Lanjutnya, pemberian uang tersebut menggunakan perantara berinisial JS dari PT FH dan PT SS yang jadi vendor di project senilai lebih dari Rp5 triliun tersebut.
"Peran perantara, atau konflik kepentingan dalam proses penetapan vendor, maka harus diperiksa KPK dan Kejaksaan karena sudah masuk kedalam ranah hukum pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang," kata Yudhis lagi.
Baca Juga:
"Dokumen investigatif juga menguraikan sejumlah persoalan seperti penggantian meter lama yang masih layak pakai, harga sewa yang berada di atas benchmark pasar, kualitas perangkat dan layanan yang belum sepenuhnya optimal, serta indikasi vendor lock-in jangka panjang," imbuhnya.
Berdasarkan perhitungan kasar, kata Ketua Umum Forum Masyarakat Pemantau Negara (Formapera) ini, estimasi indikasi kerugian Tahap I berada pada kisaran Rp5,5 hingga Rp7,5 triliun .
Baca Juga:
"Artinya, jika pola yang sama diterapkan dalam rencana ekspansi nasional hingga 40–60 juta pelanggan, potensi eksposur fiskal dapat meningkat secara eksponensial," urainya.
Lebih jauh, sambung Yudhis, persoalan tidak berhenti pada dugaan konflik kepentingan dan aliran dana. Karena pada akhir tahun 2024, ketika sebagian peralatan AMI dilaporkan belum berfungsi optimal dan belum memenuhi parameter kinerja sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak, justru terjadi pembayaran kepada SGPI.
Pembayaran tersebut disebut dilakukan atas arahan langsung Direktur Utama PLN kepada seluruh jajaran terkait, meskipun secara substansi diduga tidak sesuai dengan ketentuan kontraktual mengenai performance dan availability.
"Dasar pembayaran tersebut dikabarkan hanya mengacu pada kajian yang dibuat oleh almarhum Nanang Harianto, Direktur LAPI ITB, yang ditunjuk sebagai konsultan proyek. Penunjukan dan kajian tersebut diduga telah "dikondisikan", sehingga menimbulkan pertanyaan serius mengenai independensi, objektivitas, serta legitimasi dasar hukum pembayaran sebelum perangkat benar-benar berfungsi sesuai spesifikasi kontrak," tukasnya.
Sebagai informasi, dalam konteks pertanggungjawaban hukum dan tata kelola, terdapat sejumlah jabatan struktural yang secara normatif memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang berkaitan langsung dengan proses perencanaan, pengadaan, persetujuan investasi, serta pengawasan proyek strategis semacam ini.
Direktur Utama PLN, sebagai pemegang otoritas tertinggi manajemen korporasi, memiliki kewenangan menetapkan arah kebijakan strategis dan menyetujui investasi material bernilai triliunan rupiah.
POSMETRO MEDAN,Medan Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof Dr.Sanitiar Burhanuddin, meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan jajaran Kej
Berita 33 menit lalu
Posmetro Medan,Binjai Keberadaan sejumlah cafe di Kota Binjai yang menyediakan hiburan live musik di sinyalir tidak mengantongi ijin dari
Sumut 2 jam lalu
Pemuda Ugalugalan Tabrak Sejumlah Kendaraan Saat Dikejar Polisi di Jakarta Pusat.
Peristiwa 2 jam lalu
Hafiz Mahendra (24), pengemudi Toyota Calya yang viral setelah melawan arus dan diamuk massa di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat.
Peristiwa 2 jam lalu
Bongkar Dugaan Korupsi Proyek Gagal Meteran AMI Berpagu Rp5 T.
Inter-Nasional 3 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Lubuk Pakam Pemerintah daerah ingin memastikan, kebijakan yang diambil sesuai aturan dan tepat sasaran. Saat ini, pembangun
Sumut 4 jam lalu
Posmetro Medan, Medan Di ruang rapat yang sarat dokumen dan angkaangka kebijakan, satu hal kerap luput dibicarakan, wajah manusia di bali
Sumut 4 jam lalu
Polres Langkat Terima Pelimpahan Dua Pemuda Diduga Pelaku Narkotika dari Pos Kamla Pangkalan Susu
Sumut 4 jam lalu
POSMETRO MEDAN,Kabanjahe Guncang gancing pemberitaan maraknya peredaran narkotika di Tanah Karo, tak membuat Kasat Narkoba Polres Tanah
Sumut 4 jam lalu
POSMETRO MEDAN,Medan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut), Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, memimpin langsung pel
Medan 4 jam lalu
