Apabila pelanggaran serupa kembali terjadi, pihaknya akan mengambil langkah hukum dengan melaporkannya kepada pihak berwajib.
"Jika terjadi lagi pencabutan stiker, akan kami laporkan kepada pihak yang berwajib. Apabila tetap beroperasi tanpa izin PBG, tetap akan ditindak dan mengarah pada penutupan operasional secara permanen. Stiker akan dicabut setelah izin diterbitkan sehingga usaha dapat kembali beroperasi sesuai ketentuan," jelasnya.
Baca Juga:
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Samosir, Pilippi Simarmata, meminta para pemilik bangunan yang sedang mengurus perizinan agar menyampaikan perkembangan proses pengurusan secara berkala, termasuk kendala yang dihadapi.
Dengan begitu, pemerintah dapat memberikan masukan dan solusi untuk mempercepat penyelesaian persyaratan perizinan.
Baca Juga:
Menurutnya, pemerintah telah memberikan waktu dan kesempatan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban tersebut. Namun, apabila belum menunjukkan kesungguhan dalam menuntaskan perizinan, penghentian sementara operasional menjadi langkah yang harus dilakukan agar pemilik usaha dapat lebih fokus menyelesaikan seluruh persyaratan.
"Ada baiknya pemilik bangunan melaporkan progres pengurusan perizinan secara berkala. Sudah diberikan waktu, tetapi apabila belum ada kesungguhan untuk menuntaskannya, operasional harus dihentikan sementara agar pemilik dapat fokus menyelesaikan perizinan," ujar Pilippi.
Pilippi menjelaskan, dari empat bangunan usaha yang sebelumnya dikenakan penghentian operasional, dua bangunan gedung yaitu hotel dan rumah makan kembali ditertibkan karena belum memenuhi ketentuan. Sementara itu, satu bangunan telah mematuhi imbauan pemerintah dan satu bangunan lainnya telah menuntaskan proses perizinan sehingga diperbolehkan kembali beroperasi.
Sementara itu, Satpol PP dan tim terpadu melanjutkan pengawasan terhadap 47 bangunan gedung lainnya yang sebelumnya telah ditertibkan. Pemerintah Kabupaten Samosir juga akan tetap melakukan penyidikan terhadap bangunan gedung yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai bagian dari upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penertiban ini bukan semata-mata untuk menghentikan aktivitas usaha, melainkan memastikan terciptanya iklim usaha yang tertib, aman, dan memiliki kepastian hukum.
Pemerintah Kabupaten Samosir tetap membuka ruang bagi pelaku usaha untuk berkembang dan berinvestasi, namun setiap kegiatan usaha harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap aturan.
Tags
beritaTerkait
komentar