Aceh Dilanda Banjir, Gempa, dan Pemadaman Total, Pemerintah Pusat Masih Seolah Belum Menyadari Ada Bencana Besar

POSMETRO MEDAN, ACEH- Aceh memasuki babak paling kelam setelah digempur bencana bertubi-tubi. Hujan deras mulai turun sejak 22 November 2025 dan tidak pernah benar-benar berhenti. Intensitas meningkat pada 23–25 November 2025, membuat debit sungai di Aceh Utara, Pidie, dan Bireuen naik drastis. Sejumlah tanggul jebol, aliran sungai berubah arah, dan ribuan rumah mulai tergenang.

Pada 26 November, curah hujan mencapai puncak. Beberapa wilayah yang sebelumnya aman mendadak terendam. Warga Aceh terpaksa mengevakuasi diri di tengah malam menggunakan perahu kayu, rakit darurat, hingga ban bekas. Jalan lintas provinsi terputus, kendaraan terjebak, dan akses logistik tersendat.

Belum sempat bernapas dari kepanikan banjir, pada 27 November 2025, Aceh diguncang gempa yang semakin memperburuk keadaan. Warga yang mengungsi di posko pengungsian kembali berlarian keluar karena takut bangunan roboh. Banyak dari mereka telah tiga hingga empat hari tidak tidur nyenyak, sebagian masih bertahan dengan pakaian basah dan tanpa selimut.

Baca Juga:

• PSG Kembali Raja Piala Super Eropa
• Ultimatum KKB: Yang Selenggarakan Upacara HUT RI di Papua Bakal Dihabisi...

Di saat bersamaan, Aceh mengalami pemadaman listrik total. Gardu-gardu induk terendam, jaringan distribusi rusak, dan perbaikan tidak dapat dilakukan karena hujan yang masih mengguyur tanpa jeda. Rumah sakit hanya mengandalkan genset yang bahan bakarnya semakin kritis. Posko pengungsian gelap gulita, hanya diterangi lilin dan lampu darurat seadanya.

Lebih parah lagi, Aceh kehilangan akses internet dan sinyal. Jaringan fiber optik putus, menara telekomunikasi rusak, dan komunikasi antardaerah lumpuh total. Warga tidak bisa menghubungi keluarga, relawan tidak bisa berkoordinasi, dan informasi ke luar Aceh praktis terhenti. Aceh "menghilang" dari radar nasional.

Baca Juga:

• Partai Golkar Buka Peluang Perubahan Sistem Pilkada
• Seorang Pria Berpakaian Wanita Lengkap Berhijab Ditangkap di Warkop Banda Aceh

Namun, yang paling menyakitkan bagi masyarakat adalah respon pemerintah pusat yang dinilai lamban dan seperti "tidak hadir". Hingga saat ini, status bencana nasional belum ditetapkan, seolah bencana sebesar ini masih dipandang sebagai masalah regional semata. Padahal indikator bencana nasional terpenuhi semua: kerusakan infrastruktur vital, wilayah terisolasi, layanan publik lumpuh, cuaca ekstrem, dan ancaman korban besar.

Ironisnya, perhatian publik nasional justru tersedot oleh isu-isu remeh yang sedang viral, seakan penderitaan warga Aceh bukanlah sesuatu yang mendesak. Ketika Aceh terseret banjir selama lima hari, terguncang gempa, dan gelap akibat listrik padam, pemerintah pusat justru terlihat seperti masih menunggu "waktu senggang" untuk peduli.

Beberapa tokoh masyarakat Aceh menilai sikap pemerintah pusat "dingin dan jauh" dari realitas lapangan. Mereka menegaskan bahwa tanpa status bencana nasional, bantuan besar-besaran tidak bisa bergerak optimal. Sementara warga di lapangan terpukul oleh cuaca, kelaparan, kelelahan, dan minimnya akses kesehatan.

Hingga kini, Aceh masih berjuang sendirian dalam gelap, secara harfiah dan simbolis. Hujan belum berhenti, listrik belum kembali, internet belum tersambung, dan tanda-tanda kepedulian negara masih samar. Aceh menunggu tangan negara yang seharusnya pertama kali terulur, namun yang terasa justru keheningan panjang dari pusat.(san)

PSG Kembali Raja Piala Super Eropa

Ultimatum KKB: Yang Selenggarakan Upacara HUT RI di Papua Bakal Dihabisi...

Partai Golkar Buka Peluang Perubahan Sistem Pilkada

Seorang Pria Berpakaian Wanita Lengkap Berhijab Ditangkap di Warkop Banda Aceh

Desa Kuta Tinggi Terima Kunjungan Tim Dewan Penyantun Pokja III TP PKK Pakpak Bharat

Pengedar Sabu di Pandan Diringkus Sat Resnarkoba Polres Tapteng