Jembatan Rambing Putus dan Permukiman Tergenang Akibat Banjir di Tukka dan Pandan
Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) sejak sore hingga malam bikin sungai meluap.
Sumut 9 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Medan -
Setidaknya ada 90 kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap aktivis dan masyarakat sipil sepanjang 2025. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) menyebut eskalasi konflik masih pada sektor agraria dan ekologis.
Dalam konfrensi pers bertajuk "Negara Abai, Krisis Diproduksi, Manusia Menanggung Luka", di Medan, Senin (22/12/2025) di Jl Jamin Ginting Medan, Sekretaris Bakumsu, Juniarti Aritonang mengungkap ada 71 kasus intimidasi dan kekerasan fisik. Lalu ancaman keselamatan jiwa ada 7 kasus dan 4 serangan digital yang ditujukan untuk melumpuhkan gerakan advokasi.
Baca Juga:
"Bakumsu menemukan bahwa aktor negara terlibat dalam 51 kasus pelanggaran. Institusi Kepolisian peringkat teratas sebagai pelaku. Aparat penegak hukum lebih sering berpihak pada korporasi dan investasi daripada melindungi hak warga negara. Kondisi ini tercermin jelas dalam beberapa kasus pendampingan di lapangan, seperti di Natinggir, Kabupaten Toba, serta wilayah Simalungun melalui kasus Dolok Parmonangan dan Sihaporas," papar Juniarti.
Juniarti mencontohkan di Sipahoras. Warga telah kehilangan akses ke ladang milik mereka. Hal ini merupakan bentuk pembiaran negara atas hak penghidupan yang layak.
Baca Juga:
Bakumsu menegaskan bahwa statistik ini adalah alarm keras bagi pemerintah dan institusi kepolisian. Juniarti mendesak agar kepolisian berhenti menjadi aparatus kepentingan modal.
"Kembali pada fungsi aslinya sebagai pelindung masyarakat," pungkas Juniarti.
Kasubbid Bankum Polda Sumut, AKBP Rahman Antero Purba sebagai narasumber menyebutkan perlu ada pemisahan antara oknum dan institusi. Purba mengklaim, Polri hadir dalam bentuk pengmanan dalam keadaan konflik.
"Perlu dipahami, tugas kita saat ada demo misalnya adalah pengamanan. Artinya, siapapun yang melakukan kesalahan akan ditindak. Namun demikian, jika ada pelanggaran hukum silahkan dilaporkan dan pasti akan diproses. Karena ada sanksinya jika ada pelanggaran," ungkapnya.
"Polri, khususnya Polda Sumut terbuka terhadap kritik sebagai bagian dari evaluasi kinerja aparat. Jika dalan proses penegakan hukum terdapat tindakan yang dinilai kurang berkenan di hati masyarakat, kami mohon maaf dan silahkan dilasampaikan untuk kami tindak lanjuti," ujarnya.
Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) sejak sore hingga malam bikin sungai meluap.
Sumut 9 jam lalu
POSMETRO MEDAN,LUBUK PAKAM Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Deli Serdang menggelar Pelatihan Konten Kreator Kehumasan untuk mening
Sumut 9 jam lalu
POSMETRO MEDAN,PERCUT SEI TUAN Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretar
Sumut 9 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Jakarta Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Kabupaten Deli Serdang menampilkan beragam produk kerajinan dan karya perajin
Sumut 9 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag mengingatkan para lulusan ag
Medan 11 jam lalu
Personel Sat Lantas Polres Dairi Gugur Saat Jalankan Tugas di Lokasi Kebakaran Sidikalang
Sumut 12 jam lalu
Kompol Jan Piter Napitupulu, S.H., M.H. salah satu perwira menengah Polri yang memiliki perjalanan karir yang cukup menarik.
Profil 13 jam lalu
Polres Tanjungbalai resmi menyerahkan penggunaan Jembatan Merah Putih Presisi kepada masyarakat di Jalan Lingkar Selatan.
Sumut 14 jam lalu
Polda Sumut dan Polres Humbahas Tetapkan 24 Tersangka Kasus Penyerangan di Matiti Humbahas
Peristiwa 15 jam lalu
TNI AL (Posal) Polewali Mandar, Lanal Mamuju mengamankan warga Desa Bajoe, Kecamatan Binuang, beserta barang bukti narkoba.
Inter-Nasional 16 jam lalu