Kamis, 26 Februari 2026

Pemerintah Ingin Pastikan Kebijakan Sesuai Aturan dan Tepat Sasaran

Evi Tanjung - Kamis, 26 Februari 2026 15:43 WIB
Pemerintah Ingin Pastikan Kebijakan Sesuai Aturan dan Tepat Sasaran
ist
Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan bersama Wabup, Lom Lom Suwondo SS, menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat AMPK di Ruang Rapat, Lantai II, Kantor Bupati Deli Serdang, Kamis (26/2/2026).

"Tahun ini, kami menargetkan melengkapi sarana dan prasarana pertanian di setiap UPT Dinas Pertanian. Masyarakat bisa memanfaatkannya sesuai mekanisme yang berlaku," jelas Bupati.

Verifikasi dalam penyaluran bantuan juga menjadi hal penting, agar tepat guna dan tidak terjadi penyalahgunaan seperti sebelumnya. Di bidang kesehatan, saat ini Pemkab Deli Serdang melalui dinas terkait telah melakukan verifikasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Baca Juga:

Dari total sekitar 284 ribu data yang ada, 6.900 data telah diverifikasi dan dinyatakan tidak layak menerima bantuan sebanyak 1.588."Kami ingin memastikan yang benar-benar berhak mendapatkan haknya. Jangan sampai yang tidak layak justru menikmati bantuan, sementara yang layak terlewat," tegas Bupati.

Selain itu, masyarakat yang belum memiliki BPJS tetap bisa memperoleh layanan kesehatan melalui program daerah, yaitu Pelayanan Kesehatan Unregister dan Lainnya atau PAS PULA.

Baca Juga:

Terkait pembangunan jalan, mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tetap berjalan mulai dari dusun, desa hingga kecamatan. Namun, penentuan prioritas akhir dilakukan di tingkat kecamatan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

"Jalan prioritas adalah yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, misalnya mempercepat distribusi hasil pertanian atau membuka akses wilayah yang selama ini terisolasi," jelas Bupati.

Disampaikan juga, kemampuan anggaran daerah sangat terbatas. Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekitar Rp4 triliun, sebagian besar terserap untuk belanja wajib pemerintahan, sehingga anggaran pembangunan harus dibagi untuk berbagai sektor seperti jalan, irigasi, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lainnya.

Dengan keterbatasan tersebut, daerah dengan kontribusi pajak serta pajak bumi dan bangunan (PBB) yang baik akan menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan prioritas pembangunan, tanpa mengesampingkan asas pemerataan. (Dms)

Tags
beritaTerkait
Penyusunan Perjanjian Kinerja Harus Terukur, Konkret & Berdampak Nyata
Asri Ludin Perintahkan Disdik Ambil Langkah Tegas & Terukur
Perayaaan Imlek Se Deli Serdang Sumut Digelar di Kecamatan Tanjung Morawa
Kiprah Pesantren Untuk Bangsa Sampai Hari ini Sudah Terbukti
Densus 88 Audiensi ke Kanwil Kemenagsu, Perkuat Kerjasama Pencegahan Radikalisme
Penguatan Ekonomi Makro Harus Sejalan Dengan Pengembangan Ekonomi Mikro
komentar
beritaTerbaru