Upaya ini melalui Dashboard Satu Data Kota Pematangsiantar sebagai Platform Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Data untuk Mendukung Integrasi Layanan, Monitoring Kinerja, dan Penyusunan Kebijakan secara Real Time, sebagai Rancangan Proyek Perubahan Diklat Pelatihan Kepemimpinan Nasional pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Dalam hal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Pematangsiantar melaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama Mendukung Dashboard Satu Data untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik. Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Kantor Dinas Kominfo Kota Pematangsiantar, Jalan WR Supratman, Selasa (07/07/2026).

Kegiatan ini dihadiri Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dra Happy Oikumenis Daely, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Subrata Nata Lumbantobing SSTP MSP, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pematangsiantar Ratna Ulih Naibaho SE MSi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Alwi Adrian Lumban Gaol SSTP MSc, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Arri Suaswandhy Sembiring SSTP, MSi, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Herbet Aruan SPd MH, Kepala Dinas Pariwisata Hamzah Fanshuri Damanik SSTP MSi, serta Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdako Sari Dewi Rizkiyani Damanik SSTP MSP.

Dalam arahannya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Subrata Nata Lumbantobingdalam sebuah postingan anonim facebook @Pemko Pematangsiantar yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 8 Juli 2026 menyampaikan di era perkembangan teknologi saat ini, validitas data menjadi kebutuhan penting bagi Pemko Pematangsiantar dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, inovasi Dashboard Satu Data diharapkan mampu membantu Pemko Pematangsiantar dalam melakukan monitoring kinerja, merumuskan kebijakan berbasis bukti atau evidence based policy, serta menjadi dasar dalam tata kelola data di lingkungan Pemko Pematangsiantar.

"Harapannya, data dari inovasi Dashboard Satu Data ini dapat dipakai sebagai bahan rapat dalam merumuskan kebijakan di Kota Pematangsiantar, sehingga pendapatan daerah dan penggunaan anggaran Pemerintah Kota Pematangsiantar dapat semakin optimal," ujarnya.

Ia berharap seluruh perangkat daerah yang hadir dapat mendukung inovasi tersebut sebagai bagian dari upaya transformasi Satu Data di Kota Pematangsiantar.

Sementara itu, Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan Happy Oikumenis Daely menekankan pentingnya keberlanjutan inovasi. Ia berharap proyek perubahan ini tidak hanya berhenti setelah kegiatan pelatihan selesai, tetapi benar-benar dapat terus dikembangkan dan memberikan manfaat nyata bagi Pemko Pematangsiantar serta masyarakat.

Senada dengan itu, Kepala BPKPD Alwi Adrian Lumban Gaol, juga menyampaikan dukungannya terhadap inovasi tersebut.

Menurutnya, Dashboard Satu Data diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam integrasi layanan digital di Kota Pematangsiantar. Sehingga ke depan dapat memudahkan masyarakat, terutama dalam pengurusan pajak dan perizinan.

Kepala Dinas Kominfo Kota Pematangsiantar Johannes Sihombing SSTP MSi menyampaikan harapannya agar seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan inovasi ini. Menurutnya, keberhasilan Dashboard Satu Data membutuhkan kolaborasi lintas perangkat daerah agar dapat membawa perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Pematangsiantar.

"Dukungan dari seluruh stakeholder sangat dibutuhkan agar inovasi ini tidak hanya menjadi rancangan, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata dan memberi dampak positif bagi peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar," ujar Johannes.***

"Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia setelah enam hari pencarian," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan Hery Marantika, Selasa (7/7/2026).

Hery mengatakan kejadian berawal pada Selasa (30/6) sekira pukul 17.00 WIB. Saat itu, korban pergi memancing ke pinggir Sungai Lau Biang, Desa Batu Karang, Kecamatan Payung. Namun, hingga malam hari korban tak kunjung pulang ke rumah.

Keluarga korban bersama warga setempat melakukan pencarian bersama dan personel Polsek Payung. Namun, saat pencarian ke lokasi biasa korban memancing, petugas hanya menemukan barang-barang korban, seperti parang, sandal, dan tempat ikan.

Lalu, Polsek Payung pun melaporkan kejadian tersebut kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan. Petugas SAR yang menerima informasi itu lalu menuju lokasi untuk melakukan pencarian.

"Penyisiran dilakukan di sepanjang aliran Sungai Lau Biang dengan cara pemantauan dari udara menggunakan drone thermal, deteksi bawah permukaan air menggunakan aqua eye, serta scouting darat menyusuri bantaran sungai pada sektor-sektor yang berpotensi menjadi lokasi korban terbawa arus," jelasnya.

Setelah melakukan pencarian, korban akhirnya ditemukan pada Senin (6/7) sekira pukul 17.10 WIB dalam keadaan meninggal dunia. Jasad korban ditemukan sekitar 4 kilometer dari lokasi korban diduga hanyut.

"Tim SAR Gabungan selanjutnya mengevakuasi korban menuju rumah duka dan menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga," pungkasnya.(detikSumut)

Peristiwa nahas tersebut terjadi sekitar pukul 07.00 WIB. Korban diduga berada di atas rel saat kereta api melintas dari arah Belawan menuju Medan. Akibat benturan keras, korban meninggal dunia di lokasi kejadian.

Mendapat laporan dari masyarakat, personel Polsek Medan Labuhan bersama Tim Inafis Polres Pelabuhan Belawan segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengumpulkan keterangan saksi, serta mengevakuasi korban.

Kapolsek Medan Labuhan, Kompol D. Raja Putra Napitupulu, mengatakan berdasarkan keterangan dua orang saksi, korban sebelumnya terlihat berjalan kaki di pinggir rel kereta api.

"Korban kemudian duduk di bantalan rel kereta api. Tidak lama kemudian datang kereta api dari arah Belawan menuju Medan," ujarnya.

"Meskipun kereta api hendak melintas, korban tetap berada di atas rel sehingga tertabrak dan terhempas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat," sambung Kompol Raja Putra.

Setelah proses identifikasi selesai, polisi berkoordinasi dengan pihak keluarga. Keluarga korban menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan memutuskan tidak dilakukan autopsi terhadap jenazah.

"Keluarga korban telah menerima kejadian ini sebagai musibah. Selanjutnya jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses pemakaman," tambahnya.

Kapolsek juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban sekaligus mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas di sekitar jalur rel kereta api karena sangat berbahaya.

Ia mengingatkan agar masyarakat tidak berjalan, duduk, bermain, maupun beraktivitas di atas rel kereta api.

Jalur rel merupakan kawasan khusus yang hanya diperuntukkan bagi operasional kereta.

"Sehingga setiap orang diminta mematuhi rambu-rambu dan peringatan di perlintasan demi menghindari terjadinya kecelakaan serupa," tukas Kapolsek. (rel/MBC)

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap mengatakan, ketiga langkah tersebut membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga perwakilan Indonesia di luar negeri.

"Saya harap Pemkab/Pemko dan Pemprov memperkuat edukasi ke nelayan terkait batas wilayah dan apa hukumannya ketiga melanggar, mereka juga perlu diedukasi terkait teknologi GPS, koordinat sehingga benar-benar akurat terkait batas," kata Sulaiman Harahap saat rapat bersama jajaran Konsulat Jenderal RI di Penang, Selasa (7/7/2026), di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan.

Selain edukasi, Sulaiman menilai peningkatan kapasitas kapal dan alat tangkap juga menjadi bagian penting agar nelayan memperoleh hasil tangkapan yang lebih baik tanpa harus mendekati perbatasan perairan Indonesia-Malaysia. Di sisi lain, koordinasi hukum dengan KJRI Penang juga akan terus diperkuat untuk memberikan perlindungan bagi nelayan apabila menghadapi persoalan di wilayah perbatasan.

Sulaiman juga meminta pemerintah kabupaten/kota di wilayah pesisir timur Sumut untuk menggalakkan pembangunan rumpon sebagai upaya meningkatkan produktivitas nelayan di perairan Indonesia.

"Ini perlu kita galakkan, membuat rumpon-rumpon tetapi juga harus terukur, jangan pulak nanti rumponnya malah jadi sampah di lautan, dengan begitu nelayan kita tidak perlu jauh-jauh ke batas perairan untuk menangkap ikan," ujar Sulaiman.

Sementara itu, Konsul Jenderal RI di Penang, Wanton Saragih, mengungkapkan tren penangkapan nelayan asal Sumut oleh aparat Malaysia menunjukkan penurunan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023 tercatat sebanyak 123 kasus, kemudian turun menjadi 24 kasus pada 2024, 19 kasus pada 2025, dan hingga pertengahan 2026 hanya tercatat lima kasus.

Menurut Wanton, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada para nelayan mengenai batas wilayah perairan serta konsekuensi hukum apabila melanggarnya.

"Setelah kita bersama-sama gencar melakukan edukasi, sosialisasi kepada nelayan hasilnya signifikan, kami sangat apresiasi Pemprov Sumut, Pemda, Pemko yang berada di pesisir timur, kita berharap ini terus bisa kita lakukan," kata Wanton Saragih.

Rapat tersebut dihadiri sekretaris daerah kabupaten/kota di wilayah pesisir timur Sumut, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Sumut, jajaran KJRI Penang, serta OPD kabupaten/kota terkait.(DISU)

FOTO

Keduanya, yakni M (42) dan AP (46) warga Kel.Mangga, Kec.Medan Tuntungan, diringkus personel Unit 3 Satresnarkoba Polrestabes Medan, setelah dilaporkan warga karena melakukan transaksi narkoba secara terang - terangan, dan aksinya bahkan terekam dalam video singkat.

"Laporan masyarakat kami terima siang, setelah kami analisa dan lakukan penyelidikan sorenya kami ringkus. M ini juga residivis kasus narkoba, dipenjara tahun 2009 sampai tahun 2014," ungkap Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, didampingi Kanit 3 Satresnarkoba Polrestabes Medan, IPTU Berry Anggara, SH, MH, Selasa (7/7) sore.

Saat ditangkap, dari tangan keduanya petugas menyita 1 bungkus narkotika jenis ganja seberat 6,65 gram yang belum sempat dijual, 2 unit handphone, alat hisap sabu, plastik pembungkus sabu, dan sejumlah kaca pirex.

"Dua pelaku yang kami amankan ini perannya berbeda - berbeda, M merupakan penjual narkotika jenis sabu dan juga penyewa alat hisap narkoba, sedangkan AP ini kami duga merupakan penjual ganja," tambah AKBP Rafli.

Penangkapan dua pengedar narkoba ini, menjadi bukti jika setiap laporan masyarakat terkait praktek penyalahgunaan narkoba akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Polrestabes Medan, mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan aduan melalui berbagai saluran yang ada, termasuk Call Centre 110 yang dapat diakses secara gratis dan identitas pelapor dipastikan kerahasiannya.

"Kami pastikan setiap laporan masyarakat akan kami proses dengan cepat, sebagai wujud quick respon menjawab setiap aduan masyarakat. Kerahasian pelapor juga kami pastikan akan kami jaga. Ini komitmen kami untuk memberantas peredaran narkoba, dengan berkolaborasi bersama masyarakat," pungkas AKBP Rafli.(DAM)

Catatan : POSMETRO MEDAN

Jenderal adalah hero. Itu identiknya. Pun jenderal polisi. Ditopang sifat ayom, peran memupus keresahan membuatnya pahlawan bagi masyarakat.

Apalagi jenderal yang cerdas. Kepiawaiannya menangkal inovasi kejahatan yang hari-hari ini kian tampil edan dan canggih semakin dibutuhkan publik.

Kebutuhan masyarakat soal aparat hukum yang andal telah lebih seabad lalu digaungkan Sir Arthur Conan Doyle. Ini tokoh sejarah kepolisian modren. Persisnya digaung sejak legenda sastra Inggris itu melahirkan karakter Sherlock Holmes di ujung abad ke-19.

Sherlock Holmes terlanjur tenar sebagai fiksi aparat serse yang cerdas. Ketenarannya bahkan membuat Scotland Yard menjadi kiblat kepolisian banyak negara, tak terkecuali Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Nah, di Sumatera Utara (Sumut) yang populasi kejahatannya acap paling tinggi di Tanah Air, tokoh searah Sherlock Holmes diwakili Irjen Whisnu Hermawan Februanto. Peran itu sebangun dengan rekam jejak Whisnu.

Catatan karier tiga dekade membuat Whisnu ditahbiskan sebagai ahli serse. Itu yang membuatnya dikenal piawai menghadirkan kenyamanan bersusul rasa aman untuk masyarakat.

Kiprahnya dua tahun satu bulan terakhir membuktikan itu. Tak ditemukan keputusan 'Trunojoyo 3' yang merotasi Whisnu sebagai bintang penjaga stabilitas keamanan Sumut. Setidaknya sampai awal semester kedua tahun ini.

Padahal, rotasi kalangan elit Polri ulang kali terjadi empat bulan terakhir. Bahkan menyenggol dua kepala polda wilayah jiran Sumut.

Tapi kisah Whisnu bertahan di kursi Kapolda Sumut saat gelombang mutasi tampak bukan tanpa test case.

Itu karena empat bulan lalu Sumut mendadak riuh. Media sosial menggambarkan itu. Ini buntut viral dendang satir yang meminta Tuhan menghabisi bandar sabu.

Anda ingat plesetan remake lagu 'Siti Fatimah'?

Reaksi sosial via nyanyian itu kontan menggugah feeling Whisnu. Peraih award The Best Leadership In Law And Crime Prevention ini bahkan menggelar operasi sapu jagat.

Gelombang razia 'petir siang bolong' arahannya menyikat jejaring bandar gede di 10 wilayah kabupaten-kota Sumut. Tensi publik di Sumut pun mereda.

Tapi sejurus itu, Panipahan malah 'meledak'. Ini daerah pesisir di Provinsi Riau. Di sini, gelombang nyanyian bernada koor itu membakar dua kubu warga hingga berbuntut kerusuhan massa.

Insiden Panipahan serasa menjawab feeling serse Whisnu empat bulan lalu.

"Separuh diri saya lama sudah seperti Batak," demikian Whisnu menganalogikan dirinya dalam kekayaan kultur Sumut. Pemahaman itu mendukung kepiawaiannya soal psikoanalisa.

Tapi dasar analogi itu sejatinya tentang istri tercinta, Ny. Mona, yang berdarah Batak. Whisnu bahkan dikenal sebagai sosok penyayang inang simatua yang bermukim di Sinaksak, nun ... wilayah pintasan ke Danau Toba dari Tapian Dolok Simalungun.

Itulah radiks kultur yang membuat spirit Sumut sudah lama menyala di hati, ucap, dan tindakan mantan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri ini.

"Keluarga yang kuat adalah fondasi utama. Syukur keluarga saya solid, (karena itu) saya bisa fokus memimpin Polda (Sumut) ini," tegas Whisnu di hari-hari pertama menjadi Kapolda Sumut ke-24, Juni 2024 lalu.

Ucapan tulus memang doa yang kuat. Dan omongan dua puluh lima bulan lalu itu terbukti menyuplai energi dalam karier Whisnu di Polri.

Bintangnya jenderal bintang dua ini sontak kian cemerlang sepanjang delapan bulan terakhir. Fakta itu mencuat lewat sejumlah penghargaan yang diraih Whisnu di tengah masa pengabdian di Sumut.

Award pertama datang pada mid November 2025. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menganugerahi Whisnu dengan Bintang Bhayangkara Pratama.

Ini tanda kehormatan untuk dedikasi dan pengabdian tanpa cacat selama bertugas sebagai prajurit Bhayangkara.

Tiga bulan kemudian, 'bintang yang jatuh' lebih kemilau lagi. Award kali kedua ini datang dari Presiden Prabowo Subianto. Alumnus Akpol 1994 ini tercap dalam Kepres Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2026 sebagai penerima Anugerah Satyalancana Wira Karya.

Ini tanda kehormatan atas kontribusi Whisnu menggerakkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus dedikasinya dalam memperkuat rantai pasok ketahanan pangan.

Nah, bintang teranyar Whisnu datang dengan sinar lebih kemilau lagi. Terjadi awal Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto menganugerahi Whisnu dengan Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti.

Ini penghargaan tertinggi dari Presiden ke-8 RI untuk Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto atas

prestasi dan dedikasi yang luar biasa kepada bangsa dan negara lewat pengabdiannya memimpin Polda Sumatera Utara.

Maju torus, Jenderal ... (*)

Dalam kurun empat bulan, pelaku berhasil menguras uang korban hingga Rp 120 miliar. Padahal, belakangan diketahui pelaku juga berasal dari Medan dan memakai identitas palsu yang dipoles dengan AI.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai berbagai modus tindak penipuan atau scam di sektor jasa keuangan. Salah satu yang belakangan paling banyak memakan korban adalah modus berkedok asmara atau love scam.

Ketua Satgas PASTI, Rizal Ramadhani, menjelaskan baik laki-laki dan perempuan bisa menjadi korban love scam. Pelaku biasanya menggoda korban dengan 'sosok' berparas menarik, dan kebanyakan hanya hasil rekayasa AI.

"Modusnya biasanya perempuan, ngakunya perempuan. Karena semua pakai AI, suara bisa mirip, muka bisa mirip. Jadi waktu dicek muka bisa pakai AI karena mereka tampaknya perempuan," kata Rizal, saat ditemui di sela-sela acara Seminar on Scams, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2026).

Dengan sosok palsu buatan AI inilah pelaku sering kali melakukan pendekatan kepada para korban. Setelah korban merasa nyaman, pelaku akan meminta dana dengan berbagai cara, baik meminta secara langsung maupun meminta korban membeli produk tertentu.

"Terus akhirnya dimintai uang, uang itulah yang ditransfer, orangnya hilang. Kira-kira gitu sih gampangnya," jelas Rizal.

Melanjutkan penjelasan Rizal terkait modus love scam, Direktur Satgas PASTI Brigjen Pol. Djoko Prihadi mengatakan salah satu kasus dengan nilai kerugian paling besar dialami korban perempuan asal Medan yang bekerja di angkutan publik.

"Nah itu ada korban yang paling besar itu di Medan, Rp 120 miliar, ibu-ibu, dia angkutan publik," kata Djoko.

Ia menjelaskan modus love scam ini dilakukan oleh seorang pemuda yang juga berasal dari Medan. Namun dengan AI, pelaku bisa 'memoles' penampilan dan menggunakan identitas palsu agar terlihat menarik di mata korban.

"Jadi mereka memang pendekatannya luar biasa. Ganteng banget di akunnya, dia ngakunya orang Singapura, padahal sama-sama orang Medan. Korban orang Medan, pelaku orang Medan," terangnya.

Djoko mengatakan dalam kasus ini pelaku melakukan love scam selama empat bulan dan berhasil meraup Rp 120 miliar dari korban. Setelah itu pelaku langsung hilang dan tak bisa dikontak, sementara korban baru sadar telah tertipu dan melapor tiga bulan kemudian.

"Salah satu yang paling besar itu. Satu orang loh, Rp 120 miliar, empat bulan sudah amblas. Dia lapor sudah sekitar tiga bulan kemudian. Jadi kita juga tracing money-nya, money trail-nya itu sudah sulit. Ya sudah habis semua, sudah hilang," tandas Djoko.(DetikNews)

POSMETRO MEDAN,Medan – Dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) Ke-74 Tahun 2026, Bhayangkari Cabang Kota Besar Medan bersama Polrestabes Medan menggelar kegiatan khitanan massal, sebagai wujud kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan sosial yang berlangsung di Mapolrestabes Medan ini diikuti oleh 109 peserta anak dari berbagai wilayah di Kota Medan dan sekitarnya.

Khitanan massal tersebut dilaksanakan oleh tim medis profesional dari Sunat 123 Medan yang menggunakan metode Fine Sealer yakni teknik khitan modern yang metode sunat modern yang menggabungkan teknik bipolar (electrosurgical), clamp, dan lem medis.

Metode ini unggul dikarenakan tidak adanya jahitan atau perban yang menempel, hasil yang lebih estetis, dan pengerjaan yang cepat. Anak juga bisa langsung memakai celana dalam dan beraktivitas.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Bhayangkari Daerah Sumatera Utara, Ny. Mona Whisnu Hermawan beserta jajaran pengurus Bhayangkari Daerah Sumatera Utara, Ketua Bhayangkari Cabang Kota Besar Medan Ny. Nelly Jean Calvijn Simanjuntak, beserta pengurus Bhayangkari Cabang Kota Besar Medan, serta Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H.

Suasana hangat dan penuh kekeluargaan begitu terasa sepanjang kegiatan. Ketua Bhayangkari Daerah Sumatera Utara, Ny. Mona Whisnu Hermawan bersama jajaran Bhayangkari Daerah Sumatera Utara dan Bhayangkari Cabang Kota Besar Medan tampak antusias menyapa serta memberikan semangat kepada anak-anak yang mengikuti khitanan massal.

Sebagai bentuk apresiasi atas keberanian para peserta, Ny. Mona Whisnu Hermawan turut menyerahkan hadiah kepada anak-anak yang telah selesai menjalani khitan. Senyum bahagia dari para peserta dan orang tua menjadi gambaran nyata kepedulian Bhayangkari terhadap masyarakat.

Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak bersama Ketua Bhayangkari Cabang Kota Besar Medan Ny. Nelly Jean Calvijn Simanjuntak beserta seluruh pengurus Bhayangkari turut memastikan seluruh rangkaian kegiatan dipersiapkan secara matang.

Mulai dari kesiapan lokasi, fasilitas pelayanan kesehatan, alur pemeriksaan, hingga pendampingan kepada peserta dilakukan secara optimal sehingga kegiatan berlangsung aman, tertib, dan nyaman.

Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak mengatakan, kegiatan khitanan massal merupakan salah satu bentuk pengabdian Polri bersama Bhayangkari dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, khususnya melalui pelayanan sosial dan kesehatan.

"Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari bukan hanya menjadi momentum peringatan organisasi, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat kepedulian kepada masyarakat. Melalui kegiatan khitanan massal ini, kami berharap dapat membantu masyarakat sekaligus menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yang mengikuti kegiatan. Semoga apa yang kami lakukan hari ini menjadi manfaat dan semakin mempererat hubungan antara Bhayangkari , Polri, dan Masyarakat," ujar Kapolrestabes Medan.

Sementara itu, Ketua Bhayangkari Cabang Kota Besar Medan Ny. Nelly Jean Calvijn Simanjuntak menyampaikan bahwa kegiatan sosial tersebut merupakan implementasi semangat Bhayangkari untuk terus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kami sangat bersyukur kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung, khususnya tim medis Sunat 123 yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta. Kami berharap anak-anak yang mengikuti khitanan hari ini menjadi anak-anak yang sehat, berani, saleh, serta menjadi kebanggaan keluarga, bangsa, dan negara," ucap Ny. Nelly.

Melalui kegiatan khitanan massal dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari Ke-74 Tahun 2026 ini, Polrestabes Medan bersama Bhayangkari kembali menunjukkan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan sosial yang humanis dan bermanfaat.

Semangat kebersamaan, kepedulian, dan pelayanan yang tulus diharapkan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. (RED)

Persetujuan penerapan Restoratif terhada Pasutri tersebut diberikan Kajati setelah menerima pemaparan dalam ekspose dari Kajari Deli Serdang Sapta Putra, SH.,MH bersama Jaksa Penuntut Umum melalui zoom meeting kepada Kajati Sumut yang didampingi Wakajati Sumut Eko Adhyaksono, Asisten Pidana Umum Suhendri serta para Pejabat struktural bidang pidana umum Kejati sumatera Utara yang berlangsung pada Senin tanggal 6/7/2026.

Dari hasil pemaparannya, terjadinya peristiwa KDRT tersebut dikarenakan tersangka Prianggodo merasa curiga dan cemburu kepada istrinya (saksi korban) sehingga mengakibatkan emosi berlebihan dan kemudian melakukan penganiayaan, terhadap tersangka dijerat melanggar pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumahtangga.

Saat memimpin ekspose, Kajati Muhibuddin mengatakan bahwa pertikaian yang terjadi antara pasangan suami istri (Pasutri) lumrah terjadi dalam kehidupan, sehingga penyelesaian dengan penegakan hukum melalui Pemidanaan sangat dihindarkan mengingat rumahtangga tersebut telah dikaruniai anak yang masih balita dan sangat membutuhkan kehadiran kedua orangtuanya,.

"Oleh karenanya dengan mekanisme restoratif justice, Kejaksaan harus mampu membantu untuk merawat keharmonisan dan keutuhan hubungan dalam rumahtangga, ini sangat penting demi kepentingan dan masa depan keluarganya, terlebih mereka memiliki anak yang sangat membutuhkan kehadiran kedua orangtuanya" ujar Kajati.

Dalam restoratif justice, sebagai pertimbangan Jaksa dalam menerapkannya adalah dengan adanya perdamaian yang dilakukan tanpa syarat antara tersangka dan korban, kemudian pertimbangan kemanusiaan serta adanya keluarga dan tokoh masyarakat maupun pemerintah setempat yang secara sadar mendukung dan meminta dilakukannya restoratif justice.(HKTS)

Komitmen tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI) di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (7/7/2026). "Kami sedang membangun sekolah unggulan di Samosir. Ini akan menjadi SMK Pariwisata," ujar Bobby dalam sambutannya.

Menurut Bobby, sekolah tersebut tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga membentuk karakter dan kesiapan mental para siswa. Seluruh kebutuhan pendidikan akan ditanggung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

"Skemanya adalah boarding dan semua biaya ditanggung pemerintah, bukan hanya materi pembelajaran, tetapi juga kesiapan mental siswa," ungkap Gubernur, dengan nada optimistis.

Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Samosir dalam penyediaan lahan pembangunan sekolah. Menurutnya, tahapan perencanaan telah berjalan dengan baik sehingga pembangunan dapat segera direalisasikan.

"Tanahnya sudah kami siapkan, untuk tinggal kami membangun. Jadi DED-nya sudah kami buat," jelasnya.

Selain pembangunan sektor pendidikan, Bobby juga menekankan pentingnya transformasi pengelolaan kebudayaan di Sumut agar mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Menurutnya, pelestarian budaya perlu dikembangkan melalui pendekatan industri kreatif sehingga tetap lestari sekaligus memberikan manfaat ekonomi.

"Kita bukan zamannya lagi hanya melestarikan secara statis, tapi bagaimana melestarikan melalui industri," tegasnya di hadapan para tokoh PSBI.

Pada kesempatan itu, Bobby juga mengusulkan integrasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di seluruh Sumut sebagai salah satu solusi untuk mengatasi persoalan penyediaan air bersih di berbagai daerah.

Sementara itu, Ketua PSBI Effendi Simbolon menyampaikan tiga aspirasi utama yang dinilai menjadi persoalan mendasar di tengah masyarakat.

Pertama, terkait infrastruktur, ia menyoroti masih terbatasnya ketersediaan air bersih dan air irigasi di Kabupaten Samosir.

"Satu-satunya kabupaten yang di tengah air, tapi kekurangan air. Baik air bersih maupun air irigasi," ujar Effendi.

Kedua, mengenai operasional Aquafarm di kawasan Danau Toba. Menurutnya, PSBI tidak menginginkan perusahaan tersebut ditutup, tetapi meminta adanya tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.

"Kami tidak ingin menutup Aqua Farm, tapi kami minta dengan Aquafarm agar melaksanakan water and wastewater treatment," tegasnya.

Ketiga, PSBI menekankan pentingnya menjaga dan melestarikan budaya Batak sebagai warisan leluhur yang menjadi identitas masyarakat.

"Kami hidup dan dibesarkan sampai sekarang ini tidak terlepas dari DNA orang Batak itu adalah budaya. Jadi mohon, karena di dalam budaya itulah ada seni, seninya bermacam-macam," katanya.(DISU)

Sebanyak 64 peserta Pramuka Penggalang se Kota tanjungbalai berjumlah 32 peserta putra dan 32 peserta putri, 1 pimpinan kontingen, 8 Pembimbing dan 15 Staf Kontingen yang akan mengikuti Jambore Daerah Sumatera Utara XI yang diselenggarakan pada 8–12 Juli 2026 di Bumi Perkemahan Sibolangit.

Kegiatan ini menjadi ajang pembinaan karakter, kepemimpinan, serta penguatan persaudaraan antarsesama anggota Pramuka dari seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Dalam arahannya, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menyampaikan penghargaan kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Tanjungbalai beserta para pembina, pelatih, dan pendamping yang telah mempersiapkan kontingen dengan baik.

Ia berpesan agar seluruh peserta menjaga nama baik Kota Tanjungbalai dengan menunjukkan sikap disiplin, mandiri, santun, serta mengamalkan nilai-nilai Dasa Dharma dan Tri Satya Pramuka serta mampu bekerja sama dengan seluruh peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

"Anak-anakku adalah duta Kota Tanjungbalai. Tunjukkan sikap terbaik, junjung tinggi sportivitas, patuhi arahan pembina, dan jagalah nama baik Kota Tanjungbalai selama mengikuti Jambore Daerah Sumatera Utara XI," pesannya.

Wakil Wali Kota Tanjungbalai juga mengingatkan para pembina dan pendamping untuk senantiasa memberikan bimbingan dan perhatian kepada seluruh peserta selama mengikuti rangkaian kegiatan, sehingga kontingen dapat kembali ke Kota Tanjungbalai dalam keadaan sehat serta membawa pengalaman dan prestasi yang membanggakan.

Di akhir kegiatan, Wakil Wali Kota Tanjungbalai secara resmi melepas Kontingen Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Tanjungbalai untuk mengikuti Jambore Daerah Sumatera Utara XI Tahun 2026.(Red)

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya dengan Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Penang, Malaysia, Wanton Saragih Sidauruk, di ruang kerja Wakil Gubernur Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (6/7/2026).

Selain membahas penguatan konektivitas Pelabuhan Kuala Tanjung, pertemuan tersebut juga menyoroti perkembangan pekerja migran Indonesia (PMI) di Penang, serta persoalan hukum yang melibatkan nelayan Sumut di perairan perbatasan Indonesia-Malaysia.

"Kami akan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Pemprov Sumut sudah pasti akan menindaklanjuti apa yang diharapkan. Selama ini yang tidak diketahui masyarakat, ternyata Pelabuhan Kuala Tanjung sudah bisa digunakan bagi masyarakat, khususnya untuk komoditas," kata Surya.

Surya menjelaskan, Pelabuhan Kuala Tanjung memiliki terminal khusus milik PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat bahan baku dan produk aluminium. Selain itu, terdapat Kuala Tanjung Multipurpose Terminal (KTMT) yang dikelola PT Prima Multi Terminal, konsorsium Pelindo, Waskita Karya, dan Pembangunan Perumahan.

KTMT melayani kegiatan logistik untuk peti kemas maupun nonpeti kemas, meliputi curah cair, curah kering, serta general cargo. Pelabuhan Kuala Tanjung yang berada di Kabupaten Batubara dan menghadap langsung ke Selat Malaka juga merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diproyeksikan menjadi pelabuhan hub internasional sekaligus pusat transshipment terbesar di wilayah barat Indonesia.

Sementara itu, Konsul Jenderal RI Penang, Wanton Saragih Sidauruk, mengatakan Pelabuhan Kuala Tanjung dan Penang Port telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pada 2 September 2025. Menurutnya, kerja sama tersebut perlu diperkuat melalui dukungan Pemprov Sumut serta kalangan dunia usaha, termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

MoU antara PT Prima Multi Terminal (PMT) dan Penang Port berfokus pada pengembangan konektivitas logistik, pengapalan peti kemas internasional, serta kegiatan alih muat (transshipment) di Selat Malaka. Kerja sama tersebut membuka rute pelayaran peti kemas reguler secara langsung antara Pelabuhan Kuala Tanjung dan Penang, sehingga memperlancar arus ekspor-impor, memperluas peluang perdagangan dan investasi Indonesia-Malaysia, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di Sumut.

"Pada tanggal 23 Juni kami telah bertemu CEO Penang Port Malaysia. Di pertemuan itu kami mendorong agar konektivitas Kuala Tanjung lebih ditingkatkan lagi. Selain itu kami juga bertemu dengan pihak Kuala Tanjung. Kalau bisa dilakukan pengaturan, barang-barang agar bisa dikirim ke Penang Port dengan jarak lebih dekat. Dari Kuala Tanjung ke Penang Port jaraknya sekitar enam jam, lebih dekat. Penang adalah pusat semikonduktor, industri hulu yang strategis dan menjadi penopang industri lainnya seperti elektronik, komunikasi, otomotif, dan lainnya," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Wanton juga menyampaikan perkembangan pekerja migran Indonesia di Penang. Menurutnya, Pulau Penang masih menjadi salah satu tujuan utama masyarakat Indonesia untuk bekerja. Sejak 2022, tercatat lebih dari 21 ribu pekerja telah menandatangani kontrak kerja di wilayah tersebut. Sementara pada periode Januari–Juni 2026, jumlah kontrak kerja yang tercatat mencapai 5.255.

Terkait perlindungan nelayan, Wanton mengungkapkan bahwa pada 2023 terdapat 123 nelayan asal Sumut yang tersangkut kasus hukum akibat melintasi batas wilayah perairan Indonesia-Malaysia. Sebagian besar berasal dari Kabupaten Deliserdang, Batubara, dan Asahan.

Namun demikian, jumlah kasus tersebut terus mengalami penurunan, yakni menjadi 24 kasus pada 2024 dan 16 kasus sepanjang 2025. Sementara untuk periode Januari–Juni 2026, belum ditemukan nelayan asal Sumut yang melanggar batas wilayah perairan hingga berhadapan dengan proses hukum di Malaysia.(DISU)

FOTO

Patroli berlangsung mulai pukul 00.00 WIB hingga 04.00 WIB dengan melibatkan satu SST Tim Patroli Satbrimob Polda Sumut yang dipimpin IPDA Jhones M. Marpaung, S.H.

Sebelum bergerak ke lapangan, seluruh personel mengikuti apel pengecekan dan pemberangkatan di Mako Sat K.E. Lumi Medan guna memastikan kesiapan personel maupun perlengkapan operasional.

Selama patroli, personel menyambangi pelaku UMKM di kawasan Jalan Cemara, Gang Pinus Raya. Dalam kegiatan tersebut, petugas berdialog dengan masyarakat untuk menyampaikan tujuan patroli sekaligus menyerap informasi terkait potensi gangguan keamanan di lingkungan sekitar.

Patroli kemudian dilanjutkan ke Jalan Pertahanan, tepatnya di Simpang Tol Tanjung Mulia, yang menjadi salah satu titik pengawasan guna mengantisipasi aktivitas konvoi geng motor. Selanjutnya, personel bergerak menuju Jalan Kapten Sumarsono, Simpang Empat Gaperta Ujung, untuk melakukan pemantauan serupa.

Tim patroli juga menyisir kawasan Jalan Gatot Subroto KM 7 Kampung Lalang. Di lokasi tersebut, personel Brimob berkoordinasi dengan personel Kijang Helvetia yang tengah melaksanakan patroli rutin dalam rangka mengantisipasi tindak pidana 3C, yakni pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan apel konsolidasi dan pengecekan personel kembali di Mako K.E. Lumi Medan.

Dari hasil patroli, situasi di sejumlah lokasi terpantau aman dan kondusif. Kehadiran personel Brimob juga mendapat sambutan positif dari masyarakat yang menyampaikan apresiasi atas upaya kepolisian menjaga keamanan pada malam hingga dini hari.

Selain melakukan patroli, personel turut memberikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan lingkungan.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, S.I.K., M.H., mengatakan patroli preventif akan terus dilaksanakan secara konsisten sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.

"Patroli rutin yang dilaksanakan jajaran Brimob merupakan langkah preventif untuk menekan potensi gangguan kamtibmas, khususnya aksi geng motor, kejahatan jalanan, maupun tindak pidana 3C. Polda Sumut berkomitmen menghadirkan personel di lapangan sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman," ujar Ferry.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus bersinergi dengan kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan atau berpotensi mengganggu ketertiban umum. Kolaborasi antara polisi dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif," pungkasnya.(HPSU)

Penggerebekan dilakukan pada Senin (6/7/2026) di sebuah lokasi di Jalan Kolam Renang, Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo. Operasi dipimpin langsung Kasatresnarkoba Polres Karo AKP Jonny H. Pardede, S.H., didampingi Kanit I Satresnarkoba beserta personel Satresnarkoba dan personel Polsek Berastagi.

Saat melakukan penyisiran di lokasi yang diduga dijadikan tempat menggunakan narkotika jenis sabu, petugas menemukan sejumlah plastik klip kosong yang diduga bekas kemasan sabu serta alat hisap (bong). Namun, tidak ditemukan narkotika yang masih tersisa.

"Diduga narkotika telah habis digunakan sebelum petugas tiba di lokasi, sehingga yang ditemukan hanya barang-barang bekas yang mengindikasikan aktivitas penyalahgunaan narkotika," ujar Kasatresnarkoba Polres Karo AKP Jonny H. Pardede, S.H.

Usai dilakukan pemeriksaan, personel kepolisian bersama masyarakat yang didampingi Kepala Lingkungan Gundaling I memusnahkan barak tersebut dengan cara dibakar agar tidak kembali dimanfaatkan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba.

Dalam penggerebekan itu, petugas turut mengamankan empat pria berinisial R.G. (38), S.G. (45), R.S. (43), dan J.S. (32) untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait keberadaan mereka di lokasi.

AKP Jonny H. Pardede menjelaskan, tidak ditemukannya narkotika saat penggerebekan diduga karena informasi mengenai keberadaan lokasi tersebut telah lebih dahulu viral di media sosial. Kondisi itu diduga dimanfaatkan oleh para pengguna maupun pihak yang berada di lokasi untuk melarikan diri atau menghilangkan barang bukti sebelum petugas tiba. Meski demikian, polisi tetap menemukan sejumlah plastik klip kosong yang diduga bekas kemasan sabu serta alat hisap (bong) yang menguatkan dugaan bahwa lokasi tersebut kerap digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika.

"Peran aktif masyarakat sangat kami harapkan. Setiap informasi akan kami tindak lanjuti sebagai bentuk komitmen Polres Karo dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Karo," tegasnya.(HPK)

Komitmen pemberantasan narkoba ini terus ditunjukkan polres Binjai, melalui operasi under cover oleh sat narkoba sehingga berhasil menangkap seorang pria yang diduga sebagai bandar narkoba di wilayah hukum Polres Binjai, "ucap KasatNarkobaAKP Ismail Pane, S.H., M.H.,

Penangkapan terhadap terduga ini diawali dengan adanya informasi dari masyarakat yang direspon langsung oleh KasatNarkobaAKP Ismail Pane, S.H., M.H., untuk menindak lanjuti informasi tersebut kemudian memerintahkan anggotanya untuk melakukan penyelidikan.

" Barang bukti yang diamankan dari pelaku RAR (26) tersebut yaitu, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 10,07 gram serta 1 buah kaca pirek.,

" Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI No. 35 Thn 2009 tentang Narkotika, dengan Ancaman hukuman Penjara minimal 4 Tahun dan maksimal 12 tahun, tegas AKP Ismail Pane, S.H., M.H.,

Kapolres Binjai AKBP Mirzal Maulana, S.I.K., S.H., M.M., M.H., menegaskan keberhasilan pengungkapan ini merupakan bentuk keseriusan Polres Binjai dalam memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya.

"Kami berkomitmen penuh untuk memberantas narkoba serta peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam memberikan informasi demi menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika," tegas Kapolres Binjai.

Masyarakat juga tetap diimbau untuk tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan melalui layanan Call Center 110 Polri, ucap AKBP Mirzal.(HPB)

Turut hadir Asisten Ekbang Tajul Abrar, Kepala Kesbangpol diwakili Kabid Bidang Politik Dalam Negeri Gita Riana.

Plt Ketua DPC Partai Demokrat Kota Tanjungbalai Nurhimsyah Junedi menyampaikan terimakasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam hal ini bapak Wali Kota Tanjungbalai menerima kunjungan dari pengurus DPC Partai Demokrat Kota Tanjungbalai.

Nurhimsyah menyatakan kedatangannya bersama pengurus turut mengundang dan ikut serta dalam pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI (Asri, Sehat, Rapi, dan Indah), program Langit Biru, serta persiapan menyambut HUT Partai Demokrat Ke-25 dengan pelaksanaan aksi gotong royong dan kerja bakti massal, bakti sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan yang akan dilaksanakan pada 17 Juli mendatang dipusatkan di Pasar Suprapto dan Masjid Menara Lima.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Mahyaruddin Salim menyambut baik apa yang akan dilaksanakan oleh DPC Partai Demokrat Kota Tanjungbalai melalui gerakan ASRI dengan aksi gotong royong tersebut.

Beliau mengatakan nantinya pada pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Tanjungbalai akan mendukung dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan dinas lainnya seperti BPBD saat pelaksanaan kegiatan hingga selesai, sebutnya.

"Kami dari Pemko Tanjungbalai mengucapkan selamat menyambut HUT Partai Demokrat Ke-25 tahun 2026, Audiensi ini menegaskan kolaborasi pemerintah daerah dengan partai politik dalam mewujudkan lingkungan bersih dan pelayanan sosial yang merupakan bagian dari Visi Tanjungbalai EMAS (Elok, Maju, Agamais dan Sejahtera)," tutup Wali Kota Mahyaruddin Salim.(RED)

Dalam sambutannya, Wali Kota Mahyaruddin Salim menyampaikan beberapa hal kepada para pejabat yang dilantik, yakni peningkatan kinerja dan keselarasan visi-misi yang mencakup komitmen total yang menegaskan bahwa jabatan baru adalah amanah yang menuntut peningkatan kinerja.

"Bukan sekadar pergantian posisi, satu arah gerak guna memastikan seluruh program kerja di unit masing-masing tegak lurus dan selaras dengan visi dan misi Pemko Tanjungbalai serta target berbasis output dalam mengajak seluruh jajaran untuk fokus pada pencapaian target yang konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat," jelasnya.

Selanjutnya, wali kota meminta agar para pejabat yang dilantik berinovasi untuk kemudahan dan percepatan layanan diera digitalisasi dalam mendorong lahirnya terobosan baru (baik berbasis teknologi maupun simplifikasi birokrasi) untuk memangkas waktu pelayanan.

Serta menerapkan prinsip layanan yang menekankan bahwa layanan publik di Tanjungbalai harus mengusung prinsip "lebih cepat, lebih mudah, dan transparan" serta responsif dalam mengubah pola pikir dari "dilayani" menjadi "melayani", serta tanggap terhadap keluhan atau masukan dari warga.

Wali Kota Mahyaruddin juga menekankan untuk membangun kolaborasi dan kerja sama tim dalam unit kerja yang didasari gaya kepemimpinan, membangun komunikasi terbuka dan sehat antar lini dan membangun sinergitas lintas sektor

Lanjut wali kota, seluruh pejabat yang dilantik sudah saatnya harus bisa menjadi branding untuk kemajuan Kota Tanjungbalai dan siap menjadi duta daerah, siap mempromosikan potensi lokal yang akan membawa citra positif membangun citra daerah yang ramah investasi, maju dan berprestasi.

"Saya menegaskan agar menjunjung tinggi penegakan kode etik dan disiplin jabatan, berintegritas serta menjaga sumpah jabatan yang baru saja diucapkan," tutupnya.

Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut, Wakil Wali Kota, Muhammad Fadly Abdina, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Fitra Hadi, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Anwar Ruji, Kepala BKPSDM, Ahmad Suangkupon dan jajaran BKPSDM.

Adapun pejabat tinggi pratama yang dilantik, Hamdani, SE, M.Si, sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai

Heri Antoni, S.STP., M.AP, sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai.

Sedangkan Pejabat Administrator dan Pengawas yakni, Mahnim Pane, SE, MM, menjabat sebagai Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungbalai.

Ilin Sundari, S. Kep, Ns, menjabat Kepala Seksi Rujukan,Ketenagaan dan Fasilitas Pelayanan Medis pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.

Budi Ismail Siregar, ST, menjabat Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungbalai.

Asmah Syam Sinaga, SH, M.A.P, menjabat sebagai Sekretaris pada Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai.

Darmawati, A.Md, menjabat Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai

Eri Yusandi, SH, menjabat Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai.

Para Pejabat Fungsional yang dilantik diantaranya, Melva Hayati Nasution, S.K.M, Perencana Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia-Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai

Rudian Syah Nasution, S.T. Perencana Ahli Muda pada Bidang Anggaran-Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai

Marina Siregar, S.K.M, sebagai Auditor Ahli Pertama pada Inspektur Pembantu IV-Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai.

Jocelyne Patricia Limbong, S.Tr.IP, sebagai Auditor Ahli Pertama pada Inspektur Pembantu IV-Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai.

Elvanzari Hasdiana Hasan, S.T, sebagai Perencana Ahli Pertama pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tanjungbalai.

Dahniar Marpaung, SH, sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Umum dan Keuangan-Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai.

Syahrial Effendi, SH, sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Sekretariat Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Tanjungbalai.

Sementara satu orang pejabat Kepala Puskesmas yakni, Mawaddah Batubara, S.Tr.Keb NIP, menjabat Kepala Puskesmas Sei Tualang Raso-Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai.(Red)

Dalam sambutannya, Wali Kota Binjai menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Binjai terus berkomitmen melakukan berbagai pembenahan dan pembangunan di berbagai sektor sebagai upaya mewujudkan Kota Binjai yang semakin maju, sejahtera, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah. Menurutnya, berbagai program prioritas terus didorong, mulai dari peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan hingga penguatan perekonomian masyarakat, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengembangan sumber daya manusia.

"Kami menyadari bahwa mewujudkan cita-cita pembangunan tersebut tidak dapat dilakukan sendiri. Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta dukungan DPRD sebagai mitra strategis dalam pembangunan," ujar Amir Hamzah. Ia menambahkan, dukungan anggaran yang memadai juga menjadi faktor penting agar berbagai program prioritas dapat terlaksana secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui kunjungan kerja tersebut, Wali Kota berharap berbagai kebutuhan pembangunan dan usulan program strategis Kota Binjai dapat menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. "Kami optimistis, dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang sama, pembangunan di Kota Binjai akan berjalan lebih cepat, lebih merata, serta semakin berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Pada kesempatan yang sama, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil XII menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat Kota Binjai. Beberapa isu yang menjadi perhatian meliputi peningkatan infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan, penyediaan lapangan pekerjaan, penanganan banjir, pemberantasan penyalahgunaan narkotika, serta peningkatan kesadaran masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wali Kota Binjai menegaskan bahwa seluruh persoalan tersebut merupakan tanggung jawab bersama. "Ini menjadi fokus kita bersama agar ke depan Pemerintah Kota Binjai semakin baik. Kami juga berharap kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat terus diperkuat demi mendukung percepatan pembangunan di Kota Binjai," ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua Tim Edi Surahman Sinuraya, Sekretaris Dr. Hj. Meriahta Sitepu, M.K.M., serta anggota tim H. M. Yusuf, S.H., M.Hum., Rudi Alfahri Rangkuti, S.H., M.Si., Drs. H. Abdul Khair, M.M., dan Fatimah, S.Si., M.Pd. Hadir pula Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Dr. Erwin Hotmansyah Harahap, S.STP., M.M., Sekretaris Daerah Kota Binjai Chairin F. Simanjuntak, S.Sos., M.M., para pimpinan organisasi perangkat daerah Kota Binjai, para Asisten Setdako Binjai, para staf ahli Wali Kota Binjai, serta para camat dan lurah se-Kota Binjai. ( Oji )

Dalam konferensi pers usai persidangan, Selasa, (7/7), tim penasihat hukum menyatakan tuntutan pidana 10 tahun penjara yang diajukan JPU tidak sejalan dengan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan.

Menurut penasihat hukum Dedy Daulay, tidak terdapat alat bukti maupun keterangan saksi yang secara langsung menerangkan bahwa Fadly merupakan pihak yang menyebabkan kematian korban. Pihaknya mengakui kliennya berada di lokasi tawuran, namun keberadaan seseorang di tempat kejadian, menurut mereka, tidak otomatis membuktikan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan.

Atas dasar itu, tim pembela meminta majelis hakim persidangan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan.

Perdebatan Tak Lagi Sekadar Mercon SOS

Perkara ini berkembang menjadi perdebatan ilmiah mengenai penyebab kematian korban.

Jaksa mendalilkan korban meninggal akibat tembakan suar (mercon SOS). Namun dalam persidangan, ahli forensik yang dihadirkan pihak terdakwa, Dr drAsan Petrus Mked (For) Sp F M, menyampaikan pendapat berbeda.

Menurutnya, hasil visum yang dipelajari tidak menyimpulkan bahwa luka korban berasal dari tembakan Mecon Suar jenis SOS. Ia menilai masih diperlukan dasar ilmiah yang lebih kuat untuk membedakan luka bakar akibat suar dengan luka akibat sumber panas lainnya.

Bahkan, berdasarkan kajian terhadap hasil visum, Asan menjelaskan, karakter luka yang ditemukan lebih menyerupai luka tembak yang masuk. Karena itu, ia tidak sependapat dengan kesimpulan yang menyebut korban meninggal akibat tembakan suar sebagaimana menjadi dasar dakwaan.

Perbedaan pendapat dua ahli tersebut menjadi salah satu titik paling krusial selama persidangan karena menyangkut sebab kematian korban.

Proyektil yang Tak Pernah Dihadirkan

Tim penasihat hukum juga menyoroti belum dihadirkannya proyektil yang menurut mereka menjadi barang bukti penting untuk memastikan penyebab kematian korban.

Mereka mempertanyakan bagaimana penyebab kematian dapat dipastikan apabila proyektil yang diduga menjadi penyebab luka tidak pernah diperlihatkan dalam proses pembuktian.

Isu tersebut sebelumnya juga menjadi salah satu sorotan dalam rangkaian pemberitaan perkara ini karena dinilai berkaitan langsung dengan pembuktian ilmiah terhadap penyebab kematian korban. Sementara itu, jaksa tetap berpendapat alat bukti yang diajukan telah memenuhi unsur pembuktian sebagaimana dakwaan.

Mens Rea dan Beban Pembuktian

Dalam hukum pidana, pembuktian tidak hanya menyangkut actus reus (perbuatan pidana), tetapi juga mens rea, yakni sikap batin atau niat jahat pelaku ketika melakukan suatu tindak pidana. Unsur tersebut menjadi bagian penting dalam pertanggungjawaban pidana dan harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah, bukan sekadar dugaan.

KUHAP juga mengatur bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Adapun jenis alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Prinsip tersebut sejalan dengan asas praduga tak bersalah, yakni setiap orang harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, penilaian apakah seluruh unsur pidana telah terbukti sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim setelah menilai seluruh alat bukti yang diajukan para pihak.

Tidak Ada Saksi yang Menunjuk Fadly

Penasihat hukum lainnya, Jery Panjaitan, mengatakan sepanjang persidangan tidak ada satu pun saksi yang menyatakan Fadly sebagai orang yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Selain itu, menurut tim pembela, posisi luka korban yang disebut berasal dari arah belakang hingga menembus dada bagian depan juga dinilai tidak selaras dengan posisi para pihak yang saling berhadapan ketika tawuran berlangsung.

Mereka juga mengungkap dugaan adanya tindakan berlebihan saat penangkapan terhadap Fadly yang menyebabkan luka pada kedua kakinya. Dugaan tersebut telah dilaporkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Menunggu Putusan Hakim

Di sisi lain, Lorita Tupaida Pane tetap berpendapat Fadly terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ternatif menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun.

Kini, seluruh perdebatan mengenai status mercon SOS, keberadaan proyektil, perbedaan pendapat ahli forensik, hasil visum, hingga kekuatan alat bukti berada di tangan majelis hakim.

Putusan nantinya akan menjadi penentu apakah seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan benar-benar terbukti menurut hukum, atau justru tidak memenuhi standar pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, vonis tidak didasarkan pada dugaan ataupun opini, melainkan pada fakta yang terungkap di persidangan dan alat bukti yang dinilai sah menurut hukum.(erni)

Dokter NS , didampingi kuasa hukumnya Betman Sitorus, mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara (Sumut) untuk memenuhi panggilan penyidik pada Selasa (7/7/2026). Panggilan ini merujuk pada bukti laporan polisi dengan nomor laporan LP/B/434/III/2026/Polda Sumut tertanggal 16 Maret 2026.

Kuasa Hukum RS Santa Elisabeth Medan, Betman Sitorus, menyatakan bahwa seluruh tindakan medis yang diberikan kepada mendiang Jesicca Sipayung sudah berjalan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku.

"Sudah sesuai SOP. Kita dari pihak rumah sakit senantiasa berupaya agar pasien sembuh. Sama sekali tidak ada unsur kelalaian dalam pelayanan, apalagi yang sifatnya kesengajaan," ujar Betman kepada awak media di Mapolda Sumut.

Betman juga menyayangkan sekaligus membantah keras narasi dugaan malapraktik yang sempat beredar di beberapa media massa. Pihaknya merasa dirugikan atas penggiringan opini tersebut.

"Tidak ada malapraktik. Kami sangat keberatan karena belum ada putusan pengadilan yang menyatakan kami melakukan malapraktik. Kami tidak terima tuduhan itu," tegasnya.

Terkait agenda yang berlangsung di Ditreskrimsus Polda Sumut, Betman menjelaskan bahwa sempat dilakukan upaya mediasi antara kedua belah pihak. Namun, pertemuan tersebut belum membuahkan kesepakatan.

"Ya, sementara untuk mediasi hari ini kemungkinan besar belum ada kesepakatan. Mungkin lain kali. Proses hukum tetap berlanjut dan mungkin masih ada tahapan-tahapan berikutnya," jelas Betman saat ditanya mengenai kelanjutan langkah hukum ke depan.

Ia juga enggan berkomentar lebih jauh mengenai ranah penyelidikan. "Kalau mengenai langkah penyelidikan, silakan tanya ke penyidik. Kami tidak punya kewenangan di sana," tambahnya.

Betman menegaskan profesionalitas kliennya, Ia menjamin bahwa dr. NS telah melakukan tugasnya sebagai klinisi dengan sangat terukur, bahkan untuk kasus-kasus yang memiliki tingkat keparahan tinggi.

"Kami keberatan ada tuduhan yang ada dimedia massa. Dr. NS tidak pernah melakukan malapraktik, begitu pula rumah sakit. Semua sudah sesuai standar. Diagnosa sudah tegak dan tindakan dilakukan sesuai prosedur. Bahkan untuk kasus yang lebih parah dari ini pun, dr. Nelly melakukan sesuai SOP yang sama kepada pasien," pungkas Betman didampingi dr. NS sebelum meninggalkan gedung Ditreskrimsus Polda Sumut. (Dam)