Pada Kamis malam, 10 September 2026, Wakil Presiden beserta rombongan berangkat dari Bandara Soepadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, menggunakan Pesawat Kepresidenan BAe RJ 85.

Pesawat lepas landas pukul 20.10 WIB dan mendarat di Pangkalan Udara TNI AU Soewondo, Medan, sekitar pukul 23.10 WIB. Dari bandara, rombongan langsung menuju Hotel GrandDhika Setiabudi, Medan, dan tiba pukul 23.35 WIB untuk beristirahat.

Keesokan harinya, Jumat, 11 September 2026, kegiatan dimulai pukul 08.00 WIB. Didampingi Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution beserta rombongan, Wakil Presiden berangkat menuju kediaman korbankeracunanMBG di Berastagi, Kabupaten Karo. Perjalanan darat memakan waktu sekitar dua jam.

Pukul 10.00 WIB, rombongan tiba di kediaman Saudari Agnesia P. Br. Silitonga. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke kediaman korban berikutnya, Saudari Feby Br. Purba, dan tiba sekitar pukul 11.00 WIB.

Usai mengunjungi para korban, Wakil Presiden dan rombongan menuju sebuah masjid di wilayah Berastagi untuk melaksanakan ibadah Sholat Jumat. Mereka tiba di masjid pukul 12.20 WIB.

Setelah sholat, rombongan kembali ke Pangkalan Udara TNI AU Soewondo, Medan, dan tiba pukul 14.00 WIB. Pukul 14.10 WIB, Pesawat Khusus Kepresidenan BAe-RJ 85 lepas landas menuju Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Pesawat mendarat pukul 16.25 WIB. Wakil Presiden kemudian melanjutkan perjalanan menuju kediaman pribadi dan tiba pukul 16.55 WIB.

Kunjungan singkat ini menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap kondisi masyarakat yang terdampak keracunanMBG di Sumatera Utara.

Sekadar diketahui, Agnesia Paruliana br Silitonga adalah salah satu siswi korban dugaan keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang mengalami perburukan kondisi kesehatan berupa gangguan ginjal.

Kondisi Kesehatan AgnesiaAgnesia mengalami gejala memburuk setelah sempat dirawat usai dugaan keracunan massal MBG pada Agustus 2026.

Pemeriksaan dokter di RS Efarina Berastagi menunjukkan adanya gangguan pada ginjal.Ia dirujuk untuk pemeriksaan lanjutan ke rumah sakit spesialis di Medan.

Keluarga menghadapi kendala biaya karena pengobatan lanjutan ini tidak lagi ditanggung seperti penanganan awal..

Ibu Agnesia, Fitriani br Sijabat, bersama para orang tua korban lainnya sempat meluapkan emosi dan menyampaikan keluhan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Karo.

Keluarga korban dugaan keracunanMBG di Karo kemudian resmi menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan. (BBS)

Komisi 4 DPRD Kabupaten Labuhanbatu memanggil manajemen rumah sakit dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Kamis (10/9/2026). Namun, rapat yang membahas isu krusial masyarakat luas tersebut justru digelar secara tertutup dari awak media.

Informasi yang dihimpun, pertemuan penting ini dihadiri langsung oleh Direktur Umum RSUD Rantauprapat Ady Subrata, Wakil Direktur Pelayanan dr. Yuda Sitorus, serta staf RSUD Doni Simamora.

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Komisi 4 DPRD Labuhanbatu, Sudin Satia Raja Harahap. Sayangnya, ketatnya penutupan akses membuat wartawan tidak dapat memantau langsung substansi cecaran pertanyaaan legislatif maupun jawaban dari pihak rumah sakit.

Keputusan menggelar RDP secara tertutup ini mendulang sorotan tajam, mengingat isu pelayanan kesehatan menyangkut hajat hidup dan keselamatan masyarakat luas di Kabupaten Labuhanbatu.

Sebelumya, manajemen RSUD Rantauprapat telah memberikan klarifikasi resmi guna meredam kehebohan. Video viral yang memperlihatkan keributan antara petugas keamanan dan keluarga korban kecelakaan di area Instalasi Gawat Darurat (IGD) ditegaskan tidak menggambarkan kejadian secara utuh.

Wadir Pelayanan RSUD Rantauprapat, dr. Yuda Sitorus membantah keras narasi penolakan atau penelantaran pasien yang terlanjur membakar kemarahan netizen. Pihaknya memastikan tindakan medis yang diberikan sudah sesuai dengan standar prosedur operasional (SOP) prapenanganan gawat darurat.

Melalui rilis resmi Nomor 445/10354/RSUD/2026 tertanggal 7 September 2026, manajemen membeberkan fakta bahwa saat insiden terjadi pada awal September 2026, kondisi IGD RSUD Rantauprapat sedang overload hebat. Terdapat tiga pasien kritis di zona merah yang membutuhkan perhatian intensif, ditambah tiga pasien lain yang tengah ditangani di atas kursi roda.

"Petugas keamanan bukan tenaga kesehatan, sehingga tidak memiliki kewenangan menentukan diagnosis maupun tingkat kegawatdaruratan medis. Pengaturan akses dilakukan semata-mata karena kapasitas IGD sedang penuh, demi menjaga kelancaran tindakan medis pasien yang sedang berlangsung," tulis keterangan resmi manajemen.

Pihak RSUD juga menegaskan bahwa petugas keamanan justru berinisiatif membantu memindahkan korban dari minibus menggunakan kursi roda untuk segera diserahkan kepada tim medis IGD.

Berdasarkan data rekam medis resmi, pasien korban kecelakaan tiba di IGD pukul 16.22 WIB dan langsung menjalani proses triase oleh dokter dan perawat. Hasil pemeriksaan menunjukkan kesadaran pasien compos mentis dengan kondisi vital stabil (TD 127/75 mmHg, SpO2 98%).

Meski ruangan dalam kondisi padat, tim medis langsung menghentikan pendarahan aktif dan menangani luka robek di belakang telinga kiri pasien. Pasien kemudian menjalani tindakan operasi debridement pada pukul 18.00 WIB, dilanjutkan pemeriksaan CT Scan pada pukul 20.00 WIB, hingga akhirnya dirawat di zona hijau.

Manajemen mengingatkan bahwa sebagai fasilitas kesehatan rujukan regional, beban kerja RSUD Rantauprapat sangat tinggi karena melayani pasien dari berbagai wilayah, mulai dari Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Padang Lawas, hingga Bagan Batu.

Guna memulihkan kepercayaan publik dan membenahi pelayanan pascainsiden ini, dr. Yuda Sitorus bersama manajemen merumuskan tiga langkah strategis, yakni, melakukan sosialisasi resmi melalui Humas RSUD untuk memberikan pemahaman utuh kepada masyarakat.

Kedua, meningkatkan koordinasi Sistem Rujukan Terpadu dengan fasilitas kesehatan pengirim di wilayah sekitar guna mencegah penumpukan pasien dan Memberikan pelatihan effective communication dan penanganan krisis bagi petugas keamanan dalam menghadapi situasi emosional keluarga pasien. (BS/HB)

Ket. Gambar: Screenshot Video

Memasuki hari kedua pelaksanaan pada Kamis (10/9/2026), bertempat di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara, kegiatan difokuskan pada peningkatan keterampilan teknis para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan perangkat daerah.

‎‎Bimtek yang telah berlangsung sejak Rabu (9/9/2026) ini dibuka langsung oleh Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius T.P. Hutabarat, S.Si., M.Si. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa pembenahan kearsipan merupakan fondasi utama dalam memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

‎

‎"Pengelolaan kearsipan memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan, transformasi digital, dan SPBE. Kita tidak hanya sedang membenahi dokumen, tetapi kita sedang membangun kapasitas dan profesionalitas pelayan publik di Tapanuli Utara," tegas Bupati JTP.

‎

‎Bupati juga menekankan pentingnya penyelamatan dokumen hukum, aset daerah, dan rekam jejak pembangunan ke dalam platform digital agar dapat terintegrasi secara nasional serta terhindar dari risiko kehilangan atau kerusakan fisik.

‎

‎Kegiatan Bimtek hari kedua ini diikuti oleh 50 perwakilan dari utusan organisasi perangkat daerah (OPD), melengkapi total 100 peserta dari 25 perangkat daerah, 15 kecamatan, serta UPTD Puskesmas se-Kabupaten Tapanuli Utara yang telah mengikuti sesi pada hari pertama.

‎

‎Dua mantan Bupati Tapanuli Utara, yakni Dr. R. E. Nainggolan (Bupati periode 1999–2004) dan Dr. Nikson Nababan, M.Si. (Bupati periode 2014–2024), turut mengapresiasi dan menghadiri kegiatan ini secara virtual melalui Zoom untuk mendukung pendokumentasian sejarah serta kebijakan kepemimpinan daerah.

‎

‎Kepala BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara, Jenri Simanjuntak menjelaskan bahwa penyelenggaraan Bimtek berlandaskan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

‎

‎"Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memenuhi kewajiban pengelolaan arsip yang modern dan akuntabel, mewujudkan integrasi data yang valid dan transparan, serta mengasah keterampilan teknis ASN dalam mengoperasikan aplikasi SIKN dan penyiapan dokumen sumber," ujar Jenri.

‎

‎Pelatihan menghadirkan Arsiparis Ahli Madya dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Dr. Rudi Andri Syahputra, S.S., M.A., sebagai narasumber utama. Para peserta mendapatkan pendampingan langsung mengenai kebijakan nasional, teknis penyiapan data, hingga praktik penggunaan aplikasi SIKN.(.Parlin s)

‎

‎

Kamis (10/9/2026), Pemerintah Kota Medan bersama BPJS Ketenagakerjaan secara resmi menyerahkan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 150 pekerja rentan yang beraktivitas di kawasan TPA Terjun.

Kartu kepesertaan jaminan sosial tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, didampingi jajaran terkait Dinas Lingkungan hidup Melvi, Dinas SDABMBK Khairul Azmi S.STP , Dinas Disnaker Plt Ramad,SKM,MKM,dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan John Ester Lase ST, M,Si dan Kepala Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Bangunan Gedung (PKPBP) serta Camat.

Program ini menjadi wujud nyata komitmen Pemko Medan dalam memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat pekerja, khususnya mereka yang setiap hari berada di lingkungan kerja dengan tingkat risiko yang tidak ringan.

Keberadaan para pekerja di TPA Terjun memiliki peran penting dalam mendukung kebersihan dan keberlangsungan pengelolaan lingkungan Kota Medan. Karena itu, aspek keselamatan dan perlindungan terhadap mereka menjadi bagian penting dalam membangun kota yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan masyarakatnya.

Langkah tersebut sekaligus memperkuat semangat "Medan untuk Semua", bahwa setiap warga yang berkontribusi bagi Kota Medan berhak mendapatkan perhatian dan perlindungan yang layak. ( Atn)

Kegiatan yang digelar di Aula SMA Swasta Methodist Lubuk Pakam tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai hak dan kewajiban politik serta mendorong partisipasi dalam kehidupan demokrasi.

Pelaksana Harian Kepala Badan Kesbangpol Deli Serdang, Anwar Sadat, mengatakan pendidikan politik penting untuk mempersiapkan generasi muda menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab.

"Menyiapkan generasi muda, menguatkan demokrasi," ujarnya.

Menurutnya, demokrasi yang berkualitas tumbuh dari masyarakat yang memahami hak, menyadari tanggung jawab, dan mampu menentukan pilihan secara bijaksana.

"Kegiatan ini menjadi ruang belajar dan dialog bagi para pemilih pemula untuk memahami demokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara, pentingnya memiliki dokumen kependudukan, serta menggunakan hak pilih secara cerdas, bertanggung jawab, dan berintegritas," jelasnya.

Anwar menegaskan, generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan kualitas demokrasi ke depan.

"Setiap suara memiliki arti. Setiap pilihan membawa konsekuensi. Generasi muda hari ini adalah penentu kualitas demokrasi di masa depan," pungkasnya.

Sosialisasi mengangkat tema "Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat untuk Mewujudkan Demokrasi yang Cerdas, Santun, dan Berintegritas." Peserta berasal dari SMA Negeri 1 Lubuk Pakam, SMA Negeri 2 Lubuk Pakam, SMA Swasta Nusantara Lubuk Pakam, MAN 2 Deli Serdang, dan SMA Swasta Methodist Lubuk Pakam.

Sebagai upaya memperluas pemahaman peserta, kegiatan menghadirkan narasumber dari unsur penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat, termasuk KPU Deli Serdang serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang. ( Drt))

Pendampingan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 8 September 2026, bertempat di kediaman Febiola yang beralamat di Kelurahan Tambak Lau Mulgab II, Kecamatan Berastagi.

Langkah ini diambil guna memulihkan kondisi mental anak pasca-insiden medis yang dialaminya.

Proses konseling ditangani langsung oleh psikolog anak dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Karo.

Selain penanganan awal ini, tim psikolog UPTD PPA telah menjadwalkan konseling lanjutan secara berkala. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kondisi psikis anak benar-benar stabil dan menghilangkan trauma, sehingga ia dapat segera kembali bersekolah dan mengikuti aktivitas belajar seperti sedia kala.

Febiola Br Purba --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Karo news yang terlihat POSMETRO MEDAN Kamis 10 September 2026-- merupakan siswi Kelas XI jurusan Desain Komunikasi Visual (DKV) di SMK Bersama Berastagi yang berlokasi di Jalan Jamin Ginting Gang Aman, Kelurahan Tambak Lau Mulgab II (depan SMA Negeri 1 Berastagi).

Ia menjadi salah satu dari sejumlah siswa yang terdampak insiden keracunan belum lama ini.

Kunjungan dan pendampingan ini dipimpin Kepala Dinas DP3AP2KB Kabupaten Karo, Data Martina Br Ginting, AP., M.Si, didampingi oleh Camat Berastagi Ijin Gurusinga, S.P serta perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.

Kehadiran lintas instansi ini menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Karo dalam mengawal pemulihan para korban secara menyeluruh, baik dari sisi medis maupun psikologis.

Pemerintah Kabupaten Karo mengimbau pihak sekolah dan orang tua untuk terus bersinergi memantau perkembangan anak-anak yang terdampak, serta memastikan lingkungan belajar yang aman dan mendukung proses pemulihan mereka.***

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kepala Staf Korem (Kasrem) 022/Pantai Timur Letkol Inf Letkol Inf. Binsar Junianto Simanjuntak, S.I.P., membacakan amanat tertulis Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir.

Upacara ini berlangsung khidmat dengan diikuti para Kasi Korem, Dan/Ka Satdisjan, Perwira, Bintara, Tamtama, serta PNS Korem 022/Pantai Timur.

Dalam amanat yang dibacakan Kasrem, Menpora --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Korem pantai timur yang terlihat POSMETRO MEDAN Kamis 10 September 2026-- menekankan pentingnya mengubah pandangan terhadap olahraga. Olahraga dinilai bukan sekadar biaya, melainkan sebuah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

"Investasi melalui olahraga berarti kita sedang membangun manusia Indonesia secara utuh: membentuk karakter yang disiplin, tangguh, sportif, dan memiliki daya juang, sekaligus berinvestasi pada kesehatan masyarakat agar semakin bugar, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik," tegas Kasrem saat membacakan amanat Menpora.

Mengusung tema "Menuju Masyarakat Aktif dan Bugar!", HAORNAS 2026 diharapkan dapat menjadi gerakan nasional dan agenda pembangunan yang nyata.

Menpora menekankan agar pemerintah daerah hadir sebagai motor utama dalam menggerakkan budaya hidup sehat, termasuk mengoptimalkan ruang publik seperti Car Free Day agar lebih bermakna dan tak sekadar seremonial.***

Kegiatan karya bakti tersebut dipimpin Danramil 11/Girsang Sipangan Bolon Kapten Inf P. Sitorus. Pembersihan dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus menjaga kawasan Danau Toba agar tetap nyaman bagi masyarakat dan wisatawan.

Sejumlah personel TNI-Polri bersama petugas kebersihan dan warga terlihat bahu-membahu membersihkan sampah yang berada di sekitar kawasan pantai.

Kapten Inf P. Sitorus --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Kodim simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN Kamis 10 September 2026-- mengatakan, kegiatan karya bakti tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat gotong royong bersama masyarakat.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, khususnya kawasan Pantai Danau Toba yang menjadi salah satu destinasi wisata," ujar P. Sitorus.

Menurutnya, kebersihan kawasan wisata tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah maupun petugas kebersihan. Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan menjadi kunci dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolsek Girsang Sipangan Bolon AKP M. Pandiangan, Camat Girsang Sipangan Bolon Victor R. Sijabat, Lurah Tigaraja Agustina Siagian, personel Babinsa Kodim 0207/Simalungun, personel Bhabinkamtibmas Polsek Parapat, petugas dinas kebersihan, kepala lingkungan Kelurahan Tigaraja serta masyarakat.

Kebersamaan TNI, Polri, pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kolektif untuk merawat lingkungan secara berkelanjutan.***

Turnamen itu diikuti 16 klub dari 8 kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Dalam arahannya, Bupati --seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Sahabat Oloan Paniaran Nababan yang terlihat POSMETRO MEDAN Kamis 10 September 2026-- menegaskan olahraga bukan semata-mata untuk mengejar prestasi dan memperebutkan juara, tetapi juga menjadi sarana membangun tubuh yang sehat, jiwa yang sehat serta karakter generasi muda.

Bupati menyampaikan apresiasi kepada para atlet, pengurus cabang olahraga, Karang Taruna, pemerintah desa serta seluruh pihak yang terus mendukung perkembangan olahraga di Humbang Hasundutan.

"Mari kita jadikan olahraga sebagai wadah membangun prestasi, kesehatan dan karakter generasi muda, sekaligus menjauhkan mereka dari berbagai kegiatan negatif. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan akan terus memberikan perhatian terhadap kemajuan olahraga dan pembinaan atlet daerah," ujar Bupati.***

Salah satu agenda yang menjadi pembahasan Forwaka Sumut adalah rencana pembentukan Koperasi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan Serikat Tolong Menolong (STM) yang nantinya diperuntukkan bagi seluruh anggota FORWAKA Sumut.

Agenda tersebut disampaikan Ketua FORWAKA Sumut, Irfandi, dalam pertemuan bersama anggota, pada Rabu(9/9/2026) yang berlangsung di Mie Ayam Mas Panjang, Jalan Perhubungan Udara, Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatra Utara.

Dalam penyampaiannya, Irfandi menegaskan, pembentukan ketiga wadah tersebut merupakan bagian dari upaya organisasi untuk meningkatkan kesejahteraan, memberikan perlindungan hukum serta memperkuat rasa kekeluargaan di antara anggota FORWAKA.

Menurut Irfandi, keberadaan koperasi diharapkan dapat menjadi wadah bagi anggota untuk mengembangkan kegiatan ekonomi secara bersama-sama. Koperasi nantinya akan diarahkan untuk dikelola secara profesional, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Sementara itu, pembentukan LBH diharapkan dapat memberikan ruang bagi anggota untuk memperoleh konsultasi serta pendampingan hukum ketika menghadapi persoalan hukum dalam menjalankan aktivitas jurnalistik maupun persoalan lainnya.

Pembentukan Serikat Tolong Menolong (STM) digagas Hapri Saldi pengurus Forwaka Sumut yang akan menjadi wadah sosial yang memperkuat kepedulian dan solidaritas antaranggota, terutama ketika ada anggota atau keluarga anggota yang mengalami musibah maupun kedukaan.

Ditempat yang sama Penasihat Forwaka Sumut Zainul Arifin Siregar mengatakan, ketiga program tersebut harus dibangun dengan semangat kebersamaan dan tidak boleh menjadi kepentingan individu.

"Koperasi, LBH dan STM ini kita gagas untuk kepentingan seluruh anggota FORWAKA Sumatra Utara. Kita ingin organisasi ini tidak hanya menjadi tempat berkumpul dan menjalankan kegiatan jurnalistik, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi anggota dan keluarganya," ujarnya.

Sementara Ketua Forum Pemred Sumut yang juga pengurus Forwaka Sumut Lilik Riadi Dalimunthe menambahkan, pembentukan ketiga wadah tersebut harus dilakukan melalui proses yang jelas, termasuk menyusun struktur kepengurusan, aturan internal, mekanisme pengelolaan serta legalitas masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kita harus membangun semuanya secara terbuka dan profesional. Pengelolaan keuangan maupun program harus transparan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Yang paling penting, seluruh anggota harus merasa memiliki dan ikut mengawasi jalannya program ini," tegasnya.

Dia juga mengajak seluruh anggota FORWAKA Sumatra Utara untuk memberikan masukan dan berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan Koperasi, LBH dan STM.

Menurutnya, kekuatan sebuah organisasi bukan hanya terletak pada kepengurusan, tetapi juga pada kekompakan dan kepedulian seluruh anggotanya.

"Kita ingin membangun FORWAKA yang semakin solid, mandiri dan memiliki kepedulian terhadap anggota. Kalau kita bersatu dan saling mendukung, insyaallah, Koperasi, LBH dan STM ini bisa berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang," ungkapnya.

Pertemuan yang dihadiri Penasehat Forwaka Sumut Said Assegaf, Wakil Ketua Amsal Chaniago, Rizaldi Gultom SH, Hara Oloan, Bendahara Awaludin Lubis tersebut sekaligus menjadi bagian dari langkah awal FORWAKA Sumatera Utara dalam menyusun agenda dan konsep pembentukan ketiga wadah tersebut.

Diakhir kegiatan,Sekretaris Forwaka Sumut T Andry Pratama SPd menerangkan, seluruh proses pembentukan diharapkan dapat dilakukan secara terencana dan melibatkan anggota sehingga keberadaan Koperasi, LBH dan STM.

"Benar-benar menjadi bagian dari program organisasi yang memberikan manfaat bagi seluruh keluarga besar Forwaka Sumut," pungkasnya di acara yang dihadiri Ketua Forwaka Medan Irwansyah Ginting dan Ketua Forwaka Belawan Budi Yanto SH itu. (Rls/lam)

Putusan tersebut membuat hukuman terhadap terpidana kasus alih fungsi kawasan hutan di Langkat berkekuatan hukum tetap.

Namun, persoalan belum berhenti di ruang persidangan. Hingga Kamis, 10 September 2026, eksekusi terhadap Akuang yang menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Langkat belum terlaksana.

Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan.

Di sisi lain, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah mengambil langkah antisipatif dengan mengajukan pencekalan keimigrasian terhadap Akuang.

Langkah itu dilakukan untuk mencegah terpidana meninggalkan wilayah Indonesia sebelum eksekusi dilaksanakan.

Wakil Direktur LBH Medan, Ali Nafiah, menilai terdapat sejumlah hal yang patut dipertanyakan dalam perjalanan perkara Akuang.

Salah satunya adalah status Akuang yang tidak ditahan sejak proses penyidikan hingga perkara tersebut diputus oleh pengadilan.

"Aneh rasanya mulai dari proses Akuang tidak ditahan," ujar Ali Nafiah saat dikonfirmasi wartawan Kamis, 10 September 2026.

Menurut LBH Medan, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa eksekutor berkewajiban melaksanakan putusan tersebut.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2657 K/PID.SUS/2026, Akuang dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Ia juga dikenai denda Rp1 miliar dengan ketentuan pengganti tiga bulan kurungan.

Selain itu, terdapat kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp856.801.945.550 atau sekitar Rp856,8 miliar.

Besaran tersebut berkaitan dengan nilai kerugian perekonomian negara serta kerusakan lingkungan yang menjadi bagian dari perkara.

Ali mengatakan, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap semestinya segera ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang jangan sampai terpidana melarikan diri.

"Untuk melakukan eksekusi, baik KejariLangkat maupun terpidana masing-masing sudah mengetahui dan menerima pemberitahuan putusan dari pengadilan negeri dan Kejaksaan Negeri wajib melaksanakan eksekusi," katanya.

Sorotan LBH Medan tidak hanya berkaitan dengan belum dilaksanakannya hukuman penjara.

Selain itu, harus dipastikan tidak ada lagi aktivitas ilegal di lahan yang berkaitan dengan perkara tersebut juga menjadi perhatian. Jangan sampai lahan perkebunan sawit ilegal yang telah disita masih dinikmati oleh terpidana atau yang terafiliasi dengan terpidana termasuk aktifitas pemanenan.

Apabila ada aktifitas pemanenan terjadi, harus ada penegakan hukum dilakukan oleh pihak dinas kehutanan provinsi Sumut terlebih apabila lahan memang telah berstatus disita.

"Tidak boleh ada pemanenan yang dilakukan. Secara normatif, perlu dipertanyakan apakah Dinas Kehutanan Provinsi telah mengambil tindakan atau belum," ujarnya.

Persoalan tersebut, menurut LBH Medan, perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum dan instansi terkait.

Sebab, apabila benar aktivitas pemanenan masih berlangsung di atas lahan yang telah disita, perlu diketahui pihak yang mengelola, memanen, serta menyalurkan hasilnya.

Berdasarkan rangkaian persoalan tersebut, LBH Medan menduga perkara Akuang tidak berdiri atau bermain sendiri.

Alinafiah meminta agar dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut diusut secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum.

"Kalau ada pembiaran, dugaan kita ada oknum yang membekingi di lapangan dan selama ini Akuang tidak bermain sendiri," kata Ali.

LBH Medan juga mempertanyakan pengawasan terhadap kawasan hutan yang menjadi objek perkara.

Menurut Ali, aparat penegak hukum perlu menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam penguasaan dan pemanfaatan kawasan tersebut.

"Juga harus menganalisis putusan hakim, apakah ada keterlibatan pihak lain, serta mempertanyakan apakah mungkin polisi hutan tidak mengetahui hal tersebut," tambahnya.

Ia menyebut dugaan tersebut perlu ditelusuri agar perkara tidak berhenti pada satu atau dua orang yang telah diproses secara hukum.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyatakan telah mengambil langkah antisipatif untuk mencegah Akuang meninggalkan Indonesia.

Asisten Intelijen Kejatisu, Irfan Wibowo SH MH, mengatakan permintaan pencekalan keimigrasian telah diteruskan melalui Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung.

"Kami sudah meneruskan permintaan pencekalan keimigrasian melalui Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung," ujar Irfan saat dikonfirmasi, Selasa, 8 September 2026.

Meski demikian, Irfan menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi merupakan kewenangan Kejaksaan Negeri Langkat sebagai jaksa eksekutor.

Kejatisu, kata dia, berperan melakukan pengawasan dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan putusan.

"Terkait eksekusi, itu merupakan domain jaksa eksekutor dari kejari setempat. Apa pun itu, eksekusi harus dilaksanakan," tegas Irfan.

Ia memastikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dijalankan.

"Pada prinsipnya, eksekusi harus dilaksanakan tanpa terkecuali. Apa pun itu, eksekusi harus dilaksanakan karena merupakan perintah undang-undang," katanya.

Irfan menjelaskan bahwa jaksa eksekutor tetap harus menjalankan prosedur yang berlaku, termasuk tahapan pemanggilan terhadap terpidana.

Namun, prosedur tersebut tidak berarti eksekusi dapat ditunda tanpa kepastian.

"Yang pasti, eksekusi harus dilaksanakan tanpa terkecuali. Itu harga mati," ujarnya.

Di tengah perhatian publik terhadap perkara tersebut, Kejaksaan Negeri Langkat belum memberikan penjelasan mengenai waktu pelaksanaan eksekusi terhadap Akuang.

Kasi Intelijen KejariLangkat, Ris Piere Handoko, disebut belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi yang disampaikan sejak Rabu, 2 September 2026.

Konfirmasi tersebut berkaitan dengan perkembangan eksekusi Akuang serta sejumlah perkara lainnya.

Kondisi itu membuat pertanyaan mengenai kapan hukuman terhadap Akuang mulai dijalankan masih belum memperoleh jawaban.

Perkara Akuang berawal dari persoalan penguasaan dan alih fungsi kawasan hutan di wilayah Langkat.

Dalam proses hukum, perkara tersebut dikaitkan dengan kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut.

Rangkaian perkara disebut bermula dari transaksi tanah pada 2013 yang melibatkan Akuang dan Imran, mantan Kepala Desa Tapak Kuda.

Perkara tersebut kemudian berkembang menjadi penyidikan dan persidangan hingga akhirnya berujung pada putusan pengadilan.

Pada 2024, penyidik KejariLangkat menangkap Akuang dalam perkara tersebut.

Dalam persidangan, jaksa mengungkap dugaan penguasaan dan alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan sawit.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Medan pada 19 Juni 2025, Jaksa Penuntut Umum menuntut Akuang dan Imran masing-masing dengan hukuman 15 tahun penjara.

Akuang juga dituntut membayar denda Rp1 miliar serta uang pengganti sekitar Rp856,8 miliar.

Nilai uang pengganti tersebut terdiri atas sejumlah komponen kerugian yang dihitung dalam perkara, termasuk kerugian langsung, keuntungan pribadi, serta nilai kerusakan ekologis dan ekonomi.

Jaksa menyebut perkara tersebut berkaitan dengan perubahan fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan sawit.

Dalam persidangan juga terungkap adanya sejumlah bidang tanah yang telah memiliki sertifikat hak milik meskipun berada di kawasan yang dipersoalkan dalam perkara.

Perjalanan hukum Akuang kemudian berlanjut ke Pengadilan Tinggi Medan.

Pada tingkat banding, kewajiban pembayaran uang pengganti menjadi salah satu bagian penting dalam putusan.

Perkara tersebut selanjutnya sampai ke Mahkamah Agung melalui permohonan kasasi.

Pada September 2026, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Akuang.

Dengan demikian, hukuman terhadap dirinya berkekuatan hukum tetap.

Akuang harus menjalani pidana penjara selama 10 tahun, membayar denda Rp1 miliar dengan subsider tiga bulan kurungan, serta memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp856,8 miliar.

Kewajiban pembayaran uang pengganti menjadi salah satu aspek utama dalam perkara ini. Nilainya mencapai Rp856.801.945.550.

Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi sesuai ketentuan putusan, aset yang berkaitan dengan terpidana dapat menjadi bagian dari proses penyelesaian uang pengganti sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Besarnya nilai tersebut membuat perkara Akuang tidak hanya menjadi perhatian karena vonis 10 tahun penjara, tetapi juga karena dampak ekonomi dan lingkungan yang dikaitkan dengan perkara tersebut.

Setelah melalui rangkaian proses hukum yang panjang, perhatian kini beralih dari ruang sidang ke tahap pelaksanaan putusan.

Mahkamah Agung telah menolak kasasi. Kejatisu telah mengajukan pencekalan, sementara kewenangan eksekusi berada di tangan KejariLangkat.

Pertanyaan yang tersisa adalah kapan putusan tersebut benar-benar dilaksanakan.

Bagi LBH Medan, persoalan ini tidak hanya menyangkut pelaksanaan hukuman terhadap seorang terpidana.

LBH Medan juga meminta agar dugaan keterlibatan pihak lain, aktivitas pemanenan di lahan yang disebut telah disita, serta kemungkinan adanya pembiaran turut ditelusuri.

Dengan nilai uang pengganti mencapai Rp856,8 miliar dan perkara yang berkaitan dengan kawasan hutan, pelaksanaan putusan menjadi bagian penting dalam memastikan kepastian hukum.

Kini, publik menunggu langkah konkret KejariLangkat sebagai jaksa eksekutor.

Sebab, setelah sebuah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, tahap berikutnya bukan lagi sekadar menunggu keputusan pengadilan, melainkan memastikan putusan tersebut benar-benar dijalankan.(PRM/Lam)

Pelantikan itu berlangsung bersama 32 Ketua DPC HKTI se-Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (9/9/2026).

Pelantikan dipimpin Ketua Harian Dewan Pengurus Nasional (DPN) HKTI Mulyono Makmur dan ditandai penyerahan pataka kepada para ketua DPC terpilih.

Penyerahan pataka menjadi simbol semangat, tanggung jawab dan komitmen untuk mengembangkan organisasi sekaligus memperjuangkan kepentingan petani di daerah masing-masing.

Untuk DPC HKTI Kabupaten Samosir Periode 2026-2031, susunan kepengurusan yakni Ketua Ariston Tua Sidauruk, Wakil Ketua Bresma Simbolon, Sekretaris Nanci Lusiana Marbun, Wakil Sekretaris Marulitua Simbolon, Bendahara Jarotta Lumban Gaol dan Wakil Bendahara Toni Gultom.

Dewan Pembina diisi Bupati Samosir Vandiko T. Gultom, Dewan Penasehat Marudut Tua Sitinjak. Dewan Pengarah Hotraja Sitanggang, Dewan Pakar Tumiur Gultom, Dewan Kehormatan Renaldi Naibaho.

Sementara itu, melalui Musyawarah Daerah (Musda) HKTI Sumatera Utara, Gus Irawan Pasaribu terpilih sebagai Ketua DPD HKTI Sumut Periode 2026-2031.

Sebanyak 32 DPC HKTI kabupaten/kota se-Sumatera Utara turut dikukuhkan dalam kepengurusan periode yang sama.

Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya dalam kesempatan itu mengapresiasi terbentuknya kepengurusan DPD dan DPC HKTI se-Sumatera Utara.

Menurutnya,--seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Pemerintah kabupaten samosir yang terlihat POSMETRO MEDAN Kamis 10 September 2026-- sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama yang menopang perekonomian Sumatera Utara, serta menjadi salah satu sektor yang banyak menyerap tenaga kerja.

Ia menekankan kemajuan pertanian tidak hanya diukur dari peningkatan produksi pangan, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan petani.

Sumatera Utara memiliki keberagaman komoditas pertanian dan perkebunan yang berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan serta perekonomian daerah.

Surya juga menyebutkan sejumlah komoditas seperti padi dan jagung telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Di sisi lain, masih terdapat komoditas yang perlu diperkuat, termasuk bawang merah dan bawang putih yang sebagian kebutuhannya masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.

"Ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama. Kita tidak hanya berbicara mengenai produksi, tetapi juga bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani dan memastikan hasil pertanian memiliki pasar," ujarnya.

Menurutnya, HKTI diharapkan menjadi ruang untuk memperkuat solidaritas, jejaring, peningkatan sumber daya manusia serta menyalurkan aspirasi petani kepada pemerintah dan pemangku kepentingan. HKTI juga diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dengan melibatkan seluruh unsur terkait.

"Kami akan terus mendorong organisasi untuk berperan dalam memajukan pertanian melalui teknologi dan peningkatan inovasi hingga tingkat desa. Musda ini hendaknya menjadi titik awal lahirnya gagasan-gagasan besar dengan program yang terukur dan menyentuh persoalan masyarakat. Desa adalah jantung pertanian. Ketika pertanian kuat, desa akan berkembang dan Sumatera Utara akan semakin kuat" katanya.

Usai dilantik, Ketua DPC HKTI Kabupaten Samosir Ariston Tua Sidauruk didampingi Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang menyampaikan komitmennya untuk menjalankan amanah organisasi dan memperkuat peran HKTI dalam mendukung kemajuan petani di Kabupaten Samosir.

"HKTI merupakan wadah yang sangat strategis untuk memperjuangkan kepentingan petani. Sebagai daerah yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, kita akan berupaya menjadikan HKTI sebagai mitra pemerintah dalam mendorong peningkatan produktivitas, kesejahteraan petani dan ketahanan pangan di Kabupaten Samosir dan Indonesia," ujar Ariston.

Ia mengatakan, kepengurusan HKTI Samosir akan membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, pelaku usaha, akademisi dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

"Kita siap mengambil peran dalam berbagai program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pertanian. Kita ingin HKTI hadir sampai ke tengah-tengah petani, mendengar kebutuhan mereka dan bersama-sama mencari solusi. Semangatnya adalah membangun kebersamaan, memperkuat organisasi dan menggerakkan HKTI untuk kemajuan petani." katanya.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru, DPC HKTI Kabupaten Samosir diharapkan semakin aktif menjadi wadah perjuangan dan pemberdayaan petani serta memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Samosir dalam mewujudkan pertanian yang maju, mandiri berkelanjutan serta semakin naik kelas.***

Imbauan ini disampaikan Kepala BNN RI Suyudi Ario Seto kepada Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny H. Kairupan, dalam acara Sosialisasi Perkembangan Peredaran Narkotika di Indonesia kepada Pegawai PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, di Garuda Sentra Operasi, Tangerang, Banten, Rabu (9/9/2026).

Perkembangan kejahatan narkotika yang terus berevolusi menjadi salah satu alasan BNN mendorong langkah tersebut.

Salah satunya,--seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Humas BNN RI yang terlihat POSMETRO MEDAN Kamis 10 September 2026-- ditandai dengan munculnya narkotika dalam bentuk cair yang telah banyak diungkap oleh BNN bersama aparat penegak hukum lainnya dalam beberapa bulan terakhir.

Temuan itu menunjukkan bahwa narkotika cair bukan lagi ancaman yang bersifat potensial, melainkan telah menjadi bagian dari perkembangan modus kejahatan narkotika yang perlu diwaspadai.

Dikatakan Kepala BNN RI, dalam kurun waktu dua bulan terakhir, BNN telah mengungkap hampir delapan ton narkotika melalui empat pengungkapan kasus besar. Salah satu yang menjadi perhatian ialah temuan sekitar 3,37 ton kuncup bunga ganja (cannabis buds) asal Thailand yang rencananya akan diekspor ke Eropa untuk kemudian diekstrak menjadi narkotika cair.

Selain itu, BNN juga mengungkap sejumlah kasus penyelundupan etomidate dan sabu dalam bentuk cair, yang menunjukkan semakin beragamnya bentuk narkotika serta modus yang digunakan jaringan sindikat untuk memasukkan dan mengedarkan narkotika di Indonesia.

"Dan tentunya, pintu masuknya juga semakin terlihat trennya di kalangan anak-anak Kita, melalui rokok-rokok elektrik atau vape. Mereka seolah-olah sedang menggunakan rokok elektrik biasa, padahal di dalamnya terdapat narkotika cair yang kemudian digunakan melalui perangkat tersebut," ungkap Kepala BNN RI.

Kepala BNN RI juga menjelaskan alasan BNN merekomendasikan pelarangan total penggunaan rokok elektrik.

Rekomendasi tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan 1.745 sampel vape di laboratorium BNN, yang menunjukkan 1.716 sampel terdeteksi mengandung narkotika atau New Psychoactive Substances (NPS). Selain itu, hasil diskusi bersama dokter spesialis jantung, paru, dan penyakit dalam menunjukkan bahwa kandungan kimia dalam vape berisiko menimbulkan gangguan kesehatan serius, terlebih ketika perangkat tersebut disusupi narkotika.

Menanggapi imbauan tersebut, Direktur Utama Garuda Indonesia menegaskan komitmen perusahaan dalam menjaga lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Sebagai moda transportasi udara nasional yang mengemban tanggung jawab besar terhadap keselamatan dan keamanan penerbangan, Garuda Indonesia memastikan tidak ada ruang bagi penyalahgunaan narkotika di lingkungan perusahaan.

Ia berharap kolaborasi dengan BNN dapat memperkuat kewaspadaan seluruh personel terhadap ancaman narkotika, sehingga setiap insan Garuda Indonesia mampu menjalankan tugas secara profesional, utamanya dalam menjaga keselamatan penerbangan.

Menutup kegiatan sosialisasi, para pegawai PT Garuda Indonesia Tbk menjalani tes urine sebagai langkah deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkotika sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dari narkotika.***

Polsek Kuala bersama Satreskrim Polres Langkat berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku yang diduga terlibat dalam kematian seorang pria berinisial TS (55).

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 3 September 2026 sekitar pukul 12.30 WIB. Korban yang merupakan warga Dusun IV Lau Mulgap, Desa Garunggang, Kecamatan Kuala ditemukan meninggal dunia setelah mengalami sejumlah luka akibat kekerasan.

Dalam penanganan perkara itu, polisi mengamankan JM (55), warga Desa Garunggang, yang diduga berperan sebagai pihak yang merencanakan aksi.

JM diamankan pada 6 September 2026 sekitar pukul 22.00 WIB di depan RS Indra, Pasar II, Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat.

Selanjutnya, polisi mengamankan SK (30), warga Desa Garunggang, yang diduga berperan sebagai eksekutor. SK diamankan pada 7 September 2026 sekitar pukul 18.30 WIB di Lingkungan V Bela Rakyat, Kelurahan Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, perkara tersebut diduga dipicu persoalan terkait pencurian buah kelapa sawit. Kedua terduga pelaku disebut merasa sakit hati karena korban diduga berulang kali mengambil buah kelapa sawit yang seharusnya dijaga bersama.

Persoalan itu kemudian berkembang hingga muncul dugaan rencana untuk menghabisi korban.

Kedua terduga pelaku diduga menunggu korban di area perladangan.

Saat korban melintas, terjadi penyerangan menggunakan senjata tajam dan senapan angin hingga korban meninggal dunia.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara, di antaranya satu unit sepeda motor Honda Supra 125 tanpa nomor polisi milik korban, pakaian korban, satu pucuk senapan angin beserta kotak pelurunya, dua bilah parang yang diduga milik terduga pelaku, serta satu bilah parang lainnya dan pakaian yang memiliki bercak darah.

Kapolres Langkat AKBP Hannry P.H. Tambunan, S.E., S.I.K-- seperti disiarkan dalam sebuah postingan anonim facebook @Surat kabar garuda pos yang terlihat POSMETRO MEDAN Kamis 10 September 2026-- menegaskan pengungkapan perkara itu merupakan hasil kerja cepat dan sinergis antara Polsek Kuala dan Satreskrim Polres Langkat.

"Setiap laporan dan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana menjadi perhatian kami. Personel akan bekerja secara profesional untuk mengungkap perkara berdasarkan bukti dan fakta yang ditemukan dalam proses penyidikan," tegas AKBP Hannry.

Kapolres juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyelesaikan persoalan pribadi dengan cara kekerasan. Perselisihan sekecil apa pun sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi dan jalur hukum, bukan dengan tindakan main hakim sendiri.

"Tidak ada persoalan yang dapat dibenarkan diselesaikan dengan kekerasan. Jika terjadi masalah, laporkan kepada pihak kepolisian agar dapat ditangani sesuai ketentuan hukum," katanya.

Saat ini kedua terduga pelaku telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut guna memastikan seluruh rangkaian kejadian dan peran masing-masing pihak berdasarkan alat bukti yang ada.

Pengungkapan ini menjadi bagian dari komitmen Polres Langkat dalam memberikan kepastian penanganan perkara sekaligus menjaga rasa aman masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Langkat.

Kegiatan tersebut merupakan implementasi dari program Polisi Langkat Garuda Ksatria, yang diinisiasi oleh Kapolres Langkat dengan semangat "Gagah Berani untuk Dicintai Masyarakat, Kuat, Sadar Aturan, Taat, Responsibility, Inovatif, dan Aman."

Melalui semangat "Satu Langkah, Satu Hati untuk Langkat yang Aman dan Damai," kata Kapolres, Polres Langkat terus berkomitmen menghadirkan sosok Polri yang humanis, responsif, serta dekat dengan masyarakat.***

Dudy mengatakan, keselamatan penerbangan tetap menjadi prioritas meskipun aktivitas penerbangan telah kembali berjalan normal sepenuhnya. Pemantauan dan koordinasi terus dilakukan untuk memastikan kondisi penerbangan tetap aman bagi masyarakat dan pengguna jasa.

Pernyataan tersebut disampaikan Dudy setelah sejumlah bandara kembali beroperasi, di Jakarta pada Rabu, 9 September 2026. Bandar udara yang sebelumnya terdampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau telah dibuka kembali pada Selasa.

"Bandar udara yang sebelumnya terdampak telah kembali dibuka pada Selasa dan sejak saat itu operasional penerbangan berjalan dengan normal sampai hari ini. Kami terus melakukan pemantauan dan koordinasi untuk memastikan keselamatan penerbangan tetap menjadi prioritas," ujar Menhub Dudy di Jakarta, Rabu, 9 September 2026.

Bandar udara tersebut meliputi Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, Husein Sastranegara, Budiarto Curug, dan Pondok Cabe di Indonesia. Selain itu, bandara terdampak lainnya mencakup Muhammad Taufiq Kiemas, Raden Inten II, serta Atung Bungsu di Sumatera.

Kemenhub tetap memantau kondisi ruang udara dan perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau meskipun penerbangan telah kembali normal. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi perubahan kondisi yang berpotensi mempengaruhi keselamatan serta kelancaran penerbangan nasional.

Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta mencatat 875 penerbangan domestik maupun internasional selama operasional berlangsung, Selasa, 8 September 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 436 penerbangan keberangkatan dan 439 penerbangan kedatangan selama operasional tersebut.

Pada 9 September 2026, Soekarno-Hatta dijadwalkan melayani 966 penerbangan dengan estimasi mencapai 131.495 penumpang. Jadwal tersebut mencakup 722 penerbangan domestik dan 244 penerbangan internasional pada 9 September 2026.

"Kami memastikan operasional penerbangan terus berjalan dengan memperhatikan perkembangan kondisi di lapangan. Kami juga mengimbau masyarakat dan pengguna jasa penerbangan untuk tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pemerintah, bandar udara, dan maskapai penerbangan," ucap Menhub Dudy.

Kementerian Perhubungan bersama BMKG, PVMBG, AirNav Indonesia, operator bandar udara, maskapai, dan pemangku kepentingan terus melakukan pemantauan. Koordinasi dilakukan untuk mengantisipasi potensi dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau terhadap operasional penerbangan nasional.

PVMBG mencatat Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi pada 9 September 2026 pukul 00.47 WIB dan berstatus Level III Siaga. BMKG menyatakan hingga saat ini tidak terdapat informasi abu vulkanik yang berdampak terhadap operasional penerbangan di wilayah tersebut.(RRI

POSMETRO MEDAN,Medan — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang prima, cepat, mudah, dan responsif kepada masyarakat.

Komitmen tersebut tampak dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Medan Selayang, Kamis (10/9/2026).

Kehadiran jajaran Disdukcapil di tengah masyarakat menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang semakin dekat dan mudah diakses warga.

Di bawah kepemimpinan Baginda P Siregar,AP, M,Si Disdukcapil Kota Medan terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan dengan mengedepankan profesionalisme, ketepatan, keramahan, serta kepastian dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Langkah tersebut sejalan dengan arahan Wali Kota Medan untuk terus menghadirkan pemerintahan yang responsif dan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat.

Semangat pelayanan itu juga menjadi bagian dari implementasi motto "Medan untuk Semua", yakni memastikan setiap warga memperoleh hak pelayanan publik secara adil, mudah, dan setara.

Pelayanan administrasi kependudukan bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan bagian penting dalam memastikan masyarakat memiliki dokumen kependudukan yang tertib dan dapat mengakses berbagai kebutuhan pelayanan pemerintah.

Dengan semangat tersebut, Disdukcapil Kota Medan berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi, sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"Pelayanan prima adalah komitmen. Hadir lebih dekat, melayani lebih cepat, dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kota Medan. (ATN)

"Sedikit menyesal, tapi saya puas," kata WI, saat dihadirkan dalam konferensi pers oleh pihak kepolisian.

Wanita asal Lampung ini mengaku kesal karena korban ternyata menjalin hubungan dengan banyak wanita lain selama mereka masih berpacaran. Pada akhirnya, korban menikah dengan perempuan lain.

"Saya pacaran sejak tahun 2019, sebelum dia (korban) menikah dengan wanita lain alias WIL. Selama bersama dia, banyak sakit hatinya, banyak tersiksa batin. Sudah ada saya, tapi masih main sana-sini, selalu dibohongi, selalu diselingkuhi, masih jajan dengan wanita lain. Gimana saya nggak sakit hati?" jelasnya.

Akibat rasa dendam tersebut, WI melakukan aksi pemotongan alat kelamin sang kekasih hingga nyaris putus. Kasus ini menjadi pengingat keras agar tidak melakukan perselingkuhan.(IG)

"Kita sangat mengapresiasi langkah Pak Mangihut. Ini macam beliau itu," kata Jokly sambil mengacungkan dua jempol, saat diwawancarai di salah satu cafe di Jalan Cipto Kota Siantar, Kamis (10/09/2026) pagi.

Jokly, selaku pelapor dugaan kasus korupsi Proyek Pipanisasi Perumda Tirtauli Siantar tahun anggaran 2025, ini sebelumnya tak membantah. Jika, Kejari Siantar, terkesan lamban menanggapi laporannya di awal-awal. Namun belakangan, Kejari kini mulai bereaksi.

"Awal dugaan korupsi di proyek itu saya sampaikan, tak berkesan respon cepat Kejari Siantar. Tapi belakangan, saya dengar Pak Mangihut ikut perhatian, barulah kayaknya laporan saya diproses mereka. Saya dengar Kejari Siantar sekarang sudah mulai memproses aduan saya itu," paparnya.

Terpisah, Anggota DPR-RI Mangihut Sinaga, mengakui telah memantau berita miring terkait proyek di Perumda Tirtauli Kota Siantar. Termasuk, soal adanya dugaan dana harmonisasi sebesar 1 persen dari Rp10 milir. Dari situ, Mangihut lalu berkomunikasi dengan Jamintel Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Sontak saja dari komunikasi Mangihut dengan Jamintel Kejagung, menjadikan pengaruh penting hingga Kejari Siantar, bergegas memproses kasus tersebut. Konon kabarnya, sejumlah pihak sudah dipanggil.

"Saya sudah berkomunikasi dengan Jamintel Kejagung. Kita ingin proses semua dengan baik dan cepat. Gak ada lagi yang macam-macam sekarang ini. Semua harus berintegritas dan bekerja dengan baik," tegas Mangihut.

Namun sayangnya, Kasi Intel Kejari Siantar, Hery P Situmorang, tidak bersedia menjawab wartawan. Khususnya, ditanyakan apakah benar kasus dugaan korupsi Perumda Tirtauli yang dilaporkan Jokly Sihotang, benar-benar telah diproses.

Seperti diketahui, sebelumnya Jokly Sihotang, melaporkan soal dugaan korupsi pada Proyek Pipanisasi Perumda Tirtauli Kota Siantar, sebesar Rp10 miliar.

Dalam modusnya, pihak Perumda Tirtauli Kota Siantar mengerjakan sendiri proyek dimaksud. Namun di atas kertas, seluruh proyek seolah dikerjakan oleh rekanan alias pihak ke-3. Dari pertanggungjawaban teknis sampai administrasi, pihak ke-3 tidak pernah ikut mencampuri. Hanya menerima fee tanpa harus mengerjakan apapun.

Selain itu, teknis pengerjaan proyek yang dilakukan sendiri oleh pihak Perumda Tirtauli, dikerjakan sembarangan saja demi mendapatkan untung yang lebih besar. Seperti pada sambungan pipa yang hanya dilakukan dengan sistem bakar. Lalu lantai pipa tak diberi pasir dan lain sebagainya.

Parahnya lagi, proyek bersumber dari APBD Siantar TA 2025, itu hingga tahun 2026 belum kunjung difungsikan.

Atas dasar dugaan itulah, Jokly mengadukannya ke Kejari Siantar.

Tapi sudah jalan empat bulan, laporannya seolah tak diproses. Kesal dengan sikap Kejari Siantar seperti itu, Jokly berupaya menempuh langkah lain. Yakni, hendak mengadukan Kejari Siantar ke KPK. Atas dugaan gratifikasi ke KPK.

Jokly, menemukan adanya dugaan pihak Kejari Siantar, menerima dana sebesar 1 persen dari pagu proyek yang mencapai Rp10 miliar tersebut. Dana 1 persen tersebut, dianggap sebagai Dana Harmonisasi.

Sejak awal perkara ini mencuat ke permukaan, Kajari Siantar Erwin Purba, coba dikonfirmasi. Namun, tak mau memberikan tanggapan. Termasuk soal Dana Harmonisasi yang diduga diterima pihak Kejari Siantar.

Tak jelas kenapa Kajari tidak mau memberikan klarifikasi. Demikian juga pihak Perumda Tirtauli Kota Siantar. Direksi lewat Humasnya, memilih bungkam saat dikonfirmasi. Jokly pun berharap, Wali Kota Siantar Wesly Silalahi, segera turun tangan langsung menyikapi hal ini.

"Ini akar persoalan ini dari Perumda Tirtauli. Wali Kota Siantar tak perlu takut bersikap. Berikan sanksi keras kepada jajaran direksi. Mereka paling layak menanggung konsekwensi dari seluruh dugaan perbuatan curang tersebut," kesal Jokly.

Dengan dugaan pemberian Uang Harmonisasi kepada Kejari Siantar, Jokly juga tak lupa mengingatkan jajaran Direksi Perumda Tirtauli. Agar, tidak lantas menganggap diri mereka menjadi kebal hukum.

"Terakhir, kita minta agar jajaran Direksi Perumda Tirtauli dinonaktifkan sementara. Agar proses hukum saat ini berjalan tanpa kendala," pinta Jokly. (Ung)

Untuk Malam Renungan Suci tahun 2026, berdasarkan Surat Keputusan MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara Nomor: 119.E1/MPW-PP/SUMUT/VIII/2026, tentang Penetapan Panitia Pelaksana Malam Renungan Suci Hari Kesaktian Pancasila MPW Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026, yang ditandatangani Ketua MPW PP Sumut H. Musa Rajekshah dan Sekretaris Ikbal Hanafi Hasibuan.

Ditunjuk Dr. H. Sugiat Santoso, S.E., S.H., M.SP., sebagai Ketua Panitia, didampingi Zainuddin, S.E. sebagai Wakil Ketua, dengan posisi Sekretaris dijabat Irwansyah, S.Pd., M.Pd., dan Wakil Sekretaris Youlanda Amelia, S.H., M.H., dan Bendahara Dr. Hepy Krisman Laia, S.H., M.H., CLA., serta Wakil Bendahara Saiful Amri (Kelang).

Kepanitiaan juga melibatkan sejumlah unsur MPW dan MPC Pemuda Pancasila Sumut pada seksi acara, perlengkapan, konsumsi, humas, kesehatan, dokumentasi dan panitia lokal.

Berdasarkan agenda yang diumumkan panitia, Malam Renungan Suci akan dilaksanakan Rabu, 30 September 2026, bertempat di Tugu Ampera, Kampung Kolam, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Dalam keterangannya, Ketua Panitia, Dr. H. Sugiat Santoso, S.E., S.H., M.SP., menyampaikan apresiasinya kepada pimpinan MPW PP Sumut atas kepercayaan yang diberikan.

"Terima kasih kami ucapkan buat Ketua dan Sekretaris MPW atas penunjukan kami sebagai ketua panitia bersama kawan-kawan panitia lainnya. Kami akan upayakan kegiatan malam renungan suci ini berjalan dengan baik dan lancar. Sebab, kegiatan ini merupakan program unggulan yang rutin diadakan setiap tahun oleh PP Sumut," tegas Sugiat Santoso kepada wartawan di Medan, (9/9/2026).

Menurut Sugiat, kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi agenda organisasi, tetapi juga momentum untuk mengingat kembali perjalanan sejarah bangsa, sekaligus memperkuat pemahaman generasi muda terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia.

"Malam renungan ini menjadi ruang bagi kami keluarga besar PP Sumut, juga para generasi muda yang ikut, untuk mengenang sejarah, mengambil pelajaran dari perjalanan bangsa dan meneguhkan kembali semangat persatuan, wawasan kebangsaan serta kecintaan terhadap Pancasila," ujarnya.

Pemuda Pancasila Sumut, tetap dan selalu mempertahankan kegiatan ini dan dikembangkan sehingga nilai-nilai kebangsaan tidak hanya menjadi bagian dari seremoni, tetapi benar-benar hidup dalam sikap dan tindakan generasi muda.

"Sekali layar terkembang, surut kita berpantang," menjadi semangat yang diusung panitia dalam pelaksanaan Malam Renungan Suci Hari Kesaktian Pancasila MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara 2026. (REL/DAM)

Penangkapan H (43) dan SS (34), dilakukan pada Selasa (1/9) siang, setelah polisi mendapat informasi dari masyarakat, perihal aktivitas mencurigakan keduanya. Keduanya, diketahui merupakan pendatang dengan mengontrak salah satu rumah sejak Juli 2026 kemarin.

Berdasarkan hasil penyelidikan, petugas kemudian melakukan penggerebekan rumah yang ditempati keduanya. Namun, ternyata keduanya sudah menyiapkan jalur pelarian, dengan menaiki atap rumah, dan kemudian berpindah ke atap–atap rumah warga yang lain.

"Keduanya merupakan pengedar dan bandar. Saat petugas akan melakukan penangkapan, keduanya berupaya kabur dengan memanjat atap rumah yang jalur escapenya sudah mereka siapkan. Keduanya melompat dari satu atap rumah ke atap rumah yang lain sekitar 10 rumah bak spiderman," ungkap Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Kamis (10/9) pagi.

Merespon aksi nekat pelaku yang memanjat beberapa atap rumah warga untuk melarikan diri, petugas pun bergerak cepat. Beberapa petugas melakukan hal yang sama dengan memanjat atap rumah warga, dan beberapa petugas lain melakukan pengepungan di sekeliling lokasi.

Keduanya pun, kemudian berhasil diringkus di salah satu atap rumah warga, yang berjarak sekitar 20 meter dari rumah kontrakan pelaku.

"Berkat kesigapan tim, keduanya kemudian kami ringkus. Kami temukan 4 paket narkotika jenis sabu, sejumlah uang, timbangan elektrik, plastik pembungkus narkoba, dan dua unit handphone," tambah Rafli.

Aktivitas pelaku sendiri, diduga sudah berlangsung sejak dua bulan terakhir, atau sejak pelaku mengontrak rumah di lokasi penangkapan. Keduanya yang merupakan bandar dan pengedar, diduga kerap berpindah – pindah tempat dalam mengedarkan narkoba, agar jejaknya sulit dideteksi polisi.

"Kami sedang mengejar pemasok narkoba kepada kedua pelaku, kami pastikan tidak akan ada ruang sekecil apapun bagi pelaku narkoba. Narkoba bisa saja bersembunyi, tapi hukum pasti akan tetap mengejar. Untuk para pelaku bisa saja mencari celah, namun kami tidak akan mati langkah," pungkas Rafli.(DAM)