Kajari: Pemusnahan Barang Bukti di Belawan Sudah Berkekuatan Hukum Tetap
Pemusnahan Barang Bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).
Peristiwa 4 jam lalu
Minggu, 16 Agustus 2026
POSMETRO MEDAN, Binjai - Kasus dugaan korupsi penyaluran dana insentif fiskal (DIF) pengentasan kemiskinan di Binjai tahun anggaran 2024 menggantung di Kejari Binjai.
Padahal, mahasiswa dari Badko HMI Sumut, telah melayangkan pengaduan masyarakat (Dumas) dan bukti ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut).
Kasi Penkum Kejati Sumut Andre Wanda Ginting, yang dihubungi via selular mengaku dan membenarkan pelimpahan penyelidikan ke Kejari Binjai. Hal ini setelah pihaknya melakukan pengecekan sesuai dengan surat pengaduan yang masuk.
Baca Juga:
"Kita cek, ada surat yang terkait tersebut diteruskan ke Kejari Binjai untuk dipelajari lebih lanjut," ujar Kasi Penkum Kejatisu, Adre Wanda Ginting, Kamis (15/5/2025 kemarin.
Dalam penanganan laporan ini dilimpahkan ke Kajari Binjai, jelas Adre, dikarenakan guna efisiensi dan lokasi. "Guna efisiensi surat masuk dan lokasi yang tersebut, di surat berada di Binjai," tegas Adre
Baca Juga:
Kebenaran pelimpahan laporan pun di benarkan oleh Kasi Intel Kejari Binjai Noprianto Sihombing, yang mengakui sudah menerima pelimpahan laporan tersebut.
"Sekitar beberapa waktu lalu penyelidikan kami yang tangani atau dilimpahkan ke Kejari Binjai. Saya lupa hari apa kemarin," kata Noprianto kepada wartawan
Dalam proses penyelidikan Noprianto sebut pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Seminggu lalu kalau tak salah kepala seorang OPD yang berkaitan fiskal, kami periksa (mintai keterangan). Tidak menutup kemungkinan dalam proses pemeriksaan selanjutnya beberapa kepala OPD lain akan kita panggil guna dimintai keterangan," kata Noprianto.
Namun sayangnya Noprianto tidak menyebut nama kepala OPD yang diperiksa kepada wartawan.
Walaupun begitu berdasarkan penelusuran kami akhirnya muncul nama pejabat inisial ET yang kantornya di belakang kantor catpil Binjai sebagai pejabat yang dimintai keterangan oleh pihak Kejari Binjai
" Inisial ET bang ," beber sumber hari Selasa (20/5/2025).
Inisial ET ketika dikonfirmasi soal informasi itu belum memberikan jawaban.
Disisi lain, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melalui Ketua Badko HMI Sumut, Yusril Mahendra angkat bicara terkait dugaan korupsi DIF pengentasan kemiskinan senilai Rp32 miliar.
Dirinya menyayangkan laporan yang dilayangkan ke Kejati Sumut malah dilimpahkan ke Kejari Binjai.
"Kami sangat menyayangkan bila penanganan kasus ini dikembalikan ke Kejari Binjai. Kami tidak ingin ada potensi konflik kepentingan," kata Yusril.
Dana insentif fiskal merupakan kucuran dana dari pemerintah pusat untuk mendorong kinerja pemerintah daerah.
Namun, dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat itu diduga telah diselewengkan oleh oknum pejabat setempat.
Kepala BPKAD Binjai Erwin Toga mengatakan, jika anggaran DIF yang diterima hanya Rp20,8 miliar dan ironisnya sekitar Rp10 milliar (separuh) untuk bayar utang.
"HMI akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Kami akan minta Kejati Sumut ambil alih penanganan perkara ini. Surat kami juga sudah kami kirimkan ke Presiden dan KPK," kata Yusril.
Langkah ini menurut Yusril bukan sekadar tekanan, melainkan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap jalannya hukum di Sumatera Utara.
"Kami tidak akan biarkan dana rakyat dijarah tanpa pertanggungjawaban. Kami ingin aparat penegak hukum transparan dan objektif, tanpa pandang bulu," tegas Yusril.
HMI menilai, jika aparat penegak hukum gagal menuntaskan kasus ini secara adil, maka kepercayaan publik terhadap lembaga hukum akan terus menipis.
Senada dengan Badko HMI Sumut elemen masyarakat Binjai kepada wartawan , Selasa ,(20/5/2025) malah ucapkan pesimis kasus DIF kalo di tangani Kejari Binjai .
" Kita melihat ada kedekatan tersembunyi antara pemko Binjai dengan Kajari Binjai. Jadi prediksi kasus akan jalan di tempat atau cari tumbal ," ungkap sumber.(Oji)
Pemusnahan Barang Bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).
Peristiwa 4 jam lalu
Polres Humbang Hasundutan masih menyelidiki seorang pria bermarga Situmorang, warga Tarutung, yang diduga menerima setoran togel.
Peristiwa 5 jam lalu
Bupati Karo Bersama Forkopimda Tinjau Kembali Penanganan Pasien Dugaan Keracunan MBG di RS Efarina Etaham.
Sumut 6 jam lalu
Posmetro Medan, Labuhanbatu Sebuah rumah yang diduga menjadi tempat aktivitas seorang bandar narkotika jenis sabu inisial AW alias Jaya dig
Kriminal 6 jam lalu
Rosiana Magdalena Silalahi, Boru Batak yang Sukses di Dunia Jurnalistik dan Televisi Indonesia.
Profil 7 jam lalu
Semarak HUT ke81 RI, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga Hadiri Kemeriahan Perlombaan ASN
Sumut 8 jam lalu
Semarak HUT ke81 RI , TK Islam Sahara Gelar Lomba Edukatif.
Medan 8 jam lalu
Wali Kota Wesly Diwakili Asisten Subrata Lumbantobing Hadiri Konferensi PWI Pematangsiantar
Sumut 9 jam lalu
Pelatihan Konselor Adiksi Treatnet Volume A Resmi Ditutup, 17 Lembaga Turut Daftarkan Stafnya sebagai Anggota IKAI Sumut.
Medan 9 jam lalu
HUT ke81 RI, Ketua Satgas IPK Sumut Sartoto Rianto Barus, Ajak Anak Sumut Jaga Persatuan
Medan 9 jam lalu