Dari VOC hingga Tanam Paksa, Jalan Panjang Komoditas Nusantara

POSMETRO MEDAN,Medan– Di balik harum teh, manis gula, dan kuatnya warna nila yang pernah menguasai pasar Eropa, tersimpan kisah panjang Nusantara yang berada di bawah bayang-bayang kongsi dagang terbesar dunia: VOC.

Didirikan pada 1602 dengan modal awal lebih dari enam juta gulden, VOC bukan sekadar perusahaan dagang. Ia menjelma menjadi kekuatan besar yang mampu mengguncang tatanan politik Asia Tenggara.

Berbekal armada kapal, meriam, dan strategi "pecah belah", VOC menyingkirkan Portugis dari Maluku dan menguasai jalur perdagangan rempah. Dari Maluku mereka membawa cengkih, dari Jawa mereka mengatur tanam kopi, nila, hingga tebu.

Baca Juga:

• DPN LKLH Meminta KPK Pantau Kinerja PT Agrinas Palma Nusantara dan Selesaikan Konflik Agraria serta Audit KSO
• Pereli Ryan Nirwan Kuasai 3 SS Awal APRC Tobasari, Ijeck Menempel Ketat

Namun, Sumatra Timur pada masa itu belum menjadi perhatian utama. Komoditas besar Nusantara yang mengalir ke Eropa masih didominasi Maluku dan Jawa. Nama Deli baru muncul kemudian, seiring hadirnya sistem perkebunan modern pada abad ke-19.

VOC yang awalnya hanya berdagang perlahan berubah menjadi penguasa. Kerajaan-kerajaan lokal dipaksa menyerahkan hasil bumi dengan harga yang ditentukan sepihak. Gula tebu dari petani Jawa, misalnya, hanya boleh dijual kepada VOC. Begitu pula kopi, yang bibitnya didatangkan dari luar negeri lalu dipaksakan tumbuh di tanah subur Jawa.

Baca Juga:

• Bupati Karo Temui Menteri Koperasi Bahas Modernisasi Ekosistem Komoditas Lokal dan Pertanian Hortikultura
• Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2026 Masih Berlangsung di JICC, Stand Sumatera Utara Sajikan Kuliner Khas dan Kreasi UMKM

Setelah lebih dari dua abad berkuasa, VOC akhirnya tumbang. Pada 1800, perusahaan raksasa itu bangkrut dengan meninggalkan utang sebesar 135 juta gulden. Namun, runtuhnya VOC bukan berarti berakhirnya kolonialisme Belanda. Justru dari kebangkrutan itu lahirlah babak baru: sistem tanam paksa atau *cultuurstelsel* (1830–1870).

Di bawah Gubernur Jenderal Van Den Bosch, rakyat Jawa diwajibkan menanam tanaman ekspor—kopi, tebu, nila, dan lain-lain—di seperlima lahan desa.

Hasilnya harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sebagai imbalannya, mereka dibebaskan dari pajak tanah dan dijanjikan perlindungan bila gagal panen. Namun kenyataannya, rakyat sering dipaksa menanam lebih dari ketentuan, sementara kerugian akibat gagal panen harus ditanggung sendiri oleh petani.

Sistem tanam paksa ini menjerat seluruh lapisan. Dari bupati, camat, perangkat desa, hingga pedagang perantara ikut terlibat. Ribuan buruh tani bekerja di bawah pengawasan ketat, sementara hasil bumi terus mengalir ke pelabuhan, menyeberangi samudra, dan memenuhi gudang-gudang di Amsterdam.

Sejarawan mencatat, sistem tanam paksa menyelamatkan keuangan Belanda yang nyaris bangkrut, tetapi meninggalkan luka panjang di tanah jajahan. Dari sinilah benih sistem perkebunan modern tumbuh, bukan lagi sebatas kebun keluarga, melainkan mesin ekonomi yang terhubung langsung dengan pasar global.(Erni Tanjung)

DPN LKLH Meminta KPK Pantau Kinerja PT Agrinas Palma Nusantara dan Selesaikan Konflik Agraria serta Audit KSO

Pereli Ryan Nirwan Kuasai 3 SS Awal APRC Tobasari, Ijeck Menempel Ketat

Bupati Karo Temui Menteri Koperasi Bahas Modernisasi Ekosistem Komoditas Lokal dan Pertanian Hortikultura

Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2026 Masih Berlangsung di JICC, Stand Sumatera Utara Sajikan Kuliner Khas dan Kreasi UMKM

Dana Revitalisasi Sekolah di Sumut Rentan Bocor, LSM Pucuk Bukit Nusantara Akan Dilaporkan ke APH

Horas Hamuna! Bhayangkari Polda Sumut Ramaikan Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2026 di JICC