AKBP David Triyo Prasojo, seperti dalam sebuah postingan anonim facebook @warta sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN 2 Juli 2026, resmi dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Langkat.

Gantinya, AKBP Hannry PH Tambunan yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Res Narkoba Polres Metro Bekasi.

‎Pergeseran posisi AKBP David Triyo ini langsung memicu polemik karena bertepatan dengan rilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Periodik 2025 miliknya yang dilansir dari situs e-Announcement KPK pada Kamis, 2 Juli 2026.

Data kekayaan bersihnya yang menembus Rp2.584.956.412 tanpa utang ini disorot tajam karena melonjak Rp335 juta dalam setahun, dipicu oleh kenaikan drastis sektor harta bergerak lainnya sebesar 82,28 persen menjadi Rp864 juta.

‎

‎Lebih dari sekadar urusan kekayaan pribadi yang melesat, pencopotan AKBP David Triyo juga dikaitkan erat dengan mandeknya penuntasan kasus megakorupsi pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.

Proyek pengadaan papan tulis digital berskala besar yang terindikasi menjadi bancakan tersebut bernilai fantastis mencapai Rp50 miliar.

‎

‎Publik terus mendesak pertanggungjawaban karena kasus korupsi berjamaah ini terjadi pada Tahun Anggaran 2024, tepat di bawah hidung AKBP David Triyo yang saat itu aktif memegang tongkat komando tertinggi di Polres Langkat.

Pembiaran dan lambannya pengusutan penyidik selama 2 tahun masa jabatannya kini menjadi 'rapor merah' yang ditinggalkan.

‎

‎Proses pergantian jabatan ini dilakukan dengan cepat guna meredam gejolak publik sekaligus mengevaluasi kinerja internal Korps Bhayangkara di Sumatera Utara.

Kini, tugas berat berada di pundak Kapolres Langkat yang baru, AKBP Hannry PH Tambunan, untuk bertindak berani dan transparan dalam membongkar tuntas skandal korupsi masa lalu yang telah merugikan daerah.***

Kejutan ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus simbol kuatnya sinergi antarinstansi dalam menjaga keamanan wilayah.

Kegiatan yang berlangsung pada Rabu 1 Juli 2026 ini diawali dengan kedatangan Danramil 04 Kapten Inf. Gandi Novi Hartanto bersama personel Koramil serta Sekretaris Kecamatan Simpang Empat Jenda Tegoh Sembiring, S.E., mewakili Camat.

Mereka membawa kue ulang tahun sambil mengiringi suasana dengan lagu "Happy Birthday".

Kehadiran rombongan disambut langsung Kapolsek Simpang Empat AKP Poltak Hamonangan Hutahean, S.H., bersama seluruh personel.

Suasana semakin akrab saat seluruh peserta mengikuti prosesi peniupan lilin, pemotongan kue ulang tahun, pemberian potongan kue kepada personel, hingga ramah tamah dan makan bersama di Aula Purpursage.

Dalam kesempatan, Danramil 04 menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh anggota Polri.

Ia berharap Polri terus meningkatkan profesionalisme dan semakin dekat dengan masyarakat sesuai semangat "Polri untuk Masyarakat".

Menurutnya, hubungan harmonis antara TNI, Polri, pemerintah kecamatan, dan seluruh unsur terkait merupakan kunci terciptanya keamanan dan ketertiban di Kecamatan Simpang Empat.

Kapolsek Simpang Empat AKP Poltak Hamonangan Hutahean, S.H dalam postingan anonim facebook @polres karo yang terlihat POSMETRO MEDAN 2 Juli 2026 menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Forkopimcam.

Ia menegaskan keberhasilan menjaga keamanan wilayah tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi yang solid dari seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.

"Kejutan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami berharap sinergitas yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan semakin diperkuat demi mewujudkan situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif di Kecamatan Simpang Empat," ungkap Kapolsek.

Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari peringatan Hari Bhayangkara ke-80, tetapi juga menjadi momentum mempererat hubungan kekeluargaan antara TNI, Polri, dan pemerintah kecamatan dalam mendukung terciptanya stabilitas keamanan di Kabupaten Karo.***

POSMETRO MEDAN,Medan-– Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Khairul Azmi, didampingi Ny, Reni Khairul Azmi, mengikuti rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 yang digelar di Taman Cadika, Kecamatan Medan Johor, Kamis (2/7/2026).

Kegiatan diawali dengan olahraga bersama yang berlangsung penuh keakraban, dilanjutkan dengan penandatanganan dan peresmian Prasasti yaitu Tugu Kota Tangguh APEKSI oleh Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, bersama Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas.

Usai peresmian prasasti, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pelepasan burung merpati, dara, kutilang, jalak, dan perkutut sebagai simbol kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

Selanjutnya, para wali kota dan wakil wali kota anggota APEKSI melakukan penanaman pohon secara bersama-sama di sejumlah titik yang telah ditentukan di kawasan Taman Cadika, sebagai wujud komitmen menjaga lingkungan hidup dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh delegasi APEKSI di Kota Medan.

Menurutnya, Tugu Kota Tangguh memiliki makna yang sangat penting karena memuat nama 98 kota anggota APEKSI sebagai simbol persatuan, kolaborasi, dan jejak sejarah kebersamaan yang akan dikenang oleh generasi mendatang.

Rico berharap keberadaan tugu tersebut menjadi pengingat bahwa seluruh kepala daerah memiliki semangat yang sama dalam mengabdi kepada masyarakat, sekaligus menjadi alasan bagi para wali kota untuk kembali berkunjung ke Kota Medan di masa mendatang.

Melalui rangkaian kegiatan Rakernas XVIII APEKSI tersebut, diharapkan semakin mempererat sinergi antarpemerintah kota di Indonesia, melahirkan berbagai gagasan dan kolaborasi dalam pembangunan daerah, serta memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan kota-kota yang tangguh, inovatif, berkelanjutan, dan semakin peduli terhadap kelestarian lingkungan.(ATN)

Pengungkapan kasus yang melibatkan tiga Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok ini memicu desakan keras dari parlemen agar negara membongkar gurita sindikat perdagangan orang tersebut sampai ke akar-akarnya.

Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menegaskan, negara harus hadir menutup rapat segala celah eksploitasi berkedok institusi pernikahan.

Kasus ini bermula dari kecurigaan petugas imigrasi saat proses wawancara paspor pada 4 Juni 2026. Korban yang awalnya mengaku hendak berwisata ke Malaysia, ternyata dijebak dalam jaringan "kawin pesanan" bernilai 60.000 Renminbi atau setara Rp150 juta.

Dari mahar jumbo tersebut, keluarga korban hanya menerima Rp50 juta, sementara Rp100 juta sisanya ditilep oleh sindikat untuk operasional dan keuntungan sepihak.

"Pemerintah harus memburu dan membongkar sindikat internasional di balik kasus ini karena mereka adalah aktor yang mengendalikan perekrutan dan mengambil keuntungan dari penderitaan para korban," kata Mafirion di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Mafirion memaparkan, keterlibatan kaki tangan lokal sebagai perantara berinisial AN menunjukkan kejahatan ini bekerja secara sistematis dan terorganisasi.

Para korban, ungkap Mafirion, umumnya diiming-imingi perbaikan ekonomi, lalu difasilitasi dokumen perjalanannya untuk diserahkan kepada pria asing yang sama sekali tidak mereka kenal.

Jika aktor intelektual lintas negara ini tidak diringkus, imbuh Mafirion, lingkaran setan ini dipastikan akan terus memakan korban baru.

"Modus seperti ini menunjukkan adanya jaringan yang bekerja secara sistematis. Jika aktor intelektualnya tidak ditangkap, sindikat hanya akan merekrut korban baru dengan pola yang sama. Karena itu, mata rantai kejahatan ini harus diputus sampai ke akar-akarnya," tegas Legislator asal Riau tersebut.

Lebih lanjut, Mafirion mengingatkan publik bahwa "kawin pesanan" bukanlah pernikahan biasa, melainkan murni bentuk komodifikasi manusia.

"Di negara tujuan, para korban berada dalam posisi yang sangat rentan karena terisolasi tanpa dokumen penjamin, sehingga berpotensi besar mengalami penyekapan, kekerasan domestik, hingga eksploitasi seksual dan kerja paksa," sebut Mafirion.

Ketika sebuah pernikahan diawali dengan transaksi jual beli manusia, tukas Mafirion, maka yang terjadi bukan lagi ikatan yang setara, melainkan eksploitasi.

"Perempuan Indonesia bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan. Negara harus memastikan setiap warga negara terlindungi," pungkas Mafirion. (JakartaNews)

Sektor pariwisata, khususnya Danau Toba, akan menjadi salah satu pintu masuk untuk mendorong kolaborasi tersebut.

Parlindungan mengatakan, pihaknya akan mengundang pelaku usaha dari Korea Selatan maupun Sumatera Utara untuk membahas peluang kerja sama di berbagai sektor.

"Kita akan membuat Business Summit Korea-Indonesia. Dalam waktu dekat kita akan mengajak para pengusaha memikirkan langkah-langkah untuk mengundang pengusaha dari Korea agar bertemu dengan pengusaha di Sumatera Utara," ujarnya, di sela-sela acara Welcome Dinner The 7th Geotourism Festival and International Conference (Geofest) 2026 di Hotel Khas Parapat, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, sektor pariwisata menjadi bidang yang paling siap dikembangkan karena didukung infrastruktur. Ditambah tingginya minat masyarakat Korea Selatan berkunjung ke Indonesia.

"Yang paling cepat tentu sektor pariwisata karena infrastrukturnya sudah ada. Setelah itu kita dorong kerja sama di bidang lainnya," katanya.

Ia menjelaskan, sebagai Konsul Kehormatan Republik Korea Selatan untuk Sumatera Utara, ia bertugas membantu warga dan investor Korea Selatan di Sumatera Utara. Hal tersebut sekaligus memperkuat hubungan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan.

Untuk mendukung upaya tersebut, Parlindungan mengaku telah berkomunikasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatera Utara, serta Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA).

Dalam waktu dekat, sekitar 50 hingga 60 pelajar beserta dosen dari Korea Selatan juga dijadwalkan mengunjungi Kota Medan dan Danau Toba sebagai bagian dari program pertukaran pendidikan dan promosi pariwisata.

Menurut Parlindungan, tingginya okupansi penerbangan dari Medan menuju Korea Selatan menjadi salah satu indikator besarnya peluang pengembangan hubungan kedua wilayah.

"Dari Medan ke Korea memang masih transit, tetapi penerbangannya penuh. Itu menunjukkan potensinya besar," pungkasnya. (win)

Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan menyampaikan rasa syukur atas perjalanan panjang Polri yang kini memasuki usia ke-80 tahun.

Menurutnya, momentum Hari Bhayangkara menjadi pengingat bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan profesionalisme, kedewasaan, kebijaksanaan, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Kapolres Dairi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memberikan masukan yang membangun demi meningkatkan kualitas pelayanan Polri, khususnya di wilayah hukum Polres Dairi.

"Kami menyadari menjaga keamanan dan ketertiban bukanlah tugas yang bisa dilakukan sendirian. Sinergi bersama Forkopimda, TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, media, serta seluruh lapisan masyarakat merupakan kunci utama dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif," ujar Kapolresdalam sebuah postingan anonim facebook @Polres Dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 2 Juli 2026.

Kapolres Dairi juga mengingatkan pentingnya kebijaksanaan dalam menyikapi perkembangan informasi di era digital.

Dia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar serta selalu mengedepankan klarifikasi demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Hadir di sana Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, S.I.K., M.I.K., Wakapolres Dairi Kompol Diarma Munthe, S.H., Ketua Bhayangkari Cabang Dairi Ny. Natasya Otniel, unsur Pengadilan Negeri Sidikalang, Kejaksaan Negeri Dairi, DPRD Kabupaten Dairi, Kodim 0206/Dairi, sejumlah pimpinan OPD, perbankan, serta para tamu undangan lainnya.***

Dilihat dari video beredar, kedua pria yang disebut maling itu dihukum warga dengan dibungkus seluruh tubuhnya menggunakan lakban. Bagian kepala mereka dibentuk menyerupai karakter tertentu, salah satunya Tinky Winky, atau ada juga yang menyebutnya Upin Ipin versi lokal.

Kedua pria itu tampak tak berdaya karena hanya tersisa mata, hidung, dan mulut yang tak ditutup lakban. Ternyata keduanya adalah konten kreator asal Malang Jawa Timur yang tengah menjalani challenge.

"Ini aku sama temenku, namanya Feri Wedon, aku sama Feri Wedon ini konten kreator," kata Syahroni, salah satu pria yang dilakban mirip Teletubbies saat dihubungi Kamis (2/7/2026).

Dia mengaku sering membuat konten di berbagai platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Lalu, mereka mendapatkan tantangan (challenge) dari salah satu penonton saat live.

"Lagi menjalankan live TikTok, terus di-challenge orang, dikasih gift suruh lakban (badan) full. Selesai dilakban, makan terasi, jadi seperti orang kesakitan," jelasnya.

Namun, kemudian video tersebut diambil akun medsos di Instagram dan diberikan narasi yang tak sesuai. Dia menegaskan video maling motor dihukum menjadi Tinky Winky Teletubbies tak sesuai fakta.

"Akhirnya diambil akun IG, namanya "Harian Kampung". Di situ dikasih narasi yang nggak bermutu dan nggak sesuai, akhirnya viral, rame semua media sosial," kata Syahroni.

"Untuk yang sebenarnya itu, kita ini konten kreator Batre TV YouTube, bukan maling," tambah dia. (DetikNews)

Penambahan geosite dinilai penting untuk memperkuat daya tarik wisata sekaligus mendukung pengelolaan geopark yang berkelanjutan setelah Toba Caldera kembali meraih status Green Card UNESCO.

Plt Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Sumatera Utara, Yuda Pratiwi Setiawan, mengatakan penambahan geosite menjadi salah satu pekerjaan rumah yang tengah dikejar Pemerintah Provinsi Sumut bersama pemerintah kabupaten/kota.

"Tahun ini targetnya 40 geosite. Ajuannya tetap dari kabupaten/kota. Setelah itu kami melakukan verifikasi ke lokasi dan meminta surat dari pemerintah daerah sebelum ditetapkan," ujar Yuda, di sela-sela acara Welcome Dinner The 7th Geotourism Festival and International Conference (Geofest) 2026, di Parapat, Rabu (1/7/2026), di Parapat.

Ia menjelaskan, sebelumnya Toba Caldera baru memiliki 16 geosite. Ke depan, jumlah tersebut akan terus ditambah agar potensi geologi, budaya, dan hayati di kawasan Danau Toba semakin dikenal wisatawan.

Selain penambahan geosite, Yuda mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) berkolaborasi menjaga keberlanjutan Green Card.

"Pak Gubernur menyampaikan jangan hanya melihat dari sisi pariwisatanya saja, tetapi juga dari sisi ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan perlindungan kawasan. Semua OPD diminta memiliki program untuk mendukung keberlanjutan Green Card," katanya.

Untuk mendukung program tersebut, Pemprov Sumut melalui sektor pariwisata mengalokasikan anggaran hampir Rp5 miliar pada tahun 2026.

"Kalau pariwisata, kita menganggarkan kurang lebih hampir Rp5 miliar tahun ini. Selain festival, anggaran itu juga digunakan untuk pelatihan, kajian, dan kegiatan lainnya," ungkapnya.

Tak hanya itu, Yuda mengungkapkan Pemprov Sumut juga tengah mempersiapkan Kawasan Bawomataluo di Kabupaten Nias Selatan untuk diusulkan sebagai Warisan Dunia (World Heritage) UNESCO.

"Saat ini masih tahap awal. Mudah-mudahan situs bersejarah ini nantinya bisa berhasil memperoleh predikat World Heritage UNESCO," tutupnya. (win)

Dalam kurun waktu dua hari, personel Satresnarkoba berhasil mengungkap tiga kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu, serta mengamankan tiga orang pelaku yang sudah separoh tua (sepatu) dari lokasi berbeda.

Kapolres Batu Bara AKBP Doly Nelson H.H. Nainggolan, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pengungkapan pertama dilakukan pada Selasa (30/6/2026) sekitar pukul 19.15 WIB di Dusun IV Desa Jati Mulia, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara.

Dari lokasi tersebut, petugas berhasil mengamankan seorang pria berinisial S. (50), yang diduga memiliki dan mengedarkan narkotika jenis sabu.

Dari tangan pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa tiga paket sabu dengan berat bruto keseluruhan 3,63 gram, plastik klip kosong, alat bantu berupa pipet berbentuk sekop, kotak rokok, satu unit telepon genggam serta uang tunai yang diduga hasil penjualan narkotika.

Saat dilakukan pemeriksaan, pelaku mengaku memperoleh narkotika tersebut dari seorang pria berinisial J. yang berdomisili di wilayah Kecamatan Nibung Hangus.

Berdasarkan pengembangan tersebut, pada hari yang sama sekitar pukul 21.30 WIB, personel Satresnarkoba berhasil mengamankan pria berinisial J. (45) di sebuah rumah yang berada di Dusun IX Desa Perjuangan, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara.

Dari penguasaan pelaku, petugas menemukan satu paket sabu dengan berat bruto 0,25 gram, timbangan digital, sejumlah plastik klip kosong yang diduga digunakan untuk pengemasan narkotika serta satu unit telepon genggam.

Dalam pemeriksaan awal, pelaku mengakui telah menjual sabu kepada pelaku berinisial S. dan menerangkan bahwa barang haram tersebut diperoleh dari seorang pria berinisial S.I, yang berdomisili di wilayah Tanjung Tiram. Saat ini identitas pemasok tersebut telah dikantongi dan masih dalam proses pengejaran oleh petugas.

Tidak berhenti sampai di situ, Satresnarkoba Polres Batu Bara kembali berhasil mengungkap kasus serupa pada Rabu (1/7/2026) sekitar pukul 22.36 WIB di Dusun IV Desa Sei Mujur, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial R. (40) yang diduga memiliki dan mengedarkan narkotika jenis sabu.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan satu paket sabu dengan berat bruto 0,54 gram, plastik penyimpanan, sepuluh plastik klip kosong ukuran kecil, alat bantu berupa pipet berbentuk sekop, satu unit telepon genggam dan uang tunai yang diduga berasal dari hasil transaksi narkotika.

Kepada petugas, pelaku mengakui bahwa narkotika tersebut merupakan miliknya dan rencananya akan diedarkan kembali di wilayah Kabupaten Batu Bara.

Kapolres Batu Bara menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan penindakan tegas terhadap pelaku penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika demi menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat dari bahaya narkoba.(Sergap)

Peresmian diawali dengan penandatanganan prasasti oleh Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, dilanjutkan pemotongan pita. Suasana semakin semarak saat Rico Waas, Eri Cahyadi, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, para wali kota se-Indonesia, Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap, dan Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman melepaskan burung merpati, perkutut, dan pipit sebagai simbol harapan, kedamaian, dan persaudaraan antarkota.

Sebanyak 120 pohon yang terdiri atas kenanga, tabebuya pink, mangga, rambutan, duku, jambu bol, dan trembesi ditanam di kawasan Taman Cadika sebagai wujud kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sekaligus warisan hijau bagi generasi mendatang.

Rico Waas mengatakan, Tugu Kota Tangguh bukan sekadar monumen, tetapi pengingat bahwa 98 pemerintah kota memiliki semangat yang sama dalam membangun Indonesia. "Seluruh nama Bapak Ibu, 98 wali kota se-Indonesia ada di sini. Yang menandakan Bapak Ibu semua telah hadir ke Kota Medan, menanamkan benih baik untuk anak cucu kita. Mudah-mudahan sampai selamanya nama Bapak Ibu akan selalu hadir di sini," kata Rico Waas.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan berkeliling Taman Cadika menggunakan buggy sambil berbincang dan bertukar pengalaman antarkepala daerah. Rico berharap Tugu Kota Tangguh menjadi simbol yang terus mengingatkan pentingnya persatuan dan kolaborasi. (ATN)

POSMETRO MEDAN,Medan- Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang rame di medsos ternyata dikabarkan salah satunya BupatiLangkat, H. Syah Afandin. Meski sejauh ini kronologis penangkapan masih simpang siur, namun informasi dari sumber layak dipercaya, penangkapan itu memang terjadi.

"Iya diamankan," ucap sumber di lingkungan KPK di Jakarta, Kamis (2/7/2026) malam.

Sumber juga menyebutkan bahwa penangkapan terhadap Bupati yang akrab disapa Ondim itu, berawal dari tertangkapnya ajudannya, SY pada Kamis (2/7/2026) siang terkait gratifikasi.

"Hasil pengembangan. Ada pejabat lain juga yang diamankan. Tapi kalau info perkaranya soal proyek tapi detailnya tunggu saja preskon KPK," tutup sumber.

Menurut sumber lainnya, selain BupatiLangkat, turut ditangkap oknum anggota DPRD Sumatera Utara. Penangkapan terhadap Ondim dilakukan saat acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)

Infornasi lainnya, Bupati dan para pihak lainnya sempat diboyong ke Polrestabes Medan guna pemeriksaan sementara sebelum diterbangkan ke Jakarta.

Terpisah, Juru Bicara KPK. Budi Prasetyo saat dikonfirmasi belum dapat memberikan tanggapannya terkait penangkapan di Sumatera Utara itu.

Sementara, jika benar lembaga antirasuah melakulan OTT, berarti dalam pekan ini sudah dua bupati yang terjaring setelah dua hari sebelumnya, KPK juga menangkap Bupati Kuansing Suhardiman Amby.

Seperti diberitakan sebelumnya, media sosial dihebohkan dengan kabar dugaan operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap seorang pria berinisial SY, di salah satu kafe di Kota Binjai, Kamis (2/7/2026).

"Menagih Hutang Fee Proyek tahun 2025 berujung OTT oleh KPK, Diduga suruhan orang No 1 di Langkat terjaring OTT di Binjai," demikian isi unggahan tersebut.

Saat dikonfirmasi, pemilik akun yang mengaku bernama Bambang mengatakan informasi tersebut diperolehnya dari sumber yang menyebut SY diduga diamankan terkait dugaan permintaan fee proyek."Iya benar kabarnya SY tertangkap KPK di Binjai dan saat ini kabarnya dibawa ke Mako Brimob di Medan," ujarnya.

Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari KPK maupun aparat penegak hukum lainnya yang membenarkan informasi tersebut.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Langkat Wahyudiharto, S.STP, M.Si juga belum memberikan keterangan resmi.(QQ/BicaraIndonesia)

Salah satu sorotan utama adalah permintaan agar pemerintah daerah dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN), termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan para wali kota dari berbagai daerah yang menghadapi persoalan serupa dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Kami menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi kota-kota di Indonesia beserta solusi yang kami tawarkan, termasuk perlunya pelibatan pemerintah daerah dalam setiap Program Strategis Nasional," ujar Eri saat konferensi pers di Medan, Kamis (2/7/2026).

Rakernas XVIII dihadiri 93 dari 98 pemerintah kota anggota APEKSI. Forum tersebut menjadi wadah bagi para kepala daerah untuk bertukar pengalaman, inovasi, dan merumuskan rekomendasi bersama kepada pemerintah pusat.

Sembilan rekomendasi yang dihasilkan meliputi penguatan kapasitas fiskal serta reformasi hubungan keuangan pusat dan daerah, penataan kebijakan ASN dan PPPK beserta belanja daerah, penguatan tata kelola PSN, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah, transformasi digital pemerintahan dan pelayanan publik, penguatan ketahanan lingkungan dan kota berkelanjutan, penguatan ekonomi lokal dan pembangunan inklusif, sinkronisasi tata ruang pembangunan berbasis kawasan, serta penguatan advokasi hukum dan legislasi bagi pemerintah kota.

Dalam pembahasan Program MBG, misalnya, Eri menyoroti minimnya pelibatan pemerintah daerah dalam penentuan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun rekrutmen tenaga kerja.

"Daerah tidak mengetahui titik-titik SPPG maupun siapa yang bekerja di sana. Akibatnya banyak tenaga kerja bukan berasal dari warga lokal sehingga memunculkan pertanyaan di masyarakat. Potensi ribuan lapangan kerja itu seharusnya juga dinikmati warga setempat," katanya.

APEKSI juga merekomendasikan agar pemda dilibatkan dalam pengawasan standar higienitas SPPG, penentuan sasaran sekolah penerima manfaat, hingga pengendalian dampak inflasi akibat pelaksanaan program tersebut.

Berbagi Praktik Pembangunan

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, selaku tuan rumah mengatakan Rakernas APEKSI 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah kota untuk saling berbagi praktik terbaik dalam pembangunan.

Menurutnya, berbagai inovasi yang dipaparkan peserta mencakup digitalisasi pembayaran pajak daerah, pembiayaan pembangunan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), hingga optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

"Seluruh hasil pembahasan dalam rapat pleno kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi bersama yang akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat," ujarnya.

Selain menghasilkan rekomendasi strategis, Rakernas XVIII APEKSI juga diisi berbagai agenda nasional, seperti Dialog Kota Tangguh, Indonesia City Expo 2026, Forum Bisnis, Forum Lingkungan Hidup, Forum Pangan, Forum Komunikasi Digital, Youth City Changers, Ladies Program, hingga Karnaval Budaya dan bazar UMKM. Dari sektor ekonomi, sebanyak 294 pelaku UMKM berpartisipasi dalam Indonesia City Expo yang digelar di sejumlah lokasi. Hingga 2 Juli 2026, nilai transaksi tercatat mencapai Rp92,44 juta. (ATN)

Di tengah kesibukan mengatur arus lalu lintas, personel Polsek Medan Kota dengan sigap memberikan pertolongan kepada seorang kakek yang mendadak pingsan, saat mengendarai sepeda motor di Jalan Sisingamangaraja, tepatnya di depan Plaza Ramayana Teladan, Rabu (1/7/2026) sore.

Aksi kemanusiaan tersebut dilakukan WakapolsekMedan Kota, AKP Harles Gultom, SH, MH, bersama sejumlah personel Sabhara. Dari video yang beredar di media sosial, AKP Harles yang sedang melaksanakan pengaturan lalu lintas melihat seorang pengendara lanjut usia terjatuh dan tidak sadarkan diri di badan jalan.

Tanpa berpikir panjang, AKP Harles bersama personelnya langsung menghampiri korban, memindahkannya ke lokasi yang lebih aman, kemudian memberikan pertolongan pertama, termasuk memberikan air mineral setelah kondisi korban mulai membaik.

Selanjutnya, korban dibawa ke Rumah Sakit Estomihi menggunakan becak bermotor (betor) untuk mendapatkan penanganan medis.

Kapolsek Medan Kota, AKP Feriawan, SH, membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya, tindakan cepat yang dilakukan Wakapolsek bersama personel merupakan bentuk nyata komitmen Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

"Benar, aksi tersebut dilakukan oleh WakapolsekMedan Kota, AKP Harles Gultom, bersama anggota saat melaksanakan pengaturan lalu lintas sore hari di Jalan Sisingamangaraja, depan Plaza Ramayana Teladan. Sebagai abdi negara, sudah menjadi kewajiban kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Polri hadir untuk masyarakat," ujar AKP Feriawan kepada wartawan, Kamis (2/7/2026).

Ia menambahkan, semangat Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum bagi seluruh personel Polri untuk terus meningkatkan pelayanan yang cepat, humanis, dan responsif terhadap setiap kebutuhan masyarakat.

"Polri hadir bukan hanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tetapi juga menjalankan misi kemanusiaan. Pelayanan yang cepat dan humanis merupakan komitmen kami kepada masyarakat. Di usia ke-80 ini, Polri harus semakin dekat dan selalu hadir untuk masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, WakapolsekMedan Kota, AKP Harles Gultom mengatakan tindakan tersebut dilakukan secara spontan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.

"Apa yang kami lakukan murni karena rasa kemanusiaan. Sebagai anggota Polri, kami harus selalu siap memberikan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kehadiran Polri harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.

Dari hasil informasi yang diperoleh di lokasi, korban diketahui hendak pulang menuju kawasan Delitua. Saat berkendara, korban diduga mengalami kambuhnya penyakit asam lambung sehingga muntah-muntah, kehilangan keseimbangan, lalu terjatuh hingga tidak sadarkan diri.

"Korban sudah kami berikan pertolongan pertama dan langsung kami bawa ke RS Estomihi menggunakan betor agar segera mendapatkan penanganan medis," pungkas AKP Harles. (Hap)

Informasi tersebut pertama kali beredar melalui unggahan akun Facebook bernama Rusdi Muhammad. Dalam unggahannya, akun tersebut menyebut SY diduga merupakan orang suruhan (orang kepercayaan) Bupati Langkat.

SY diamankan diduga saat menagih fee proyek tahun 2025 senilai lebih dari Rp1 miliar. "Menagih Hutang Fee Proyek tahun 2025 berujung OTT oleh KPK, Diduga suruhan orang No 1 di Langkat terjaring OTT di Binjai," demikian isi unggahan tersebut.

Saat dikonfirmasi, pemilik akun yang mengaku bernama Bambang mengatakan informasi tersebut diperolehnya dari sumber yang menyebut SY diduga diamankan terkait dugaan permintaan fee proyek.

"Iya benar kabarnya SY tertangkap KPK di Binjai dan saat ini kabarnya dibawa ke Mako Brimob di Medan," ujarnya.

Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari KPK maupun aparat penegak hukum lainnya yang membenarkan informasi tersebut.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Langkat Wahyudiharto, S.STP, M.Si juga belum memberikan keterangan resmi.(QQ)

Di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto, Kapolda Sumut Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H. menerima langsung Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti, penghargaan tertinggi yang diberikan Presiden kepada kesatuan di lingkungan Polri atas prestasi, dedikasi, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Penganugerahan tersebut berlangsung dalam Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Lapangan Satlat Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Dari seluruh jajaran Polri di Indonesia, hanya sejumlah kepolisian daerah dan satuan kerja yang menerima penghargaan tersebut, di antaranya Polda Sumatera Utara, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Riau, Polda Lampung, Polda Banten, Polda Kalimantan Tengah, Divisi Hukum Polri, dan Pusat Keuangan Polri.

Penghargaan diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 37/TK/2026, Nomor 38/TK/2026, serta Keputusan Presiden Nomor 55/Polri Tahun 2026.

Bagi Polda Sumut, penghargaan tersebut menjadi kado paling bermakna pada Hari Bhayangkara ke-80. Kehadiran langsung Kapolda Sumut menerima penghargaan dari Presiden menjadi simbol pengakuan negara atas kinerja dan dedikasi seluruh personel Polda Sumut dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Wakapolda Sumut Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., menyampaikan kabar membanggakan tersebut kepada seluruh peserta upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Mapolda Sumut.

"Hari ini Bapak Kapolda tidak bisa hadir karena beliau diundang ke Jakarta untuk menerima penghargaan dari Bapak Presiden, yaitu Nugraha Sakanti," ujar Sonny.

Menurut Sonny, penghargaan tersebut tidak diperoleh secara instan. Sebelum ditetapkan sebagai penerima, Tim Sekretariat Militer Presiden melakukan verifikasi lapangan dan penilaian menyeluruh terhadap berbagai program unggulan, inovasi, serta capaian kinerja Polda Sumut.

Hasil penilaian itu kemudian menetapkan Polda Sumut sebagai salah satu kesatuan terbaik yang berhak menerima Nugraha Sakanti.

Sonny menjelaskan, terdapat sejumlah capaian strategis yang menjadi dasar penghargaan tersebut. Di antaranya keberhasilan Polda Sumut dalam penanganan bencana alam di Pulau Sumatera pada November 2025, yang dinilai sebagai salah satu yang paling cepat dalam proses evakuasi hingga pemulihan.

Selain itu, keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Sumut juga dinilai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Saat bencana melanda Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan, dapur SPPG menyalurkan sekitar 326 ribu paket makanan kepada warga terdampak.

Prestasi lain yang menjadi perhatian adalah keberhasilan pemberantasan narkotika. Sepanjang 2024 hingga 2026, Polda Sumut menangani sekitar 17 ribu perkara narkotika dengan barang bukti dalam jumlah besar yang diperkirakan mampu menyelamatkan jutaan jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkoba.

Di bidang pelayanan publik, Polda Sumut juga membangun 20 gedung baru serta merenovasi sembilan gedung pelayanan, termasuk SPKT, Samsat, dan layanan SKCK.

Sementara pada bidang pengamanan, Polda Sumut dinilai sukses mengawal berbagai agenda nasional dan internasional, seperti F1 Powerboat di Danau Toba, pertandingan sepak bola, hingga pengamanan aksi unjuk rasa pada Agustus 2025 yang berlangsung aman dan kondusif.

Penghargaan yang diterima langsung Kapolda Sumut dari Presiden menjadi tonggak penting bagi perjalanan Polda Sumut. Lebih dari sekadar penghargaan institusi, Nugraha Sakanti menjadi representasi atas kerja keras seluruh personel di lapangan yang selama ini mengawal keamanan, melayani masyarakat, serta mendukung berbagai program strategis pemerintah.

Dengan penghargaan tersebut, Polda Sumut kini tercatat sebagai salah satu kesatuan terbaik di lingkungan Polri yang memperoleh pengakuan langsung dari Presiden pada momentum Hari Bhayangkara ke-80, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan pelayanan kepada masyarakat.(Red)

Dedi menjelaskan, saat ini terdapat 241 UNESCO Global Geopark yang tersebar di 51 negara. Dari jumlah tersebut, 49 geopark berada di Tiongkok, menjadikan negara tersebut sebagai pemilik UNESCO Global Geopark terbanyak di dunia.

Sementara itu, Indonesia berada di posisi ketiga dengan 12 UNESCO Global Geopark. Indonesia juga memiliki 11 Geopark Nasional yang dipersiapkan untuk diusulkan menjadi UNESCO Global Geopark.

"Saat ini kita ada 241 UNESCO Global Geopark di dunia yang tersebar di 51 negara. Dari jumlah itu, 49 berada di China sebagai negara dengan UNESCO Global Geopark terbanyak di dunia. Setelah China ada Spanyol, kemudian Indonesia berada di peringkat ketiga dengan 12 UNESCO Global Geopark," ujarnya.

Menurut Dedi, bertambahnya jumlah geopark di Indonesia nanti dapat mendorong konsep pembangunan yang lebih berkelanjutan di berbagai daerah.

"Kita berharap semakin banyak geopark di Indonesia, maka konsep pembangunan yang lebih berkelanjutan ini menjadi pilihan bagi pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia," katanya.

Namun, Dedi mengingatkan bahwa mempertahankan status Green Card jauh lebih penting dibanding sekadar meraihnya. Menurutnya, pengelolaan geopark harus benar-benar diwujudkan melalui edukasi, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat.

"Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana mempertahankan status ini bukan hanya sekadar status, tetapi benar-benar diterapkan di semua bidang. Badan Pengelola memiliki mandat menjalankan edukasi, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat untuk ekonomi yang berkelanjutan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga hutan di kawasan Danau Toba, serta mendorong seluruh pihak, termasuk pelaku industri, memiliki komitmen terhadap kelestarian lingkungan.

"Kalau kita tidak menjaga hutan di sekitar Danau Toba dan tidak menjaga danau ini sebagai sumber kehidupan masyarakat, tentu itu akan menjadi ancaman bagi kita semua," pungkasnya. (win)

Kegiatan diawali di Open Stage Pagoda Parapat dengan penampilan Sanggar Dolok Sipiak. Sanggar tersebut membawakan Tari Tandok dan tari massal Warisan Leluhur sebagai sambutan bagi delegasi geopark dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara.

Pada kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark juga menyerahkan bantuan pupuk secara simbolis kepada tokoh konservasi lokal. Bantuan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pelestarian lingkungan di kawasan Danau Toba.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan aksi konservasi berupa penanaman pohon secara simbolis oleh Plt Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Sumut, Yuda Pratiwi Setiawan, Presiden Asia Pacific Geoparks Network, Prof. Jin Xiaochi, Ketua Dewan Pakar Komite Geopark, Dedi Irpan Bahri, Ketua Asosiasi Geopark Indonesia, Prof. Mega Fatimah Rosana, Direktur Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark, Azizul Kholis, serta Konsul Kehormatan Republik Korea untuk Sumatera Utara Parlindungan Purba.

Gerakan tersebut menjadi awal penanaman 2.000 bibit pohon di kawasan Danau Toba. Setelah itu dilakukan pelepasan burung merpati dan pelepasan 20.000 benih ikan nila ke perairan Danau Toba. Hal ini dilakukan sebagai simbol komitmen menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati.

Plt Kepala Disbudparekraf Sumut, Yuda Pratiwi Setiawan, mengatakan penanaman pohon, pelepasan burung, dan pelepasan benih ikan merupakan bagian dari upaya pelestarian kawasan Danau Toba.

"Penanaman pohon untuk pelestarian Danau Toba. Pelepasan burung dan 20.000 benih ikan nila juga menjadi bagian dari upaya menjaga biodiversity atau keanekaragaman hayati di kawasan Danau Toba," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark, Azizul Kholis, mengatakan Green Card bukanlah tujuan akhir. Menurutnya, pengakuan tersebut harus diwujudkan melalui aksi nyata menuju green zone, yakni penerapan prinsip-prinsip konservasi dalam pengelolaan kawasan.

"Green Card bukan tujuan akhir. Ini adalah awal bagaimana kita menjaga pelestarian dan keberlanjutan geopark itu sendiri," kata Azizul.

Ia menjelaskan, konsep green zone diwujudkan melalui berbagai langkah konservasi, seperti penghijauan, menjaga keanekaragaman hayati, mencegah kerusakan kawasan, serta melibatkan masyarakat dalam menjaga kelestarian Danau Toba.

Usai kegiatan di Parapat, seluruh peserta menyeberang menggunakan kapal feri menuju Huta Siallagan, Desa Ambarita, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, yang merupakan salah satu geosite Toba Caldera UNESCO Global Geopark.

Di lokasi tersebut, peserta diperkenalkan dengan sejarah Batu Persidangan Raja Siallagan, sistem peradilan adat pada masa lampau, patung Sigale-gale, serta lokasi pelaksanaan hukuman bagi pelanggar hukum adat. Peserta juga diajak menari bersama tarian Batak dan mengunjungi stan UMKM serta cendera mata khas Danau Toba.

Rangkaian kegiatan kemudian berlanjut di Labersa Hotel⁰ Samosir dengan agenda Indonesian Geoparks Network (JGI) Coordination Meeting. Kegiatan ini diikuti para pengelola geopark dari berbagai daerah di Indonesia.

Pada malam harinya, peserta dijadwalkan mengikuti kegiatan budaya di Waterfront City Pangururan sebagai penutup rangkaian kegiatan hari kedua Geofest 2026. (win)

Kapolsek Lima Puluh, AKP Salomo Sagala mengatakan kebakaran toko sembako itu terjadi tepatnya di Desa Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, sekira pukul 00.45 WIB, Kamis (2/7/2026).

Berdasarkan keterangan anak korban, kejadian berawal saat terjadi pertengkaran antara Suriono dengan istrinya, Sari Gumanti di toko sembako itu.

Lalu, korban yang dalam kondisi mabuk menyiramkan BBM ke lantai dan menyalakan korek hingga bangunan itu terbakar. Melihat kejadian itu, anak korban bernama Reza Surya (24) yang saat itu juga berada di rumah tersebut sontak membangunkan istrinya dan menyelamatkan ibunya.

"Selanjutnya, saksi bersama istri dan ibunya menyelamatkan diri melalui pintu belakang rumah sambil meminta bantuan warga sekitar," kata Salomo, Kamis (2/7/2026).

Warga yang melihat kebakaran itu pun sontak berupaya membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya sembari menunggu petugas pemadam kebakaran.

Lalu, sekitar pukul 01.00 WIB, tiga unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan melakukan proses pemadaman. Api dapat dipadamkan sekitar pukul 01.30 WIB.

Pihak kepolisian yang menerima informasi kejadian itu langsung menuju lokasi. Saat pengecekan, petugas menemukan jasad korban sudah dalam keadaan terbakar di dalam kamar mandi bangunan itu.

"Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit untuk keperluan visum dan pemeriksaan lebih lanjut," jelasnya.

Selain korban Suriono, korban Sari dan anaknya Reza juga mengalami luka bakar. Saat ini, kedua korban tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Bidadari Batu Bara.

Tak hanya itu, barang-barang dagangan yang berada di toko sembako itu juga terbakar. Pihak kepolisian, pun telah memasang garis polisi di lokasi kejadian.

"Sementara kerugian materiil masih dalam proses pendataan oleh pihak keluarga dan aparat kepolisian," ujarnya.(DetikSumut)

Atas arahan tegas Gubernur Sumut Bobby Nasution, serta merespons informasi yang beredar di media sosial terkait aktivitas PETI di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Tim Terpadu melaksanakan operasi penertiban pada Kamis (2/7/2026).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, Heri Wahyudi Marpaung mengatakan, operasi tersebut melibatkan unsur Pemprov Sumut, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, serta instansi terkait sebagai bentuk komitmen bersama dalam menegakkan hukum dan menjaga kelestarian lingkungan.

"Kegiatan penertiban dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan unsur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, serta instansi terkait. Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum, melindungi kelestarian lingkungan, serta memulihkan kawasan yang terdampak akibat aktivitas pertambangan ilegal," katanya.

Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, Tim Terpadu masih menemukan aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang menggunakan alat berat di sejumlah titik.

Aktivitas tersebut diduga dikelola oleh pihak berinisial GD dan PW. Terhadap setiap aktivitas PETI yang masih beroperasi, tim langsung menghentikan kegiatan di lokasi sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disampaikan juga, aktivitas pertambangan ilegal tersebut telah menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan.

"Aktivitas tersebut telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang cukup serius, di antaranya perubahan bentang alam dan morfologi sungai akibat pengerukan, kerusakan daerah aliran sungai (DAS) yang berpotensi meningkatkan risiko banjir dan longsor, hilangnya vegetasi di sekitar lokasi pertambangan, terbentuknya lubang-lubang bekas galian yang membahayakan keselamatan masyarakat, serta potensi pencemaran kualitas air sungai yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem perairan," jelasnya.

Selain menghentikan aktivitas pertambangan, Tim Terpadu juga mengidentifikasi alat berat yang digunakan, memeriksa sarana pendukung operasional, serta mendata berbagai aktivitas yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut Dedi Jamiansyah Putra menyampaikan, dalam operasi tersebut, Tim Terpadu berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas PETI, antara lain satu unit alat berat jenis ekskavator, aki (baterai) alat berat, serta berbagai peralatan pendukung operasional lainnya. Seluruh barang bukti telah diamankan sesuai prosedur dan selanjutnya akan diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

"Pelaksanaan penertiban berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Keberhasilan operasi ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menindak tegas seluruh aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan, mengancam keselamatan masyarakat, dan menimbulkan kerugian bagi negara," sebutnya.

Untuk mencegah kembali maraknya aktivitas PETI, Tim Terpadu merekomendasikan penguatan pengawasan di wilayah Kecamatan Kotanopan maupun daerah lain yang rawan melalui patroli terpadu secara berkala, penegakan hukum yang konsisten terhadap para pelaku, serta percepatan rehabilitasi lingkungan pada kawasan yang telah mengalami kerusakan.

Pemprov Sumut juga menegaskan akan menindak setiap aktivitas pertambangan tanpa izin yang masih ditemukan di wilayah Sumut dengan penghentian langsung di lokasi, disertai proses penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat juga diajak berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak melakukan maupun mendukung aktivitas pertambangan tanpa izin, serta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan praktik PETI di wilayahnya. (REL)

Tim Ops Satreskrim Polres Binjai menangkap seorang pemuda berinisial EGP, 19 tahun, yang diduga mencuri sepeda motor Honda Scoopy milik Roby Chandra, 32 tahun.

Pelaku yang merupakan warga Desa Klumpang, Kecamatan Hamparan Perak, ditangkap di tempat persembunyiannya di Jalan Jenderal Jamin Ginting, Kelurahan Puji Dadi, Kecamatan Binjai Selatan, Selasa siang, 30 Juni 2026.

Kasus ini bermula pada Selasa, 23 Juni 2026, sekitar pukul 18.40 WIB. Saat itu, korban memarkirkan sepeda motor Honda Scoopy putih bernomor polisi BK 3612 RBN di halaman rumah kosnya di Jalan Satria, Kecamatan Binjai Kota.

Tak lama kemudian, korban hendak keluar membeli makanan. Namun, dia terkejut karena sepeda motornya sudah tidak berada di lokasi parkir.

Korban kemudian meminta pemilik rumah kos membuka rekaman kamera CCTV.

Dalam rekaman tersebut, terlihat seorang pria dengan tenang mendorong sepeda motor keluar dari area parkir sebelum melarikan diri.

Berbekal rekaman CCTV itu, korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Binjai.

Kasat Reskrim Polres Binjai, AKP Hotdiatur Apri Wandi Purbadalam sebuah postingan anonimfacebook @Sekilas Sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 2 Juli 2026 mengatakan pengungkapan kasus dilakukan menggunakan metode scientific investigation.

Polisi menggabungkan analisis rekaman CCTV di sejumlah titik, pendalaman digital forensik, serta informasi dari masyarakat untuk melacak pelaku.

"Berbekal hasil analisis dan informasi yang dikumpulkan, tim bergerak melakukan penyelidikan hingga berhasil mengetahui keberadaan pelaku," ujar Hotdiatur, Rabu, 1 Juli 2026.

Setelah keberadaan EGP diketahui, Tim Ops Satreskrim Polres Binjai langsung bergerak ke lokasi persembunyiannya.

Pelaku selanjutnya ditangkap tanpa perlawanan.

Kini EGP telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Ia dijerat dengan Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Polisi masih mendalami kemungkinan keterlibatan pelaku dalam kasus curanmor lainnya di wilayah Binjai dan sekitarnya.***