Sekolah Jadi Arena Politik, DPRD Sumut Bongkar Sepihaknya Kebijakan 5 Hari Belajar

Ia juga menyatakan bahwa dalam proses penyusunan kebijakan, pihaknya telah berdiskusi dengan sejumlah pihak seperti orang tua dan siswa. Namun, ia tidak secara spesifik menyebutkan keterlibatan DPRD dalam proses tersebut.

Komisi E DPRD Sumut secara umum tidak menolak esensi kebijakan tersebut. Yang mereka tolak adalah prosesnya yang dianggap tertutup, minim koordinasi, dan tidak transparan.

Baca Juga:

• Sekretaris Fraksi PKB DPRD Labuhanbatu, Penry Patartua Nababan SH MH Desak Pemkab Jalankan Perda Nomor 7 Tahun 2024
• Wings Air Rute Kualanamu–Mandailing Natal Terbang Perdana, Pangkas Waktu Tempuh dan Perkuat Konektivitas

"Kami ingin kebijakan yang konkret dan partisipatif, bukan hanya disodori program jadi. Jangan menjual alasan sosial untuk menutupi lemahnya koordinasi," pungkas Hendra.

Pernyataan itu mencerminkan keresahan banyak pihak bahwa kebijakan pendidikan, sebaik apa pun niat awalnya, bisa menjadi alat politik jika tidak dikawal transparansi dan akuntabilitas.(Erni)

Baca Juga:

• Landen Marbun, Anggota DPRD Sumut yang Selalu Hadir Paling Awal di Sidang Paripurna
• Kapoldasu Whisnu Hermawan: Perubahan UU Polri Harus Menjadi Fondasi Penguatan Profesionalisme dan Akuntabilitas Personel

Sekretaris Fraksi PKB DPRD Labuhanbatu, Penry Patartua Nababan SH MH Desak Pemkab Jalankan Perda Nomor 7 Tahun 2024

Wings Air Rute Kualanamu–Mandailing Natal Terbang Perdana, Pangkas Waktu Tempuh dan Perkuat Konektivitas

Landen Marbun, Anggota DPRD Sumut yang Selalu Hadir Paling Awal di Sidang Paripurna

Kapoldasu Whisnu Hermawan: Perubahan UU Polri Harus Menjadi Fondasi Penguatan Profesionalisme dan Akuntabilitas Personel

Tiga Dosen FITK UINSU Terpilih Jadi Anggota Pattola Pallalo Foundation

Kemenag Sumut Tegaskan Komitmen Bebas KKN: Integritas Bukan Sekadar Slogan!