Dharma Putra Rangkuti Pimpin Manuver Legislasi Besar untuk Penguatan Bank Sumut

POSMETRO MEDAN,Medan – DPRD Sumatera Utara memasuki babak penting dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026. Rapat paripurna kali ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum strategis yang membahas dua hal besar: penataan ulang landasan hukum Bank Sumut dan penguatan struktur permodalannya.

Di tengah dinamika politik dan ekonomi daerah, Ketua Bapemperda Sumut, Dharma Putra Rangkuti, S.Hut., M.Si., tampil memimpin jalannya pembahasan dan mengawal arah perubahan yang dinilai krusial bagi masa depan Bank Sumut.

Sejak pagi, suasana ruang sidang terasa berbeda. Para legislator, pimpinan dewan, serta perwakilan eksekutif daerah mengikuti pemaparan agenda demi agenda.

Baca Juga:

• Lindungi Anak dari Kekerasan Nyata dan Digital
• Bank Sumut Gandeng Tiga LPK-SO Luncurkan KUR Pekerja Migran Indonesia

Sidang dibuka dengan penyampaian Ranperda Usul Inisiatif DPRD tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Perseroda), sebuah regulasi yang diinisiasi Bapemperda untuk menyesuaikan bentuk badan hukum Bank Sumut dengan perkembangan kebutuhan industri perbankan.

Dalam penyampaiannya, Dharma menegaskan bahwa perubahan menuju Perseroda bukanlah sekadar perubahan nomenklatur, melainkan upaya menuju tata kelola yang lebih modern, peningkatan fleksibilitas investasi, dan penciptaan ruang pertumbuhan yang lebih progresif bagi Bank Sumut.

Baca Juga:

• Pasca Tabrakan Maut di Sibolangit, DPRDSU: Buat Escape Ramp
• Kakanwil : Penghulu Harus Tingkatkan Kompetensi dan Terus Berinovasi

"Bank daerah harus bergerak seirama dengan industri perbankan nasional. Kita ingin Bank Sumut tidak hanya bertahan, tetapi mampu berlari," ujar Dharma tegas.

Agenda berikutnya adalah penjelasan Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke dalam PT Bank Sumut. Sebelum penyampaian ranperda tersebut, sidang mendengarkan Laporan Hasil Kajian Bapemperda, sebuah dokumen analitis yang menjadi dasar pembentukan kebijakan legislasi.

Kajian tersebut memuat analisis menyeluruh mengenai kondisi permodalan Bank Sumut, proyeksi ekspansi usaha, ketahanan risiko, potensi peningkatan PAD, hingga simulasi dampak ekonomi jangka panjang. Seluruh analisis disusun dengan pendekatan teknokratis dan prinsip kehati-hatian.

"Penyertaan modal bukan sekadar angka. Ia adalah investasi politik, ekonomi, dan sosial. Kita ingin memastikan setiap rupiah milik rakyat kembali menjadi manfaat bagi rakyat," ujar Dharma.

Melalui proses legislasi yang sistematis dan bertahap, DPRD Sumut memastikan bahwa kebijakan penyertaan modal tidak membebani fiskal daerah, tetapi menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan. Langkah ini sekaligus memperkuat posisi Bank Sumut sebagai BUMD strategis yang menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

Rapat paripurna ditutup dengan penegasan bahwa Sumatera Utara tengah membangun fondasi baru bagi masa depan lembaga keuangan daerahnya. Fondasi tersebut disusun melalui kajian yang matang, dialog yang konstruktif, serta pengawasan ketat dari Bapemperda yang menunjukkan kedewasaan politik serta integritas legislasi.

Di balik jalannya sidang, tersirat pesan bahwa Sumut tidak hanya menyusun aturan, tetapi tengah menulis babak baru perjalanan Bank Sumut dengan prinsip kehati-hatian dan keberanian. Di tengah proses tersebut, nama Dharma Putra Rangkuti mengemuka sebagai figur yang memadukan regulasi dengan visi pembangunan ekonomi daerah. (erni)

Lindungi Anak dari Kekerasan Nyata dan Digital

Bank Sumut Gandeng Tiga LPK-SO Luncurkan KUR Pekerja Migran Indonesia

Pasca Tabrakan Maut di Sibolangit, DPRDSU: Buat Escape Ramp

Kakanwil : Penghulu Harus Tingkatkan Kompetensi dan Terus Berinovasi

Temuan Labfor: Pusat Ledakan di Dapur, Dinding Roboh Hingga Kompor Tanam Terangkat

Kadis SDABMBK Pimpin Rapat Progres dan Penyelesaian AGHT Pembangunan Sistem Transportasi Massal