Kegiatan pada Selasa (28/7/2026) malam yang dimulai pukul 21.00 WIB itu dipimpin Pelda Bambang Suriyanto bersama empat personel Babinsa.

Patroli turut melibatkan unsur Karang Taruna/Ormas Pemuda Pancasila Kecamatan Tanah Jawa yang dipimpin oleh A. Priadi, serta masyarakat setempat sebagai wujud sinergi dalam menjaga kondusivitas wilayah.

Selama patroli, --seperti diwartakan dari sebuah postingan anonim facebook @Kodim Simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 30 Juli 2026-- petugas menyambangi sejumlah titik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, seperti Indomaret dan Alfamart Kelurahan Tanah Jawa, kawasan Pekan (Pasar Tradisional) Tanah Jawa, serta SPBU Balimbingan.

Di lokasi itu, personel memberikan imbauan kepada masyarakat, khususnya kalangan remaja, agar menjauhi penyalahgunaan narkoba, tidak terlibat balap liar, serta menghindari berbagai aktivitas yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Selain memberikan edukasi, personel patroli juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dengan mengaktifkan kembali budaya siskamling dan segera melaporkan apabila menemukan hal-hal yang berpotensi mengganggu keamanan.

Kegiatan patroli berlangsung dalam suasana aman dan kondusif dengan didukung cuaca yang cerah.

Pukul 22.30 WIB, seluruh rangkaian patroli selesai dilaksanakan tanpa ditemukan kejadian menonjol.

Melalui kegiatan ini, Koramil 10/Tanah Jawa berharap sinergi antara TNI, komponen masyarakat, dan seluruh elemen daerah semakin kuat sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, serta terbebas dari tindak kriminalitas demi mendukung stabilitas wilayah Kabupaten Simalungun.***

Fenomena ini telah menjadi perhatian publik sejak akhir Juni 2026, di mana busa mirip salju memenuhi aliran sungai hingga meluber ke area persawahan warga.

Dalam pernyataan sikap resminya yang diterima wartawan, Kamis (30/7/2026), Komnas PPLH Wilayah Sumatera Utara menyebut kemunculan busa tersebut sebagai indikasi masuknya bahan pencemar ke badan sungai.

Busa pada sungai biasanya disebabkan oleh surfaktan atau deterjen, limbah domestik, limbah industri, bahan organik dengan beban COD dan BOD tinggi, serta senyawa kimia lainnya yang dibuang tanpa pengolahan memadai.

"Fenomena ini memicu kekhawatiran karena sungai bukanlah tempat pembuangan limbah, melainkan ekosistem yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat," tegas pernyataan tersebut.

Fenomena busa tebal yang muncul sejak dini hari sekitar 30 Juni 2026 telah mengganggu warga di tiga desa di Kecamatan Percut Sei Tuan. Busa tidak hanya mencemari sungai hingga ke muara, tetapi juga menggenangi saluran irigasi pertanian.

Warga dan nelayan setempat resah karena potensi dampak terhadap biota air dan kesehatan masyarakat yang bergantung pada sumber daya air sungai.

Komnas PPLH menekankan bahwa kerusakan kualitas air sungai berpotensi mengancam kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan di Sumatera Utara.

Organisasi lingkungan ini mendesak seluruh pihak terkait untuk segera mengambil langkah konkret:

Melakukan investigasi dan penelusuran sumber pencemar (pollution source tracking) dari hulu hingga hilir Sungai Percut, termasuk pemeriksaan saluran pembuangan domestik, aktivitas usaha, dan industri yang berpotensi membuang limbah.

Pengujian kualitas air secara komprehensif, meliputi parameter surfaktan (MBAS), COD, BOD, DO, TSS, fosfat, minyak dan lemak, pH, serta parameter lain sesuai karakteristik pencemar.

Memastikan kepatuhan pengelolaan lingkungan bagi seluruh kegiatan usaha dan industri di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Percut, termasuk pengoperasian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai baku mutu.

Mendorong keterbukaan informasi lingkungan kepada masyarakat, karena sungai merupakan sumber kehidupan yang harus dijaga bersama.

Komnas PPLH menegaskan bahwa penyebab pasti busa putih tetap harus ditentukan melalui uji laboratorium dan investigasi lapangan, bukan hanya berdasarkan tampilan visual semata.

Di akhir pernyataannya yang dikeluarkan di Medan pada Juli 2026, Komnas PPLH Wilayah Sumatera Utara mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan organisasi lingkungan untuk bahu-membahu menjaga Sungai Percut.

"Selamatkan Sungai Hari Ini, Selamatkan Kehidupan Generasi Mendatang," demikian slogan yang disampaikan dalam pernyataan tersebut.

Sebelumnya, warga dikejutkan dengan adanya gumpalan busa berwarna putih di permukaan air sungai di kawasan Deli Serdang. Terlihat air sungai tersebut mengalir ke muara sungaiPercut yang berada di kawasan Jalan M. Yusuf Jintan, Pematang Lalang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu (1/7/2026).

Buih busa tebal tersebut tampak mengapung memenuhi permukaan air dan mengalir deras menuju muara sungaiPercut yang membelah kawasan Jalan M. Yusuf Jintan, Pematang Lalang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Fenomena ini mulai terlihat sejak Selasa (30/6/2026) dini hari.

Nahasnya, zat polutan yang menyerupai salju tersebut tidak hanya mencemari ekosistem jalur sungai, melainkan juga meluap dan masuk ke areal persawahan produktif milik warga di tiga desa sekaligus, yakni Desa Pematang Lalang, Desa Percut, dan Desa Cinta Rakyat.

Seorang nelayan lokal, Zainal Abidin (64), membenarkan adanya aliran gumpalan busa berwarna putih dalam volume yang cukup besar di permukaan sungaiPercut tersebut. Menurut dugaannya, buih busa itu berasal dari buangan limbah industri.

"Iya benar ada buih kemarin. Bergerak sampai ke muara sana, lama-lama air pasang itu, lalu habis. Habis karena ditiup angin juga. Ya kata orang, cerita-cerita orang itu dari limbah. Tapi kita enggak tahu dari mana pabriknya," ucap Zainal Abidin, saat diwawancarai wartawan, Rabu (1/7/2026).

Kemunculan limbah busa misterius dalam jumlah masif ini tak pelak membuat masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai menjadi dirundung rasa was-was dan khawatir akan dampak jangka panjang terhadap lingkungan.

Kendati demikian, Zainal memastikan bahwa hingga saat ini belum ada laporan mengenai warga atau petani yang terserang penyakit akibat kontak langsung dengan sisa-sisa gumpalan busa tersebut.

"Penyakit kulit enggak ada. Karena airnya kan bertukar (pasang surut). Sebentar lagi naik airnya dan kembali jernih," beber pria yang sudah berprofesi sebagai nelayan selama kurang lebih 40 tahun ini.

Meski pencemaran lingkungan ini telah berimbas pada sektor pertanian dan perikanan di tiga desa (Pematang Lalang, Percut, dan Cinta Rakyat), warga mengaku belum ada menerima tindakan ataupun sosialisasi dari instansi terkait.

Hingga saat ini, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, dilaporkan belum turun ke lapangan untuk melakukan uji sampel air maupun menyelidiki aktor utama atau pabrik yang membuang limbah tanpa diolah tersebut ke aliran sungai.(REL/TRB)

Patroli yang dimulai pukul 20.00 WIB dipimpin Serka Hendri Susanto bersama Sertu M. Razali dan Sertu A. Simorangkir, serta melibatkan kepala lingkungan dan warga masyarakat.

Kegiatan ini,--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Kodim simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 30 Juli 2026-- merupakan bagian dari komitmen TNI AD dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan di lingkungan masing-masing.

Selama patroli, personel menyusuri sejumlah titik strategis di kawasan Parapat, di antaranya SPBU Parapat, Bank Sumut, Bank BRI, Indomaret, kawasan hotel, serta ruas Jalan SM Raja, Jalan TPR Sinaga, Jalan Josep Sinaga, hingga Jalan Merdeka.

Kehadiran Babinsa di lokasi-lokasi tersebut bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan.

Selain memantau situasi wilayah, personel Koramil 11/GSB juga memberikan imbauan kepada masyarakat yang melintas menuju Kota Pematangsiantar maupun sebaliknya agar selalu meningkatkan kewaspadaan selama perjalanan.

Di sejumlah titik yang menjadi tempat berkumpulnya remaja, Babinsa turut mengedukasi generasi muda agar menjauhi penyalahgunaan narkoba, tidak melakukan balap liar, serta menghindari berbagai aktivitas negatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Dengan kondisi cuaca yang cerah, seluruh rangkaian patroli berlangsung aman, tertib, dan lancar. Kegiatan berakhir pada pukul 22.00 WIB tanpa adanya kejadian menonjol.

Melalui kegiatan patroli rutin ini, Koramil 11/Girsang Sipangan Bolon berharap sinergi antara TNI, aparat kewilayahan, dan masyarakat terus terjalin erat sehingga kawasan Parapat sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Simalungun tetap aman.***

Kehadiran Babinsa dalam kegiatan itu, --seperti diwartakan dari sebuah postingan anonim facebook @Kodim Simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 30 Juli 2026-- menjadi bagian dari komitmen TNI AD untuk terus mendukung program pemerintah di bidang kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya percepatan penurunan angka stunting serta peningkatan kualitas gizi masyarakat di wilayah binaan.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari perwakilan Camat Panei, dilanjutkan sambutan Pangulu Nagori Bangun Sitolubah, sosialisasi kesehatan oleh Bidan Desa, dan diakhiri dengan penyerahan makanan tambahan kepada para penerima manfaat.

Program PMT tidak hanya menjadi sarana pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga menjadi momentum edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya asupan nutrisi yang seimbang selama masa kehamilan, menyusui, pertumbuhan balita, hingga menjaga kesehatan para lansia.

Serma Bobby Manurung menyampaikan bahwa Babinsa akan terus hadir mendampingi berbagai program kemasyarakatan sebagai bentuk pengabdian TNI kepada rakyat.

"Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan pendampingan dan motivasi agar semakin peduli terhadap kesehatan keluarga. Sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat merupakan kunci untuk menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas," ujarnya.

Kegiatan berlangsung dengan penuh kebersamaan dan mendapat sambutan positif dari warga. Selain mempererat hubungan antara aparat, pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat, kegiatan tersebut juga memperkuat semangat gotong royong dalam membangun kualitas kesehatan masyarakat dari tingkat desa.***

TimnasIndonesia tengah berjuang di Piala AFF 2026. Di bawah kendali John Herdman, Skuad Garuda memulainya dengan manis. Mereka meraih kemenangan telak 5-1 atas Kamboja dalam laga pertama Grup A Piala AFF 2026.

TimnasIndonesia memulai kampanye mereka dengan meyakinkan. Akan tetapi, perjalanan Skuad Garuda masih sangat panjang. Rizky Ridho dan kawan-kawan masih harus menghadapi lawan kuat di fase grup seperti Singapura dan Vietnam.

Sebagai mantan pelatih, Shin Tae-yong berdoa agar TimnasIndonesia meraih hasil positif di Piala AFF 2026. Meski sudah tidak menukangi Skuad Garuda, ia masih tetap memberikan dukungan kepada para mantan anak asuhnya.

"Saya berharap TimnasIndonesia bisa meraih hasil yang baik di Piala AFF kali ini. Itu yang saya doakan dari dalam hati," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai laga melawan Port FC, dikutip Kamis (30/7/2026).

Persija Jakarta sendiri jadi salah satu tim penyumbang terbanyak ke skuad TimnasIndonesia di Piala AFF 2026. Total ada enam pemain Macan Kemayoran yang masuk dalam skuad, yakni Jordi Amat, Rizky Ridho, Shayne Pattynama, Nadeo Argawinata, Dony Tri Pamungkas, dan Rayhan Hannan.

Keenam pemain ini praktis tidak bisa membela Persija Jakarta yang sedang berjuang di Piala Presiden 2026. Dalam dua pertandingan yang telah dilewati, Macan Kemayoran masih belum meraih kemenangan. Mereka kalah 0-1 dari Persebaya Surabaya di laga pertama, dan teranyar bermain imbang 2-2 kontra Port FC.

Shin Tae-yong mengaku absennya enam pemain yang saat ini memperkuat TimnasIndonesia cukup berpengaruh pada performa tim. Akan tetapi, menurutnya, kendala terbesar Persija Jakarta saat ini pada minimnya waktu persiapan skuad.

"Ya, secara keseluruhan memang ada pengaruh yang cukup besar terhadap tim karena enam pemain kami dipanggil ke tim nasional. Namun, yang menjadi masalah sebenarnya adalah para pemain tersebut datang tanpa sempat menjalani persiapan bersama tim. Jadi, menurut saya itulah kendala terbesar yang kami hadapi saat ini," ujar Shin Tae-yong.

Ketika disinggung soal performa anak asuhnya yang sedang membela TimnasIndonesia, Shin Tae-yong mengaku tidak bisa memberikan komentar. Pasalnya, ia belum sempat menyaksikan pertandingan Skuad Garuda saat bungkam Kamboja di Piala AFF 2026.

"Saya sebenarnya belum sempat menyaksikan pertandingan tim yang berlaga di Piala AFF, termasuk saat melawan Kamboja. Karena itu, saya belum bisa memberikan komentar mengenai hal tersebut," pungkas Shin Tae-yong.(JawaPos)

Pelaku ditangkap dari sebuah bengkel yang berada di Dusun I Mainu Tengah, Kecamatan Dolok Merawan, pada Selasa (21/7/2026) malam.

Pengungkapan kasus itu berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan adanya dugaan transaksi narkotika di lokasi itu.

Menindaklanjuti laporan itu, tim Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan terduga pelaku di lokasi.

Dalam keterangannya, Kasat Resnarkoba Polres Tebing Tinggi AKP Jimmy R. Sitorus, S.H. pada Rabu (29/7), mengatakan pengungkapan kasus itu merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran gelap narkotika diwilayah hukum Polres Tebing Tinggi.

"Kami akan terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap jaringan pemasok dan tidak akan memberi ruang bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran narkotika", ujar Kasat Resnarkoba.

Dari hasil penggeledahan,--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @surat kabar garuda pos yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 30 Juli 2026-- petugas menemukan barang bukti berupa satu bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 0,84 gram.

Selain itu, satu bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kosong, pipet berbentuk sekop, satu unit timbangan digital, satu unit handphone, serta uang tunai sebesar Rp200.000 yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika.

Kini pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Sat Resnarkoba Polres Tebing Tinggi guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.***

Penegasan tersebut disampaikan Kapolda Sumut, saat membuka kegiatan Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 yang digelar di Mapolda Sumatera Utara, Rabu (29/7/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Analisis dan Advokasi Hukum Utama Tk. II Divisi Hukum Polri Brigjen Pol. Tony Binsar Marpaung, S.H., S.I.K., M.Si., beserta tim sebagai narasumber.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolda Sumatera Utara, Irwasda Polda Sumatera Utara, para Pejabat Utama Polda Sumut, serta para Kapolres/ta/tabes jajaran Polda Sumatera Utara yang mengikuti penyuluhan sebagai bagian dari penguatan kapasitas dan pemahaman hukum bagi seluruh jajaran.

Kapolda menyampaikan, bahwa perubahan regulasi kepolisian harus dipahami secara utuh sebagai respons terhadap dinamika perkembangan zaman, kemajuan teknologi, serta semakin kompleksnya tantangan tugas kepolisian.

Menurutnya, ruang kejahatan saat ini telah berkembang jauh melampaui pola-pola konvensional dan merambah ke ruang digital dengan karakter lintas wilayah serta modus operandi yang semakin kompleks.

"Perubahan Undang-Undang Kepolisian harus kita pahami dalam konteks perubahan zaman dan perkembangan tugas kepolisian itu sendiri. Ukuran keberhasilan Polri saat ini bukan hanya seberapa efektif menegakkan hukum, tetapi juga bagaimana kewenangan tersebut digunakan secara proporsional, transparan, akuntabel, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia," tegas Kapolda.

Irjen Pol. Whisnu menjelaskan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 yang mulai berlaku sejak 17 Juni 2026 membawa sejumlah perubahan strategis, di antaranya penyesuaian batas usia pensiun anggota Polri, pengaturan penempatan anggota Polri aktif pada jabatan tertentu di luar institusi kepolisian, pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk bergabung pada bidang-bidang bidang-bidang tertentu

Penguatan tugas Polri dalam penanganan tindak pidana siber, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, hingga penguatan fungsi pengawasan melalui perluasan kewenangan Komisi Kepolisian Nasional.

Menurut Kapolda, perubahan regulasi tersebut tidak boleh dimaknai hanya sebagai bertambahnya kewenangan institusi. Sebaliknya, setiap tambahan kewenangan harus diikuti dengan meningkatnya tanggung jawab, integritas, profesionalisme, serta pengawasan terhadap seluruh tindakan kepolisian.

"Semakin besar kewenangan yang diberikan negara, semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan kewenangan tersebut digunakan secara benar. Kewenangan tanpa pemahaman hukum dapat melahirkan kesalahan, kewenangan tanpa pengawasan membuka ruang penyimpangan, sedangkan kewenangan tanpa integritas akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap Polri,"ujarnya. (RED/WIK)

Bantuan mobil itu disampaikan langsung Direktur Operasi Sarulla Operations Ltd Riza Pasiki di halaman Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung, Kamis (30/7/2026).

Hal ini sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang pendapatan daerah.

Turut hadir Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., General Manager Sarulla Operations Ltd Eddyanto, Corporate Legal Sarulla Operations Ltd Eggy beserta jajaran, Sekretaris Daerah, para staf ahli, para asisten dan pimpinan perangkat daerah.

Penyerahan bantuan ditandai dengan penyerahan kunci kendaraan secara simbolis oleh Direktur Operasi Sarulla Operations Ltd, Riza Pasiki, kepada Bupati Tapanuli Utara.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pengguntingan pita sebagai tanda diresmikannya operasional mobil pelayanan.

Sebagai bagian dari prosesi adat yang melambangkan harapan akan keselamatan dan kelancaran operasional kendaraan, turut dilaksanakan seremoni pecah telur sebelum Bupati bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan pimpinan Sarulla Operations Ltd meninjau langsung unit mobil pelayanan itu.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan Sarulla Operations Ltd melaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai bentuk legalitas penyerahan bantuan kendaraan.

Mobil Pelayanan Pendapatan Daerah Keliling ini diharapkan mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempermudah akses pembayaran dan administrasi pendapatan daerah, serta memperluas jangkauan pelayanan hingga ke seluruh wilayah kecamatan guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam sambutannya, Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar P. Hutabarat menyampaikan apresiasi atas kepedulian Sarulla Operations Ltd yang dinilai sebagai bukti nyata sinergi antara dunia usaha dan pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, kehadiran mobil pelayanan tersebut akan memperkuat upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sarulla Operations Ltd atas bantuan yang sangat berarti ini. Mobil pelayanan ini nantinya akan beroperasi ke seluruh kecamatan, terutama pada hari-hari pekan, sehingga masyarakat semakin mudah mengakses layanan pendapatan daerah. Kami memandang langkah ini sebagai bukti konkret bahwa Sarulla Operations Ltd hadir sebagai mitra strategis Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Bantuan ini akan kami manfaatkan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung peningkatan pelayanan dan Pendapatan Asli Daerah," ujar Bupati.

Direktur Operasi Sarulla Operations Ltd, Riza Pasiki, menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang diarahkan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Ia berharap kendaraan operasional tersebut dapat meningkatkan mobilitas petugas, memperluas jangkauan pelayanan, serta mendorong efisiensi dalam pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi salah satu penopang pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara.

"Kami bangga dapat menyerahkan bantuan mobil pelayanan pendapatan daerah ini kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Semoga kendaraan ini dapat membantu meningkatkan mobilitas, memperluas jangkauan pelayanan, dan meningkatkan penerimaan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu tulang punggung pembangunan, sehingga kami berharap kemitraan antara Sarulla Operations Ltd dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus berlanjut demi mendukung kesejahteraan masyarakat," ungkap Riza Pasiki.

Pada kesempatan sebelumnya sudah diserahkan cenderamata sebagai simbol apresiasi atas sinergi dan kerja sama yang telah terjalin antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan Sarulla Operations Ltd dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.(Parlindungan Sinaga)

Kali ini, Kapus yang akrab disapa Apin diduga hendak mencoba menakut-nakuti para pegawai medis di Puskesmas Tanjung Haloban dengan membawa seorang pria yang mengaku anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) asal Polres Labuhanbatu Selatan (Labusel) serta calon suami Apin, hingga sempat membuat kegaduhan di Puskesmas Tanjung Haloban, Rabu (29/7/2026).

Aksi pria yang mengaku personel Polri itu kini viral dan ramai jadi perbincangan masyarakat karena ulahnya mengganggu petugas tenaga kesehatan (nakes) saat menjalankan tugas pelayanan masyarakat.

Kasi Propam Polres Labusel, AKP Darmaga Tarigan meminta untuk berkordinasi dengan Kanit Paminal, saat dikonfirmasi terkait aksi pria yang mengaku oknum Polri asal Polres Labusel.

"Kordinasi dengan Kanit Paminal," pintanya, Kamis (30/7/2026).

Sementara itu, Kanit Paminal Polres Labusel, Ipda T Situmorang mengatakan sosok pria viral yang merupakan personel Polres Labusel tersebut saat ini sedang dalam proses pemeriksaan. "Lagi dimintai keterangan," katanya.

Menurut salah seorang nakes yang ditemui di sana, awalnya pria tersebut datang bersama Kapus Apin, dengan mengendarai minibus jenis Innova warna silver.

Melihat gerak-geriknya tampak mencurigakan, seorang petugas kesehatan mencoba memberikan pelayanan, bertanya maksudnya kedatangannya.

Menjawab pertanyaan petugas, oknum polisi berpakaian preman itu mengaku calon suami Kapus, dan mencoba mengeluarkan kalimat untuk tidak mengganggu Kapus Apin. Hingga membuat seluruh staf naik pitam dan memicu kegaduhan.

"Jangan ada yang ganggu dia ya," terang salah seorang nakes menirukan perkataan oknum.

Di gedung puskesmas lantai 2, pria yang berulang-ulang mengaku oknum polisi itu beradu argumen dengan seluruh nakes. Hingga salah seorang nakes memintanya keluar meninggal puskesmas, agar pelayanan masyarakat tidak terganggu.

"Tolong tinggalkan tempat ini Pak, biar kami bisa kerja," pinta wanita berkerudung pink.

Merasa tidak nyaman, salah seorang petugas puskesmas menghubungi keluarganya, dan pegawai lainnya mencoba menghubungi wartawan untuk datang ke puskesmas.

Saat ditemui Posmetro Medan di lokasi, oknum yang mengaku personel Polri asal Polres Labusel tersebut tidak bersedia memberikan identitasnya.

"Mentang-mentang wartawan suka-suka mu tanya namaku, ini negara hukum, aku polisi dari Polres Labusel," hardiknya.

Terpisah, Kapolres Labusel AKBP Rosef Efendi, saat dikonfirmasi belum bersedia memberikan keterangan. (BS)

Dalam sebuah perbincangan, Jessica menyampaikan kalimat yang kemudian ramai diperbincangkan warganet lantaran dinilai mencerminkan sikapnya setelah bertahun-tahun menjalani hukuman dalam kasus kopi sianida.

Jessica,--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Suaradotcom yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 30 Juli 2026-- mengatakan dirinya tidak menyimpan kebencian kepada keluarga Mirna.

Dia mengaku memahami bahwa Edi Darmawan kehilangan putri yang sangat dicintainya sehingga wajar jika masih memiliki pandangan berbeda terhadap dirinya. Menurut Jessica, setiap orang berhak memiliki penilaian masing-masing dan ia tidak ingin memaksakan orang lain untuk mengubah pendapatnya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan bertemu langsung dengan ayah Mirna, Jessica justru menjawab dengan santai.

Ia melontarkan kalimat: "Main dulu lah sama saya," yang kemudian menjadi perhatian publik.

Ucapan ini dipahami sebagai bentuk ajakan untuk berinteraksi secara langsung agar tidak terus saling memandang berdasarkan asumsi atau pemberitaan yang berkembang selama ini.

Meski demikian, Jessica menegaskan dirinya tidak berniat membuka kembali polemik lama. Ia memilih menjalani kehidupannya setelah bebas dan tidak ingin terus terjebak dalam perdebatan mengenai kasus yang telah berkekuatan hukum tetap.

Baginya, setiap orang memiliki hak untuk mempercayai apa yang diyakininya, dan ia tidak ingin memaksakan penjelasan kepada siapa pun.

Jessica juga kembali menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Mirna.

Ia mengaku turut merasakan duka atas kepergian Mirna dan berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan.

Pernyataan itu sejalan dengan pesan yang pernah ia sampaikan saat pertama kali menghirup udara bebas setelah mendapatkan pembebasan bersyarat.

Di sisi lain, kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin masih menjadi salah satu perkara paling banyak dibahas di Indonesia.

Munculnya berbagai film dokumenter, podcast, dan wawancara membuat perhatian publik terhadap kasus tersebut kembali meningkat, termasuk terhadap kehidupan Jessica setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan.

Pernyataan terbaru Jessica pun memicu beragam reaksi. Sebagian warganet menilai ucapannya menunjukkan keinginan untuk mengakhiri konflik dan melanjutkan hidup, sementara sebagian lainnya tetap berpegang pada pandangan masing-masing terkait kasus tersebut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak keluarga Mirna mengenai pernyataan Jessica yang kembali menjadi perbincangan di media sosial.***

Salah satu yang menjadi sorotan yakni Setya Budi Dias Oktavianto (DIS), staf administrasi KPK yang diduga melakukan pemerasan terhadap Bupati Pemalang.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, Setya Budi bukan merupakan pegawai tetap hasil rekrutmen KPK, melainkan anggota Polri yang diperbantukan atau Pegawai Negeri yang Dipekerjakan (PNYD) di lembaga antirasuah tersebut.

Menurut Budi,--seperti diwartakan dari sebuah postingan anonim facebook @Melihat Indonesia yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 30 Juli 2026-- perkara ini dibagi menjadi dua klaster, yakni dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap bawahannya dan pihak swasta, serta dugaan pemerasan yang dilakukan oknum staf KPK terhadap Bupati Pemalang.

Selain Anom dan Setya Budi Dias Oktavianto, KPK juga menetapkan Mohamad Haris serta Lilik Budi Suprianto sebagai tersangka. Dalam OTT tersebut, penyidik mengamankan uang tunai lebih dari Rp2 miliar yang diduga berkaitan dengan perkara.

KPK menegaskan proses hukum akan dilakukan secara objektif, termasuk terhadap personel internal yang terlibat, sembari mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap pihak yang mengatasnamakan KPK untuk melakukan pemerasan.***

Dari keterangan pemilik rumah Erpin Ruanda (54) selaku korban dan para saksi Gunawan Syahputra (35) serta Nuzli Ahyar (45) menyampaikan bahwa pada hari Kamis (30/7) sekira pukul 00.25 WIB, saat Gunawan Syahputra pulang bekerja melihat adanya api di atas rumah bagian belakang korban yang bertepatan di depan rumahnya.

Setelah melihat adanya api di atas rumah korban, Gunawan kemudian berteriak sehingga warga sekitar berdatangan ke lokasi kejadian dan berusaha untuk memadamkan api, namun api tidak bisa dipadamkan dikarenakan api sudah membesar.

Sementara saksi lainnya, Nuzli Ahyar yang mengetahui kejadian datang ke lokasi dan masuk ke dalam rumah melihat bahwa api sudah membesar di bagian belakang rumah.

Nuzli Ahyar dan korban kemudian berusaha menyelamatkan barang - barang berharga yang ada di dalam rumah.

"Selanjutnya saksi menghubungi pemadam kebakaran Pemko Tebing Tinggi dan api dapat dipadamkan sekira pukul 02.30 WIB dengan menggunakan 4 unit mobil Damkar Pemko Tebing Tinggi, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut," ungkap Kapolsek Padang Hulu AKP Rudi Asman S.H yang datang ke lokasi kebakaran.

"Hingga kini kerugian belum dapat ditaksir, dugaan sementara penyebab kebakaran akibat arus pendek / korsleting arus listrik," katanyaseperti diwartakan dari sebuah postingan anonim facebook @Updates Terkini yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 30 Juli 2026.

Hadir di lokasi, Piket Pawas Polres Tebing Tinggi Iptu Gatot Priadi, Kanit Reskrim Polsek Padang Hulu Ipda M.T.P. Marpaung S.H, Piket SPKT dan Piket Fungsi Polres Tebing Tinggi, Piket SPKT Polsek Padang Hulu dan Tim Inafis Polres Tebing Tinggi.***

Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh layanan pemasyarakatan berjalan secara optimal, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, pembinaan, dan sarana pendukung di lingkungan rutan.

Kegiatan diawali dengan peninjauan layanan kunjungan untuk memastikan seluruh prosedur pelayanan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam kesempatan itu, Staf Khusus--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Kanwil ditjenpas sumatera utara yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 30 Juli 2026-- juga mengecek fasilitas ruang layanan serta memberikan perhatian terhadap kondisi ruangan yang masih memiliki keterbatasan kapasitas, sebagai bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, rombongan meninjau Klinik Pratama Rutan Kelas I Labuhan Deli.

Bersama Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sumatera Utara, Staf Khusus memeriksa kelengkapan fasilitas kesehatan, sarana penunjang pelayanan medis, serta memastikan layanan kesehatan bagi warga binaan telah berjalan dengan baik sesuai standar yang ditetapkan.

Monitoring kemudian dilanjutkan ke blok hunian dengan melakukan pengecekan terhadap fasilitas Sistem Database Pemasyarakatan (SDP).

Di sana, Staf Khusus meminta warga binaan untuk mempraktikkan secara langsung penggunaan layanan sebagai bentuk evaluasi terhadap efektivitas implementasi sistem digital dalam mendukung keterbukaan informasi dan pelayanan pemasyarakatan.***

Ketiga akademisi tersebut adalah Maslathif Dwi Purnomo, Ph.D., Prof. Dr. Tien Rafida, M.Hum., dan Dr. Muhammad Dalimunte, M.Hum. Kepercayaan ini merupakan wujud nyata apresiasi internasional atas dedikasi dan kontribusi berkelanjutan ketiganya dalam bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

Indonesian Education Share-to-Care Volunteers (www.share2care-education.org) sendiri merupakan sebuah komunitas sukarela yang bergerak secara aktif di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Komunitas ini dibentuk untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia.

Rektor UINSU Medan Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag., menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas pencapaian para dosen FITK tersebut. Menurutnya, hal ini sangat sejalan dengan visi UINSU dalam mewujudkan visi Smart Islamic University yang berdaya saing global.

"Kami jajaran pimpinan sangat mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas terpilihnya ketiga dosen FITK UINSU sebagai anggota Pattola Pallalo Foundation. Ini adalah bukti bahwa kualitas SDM dan kapasitas akademik tenaga pendidik kita diakui dan mampu berkiprah di jaringan yang lebih luas. Harapannya, pencapaian ini tidak hanya membawa nama baik institusi, tetapi juga menjadi ladang amal melalui dedikasi keilmuan yang berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan," ujar Rektor UINSU.

Lebih lanjut, Rektor menambahkan bahwa keterlibatan dalam program Indonesian Education Share-to-Care Volunteers ini membuka peluang emas untuk terhubung secara langsung dengan jaringan profesional, peneliti, dan pendidik dari berbagai negara. Visi bersama dalam memajukan kualitas pendidikan di Indonesia dan dunia kini dapat disinergikan melalui wadah tersebut.

Melalui kolaborasi strategis ini, diharapkan ke depannya akan lahir berbagai terobosan inovasi baru, kerja sama akademik lintas institusi, peningkatan publikasi ilmiah berkualitas, serta program-program pengabdian masyarakat. Sinergi ini diyakini mampu memberikan dampak nyata bagi pengembangan sistem pendidikan yang jauh lebih inklusif, berkualitas tinggi, dan siap bersaing di kancah global. (maldi)

Sosok yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai wajah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu kini berada di sisi berbeda dalam proses penegakan hukum, yakni memberikan pembelaan kepada tersangka perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Febri mulai mendampingi pemeriksaan perdana Febrie Adriansyah sebagai tersangka pada Jumat (24/7/2026).

Dia mengungkapkan telah menerima surat kuasa sehari sebelumnya setelah Hotman Paris Hutapea memutuskan mundur dari tim kuasa hukum dengan alasan kesehatan.

Menurut Febri,-- seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Inberita.com yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 30 Juli 2026-- dirinya bersama tim diminta memberikan pendampingan hukum secara profesional selama seluruh proses penyidikan berlangsung.

Ia juga menyampaikan kliennya berharap penanganan perkara dilakukan secara adil dengan mengedepankan fakta-fakta hukum yang objektif.

Penunjukan itu sekaligus menambah daftar perkara besar yang pernah ditangani Febri Diansyah setelah memutuskan berkarier sebagai advokat.

Sekadar diketahui, perjalanan profesinya pun menjadi perhatian karena menunjukkan perubahan dari pengawas praktik korupsi menjadi pembela dalam proses peradilan.

Lahir di Padang, Sumatera Barat, pada 8 Februari 1983, Febri Diansyah menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2007.

Setelah lulus, dia bergabung dengan Indonesia Corruption Watch (ICW), organisasi masyarakat sipil yang selama ini dikenal aktif mengawasi praktik korupsi di Indonesia.

Selama hampir 9 tahun di ICW, Febri banyak terlibat dalam pemantauan proses peradilan serta mengawal berbagai perkara korupsi yang menjadi perhatian publik.

Pengalaman ini kemudian membawanya bergabung dengan KPK sebagai pegawai fungsional di Direktorat Gratifikasi.

Kariernya di lembaga antirasuah berkembang pesat. Pada Desember 2016, dia dipercaya menjadi Juru Bicara KPK.

Dalam posisi tersebut, Febri menjadi salah satu pejabat yang paling sering tampil di hadapan publik untuk menyampaikan perkembangan berbagai perkara besar, termasuk kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan proyek Hambalang.

Namun, pada September 2020, Febri memutuskan mengundurkan diri dari KPK di tengah dinamika yang muncul setelah perubahan Undang-Undang KPK. Keputusan itu menandai babak baru dalam perjalanan kariernya.

Usai meninggalkan KPK, Febri mendirikan Visi Law Office bersama mantan aktivis ICW, Donal Fariz. Sejak saat itu, ia menjalani profesi sebagai advokat dan mulai menangani sejumlah perkara yang mendapat perhatian luas dari masyarakat.

Beberapa kasus yang pernah melibatkan dirinya antara lain menjadi bagian dari tim kuasa hukum Putri Candrawathi dalam perkara pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Ia juga sempat mendampingi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam perkara dugaan korupsi sebelum kemudian mengundurkan diri dari tim pembela.

Selanjutnya, Febri bergabung dalam tim hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pada perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Kini, namanya kembali menjadi sorotan setelah dipercaya mendampingi Febrie Adriansyah dalam perkara dugaan korupsi dan TPPU yang sedang ditangani Kejaksaan Agung.

Perjalanan karier Febri Diansyah mencerminkan perubahan peran yang lazim dalam sistem hukum.

Pengalaman sebagai aktivis antikorupsi, pejabat di KPK, hingga advokat memberinya pemahaman dari berbagai sisi proses penegakan hukum.

Di sisi lain, keterlibatannya dalam sejumlah perkara besar juga terus memunculkan perhatian publik mengenai dinamika profesi advokat, yang memiliki tugas memberikan pendampingan hukum kepada setiap klien sesuai hak yang dijamin sistem peradilan.***

Kunjungan tersebut turut didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara beserta para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di wilayah Sumatera Utara, termasuk jajaran Lapas dan Rutan sekitar.

Kehadiran rombongan disambut langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Binjai, Mochammad Mukaffi, bersama pejabat struktural dan seluruh jajaran.

Kegiatan diawali dengan peninjauan berbagai fasilitas di Lapas Binjai, meliputi area pelayanan publik, blok hunian, dapur sehat, hingga program pembinaan kemandirian warga binaan.

Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya melihat secara langsung implementasi tugas dan fungsi pemasyarakatan serta inovasi yang telah dijalankan oleh Lapas Binjai.

Kepala Lapas Kelas IIA Binjai, Mochammad Mukaffi, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan.

"Kehadiran Bapak Staf Khusus Menteri menjadi energi positif bagi kami untuk terus memperkuat kualitas SDM, membangun budaya kerja yang profesional, serta menghadirkan pelayanan pemasyarakatan yang semakin berkualitas. Arahan yang diberikan akan menjadi pedoman bagi kami dalam mewujudkan transformasi organisasi yang berdampak nyata," ujar Mukaffi.

Kunjungan kerja ini juga menjadi momentum mempererat sinergi antara Kantor Wilayah, Unit Pelaksana Teknis, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang modern, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Melalui penguatan sumber daya manusia dan transformasi organisasi yang berkelanjutan, Lapas Binjai berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan humanis, sejalan dengan semangat PRIMA IMIPAS dalam memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat.(QQ)

Melalui akun Facebook Jejetobing Sumuntul, Jekson menyampaikan pandangan sekaligus harapan kepada para pemangku kepentingan agar sektor pertanian dan pelestarian lingkungan ditempatkan sebagai prioritas utama dalam arah pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara.

Dalam suratnya, Jekson mengawali dengan menegaskan karakteristik wilayah Tapanuli tidak dapat dilepaskan dari sektor pertanian dan perkebunan.

Menurutnya, lebih dari 80 persen wilayah Tapanulimerupakan kawasan pertanian dan perkebunan yang selama ini menjadi penopang utama kehidupan ekonomi masyarakat.

Ia menilai pembangunan daerah harus berpijak pada potensi yang dimiliki.

Meski sektor pariwisata dan sektor ekonomi lainnya terus berkembang dan diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sektor pertanian tetap menjadi fondasi utama yang menyerap tenaga kerja, menjaga ketahanan pangan, serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat hingga ke pelosok desa.

Atas dasar itu, Jekson mendorong agar seluruh kebijakan pembangunan benar-benar berpihak kepada petani dan pelaku usaha perkebunan.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari besarnya investasi atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan para petani sebagai kelompok masyarakat yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Tapanuli Utara.

Dalam surat terbukanya, Jekson menyampaikan tiga poin utama yang dinilai sangat penting menjadi perhatian pemerintah daerah.

Pertama, kata dia, pemerintah diminta memastikan seluruh kebijakan pembangunan memberikan keberpihakan nyata terhadap sektor pertanian dan perkebunan.

Kedua, pemerintah diharapkan menghadirkan regulasi yang mampu memperkuat akses petani terhadap permodalan, ketersediaan pupuk, pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, pemanfaatan teknologi pertanian, hingga perluasan akses pemasaran hasil produksi.

Ketiga, dia menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, praktik korupsi akan menghambat pembangunan dan secara langsung merugikan para petani.

"Jangan biarkan praktik korupsi merusak sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi kita ini," tulis Jekson dalam suratnya.

Surat itu juga menyoroti telah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2027 pada Rapat Paripurna DPRD, Rabu (29/7/2026). Momentum tersebut dinilai menjadi kesempatan strategis untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan anggaran yang memadai bagi sektor pertanian.

Meski begitu, Jekson mengingatkan peningkatan produktivitas pertanian tidak akan mampu bertahan dalam jangka panjang apabila pembangunan mengabaikan aspek pelestarian lingkungan.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan pengalaman bencana alam pada November 2025 sebagai pelajaran penting.

Bencana yang mengakibatkan kerusakan lahan persawahan di dua kecamatan tersebut berdampak pada menurunnya produktivitas pertanian dan hingga kini masih menyisakan tantangan bagi para petani.

Menurutnya, kejadian itu membuktikan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Pertanian yang kuat hanya dapat terwujud apabila didukung oleh kondisi lingkungan yang sehat, sumber daya air yang terjaga, serta ekosistem yang lestari.

Sebagai bagian dari kontribusi pemikiran bagi pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara, Jekson turut menyampaikan empat rekomendasi strategis yang diharapkan menjadi perhatian dalam penyusunan program pembangunan Tahun Anggaran 2027, yaitu memperkuat mitigasi bencana, menjaga kawasan resapan air, merehabilitasi lahan-lahan kritis, serta melindungi sumber daya alam sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat untuk jangka panjang.

Dia menegaskan pembangunan pertanian ke depan tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan hasil panen semata, melainkan juga harus memastikan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.

"Menjaga alam hari ini berarti menjaga masa depan petani, menjaga ketahanan pangan, dan menjaga ekonomi Tapanuli Utara demi masa depan anak cucu kita," tutup Jekson.

Surat terbuka itu kini menjadi perbincangan hangat di media sosial dan menuai berbagai tanggapan dari masyarakat.

Banyak pihak menilai gagasan yang disampaikan merupakan aspirasi konstruktif yang patut menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, khususnya menjelang pembahasan program dan anggaran Tahun 2027.

Dengan menjadikan pertanian sebagai prioritas yang didukung tata kelola pemerintahan yang baik serta komitmen menjaga kelestarian lingkungan, diharapkan pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.(HENDRA CHRISTIAN SIREGAR)

Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, menyampaikan kegiatan ini akan diikuti oleh beragam unsur masyarakat. "Rencananya kegiatan ini akan diikuti oleh para pelajar, santri, mahasiswa, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan ormas, serta ASN dari lintas Kementerian/Lembaga," papar Kamaruddin Amin.

Zikir dan Doa Kebangsaan juga akan diisi dengan doa lintas agama dan paduan suara. "Jadi semua agama terlibat dalam acara ini. Ada pembacaan shalawat juga yang akan dipandu oleh Habib Syekh," terang Kamaruddin Amin.

Terkait hal tersebut Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Ahmad Qosbi mengimbau aparatur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk berpartisipasi mengikuti kegiatan Zikir dan Doa Kebangsaan Tahun 2026 dengan penuh kekhusyukan dan keikhlasan.

" Khusus untuk Masyarakat Sumatera Utara bisa mengikuti kegiatan zikir dan doa kebangsaan melalui Televisi dan Media Sosial seperti Youtube di rumah bersama keluarga", tambah Kakanwil.

Qosbi menyampaikan bahwa Zikir dan Doa Kebangsaan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas nikmat kemerdekaan yang telah dianugerahkan kepada bangsa Indonesia. Keikutsertaan masyarakat Sumatera Utara merupakan wujud kebersamaan kita dalam mempererat ukhuwah, memperkokoh persatuan bangsa, serta meneguhkan komitmen untuk terus berkontribusi demi Indonesia yang lebih maju, harmonis, dan sejahtera.

Kakanwil juga mengimbau agar satuan kerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara mengadakan zikir dan doa kebangsaan. " Dalam memperingati Hari Kemerdekaan RI satuan kerja Madrasah bisa melaksanakan zikir dan doa kebangsaan pada satuan kerja masing masing sebelum tanggal 17 Agustus nanti, para penyuluh juga bisa sambil melakukan zikir dan doa bersama masyarakat binaannya pada satuan kerja masing masing pula", imbau Kakanwil.

Kementerian Agama berharap kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, menjadi ajang silaturahmi anak bangsa sekaligus memperkuat langkah bersama menuju Indonesia yang berdaulat, adil dan Makmur. Kakanwil menyampaikan dengan zikir kita mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan doa kita menguatkan harapan, dan dengan persatuan kita membangun Indonesia.(rel)

Koordinasi yang berlangsung di Direktorat Penegakan Hukum DJKI Jakarta itu menjadi bagian dari upaya mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2026 sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan pengaduan KI di wilayah Sumatera Utara.

Kegiatan ini dipimpin Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Kortini JM Sihotang, didampingi Analis Hukum Ahli Madya dan jajaran Bidang Kekayaan Intelektual.

Tim Kanwil diterima Pelaksana Harian Direktorat Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual, Ahmad Rifadi, bersama Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Sengketa Alternatif, Beby Mariaty, serta Ketua Tim Kerja Pengaduan dan Evaluasi, Amran Purba.

Dalam pertemuan itu, --seperti diwartakan dari sebuah postingan anonim facebook @Kanwil Kemenkum Sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 30 Juli 2026-- kedua pihak membahas penguatan mekanisme penanganan pengaduan dugaan pelanggaran Kekayaan Intelektual.

Pembahasan mencakup tahapan penerimaan pengaduan, verifikasi kelengkapan dokumen, analisis substansi, hingga evaluasi kelayakan penanganan.

Kantor Wilayah didorong untuk semakin aktif memberikan pendampingan kepada masyarakat agar setiap pengaduan yang disampaikan dapat memenuhi persyaratan administratif dan substansi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ahmad Rifadi menegaskan bahwa Kantor Wilayah memiliki posisi strategis sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di daerah, khususnya dalam mendukung fungsi pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi penegakan hukum KI. Untuk itu, komunikasi dan koordinasi yang intensif diperlukan agar setiap pengaduan maupun permasalahan KI di daerah dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara tepat.

Sejalan dengan hal tersebut, Amran Purba menyampaikan pentingnya pengelolaan pengaduan secara tertib dan sistematis.

Evaluasi terhadap pola pengaduan di daerah juga perlu dilakukan secara berkala sebagai bahan untuk menentukan langkah tindak lanjut, termasuk upaya pencegahan dan peningkatan kualitas pelayanan penegakan hukum KI kepada masyarakat.

Sementara itu, Beby Mariaty menekankan bahwa penguatan penegakan hukum KI tidak hanya dilakukan melalui langkah represif, tetapi juga melalui upaya pencegahan dan edukasi.

Menurutnya, pemahaman masyarakat, pelaku usaha, UMKM, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah mengenai pentingnya perlindungan serta penghormatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran.

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif juga perlu terus dioptimalkan sebagai salah satu pilihan penyelesaian yang efektif dan efisien.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Selain penanganan pengaduan, koordinasi juga membahas penguatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kekayaan Intelektual melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan. Penguatan kompetensi PPNS diharapkan dapat mendukung kualitas penegakan hukum KI di daerah sekaligus memperkuat sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan instansi penegak hukum lainnya.

Melalui koordinasi ini, Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara dan Direktorat Penegakan Hukum DJKI menyepakati pentingnya penguatan koordinasi dalam penanganan pengaduan KI sebagai tindak lanjut utama.

Sinergi akan terus dilakukan melalui pertukaran informasi, pendampingan penanganan pengaduan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan setiap pengaduan dapat ditangani secara tepat, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penguatan koordinasi ini diharapkan semakin meningkatkan kualitas pelayanan Kekayaan Intelektual di Sumatera Utara sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih optimal bagi masyarakat dan para pelaku usaha di daerah.***