Yunus Husein: Penyelundup dan Uang Korupsi Mengalir Lewat Bea Cukai

"Aparat, seringkali yang punya pangkat kuat, yang punya katakanlah beceng atau pasukan," ujar Yunus.

Oleh karena itu, menurutnya, menjadi penting bagi Direktur Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai yang baru, Letnan Jenderal (Purn) Djaka Budi Utama, untuk bisa bersikap tegas menindak para penyelundup tanpa pandang bulu.

Yunus mengaku mengapresiasi sikap Djaka yang bersedia menerima jabatan dirjen yang umumnya diduduki pejabat bintang dua.

"Kita salut sama beliau, pangkat saja dikorbanin, dia mau terima untuk fight di daerah-daerah perbatasan dan wilayah kepabeanan kita terlalu banyak, tidak semuanya diawasi," tutur Yunus.

Yunus Husein pun berkelakar dengan menyebut gen masyarakat Indonesia korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pandangan ini Yunus sampaikan ketika membicarakan kolusi antara pejabat dengan penguasa di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Seringkali mereka, pengusaha Indonesia sama penguasa ada kaitan. Enggak berdiri sendiri, karena karakter kita, kayaknya gen kita itu KKN, saya curiganya begitu," ujar Yunus berkelakar.

Yunus menuturkan, Bea Cukai merupakan sumber pendapatan negara. Ditjen di bawah Kementerian Keuangan itu ditargetkan mengumpulkan pendapatan negara Rp 300 triliun per tahun.

Jumlah ini setara dengan 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bea Cukai tidak hanya bertugas untuk memungut bea masuk dari barang-barang impor. Sebab, wewenang mereka ketika disalahgunakan bisa merusak harga pasar komoditas dalam negeri.

Pada suatu kasus, terjadi kawasan berikat Bea Cukai yang digunakan untuk menimbun barang impor guna diolah sebelum akhirnya diekspor. Barang-barang impor di kawasan itu tidak dikenakan bea masuk. Namun, terdapat orang yang menyalahgunakan wewenangnya. Barang-barang masuk kawasan berikat lalu dijual ke pasar dalam negeri. "Ya ngerusak pasar di dalam karena pasti murah kan," ujarnya.