Dugaan Mahar Jabatan Kepling Rp15 Hingga Rp30 Juta di Medan Kota, LIPPSU Desak Evaluasi Camat dan Lurah

POSMETRO MEDAN,Medan — Dugaan praktik transaksional dalam pemilihan Kepala Lingkungan (Kepling) di Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara, mencuat dan memantik sorotan publik.

Nilai mahar yang disebut-sebut berkisar antara Rp15 juta hingga Rp30 juta, dengan dugaan keterlibatan oknum aparat di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Temuan ini disampaikan oleh Direktur Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik, kepada wartawan pada Sabtu (5/7/2025). Salah satu titik yang disoroti adalah Kelurahan Kota Matsum III, khususnya dalam proses seleksi Kepling Lingkungan 10.

Baca Juga:

• Maulid Akbar FKSMM Sunggal-Kutalimbaru Perkuat Silaturahmi dan Sinergi Pembangunan
• Sat Pol PP Binjai Bongkar Bangunan Liar di Halaman Masjid An Nur

"Kami melihat indikasi kuat adanya kecurangan dalam proses seleksi, termasuk penghapusan hasil verifikasi yang sebelumnya sudah diumumkan di papan informasi kelurahan," ungkap Azhari.

Azhari juga menyoroti dugaan manipulasi data dukungan warga terhadap calon kepling yang dianggap tidak sejalan dengan kehendak oknum pejabat setempat. Menurutnya, dukungan untuk calon tersebut dikurangi secara sepihak agar tidak memenuhi ambang batas administratif yang telah ditentukan.

Baca Juga:

• Kecamatan Medan Selayang Tampilkan Inovasi Dan Kolaborasi dalam Penilaian Kecamatan Terbaik Tingkat Kota Medan 2026
• P3-TGAI Perkuat Irigasi di 57 Titik, Serap 38.475 Tenaga Kerja di Deli Serdang

Ia menilai tindakan itu mencederai proses demokrasi di tingkat paling bawah dan meminta Wali Kota Medan, Rico Waas, untuk segera melakukan evaluasi terhadap Camat Medan Kota serta Lurah Kota Matsum III.

Menanggapi isu tersebut, Camat Medan Kota, Raja Ian Andos Lubis, melalui Sekretaris Camat Endang Wastiani, membantah adanya pelanggaran dalam seleksi. Ia menjelaskan bahwa tidak ada satu pun calon Kepling di Lingkungan 10 yang memenuhi syarat administratif.

"Dukungan yang sah tidak mencapai 30 persen karena banyak yang ganda. Karena itu, tidak ada calon yang lolos seleksi administratif di lingkungan tersebut," kata Endang.

Ia juga menambahkan bahwa calon Kepling di lingkungan lain yang dinyatakan lolos sudah menjalani tes urine oleh BNN pada Sabtu siang sebagai bagian dari prosedur seleksi.

Sementara itu, salah satu calon Kepling, Mustafa Kamal—yang juga mantan Kepling—menyampaikan keberatannya. Ia mengklaim telah mengantongi dukungan warga yang sah melebihi batas minimum, namun tidak dinyatakan lolos dan bahkan tidak diundang untuk mengikuti tes urine.

"Saya bahkan difitnah sebagai pengguna narkoba. Padahal saya sudah melakukan tes urine secara mandiri dan hasilnya negatif. Sangat tidak masuk akal jika saya dianggap tidak memenuhi syarat," ujar Mustafa.

Sejumlah warga dan organisasi masyarakat sipil berharap agar proses pemilihan Kepling di Kota Medan dapat dilakukan secara transparan, adil, dan bebas dari praktik politik transaksional. Jabatan Kepling dinilai sebagai pilar penting dalam sistem pemerintahan di tingkat akar rumput, sehingga proses seleksinya harus bersih dan kredibel.

LIPPSU dan berbagai elemen masyarakat mendesak Pemko Medan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap proses seleksi Kepling dan mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang terbukti menyalahgunakan wewenang.(Red)

Maulid Akbar FKSMM Sunggal-Kutalimbaru Perkuat Silaturahmi dan Sinergi Pembangunan

Sat Pol PP Binjai Bongkar Bangunan Liar di Halaman Masjid An Nur

Kecamatan Medan Selayang Tampilkan Inovasi Dan Kolaborasi dalam Penilaian Kecamatan Terbaik Tingkat Kota Medan 2026

P3-TGAI Perkuat Irigasi di 57 Titik, Serap 38.475 Tenaga Kerja di Deli Serdang

Tekab Polsek Medan Kota Ringkus Dua Residivis Curanmor dari Jalan Air Bersih

Baznas Bedah Rumah Warga dari Zakat ASN, Bupati Letakkan Batu Pertama