Kejari Belawan Terseret Ucapan Bobby Nasution

POSMETRO MEDAN,MEDAN - Ungkapan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, ketika masih menjabat sebagai Wali Kota Medan yang nyaris menjadi korban pemerasan, menyeret Oknum-Oknum di Kejaksaan Negeri (Kejari) Belawan. Bahkan hasil penelusuran awak media buntut adanya indikasi pemerasan itu, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Belawan menjalani pemeriksaan dan mendapatkan hukuman dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) melalui Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut).

Dari penelusuran Awak Media, tindakan Kejagung RI atas oknum-oknum di Kejari Belawan tidak terendus pada saat Bobby Nasution menjabat sebagai Walikota Medan. "Waktu itu Pak Kajari dan Kasi Pidus sempat diperiksa oleh Kejatisu Sumut. Yang kenak waktu itu Kasi Pidsusnya aja," ujar Sumber awak media di Belawan, Rabu (7/10/2026).

Menyahuti Bobby Nasution pernah terlibat perselisihan dengan salah satu Kepala Kejaksaan yang menyeret Kajari Belawan, Kajati Sumut, Muhibuddin SH MH, melalui Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi SH MH mengatakan, pihak kejaksaan akan menelusuri oknum Jaksa tersebut. Meski tidak merinci secara jelas tindakan apa yang akan dilakakukan, Rizaldi menyahuti awak media melalui pesan text mengatakan," Blum sy cek bang..krn kmarin bliau kan waktu jd walikota."

Baca Juga:

• Akuang Diduga Kabur, Eksekusi 10 Tahun Penjara dan UP 856,8 M Batal?
• Gubernur Bobby Nasution Siapkan Dua Hadiah untuk UMSU

Sebelumnya diberitakan Gubernur Bobby Nasuiton mengaku pernah terlibat perselisihan dengan salah satu Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) di Medan. Pengalaman tersebut diceritakan Bobby saat menghadiri Peluncuran Program Jaksa Sahabat Pendidik di Kantor Pemerintah Provinsi Sumut, Selasa (6/10/2026). Dalam kesempatan itu, Bobby berbicara mengenai keresahan kepala sekolah dan tenaga pendidik yang menghadapi berbagai bentuk tekanan dari pihak luar.

Cerita tersebut bermula ketika Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut Muhibbudin menyinggung Wali Kota Medan Rico Waas yang saat itu disebut didampingi oleh dua orang dari Kejari, yakni Kejari Medan dan Kejari Belawan, Karena memang, kedua Kejari ini berada di wilayah Pemerintah Kota Medan. Pernyataan tersebut membuat Bobby teringat pada pengalamannya ketika menjadi Wali Kota Medan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Bahas Percepatan Rumah Subsidi Bersama DPR dan Pengembang
• Gubernur Sumut Apresiasi Kontribusi Bupati Deli Serdang di Bidang Kesehatan Hewan

Ia kemudian menceritakan pernah berselisih dengan salah satu unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yang berkaitan dengan persoalan kepala sekolah. "Mohon izin, mohon izin, Pak. Saya dulu pas di Medan, mohon maaf Pak Rico bukannya menyinggung nih, Pak ya. Saya dulu pas di Medan, saya pernah berantam, Pak, sama Forkopimda saya. Makanya tadi pas Pak Kajati sampaikan Pak Rico tadi didampingi dua Kejari, seingat saya, Pak, saya pernah berantam sama salah satu Kejari saya di Medan," kata Bobby.

Mengapa Bobby sampai berselisih dengan Kejari? Bobby kemudian menjelaskan persoalan yang menjadi latar belakang perselisihan tersebut. Menurut dia, persoalan itu berkaitan dengan adanya permintaan uang kepada sejumlah kepala sekolah. Bobby menyebut, saat itu dirinya memperoleh laporan dari Kepala Dinas Pendidikan mengenai adanya guru atau kepala sekolah yang dimintai sejumlah uang. Ia kemudian menghubungi salah satu Kejari untuk meminta penjelasan.

"Berantamnya, karena kepala sekolah, Pak. Nah itu ada Pak Sulaiman (dulu menjabat Inspekotorat Pemko Medan). Jadi saya ingat, Kejari-nya waktu itu minta uang ke kepala sekolah-kepala sekolah, Pak. Seingat saya, totalnya ada Rp 5 juta, ada Rp 10 juta. Kebetulan, pada saat itu siangnya saya mau ketemu sama Pak Kajati, waktu itu, kami ada kegiatan Pemko Medan dan Kejatisu. Paginya, itu Kepala Dinas Pendidikan saya laporan, Pak, ada berapa guru, Pak, segala macam ini. Saya teleponlah Pak Kejari saya, Pak, waktu itu," jelasnya.

Bobby tidak merinci Kejari mana yang dimaksud dalam cerita tersebut. Ia juga menegaskan tidak ingin menyebut apakah pejabat tersebut berasal dari Kejari Medan atau Kejari Belawan. Setelah menerima laporan, Bobby kemudian bertemu dengan Kejari tersebut. Dalam pertemuan itu, ia membahas persoalan uang yang disebut diminta dari kepala sekolah.

"Pak Kejari nanti hadir di acara sama Pak Kajati?, hadir. Oh baik, Pak, kalau kayak gitu. Pak Kejari, nanti yang uang kepala sekolah ini enggak usah dari kepala sekolah, dari saya saja. Tapi kalau boleh, Pak, nanti saya serahkan di depan Pak Kajati ya, Pak, ya, saya bilang. Gimana, Pak? Boleh, Pak? saya bilang. Kalau boleh, saya siapkan sekarang. Tapi kalau kata Bapak enggak usah, saya rasa enggak usah dari kepala sekolah, Pak. Minta sama saya aja, Pak, saya bilang," ujarnya.

Apa dampaknya terhadap hubungan Pemko Medan dan Kejari? Bobby mengatakan setelah persoalan tersebut, hubungan antara Pemko Medan dan salah satu Kejari sempat menjadi renggang. "Alhamdulillah, Pak, enggak jadi, Pak, waktu itu. Alhamdulillah enggak jadi. Cuman habis itu konsekuensinya agak renggang hubungan, Pak, waktu itu memang. Konsekuensinya agak renggang hubungan Pemko Medan dengan salah satu Kejari, saya enggak bilang, Pak, antara Kejari Medan dan Kejari Belawan, Pak ya. Enggak, saya enggak akan sebut antara dua itu dan tahun berapa enggak akan saya sebut juga," katanya.

Bobby menyampaikan cerita tersebut untuk menggambarkan keresahan yang menurutnya masih dirasakan kepala sekolah dan jajaran Dinas Pendidikan. Baca juga: Gubernur Bobby Minta Publik Stop Komentar Negatif kepada Korban MBG di Karo Ia menilai kepala sekolah membutuhkan kepastian dan rasa aman dalam menjalankan tugas, terutama ketika berhadapan dengan berbagai pihak yang mengatasnamakan lembaga tertentu.

"Artinya, tantangan bagi para kepala sekolah, baik dari Dinas Pendidikan, baik dari kami dari pimpinan, dari Gubernur, Wakil Gubernur, dan seluruh jajaran. Keresahan ataupun apa yang disampaikan oleh kepala sekolah sebenarnya keluhannya hampir sama, keresahan yang seperti saya bilang tadi,"Jelasnya.

Mengapa Bobby menyinggung LSM yang menyerupai institusi penegak hukum? Dalam kesempatan tersebut, Bobby juga menyoroti keberadaan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menurutnya menggunakan nama yang menyerupai lembaga atau institusi penegakan hukum.

Menurut Bobby, kondisi tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan kepala sekolah. Terlebih, ia mengaku pernah menerima laporan mengenai adanya kepala sekolah yang merasa dimintai uang oleh pihak yang dikaitkan dengan institusi penegakan hukum.

"Pertanyaannya, kenapa LSM ini harus menyerupai-nyerupai namanya dengan lembaga atau institusi penegakan hukum? Artinya, Pak Kajati, sebenarnya yang kepala sekolah ini—kalau yang benar, Pak ya, kalau yang salah wajib takut—kalau yang benar dan yang mau menjalankan dengan benar, ini bukan takut sama LSM-nya, Pak. Tapi takut sama yang bekingi LSM-nya, Pak," ucapnya.

Bobby berharap Program Jaksa Sahabat Pendidik dapat menjadi sarana untuk memberikan rasa aman kepada para tenaga pendidik. Menurutnya, kehadiran kejaksaan melalui program tersebut diharapkan dapat membantu kepala sekolah memahami aspek hukum sekaligus menjadi tempat mencari perlindungan ketika menghadapi persoalan hukum. "Dan kegiatan ini tadi saya di depan sekali saya sampaikan, ini membuat ketenangan. Membuat tenang bagi para kepala sekolah, yang selama ini di ribut-ributi oleh LSM dan segala macam, ini adalah PSN, Pak. Proyek Strategis Nasional. Bukan Proyek Strategis Daerah lagi, ini proyeknya Bapak Presiden yang ada di seluruh wilayah Indonesia dan ini sedang masuk PSN," jelasnya.(**)

Akuang Diduga Kabur, Eksekusi 10 Tahun Penjara dan UP 856,8 M Batal?

Gubernur Bobby Nasution Siapkan Dua Hadiah untuk UMSU

Bobby Nasution Bahas Percepatan Rumah Subsidi Bersama DPR dan Pengembang

Gubernur Sumut Apresiasi Kontribusi Bupati Deli Serdang di Bidang Kesehatan Hewan

Bobby Nasution Ajak IKM Sumut Perkuat Ekonomi Keumatan dan Industri Halal

Bobby Nasution Bahas Percepatan Rumah Subsidi Bersama DPR dan Pengembang