deli Serdang," katanya.

Kepada para siswa, Bupati berpesan agar gedung dan fasilitas baru menjadi penyemangat untuk belajar dan meraih cita-cita. Ia berharap dari SMP Kavri lahir generasi yang kelak menjadi pemimpin, tidak hanya di STM Hilir, tetapi juga di tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Sementara itu, Ketua Yayasan Kavri, Rumpia Ginting, menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan dukungan Bupati Deli Serdang. Ia menyebut SMP Kavri memiliki sejarah dukungan dari pemerintah daerah, termasuk pembangunan pagar sekolah yang sebelumnya mendapat bantuan dari Bupati Amri Tambunan.

"Bagi kami, kehadiran Bapak di sini sangat istimewa bagi keluarga besar yayasan," ujarnya.( Drt)

Bupati dr H Asri Ludin Tambunan mengatakan, kehadiran alun-alun diharapkan memberikan ruang baru bagi masyarakat untuk berolahraga, berkumpul, mengembangkan UMKM, sekaligus menikmati waktu bersama keluarga.

"Dengan adanya alun-alun baru ini, kita berharap menjadi ikon baru sekaligus tempat berkumpul masyarakat STM Hilir, baik untuk olahraga, kegiatan UMKM, maupun wisata keluarga," ujarnya.

Menurutnya, pembangunan alun-alun menjadi bagian dari upaya bertahap memperkuat fasilitas publik di STM Hilir. Ke depan, peningkatan fasilitas lainnya, termasuk kantor camat dan sarana pendidikan, juga akan dilakukan.

"Harapannya ini menjadi modal STM Hilir untuk lebih maju ke depannya, anak-anaknya menjadi generasi emas 2045, dan masyarakat bangga menjadi bagian dari Kecamatan STM Hilir," pungkasnya.( Drt)

Dalam penindakan tersebut, polisi mengamankan barang bukti enam bungkus diduga narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1,5 kilogram, satu tas berwarna hitam, satu unit telepon genggam Android berwarna biru dan satu bungkus berwarna putih.

Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat yang diterima personel Unit Opsnal Satres Narkoba Polres Asahan sekitar pukul 09.00 WIB.

Informasi itu menyebutkan adanya seseorang yang diduga menguasai sabu di kawasan Dusun IX, Desa Silo Baru.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Kasat Res Narkoba Polres Asahan AKP Gunawan Effendi, S.H. memerintahkan Kanit 2 IPDA Eko P. Sianipar bersama tim Opsnal menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan.

Setibanya di lokasi, petugas melakukan monitoring dan patroli di sekitar kawasan tersebut.

Tak lama kemudian, petugas melihat seorang pria yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang diterima.

Petugas kemudian mengamankan pria tersebut dan melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan ditemukan enam bungkus berwarna hitam yang diduga berisi 6 plastik berisi sabu dengan berat kurang lebih 1,5 kilogram beserta sejumlah barang lainnya.

Saat diinterogasi, pria tersebut mengaku bernama MUSEMMIL, warga Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

Dia mengaku sabu tersebut akan dibawa ke Surabaya atas perintah seseorang berinisial M, dengan imbalan sebesar Rp30 juta setelah barang sampai di tujuan.

Tersangka dan barang bukti selanjutnya diamankan untuk penanganan lebih lanjut. Polisi juga masih melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan dan pihak lain yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika tersebut.

Kapolres Asahan AKBP Adi Dharma Pramudhita, S.H., S.I.K., M.Sc.IT --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Updates Terkini yang terlihat POSMETRO MEDAN, Kamis 24 September 2026-- menegaskan bahwa pemberantasan narkotika membutuhkan sinergi antara kepolisian dan seluruh elemen masyarakat. Informasi dari masyarakat menjadi salah satu bagian penting dalam upaya mengungkap serta memutus mata rantai peredaran narkotika.

Masyarakat juga diimbau untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. Upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba merupakan tanggung jawab bersama demi menjaga generasi muda dan menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Asahan.***

​Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, dr. Sofyan Tan, saat menjadi narasumber dalam Workshop Desain & Rekonstruksi Kurikulum Berbasis Outcome-Based Education (OBE) di Hall STIE Eka Prasetya, Medan, Kamis (24/9). Acara ini diselenggarakan atas kerja sama Kemendiktisaintek dengan Komisi X DPR RI.

​Dalam pemaparannya, Sofyan Tan menyoroti wacana dan pembahasan rapat pemerintah mengenai kebijakan sekolah hingga kuliah gratis di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Menurutnya, jika PTN dibebaskan dari biaya kuliah, maka PTS akan berada dalam posisi yang sangat sulit karena selama ini kelangsungan hidup kampus swasta sangat bergantung pada penerimaan uang kuliah mahasiswa.

​"Hari ini PTS sedang menghadapi masa sulit. Jika pemerintah memberlakukan kuliah gratis untuk PTN, bagaimana nasib PTS? Oleh karena itu, usulan saya adalah jika PTN digratiskan oleh negara, maka kuota Program KIP Kuliah tidak boleh lagi diberikan kepada PTN, melainkan harus diperuntukkan seluruhnya untuk PTS," tegas Sofyan Tan.

​Sofyan Tan menjelaskan bahwa saat ini dari sekitar 4,6 juta lulusan SMA/SMK sederajat per tahun, daya tampung PTN hanya sekitar 650 ribu mahasiswa.

Sebagian besar sisanya masuk ke PTS dan Universitas Terbuka, namun ada sekitar 3 juta anak yang tidak mampu melanjutkan kuliah. Kondisi ini menyebabkan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi Indonesia masih rendah, yakni berkisar antara 32% hingga 36%.

​"Agar PTS bisa tetap hidup dan APK perguruan tinggi kita bisa melonjak naik di atas 32%, anggaran KIP Kuliah harus difokuskan 100% ke PTS. Kuota KIP Kuliah yang saat ini hanya sekitar 1 juta mahasiswa perlu ditingkatkan menjadi 2 juta mahasiswa khusus untuk kampus swasta. Dengan begitu, masyarakat kurang mampu dapat berkuliah di PTS secara gratis dan adil," tambahnya.

​Selain memperjuangkan alokasi beasiswa dan bantuan operasional perguruan tinggi swasta (BOPTS), Sofyan Tan juga mengimbau PTS agar segera memperkuat benteng pertahanannya dengan merekonstruksi kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE).

Kampus swasta dituntut memiliki spesialisasi atau micro-skills yang relevan dengan kebutuhan industri seperti penguasaan kecerdasan buatan (AI) dan kewirausahaan, agar mampu mencetak lulusan yang inovatif, kreatif, dan langsung terserap pasar kerja.

​Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Kemendikti Aprias Nindi Saputri beserta tim, Pembina Yayasan Graha Eka Prasetya Darsen Song, Ketua Yayasan Susanto, S.Pd., S.T., M.M., Ketua STIE Eka Prasetya Dr. Sri Rezeki, S.E., M.Si., serta para narasumber Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si., Rahmat Widia Sembiring, Ph.D., dan moderator Dr. Afrizal, S.E., M.Si. (REL/*)

Penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Polda Sumut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang profesional, humanis, responsif, dan semakin dekat dengan masyarakat.

Terus hadir, melayani, dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Sumatera Utara. ( Red)

Menurutnya, kemampuan untuk merasakan penderitaan orang lain dan memiliki empati adalah kunci utama yang harus dimiliki generasi muda.

Pesan kuat tersebut disampaikannya dalam ajang bertajuk "Barongsai, Melestarikan Tradisi Mengukir Prestasi" yang diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI bersama Komisi X DPR RI di Lobby Universitas Satya Terra (ST) Bhinneka, Jalan PDAM Tirtanadi, Medan Sunggal, Kota Medan, Kamis (24/9).

Kegiatan yang berlangsung meriah ini dihadiri oleh jajaran Pengurus Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda, Rektor, Wakil Rektor, serta seluruh civitas akademika Universitas ST Bhinneka.

Turut hadir pula Coach Vicktor dan David Candra dari Federasi Olahraga Barongsai Indonesia (FOBI) Sumatera Utara, serta atlet-atlet barongsai dari lima sekolah terkemuka di Medan, yakni SMA Sultan Iskandar Muda, SMA Budi Utomo, SMA Bodhicitta, SMA Cinta Budaya, dan SMA Mian Zhong.

Dalam arahannya, Sofyan Tan mengulas sejarah panjang tarian barongsai yang bermula dari Dinasti Ming di Tiongkok hingga berkembang pesat ke seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa barongsai bukan sekadar seni pertunjukan visual, melainkan sebuah seni bela diri yang mengombinasikan ketangkasan wushu dengan keindahan gerak tari. Olahraga ini menuntut ketahanan fisik luar biasa, terutama pada kekuatan kaki untuk menahan beban dan melakukan loncatan.

"Tarian barongsai membutuhkan kekuatan fisik dan kekompakan tingkat tinggi. Umumnya para pemainnya adalah atlet wushu yang memiliki otot kaki sangat kuat untuk menopang beban rekan-rekannya," ujar legislator Dapil Sumut 1 tersebut di hadapan para peserta dan tamu undangan.

Lebih jauh, Sofyan Tan menyoroti filosofi mendalam terkait kesetaraan dan insting kerja sama dalam tim barongsai. Ia menekankan bahwa pemain yang berada di posisi depan maupun belakang memiliki kontribusi dan nilai yang sama pentingnya.

Tanpa ada yang merasa lebih dominan, keduanya wajib menyatukan irama hati agar mampu menampilkan atraksi yang harmonis dan aman, terutama saat mengeksekusi gerakan-gerakan ekstrem.

Sofyan Tan mengatakan, antara pemain depan dan belakang tidak ada yang lebih hebat, semuanya memiliki kontribusi yang sama. Mereka harus punya irama yang sehati.

Pemain di belakang bahkan bisa merasakan gerakan teman di depannya tanpa melihat langsung. "Ini membuktikan bahwa bermain barongsai melatih kepekaan hati dan empati untuk memahami orang lain," ungkapnya.

Berangkat dari nilai kepekaan tersebut, Sofyan Tan menyampaikan pesan moral mendalam kepada seluruh peserta yang hadir. Ia mengingatkan bahwa tantangan menuju Indonesia Emas 2045 memerlukan figur pemimpin yang tidak hanya cerdas di atas kertas, tetapi juga memiliki kelembutan hati untuk merangkul masyarakat.

Menurutnya orang pintar saja tidak akan otomatis sukses atau bisa menjadi pemimpin hebat. Namun, orang pintar yang memiliki kepekaan rasa, punya empati, dan sanggup merasakan penderitaan orang lain, itulah sosok yang akan menjadi pemimpin bangsa di masa depan.

Mengakhiri sambutannya, Sofyan Tan menyampaikan terima kasih mendalam kepada Kemenpora RI, FOBI Sumut, pihak perguruan tinggi, para pelatih, serta seluruh siswa peserta dari lima sekolah yang tampil penuh semangat.

Ia berharap ajang ini dapat terus memicu semangat pemuda untuk melestarikan tradisi budaya sekaligus mengukir prestasi yang membanggakan bagi bangsa dan negara.

Dalam atraksinya, kelima barongsai tampak meliuk-liuk melompat kesana kemari dengan lincah. Barongsai yang diisi atlet dari 5 sekolah tersebut juga mencoba berinteraksi langsung ke pengunjung yang menyaksikan dengan menaiki anak tangga satu persatu melewati kerumunan peserta yang hadir.

Sejumlah orang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk merekam dan berfoto dari dekat dengan sejumlah barongsai. Ada juga peserta yang terlihat sedikit gugup dan ketakutan ketika dihampiri barongsai naik ke atas.(REL/*)

Pria tersebut berinisial MS (37), warga Gang II Titi Panjang, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan.

Dalam penindakan itu, petugas turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp10.000, satu buah ember cat ukuran 25 kilogram dan satu buah kotak sepatu.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya S.P. Sembiring M., SIK. melalui Kasat Samapta AKP Rudi, S.Sos-- seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Pelabuhan Belawan yang terlihat POSMETRO MEDAN, Kamis 24 September 2026--mengatakan penindakan itu merupakan bagian dari kegiatan Patroli Presisi untuk mencegah berbagai bentuk gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.

"Personel terus melakukan patroli dan pemantauan di sejumlah lokasi yang dianggap rawan. Apabila ditemukan adanya dugaan pungli yang meresahkan masyarakat maupun pengguna jalan, akan kita tindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar AKP Rudi.

Penangkapan bermula saat Tim Patroli Presisi Sat Samapta melaksanakan patroli di Jalan Raya Pelabuhan. Setibanya di depan PT Smart, petugas melihat adanya aktivitas yang diduga merupakan pungli di pinggir jalan.

Petugas kemudian langsung melakukan penindakan dan mengamankan MS beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi.

Selanjutnya, terduga pelaku dan seluruh barang bukti dibawa ke Mako Polres Pelabuhan Belawan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Polres Pelabuhan Belawan mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pungutan liar serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian melalui Call Center 110 apabila menemukan aktivitas yang meresahkan di lingkungan sekitar.***

Kelima desa tersebut yakni Desa Turpuk Limbong, Siparmahan dan Dolok Raja di Kecamatan Harian, serta Desa Aek Sipitudai dan Siboro di Kecamatan Sianjur Mula Mula.

Pembentukan MPA itu dirangkai dengan kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Pemadaman Karhutla yang digelar di Aula Kantor Bupati Samosir, Selasa (22-23/09/2026). Dalam kegiatan tersebut, PT Inalum juga menyerahkan bantuan peralatan pemadaman Karhutla untuk mendukung kesiapsiagaan MPA di masing-masing desa.

Bantuan diserahkan Kepala Departemen Keberlangsungan Lingkungan PT Inalum Arfan I. Harahap dan diterima Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk.

Bantuan tersebut terdiri dari 5 unit APAR, 5 unit gepyok, 5 pasang sepatu boot dan 5 unit garpu untuk masing-masing desa, serta 75 set pakaian standar pemadam, serta peralatan lainnya.

Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Pemerintah Kabupaten Samosir yang terlihat POSMETRO MEDAN, Kamis 24 September 2026-- mengapresiasi dukungan dan komitmen PT Inalum dalam memperkuat upaya pencegahan Karhutla di Kabupaten Samosir.

Menurutnya, pencegahan Karhutla membutuhkan kesadaran dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Kehadiran MPA diharapkan menjadi garda terdepan dalam melakukan antisipasi serta penanganan awal apabila terjadi kebakaran di wilayah masing-masing.

"Karhutla membutuhkan kesadaran masyarakat. Melalui Masyarakat Peduli Api, kita berharap kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah sejak dini," ujar Ariston.

Ariston menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan hutan, terlebih Kabupaten Samosir merupakan bagian dari kawasan Danau Toba yang memiliki nilai ekologis, ekonomi dan pariwisata.

Ia juga meminta camat dan pemerintah desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat agar meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam mencegah Karhutla.

"Menjelang musim kemarau, berbagai pengalaman yang sudah terjadi perlu kita evaluasi sebagai bahan untuk melakukan langkah-langkah ke depan. Dengan adanya sosialisasi dan penguatan kapasitas ini, kita berharap Karhutla dapat dicegah seminimal mungkin," katanya.

Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Samosir Sarimpol Simanihuruk mengapresiasi PT Inalum yang telah menginisiasi dan mendukung pembentukan MPA serta pelaksanaan sosialisasi Karhutla.

Menurutnya, pembentukan MPA merupakan langkah nyata untuk memperkuat pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan.

"Kami berharap jangan hanya pembentukan, tetapi pemberdayaan yang berkelanjutan dengan pemberian insentif agar masyarakat merasa bertanggung jawab untuk membantu," ujar Sarimpol.

Dia menambahkan, penanganan Karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan secara terpadu, baik pemerintah, aparat keamanan, masyarakat maupun pihak swasta.

Kepala Departemen Keberlangsungan Lingkungan PT Inalum Arfan I. Harahap mengatakan, Danau Toba sebagai warisan dunia memiliki potensi besar yang harus dirawat dan dijaga keberlangsungannya dari berbagai ancaman kerusakan, termasuk kebakaran hutan dan lahan.

Menurutnya, Karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu perekonomian masyarakat dan sektor pariwisata. Karena itu, pencegahan sejak dini dengan melibatkan masyarakat menjadi hal penting.

"MPA memiliki peran aktif mulai dari pencegahan hingga pemadaman awal. Kami menginisiasi keterlibatan masyarakat melalui pembentukan MPA dengan memberikan bantuan dan pelatihan. Bantuan ini menjadi semangat bersama untuk menjaga kelestarian Danau Toba bagi generasi mendatang," ungkap Arfan.

Dalam kegiatan itu, materi sosialisasi disampaikan oleh UPT KPH XIII Dolok Sanggul Janly F. Bancin, Kada Ops Manggala Agni Sumatera II Maralo Tambunan, perwakilan Divisi Jasa ASA WS Toba Asahan Gede Santika, Wakapolres Samosir Manumpak Hatorangan Sitorus, Pabung Samosir T. Siringo-ringo, BPBD Kabupaten Samosir serta Satpol PP Damkar Kabupaten Samosir.

Wakapolres Samosir Manumpak Hatorangan Sitorus mengajak MPA untuk meningkatkan kesadaran dan membangun kerja sama dalam mencegah Karhutla.

Dia menyampaikan bahwa kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap pariwisata karena berpotensi mengurangi minat wisatawan, yang selanjutnya turut memengaruhi usaha masyarakat.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan serta memahami konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan.

Sementara itu, Pabung Samosir T. Siringo-ringo mengajak MPA yang telah dibentuk untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya, pencegahan harus dilakukan sejak awal, termasuk dalam kegiatan pembukaan lahan dengan menghindari cara membakar.

"Saya yakin saudara dipilih karena memang peduli lingkungan. Apa yang dibicarakan dalam sosialisasi ini harus dapat kita terapkan di wilayah masing-masing," ujarnya.

Pada hari kedua kegiatan, anggota MPA dibekali pelatihan praktik penggunaan peralatan pemadaman Karhutla secara langsung oleh Manggala Agni.

Pelatihan itu bertujuan meningkatkan keterampilan dan kesiapsiagaan anggota MPA dalam melakukan penanganan awal apabila terjadi kebakaran di wilayah masing-masing.

Melalui pembentukan MPA, dukungan peralatan dan peningkatan kapasitas masyarakat, kolaborasi Pemkab Samosir dan PT Inalum diharapkan semakin memperkuat upaya pencegahan Karhutla sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan kawasan Danau Toba.

Menutup seluruh rangkaian kegiatan, Kepala BPBD Kabupaten Samosir Sarimpol Simanihuruk menegaskan pentingnya pengaplikasian hasil kegiatan dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Samosir.

Sarimpol menyampaikan bahwa potensi Karhutla di Kabupaten Samosir masih perlu diwaspadai. Karena itu, peran Masyarakat Peduli Api (MPA) menjadi penting dalam mendukung upaya pencegahan sejak dini.

Ia juga berpesan agar seluruh bantuan peralatan yang telah diterima MPA dapat dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung kesiapsiagaan di lapangan.

"Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Mari kita jaga bersama lingkungan Kabupaten Samosir agar semakin baik," ujar Sarimpol.***

Bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional, aksi ini digelar untuk mendesak kepolisian segera menuntaskan lima Laporan Polisi (LP) kasus dugaan pencurian dengan kekerasan (curas) yang dinilai terkatung-katung hingga 500 hari.

Massa dari Group Labuhanbatu (GLB) dan Group Labuhanbatu Selatan (GLS) diterima langsung oleh Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya beserta jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Labuhanbatu. Dalam aksi tersebut, para pekerja mengungkapkan bahwa sedikitnya 10 karyawan telah menjadi korban dugaan tindak pidana, dengan lima di antaranya telah membuat laporan polisi sejak 2 Mei 2025.

Namun, hingga aksi digelar, terlapor dalam perkara tersebut belum ditangkap, sehingga para pekerja mempertanyakan perkembangan penanganan perkara serta meminta kepastian mengenai proses hukum yang sedang berjalan.

Sebagai garda terdepan pengelola perkebunan negara, para karyawan ini menegaskan posisi mereka yang juga merupakan petani sawit. Mereka menggantungkan hidup dan keselamatan kerja pada kepastian hukum serta keamanan aset perkebunan tempat mereka mengabdi. Karena itu, penanganan terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi di lingkungan perkebunan dinilai penting untuk memberikan rasa aman bagi pekerja dalam menjalankan aktivitasnya.

Ketua SPBun Basis Kebun Rantauprapat, Donal Sipahutar, menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan untuk meminta keistimewaan, melainkan menuntut ketegasan hukum terhadap terlapor berinisial AM alias AG.

"Kami datang bukan untuk meminta belas kasihan. Kami datang untuk menagih kepastian hukum. Lima ratus hari bukan waktu yang singkat. Hampir dua tahun bukan persoalan kecil," ujar Donal dalam orasinya di hadapan jajaran Polres Labuhanbatu.

Donal menambahkan, kepastian hukum sangat krusial bagi keselamatan para pekerja di lapangan. Penanganan perkara yang terkesan berlarut-larut berpotensi mengancam keamanan operasional perkebunan serta memicu rasa takut bagi para petani dan pekerja sawit dalam menjalankan tugasnya.

Dalam pernyataan sikapnya, SPBun menyampaikan sejumlah tuntutan utama, yakni penuntasan kasus dugaan curas dengan mendesak Polres Labuhanbatu menangani perkara secara profesional, objektif, dan transparan tanpa intervensi pihak mana pun. Selain itu, SPBun meminta perlindungan hukum dan jaminan keamanan bagi pekerja serta operasional PTPN IV Regional I di wilayah Labuhanbatu.

SPBun juga meminta penegakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap siapa saja yang terbukti merusak atau mengganggu aset dan produksi perkebunan.

Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu berjanji akan segera menindaklanjuti perkara ini dan menangkap pelaku dugaan curas berinisial AM alias AG. Janji tersebut menjadi angin segar bagi para pekerja setelah proses hukum berjalan hampir dua tahun tanpa kepastian.

SPBun juga mengingatkan agar kepolisian menjaga independensi dan profesionalitas dalam melayani masyarakat.

"Hukum harus berdiri tegak, bukan membungkuk kepada siapa pun. Polisi adalah penegak hukum, bukan penjaga kepentingan kekuasaan. Jangan biarkan hukum menjadi macan kertas," tegas perwakilan massa aksi.

Aksi yang berlangsung bertepatan dengan Hari Tani Nasional ini berjalan aman, tertib, dan lancar hingga usai. Pihak SPBun mengapresiasi iktikad baik dan janji Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu, namun menegaskan akan terus mengawal janji tersebut hingga pelaku benar-benar ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Lima laporan polisi yang menjadi dasar tuntutan SPBun masing-masing adalah LP/B/523/V/2025/SPKT/Polres Labuhanbatu/Polda Sumut tertanggal 2 Mei 2025 atas nama Rody Giedweal; LP/B/740/VI/2025/SPKT/Polres Labuhanbatu/Polda Sumut tertanggal 20 Juni 2025 atas nama Heri Vazli; LP/B/559/IV/2026/SPKT/Polres Labuhanbatu/Polda Sumut tertanggal 14 April 2026 atas nama Suratman Ginting; LP/B/770/V/2026/SPKT/Polres Labuhanbatu/Polda Sumut tertanggal 26 Mei 2026 atas nama Adi Sumanto; serta LP/B/1309/IX/2026/SPKT/Polres Labuhanbatu/Polda Sumut tertanggal 16 September 2026 atas nama Nuriadi.( Rel)

Hal itu disampaikan Rico Waas saat meninjau tiga Puskesmas di Kota Medan dalam proses pengerjaan, yakni UPT Puskesmas Tuntungan, UPT Puskesmas Glugur Darat dan UPT Puskesmas Rengas Pulau, Kamis (24/9/2026).

Rico mengatakan, Pemko Medan terus melakukan pembenahan sektor kesehatan, baik dari sisi fasilitas maupun kualitas pelayanan. Menurutnya, Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan karena menjadi fasilitas yang paling dekat dan langsung berhadapan dengan masyarakat.

"Kami ingin memperbaiki wajah dunia kesehatan yang ada di Kota Medan, mulai dari fasilitasnya maupun pelayanannya. Puskesmas sebagai ujung tombak yang bertemu langsung dengan masyarakat harus mampu memberikan pelayanan dan fasilitas yang baik," tegas Rico.

Ia menjelaskan, Pemko Medan saat ini melakukan pembangunan, renovasi dan revitalisasi terhadap 31 Puskesmas. Dari jumlah tersebut, tiga Puskesmas dibangun baru, sementara 28 lainnya mendapat renovasi besar.

"28 unit yang dibangun besar atau direnovasi, dan tiga unit direvitalisasi," jelasnya.

Rico menegaskan, pembenahan fasilitas kesehatan tersebut harus memberikan dampak nyata terhadap kenyamanan dan kepercayaan masyarakat. Ia ingin masyarakat tidak lagi ragu ketika mendapatkan pelayanan di Puskesmas.

"Kalau masyarakat datang ke Puskesmas, mereka harus merasa nyaman, merasa dekat dan tidak ragu. Puskesmas harus menjadi fasilitas kesehatan yang terpercaya bagi masyarakat," katanya.

Untuk tiga Puskesmas yang dibangun baru, Rico menyebut bangunan memiliki luas sekitar 1.200 meter persegi dan terdiri dari dua lantai. Selain fasilitas pelayanan kesehatan, beberapa Puskesmas tersebut juga dilengkapi Instalasi Gawat Darurat (IGD) 24 jam.

"Keberadaan IGD 24 jam, diharapkan memberikan alternatif pelayanan bagi masyarakat ketika menghadapi kondisi darurat, sehingga dapat ditentukan apakah pasien cukup mendapatkan penanganan di Puskesmas atau harus dirujuk ke rumah sakit," ujarnya.

Namun, Rico mengingatkan bahwa peningkatan fasilitas fisik tidak akan berarti apabila tidak dibarengi dengan pelayanan yang baik.

"Jangan nanti sudah dibangun, tetapi pelayanannya tidak bagus. Sayang sekali. Karena itu, kami juga sedang merancang agar pelayanan ke depan jauh lebih baik, seiring dengan fasilitas yang semakin baik," ungkapnya.

Selain fasilitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan juga menjadi perhatian Pemko Medan. Rico mengatakan kualitas tenaga kesehatan, kemampuan memberikan pelayanan, serta cara berkomunikasi dan melayani masyarakat harus terus ditingkatkan.

Ia juga meminta agar kekurangan tenaga kesehatan maupun persoalan pelayanan tidak harus menunggu seluruh pembangunan Puskesmas selesai untuk ditindaklanjuti.

"Kalau ada tenaga medis atau pelayanan yang kurang dalam melayani masyarakat, laporkan dan segera kita benahi. Tidak harus menunggu bangunannya selesai. Yang terpenting, ketika bangunan dan fasilitasnya sudah selesai, pelayanannya juga harus jauh semakin baik," tegasnya.

Rico menargetkan seluruh pekerjaan pembangunan dan renovasi Puskesmas tersebut dapat diselesaikan pada Desember 2026, dengan target penyelesaian paling lambat pada pekan ketiga Desember.

Ia berharap pembenahan secara menyeluruh tersebut mampu memperkuat pelayanan kesehatan tingkat pertama sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Puskesmas di Kota Medan.

"Yang kita inginkan adalah fasilitasnya baik dan pelayanannya juga baik. Keduanya harus berjalan bersama untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pelayanan kesehatan di Kota Medan semakin baik," pungkasnya.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan Jhon Ester Lase, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Surya Saputra serta jajaran UPT Puskesmas.(ATN)

Kegiatan ini --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Pematangsiantar Bersama Masyarakat yang terlihat POSMETRO MEDAN, Kamis 24 September 2026-- bertujuan memastikan tidak ada anggota yang terlibat maupun memiliki akses terhadap aplikasi judi online maupun pinjaman online (pinjol), demi menjaga kebersihan, integritas, dan nama baik institusi Polri.

Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dan menyasar seluruh aplikasi yang terpasang di perangkat.

Hal ini merupakan komitmen nyata Polres Pematangsiantar dalam menegakkan disiplin serta mencegah dampak negatif yang dapat merugikan anggota maupun lembaga.***