POSMETRO MEDAN, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, pada Selasa, 3 Maret 2026.
Penangkapan Bupati berparas cantik itu berlangsung di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, dan langsung diikuti dengan pengamanan sejumlah pihak terkait. Fadia Arafiq kemudian dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa dalam kegiatan penyelidikan tertutup tersebut, tim berhasil mengamankan sejumlah pihak, termasuk Bupati Pekalongan.
Baca Juga:
"Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan, salah satunya Bupati," katanya saat dimintai keterangan Selasa pagi.
Selain penangkapan, operasi KPK juga berdampak pada struktur pemerintahan daerah. Pagi hari ini, petugas KPK menyegel kantor Bupati Pekalongan dan beberapa ruang kerja kepala dinas di Gedung Setda Kabupaten Pekalongan.
Baca Juga:
Segel bertuliskan 'DALAM PENGAWASAN KPK' terlihat menutup akses sejumlah ruang kerja di lantai dua gedung tersebut, termasuk kantor Sekretariat Daerah dan ruang Kepala Dinas PUPR Taru.
Langkah penyegelan ini menjadi bentuk pengawasan langsung dari KPK terhadap aktivitas di lingkungan Pemkab Pekalongan selama proses hukum berjalan.
Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum semua pihak yang diamankan dalam OTT ini.
Namun, hingga saat ini, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun penjelasan resmi mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diselidiki.
"Tim kemudian membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," terang Budi Prasetyo menambahkan.
Fadia Arafiq dikenal sebagai Bupati Pekalongan yang telah menjabat sejak periode sebelumnya. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), kekayaan yang dilaporkan mencapai sekitar Rp85,6 miliar, mencakup aset tanah, investasi, dan kendaraan dinas.
Di bawah kepemimpinannya, beberapa isu pemerintahan daerah sempat mencuat, termasuk keluhan warga terkait infrastruktur dan masalah rob di sejumlah desa pesisir.
Kasus ini menambah daftar penindakan korupsi yang melibatkan kepala daerah oleh KPK sepanjang tahun 2026. Pengamat hukum menilai OTT sebagai alat penegakan hukum yang efektif, namun menekankan pentingnya transparansi agar publik dapat menerima hasilnya sebagai tindakan yang adil dan kredibel. (Fajar)
POSMETRO MEDANPesawat B52 Bomber milik Amerika Serikat jatuh berserak tak lama setelah takeoff di Los Angeles pada Senin (15/6) waktu setem
Inter-Nasional 3 jam lalu
Hanyut Sampai Ke Thailand, Kodaeral 1 Kawal Pemulangan Nelayan Indonesia.
Peristiwa 3 jam lalu
Percobaan Penculikan Kakek 70 Tahun, Pelaku Punya Dendam Asmara Tak Direstui.
Peristiwa 4 jam lalu
Berikut klasemen sementara Piala Dunia 2026 yang sudah melakukan pertandingan.
Sport 4 jam lalu
Timnas Iran dan Selandia Baru bermain imbang 22 dalam laga pertamanya di Piala Dunia 2026.
Sport 4 jam lalu
POSMETRO MEDANMajelis Pendidikan Kristen (MPK) di Indonesia mematangkan persiapan teknis menjelang perhelatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas
Sumut 6 jam lalu
Cerita Haru Kiper Tanjung Verde yang Buat Timnas Spanyol Frustasi.
Sport 6 jam lalu
Grup H Ngeringeri Sedap, Spanyol Ditahan Tanjung Verde, Uruguay Ditahan Arab Saudi
Sport 6 jam lalu
Sujud Syukur Yasin Ayari, Gol Perdana Timnas Swedia di Piala Dunia.
Sport 13 jam lalu
Polres Asahan Gagalkan Peredaran 9 Kilogram Sabu dan 800 Cartridge Vape Etomidate, Tiga Kurir Perempuan Ditangkap
Sumut 17 jam lalu
