Hal ini terungkap dalam pertemuan Ketua PWI Sumut, Farianda Putra Sinik, dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan di Medan, Selasa (15/9/2026).

Turut serta dalam pertemuan itu Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Rifki Warisan, Sekretaris SR Hamonangan Panggabean, Bendahara Hartati Rangkuti dan Mery Ismail. Sedangkan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan hadir Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa, Budi Situmorang dan Mei Vivi Sibuea.

Budi mengatakan, seluruh anggota PWI Sumut, baik anggota biasa maupun anggota muda akan mendapat perlindungan jaminan kematian tanpa batasan usia. "Klaim yang akan diberikan BPJS nantinya sekitar Rp42 juta per orang," kata Budi.

Kesepakatan dengan PWI, sebut Budi, memasuki tahun kelima, dan akan dilanjutkan untuk lima tahun ke depan. "Kalau awalnya tercover hanya 560 orang, sekarang ini sekira 900 orang. Dalam waktu dekat kita akan tandatangani kesepakatan kerjasamanannya," sebut Budi.

Budi lebih lanjut menjelaskan, kerjasama ini tidak terbatas santunan kematian, namun keuntungan lain yang didapat,

jika kepesertaan telah terdaftar selama 3 tahun, peserta yang meninggal, selain mendapat asuransi kematian, anak yang ditinggalkan (dua anak), juga mendapat manfaat beasiswa dengan total Rp174 juta dari tingkat SD sampai perguruan tinggi.

Sementara Ketua PWI Sumut, Farianda Putra Sinik, mengaku bersyukur tercapainya kesepakatan dengan pihak BPJS. "Alhamdulillah, hari ini tercapai kesepakatan untuk perpanjangan kontrak," ujarnya.

Seluruh atau 900 anggota PWI Sumut ini, sebut Farianda, tidak hanya anggota yang sudah tercover sebelumnya, tetapi juga akan dimasukkan lagi nama-nama yang sebelumnya sempat dikeluarkan dampak adanya aturan BPJS, serta nama-nama anggota baru hasil ujian penerimaan dan kenaikkan tingkat akhir 2025 lalu.

"Jadi, kalau saya tidak salah, jumlah keseluruhannya mencapai 900 anggota," sebut Ketua SPS Sumut itu.

Kesepakatan ini, tegas Farianda, untuk melanjutkan kontrak kerja sama yang hampir habis. "Kontrak kerja sama ini akan berakhir pada September tahun ini. Kita tidak mau ini terputus, makanya kita harus melanjutkan kontrak kerja sama ini. Ini semua dilakukan untuk mengcover seluruh anggota PWI di Sumatera Utara," tandasnya. ( Rel)

Dalam sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan terdakwa Mesini, majelis hakim menggali perannya dalam pengelolaan yayasan dan operasional sekolah yang menerima dana BOS periode 2022 hingga 2024.

Salah satu pertanyaan penasihat hukum mengenai status penahanan sempat membuat Mesini terdiam. Setelah hakim mengulang pertanyaan apakah dirinya ditahan, Mesini menjawab, "Ya, Pak Hakim."

Pemeriksaan kemudian berlanjut ke sejumlah hal terkait pengelolaan sekolah.

Ditanya mengenai pihak yang mengetahui penerimaan dan pengangkatan guru, Mesini menunjuk kepala sekolah. Ia juga membantah pernah melakukan pemecatan guru.

Ketika ditanya mengenai penerimaan siswa, Mesini mengatakan wali murid sebelumnya datang sendiri mengantarkan anaknya. Sementara guru, menurut dia, diperbolehkan mencari murid apabila bersedia.

Soal penggajian guru, Mesini kembali menyebut kepala sekolah sebagai pihak yang mengetahui, sementara dirinya mengaku tidak mengetahui mekanisme pembayarannya.

Pertanyaan majelis kemudian bergeser ke pembangunan dan pembaruan gedung sekolah sejak 2019. Mesini menjawab tidak dapat memberikan keterangan.

Dalam pemeriksaan, sejumlah pertanyaan juga dijawab Mesini dengan "tidak tahu". Bahkan ketika ditanya mengenai tahun meninggalnya suaminya, Mesini sempat menjawab lupa dan tidak ingat, meski menurut keterangan yang muncul di persidangan suaminya meninggal pada 2024.

Di hadapan majelis hakim, Mesini juga tetap mempertahankan keterangan yang sebelumnya telah disampaikannya.

Keterangan tersebut kemudian menjadi perhatian tim penasihat hukum tiga terdakwa lainnya, yakni Handriyatul Akhbar, Rino Tasri dan Bambang Ahmadi, Karo-Karo.

Penasihat hukum yang antara lain diwakili Bambang Santoso menilai keterangan Mesini perlu diuji dengan fakta dan alat bukti lain di persidangan.

Menurut Bambang penasehat hukum, pihak yang menerima dan menguasai dana BOS semestinya menjadi pihak yang dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut.

Ia mendalilkan pengelolaan keuangan yayasan dan operasional sekolah berada pada Mesini bersama Siti Lismawati, yang disebut sebagai bendahara harian yayasan.

"Yang mengelola uang itu yang bertanggung jawab," kata Bambang dalam keterangannya usai persidangan.

Bambang juga menyatakan bendahara BOS sekolah tidak pernah secara langsung menguasai keseluruhan dana tersebut. Menurut dia, uang untuk kebutuhan operasional dan pembayaran guru berada pada pihak yayasan.

Sementara tiga terdakwa yang kini menjalani proses hukum, menurut PH, memang mengerjakan administrasi dana BOS, termasuk dokumen pertanggungjawaban. Namun, PH menyebut tindakan tersebut dilakukan karena adanya tekanan dan intimidasi dari pihak yayasan.

PH juga menegaskan ketiga terdakwa tidak menikmati hasil dana yang dipersoalkan.

Berawal dari Dana BOS

Perkara ini bermula dari dugaan penyimpangan pengelolaan dana BOS pada MAS Farhan Syarif Hidayah selama 2022 hingga 2024.

Sekolah tersebut berada di bawah Yayasan Farhan Syarif Hidayah yang memperoleh pengesahan badan hukum melalui SK Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0014214.AH.01.04 Tahun 2019. Sekolah kemudian memperoleh izin operasional dari Kanwil Kementerian Agama Sumatera Utara pada Januari 2020.

Sebagai penerima BOS, madrasah diwajibkan mengelola dan mempertanggungjawabkan dana sesuai petunjuk teknis Kementerian Agama, termasuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) serta membuat laporan pertanggungjawaban.

Dalam dakwaan jaksa, persoalan kemudian muncul dalam mekanisme pencairan dan penggunaan dana BOS. Sejumlah dana yang masuk ke rekening sekolah disebut ditarik dan selanjutnya diserahkan kepada pihak tertentu.

Jaksa juga mendalilkan adanya dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.

Dalam perkara tersebut, Mesini juga telah berstatus terdakwa, sedangkan tiga terdakwa lainnya adalah Handriyatul Akhbar, Rino Tasri dan Bambang Ahmadi Karo-Karo.

Namun, seluruh dalil tersebut masih menjadi materi pembuktian di persidangan. Keterangan Mesini, keterangan saksi, dokumen serta argumentasi masing-masing pihak nantinya akan dinilai majelis hakim dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana para terdakwa.(erni)

Serah terima berlangsung di halaman Kantor Bupati Deli Serdang dari Kepala Cabang BRI Lubuk Pakam Muzaiyin dan Area Head Lubuk Pakam Catur Wahyu Endra kepada Kepala Disbudporapar Deli Serdang, Yudi Hilmawan, disaksikan Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan dan Wakil Bupati Lom Lom Suwondo SS.

Bupati menyampaikan apresiasi atas dukungan tersebut sebagai bagian dari kolaborasi pemerintah dan dunia usaha.

"Semoga mobil ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung kegiatan Pramuka dan berbagai aktivitas kemasyarakatan," ucapnya.

Mobil tersebut selanjutnya dimanfaatkan Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Deli Serdang untuk menunjang kegiatan pendidikan dan kemasyarakatan. Serah terima turut disaksikan Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Deli Serdang beserta jajaran.

Pada kesempatan yang sama, Bupati juga menerima kunjungan Kepala Karantina Sumatera Utara, N. Prayatno Ginting. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari silaturahmi dan koordinasi untuk memperkuat sinergi antara Pemkab Deli Serdang dan Karantina Sumatera Utara, khususnya dalam mendukung sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta lalu lintas komoditas di daerah. ( Drt)

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Bidang OKK DPC GRIB Jaya Kota Medan, Dudi Efni Pasaribu dan Wakil Ketua Fablo Siagian. Bantuan langsung diterima oleh chef dapur, Haris beserta jajaran pengurus di kantor sekretariat, Selasa (15/9/2026).

Dudi Efni menyampaikan, pasokan beras tersebut akan dialokasikan penuh guna menyokong operasional Dapur Makan Siang Gratis yang rutin dikelola DPC GRIB Jaya Medan. Program sosial ini terbuka bagi masyarakat umum tanpa memandang latar belakang.

"Program makan siang gratis ini kami buka untuk siapa saja, tanpa memandang agama apapun dan suku apapun silakan datang ke dapur kami. Keterbukaan inilah yang menggerakkan hati sosok Hamba Allah untuk meringankan tangan membantu operasional dapur umum kami," ujar Dudi Efni.

Atas kepedulian donatur tersebut, Dudi menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam. Ia menegaskan, pihaknya selalu terbuka menjalin kolaborasi dengan siapa saja yang berniat menebar kebaikan.

"Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Hamba Allah atas bantuan beras ini. Kami juga tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi siapa pun yang tergerak untuk ikut berbagi dan menyukseskan penyediaan makan siang gratis di Kantor DPC GRIB Jaya Medan," tuturnya.

Lebih lanjut, Dudi menambahkan bahwa program sosial yang telah berjalan konsisten selama lebih dari dua tahun ini terus berlanjut berkat soliditas pengurus serta komitmen pimpinan cabang.

"Kegiatan ini terlaksana berkat dukungan penuh Dewan Pembina Ferdy Sanjaya Sembiring, Ketua DPC Rudi Ginting, Sekretaris Cabang Toyib Marbun, dan Bendahara Rio Siahaan. Kami senantiasa mendoakan para pimpinan agar selalu diberi kesehatan dan kelapangan rezeki agar program kepedulian ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan," pungkasnya.(DAM)

Hal tersebut disampaikan Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Mandiri, Sugiarto, kepada Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang usai panen cabai merah bersama di Dusun Kauman, Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Selasa (15/9/2026).

Sugiarto mengatakan, saat ini terdapat 11 kelompok dalam Gapoktan Mandiri. Sebelumnya, baru lima kelompok yang menanam cabai. Namun, kini seluruh kelompok telah mulai menanam sehingga luas tanam cabai semakin bertambah.

Peningkatan aktivitas tanam tersebut juga mulai berdampak pada kondisi keuangan kelompok yang semakin baik. Para petani turut menerapkan pengaturan pola tanam untuk membantu pengendalian hama.

"Ini juga berkat Pak Bupati. Kami sekarang rapat dulu sebelum tanam dan menyepakati kapan mulai tanam. Dengan pola tanam yang teratur, pengendalian hama juga lebih mudah dan panen bisa terus-menerus," katanya.

Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, mengapresiasi peningkatan luas tanam tersebut. Menurutnya, pemerintah akan terus mendukung kebutuhan petani, mulai dari alat mesin pertanian hingga pengaturan yang dibutuhkan untuk meningkatkan hasil produksi.

"Pemerintah pada prinsipnya pasti mendukung kebutuhan petani untuk memaksimalkan hasil, menjaga stabilitas komoditas, sekaligus menjaga penyangga pangan," ujarnya.

Di sisi lain, untuk merespons tingginya harga cabai saat ini, Pemkab Deli Serdang melakukan intervensi melalui Toko Pengendali dan Pantau Inflasi (TOPPIS) yang tersebar di enam titik pasar tradisional. Operasi pasar murah juga dilakukan untuk membantu menstabilkan harga di tingkat masyarakat.

Petani lokal juga dilibatkan dalam memasok cabai ke TOPPIS yang disiapkan pemerintah. Dengan demikian, intervensi harga sekaligus menjadi ruang bagi petani untuk memperluas akses pasar.

"Pembelian cabai di TOPPIS dibatasi maksimal satu kilogram per keluarga agar manfaat intervensi dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas," terangnya.

Selain itu, Pemkab Deli Serdang akan memperkuat kerja sama antardaerah untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga cabai.

Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, mengatakan peningkatan produksi juga harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani. Karena itu, pemerintah akan melihat perkembangan ekonomi petani melalui sejumlah indikator, termasuk tingkat tabungan, penggunaan QRIS, dan aktivitas perbankan lainnya.

"Intinya, tingkat ekonomi masyarakat dan petani akan kita ukur. Salah satu indikatornya adalah peningkatan tabungan, penggunaan QRIS, serta instrumen-instrumen lain yang berkaitan dengan perbankan," ujarnya.

Perluasan tanam oleh petani, dukungan pemerintah, intervensi pasar, dan kerja sama antardaerah diharapkan dapat berjalan bersama untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. ( Drt)

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memastikan kegiatan usaha berjalan tertib dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Deli Serdang, Rio Laka Dewa, menekankan agar monitoring dilakukan secara profesional, objektif dan humanis dengan mengedepankan koordinasi.

"Monitoring ini bukan semata-mata penagihan, tetapi memastikan pelaku usaha memahami dan memenuhi kewajibannya, baik pajak dan retribusi maupun perizinan," ujarnya saat memimpin apel bersama tim terpadu.

Ia mengatakan bahwa tim melakukan pemeriksaan berdasarkan data dan dokumen yang tersedia serta memberikan penjelasan kepada pelaku usaha apabila ditemukan kewajiban yang belum dipenuhi.

"Kita hadir untuk memastikan kegiatan usaha berjalan tertib, legal dan sesuai aturan," tambahnya.

Kegiatan ini menyasar kurang lebih 100 tempat usaha dan melibatkan 17 tim yang terdiri dari lintas perangkat daerah dan unsur terkait. Pemeriksaan meliputi kewajiban pajak dan retribusi daerah serta kelengkapan dokumen perizinan usaha.

Pelaksanaan kegiatan, lanjutnya, berpedoman pada Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 256 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 501 Tahun 2025 tentang Tim Terpadu Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan di Kabupaten Deli Serdang. ( Drt)

Hal tersebut disampaikan saat menghadiri malam pisah sambut Dandim 0201/Medan di Ballroom Santika Dyandra Convention Hall Hotel Medan, Senin malam (14/9/2026).

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan kerja sama yang telah terjalin selama ini. Selamat datang dan selamat bertugas kepada Letkol Inf Fernando Batubara. Semoga sinergi yang telah terbangun semakin kuat," ujarnya.

Menurutnya, kerja sama dengan TNI penting bagi Deli Serdang karena merupakan salah satu wilayah teritorial Kodim 0201/Medan, terutama dalam menjaga keamanan, mendukung pembangunan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo mendapat penugasan di Korem 151/Binaiya, Ambon, Maluku menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugasnya.

"Sinergi dan kolaborasi ini sangat penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung pembangunan di wilayah Medan dan sekitarnya," katanya.

Sementara itu, Letkol Inf Fernando Batubara yang kini menjabat sebagai Dandim 0201/Medan, meminta dukungan seluruh unsur Forkopimda, pemerintah daerah, kepolisian, DPRD, dan masyarakat dalam menjalankan amanah barunya. ( Drt)

Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris DPD NasDem Kota Binjai, Aridhan Pranoto saat ditemui di Gedung DPRD Binjai, Selasa (15/9/2026) siang.

"Iya bang, semua proses sudah selesai pengganti almarhum dr Eddy yang meninggal dunia adalah Sulaiman Nasution," terang Aridhan Pranoto.

Kata Aridhan, proses pelantikan Sulaiman sebagai Anggota DPRD Binjai akan berlangsung pada esok hari. Aridhan memastikan semua proses sudah jalan dan SK untuk Sulaiman surat Korda dan dari Gubsu juga sudah keluar.

"Besok akan kita laksanakan paripurna pelantikan pada pukul 09.00 pagi," jelas Sekretaris DPD Nasdem Binjai ini.

Sementara itu, Sulaiman saat dimintai tanggapannya mengatakan senang karena sesuai arahan dari DPD NasDem Kota Binjai besok pagi dia akan dilantik menjadi anggota DPRD. Sulaiman mengaku dalam Pileg 2024 kemarin memperoleh 249 suara dari Dapil Binjai Barat.

"Tentunya ini menjadi amanah yang harus saya laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat luas," sebutnya.

Sulaiman sendiri diketahui merupakan seorang pedagang ikan yang sehari-harinya berjualan di Pasar Tavip Binjai.

Setelah nantinya dilantik, usaha ikannya akan dilanjutkan oleh anaknya dan dia akan fokus menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Binjai.

Berhasilnya Sulaiman Nasution menjadi anggota DPRD Binjai priode 2026-2029 menjadi pengingat kita bersama bahwa kedepannya hidup ini tidak ada tahu ( Oji )

Laporan tersebut dibuat oleh seorang wanita berinisial AW terhadap penyanyi yang memiliki nama lengkap Antonius Toribio Tenkudi. Polisi telah memeriksa AW sebagai pelapor sekaligus korban dan selanjutnya akan memanggil Betrand Peto untuk dimintai keterangan terkait perkara tersebut.

Betrand Peto dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Sabtu, 12 September 2026. Dalam laporan itu, ia diduga melakukan kekerasan seksual terhadap wanita berinisial AW.

"Polda Metro Jaya telah menerima laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2026, sekira pukul 10.00 WIB pagi. Adapun pelapor sekaligus korban yaitu seorang wanita inisial AW dan terlapornya adalah seorang laki-laki inisial ATT," kata dia, Senin (14/9/2026).

Penyidik kepolisian akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak untuk mendalami laporan tersebut. Selain pelapor, saksi-saksi dan pihak yang dilaporkan juga akan dimintai keterangan. Polisi turut merencanakan pemeriksaan visum terhadap pelapor.

"Selanjutnya setelah laporan polisi diterima, kemudian dilakukan serangkaian membuat administrasi penyelidikan dan selanjutnya dari tim penyidik yang menangani akan meminta keterangan terhadap pelapor, saksi-saksi, juga akan meminta visum," jelasnya.

Onkoseno menyebut dugaan peristiwa kekerasan seksual itu terjadi di kawasan SCBD (Sudirman Central Business District), Jakarta Selatan. Meski demikian, ia belum membeberkan secara rinci mengenai kronologi kejadian.

Pelapor Diperiksa Polisi

Pada Senin (14/9/2026), AW menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Dalam pemeriksaan tersebut, korban dimintai keterangan mengenai rangkaian peristiwa yang dilaporkannya.

Pengacara korban, Deki Patriana Sution, menyampaikan bahwa kliennya mendapat 23 pertanyaan dari penyidik terkait kronologi kejadian, mulai dari keberangkatan menuju lokasi hingga dugaan tindak pidana terjadi.

"Pemeriksaan hari ini ada beberapa pertanyaan, kami tadi ditanya, si korban ditanya itu dengan 23 pertanyaan di dalamnya, termasuk itu dari pertama kali dia berangkat dari tempatnya menuju lokasi tindak pidana itu terjadi," kata pengacara korban, Deki Patriana Sution, kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Senin (14/9).

Selain memberikan keterangan, pihak korban juga menyerahkan sejumlah barang bukti kepada penyidik untuk mendukung laporan yang dibuat. Dua orang saksi disebut telah diperiksa dalam proses penyelidikan perkara tersebut.

"Jadi tadi sudah menyerahkan beberapa bukti juga, dan hari ini pun dua orang saksi sudah diperiksa juga dalam perkara ini, dan ke depan-depannya tentu akan lebih dikembangkan terkait pemeriksaan saksi segala macam gitu," ungkapnya.

Dalam pemeriksaan itu, tim kuasa hukum korban juga memberikan penjelasan kepada penyidik mengenai dugaan kekerasan seksual dan penganiayaan yang dilaporkan. (detikNews)

Pelaku diduga terlibat kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) di wilayah Binjai Utara, Senin (14/9/2026) pukul 02.00 wib dinihari.

Dalam penangkapan tersebut, petugas turut mengamankan dua buah obeng dan satu buah tang yang diduga digunakan untuk mencongkel jendela rumah korban YL (45) di Jalan Gumba Kelurahan Cengkehturi Kecamatan Binjai Utara.

Sehingga korban mengalami kerugian berupa satu unit sepeda motor merk Honda beat, 1 unit HP merk Xiaomi dan 1 HP merk Itel dengan nilai nominal Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Satreskrim Polres Binjai guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kapolres Binjai menegaskan, penindakan ini merupakan bentuk komitmen Polres Binjai dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat serta menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.

"Masyarakat yang mengetahui adanya gangguan kamtibmas dapat segera menghubungi layanan Polri 110," tegas AKBP R. Bimo Moernanda. ( Oji )

Dalam keterangannya pada Senin, 14 September 2026, AKP Edy Syahputra menjelaskan kegiatan Police Go to School ini bentuk kehadiran nyata Polri di tengah masyarakat, sejalan dengan komitmen Polres Simalungun Polda Sumatera Utara dalam memberikan pelayanan yang berintegritas dan humanis, khususnya dalam membina generasi muda sejak usia sekolah.

"Kegiatan Police Go to School ini merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam membina dan mengedukasi generasi muda sejak usia sekolah," ujar AKP Edy Syahputra.

Kegiatan ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Silou Kahean, Nagori Silou Kahean, Kabupaten Simalungun, dengan melibatkan Kanit Binmas, Aipda J. Napitupulu, Kanit Intel, Aiptu Armen Purba, serta Bhabinkamtibmas, Aiptu Dodi Saragih.

"Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kanit Binmas, Kanit Intel, bersama Bhabinkamtibmas di SMP Negeri 1 Silou Kahean," ucap AKP Edy Syahputra.

Menjelaskan uraian kegiatan, AKP Edy Syahputra menyebutkan bahwa dalam kesempatan tersebut, Kanit Binmas Aipda J. Napitupulu menyampaikan arahan kepada para siswa bahwa mereka merupakan aset negara dan penerus masa depan bangsa yang perlu dibina sejak dini.

"Kanit Binmas menyampaikan bahwa para siswa SMP adalah aset negara dan penerus masa depan bangsa yang perlu dibina sejak dini," ungkapnya seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Humas polres simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN Selasa 15 September 2026.

Ia menjelaskan bahwa dalam kesempatan tersebut, petugas turut menghimbau para siswa untuk selalu mentaati peraturan sekolah, mengingat kedisiplinan menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter yang baik sejak usia muda.

"Kami mengimbau para siswa agar selalu mentaati peraturan sekolah, karena kedisiplinan menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter," kata AKP Edy Syahputra.

Ia menambahkan bahwa petugas turut mengingatkan para siswa akan tantangan persaingan yang semakin ketat di masa depan, baik dalam melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA, perguruan tinggi, maupun saat mencari pekerjaan kelak, sehingga diharapkan siswa lebih giat belajar dan menjaga kesehatan.

"Kami mengingatkan para siswa akan tantangan persaingan yang semakin ketat di masa depan, sehingga diharapkan lebih giat belajar dan menjaga kesehatan," tutur AKP Edy Syahputra.

Menguraikan materi terkait keselamatan berlalu lintas, AKP Edy Syahputra menjelaskan petugas turut mengimbau para siswa untuk mentaati peraturan lalu lintas dan menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor, serta melarang penggunaan knalpot brong sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Kami menghimbau para siswa mentaati peraturan lalu lintas dan menggunakan helm, serta melarang penggunaan knalpot brong sesuai Pasal 106 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dengan ancaman pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000," jelas AKP Edy Syahputra.

Ia menambahkan bahwa petugas juga mengimbau para siswa untuk tidak menggunakan ponsel saat mengendarai kendaraan, demi menghindari risiko kecelakaan lalu lintas akibat kurangnya konsentrasi saat berkendara.

"Kami mengimbau para siswa untuk tidak menggunakan ponsel saat mengendarai kendaraan, demi menghindari risiko kecelakaan lalu lintas," ungkap AKP Edy Syahputra.

Menjelaskan materi terkait bahaya narkoba, AKP Edy Syahputra menyebutkan bahwa petugas turut menyampaikan larangan penyalahgunaan narkotika dalam bentuk apapun kepada para siswa, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkoba.

"Kami menyampaikan larangan penyalahgunaan narkoba dalam bentuk apapun sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkoba," kata AKP Edy Syahputra.

Ia menambahkan bahwa petugas turut menjelaskan dampak buruk yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba, baik dari sisi perilaku maupun dampak kesehatan yang dapat merusak masa depan para penggunanya.

"Kami menjelaskan dampak buruk penyalahgunaan narkoba, baik dari sisi perilaku maupun dampak kesehatan bagi para penggunanya," tutur AKP Edy Syahputra.

Selain itu, petugas turut mengimbau para siswa untuk tidak melakukan perundungan atau bullying, serta menghindari keterlibatan dalam aksi tawuran yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

"Kami mengimbau para siswa untuk tidak melakukan perundungan atau bullying, serta tidak terlibat dalam aksi tawuran," jelas AKP Edy Syahputra.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Silou Kahean, Maunsen Saragih, S.Pd., beserta para guru dan staf pegawai sekolah, yang turut mendukung penuh terlaksananya kegiatan edukasi ini kepada seluruh siswa-siswi.

"Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Sekolah beserta para guru dan staf pegawai yang mendukung penuh pelaksanaan edukasi ini," ungkap AKP Edy Syahputra.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, dilaporkan bahwa proses edukasi berjalan dengan aman dan lancar, serta situasi Kamtibmas selama kegiatan berlangsung dalam keadaan aman dan kondusif.

"Alhamdulillah, pelaksanaan kegiatan berjalan aman dan lancar, situasi Kamtibmas dalam keadaan aman dan kondusif," kata AKP Edy Syahputra.

Terkait kondisi cuaca saat pelaksanaan kegiatan, dilaporkan bahwa cuaca dalam keadaan cerah sehingga turut mendukung kelancaran jalannya kegiatan Police Go to School tersebut hingga selesai.

Menutup keterangannya, AKP Edy Syahputra menyampaikan apresiasi kepada pihak sekolah yang telah menyambut baik kegiatan ini, sekaligus berharap kegiatan Police Go to School dapat terus dilaksanakan secara rutin di berbagai sekolah lainnya guna membentuk karakter generasi muda yang tertib hukum dan berakhlak baik.

"Kami mengapresiasi pihak sekolah yang telah menyambut baik kegiatan ini, dan berharap dapat terus dilaksanakan secara rutin di berbagai sekolah lainnya," tutup AKP Edy Syahputra.

Dengan terlaksananya kegiatan Police Go to School ini, Polsek Silou Kahean berharap para siswa SMP Negeri 1 Silou Kahean dapat semakin memahami pentingnya kedisiplinan, keselamatan berlalu lintas, serta bahaya penyalahgunaan narkoba, sekaligus tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang berkarakter dan taat hukum di wilayah hukum Polres Simalungun.***

Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Pendidikan, Lingkungan Titi Panjang Hilir, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Senin (14/9/2026).

Peristiwa pencurian diketahui korban pada Sabtu, 5 September 2026 sekitar pukul 23.50 WIB. Saat pulang ke rumah, korban mendapati handle pintu depan rumah dalam kondisi rusak dan pintu sedikit terbuka.

Karena merasa curiga, korban kemudian masuk ke dalam rumah dan mendapati satu unit kipas angin merek Yundai yang sebelumnya berada di ruang tamu telah hilang.

Korban kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi. Bersama masyarakat, korban sempat melakukan pencarian terhadap pelaku, namun belum berhasil ditemukan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materiel sekitar Rp 800 ribu dan selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bilah Hilir.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Bilah Hilir melakukan olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan terhadap sejumlah saksi serta penyelidikan.

Pada Senin, 14 September 2026, petugas berhasil mengetahui keberadaan tersangka dan langsung melakukan penangkapan. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu unit kipas angin merek Yundai.

Saat dilakukan pemeriksaan, tersangka mengakui telah mengambil kipas angin milik korban dari dalam rumah. Selanjutnya, tersangka bersama barang bukti dibawa ke Polsek Bilah Hilir untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya melalui Kasi Humas menyampaikan apresiasi kepada personel Polsek Bilah Hilir yang telah menindaklanjuti laporan masyarakat hingga berhasil mengungkap perkara tersebut, serta menegaskan bahwa pihaknya akan terus menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polres Labuhanbatu.

Lebih lanjut disampaikan bahwa proses hukum terhadap tersangka akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik juga akan melengkapi administrasi penyidikan serta berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk proses hukum selanjutnya. (BS)

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, S.H., S.I.K., M.Si., menyampaikan doa dan simpati kepada seluruh korban serta keluarga yang tengah menanti kabar dari proses pencarian dan penyelamatan.

"Semoga seluruh proses pencarian dan penyelamatan berjalan dengan lancar. Kami turut mendoakan para korban dan berharap keluarga yang menanti diberikan kekuatan, ketabahan, serta keikhlasan dalam menghadapi musibah ini," kataAKBP Pebriandi Haloho,seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres karo yang terlihat POSMETRO MEDAN Selasa 15 September 2026.

Polres Karo turut menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak.

Semoga seluruh korban segera mendapatkan pertolongan dan proses evakuasi dapat berjalan dengan aman serta lancar.

Sekadar diketahui Kapal Virgo Transport 8 dilaporkan terbalik di perairan Laut Jawa, pada Minggu (13/09) dini hari, dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin.***

Berdasarkan mutasi besar-besaran yang ditetapkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dirinya dipercaya untuk mengemban amanah strategis baru sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XVIII/Kasuari di Papua Barat.

Sebelum menjabat sebagai Pangdam, jenderal berdarah Batak ini -- seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Sumut Indah yang terlihat POSMETRO MEDAN Selasa 15 September 2026-- sempat menduduki posisi krusial di Markas Besar Angkatan Darat sebagai Asisten Operasi (Asops) Kasad.

Jenderal kelahiran 15 Januari 1971 ini diketahui lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1994 dari kecabangan Infanteri.

Rekam jejak karier militernya didominasi penugasan di bidang operasi dan kepemimpinan teritorial yang sangat matang.

Sebelum pecah bintang dua, dirinya telah melewati berbagai penugasan penting di antaranya pernah menjabat sebagai Komandan Korem (Danrem) 151/Binaiya di Ambon, hingga menjadi Kepala Staf Kodam (Kasdam) II/Sriwijaya dengan pangkat Brigadir Jenderal.

Sebagai perwira tinggi yang memiliki jam terbang tinggi di bidang taktis dan operasi, kenaikan pangkat menjadi bintang dua ini menegaskan kepercayaan besar komando atas terhadap kapabilitasnya.

Kepemimpinannya kini sangat diandalkan untuk menjaga stabilitas keamanan, pertahanan serta merangkul masyarakat di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Papua Barat melalui amanahnya sebagai Pangdam XVIII/Kasuari.***

Langkah ini dilakukan guna memperkuat kedisiplinan, menjaga integritas, serta memastikan lingkungan kerja bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan dipimpin Kepala Lapas (Kalapas) Narkotika Kelas IIA Langkat, Robinson Perangin Angin didampingi Kepala KPLP, Kasi Kamtib, Kasubbag TU, Tim Sat Ops Patnal, serta diikuti seluruh personel jajaran pengamanan.

Dalam arahannya, Kalapas --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Lapas narkotika langkat yang terlihat POSMETRO MEDAN Selasa 15 September 2026-- menegaskan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme selama menjalankan tugas pengamanan. Seluruh petugas diminta untuk tetap disiplin, hadir tepat waktu dan memberikan keterangan yang jelas jika berhalangan hadir.

Pengarahan dilanjutkan Kasi Kamtib dan Ka. KPLP yang menekankan agar jajaran pengamanan tetap bersemangat dan senantiasa mengedepankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap pelaksanaan tugas.

Setelah sesi pengarahan, seluruh jajaran pengamanan menjalani pemeriksaan tes urine. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh petugas dinyatakan negatif narkotika.

Selain sebagai wadah penegakan aturan, agenda rapat dinas ini juga difungsikan sebagai sarana komunikasi dua arah antara pimpinan dan anggota di lapangan. Melalui rapat dinas ini, para petugas dapat menyampaikan kendala operasional secara langsung untuk dicari pemecahannya bersama.***

Forum tersebut dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Turut hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI M. Qodari, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana TNI (Purn.) Dr. Didit Herdiawan Ashaf, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta dihadiri 37 Bupati/Wali Kota se-Indonesia.

Keikutsertaan Bupati Humbang Hasundutan dalam forum tersebut merupakan bagian dari langkah strategis Pemkab Humbahas untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya dalam mendorong dukungan program dan kebijakan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas permukiman masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Penanganan permukiman kumuh membutuhkan sinergi lintas sektor dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait serta masyarakat.

Penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.

Pemkab Humbang Hasundutan terus memperkuat komitmen dalam menciptakan lingkungan hunian yang layak, sehat, aman, nyaman dan tertata.

Berbagai program penanganan permukiman juga diarahkan agar mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan.

Bupati Humbahas --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Pemerintah kabupaten humbang hasundutan yang terlihat POSMETRO MEDAN Selasa 15 September 2026-- mengapresiasi perhatian dan dukungan pemerintah pusat (Bappenas, Kementerian PU dan Kementerian PKP) karena pada TA 2025 Pemkab Humbang Hasundutan mendapat program PPKT di Desa Simamora Kecamatan Baktiraja yang penanganannya meliputi Pembangunan RTLH, Sanitasi, Jalan Lingkungan dan Drainase.

Lebih lanjut Bupati berharap pada TA. 2027 Program Penanganan Kawasan Kumuh Terpadu (PPKT) dapat dilanjutkan di Kabupaten Humbang Hasundutan, karena hasil Penilaian Bappenas, Usulan PPKT Jangka Menengah Kabupaten Humbahas sudah lolos verifikasi untuk Tahap I.

Turut mendampingi Bupati Asisten Pemerintahan dan Kesra, Sabar H. Purba , Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman, Anggiat Simanullang, Kadis PMPTSP, Sabar L. Purba, Kabag Administrasi Pembangunan, Saut Simanullang dan Kabid Kawasan Permukiman, Boima Tambunan.***

Terduga pelaku ditangkap Minggu (13/9/2026) sekitar pukul 01.00 WIB, bekerja sama dengan Personel Unit Reskrim Polsek Pancur Batu.

Kasus ini dilaporkan korban berinisial DLS (36), warga Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo.

Peristiwa bermula saat tersangka yang merupakan pegawai korban mengambil sejumlah tabung gas dan galonair isi ulang dari rumah korban untuk dipasarkan ke Desa Kuta Buluh pada 4 September 2026.

Namun, hingga malam hari tersangka bersama kendaraan yang digunakan mengangkut barang belum kembali.

Saat dihubungi, telepon tersangka tidak diangkat. Keesokan harinya, korban menemukan catatan yang ditinggalkan tersangka terkait keberadaan kendaraan dan uang hasil penjualan.

Setelah kendaraan diperiksa di sebuah bengkel di Kabanjahe, korban mendapati 10 tabung gas, 18 galon air, serta uang hasil penjualan sebesar Rp990 ribu tidak ditemukan. Selain itu, satu unit handphone Samsung milik korban juga turut dibawa.

Atas kejadian ini, korban menderita kerugian sejumlah barang dan uang.

Mendapat informasi keberadaan tersangka di Pancur Batu, Tim Opsnal Cobra Satreskrim Polres Karo yang dipimpin Kasat Reskrim AKP Hizkia Siagian, S.T.K., S.I.K., M.Si., bersama Personel Unit Reskrim Polsek Pancur Batu bergerak ke lokasi.

Petugas --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Updates terkini yang terlihat POSMETRO MEDAN Selasa 15 September 2026-- kemudian mengamankan RSRS di pinggir jalan kawasan Pancur Batu.

Dari tangan tersangka turut diamankan satu unit handphone Samsung warna biru tua yang diketahui milik korban.

Selanjutnya, tersangka beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Karo untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.***

Menurut Arifki, gaya ini memang berhasil mendongkrak popularitas Purbaya di mata publik, tetapi pada saat yang sama berpotensi menimbulkan ketidakpastian di pasar dan ketidaknyamanan di kalangan elite politik.

"Purbaya punya gaya komunikasi yang menarik secara politik. Dia berani bicara apa adanya dan tidak terlalu birokratis, sehingga mudah mendapat perhatian publik, tetapi sebagai Menteri Keuangan, setiap pernyataan memiliki konsekuensi yang lebih besar. Pasar bisa membacanya sebagai sinyal kebijakan, sementara elite politik bisa membacanya sebagai sikap politik," ujar Arifki dalam keterangannya, Selasa (15/9/2026).

Menurut Arifki, seperti diberitakan JPNN-- salah satu contohnya saat Purbaya terlibat perdebatan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengenai obligasi daerah.

Secara substansi, perdebatan tersebut berada dalam ranah kebijakan fiskal. Namun, karena Pramono merupakan salah satu figur penting PDIP, polemik itu memiliki dimensi politik yang tidak bisa sepenuhnya diabaikan.

"Secara tidak langsung, perdebatan dengan Pramono bisa terbaca sebagai gesekan dengan PDIP. Jadi, isu yang awalnya teknokratis bisa berkembang menjadi isu politik," katanya.

Hal serupa terjadi ketika Purbaya menyampaikan pandangan mengenai persoalan utang proyek Whoosh.

Arifki menilai isu itu memiliki sensitivitas politik karena proyek kereta cepat tersebut sangat lekat dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ketika seorang Menkeu berbicara soal beban pembiayaan Whoosh, publik tidak hanya melihat angka dan utang. Ada legacy pemerintahan sebelumnya yang ikut tersentuh. Karena itu, pernyataan itu secara tidak langsung bisa dibaca sebagai evaluasi terhadap kebijakan Jokowi," ujarnya.

Arifki juga menyoroti polemik pembagian dividen Danantara dengan Kementerian Keuangan.

Menurutnya, perbedaan pandangan mengenai persoalan tersebut sebenarnya wajar dalam sebuah pemerintahan, tetapi menjadi sensitif ketika berlangsung secara terbuka.

"Publik akhirnya bisa menangkap kesan adanya perbedaan kepentingan atau tarik-menarik kewenangan di dalam pemerintahan. Padahal, pemerintah membutuhkan satu pesan yang solid, terutama dalam isu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara," katanya.

"Kalau tiga kasus ini ditarik dalam satu garis, bukan berarti Purbaya salah secara substansi, tetapi terlihat pola komunikasi yang sangat terbuka dan berani masuk ke wilayah sensitif. Ketika yang disentuh adalah PDIP, legacy Jokowi, dan dinamika internal pemerintahan, akumulasi persepsinya bisa menjadi persoalan politik," jelas Arifki.

Menurutnya, di situlah paradoks gaya komunikasi Purbaya. Semakin blak-blakan seorang pejabat, semakin mudah mendapatkan popularitas karena publik merasa mendapatkan informasi secara langsung. Namun, semakin strategis jabatannya, semakin besar pula kebutuhan untuk menjaga stabilitas komunikasi.

"Popularitas publik dan stabilitas pemerintahan itu tidak selalu berjalan beriringan. Menteri Keuangan harus menjaga kepercayaan pasar sekaligus menjaga koordinasi politik di dalam pemerintahan," katanya.

Karena itu, Arifki menilai jika gaya komunikasi menjadi salah satu pertimbangan dalam pergantian Purbaya, hal tersebut lebih tepat dilihat sebagai akumulasi, bukan akibat satu kontroversi tertentu.

"Terlalu sederhana kalau mengatakan Purbaya diganti hanya karena satu pernyataan. Tetapi kalau gaya komunikasi tersebut berulang kali menimbulkan pertanyaan di pasar dan ketidaknyamanan di kalangan elite, tentu biaya politiknya semakin besar," ujarnya.

Arifki menegaskan, persoalannya bukan semata-mata Purbaya terlalu banyak bicara, melainkan posisi yang membuat setiap perkataannya memiliki efek berantai.

"Blak-blakan bisa menjadi modal popularitas, tetapi belum tentu menjadi modal stabilitas," ujar Arifki.

Untuk seorang Menteri Keuangan, kata dia, kemampuan mengelola komunikasi sama pentingnya dengan kemampuan mengelola kebijakan.

"Kalau pasar mulai bertanya-tanya dan elite mulai merasa tidak nyaman, persoalannya sudah bergeser dari sekadar gaya bicara menjadi persoalan politik pemerintahan," pungkas Arifki.***

Pemeriksaan tersebut dilaksanakan pada Sabtu, 12 September 2026 dan diikuti seluruh jajaran, mulai pejabat struktural hingga petugas pelaksana.

Proses pengambilan dan pemeriksaan sampel dilakukan dengan melibatkan petugas dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara. Keterlibatan pihak eksternal itu dilakukan untuk memastikan pemeriksaan berjalan objektif, transparan, dan akuntabel.

Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel urine petugas Lapas Binjai dinyatakan negatif narkotika. Hasil tersebut dinilai menjadi indikator positif sekaligus memperkuat komitmen Lapas Kelas IIA Binjai dalam mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau P4GN.

Kepala Lapas Kelas IIA Binjai, Mochamad Mukaffi,--seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Sekilas sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN Selasa 15 September 2026-- menegaskan tes urine merupakan bagian dari upaya membangun integritas sekaligus memastikan tidak ada ruang bagi penyalahgunaan narkotika di lingkungan lapas.

Menurutnya, kegiatan ini akan terus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan sebagai bentuk pengawasan internal.

Mukaffi juga menekankan bahwa pengawasan tidak hanya ditujukan kepada warga binaan, tetapi harus dimulai dari petugas sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan pemasyarakatan.

Karena itu, integritas dan komitmen untuk menjauhi narkoba dinilai menjadi hal yang tidak dapat ditawar.

Lapas Binjai memastikan tes urine serupa akan terus dilakukan secara berkala sebagai langkah pencegahan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat budaya kerja yang profesional sekaligus menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, berintegritas, dan bebas dari narkoba.***

Pemuda yang diamankan berinisial A (20), warga kawasan Jalan Yos Sudarso, Mabar. Penindakan dilakukan di sekitar Jalan Mabar, dekat rel kereta api, Lingkungan V, Kecamatan Medan Deli.

Kegiatan bermula ketika Tim Macan melaksanakan patroli KRYD dan mendapatkan informasi masyarakat mengenai adanya perkumpulan sejumlah pemuda yang diduga akan melakukan tawuran di sekitar rel Mabar.

Menindaklanjuti informasi tersebut, personel langsung mendatangi lokasi.

Saat petugas tiba, sejumlah pemuda terlihat melarikan diri. Tim kemudian melakukan penyisiran di sekitar lokasi dan menemukan empat bilah celurit yang diduga ditinggalkan oleh kelompok tersebut.

Petugas selanjutnya melakukan pengejaran hingga berhasil mengamankan seorang pemuda berinisial A.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya S.P. Sembiring, M., SIK., melalui Kabag Ops Kompol Jan Piter Napitupulu, SH., MH.,--seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Surat kabar garuda pos yang terlihat POSMETRO MEDAN Selasa 15 September 2026-- mengatakan penindakan itu merupakan bentuk respons cepat kepolisian dalam mencegah aksi tawuran yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat.

"Patroli KRYD terus kami lakukan terutama pada jam-jam rawan. Setiap informasi masyarakat akan kami tindak lanjuti untuk mencegah terjadinya tawuran maupun kejahatan jalanan," ujar Kompol Jan Piter.

Ia menambahkan, keberadaan senjata tajam yang ditemukan menjadi perhatian serius karena dapat membahayakan keselamatan masyarakat.

"Kami mengimbau para pemuda agar tidak terlibat tawuran ataupun membawa senjata tajam. Mari bersama-sama menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif," tegasnya.

Pemuda yang diamankan bersama barang bukti selanjutnya diserahkan kepada piket Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan untuk menjalani pemeriksaan dan proses lebih lanjut.***