Tiket final gagal dipesan Timnas Indonesia U-19 meski tampil merepotkan sepanjang laga. Adapun Australia U-19 akan berhadapan dengan Thailand U-19 di partai puncak.

Permainan berlangsung sama kuat di awal babak pertama. Tim berjuluk The Young Socceroos cukup kesulitan mengembangkan permainan.

Serangan pertama Australia U-19 baru terjadi di menit ke-18. Namun sayang, tembakan Alexander Garbowski belum mengarah ke gawang.

Hanya satu menit berselang, giliran Timnas Indonesia U-19 yang balik menebar ancaman. Namun upaya Matthew Baker juga masih belum membuahkan hasil.

Selanjutnya, Garuda Muda mampu mendikte jalannya permainan. Akan tetapi, serangan-serangan Timnas Indonesia U-19 terus-terusan dimentahkan Australia U-19.

Tembakan Isfandyar Abdillah di menit ke-22 berhasil diblok lawan, sedangkan tembakan Arkhan Kaka belum tepat mengarah ke gawang. Namun pada menit ke-33, Australia berhasil melepaskan tembakan tepat sasaran pertama di laga ini melalui kaki Haine Eimes.

Memasuki menit ke-40, giliran Australia yang merebut kembali kendali permainan. Namun jala gawang kedua tim masih belum bergetar terlebih wasit hanya memberi menit tambahan sebanyak satu menit.

Australia mendominasi jalannya pertandingan di babak kedua. Namun peluang Australia tidak membahayakan gawang Dafa Algasemi.

Justru Timnas Indonesia U-19 yang menebar teror di babak kedua. Arkhan Kaka sempat mendapat peluang emas di mulut gawang Australia U-19 pada menit ke-67.

Namun sayang, Arkhan Kaka tampak tidak siap menerima umpan. Bola memantul dari kaki Arkhan Kaka ke sisi kanan gawang Australia U-19.

Australia U-19 tampak cukup frustrasi membongkar pertahanan Timnas Indonesia U-19. Tim besutan Trevor Morgan lantas mengambil inisiatif dengan melakukan tembakan dari luar kotak penalti.

Beruntung bagi Timnas Indonesia U-19, tembakan Haine Eames masih berhasil ditepis Dafa Algasemi. Memasuki menit ke-80, Timnas Indonesia U-19 kembali mendapat peluang emas melalui aksi Dimas Adi namun tembakannya juga masih melebar.

Timnas Indonesia U-19 mampu tampil menekan di penghujung babak kedua melalui skema serangan balik. Namun sayang, Timnas Indonesia U-19 malah harus kebobolan dengan menyakitkan di menit ke-90.

Dafa Algasemi harus memungut bola dari gawangnya seusai Marcus Edward Neill lolos dari perangkap offside dan menceploskan bola dengan dingin. Skor 1-0 untuk tim tamu pun bertahan hingga usai.

Atas hasil ini, perjuangan anak asuh Nova Arianto lantas berlanjut ke perebutan juara ketiga di mana mereka akan menghadapi Kamboja U-19, sedangkan Australia U-19 berjumpa Thailand di partai puncak. (Inilah.Com)

Penutupan kegiatan dilaksanakan bersama peserta yang mengikuti secara langsung maupun daring.

Dalam sambutannya, Fakhrul menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan, Khairul Azmi, yang berhalangan hadir karena tugas.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan materi dan berbagi pengalaman selama pelaksanaan bimtek.

Fakhrul berharap ilmu dan pemahaman yang diperoleh peserta selama kegiatan dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari serta dibagikan kepada rekan kerja lainnya.

Menurutnya, peningkatan kompetensi pelaku jasa konstruksi sangat penting untuk mendukung penyelenggaraan konstruksi yang berkualitas dan berkeselamatan.

Melalui kegiatan ini, Dinas SDABMBK Kota Medan berharap kemampuan badan usaha jasa konstruksi dalam menerapkan aspek keselamatan kerja semakin meningkat, sehingga target zero accident pada setiap pelaksanaan proyek konstruksi di Kota Medan dapat tercapai. Dengan mengucap syukur, kegiatan Bimtek Badan Usaha Jasa Konstruksi resmi ditutup",pungkasnya.(ATN)

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ironi yang harus segera dibenahi melalui kebijakan distribusi yang lebih berpihak kepada daerah produsen.

Pernyataan itu disampaikan Bobby saat membuka Pekan Inovasi dan Investasi Sumatera Utara (PISU) 2026 ke-12 yang dirangkai dengan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Open Stage Parapat, Kabupaten Simalungun, Kamis (11/6/2026).

"Kita daerah penghasil sawit, tetapi masih ada persoalan ketersediaan minyak goreng. Kalau kata pepatah ibarat tikus mati dilumbung padi. Ini menjadi perhatian yang harus dicari solusinya agar distribusi lebih berpihak kepada daerah penghasil," kata Bobby.

Menurut Bobby, kondisi tersebut menjadi ironi karena banyak perusahaan sawit dan minyak goreng besar justru beroperasi di Sumatera Utara. Ia menyinggung hasil pengumuman pemerintah terkait perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam distribusi minyak goreng, dimana sebagian besar perusahaan tersebut berasal dari Sumatera Utara.

Karena itu, Pemprov Sumut sedang mengkaji skema agar sebagian produksi minyak sawit mentah (CPO) dapat dimanfaatkan langsung untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng masyarakat di daerah penghasil.

Bobby mengungkapkan pihaknya telah berdiskusi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengenai kemungkinan penerapan kebijakan serupa Domestic Market Obligation (DMO) yang selama ini berlaku secara nasional untuk CPO.

Menurutnya, selama ini distribusi minyak goreng cenderung mengikuti wilayah dengan harga yang lebih tinggi, seperti Pulau Jawa dan kawasan Indonesia Timur. Akibatnya, daerah penghasil sawit justru kerap mengalami kesulitan mendapatkan pasokan minyak goreng.

"Jangan sampai kita sebagai daerah penghasil malah kesulitan mencari minyak goreng. Ini yang sedang kami pikirkan solusinya," ujarnya.

Bobby kemudian mengusulkan adanya skema khusus bagi daerah penghasil yang disebutnya sebagai Domestic Market Obligation Daerah (DMOD). Melalui skema tersebut, sebagian kuota DMO nasional yang berasal dari daerah penghasil dapat diwajibkan untuk diolah dan dipasarkan kembali di wilayah asal produksi.

Sebagai contoh, jika suatu daerah seperti Deli Serdang menghasilkan CPO, maka sebagian dari kuota DMO yang telah ditetapkan pemerintah pusat dapat diwajibkan untuk diolah menjadi minyak goreng dan dipasarkan terlebih dahulu di wilayah Deli Serdang.

Namun, Bobby menegaskan skema tersebut harus dijalankan secara transparan dan tidak boleh melibatkan perusahaan yang saling terafiliasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya, pengelolaan distribusi dapat dilakukan melalui BUMD yang bertugas menampung dan menyalurkan minyak goreng hasil pengolahan tersebut.

Ia meyakini langkah tersebut dapat membantu menjamin ketersediaan minyak goreng di Sumatera Utara sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng.

Bobby juga meminta para kepala daerah di wilayah penghasil kelapa sawit untuk serius mengkaji gagasan tersebut. Selain menjaga pasokan, keberadaan BUMD penyalur minyak goreng juga dapat membantu pemerintah daerah menyediakan minyak goreng dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat

Selain menyinggung persoalan minyak goreng, Bobby mengajak seluruh kepala daerah di Sumatera Utara untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.

Menurut Bobby, hasil sensus ekonomi akan menjadi referensi strategis bagi pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat sasaran karena menggambarkan kondisi riil dunia usaha hingga tingkat terkecil.

"Data yang dihasilkan dari sensus ekonomi ini sangat penting karena menjadi landasan dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya di daerah," ujarnya.

Bobby mengatakan tidak semua kepala daerah memiliki kesempatan memperoleh data Sensus Ekonomi selama masa jabatannya karena kegiatan tersebut hanya dilaksanakan sekali dalam sepuluh tahun. Karena itu, ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota mendukung penuh pelaksanaan sensus hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Pada kesempatan tersebut, Bobby juga menekankan pentingnya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, Sumatera Utara harus mampu mencatat pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,7 hingga 7,1 persen agar dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target nasional.

"Setiap daerah harus mengetahui target pertumbuhan ekonominya masing-masing dan menjadikannya sebagai target bersama," tegasnya.

Untuk mencapai target tersebut, Bobby meminta pemerintah daerah memperkuat iklim investasi dan mendorong UMKM naik kelas. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah membantu pelaku UMKM menyusun studi kelayakan usaha atau feasibility study (FS) sehingga lebih mudah menarik investor.

Menurut Bobby, banyak produk UMKM Sumut memiliki kualitas yang baik, namun belum didukung dokumen bisnis yang mampu meyakinkan investor untuk menanamkan modal.

"Produk UMKM kita bagus. Yang perlu diperkuat adalah bagaimana usaha tersebut dipresentasikan secara profesional sehingga investor tertarik masuk," katanya.

Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota aktif mendampingi UMKM agar tidak hanya fokus pada kualitas produk dan kemasan, tetapi juga memiliki data pasar, proyeksi bisnis, dan dokumen studi kelayakan yang memadai.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumatera Utara Nurbaiti Harahap menjelaskan bahwa PISU 2026 mengusung tema "Inovasi dan Kolaborasi Menuju UMKM Sumut Berkah".

Kegiatan yang berlangsung pada 10-13 Juni 2026 di Open Stage Parapat tersebut menghadirkan pameran investasi daerah, business matching, investment forum, pameran produk unggulan UMKM, fasilitasi kemitraan usaha, hingga berbagai pertunjukan seni dan budaya.

PISU 2026 juga dirangkaikan dengan pencanangan Sensus Ekonomi 2026, peluncuran aplikasi layanan perizinan Provinsi Sumatera Utara, penandatanganan kemitraan usaha besar dengan UMKM, serta pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha dengan capaian investasi terbaik tahun 2025.

Bobby menegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan terus mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat investasi, memberdayakan UMKM, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Sumut.

"Kalau rumah kita sudah rapi, UMKM kuat, investasi masuk, maka target pertumbuhan ekonomi yang kita cita-citakan akan lebih mudah tercapai," pungkasnya.(DISU)

Tim gabungan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan delapan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural alias ilegal, yang hendak diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur laut.

Keberhasilan operasi tersebut dipaparkan dalam konferensi pers yang digelar di Ruang Ditres PPA dan TPPO Polda Sumut, Kamis (11/6/2026), sebagai bentuk komitmen aparat dalam memberantas praktik pengiriman pekerja migran ilegal dan tindak pidana perdagangan orang di wilayah pesisir Sumatera Utara.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Dr. Ferry Walintukan, Direktur PPA dan TPPO Polda Sumut Kombes Pol Kristinattara Wahyuningrum, Kepala BP3MI Sumatera Utara Kombes Pol Budi Novijanto, serta Dantim-1 Bais Tanjung Balai Asahan Kapten Cke Mahmudin Harahap.

Pengungkapan kasus bermula dari informasi intelijen yang diperoleh Satgas Bais Tanjung Balai Asahan terkait adanya rencana pemberangkatan sejumlah WNI secara nonprosedural ke Malaysia melalui perairan Tanjung Balai. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti bersama Ditres PPA dan TPPO Polda Sumut melalui serangkaian penyelidikan dan pemantauan di lapangan.

Berkat koordinasi yang intens dan pertukaran informasi yang cepat antara Bais TBA dan Polda Sumut, tim gabungan berhasil mengidentifikasi keberangkatan sebuah kapal kayu yang diduga digunakan sebagai sarana penyelundupan PMI nonprosedural dari kawasan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai.

Tidak menunggu lama, tim gabungan langsung melakukan pengejaran setelah memperoleh informasi kapal telah bergerak menuju perairan internasional dengan tujuan Malaysia.

Pada Selasa, 2 Juni 2026 sekitar pukul 08.00 WIB, operasi gabungan tersebut berhasil membuahkan hasil. Kapal kayu yang membawa para calon pekerja migran berhasil dicegat di perairan Desa Bagan Asahan, Kabupaten Asahan.

Dalam operasi itu, petugas mengamankan seorang tekong kapal beserta empat anak buah kapal yang diduga berperan dalam proses pengangkutan. Selain itu, delapan warga negara Indonesia yang akan diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia juga berhasil diselamatkan sebelum meninggalkan wilayah Indonesia.

Keberhasilan ini dinilai sebagai bukti nyata efektivitas kolaborasi antara unsur intelijen dan penegak hukum dalam memutus mata rantai pengiriman PMI nonprosedural yang selama ini kerap memanfaatkan jalur laut di kawasan pantai timur Sumatera Utara.

"Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi dan kerja sama yang solid antara Satgas Bais Tanjung Balai Asahan dan Ditres PPA dan TPPO Polda Sumut dalam melakukan deteksi dini, penyelidikan, hingga penindakan di lapangan," ungkap salah satu pejabat dalam konferensi pers tersebut.

Kelima tersangka yang diamankan masing-masing berinisial B selaku tekong kapal, IN sebagai teknisi mesin, MZ sebagai juru masak, serta P dan AA yang membantu operasional kapal. Seluruh tersangka kini menjalani proses hukum di Ditres PPA dan TPPO Polda Sumut.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 457 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun.

Mereka juga dikenakan Pasal 81 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara.

Polda Sumut bersama Satgas Bais Tanjung Balai Asahan menegaskan akan terus memperkuat patroli, pengawasan, serta pertukaran informasi intelijen guna menutup celah yang dimanfaatkan jaringan pengiriman PMI nonprosedural.

Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi warga negara Indonesia dari risiko eksploitasi, perdagangan orang, maupun berbagai ancaman yang mengintai pekerja migran yang berangkat tanpa prosedur resmi. (TER)

Hal itu disampaikan Bobby Nasution saat memimpin rapat Penyerahan Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2026 secara virtual dari Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, Rabu (10/6/2026) malam.

Dalam arahannya, Bobby meminta proses administrasi, baik penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) maupun pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (tender), segera dirampungkan agar penyaluran dana dapat dilakukan sesuai jadwal.

"Dari tenggat waktu bulan Juni yang kami berikan agar semua dana dapat tersalurkan ke Pemkab/Pemko, namun sampai saat ini belum ada yang ditransfer karena kendala administrasi," ujar Bobby Nasution.

Menurut Bobby, dari 29 kabupaten/kota yang menerima alokasi DBH, baru 16 daerah yang telah menyelesaikan Perkada. Sementara sisanya masih dalam proses penyelesaian dokumen tersebut.

Pada kesempatan itu, Bobby juga secara khusus meminta penjelasan dari daerah yang belum merampungkan Perkada terkait kendala yang dihadapi. Selain itu, dari 16 daerah yang telah menyelesaikan Perkada, masih terdapat 10 pemerintah daerah yang belum melaksanakan proses tender.

Karena itu, Bobby meminta seluruh kepala daerah segera mempercepat penyelesaian kewajiban administrasi agar Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dapat segera disalurkan ke kas daerah masing-masing.

Lebih lanjut, Bobby mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar berhati-hati dalam melakukan penghitungan dan penggunaan anggaran. Ia menegaskan bahwa serapan anggaran DBH harus berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

"Kegiatan ini murni untuk pembangunan di kabupaten/kota. Saya minta jangan ada yang mengambil keuntungan pribadi atau kelompok dari program ini. Ini menjadi catatan serius bagi kita semua," tegasnya.

Di akhir arahannya, Bobby meminta seluruh proyek pembangunan, baik fisik maupun nonfisik, dilaksanakan dengan kualitas terbaik sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemprov Sumut juga berkomitmen segera mentransfer dana DBH setelah seluruh persyaratan administrasi dari kabupaten/kota dinyatakan lengkap. (DISU)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan melalui Bidang Pembinaan SMP menggelar "Bimbingan Teknis Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Jenjang SMP Tahun 2026 ",di Hotel Grand Central Medan.

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, 10–11 Juni 2026, ini diikuti sebanyak 150 peserta yang terdiri dari guru pembina dan pengurus UKS SMP negeri maupun swasta se-Kota Medan.

Bimtek tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan yang diwakili Kepala Bidang Pembinaan SMP, Prayogi, S.Pd., M.Pd.

Dalam kegiatan itu, para peserta mendapatkan penguatan dan bimbingan materi mengenai pengelolaan UKS, pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan sekolah, hingga pembinaan lingkungan sekolah sehat", ujar Yogi.

Sejumlah narasumber dari berbagai bidang turut memberikan materi, di antaranya Mojaza Sirait, S.Si., Apt., M.M. dari BPOM Sumatera Utara, Dra. Lisbet Simanjuntak, M.Pd dari BPMP Sumut, dr. Amien Shaleh Ashal dari Ikatan Dokter Indonesia, Ir. Friska Irnawati Purba dari Dinas Lingkungan Hidup, serta Elsa Dodolang, S.Kep., MARS dari Dinas Kesehatan.

Melalui kegiatan ini, guru dan pengelola UKS diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dalam menjalankan program kesehatan sekolah secara lebih efektif.

UKS tidak hanya dipandang sebagai ruang pertolongan pertama ketika siswa mengalami gangguan kesehatan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun budaya hidup bersih dan sehat sejak dini.

Kegiatan ini juga bertujuan memastikan tiga pilar UKS, yakni pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat, dapat berjalan secara nyata dan berkelanjutan.

Dengan penguatan kapasitas pengelola UKS, diharapkan sekolah-sekolah di Kota Medan mampu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, sehat, serta mendukung siswa untuk tumbuh dan belajar secara optimal.(ATN)

src="https://posmetromedan.id/cdn/uploads/images/2026/06/9872ed9fc22fc182d371c3e9ed316094_IMG-20260611-WA0063.jpg">

Acara diawali dengan pengukuhan Ketua Umum Pengprov PSM Sumatera Utara Kolonel Inf Batara C. Pangaribuan, S.E., oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat PSM Kolonel Inf Mochamad Arief Gumelar, S.I.P., M.M. Pengukuhan tersebut sekaligus menandai terbentuknya kepengurusan PSM hingga tingkat cabang dan ranting di jajaran Kodam I/Bukit Barisan sebagai wadah pembinaan organisasi, pelestarian budaya bangsa, dan pengembangan prestasi pencak silat secara berjenjang.

Dalam amanat Ketua Umum Pengurus Pusat PSM Brigjen TNI Andri Amijaya Kusumah, S.Sos., M.H., M.Han., yang dibacakan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat PSM Kolonel Inf Mochamad Arief Gumelar, S.I.P., M.M., disampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pangdam I/Bukit Barisan atas dukungan dan komitmennya dalam merealisasikan pembentukan kepengurusan PSM mulai dari tingkat provinsi, cabang hingga ranting serta pembentukan padepokan-padepokan PSM di wilayah Sumatera Utara. Apresiasi juga disampaikan kepada IPSI Sumatera Utara dan seluruh perguruan pencak silat yang telah memberikan dukungan sehingga PSM dapat berkembang dan menjadi bagian dari keluarga besar pencak silat nasional. PSM lahir atas gagasan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., sebagai wujud komitmen TNI AD dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan pencak silat sebagai warisan budaya bangsa. Di tengah derasnya arus modernisasi, pencak silat tidak hanya menjadi seni bela diri, tetapi juga bagian dari identitas dan jati diri bangsa yang perlu terus diwariskan kepada generasi muda

Komitmen tersebut membuahkan hasil setelah PSM resmi ditetapkan sebagai salah satu perguruan besar anggota IPSI Pusat dalam Musyawarah Nasional IPSI XVI Tahun 2026 di Jakarta. Dengan status tersebut, PSM diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembinaan atlet, peningkatan prestasi, serta pengembangan pencak silat agar semakin dikenal dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional. Acara dilanjutkan dengan menyaksikan demonstrasi pencak silat yang menampilkan kemampuan para pesilat, penyerahan plakat, serta foto bersama sebagai simbol komitmen untuk memajukan dan mengembangkan Pencak Silat Militer di Sumatera Utara.

Sementara itu, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa selaku Ketua Dewan Pembina PSM Pengprov Sumatera Utara menegaskan bahwa pengukuhan kepengurusan PSM merupakan langkah penting untuk memastikan pembinaan organisasi dan atlet dapat berjalan lebih terarah, terstruktur, dan berkesinambungan mulai dari tingkat provinsi, cabang hingga ranting. Pangdam berharap kehadiran PSM mampu mengembangkan sekaligus melestarikan seni bela diri asli Nusantara serta menjadi wadah dalam mencetak generasi yang disiplin, berkarakter, dan berprestasi.( Rel)

Patroli tersebut melibatkan personel dari Dinas Pariwisata Kabupaten Karo, Polsek Berastagi, dan Satpol PP Kabupaten Karo. Kegiatan diawali dari halaman Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Karo sebelum tim bergerak menuju sejumlah titik yang dinilai rawan terjadinya praktik pungli, termasuk pos-pos retribusi yang kerap dikeluhkan pengunjung.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karo, Juni Antomi Kemit menyampaikan bahwa patroli ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada wisatawan yang berkunjung ke berbagai destinasi wisata di Kabupaten Karo.

"Patroli ini dilakukan untuk mencegah adanya oknum yang memanfaatkan kunjungan wisatawan dengan melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku. Kami ingin memastikan para wisatawan merasa aman dan nyaman selama berwisata di Kabupaten Karo," ujarnya.

Selain melakukan pengawasan, petugas juga memberikan imbauan kepada masyarakat dan pengelola kawasan wisata agar tidak melakukan pungutan tanpa dasar hukum serta selalu menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan wisata.

Sementara itu, pihak Polsek Berastagi,

AKP Henry D.B. Tobing, S.H menegaskan akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menindak segala bentuk praktik pungli yang dapat merusak citra pariwisata Kabupaten Karo.

Melalui kegiatan patroli gabungan ini, diharapkan kawasan wisata Pemandian Air Panas Doulu dan destinasi wisata lainnya di Kabupaten Karo tetap menjadi tujuan wisata yang aman, tertib, dan ramah bagi seluruh pengunjung, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. (Jpg)

Laga Thailand vs Kamboja berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Kamis (11/6/2026). Laga tersebut Kick-off pukul 16.00 WIB.

Awal laga menit pertama,Thailand cukup mendominasi namun memasuki menit ke-17, pertandingan berjalan mulai ketat. Kamboja tampil lebih agresif dengan terus melancarkan serangan ke area pertahanan Thailand.

Namun, lini belakang Thailand bermain disiplin dan mampu meredam sejumlah upaya yang dibangun para pemain Kamboja. Hingga menit ke-17, kedua tim masih belum mampu memecah kebuntuan.

Menit ke-26, Kamboja terus menekan pertahanan Thailand melalui umpan-umpan ke dalam kotak penalti. Namun, hingga kini peluang yang tercipta belum mampu berbuah gol. Skor masih 0-0.

Thailand akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-31. Berawal dari umpan jauh kiper, pemain Thailand Phosri (11) berhasil lolos dari kawalan dan menuntaskan peluang menjadi gol. Thailand pun unggul 1-0 atas Kamboja.

Thailand nyaris menggandakan keunggulan pada menit ke-42, Tippanet (7) melepaskan tembakan ke arah gawang Kamboja, namun bola masih melebar sehingga skor tetap 1-0 untuk Thailand.

Thailand menggandakan keunggulan pada menit ke-45, Tippanet (7) sukses memanfaatkan umpan rekannya dan melepaskan tembakan yang berbuah gol. Thailand pun memimpin 2-0 atas Kamboja hingga babak pertama berakhir.

Memasuki babak kedua, menit ke-80, Thailand menambah skor lewat Tippanet (7) mencetak gol ketiga. Memanfaatkan peluang di depan gawang, pemain bernomor punggung 7 itu sukses menuntaskan serangan dan membawa Thailand unggul 3-0 atas Kamboja.

Pada menit ke-88, Thailand memperlebar keunggulan menjadi 4-0 setelah Udom Sean (13) mencetak gol bunuh diri. Bola yang berusaha diantisipasi justru masuk ke gawang Kamboja sendiri.

Hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak kedua, skor 4-0 untuk kemenangan Thailand atas Kamboja. Hasil ini mengantarkan Thailand melaju ke finalPiala AFF U-19 2026.

Daftar susunan pemain

Thailand U-19:

Poomraphee S. (1), Pichaiya Kongsri (10), Surachai Booncharee (3), Jeerapong Chamsakul (4), Phurich Subhensawang (5), Danuphon Buppha (6), Itthimon Tippanet (7), Apiwich Laorkhai (12), Kongnat Thuamthongdee (14), David Songjumpao (16), dan Siwakorn Ponsan (19).

Kamboja U-19:

Farib Mat (21), Vreak Phan (6), Vatana Loem (4), Raksa Siem (7), Rintaro Sakakibara (9), Udom Sean (13), Ovanda Noem (14), Mathew Sitha (15), Kimsou Oung (16), Solido Soeun (18), dan Mohamatsorles Seth (20). (DetikNews)

Memori banding akan segera disampaikan ke PN Tipikor Medan atas putusan bebas ada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara Askani, mantan Kepala BPN Deli Serdang Abdul Rahim Lubis, mantan Direktur PTPN II Irwan Perangin-angin, serta Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP) Iman Subakti.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, Kamis (11/6/2026) membenarkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menyampaikan banding ke Majelis Hakim karena memiliki pandangan hukum berbeda dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan. "JPU sdh mnyatakan banding di PN Tipikor pada tgl 8 Juni 2026," kata Rizaldi.

Sementara itu, Tim Khusus Peningkatan Pendapatkan Asli Daerah (PAD) DPRD Deliserdang juga menemukan dugaan potensi hilang miliaran di 4 Perumahan Citraland di Kabupaten itu yang dipaparkan dalam dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Deli Serdang, Rabu (22/4/2026) lalu.

Terungkap berbagai fakta penyebab rendahnya PAD Deli Serdang selama ini. Salah satunya adanya permainan oknum petugas Bapenda dengan pihak perusahaan atau swasta.

Salah satu yang paling disorot saat ini adanya dugaan kebocoran PAD dari pengembang Citraland. Pihak Pansus Peningkatan PAD menemukan kebocoran PAD hampir 100 Milyar untuk tahun 2025. Hal ini terkait dengan luas bangunan perumahan yang belum semua ada Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau yang dulu dikenal dengan istilah IMB.

"Selain luas bangunan perumahan yang belum semua ada izin PBGnya juga belum semua luas bangunan yang ada di Citraland belum masuk SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang). Misalkan luasnya 10 ribu yang masuk hanya 3 sampai 4 ribu saja. Inikan tidak benar bocor PAD kita," ujar Ketua Pansus Peningkatan PAD 2, Misnan Al Jawi.

Menanggapi hal itu, Rabu (11/6/2026) malam, Ketua Umum Forum Komunikasi Suara Masyarakat (FKSM) Irwansyah, meminta jaksa di Sumut segera mengawal proses bading vonis bebas 4 terdakwa korupsi pelepasan HGU PTPN 2 yang dijadikan Perumahan Elit Citraland itu.

"Selain mengawal proses banding, jaksa juga harus mengembangkan kasus yang didakwa merugikan negara Rp. 263 miliaran itu ke semua pihak tak terkecuali ke manajemen PT DMKR selaku pengembang Perumahan Citrland di Helvetia, Sampali, Tanjung Morawa dan Medan Estate masing-masing di Kabupaten Deliserdang," tegasnya.

Selain mengembangkan kasus dugaan pelepasan HGU menjadi Perumahan Citraland, Kejati Sumut diminta Irwansyah, memulai penyelidikan atas temuan Tim Khusus Peningkatan PAD DPRD Serdang yang menuding adanya dugaan kebocoran PAD dari 4 Perumahan dikelola PT DMKR yang disebut-sebt grup usaha PT Ciputra milik konglomerat itu.

"Tak tanggung-tanggung, Tim Khusus Peningkatan PAD DPRD Deliserdang dalam paparan mereka menduga menemukan dugaan kebocoran PAD di daerah itu mencapai ratusan miliaran atas potensi bocornya kewajiban pengembang 4 perumahan Citraland. Itukan baiknya segera diusut," pungkasnya.

BANDING VONIS BEBAS

Empat terdakwa yang sebelumnya divonis bebas oleh majelis hakim yakni mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara Askani, mantan Kepala BPN Deli Serdang Abdul Rahim Lubis, mantan Direktur PTPN II Irwan Perangin-angin, serta Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP) Iman Subakti.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, Kamis (11/6/2026) membenarkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menyampaikan banding ke Majelis Hakim karena memiliki pandangan hukum berbeda dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan. "JPU sdh mnyatakan banding di PN Tipikor pada tgl 8 Juni 2026," kata Rizaldi.

Sementara itu, JPU Hendri Edison Sipahutar menyebutkan proses penyusunan memori banding saat ini tengah dilakukan sebagai bagian dari langkah hukum lanjutan yang ditempuh pihak kejaksaan.

Sebelumnya, Rabu (3/6/2026) malam majelis hakim yang dipimpin Muhammad Kasim menyatakan para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif pertama maupun kedua.

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan jaksa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Atas dasar itu, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas kepada seluruh terdakwa sekaligus memerintahkan pemulihan hak-hak para terdakwa serta membebaskan mereka dari tahanan.

Dalam amar putusannya, majelis hakim memutuskan beberapa hal penting: Membebaskan seluruh terdakwa dari semua dakwaan Memerintahkan agar para terdakwa dibebaskan dari tahanan Memulihkan hak, kedudukan, harkat, dan martabat para terdakwa seperti semula

Dalam tuntutannya, jaksa meminta masing-masing terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun enam bulan serta denda sebesar Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Selain pidana badan, jaksa juga menuntut pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp263,4 miliar kepada PT Nusa Dua Propertindo.

Dana tersebut diketahui telah dibayarkan oleh PT NDP bersama PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR) dan saat ini masih dititipkan dalam rekening pemerintah yang dikelola Kejati Sumut.

Menurut jaksa, tindakan para terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi.

TEMUAN BOCORNYA PAD MILIARAN RUPIAH

Tim pansus Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Deli Serdang telah selesai menyampaikan laporan akhir hasil kerja pada Rapat Paripurna yang berlangsung, Rabu (22/4/2026).

Terungkap berbagai fakta penyebab rendahnya PAD Deli Serdang selama ini. Salah satunya adanya permainan oknum petugas Bapenda dengan pihak perusahaan atau swasta.

Salah satu yang paling disorot saat ini adanya dugaan kebocoran PAD dari pengembang Citraland. Pihak Pansus Peningkatan PAD menemukan kebocoran PAD hampir 100 Milyar untuk tahun 2025. Hal ini terkait dengan luas bangunan perumahan yang belum semua ada Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau yang dulu dikenal dengan istilah IMB.

"Selain luas bangunan perumahan yang belum semua ada izin PBGnya juga belum semua luas bangunan yang ada di Citraland belum masuk SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang). Misalkan luasnya 10 ribu yang masuk hanya 3 sampai 4 ribu saja. Inikan tidak benar bocor PAD kita," ujar Ketua Pansus Peningkatan PAD 2, Misnan Al Jawi.

Dengan didampingi Wakil Ketua Pansus, Junaidi dan Sekretaris Muhammad Ilham Pulungan, Misnan memaparkan pihaknya telah mengumpulkan berbagai data dan kemudian melakukan cek lapangan. Saat itu ditemukan dokumen yang dimiliki tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Kemudian tidak sesuatu NJOP juga. Seperti yang di Tanjung Morawa harusnya 3 jutaan keatas tapi ini hanya dibawah 1 jutaan," ucap Misnan politisi PPP.

Misnan pun mengapresiasi adanya pergantian dan rotasi oknum pejabat dan petugas di Bapenda Deli Serdang. Diduga oknum-oknum pegawai lama yang bermain dengan pihak perusahaan. Selain itu dianggap petugas dari Bapenda lama itu belum seutuhnya turun untuk memvalidasi aset Citraland.

" Kemudian terkait BPHTB juta. Perumahan citraland itu belum semua dipecahkan untuk milik perorang. Harusnya setelah akad itu tanggungjawab pihak properti. Sekarang rata-rata belum dibalik namakan padahal sudah ditempati dan jumlahnya ini sudah ribuan. Satu rumah diperkirakan sekitar 70 juta untuk BPHTB," bilang Misnan.

Banyak hal lain yang juga sempat disinggung dan telah disampaikan atau dibaca langsung di paripurna dan didengarkan oleh Wakil Bupati, Lom Lom Suwondo. Persoalan Air Bawah Tanah (ABT) juga sempat disinggung dimana tidak semua punya izin. Meski mengebor sendiri dan melakukan pengutipan kepada masing-masing rumah namun saat melakukan pembayaran ke Pemkab tidak sesuai apa yang didapatkan dari masing-masing pemilik rumah. Terkait apa yang terjadi ini dugaan kuatnya disampaikan adalah kesengajaan dan telah diketahui oleh oknum petugas nakal.

"Kita pernah panggil untuk RDP tapi kadang datang kadang tidak. Ngaku dokumen belum disiapkan dan mau diantar berkasnya," kata Misnan.

Terkait persoalan dugaan kebocoran PAD ini, Misnan pun membenarkan akan menindaklanjuti kasus ini ke Aparat Penegak Hukum (APH). Disebut karena sudah punya data-data valid, Pansus pun akan melaporkan persoalan ini ke Kejati Sumut. Pansus meminta agar Kejatisu segera turun untuk memeriksa dan mengaudit Citraland.

BANTAH

Sementara itu Humas Citraland Rendy, ketika dikonfirmasi, Kamis (23/4/2026) membantah hal itu dan menyampaikan bahwa hal itu sebelumnya sudah pernah dibahas bersama DPRD, dan dibuktikan dengan dokumen Citraland. "Selamat Siang Bang, terima kasih atas konfirmasinya".

"Terkait hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa isu ini sebelumnya telah dibahas dalam rapat dengan DPRD pada tahun lalu dan seluruhnya telah kami klarifikasi serta lengkapi dengan dokumen pendukung. Kami memastikan bahwa seluruh kewajiban, termasuk PBB, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Pemerintah Daerah Kabupaten Deliserdang," katanya. (Red)

Kegiatan tersebut berlangsung khidmat di Aula Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Kamis (11/6/2026).

Jabatan Kasubbagbin Kejaksaan Negeri Labuhanbatu resmi diserahterimakan dari pejabat lama, Febby Erwan Saputra, S.H., kepada pejabat baru, Azmi Novendri, S.H., M.H.

Upacara seremonial ini dihadiri oleh jajaran internal instansi, mulai dari Pejabat Eselon IV dan V, Jaksa Fungsional, hingga seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.

Kehadiran seluruh personel tersebut menjadi bentuk dukungan penuh terhadap proses regenerasi kepemimpinan di dalam tubuh organisasi.

Dalam kesempatan itu, Kajari Labuhanbatu atas nama keluarga besar kejaksaan menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Febby Erwan Saputra atas dedikasi, pengabdian, serta kontribusi nyata yang telah diberikan selama mengemban tugas sebagai Kasubbagbin.

Pada saat yang sama, ucapan selamat bertugas juga disampaikan kepada Azmi Novendri yang kini resmi memegang amanah baru sebagai Kasubbagbin Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.

"Semoga pergantian kepemimpinan ini semakin memperkuat profesionalisme, integritas, dan kinerja Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tulis keterangan resmi Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.

Mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Korps Adhyaksa ini diharapkan dapat membawa penyegaran organisasi sekaligus mempertahankan tren positif kinerja kejaksaan ke depan. (HBB)

Dipimpin IPDA Afrildhon Pasaribu, S.H., sebanyak 25 personel diterjunkan melaksanakan Kegiatan Patroli Mandiri guna mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Guantibmas), khususnya aksi kejahatan jalanan, balap liar, hingga potensi tawuran yang meresahkan masyarakat.

Patroli diawali dengan apel kesiapan personel di Mako Satuan Brimob Polda Sumut sebelum bergerak menyisir sejumlah titik rawan di Kota Medan. Dengan perlengkapan taktis dan kesiapsiagaan penuh, personel bergerak melalui beberapa ruas strategis, mulai dari Jalan Krakatau, Jalan Cemara, Jalan Bilal, Jalan Aluminium, Jalan Durung, Jalan William Iskandar hingga kawasan Underpass Manhattan Jalan Gatot Subroto.

Kehadiran personel Brimob pada waktu dini hari menjadi bentuk nyata hadirnya negara di tengah masyarakat. Tidak hanya melakukan patroli mobile, personel juga melaksanakan sambang humanis dan berdialog langsung dengan warga guna memberikan rasa aman sekaligus menyerap informasi situasi kamtibmas di lapangan.

Saat pelaksanaan patroli berlangsung, personel menerima pengaduan masyarakat terkait adanya aksi tawuran di kawasan Jalan Perjuangan. Menanggapi laporan tersebut, tim patroli bergerak cepat menuju lokasi untuk melakukan tindakan preventif. Kehadiran personel bersenjata lengkap berhasil membuat situasi kembali kondusif dan kelompok yang terlibat membubarkan diri.

Selain fokus pada antisipasi kriminalitas, personel juga melakukan pemetaan terhadap sejumlah titik yang minim penerangan jalan dan dinilai berpotensi menimbulkan kerawanan kecelakaan maupun tindak kejahatan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya preventif dan deteksi dini demi menciptakan situasi keamanan yang lebih optimal di wilayah Kota Medan.

Patroli berakhir dengan apel konsolidasi di Mako Satuan Brimob Polda Sumut dalam keadaan aman dan terkendali. Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti bahwa Satuan Brimob Polda Sumut terus hadir memberikan perlindungan, rasa aman, serta respon cepat terhadap setiap potensi gangguan keamanan di tengah masyarakat.(HPSU)

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polda Sumut dalam mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian di wilayah Sumatera Utara.

Kapolda bersama rombongan tiba di Kabupaten Samosir menggunakan helikopter Ditpolairud Polda Sumut dan mendarat di Helipad Hotel Labersa Samosir sekitar pukul 09.35 WIB. Kedatangannya disambut oleh Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom, serta Kapolres Samosir, Rina Sry Nirwana Tarigan.

Selanjutnya, rombongan bergerak menuju lahan pertanian bawang putih milik Kelompok Tani Santo Adrianus Peajolo di Dusun II, Desa Maduma. Di lokasi tersebut, Kapolda menerima paparan terkait pengembangan lahan seluas 10 hektare, yang terdiri dari 3 hektare lahan produktif dan 7 hektare lahan yang masih dalam tahap pengembangan.

Dalam kesempatan itu, Kapolda Sumut menyampaikan apresiasi kepada para petani yang terus berupaya mengembangkan sektor pertanian di tengah berbagai tantangan. Menurutnya, budidaya bawang putih memiliki potensi besar untuk mendukung kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan, tetapi juga mendukung program-program strategis pemerintah, termasuk di bidang ketahanan pangan. Kami mengapresiasi semangat para petani yang terus bekerja keras mengembangkan komoditas pertanian unggulan di Kabupaten Samosir," ujar Kapolda.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Kapolda Sumut menyerahkan bantuan stimulan kepada Kelompok Tani Santo Adrianus Peajolo dan Kelompok Tani Lamtama. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu pengembangan budidaya bawang putih dan meningkatkan hasil produksi pertanian masyarakat setempat.

Kegiatan yang berlangsung penuh keakraban itu mendapat sambutan positif dari para petani dan masyarakat yang hadir. Dialog antara petani dan jajaran Polda Sumut juga menjadi wadah untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan lahan pertanian.

Kapolres Samosir, Rina Sry Nirwana Tarigan, mengatakan seluruh rangkaian kunjungan kerja berlangsung aman, tertib, dan kondusif berkat sinergi seluruh pihak yang terlibat.

Usai melaksanakan peninjauan lapangan, Kapolda Sumut beserta rombongan melanjutkan agenda makan siang bersama di Hotel Labersa Samosir sebelum kembali menuju Medan menggunakan helikopter.

Kunjungan kerja ini menjadi wujud nyata dukungan Polda Sumut terhadap program ketahanan pangan yang terus digalakkan pemerintah, sekaligus memperkuat kolaborasi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan kelompok tani dalam mendorong kemandirian pangan di Sumatera Utara.(HPSU)

Direktur Reserse PPA/PPO Polda Sumut, Kombes Pol Kristinattara Wahyuningrum menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari informasi intelijen terkait adanya rencana pemberangkatan warga negara Indonesia secara ilegal menuju Malaysia menggunakan kapal kayu dari kawasan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai.

"Tim gabungan Ditres PPA/PPO bersama Satgas Bais Tanjung Balai Asahan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan kapal beserta para pelaku dan korban di Perairan Kuala Bagan Asahan pada 2 Juni 2026 sekitar pukul 08.00 WIB," kata Kristinattara saat konferensi pers di Mapolda Sumut, Kamis (11/6/2026).

Delapan korban yang seluruhnya laki-laki rencananya akan dipekerjakan sebagai nelayan dan buruh bangunan di Malaysia. Mereka berasal dari Kabupaten Asahan, Batu Bara, Serdang Bedagai dan wilayah sekitarnya.

Polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu unit kapal kayu pukat jaring warna biru-merah, 11 unit telepon genggam, serta uang tunai Rp480 ribu.

Kelima tersangka berinisial B, IN, MJ alias MJT, AA dan P alias I kini ditahan untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Mereka dijerat Pasal 457 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun.

Selain itu, para tersangka juga dijerat Pasal 81 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.(HPSU)

Kesiapsiagaan personel diawali dengan apel gabungan pengamanan di Stadion Utama Sumatera Utara, Batang Kuis, yang dipimpin Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si. Apel tersebut menjadi bentuk pengecekan akhir terhadap seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan pertandingan internasional tersebut.

Selanjutnya, apel kesiapsiagaan personel Brimob dipimpin Danyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Sumut selaku Kasubsatgas PHH, Kompol Muktar Iswanto Kadoli, S.I.K., M.H., guna memastikan kesiapan personel, perlengkapan, kendaraan operasional, serta pola pengamanan berjalan optimal dan terkoordinasi.

Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat selama pertandingan berlangsung, personel Subsatgas SPP (Satuan Penindak Perusuh) yang dipimpin Wadanyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Sumut selaku Kasubsatgas SPP, Kompol Abdul Holid, S.Sos., M.H., turut disiagakan di lokasi pengamanan.

Untuk memperkuat koordinasi dan pemahaman tugas di lapangan, personel Brimob juga mengikuti Tactical Floor Game (TFG) yang dipimpin Kabag Ops Polresta Deli Serdang, Kompol M. Amdi. Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi serta strategi pengamanan guna memastikan seluruh tahapan pertandingan berjalan aman dan kondusif.

Tidak hanya berfokus pada pengamanan stadion, personel Satuan Brimob Polda Sumut juga melaksanakan pengamanan kegiatan penukaran tiket semifinal antara Timnas Indonesia melawan Timnas Australia yang berlangsung di kawasan Perumahan Citraland Batang Kuis.

Dalam kegiatan tersebut, Komandan Kompi 2 Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Sumut, AKP Alwi Budi Utomo, turun langsung melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap personel untuk memastikan seluruh rangkaian penukaran tiket berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Kehadiran personel Brimob di lokasi menjadi bagian dari upaya memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat serta para suporter. Personel tampak sigap melakukan pengaturan situasi, pengawasan antrean, hingga pengamanan di sekitar area kegiatan guna menjaga kondisi tetap kondusif.

Hingga saat ini, proses penukaran tiket telah mencapai sekitar 7.000 gelang dan berlangsung tanpa kendala maupun gangguan kamtibmas. Arus lalu lintas di sekitar lokasi juga terpantau lancar sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan normal.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, S.I.K., menegaskan bahwa Polda Sumut telah menyiapkan pengamanan secara maksimal untuk memastikan seluruh rangkaian Piala AFF U-19 ASEAN Toba 2026 berjalan aman, tertib, dan sukses.

"Polda Sumut berkomitmen memberikan pengamanan terbaik pada setiap tahapan kegiatan, mulai dari penukaran tiket, kedatangan tim, pertandingan hingga kepulangan penonton. Seluruh personel yang terlibat telah dibekali pola pengamanan yang terukur dan profesional agar masyarakat maupun suporter dapat menikmati pertandingan dengan aman dan nyaman," ujar Kombes Pol Ferry Walintukan.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat dan suporter untuk bersama-sama menjaga ketertiban selama berlangsungnya turnamen serta mematuhi aturan yang berlaku di area stadion.

Dengan semangat "Brimob Untuk Nusa dan Bangsa", Satuan Brimob Polda Sumut terus menunjukkan dedikasi, kesiapsiagaan, dan profesionalisme dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan Piala AFF U-19 ASEAN Toba 2026 di Sumatera Utara, sekaligus memastikan situasi keamanan tetap terjaga sepanjang perhelatan sepak bola internasional tersebut.(HPSU)

Kejadian berlangsung pada Selasa, 2 Juni 2026 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Sidikalang–Dolok Sanggul, Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara (Sumut).

Menurut keterangan korban, seperti dimuat postingan anonim Facebook @Sidikalang Dairi yang terlihat POSMETRO MEDAN Kamis 11 Juni 2026, peristiwa bermula sehari sebelumnya, tepatnya Senin 1 Juni 2026.

Saat itu, Lamria Manullang mendatangi rumahnya dan mendapati tumpukan pakaian serta kayu bakar di area itu.

Dia lalu bertanya kepada tetangga dan meminta barang-barang itu dipindahkan karena rumah tersebut akan segera ditempati.

Tetangga itu menyatakan akan mengambil barangnya dalam waktu dekat.

Namun, keesokan harinya saat kembali ke lokasi, korban terkejut mendapati rumahnya telah digembok.

Merasa haknya dilanggar, Lamria Manullang berusaha membuka gembok itu.

Tak lama kemudian, Rasiden Damanik dan Masro Nainggolan tiba di tempat yang langsung menanyakan tindakan korban.

Saat itulah terjadi 'adu mulut', di mana korban menegaskan bahwa rumah itu adalah miliknya.

"Saya tanya kenapa rumah saya digembok, tapi Rasiden justru langsung menjambak rambut dan mencakar wajah saya. Istrinya juga ikut menjambak. Bahkan ada tetangga yang ikut memegangi saya saat itu sehingga saya sulit bergerak," ungkap Lamria Manullang, Rabu (10/6/2026).

Akibat peristiwa ini, korban menderita luka di bagian pelipis sebelah kiri.

Dia juga mengaku sempat diancam akan ditabrak kendaraan saat berusaha melepaskan diri.

Karena merasa keselamatannya terancam, Lamria Manullang kemudian meninggalkan lokasi dan membuat laporan resmi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Dairi agar kasus ini ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Kini kasus dimaksud sedang ditangani kepolisian setempat.***

Namun lebih parah dari itu, semua terjadi akibat Dirut PLN Darmawan Prasodjo alias Darmo yang tak berbuat apa-apa selama 5 tahun masa kepemimpinannya.

Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Kornas Re-LUN), Teuku Yudhistira menuturkan, berdasarkan hasil pengamatan dan analisis pihaknya, selama dikendalikan Darmawan Prasodjo, tidak ada satupun pembangkit baru yang dibangun untuk memperjuangkan sistem elektrifikasi.

"Silahkan cek, di era Darmawan Prasodjo sebagai Dirut PLN, ada tidak pembangkit baru yang masuk?. Tidak sekalipun ada keputusan dari dia untuk memulai pembangunan pembangkit baru," tegas Yudhistira saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (11/6/2026)..

Artinya, kata Yudhistira, selain stok batubara yang minim, krisis listrik ini juga disebabkan defisit kapasitas pembangkit lama yang selama ini menjadi andalan. Selain itu, defisit ini juga terjadi terkait masalah tata kelola misalkan kinerja dan waktu pemeliharaan pembangkit yang tidak sinkron waktunya sehingga ada masa defisit.

Yudhis juga menyesalkan pihak Komunikasi PLN Pusat yang terkesan mencari kambing hitam dalam menutupi krisis listrik di Pulau Jawa, dengan menyebutkan gangguan di PLTGU Jawa 1.

"Padahal jelas ini murni tanggung jawab Dirut PLN. Apalagi Dirut PLN selama ini hanya mencari solusi jangka pendek dengan pembangkit sewa yang biaya operasionalnya mahal apalagi di tengah harga minyak dunia yang melambung yang pada akhirnya akan menggerus devisa negara melalui subsidi energi ke PLN untuk pembelian minyak," urainya.

"Darmawan Prasodjo itu, terkait omongan dia dimana-mana kalau PLN itu mendukung transisi energi, ya cuma ngomong doang. Tapi eksekusinya nol besar," cetusnya.

Lebih jauh Yudhistira mengatakan bahwa keputusan investasi PLN maupun IPP, selama masa kepemimpinan Darmo tidak terealisasi sehingga menuai kondisi sekarang, adanya defisit pada sistem.

"Karena secara natural, di Jawa inikan jumlah pelanggannya terus bertambah seiring dengan positifnya pertumbuhan ekonomi di masa presiden prabowo sebesar 5 koma sekian persen. Tapi jika Dirut PLN lambat melakukan keputusan investasi, maka dapat dikatakan Dirut PLN sedang melakukan sabotase terhadap pemerintahan Prabowo dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi," pungkasnya.

PLN Lakukan Strategi Komunikasi Pembohongan Publik

Yudhistira juga mengkritik strategi komunikasi PLN yang dinilainya tidak transparan dalam menjelaskan kondisi kelistrikan kepada masyarakat.

Menurutnya, selama terjadi pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Jawa, PLN lebih sering menggunakan istilah "gangguan" dan "pemeliharaan" tanpa memberikan penjelasan yang utuh mengenai akar persoalan yang terjadi.

"Publik berhak mendapatkan informasi yang jujur dan komprehensif. Jangan sampai komunikasi yang disampaikan hanya berhenti pada dua kata, yakni gangguan dan pemeliharaan, sementara masyarakat harus menanggung dampak pemadaman berulang. Yang lebih disayangkan, hampir tidak pernah ada permohonan maaf yang disampaikan secara terbuka kepada pelanggan yang dirugikan," ujar Yudhistira.

Ia menilai pola komunikasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap PLN.

Menurutnya, perusahaan negara seharusnya mengedepankan keterbukaan informasi, termasuk menjelaskan kondisi pasokan, kapasitas pembangkit, hingga langkah-langkah perbaikan yang sedang dilakukan agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai situasi yang terjadi.

"Kondisi ini tanggung jawab Direktur Distribusi PLN Arsyadany Ghana Akmalaputri. Jangan dia malah cuci tangan. Ketika listrik padam berulang, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi bahwa sedang terjadi gangguan. Mereka juga membutuhkan kepastian kapan masalah selesai, apa penyebab sebenarnya, dan siapa yang bertanggung jawab. Transparansi adalah bagian dari pelayanan publik yang tidak boleh diabaikan," tegasnya.(REL/WIK)

Perusahaan tersebut kini menghadapi gelombang protes dari sejumlah organisasi mahasiswa dan pegiat lingkungan yang menilai aktivitas operasional gudang, diduga telah menimbulkan dampak lingkungan serta keresahan di tengah masyarakat.

Sorotan terhadap Gudang KL mencuat setelah warga sekitar menyampaikan berbagai keluhan terkait dugaan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pengolahan ikan asin.

Keluhan tersebut kemudian mendapat perhatian dari Aliansi Perjuangan Mahasiswa Indonesia (APMI), Barisan Intelejen Masyarakat (BIM), Komunitas Peduli Lingkungan (KOPLING), dan Pergerakan Mahasiswa Pesisir (PMP).

Ketua Aliansi, Alrifai Zuhairi Syah atau Bung Aldo, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah persoalan yang perlu segera ditindaklanjuti pemerintah daerah dan instansi terkait.

"Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, informasi masyarakat, dan berbagai laporan yang kami terima, terdapat dugaan pencemaran lingkungan yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat di sekitar lokasi perusahaan," katanya.

Aliansi menyoroti beberapa persoalan yang dinilai mendesak untuk ditangani, mulai dari dugaan pencemaran aliran sungai, menurunnya kualitas lingkungan permukiman warga, munculnya aroma tidak sedap yang mengganggu kenyamanan masyarakat, hingga dugaan terganggunya aktivitas belajar mengajar pada sekolah-sekolah yang berada di sekitar kawasan operasional perusahaan.

Selain persoalan lingkungan, transparansi pengelolaan limbah dan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan lingkungan hidup juga menjadi perhatian.

Bahkan, aliansi mahasiswa meminta pemerintah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh dokumen perizinan perusahaan guna memastikan tidak terjadi pelanggaran administrasi maupun penyimpangan prosedur dalam proses penerbitannya.

Sebagai bentuk penyampaian aspirasi, massa aksi melakukan long march dari lokasi Gudang KL di Kecamatan Teluk Nibung menuju Kantor Pemerintah Kota Tanjungbalai dan berakhir di Kantor DPRD Kota Tanjungbalai.

Saat tiba di Kantor Wali Kota Tanjungbalai, massa aksi diterima langsung oleh Asisten II Pemerintah Kota Tanjungbalai, Tajul Abrar.

Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa mendesak pemerintah agar tidak menutup mata terhadap berbagai keluhan masyarakat yang telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.

Menanggapi aspirasi tersebut, Tajul Abrar menyatakan Pemerintah Kota Tanjungbalai akan menindaklanjuti seluruh laporan dan tuntutan yang disampaikan sesuai mekanisme yang berlaku serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan verifikasi lapangan.

Sementara itu, pihak Gudang KL membantah seluruh tudingan yang diarahkan kepada perusahaan. Humas Gudang KL, Ihsan, saat ditemui di lokasi perusahaan, Kamis (11/6/2026), menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuang limbah pengasinan ikan ke sungai.

"Kami tidak membuang limbah pengasinan ikan ke sungai. Seluruh aktivitas perusahaan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku dan telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai," ujarnya.

Namun, pernyataan tersebut belum mampu meredakan desakan masyarakat dan mahasiswa yang meminta adanya pembuktian melalui audit lingkungan independen serta pengujian kualitas air, udara, dan tanah di sekitar kawasan operasional perusahaan.

Dalam pernyataan sikapnya, aliansi mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, yakni mendesak Wali Kota Tanjungbalai menutup sementara operasional Gudang KL hingga proses pemeriksaan selesai dilakukan, melakukan audit lingkungan secara menyeluruh, memeriksa seluruh dokumen perizinan perusahaan, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kota Tanjungbalai, serta meminta perusahaan bertanggung jawab apabila terbukti menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan.

Aliansi juga mengingatkan adanya komitmen yang pernah disepakati perusahaan dengan masyarakat pada tahun 2022. Oleh karena itu, mereka meminta seluruh pihak terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan DPRD Kota Tanjungbalai, untuk bertindak transparan dan tidak mengabaikan laporan warga.

Hingga kini, polemik Gudang KL masih menjadi perhatian publik. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera melakukan investigasi menyeluruh agar fakta yang sebenarnya dapat terungkap, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pihak perusahaan. (Red/TER)

Personel kepolisian melakukan pengecekan TKP adanya keributan di Cafe Cinta Jalan Tuan Rondahaim Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.

Laporan pengaduan itu masuk pada Selasa 9 Juni 2026 dini hari sekira pukul 04.45 Wib.

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak SH. SIK. MH lewat PS. Kasi Humas, IPTU Agustina Triyadewi mengatakan adanya laporan keributan ini dilaporkan pelapor inisial M di Layanan Kepolisian di Call Center (CC) 110.

Selanjutnya, kata Kasi Humas IPTU Agustina Triyadewi seperti dikutip POSMETRO MEDAN dari postingan anonim Facebook @Polres Pematangsiantar Bersama Masyarakat pada Kamis 11 Juni 2026, Operator CC 110 Polres Pematangsiantar meneruskan laporan itu ke piket Polsek Siantar Martoba dan merespons cepat dilakukan pengecekan.

Setiba di Cafe Cinta itu, Ka. SPKT bersama personil piket melakukan interogasi awal terhadap pelapor dan piket terkait kemudian membawa kedua belah pihak ke Mako Polsek Siantar Martoba untuk proses lanjutan.***

Rapat itu merupakan tindak lanjut koordinasi antara Pemerintah Kota Medan dan pihak terkait dalam percepatan pengembangan proyek strategis pengelolaan sampah berkelanjutan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan, serta pihak Danantara Indonesia.

Dalam rapat tersebut dibahas perkembangan rencana pembangunan fasilitas PSEL Medan Raya beserta tahapan pelaksanaannya.

Selain itu, peserta rapat juga mendapatkan pemaparan terkait jadwal pelaksanaan proyek, mulai dari proses tender, pemilihan mitra, persiapan konstruksi dan lahan, hingga tahapan konstruksi, instalasi, dan commissioning.

Proyek ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah sekaligus mendukung penyediaan energi yang ramah lingkungan.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Medan terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah modern.

Diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dapat memperlancar proses pelaksanaan PSEL Medan Raya guna mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat.(ATN)