Kedatangan rombongan Studi Lapangan tersebut diterima dan disambut oleh Haris Jaya Prawira, S.IP., selaku Sekretaris DPMPTSP Kota Tangerang Selatan.

Kegiatan Studi Lapangan ini menjadi momentum strategis bagi para peserta untuk memperoleh wawasan, pengalaman, serta pembelajaran langsung mengenai penerapan tata kelola pelayanan publik yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

DPMPTSP Kota Tangerang Selatan menjadi lokasi pembelajaran dalam kegiatan tersebut karena memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan, khususnya di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.

Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan mampu menggali berbagai praktik baik (best practices) dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk penguatan sistem pelayanan berbasis digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyederhanaan prosedur pelayanan, serta pengembangan inovasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Selain menjadi sarana pembelajaran, Studi Lapangan ini juga merupakan bagian penting dalam membangun pola pikir kepemimpinan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada solusi terhadap berbagai tantangan birokrasi.

Pelaksanaan STULA tidak hanya bertujuan menambah pengetahuan, tetapi juga mendorong peserta untuk mampu mengidentifikasi, mengadopsi, dan mengadaptasi inovasi pelayanan publik agar dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi masing-masing.

Hasil pembelajaran dari DPMPTSP Kota Tangerang Selatan diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi dalam penyusunan dan pengembangan Aksi Perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, sehingga menghasilkan gagasan inovatif yang berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi.

Kegiatan ini sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi, sinergi antarlembaga, serta pertukaran pengetahuan dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan Studi Lapangan tersebut, para peserta diharapkan semakin siap menjadi pemimpin pengawas yang profesional, berintegritas, inovatif, dan mampu menghadirkan perubahan positif dalam lingkungan kerja.

Semangat belajar, berinovasi, dan berkolaborasi menjadi landasan utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin prima, modern, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (rel)

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama DPRD Sumut terus mematangkan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Langkah ini diambil guna memberikan kepastian hukum serta penyesuaian status kawasan bagi enam program strategis daerah yang sempat terkendala status kawasan hutan dan ketidaksesuaian peruntukan ruang.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumut, Darma Putra Rangkuti, S.Hut., M.Si., mengungkapkan bahwa proses pembahasan masih terus berjalan. "Saat ini masih dalam proses pembahasan dan belum final karena program-programnya sedang direvisi. Ada enam program strategis Sumatera Utara yang diakomodasi," ujar politisi Partai Golkar tersebut usai rapat pembahasan, Kamis (8/10/2026).

Salah satu fokus utama revisi ini adalah pengembangan kawasan industri strategis berbasis agribisnis dan hilirisasi komoditas unggulan daerah, seperti kopi dan kakao. Pengalihan peruntukan ruang ini memanfaatkan lahan perkebunan agar mampu memberikan nilai tambah ekonomi dan tidak sekadar bergantung pada sektor hulu.

Selain itu, pembahasan juga mencakup pelepasan status kawasan hutan untuk sektor pertanian dan pembangunan lainnya. Salah satu titik lokasi yang dibahas memiliki luas sekitar 1.000 hektare. Penyesuaian tata ruang ini dinilai krusial agar lahan produktif tidak terbengkalai menjadi lahan kosong.

Di sektor penunjang pertumbuhan ekonomi lainnya, revisi Perda RTRW ini menargetkan dua fokus utama:

Pariwisata: Penguatan Kawasan Strategis Danau Toba serta wilayah sekitarnya, termasuk Kabupaten Samosir, guna mendongkrak daya tarik wisata daerah.

Industri: Pengembangan kawasan industri baru di Kabupaten Deli Serdang untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Sumut.

Luas lahan yang dibutuhkan untuk keenam program strategis tersebut bervariasi, mulai dari 300 hektare hingga 2.500 hektare sesuai kebutuhan masing-masing proyek. Darma menegaskan, pembahasan ini melibatkan berbagai instansi teknis—seperti Dinas LHK Sumut, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Dinas Perkim Sumut, hingga Kementerian ATR/BPN—agar perubahan memiliki dasar kajian yang kuat.

Pihaknya menargetkan pembahasan revisi Perda dapat rampung paling lambat awal tahun depan. Melalui kepastian tata ruang ini, Pemprov dan DPRD Sumut berharap dapat memicu percepatan investasi, pembukaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan.

Capaian tersebut disampaikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Deli Serdang dalam rapat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait realisasi dan optimalisasi pendapatan daerah di Aula Cendana Kantor Bupati, Kamis (8/10/2026).

Hingga akhir triwulan III atau per 30 September, sejumlah jenis pajak mencatat capaian tinggi. Di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 94,51 persen, Pajak Air Tanah 93,53 persen, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan minuman 91,80 persen, PBJT perhotelan 88,75 persen, serta Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang telah mencapai 105,85 persen dari target.

Meski demikian, masih terdapat sumber penerimaan yang perlu dioptimalkan hingga akhir tahun. Salah satunya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang hingga September 2026 mencapai Rp160,46 miliar atau 53,49 persen dari target Rp300 miliar.

Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, meminta seluruh perangkat daerah terkait memperkuat langkah percepatan, terutama terhadap sumber-sumber pendapatan yang masih memiliki ruang untuk dioptimalkan.

"Capaian ini harus kita lihat sebagai motivasi untuk bekerja lebih cepat. Masih ada waktu sampai akhir tahun, sehingga potensi pendapatan yang ada harus benar-benar dipetakan, ditindaklanjuti, dan dikawal. Tindakan tegas juga bisa dilakukan untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak," tegasnya.

Bupati menegaskan, optimalisasi pendapatan daerah harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Pendapatan daerah pada akhirnya harus kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, setiap potensi yang kita kelola harus dilakukan secara mudah, tertib, transparan, dan sesuai ketentuan," pungkasnya.

Kepala Bapenda Deli Serdang, Sri Armayani, mengatakan sejumlah langkah disiapkan untuk mempercepat pencapaian target. Upaya tersebut meliputi penguatan penggunaan dan integrasi tapping box atau sistem POS secara real-time, monitoring transaksi melalui dashboard, pemutakhiran basis data wajib pajak, pemeriksaan terhadap wajib pajak dengan tingkat kepatuhan rendah, serta penagihan aktif dan berjenjang.

"Khusus BPHTB, Bapenda memperkuat koordinasi dengan PPAT dan notaris, melakukan penagihan terhadap piutang, serta mempercepat proses penerbitan kode billing serta terus berkoordinasi dengan KPP Pratama sebagai bentuk pengawasan bersama," pungkasnya.(drt)

Informasi itu menyebut nama Yayasan Perguruan Delisha beralamat di Jalan Karya Bakti, Tandem Hilir II. Nama yayasan disebut berkaitan dengan transaksi pengadaan ompreng dan sejumlah peralatan yang diduga menjadi bagian dari skema transaksi titik SPPG.

Berdasarkan keterangan narasumber kepada awak media, nilai transaksi yang disebut mencapai Rp660 juta untuk satu titik, dengan rincian sekitar Rp240 juta untuk ompreng dan Rp420 juta untuk kebutuhan peralatan.

Narasumber menduga transaksi itu bukan semata-mata pengadaan barang, melainkan berkaitan dengan akses atau pengelolaan titik SPPG.

"Modusnya jual ompreng dan peralatan, padahal yang diperjualbelikan sebenarnya titik MBG. Ada Yayasan Rideva Jiwa Bertaut yang disebut diperjualbelikan melalui seseorang berinisial AW untuk pembelian peralatan dan ompreng," ujar narasumber, Rabu (7/10/2026) malam.

Narasumber juga menyebut adanya sejumlah mitra yang disebut belum menerima kembali seluruh dana yang telah dikeluarkan. Sedikitnya tiga mitra diklaim masih menunggu pengembalian dana, sementara sebagian lainnya disebut baru memperoleh pembayaran setelah beberapa kali melakukan penagihan.

Narasumber menduga Ketua Yayasan Delisha bernama Arief Winarto memiliki keterkaitan dengan sejumlah titik dapur SPPG di Sumatera Utara. Informasi itu menyebut terdapat sekitar delapan titik dapur yang dikaitkan dengan satu yayasan.

Namun, seluruh informasi masih berupa keterangan narasumber dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum.

Sementara itu Ketua Yayasan Delisha Arief Winarto saat dikonfirmasi menolak tuduhan terkait hal itu.

"Izin abangda jika berkenan wawancara kita siap menunjukkan data ya abangda. Ini kerjaan orang kecewa karena gagal ngolah, Bang," ujar Arief.

"Yayasan Delisha itu sekolah, abangda. Tidak ada kaitan dengan dapur, apalagi jual beli titik," sambungnya.

Terkait angka Rp660 juta, Arief membenarkan angka itu. Tapi itu traksaski untuk membangun dapur tidak untuk membeli titik SPPG.

"Kalau perkara ada transaksi dalam pembangunan dapur Rp660 juta, biasa itu abangda. Kita sama-sama tahu membangun dapur itu bahkan lebih dari Rp1,5 miliar habisnya. Jadi kalau cuma Rp660 juta saya rasa tidak cukup untuk bangun dapur," katanya.

AW juga menegaskan transaksi bukan menggunakan uang negara.

"Adapun transaksi Rp660 juta bukan uang negara, negara tidak dirugikan satu rupiah pun," ujarnya.

Beredar percakapan antara Arief Winarto dengan narasumber terkait dirinya yang sudah meloloskan 80 titik SPPG.

"Kita sama yg bantu gak boleh cerewet2 bang nanti marah, dia kan udah bantu selama ini 80 titik lolos, gak ada 1 pun yg masalah." kata Arief.

Namun, keaslian, konteks, serta pihak yang dimaksud dalam percakapan tersebut belum dapat diverifikasi secara independen oleh awak media.

Karena itu, pernyataan dalam tangkapan layar tersebut tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai bukti bahwa telah terjadi jual beli titik SPPG ataupun pelanggaran hukum.

AW juga belum memberikan penjelasan secara spesifik mengenai konteks pernyataan "80 titik lolos" sebagaimana tercantum dalam tangkapan layar itu. (Den)

Penyambutan tersebut dihadiri Wakapolda Sumut, para pejabat utama Polda Sumut, Kapolres jajaran, dan personel Polda Sumut sebagai bagian dari rangkaian awal pelaksanaan tugas Irjen Pol Sonny Irawan sebagai Kapolda Sumut.

Setelah prosesi penyambutan, Irjen Pol Sonny kemudian memimpin apel di Lapangan K.S. Tubun Mapolda Sumut dan memberikan arahan kepada seluruh personel.

Dalam arahannya, Kapolda Sumut menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah secara terbuka dan berintegritas serta mengajak seluruh jajaran memperkuat komunikasi dan kedewasaan dalam berorganisasi.

Ia meminta personel mengutamakan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjaga hubungan yang baik dengan seluruh elemen masyarakat di Sumatera Utara.

"Berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Layani dengan tulus, dengan baik, karena kita hadir untuk melayani masyarakat" kata Irjen Pol Sonny.

Menurut Irjen Pol Sonny, soliditas internal dan komunikasi yang baik menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis sekaligus mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

Kapolda Sumut juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap setiap pelaksanaan tugas. Ia menyatakan tindakan tegas akan dilakukan apabila diperlukan, namun tetap dengan menghargai setiap individu untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu, Irjen Pol Sonny mengingatkan personel untuk senantiasa berdoa dan bersyukur serta terus berusaha dan berikhtiar dalam menjalankan tugas maupun mencapai prestasi dan karier.

"Rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan. Tugas kita adalah berusaha, berikhtiar, berdoa dan bersyukur," ujarnya.

Ia juga mengajak jajaran membangun komunikasi yang baik dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di Sumatera Utara.

Kapolda Sumut juga meminta seluruh personel menjaga kebersamaan dan menciptakan suasana kerja yang harmonis.

Irjen Pol Sonny menyampaikan terima kasih atas sambutan dan dukungan yang diberikan seluruh jajaran Polda Sumut. Ia berharap kebersamaan tersebut menjadi kekuatan untuk melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kinerja Polda Sumut ke depan.

"Kita lanjutkan apa yang sudah baik, kita evaluasi apa yang masih kurang, dan bersama-sama kita bangun Polda Sumatera Utara agar semakin baik," katanya.(far)

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Bawang Putih Tahun 2026 dan Persiapan Tahun 2027 di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Sumatera Utara, 7/10/2026 menegaskan pihaknya siap menjadi salah satu sentra produksi bawang putih.

Menurut Vandiko T. Gultom,--sebagaimana dikutip dari postingan anonim facebook @pemerintah kabupaten samosir yang terlihat Posmetro Medan pada Kamis 8 Oktober 2026-- pengembangan bawang putih tahun 2027 tak cuma Kabupaten Samosir. Sesuai rencana, mencakup 11 kabupaten di Sumut dengan target 3.460 hektare.

Nah, Kabupaten Samosir memperoleh alokasi 1.180 hektare, sekaligus menjadi daerah dengan kuota terbesar.

Untuk tahun 2026, dari total target 564 hektare di Sumut, Samosir menerima alokasi 265 hektare.

Vandiko mengakui Pemkab Samosir siap apabila pengembangan diperluas hingga 2.000 hektare.

Namun, peningkatan perluasan areal dimaksud harus dibarengi dengan dukungan sarana produksi, khususnya alat dan mesin pertanian (alsintan) terutama infrastruktur irigasi.

Ini, kata Vandiko, untuk menjamin ketersediaan air untuk lahan pertanian yang optimal dan berkelanjutan.

Vandiko menegaskan, kesiapan Pemkab Samosir sebagai bentuk dukungan terhadap agenda nasional mewujudkan ketahanan pangan dan swasembada komoditas pertanian strategis.

Diketahui Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Bawang Putih itu dihadiri Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian RI Muhammad Taufiq Ratule, Wagubsu Surya, Van Basten Panjaitan, selaku Direktur Perbenihan Hortikultura Kementerian Pertanian, Tenaga Ahli Kementerian Pertanian Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara, Fariz Haholongan Hutagalung, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Tumiur Gultom, Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang serta sejumlah kepala daerah di Sumut.***

Suasana kebersamaan tampak dari canda dan tawa para siswa ketika menikmati makanan bersama teman-temannya. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi waktu untuk memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga menjadi kesempatan bagi peserta didik untuk belajar bersosialisasi dan membangun kebersamaan.

Akhriani Munte, S.Pd.I., selaku guru kelas 1, menyampaikan bahwa waktu istirahat merupakan bagian penting dalam proses pendidikan peserta didik. Menurutnya, waktu istirahat tidak hanya digunakan untuk makan dan bermain, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk menanamkan berbagai nilai karakter kepada anak sejak dini. Melalui kegiatan makan bersama, siswa dibimbing untuk belajar tertib, menjaga kebersihan, menghargai makanan, serta menghormati teman-temannya.

"Waktu istirahat adalah momen yang tepat untuk melatih kedisiplinan dan rasa tanggung jawab peserta didik, sehingga kebiasaan baik tersebut dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.

Dalam pelaksanaan MBG, peserta didik juga diarahkan untuk mengikuti kebiasaan hidup bersih dan sehat sebelum, selama, maupun setelah makan. Guru mendampingi siswa agar mencuci tangan terlebih dahulu, duduk dengan tertib, menikmati makanan dengan baik, serta membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Pembiasaan tersebut diharapkan dapat membentuk sikap disiplin dan peduli terhadap kebersihan lingkungan madrasah. Selain itu, makan bersama juga menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa saling menghargai dan kepedulian antarsesama peserta didik.

Kepala MIN 4 Dairi, Islahuddin Pasaribu, S.Pd.I., MM., memberikan apresiasi terhadap kegiatan yang dilakukan guru dalam mendampingi peserta didik saat waktu istirahat. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian guru dalam memastikan waktu istirahat tetap memberikan manfaat bagi perkembangan karakter dan kebiasaan positif peserta didik. Ia menilai bahwa kegiatan menikmati MBG bersama dapat memberikan suasana yang menyenangkan sekaligus mendukung tumbuh kembang anak. "Kami memberikan apresiasi atas langkah guru yang mendampingi peserta didik dengan baik, sehingga kegiatan istirahat dan makan bersama dapat berlangsung tertib tanpa mengganggu proses pembelajaran," ungkapnya.

Lebih lanjut, Kepala MIN 4 Dairi menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kegiatan pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga melalui pembiasaan positif yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di madrasah. Guru memiliki peran penting dalam memberikan contoh dan membimbing peserta didik agar terbiasa hidup disiplin, bersih, bertanggung jawab, serta mampu menghargai orang lain. Oleh karena itu, setiap kegiatan di madrasah, termasuk waktu istirahat dan makan bersama, diharapkan dapat memberikan nilai pendidikan bagi peserta didik. "Kami berharap seluruh guru terus memberikan pendampingan dan pembiasaan yang baik sebagai bagian dari upaya bersama mencerdaskan anak bangsa," pungkasnya.

Kegiatan menikmati MBG di pondok terbuka tersebut berlangsung dalam suasana penuh keceriaan dan kekeluargaan. Peserta didik terlihat menikmati makanan yang disediakan sambil berinteraksi dengan teman-temannya dalam suasana yang menyenangkan. Kehadiran guru dalam mendampingi kegiatan tersebut membuat siswa semakin tertib dan memahami pentingnya menjaga kebersihan serta menghargai waktu istirahat. Melalui kegiatan sederhana seperti ini, MIN 4 Dairi terus berupaya menghadirkan lingkungan pendidikan yang sehat, nyaman, menyenangkan, dan mendukung pembentukan karakter peserta didik sejak usia dini.(hkm)

MEDAN – Penantian panjang warga Perumahan Griya Kencana, Lingkungan I, Kelurahan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, untuk mendapatkan akses air bersih segera berakhir.

Setelah hampir 20 tahun mengandalkan air sumur dengan kondisi yang kurang layak, warga di kawasan tersebut dalam waktu dekat akan mendapatkan suplai air bersih melalui jaringan perpipaan PDAM Tirtanadi.

Proses pemasangan jaringan perpipaan di kawasan tersebut kini telah mencapai sekitar 85 persen dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua minggu ke depan.

Hal itu disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat meninjau langsung progres pemasangan jaringan air bersih di Perumahan Griya Kencana, Kamis (8/10/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Rico didampingi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcataru) Kota Medan John Ester Lase, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Melvi, Kepala Dinas Perhubungan Irsan Nasution, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Khairul Azmi,kabag Tapem, Camat Medan Tuntungan Berani Perangin-rangin serta lurah setempat.

Rico mengatakan, percepatan penyelesaian jaringan air bersih menjadi perhatian penting mengingat kebutuhan tersebut telah lama dinantikan masyarakat.

Ia pun meminta pihak kelurahan segera melakukan pendataan terhadap warga yang ingin menggunakan layanan PDAM Tirtanadi, sehingga setelah jaringan selesai, masyarakat dapat segera memperoleh pelayanan.

"Setelah jaringan ini selesai, warga yang ingin menggunakan layanan air bersih agar segera didata. Kita ingin setelah pipanya selesai, pelayanan kepada masyarakat juga bisa segera berjalan," ujar Rico.

Menurut Rico, pemasangan jaringan perpipaan ini diharapkan menjadi solusi atas persoalan air yang selama ini dihadapi masyarakat. Sebab, air sumur yang digunakan warga selama bertahun-tahun diketahui berwarna kuning, berkarat dan berbau.

Kondisi tersebut tentu menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat karena air merupakan kebutuhan dasar yang digunakan setiap hari.

"Ini kebutuhan dasar masyarakat. Kita berharap dengan adanya jaringan air bersih ini, persoalan yang selama ini dihadapi warga dapat segera teratasi dan masyarakat mendapatkan air yang lebih layak untuk kebutuhan sehari-hari," katanya.

Rico menegaskan, pemerintah hadir untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat mendapat perhatian dan penanganan secara nyata. Karena itu, setiap persoalan yang disampaikan warga akan terus didorong untuk mendapatkan solusi sesuai kewenangan dan skala prioritas.

Selain persoalan air bersih, dalam kunjungan tersebut kondisi lingkungan dan infrastruktur kawasan Griya Kencana juga menjadi perhatian Pemko Medan. Pemerintah kota akan terus melakukan koordinasi dan melihat kebutuhan penanganan infrastruktur lainnya, termasuk jalan dan drainase.

Kehadiran jajaran perangkat daerah dalam peninjauan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen Pemko Medan untuk melakukan penanganan secara terpadu, sehingga pembangunan tidak hanya menyelesaikan satu persoalan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan lingkungan secara menyeluruh.

Dengan progres pekerjaan yang telah mencapai 85 persen, warga Griya Kencana kini hanya tinggal menunggu penyelesaian jaringan untuk menyambut hadirnya akses air bersih yang telah mereka nantikan selama hampir dua dekade.

Pemko Medan berharap hadirnya jaringan air bersih tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, serta kenyamanan masyarakat, sejalan dengan komitmen mewujudkan Medan untuk Semua.(ATN)

Tinjau Distribusi Air Bersih di Griya Kencana, Rico Waas Pastikan Pekerjaan Berjalan Optimal

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas didampingi Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan Khairul Azmi meninjau langsung progres pemasangan jaringan distribusi pipa air bersih di kawasan Perumahan Griya Kencana, Jalan Petunia Raya, Kelurahan Namogajah, Kecamatan Medan Tuntungan, Kamis (8/10/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan pekerjaan pemasangan jaringan distribusi air bersih berjalan sesuai dengan rencana sekaligus melihat secara langsung progres pekerjaan di lapangan.

Saat melakukan peninjauan, Rico Waas melihat bahwa progres pemasangan jaringan distribusi air bersih tersebut telah mencapai sekitar 85 persen. Capaian ini diharapkan dapat segera dituntaskan sehingga manfaat penyediaan air bersih dapat dirasakan masyarakat di kawasan tersebut.

Rico menegaskan, penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan masyarakat. Karena itu, pelaksanaan pekerjaan di lapangan harus terus dipantau agar berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi warga.

Selain memastikan progres jaringan air bersih, dalam peninjauan tersebut kondisi infrastruktur jalan dan drainase di kawasan Perumahan Griya Kencana juga menjadi perhatian Pemko Medan.

Kondisi jalan dan drainase dinilai perlu mendapat perhatian lanjutan guna mendukung kenyamanan, keamanan serta kelancaran aktivitas masyarakat yang bermukim di kawasan tersebut.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemko Medan melalui Dinas SDABMBK akan terus melakukan pemantauan dan penanganan infrastruktur secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas.

Kadis SDABMBK Khairul Azmi menyampaikan, pihaknya akan terus berkoordinasi dan melakukan pemetaan terhadap kebutuhan infrastruktur di kawasan tersebut, khususnya terkait jalan dan sistem drainase.

Upaya ini menjadi bagian dari komitmen Pemko Medan untuk menghadirkan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap kenyamanan dan keamanan masyarakat.

Melalui penanganan infrastruktur yang dilakukan secara berkelanjutan, Pemko Medan terus mendorong terwujudnya lingkungan permukiman yang lebih nyaman, aman dan layak bagi masyarakat, sejalan dengan semangat Medan untuk Semua.(ATN)

Kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan terus mengalir melalui DPC Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Kota Medan. Seorang hamba Allah kembali menyalurkan bantuan sembako untuk mendukung operasional dapur makan siang gratis yang dikelola organisasi tersebut.

Bantuan yang diserahkan pada Selasa (6/10/2026) itu berupa lima kotak minyak goreng, 25 goni beras dan 30 papan telur. Bantuan tersebut diterima pengurus DPC GRIB Jaya Kota Medan untuk selanjutnya digunakan memenuhi kebutuhan dapur makan siang gratis yang rutin dilaksanakan bagi masyarakat.

Kabid Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPC GRIB Jaya Kota Medan, Dudi Efni Pasaribu, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian donatur yang kembali mempercayakan bantuannya kepada GRIB Jaya.

"Alhamdulillah, kami kembali menerima bantuan sosial berupa minyak lima kotak, beras 25 goni dan telur 30 papan dari seorang hamba Allah. Bantuan ini tentu sangat berarti untuk mendukung kegiatan dapur makan siang gratis kami," ujar Dudi.

Menurut Dudi, bantuan yang datang secara berulang tersebut sekaligus menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi dalam mengelola dan menyalurkan bantuan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

"Ini merupakan bentuk kepercayaan yang sangat berarti bagi kami. Artinya, masyarakat melihat ada kegiatan yang nyata dan bantuan yang diberikan dapat dikelola serta disalurkan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan," katanya.

Dudi mengatakan, kepercayaan tersebut menjadi tanggung jawab moral bagi seluruh jajaran pengurus DPC GRIB Jaya Kota Medan untuk menjaga amanah para donatur. Karena itu, setiap bantuan yang diterima akan diarahkan untuk mendukung kegiatan sosial, khususnya dapur makan siang gratis.

"Kami tentu akan menjaga amanah ini sebaik-baiknya. Bantuan dari para donatur bukan sekadar barang yang kami terima, tetapi ada kepercayaan dan harapan di dalamnya agar bantuan tersebut sampai kepada orang yang membutuhkan," ujarnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih secara khusus kepada saudara Firman yang disebut kembali memberikan dukungan untuk kegiatan dapur gratis GRIB Jaya Kota Medan.

"Terima kasih kepada saudara kami, Firman, dan seluruh hamba Allah yang selama ini memberikan perhatian dan bantuan. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan segala urusannya, melancarkan rezekinya, memberikan kesehatan dan keberkahan dalam setiap langkahnya," tutur Dudi.

Bantuan tersebut diterima langsung oleh Chief Dapur DPC GRIB Jaya Kota Medan, Haris. Ia mengatakan, seluruh bantuan akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dapur makan siang gratis yang dilaksanakan GRIB Jaya Kota Medan.

"Alhamdulillah, hari ini kami kembali menerima bantuan berupa minyak lima kotak, beras 25 goni dan telur 30 papan. Bantuan ini sangat membantu untuk kebutuhan dapur makan siang gratis," kata Haris.

Haris menjelaskan, kegiatan makan siang gratis tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial yang secara rutin dilakukan DPC GRIB Jaya Kota Medan. Kegiatan itu dilaksanakan di bawah binaan Pembina GRIB Jaya Kota Medan Ferdy Sanjaya Sembiring, Ketua Rudi Ginting, Kabid OKK Dudi Efni Pasaribu serta jajaran pengurus lainnya, termasuk Wakil Ketua Fablo.

Menurut Haris, keberlangsungan kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk para donatur yang dengan sukarela memberikan bantuan dalam berbagai bentuk.

"Kami sangat bersyukur karena masih banyak saudara-saudara kita yang memiliki kepedulian. Ada yang membantu dalam bentuk beras, minyak, telur dan kebutuhan lainnya. Semua bantuan itu sangat berarti bagi keberlangsungan dapur gratis ini," katanya.

Ia menambahkan, kepercayaan yang diberikan para donatur akan terus dijaga dengan memastikan bantuan dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk kepentingan masyarakat.

"Kepercayaan ini adalah amanah. Kami akan berusaha menjaga dan mengelolanya dengan baik agar bantuan yang diberikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan," ujar Haris.

Atas bantuan tersebut, segenap pengurus dan keluarga besar DPC GRIB Jaya Kota Medan turut menyampaikan doa dan penghargaan kepada seluruh donatur yang selama ini memberikan dukungan.

"Semoga saudara kita Firman dan seluruh donatur yang telah membantu senantiasa diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezekinya dan diberikan keberkahan dalam kehidupan. Semoga setiap kebaikan yang diberikan dibalas Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda," pungkas Haris.

Pengurus DPC GRIB Jaya Kota Medan berharap semangat berbagi dan gotong royong tersebut terus tumbuh di tengah masyarakat. Sebab, keberadaan dapur makan siang gratis bukan hanya menjadi sarana membantu memenuhi kebutuhan makan masyarakat, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat kepedulian sosial dan kebersamaan.

Bagi GRIB Jaya Kota Medan, setiap bantuan yang datang merupakan kepercayaan sekaligus amanah. Karena itu, organisasi berkomitmen untuk terus mengelola dan menyalurkan bantuan secara bertanggung jawab sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Seorang pria yang diduga merupakan mahasiswa baru meninggal dunia usai melompat dari lantai 20 Gedung Universitas Prima Indonesia (UNPRI), Jalan Sampul, Medan Petisah, Rabu (7/10/2026) malam. Korban jatuh dan menabrak area lantai 10 gedung tersebut sekitar pukul 19.00 WIB.

Petugas kepolisian segera mendatangi lokasi untuk mengamankan tempat kejadian perkara (TKP). Kanit Reskrim Polsek Medan Baru, Iptu M Yusuf Dabutar, membenarkan insiden tersebut dan menyatakan pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Setelah kejadian, jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Royal Prima. Pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi mengenai identitas maupun rincian kondisi korban.

Menurut keterangan seorang juru parkir di sekitar lokasi, Rahul, korban tewas di tempat kejadian. Ia juga menyampaikan bahwa informasi mengenai status korban sebagai mahasiswa baru beredar dari rekan-rekan korban yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi.

Situasi di area kampus tak lama setelah kejadian mendadak disterilkan dan dijaga ketat, sementara pihak keamanan kampus enggan memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut.

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hunian dan lingkungan permukiman masyarakat. Didampingi sejumlah pimpinan perangkat daerah, Rico meninjau langsung kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Medan Belawan, Rabu (7/10/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan program penanganan RTLH berjalan tepat sasaran sekaligus melihat secara langsung kondisi masyarakat dan lingkungan tempat tinggal warga yang menjadi sasaran program.

Dalam kunjungan itu, Rico meninjau dua rumah warga yang masuk dalam penanganan RTLH. Orang nomor satu di Pemko Medan tersebut melihat langsung kondisi bangunan, lingkungan sekitar, serta kebutuhan perbaikan yang diperlukan agar hunian warga dapat menjadi tempat tinggal yang lebih layak, aman, sehat dan nyaman.

Kehadiran Wali Kota di lokasi juga menjadi bagian dari upaya memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat dan dirasakan masyarakat secara langsung.

Tidak hanya melihat kondisi rumah, Rico turut meninjau kondisi infrastruktur pendukung di sekitar kawasan permukiman. Perhatian khusus diberikan terhadap kondisi jalan dan drainase yang menjadi bagian penting dalam menunjang kenyamanan serta aksesibilitas warga.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi akses jalan yang digunakan masyarakat sehari-hari, termasuk kondisi saluran drainase serta bagian-bagian yang dinilai membutuhkan perbaikan maupun penanganan lebih lanjut.

Rico menegaskan, penanganan RTLH tidak dapat dipandang hanya dari sisi perbaikan bangunan rumah. Peningkatan kualitas hunian harus berjalan seiring dengan pembenahan lingkungan dan infrastruktur pendukung sehingga masyarakat dapat tinggal dalam kawasan permukiman yang lebih layak dan nyaman.

Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota Medan didampingi Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Kepala Dinas PKP2R, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, BPBD, Kepala Dinas Lingkungan Hidup serta Camat Belawan.

Melalui peninjauan langsung ini, Pemko Medan terus memastikan pembangunan yang dilakukan tidak sekadar menyelesaikan pekerjaan fisik, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat dan menghadirkan lingkungan permukiman yang lebih baik.

Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemko Medan mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan sejalan dengan semangat Medan untuk Semua.(ATN)

MEDAN – Dalam upaya memperkuat soliditas dan sinergitas antarunsur kewilayahan, Camat Medan Selayang Muhammad Husnul Hafiz Rambe, S.STP., M.AP., bersama Camat Medan Tuntungan serta para lurah se-Kecamatan Medan Selayang dan Medan Tuntungan, melakukan kunjungan silaturahmi ke Koramil 0201-07/MT, Selasa (6/10/2026).

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Danramil 0201-07/MT beserta jajaran Babinsa. Kehadiran rombongan menjadi momentum mempererat komunikasi sekaligus membangun kolaborasi yang semakin solid antara pemerintah kecamatan, kelurahan, dan jajaran TNI di wilayah.

Selain sebagai ajang silaturahmi, kunjungan ini juga merupakan bentuk apresiasi dan ucapan selamat atas peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang mengusung tema "TNI Prima, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur."

Dalam kesempatan tersebut, Camat Medan Selayang Muhammad Husnul Hafiz Rambe menyampaikan ucapan selamat HUT ke-81 TNI. Ia berharap TNI senantiasa semakin kuat, profesional dan dicintai rakyat, serta terus menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kondusivitas wilayah.

Menurutnya, sinergitas antara TNI, pemerintah kecamatan, kelurahan, dan seluruh unsur kewilayahan merupakan modal penting dalam menghadapi berbagai dinamika di tengah masyarakat.

"Semoga sinergitas dan komunikasi yang selama ini terjalin semakin kuat. Dengan kebersamaan dan kolaborasi yang baik, berbagai persoalan di wilayah dapat kita hadapi dan selesaikan bersama demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Husnul.

Ia menambahkan, hubungan yang harmonis antarlembaga tidak hanya penting dalam menjaga stabilitas wilayah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan seluruh unsur yang hadir di tengah-tengah mereka.

Melalui momentum HUT ke-81 TNI tersebut, seluruh unsur kewilayahan diharapkan semakin memperkuat koordinasi, menjaga kekompakan serta membangun kolaborasi yang berkelanjutan.

Soliditas terjaga, sinergitas diperkuat, pelayanan kepada masyarakat menjadi tujuan utama.(ATN)

MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan terus memperkuat sistem pengawasan internal sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, efektif dan akuntabel melalui penerapan Sistem Pengawasan Medan Untuk Semua (PengawasMU).

Upaya tersebut ditandai dengan Sosialisasi Peraturan Wali Kota (Perwal) Medan Nomor 59 Tahun 2026 tentang Pengawasan Terintegrasi melalui Sistem PengawasMU yang digelar di Hotel Aryaduta Medan, Rabu (7/10/2026).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Erfin Fachrurrazi, mewakili Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, dan diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta para camat se-Kota Medan dan RSUD.

Dalam sambutannya, Erfin Fachrurrazi menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital harus diikuti dengan transformasi dalam sistem pengawasan pemerintahan. Pengawasan tidak lagi cukup dilakukan secara konvensional, tetapi harus mampu bergerak secara terintegrasi, berbasis data, terdokumentasi dan memanfaatkan teknologi.

Menurut Erfin, kehadiran PengawasMU menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan yang lebih terukur dan responsif terhadap kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

"Pengawasan di era digital harus dilakukan secara terintegrasi, berbasis data, terdokumentasi dan memanfaatkan teknologi. Melalui PengawasMU, kita ingin memastikan setiap program dan kegiatan Pemko Medan berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel," ujar Erfin.

Ia berharap penerapan sistem tersebut tidak hanya dipahami sebagai instrumen pengawasan administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja aparatur yang lebih disiplin, tertib dan bertanggung jawab.

Dengan sistem pengawasan yang terintegrasi, setiap proses pelaksanaan program dapat dipantau dan dievaluasi secara lebih sistematis. Hal ini sekaligus diharapkan mampu memperkuat langkah pencegahan terhadap potensi penyimpangan serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Erfin juga mengajak seluruh pimpinan OPD dan camat untuk mendukung implementasi PengawasMU secara konsisten. Menurutnya, keberhasilan sistem tersebut sangat bergantung pada komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankan proses pemerintahan sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola yang baik.

"Yang paling penting adalah komitmen bersama. Sistem yang baik harus didukung dengan integritas, kedisiplinan dan kesungguhan seluruh jajaran dalam menjalankan tugas," pungkasnya.

Melalui penerapan PengawasMU, Pemko Medan menegaskan komitmennya untuk menghadirkan sistem pemerintahan yang semakin modern, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, sejalan dengan semangat Medan untuk Semua.(ATN)

Hal itu disampaikan Asri saat menerima audiensi Migrant Workers Resources Center (MRC) di Kantor Bupati Deli Serdang, Rabu (7/10/2026).

Asri meminta keberadaan MRC di Mal Pelayanan Publik (MPP) Deli Serdang segera dioptimalkan sebagai pusat informasi dan pendampingan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri maupun pekerja migran yang membutuhkan layanan dan perlindungan. Sinkronisasi layanan juga perlu mencakup data pekerja migran agar penanganannya lebih terarah.

"Perlindungan pekerja migran ini kita dukung penuh. Masyarakat harus diberikan edukasi yang jelas supaya tidak tertipu lagi," ujarnya.

Perangkat daerah, lanjutnya, juga ditekankan untuk memperkuat dukungan sesuai tugas dan fungsi masing-masing, termasuk dalam penanganan pekerja migran setelah kembali ke daerah.

Koordinator MRC Sumatera Utara dan Jawa Timur, Yatini Sulistyowati, menyampaikan penguatan Desa Migran menjadi salah satu fokus kerja MRC di Deli Serdang. Sebanyak 17 desa menjadi sasaran, dengan Desa Limau Manis sebagai lokasi percontohan untuk selanjutnya dikembangkan ke 16 desa lainnya.

Saat ini, enam desa telah memiliki Satuan Tugas (Satgas) Desa Migran Emas. MRC berharap dukungan Pemkab Deli Serdang dapat memperkuat pembentukan satgas di desa lainnya, termasuk melalui penegasan pemerintah daerah.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati yang telah memberikan dukungan kepada MRC. Koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan juga terus dilakukan dan telah turun bersama untuk memberikan edukasi ke desa-desa," ujar Yatini.

Menurut Yatini, Deli Serdang merupakan salah satu daerah di Sumatera Utara dengan jumlah pengiriman Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang cukup besar. Kondisi tersebut menjadi peluang untuk memperkuat pendampingan dan perlindungan pekerja migran melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah.

"Kami sudah melihat lokasi di MPP dan melihat potensi dari berbagai OPD yang bisa dikuatkan lagi. Tidak dipungkiri, angka pekerja migran dari dan melalui Deli Serdang cukup tinggi, salah satunya karena keberadaan Bandara Kualanamu," katanya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Deli Serdang, Syahdin Setia Budi Pane, mengatakan Desa Limau Manis dipilih sebagai lokasi percontohan karena termasuk desa dengan jumlah masyarakat yang paling banyak bermigrasi.

Menurutnya, penguatan perlindungan pekerja migran juga mencakup optimalisasi layanan MRC di MPP serta penanganan pasca-migrasi melalui sinergi lintas perangkat daerah.( Drt)

Dalam arahannya, Ny. Nurhayati mendorong pelaku UMKM untuk terus meningkatkan kualitas, inovasi, manajemen usaha, dan tertib administrasi agar mampu berkembang dan bersaing lebih luas. Ia juga mengajak seluruh kader dan masyarakat memperkuat sinergi dalam mempersiapkan Mencirim sebagai Kampung Kreatif Sumut Berkah.

Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke sejumlah UMKM di Kelurahan Mencirim, di antaranya kerajinan keranjang, ulos, sepatu, olahan makanan, dan kursi bambu, sebagai bentuk dukungan terhadap potensi ekonomi kreatif masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt. Kepala Dinas Koperasi Kota Binjai Gloria Sinulingga, S.Pd., M.Pd.; Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat (P3AM) Kota Binjai Jonner Lumbantoruan, S.Si.T., M.Kes.; Kepala Dinas Pariwisata Kota Binjai Zulfan, S.T., M.M.; Babinsa Kelurahan Mencirim Olo Aritonang; Lurah Mencirim Bambang Asmanto; para kader TP PKK Kecamatan Binjai Timur dan Kelurahan Mencirim; serta para kepala lingkungan ( Oji )

Dari penelusuran Awak Media, tindakan Kejagung RI atas oknum-oknum di Kejari Belawan tidak terendus pada saat Bobby Nasution menjabat sebagai Walikota Medan. "Waktu itu Pak Kajari dan Kasi Pidus sempat diperiksa oleh Kejatisu Sumut. Yang kenak waktu itu Kasi Pidsusnya aja," ujar Sumber awak media di Belawan, Rabu (7/10/2026).

Menyahuti Bobby Nasution pernah terlibat perselisihan dengan salah satu Kepala Kejaksaan yang menyeret Kajari Belawan, Kajati Sumut, Muhibuddin SH MH, melalui Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi SH MH mengatakan, pihak kejaksaan akan menelusuri oknum Jaksa tersebut. Meski tidak merinci secara jelas tindakan apa yang akan dilakakukan, Rizaldi menyahuti awak media melalui pesan text mengatakan," Blum sy cek bang..krn kmarin bliau kan waktu jd walikota."

Sebelumnya diberitakan Gubernur Bobby Nasuiton mengaku pernah terlibat perselisihan dengan salah satu Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) di Medan. Pengalaman tersebut diceritakan Bobby saat menghadiri Peluncuran Program Jaksa Sahabat Pendidik di Kantor Pemerintah Provinsi Sumut, Selasa (6/10/2026). Dalam kesempatan itu, Bobby berbicara mengenai keresahan kepala sekolah dan tenaga pendidik yang menghadapi berbagai bentuk tekanan dari pihak luar.

Cerita tersebut bermula ketika Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut Muhibbudin menyinggung Wali Kota Medan Rico Waas yang saat itu disebut didampingi oleh dua orang dari Kejari, yakni Kejari Medan dan Kejari Belawan, Karena memang, kedua Kejari ini berada di wilayah Pemerintah Kota Medan. Pernyataan tersebut membuat Bobby teringat pada pengalamannya ketika menjadi Wali Kota Medan.

Ia kemudian menceritakan pernah berselisih dengan salah satu unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yang berkaitan dengan persoalan kepala sekolah. "Mohon izin, mohon izin, Pak. Saya dulu pas di Medan, mohon maaf Pak Rico bukannya menyinggung nih, Pak ya. Saya dulu pas di Medan, saya pernah berantam, Pak, sama Forkopimda saya. Makanya tadi pas Pak Kajati sampaikan Pak Rico tadi didampingi dua Kejari, seingat saya, Pak, saya pernah berantam sama salah satu Kejari saya di Medan," kata Bobby.

Mengapa Bobby sampai berselisih dengan Kejari? Bobby kemudian menjelaskan persoalan yang menjadi latar belakang perselisihan tersebut. Menurut dia, persoalan itu berkaitan dengan adanya permintaan uang kepada sejumlah kepala sekolah. Bobby menyebut, saat itu dirinya memperoleh laporan dari Kepala Dinas Pendidikan mengenai adanya guru atau kepala sekolah yang dimintai sejumlah uang. Ia kemudian menghubungi salah satu Kejari untuk meminta penjelasan.

"Berantamnya, karena kepala sekolah, Pak. Nah itu ada Pak Sulaiman (dulu menjabat Inspekotorat Pemko Medan). Jadi saya ingat, Kejari-nya waktu itu minta uang ke kepala sekolah-kepala sekolah, Pak. Seingat saya, totalnya ada Rp 5 juta, ada Rp 10 juta. Kebetulan, pada saat itu siangnya saya mau ketemu sama Pak Kajati, waktu itu, kami ada kegiatan Pemko Medan dan Kejatisu. Paginya, itu Kepala Dinas Pendidikan saya laporan, Pak, ada berapa guru, Pak, segala macam ini. Saya teleponlah Pak Kejari saya, Pak, waktu itu," jelasnya.

Bobby tidak merinci Kejari mana yang dimaksud dalam cerita tersebut. Ia juga menegaskan tidak ingin menyebut apakah pejabat tersebut berasal dari Kejari Medan atau Kejari Belawan. Setelah menerima laporan, Bobby kemudian bertemu dengan Kejari tersebut. Dalam pertemuan itu, ia membahas persoalan uang yang disebut diminta dari kepala sekolah.

"Pak Kejari nanti hadir di acara sama Pak Kajati?, hadir. Oh baik, Pak, kalau kayak gitu. Pak Kejari, nanti yang uang kepala sekolah ini enggak usah dari kepala sekolah, dari saya saja. Tapi kalau boleh, Pak, nanti saya serahkan di depan Pak Kajati ya, Pak, ya, saya bilang. Gimana, Pak? Boleh, Pak? saya bilang. Kalau boleh, saya siapkan sekarang. Tapi kalau kata Bapak enggak usah, saya rasa enggak usah dari kepala sekolah, Pak. Minta sama saya aja, Pak, saya bilang," ujarnya.

Apa dampaknya terhadap hubungan Pemko Medan dan Kejari? Bobby mengatakan setelah persoalan tersebut, hubungan antara Pemko Medan dan salah satu Kejari sempat menjadi renggang. "Alhamdulillah, Pak, enggak jadi, Pak, waktu itu. Alhamdulillah enggak jadi. Cuman habis itu konsekuensinya agak renggang hubungan, Pak, waktu itu memang. Konsekuensinya agak renggang hubungan Pemko Medan dengan salah satu Kejari, saya enggak bilang, Pak, antara Kejari Medan dan Kejari Belawan, Pak ya. Enggak, saya enggak akan sebut antara dua itu dan tahun berapa enggak akan saya sebut juga," katanya.

Bobby menyampaikan cerita tersebut untuk menggambarkan keresahan yang menurutnya masih dirasakan kepala sekolah dan jajaran Dinas Pendidikan. Baca juga: Gubernur Bobby Minta Publik Stop Komentar Negatif kepada Korban MBG di Karo Ia menilai kepala sekolah membutuhkan kepastian dan rasa aman dalam menjalankan tugas, terutama ketika berhadapan dengan berbagai pihak yang mengatasnamakan lembaga tertentu.

"Artinya, tantangan bagi para kepala sekolah, baik dari Dinas Pendidikan, baik dari kami dari pimpinan, dari Gubernur, Wakil Gubernur, dan seluruh jajaran. Keresahan ataupun apa yang disampaikan oleh kepala sekolah sebenarnya keluhannya hampir sama, keresahan yang seperti saya bilang tadi,"Jelasnya.

Mengapa Bobby menyinggung LSM yang menyerupai institusi penegak hukum? Dalam kesempatan tersebut, Bobby juga menyoroti keberadaan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menurutnya menggunakan nama yang menyerupai lembaga atau institusi penegakan hukum.

Menurut Bobby, kondisi tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan kepala sekolah. Terlebih, ia mengaku pernah menerima laporan mengenai adanya kepala sekolah yang merasa dimintai uang oleh pihak yang dikaitkan dengan institusi penegakan hukum.

"Pertanyaannya, kenapa LSM ini harus menyerupai-nyerupai namanya dengan lembaga atau institusi penegakan hukum? Artinya, Pak Kajati, sebenarnya yang kepala sekolah ini—kalau yang benar, Pak ya, kalau yang salah wajib takut—kalau yang benar dan yang mau menjalankan dengan benar, ini bukan takut sama LSM-nya, Pak. Tapi takut sama yang bekingi LSM-nya, Pak," ucapnya.

Bobby berharap Program Jaksa Sahabat Pendidik dapat menjadi sarana untuk memberikan rasa aman kepada para tenaga pendidik. Menurutnya, kehadiran kejaksaan melalui program tersebut diharapkan dapat membantu kepala sekolah memahami aspek hukum sekaligus menjadi tempat mencari perlindungan ketika menghadapi persoalan hukum. "Dan kegiatan ini tadi saya di depan sekali saya sampaikan, ini membuat ketenangan. Membuat tenang bagi para kepala sekolah, yang selama ini di ribut-ributi oleh LSM dan segala macam, ini adalah PSN, Pak. Proyek Strategis Nasional. Bukan Proyek Strategis Daerah lagi, ini proyeknya Bapak Presiden yang ada di seluruh wilayah Indonesia dan ini sedang masuk PSN," jelasnya.(**)

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, dalam Rapat Sinkronisasi Usulan Lokasi Program Listrik Perdesaan (Lisdes), Fasilitasi Penyiapan Lahan, serta Penyelesaian Perizinan di Aula Kantor PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara, Medan, Rabu (7/10/2026).

Ia menegaskan, perluasan jaringan listrik harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian status lahan, khususnya di sejumlah kawasan eks Hak Guna Usaha (HGU) di Deli Serdang. Menurutnya, kemudahan sambungan listrik jangan sampai justru menimbulkan persoalan pertanahan dan konflik di kemudian hari.

"Kalau listrik mau diberikan, kita harus pastikan dulu alas haknya jelas. Kita ingin membantu masyarakat, tetapi jangan sampai kenyamanan hari ini justru meninggalkan masalah untuk masa depan," ujarnya.

Ia juga menyoroti masih banyaknya pelaku UMKM yang beraktivitas di pinggir jalan dan telah mendapatkan sambungan listrik, meski lokasinya belum sesuai dengan penataan kawasan. Kondisi tersebut perlu dibenahi agar sejalan dengan Gerakan Indonesia ASRI yang mendorong penataan lingkungan secara menyeluruh.

"UMKM tetap harus kita dukung. Pemkab siap menyiapkan tempat bagi UMKM dan mendorong sambungan listrik resmi. Jadi usaha masyarakat tetap berjalan, tetapi penataan kawasan juga tidak kita tinggalkan," katanya.

Dalam kesempatan itu, ia turut meminta kualitas layanan bagi pelanggan resmi menjadi perhatian. Saat ini, lanjutnya, masih ada wilayah yang mengalami listrik padam berulang, sementara aktivitas di pinggir jalan justru dapat menggunakan listrik dengan lancar.

"Jangan sampai masyarakat yang resmi menjadi pelanggan terus mengalami gangguan, sementara penggunaan arus di tempat yang belum tertata justru berjalan. Kita ingin pelayanan listrik yang adil dan bisa diandalkan," tegasnya.

Menurut Asri, listrik bukan sekadar penerangan, tetapi kebutuhan penting yang mendukung pendidikan, aktivitas rumah tangga, UMKM, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, perluasan akses harus diikuti layanan yang andal serta penggunaan listrik yang tertib dan resmi.

Pandangan tersebut sejalan dengan upaya Pemprov Sumut bersama Kementerian ESDM dan PLN dalam menuntaskan program Lisdes hingga mencapai Rasio Elektrifikasi (RE) 100 persen. Saat ini RE Sumut telah mencapai 99,86 persen dengan target 100 persen pada 2029.

Pj Sekdaprov Sumut, Timur Tumanggor, menegaskan akses listrik berperan penting dalam menggerakkan perekonomian, mendukung pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini terdapat 117 usulan lokasi Lisdes yang masuk ke Dinas ESDM Sumut dan forum coaching clinic dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai kendala perizinan.

Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna, menyebut pada 2026 terdapat 106 lokasi jaringan Lisdes di 23 kabupaten/kota di Sumut. Strateginya meliputi perluasan jaringan distribusi, pembangunan PLTS Komunal, dan PLTS Individual.

"Sekitar 44% atau 47 lokasi di antaranya berada di wilayah Kepulauan Nias dan Mandailing Natal," terang Andriah.

Ia juga meminta dukungan pemerintah daerah dalam memastikan akses jalan, kejelasan koordinat lokasi, perizinan kawasan hutan, serta sosialisasi Right of Way (ROW) agar pembangunan jaringan tidak terkendala persoalan lahan.

Sementara itu, General Manager PLN UID Sumut, Rizky Mochamad, memastikan PLN siap mengeksekusi pembangunan infrastruktur Lisdes. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah jaringan yang terbangun, tetapi dari masyarakat yang benar-benar menikmati manfaatnya.

"Ukuran keberhasilan program listrik desa bukan sekadar berapa banyak tiang dan jaringan yang terbangun, tetapi berapa banyak masyarakat yang akhirnya dapat menikmati listrik dan merasakan manfaat nyatanya," pungkas Rizky.( Drt)

Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto dipercaya menggantikan Komjen Pol Asep Edi Suheri yang kini mendapat amanah baru sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri.

Pengangkatan ini tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 yang diterbitkan pada 2 Oktober 2026.

Sebelum menduduki jabatan sebagai Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto diketahui menjabat Kapolda Maluku.

Perwira tinggi Polri lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994 itu --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @PQ7 yang terlihat POSMETRO MEDAN, Rabu 7 Oktober 2026-- memiliki pengalaman panjang di bidang reserse. Ia juga pernah mengemban sejumlah jabatan di tingkat kewilayahan maupun lingkungan Mabes Polri.

Beberapa posisi yang pernah diembannya diantaranya Kapolres Subang, Sekretaris Pribadi Kapolri, serta Ketua STIK Lemdiklat Polri.

Tak hanya memiliki pengalaman di institusi kepolisian, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto juga mempunyai latar belakang akademik.

Ia tercatat sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Berdasarkan data UMSU, Dadang menyelesaikan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, kemudian melanjutkan studi S2 dan S3 di Universitas Indonesia dengan konsentrasi Ilmu Administrasi Publik.

Tahun2023, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang Ilmu Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU.

Sosok Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto juga pernah mendapat perhatian publik ketika ditunjuk sebagai Komandan Upacara Hari Bhayangkara ke-79 yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta, pada 1 Juli 2025.

Dalam upacara itu, Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara.

Usai seluruh rangkaian kegiatan selesai, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto juga sempat dipanggil untuk menghadap Presiden Prabowo.***

Dalam suasana yang penuh khidmat dan kehangatan, UINSU Medan sukses menyelenggarakan perhelatan Temu Alumni sekaligus Pengukuhan Pengurus Forum Alumni UINSU Medan Periode 2024–2027. Mengusung tema "Peran dan Kontribusi Alumni dalam Pengembangan Almamater untuk Mewujudkan UIN Sumatera Utara Maju", kegiatan ini menjadi cermin nyata komitmen swadaya dan dedikasi tinggi lebih dari 82 ribu alumni yang tersebar di berbagai pelosok Nusantara hingga mancanegara untuk mendorong almamater tercinta kian unggul dan mendunia.

Acara monumental ini dihadiri Rektor UINSU Medan Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag., Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya, B.Sc. yang hadir membacakan sambutan resmi Gubernur Sumut H. Muhammad Bobby Afif Nasution, Ketua MUI Sumut Dr. H. Maratua Simanjuntak, Ketua BAZNAS Sumut Prof. Dr. Muhammad Hatta, Rektor UNIVA Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, Asisten Umum Pemprov Sumut Dr. Muhammad Suib, Ketua Kadin Kota Medan Arman Chandra, para pimpinan daerah/perwakilan kabupaten/kota, serta jajaran Wakil Rektor, Dekan, dan Guru Besar UINSU Medan.

Pengukuhan pengurus dipimpin secara resmi, mempercayakan tampuk kepemimpinan Forum Alumni UINSU kepada Dr. Hasan Matsum, M.Ag. (Ketua MUI Kota Medan) sebagai Ketua Umum, Dr. H. Zulkifli Sitorus (Kakanwil Kemenhaj Sumut) sebagai Sekretaris Jenderal, serta H. Zulfan, M.Pd. (Kabid Penais Zawa Kanwil Kemenag Sumut) sebagai Bendahara Umum. Kegiatan ini turut dirangkaikan dengan penyerahan surat mandat kepengurusan kepada perwakilan alumni dari 21 kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Ketua Panitia Pelaksana Dr. Hayatsyah, M.Pd. dalam laporannya menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena seluruh rangkaian acara Temu Alumni ini terselenggara secara mandiri berkat gotong royong dan kesadaran murni para alumni tanpa bergantung pada proposal dana eksternal. Dr. Hayatsyah menegaskan bahwa momentum pengukuhan ini tidak hanya sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi fondasi awal peluncuran program donasi alumni guna menyokong Tri Dharma Perguruan Tinggi, mulai dari bantuan beasiswa pendidikan mahasiswa kurang mampu hingga hibah penelitian.

Dalam sambutan perdananya usai dikukuhkan, Ketua Umum Forum Alumni UINSU Medan Dr. Hasan Matsum, M.Ag. mengibaratkan dinamika kepengurusan alumni seperti perjuangan menaklukkan puncak Gunung Everest dalam film Beyond the Edge (2013). Dia memaparkan tiga tantangan besar yang harus dihadapi bersama, yaitu terpaan angin kencang, cuaca ekstrem yang mudah berubah, serta rasa gamang di ketinggian.

Namun dengan tekad yang kokoh dan saling menguatkan, kepengurusan baru siap menjalankan lima langkah strategis: menggelar Rapat Kerja (Raker) untuk merumuskan AD/ART dan Peraturan Organisasi, menuntaskan konsolidasi pembentukan pengurus di 21 kabupaten/kota dalam waktu 30 hari, membangun database alumni terintegrasi melalui portal website mandiri, memperkuat ikatan alumni tingkat fakultas, serta menggalang donasi dan beasiswa bagi keluarga alumni dan mahasiswa UINSU.

Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya, B.Sc. saat membacakan pidato Gubernur Sumatera Utara menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kontribusi besar alumni IAIN/UINSU di berbagai bidang pemerintahan, pendidikan, dunia usaha, hingga keagamaan. Pemprov Sumut menegaskan bahwa alumni merupakan representasi utama perguruan tinggi di tengah masyarakat yang membawa nilai moral, integritas, dan karakter unggul. Menyikapi pesatnya era transformasi digital dan kecerdasan buatan (AI), Pemprov Sumut mengajak keluarga besar UINSU dan alumninya untuk terus memperkuat sinergi "Kolaborasi Sumut Berkah" demi mewujudkan Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan.

Rektor UINSU Medan Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag. dalam arahannya yang membakar semangat memaparkan berbagai lompatan prestasi spektakuler yang berhasil diraih UINSU selama masa kepemimpinannya. Di antaranya adalah penuntasan status dosen DPK UINSU yang terbengkalai bertahun-tahun, raihan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) bertaraf "UNGGUL" untuk pertama kalinya dalam sejarah kampus, lonjakan akreditasi program studi unggul dari 7 prodi menjadi 39 prodi dari total 65 prodi, penyerahan sertifikat resmi BPN untuk lahan Sena seluas 97 hektar lebih di tahun 2025 yang siap dibangun menjadi Kampus VI dan Fakultas Kedokteran, lonjakan jumlah Guru Besar dari 27 orang menjadi 71 orang, perjuangan alih hibah lahan Sutomo dari Pemko Medan, hingga pencapaian reputasi dunia dalam THE Impact Rankings (peringkat 1000–1500 perguruan tinggi dunia).

Prof. Nurhayati berpesan agar seluruh alumni dapat menjadi Duta Branding positif UINSU di tingkat nasional maupun internasional. Mengingat hampir 80 persen mahasiswa UINSU berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah dengan tingkat UKT yang sangat terjangkau, Rektor mengajak alumni menyisihkan donasi secara rutin serta menyatukan tekad bersama untuk mewujudkan impian membangun "Gedung Alumni UINSU Medan" di masa depan. Kemeriahan acara ditutup dengan doa bersama dan foto kekeluargaan yang memancarkan optimisme baru bagi kejayaan UIN Sumatera Utara Medan. (evi)