Warga Medan Apresiasi Wali Kota Hingga Kasatpol PP Segel Bangunan Tak Berizin di Jalan Rajawali

POSMETRO MEDAN,Medan -- Ketegasan Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam menegakkan aturan tata ruang mendapat pujian dari masyarakat. Kali ini, sebuah bangunan liar tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di kawasan Jalan Rajawali resmi disegel dan ditutup paksa oleh petugas gabungan, baru-baru ini.

Langkah berani ini pun menuai apresiasi luas, khususnya bagi jajaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Ruang Terbuka Hijau (Perkim) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan di bawah instruksi Wali Kota Medan.

Penyegelan ini bukan tanpa drama. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemilik bangunan berinisial A diduga sempat menunjukkan arogansi dengan membawa-bawa nama aparat negara untuk melancarkan proyek ilegalnya. Tak hanya itu, oknum tersebut dikabarkan sempat melontarkan ancaman melalui telepon seluler kepada warga sekitar yang merasa keberatan.

Ancaman yang diterima warga pun cukup serius, mulai dari intimidasi fisik hingga rencana penculikan. Namun, gertakan tersebut tidak menyurutkan nyali petugas untuk menjalankan Peraturan Daerah (Perda).

"Kami sangat mengapresiasi tindakan tegas Bapak Wali Kota, Dinas Perkim, dan Kasatpol PP Medan. Akhirnya bangunan yang tidak punya PBG itu disegel. Selama ini mereka merasa hebat, merasa 'orang besar' sampai berani mengancam warga mau memukuli dan menculik," ujar Efni, seorang warga, Rabu (1/4/2026).

Efni menambahkan bahwa tindakan tegas ini membuktikan bahwa tidak ada orang yang kebal hukum di Kota Medan, meskipun mencoba berlindung di balik nama besar atau dugaan kedekatan dengan aparat.

"Warga sempat merasa terancam karena dia (Albert) selalu mengandalkan pihak-pihak tertentu. Tapi dengan penyegelan ini, kami merasa dilindungi oleh pemerintah. Hukum harus tetap tegak," tegasnya.

Pantauan di lokasi, bangunan yang bermasalah tersebut kini telah dipasangi stiker penyegelan dan dilarang melanjutkan aktivitas pembangunan sampai seluruh perizinan dipenuhi sesuai aturan yang berlaku. Masyarakat berharap pengawasan ketat terus dilakukan agar tidak ada lagi oknum yang membangun tanpa izin sambil melakukan intimidasi kepada warga kecil.

(Atn)