Lurah Paya Pasir Medan Kena Sanksi Disiplin Ringan
Sanksi untuk Lurah Paya Pasir Medan yang Ejek Warga saat Ngeluh soal LPJU
Medan satu jam lalu
POSMETRO MEDAN, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, pada Selasa, 3 Maret 2026.
Penangkapan Bupati berparas cantik itu berlangsung di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, dan langsung diikuti dengan pengamanan sejumlah pihak terkait. Fadia Arafiq kemudian dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa dalam kegiatan penyelidikan tertutup tersebut, tim berhasil mengamankan sejumlah pihak, termasuk Bupati Pekalongan.
Baca Juga:
"Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan, salah satunya Bupati," katanya saat dimintai keterangan Selasa pagi.
Selain penangkapan, operasi KPK juga berdampak pada struktur pemerintahan daerah. Pagi hari ini, petugas KPK menyegel kantor Bupati Pekalongan dan beberapa ruang kerja kepala dinas di Gedung Setda Kabupaten Pekalongan.
Baca Juga:
Segel bertuliskan 'DALAM PENGAWASAN KPK' terlihat menutup akses sejumlah ruang kerja di lantai dua gedung tersebut, termasuk kantor Sekretariat Daerah dan ruang Kepala Dinas PUPR Taru.
Langkah penyegelan ini menjadi bentuk pengawasan langsung dari KPK terhadap aktivitas di lingkungan Pemkab Pekalongan selama proses hukum berjalan.
Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum semua pihak yang diamankan dalam OTT ini.
Namun, hingga saat ini, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun penjelasan resmi mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diselidiki.
"Tim kemudian membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," terang Budi Prasetyo menambahkan.
Fadia Arafiq dikenal sebagai Bupati Pekalongan yang telah menjabat sejak periode sebelumnya. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), kekayaan yang dilaporkan mencapai sekitar Rp85,6 miliar, mencakup aset tanah, investasi, dan kendaraan dinas.
Di bawah kepemimpinannya, beberapa isu pemerintahan daerah sempat mencuat, termasuk keluhan warga terkait infrastruktur dan masalah rob di sejumlah desa pesisir.
Kasus ini menambah daftar penindakan korupsi yang melibatkan kepala daerah oleh KPK sepanjang tahun 2026. Pengamat hukum menilai OTT sebagai alat penegakan hukum yang efektif, namun menekankan pentingnya transparansi agar publik dapat menerima hasilnya sebagai tindakan yang adil dan kredibel. (Fajar)
Sanksi untuk Lurah Paya Pasir Medan yang Ejek Warga saat Ngeluh soal LPJU
Medan satu jam lalu
Panggung busana nasional Indonesia Fashion Week kembali diwarnai kejutan penuh kreativitas dari Kota Medan.
Lifestyle satu jam lalu
Mengenal Lebih Dekat Sosok Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc.
Profil 8 jam lalu
Banjir Surut, TNIPolri dan Forkopimca Bergerak Cepat Bantu Warga Serbelawan Pulihkan Kondisi
Sumut 9 jam lalu
Pemko Pematangsiantar Hadiri Upacara Penutupan Pendidikan SPPI KDKMP/KNMP
Sumut 10 jam lalu
Babinsa Kodim 0207/Simalungun Tanamkan Karakter dan Disiplin kepada Pelajar, Bekali Generasi Muda Hadapi Tantangan Masa Depan
Sumut 11 jam lalu
Dandim 0201/Medan Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo mengunjungi Koramil 020110/MM.
Medan 12 jam lalu
.Beredar Video Penggerebekan Rumah Kalapas, Ditemukan Perempuan Muda 19 Tahun Asal Balige
Viral 13 jam lalu
Pilot Malaysia Airlines Kurir Ekstasi 25 Kg Bawa Pesawat 170 Penumpang ke Jakarta
Inter-Nasional 13 jam lalu
Tipu 15 Orang Modus Proyek Fiktif hingga Rp 1 M, Sekdis Peternakan Labuhanbatu Diciduk
Sumut 13 jam lalu