Bukan Sekadar Industri: Yahdi Khoir Pilih Selamatkan Sungai, Sawah, dan Nafas Hidup Masyarakat

POSMETROMEDAN, Medan-Ada yang berubah dari aliran Sungai Sipare-pare. Air yang dulu menjadi nadi kehidupan, kini membawa kegelisahan.Di sepanjang bantaran sungai itu, petani menggantungkan sawahnya, nelayan menggantungkan perahunya, dan warga menggantungkan air minumnya. Sungai bukan sekadar aliran air ia adalah denyut hidup. Namun denyut itu terasa melemah ketika limbah industri diduga mengalir tanpa kendali.

Sikap seorang wakil rakyat diuji.

Yahdi Khoir Harahap, Ketua Fraksi PAN komisi D DPRD Sumatera Utara (Sumut), memilih berdiri di sisi yang mungkin tidak selalu nyaman: sisi rakyat kecil dan kelestarian lingkungan. Dalam rapat dan pengawasan yang dilakukan DPRD Sumut, ia menegaskan satu hal penting pembangunan tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan keselamatan manusia dan alam.

Baca Juga:

• Ketua DPRD Sumut Temui Massa Aksi BEM USU, Terima Sembilan Tuntutan
• Usai Aksi Demonstrasi, Kapolrestabes Medan Ajak Kutip Sampah

Awal masalah bermula dari dugaan belum terpenuhinya sejumlah dokumen dan persyaratan lingkungan oleh PT. SAS, termasuk kelengkapan izin lingkungan dan SLO IPAL (Surat Kelayakan Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah).

Perusahaan telah diberi waktu dua bulan untuk melengkapinya, namun hingga tenggat berlalu, dokumen yang dimaksud belum juga dipenuhi. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya soal administrasi.

Baca Juga:

• Demo di DPRD Sumut Memanas, Kapolrestabes Medan Turun Tangan Redam Massa: "Saya Berdiri di Sini untuk Kalian"
• DPRD Sumut Gelar RDP Bahas Dugaan Kejahatan Perbankan dan Kerugian Nasabah BNI Pematangsiantar

Bagi Yahdi, ini soal nyawa ekosistem dan kehidupan masyarakat.

Sungai Sipare-pare bukan hanya mengairi lahan pertanian.

Airnya dipakai warga untuk kebutuhan rumah tangga, menjadi sumber air baku kawasan perumahan, bahkan menopang aktivitas nelayan di hilir. Jika airnya tercemar, yang terdampak bukan satu dua orang tapi satu rantai kehidupan.

Belum lagi dugaan pelanggaran tata ruang. Lokasi industri disebut berada di kawasan yang semestinya diperuntukkan bagi permukiman, jasa, perdagangan, dan kawasan kuliner.

Di tengah padatnya aktivitas warga, berdiri bangunan industri yang seharusnya diawasi ketat.

Lebih jauh, masyarakat juga mengeluhkan akses jalan selebar kurang lebih empat meter yang disebut telah diserobot dan dipagari permanen.

Jalan itu bukan sekadar jalur ia penghubung warga menuju rumah, sekolah, dan kehidupan sehari-hari. Ironisnya, jalan tersebut pernah dua kali dianggarkan melalui APBD Kabupaten Batubara.

"Pembangunan industri penting, tapi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan keselamatan rakyat. DPRD Sumut berdiri di pihak masyarakat dan petani," tegas Yahdi.

Kalimat itu terdengar sederhana. Tapi di baliknya ada pilihan sikap, berpihak pada suara yang sering tak terdengar.

DPRD Sumut pun merekomendasikan langkah tegas, termasuk dorongan penutupan operasional bila kewajiban lingkungan tidak dipenuhi. Namun pengawasan tak berhenti di situ. Yahdi menegaskan, dewan akan turun langsung ke lapangan dan membuka kembali rapat dengar pendapat (RDP) untuk memastikan janji perusahaan benar-benar ditepati.

Ini bukan sekadar urusan politik.

Ini tentang air yang diminum anak-anak.

Tentang sawah yang harus tetap hijau.

Tentang laut tempat nelayan mencari nafkah.

Di tengah tarik-menarik antara investasi dan kelestarian, Yahdi Khoir memilih berdiri di satu garis yang jelas, pembangunan boleh maju, tapi rakyat dan lingkungan tidak boleh mundur.

Dan mungkin, di tepian Sungai Sipare-pare yang sedang gelisah itu, sikap seperti inilah yang paling dibutuhkan bukan suara keras, melainkan keberanian untuk tetap berpihak.(erni)

Ketua DPRD Sumut Temui Massa Aksi BEM USU, Terima Sembilan Tuntutan

Usai Aksi Demonstrasi, Kapolrestabes Medan Ajak Kutip Sampah

Demo di DPRD Sumut Memanas, Kapolrestabes Medan Turun Tangan Redam Massa: "Saya Berdiri di Sini untuk Kalian"

DPRD Sumut Gelar RDP Bahas Dugaan Kejahatan Perbankan dan Kerugian Nasabah BNI Pematangsiantar

Darma Putra Rangkuti Tegaskan Reses Bukan Sekadar Formalitas Belaka

FABEM Sumut dan Aktivis Indonesia Kunjungi Komisi D DPRD Sumut, Bahas RDP PLN hingga Tata Kelola Pertambangan