Kamis, 19 November 2026

Sidang Korupsi PNBP KSOP Belawan: Ahli Keuangan JPU Tak Hadir, Majelis Hakim Minta Jaksa Periksa Pelindo

Jafar Sidik - Rabu, 18 November 2026 21:22 WIB
Sidang Korupsi PNBP KSOP Belawan: Ahli Keuangan JPU Tak Hadir, Majelis Hakim Minta Jaksa Periksa Pelindo
(Dam)
Persidangan kasus korupsi KSOP Belawan berlangsung di Ruang Cakra Utama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (17/11/2026).

POSMETRO MEDAN– Persidangan perkara dugaan korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan kembali diwarnai keberatan dari pihak terdakwa.

Penasihat hukum terdakwa, Landong MT Nadeak, menyayangkan ketidakhadiran ahli keuangan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), Drs. Siswo Suyanto, dalam persidangan di Ruang Cakra Utama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (17/11/2026).

Baca Juga:

Menurut Landong, pihak JPU ingkar janji. Sebab, di persidangan sebelumnya JPU telah berjanji akan menghadirkan saksi, atau setidaknya mengikuti persidangan secara daring. Tapi sayangnya hal tersebut tidak terealisasi. JPU malah menyampaikan secara lisan keterangan ahli.

Sikap JPU ini pun sangat disesalkan Landong MT Nadeak, yang merupakan penasihat hukum (PH) terdakwa Wisnu Handoko, Sapril Heston Simanjuntak (SHS), dan Marganda Lamhot Asi Sihite (MLA). Ia menilai kehadiran ahli keuangan sangat penting karena berkaitan dengan penentuan kerugian negara.

Baca Juga:

"Kami keberatan atas tidak dihadirkannya ahli keuangan dari jaksa. karena ahli keuangan merupakan pihak yang memberikan penilaian terkait kerugian negara," ujar Landong.

Menurutnya, pihak penasehat hukum sebelumnya telah mendapat informasi bahwa ahli tersebut akan dihadirkan melalui sambungan daring. Namun faktanya, saksi ahli justru tidak hadir dan keterangannya hanya dibacakan oleh jaksa.

Landong juga mempertanyakan dasar perhitungan kerugian negara, mengingat dalam persidangan sebelumnya terungkap bahwa lebih dari 95 persen pembayaran jasa pandu telah diselesaikan.

"Pada pemeriksaan Senin lalu, sudah terungkap bahwa pembayaran telah dilakukan lebih dari 95 persen. Dengan kondisi tersebut, kami perlu mempertanyakan kepada ahli keuangan apakah pembayaran yang sudah dilakukan itu masih dianggap sebagai kerugian negara," jelasnya.

Landong juga menegaskan, pihaknya membutuhkan penjelasan langsung dari ahli, agar dapat menguji dasar perhitungan kerugian negara dalam perkara tersebut.

Tags
beritaTerkait
Sidang Korupsi PNBP KSOP Belawan Saksi Auditor 'Dikuliti', Kuasa Hukum Rivolino Semua Kapal Sudah Bayar
Wujud Nyata untuk Rakyat, Imigrasi Belawan Bagikan Kacamata Baca dan Gelar Cek Kesehatan Gratis Melalui IMIPAS PEDULI 2026
Kuasa Hukum Rivolino Pertanyakan Audit KAP Ribka, Klaim 670 Kapal Sudah Bayar
Kuasa Hukum Rivolino Soroti Data Kapal, Sebut Pembayaran Sudah Disetorkan ke Pelindo
Sidang KSOP Belawan, Agen Kapal Akui Tagihan Jasa Pandu dan Tunda Telah Dibayar ke Pelindo
Kerugian Negara yang Dicari-cari, Catatan untuk Jaksa dalam Perkara PNBP KSOP Belawan
komentar
beritaTerbaru