Upaya tersebut diwujudkan melalui penerapan teknik budidaya modern serta pemanfaatan alat mesin pertanian guna meningkatkan efisiensi di tingkat petani.

Kegiatan diawali dengan penanaman bibit bawang merah di Dusun Cinta Dame, Desa Sidodadi Ramunia. Lahan seluas kurang lebih 2.000 meter persegi tersebut diproyeksikan memiliki masa panen sekitar 65 hari, dengan potensi hasil mencapai 2,5 ton melalui penerapan teknik budidaya modern.

Dalam kesempatan itu, Bupati turut mencoba penggunaan hand traktor penggembur tanah bantuan Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang. Penggunaan alat tersebut dinilai mampu menekan biaya produksi secara signifikan, dari sekitar Rp25 juta per hektare jika dilakukan secara manual menjadi sekitar Rp150 ribu per hektare dengan mesin.

"Inovasi dalam pertanian inilah yang kita butuhkan. Petani tidak perlu lagi mengeluarkan tenaga ekstra untuk mengolah tanah, dan hasilnya jauh lebih efisien," ujar Bupati.

Ia juga menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan dari Dinas Pertanian agar para petani mampu mengikuti perkembangan teknologi, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi sekaligus kesejahteraan.

Usai kegiatan tanam, Bupati melanjutkan agenda dengan melakukan panen bawang di Dusun Bali, dan menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi petani, termasuk membantu penyerapan hasil panen saat harga turun.

"Pemerintah Deli Serdang akan terus menjadi jembatan bagi para petani, agar mereka tahu ke mana harus mengadukan permasalahan. Salah satunya dengan membantu menampung hasil panen," tegasnya.

Tingginya minat petani dalam budidaya bawang di Kecamatan Beringin dinilai sebagai sinyal positif bagi kebangkitan sektor pertanian di Deli Serdang.

Pemerintah berharap produksi bawang dari wilayah tersebut mampu memenuhi kebutuhan lokal sekaligus membantu menekan laju inflasi daerah.

Sebagai langkah lanjutan, Bupati juga menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pertanian untuk terus meningkatkan produktivitas serta memperkuat sistem pemasaran pascapanen melalui koordinasi lintas instansi terkait.

Dengan berbagai upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang optimistis sektor pertanian akan semakin maju, efisien, dan mampu menjadi salah satu pilar utama perekonomian daerah. ( DMS)

Hal ini disampaikan Bupati dr H Asri Ludin Tambunan saat membuka secara resmi MTQ ke-59 tingkat Kabupaten Deli Serdang lapangan bola Emplasemen Kualanamu Kecamatan Beringin, Rabu (6/5/2026). 504 peserta dari 22 kafilah hadir menyemarakkan pelaksanaan kegiatan.

Bupati menyampaikan bahwa MTQ merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan kegiatan positif yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

"Kita punya Evoria. Setiap tahun kita menghadirkan berbagai event, baik di bidang olahraga, seni, budaya, maupun keagamaan. MTQ ini menjadi bagian penting dari misi tersebut, agar kegiatan masyarakat terus hidup dan berkembang secara berkelanjutan," ujarnya.

Pelaksanaan MTQ ke-59 yang berlangsung 6-9 Mei ini diharapkan tidak hanya mendapat apresiasi dari masyarakat, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi kegiatan.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi momentum pembenahan pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas kafilah yang nantinya akan mewakili Deli Serdang pada MTQ tingkat Provinsi Sumatera Utara pada Juli 2026.

Salah satu kebijakan baru yang diterapkan adalah pembatasan peserta, di mana kafilah hanya diperbolehkan berasal dari kecamatan tempat domisilinya.

"Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pembinaan yang lebih serius di tingkat kecamatan dan desa. Kita tidak ingin lagi ada kafilah dari luar daerah yang justru mengaburkan semangat pembinaan," tegasnya.

Menurutnya, langkah ini penting untuk menciptakan keadilan serta memperkuat niat dan semangat masyarakat dalam mempelajari dan membaca Al-Qur'an.

"Yang kita harapkan bukan sekadar juara di tingkat kabupaten, tetapi bagaimana pembinaan itu tumbuh dan merata di seluruh kecamatan dan desa di Deli Serdang," pungkas Bupati.

Dalam kesempatan itu, ia iuga mengungkapkan bahwa ada paket hadiah umroh yang diberikan kepada tiga peserta terbaik. Hadiah tersebut merupakan pemberian dari sponsor yang turut serta menyemarakkan MTQ ke-59.

"Tahun lalu ada dua hadiah umroh. Tahun ini tambah satu lagi. Saya mengucapkan terimakasih kepada para sponsor dan berharap hadiah ini mampu menambah motivasi dan semangat para peserta dalam mengikuti MTQ," ucapnya.

Sebelumnya Ketua Panitia yakni Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Zainal Abidin Hutagalung, dalam laporannya menyampaikan rangkaian kegiatan MTQ diawali dengan pawai taaruf kafilah dari 22 kecamatan sebagai pembuka pelaksanaan serta mengangkat tema Membangun Generasi Qur'ani yang Beriman, Bertaqwa, dan Berakhlak Mulia Menuju Deli Serdang Sehat, Cerdas, Sejahtera, Religius, dan Berkelanjutan. Kegiatan ini dipusatkan di Lapangan Bola Desa Emplasemen Kualanamu, Kecamatan Beringin.

Mengiringi pelaksanaan MTQ ke-59 ini, pameran stan kafilah dari 22 kecamatan juga dibuka secara resmi yang bisa dikunjungi masyarakat umum.

Turut hadir Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, Ketua TP PKK Deli Serdang Jelita Asri Ludin Tambunan beserta Staf Ahli I Ny Asniar Lom Lom Suwondo, Sekretaris Daerah Deli Serdang Dedi Maswardy bersama Staf Ahli II TP PKK Ny Nurbaiti Dedi Maswardy, unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, Ketua LPTQ Deli Serdang, serta undangan lainnya.( DMS)

Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, memimpin langsung Apel Persiapan Monitoring dan Penindakan Peningkatan PAD Kota Medan yang berlangsung di halaman Kantor Bapenda, Rabu (6/5/2026).

Apel tersebut diikuti oleh jajaran personel Bapenda Kota Medan serta Satpol PP Kota Medan. Kegiatan ini menjadi langkah strategis sebagai upaya penguatan penagihan sekaligus penindakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh, khususnya pada sektor pajak reklame.

Dalam arahannya, Kepala Bapenda menekankan pentingnya kerja sama maksimal dari tim gabungan. Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu mengakselerasi penerimaan pajak daerah secara signifikan dan berkelanjutan.

"Sinergi ini merupakan bentuk keseriusan kita dalam menjaga kepatuhan wajib pajak. Kita harapkan upaya ini mampu mengoptimalkan PAD Kota Medan ke depan," ujar M. Agha Novrian.

Usai pelaksanaan apel, tim gabungan langsung bergerak menyasar sejumlah titik objek pajak reklame yang teridentifikasi menunggak pembayaran, di antaranya di kawasan Jalan Danau Singkarak dan Jalan Putri Hijau.

Di lokasi, tim gabungan melakukan penindakan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku. Tindakan yang dilakukan bervariasi, mulai dari pemasangan stiker peringatan hingga penurunan papan reklame bagi wajib pajak yang dinilai tidak kooperatif.

Meski demikian, proses penagihan tetap dikedepankan dengan cara-cara yang humanis. Petugas di lapangan memberikan penjelasan mengenai kewajiban pajak sekaligus menawarkan solusi agar wajib pajak ke depannya dapat menjadi wajib pajak yang lebih taat dalam memenuhi kewajibannya kepada Pemerintah Kota Medan.

Langkah tegas ini diharapkan menjadi efek jera sekaligus edukasi bagi seluruh pelaku usaha dan pemilik reklame untuk lebih disiplin dalam melunasi kewajiban pajaknya demi pembangunan Kota Medan yang lebih baik.(ATN)

Sanksi ini dijatuhkan setelah mereka dinilai melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Keputusan tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor: 2295/BP/PENG.KP.8.2/IV/2026 yang dirilis untuk periode April 2026 dan ditandatangani Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengawasan MA, Suradi.

Dalam dokumen itu, empat hakim yang dikenai sanksi adalah Meilinus Adri Gulo, Usaha Tarigan, Masdalena Lubis, dan Surya Darma.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Medan, Soniady Drajat Sadarisman, membenarkan penjatuhan sanksi tersebut.

"Satu hakim dijatuhi sanksi sedang berupa non palu selama enam bulan. Tiga lainnya mendapat sanksi ringan berupa teguran tertulis," ujar Soniady, Selasa (5/5/2026)

Sanksi terberat dijatuhkan kepada Meilinus Adri Gulo.

Selama enam bulan, ia tidak diperkenankan memeriksa dan memutus perkara, serta tidak menerima tunjangan jabatan hakim.

Adapun tiga hakim lainnya Usaha Tarigan, Masdalena Lubis, dan Surya Darma dikenai teguran tertulis.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pengawasan, para hakim dinilai melanggar prinsip berperilaku adil, kedisiplinan, serta profesionalitas dalam menjalankan fungsi peradilan.

Pelanggaran tersebut merujuk pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang diatur dalam keputusan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Badan Pengawasan menilai tindakan disipliner ini sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan independensi lembaga peradilan.

Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan hakim tetap bekerja sesuai prinsip keadilan dan standar etik yang berlaku.

Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan menegaskan akan terus melakukan pemantauan terhadap perilaku aparatur peradilan.

Sanksi disiplin, baik ringan maupun sedang, menjadi instrumen untuk memperbaiki kinerja sekaligus memberi efek jera.

Langkah ini menegaskan bahwa pengawasan internal peradilan tidak berhenti pada temuan, melainkan berujung pada tindakan konkret bahkan terhadap hakim yang seharusnya menjadi penjaga terakhir keadilan.

Pihak Pengadilan Negeri Medan melalui Humas membenarkan adanya penjatuhan sanksi disiplin tersebut. Berdasarkan Pengumuman Nomor 2295/BP/PENG.KP.8.2/IV/2026, Badan Pengawasan Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi kepada 28 aparatur peradilan yang terdiri dari hakim, hakim ad hoc, serta unsur kepaniteraan.

"Khusus di PN Medan, tercatat delapan hakim PHI (baik yang masih bertugas maupun yang telah mutasi) serta satu panitera pengganti untuk perkara tahun 2024," keterangan Humas PN Medan, Selasa, (6/5/2026).

PN Medan juga menyatakan akan menindaklanjuti seluruh putusan disiplin tersebut sesuai ketentuan yang berlaku serta berkomitmen menjaga integritas peradilan.(ern)

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan lima pria yang terdiri dari empat pelaku utama dan satu penadah sepeda motor hasil kejahatan.

Kapolsek Medan Timur, Kompol Agus Butarbutar, mengatakan penangkapan dilakukan pada Senin (5/5/2026) malam di Jalan Karya Bakti, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung.

"Kelima pelaku berhasil diamankan setelah tim menerima informasi terkait keberadaan mereka. Saat ditangkap, para pelaku berada di rumah penadah," ujar Kompol Agus.

Ia menjelaskan, kasus ini bermula dari laporan korban, Dimas Setiawan (29), warga Jalan Dwikora, Kecamatan Medan Perjuangan. Korban menjadi sasaran begal pada Senin dini hari (4/5/2026) sekitar pukul 04.40 WIB di Jalan Cemara, Medan Timur.

Saat kejadian, korban dipepet oleh empat pelaku yang mengendarai dua sepeda motor. Para pelaku kemudian mengancam korban menggunakan senjata tajam jenis parang dan memaksa korban berhenti sebelum membawa kabur sepeda motor miliknya.

"Pelaku mengancam korban dengan parang, lalu mengambil sepeda motor dan melarikan diri. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian satu unit sepeda motor Honda," jelasnya.

Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap para pelaku, yakni Muhammad Haikal Faiz (20), Dani Rizki Saputra (19), Afdal Zikry (21), dan Refaldo (19), yang merupakan warga Belawan, serta Abdi (37), warga Tembung yang berperan sebagai penadah.

Dalam penangkapan tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya dua unit sepeda motor yang digunakan pelaku, satu unit handphone milik korban, pakaian yang digunakan saat beraksi, serta uang hasil penjualan kendaraan curian.

Kompol Agus menambahkan, saat dilakukan pengembangan untuk menangkap satu pelaku lainnya yang masih buron, para tersangka sempat mencoba melarikan diri.

"Petugas terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur karena para pelaku berusaha kabur saat pengembangan," tegasnya.

Dari hasil interogasi, para pelaku mengaku telah melakukan aksi serupa sebanyak tiga kali di wilayah hukum Polsek Medan Timur. Mereka memiliki peran masing-masing, mulai dari mengendarai sepeda motor, mengancam korban, hingga menjual hasil curian kepada penadah.

Saat ini, kelima pelaku telah diamankan di Polsek Medan Timur untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih memburu satu pelaku lainnya yang telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, khususnya saat berkendara di waktu rawan, serta segera melapor jika menemukan tindak kejahatan," tutup Kompol Agus. (rel)

"Informasi sementara 14 (penumpang ALS) meninggal, termasuk 3 kru (ALS), termasuk pengemudi," kata Humas PT ALS Alwi Matondang di Medan, Rabu (6/5/2026).

Alwi mengatakan bus itu berangkat dari Semarang dengan tujuan Kota Medan. Berdasarkan informasi sementara yang diterimanya, ada sebanyak 18 orang di dalam bus. Dari total tersebut, 14 di antaranya meninggal dunia.

"Bus dari Semarang tujuan ke Medan. Kalau di bus itu biasanya ada naik turun penumpang, (informasinya) total ada 18 (orang) sama kru busnya," ujarnya.

Dia belum mengetahui pasti kronologi kecelakaan itu. Saat ini, ALS tengah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Selain itu, PT ALS juga masih mengumpulkan data identitas para penumpang.

"Kalau untuk kronologinya belum bisa kita pastikan karena itu ada di kepolisian. Kita terus koordinasi, masih menunggu hasilnya seperti apa," pungkasnya.

Diketahui satu unit bus ALS terbakar usai diduga bertabrakan dengan truk tangki BBM. Kejadian tersebut terjadi di Jalinsum Simpang Danau, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Karang Jaya, Muratara, Sumatera Selatan pada sekitar pukul 12.00 WIB tadi.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Muratara Aiptu Iin Shodikin membenarkan peristiwa tersebut. Ia menjelaskan awalnya bus ALS melaju dari arah Lubuklinggau menuju ke Jambi.

"Dari arah yang berlawanan, terdapat mobil tangki BBM yang berisi dua orang. Setibanya di TKP, diduga bus ALS masuk ke jalur yang berlawanan sehingga menabrak mobil tangki BBM tersebut," kata Iin seperti dikutip dari detikSumbagsel.

Akibat kejadian tersebut, kata Iin, pengemudi dan penumpang mobil tangki BBM meninggal dunia terbakar di dalam mobil tersebut.

Sementara itu, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Muratara, Mugono mengatakan dari data terbaru, terdapat 16 orang yang telah dipastikan meninggal dunia.

"Berdasarkan informasi pukul 15.44 WIB, di Bus ALS ada 14 orang yang meninggal dunia, sedangkan pada mobil tangki BBM ada 2 orang yang meninggal dunia yakni sopir dan kernet," ungkapnya.

Sementara untuk korban selamat, Mugono mengungkapkan ada 4 orang yang berasal dari bus ALS tersebut selamat. (detikSumut)

"Iya, hasil sidang berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan," kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Ferry Walintukan, kepada wartawan, Rabu (6/5/2026).

Kompol DK dipecat karena sejumlah pelanggaran yang dilakukannya selama menjadi polisi di jajaran Polda Sumut. Menurutnya, Kompol Dedi tak terima dengan keputusan tersebut.

"Kompol DK melakukan banding," ujarnya.

Sidang kode etik Kompol Dedi digelar di Bidpropam Pola Sumut. Pantauan di lokasi terlihat pimpinan sidang kode etik, Karo SDM Polda Sumut, Kombes Philemon Ginting, sudah meninggalkan lokasi.

Namun, hingga berita ini diturunkan, Kompol Dedi belum juga keluar dari gedung Propam Polda Sumut.

Diketahui video Kompol Dedi melakukan tindakan asusila bersama seorang wanita serta menggunakan vape (rokok elektrik) yang diduga mengandung narkotika (vape getar), viral di media sosial.

Dilihat dari video yang beredar, terlihat Kompol Dedi sedang duduk bersama seorang teman wanitanya bernama Lina.

Kompol Dedi tampak bermesraan, diduga melakukan tindakan asusila, serta merangkul wanita tersebut. Selain itu, dalam video tersebut juga terlihat DK mengisap vape yang diduga mengandung narkotika (vape getar). Sehingga ia diduga berada di bawah pengaruh narkotika.(DetikSumut)

Perombakan besar yang dilakukan Jaksa Agung ST Burhanuddin melalui Keputusan Nomor 488 Tahun 2026 mungkin tampak sebagai rotasi rutin. Akan tetapi, ia sekaligus mengirim pesan yang lugas: Kejaksaan harus terus bergerak, berbenah, dan menjawab ekspektasi publik yang kian tinggi terhadap penegakan hukum.

Di antara 14 Kepala Kejaksaan Tinggi yang berganti, penunjukan Muhibuddin, putra Peudada, Bireuen, Aceh kelahiran Medan, sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menjadi sorotan tersendiri.

Sumut bukan wilayah "biasa". Kompleksitas perkara, dinamika sosial, serta sorotan publik yang tinggi menjadikan provinsi ini sebagai "barometer" kinerja aparat penegak hukum di daerah. Karena itu, kehadiran Muhibuddin membawa harapan sekaligus tantangan besar.

Sebagai jaksa senior, rekam jejak Muhibuddin yang akrab disapa Akhi itu jelas bukan kaleng-kaleng. Pengalaman lintas institusi; sebut saja peran strategis di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pelacakan aset dan eksekusi, tugas sebagai atase hukum di luar negeri, atau yang terakhir menjadi Kajati di provinsi tetangga, Sumatera Barat, memberinya perspektif luas tentang penegakan hukum yang modern, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil. Kombinasi pengalaman birokrasi dan kerja lintas lembaga ini menjadi modal penting dalam menghadapi lanskap hukum Sumut yang tidak sederhana.

Hari-hari pertama bertugas, sudah langsung terlihat betapa ia tidak mau main-main dalam mengelola internal institusi. Saat melantik melantik Kajari, Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum), dan Kejari di Sumut, ia berbicara tegas tentang hal fundamental.

Ia menegaskan hal yang paling mendasar: jabatan adalah amanah, bukan privilese. Penekanan pada pentingnya integritas, larangan praktik transaksional, serta seruan untuk menegakkan hukum dengan nurani menunjukkan bahwa fokus awalnya adalah pembenahan dari dalam.

Pesan ini penting. Sebab, krisis kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum kerap kali bukan semata karena lemahnya aturan, melainkan karena rapuhnya integritas aparat. Ketika publik meragukan objektivitas penegakan hukum, maka sekuat apa pun instrumen hukum yang dimiliki negara menjadi kehilangan makna.

Muhibuddin tampaknya memahami betul titik rawan tersebut. Seruannya agar para pejabat segera memetakan kondisi wilayah, bekerja profesional, dan tetap berpijak pada rasa keadilan menunjukkan pendekatan yang tidak hanya struktural, tetapi juga kultural. Ia tidak hanya ingin sistem berjalan, tetapi juga memastikan nilai-nilai di dalamnya hidup.

Di sinilah tantangan terbesar itu berada. Membenahi internal bukan pekerjaan instan. Ia membutuhkan konsistensi, keteladanan, dan keberanian mengambil keputusan yang mungkin tidak populer di internal. Menghapus praktik-praktik transaksional, misalnya, bukan sekadar soal imbauan, tetapi soal penegakan disiplin yang tegas dan tanpa kompromi.

Selain itu, ekspektasi publik terhadap penanganan perkara besar, terutama yang menyangkut korupsi dan kejahatan terorganisir, akan terus menguji kepemimpinannya. Publik tidak hanya menunggu kinerja, tetapi juga transparansi dan akuntabilitas.

Momentum pelantikan dan serah terima jabatan yang berlangsung di Medan beberapa waktu lalu sejatinya bukan sekadar seremoni. Ia adalah titik awal dari sebuah komitmen baru: bahwa Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara harus tampil lebih profesional, lebih bersih, dan lebih dipercaya.

Kini, semua mata tertuju pada langkah-langkah konkret berikutnya. Apakah pesan tegas tentang integritas akan benar-benar menjelma menjadi budaya kerja? Apakah pengalaman panjang sang Kajati mampu diterjemahkan menjadi kinerja nyata di lapangan?

Waktu akan menjawab. Namun satu hal jelas: publik tidak lagi menilai dari janji, melainkan dari bukti. Dan di situlah, kepemimpinan Muhibuddin akan benar-benar diuji. (Toga Nainggolan, Pemimpin Redaksi Posmetro Medan)

Keterangan diperoleh bahwa awal kejadian pada Senin tanggal 6 April 2026 sekira pukul 10.00 wib, FVG (21) selaku pemilik gudang menyuruh karyawannya untuk mengambil mesin potong kayu ke gudang miliknya di Jalan Bejomuna Kelurahan Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur.

" Setelah sampai di gudang, Sugianto (52) selaku karyawan yang disuruh melihat gembok pintu gudang dalam keadaan rusak, kemudian Sugianto langsung melaporkan kejadian tersebut kepada FVG . Ketika dilakukan pengecekan barang didalam gudang, 1 (satu) unit mesin pemotong alumanium merk modern dan 30 batang alumanium sudah hilang.

Mendapatkan laporan tersebut, Kapolsek Binjai Timur AKP Gusli Effendi, bersama timnya langsung turun untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Sesuai keterangan saksi dan informasi dari masyarakat, sehingga tim mengetahui indentitas terhadap pelaku dan berhasil melakukan penangkapan terhadap FAQ (20) dan TS (51).

"Terhadap pelaku FAQ dan TS dijerat dengan pasal 477 ayat 1 huruf (e) KUHAP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman 7 tahun,";tegas Kapolsek Timur.

Kapolres Binjai AKBP Mirzal Maulana menghimbau masyarakat untuk berperan aktif membantu polri dengan memberikan informasi melalui layanan polri Polres Binjai 110 dan Polres Binjai tetap berkomitmen untuk tindak terhadap pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat. ( Oji )

Ketua DPC LAI-BPAN Karo, Sarjana Ginting, Rabu (6/5/2026) secara tegas mempertanyakan alokasi dana CSR senilai sekitar Rp2 miliar dari sejumlah perusahaan di daerah tersebut. Dana itu diketahui disalurkan dalam bentuk beasiswa untuk sejumlah siswa yang bersekolah di SMA Unggul Bina Kasih Nusantara yang berlokasi di Kota Medan.

Menurut Sarjana, kebijakan tersebut diduga tidak tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai dana CSR seharusnya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan, bukan dialihkan ke luar daerah.

"Penyaluran dana CSR seharusnya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di daerah asal perusahaan. Jika justru dialihkan ke luar daerah, apalagi dengan indikasi kepentingan tertentu, maka ini patut diduga sebagai penyimpangan," tegas Sarjana saat ditemui di kantor LAI-BPAN Karo, Jalan Letjen Jamin Ginting, Gang Pijer Podi, Kabanjahe.

Dia juga menyoroti ketidakjelasan parameter yang digunakan untuk menunjuk SMA Bina Kasih Nusantara sebagai penerima manfaat CSR. Sarjana mengaku kesulitan menemukan bukti keunggulan akademik sekolah tersebut dibandingkan sekolah-sekolah unggulan lain di Sumatera Utara.

"Harus ada transparansi. Apa parameter yang digunakan? Mengapa bukan sekolah-sekolah unggulan di Sumatera Utara yang lebih jelas rekam jejaknya? Saya searching di Google dan Ruang Guru, sepuluh SMA unggul terbaik di Sumatera Utara tidak ada nama sekolah itu. Unggul di mana? Sekolah itu juga belum meluluskan siswa yang terpilih di universitas ternama di Indonesia. Apa dasarnya SMA Unggul Bina Kasih terpilih menjadi penerima CSR, apakah karena sekolah tersebut 'punya' Bupati?" ujarnya dengan nada kritis.

Lebih jauh, Sarjana menduga adanya pengaruh kuat dari Bupati Karo dalam proses penyaluran dana CSR tersebut, termasuk kemungkinan lobi terhadap perusahaan-perusahaan penyumbang. Kondisi ini dinilainya berpotensi menimbulkan benturan kepentingan hingga penyalahgunaan wewenang.

Atas dasar itu, LAI-BPAN Karo mendesak aparat penegak hukum, untuk segera melakukan audit serta investigasi menyeluruh terhadap penggunaan dana CSR dimaksud.

Selain itu, lembaga tersebut berencana mengajukan permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Kabupaten Karo. RDP ini bertujuan membahas persoalan tersebut secara terbuka dan mengungkap potensi pelanggaran dalam pengelolaan dana CSR.

"Ini bukan sekadar soal kebijakan, tetapi menyangkut akuntabilitas dan kepercayaan publik. Jika benar ada penyimpangan, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku," pungkas Sarjana.

Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Karo Abel Tarwai Tarigan, S.Sos, M.A, M.T. menyampaikan dalam penentuan kemana Dana CSR digunakan adalah kesepakatan hasil musyawarah forum CSR

"Juga siswa yang berhak mendapatkan manfaat dari dana CSR perusahaan adalah hasil seleksi dari Dinas Pendidikan dan mengaku tahun 2026 telah dibuat peraturan Bupati agar dapat ditampung anggarannya melalui APBD Karo,"ujarnya.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Karo, Hesti Maria br Tarigan melalui pesan WhatsAppnya, Rabu (6/5/2026) menyampaikan bahwa data siswa yang diumumkan beberapa bulan lalu terdapat perbedaan dengan data yang ada pada Bappedalitbang Karo menyarankan agar wartawan kembali konfirmasi terkait perbedaan nama nama siswa penerima manfaat CSR tersebut

"Yg di publish itu yg sudah lulus seleksi bang, yg dri bapeda itu bisa di konfirmasi ulang hasil akhirnya krn ada 3 kali seleksi,"katanya. (jpg/mrk)

Perkara sebelumnya mencatat penetapan empat pegawai internal sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Skema yang teridentifikasi melibatkan penggunaan puluhan cek tidak sah serta transaksi penarikan tunai dalam jumlah besar yang berlangsung di luar koridor legalitas operasional perbankan.

Dana milik korporasi, yakni PT Toba Surimi Industries, tercatat sebagai kerugian utama dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah. Peristiwa tersebut memunculkan kerentanan sistem pengawasan internal yang berimplikasi luas terhadap kepercayaan publik.

Di tengah lanskap itu, sengketa baru berkembang melalui tindakan pelelangan atas objek jaminan kredit yang berlokasi di Jalan Kutilang No. 8A, Kecamatan Medan Sunggal.

Menurut kuasa hukum debitur T.Tarmizi, M.Hendra SH, Fasilitas kredit yang diperoleh pada 2019 oleh debitur bernama T. Tarmizi tercatat mengalami hambatan pembayaran sejak periode pandemi COVID-19.

Meski demikian, catatan pembayaran parsial masih berlangsung, termasuk setoran senilai Rp100 juta pada 19 Desember 2024 yang mengurangi sisa kewajiban menjadi sekitar Rp600 juta dari total awal Rp700 juta.

Dalam rentang waktu yang sangat singkat, pelelangan atas aset berupa tanah dan bangunan dua lantai dilaksanakan melalui mekanisme negara. Proses tersebut difasilitasi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dengan nilai limit Rp630 juta. Pemenang lelang tercatat atas nama Yasser Chalid, yang kemudian memperoleh penguasaan atas objek setelah eksekusi pengosongan dilakukan.

Rangkaian tindakan tersebut memunculkan keberatan dari pihak debitur. Tidak tercatat adanya pemberitahuan resmi sebelum pelaksanaan lelang menjadi titik krusial dalam konstruksi sengketa. Selain itu, disparitas nilai antara harga limit lelang dan estimasi nilai perolehan aset yang disebut mencapai Rp1,7 miliar menghadirkan pertanyaan mengenai metodologi penilaian yang digunakan dalam proses tersebut.

Laporan resmi telah diajukan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara. Aduan tersebut mencakup dugaan pelanggaran prosedural dalam eksekusi jaminan kreditur, termasuk tidak diterimanya risalah lelang oleh pihak debitur hingga tahapan pengosongan berlangsung. Dalam konteks hukum kebendaan, risalah lelang merupakan dokumen fundamental yang merekam keabsahan peralihan hak atas objek yang dilelang.

Pengosongan bangunan dilakukan pada Rabu, 6 Mei 2026, sekitar tengah hari. Permohonan penundaan selama satu bulan sebelumnya telah disampaikan kepada pihak yang menguasai objek lelang. Permintaan tersebut dikaitkan dengan proses hukum yang masih berjalan di tingkat penyidikan. Namun, permohonan itu tidak memperoleh respons persetujuan, sehingga pelaksanaan pengosongan tetap berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Dalam kerangka hukum perbankan nasional, eksekusi jaminan melalui pelelangan negara mensyaratkan tahapan administratif yang terukur dan terdokumentasi.

Pemberitahuan kepada debitur, transparansi dalam penetapan nilai limit, serta penyampaian dokumen hasil lelang menjadi unsur yang tidak terpisahkan dari prinsip due process. Ketidakhadiran salah satu unsur tersebut kerap menjadi dasar pengujian hukum melalui jalur perdata maupun pidana.

Peristiwa ini memperlihatkan persinggungan antara kewenangan kreditur dalam mengeksekusi jaminan dan hak debitur untuk memperoleh perlindungan prosedural. Ketegangan antara dua domain tersebut menempatkan aparat penegak hukum pada posisi sentral dalam menilai validitas setiap tahapan yang telah dilalui.

Hingga laporan ini disusun, belum tersedia keterangan resmi dari pihak manajemen cabang terkait maupun dari penyelenggara lelang mengenai dasar pelaksanaan tindakan yang dipersoalkan.

Keberadaan objek sengketa telah berpindah dalam penguasaan pemenang lelang setelah eksekusi dilakukan, menandai berakhirnya fase administratif dan dimulainya fase sengketa hukum secara penuh.

Perkembangan perkara diperkirakan akan berlanjut seiring pendalaman alat bukti oleh penyidik. Validitas prosedur pelelangan, keabsahan dokumen administratif, serta pemenuhan hak-hak debitur akan menjadi fokus pemeriksaan. Setiap temuan akan berkontribusi pada penentuan apakah rangkaian tindakan tersebut berada dalam batas kewenangan yang sah atau mengandung unsur pelanggaran hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.(lam)

Dalam pertemuan yang berlangsung santai namun penuh gagasan itu, Rico Waas menegaskan radio tidak bisa lagi berjalan dengan pola lama. Menurutnya, radio harus tampil lebih inovatif dan berani menghadirkan konsep siaran yang berbeda agar tetap relevan di tengah perubahan zaman

"Radio saat ini harus dibuat lebih tematik dan out of the box. Misalnya siaran langsung dari gedung tinggi atau di tengah kegiatan publik seperti CFD," kata Rico Waas didampingi Kadis Kominfo Arrahman Pane dan Kabag Prokopim Arafat Syam.

Ia menilai pendekatan kepada pendengar juga harus berubah. Bukan sekadar mengajak orang mendengar, tetapi menciptakan kedekatan emosional agar masyarakat merasa radio menjadi bagian dari keseharian mereka.

"Jangan memaksa orang untuk mendengar, tetapi bagaimana membuat mereka tertarik," ujarnya. Rico juga mendorong radio-radio di Kota Medan saling berkolaborasi agar mampu menghadirkan konten yang lebih segar, kreatif, dan sesuai dengan kebutuhan anak muda. (ATN)

M.Hendra SH selaku kuasa hukum T.Tarmizi, Rabu (6/5/2026) di Jalan Kutilangan, mengatakan, T.Tarmizi mengambil pinjaman di Bank MandiriImam Bonjol pada 2019. Pembayaran hutang berjalan lancar hingga pada 2020 terhenti akibat Covid-19.

Hingga pada 2024 lalu, T.Tarmizi melakukan pembayaran sebesar Rp100 juta. "Ini artinya hutang Klien kita sebesar Rp700 juta, tersisa Rp600 juta lagi. Pembayaran Rp100 juta itu dilakukan pada 19 Desember 2024," urai M.Hendra.

Betapa terkejutnya T.Tarmizi. Satu hari berselang, 20 Desember 2024, Bank MandiriImam Bonjol melalui KPKLN (Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara) sebesar Rp630 juta dan dimenangkapkan oleh Yasser Chalid.

"Ini sungguh tak masuk akal dan menyalahi hukum. Selain harga pelepasan melalui Lelang Negara itu harganya sangat murah, T.Tarmizi tidak dilibatan dalam proses pelelangan," ujarnya M.Hendra. T.Tarmizi menambahkan tanah dan bangunan 2 lantai itu dia beli seharga Rp1.7 miliar.

Karenanya, melalui kuasa hukum telah melaporkan pihak manjemen Bank MandiriImam Bonjol Medan ke Direktorat Kiminal Khusus Polda Sumut karena telah melelang agunan secara sepihak. Apalagi hingga eksekusi pengosongan, T.Tarmizi tidak ada menerima risalah pelelangan.

"Ini jelas-jelas melanggar aturan pelelangan agunan kreditur. Oknum-oknum di Bank Mandiri hanya menunggu waktu untuk diperiksa di Polda Sumut," jelas M.Hendra.

Sebelumnya, T.Tarmizi dengan segala kerendahan hati meminta kepada kuasa hukum Yasser Chalid agar memberi tengat waktu 1 bulan menunda eksekusi pengosongan. Soalnya, aduan T.Tarmizi di Polda Sumut masih diproses. Namun permohonan tersebut ditolak. Hingga akhirnya eksekusi pengosongan dilakukan pada tengah hari tadi.(lam)

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan advokat harus hadir sebagai jembatan edukasi hukum bagi warga.

Rico Waas menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami hak dan langkah hukum saat menghadapi persoalan. Menurutnya, persoalan ini tidak hanya terjadi pada kasus besar, tetapi juga masalah sehari-hari seperti aturan lingkungan hingga perlindungan perempuan dan anak.

"Banyak masyarakat kita yang belum paham. Jika terkena masalah hukum, mereka bingung harus berbuat apa," kata Rico Waas.

Ia menegaskan setiap warga negara memiliki jaminan hak hukum sejak lahir, namun pemahaman itu masih lemah di tengah masyarakat. Karena itu, ia mengajak para advokat terus berkontribusi melalui edukasi dan pengabdian.

"Seorang advokat membutuhkan karakter yang kuat. Teruslah berkarya dan berikan hal terbaik bagi masyarakat," ungkapnya.

Ketua Umum DPP AdNI, Eka Putra Zakran, menyatakan pihaknya siap mendukung program Pemko Medan melalui penyuluhan hukum dan kegiatan sosial seperti sunatan massal, operasi bibir sumbing, serta pemeriksaan kesehatan gratis. Ia juga mengapresiasi kepemimpinan Wali Kota Medan dan menegaskan komitmen AdNI untuk bersinergi dengan pemerintah daerah. (ATN)

Rico Waas mempersilakan penggunaan nama Piala Wali Kota Medan dengan catatan kegiatan disiapkan secara profesional, tertata baik, dan memberi manfaat nyata bagi peserta. Menurutnya, turnamen ini harus menjadi ruang positif bagi siswa untuk berkembang, tidak hanya dalam olahraga tetapi juga pembentukan karakter.

Ia juga meminta konsep acara dibuat menarik dan menyenangkan agar para pelajar tidak hanya bertanding, tetapi menikmati seluruh rangkaian kegiatan. Rico Waas bahkan mendorong adanya side event edukatif, termasuk keterlibatan UMKM yang dikelola langsung oleh siswa SMP.

"Kalau bisa UMKM yang ada nantinya dikelola langsung oleh siswa. Jadi sekolah mengirimkan perwakilan siswa untuk belajar berwirausaha di lokasi acara. Ini penting untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur sejak dini," kata Rico Waas.

Sementara itu, perwakilan Potret Bisnis, Juli Rambe, menyebut turnamen akan digelar pada Agustus 2026 selama 10 hari di GOR Kebun Bunga dengan target 32 sekolah peserta. Ia berharap dukungan Pemko Medan agar kegiatan ini berjalan maksimal, termasuk sertifikat pemenang dapat menjadi nilai tambah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. (ATN)

Kepercayaan tersebut diberikan seluruh anggota sebagai bentuk dukungan atas kepemimpinan Tumbur, sekaligus mengukuhkannya untuk periode kedua memimpin organisasi pro jurnalismedia siber di Tanah Habonaron Do Bona. Kegiatan Muscab PJS tersebut berlangsung lancar dihadiri Forkopimda Simalungun.

Ketua panitia, Edison Tambunan,S.Pd didampingi sekretaris panitia, Harianto Girsang, S.Pd dalam laporannya menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak sehingga Muscab dapat terlaksana dengan baik. Ia juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama pelaksanaan kegiatan.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kominfo Simalungun, Akbar Putra Siregar, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi insan pers, termasuk PJS, dalam membangun daerah. Menurutnya, Diskominfo berperan sebagai pusat informasi yang siap bersinergi dengan media.

"Kami terbuka untuk bekerja sama dan siap menerima masukan maupun kritik demi pembangunan Simalungun yang lebih baik," katanya sekaligus membuka secara resmi Muscab II PJS Simalungun.

Ketua DPD PJS Sumatera Utara, Sofyan Siahaan, berharap Muscab ini mampu melahirkan wartawan yang kompeten dan memperkuat eksistensi PJS di daerah. Ia pun mengucapkan selamat kepada Tumbur Panjaitan dan mendorong agar organisasi semakin berkembang hingga ke pelosok Simalungun.

Dalam sambutannya, Benny Tumbur Panjaitan mengucapkan terima kasih atas kehadiran pengurus PJS Sumatera Utara serta unsur Forkopimda. Ia menyebut, sejak hadir pada 2023, PJS Simalungun kini telah memiliki 23 anggota dari berbagai media online. Meski tergolong baru, pihaknya berkomitmen membangun organisasi yang profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

"Melalui Muscab ini, kita ingin membentuk kepengurusan yang lebih solid dengan program kerja terarah, serta mampu meningkatkan kualitas jurnalistik di Simalungun," ujarnya.

Ia juga menegaskan PJS ke depan akan lebih aktif dalam pengembangan kapasitas jurnalis serta menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menyajikan informasi yang akurat dan berimbang.( Hap).

Rapat ini juga menyoroti pembebasan lahan di kawasan Sei Kera Hilir guna mengurangi risiko banjir di Kota Medan.

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Khairul Azmi, hadir didampingi Kepala Bidang Bina Konstruksi, Fakhrul. Dalam rapat disampaikan bahwa Pemko Medan terus mempercepat proses pembebasan lahan di kawasan Sei Kera Hilir sebagai bagian dari dukungan terhadap proyek normalisasi sungai dalam program NUFReP yang didanai World Bank. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi risiko banjir yang selama ini dipicu oleh sedimentasi sungai serta perubahan tata guna lahan.

Dalam rapat koordinasi bersama BBWS Sumatera II dan PT KIM, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyampaikan bahwa proyek tersebut memiliki dampak strategis terhadap kurang lebih 1.800 hektare wilayah, termasuk kawasan Medan bagian utara hingga Mabar.

Selain itu, dibahas pula kesiapan pembangunan Kolam Retensi Selayang yang saat ini dalam proses lanjutan, baik dari sisi administrasi maupun koordinasi dengan instansi terkait. Sejumlah kendala teknis dan kepemilikan lahan terus dikoordinasikan agar tidak menghambat pelaksanaan proyek ke depan.

Dengan progres yang semakin menunjukkan arah optimistis, Pemko Medan menegaskan komitmennya untuk mempercepat realisasi program demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan.(ATN)

Ini setelah proposal bernomor 011/BD/LPM MH, singgah ke ruang redaksi beberapa media. Proposal Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Madras Hulu, itu terus terang dan terang terus menyebut perihal permohonan bantuan dana. Berbeda dengan proposal milik Lurah sebelumnya, yang lebih soft memohon bantuan.

Proposal ini disebar untuk mendukung perlombaan antar-Kelurahan se Kota Medan tahun 2026 yang gebyarnya dipusatkan di Aula Methodist Kota Medan, Selasa (05/05/2026) kemarin. Artinya bersamaan dengan kegiatan PAAR (Pola Asuh Anak dan Remaja) yang digelar kelurahan.

Proposal itu diteken langsung Ketua LPM Madras Hulu M Ramadin Matondang. Sayangnya, media belum berhasil mengonfirmasi Ramadin untuk memintai konfirmasi terkait proposal meminta bantuan dana tersebut.

Padahal apapun kegiatan LPM di bidang ekonomi, wisata, pendidikan, dan kesehatan bersumber dana dari Anggaran Kelurahan.

LPM sendiri adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (sebelumnya dikenal sebagai LKMD); yakni lembaga mitra strategis pemerintah kelurahan yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat.

LPM bertugas membantu pembangunan, merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi jalannya pelayanan publik serta meningkatkan partisipasi gotong royong.

Sebelumnya, beredar juga proposal memohon bantuan yang disebar Lurah Madras Hulu M Taufik SE. Proposal bernomor 005/138 tersebut, ditulis, untuk mendukung kegiatan PAAR, pihak kelurahan memohon bantuan untuk berpartisipasi dan berkontribusi. Adapun partisipasi yang dibutuhkan juga dicantumkan dalam proposal.

Diantaranya, sewa tenda dan pentas, sewa 350 kursi, sewa sound system dan konsumsi peserta. Terdapat stempel asli yang dibubuhkan tepat pada tanda tangan M Taufik SE selaku Lurah Madras Hulu.

Proposal ini ditandatangani langsung oleh Lurah pada 29 April 2026. Sementara permohonan bantuan air mineral 10 kotak diteken tanggal 3 April 2026. Ada penerbitan 2 proposal untuk kegiatan yang sama. (wik)

Keputusan diambil demi keselamatan dan kenyamanan jamaah lain selama perjalanan ibadah haji.

Ketua PPIH Medan, Zulkifli Sitorus mengatakan, keduanya berasal dari Tapanuli Selatan dan Tanjung Balai. "Kedua calon haji itu mengalami gangguan saat pemeriksaan akhir kesehatan," ujarnya, Rabu 6 Mei 2026.

Ia menjelaskan kondisi tersebut terdeteksi saat pemeriksaan akhir oleh tim kesehatan embarkasi. Pemeriksaan menjadi tahap penting sebelum jemaah dinyatakan layak berangkat.

Selain pemeriksaan kesehatan, jamaah juga menjalani pembagian paspor, gelang, dan kartu Nusuk. Setiap tahapan menentukan kesiapan fisik dan administratif calon haji.

Zulkifli menyebut petugas memutuskan kelayakan terbang berdasarkan hasil tahapan tersebut. "Ada satu mengalami dimensia dan satu lagi gangguan mental," katanya.

Ia menambahkan salah satu calon haji berpotensi mengamuk dan mengganggu jamaah lain. "Jika di pesawat, biasanya pilot meminta tidak dibawa terbang," ucapnya.

Perjalanan dari Bandara Kualanamu ke Madinah memakan waktu lebih dari delapan jam. Kondisi kesehatan mental menjadi pertimbangan utama keselamatan penerbangan.

Data PPIH mencatat sebanyak 5.990 calon haji diberangkatkan sejak 22 April 2026. Hingga kini, sebanyak 3.947 jamaah sudah tiba di Tanah Suci.

Sebanyak 2.043 calon haji masih berada di tanah air menunggu keberangkatan. "Jika kesehatan membaik, tahun depan mereka bisa diberangkatkan," ujar Zulkifli.(RRI)

Produsen teknologi dunia kini berlomba menghadirkan perangkat yang tak hanya cepat, tetapi juga "pintar" dalam memahami kebutuhan penggunanya.

Di tengah gelombang inovasi ini, tiga kata kunci mendominasi: efisiensi daya, integrasi kecerdasan buatan (AI), dan arsitektur ARM. Kombinasi ketiganya menjadi fondasi generasi baru laptop yang lebih hemat energi, responsif, dan relevan dengan gaya kerja modern.

Apple kembali memperkuat posisinya melalui MacBook Air M3, yang sejak awal 2026 langsung menjadi primadona. Mengusung chip 3nm dengan CPU 8-core dan GPU hingga 10-core, laptop ini menawarkan keseimbangan antara performa dan efisiensi.

Dengan daya tahan baterai hingga 18 jam, perangkat ini menyasar profesional ringan, mulai dari penulis hingga pekerja remote, yang membutuhkan mobilitas tanpa kompromi.

Di pasar, harganya berada di kisaran Rp17–18 juta. Tak mau tertinggal, ASUS menghadirkan ROG Zephyrus G16, mesin bertenaga untuk gamer dan kreator.

Dipersenjatai Intel Core Ultra 9 dan GPU NVIDIA RTX hingga seri 4090, laptop ini tampil agresif dengan layar OLED 240Hz. Harga yang menyentuh Rp50 juta mencerminkan performa kelas atas yang ditawarkan.

Perubahan paling mencolok datang dari adopsi prosesor berbasis ARM. Lenovo Yoga Slim 7x menjadi salah satu pionir dengan Snapdragon X Elite. Ditenagai NPU hingga 45 TOPS, laptop ini mampu menjalankan fitur AI seperti Copilot secara offline, sebuah lompatan besar dalam komputasi personal.

Dengan harga sekitar Rp20 jutaan, perangkat ini membuka era baru laptop yang lebih mandiri dan efisien. Sementara itu, Samsung Galaxy Book 6 Edge yang masih dalam tahap bocoran, sudah mencuri perhatian.

Mengusung Snapdragon X2 Elite, laptop ini diproyeksikan menjadi pesaing serius bagi Apple Silicon dan Intel. Dengan RAM hingga 32GB dan fokus pada AI terintegrasi, Samsung tampaknya siap mengguncang pasar pada paruh kedua 2026.

Di segmen hybrid, HP Spectre x360 2026 tetap menjadi pilihan utama. Desain 2-in-1 dengan layar OLED 3K memberikan fleksibilitas tinggi bagi profesional kreatif.

Sementara Dell XPS 13 Plus mempertahankan identitasnya sebagai laptop premium dengan desain futuristik dan performa solid dalam bodi ringkas.

Bagi pengguna yang menginginkan performa tanpa menguras kantong, Acer Nitro V 16 hadir sebagai solusi rasional. Dengan Ryzen 7 dan RTX 4050, laptop ini mampu menjalankan game modern di pengaturan tinggi, dengan harga mulai Rp14 juta, menjadikannya salah satu opsi paling menarik di kelas menengah.

Tren 2026 menunjukkan bahwa pengguna kini tidak lagi semata-mata mengejar angka spesifikasi. Pengalaman pengguna, efisiensi energi, dan kemampuan AI menjadi faktor penentu. Laptop dengan NPU kuat dan daya tahan baterai panjang kini lebih diminati dibanding sekadar CPU tercepat.Laptop & Notebook

Pertanyaannya bukan lagi "seberapa cepat laptop ini?", melainkan "seberapa pintar ia membantu pekerjaanmu?" Dalam memilih laptop di 2026, konsumen dihadapkan pada lebih banyak opsi dari sebelumnya.

Kebutuhan menjadi kunci, apakah untuk gaming, produktivitas, atau mobilitas tinggi. Ditambah dengan pertimbangan budget dan kompatibilitas software, keputusan kini lebih kompleks namun juga lebih personal.

Satu hal yang pasti, industri laptop telah memasuki babak baru. Dengan hadirnya teknologi seperti Snapdragon X Elite dan integrasi AI yang semakin dalam, laptop bukan lagi sekadar alat kerja, melainkan partner cerdas dalam kehidupan digital. (garut60)