Sekolah Jadi Arena Politik, DPRD Sumut Bongkar Sepihaknya Kebijakan 5 Hari Belajar

Ia juga menyatakan bahwa dalam proses penyusunan kebijakan, pihaknya telah berdiskusi dengan sejumlah pihak seperti orang tua dan siswa. Namun, ia tidak secara spesifik menyebutkan keterlibatan DPRD dalam proses tersebut.

Komisi E DPRD Sumut secara umum tidak menolak esensi kebijakan tersebut. Yang mereka tolak adalah prosesnya yang dianggap tertutup, minim koordinasi, dan tidak transparan.

Baca Juga:

• Deli Serdang Punya 29 Tensnt dari 129 Layanan Publik
• Pemkab Deli Serdang–Polda Sumut Sinergikan Jumat Asri dan Green Policing untuk Rawat Lingkungan

"Kami ingin kebijakan yang konkret dan partisipatif, bukan hanya disodori program jadi. Jangan menjual alasan sosial untuk menutupi lemahnya koordinasi," pungkas Hendra.

Pernyataan itu mencerminkan keresahan banyak pihak bahwa kebijakan pendidikan, sebaik apa pun niat awalnya, bisa menjadi alat politik jika tidak dikawal transparansi dan akuntabilitas.(Erni)

Baca Juga:

• Kapolda Sumut dan Nyonya Kunker ke Polres Binjai
• Dari 100 Anggota DPRD Sumut, Hanya 14 Orang yang Ikut Paripurna

Deli Serdang Punya 29 Tensnt dari 129 Layanan Publik

Pemkab Deli Serdang–Polda Sumut Sinergikan Jumat Asri dan Green Policing untuk Rawat Lingkungan

Kapolda Sumut dan Nyonya Kunker ke Polres Binjai

Dari 100 Anggota DPRD Sumut, Hanya 14 Orang yang Ikut Paripurna

Kakanwil Ditjenpas Sumut Tinjau Lahan Ketahanan Pangan Rutan Tanjung Pura

Peringati Hari Sumpah Pemuda, Kakanwil Kemenagsu Dorong Generasi Muda Terus Berempati