BGN Akui Insentif 'Pukul Rata' Rp6 Juta untuk Semua Dapur tak Adil

POSMETRO MEDAN- Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dengan fokus pada dua persoalan utama, yaitu keakuratan data penerima manfaat dan skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari,seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Geo Genius yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 21 Juli 2026, mengatakan pemerintah perlu memastikan jumlah penerima MBG sesuai dengan kondisi sebenarnya. Validasi juga diperlukan untuk menentukan kelompok dan wilayah yang harus diprioritaskan.

"Jadi yang pertama kami perbaiki: 63 juta itu beneran nggak sih? Itu pertama. Kalau itu berapa yang bener, lalu berapa yang seharusnya kami berikan? Daerah-daerah mana, anak-anak yang mana, yang memang harus kami dahulukan, gitu. Itu yang sekarang menjadi tugas kami," kata Agustina kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Baca Juga:

• Dugaan Jual Beli Titik Dapur SPPG di Deli Serdang, AW Membantah dan RA Klaim Uang Rp150 Juta Belum Dibayarkan
• MBG di MAN Tanjungbalai Buat Siswa Semangat Belajar

BGN juga menilai pemberian insentif kepada SPPG perlu dibuat lebih proporsional. Selama ini, besaran insentif masih cenderung seragam, padahal setiap dapur memiliki jumlah penerima, jarak distribusi, dan beban pelayanan yang berbeda.

"Nah, itu yang kami nanti akan membuat skema yang insentif yang lebih adil. Ya, misalnya gini, kan nggak juga dong SPPG yang 200 meter yang cuma melayani 500 eh katakanlah 1.000 orang insentifnya sama," ujarnya.

Baca Juga:

• DPP HARI Soroti Kasus Keracunan Siswa di Sejumlah Daerah, Desak BGN Perketat Standar Higienitas Dapur SPPG
• Kapolsek Laubaleng Sambangi Sekolah, Imbau Pelajar Jauhi Tawuran dan Balap Liar

"Nggak juga dong yang 300 meter yang atau 400, ada bahkan yang 500 yang lebih bagus kok 'pukul rata' (red, disamaratakan) 6 juta? Kan nggak fair. Nah, itu skema-skema itu yang akan kami lakukan perbaikan," lanjutnya.

Selain itu, BGN berencana memperkuat sistem pertanggungjawaban melalui digitalisasi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, mempermudah pengawasan anggaran, dan mengurangi ketergantungan pada pertanggungjawaban kepala SPPG secara individual.

"Nah, sulit kalau kita pastikan tergantung ke orang. Tadi kami dapat masukan, kami mendengarkan arahan dari tempat lain ya, ada masalah transformasi digital, digitalisasi. Itu sesuatu yang baik, jadi kami pikir Oh itu nanti akan menjadi bagian dari perbaikan. Jadi poinnya itu saja ya arahan untuk hari ini," ujarnya.***

Dugaan Jual Beli Titik Dapur SPPG di Deli Serdang, AW Membantah dan RA Klaim Uang Rp150 Juta Belum Dibayarkan

MBG di MAN Tanjungbalai Buat Siswa Semangat Belajar

DPP HARI Soroti Kasus Keracunan Siswa di Sejumlah Daerah, Desak BGN Perketat Standar Higienitas Dapur SPPG

Kapolsek Laubaleng Sambangi Sekolah, Imbau Pelajar Jauhi Tawuran dan Balap Liar

Tindak Lanjut Keracunan MBG, Delapan Hasil Kesepakatan RDP Akan Disampaikan ke BGN

Asniar Lom Lom Suwondo Ajak Orang Tua Perkuat Karakter, Gizi dan Literasi Anak