Informasi yang dihimpun menyebutkan, penindakan tersebut terjadi pada Senin (18/5/2026) sekitar pukul 11.00 WIB.

Dalam operasi itu, Bea Cukai disebut turut mendampingi personel dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) untuk mengamankan dua karung yang diduga berisi narkotika jenis sabu.

Barang yang diduga sabu tersebut dikabarkan diamankan dari sebuah sampan kaluk di aliran Sungai Asahan, tepatnya di Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kelurahan Perwira.

Saat dikonfirmasi awak media pada Selasa (19/5/2026) sekitar pukul 16.51 WIB, Humas Bea Cukai Tanjungbalai-Asahan, Fahmi, belum memberikan penjelasan rinci terkait penindakan tersebut.

"Tunggu rilis dari Polda ya bang terkait itu," ujarnya singkat.

Sementara itu, Kasat Reserse Narkoba Polres Tanjungbalai, AKP Yudi Fitriansyah, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp pada Rabu (20/5/2026), belum memberikan tanggapan terkait informasi penangkapan tersebut.

Hal serupa juga terjadi pada Kasi Humas Polres Tanjungbalai, Ipda Ruslan, yang hingga berita ini diturunkan belum memberikan keterangan resmi terkait kabar penindakan tersebut.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H, yang dihubungi wartawan melalui WhatsApp belum memberikan keterangan. (MBC)

Topik yang dibicarakan memang bukan perkara ringan. Tentang musibah, kecelakaan, bahkan yang paling buruk: kematian. Tentang risiko berkelahi dengan waktu di jalanan. Tentang pikiran akan kemungkinan terburuk yang sebenarnya selalu dibawa pulang diam-diam oleh para pejuang nafkah di jalanan itu setiap hari.

Karena itu, ketika atas nama Pemko Medan dia menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada ribuan pengemudi ojek online, suasana acara tidak hanya terasa seremonial. Ada nuansa empati yang kuat di ruangan itu. Terlebih saat Rico Waas menyerahkan santunan kematian secara simbolis kepada keluarga salah seorang driver ojol yang telah berpulang.

Di titik itulah kehati-hatian Rico Waas dalam menyampaikan pesan terasa sangat penting. Ia tidak sedang ingin menakut-nakuti. Tidak pula ingin membuka luka atau memanggil kecemasan. Namun ia juga tidak ingin menutup mata terhadap kenyataan bahwa seberapa disiplin dan berhati-hatinya seseorang berkendara, risiko di jalan raya tetap tidak pernah sepenuhnya bisa dikendalikan.

"Di jalanan banyak hal yang tidak bisa kita prediksi. Kita sudah hati-hati, tapi bisa saja tertabrak karena kelalaian orang lain," ujarnya.

Kalimat itu meluncur tanpa nada menggurui. Justru terdengar seperti pengakuan jujur terhadap kerasnya kehidupan di jalan. Dan para pengemudi ojol yang mendominasi ruangan terlihat menerima dan memahami pesan tersebut dengan baik.

Rico Waas berkali-kali menegaskan bahwa program perlindungan sosial ini bukan berarti mengharapkan musibah terjadi. Sebaliknya, menurutnya, perlindungan diperlukan agar sebuah keluarga tidak langsung jatuh ke jurang kesulitan ketika tulang punggung mereka mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia.

Ia kemudian mencontohkan santunan yang diterima keluarga almarhum Rajali, seorang driver ojol. Totalnya mencapai Rp 232 juta, terdiri atas santunan kematian dan beasiswa pendidikan untuk dua anak hingga perguruan tinggi.

Bagi sebagian orang, angka itu mungkin sekadar data. Namun bagi keluarga pekerja informal, jaminan semacam itu bisa menjadi pembeda antara mampu bertahan atau tenggelam dalam ketidakpastian ekonomi.

"Kalau kepala keluarga tidak ter-cover, bagaimana masa depan istri dan anak?" kata Rico Waas lagi.

Di ruangan itu, pertanyaan tersebut terasa menggantung cukup lama.

Program yang dibiayai melalui APBD Kota Medan tersebut menjangkau 17.851 pekerja informal, dengan 8.779 di antaranya merupakan pengemudi transportasi online. Sebuah langkah yang menunjukkan upaya menghadirkan perlindungan negara bagi kelompok pekerja yang selama ini hidup dalam ritme ekonomi harian: bekerja hari ini untuk kebutuhan esok.

Namun acara siang itu tidak berhenti pada pembagian kartu kepesertaan semata. Pemko Medan juga mencanangkan Gerakan Aman Berkendara. Rico Waas mengingatkan pentingnya helm standar, spion lengkap, serta kendaraan yang layak jalan.

Sekali lagi, cara ia menyampaikan pesan terasa penting. Tidak bernada menghakimi. Tidak pula sekadar formalitas kampanye keselamatan. Melainkan seperti ajakan dari seseorang yang memahami bahwa bagi para driver ojol, jalan raya bukan hanya ruang lalu lintas, melainkan ruang hidup.

Ia bahkan membuka ruang komunikasi langsung bagi para pengemudi untuk melaporkan persoalan di lapangan, mulai dari intimidasi hingga praktik jukir liar.

"Kita ingin pemerintah, aparat, dan pengemudi terkoneksi. Kalau ada masalah di lapangan, laporkan. Jangan dibiarkan," tegasnya.

Dan mungkin di situlah inti dari seluruh pertemuan itu: para pengemudi ojol ingin didengar, dipahami, dan merasa bahwa perjuangan mereka di jalanan tidak sepenuhnya dijalani sendirian. (Toga Nainggolan)

Mantan Direktur PTPN II, Irwan Perangin-angin, tak kuasa menahan tangis ketika membacakan nota pembelaan atau pledoi di hadapan majelis hakim.

Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, M Kasim, Irwan menyampaikan bahwa dirinya hanyalah pejabat BUMN yang menjalankan keputusan perusahaan sesuai mekanisme organisasi.

Berdiri sambil memegang lembaran pledoi, suaranya beberapa kali bergetar ketika mengungkap perjalanan kariernya selama lebih dari tiga dekade di lingkungan perkebunan negara.

"Saya mengabdi selama 33 tahun dari pegawai bawah hingga dipercaya menjadi direktur. Apa yang saya alami hari ini semoga tidak dialami orang lain," ujar Irwan, dengan mata berkaca-kaca di ruang sidang.

Suasana sidang mendadak hening ketika Irwan mulai terisak saat menjelaskan proses kerja sama antara PTPN dengan PT Nusa Dua Propertindo (NDP) hingga proyek bersama Ciputra Land melalui anak usaha PT DMKR.

Menurutnya, seluruh tahapan kerja sama dilakukan melalui proses administrasi panjang dan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

Ia juga membantah tuduhan menikmati keuntungan pribadi dari proyek tersebut. Di depan majelis hakim, Irwan mempertanyakan dasar tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

"Apakah ada bukti saya bertindak di luar sistem? Apakah ada saksi yang menyebut saya menerima keuntungan pribadi? Saya hanya menjalankan keputusan organisasi," katanya sambil menyeka air mata.

Melihat kondisi terdakwa yang mulai emosional, hakim kemudian meminta Irwan menenangkan diri.

"Sudah Pak Irwan, jangan menangis. Kalau tidak kuat berdiri, silakan duduk," ucap hakim dalam persidangan.

Setelah beberapa saat, Irwan kembali melanjutkan pembelaannya. Dalam bagian akhir pledoi, ia menyatakan dirinya tidak bersalah dan meminta majelis hakim memberikan putusan yang adil.

Menurut dia, siapa pun yang menjabat direktur saat itu akan mengambil langkah serupa karena keputusan yang dijalankan merupakan kebijakan perusahaan.

Kasus ini turut menyeret tiga terdakwa lain, yakni Askani, Abdul Rahim Lubis, dan Iman Subakti. Keempat terdakwa sebelumnya dituntut Jaksa Penuntut Umum selama 1 tahun 6 bulan penjara.

Dalam tuntutannya, jaksa Hendri Edison Sipahutar menilai para terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam kerja sama lahan perkebunan tersebut.

Perkara ini menjadi sorotan karena menyangkut pengelolaan aset BUMN dan proses pengalihan lahan strategis yang melibatkan perusahaan swasta besar.

Sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda tanggapan jaksa atas nota pembelaan para terdakwa.(erni)

Bocah perempuan berusia dua tahun itu kini sedang bertarung dengan waktu demi melawan penyakit kebocoran jantung bawaan yang sejak lahir menggerogoti tubuh mungilnya.

Setiap malam, kedua orangtuanya harus berjaga. Bukan sekadar menenangkan anak yang rewel, melainkan memastikan Arisha tetap bisa bernapas.

Tabung oksigen menjadi benda yang nyaris tak pernah jauh dari tempat tidurnya. Anak pasangan Zulfikar Nasution, 32 tahun, dan Rohana Boru Barus, 30 tahun, itu didiagnosis menderita ventricular septal defect (VSD) perimembran inlet-outlet disertai hipertensi pulmonal ringan hingga sedang.

Kondisi tersebut menyebabkan adanya lubang pada sekat jantung yang membuat aliran darah tidak normal dan berdampak pada paru-paru.

Akibat gangguan itu, Arisha kerap mengalami sesak napas, terutama saat tidur malam. Cairan dalam tubuhnya terus menumpuk dan kondisi paru-parunya mulai terdampak serius.

"Selama hampir dua tahun ini kami sudah berupaya untuk pengobatannya dan baru saat ini bisa dibawa ke Jakarta," ujar Zulfikar saat dikonfirmasi, Kamis, (21/5/2026).

Perjuangan keluarga kecil itu tidak mudah. Zulfikar hanya bekerja sebagai buruh harian lepas di sebuah pabrik sabun di kawasan Patumbak dengan penghasilan setara upah minimum.

Sementara sang istri memilih fokus merawat Arisha yang membutuhkan pengawasan penuh hampir selama 24 jam.

Tak hanya bergantung pada oksigen, Arisha juga harus menggunakan selang nasogastric tube (NGT) untuk menyalurkan susu nutrisi khusus ke tubuhnya.

Hampir setiap makanan atau minuman yang masuk sering dimuntahkan kembali. Akibatnya, berat badan Arisha sulit bertambah seperti anak seusianya.

Dokter spesialis jantung anak di RSUP Haji Adam Malik Medan bersama tim medis di Rumah Sakit Jantung Jakarta menyarankan tindakan operasi penutupan kebocoran jantung dilakukan sebelum usia Arisha melewati dua tahun.

Namun keterbatasan ekonomi membuat keluarga itu baru mampu membawa Arisha menjalani pengobatan lanjutan ke Jakarta dalam waktu dekat.

BPJS Kesehatan memang menanggung biaya utama pengobatan dan operasi. Akan tetapi, kebutuhan lain di luar pembiayaan medis justru menjadi persoalan besar bagi keluarga tersebut.

Mulai dari biaya tempat tinggal sementara di Jakarta, kebutuhan hidup pendamping, susu nutrisi khusus, pampers, vitamin, obat tambahan penguras cairan, hingga persediaan oksigen darurat menjadi beban yang tidak sedikit.

Bahkan tiket keberangkatan menuju Jakarta pun diperoleh dari bantuan kerabat dan para dermawan yang tergerak melihat kondisi Arisha.

Dalam proses pengobatan yang diperkirakan berlangsung hingga tiga bulan, keluarga itu juga masih harus menyiapkan biaya kontrol rutin, serta ongkos kepulangan kembali ke Sumatera Utara setelah operasi selesai dilakukan.

Di tengah keterbatasan itu, harapan keluarga sederhana tersebut kini hanya satu, operasi berjalan lancar dan Arisha dapat tumbuh seperti anak-anak lain seusianya.

Bagi Zulfikar dan Rohana, setiap napas yang berhasil dihirup putri kecil mereka adalah perjuangan panjang yang tak pernah selesai.(erni)

Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan surat perdamaian dan surat pencabutan laporan polisi terhadap suaminya sejak tanggal 12 Mei 2026.

Meski demikian, surat permohonan pengajuan tersebut hingga kini belum membuahkan hasil, bahkan belum ada kejelasan dari pihak Polrestabes Medan.

"Dari sejak saya mengajukan surat perdamaian dan pencabutan laporan polisi terhadap suami saya, Roberto, hingga kini belum ada jawaban ataupun kejelasan dari pihak Polrestabes Medan, Bang. Padahal kami sudah sepakat berdamai," ungkap Putri Saraswati berlinang air mata pada wartawan, Rabu (20/5/2026).

Dia meminta meminta dan berharap pihak Polrestabes Medan mengabulkan permohonannya dengan membebaskan suaminya, atas dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut.

"Saya berharap Bapak Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak membebaskan suami saya. Tolong saya Bapak Kapolrestabes Medan, anak saya masih kecil Pak, masih berusia 2 tahun Pak. Saya sudah memaafkan perbuatan suami saya Pak. Kalau suami saya tetap ditahan, siapa nanti membiayai kehidupan sehari-hari kami Pak. Lihatlah jeritan dan tangisan anak saya ini Pak. Tolong bebaskan suami saya Pak. Kasihanilah saya dan anak saya ini, Pak," pintanya dengan berharap Kapolrestabes Medan mengabulkannya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa sebelumnya dirinya telah menyampaikan sama kuasa hukumnya untuk dilakukan perdamaian dan mencabut laporannya di Polrestabes terhadap suaminya. Namun, hal itu terkesan diabaikan dan dihalang-halangi oleh kuasa hukumnya sehingga memutuskan kuasa dengan baik.

"Sebelumnya saya sudah sampaikan sama kuasa hukum supaya berdamai dengan suami saya, namun tidak mengizinkan saya untuk berdamai. Selama ini saya mengikuti apa yang mereka mau," katanya.

"Tapi di saat saya sudah menyerah dan dimana saya harus memandang anak saya yang masih berusia 2 tahun butuh kasih dari seorang bapak, saya mau untuk berdamai. Maka dari itu, saya memutuskan kuasa dengan pengacara saya itu. Setelah saya memutuskan kuasa, saya mengajukan pencabutan laporan dan memberikan surat perdamaian, agar suami saya dibebaskan," ujarnya.

Ironisnya, setelah pengacara tersebut diputus kuasa, Putri Saraswati mendapat teguran hukum berupa somasi dengan alasan melanggar peraturan hukum pemutusan sepihak.

"Karena saya putus kuasa, saya disomasi dan didenda Rp 300 juta oleh pengacara saya itu. Saya dibilang memutus kuasa secara sepihak. Pengacara saya itu berinisial TAS Bang yang berkantor di Jalan Sei Serayu Medan," pungkasnya. (Hap).

Penunjukan Ismail sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Madrasah (Penmad) yang dinilai "abadi" karena telah melewati batas waktu enam bulan, kini memicu gelombang sorotan tajam dari berbagai pihak.

​Kebijakan ini dituding menabrak aturan keras Surat Edaran (SE) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2/SE/VII/2019. Berdasarkan regulasi tersebut, masa jabatan seorang Plt secara saklek diatur maksimal hanya tiga bulan, dan hanya boleh diperpanjang paling lama tiga bulan berikutnya.

​Informasi yang dihimpun, Ismail didudukkan sebagai Plt Kasi Penmad sejak Oktober 2025. Jika dihitung hingga Mei 2026, masa jabatannya jelas-jelas telah melampaui ambang batas aman yang diizinkan undang-undang. Tata kelola birokrasi di Kemenag Labuhanbatu pun kini berada di bawah radar miring publik.

​Merespons tudingan miring tersebut, Ismail langsung pasang badan dan membantah keras bahwa dirinya telah melangkahi aturan SE BKN. Ia menyebut kabar yang beredar sebagai informasi palsu.

​"Gak benar itu bang, Siapa yang bilang? Hoaks itu bang! Saya aja bulan ini baru genap 5 bulan," cetus Ismail mengelak saat dikonfirmasi wartawan.

​Bak gayung bersambut, bantahan Ismail justru "dimentahkan" oleh atasannya sendiri. Kepala Kantor Kemenag Labuhanbatu, Asbin Pasaribu, secara blak-blakan mengakui adanya penunjukan Plt Kasi Penmad yang melebihi ketentuan Edaran BKN tersebut. Namun, ia berdalih kebijakan darurat itu diambil demi menyelamatkan roda organisasi.

​Melalui pesan WhatsApp pribadinya pada Selasa (19/5/2026), Asbin membeberkan alasan di balik keputusan kontroversial tersebut. Menurutnya, pejabat definitif sebelumnya mengalami berhalangan tetap, sehingga posisi tersebut harus segera diisi oleh sosok yang dinilai mampu.

​"Penunjukan Plt dilakukan karena pejabat definitif berhalangan tetap dan pegawai yang ditunjuk dinilai mampu melaksanakan tugas-tugas jabatan tersebut," ungkap Asbin kepada wartawan.

​Asbin berargumen bahwa pengisian jabatan pengawas di Kemenag tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ia berlindung di balik Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Mutasi PNS. Proses ini, katanya, terganjal prosedur rumit seperti uji kompetensi hingga masalah klasik, krisis anggaran.

​"Lamanya penunjukan Plt lebih disebabkan pertimbangan teknis pengisian jabatan yang harus memenuhi ketentuan KSJ 40 Tahun 2024, terutama terkait hasil uji kompetensi. Keterbatasan anggaran dan terbatasnya pelaksanaan uji kompetensi menjadi faktor yang menghambat pemenuhan syarat mutasi," tambah Asbin membela diri.

​Meskipun Kakan Kemenag Labuhanbatu membeberkan rentetan alasan teknis dan regulasi internal, Kalangan Aktivis LSM tetap menilai pembiaran jabatan Plt yang berlarut-larut ini sebagai preseden buruk.

​"Kebijakan tersebut kami nilai akan melahirkan ketidakpastian hukum dan berpotensi memicu cacat administrasi pada setiap keputusan penting yang dikeluarkan oleh Kasi Penmad" ujar Ketua LSM Komunitas Masyarakat Labuhanbatu, Hanafiah, Rabu (20/5).

Publik, tagasnya, kini mendesak pihak berwenang dan BKN untuk turun tangan memeriksa gurita masalah birokrasi di tubuh Kemenag Labuhanbatu agar tidak menimbulkan kekacauan tata kelola yang lebih luas. (HBB)

Peran RS alias Kojek bandar sabu licin tersebut menjadi buah bibir di kalangan masyarakat.

Hasil penelusuran tim media Selasa (19/5/2026), di wilayah padat penduduk Desa Cinta Makmur dan Desa Teluk Sentosa, peredaran barang haram yang mengancam keselamatan generasi muda itu nyaris tembus hingga di depan pintu rumah warga.

Seperti penuturan salah seorang ibu rumah tangga (IRT) yang di temui di Desa Cinta Makmur, mengaku resah atas maraknya peredaran sabu di sana dan belum tersentuh hukum.

"Ngeri kali di sini jualan sabu itu bang, seperti jualan kerupuk, enggak siang, malam bahkan larut malam banyak mondar-mandir para pengguna sabu itu. Si DN itulah gudang si Kojek" sebut warga yang enggan dituliskan namanya, takut akan hal-hal yang tidak diinginkan.

IRT tiga anak itu berharap kepolisian Polres Labuhanbatu serius membumihanguskan peredaran sabu di Kabupaten Labuhanbatu, khusus di Kecamatan Panai Hulu.

"Kalau begini terus bakalan hancur generasi yang akan datang, ini saja anak muda tanggung itu sudah banyak terjangkit dengan pengaruh sabu-sabu. Efeknya bakal marak pencurian," tambahnya.

Sementara itu, warga lainnya di Desa Teluk Sentosa, Kecamatan Panai Hulu juga mengaku geram dengan ulah para pengedar dan pengguna sabu yang kian hari makin meresahkan.

Pasalnya, banyak harta benda warga yang kerap jadi sasaran pengguna sabu, bahkan fasilitas pendidikan juga jadi sasaran empuk bagi pecandu sabu.

"Barang yang menurut mereka bisa di jadikan uang diambil dari pekarangan rumah," keluh warga Dusun 7 Desa Teluk Sentosa.

Dicontohkannya, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di salah satu Sekolah Dasar (SD) kehilangan speaker aktif, ditengarai ulah oleh para pecandu narkotika sabu.

Warga juga singgung peristiwa penggerebekan diduga bandar sabu inisial GTK, beberapa waktu silam. Saat itu, GTK berhasil melarikan diri dengan posisi tangan diborgol.

Anehnya, hingga saat ini diduga GTK masih bebas edarkan sabu di wilayah hukum Polsek Panai Tengah.

"GTK itulah pengedar disini pak, anggota si Kojek juga dia," tutup warga.

Kapolsek Panai Tengah, AKP Amlan saat dikonfirmasi, Rabu (20/5/2026) masih dengan bahasa klasiknya, berjanji akan melakukan penyelidikan.

"Terima kasih pak infonya, kami akan lidik pak," katanya

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Panai Tengah, Ipda Fernando Rajagukguk hingga saat ini belum bersedia memberikan tanggapan. (Tim)

Instruksi cepat tersebut disampaikan Bupati di sela-sela kegiatan penanaman cabai merah bersama Kelompok Tani Mekar Tani di Desa Sei Mencirim, Rabu (20/5/2026).

Selama ini, petani setempat mengandalkan pasokan air dari Sei Krio, namun mengalami kendala besar akibat pendangkalan parit dan saluran irigasi karena sedimentasi. Kondisi ini membuat petani kesulitan mengatur pola tanam hingga terpaksa bergantung pada sumur bor.

"Pengorekan sedimen dari Pintu 1 sampai ke lokasi ini, sekitar tiga kilometer, besok akan langsung dikerjakan. Fokus kita sekarang adalah air. Kalau distribusi air selesai, persoalan pertanian di sini juga akan lebih mudah diselesaikan," tegasnya.

Aksi tanggap darurat irigasi ini diharapkan dapat mendukung optimalisasi lahan yang ada termasuk lahan cabai merah seluas 1,3 hektare yang baru ditanam. Lahan tersebut ditargetkan mampu memproduksi hingga 14 ton cabai per hektare, dengan masa panen yang diperkirakan jatuh pada Agustus mendatang atau sekitar 80 hari.

dr H Asri Ludin Tambunan juga memberikan perhatian besar pada sektor hilir, khususnya terkait stabilitas harga pasar saat panen tiba. Sebagai langkah nyata, Pemkab Deli Serdang akan menerapkan skema pembelian hasil panen langsung dari petani untuk kemudian didistribusikan kepada para pedagang. Langkah ini diambil guna memotong rantai distribusi yang merugikan sekaligus menekan risiko anjloknya harga di tingkat petani.

"Cabai yang telah dipanen sebelumnya akan kita beli melalui BUMD. Begitupun dengan yang nantinya akan dipanen. Lebih bagus untung stabil terus-menerus daripada untung besar sekali lalu rugi setelahnya. Pemerintah akan berupaya menjaga stabilitas harga tersebut,

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang ketahanan pangan, Pemkab Deli Serdang juga terus mendorong modernisasi sektor pertanian melalui penyediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), seperti traktor roda dua (TR2) dan roda empat (TR4). Fasilitas ini ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pertanian di setiap kecamatan agar bisa diakses dengan cepat.

Petani dapat meminjam alsintan tersebut secara gratis dan hanya perlu menanggung biaya bahan bakar, sementara seluruh biaya perawatan dan perbaikan alat ditanggung oleh pemerintah daerah.

"Kita ingin mempercepat penggunaan teknologi pertanian. Jadi alat-alat ini kita siapkan di UPT supaya petani tidak perlu menunggu bantuan terlalu lama," pungkasnya.

Di sisi lain, potensi pertanian di Kecamatan Sunggal kini juga diarahkan untuk mendukung rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui dapur SPPG yang tengah berkembang.( DMS)

Dalam amanatnya Lom Lom membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid. Disampaikan bahwa Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk mengenang lahirnya organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal tumbuhnya kesadaran nasional, persatuan, dan perjuangan menuju bangsa yang merdeka dan bermartabat.

"Peristiwa tersebut merupakan fajar kebangkitan bangsa, ketika kaum terpelajar pribumi mulai mengonsolidasikan kekuatan melalui pemikiran dan organisasi, melampaui sekat-sekat kedaerahan demi perjuangan menuju kedaulatan bangsa yang bermartabat," ujarnya.

Semangat kebangkitan nasional disebutkan juga harus terus relevan dengan perkembangan zaman. Jika dahulu perjuangan berfokus pada merebut kedaulatan wilayah, maka saat ini tantangan bangsa bergeser pada penguatan kedaulatan informasi dan transformasi digital.

Dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga dan mempersiapkan generasi muda sebagai pondasi masa depan bangsa yang mandiri dan berdaya saing.

Pemerintah, lanjut amanat tersebut, terus menjalankan berbagai program strategis nasional yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Di antaranya Program Makan Bergizi Gratis, pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda di wilayah afirmasi, peningkatan kualitas guru dan pemberian beasiswa, hingga layanan Cek Kesehatan Gratis bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diharapkan mampu mendukung akses masyarakat terhadap pupuk, permodalan, distribusi hasil panen, kebutuhan pokok, dan layanan ekonomi dasar lainnya.

Dalam bidang digital, pemerintah telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Kebijakan tersebut mengatur penundaan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun guna menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan sesuai dengan tumbuh kembang anak.

Menutup amanatnya, Menteri Komunikasi dan Digital mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menyalakan semangat Boedi Oetomo melalui penguatan solidaritas sosial, peningkatan literasi digital, dan pembangunan yang berorientasi pada kemajuan bersama.

"Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara," tutup amanat tersebut.

Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan surat perintah tugas kepada 31 personel yang ditugaskan ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), penyerahan SK pensiun kepada 9 pegawai, pemberhentian 1 pegawai, serta pembebasan dari jabatan kepada 2 pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. ( DMS)

FGD ini membahas penyelarasan dan validasi indikator makro sosial dan ekonomi daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan Kabupaten Deli Serdang.

Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa data statistik yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan fondasi penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

"Data yang valid dan akurat sangat dibutuhkan dalam menentukan arah pembangunan daerah. Karena itu, sinergi antara OPD dan BPS harus terus diperkuat agar data yang dihasilkan benar-benar berkualitas," tegasnya.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah untuk lebih aktif mendukung keterbukaan serta konsistensi data, sehingga indikator makro yang disusun benar-benar komprehensif dan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan strategis pemerintah daerah.

Sementara itu, Kepala BPS Deli Serdang, Elly Suharyadi, memaparkan perkembangan indikator makro Kabupaten Deli Serdang tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,55 persen (c-to-c), mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 5,36 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2025 tercatat sebesar Rp162,24 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp87,59 triliun.

Dari sisi kesejahteraan masyarakat, angka kemiskinan Kabupaten Deli Serdang tahun 2025 berada pada 3,11 persen, turun 0,33 persen dibandingkan Maret 2024. Capaian ini menempatkan Deli Serdang dalam 87,88 persen kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan di bawah garis kemiskinan Provinsi Sumatera Utara.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Deli Serdang tahun 2025 mencapai 78,29 dan berada pada peringkat ke-8 tertinggi dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara.

BPS juga menekankan bahwa pembangunan manusia harus dilihat secara menyeluruh, mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat. Keberhasilan pembangunan tidak dapat hanya diukur dari satu indikator, melainkan dari keterpaduan seluruh dimensi tersebut. ( DMS)

Kegiatan ini turut dihadiri Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI), OPD Provinsi Sumatera Utara, pemerintah kabupaten/kota, serta sejumlah pihak dari Kementerian PUPR yang mengikuti secara virtual melalui Zoom Meeting.

Dalam pembahasan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengusulkan beberapa ruas jalan strategis untuk ditingkatkan statusnya menjadi Jalan Nasional. Beberapa ruas yang dibahas di antaranya Gunung Tua – Sibuhuan – Batas Riau, Simbat – Aek Kota Batu, serta Siburung-burung – Sipirok guna memperkuat konektivitas antarwilayah.

Selain itu, dibahas pula rencana pembangunan overpass di persimpangan Jalan Adam Malik – Jalan Putri Hijau Kota Medan sebagai upaya mengurangi kemacetan dan meningkatkan kelancaran arus lalu lintas serta distribusi logistik di kawasan pusat kota.

Pertemuan juga menyoroti sejumlah isu strategis pembangunan Sumatera Utara, mulai dari penanganan banjir kawasan Mebidangro, optimalisasi irigasi untuk ketahanan pangan, hingga pengembangan infrastruktur pendukung kawasan Danau Toba. Melalui kolaborasi lintas sektor, pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(ATN)

Kepastian itu disampaikan Rico Waas usai menjenguk Timoria Sitorus (52) dan putrinya, Chelsea (18), korban begal sadis di Jalan KL Yos Sudarso, di Rumah Sakit Umum Universitas Sumatera Utara (RSU USU), Rabu (20/5/2026).

"Pemko Medan telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2026 yang mengatur bantuan bagi warga korban tindak kriminalitas jalanan agar tidak terbebani biaya pengobatan," kata Rico Waas.

Menurut Rico, kebijakan tersebut diterbitkan karena layanan BPJS Kesehatan tidak menanggung biaya pengobatan bagi korban tindak kriminalitas.

Karena itu, Pemko Medan mengambil langkah untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan medis tanpa harus memikirkan biaya.

"Kami berharap korban begal bisa tenang. Jangan sampai setelah menjadi korban, mereka masih terbebani dengan biaya pengobatan," ujarnya.

Rico mengatakan kehadirannya di RSU USU tidak hanya untuk memberikan dukungan moril kepada korban, tetapi juga memastikan kebijakan yang telah dibuat benar-benar berjalan di lapangan.

Ia menambahkan, Pemko Medan telah menjalin kerja sama dengan sejumlah rumah sakit di Kota Medan dan sekitarnya untuk melayani korban kejahatan jalanan.

Beberapa rumah sakit yang telah bekerja sama di antaranya RSUP H Adam Malik, RSU Haji Medan, RSUD dr Pirngadi Medan, RSU USU, RSUD H Bachtiar Djafar, hingga sejumlah rumah sakit swasta.

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pembayaran Klaim Pelayanan Kesehatan di Kota Medan ditetapkan pada 6 April 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Rico didampingi Wakil Direktur Bidang Pelayanan Medik RSU USU, dr Muhammad Rizki Yaznil.

Menurut Rizki, kondisi Timoria Sitorus saat ini terus membaik meski masih mengalami komplikasi infeksi paru.

"Cedera di kepala sudah membaik. Saat ini tim medis juga menangani luka di bagian wajah yang nantinya akan ditangani dokter bedah plastik," ujarnya, Muhammad Rizki.

Diketahui, Timoria Sitorus dan putrinya menjadi korban begal di Simpang Dobi, Jalan KL Yos Sudarso, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Jumat (8/5/2026) dini hari.

Saat itu, keduanya sedang dalam perjalanan untuk berbelanja keperluan dagangan.Motor yang mereka kendarai dipepet komplotan begal, lalu ditendang hingga terjatuh.

Timoria mengalami benturan keras di kepala, sedangkan putrinya mengalami luka bacok di bagian kaki.Pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor Honda Scoopy milik korban.(Sumber: FB Posmetro Medan Marlen)

Upacara yang digelar dengan penaikan bendera merah putih tersebut dipimpin langsung Wakil Gubernur Sumatera Utara H.Surya dan dihadiri serta di ikuti seluruh pejabat Forkopimda Sumatera Utara atau yang mewakili serta ratusan prajurit TNI-POLRI, ASN lingkup Pemprov Sumatera Utara, tokoh masyarakat hingga perwakilan dan utusan pelajar dan mahasiswa se Sumatera Utara.(HKTS)

Upacara tersebut dilaksanakan dan dikuti seluruh pejabat utama (PJU), para koordinator dan Kabag TU, para Kasi dan Kasubbag hingga seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Amanat Menteri Komunikasi Dan Digital yang dibacakan oleh Kajati Sumut, pada pokoknya menyampaikan bahwa dalam momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, kita meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa dengan menempatkan Asta Cita, delapan misi besar yang harus dicapai bersama, sebagai kompas utama. Kita harus mampu mewujudkan misi tersebut untuk menghadirkan perubahan nyata dan terasa di tengah kehidupan rakyat, ujar Kajati.

Sejalan dengan itu, sebagai warga Korps Adhyaksa wajib hukumnya untuk bergerak bangkit sesuai semangat nasional untuk menegakkan hukum secara profesional dan humanis, guna terus mendukung pencapaian cita-cita dan tujuan pemerintah dan negara dalam menciptakan supremasi hukum yang berkeadilan, dengan mengedepankan rasa kemanusiaan yang berkeadilan.(HKTS)

Informasi dihimpun awak media ini, berdasarkan laporan dari Fandi Ahmad (41), warga Jalan Tapanuli, dan juga berkat kerja keras dan kekompakan dari Tim Tekab Polsek Medan Kota, akhirnya pelaku pembobolan Gedung Bapera berinisial, AS (24), warga Jalan Mahkamah, Kelurahan Mesjid berhasil diringkus.

Kapolsek Medan Kota, AKP Feriawan didampingi Kanit Reskrimnya, Iptu Poltak Tambunan, mengatakan AS (24) merupakan tersangka dalam kasus pencurian di Gedung Barisan Pemuda Nusantara (Bapera).

Tersangka merupakan residivis kasus pencurian. Bahkan, kata Iptu PM Tambunan, tersangka sudah dua kali masuk penjara.

"Untuk tersangka ini merupakan seorang residivis kasus pencurian. Dia ini sudah dua kali masuk penjara dan sudah pernah menjalani kurungan penjara," ujar Kapolsek Medan Kota, AKP Feriawan, Rabu (20/5/2026).

Adapun sejumlah riwayat hukuman yang pernah dijalani tersangka antara lain pernah dihukum pada tahun 2020 atas kasus pencurian dengan vonis 3 tahun penjara.

Kemudian, pada tahun 2024 kembali ditangkap dalam kasus pencurian dengan vonis 2 tahun 6 bulan penjara dan ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan.

"Untuk riwayat hukumannya, pelaku tahun 2020 kasus pencurian dihukum 3 tahun penjara di Rutan Tanjung Gusta. Tahun 2024 kasus pencurian dihukum 2 tahun 6 bulan penjara di Rutan Tanjung Gusta," terang Kapolsek Medan Kota.

"Tersangka AS ditangkap Selasa (19/5/2026) sekitar pukul 16.00 WIB. Saat itu kita terima informasi keberadaan pelaku dari masyarakat dan segera kita turun ke lokasi dan meringkusnya," ujarnya.

"Usai diinterogasi petugas, pelaku mengakui perbuatannya telah mencuri barang-barang milik korban bersama temannya bernama Aseng. Kini terduga pelaku Aseng sedang diburu dan tersangka telah dibawa ke Polsek Medan Kota untuk penyidikan lebih lanjut," pungkas AKP Feriawan.

Adapun kerugian korban berupa, empat buah kusen, empat buah daun pintu kayu, dua puluh jerjak besi jendela,sekat ruangan partisi, ACP serta kabel intalasi listrik ditaksir kerugian sekitar Rp40.000.000. (Hap).

Kasus itu kini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Umum Arab Saudi dan terancam denda 500.000 Riyal atau setara dengan Rp2 miliar lebih.

Koordinator Satgas Pelindungan KJRI Jeddah Akhmad Masbukhin menyebut, kasus ini sebagai pelajaran penting bagi seluruh WNI dan jemaah haji.

"Kemarin kita menangani satu kasus yang menarik," kata Masbukhin dalam video yang beredar, Minggu (10/5/2026).

Kronologinya, jemaah tersebut mengambil video seorang perempuan di Madinah tanpa seizin yang bersangkutan. Jemaah tersebut ditangkap oleh kepolisian Markaziah di Madinah.

Saat diinterogasi polisi, jemaah itu mengaku tidak berniat jahat. Meski begitu, kasus tetap berlanjut diproses ke tingkat kejaksaan.

"Tetapi tetap kasusnya diangkat ke Niyabah Aamah atau Kejaksaan Umum untuk ditindaklanjuti," terangnya.

Masbukhin menjelaskan, kepolisian setempat menyebut ada peluang jemaah dilepas kejaksaan. Namun ada syaratnya yang harus ditempuh.

"Bahkan kepolisian mengatakan kalau pada akhirnya pihak kejaksaan akan melepas yang bersangkutan apabila korban itu mengadukan kepada pihak kepolisian tentang haknya yang dilanggar maka dia akan dikenai denda," ujarnya.

Maka dari itu, ia menekankan, pentingnya menghormati privasi di Arab Saudi, tak terkecuali bagi para jemaah yang sedang melaksanakan ibadah.

"Dari sini kita belajar para WNI dan seluruh jamaah Indonesia bahwa menghormati privasi di Arab Saudi sangat penting," kata Masbukhin.

Aturan itu diatur tegas dalam Nizam Mukafahat Al-Jaraim Al-Ma'lumatiyah atau Undang-Undang Anti Kejahatan Siber Arab Saudi.

"Atau anti cybercrime law di Arab Saudi," jelasnya.

Dalam UU itu disebut, penyalahgunaan kamera ponsel untuk mengambil gambar orang tanpa izin, maka akan diancam hukuman berat.

"Penyalahgunaan kamera baik itu kamera di ponsel untuk mengambil gambar seseorang tanpa izin orang tersebut akan dikenakan hukuman yang sangat keras," kata Masbukhin.

Hukumannya, apabila nekat melakukan perbuatan tersebut, maka akan penjara maksimal satu tahun atau denda 500.000 Riyal Saudi.

"Hukuman penjara tidak lebih dari satu tahun ataupun denda sekitar 500.000 Riyal Arab Saudi atau sekitar dua miliar lebih rupiah Indonesia," ujarnya.

Masbukhin mengimbau kepada seluruh jemaah agar mematuhi aturan dan adat setempat.

"Untuk itu bagi seluruh jamaah ayo kita harus berhati-hati untuk mematuhi aturan yang ada di Arab Saudi, menghormati adat istiadat dan juga privasi orang Arab Saudi," tutupnya. (*/Red/MCH-2026/FaktaBanten)

"Keduanya saat ini sudah ditemukan di lokasi longsor," kata Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Tapsel, Iptu Agam Parlindungan, Rabu (20/5/2026).

Agam mengatakan keduanya ditemukan di lokasi dan waktu yang berbeda oleh petugas. Sang ibu, Yasine Gulo (43), lebih dahulu ditemukan pada Selasa (19/5/2026). Sementara itu, anaknya, Sariman Gulo (25) ditemukan pada Rabu (20/5/2026).

"Ibunya ditemukan pada Selasa pagi pukul 09.40 WIB, sedangkan anaknya ditemukan pada Rabu pagi sekitar pukul 09.30 WIB," ujarnya.

Keduanya ditemukan setelah petugas gabungan mengerahkan alat berat di lokasi longsor.

"Dengan bantuan alat berat, keduanya berhasil ditemukan oleh tim gabungan," ucapnya.

Dengan ditemukannya seluruh korban, maka operasi SAR bencana tanah longsor di Kecamatan Batang Toru resmi dinyatakan selesai dan ditutup. Seluruh unsur yang terlibat selanjutnya dikembalikan ke satuan masing-masing.

Sebelumnya diberitakan, longsor terjadi di Kelurahan Wek I, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Bencana alam itu menyebabkan seorang ibu dan anak tertimbun material longsor.

"Korban ibu dan anak tersebut masing-masing bernama Yasine Gulo (43), seorang petani warga Kelurahan Wek I, dan Sariman Gulo (25), pelajar yang juga merupakan warga setempat," kata Kapolsek Batang Toru, AKP Penggar M. Siboro, Selasa (19/5/2026).

Ia menjelaskan, peristiwa itu bermula saat hujan deras turun pada Senin (18/5/2026) sekira pukul 17.00 WIB. Dua jam kemudian, sekira pukul 19.00 WIB, longsor melanda kawasan permukiman warga di Lingkungan II, Kelurahan Wek I, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Setelah dilakukan pengecekan, diketahui ada dua korban dalam peristiwa tersebut. Mengetahui hal itu, petugas langsung melakukan pencarian.

"Pencarian terhadap kedua korban telah dilakukan bersama masyarakat setempat dan petugas," katanya.

Karena korban belum kunjung ditemukan, pihak kepolisian menurunkan sejumlah alat berat untuk membantu proses pencarian.

"Dalam pencarian tersebut, petugas juga berupaya mendukung proses pencarian dengan menambah penerangan dan menyiapkan alat berat," ujarnya.

Langkah itu dilakukan untuk mempercepat proses evakuasi, terutama karena kondisi lokasi terdampak longsor membutuhkan penanganan yang lebih maksimal.

"Pencarian masih terus dilakukan bersama masyarakat. Kami juga mengupayakan penerangan dan alat berat untuk membantu proses pencarian di lokasi," tuturnya. (detiksumut)

Terduga pelaku berinisial IG (26) diamankan pada Selasa, 19 Mei 2026 sekira pukul 13.05 WIB di wilayah Jalan Irian, Kelurahan Pekan Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang.

Kapolresta Deli Serdang melalui Kapolsek Tanjung Morawa AKP Jonni H. Damanik, S.H., M.H. menyampaikan bahwa pengungkapan kasus tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat serta hasil penyelidikan personel Unit Reskrim Polsek Tanjung Morawa.

"Personel Unit Reskrim Polsek Tanjung Morawa memperoleh informasi terkait keberadaan diduga pelaku yang sedang melintas di Jalan Irian, Kelurahan Pekan Tanjung Morawa. Menindaklanjuti informasi tersebut, personel langsung bergerak ke lokasi dan berhasil mengamankan terduga pelaku untuk selanjutnya dibawa ke Mako Polsek Tanjung Morawa guna pemeriksaan lebih lanjut," ujar AKP Jonni H. Damanik.

Dijelaskan, tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada Sabtu, 16 Mei 2026 sekira pukul 23.20 WIB di rumah korban berinisial WG (29) di Jalan Irian Gang Pembangunan Ujung, Kelurahan Pekan Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa.

Kejadian diketahui saat korban terbangun dari tidur dan mendapati sepeda motor miliknya yang sebelumnya terparkir di ruang tamu rumah telah hilang. Korban juga mendapati pintu depan rumah dalam keadaan terbuka serta bagian atap rumah telah dirusak. Diduga pelaku masuk ke dalam rumah melalui bagian atap yang dirusak sebelum membawa kabur sepeda motor milik korban.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian material sebesar Rp24 juta dan selanjutnya membuat laporan pengaduan ke Polsek Tanjung Morawa guna proses hukum lebih lanjut.

"Berdasarkan hasil interogasi, terduga pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan," tambah Kapolsek.

Dalam perkara tersebut, petugas turut mengamankan barang bukti berupa 1 lembar STNK sepeda motor. Saat ini, terduga pelaku berikut barang bukti telah diserahkan kepada penyidik guna pemeriksaan lebih lanjut dan dipersangkakan melanggar Pasal 477 UU Nomor 1 Tahun 2023 subsider Pasal 481 UU Nomor 1 Tahun 2023.(HPDS)

Hal tersebut disampaikan Kakanwil Kemenag Sumut saat menjadi Pembina Upacara Hari Kebangkitan Nasional 2026 di Lapangan Utama Kanwil Kemenag Sumut, Rabu (20/05/2026).

Upacara diikuti Kepala Bagian Tata Usaha Syafrizal Bancin, para Kepala Bidang dan Pembimas, Ketua Tim, dan Pejabat Fungsional Ahli Madya. Upacara juga diikuti seluruh ASN Kanwil Kemenag Sumut.

"Tepat pada hari ini, 20 Mei 2026, kita kembali merefleksikan momentum fundamental yang merujuk pada berdirinya organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1908. Sejarah mencatat bahwa peristiwa tersebut adalah "fajar menyingsing" bagi kesadaran berbangsa, di mana kaum terpelajar pribumi mulai mengonsolidasikan kekuatan melalui pemikiran dan organisasi, melampaui sekat-sekat kedaerahan yang selama berabad-abad menjadi titik lemah perjuangan," ucap Kakanwil.

Kakanwil juga Tema peringatan Harkitnas tahun ini adalah "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara". Tema tersebut sejalan dengan filosofi identitas peringatan kita tahun ini yang merepresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui pelindungan para tunas bangsa.

"Tema ini juga menegaskan pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat. Sebagaimana amanat para pendiri bangsa, kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi besar," tambahnya.

Kakanwil Kemenag Sumut juga menyampaikan sejalan dengan upaya pembangunan kualitas manusia tersebut, pemerintah juga telah melakukan ikhtiar besar dalam pelindungan generasi muda di ruang digital, termasuk Pemberlakuan penuh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

"Pada awal tahun ini adalah wujud nyata kehadiran negara. Per 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi lainnya. Melalui kebijakan ini, kita memastikan bahwa anak yang merupakan tunas bangsa kita mengakses ruang digital yang sehat, beretika, dan sesuai dengan usia tumbuh kembangnya," ujarnya.

Kakanwil menyampaikan juga arah perjalanan bangsa dengan menempatkan Asta Cita, delapan misi besar yang harus dicapai bersama, sebagai kompas utama. Lembaga pemerintah, masyarakat, organisasi, dan lainnya termasuk di dalamnya ASN harus mampu mewujudkan misi tersebut untuk menghadirkan perubahan nyata dan terasa di tengah kehidupan rakyat.

"Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi panggilan bagi seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga generasi muda, untuk kembali menyalakan api "Boedi Oetomo" dalam setiap lini kehidupan. Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama," pungkasnya.(rel)

Penyerahan ini dilakukan langsung oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas secara simbolis kepada para driver ojek online di gedung PKK Kota Medan, Rabu (20/5/26).

Kegiatan ini turut dihadiri Wakasatlantas Polrestabes Medan, Plt Kadis Ketenagakerjaan Kota Medan, Ramadan, BPJS Ketenagakerjaan serta Ketua Umum GODAMS Adam Zubir.

Pada kesempatan tersebut, Rico Waas juga menyerahkan secara simbolis santunan kematian secara simbolis kepada ahli waris salah seorang driver yang telah berpulang.

Dalam sambutannya, Rico Waas menegaskan bahwa profesi ojol kini menjadi penopang ekonomi banyak keluarga di tengah tantangan lapangan kerja formal. Namun, tingginya risiko di jalan raya membuat para pengemudi membutuhkan perlindungan nyata.

"Di jalanan banyak hal yang tidak bisa kita prediksi. Kita sudah hati-hati, tapi bisa saja tertabrak karena kelalaian orang lain. Karena itu, perlindungan ini penting sebagai jaring pengaman keluarga," ujar Rico Waas.

Menurut Rico Waas, program jaminan sosial ini bukan untuk mengharapkan musibah, melainkan mencegah munculnya garis kemiskinan baru jika tulang punggung keluarga mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia.

Dirinya mencontohkan manfaat nyata program tersebut melalui santunan yang baru saja diterima ahli waris almarhum Rajali, seorang driver ojol. Total santunan mencapai Rp232 juta, terdiri dari santunan kematian Rp70 juta dan beasiswa pendidikan untuk dua anak hingga perguruan tinggi.

"Kalau kepala keluarga tidak ter-cover, bagaimana masa depan istri dan anak? Inilah manfaat ketika kita terlindungi," tambah Rico Waas.

Dijelaskan Rico Waas, program ini dibiayai melalui APBD Kota Medan sebagai bentuk kehadiran negara bagi pekerja informal. Dari total 17.851 pekerja informal yang dibantu iurannya, sebanyak 8.779 di antaranya merupakan pengemudi transportasi online di Kota Medan.

"Ini komitmen kami agar para driver keluar rumah mencari rezeki dengan perasaan tenang karena sudah terlindungi," jelas Rico Waas.

Pada pertemuan tersebut dilakukan juga pencanangan, Gerakan Aman Berkendara. Kepada para pengemudi ojek online, Rico Waas berharap bisa menjadi pelopor keselamatan lalu lintas dengan memastikan penggunaan helm standar, spion lengkap, dan kelayakan kendaraan.

Rico Waas juga membuka ruang komunikasi bagi para driver untuk melaporkan konflik di lapangan, termasuk praktik jukir liar dan intimidasi, agar dapat segera ditindaklanjuti oleh aparat dan Dishub.

"Kita ingin pemerintah, aparat, dan pengemudi terkoneksi. Kalau ada masalah di lapangan, laporkan. Jangan dibiarkan," tegasnya.

Melalui sinergi Pemko Medan, BPJS Ketenagakerjaan, dan komunitas ojol, diharapkan para pengemudi dapat bekerja dengan lebih aman, tenang, dan terlindungi demi keberlangsungan ekonomi keluarga mereka.(ATN)