POSMETRO MEDAN, Binjai - Kasus dugaan korupsi penyaluran dana insentif fiskal (DIF) pengentasan kemiskinan di Binjai tahun anggaran 2024 menggantung di Kejaksaan Negeri Binjai.
Padahal, mahasiswa dari Badko HMI Sumut, telah melayangkan pengaduan masyarakat dan bukti ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut).
Kasi Penkum Kejati Sumut Andre Wanda Ginting, yang dihubungi via selular mengaku dan membenarkan pelimpahan penyelidikan ke Kejari Binjai. Hal ini setelah pihaknya melakukan pengecekan sesuai dengan surat pengaduan yang masuk.
Baca Juga:
"Kita cek, ada surat yang terkait tersebut diteruskan ke Kejari Binjai untuk dipelajari lebih lanjut," ujar Kasi Penkum Kejatisu, Adre Wanda Ginting, Kamis (15/5/2025 kemarin.
Dalam penanganan laporan ini dilimpahkan ke Kajari Binjai, jelas Adre, dikarenakan guna efesiensi dan lokasi. "Guna efesiensi surat masuk dan lokasi yang tersebut, di surat berada di Binjai," tegas Adre
Baca Juga:
Kebenaran pelimpahan laporan pun dibenarkan oleh Kasi Intel Kejari Binjai Noprianto Sihombing, yang mengakui sudah menerima pelimpahan laporan tersebut.
"Sekitar beberapa waktu lalu penyelidikan kami yang tangani atau dilimpahkan ke Kejari Binjai. Saya lupa hari apa kemarin," kata Noprianto kepada wartawan
Dalam proses penyelidikan Noprianto sebut pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Seminggu lalu kalau tak salah kepala seorang OPD yang berkaitan fiskal, kami periksa (mintai keterangan). Tidak menutup kemungkinan dalam proses pemeriksaan selanjutnya beberapa kepala OPD lain akan kita panggil guna dimintai keterangan," kata Noprianto.
Namun, sayangnya Noprianto tidak menyebut nama kepala OPD yang sudah diperiksa kepada wartawan.
Berdasarkan penelusuran, akhirnya muncul nama pejabat inisial ET yang kantornya di belakang Kantor Catpil Binjai sebagai pejabat yang dimintai keterangan oleh pihak Kejari Binjai. "Inisial ET bang," beber sumber hari ini Selasa (20/5/2025).
Ketika dikonfirmasi, ET belum memberikan jawaban.
Di sisi lain, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melalui Ketua Badko HMI Sumut, Yusril Mahendra angkat bicara terkait dugaan korupsi DIF pengentasan kemiskinan senilai Rp32 miliar ini.
Dirinya menyayangkan laporan yang dilayangkan ke Kejati Sumut malah dilimpahkan ke Kejari Binjai. "Kami sangat menyayangkan bila penanganan kasus ini dikembalikan ke Kejari Binjai. Kami tidak ingin ada potensi konflik kepentingan," kata Yusril.
Dana insentif fiskal merupakan kucuran dana dari pemerintah pusat untuk mendorong kinerja pemerintah daerah. Namun, dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat itu diduga telah diselewengkan oleh oknum pejabat setempat.
Terkonfirmasi sebelumnya Kepala BPKAD Binjai Erwin Toga, jika anggaran DIF yang diterima hanya 20,8 miliar dan ironisnya sekitar 10 milliar (separuh) untuk bayar hutang.
"HMI akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Kami akan minta Kejati Sumut ambil alih penanganan perkara ini. Surat kami juga sudah kami kirimkan ke Presiden dan KPK," kata Yusril.
Langkah ini menurut Yusril bukan sekadar tekanan, melainkan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap jalannya hukum di Sumatera Utara.
"Kami tidak akan biarkan dana rakyat dijarah tanpa pertanggungjawaban. Kami ingin aparat penegak hukum transparan dan objektif, tanpa pandang bulu," tegas Yusril.
HMI menilai, jika aparat penegak hukum gagal menuntaskan kasus ini secara adil, maka kepercayaan publik terhadap lembaga hukum akan terus menipis.
Senada dengan Badko HMI Sumut, elemen masyarakat Binjai kepada wartawan malah pesimis kasus DIF jika ditangani Kejari Binjai.
"Kita melihat ada kedekatan tersembunyi antara Pemko Binjai dengan Kajari Binjai. Jadi prediksi kasus akan jalan di tempat atau cari tumbal ," ungkap sumber. (Oji)
Polres Pelabuhan Belawan menggelar rangkaian pisah sambut Kapolres, AKBP Aditya S.P. Sembiring Resmi Jabat Kapolres Pelabuhan Belawan.
Medan 10 menit lalu
Sabu di Saku Celana, Sopir Angkot Ditangkap Satresnarkoba Polres Humbahas, duh!
Kriminal satu jam lalu
Kisah Keluarga Korban Kecelakaan Maut di Sibolangit, Orangtua Meninggal Dunia saat Antar Anak Kuliah
Sumut 2 jam lalu
Hotman Paris Hutapea mengaku heran mengapa Febrie Adriansyah terlebih dulu &039dibidik&039 bukan Tan Kian sebagai sosok pemberi suap.
Inter-Nasional 3 jam lalu
Melihat dari Dekat Sosok H Surya, B.Sc sang Wakil Gubernur Sumatera Utara.
Profil 4 jam lalu
Kapolres Sibolga AKBP Eddy Inganta menerima audiensi dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, SibolgaTapteng.
Sumut 5 jam lalu
Yusril Ihza Mahendra berharap agar KPK tidak mengmbil alih kasus dugaan korupsi yang menjerat eks Jampidsus Febrie Adriansyah.
Inter-Nasional 6 jam lalu
Polsek Medan Labuhan terpaksa menangkap seorang pelaku premanisme yang berkedok pengatur lalulintas di Yos Sudarso.
Medan 6 jam lalu
Lely Manalu dilantik menjabat Kepala KBPSDM, Wakil Bupati Taput menitipkan pesan begini.
Profil 7 jam lalu
Nazrul Hapis, mantan Kades Serapuh Asli, Kecamatan Tanjungpura, Langkat dituntut pidana penjara selama 2,5 tahun.
Sumut 7 jam lalu