Adapun JST sopirtaksionline yang nekat mencuri alat musik dari gereja ngaku terdesak karena mau membayar cicilanmobil.

Terduga pelaku JST melakukan aksi pencurian alat alat musik, dan sejumlah barang gereja GBI Eklesia di Jalan SM Raja, Gang Gereja, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, pada Rabu (5/8/2026) lalu.

Kanit Reskrim Polsek Patumbak, Iptu Omrin Siallagan mengatakan satu orang tersangka berinisial JST (21), warga Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, ditangkap.

Tersangka, yang berprofesi sebagai sopir taksi online ternyata merupakan mantan penjaga gereja.

Omrin Siallagan mengatakan, tersangka ditangkap 5 hari setelah kejadian, tepatnya 10 Agustus kemarin, saat sedang nongkrong di kafe Kopi Kenangan, Jalan Ahmad Yani Medan.

Usai ditangkap, tersangka mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian di gereja tersebut.

Adapun barang-barang yang dicurinya mulai dari 1 unit piano digital merk yamaha MX 88, 2 gitar elektrik, 1 gitar bass merk Marcus Miller v3 warna kuning, 1 speaker beringer, 1 speaker bass, 1 mixer sound, 2 set microphone wireles, 1 gitar effect dan 1 mesin jahit.

"Termonitor pelaku sedang nongkrong di kopi kenangan di jalan Ahmad Yani dan team langsung menghampiri dan mengamankan pelaku," kata Kanit Reskrim Polsek Patumbak, Iptu Omrin Siallagan, seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Sidikalang dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 13 Agustus 2026.

Polisi menjelaskan, tersangka baru menjual 1 unit gitar dari hasil pencurian itu.

Sedangkan barang-barang lainnya belum sempat terjual, karena masih menunggu calon pembeli.

Omrin mengatakan, pengakuan tersangka nekat mencuri alat musik dan sejumlah barang di gereja karena terlilit utang.

Kemudian, dia juga diduga terdesak untuk membayar cicilan mobil pribadi yang gunakan untuk menjadi sopir taksi online.

"Baru gitar yang dijual. Uangnya untuk kebutuhan dan cicilan kredit."

Omrin mengungkapkan, pencurian di gereja bermula pada Rabu 5 Agustus lalu, EF, salah satu jemaat melihat alat musik dan sejumlah barang hilang. Kemudian, pintu belakang gereja juga rusak diduga dijebol.***

Seorang pencuri ternak lembu berinisial R, warga Huta I, Nagori Taratak Nagodang, Kecamatan Ujung Padang berhasil diringkus setelah terbukti telah melakukan aksi pencurian hewan ternak milik warga sebanyak dua kali.

Penangkapan ini menjadi bukti nyata komitmen Polres Simalungun Polda Sumatera Utara yang berintegritas dan humanis dalam melayani serta melindungi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kapolsek Bosar Maligas IPTU Sonni G. Silalahi, S.H--seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Humas polres simalungun yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 13 Agustus 2026.

Dia menjelaskan pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan ternak lembu ini merupakan hasil kerja keras dan koordinasi intensif antara Unit Reskrim Polsek Bosar Maligas bersama Unit Jahtanras Polres Simalungun yang bergerak cepat sejak laporan resmi diterima.

"Kami sangat bersyukur atas keberhasilan pengungkapan kasus pencurian ternak lembu ini. Sinergi yang solid antara Unit Reskrim Polsek Bosar Maligas dan Unit Jahtanras Polres Simalungun menghasilkan penangkapan tersangka pada hari yang sama dengan saat laporan masuk. Ini adalah wujud nyata keseriusan kami dalam melindungi hak dan harta benda masyarakat," ujar IPTU Sonni G. Silalahi.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/199/VIII/2026/SPKT/Polsek Bosar Maligas/Polres Simalungun/Polda Sumut tanggal 10 Agustus 2026, kasus ini bermula pada Sabtu, 8 Agustus 2026, sekira pukul 17.00 WIB.

Korban bernama Misrianto, seorang karyawan BUMN berusia 57 tahun, warga Huta I Sei Merbau, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, mendapati satu ekor lembu betina miliknya tidak ada di kandang yang berlokasi di Areal Perumahan Pondok Afdeling I, Kebun Tinjowan, Nagori Sei Merbau.

"Korban sudah mencari lembunya selama dua hari berturut-turut di sekitar area penggembalaan di perkebunan Afdeling I Kebun Tinjowan, namun tidak berhasil menemukannya. Baru pada hari Senin, 10 Agustus 2026, korban mendapat informasi dari anaknya bahwa lembu tersebut terlihat di Desa Sei Ajam, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara," ucap IPTU Sonni G. Silalahi.

Korban kemudian langsung menuju lokasi yang dimaksud bersama istrinya dan berhasil menemukan lembu betinanya dalam kondisi baik di kandang milik pembeli berinisial MA bernama Mariadi.

Pemilik kandang itu dengan kooperatif mempersilakan korban membawa pulang lembunya setelah korban memastikan bahwa itu memang hewan ternaknya. Korban kemudian membawa lembu tersebut pulang ke kandangnya dan segera melaporkan kejadian ini ke Polsek Bosar Maligas.

"Fakta bahwa lembu tersebut ternyata sudah berpindah tangan ke pembeli di daerah lain menunjukkan bahwa pencurian ini dilakukan secara terencana dan ada jaringan penjualan yang terorganisir. Ini yang membuat kami segera berkoordinasi dengan Unit Jahtanras Polres Simalungun untuk mengungkap pelakunya," ungkap IPTU Sonni G. Silalahi.

Setelah laporan resmi masuk pada Selasa, 11 Agustus 2026 sekira pukul 01.29 WIB, Unit Reskrim Polsek Bosar Maligas langsung melakukan cek dan olah TKP di lokasi hilangnya ternak, yakni di areal perkebunan sawit PTPN IV Tinjowan, Afdeling I, Nagori Sei Merbau.

Dari keterangan pembeli ternak berinisial MA yang sebelumnya telah diamankan di rumah korban, diperoleh ciri-ciri fisik pelaku yang menjual lembu tersebut pada Sabtu 8 Agustus 2026.***

Azhari menyampaikan klarifikasi tersebut, Kamis (13/8/2026), menyusul beredarnya pemberitaan yang menyebut Daffa Sinik diperiksa Polda Sumut terkait dugaan penggunaan dana hibah, termasuk pembelian kemeja yang disebut memiliki harga tinggi.

"Tidak ada pelaporan terhadap Ketua KORMI Sumut dan tidak ada pemeriksaan di Polda Sumatera Utara sebagaimana diberitakan. Informasi tersebut tidak benar," tegas Azhari.

Menurutnya, terkait bantuan hibah tahun anggaran 2025, seluruh pertanggungjawaban penggunaan anggaran telah disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban (LPJ) sesuai dengan penggunaan dana dan ketentuan yang berlaku.

Azhari menilai munculnya pemberitaan tersebut patut disayangkan karena berpotensi membentuk opini negatif terhadap Ketua KORMI Sumut.

Ia menduga ada pihak-pihak tertentu yang berupaya melakukan kriminalisasi dan fitnah untuk merusak nama baik Daffa Sinik.

"Kalau memang ada laporan atau pemeriksaan, tentu harus ada dasar dan sumber yang jelas. Jangan menyampaikan informasi yang belum terverifikasi karena bisa merugikan nama baik seseorang," ujarnya.

Ia juga meminta media massa mengedepankan prinsip verifikasi dan keberimbangan sebelum mempublikasikan informasi yang menyangkut tuduhan hukum terhadap seseorang.

Menurutnya, setiap informasi yang berkaitan dengan proses hukum harus didukung fakta dan sumber resmi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Azhari menambahkan, pemberitaan yang tidak didasarkan pada fakta dapat berdampak terhadap kredibilitas organisasi maupun individu yang diberitakan.

Karena itu, ia meminta semua pihak menghormati prinsip praduga tak bersalah serta tidak membangun opini berdasarkan informasi yang belum teruji kebenarannya.

"Jangan sampai informasi yang belum jelas kebenarannya kemudian berkembang menjadi seolah-olah sebuah fakta. Ini bisa merugikan banyak pihak, terutama orang yang namanya disebut dalam pemberitaan," katanya.

Ia menegaskan, klarifikasi tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat sekaligus mencegah keresahan di internal organisasi KORMI Sumut.

Sebelumnya, beredar pemberitaan yang menyebut Daffa Sinik dikabarkan dipanggil Polda Sumut untuk menjalani pemeriksaan terkait dana hibah tahun anggaran 2025. Pemberitaan tersebut juga menyebut adanya dugaan persoalan dalam pembelian kemeja.

Namun, berdasarkan klarifikasi Azhari, informasi mengenai pemanggilan dan pemeriksaan tersebut tidak sesuai dengan fakta. Hingga kini, menurutnya, tidak ada pelaporan maupun pemeriksaan terhadap Ketua KORMI Sumut sebagaimana diberitakan.

Azhari berharap seluruh pihak tidak mudah mempercayai informasi yang belum terkonfirmasi dan meminta media melakukan pengecekan langsung kepada pihak-pihak terkait sebelum menyajikan sebuah berita.

"Jangan sampai pemberitaan yang tidak benar menjadi alat untuk melakukan fitnah dan kriminalisasi. Kita harus menjaga marwah organisasi dan nama baik setiap orang dengan menyampaikan informasi berdasarkan fakta," pungkasnya. (Rel/adam)

Kejadian tersebut membuat para orang tua siswa khawatir dan mendatangi sejumlah rumah sakit tempat anak-anak mereka mendapatkan perawatan.

Para siswa yang mengalami keluhan kesehatan tersebut mendapat perawatan di Rumah Sakit Efarina Berastagi, Rumah Sakit Amanda, dan Rumah Sakit Umum (RSU) Kabanjahe. Sejumlah siswa di antaranya harus menjalani rawat inap.

Kamis (13/8/2026), pukul 20.30 Wib, Bupati Karo Antonius Ginting saat berada di RSU Kabanjahe mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dr. Sudaryono, terkait penanganan para siswa.

"Beliau tadi mengatakan agar dilakukan pelayanan terbaik dan mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat memperburuk kondisi anak-anak sekolah di SMA Negeri Berastagi dan SMA Yayasan Bersama," ujar Antonius.

Menurut Antonius, hingga kini tercatat sebanyak 260 siswa mengalami keluhan kesehatan.

Namun, jumlah tersebut masih dapat bertambah apabila terdapat data terbaru dari pihak sekolah maupun rumah sakit.

Sebagai langkah tindak lanjut, kata Antonius, Kepala BGN telah meminta agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terkait dengan penyediaan makanan MBG tersebut ditutup sementara.

"Untuk sementara SPPG ditutup. Selanjutnya kita akan mendapatkan informasi lebih lanjut terkait kejadian ini," katanya.

Salah seorang siswa SMA Negeri 1 Berastagi, Triani Br Sitepu, mengaku mengalami sakit perut dan sesak setelah menyantap makanan MBG.

"Setelah makan, sekitar tiga puluh menit kemudian saya mengalami sakit perut dan sesak. Menu yang kami makan ikan tongkol, sedangkan sayurnya kol dan wortel. Saya juga melihat teman-teman banyak yang tumbang," ujar Triani.

Sementara itu, orang tua Triani, Adriana Br Ginting, meminta agar pelaksanaan program MBG dievaluasi dan untuk sementara tidak dilanjutkan sebelum aspek keamanan makanan benar-benar dipastikan.

"Kalau bisa MBG tidak lagi dilanjutkan. Kalaupun dilanjutkan, kesehatan anak-anak harus benar-benar dijaga agar kejadian seperti ini tidak terulang dan tidak mengganggu kesehatan mereka," pungkas Adriana.

Hingga berita ini diposting, penyebab pasti para siswa mengalami keluhan kesehatan tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan dan penelusuran dari pihak terkait. (JpG)

Di sinilah Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan menjelang HUT ke-81 RI.

Tapi bayangan sidang ini sudah lebih dulu diwarnai kenangan yang tidak nyaman dari setahun lalu.

Pada Agustus 2025, setelah Presiden selesai berpidato, sejumlah anggota DPR berjoget mengikuti irama musik yang diputar dalam ruang sidang. Video itu menyebar, publik bereaksi keras, dan polemik yang semula hanya tentang ekspresi kegembiraan berkembang menjadi bagian dari gelombang kritik yang lebih luas terhadap DPR.

Lima anggota dewan — Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi NasDem, Adies Kadir dari Fraksi Golkar, serta Uya Kuya dan Eko Patrio dari Fraksi PAN — sempat dinonaktifkan sementara. Kini mereka semua sudah aktif kembali.

Ketua DPR RI Puan Maharani,Rabu, 12 Agustus 2026, berdiri di depan wartawan usai gladi kotor dan ditanya: apa yang berbeda tahun ini?

"Insyaallah nanti pada hari H kami semua akan tentu saja akan lebih introspeksi, lebih khidmat, akan lebih bisa menjaga diri kami untuk bisa lebih fokus dalam mengikuti acara kenegaraan tersebut," kata Puan--seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Dasar Desus Cerdas yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 13 Agustus 2026.

Dia menyebut insiden 2025 terjadi secara spontan karena kegembiraan, dan bukan bermaksud tidak menghormati acara kenegaraan.

Tapi janji saja tampaknya tidak cukup — panitia Sekretariat Jenderal MPR-DPR-DPD juga mengambil langkah konkret.

Mahyu, pejabat yang menangani persiapan sidang, memastikan playlist musik tahun ini diubah total: hanya lagu-lagu nasional dan daerah yang akan diputar, dan diprioritaskan hanya di luar rundown acara resmi. "Kami juga menyadari, dan kita terus-menerus evaluasi," kata Mahyu.

Dekorasi gedung pun dibuat lebih sederhana dibanding tahun sebelumnya. Sidang kali ini juga digelar 14 Agustus bukan 16 Agustus, karena 16 Agustus jatuh pada hari Minggu dan aturan mengharuskan sidang tidak dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu.***

‎‎Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG, M.Kes, diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Dr. Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP, M.M, memimpin langsung jalannya pemaparan tersebut.

Kehadiran Sekda selaku pimpinan tertinggi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo menjadi bukti dukungan nyata dalam membangun pondasi manajemen karier ASN yang profesional di lingkungan Pemkab Karo.

‎

‎Kegiatan ekspose ini dihadiri jajaran pejabat tinggi BKN Pusat, antara lain:

1. ‎Dr. Herman, M.Si (Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN);

2. ‎Diah Kusuma Ismuwardani, S.Psi., M.Si. (Sekretaris Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN);

3. ‎Dr. Samsul Hidayat, SS, M.PSDM (Direktur Pengembangan Talenta dan Karier ASN);

4. ‎Ojak Murdani, S.Sos., M.A.P. (Kepala Biro Umum);

5. ‎Wahyu Firdaus, S.T. (Direktur Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen ASN);

6. ‎Tauchid Djatmiko, S.H., M.Si. (Analis SDM Aparatur Ahli Utama);

7. ‎Dr. Janry H.U.P. Simanungkalit, S.Si., M.Si. (Kepala Kantor Regional VI BKN Medan).

‎

‎Dalam paparannya, Sekda Kabupaten Karo, Dr. Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP, MM,--seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Dinas kominfo karo yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 13 Agustus 2026 --menjelaskan secara komprehensif mengenai kebijakan dan strategi implementasi manajemen talenta. Strategi tersebut mencakup tahapan penyusunan profil talenta, pemetaan kompetensi, penilaian kinerja, hingga perencanaan suksesi jabatan yang matang.

‎"Melalui manajemen talenta ini, Pemkab Karo menegaskan komitmennya untuk membangun manajemen ASN yang profesional, objektif, dan berbasis kinerja. Kami ingin manajemen talenta menjadi pondasi utama terwujudnya birokrasi yang adaptif serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat Karo," ujar Sekda.

‎

‎Penjelasan strategis Sekda Karo diperkuat paparan teknis dari Asisten Administrasi Umum Sekdakab Karo, Mulianta Tarigan, S.Sos., bersama Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karo, Drs. Kalsium Sitepu, serta Tim Teknis BKPSDM Kabupaten Karo.

Mereka menjabarkan secara rinci mengenai instrumen penilaian, pelaksanaan teknis di lapangan, hingga kesiapan sistem digital pendukung yang akan digunakan.

‎

‎Langkah progresif Pemkab Karo ini diharapkan dapat mempercepat transformasi birokrasi daerah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.***

Semarak Haul ke-25 Syekh H. Mustafa BS Rokan dilaksanakan dalam suasana penuh khidmat dan semangat keagamaan dan dihadiri OPD dilingkup Pemkab Asahan, Instansi Vertikal dan undangan lainnya.

Kegiatan haul menjadi momentum untuk mengenang jasa, perjuangan, keteladanan dan kontribusi Syekh H. Mustafa BS Rokan dalam membangun kehidupan keagamaan serta pendidikan Islam di tengah masyarakat.

Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina dalam sambutannya menyampaikan pentingnya menjadikan kegiatan haul bukan sekadar mengenang sosok ulama yang telah wafat, tetapi juga sebagai sarana mengambil pelajaran dari perjuangan dan keteladanan beliau.

Menurutnya, ulama memiliki peran besar dalam membimbing umat, membangun akhlak, memperkuat pendidikan keagamaan serta menjaga persatuan dan kerukunan masyarakat. Nilai-nilai perjuangan tersebut hendaknya terus diwariskan kepada generasi penerus saat ini dan yang akan datang

"Semoga melalui kegiatan haul ini kita dapat mengambil hikmah dan keteladanan dari perjuangan almarhum, serta terus melanjutkan nilai-nilai kebaikan yang telah beliau tanamkan kepada umat," harap Fadly.

Semoga melalui haul ini kita dapat meneruskan perjuangan para ulama, memperkuat ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan semangat kebersamaan dalam meneruskan perjuangan Almarhum dalam penyebaran keagamaan dan menjaga kerukunan ditengah masyarakat, ungkapnya

Sementara itu, Syekh Abu Shohir dalam tausiyahnya mengajak seluruh jamaah untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT, menjaga amal ibadah dan meneladani kehidupan para ulama.

Ia mengingatkan bahwa kehidupan dunia memiliki batas waktu. Karena itu, setiap manusia hendaknya mempersiapkan bekal terbaik untuk kehidupan akhirat dengan memperbanyak amal saleh, menjaga akhlak dan memberikan manfaat bagi sesama.

"Warisan terbaik seorang ulama bukan hanya ilmu yang disampaikan, tetapi juga akhlak, keteladanan dan amal kebaikan yang terus hidup di tengah masyarakat," pesan Syekh Abu Shohir dalam tausiyahnya.(Rel)

Kegiatan yang dipimpin Camat Medan Baru Frans S.R.H. Siahaan, S.STP., M.SP., berlangsung di Jalan Iskandar Muda, Kelurahan Merdeka.

Pembagian bendera tersebut menjadi bagian dari upaya menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus mengajak masyarakat turut memeriahkan kemerdekaan yang Ke-81 Tahun RI dengan mengibarkan Bendera Merah Putih di lingkungan masing-masing.

Kegiatan turut dihadiri para lurah , kepala lingkungan (kepling), serta LPM se-Kecamatan Medan Baru.

Camat Medan Baru, Frans berharap semangat kebersamaan dan persatuan terus tumbuh di tengah-tengah masyarakat demi menjaga stabilitas , keamanan dan ketentraman, melalui momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Sinergi antara pemerintah kecamatan, TNI, Polri dan masyarakat dalam kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat semangat gotong royong serta kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia",pungkasnya. ( ATN)

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I meminta mahasiswa yang akan melakukan sidang meja hijau agar menunda hingga perguruan tinggi kembali mendapatkan akreditasinya.

Humas LLDikti Wilayah I, Armiadi menyebutkan jika ada mahasiswa yang berniat pindah perguruan tinggi itu merupakan hak pribadi. Namun perlu diingat bahwa perpindahan ke perguruan tinggi lain, mengharuskan adanya konversi nilai dari perguruan tinggi asal ke perguruan tinggi baru, termasuk dengan skripsi itu sendiri.

"Untuk itu, kami harapkan mahasiswa agar lebih selektif dalam menentukan perguruan tinggi tujuan dan memperhatikan kelengkapan dokumen seperti Surat Rekomendasi dari PT asal, KRS, KHS, maupun Transkrip Akademik Sementara," ujar Armiadi.

Sebelumnya Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Prof Ari Purbayanto mengakui telah menetapkan Universitas Darma Agung (UDA) Tidak Memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi (TMSP), sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor : 258/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/PT/VII/2026 tentang Hasil Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Darma Agung, Kota Medan yang diterbitkan pada 7 Juli 2026.

Prof Ari Purbayanto menyebut BAN-PT menetapkan UDA TMSP aakteditasi karena tidak berjalannya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di kampus milik keluarga DR TD Pardede itu.

"Selain itu, PT (UDA) juga bermasalah dalam tata kelola sehingga tata kelola Perguruan Tinggi yang naik (bertanggungjawab, transparan, akuntabel) tidak dapat diwujudkan," katanya Senin (10/8/2026) lalu.

Purbayanto meminta kepada pihak UDA harus segera memperbaiki dan menjalankan SPMI dan tata kelola yang baik, selanjutnya mengajukan akreditasi ulang dengan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi versi 4.1 yang diterbitkan oleh BAN-PT.

"Kemudian mengunggah ke Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online versi 2.0 (SAPTO 2.0) BAN-PT untuk memperoleh status akreditasi," jelasnya.(DEN)

Hal itu terungkap saat Posmetro Medan mengonfirmasi Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, Heryanta Ginting, S.Pd., diruangannya,Kamis (13/8/2026).

Dirinya mengetahui kejadian ini setelah Kepala Sekolah SD 047164 Seberaya Kec. Tiga Panah, datang dan memberitahu kalau ada siswanya yang sedang mendapatkan perawatan usai mendapatkan suntikan vaksin.

"Kami dari Dinas Pendidikan tidak mengetahui dan pemberitahuan dari Dinas Kesehatan adanya kegiatan suntik vaksin tersebut, taunya saya setelah kepala sekolah datang kemari dan memberitahukan kalau ada siswanya yang opname di rumah sakit," jelasnya

Lanjutnya sesuai dengan prosedur bahwasanya untuk kegiatan vaksinasi, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan orang tua.

"Sesuai prosedurnya, pihak sekolah harus memberitahukan jika ada kegiatan vaksin kepada orang tua, agar orang tua bisa mengetahui. Apakah bisa diberikan ijin atau tidak, karena orang tua yang paham gimana kondisi kesehatan anak, apa bisa divaksin atau tidak," terangnya.

Saat ditanyai adanya kelalaian dalam kegiatan ini, dirinya mengatakan akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pimpinan dan juga dengan pihak sekolah mengenai kejadian yang sebenarnya.

"Untuk hal ini mengenai kelalaian, ataupun sanksi atau apa pun itu kita koordinasi dulu dengan pimpinan dan kepala sekolah. Apa sebenarnya yang terjadi, sehingga kita dapat mengetahui langkah yang akan kita ambil," ungkapnya.

Dan saat ini untuk mengantisipasi kejadian yang sama, pihaknya akan memberikan surat edaran kepada seluruh sekolah SD di Karo untuk melaporkan jika ada kegiatan berbentuk vaksinasi.

"Jadi saat ini kita akan berikan surat edaran kepada seluruh sekolah SD agar wajib memberikan laporan kalau ada kegiatan di sekolah yang berbentuk kesehatan, baik itu pemberian obat, vaksin dan yang lain. Kita antisipasi kedepannya agar kejadian ini tidak terulang lagi," tegasnya.

Di hari yang sama ketika konfirmasi Kadis Kesehatan Kab.Karo, dr. Immanuel Sinuhaji, Sp.PA melalui pesan suara sekitar pukul 11.42 Wib, mengatakan pada media, saya hari ini ke Medan, konfirmasi ke Kabid P2P aja ya kebetulan Kabid berada di puskesmas Tigapanah, pungkasnya

Selanjutnya saat wartawan Posmetro Medan lanjut mengkonfirmasi Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dinas kesehatan Karo, Arie Onasis Lopiga menuturkan," Siap, tadi sudah di bilang kadis kesehatan, saya lagi dilapangan.Kita jumpa kantor aja," tutur Kabid.

Saat wartawan Posmetro Medan tiba di kantor dinas kesehatan,Kabid P2P tak kunjung datang meski sudah di konfirmasi balik.

Diketahui sebelumnya seorang siswa Sekolah Dasar Kelas V diketahui bernama Felicia Karo Sekali (11) warga Desa Seberaya Kec. Tiga Panah, Karo, diduga meninggal dunia usai mendapatkan proses vaksinasi.

Menurut keterangan yang dihimpun, korban yang merupakan siswa SD 047164 Seberaya Kec. Tiga Panah, Karo, ini mendapatkan suntikan vaksinasi pada Rabu (05/08/2026) lalu, dari tenaga medis Puskesmas Tiga Panah Dinas Kesehatan Karo.

Dan setelah itu korban mengalami peningkatan suhu badan lalu dibawa ke rumah sakit. Setelah 3 hari mendapatkan perawatan akhirnya meninggal dunia.

Atas kejadian tersebut, keluarga meminta pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pelaksanaan vaksinasi yang diterima putrinya, termasuk prosedur pemberian vaksin kepada siswa serta mekanisme pemberitahuan kepada orang tua.(JpG)

Ditemui di Kota Medan, Kamis (13/8/2026), Fajri menegaskan narasi yang menyudutkan Lokot Nasution tersebut keliru dan tidak berdasar. Ia menyebut kepemimpinan politisi yang juga Anggota DPR RI itu justru membawa wajah baru dan lebih segar bagi Demokrat Sumut.

"Demokrat Sumatera Utara yang dipimpin Pak Lokot Nasution selama ini itu sebenarnya menunjukkan Demokrat yang lebih fleksibel dewasa ini, modern," ujar Fajri.

Ia menilai regenerasi menjadi bukti nyata keberhasilan kepemimpinan Lokot. Komposisi kader Demokrat Sumut saat ini, kata Fajri, didominasi kaum muda dan generasi milenial yang terus bergabung memperkuat struktur partai di daerah.

Terkait tudingan Lokot lebih sering berada di Jakarta, Fajri menegaskan hal itu tak lepas dari posisi Lokot sebagai Anggota DPR RI. Namun, ujarnya, hal tersebut tidak menghalangi Lokot menjalankan tugas sebagai Ketua DPD Demokrat Sumut dengan baik.

"Beliau ini selama berada di Sumatera Utara itu selalu turun ke lapangan, selalu turun menjumpai masyarakat," tegasnya.

Fajri menyebut pernyataannya bukan tanpa data. Ia mengungkap, melalui akun media sosial pribadi Lokot Nasution, publik dapat melihat sendiri sejumlah program dari APBN yang dibawa Lokot untuk membantu masyarakat Sumut.

Ia menegaskan, program-program tersebut tidak hanya menyasar empat daerah pemilihan (dapil) Lokot di DPR RI, yakni Medan, Deli Serdang, dan sekitarnya, melainkan meluas hingga ke Langkat dan Sibolga.

"Ini menunjukkan bagaimana Lokot bukan hanya sebagai anggota DPR RI yang mewakili dapilnya, tapi mewakili Sumatera Utara. Itulah yang sebenar-benarnya pemimpin," tegas Fajri.

Fajri pun mengkritik keras narasi yang berusaha membusukkan sosok Lokot Nasution. Menurutnya, narasi tersebut justru menunjukkan kelemahan cara berpikir sebagian kalangan internal yang enggan menerima figur pemimpin berskala nasional namun tetap peduli pada daerah.

"Kita mengkerdilkan itu dengan cara hanya memilih pemimpin yang berpikir di daerah, tapi belum tentu berbuat untuk daerah. Kali ini kita punya pemimpin yang berpikir nasional, bekerja secara nasional, tapi mampu berpikir untuk daerah, kita malah merongrong atau berusaha merusak beliau. Ini pemikiran yang keliru," ujar Fajri.

Dari sisi capaian elektoral, Fajri menuturkan perolehan kursi Demokrat di DPR RI dari dapil Sumut tetap bertahan di angka empat kursi pada Pemilu terakhir. Sementara di tingkat kabupaten/kota, capaian relatif stabil meski ada penurunan di sejumlah daerah dan peningkatan di daerah lain.

Adapun di DPRD Provinsi Sumut, Fajri mengakui adanya penurunan kursi dari sembilan menjadi lima. Namun ia meminta publik memahami konteksnya, yakni dua anggota DPRD Provinsi dari Demokrat sebelumnya meninggal dunia sehingga proses regenerasi kandidat belum matang saat Pemilu berlangsung.

"Kita tidak bisa juga menyalahkan Pak Lokot. Beliau pada waktu itu masa transisi, baru memimpin sudah mengikuti pemilihan umum legislatif," ujarnya.

Fajri lantas menyoroti prestasi Demokrat Sumut di ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Presiden. Ia mengungkap, dari 33 kabupaten/kota di Sumut, 19 daerah yang diusung dan didukung Demokrat berhasil memenangkan kontestasi Pilkada, termasuk kemenangan Gubernur Bobby Nasution.

Demokrat Sumut di bawah Lokot Nasution, lanjut Fajri, juga berkontribusi mengantarkan kemenangan Presiden Prabowo Subianto di Sumut pada Pemilu Presiden.

"Saya pikir Demokrat di bawah kepemimpinan Pak Lokot Nasution, Demokrat Sumatera Utara sudah cukup baik. Kalau kita memberikan waktu dan kesempatan lagi, saya pikir lonjakan prestasi Demokrat ini nanti akan semakin luar biasa," tegasnya.

Fajri menegaskan, meski saat ini Demokrat Sumut berada di posisi lima atau enam besar perolehan suara, ia optimistis partainya mampu menembus tiga besar partai politik dengan perolehan suara terbesar di Sumut ke depan, dengan syarat kepemimpinan Lokot Nasution dilanjutkan.

Ia menuturkan, sebagai representasi generasi muda dan milenial Sumut, dirinya menginginkan iklim politik yang sehat, tidak terkekang oleh sekat usia maupun stigma bahwa anak muda tak punya pengalaman dan kapasitas berpikir luas.

"Demi Demokrat Sumatera Utara yang nasionalis, religius, dan berbuat jauh lebih baik lagi untuk Sumatera Utara, saya pikir Demokrat Sumatera Utara ini butuh sosok Bapak Haji Muhammad Lokot Nasution," pungkas Fajri Akbar.(RED)

Perselisihan diduga berkaitan dengan sengketa kepemilikan lahan tempat usaha itu berdiri dan sempat memicu kekhawatiran akan terjadinya bentrokan.

Polsek Sunggal menerima laporan warga melalui layanan 110 sekitar pukul 01.20 WIB.

Petugas kemudian mendatangi lokasi bersama unsur kepala lingkungan dan menemukan sekitar 30 orang dari dua kelompok yang berselisih.

Sejumlah personel Brimob Polda Sumut, Sat Samapta Polrestabes Medan, dan tim JCS juga berada di lokasi untuk membantu pengamanan.

Kapolsek Sunggal Kompol M. Yunus Tarigan turun langsung ke lokasi dan meminta massa yang bukan warga Kecamatan Medan Sunggal meninggalkan area tersebut.

Setelah diberikan imbauan, sebagian besar massa membubarkan diri, sementara sejumlah orang dari salah satu pihak masih bertahan di dalam area lahan yang disengketakan.

Polisi tetap melakukan pengamanan hingga situasi dinilai kondusif.

Sengketa ini --seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Sekilas sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 13 Agustus 2026 --diketahui melibatkan dua pihak yang sama-sama mengklaim memiliki dasar kepemilikan atas lahan.

Salah satu pihak disebut memegang Surat Keterangan Tanah, sedangkan pihak lainnya mengantongi sejumlah Sertifikat Hak Milik.

Hingga kini, persoalan kepemilikan lahan tersebut masih dalam proses sengketa.***

Menurut jaksa, terdakwa terbukti membunuh dan membuang bayi hasil hubungan gelap menggunakan kotak kardus di belakang rumah majikannya.

Rumah majikan Siti tersebut, tepat di No B9 Kompleks Bilal Prima, Jalan Bilal, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Sumatera Utara.

Sidang agenda tuntutan dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Medan, Emmy Khairani Siregar. Sidang berlangsung di ruang Kartika Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (13/8/2026).

"Menuntut, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Siti Aisah dengan pidana penjara selama 10 tahun," ucap jaksa Emmy, saat membacakan amar tuntutan.

Tidak hanya hukuman badan, Siti yang merupakan warga Dusun XIII Desa Pulau Gambar, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai itu, juga dituntut membayar denda Rp 300 juta.

"Denda harus dibayar dalam waktu satu bulan. Jika dalam waktu tersebut denda tidak dibayar, kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang untuk melunasi denda. Apabila terdakwa tidak memiliki kekayaan atau pendapatan yang mencukupi atau tak memungkinkan untuk membayar denda, maka diganti pidana (subsider) 100 hari penjara," tambah Emmy.

Menurut jaksa, perbuatan Siti telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 80 ayat (4) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2002 diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Setelah mendengar tuntutan jaksa, majelis hakim yang dipimpin Mohammad Yusafrihardi Girsang memberikan kesempatan kepada Siti dan penasihat hukumnya (PH) untuk menyampaikan nota pembelaan (pleidoi) pada Kamis (20/8/2026) mendatang.

Diketahui Siti Aisah didakwa membunuh dan membuang bayi menggunakan kardus di belakang rumah majikannya di No. B9 Kompleks Bilal Prima, Jalan Bilal, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur.

Penemuan mayat bayi laki-laki di belakang rumah majikanya tersebut, sempat menghebohkan warga. Bayi yang baru saja lahir itu ditemukan di dalam kotak.

Penemuan itu lalu dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tak lama setelah penemuan itu, polisi bisa mendeteksi pelaku pembuangan yang juga merupakan orang tua bayi tersebut.

Bayi tersebut ditemukan, Selasa (10/2/2026) pagi. Mayat bayi itu pertama kali ditemukan oleh seorang asisten rumah tangga (ART) yang bekerja di rumah tempat bayi tersebut ditemukan.

Mayat bayi itu ternyata dibuang oleh ibunya bernama Siti. Ibunya merupakan seorang ART di rumah tersebut atau rekan dari ART yang pertama kali menemukan mayat bayi itu. Bayi dibuangnya di belakang rumah tempat ia tinggal, tapi di dalam kotak.

Petugas kepolisian pun menyelidiki penemuan bayi itu dan menginterogasi sejumlah orang yang berada di komplek tersebut. Saat penyelidikan itu, polisi menemukan bercak darah di pakaian Siti dan di dalam kamar mandi rumah tersebut.

Berdasarkan pengakuan rekan ART tersebut, Siti memang pergi ke kamar mandi sekira pukul 03.30 WIB dengan alasan ingin buang air besar. Ternyata saat itulah Siti melahirkan bayinya. Setelah itu, bayi itu diletakkannya di belakang rumah majikannya.

Kemudian, Siti diinterogasi, benar dia telah melahirkan bayi sekitar pukul 03.30 WIB di kamar mandi tanpa pertolongan orang lain. Menurut keterangan Siti, bayi tersebut meninggal dunia.

Berdasarkan pengakuan Siti, bayi tersebut merupakan hasil hubungan gelap dengan pacarnya.

Pelaku sudah bekerja di rumah itu sejak Juli 2025. Selama ini, pelaku berupaya menutupi soal kehamilannya, sehingga majikannya atau rekannya tidak mengetahui Siti dalam keadaan hamil.

Setelah bayi tersebut ditemukan, kemudian bayi itu dibawa ke RS Bhayangkara Medan untuk diautopsi. Selain itu, pelaku juga dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan.(DetikSumut)

Kegiatan yang berlangsung tersebut dipimpin Kapolsek Tiganderket AKP E. Hendrik Tarigan bersama Bhabinkamtibmas Aiptu Legio dan Kanit Propam Aipda Abdi Ginting. Sambang dilakukan bertepatan dengan aktivitas pekan Desa Tiganderket yang ramai dikunjungi masyarakat.

Dalam kegiatan itu, personel Polsek Tiganderket berinteraksi langsung dengan warga untuk menyerap informasi terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus mengantisipasi potensi gangguan yang dapat terjadi di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat.

Kapolsek Tiganderket AKP E. Hendrik Tarigan --seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @polres karo yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 13 Agustus 2026 --mengatakan, kegiatan sambang dan patroli merupakan bagian dari upaya cooling system untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif di tengah masyarakat.

"Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Jika menemukan adanya gangguan kamtibmas atau membutuhkan bantuan kepolisian, masyarakat dapat segera menghubungi petugas maupun Bhabinkamtibmas," ujar AKP E. Hendrik Tarigan.

Selain menyampaikan pesan-pesan kamtibmas, personel juga mensosialisasikan nomor kontak dinas kepada masyarakat agar komunikasi dan koordinasi dengan kepolisian dapat dilakukan dengan cepat ketika dibutuhkan.

Melalui kegiatan tersebut, Polsek Tiganderket berharap kehadiran Bhabinkamtibmas semakin dikenal dan dekat dengan masyarakat, sehingga tercipta hubungan yang harmonis serta situasi kamtibmas yang aman, nyaman dan kondusif di wilayah hukum Polsek Tiganderket.

Hal itu menjadi topik bahasan utama dalam rapat dengar pendapat pembahasan revisi Perda RTRW Provinsi Sumatera Utara yang digelar di DPRD Sumut, Kamis (13/8/2026). Rapat dipimpin Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumut, Darma Putra Rangkuti, didampingi anggota Bapemperda Yahdi Khoir Harahap, Aripay Tambunan, dan Mikael T Purba.

Dalam pembahasan tersebut, DPRD menemukan sejumlah perbedaan data yang tercantum dalam rancangan revisi RTRW, mulai dari perubahan kebijakan hingga perbedaan luasan wilayah berdasarkan data dari berbagai instansi.

Menurut Darma yang dikenal punya basis konstituen kuat di Simalungun dan Pematangsiantar itu, salah satu isu yang menjadi perhatian adalah perubahan status empat pulau yang sebelumnya masuk dalam wilayah Sumatera Utara, tetapi dalam kebijakan terbaru tercatat sebagai bagian dari wilayah administrasi Aceh.

Selain itu, terdapat perbedaan data mengenai luas kawasan yang bersumber dari sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta instansi yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.

"Yang pertama ada perubahan kebijakan terkait empat pulau. Kemudian ada perbedaan jumlah dan luasan wilayah berdasarkan data Kementerian Kehutanan, lingkungan hidup, BPN maupun Perkim. Karena itu, data-data tersebut harus disinkronkan terlebih dahulu," kata Darma.

Ia menegaskan, DPRD Sumut tidak ingin revisi RTRW hanya menjadi proses administratif tanpa didukung data yang valid. Menurutnya, penyamaan persepsi dan sinkronisasi data dengan kementerian terkait harus dilakukan agar seluruh informasi yang menjadi dasar penyusunan kebijakan memiliki rujukan yang sama.

Dalam rapat tersebut, muncul data awal yang menunjukkan adanya perubahan kawasan hutan di Sumatera Utara sepanjang periode 2021 hingga 2025 yang mencapai sekitar 49.259 hektare. Namun, angka tersebut masih bersifat sementara dan memerlukan verifikasi lebih lanjut.

"Jumlah pastinya masih dalam proses sinkronisasi. Tadi ada angka sekitar 49 ribu hektare, tetapi nanti kita akan konfirmasi lagi kepada Kementerian Kehutanan, dinas Perkim, dan instansi terkait," ujarnya.

Darma menjelaskan, revisi RTRW memiliki konsekuensi yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar perubahan batas wilayah. Dokumen tersebut akan menjadi pedoman pembangunan daerah dalam jangka panjang, sehingga setiap kawasan harus ditetapkan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Ia mencontohkan kawasan hutan yang tidak dapat dialihkan begitu saja menjadi kawasan perkebunan, permukiman, maupun fasilitas lainnya tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sebaliknya, apabila terdapat kawasan yang secara faktual mengalami perubahan dan memang memerlukan penyesuaian fungsi, proses perubahan itu harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Tujuannya memastikan tata ruang kita sesuai dengan fungsinya. Kalau kawasan hutan, tentu tidak boleh dibangun kebun, perumahan, dan fasilitas lain sembarangan. Kalau memang berdasarkan ketentuan perlu perubahan menjadi areal penggunaan lain, itu harus dilakukan melalui proses yang benar," tegasnya.

Dalam pemaparan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Sumatera Utara, pola ruang dalam RTRW dibagi menjadi dua kategori utama, yakni kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kawasan lindung mencakup kawasan perlindungan, termasuk hutan lindung berdasarkan peta kawasan hutan terbaru serta kawasan konservasi. Sementara itu, kawasan budidaya meliputi kawasan hutan produksi, pertanian, permukiman, kawasan industri, hingga kawasan transportasi.

Penyusunan RTRW juga mempertimbangkan berbagai aspek sektoral. Untuk sektor pertanian, misalnya, pemerintah memasukkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) sebagai salah satu acuan utama. Sementara pada sektor perkebunan, pemerintah melakukan pemadanan data dengan informasi kependudukan, data BPN, dan berbagai data sektoral lainnya.

Evaluasi juga dilakukan terhadap rencana pengembangan kawasan permukiman di tingkat kabupaten dan kota agar kebijakan tata ruang provinsi dapat terintegrasi dengan perencanaan daerah.

Selain itu, sejumlah kawasan strategis turut menjadi perhatian dalam revisi RTRW, antara lain kawasan ekonomi khusus, kawasan industri Kuala Tanjung, kawasan industri lainnya, kawasan reklamasi, serta kawasan transportasi, termasuk pengembangan bandar udara di Sumatera Utara.

Beberapa ketentuan khusus juga dimasukkan ke dalam rancangan revisi, seperti pengaturan kawasan rawan bencana, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertambangan, serta perlindungan lahan pertanian.

Meski pembahasannya terus berjalan, Darma mengakui proses revisi RTRW masih membutuhkan waktu yang cukup panjang. Setelah sinkronisasi dengan pemerintah pusat selesai, DPRD dan pemerintah provinsi masih harus menyesuaikannya dengan RTRW di tingkat kabupaten dan kota.

"Ini masih panjang prosesnya. Kita belum melakukan sinkronisasi dengan RTRW kabupaten/kota. Nanti kita akan turun lagi ke kabupaten/kota untuk memastikan semuanya selaras," katanya.

DPRD berharap revisi RTRW Sumatera Utara tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan semata, melainkan menjadi instrumen yang mampu menciptakan pembangunan yang tertib, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Dengan tata ruang yang terintegrasi dan didukung data yang akurat, pembangunan infrastruktur, kawasan permukiman, pertanian, industri, hingga upaya perlindungan lingkungan diharapkan dapat berjalan secara seimbang.

"RTRW ini harus menjadi dasar pembangunan Sumatera Utara ke depan. Karena itu, datanya harus benar, kebijakannya harus sinkron, dan pemanfaatan ruangnya harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," pungkas Darma.

Diduga, oknum sekuriti perusahaan melempari massa dengan batu, melepaskan anjing, dan melakukan intimidasi. Akibatnya, lima warga mengalami luka-luka dan dua unit mobil rusak parah.

Kronologi kejadian bermula saat massa dari 17 kelompok tani menggelar aksi menuntut hak atas tanah. Menurut laporan, aksi tersebut kemudian dihadang oleh oknum securiti PT BSP dengan cara anarkis.

Mereka diduga melempari massa secara bertubi-tubi, melepaskan anjing untuk menghalau petani, serta menghancurkan kendaraan milik warga.

Korban tercatat lima orang mengalami luka akibat lemparan batu. Dua unit mobil roda empat juga rusak berat karena dihantam batu. Salah satu korban adalah wartawan yang bertugas di wilayah Asahan, Andre Hasibuan.

Saat meliput aksi dia diduga diserang. Hidungnya robek dan berdarah hingga harus dibalut. Pimpinan umum media tempat korban bertugas, Elizaro Lase, mengecam keras peristiwa tersebut. Ia menyebut tindakan itu sebagai kejahatan terhadap rakyat, bukan pengamanan.

"Saya gemes! Petani menuntut hak, kok malah dipukuli, dilempar batu, dikejar anjing?!" ujar Elizaro Lase.

Ia meminta Kapolres Asahan segera menangkap oknum sekuriti PT BSP yang diduga melakukan kekerasan, serta menjerat mereka dengan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama-sama dan Pasal 351 KUHP, tentang penganiayaan.

Direksi PT BSP juga diminta diperiksa untuk mengetahui apakah tindakan itu merupakan perintah perusahaan.

Kepada Bupati Asahan dan DPRD Asahan, Elizaro Lase meminta evaluasi dan penghentian pembinaan terhadap PT BSP. Jika perusahaan tidak mampu mengamankan situasi secara humanis, izin operasionalnya diminta dicabut. Ia juga meminta Kapolda Sumut dan Kapolri menurunkan tim investigasi agar kasus ini tidak didiamkan.

Tuntutan yang disampaikan massa antara lain: tangkap dan proses hukum oknum securiti PT BSP yang diduga pelaku,

PT BSP bertanggung jawab atas biaya pengobatan lima korban luka dan ganti rugi dua mobil yang rusak, serta selesaikan konflik agraria secara adil dan kembalikan tanah kepada petani.

Elizaro Lase menekankan perlindungan kemerdekaan pers. Ia meminta penangkapan pelaku dalam 1x24 jam dengan menjerat UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta pasal-pasal KUHP terkait kekerasan. PT BSP diminta bertanggung jawab penuh atas pengobatan, ganti rugi, dan menyerahkan pelaku.

"Yang memukul wartawan berarti takut kebenarannya terbongkar. Kami tidak akan berhenti sampai kebenaran itu menang," tegas Elizaro Lase.

Pasal-pasal yang diduga dilanggar mencakup UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 170 dan 406 KUHP, serta ketentuan terkait penggunaan anjing yang seharusnya hanya untuk tugas resmi kepolisian.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari PT BSP, Polres Asahan, maupun pihak terkait lainnya.(KPN/Rel)

Dalam amanatnya, --seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Korem Pantai Timur yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 13 Agustus 2026 -- Danrem 022/PT menekankan bahwa alih tugas merupakan bagian dari dinamika pembinaan personel. "Pergantian jabatan hendaknya menjadi momentum untuk melanjutkan hal-hal positif yang telah dirintis sekaligus menghadirkan inovasi dan semangat baru dalam pengabdian," ujar Kolonel Inf Sandi Kamidianto.

Danrem berpesan kepada Letkol Inf Wahidin Sobar untuk segera beradaptasi dan membangun sinergi yang solid bersama Pemerintah Daerah, Polri, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat.

"Tingkatkan pembinaan teritorial dan kepekaan terhadap dinamika situasi di wilayah," lanjut Danrem.

Kepada Letkol Arh Agung Pujiantoro dan Letkol Arm Reynold Christian Siregar, Danrem memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya atas loyalitas, dedikasi, serta kontribusi selama bertugas di jajaran Korem 022/PT.

"Selamat mengemban amanah di tempat tugas yang baru, semoga pengalaman di Korem 022/PT menjadi bekal berharga," pungkasnya.***

Kunjungan tersebut dilakukan di rumah sakit tempat para korban mendapatkan penanganan medis intensif, guna memastikan kondisi kesehatan mereka terpantau dengan baik sekaligus memberikan dukungan moril kepada para siswa dan keluarga.

Dalam kesempatan itu, Kapolres, Dandim dan Bupati Karo menyapa para korban serta keluarga untuk memberikan semangat dan ketenangan, sembari memastikan seluruh proses medis berjalan optimal.

Pihak kepolisian saat ini juga masih mendalami kejadian tersebut guna mengetahui kepastian penyebab insiden yang menimpa para pelajar ini. ( Dam )

Di antara 131 orang yang berada di atas kapal, sejumlah penumpang terkonfirmasi berasal dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Berdasarkan dokumen daftar manifes evakuasi penumpang KMP Putri Yasmin yang berhasil diselamatkan oleh KMP Portlink II, berikut identitas warga asal Sumba yang masuk dalam daftar korban selamat, seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Sumba tv yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Kamis 13 Agustus 2026.

Jefriyanus Tanggu Dedo (Laki-laki, lahir 27 November 2003) — Alamat: Sumba

Nangto (Laki-laki, lahir 28 April 2006) — Alamat: Sumba Timur

Dominggus Djami (Laki-laki, lahir 7 Agustus 1989) — Alamat: Patawang, Sumba Timur

Perlin Banaku Kahi SE (Perempuan, lahir 18 Februari 1990) — Alamat: Prai Paha, Sumba Timur

Oktavia Warni Samuel (Perempuan, lahir 20 Agustus 1968) — Alamat: Patawang, Sumba Timur

Ferly Reru Manggurima (Laki-laki, lahir 2 Desember 2000) — Alamat: Praibakul, Sumba Timur

Kronologi Kebakaran dan Kepanikan di Tengah Laut

Peristiwa kebakaran terjadi di perairan lepas pantai Sekotong sekitar pukul 04.15 WITA. Asap tebal mendadak membumbung dan memenuhi area kapal, memicu kepanikan meluas di antara para penumpang. Dalam rekaman video berdurasi 50 detik yang beredar di media sosial, para penumpang terlihat telah mengenakan jaket keselamatan sambil memanjatkan doa di tengah kepasrahan.

Laporan darurat pertama kali diterima Kantor SAR Mataram pada pukul 04.39 WITA dari Nakhoda RB 220 Mataram, Nurdin. Titik api diperkirakan muncul pada koordinat 8°43'12.37"S - 115°47'35.93"E, berjarak kurang lebih 16,84 mil laut dari posisi kapal penyelamat.

Operasi Penyelamatan Gabungan Skala Besar

Menanggapi laporan tersebut, tim SAR gabungan bergerak cepat dari markas pukul 04.45 WITA dan tiba di lokasi kejadian pada pukul 05.10 WITA. Kepala Kantor SAR Mataram, Muhamad Hariyadi, menegaskan bahwa keselamatan seluruh jiwa menjadi prioritas utama.

Operasi evakuasi melibatkan sinergi lintas instansi dan berbagai armada:

Armada Utama SAR: Mengerahkan KN 220 Mataram, Rigid Inflatable Boat (RIB), Rigid Buoyancy Boat (RBB), serta KN SAR Arjuna dari Kantor SAR Denpasar.

Pantauan Udara: Dikerahkan helikopter milik SGi Air Bali untuk memaksimalkan pantauan udara.

Sinergi Lintas Instansi: Bantuan penuh dari TNI AL (KAL Lembar), Polairud, Polres Lombok Barat, Syahbandar Pelabuhan Lembar, KMP PortLink II, kapal yacht yang melintas, serta nelayan lokal Sekotong.

Total Penumpang dan Kondisi Evakuasi

Data manifes resmi mencatat kapal membawa total 131 orang, terdiri atas 114 penumpang (44 sopir/penumpang kendaraan, 53 penumpang kendaraan roda dua, 17 pejalan kaki) dan 17 orang awak kapal termasuk nakhoda.

Seluruh penumpang dan kru berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan kapal bantuan menuju Pelabuhan Padangbai di Bali dan Pelabuhan Lembar di Lombok.***

Operasi tersebut melibatkan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Direktorat Interdiksi Narkotika Bea Cukai, Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Utara, Bea Cukai Teluk Nibung melalui Kapal Patroli BC 15031, Tim Khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, serta Polres Tanjung Balai.

Plt. Direktur Interdiksi Narkotika Bea Cukai, Erwin Situmorang, mengatakan bahwa keberhasilan penindakan tersebut merupakan hasil sinergi yang telah terjalin secara berkelanjutan antara Bea Cukai dan Polri dalam memperkuat pengawasan di wilayah perairan yang rawan dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan narkotika.

Pengungkapan kasus bermula dari pertukaran informasi dan pelaksanaan operasi gabungan secara berkelanjutan antara Bea Cukai Teluk Nibung dengan Tim Khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Berdasarkan hasil analisis bersama, tim melakukan patroli laut menggunakan Kapal Patroli BC 15031 di wilayah pengawasan Bea Cukai Teluk Nibung.

Pada Kamis (23/7) sekitar pukul 04.50 WIB, tim mendeteksi aktivitas mencurigakan dari sebuah sampan nelayan berwarna cokelat tanpa nama yang diduga berasal dari Malaysia dengan tiga orang di dalamnya.

Saat dilakukan penghentian dan pemeriksaan, petugas menemukan dua karung plastik putih yang masing-masing berisi 15 bungkus kemasan teh Tiongkok merek Guan Yin Wang berwarna kuning yang diduga berisi methamphetamine.

Total barang bukti yang ditemukan mencapai 30 bungkus dengan berat sekitar 30.000 gram atau 30 kilogram.

"Saat proses penghentian berlangsung, dua orang yang berada di atas sampan melarikan diri dengan cara terjun ke laut menuju arah pantai. Sementara itu, seorang pelaku berhasil diamankan bersama barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pengujian awal menggunakan alat identifikasi narkotika Rigaku menunjukkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina atau sabu," jelas Erwin.

Secara keseluruhan, tim gabungan berhasil mengamankan sekitar 30.000 gram (30 kilogram) sabu. Penindakan ini diperkirakan telah menyelamatkan sekitar 150.000 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika serta mencegah potensi kerugian sosial dan ekonomi akibat peredaran gelap narkotika senilai Rp239.844.000.000.

Selanjutnya, petugas membawa pelaku beserta barang bukti ke Pangkalan Patroli Laut Bea Cukai Teluk Nibung untuk menjalani proses penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Erwin menegaskan bahwa jalur laut di kawasan timur Sumatera masih menjadi salah satu rute yang kerap dimanfaatkan jaringan narkotika internasional sehingga memerlukan pengawasan yang konsisten dan kolaboratif.

"Pengawasan di wilayah perairan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Melalui pertukaran informasi, patroli bersama, dan operasi terpadu, Bea Cukai dan Polri terus berupaya mencegah narkotika masuk ke Indonesia. Setiap penyelundupan yang berhasil kami gagalkan merupakan bentuk perlindungan nyata terhadap masyarakat, sekaligus upaya menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pembangunan nasional," tambah Erwin.

Bea Cukai bersama Polri berkomitmen untuk terus mengawasi jalur-jalur rawan penyelundupan melalui pendekatan berbasis intelijen, patroli laut, serta kerja sama lintas instansi. Sinergi tersebut diharapkan dapat mempersempit ruang gerak jaringan narkotika internasional sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman peredaran gelap narkotika.***