Kegiatan itu dipimpin Kasat Samapta Polres Asahan AKP Anggiat Lumban Tobing, S.H., dengan melibatkan personel yang telah ditetapkan dalam Surat Perintah (Sprint) Dalmas Polres Asahan Nomor: Sprin/1192/VIII/PAM.3./2026 tanggal 19 Agustus 2026.

Dalam pelatihan itu, personel diberikan pembekalan dan latihan terkait sikap awal serta sikap berkait sebagai bagian dari kesiapan menghadapi situasi yang membutuhkan pengendalian massa secara profesional, terukur, dan sesuai prosedur.

Pelatihan ini juga menjadi salah satu bentuk kesiapan Polres Asahan dalam mengamankan pelaksanaan Pilkades 2026 di wilayah hukum Polres Asahan, sehingga setiap personel diharapkan mampu melaksanakan tugas dengan disiplin, solid, dan penuh tanggung jawab.

Kasat Samapta Polres Asahan AKP Anggiat Lumban Tobing--sebagaimana disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @polres asahan yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 21 Agustus 2026-- menyampaikan latihan secara rutin diperlukan untuk menjaga kemampuan serta kesiapsiagaan personel Dalmas dalam menghadapi setiap kemungkinan yang terjadi di lapangan.

Melalui kegiatan itu, diharapkan terwujud personel Dalmas Polres Asahan yang profesional, terampil, disiplin, dan siap memberikan pelayanan serta pengamanan terbaik kepada masyarakat.***

Lomba mancing ini untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) itu juga diikuti Wesly Silalahi.

Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar, Komplek Balai Benih Ikan, Jalan Tuan Rondahaim Saragih Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba, Kamis (20/8/2026).

Wali Kota Wesly Silalahi dalam sambutannya mengatakan, lomba memancing mungkin terlihat sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat besar.

"Mancing bareng bukan hanya tentang mendapatkan ikan, tetapi bagaimana kita dapat duduk bersama, bercengkerama, saling mengenal dan membangun kebersamaan antara Pemerintah Kota Pematangsiantar dengan masyarakat," kata Wesly Silalahi.

Wesly Silalahi --sebagaimana disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Pemko Pematangsiantar yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 21 Agustus 2026-- ingin menjadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk semakin mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.

Pemerintah, katanya, tidak hanya hadir dalam kegiatan-kegiatan resmi, tetapi juga hadir di tengah masyarakat, mendengarkan aspirasi, melihat kondisi secara langsung, dan bersama-sama membangun Kota Pematangsiantar menjadi kota yang semakin Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras.

"Dalam suasana peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, mari kita maknai kemerdekaan dengan memperkuat persatuan dan gotong royong. Kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi harus kita isi dengan kerja nyata, kepedulian, kebersamaan dan semangat membangun daerah," tukasnya.

Wesly Silalahi juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar serta seluruh pihak yang telah mempersiapkan kegiatan tersebut.

"Terima kasih juga kepada seluruh masyarakat yang telah hadir dan ikut memeriahkan acara ini," ucapnya.

Kepada seluruh peserta, Wesly Silalahi berpesan agar menikmati kegiatan tersebut dengan penuh kegembiraan. Yang paling penting bukan siapa yang mendapatkan ikan paling banyak, tetapi bagaimana dapat tertawa bersama, bersilaturahmi, dan mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

"Semoga Mancing Bareng ini dapat menjadi kegiatan yang membawa kebahagiaan, memperkuat rasa persaudaraan, dan menjadi salah satu bentuk nyata semangat Pematangsiantar yang rukun, kompak, dan bergotong royong," sebutnya.

Sekadar diketahui, waktu perlombaan selama 90 menit dengan ketentuan pemenang adalah peserta yang memeroleh ikan paling berat.

Juara 1 diraih peserta nomor 130 dengan berat ikan 3 kilogram (kg); juara 2 nomor peserta 155 dengan ikan seberat 2,5 kg; juara 3 nomor peserta 90 dengan berat ikan 2 kg; serta juara 4 diraih Ketua TP PKK Ny Liswati dengan ikan seberat 1,7 kg.***

Operasi yang dimulai dari penyelidikan tertutup itu menghasilkan pengamanan 14 orang: 12 orang di wilayah Purwokerto dan 2 orang langsung di Jakarta.

Jumat pagi, 21 Agustus 2026, KPK resmi mengonfirmasi operasi itu.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan dalam operasi tangkap tangan (OTT) itu terjadi peristiwa tertangkap tangan terduga pelaku tindak pidana korupsi.

Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan salah satu pihak yang diamankan, Rektor Universitas Jenderal Soedirman atau Unsoed, Purwokerto.

"Ada Rektor juga," kata Setyo kepada ANTARA --sebagaimana disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @desas desus cerdas yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 21 Agustus 2026.

.Rektor dimaksud Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodiq, M.Sc.Agr., Rektor ke-12 Unsoed yang menjabat sejak 2022.

Bersama Akhmad Sodiq, KPK juga mengamankan dua Wakil Rektor Unsoed: Prof. Dr. Ir. Noor Farid, M.Si., Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Prof. Norman Arie Prayogo, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Selain jajaran pimpinan kampus, turut diamankan Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Unsoed Eko Sumanto, serta sejumlah pihak dari luar lingkungan universitas.

KPK menyebut operasi ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru — khususnya jalur mandiri Fakultas Kedokteran.

Barang bukti yang diamankan dalam operasi mencakup uang tunai ratusan juta rupiah.

Tujuh orang dari 14 yang diamankan di Purwokerto kemudian dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut di Gedung KPK Merah Putih.

Ini bukan OTT pertama KPK di lingkungan perguruan tinggi, dan bukan satu-satunya tahun ini.

Menurut catatan, operasi Unsoed ini adalah OTT ke-19 yang dilakukan KPK sepanjang 2026 — menandai intensitas kerja lembaga antikorupsi itu yang terus berlanjut.

Akhmad Sodiq dikenal sebagai akademisi dengan rekam jejak panjang. Lulusan program doktoral dari Jerman ini sebelumnya menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik Unsoed, dan sempat dipercaya menjadi Rektor pertama Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto pada 2017-2018 sebelum kembali ke Unsoed.

Ia meraih gelar profesor dalam bidang sistem produksi ternak dan tercatat sembilan kali mendapat penghargaan dosen berprestasi.

Catatan redaksi, seluruh pihak yang disebutkan dalam artikel ini masih berstatus terperiksa. Status hukum resmi akan ditentukan KPK dalam waktu 1x24 jam sejak operasi. Praduga tak bersalah berlaku sepenuhnya bagi semua pihak.

Perkembangan resmi berikutnya — termasuk siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka — akan diumumkan KPK setelah proses pemeriksaan intensif selesai. Duh!***

Sertijab itu berlangsung di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Jumat (21/8/2026).

Dalam kegiatan itu, jabatan Wakapolda Sumut diserahterimakan dari Brigjen Pol. Sony Irawan, S.I.K., M.H. ke Brigjen Pol. Naek Pamen Simanjuntak, S.I.K.

Prosesi sertijab--sebagaimana disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Satbrimob Polda Sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 21 Agustus 2026-- dipimpin langsung Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H.

Kehadiran Dansat Brimob Polda Sumut Kombes Pol. M. Rendra Salipu, S.I.K., M.Si., bersama jajaran Polda Sumut menjadi wujud dukungan serta komitmen Satuan Brimob dalam menjaga soliditas, sinergitas, dan kesinambungan pelaksanaan tugas di lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Momentum sertijab ini menjadi bagian penting dalam dinamika organisasi sekaligus langkah untuk memperkuat semangat pengabdian, meningkatkan profesionalisme, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin optimal bagi masyarakat.

Satuan Brimob Polda Sumut siap terus bersinergi dan mendukung setiap kebijakan pimpinan demi terwujudnya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Sumatera Utara.***

Perkara ini bermula dari dugaan percobaan pemberangkatan sejumlah warga negara Sri Lanka menuju Reunion Island melalui jalur laut. Dalam proses persidangan yang telah berlangsung selama beberapa bulan, majelis hakim mendengarkan keterangan para saksi, ahli keimigrasian, serta memeriksa barang bukti dan ketiga terdakwa untuk mengungkap peran masing-masing dalam perkara tersebut.

Selama persidangan, terdakwa kedua, Rasiah Sukanthan, beberapa kali menjadi perhatian. Pengungsi asal Sri Lanka yang telah lama tinggal di Medan bersama keluarganya itu tampak mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan tertib. Dalam pemeriksaan terdahulu, ia mengakui menyesali peristiwa yang membawanya ke kursi pesakitan. Bahkan saat ditanya majelis hakim mengenai keinginannya ke depan, Rasiah mengaku ingin menetap di Indonesia.

"Saya mau tinggal di Indonesia," ucap Rasiah kepada hakim dalam persidangan.

Pada sidang pembacaan tuntutan, Rasiah tampak lebih banyak tertunduk mendengarkan tuntutan yang dibacakan. Suasana ruang sidang berlangsung hening hingga majelis menutup persidangan dan menjadwalkan agenda pembelaan atau pledoi pada pekan depan.

Usai persidangan, kuasa hukum Rasiah Sukanthan, Albert Paindoan Sianturi, SH, menyatakan keberatan atas tuntutan dua tahun penjara terhadap kliklienny Menurutnyja, fakta-fakta yang terungkap selama persidangan menunjukkan bahwa Rasiah bukan pelaku utama dalam perkara tersebut. "Kami meminta klien kami dibebaskan karena dia bukan pelaku, tetapi juga korban. Dia tidak menerima uang dan tidak menikmati hasil apa pun. Sebagai kuasa hukum tentu kami keberatan dengan tuntutan ini," ujar Albert kepada wartawan.

Albert menjelaskan, berdasarkan fakta yang menurutnya terungkap di persidangan, kliennya hanya membantu mencarikan nomor rekening atas permintaan terdakwa Kamal tanpa mengetahui rekening tersebut akan digunakan untuk dugaan tindak pidana penyelundupan orang. "Klien kami hanya membantu mencarikan nomor rekening. Dia tidak mengetahui tujuan sebenarnya dan tidak menikmati hasilnya. Yang merekrut menurut fakta persidangan adalah Kamal, sedangkan Tilipan juga merekrut tiga orang. Karena itu kami berpendapat klien kami seharusnya dibebaskan," ungkapnya.

Menurut Hakim saat berlangsungnya sidangan, sikap kooperatif terdakwa selama menjalani proses hukum juga patut menjadi pertimbangan majelis hakim. Ia menilai kliennya selalu hadir, mematuhi tata tertib persidangan, serta mengakui penyesalannya atas perkara yang kini dihadapinya.

Sebelumnya, tim penasihat hukum juga telah menghadirkan saksi-saksi yang menurut mereka meringankan posisi Rasiah. Dalam persidangan terdahulu, pembela berpendapat tidak ada saksi yang menyatakan Rasiah sebagai perekrut calon penumpang. Pembela juga menyoroti latar belakang Rasiah sebagai pengungsi yang selama ini hidup dari bantuan kemanusiaan dan tidak diperbolehkan bekerja secara legal di Indonesia.

Meski demikian, perkara ini masih berproses. Majelis hakim belum menjatuhkan putusan akhir. Sidang akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari penasihat hukum sebelum majelis hakim melanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai hukum acara pidana.

Tuntutan dua tahun penjara terhadap tiga terdakwa dugaan penyelundupan orang.

Terdakwa didakwa memiliki peran dalam dugaan percobaan penyelundupan orang menuju Reunion Island.

Setelah rangkaian pemeriksaan saksi, ahli, barang bukti, dan ter

wa, perkara memasuki tahap tuntutan dan akan dilanjutkan dengan pembacaan pledoi.(erni)

Dalam pengungkapan kasus yang berlangsung bak di film action itu, petugas terpaksa menabrak mobil pelaku, dan menyita 93 kilogram ganja dari dua pelaku.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP didampingi seluruh Perwira Satresnarkoba Polrestabes Medan, Jumat (21/8/2026) pagi menjelaskan, terungkapnya kasus ini berawal dari penggerebekan sarang narkoba di bantaran Rel Kereta Api Tembung awal Agustus lalu. Saat itu, petugas menyita narkotika jenis ganja seberat 3 kilogram, dan meringkus 3 pelaku.

"Pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan dari kegiatan Gerebek Sarang Narkoba (GSN) yang kami lakukan di Tembung beberapa waktu lalu. Dari sana, kami mendapat informasi perihal rencana pengiriman ganja dalam jumlah besar ke kawasan Tembung," ungkap Rafli.

Dari informasi yang diperoleh, personel Satresnarkoba Polrestabes Medan kemudian melakukan pengintaian, mulai dari kawasan

Kabupaten Dairi yang berbatasan dengan Provinsi Aceh tempat narkoba berasal, hingga ke pusat kota Medan.

Petugas yang akhirnya mengidentifikasi mobil pengangkut narkoba itu, kemudian melakukan pembuntutan untuk mengetahui kemana nantinya narkoba akan diantar, dan siapa yang akan menerimanya.

Namun, saat berada di Jalan AH Nasution Medan, petugas terpaksa menghentikan mobil pelaku secara paksa, karena pergerakan mobil pelaku yang mulai mencurigakan. Kuat dugaan, pelaku sudah mengetahui keberadaan petugas, sehingga berupaya melarikan diri, meskipun akhirnya gagal.

"Kami kemudian melakukan upaya paksa, tetapi pelaku ini kembali coba kabur melalui trotoar. Namun, upaya pelaku sia-sia karena pergerakan tim kami lebih cepat dengan menutup semua jalur pelarian, sehingga pelaku bisa kami ringkus," tambah Rafli.

Dari dalam mobil, petugas kemudian mengamankan dua pria yakni K (30) dan AR (19), keduanya merupakan warga Aceh. Dari dalam mobil, juga ditemukan 93 bungkus daun ganja kering.(wik)

Kematian siswi itu hingga kini masih menjadi perhatian publik. Pasalnya, setelah menerima vaksinasi pada 5 Agustus 2026, korban dilaporkan mengalami demam dan kondisi kesehatannya menurun hingga akhirnya mendapat perawatan di Rumah Sakit Amanda Berastagi sebelum meninggal dunia.

Di sisi lain, muncul pula pertanyaan mengenai koordinasi pelaksanaan vaksinasi. Sebelumnya, Kabid SD Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, Heryanta Ginting, S.Pd., mengaku tidak mengetahui maupun menerima pemberitahuan terkait rencana kegiatan vaksinasi di sekolah tersebut.

Hal serupa juga menjadi sorotan setelah Kepala Puskesmas Tigapanah, Lenny Florenta br Sinulingga, sebelumnya menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Kecamatan Tigapanah.

Namun, pihak kecamatan menyatakan tidak menerima koordinasi dari Puskesmas terkait pelaksanaan vaksinasi itu.

Tunggu Hasil Investigasi Komnas KIPI

Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (20/8/2026), Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, Mardin Purba didampingi Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Arie Onasis Lopiga mengatakan pihaknya masih menunggu hasil resmi investigasi Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) tingkat provinsi dan pusat.

"Kita menunggu hasil investigasi Komnas KIPI Provinsi dan Pusat. Tadi kami Zoom, sudah disampaikan, tetapi data resminya nanti kita tunggu dari Kementerian Kesehatan," ujar Mardin.

Menurutnya, penjelasan dari tim ahli Komnas KIPI dan Kementerian Kesehatan telah disampaikan dalam pertemuan pada 20 Agustus 2026.

Dari penjelasan itu, kata Mardin, belum ditemukan bukti kematian korban disebabkan pemberian vaksin HPV pada 5 Agustus 2026.

Ia menyebut, berdasarkan analisis terhadap gejala penyakit dan proses penanganan korban selama menjalani perawatan di Rumah Sakit Amanda Berastagi, tim ahli menyimpulkan penyebab kematian berkaitan dengan peradangan pada selaput otak.

Namun demikian, ketika ditanya apakah vaksinasi dapat menjadi pemicu yang memperburuk kondisi korban, Mardin memilih tidak memberikan kesimpulan di luar keterangan tim ahli.

"Itu tidak bisa saya jawab, karena itu membuat pernyataan di luar dari pernyataan ahli. Yang seperti itu tadi tidak ada dijelaskan oleh komisi," katanya.

Persetujuan Orang Tua

Selain penyebab kematian, pelaksanaan vaksinasi di sekolah itu juga menimbulkan pertanyaan mengenai persetujuan orang tua siswa.

Mardin menjelaskan berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 295, terdapat ketentuan mengenai informed consent dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

Menurutnya, apabila tindakan tersebut merupakan bagian dari program pemerintah, maka pelaksanaannya tidak memerlukan persetujuan tindakan secara individual seperti halnya pelayanan kesehatan tertentu.

"Kalau sifatnya program pemerintah, jadi tidak memerlukan persetujuan tindakan," ujarnya.

Pernyataan tersebut tentu menjadi bagian penting yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, khususnya para orang tua siswa.

Sebab, dalam kasus yang berkaitan dengan vaksinasi anak, persoalan transparansi mengenai mekanisme pemberian vaksin, pemberitahuan kepada sekolah, komunikasi dengan orang tua, hingga prosedur penanganan apabila terjadi kejadian ikutan pascaimunisasi menjadi hal yang sangat krusial.(JpG)

Patroli preventif yang dipimpin Pamin Kompi 3 Batalyon C Pelopor, Ipda Rudy Kurniawan, S.H., bersama 11 personel lainnya memfokuskan pada pencegahan potensi kejahatan jalanan, seperti aksi geng motor, balap liar, begal, hingga aksi tawuran pemuda.

Rangkaian kegiatan diawali menyusuri rute strategis, meliputi Jalan Gatot Subroto, Adam Malik, T. Amir Hamzah (Tugu Adipura), Gunung Krakatau, Sidodame, Sutomo, Prof. H. M. Yamin, HOS Cokroaminoto, hingga kawasan S. Parman dan Zainul Arifin.

Di sela patroli pemantauan di kawasan Tugu Adipura, sekitar pukul 01.40 WIB, tim bergerak cepat merespons laporan langsung dari masyarakat mengenai potensi kerawanan kamtibmas dan langsung menuju lokasi kejadian di Jalan Sidodame, Lingkungan IV, guna memastikan situasi tetap terkendali.

Patroli kemudian berlanjut menyisir titik rawan di kawasan Pandau Hilir dan Petisah Tengah untuk memastikan aktivitas warga serta para pekerja malam berlangsung aman.

Pamin Kompi 3 Batalyon C Sat Brimob Polda Sumut, Ipda Rudy Kurniawan, S.H-- sebagaimana disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Satbrimob Polda Sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 21 Agustus 2026-- menegaskan pentingnya kolaborasi aktif dan kecepatan respons petugas terhadap keresahan warga.

"Kehadiran kami saat kota beristirahat bukan sekadar berpatroli melintasi jalanan, melainkan memastikan masyarakat merasa tenang dan terlindungi. Kepercayaan warga yang langsung melaporkan potensi gangguan adalah amanah bagi kami untuk merespons dengan cepat, humanis, dan terukur demi menjaga Medan tetap aman dan damai," ujar Ipda Rudy Kurniawan.***

Kegiatan Kamis (20/8/2026) itu digelar di ruang kerja Kajari Dairi, Jalan S.M. Raja No. 08, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kehangatan.

Dalam kunjungan itu, Kapolres Dairi didampingi Waka Polres Dairi Kompol Hadi Sucipto, S.H., Kasi Was Polres Dairi AKP WTP Sinaga, Kasat Reskrim IPTU Darman Lumban Raja, S.H., M.H., Kasat Narkoba IPTU Marlon Hutapea, S.H., M.H., serta Kasat Lantas IPTU Rotua Sipayung, S.H.

Sementara dari jajaran Kejaksaan Negeri Dairi turut hadir Kasi Datun Ade Sinaga, S.H., M.H., Kasi Pidum Andy Situmorang, S.H., M.H., Kasi Intel Gerry Gultom, S.H., M.H., Kasubbagbin Juni Kristian, S.H., M.H., Kasi Pidsus Rezky Syahputra, S.H., M.H., serta Kasubsi Perdata Ahmad Husein, S.H.

Kapolres Dairi,AKBP Otniel Siahaan, S.I.K., M.I.K --sebagaimana disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 21 Agustus 2026-- menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas sambutan hangat dari Kajari Dairi beserta jajaran.

Dia menegaskan pentingnya menjaga komunikasi dan koordinasi yang telah terjalin dengan baik antara Polres Dairi dan Kejaksaan Negeri Dairi, khususnya dalam mendukung proses penegakan hukum di Kabupaten Dairi.

"Silaturahmi ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergitas dan komunikasi antara Polres Dairi dengan Kejaksaan Negeri Dairi. Hubungan yang sudah terjalin dengan baik selama ini tentunya harus terus kita pertahankan dan tingkatkan," ujar Kapolres Dairi.

Menurutnya, sinergitas antarlembaga penegak hukum sangat penting untuk menciptakan proses penegakan hukum yang profesional sekaligus mendukung terwujudnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Kajari Dairi Bima Yudha Asmara, S.H., M.H. juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolres Dairi bersama jajaran. Ia berharap komunikasi dan koordinasi antara kedua institusi dapat terus berjalan dengan baik, terutama dalam pelaksanaan tugas dan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Dairi.

Kedua pihak sepakat untuk terus memperkuat kerja sama, komunikasi, serta koordinasi dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Sinergitas tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kepastian hukum bagi masyarakat Kabupaten Dairi.***

Pengaturan arus dilakukan menyusul adanya aksi demonstrasi Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) di kawasan tersebut.

Di tengah aksi, AKBP Dhana tetap mengedepankan pendekatan humanis untuk memastikan arus lalu lintas tetap berjalan lancar serta aktivitas masyarakat tetap aman dan tertib.(DAM)

Pandangan itu disampaikan Direktur Properti dan Perpasaran Perumda Pasar Jaya, Raja Malem Ukur Tarigan, dalam International Conference on Cities and Urban Planning Services (ICCAPS) 2026 di Jakarta (20/8/2026).

Raja Malem memaparkan gagasan "Reinventing Urban Markets: Transforming Traditional Markets into Inclusive and Resilient Urban Hubs".

DIa mendorong agar pasar dikembangkan bukan hanya sebagai aset perdagangan, tetapi sebagai bagian dari infrastruktur perkotaan yang terhubung dengan masyarakat, mobilitas, ruang publik, dan kegiatan ekonomi.

"Menjadikan Jakarta sebagai kota berskala global bukan berarti kita meninggalkan pasar. Justru tantangannya adalah bagaimana pasar menjadi modern tanpa kehilangan nyawanya sebagai ruang sosial ekonomi masyarakat," ujar Raja Malem dalam pemaparannya di Kampus Universitas Tarumanagara (Untar), Jakarta.

Menurut Raja Malem, tingkat keterisian kios dan pendapatan sewa tetap menjadi bagian penting dalam pengelolaan pasar. Namun, dua indikator tersebut dinilai belum cukup untuk menggambarkan seluruh nilai pasar bagi sebuah kota.

Pasar juga berkaitan dengan aktivitas perdagangan, mata pencaharian pedagang, distribusi pangan, kegiatan UMKM, serta interaksi masyarakat.

Atas dasar itu, ia mendorong perubahan cara pandang terhadap aset pasar. Pasar tidak hanya diperlakukan sebagai properti yang harus menghasilkan pendapatan, tetapi juga sebagai bagian dari urban infrastructure yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi.

Dalam paparannya, Raja Malem menggunakan kerangka 4P, yakni People, Planet, Place, dan Performance, untuk melihat keberhasilan pasar secara lebih menyeluruh.

Aspek People berkaitan dengan manfaat pasar bagi pedagang, konsumen, dan masyarakat, termasuk keberlangsungan pedagang, keterjangkauan, dan kepuasan pelanggan.

Planet mencakup aspek lingkungan seperti pengurangan sampah, efisiensi energi, pengelolaan sumber daya, serta kesiapan menghadapi banjir dan cuaca ekstrem.

"Sebagai contoh terkait aspek planet ini, sejalan juga dengan Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta No. 5 Tahun 2026, Perumda Pasar Jaya meluncurkan program Geber atau Gerakan Bersama Bersih Pasar. Tujuan bahwa secara bertahap di semua pasar di bawah pengelolaan Perumda Pasar, dapat dipastikan zero sampa," katanya.

Sementara Place melihat pasar sebagai bagian dari ruang kota, antara lain melalui aksesibilitas, kenyamanan pejalan kaki, kualitas ruang publik, dan aktivitas yang tercipta di dalam kawasan.

Adapun Performance tetap menempatkan kesehatan bisnis dan tata kelola sebagai bagian penting, melalui indikator seperti tingkat keterisian, pendapatan, produktivitas aset, serta kualitas data operasional.

Dengan kerangka itu, keberhasilan pasar tidak hanya dilihat dari seberapa besar pendapatan yang dihasilkan, tetapi juga dari manfaat yang diberikan kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Dalam paparannya, Raja juga menyoroti perubahan cara masyarakat berbelanja menjadi salah satu tantangan.

Konsumen kini memiliki lebih banyak pilihan, mulai dari perdagangan elektronik hingga berbagai format ritel modern. Pada saat yang sama, masyarakat perkotaan juga semakin memperhatikan kebersihan, kenyamanan, keamanan, aksesibilitas, dan pengalaman ketika berbelanja.

Menurut Raja Malem, kondisi itu tidak cukup dijawab hanya dengan memperbaiki tampilan fisik pasar.

Pengelolaan dan aktivitas di dalam pasar juga perlu berubah. Pasar perlu memiliki kegiatan yang membuat masyarakat datang bukan hanya untuk berbelanja, tetapi juga untuk berinteraksi dan menggunakan ruang yang tersedia secara lebih optimal.

Raja berharap, "Sembari menunggu para istri atau ibu-ibu berbelanja di pasar, di lain pihak para bapak-bapak punya ruang interaksi lain, seperti ngopi-ngopi bareng atau menyalurkan hobi lain. Nah ini, pasti lebih bagus untuk semua pihak."

Dalam konteks itu, Raja Malem menggunakan pendekatan Active Markets, Clean and Trusted Markets, Connected Market Assets, dan Mixed-Use Market Development sebagai bagian dari strategi transformasi.

Konsep Active Markets, misalnya, mendorong pemanfaatan pasar untuk berbagai aktivitas selain perdagangan, termasuk kuliner, ekonomi kreatif, dan kegiatan komunitas.

Sementara Clean and Trusted Markets menekankan pentingnya kebersihan, sanitasi, keamanan, kenyamanan, dan kualitas pelayanan dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Raja Malem juga menekankan bahwa karakter setiap pasar berbeda. Lokasi, fungsi kawasan, pola mobilitas, serta kebutuhan masyarakat menjadi pertimbangan dalam menentukan model pengembangan.

Dalam pemaparannya, pasar dibagi ke dalam empat karakter utama.

Neighbourhood Market diarahkan untuk melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat di lingkungan sekitar.

Destination Market dikembangkan dengan mengandalkan daya tarik tertentu, seperti perdagangan, kuliner, budaya, atau kegiatan tematik.

"Sebagai contoh, tanggal 31 Agustus ini, akan dilakukan groundbreaking Pasar Senen Blok VI oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta. Setelah tertunda sejak tahun 2021, tempat tersebut akan menjadi destinasi pasar yang mengandalkan daya tarik tertentu tersebut," papar Raja.

Selanjutnya, Transit-Oriented Market menghubungkan fungsi pasar dengan transportasi publik dan pendekatan Transit-Oriented Development (TOD).

Sedangkan Distribution Market memiliki peran dalam mendukung perdagangan grosir dan distribusi pangan.

Pembagian tersebut menunjukkan bahwa transformasi pasar tidak harus mengikuti satu pola yang sama. Pasar di kawasan permukiman, kawasan transit, kawasan komersial, maupun pusat distribusi memiliki kebutuhan yang berbeda.

Dalam konsep yang dipaparkannya, Raja Malem mendorong pasar untuk berkembang menjadi urban hub yang menggabungkan berbagai aktivitas perkotaan.

Pasar dapat dikembangkan bersama fungsi perdagangan, kuliner, ruang publik, ekonomi kreatif, transportasi, bahkan hunian, sesuai dengan karakter dan kebutuhan kawasan.

Dalam model tersebut, pasar tidak lagi menjadi ruang yang hanya ramai pada saat transaksi berlangsung.

Warga dapat datang untuk berbelanja, menggunakan ruang publik, menikmati kuliner, menjalankan kegiatan komunitas, maupun mengakses berbagai aktivitas lain dalam satu kawasan.

Integrasi dengan transportasi publik juga menjadi bagian dari gagasan tersebut. Dalam visi pengembangan pasar yang dipaparkan, konektivitas memungkinkan pasar menjadi bagian dari perjalanan harian warga, bukan sekadar tujuan belanja.

"Kota global tidak harus menjadi kota tanpa pasar. Justru kota global membutuhkan pasar yang mampu beradaptasi dengan standar dan kebutuhan kehidupan masa kini," kata Raja Malem.

Selain itu, Raja menyampaikan gagasan modernisasi tanpa menghilangkan fungsi sosial.

Gagasan transformasi pasar tersebut menempatkan modernisasi bukan semata-mata sebagai perubahan bentuk bangunan.

Bagi Raja Malem, modernisasi juga menyangkut bagaimana pasar dikelola, bagaimana ruangnya digunakan, bagaimana masyarakat dilayani, serta bagaimana aset pasar dihubungkan dengan perkembangan kawasan di sekitarnya.

Pasar tetap memiliki fungsi ekonomi sebagai tempat berlangsungnya perdagangan dan sumber penghidupan pedagang. Pada saat yang sama, pasar juga memiliki fungsi sosial dan dapat menjadi bagian dari sistem pangan serta aktivitas ekonomi lokal.

Karena itu, perubahan tidak harus menghilangkan karakter pasar yang telah terbentuk di tengah masyarakat.

"Pasar tidak harus memilih antara menjadi modern atau tetap menjadi milik masyarakat. Tantangannya adalah bagaimana pasar menjadi modern tanpa kehilangan nyawanya," ujar Raja Malem.

Gagasan tersebut menjadi salah satu perspektif yang dibawa Perumda Pasar Jaya dalam pembahasan mengenai masa depan pasar di tengah perkembangan kota.

Bagi Jakarta, tantangannya bukan hanya bagaimana membangun kota yang semakin modern, tetapi juga bagaimana memastikan ruang-ruang ekonomi masyarakat tetap memiliki tempat dalam perkembangan tersebut.

Pasar pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang transaksi. Ia juga berbicara tentang pedagang, konsumen, pangan, ruang publik, komunitas, dan kehidupan sehari-hari warga.

"Ketika pasar mampu beradaptasi dengan perubahan kota tanpa kehilangan fungsi sosialnya, pasar tidak sekadar bertahan. Ia menjadi bagian dari masa depan kota," tutup Raja dalam paparannya di hadapan para ahli perencana se-Asia Pasific (Asia Pasific Planning Societies). (REL/DEN)

Aksi bertajuk "Refleksi Kemerdekaan Republik Indonesia" tersebut menyoroti berbagai persoalan krusial dan membawa delapan tuntutan nasional.

Dengan membentangkan spanduk bertulisan "Apakah Indonesia Sudah Merdeka?".

Massa aksi menuntut respons konkret pemerintah terhadap isu pendidikan, ekonomi, hingga supremasi hukum dan kebebasan ruang sipil.

Berikut delapan poin tuntutan yang disuarakan mahasiswa dalam aksi tersebut:

• Pemulihan Pascabencana: Mendesak pemulihan penuh di wilayah terdampak bencana, khususnya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

• Prioritas Pendidikan: Menuntut pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengembalikan pendidikan sebagai program prioritas utama nasional.

• Stabilitas Harga: Menuntut pemerintah menurunkan sekaligus menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) serta bahan pokok.

• Pemerataan Ekonomi: Mendorong pembangunan nasional yang non-Jawasentris serta transparansi alokasi APBN dan APBD berbasis program prioritas.

• Evaluasi Program Gizi: Mendesak penghentian program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk dialihkan ke skema pemenuhan gizi yang dinilai lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

• Pengesahan Regulasi Penting: Menuntut percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat guna menjamin kepastian hukum.

• Kebebasan Ruang Sipil: Menghentikan segala bentuk represifitas dan intervensi aparat penegak hukum di ruang publik, serta menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi.

• Realisasi Lapangan Kerja: Menagih janji politik pembukaan 19 juta lapangan kerja secara terukur dan berkelanjutan.

Salah satu perwakilan mahasiswa, Angga Al Maaris Harahap, menyatakan kekecewaannya terhadap sikap para pejabat publik yang dinilai pasif dalam merespons keresahan masyarakat di daerah.

"Masyarakat Sumatera Utara resah, dan respons dari pejabat sampai sekarang tidak ada. Seharusnya pejabat yang katanya perwakilan rakyat turun langsung mendengarkan apa yang dirasakan dan diaspirasikan rakyat. Tugas mereka mendatangi warga, bukan menunggu di kantor sampai didatangi," ujar Angga di sela aksi.

Angga menambahkan, pemilihan Lapangan Merdeka sebagai titik demonstrasi bertujuan agar aspirasi mereka disaksikan langsung oleh masyarakat luas.

"Memang sangat keceawa kami terhadap pejabat-pejabat sekarang dan kami memutuskan aksi itu di lapangan merdeka agar di saksikan masyarakat sumatera utara," ungkap Angga.

Sementara, Kadiv Kajian dan Analisa BEM USU, Satrio Sianturi, mengatakan kehadiran mahasiswa di sini bentuk kemarahan atas 81 tahun Indonesia Merdeka.

"81 tahun kita merdeka, 81 tahun luka kita rayakan. Pertanyaannya apakah kita sudah benar-benar merdeka? Memang tidak banyak kita hadir di sini, tapi suara kecil ini akan terus bertumbuh melawan rezim biasa itu," ujar Satrio.

Satrio mencontohkan saudara-saudara yang di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar) dan Sumatera Utara (Sumut) masih merasakan pahitnya kehidupan. Ekonomi mereka belum pulih pasca dilanda bencana.

"Tapi nyatanya pemerintah malah menggelontorkan dana ke program Makan Bergizi Gratis (MBG). Artinya apa, rakyat Indonesia bukan prioritas pemerintah. Ini harus kita lawan," pungkasnya.( Dam)

Kegiatan tersebut dihadiri enam tokoh agama yang mewakili enam agama di Indonesia, yakni H. Arifin, S.Ag., M.H. mewakili agama Islam; Erapparnenge Tenta Manik mewakili agama Kristen; Pastor Paulus Halek Bere, SSCC. mewakili agama Katolik; Dr. Matha Riswan, M.Psi. mewakili agama Hindu; Y.M. Bhiksu Aggasara Mahastha Vira mewakili agama Buddha; serta J.S. Kristie Tampinongko mewakili agama Konghucu.

Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Sumut, Drs. Syafrizal Bancin, MM., selaku Ketua Panitia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat kerukunan antarumat beragama sekaligus menguatkan rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia.

"Dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenag Sumut mengundang tokoh-tokoh agama yang mewakili umat Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan Konghucu. Para tokoh agama akan bersama-sama membawakan doa lintas agama, khususnya untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah di NTT dan Flores," ujar Syafrizal.

Keluarga besar Kanwil Kemenag Sumut menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh sukacita dan semangat kebersamaan. Perayaan tersebut menjadi bentuk rasa cinta terhadap tanah air sekaligus penghormatan atas perjuangan para pahlawan bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Melalui doa yang dipanjatkan, seluruh tokoh agama turut menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kemerdekaan yang telah dianugerahkan kepada bangsa Indonesia melalui keberanian, pengorbanan, dan keteguhan para pahlawan.

"Semangat kemerdekaan ini hendaknya dapat kita wujudkan secara nyata melalui pelayanan kepada masyarakat. Kementerian Agama akan terus memberikan pelayanan terbaik sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara," lanjutnya.

Dalam rangkaian doa lintas agama, para tokoh agama juga secara khusus mendoakan masyarakat yang terdampak bencana alam di NTT dan Flores. Doa dipanjatkan agar seluruh korban diberikan ketabahan, kekuatan, kesehatan, serta kesembuhan lahir dan batin. Selain itu, masyarakat yang terdampak diharapkan diberikan kemudahan dalam melewati masa pemulihan dan membangun kembali kehidupan mereka.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, H. Ahmad Qosbi, S.Ag., MM., menyampaikan bahwa momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI hendaknya menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat, khususnya di Sumatera Utara, untuk terus bergandeng tangan dalam menjaga kerukunan, persatuan, dan keharmonisan.

Menurutnya, peringatan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai sebuah perayaan, tetapi juga sebagai momentum untuk memperkuat kebersamaan dan rasa kekeluargaan di tengah keberagaman masyarakat.

"Kita harus terus bergandeng bahu untuk menjalin kerukunan, persatuan dan keharmonisan. Peringatan hari kemerdekaan ini juga menjadi wadah bagi kita semua untuk mempererat kebersamaan dan kekeluargaan," ungkap Ahmad Qosbi.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut menguatkan saudara-saudara yang sedang menghadapi musibah di NTT dan Flores.

"Di momen perayaan kemerdekaan ini, mari sama-sama kita meneguhkan hati saudara kita di sana agar jauh lebih kuat. Semoga seluruh harapan dan doa kita menyertai setiap langkah kebangkitannya," pungkas Ahmad Qosbi.

Kegiatan Doa Lintas Agama dan Resepsi HUT ke-81 Republik Indonesia tersebut menjadi simbol kebersamaan keluarga besar Kementerian Agama Sumatera Utara dalam merawat keberagaman, memperkuat persaudaraan, serta menghadirkan semangat kemerdekaan melalui kepedulian dan pelayanan kepada masyarakat.

Kunjungan itu menjadi momentum bagi Pangdam untuk memberikan arahan langsung kepada prajurit dan aparatur sipil negara (ASN) Kodim 0207/Simalungun sekaligus mengecek kesiapan satuan dan kondisi pangkalan.

Dalam kunjungan itu, Pangdam I/BB didampingi AsOps Kasdam I/BB Kolonel Inf Wisyudha Utama, AsPers Kasdam I/BB Kolonel Inf Erwin Iswari, S.Sos., M.Tr.Han., serta Danyon Kavaleri 6/Naga Karimata Letkol Kavaleri Adzan.

Kedatangan Pangdam disambut Dandrem 022/Pantai Timur Kolonel Inf Sandi Kamidianto, S.Ip., M.Ip., Dandim 0207/Simalungun Letkol Inf Agus Muchtadi Rangkuti, S.E., M.Ip., Wakil Bupati Simalungun Beny Gusman Sinaga, serta jajaran perwira, Danramil, prajurit dan PNS Kodim 0207/Simalungun.

Setibanya di Makodim, Pangdam --sebagaimana disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Kodim Simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 20 Agustus 2026-- menerima laporan dari Dandim 0207/Simalungun.

Penyambutan kemudian dilanjutkan dengan pengalungan ulos Simalungun dan jajar kehormatan sebagai bentuk penghormatan terhadap pimpinan TNI AD tersebut.

Di hadapan seluruh personel, Mayjen TNI Hendy Antariksa menekankan pentingnya disiplin dan profesionalisme prajurit. Ia meminta seluruh anggota menghindari berbagai bentuk pelanggaran, sekecil apa pun.

"Jangan melakukan pelanggaran sekecil apa pun. Prajurit harus profesional dan dicintai rakyat," pesan Pangdam dalam arahannya.

Selain disiplin, Pangdam juga mengingatkan prajurit agar selalu mengutamakan keamanan, keselamatan dan kesehatan dalam setiap pelaksanaan tugas.

Menurut dia, tugas prajurit tidak hanya berkaitan dengan kesiapan operasional satuan, tetapi juga bagaimana TNI AD hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Karena itu, Pangdam meminta jajaran Kodim 0207/Simalungun mendukung berbagai program pemerintah dan TNI AD yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

"Seperti pembangunan jembatan, sumur bor dan berbagai program lainnya, mari kita dukung dengan penuh tanggungjawab!"***

Upaya lainnya, harus diusut tuntas penyebabnya dan pelakunya dihukum sesuai aturan.

Hal itu disampaikan Meriahta Sitepu kepada wartawan, Rabu (19/8/2026) menanggapi pernyataan Gubernur Sumut Bobby Nasution yang telah meminta maaf kepada para pelajar dan keluarga korban serta memastikan seluruh biaya pengobatan korban ditanggung Pemprov Sumut hingga mereka dinyatakan pulih total.

Menurut Meriahta, --sebagaimana disiarkan dalam sebuah postingan anonimfacebook @Sikawes yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 20 Agustus 2026-- permintaan maaf pemerintah merupakan bentuk tanggungjawab moral yang patut diapresiasi. Namun, yang jauh lebih penting, memastikan seluruh pelajar yang mengalami gangguan kesehatan mendapat penanganan medis secara maksimal dan tidak mengalami dampak kesehatan berkepanjangan.

"Permintaan maaf tentu kita apresiasi. Tetapi yang paling penting sekarang, bagaimana memastikan seluruh siswa mendapatkan penanganan medis yang maksimal sampai benar-benar pulih," ujar Bendahara DPD PDI Perjuangan Sumut itu.

Anggota dewan Dapil Kabupaten Langkat dan Kotamadya Binjai ini juga mengingatkan agar pernyataan bahwa kejadian tersebut merupakan takdir Tuhan tidak menghilangkan kewajiban untuk mencari tahu penyebab sebenarnya. Menurutnya, aspek tanggung jawab dan kemungkinan adanya kelalaian tetap harus diperiksa secara menyeluruh.

"Kalau penyebabnya belum diketahui, jangan dulu menyimpulkan. Kita tunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Tetapi seluruh prosedur harus dievaluasi, sehingga kalau ada kelemahan atau kelalaian bisa segera diperbaiki," tegasnya.

Seperti diberitakan POSMETRO MEDAN sebelumnya, tercatat sebanyak 353 pelajar mengalami gejala keracunan yang diduga berkaitan dengan konsumsi MBG. Jumlah tersebut, menjadi perhatian serius karena menyangkut keselamatan anak-anak sebagai penerima program.

Karena itu, Meriahta meminta seluruh tahapan pelaksanaan MBG di Karo dievaluasi, mulai dari kualitas bahan makanan, proses pengolahan, kebersihan dapur, penyimpanan makanan hingga pendistribusiannya kepada para siswa. Evaluasi tersebut penting untuk memastikan kejadian serupa tidak kembali terjadi.

"Jangan sampai kejadian seperti ini terulang. Program MBG adalah program yang sangat baik karena bertujuan meningkatkan gizi anak-anak. Tetapi pelaksanaannya harus benar-benar memenuhi standar keamanan pangan," katanya.

Meriahta berharap hasil pemeriksaan laboratorium dapat segera diketahui sehingga penyebab gangguan kesehatan para pelajar menjadi terang dan Komisi E DPRD Sumut dalam hal ini akan terus mengawal penanganan para korban sekaligus meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di Kabupaten Karo.

DPRD Karo akan memanggil pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam waktu dekat terkait sekitar 265 pelajar dari sejumlah sekolah (termasuk pelajar SMA Negeri 1 Berastagi) keracunan setelah konsumsi Makan Bergizi Gratis, Kamis (13/8/2026).

"Pimpinan DPRD Karo telah melakukan rapat untuk memanggil pihak SPPG terkait atas kasus itu, "ungkap Ketua DPRD Karo, Iriani Tarigan ketika dihubungi melalui telephone selulernya, Selasa (18/8/2026).

Menurutnya, dengan pemanggilan pihak SPPG itu tentu akan diketahui hal apa yang menyebabkan keracunan saat pelajar konsumsi MBG di sekolah.

Demikian juga, pihaknya mendesak pengusutan hingga tuntas secara hukum jika terbukti ada unsur kelalaian dapur SPPG.Karena itu, katanya, DPRD Karo mendorong pengawasan ketat terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), higienitas dan kualitas bahan baku makanan.

Menurut politisi PDIP itu, DPRD Karo juga menyatakan keprihatinan mendalam.

"Saya sangat prihatin atas yang dialami anak-anak, sampai keracunan dan dirawat di rumah sakit," ungkapnya .

Ditegaskan, lembaga legislatif akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk meminimalisasi risiko agar kasus serupa tidak terulang di Karo.

Mendesak evaluasi total atas kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di Berastagi.

Lebih lanjut dikatakan Pemkab Karo agar fokus pada keselamatan korban. Instansi terkait diminta untuk menanggung penuh serta memprioritaskan pemulihan medis bagi seluruh siswa yang menjadi korban.***

Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Adm. Kamtib), Wilson Sibarani bersama Kepala Sub Seksi Keamanan, Candra Sitepu yang baru didampingi Kasubsi Peltatib, Heri Ismanto serta jajaran Staf Adm. Kamtib melaksanakan kegiatan kontrol keliling ke seluruh blok hunian Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah awal dalam memperkuat sistem pengamanan serta memastikan kondisi lingkungan hunian tetap aman, tertib, dan kondusif.

Kontrol keliling ini--sebagaimana disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Lapas Lubuk Pakam yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 20 Agustus 2026-- bertujuan untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mengecek langsung pelaksanaan tugas serta tingkat kedisiplinan petugas pengamanan di lapangan, sehingga setiap tugas dapat berjalan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan.

Dalam keterangannya, Kasi Adm. Kamtib Lapas Lubuk Pakam menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan sistem pengamanan.

"Kegiatan kontrol keliling ini merupakan langkah awal dalam memperkuat deteksi dini gangguan keamanan serta memastikan seluruh blok hunian berada dalam kondisi aman, tertib, dan kondusif. Kami juga terus melakukan pemantauan langsung terhadap disiplin petugas serta membuka ruang dialog dengan WBP untuk mengetahui kondisi secara nyata di lapangan," ujar Wilson.

Selain itu, dalam kegiatan ini pejabat juga berdialog langsung dengan WBP guna mendengar kondisi serta berbagai keluhan yang berkaitan dengan situasi di dalam blok hunian, termasuk aspek kesehatan maupun pelayanan.

Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi dua arah antara petugas dan warga binaan.

Melalui kegiatan kontrol keliling ini, jajaran pengamanan Lapas Lubuk Pakam menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas keamanan serta menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan humanis.***

Nezar Djoeli berpendapat bahwa proses hukum harus tetap berjalan berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan berkembang menjadi opini, yang dapat merugikan seseorang sebelum ada kesimpulan hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan Nezar menyikapi pendalaman KPK terhadap pertemuan Raja Juli dengan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Suhardiman Amby, termasuk dugaan pemberian amplop setelah pertemuan pada 2 Juni 2026.

KPK sendiri telah memeriksa sejumlah pihak terkait pertemuan tersebut dan masih mendalami keterkaitannya dengan perkara Suhardiman.

"Saya sudah lama mengenal sosok Raja Juli Antoni. Apa yang terjadi saat ini jangan sampai menjadi pembunuhan karakter terhadap Pak Menteri. Proses hukum harus kita hormati, tetapi jangan mendahului proses hukum dengan opini-opini yang tidak bertanggung jawab," ujar Nezar Djoeli kepada wartawan, Kamis (20/8/2026).

Dalam keterangannya, Nezar Djoeli menambahkan, sosok Raja Juli Antoni merupakan salah satu figur muda, yang memiliki pengalaman di pemerintahan.

Berdasarkan profil resmi Kementerian Kehutanan, Raja Juli pernah menjabat Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang periode 2022–2024 serta Plt. Wakil Kepala Otorita IKN pada 2024 sebelum dipercaya sebagai Menteri Kehutanan.

"Kalau memang ada fakta hukum, silakan dibuktikan melalui proses hukum. Tetapi jangan sampai ruang publik dipenuhi narasi seolah-olah seseorang sudah bersalah, padahal status hukumnya harus dilihat secara objektif. Saya berharap KPK fokus pada pembuktian hukum dan persoalan korupsi yang benar-benar besar serta berdampak luas bagi masyarakat dan keutuhan NKRI. Jangan sampai proses penegakan hukum justru dibarengi opini yang merusak reputasi seseorang," katanya.

"Kita harus menjaga orang-orang baik yang bekerja untuk negara, khususnya generasi muda yang memiliki kapasitas dan integritas. Kalau ada kesalahan, buktikan secara hukum. Kalau belum terbukti, jangan menghakimi melalui opini publik," pungkasnya. (REL)

Berdasarkan video yang dilihat, Kamis (20/8/2026), terlihat ada puluhan warga berkumpul di depan salah satu rumah. Kondisi di lokasi tampak ricuh.

Terlihat ramai warga yang memukuli dan menendang maling yang ada di dekat personel polisi. Beberapa warga berteriak agar maling itu 'dimatikan'.

Dua personel polisi yang saat itu hendak mengamankan pelaku pun marah karena warga tidak kondusif dan melakukan kekerasan. Belakangan terlihat pelaku pencurian itu masuk ke dalam mobil dengan kondisi berlumuran darah.

Kapolsek Sunggal, Kompol Yunus Tarigan mengatakan peristiwa itu terjadi di Desa Semayang, Kecamatan Sunggal, Selasa (18/8) dini hari.

Awalnya, pihak kepolisian menerima informasi dari warga melalui call center 110 soal adanya maling berinisial A yang diamankan warga di Desa Sei Semayang. Dua personel Sabhara yang tengah berpatroli pun langsung menuju lokasi.

"Kami ditelepon oleh warga, ada ditangkap pencuri. Datanglah polisi mengamankannya," kata Yunus saat dikonfirmasi.

Yunus menyebut maling itu diduga belum sempat beraksi karena sudah lebih dulu dipergoki warga. Alhasil, setelah dipergoki, pelaku diamankan ke salah satu rumah sambil menunggu kedatangan pihak kepolisian.

Namun, warga lain yang mendapatkan informasi soal maling itu langsung datang dan mengerumuni rumah tersebut. Setibanya di lokasi, polisi mendapati sudah ramai warga yang berkumpul.

Lalu, saat dua personel polisi itu hendak mengamankan pelaku, warga memukuli maling itu dan menendangnya. Nahasnya, pukulan serta tendangan itu juga mengenai dua personel polisi yang hendak memboyong pelaku.

"Waktu mengamankan itu, masyarakat banyak itu pukul-pukul (pelaku), kena jugalah polisinya. (Personel) kena pukul. Mungkin warga mau nendang yang diduga pencuri itu, tapi kena polisinya. Pas kejadian (pelaku) lagi dipegang (sama polisi) mau dibawa ke mobil," jelasnya.

Kondisi yang tidak kondusif, kata Yunus, membuat petugas tidak bisa membawa pelaku ke dalam mobil. Alhasil, polisi harus bernegosiasi terlebih dahulu dengan warga agar tidak melakukan kekerasan. Setelah situadi kondusif, pelaku pun akhirnya bisa diamankan polisi.

Perwira menengah Polri itu menyebut dua personel polisi itu tidak sampai mengalami luka-luka. Namun, terduga pelaku pencurian itu harus dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka-luka usai dipukuli massa.

Setelah itu, pelaku diboyong ke Polsek Sunggal untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

"Pelaku ini katanya (kepergok mau mencuri). Jadi, sudah diamankan masyarakat duluan. Kami masih melakukan penyelidikan," pungkasnya.(detikSumut)

​Kasi Humas Polres Paluta, Ipda Arif Rahman Naibaho, menyampaikan jajaran Polres Paluta telah turun langsung ke lokasi persis di Desa Sipiongot Julu, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, Rabu (19/8/2026).

​"Kegiatan pengecekan Tempat Kejadian Perkara (TKP) ini dipimpin langsung bapak Kapolres Padang Lawas Utara, AKBP Dhery Fajariandono, S.I.K., M.H. Turut mendampingi beliau dalam giat tersebut antara lain Kabag Ops, Kasat Reskrim, Kasat Intelkam, serta sejumlah personel jajaran Polres Paluta," ujar Ipda Arif Rahman Naibaho--sebagaimana disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Info Paluta yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 20 Agustus 2026.

​Ipda Arif menjelaskan, berdasarkan hasil peninjauan dan penyisiran petugas di lokasi, dipastikan tidak ada aktivitas pengambilan maupun pemecahan batu yang sedang berlangsung.

​"Petugas tidak menemukan adanya aktivitas di lokasi. Faktanya, operasional di tempat tersebut sudah terhenti sejak satu bulan lalu, tepatnya setelah kami melakukan pengecekan yang pertama," jelasnya.***

AKP Verry Purba menjelaskan, laporan bermula dari Sekretaris Nagori Purba Dolok, Rap Sondang Purba (37) yang menghubungi Call Center 110 pada Selasa, 18 Agustus 2026, sekira pukul 09.45 WIB.

"Laporan itu menyampaikan adanya dugaan temuan mayat atas nama Jusup Martua Sipakkar, 55 tahun, warga Dusun Payalulu, Nagori Purba Dolok, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun," ujarnya--sebagaimana disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Humas Polres Simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 20 Agustus 2026.

Ia menuturkan, begitu laporan diterima, personel Polsek Purba yang dipimpin Kapolsek IPTU B. Silalahi bersama anggota piket segera merespons dan bergerak menuju lokasi kejadian di gubuk ladang jeruk milik Nerliana Haloho di Dusun Payalulu.

"Ini menjadi bukti nyata Polri hadir cepat di tengah masyarakat, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan kehadiran kepolisian," ucap AKP Verry Purba.

Menurutnya, kejadian bermula sejak Minggu, 16 Agustus 2026, ketika telepon selular korban tidak lagi bisa dihubungi maupun membalas pesan WhatsApp.

Pemilik ladang, Nerliana Haloho (68), kemudian meminta Sarmulia Sitio untuk mengecek keberadaan korban ke gubuk ladang.

"Pada Selasa pagi sekira pukul 08.30 WIB, Sarmulia Sitio mendatangi lokasi dan mendapati pintu gubuk tertutup dari dalam. Setelah membukanya dengan mengait engsel, ditemukan korban dalam kondisi telah meninggal dunia," ungkap AKP Verry Purba.

Penemuan itu kemudian dilaporkan secara berjenjang, mulai dari Pangulu Nagori Purba Dolok, Rebin Perdiaman Sitio, hingga akhirnya diteruskan kepada Sekdes Rap Sondang Purba yang menghubungi Call Center 110.

AKP Verry Purba menerangkan, setibanya di TKP, personel Polsek Purba berkoordinasi dengan Tim Inafis Satreskrim Polres Simalungun serta pihak Puskesmas Tigarunggu untuk pemeriksaan.

"Tim Inafis telah melakukan olah TKP secara menyeluruh, dan hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda pergumulan maupun kekerasan. Kondisi TKP juga masih utuh, dipenuhi barang-barang seperti obat-obatan tanaman, alat memasak, dan mesin pompa semprot," katanya.

Ia menambahkan, keterangan dari sejumlah saksi menyebutkan korban selama ini tidak memiliki masalah dengan siapa pun dan diketahui kerap mengeluhkan sakit perut.

"Bahkan pemilik warung setempat menerangkan bahwa pada Jumat malam, 14 Agustus 2026, korban sempat mampir untuk minum sekaligus mengonsumsi obat karena kondisi sakit yang dideritanya," ujarnya.

Personel yang dilibatkan dalam penanganan di TKP antara lain Kapolsek Purba IPTU B. Silalahi, Kanit Reskrim IPDA L. Silalahi, S.H., M.H., Kanit Intel Aiptu H. Sinaga, dan Bhabinkamtibmas Aipda A. Sinaga.

AKP Verry Purba menegaskan, pihak keluarga korban telah menyatakan secara tertulis bahwa kematian murni disebabkan sakit yang diderita, sehingga meminta agar tidak diautopsi.

"Hasil pemeriksaan luar oleh petugas medis Puskesmas Tigarunggu turut menguatkan keterangan itu, karena tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban," ungkapnya.

Jenazah korban selanjutnya dibawa pulang pihak keluarga ke Desa Garingging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, untuk dimakamkan.

Ia menyampaikan, kasus ini kemudian ditetapkan sebagai temu mayat non-pidana dengan Nomor LP/GANGGUAN/B/1/VIII/2026/SPKT/Polsek Purba/Polres Simalungun/Polda Sumatera Utara tertanggal 18 Agustus 2026.***