Kapolda Sumut Lakukan Tes Urine Serentak Tindaklanjuti Instruksi Kapolri dalam Rapim 2026

POSMETRO MEDAN,Medan — Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut), Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, memimpin langsung pelaksanaan tes urine terhadap jajaran pejabat utama dan kapolres se-Sumatera Utara dalam rangkaian Rapat Pimpinan (Rapim) Tahun 2026 di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Rabu (25/2/2026) sebagai tindak lanjut instruksi Kapolri guna memastikan internal Polri bersih dari penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan yang digelar di Markas Polda Sumut di Medan, Selasa, itu diikuti Wakapolda, seluruh Pejabat Utama (PJU) Polda Sumut, Kapolres jajaran, para Kasatker, serta Kasat Narkoba Polres.

Kapolda mengatakan tes urine tersebut merupakan langkah konkret memperkuat pengawasan internal sekaligus wujud komitmen menjaga marwah institusi.

Baca Juga:

• Bongkar Dugaan Korupsi Proyek Gagal Meteran AMI Berpagu Rp5 T
• Pemerintah Ingin Pastikan Kebijakan Sesuai Aturan dan Tepat Sasaran

"Ini bentuk keteladanan pimpinan. Dimulai dari saya, Wakapolda, hingga seluruh pejabat utama dan kapolres. Kami ingin memastikan tidak ada ruang bagi penyalahgunaan narkoba di tubuh Polri," katanya.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut selaras dengan arahan Kapolri agar seluruh jajaran melakukan langkah preventif dan pengawasan melekat guna mencegah pelanggaran yang dapat mencederai kepercayaan publik.

Baca Juga:

• Subandi dan Ikhtiar DPRD Sumut Mengembalikan Makna Negara Hadir
• 2 Pria Diduga Pelaku Narkotika Diserahkan Personel Pos Kamla Pangkalan Susu ke Polres Langkat

Menurut dia, komitmen "zero pelanggaran" harus diwujudkan secara nyata, bukan sekadar slogan. Setiap personel yang terbukti melanggar akan diproses sesuai ketentuan disiplin maupun hukum yang berlaku.

"Kepercayaan masyarakat adalah modal utama kami. Karena itu, penguatan integritas harus dimulai dari internal," ujarnya.

Selain pelaksanaan tes urine, Kapolda dalam arahannya juga mengingatkan seluruh jajaran agar terus meningkatkan profesionalisme, responsif terhadap dinamika sosial, serta cepat melakukan klarifikasi terhadap informasi yang berpotensi menurunkan public trust.

Rapim 2026 tersebut sekaligus menegaskan kesiapan Polda Sumut mendukung dan mengamankan program kerja pemerintah tahun 2026 di wilayah Sumatera Utara dengan tetap mengedepankan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.(lam)

Bongkar Dugaan Korupsi Proyek Gagal Meteran AMI Berpagu Rp5 T

Pemerintah Ingin Pastikan Kebijakan Sesuai Aturan dan Tepat Sasaran

Subandi dan Ikhtiar DPRD Sumut Mengembalikan Makna Negara Hadir

2 Pria Diduga Pelaku Narkotika Diserahkan Personel Pos Kamla Pangkalan Susu ke Polres Langkat

Kasat Narkoba Tanah Karo Mengaku tak Benar, Tapi Anehnya tak Beraksi, Memalukan

Ombudsman RI Beri Kategori Sedang Buat Pemko Binjai