POSMETRO MEDAN–Medan, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa akreditasi rumah sakit bukan sekadar upaya mengejar predikat atau pengakuan, melainkan momentum penting untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh demi menghadirkan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, inklusif, dan tanpa diskriminasi bagi seluruh masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan melalui Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, saat menghadiri Survei Akreditasi RSUD dr. Pirngadi yang dilaksanakan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) secara virtual, Selasa (17/11/2026).
Baca Juga:
Dalam sambutan tertulis Wali Kota yang dibacakan Erfin, disampaikan bahwa proses akreditasi harus menjadi bagian dari upaya membangun budaya mutu dan keselamatan pasien secara berkelanjutan. Dengan demikian, seluruh standar pelayanan tidak hanya terpenuhi saat penilaian berlangsung, tetapi benar-benar diterapkan dalam aktivitas pelayanan sehari-hari.
"Kami ingin menegaskan bahwa akreditasi bukan sekadar proses penilaian untuk memperoleh predikat dan pengakuan, melainkan instrumen untuk memastikan standar mutu pelayanan yang inklusif dan keselamatan pasien benar-benar diterapkan dalam seluruh proses pelayanan di rumah sakit ini," kata Erfin.
Baca Juga:
Lebih lanjut, disampaikan bahwa Pemko Medan terus memperkuat sistem kesehatan daerah melalui berbagai kebijakan strategis, salah satunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Kesehatan Kota Medan yang mengedepankan pendekatan promotif dan preventif.
Selain itu, Pemko Medan juga berkomitmen memperluas akses pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Upaya tersebut diwujudkan melalui pemberian akses layanan bagi pasien kategori Mr. X serta korban begal yang tidak terakomodasi BPJS Kesehatan, sesuai ketentuan Peraturan Wali Kota.
Penguatan kualitas pelayanan juga dilakukan melalui perekrutan tenaga medis dan dokter spesialis, termasuk pemberian beasiswa pendidikan dokter spesialis bagi dokter internal. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat kualitas layanan rumah sakit milik pemerintah daerah.
Sementara itu, Ketua Tim Surveior KARS, dr. Flora Maya Damanik, MARS, FISQUA, CHAE, CHQP, menjelaskan bahwa survei akreditasi bukan bertujuan mencari kesalahan atau kekurangan rumah sakit. Sebaliknya, kegiatan tersebut merupakan proses evaluasi untuk melihat sejauh mana standar mutu pelayanan dan keselamatan pasien telah diterapkan.
Evaluasi dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, observasi langsung terhadap pelaksanaan pelayanan, serta diskusi bersama berbagai unit kerja di lingkungan rumah sakit.
Tags
beritaTerkait
komentar