Menurutnya, persoalan utama terletak pada batas peran aparat dalam memperoleh informasi wajib pajak.

Fajry menilai keterlibatan pihak ketiga masih dapat diterima apabila sebatas menjadi sumber informasi.

Masalah muncul apabila aparat diminta secara aktif mencari data mengenai warga atau pelaku usaha.

"Kalau hanya sebatas sumber data pihak ketiga seharusnya tidak masalah. Tapi, kalau kemudian mendorong babinsa dan bhabinkamtibmas secara aktif mencari informasi wajib pajak, jelas itu melanggar," tegas Fajryseperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Geo Genius yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 22 Juli 2026.

Dia juga menyoroti dampak psikologis kehadiran aparat dalam urusan yang selama ini ditangani otoritas fiskal.

"Kalau yang melakukan pencarian informasi wajib pajak itu aparat penegak hukum atau militer pasti mereka akan waswas," ujarnya.

Menurut Fajry, pendekatan yang menimbulkan kesan militeristik berpotensi membuat masyarakat menganggap pengawasan pajak sebagai bentuk tekanan.

Kondisi ini, kata dia, dinilai lebih sensitif bagi UMKM di pedesaan karena hubungan antara aparat teritorial dan masyarakat berlangsung secara langsung.

DJP sudah menjelaskan Babinsa dan Bhabinkamtibmas tidak bertugas memeriksa pajak.

Meski begitu, batas kewenangan dan bentuk kegiatan di lapangan perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat tidak menganggap koordinasi itu sebagai pemanggilan, pemeriksaan apalagi penagihan.***

John Christian Saragih lahir di Sondi Raya, Kabupaten Simalungun pada 19 Oktober 1972.

Sebagai pimpinan tertinggi (Ephorus) di sinode GKPS, dia dikenal sebagai sosok yang rendah hati, mengayomi serta berkomitmen penuh dalam memajukan pelayanan jemaat di lingkungan masyarakat.

Dalam hal latar belakang akademis, dia menempuh pendidikan Teologi (S.Th) di STT Abdi Sabda Medan dan lulus pada tahun 1998.

Minatnya yang mendalam pada isu sosial-keagamaan mendorongnya untuk melanjutkan studi ke luar negeri hingga meraih gelar Master of Science (M.Sc) dalam bidang Pastoral Sociology dari Asian Social Institute (ASI) di Manila, Filipina tahun 2010 silam.

Sebelum terpilih menjadi Ephorus,John Christian Saragih sudah mendedikasikan dirinya dalam berbagai tugas pelayanan strategis, termasuk menjabat sebagai Kepala Departemen Pelayanan (2021–2023) dan Kepala Departemen Persekutuan GKPS (2023–2025).

Pdt. John Christian Saragih--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @sumut indah yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 22 Juli 2026--resmi terpilih menjadi Ephorus dalam Sidang Sinode Bolon GKPS ke-46 di Pematangsiantar setelah memperoleh suara mayoritas.

Setelah resmi dilantik 6 Juli 2025, dia aktif menjalankan visi gereja yang mandiri dan berdampak nyata bagi lingkungan sekitar.

Selain berfokus pada penguatan penginjilan di internal jemaat, dirinya juga dikenal sangat vokal menyuarakan pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan, hubungan oikumene, serta toleransi antarumat beragama di Indonesia.***

Hal ini sebagai upaya mendukung dan memperkuat kecintaan terhadap seni dan budaya daerah.

Kegiatan ini diikuti Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD dari seluruh kecamatan di Kota Medan.

Setiap kecamatan mengirimkan peserta yang terdiri atas kepala sekolah, guru, dan siswa yang memiliki kemampuan bernyanyi.

Melalui kegiatan ini para seniman lokal, peserta diajak untuk lebih mengenal dan mengapresiasi kekayaan seni budaya yang tumbuh dan berkembang di wilayah Kota Medan.

Selain menjadi wadah ekspresi bagi pelaku seni, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya lokal di tengah kemajuan teknologi dan perkembangan zaman.

Sementara itu, sosialisasi Mars Kota Medan dilakukan untuk menumbuhkan rasa bangga, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kebersamaan melalui lagu yang menjadi simbol Kota Medan.

Disdikbud Kota Medan, Andy Yudhistira S.Pd, M.Pd selaku sekretaris Dinas berharap kegiatan ini mampu menginspirasi generasi muda, tenaga pendidik, serta seluruh elemen masyarakat agar terus melestarikan seni dan budaya sebagai bagian dari karakter serta jati diri Kota Medan sesuai Motto"Medan untuk Semua".

Melalui kolaborasi antara dunia pendidikan dan kebudayaan, Pemerintah Kota Medan berupaya membangun ekosistem yang mendukung pelestarian nilai-nilai budaya sekaligus membentuk generasi yang mencintai daerahnya.

Seni, budaya, dan pendidikan diharapkan dapat berjalan bersama dalam mewujudkan Kota Medan yang semakin berbudaya, berprestasi, dengan nilai-nilai dan norma-norma kebudayaan yang ada saat ini.***

Sidang yang berlangsung di Ruang Cakra I Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan dipimpin Ketua Majelis Hakim As'ad Rahim Lubis, Rabu (22/7/2026).

Hadir dalam persidangan terdakwa Idam Khalid, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi, serta terdakwa Irjen (Purn.) Bambang Ghiri Arianto.

JPU menghadirkan seorang ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah, Ahmad Feri Tanjung, serta dua ahli akuntan Audit Perhitungan Keuangan Negara independen, yang memberikan keterangan terkait audit dan perhitungan kerugian keuangan negara dalam proyek pengadaan 93 unit Smartboard senilai Rp14,415 miliar yang bersumber dari Perubahan APBD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024.

Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, Ahmad Feri Tanjung menjelaskan bahwa sistem e-Katalog dibentuk untuk mempercepat dan mempermudah proses pengadaan pemerintah, namun tetap harus dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, keberadaan suatu produk dalam e-Katalog tidak berarti pejabat pengadaan bebas menentukan pilihan.

Seluruh proses pengadaan harus didasarkan pada kebutuhan riil pengguna, bukan keinginan, serta mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan.

"Pengadaan barang dan jasa bukan mengikuti keinginan, tetapi mengikuti kebutuhan. Apa yang dibutuhkan saja.Semua tahapan sudah memiliki aturan dan standar operasional prosedur," terang Ahmad Feri Tanjung.

Ia menegaskan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak diperbolehkan membuat ikatan dengan penyedia di luar mekanisme pengadaan yang telah diatur. Harga dalam e-Katalog, kata dia, tetap harus diuji kewajarannya agar dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum dan cek pasar ke lapangan.

"Dalam pengadaan barang dan jasa tidak dikenal istilah menentukan keuntungan. Yang diuji adalah apakah harga tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Jika tahapan itu tidak dilakukan, prosesnya menjadi tidak akuntabel," ujarnya.

Menjawab pertanyaan JPU mengenai kewenangan membatalkan proses pengadaan, Ahmad Feri menyebut keputusan tersebut berada pada PPK sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga menjelaskan apabila tidak ditemukan produk pembanding yang sama di pasaran, maka PPK tetap wajib mencari produk lain dengan spesifikasi dan kualitas yang setara sebagai dasar pembentukan harga.

Persidangan juga menyinggung dugaan penggunaan akun yang mengatasnamakan Dinas Pendidikan dalam sistem e-Katalog.

Menurut Ahmad Feri, sepanjang pengetahuannya setiap akun dalam sistem dapat ditelusuri melalui rekam jejak komunikasi. Apabila ditemukan dugaan penyalahgunaan akun, persoalan tersebut dapat ditelusuri melalui mekanisme pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Ahli kembali menegaskan bahwa barang yang dibeli melalui e-Katalog harus sesuai dengan spesifikasi yang telah tercantum dalam sistem dan tidak dapat diganti dengan produk lain di luar spesifikasi tersebut.

Selain ahli pengadaan, JPU juga menghadirkan dua ahli akuntan independen Audit Keuangan negara yang memberikan keterangan mengenai audit serta perhitungan kerugian keuangan negara. Keterangan kedua ahli tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam pembuktian unsur kerugian negara yang didalilkan penuntut umum.

Usai persidangan, penasihat hukum Irjen (Purn) Bambang Ghiri Arianto, Paulus Peringatan Gulo SH MH, mengatakan tim pembela menyoroti metode serta dasar hukum yang digunakan dalam menghitung nilai kerugian negara. Menurut Paulus, pihaknya mengajukan sejumlah pertanyaan kepada ahli mengenai dasar perhitungan tersebut selama persidangan berlangsung.

Paulus menyatakan, berdasarkan keterangan yang di persidangan, terdapat penjelasan mengenai koreksi terhadap nilai perhitungan kerugian negara dibandingkan angka yang sebelumnya digunakan dalam proses perkara. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu fakta yang akan dijadikan bahan pembelaan dalam persidangan.

"Kami meminta seluruh dasar perhitungan kerugian negara diuji secara objektif di depan persidangan sehingga seluruh alat bukti dapat dinilai secara utuh oleh majelis hakim," kata Paulus kepada wartawan usai sidang.

Ia menambahkan pihaknya tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk menilai bobot seluruh alat bukti, termasuk keterangan para ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum maupun pihak lainnya.

Perkara ini sebelumnya telah menyita perhatian publik setelah persidangan mengungkap berbagai fakta, mulai dari dugaan peniruan tanda tangan pada sejumlah dokumen proyek hingga perdebatan mengenai kehadiran saksi-saksi yang dinilai mengetahui proses administrasi pengadaan. Dalam sidang sebelumnya, majelis hakim juga mengingatkan bahwa menghadirkan saksi yang relevan merupakan tanggung jawab JPU agar seluruh fakta dapat diuji secara terbuka di persidangan.

Berdasarkan dakwaan JPU, perkara ini bermula dari pengadaan 93 unit Smartboard pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi dengan nilai anggaran Rp14,415 miliar yang bersumber dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Saat itu Idam Khalid menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Dalam dakwaan disebutkan pengadaan tersebut berkaitan dengan penyediaan papan tulis interaktif merek ViewSonic untuk SMP Negeri se-Kota Tebing Tinggi. Penuntut umum.atas mendalilkan proyek itu melibatkan sejumlah pihak, termasuk Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa dan Direktur Utama PT Gunung Emas Eka Putra, yang masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah.

Dengan masuknya keterangan para ahli, persidangan kini memasuki fase pembuktian yang lebih menitikberatkan pada pengujian prosedur pengadaan, penerapan mekanisme e-Katalog, kewenangan PPK, serta pembuktian unsur kerugian keuangan negara.(erni)

Wacana ini muncul setelah Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasto menilai keterlibatan unsur TNI dan Polri dalam urusan pengumpulan pajak berpotensi membawa Indonesia kembali pada praktik kekuasaan masa lalu.

Menurut Hasto--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Geo Genius yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 22 Juli 2026-- pembayaran pajak seharusnya dibangun melalui kesadaran dan kepatuhan warga negara, bukan melalui pendekatan aparat keamanan.

"Ketika ABRI ataupun aparatur negara, ya seperti saat ini TNI dan Polri, untuk dilibatkan di dalam kepentingan-kepentingan kekuasaan tidak boleh terjadi kembali," kata Hasto, usai pembukaan pameran sejarah dan arsip foto 'Meretas Jalan Demokrasi' di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).

Dia juga membandingkan pendekatan tersebut dengan praktik pemungutan pajak pada masa Hindia Belanda yang melibatkan aparatur negara dan kerap menekan masyarakat.

"Penggunaan elemen militer bagi kepentingan pengumpulan pajak bagian dari penyalahgunaan kekuasaan negara," tandas Hasto.***

Dipimpin Kapolsek Tanjung Pura Iptu Mimpin Ginting, S.H., M.H, tim gabungan langsung melakukan penyisiran di lokasi yang diinformasikan masyarakat. Pada titik pertama, petugas menemukan sebuah gubuk beserta kursi, meja dan kepingan kayu yang diduga digunakan sebagai perlengkapan aktivitas penyalahgunaan narkoba. Seluruh fasilitas tersebut kemudian dimusnahkan di lokasi.

Tidak berhenti sampai di situ, petugas kembali menyusuri area sekitar hingga menemukan satu titik lain yang masih berada di Desa Bubun.

Di areal perkebunan kelapa sawit, tim menemukan sejumlah klip plastik kosong serta pipet yang telah dimodifikasi menjadi sekop, yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan narkotika.

Gubuk yang diduga digunakan sebagai tempat berkumpul dan penyalahgunaan narkoba itu juga langsung dibongkar dan dimusnahkan.

Proses pemusnahan dilakukan secara terbuka dan disaksikan langsung oleh perangkat desa serta sejumlah warga setempat.

Langkah ini menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas kepolisian, sekaligus memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah desa, dan masyarakat dalam memerangi peredaran serta penyalahgunaan narkoba.

Dengan melibatkan masyarakat sebagai saksi, Polres Langkat ingin memastikan bahwa setiap tindakan penertiban dilakukan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta menjadi bukti nyata pemberantasan narkoba membutuhkan kolaborasi semua pihak.

Kapolres Langkat AKBP Hannry PH. Tambunan, S.E., S.I.K., melalui PS. Kasi Humas Polres Langkat IPTU M.R. Siregar,--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonimfacebook @Surat kabar garuda pos yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 22 Juli 2026-- menegaskan setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secara serius sebagai bentuk komitmen Polres Langkat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba.

"Kami mengapresiasi keberanian masyarakat yang telah memberikan informasi. Ini menunjukkan pemberantasan narkoba tidak bisa dilakukan sendiri oleh kepolisian, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Setiap informasi yang diterima akan kami tindak lanjuti secara profesional, dan kami tidak akan memberikan ruang bagi pelaku maupun lokasi yang dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Langkat," tegas IPTU M.R. Siregar.

Dia mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan masing-masing.

Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi kunci penting dalam memutus mata rantai peredaran narkoba sejak dari tingkat desa.

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program POLISI LANGKAT GARUDA KSATRIA, yang diinisiasi Kapolres Langkat dengan semangat Gagah Berani untuk Dicintai Masyarakat, serta berlandaskan nilai Kuat, Sadar Aturan, Taat, Responsibility, Inovatif, dan Aman dalam setiap pelaksanaan tugas.***

Hibah dimaksud untuk pengamanan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026.

Penandatanganan ini berlangsung di Ruang Inspirasi Kantor Bupati Humbahas, Selasa (21/7/2026).

Diketahui penandatanganan ini menjadi komitmen bersama dalam mendukung terselenggaranya Pilkades yang aman, damai, jujur, adil, dan demokratis di 28 desa se-Kabupaten Humbang Hasundutan.

Kapolres Humbahas,AKBP Adi Nugroho, S.H., S.I.K menyampaikan dana hibah akan digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan secara transparan untuk mendukung seluruh tahapan pengamanan Pilkades yang direncanakan berlangsung pada Oktober 2026.

Bupati Humbahas,Dr. Oloan Paniaran Nababan, S.H., M.H--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Polres humbahas yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 22 Juli 2026-- mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi yang kondusif serta menjunjung tinggi persatuan dan menghormati setiap pilihan dalam pesta demokrasi desa.

"Mari kita sukseskan Pilkades Serentak 2026 yang aman, tertib, dan berintegritas," kata Bupati.

Sayangnya dalam postingan di media sosial itu, tak dijabarkan tota nilai hibah dimaksud.***

Motivasi ini disampaikan Qosbi saat menghadiri Lomba Pembacaan Khutbah Nikah Penghulu Tahun 2026 yang diselenggarakan dalam rangka MILAD Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Provinsi Sumatera Utara bertempat di Aula Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan, Rabu (22/07).

Kakanwil juga mengajak para penghulu untuk terus meningkatkan kompetensi supaya mampu menghadapi tantangan era digital saat ini. " Perkembangan media digital membuatkan kita harus menguasai media, saat ini kuasailah media sosial, lakukanlah inovasi inovasi yang lebih dari biasanya kita lakukan, jadi apa saja yang punya nilai lebih dari layanan nikah dan tugas tugas kita sehari hari kita bisa publikasikan melalui media sosial agar semakin banyak masyarakat yang tahu inovasi inovasi tersebut, dan nama Kementerian Agama besar di era digital saat ini", jelas Ahmad Qosbi.

Ahmad Qosbi juga menyampaikan kisah yang dapat memotivasi kinerja Penghulu sehingga dapat memanfaatkan media agar lebih mudah berkomunikasi dengan masyarakat. Penghulu berkreasi menemukan ide baru dan inovasi baru dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, mempercepat proses administrasi, serta menjaga hubungan yang lebih baik dengan masyarakat.

Terkait pelaksanaan tugas Kakanwil juga menyampaikan kepenghuluan tidak hanya sebatas pencatatan pernikahan, tetapi juga pembinaan keluarga dan peran sosial keagamaan yang lebih luas.

Ia juga mengingatkan pentingnya pelaksanaan tugas dan fungsi kepenghuluan secara optimal melalui penguatan kolaborasi dan komunikasi, baik internal maupun eksternal. " Sering berkolaborasi dengan banyak pihak dan kompak di APRI sehingga kita mudah memitigasi tantangan kerja di masa kini", tambahnya.

Kolaborasi inilah yang selanjutnya diharapkan Ahmad Qosbi dapat membesarkan nama Kementerian Agama khususnya Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini Ketua APRI Provinsi Sumatera Utara H. Yakhman Hulu, S.Ag, M.I.Kom mengatakan bahwa selama 7 tahun ini, APRI telah menjadi wadah pemersatu penghulu dan merupakan mitra strategis pemerintah dalam pelaksanaan layanan kepenghuluan, bukan hanya sebagai pelaksana administrasi pernikahan namun berperan dalam arsitektur ibadah dan pembinaan umat.

"Kegiatan ini sebagai rangkaian MILAD APRI ke 7 semoga kegiatan ini dapat memperkuat komitmen kita dalam peningkatan pelayanan dan kompetensi para penghulu. Sehingga lahirlah penghulu yang berkualitas dan berintegritas", tambahnya.

Ketua Panitia H. Zainal Arifin, M.Si menyampaikan bahwa kegiatan Lomba Khutbah Nikah ini merupakan rangkaian kegiatan Milad ke-7 APRI Provinsi Sumatera Utara yang diperingati pada tanggal 17 Juli 2026. Peringatan hari lahir ini mengambil tema "Penghulu Profesional, Keluarga Sakinah, Masyarakat Harmonis".

Pada pembukaan acara ini disampaikan beberapa penghargaan kepada Kantor Urusan Agama Kab/ Kota yang telah meraih capaian prestasi dan kinerja terbaik diantaranya, Penghargaan PC Pemberitaan Layanan Inspiratif yang diraih oleh PC APRI Kota Medan, Penghargaan PC Pemberitaan Layanan Inovatif yang diraih oleh PC APRI Kota Padangsidimpuan, Penghargaan PC Akses Pemberitaan Terbanyak 16.684 berita dari PC APRI Kab. Deli Serdang, Penghargaan PC APRI untuk Produktivitas Penulisan Berita diraih oleh PC APRI Kab. Dairi, PC APRI Kab. Asahan, PC APRI Kab. Simalungun dan Penghargaan PC Teraktif Pembayaran Iuran yakni PC APRI Kota Binjai. (maldi)

Deddy Fajar Purba diketahui menempuh pendidikan tinggi teologi hingga meraih gelar Doktor dan membangun keluarga bersama istrinya, Triwani Saragih, SKM, serta dianugerahi seorang putri bernama Yefani Christie Purba.

Perjalanan pelayanan rohaninya dimulai sejak ditahbiskan menjadi pendeta GKPS pada tahun 1995 dengan penugasan awal di GKPS Resort Raya Huluan.

Deddy Fajar Purba--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Sumut Indah yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 22 Juli 2026--memiliki segudang pengalaman oikumene internasional yang luas, termasuk diutus menjadi International Staff pada program Lutheran Outdoor Ministries oleh Evangelical Lutheran Church of America (ELCA) di Chicago dan Ohio, AS (1997).

Selain itu tercatat pernah mengikuti pelatihan rekonsiliasi bersama Lutheran Church of Australia (LCA) pada tahun 2019.

Di dalam struktur internal, Deddy Fajar Purba juga pernah dipercaya mengemban berbagai posisi strategis di Kantor Pusat GKPS serta menjabat sebagai Ketua Prodi Pendidikan Agama Kristen (PAK) di STT Abdi Sabda Medan.

Puncak kepemimpinannya tercapai ketika Deddy Fajar Purba terpilih dan dilantik sebagai Ephorus (Pimpinan Pusat) GKPS periode 2020–2025 dalam Sidang Sinode Bolon ke-44.

Selama masa pelayanannya sebagai Ephorus, Deddy Fajar Purba aktif memimpin berbagai program strategis gereja, penahbisan pendeta serta memperkuat hubungan kemitraan dengan pemerintah daerah.

Setelah menyelesaikan masa baktinya sebagai pemimpin tertinggi sinode, dirinya melanjutkan dedikasinya di dunia pendidikan teologi dengan menerima penugasan baru sebagai dosen di STT Abdi Sabda Medan mulai tahun 2025.***

Rapat ini membahas kesiapan kegiatan Sumatera Utara Rally 2026 FIA Asia Pacific Rally Championship.

Rapat dipimpin Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Togi Marito Sitinjak SH SIK MH diwakili Wakapolres Kompol Budiono Saputro SH MH.

Dalam pembukaannya, Kompol Budiono--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Pemko Pematangsiantar yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 22 Juli 2026--mengatakan rapat bertujuan meminimalisir kemacetan lalu lintas di Jalan Sutomo untuk parkir berlapis serta pelaksanaan rally, hingga perhatian terhadap marka yang ada di Kota Pematangsiantar.

Terkhusus, rapat juga membahas terkait pelaksanaan persiapan event venue Sumatera Utara Rally 2026 FIA Asia Pacific Rally Championship Round 3 dan IMI National Rally Championship Round 4 tentang kolaborasi pengamanan jalur lintas pembukaan dan sterilisasi lokasi Lapangan Adam Malik sebagai lokasi pembukaan seremonial dan penyambutan kedatangan peserta rally.

Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Pematangsiantar menyatakan pihaknya akan melaksanakan pengerjaan bertahap pada satu sisi di ring road Simpang Dua hingga ke ujung, sesuai kontrak kalender kerja. Pekerjaan dilaksanakan 18 Mei hingga 13 November 2026 untuk ring road Simpang Dua.

Terkait sarana dan prasarana ring road Simpang Dua, melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan melaksanakan pekerjaan sesuai kebutuhan, serta memantau lampu penerangan jalan umum yang harus diganti apabila padam.

Wakapolres Budiono menyarankan agar anatomi rawan kecelakaan harus diantisipasi Kasat Lantas sesegera mungkin.

"Coba diinventarisir apakah ada hubungannya terkait rambu-rambu atau marka. Atau koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk percepatan rambu atau marka yang hilang. Karena Senin mendatang, di tanggal 27 Juli 2026, sesuai arahan Kapolri akan ada penindakan manual kepada pengemudi kendaraan roda dua dan roda empat," terangnya.

Budiono mengucapkan terima kasih kepada Pemko Pematangsiantar atas adanya Command Center, yang menjadi salah satu penunjang tilang elektronik melalui kamera mobile.

"Inilah kolaborasi kita dengan Pemko melalui Dinas Kominfo dan Dinas PUTR fasilitasnya," tuturnya.***

Medan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara menggelar Rapat Finalisasi Kajian Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK) di Bidang Hukum di Ruang Rapat I Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.

Kegiatan ini merupakan tahapan akhir penyusunan kajian sebagai tindak lanjut rencana aksi Badan Strategi Kebijakan Hukum dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis data, analisis, dan kebutuhan implementasi di lapangan, Selasa (21/7/2026).

Rapat dibuka Koordinator Analis Kebijakan Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara, Bram Lumban Gaol, yang menyampaikan bahwa finalisasi AIEK menjadi langkah penting untuk memastikan dokumen kajian memiliki kualitas yang komprehensif sebelum disampaikan kepada Badan Strategi Kebijakan Hukum.

Selanjutnya, Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan, Eka NAM Sihombing, memberikan arahan sekaligus membuka jalannya pembahasan finalisasi kajian.

Pada kesempatan tersebut, Tim Kerja AIEK--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Kanwil Kemenkum Sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 22 Juli 2026--memaparkan hasil penyempurnaan dokumen kajian terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Nomor 10 Tahun 2024.

Paparan meliputi latar belakang penyusunan kajian, identifikasi permasalahan, hasil analisis terhadap implementasi regulasi, serta rekomendasi kebijakan yang diharapkan mampu mendukung penyempurnaan pengaturan di bidang kewarganegaraan.

Sebagai narasumber, Dr. Andryan, S.H., M.H., akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), memberikan pendalaman terhadap substansi kajian.

Dia menekankan pentingnya ketepatan metode Analisis Evaluasi Kebijakan agar rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya memiliki dasar akademis yang kuat, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan implementasi di lapangan.

Selain itu, ia memberikan masukan terkait kesesuaian data pendukung, ketajaman analisis terhadap pelaksanaan regulasi, serta penyempurnaan rumusan rekomendasi kebijakan.

"Analisis evaluasi kebijakan harus dilakukan secara objektif dan komprehensif. Setiap rekomendasi yang disusun perlu mempertimbangkan kondisi implementasi di lapangan sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," ujar Andryan.

Dalam sesi diskusi, Andryan bersama Tim Kerja AIEK membahas setiap rekomendasi secara komprehensif, mulai dari aspek substansi, teknik penyusunan, hingga relevansinya dengan kondisi faktual di masyarakat.

Pembahasan itu menghasilkan sejumlah penyempurnaan yang akan dituangkan dalam dokumen Kajian Analisis Evaluasi Kebijakan beserta policy brief sebagai usulan kepada Badan Strategi Kebijakan Hukum dalam rangka penyempurnaan regulasi di bidang kewarganegaraan.

Hasil finalisasi ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi Badan Strategi Kebijakan Hukum dalam penyusunan maupun penyempurnaan kebijakan di bidang hukum. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan mampu mendukung terwujudnya regulasi yang lebih adaptif, implementatif, dan memberikan kepastian hukum, khususnya dalam pelaksanaan tata cara penyampaian permohonan kewarganegaraan RI.***

Dia resmi memimpin institusi Polda Sumut sejak Juli 2024 menggantikan Komjen Pol. Agung Setya Imam Effendi.

Berikut ini profil singkatnya seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Sumut Indah yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 22 Juli 2026.

Data Pribadi

Nama Lengkap: Whisnu Hermawan Februanto

Tempat, Tanggal Lahir: Bandung, Jawa Barat, 16 Februari 1972

Pangkat: Inspektur Jenderal Polisi (Bintang Dua)

Lulusan: Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1994

Keahlian: Berpengalaman luas di bidang Reserse

Jejak Karier Penting

Sebelum menjabat sebagai Kapolda Sumut, Irjen Whisnu dikenal lama bertugas di Bareskrim Polri dengan fokus pada tindak pidana ekonomi.

Kapolres Tulungagung (2011)

Wadirresnarkoba Polda Jabar (2014)

Kasubdit Uang Palsu Dirtipideksus Bareskrim Polri (2018)

Wadirtipideksus Bareskrim Polri (2020)

Dirtipideksus Bareskrim Polri (2021–2024)

Kapolda Sumatera Utara (2024–sekarang)

Penghargaan

Ragam penghargaan yang sudah diterima Whisnu Hermawan Februanto. Salah satunya,menerima tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama dari Kapolri pada November 2025 atas integritas dan kepemimpinannya.

Gaya Hidup

Sering disebut dalam berbagai media Whisnu Hermawan Februanto sebagai sosok yang hidup sederhana, bahkan sempat dijuluki sebagai salah satu Kapolda dengan laporan kekayaan (LHKPN) paling rendah di Indonesia dibandingkan rekan sejawatnya.

Kini Whisnu Hermawan Februanto didampingi Brigjen Pol. Sonny Irawan yang menjabat sebagai Wakapolda Sumut per April 2026.***

Di hadapan pengurus DMI yang hadir, Wesly Silalahi mengatakan Kota Pematangsiantar telah berhasil meningkatkan predikat Indeks Kota Toleransi (IKT) menjadi nomor 4 di Indonesia, dari sebelumnya berada di urutan 5.

"Kita sudah berada di peringkat 4 sebagai Kota Toleransi se-Indonesia. Pencapaian ini juga berkat dukungan dari seluruh masyarakat, termasuk DMI," katanya.

Dalam kesempatan itu, Wesly Silalahi menyatakan dukungan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar terhadap program DMI untuk masyarakat, termasuk menjadwalkan untuk hadir pada acara pelantikan pengurus DMI dan Rapat Kerja (Raker) DMI Kota Pematangsiantar.

"Pada prinsipnya, Pemko berkomitmen untuk mendukung penuh program DMI. Saya juga berharap DMI terus mendukung visi-misi Kota Pematangsiantar menuju kota yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras," kata Wesly Silalahiseperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Pemko Pematangsiantar yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 22 Juli 2026.

Ketua DMI Kota Pematangsiantar Drs HM Natsir Armaya Siregar didampingi sejumlah pengurus, salah satunya Wakil Ketua Ilal Mahdi Nasution SHI, menyampaikan rencana pelantikan dan Raker DMI.

"Pelantikan di bulan Agustus 2026, sekaligus Rapat Kerja DMI. Pada raker nanti kami akan menyelaraskan dengan program-program Pemerintah Kota Pematangsiantar," terangnya.

Armaya juga mengatakan, DMI memiliki mitra kolaborasi masjid-masjid di Pematangsiantar.

"Melalui DMI, kami juga akan ikut menyampaikan program-program pemerintah yang bermanfaat ke masyarakat. Secara khusus, DMI ingin Wali Kota Wesly Silalahi hadir dan membuka kegiatan raker yang juga dirangkai pelantikan DMI," terangnya.

Armaya menambahkan, selama ini DMI juga sering melakukan pelatihan-pelatihan inovasi UMKM, dan juga pelatihan soft skill lainnya.***

Proses mediasi berlangsung Senin, 20 Juli 2026, pukul 14.00 WIB di Mapolsek Kolang ini.

Dasar mediasi, adanya Laporan Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang disampaikan pihak korban, Jantoni Ari Sinaga selaku perwakilan dari PT Mujur Timber, pada Minggu, 19 Juli 2026.

Kasus ini bermula dari peristiwa pencurian (pengambilan) besi milik PT Mujur Timber seberat kurang lebih 30 Kg oleh terlapor, GS (41). Kejadian tersebut terjadi di area perusahaan pada Minggu, 19 Juli 2026, sekitar pukul 14.00 WIB.

Pihak perusahaan menaksir kerugian materiil akibat kejadian ini kurang dari Rp300 ribu.

Pertemuan mediasi ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Kolang, AKP I.E Simatupang, S.H., didampingi oleh Penjabat (Pj) Ka SPK Bipda Sahdan Malau dan Bhabinkamtibmas Aipda Raidin Tambunan.

Turut hadir kedua belah pihak yang bersengketa, yakni Jantoni Ari Sinaga (Pihak Pertama/Korban) dan Gusman Lubis (Pihak Kedua/Terlapor), serta saksi, Indra Waruhu (Paman Pihak Kedua).

Dalam proses mediasi itu, kedua belah pihak menunjukkan itikad baik dan sepakat untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalan damai secara kekeluargaan.

Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam surat pernyataan bersama, di mana Pihak Kedua mengakui kesalahannya, memohon maaf, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, baik kepada Pihak Pertama maupun pihak lain.

Merespons itikad baik tersebut, Pihak PT. Mujur Timber secara resmi menerima permohonan maaf dari GS dan sepakat untuk memaafkan tanpa syarat yang memberatkan.

Sebagai wujud penyelesaian masalah secara tuntas, Jantoni Ari Sinaga selaku perwakilan PT Mujur Timber berkomitmen untuk tidak menuntut secara hukum dan secara resmi mencabut laporan pengaduannya di Polsek Kolang.***

Kegiatan yang berlangsung di Halaman Apel Mapolres Dairi, Jalan SM Raja Sidikalang.

Kegiatan ini dipimpin Kasubbidprovos Bid Propam Polda Sumut AKBP Mustafa Nasution, S.H., M.H. bersama tim dari Bid Propam Polda Sumut.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Waka Polres Dairi Kompol Diarma Munthe, S.H., para Kabag, Kasat, Perwira Staf, seluruh personel Polres Dairi, serta ASN Polres Dairi.

Pemeriksaan meliputi kelengkapan atribut dan seragam dinas (gampol), sikap tampang personel, pemeriksaan surat-surat data diri, tes urine secara acak, hingga pengecekan gudang senjata api Polres Dairi.

Dari hasil pemeriksaan, 10 personel dipilih secara acak untuk menjalani tes urine dan seluruhnya dinyatakan negatif narkoba, menunjukkan komitmen personel Polres Dairi dalam menjaga integritas dan menjauhi penyalahgunaan narkotika.

AKBP Mustafa Nasution, S.H., M.H,Kasubbidprovos Bid Propam Polda Sumut--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Polres dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 22 Juli 2026--menegaskan pelaksanaan Gaktibplin bukan untuk mencari kesalahan personel, melainkan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan internal yang rutin dilaksanakan di seluruh jajaran Polda Sumatera Utara.

"Kehadiran Bid Propam Polda Sumut bukan untuk mencari kesalahan personel Polres Dairi, tetapi sebagai bagian dari program pembinaan profesi yang dilaksanakan secara berkala guna meningkatkan disiplin dan profesionalisme anggota Polri," ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Bid Propam Polda Sumut berharap seluruh personel semakin disiplin dalam penggunaan atribut dinas, melengkapi administrasi perorangan, menjaga sikap tampang, serta menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan Gaktibplin merupakan salah satu bentuk pengawasan internal guna mewujudkan Polri yang Presisi, profesional, modern, dan terpercaya, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.***

Audiensi digelar di ruang kerja wali kota, lantai 2 Balai Kota, Jalan Merdeka, Selasa (21/07/2026).

Wesly Silalahi sangat mengapresiasi pertemuan itu, dan mendukung program-program API yang membidangi keagamaan. Ia juga mengajak agar terus mendukung program-program Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar.

"Pemerintah Kota Pematangsiantar sangat berkomitmen untuk mendukung penuh kegiatan keagamaan, termasuk Asosiasi Pendeta Indonesia. Kami ingin API terus mendukung dan meningkatkan nilai-nilai keberagaman yang ditanamkan kepada umat di gereja guna menunjang Pematangsiantar sebagai Kota Toleransi," katanya.

Wesly juga mengajak API untuk terus berkolaborasi memberikan pelayanan yang terbaik kepada umat dan berkontribusi mendukung kemajuan daerah.

"API sebagai pemuka agama, mari kita tingkatkan sinergi demi mendukung visi-misi kota kita tercinta ini," ajaknya.

Wesly Silalahi mengatakan, Pemko Pematangsiantar terus memerhatikan seluruh tenaga pendidik termasuk guru-guru sekolah Minggu, karena wujud visi misi kota yang Cerdas.

"Pemko tidak pernah membeda-bedakan perlakuan kepada seluruh organisasi keagamaan maupun kegiatan keagamaan. Karena kita adalah Kota Toleransi nomor 4 se-Indonesia," sebut Wesly Silalahi seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Pemko Pematangsiantar yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 22 Juli 2026.

Ketua DPC API Kota Pematangsiantar Pdt Erianto Siahaan STh mengaku sangat senang bisa bertemu langsung dengan Wali Kota Wesly Silalahi.

Menurut Erianto, sekarang ini mereka merupakan kepengurusan API periode kedua di Kota Pematangsiantar. Beberapa kegiatan telah berjalan seperti Perayaan Paskah dan Natal.

"Kami juga berkontribusi bagaimana pengelolaan sampah agar dapat teratasi. Kami siap menjadi wadah untuk membawa inspirasi dan kerinduan gereja-gereja. Kami API memprioritaskan guru-guru sekolah Minggu untuk dibantu. Karena merupakan fundamental pendidikan spriritual bagi anak-anak di kota kita," terangnya.

Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan dan keakraban. Pertemuan ditutup dengan mendoakan kepemimpinan Wali Kota Wesly Silalahi dan pemerintahan, dirangkai nyanyian lagu rohani.***

"Tepat pukul 18.00 WIB, korban terakhir sudah dapat dievakuasi. Saat ini, dibawa ke rumah sakit," kata Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak, Selasa (21/7/2026) kemarin.

Usai semua korban dievakuasi, diketahui ada tiga orang yang meninggal dunia. Ketiga korban yakni Jesika, Ros, dan Sinta. Jesika atau Cici adalah istri dari pemilik rumah, Kris, pengusaha. Sementara dua wanita lainnya adalah ART dan babysitter.

Selain korban tewas, ada empat orang lainnya yang dilaporkan selamat. Keempat orang itu yakni balita perempuan berinisial J (2), pria bernama Hasan yang merupakan orang tua dari pemilik rumah berinisial J, seorang kurir bernama Yuda serta seorang sopir yang belum diketahui namanya.

Kombes Calvijn mengatakan, pihak kepolisian sedang melakukan screening serta mengumpulkan barang bukti dari lokasi kejadian. Investigasi ini juga dilakukan bersama PGN.

"Kita sudah mengumpulkan beberapa petunjuk lainnya, CCTV dan lain-lain. Apa yang menjadi temuan di lapangan juga sudah kita amankan. Hasil screening dengan penggunaan alat secara bersama untuk memastikan apakah ada kandungan lainnya, nanti akan dijelaskan oleh Labfor dan PGN," jelasnya.(detikSumut)

Insiden tersebut terjadi beberapa saat setelah peluit akhir dibunyikan di final Piala Dunia 2026, di mana Spanyol mengalahkan Argentina dengan skor 1-0. Suasana yang sudah emosional semakin memanas ketika para pemain dari kedua kubu terlibat saling dorong dan adu mulut.

Dalam pernyataannya, Paredes menceritakan kronologi kejadian tersebut:

"Gavi menghampiriku setelah peluit akhir dibunyikan, saat semua orang sedang merayakan. Dia bilang padaku dalam bahasa Spanyol: 'Hari ini tidak ada wasit atau VAR yang bisa bantu Messi.' Aku nggak suka itu. Itu tidak sopan, apalagi setelah pertandingan selesai," ungkap Paredes.

Paredes mengaku langsung bereaksi keras terhadap ucapan tersebut.

"Aku mendatanginya dan meninju wajahnya. Aku nggak akan diam saja dan membiarkan bocah itu bicara soal Messi seperti itu. Setelah itu, semuanya jadi kacau: pemain dari kedua tim langsung berlari, saling dorong, teriak-teriak, semua orang membela rekan setimnya," lanjutnya.

Paredes juga menambahkan bahwa ia tidak bangga dengan terjadinya keributan, tetapi ia merasa harus membela Messi.

"Hal-hal seperti ini terjadi ketika emosi sedang memuncak setelah final Piala Dunia. Aku nggak bangga karena sampai terjadi keributan, tapi aku nggak akan membiarkan seseorang menghina Messi tanpa aku bereaksi."

Respons Gavi dan FIFA

Sementara itu, Gavi dikabarkan merespons insiden tersebut dengan sikap dewasa dan menyatakan tidak perlu ada hukuman tambahan berupa skorsing bagi Paredes maupun pemain Argentina lainnya.

FIFA telah membuka investigasi terhadap keributan pasca-pertandingan, tetapi hingga kini belum mengumumkan sanksi lebih lanjut selain kartu merah yang diterima Paredes di lapangan.

Insiden ini menjadi sorotan dunia karena terjadi di momen paling bergengsi sepak bola. Banyak pihak menilai perilaku beberapa pemain Argentina pasca-kalah sebagai bentuk ketidaksportifan, meski emosi tinggi usai pertandingan sering memicu hal serupa.

Kasus ini terus menjadi bahan pembicaraan di kalangan pecinta sepak bola, mengingat kedua tim baru saja memainkan final yang ketat dan penuh tensi.(BBS)

Kasat Lantas Polrestabes Medan, AKBP SL Widodo, menyatakan bahwa sopir truk berinisial BS alias Ilham (40), warga Kabupaten Dairi, telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di sel Polrestabes Medan. Sementara kernet truk hanya berstatus sebagai saksi.

"BS alias Ilham sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan," ujar AKBP SL Widodo, Minggu (19/7/2026).

Widodo menjelaskan bahwa tersangka dijerat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

Sopir diduga lalai dalam mengemudi sehingga menyebabkan kecelakaan yang menimbulkan korban meninggal dunia.

Menurut Widodo, penetapan tersangka hanya dilakukan terhadap sopir truk. Kernet truk diklaim tidak bersalah karena justru membantu sopir menarik rem saat kejadian.

"Kernet malah membantu. Hasil gelar perkara menyimpulkan hanya sopir yang ditetapkan sebagai tersangka," tegasnya.

Kronologi Kecelakaan

Kecelakaan beruntun tersebut terjadi pada Jumat (17/7/2026) di Jalan Jamin Ginting, tepatnya di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, jalur wisata Medan-Berastagi.

Akibat kecelakaan tersebut, empat orang meninggal dunia, enam orang mengalami luka berat, dan dua orang luka ringan. Total delapan orang lainnya mengalami luka-luka.

Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan, termasuk kondisi kendaraan dan faktor lainnya.

Kasus ini menjadi pengingat bagi seluruh pengendara untuk selalu berhati-hati, terutama di jalur menurun dan padat wisatawan seperti Sibolangit.(FB)

Keputusan ini diumumkan tidak lama setelah Spanyol meraih gelar juara dunia kedua mereka, mengalahkan Argentina di final. Dengan demikian, Cucurella menutup perjalanan panjangnya bersama La Roja dengan status sebagai juara segalanya.

Prestasi Gemilang di Puncak Karier Internasional

Sebelum sukses di Piala Dunia 2026, Cucurella telah membantu Spanyol meraih gelar UEFA Euro 2024. Kini, ia berhasil melengkapi koleksi trofinya dengan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola.

"Dari puncak Eropa hingga puncak dunia, saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri perjalanan bersama tim nasional," ujar Cucurella dalam pernyataannya.

Bek berambut kribo yang dikenal energik dan penuh semangat ini meninggalkan tim nasional dengan kepala tegak. Ia telah meraih semua gelar terbesar yang bisa diraih bersama Spanyol: juara Eropa dan juara dunia.

Legenda La Roja

Sepanjang karier internasionalnya, Cucurella dikenal sebagai pemain yang selalu memberikan kontribusi maksimal, baik di lini belakang maupun saat naik membantu serangan. Gaya bermainnya yang khas serta dedikasinya membuatnya dicintai banyak pendukung La Roja.

Hormat untuk sebuah legenda. Marc Cucurella bukan hanya meninggalkan tim nasional, tapi juga meninggalkan warisan sebagai bagian dari generasi emas Spanyol yang kembali mendominasi dunia sepak bola.

Selamat atas pencapaian luar biasa ini, Cucurella. La Roja selamanya berterima kasih. (BBS)