Dalam laporan yang disampaikan pada Rabu (8/4/2026) malam, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Deli Serdang, Mukti Ali Harahap, menyampaikan bahwa proses evakuasi dan pencarian korban telah selesai dilaksanakan.

"Seluruh korban tanah longsor di Desa Sembahe telah berhasil ditemukan dan dievakuasi. Operasi SAR gabungan juga sudah resmi ditutup, dan saat ini kami fokus pada penanganan lanjutan di lokasi terdampak," tegas Mukti Ali Harahap.

Ia menjelaskan, dalam kejadian tersebut tercatat lima orang meninggal dunia dan satu orang mengalami luka ringan. Selain itu, longsor juga menyebabkan kerusakan pada rumah warga serta satu unit fasilitas ibadah.

Saat ini, lokasi terdampak di Desa Sembahe telah diamankan oleh pihak kepolisian dengan pemasangan garis pembatas. Pemerintah juga akan melaksanakan pembersihan lanjutan melalui gotong royong setelah kondisi dinyatakan aman.

Di titik lain di Kecamatan Sibolangit, seperti Desa Batu Belin dan Desa Tambunen, material longsor yang menutup badan jalan telah berhasil dibersihkan. Namun, masih terdapat jalur yang hanya dapat dilalui satu arah sehingga memerlukan kewaspadaan pengguna jalan.

"Di Sibolangit, titik longsor ada di lima desa. Titik longsor di Desa Tambunen saat ini hanya bisa diakses satu jalur," terangnya.

Sementara itu, di Kecamatan STM Hilir, Desa Penungkiren, akses jalan penghubung antar kecamatan yang sempat terganggu akibat material longsor. Hingga saat ini, jalur tersebut telah dibersihkan.

BPBD bersama unsur terkait tetap siaga di lapangan untuk mengantisipasi potensi bencana susulan, seiring kondisi cuaca yang masih berpotensi hujan dengan intensitas tinggi.

"Seluruh titik longsor yang terjadi diawali hujan deras pada Selasa malam. Kepada masyarakat diimbau untuk tetap waspada, khususnya di wilayah rawan longsor, serta segera melaporkan jika terjadi kondisi darurat," pungkasnya.( DMS)

Lembaga korps adhyaksa tersebut menekankan bahwa kekerasan seksual merupakan kejahatan serius yang tidak dapat lagi diselesaikan melalui jalur damai atau restoratif justice (RJ).

Hal tersebut mengemuka dalam program edukasi hukum "Jaksa Menyapa" di Radio RSPD 96,5 FM, Kamis (8/4/2026). Hadir sebagai narasumber dua Calon Jaksa Kejari Labuhanbatu, Tiwa Cindy Claudia Sinaga, S.H., dan Jelita Tiolina Naomi Panjaitan, S.H., dengan didampingi Kepala Seksi Intelijen Kejari Labuhanbatu, Memet Sugana Siregar, S.H.

Dalam paparannya, Tiwa Cindy Claudia Sinaga menjelaskan bahwa UU TPKS bukan sekadar instrumen penghukuman, melainkan mandat bagi negara untuk membangun ekosistem hukum yang berpihak pada korban.

Terdapat lima pilar utama yang menjadi fondasi undang-undang ini, Pencegahan, Penanganan Manusiawi, Perlindungan, Pemulihan Korban dan Rehabilitasi Pelaku.

"UU TPKS memastikan negara hadir tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga menjamin terciptanya lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual," tegas Tiwa.

Ia menambahkan, payung hukum ini secara spesifik mengatur sembilan jenis tindak pidana baru, termasuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), pelecehan fisik dan non-fisik, hingga perbudakan seksual. Hal ini dinilai efektif menutup celah hukum yang selama ini sulit menjerat pelaku di ranah digital maupun domestik.

Senada dengan Tiwa, Jelita Tiolina Naomi Panjaitan menyoroti transformasi besar dalam standar pemeriksaan perkara. Seluruh Aparat Penegak Hukum (APH), mulai dari penyidik, jaksa, hingga hakim, kini wajib memiliki kompetensi bersertifikasi khusus dengan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

Jelita menegaskan komitmen tegas pemerintah dalam menutup celah mediasi bagi pelaku dewasa.

"UU TPKS secara tegas melarang penyelesaian perkara melalui restorative justice atau jalur damai, kecuali bagi pelaku anak. Ini adalah komitmen bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan serius yang tidak bisa dinegosiasikan," ujar Jelita.

Selain itu, ia memaparkan mekanisme perlindungan komprehensif yang kini tersedia, antara lain, Pendampingan Multisektor, Melibatkan psikolog dan tenaga medis dengan sensitivitas gender.

Respons Cepat, Kewajiban kepolisian memberikan perlindungan sementara dalam waktu 1x24 jam dan Keamanan Digital, Kewenangan pemerintah untuk memutus akses atau menghapus konten yang melanggar martabat korban.

Kejari Labuhanbatu mengimbau masyarakat untuk proaktif melaporkan dugaan kekerasan seksual melalui kanal resmi seperti UPTD PPA atau kepolisian. Di sisi lain, UU TPKS juga mewajibkan tenaga kesehatan untuk melaporkan temuan dugaan kekerasan seksual yang ditemukan saat menjalankan tugas medis.

Melalui sosialisasi ini, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu berharap UU TPKS menjadi titik balik penegakan hukum di Indonesia, mengubah stigma sosial menjadi perlindungan nyata, serta menjamin keadilan yang utuh bagi para korban. (HBB)

Aksi penangkapan yang berlangsung sekitar pukul 20.30 WIB ini bermula dari keresahan warga yang mencium aroma mencurigakan di lingkungan mereka. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kapolsek Kota Pinang KOMPOL R.G.M. Hutagalung langsung menerjunkan tim elit opsnal di bawah komando Panit I Reskrim IPDA Mariduk Lumban Tobing.

Petugas melakukan pengintaian senyap sejak pukul 19.30 WIB. Di tengah remang cahaya, tim mendapati tersangka sedang duduk dengan gerak-gerik gelisah di area belakang rumah kosong milik warga. Tanpa ampun, petugas langsung melakukan penyergapan kilat yang membuat tersangka tak berkutik.

Dalam penggeledahan di lokasi, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 8 Bungkus plastik klip berisi diduga sabu (total berat 3,11 gram) dengan rincian 2 paket ukuran sedang dan 6 paket ukuran kecil siap edar.

Selanjutnya, 1 Unit handphone Realme warna putih yang diduga kuat menjadi alat komunikasi transaksi haram tersebut.

Barang bukti narkotika tersebut ditemukan petugas tersembunyi di dalam sebuah kotak handphone, sebuah upaya tersangka untuk mengelabui aparat.

Hasil interogasi awal mengungkap fakta mengejutkan. Tersangka Eman mengaku mendapatkan pasokan barang haram tersebut dari seorang pria berinisial SWD, warga Gunung Selamat, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu. Saat ini, nama tersebut tengah menjadi sasaran perburuan intensif pihak kepolisian.

Kapolres Labuhanbatu Selatan, AKBP Aditya S.P. Sembiring M, S.I.K., melalui Kasat Narkoba AKP Sahat Marulam Lumban Gaol, S.H., M.H., menegaskan perang total terhadap peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya.

"Kami tidak akan memberi ruang bagi pelaku peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Labuhanbatu Selatan. Peran aktif masyarakat sangat kami apresiasi, karena informasi sekecil apapun sangat membantu dalam pengungkapan kasus," tegas AKP Sahat dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).

Pihak Kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan berani melapor melalui Call Center 110 jika menemukan aktivitas mencurigakan demi menjaga wilayah Labuhanbatu Selatan tetap bersih dari jeratan narkoba. (HBB)

Masyarakat menuding raksasa perkebunan PT HSJ secara terang-terangan telah "mengangkangi" aturan hukum, yakni Perda Nomor 7 Tahun 2024 dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ketegangan di lapangan tak terhindarkan. Warga menuntut ketegasan perusahaan terkait Kelas Jalan III Ayat C, yang secara hukum membatasi Muatan Sumbu Terberat (MST) maksimal 8 ton. Kenyataannya, armada perusahaan diduga kuat melintas dengan beban over tonase yang mengancam keutuhan infrastruktur daerah.

Tahan Manurung, salah satu koordinator aksi, menegaskan bahwa jika pemerintah daerah bungkam, maka rakyatlah yang akan bergerak menjadi garda terdepan penegak aturan.

"Kalau Pemkab tidak mau turun ke lapangan untuk menegakkan aturan, biar kami masyarakat yang menegakkan hukum pemerintah! Kami demo untuk menjaga aset daerah agar masyarakat bisa menikmati jalan yang bagus. Kalau rusak terus karena over tonase truk PT HSJ, kami yang rugi!" tegas Tahan Manurung dengan nada tinggi kepada awak media, Kamis (9/4/2026).

Senada dengan Tahan, Rimba Sianturi memastikan aksi ini tidak akan berhenti sampai PT HSJ memangkas muatan kendaraan mereka. Masyarakat mengklaim tidak menghalangi operasional, melainkan hanya menuntut keadilan beban jalan.

Kekecewaan warga semakin diperparah dengan dugaan standar ganda yang diterapkan perusahaan. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkap fakta pahit di lapangan.

"Ini tidak adil! Kami kalau masuk ke area perusahaan bawa beban lebih dari 7 ton dilarang melintas. Kenapa perusahaan justru tidak taat aturan pemerintah soal batas 8 ton di jalan umum? Masa rakyat dipaksa taat hukum, tapi perusahaan besar bisa seenaknya?" cetusnya ketus.

Di lokasi, sempat terjadi cekcok mulut yang cukup sengit antara warga dengan oknum karyawan PT HSJ. Kericuhan dipicu saat karyawan mencoba memaksa mobil pengangkut 35 ton CPO untuk tetap melintas di tengah blokade warga.

Ironisnya, hingga berita ini ditayangkan, pihak Humas PT Hari Sawit Jaya (HSJ), Ray memilih bungkam. Konfirmasi yang dilayangkan jurnalis melalui pesan singkat sama sekali tidak mendapatkan respons. (HBB)

Di hadapan Komisi V DPR RI, Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap menegaskan perlunya langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan banjir rob di Belawan. Ia menyatakan harus ada pertemuan lintas sektor guna mencari solusi menyeluruh terhadap persoalan yang telah berlangsung lama tersebut.

Demikian dikatakannya saat kunjungan Komisi V DPR RI ke Belawan, Kamis (9/4/2026). Kunjungan ini diketuai oleh Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar (Dapil Sumut I), Musa Rajekshah (Ijeck) dan lainnya.

Dalam keterangannya, Zakiyuddin menilai penanganan banjir rob di Belawan tidak dapat dilakukan secara parsial oleh Pemerintah Kota Medan semata. Ia menegaskan bahwa banyak pihak memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi geografis dan tata ruang wilayah tersebut.

"Pemko Medan berharap dapat difasilitasi pertemuan dengan berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Kabupaten Deliserdang, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, PT KAI, Pelindo, hingga Pertamina. Sebab, di kawasan itu terdapat permukiman warga, jalur pipa gas, hingga fasilitas lainnya milik Pertamina," ujarnya.(ATN)

Rapat koordinasi Persiapan akhir kegiatan MTQ Ke 59 Kota Medan di hadiri oleh Dr.Drs.Citra Effendi Capah M.S.P, Staf ahli kemasyarakatan dan sumber daya manusia Dr.Adlan S.Pd,MM, Kabag Kesra Setdakot Medan, dan Camat Sunggal Irfan Abdilla S,STP ,M.SP selaku tuan rumah.

Kegiatan ini berlangsung di Arena MTQ di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sunggal, serta dihadiri oleh para pimpinan OPD, dan Camat Se-kota Medan.

Dalam kegiatan tersebut,Tampak Citra Capah membahas berbagai aspek teknis pelaksanaan MTQ, mulai dari kesiapan lokasi utama, pembangunan stan kecamatan, pengaturan keamanan, lokasi parkir, hingga rekayasa arus lalu lintas.

Tampak setiap OPD menyampaikan laporan progres persiapan sesuai dengan tugas masing-masing, guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan tertib.

Usai rapat tersebut,asisten kota Medan Citra Capah melakukan peninjauan langsung persiapan keseluruh stan MTQ.

Terlihat Tim meninjau stan Kecamatan Medan Tuntungan yang telah mencapai progres sekitar 70 persen dan dinilai cukup cepat dalam pengerjaannya. Stan tersebut mengusung konsep masjid bernansa Karo yang dinilai unik dan menarik.

Diharapkan, melalui rapat koordinasi ini, seluruh persiapan MTQ ke-59 Kota Medan dapat dimatangkan sehingga pelaksanaannya berjalan sukses dan memberikan kesan positif bagi warga masyarakat.(ATN)

Langkah ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah proyek jalan tol Medan–Binjai Seksi I, II, dan III dengan nilai fantastis mencapai Rp1,17 triliun.

Kasi Penkum Kejati Sumut, Rizaldi, menyampaikan penggeledahan dilakukan setelah penyidik mengantongi izin dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan.

"Tim penyidik melakukan penggeledahan di dua lokasi, yakni Kantor BPN Provinsi Sumatera Utara di Jalan Brigjen Katamso dan Kantor Pertanahan Kota Medan di Jalan STM," ujar Rizaldi.

Dalam penggeledahan di kantor BPN Sumut, penyidik menyasar sejumlah titik penting. Mulai dari ruang kerja Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan, ruang staf, hingga gudang arsip yang berkaitan dengan dokumen pengadaan tanah.

Sementara di Kantor Pertanahan Kota Medan, tim juga melakukan pemeriksaan di beberapa ruangan guna menelusuri dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Menurut Rizaldi, dari penggeledahan itu penyidik telah mengamankan sejumlah dokumen penting. Selanjutnya, dokumen tersebut akan dianalisis lebih lanjut untuk memastikan keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi.

"Jika dokumen yang diperoleh diyakini berkaitan, tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Ia menjelaskan, proses penggeledahan dimulai sejak pukul 09.30 WIB dan hingga saat ini tim masih terus bekerja di lapangan untuk mencari serta melengkapi alat bukti.

Penyidikan kasus ini sendiri berkaitan dengan proyek pengadaan tanah pembangunan jalan tol Medan–Binjai sepanjang 25,441 kilometer yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016.

"Kegiatan ini dilakukan untuk melengkapi dan menyempurnakan alat bukti dalam proses penyidikan, dengan tetap mempedomani standar operasional serta peraturan perundang-undangan," pungkas Rizaldi.(HKT)

Angka-angka yang beredar bukan kecil bahkan bisa disebut menentukan wajah pengelolaan anggaran daerah.

Pengamat anggaran publik Sumut, Elfanda Ananda, membuka satu per satu lapisan tersebut.

Ia menilai kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) dan Wawasan Kebangsaan (Wasbang) secara normatif sah. Namun, ketika dihitung secara agregat, muncul pertanyaan yang tak bisa dihindari, seberapa besar manfaat dibandingkan biaya yang dikeluarkan?

"Jika satu kegiatan menghabiskan sekitar Rp40 juta dan dilakukan rutin setiap bulan oleh sekitar 100 anggota DPRD, maka potensi anggaran mencapai Rp4 miliar per bulan. Dalam setahun mendekati Rp48 miliar," ujar Elfanda.

Angka itu belum termasuk reses kegiatan yang juga menjadi kewajiban anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Dalam satu kali masa reses, satu anggota disebut mengelola sekitar Rp348 juta untuk 10 titik kegiatan. Jika dikalikan 100 anggota, totalnya mencapai Rp34,8 miliar per periode. Dengan tiga kali reses dalam setahun, angkanya menembus sekitar Rp104,4 miliar.

Jika digabungkan, total potensi anggaran untuk Sosper, Wasbang, dan Reses mencapai sekitar Rp152 miliar per tahun.

Angka ini, dalam perspektif tata kelola keuangan publik, bukan sekadar besar tetapi strategis.

Elfanda mengingatkan, setiap rupiah dalam APBD seharusnya tunduk pada prinsip value for money: efisiensi, efektivitas, dan manfaat nyata bagi publik.

Namun di lapangan, muncul kritik yang lebih tajam. Kegiatan Sosper dan Wasbang dinilai memiliki irisan dengan aktivitas politik praktis.

"Secara substansi, dua kegiatan ini berpotensi dimaknai publik sebagai ruang sosialisasi personal anggota dewan. Jika tidak diawasi ketat, bisa bergeser menjadi aktivitas yang menyerupai kampanye," ujarnya.

Isu ini menjadi sensitif karena regulasi secara tegas melarang penggunaan anggaran negara untuk kepentingan kampanye pribadi.

Dalam konteks ini, batas antara fungsi legislasi dan kepentingan politik menjadi tipis, bahkan kabur. Apalagi, kegiatan tersebut dilakukan rutin, menyentuh langsung konstituen, dan melibatkan publik dalam skala luas.

Di sisi lain, Ketua DPRD Sumut, Erni Aryanti Sitorus, sebelumnya menegaskan bahwa pembentukan Pansus LKPJ, PAD, dan Aset merupakan bagian dari penguatan fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Namun, di tengah semangat pengawasan itu, muncul pertanyaan mendasar, apakah DPRD juga siap diawasi dengan standar yang sama, terutama dalam penggunaan anggaran internalnya?

Elfanda menilai, peran pimpinan DPRD menjadi kunci.

"Pimpinan DPRD memiliki kewenangan moral dan struktural untuk mengarahkan agar kegiatan-kegiatan ini lebih efisien.

Misalnya dengan memusatkan pelaksanaan di fasilitas milik pemerintah seperti gedung DPRD atau aula publik agar biaya bisa ditekan," katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya indikator kinerja yang jelas.

"Berapa banyak masyarakat yang benar-benar memahami perda setelah Sosper, Berapa aspirasi reses yang ditindaklanjuti?

Tanpa ukuran ini, sulit menilai apakah anggaran ratusan miliar itu efektif atau tidak," ujarnya.

Upaya konfirmasi kepada Ketua DPR dan Sekretariat DPRD Sumut pun belum membuahkan hasil.

Sekretaris DPRD Sumut yang baru, Muhammad Ali Sipahutar yang baru sepekan menggantikan Zulkifli tidak memberikan keterangan saat hendak ditemui.

Tim mencoba menunggu di ruangannya selama sekitar dua jam, namun pintu tetap tertutup dan tidak ada tanggapan.

Sikap ini justru menambah tanda tanya di tengah kebutuhan publik akan transparansi.

Padahal, menurut Elfanda, transparansi adalah fondasi utama menjaga kepercayaan publik.

"Sekretariat DPRD seharusnya membuka informasi secara utuh jadwal kegiatan, besaran anggaran, hingga laporan hasil. Dengan begitu, masyarakat bisa menilai secara objektif," katanya.

Di ujung persoalan, isu ini bukan semata soal angka. Ini mengenai arah.

Apakah Rp152 miliar itu benar-benar menjadi investasi demokrasi atau justru berubah menjadi rutinitas mahal yang sulit diukur dampaknya.

Pertanyaan itu kini menggantung di ruang publik, menunggu jawaban yang tak cukup hanya dengan palu.(erni)

Laga PSG vs Liverpool di leg pertama perempatfinal Liga Champions digelar di Parc des Princes, Paris, Kamis (9/4/2026) dini hari WIB. The Reds harus mengakui keunggulan sang juara bertahan itu dengan skor 0-2.

Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Liverpool. Pasukan Arne Slot itu selalu kalah dalam tiga pertandingan terakhirnya di semua kompetisi.

Sebelum melawan PSG, Liverpool babak belur dihajar Mancehster City di Piala FA dengan skor 0-4. Hasil tersebut menambah suram musim Liverpool yang juga terseok-seok di Premier League usai kalah dari Brighton & Hove Albion.

Berikut ini sejumlah catatan negatif Liverpool usai kekalahan dari PSG, seperti dirangkum Opta:

- Kekalahan Liverpool dari Paris Saint-Germain adalah kekalahan mereka yang ke-16 di semua kompetisi musim ini.

- Liverpool sudah kalah di empat laga tandang beruntun di semua kompetisi untuk pertama kalinya sejak Februari-April 2012.

- Liverpool kalah tiga kali beruntun untuk ketiga kalinya musim ini. Ini adalah pertama kalinya mereka kalah tiga laga beruntun atau lebih sebanyak tiga kali dalam semusim sejak 1953/54, ketika mereka degradasi dari divisi teratas.

- Liverpool sama sekali tidak mencatat tembakan on target di pertandingan Liga Champions untuk pertama kalinya sejak November 2020 melawan Atalanta.

(wan/dtc)

Perubahan nomenklatur tersebut menjadi momentum penting dalam penguatan identitas kelembagaan Polri di wilayah Kabupaten Karo, sekaligus bagian dari penyesuaian administratif dan institusional agar selaras dengan karakteristik wilayah serta kebutuhan pelayanan masyarakat yang terus berkembang.

Kedatangan Kapolda Sumut di Mapolres Karo disambut langsung oleh Bupati Karo, Antonius Ginting, didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh daerah, serta jajaran pejabat utama kepolisian. Kehadiran pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut mencerminkan dukungan kuat terhadap penguatan institusi kepolisian di Kabupaten Karo.

Dalam amanatnya, Kapolda Sumut menegaskan bahwa perubahan nomenklatur ini bukan hanya sebatas perubahan nama, tetapi juga harus dimaknai sebagai langkah strategis untuk memperkuat kualitas pelayanan, pembinaan organisasi, serta respons kepolisian terhadap dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Karo.

"Perubahan nomenklatur ini merupakan langkah maju bagi Polres Karo dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kami berharap Polres Karo dapat terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat," ujar Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto.

Kapolda menekankan bahwa institusi kepolisian harus terus bergerak adaptif, responsif, dan profesional di tengah tantangan kamtibmas yang semakin kompleks. Dengan identitas baru sebagai Polres Karo, satuan kewilayahan ini diharapkan semakin solid dalam menjalankan fungsi perlindungan, pengayoman, pelayanan, serta penegakan hukum secara presisi.

Perubahan nama dari Polres Tanah Karo menjadi Polres Karo juga dinilai memiliki makna simbolik dan administratif yang penting. Secara kelembagaan, penyesuaian nomenklatur itu diharapkan dapat mempertegas posisi satuan kepolisian sebagai representasi negara yang lebih dekat dengan masyarakat Kabupaten Karo, sekaligus memudahkan konsolidasi organisasi dan pelayanan publik.

Langkah tersebut juga dinilai sejalan dengan kebutuhan penguatan institusi kepolisian di wilayah Karo, yang memiliki karakter geografis, sosial, serta mobilitas masyarakat yang cukup tinggi, termasuk sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Sumatera Utara.

Dalam beberapa waktu terakhir, wilayah Karo juga menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian dalam berbagai agenda pengamanan, baik pengamanan arus wisata, operasi kepolisian, maupun penguatan pelayanan publik. Sebelumnya, Kapolda Sumut juga sempat melakukan peninjauan pengamanan di wilayah Karo dalam rangka Operasi Ketupat Toba 2026, yang turut disambut pemerintah daerah setempat.

Perubahan nomenklatur ini diharapkan menjadi pemicu semangat baru bagi seluruh jajaran Polres Karo untuk meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konteks pembenahan organisasi, Polres Karo sebelumnya juga menjadi bagian dari penguatan internal yang dilakukan Polda Sumut, termasuk dalam aspek pembinaan sumber daya manusia, penempatan personel, serta penyesuaian kebutuhan organisasi di lapangan. Langkah-langkah itu dinilai penting agar satuan kewilayahan mampu bekerja lebih efektif dan tepat sasaran dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Kapolda Sumut juga menegaskan bahwa perubahan identitas kelembagaan harus diiringi dengan perubahan pola pikir dan budaya kerja. Menurutnya, tantangan tugas kepolisian ke depan tidak hanya menuntut kehadiran aparat dalam penegakan hukum, tetapi juga kemampuan membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang cepat, humanis, dan transparan.

Dengan resmi digunakannya nomenklatur Polres Karo, institusi kepolisian di wilayah tersebut diharapkan semakin optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Perubahan ini sekaligus menjadi simbol komitmen Polri untuk terus berbenah dan hadir lebih dekat di tengah masyarakat.(HPS)

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan wacana tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan.

"Sekarang Presiden berkeinginan supaya dipikirkan bagaimana caranya haji tidak ngantre. Jadi, haji yang tidak ngantre. Nah itu yang sedang kami formulasikan," ujar Dahnil di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan antrean panjang haji di Indonesia tidak terlepas dari pengelolaan keuangan haji yang membuat jumlah pendaftar terus meningkat, sementara kuota terbatas.

"Semakin banyak itu (pendaftar) semakin lama ngantre," ujar Dahnil.

Sebagai perbandingan, Dahnil menyebut sejumlah negara memiliki pola berbeda dalam pengelolaan haji. Di Malaysia, antrean panjang terjadi melalui sistem tabung haji, sementara di beberapa negara lain seperti India, kata dia, skema antrean tidak sepanjang di Indonesia.

Pemerintah, kata dia, tengah mengkaji kemungkinan penerapan model yang lebih fleksibel, menyerupai sistem pembelian tiket langsung/perebutan tiket sesuai kuota yang diberikan Arab Saudi.

"Jadi kita dikasih kuota oleh Arab Saudi 200 ribu. Nah kemudian itu kita tetapkan harganya berapa. Kemudian nanti nggak perlu ngantre. Jadi masing-masing langsung pesan siapa yang dapat, itu yang berangkat," kata dia.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan bagi jamaah yang telah lebih dahulu masuk dalam daftar tunggu.

"Kita sedang memikirkan pola itu. Namun tentu juga kita harus pastikan yang selama ini sudah ngantre. Kan, ada yang ngantre sekarang mau naik haji itu 5,7 juta orang. Nah bagaimana perlindungan terhadap mereka?" kata Dahnil.

"Nah ini kami akan terus godok. Nanti mungkin akan saya jelaskan keterangannya, modelnya seperti apa. Tapi ini bukan keputusan, ini sedang kita godok terus-menerus supaya keinginan presiden Haji tidak ngantre itu bisa terwujud," ujar dia.(ant)

Peristiwa tragis ini mencuat setelah warga menemukan potongan tubuh manusia yang dikubur dalam tiga karung plastik di kebun milik korban di Desa Karang Dalam, Kecamatan Pulau Pinang, Rabu (8/4/2026) dini hari.

Bagaimana Kasus Ini Terungkap? Kasus ini bermula dari kecurigaan keluarga yang tidak melihat korban selama hampir satu pekan. Kecurigaan tersebut mengarah pada gundukan tanah mencurigakan di kebun milik korban. Perangkat desa bersama warga kemudian menggali lokasi tersebut dan menemukan tiga karung berisi potongan tubuh manusia.

"Saat karung dibuka, warga mendapati potongan tubuh manusia yang diduga merupakan korban. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian," kata Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Selatan, Nandang Mu'min Wijaya.

Polisi yang menerima laporan segera melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengarah kepada anak korban sebagai pelaku.

Kapolres Lahat AKBP Novi Edyanto melalui Kasat Reskrim AKP Muhammad Ridho Pradani menyampaikan bahwa pelaku berhasil diamankan dalam waktu kurang dari 24 jam. "Pelaku sudah kita amankan kurang dari 24 jam. Untuk motif masih kita dalami untuk mengungkap secara utuh kronologi dan latar belakang kejadian," ujar Ridho.

Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku diduga nekat melakukan pembunuhan karena emosi setelah korban menolak memberikan uang. "Ya benar, pelaku mutilasi merupakan anak kandung korban sendiri. Motifnya diduga kuat karena pelaku emosi korban menolak memberikan uang yang rencananya akan digunakan untuk bermain judi slot," terang Ridho.

Peristiwa pembunuhan terjadi pada Sabtu, 28 Maret 2026 sekitar pukul 11.00 WIB di Desa Danau Belidang, Kecamatan Mulak Sebingkai, Kabupaten Lahat.

Dalam kondisi emosi, pelaku membacok korban hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Setelah itu, pelaku melakukan serangkaian tindakan keji untuk menghilangkan jejak. Potongan tubuh korban kemudian dibawa ke lokasi lain di Desa Karang Dalam untuk dikuburkan.

Untuk menyamarkan aksinya, pelaku sempat meminta bantuan dua rekannya, Raju dan Nando, untuk menggali lubang dengan dalih pekerjaan kebun. Kedua orang tersebut diberi upah sebesar Rp300.000 tanpa mengetahui tujuan sebenarnya.

Setelah lubang selesai digali, pelaku memasukkan tiga karung berisi potongan tubuh korban ke dalam lubang tersebut. Polisi menyatakan bahwa saat ini pelaku telah diamankan dan masih menjalani pemeriksaan intensif.

(wan/kompas)

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara H. Ahmad Qosbi menyampaikan skema bekerja dari rumah berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026.

Atas dasar tersebut Kepala Kanwil Kemenag Sumut menerbitkan Surat Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai ASN Kementerian Agama Dalam Rangka Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah di lingkungan Kanwil Kemenag Sumut.

Ia menegaskan setiap ASN memahami dan menaati aturan tersebut dan meminta untuk tetap memprioritaskan pelayanan masyarakat. Komunikasi tetap berjalan dan ada sanksi untuk ASN yang mengabaikan surat tersebut.

"Terhitung 1 April 2026, ASN di lingkungan Kanwil Kemenag Sumut melakukan penyesuaian tugas. Di hari Senin sampai Kamis melaksanakan tugas kedinasan di kantor, sementara sesuai dengan Edaran maka ASN diminta bekerja dari rumah atau WFH. Pelayanan kepada umat harus tetap berjalan. Bekerja dari rumah bukan berarti mengurangi antusias melayani masyarakat," ucap Qosbi.

Kakanwil Kemenagsu memastikan pelaksanaan layanan di Kantor Urusan Agama, pelaksanaan pembelajaran madrasah/sekolah, dan pegawai yang karena kepentingan dinas, harus melaksanakan tugas di Kantor tetap bekerja seperti pada umumnya.

"Untuk Penghulu, guru, dan ASN yang bertugas pada pelayanan masyarakat langsung bekerja seperti biasanya. Kepala Kantor Kab/Kota menunjuk satu orang pegawai ASN per unit eselon IV (Subbag TU/Seksi/Penyelenggara) untuk bekerja di kantor (WFO) di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), begitu juga di madrasah aliyah negeri, madrasah tsanawiyah negeri, dan SMA Katolik," tambahnya.

Selain penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan, Kakanwil Kemenag Sumut juga mengatur kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan energi, menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan berorientasi jangka panjang, dan transformasi pelayanan publik berbasis digital.

"Kita juga melakukan langkah-langkah efisiensi seperti pembatasan perjalanan dinas, optimalisasi pertemuan dalam jaringan dan mendorong pemanfaatan teknologi digital dan sistem informasi secara terpadu, pembatasan penggunaan kendaraan dinas minimal 50% kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik, hemat listrik, air, dan lainnya. Kami juga meminta ASN untuk menggunakan transportasi publik dalam pelaksanaan tugas kedinasan," pungkas Kakanwil.(rel/maldi)

Dia mengajak semua pihak untuk menjalankan gerakan hemat energi. Termasuk dengan beralih ke energi berbasis listrik.

"Kita harus sekarang menuju energi yang bersih, energi terbarukan salah satu langkah adalah akan menggunakan listrik," kata Prabowo saat meresmikan pabrik kendaraan listrik milik VKTR, di Magelang, Jawa Tengah, mengutip tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (9/4/2026).

Pengalihan ke penggunaan energi listrik itu disebutnya sebagai listrikfikasi. Istilah ini juga mengajak untuk mengurangi penggunaan BBM fosil.

"Listrikfikasi, memakai listrik untuk tidak lagi memakai terlalu banyak BBM dari fosil dari karbon," tegas dia.

Dia turut mengapresiasi inisiatif PT VKTR yang memproduksi truk dan bus listrik untuk kepentingan komersial. "Jadi, inisiatif yang dilaksanakan oleh VKTR ini, VKTR industri adalah bersejarah, adalah suatu tonggak yang membanggakan," sebut Kepala Negara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto diagendakan melakukan kunjungan kerja ke Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis, 9 April 2026. Prabowo akan meresmikan pabrik yang memproduksi kendaraan listrik.

"Ya, jadi memang besok Bapak Presiden ada agenda, ada rencana untuk meresmikan salah satu pabrik yang memproduksi kendaraan berbasis listrik," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Dia menekankan komitmen pemerintah untuk beralih ke energi baru terbarukan (EBT), salah satunya kendaraan berbasis listrik. Pemerintah juga akan memulai mengajak masyarakat merubah budaya dan cara kerja ke EBT.

Beralih dari BBM

"Ini sebagaimana yang saudara-saudara ketahui, kita memang kemudian harus bekerja keras untuk sesegera mungkin ya merubah budaya kita, merubah cara bekerja kita dengan kemudian kita mesti beralih ke energi berbasis fosil menjadi energi-energi baru terbarukan atau EBT, yang salah satunya adalah berbasis listrik," jelasnya.

Prasetyo mencontohkan kebijakan transformasi budaya bekerja dan bertransportasi untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar berbasis fosil. Hal ini dilakukan ditengah kondisi geopolitik dunia yang mempengaruhi harga BBM dunia.

"Dan sebetulnya memang sudah dan sedang semua dikerjakan oleh pemerintah persiapan menuju ke arah kita ke penggunaan berbasis energi baru dan terbarukan," ucapnya.

(wan/liputan6)

Selain itu pemblokiran juga bakal menghindari pemilik dari pajak progresif dan risiko hukum, misalnya kendaraan yang sudah dijual terlibat pelanggaran aturan.

Cara mengurus online

Memblokir STNK secara online hanya bisa dilakukan di provinsi tertentu yang sudah menyediakan sistemnya, seperti di Jakarta dan Jawa Barat.

Kedua daerah itu menyediakan platform berbeda untuk mengurusnya. Misalnya di Jakarta caranya sebagai berikut:

1. Buka situs Dinas Pajak DKI Jakarta melalui tautan https://pajakonline.jakarta.go.id.

2. Sign up atau daftarkan diri dengan mengisi nomor induk kependudukan (NIK) yang tercatat pada STNK asli kendaraan yang mau diblokir.

3. Pilih opsi PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) di menu utama.

4. Klik opsi Pelayanan.

5. Pilih "Blokir Kendaraan".

6. Pilih nomor kendaraan yang ingin diblokir dari daftar tersedia.

7. Unggah dokumen-dokumen persyaratan untuk diverifikasi sebelum proses blokir dilakukan.

8. Klik "kirim" untuk mengajukan permohonan pemblokiran STNK.

Cara mengurus di Samsat

1. Pertama, Anda harus menyiapkan berbagai dokumen persyaratan yang meliputi STNK asli, BPKB, dan juga bukti jual beli kendaraan.

2. Datangi kantor Samsat dan lengkapi formulir pemblokiran STNK. Pada lembar tersebut Anda akan mengisi beberapa informasi seperti nama pemilik kendaraan baru, dan nomor telepon.

3. Serahkan formulir yang sudah lengkap diisi dan petugas akan memverifikasi data di formulir tersebut dengan STNK aslinya sebelum proses pemblokiran dimulai.

4. Setelah berhasil terverifikasi, proses pemblokiran telah selesai dan Anda tidak akan tercatat lagi sebagai penanggung pajak kendaraan tersebut.

5. Simpan bukti pemblokiran yang diberikan Samsat sebagai bukti jika terjadi masalah atau kekeliruan di masa depan.

(wan/cnn)

Delegasi dari Hotel Santika Premiere Dyandra Medan dihadiri langsung General Manager Sarmad, Director of Sales, Jojo, serta Hasan selaku Sales Executive. Kehadiran mereka disambut langsung oleh jajaran pimpinan UINSU, di antaranya Rektor, Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Prof. Dr. Muzakkir, M.Ag., Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam (FUSI), Dr. Maraimbang, M.A., Kepala Bagian Umum, serta perwakilan dari Unit Perencanaan Biro AUPK dan Pusat Pengembangan Bisnis.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas rencana kerja sama yang berfokus pada implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah peluang pelaksanaan program magang atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa UINSU di lingkungan Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, guna memberikan pengalaman langsung di dunia industri.

Selain program magang, kerja sama ini juga berpotensi mencakup kegiatan pelatihan, workshop, serta kolaborasi penelitian terapan yang relevan dengan industri hospitality. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa sekaligus memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan dunia usaha dalam menghadapi tantangan global.

Rektor UINSU dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas inisiatif kerja sama yang ditawarkan oleh pihak hotel. Ia menegaskan bahwa sinergi antara kampus dan industri merupakan langkah strategis dalam menciptakan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kesiapan kerja yang tinggi. "Kami menyambut baik peluang kerja sama ini sebagai bagian dari komitmen UINSU dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas jejaring kemitraan yang produktif dan berkelanjutan," ujarnya.

Pihak Hotel Santika Premiere Dyandra Medan juga menyampaikan harapan agar kerja sama ini dapat segera direalisasikan dalam bentuk program konkret yang memberikan manfaat nyata bagi kedua belah pihak. Mereka menilai bahwa mahasiswa UINSU memiliki potensi besar untuk berkembang di industri perhotelan, khususnya dengan dukungan pembinaan yang tepat.(rel)

Dukungan tersebut utamanya mencakup aspek perolehan serta legalisasi tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pilot project program KPLP.

"Pada prinsipnya, Kementerian ATR/BPN sangat mendukung program ini, terlebih karena berkaitan dengan peningkatan ketahanan ekonomi perempuan dan keluarga. Karena ini juga akan sangat berdampak pada meminimalisir tindak kekerasan terhadap perempuan dan juga anak-anak," ujar Wamen Ossy dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Kementerian PPPA,Kamis (09/04/2026).

Wamen Ossy menjelaskan, untuk lahan yang akan digunakan, disarankan Kementerian PPPA terlebih dahulu tentukan lokasi yang paling sesuai. Selanjutnya, Kementerian ATR/BPN akan membantu dari sisi mekanisme legalitasnya. Pemilihan lokasi tanah akan menentukan mekanisme penanganannya.

Untuk tanah telantar, proses penanganannya berada dalam kewenangan ATR/BPN.

Sementara untuk tanah milik instansi lain, seperti TNI, BUMN, maupun pemerintah daerah, perlu dipastikan sudah clean and clear dan memiliki persetujuan pelepasan dari pemilik tanah sebelum dapat dimanfaatkan.

"Untuk tanah yang bukan tanah telantar harus secara sukarela ingin dilepas oleh mereka, kemudian dilepaskan kepada negara, kemudian pemanfaatannya bisa diberikan kepada Kementerian PPPA untuk diserahkan kepada siapa pun subjek yang akan diberikan. Lalu ada juga di Bank Tanah, ini juga mungkin perlu koordinasi kepada Badan Bank Tanah," terang Wamen Ossy.

Program KPLP merupakan inisiatif pemberdayaan perempuan melalui pengelolaan kebun pangan berbasis komunitas. Program ini bertujuan meningkatkan ketahanan pangan, pemenuhan gizi keluarga, serta mendorong kemandirian ekonomi perempuan, sekaligus memberikan dampak sosial yang lebih luas.

Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan, dalam pertemuan ini menjelaskan bahwa program KPLP ini sejalan dengan Asta Cita poin keempat yang menitikberatkan pada penguatan pembangunan sumber daya manusia, termasuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Ia menegaskan, KPLP tidak hanya menjadi sarana produksi, tetapi juga ruang pembelajaran berbasis komunitas.

"Kebun Pangan Lokal Perempuan ini dapat menjadi wadah pembelajaran yang praktis, mulai dari pemenuhan gizi hingga aktivitas produktif. Bahkan, ini juga bisa menjadi ruang edukasi bagi anak-anak, dengan perempuan sebagai penggerak utamanya," ungkap Veronica Tan.(rel/Lkt)

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait penggunaan aplikasi SIPENTA dalam proses penilaian tanah yang akurat, transparan, dan berbasis data, serta optimalisasi pemanfaatan aplikasi Sentuh Tanahku sebagai media pelayanan informasi pertanahan kepada masyarakat secara mudah, cepat, dan efisien.

Melalui pelatihan ini, diharapkan seluruh peserta dari Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat mampu mengimplementasikan materi yang telah diberikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, modern, dan terpercaya.

Partisipasi aktif dalam pelatihan ini juga menjadi wujud komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat dalam mendukung transformasi digital di lingkungan Kementerian ATR/BPN, guna mewujudkan pelayanan pertanahan yang semakin prima dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.(rel/lkt)

Dalam sambutannya, ia mengingatkan pentingnya menjaga nilai integritas dalam menjalankan profesi penilai.

"Idulfitri mengingatkan ada fondasi yang harus kita bangun, yaitu kejujuran hati dan kebersihan niat kita. Terlebih bagi profesi penilai, tentunya setiap nilai yang ditetapkan, setiap angka yang ditulis, akan membawa konsekuensi bagi banyak pihak," ucap Wamen ATR/Waka BPN.

Menurut Wamen Ossy, profesi penilai merupakan profesi yang sangat intelektual. Namun dalam praktiknya, setiap keputusan yang diambil tidak sepenuhnya terlepas dari dimensi etika maupun moral. "Di sinilah pentingnya kami menyampaikan dan mengingatkan kepada kita semua untuk menghadirkan hati dalam setiap keputusan yang kita buat," tuturnya.

Pada acara halalbihalal yang mengusung tema "Menapaki Jejak Baru, Mengukir Berkah dalam Harmoni" ini hadir ratusan peserta, termasuk para anggota MAPPI. Selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional MAPPI, Budi Prasodjo berharap, MAPPI mampu berperan di berbagai sektor, mulai dari asuransi, kebijakan publik, hingga perbankan sehingga menunjukkan semakin luasnya ruang lingkup dan kontribusi profesi penilai bagi bangsa Indonesia.

"Namun, yang utama adalah bagaimana profesi penilai ini berpengaruh kepada kebijakan sektor pemerintah, bagaimana kita membantu pemerintah di dalam pembebasan tanah bagi kepentingan infrastruktur itu merupakan sumbangsih sektor profesi penilai di dalam pemerintah memberikan kebijakan kepada masyarakat luas dan khususnya bagi pertumbuhan ekonomi secara nasional," pungkas Budi Prasodjo.(rel/Lkt)

Indonesia Police Watch (IPW) secara mengejutkan membongkar adanya dugaan skandal sistematis untuk membungkam pengusutan kasus korupsi yang melibatkan elit pejabat di Sulawesi Utara.

Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera turun tangan. Menurutnya, Vicky adalah korban dari keberaniannya mengungkap borok korupsi namun justru berakhir "dibuang" oleh institusinya sendiri.

IPW mensinyalir mundurnya Vicky dipicu oleh tekanan berat dan intimidasi saat dirinya menjabat sebagai Kanit Tipidkor Satreskrim Polres Minahasa. Vicky diketahui tengah mengusut dugaan korupsi proyek tas ramah lingkungan tahun 2020 senilai Rp2,2 Miliar yang menyeret nama mantan Bupati Minahasa, Roy Oktavian Roring.

Dugaan intervensi ini pun mengarah pada sosok kuat. IPW menyebut adanya keterlibatan kerabat dekat Kapolda Sulut, Irjen Roycke Harry Langie, yang diduga menekan agar kasus tersebut dihentikan.

"Intervensi penghentian kasus itu diduga datang dari ipar Kapolda Sulut, Esye Mandagi, yang memiliki hubungan saudara dengan Bupati Minahasa," tegas Sugeng dalam keterangan persnya.

Kejanggalan mencapai puncaknya pada 9 Oktober 2024. Dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, Aipda Vicky menerima dua surat mutasi sekaligus!

Malam harinya langsung "dibuang" oleh Kapolda Sulut ke Polres Kepulauan Talaud wilayah perbatasan yang jauh dari pusat perkara.

Tak hanya itu, IPW menemukan adanya kesalahan administrasi pada nomor NRP dalam surat mutasi tersebut, yang semakin memperkuat dugaan bahwa proses ini dilakukan secara terburu-buru demi segera "menyingkirkan" Vicky.

Dampak dari disingkirkannya Vicky sangat fatal. Perkara korupsi yang sudah masuk tahap penyidikan tersebut kini jalan di tempat. Kabar terbaru menyebutkan jaksa telah mengembalikan SPDP kepada penyidik karena kasusnya tidak lagi berjalan.

Sugeng mendesak Kapolri menarik kasus ini ke Kortastipikor Bareskrim Polri agar tidak ada lagi intervensi lokal.

Lalu, iya juga meminta Komisi III DPR RI segera menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan memanggil Irjen Roycke Harry Langie dan Aipda Vicky Aristo untuk membongkar tuntas "kebusukan" di balik penghentian kasus ini.

"Jangan sampai institusi Polri hancur citranya hanya karena melindungi segelintir pejabat yang diduga korup. Kapolri harus bertindak!" pungkas Sugeng. (HBB)