Resmi Pegang Tongkat Komando Polres Labuhanbatu, AKBP Rafli Yusuf Nugraha Langsung Tancap Gas Perkuat Kamtibmas
Resmi Pegang Tongkat Komando Polres Labuhanbatu, AKBP Rafli Yusuf Nugraha Langsung Tancap Gas Perkuat Kamtibmas
Peristiwa 3 menit lalu
POSMETRO MEDAN,Jakarta -- Pemerintah akan melakukan pemutihan atau penghapusan tunggakan peserta iuran BPJS Kesehatan. Anggaran sebesar Rp 20 triliun telah disiapkan pemerintah yang berasal dari APBN.
Pemutihan ini hanya dilakukan kepada peserta BPJS Kesehatan yang memenuhi syarat. Salah satunya adalah peserta mandiri yang beralih jadi peserta kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), atau mereka yang iurannya ditanggung oleh pemerintah.
"Pemutihan itu intinya bagaimana untuk orang yang sudah biasa pindah komponen dulunya mandiri sendiri membayar, lalu nunggak padahal dia sudah pindah ke PBI, tapi masih punya tunggakan. Atau dibayarin Pemda, itu masih punya tunggakan, tunggakan itu dihapus," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti di Kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Kamis (23/10/2025).
Baca Juga:
Pemutihan tersebut dilakukan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Oleh karena itu peserta yang akan diputihkan tunggakannya harus terdaftar dalam DTESEN.
"Dia harus masuk DTSEN, dia harus orang yang memang miskin atau tidak mampu," tuturnya.
Baca Juga:
Pemutihan ini untuk utang maksimal 24 bulan. Misalnya, jika peserta menunggak sejak tahun 2014 maka BPJS kesehatan hanya akan menghitung yang 24 bulan atau 2 tahun. Nilai tunggakan sendiri diperkirakan lebih dari Rp 10 triliun.
"Kalaupun tahun 2014 mulai, ya tetap kita anggap 2 tahun dan tetap maksimal itu kita bebaskan 2 tahun cukup," sebutnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menyiapkan anggaran Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau memutihkan tunggakan iuran BPJS Kesehatan masyarakat tak mampu.
"Siap, untuk tahun 2026 sudah siap. Rp 20 triliun itu ada, Rp 20 triliun sudah kita anggarkan," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (22/10/2025).
Di sisi lain, Purbaya meminta BPJS Kesehatan melakukan perbaikan manajemen. Salah satunya terkait pemanfaatan IT hingga mengurangi program-program yang tidak efisien.
Resmi Pegang Tongkat Komando Polres Labuhanbatu, AKBP Rafli Yusuf Nugraha Langsung Tancap Gas Perkuat Kamtibmas
Peristiwa 3 menit lalu
POSMETRO MEDANMedan, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan, inovasi yang dihasilkan aparatur sipil negara (ASN) melalui pel
Medan 30 menit lalu
POSMETRO MEDANBadan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sumatera Utara menggelar rapat kerja bersama sejumlah organisasi
Sumut satu jam lalu
POSMETRO MEDANMedan, Pendidikan anak usia dini (PAUD) menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi yang cerdas, sehat, berkarakter, m
Medan satu jam lalu
POSMETRO MEDANMedan, Tambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp565,35 miliar dari pemerintah pusat menjadi peluang strategis b
Medan satu jam lalu
POSMETRO MEDANPelantikan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas HKBP Nommensen (UHN) Medan menuai polemik. Senat fakultas menil
Sumut 3 jam lalu
POSMETRO MEDAN Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H., turun langsung menemui masyarakat di kawasan Je
Medan 4 jam lalu
POSMETRO MEDAN Tidak sekadar melakukan penindakan, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H., turun langs
Medan 5 jam lalu
POSMETRO MEDANMedan, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa akreditasi rumah sakit bukan sekadar upaya mengejar predik
Medan 5 jam lalu
POSMETRO MEDAN,MEDAN Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Medan telah mempersiapkan 151 Akta Koperasi Mera
Medan 7 jam lalu