Pegawai Dinas Ketapang Sumut Mengeluh: Sudahlah Gaji Kecil Telat Pula, BKD Lempar Tanggung Jawab ke OPD

POSMETRO MEDAN, Medan— Keluhan pegawai Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Provinsi Sumatera Utara semakin mengemuka. Selain sering terlambat, besaran gaji yang diterima juga dinilai tidak sepadan dengan beban kerja yang mereka tanggung, terutama dalam mendukung program swasembada pangan di wilayah tersebut.

Saat dikonfirmasi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut enggan memberikan komentar langsung dan mengarahkan awak media kepada Husein, salah satu staf BKD yang menangani bidang pemberhentian pegawai.

"Semua mekanisme penggajian menjadi wewenang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing. Kami di BKD tidak terlibat langsung dalam penetapan maupun pencairan anggaran gaji mereka," jelas Husein.

Baca Juga:

• Rieke Diah Pitaloka soal Desakan Gaji Anggota DPR Dikurangi: Silakan Saja, Gak Masalah...
• Bupati Langkat Syah Afandin Setujui 832 TKS Masuk P3K Paruh Waktu

Lebih lanjut, Husein memberikan pandangan pribadinya mengenai kondisi tersebut. Ia menilai bahwa lebih baik mengurangi jumlah pegawai daripada mempertahankan banyak orang dengan gaji yang kecil.

"Daripada mempekerjakan banyak orang tapi digaji kecil, lebih baik dikurangi jumlahnya, lalu gaji yang ada diberikan lebih layak kepada mereka yang benar-benar bekerja," ucapnya.

Baca Juga:

• Ternyata Segini Besaran Gaji Anggota DPR yang Viral Rp3 Juta per Hari, Masih Dapat Tunjangan
• Kapolres Langkat Sempat Bertanya Bagaimana jadi Bhayangkara yang Istiqomah

Pernyataan tersebut memicu reaksi beragam dari pegawai Dinas Ketapang yang merasa peran mereka sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Dengan tuntutan kerja yang tinggi—mulai dari pendampingan petani, distribusi pangan, hingga pemantauan harga komoditas—mereka menilai gaji yang minim tidak mencerminkan penghargaan yang layak.

"Swasembada pangan bukan bisa dicapai hanya dengan semangat. Kami membutuhkan dukungan nyata, salah satunya melalui gaji yang layak dan dibayarkan tepat waktu," keluh seorang pegawai yang enggan disebutkan namanya.

Situasi ini mengindikasikan adanya persoalan serius dalam tata kelola sumber daya manusia dan penganggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut. Diperlukan transparansi dan evaluasi menyeluruh agar program ketahanan pangan tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga didukung oleh sistem kerja yang adil dan profesional. (Rez)

Rieke Diah Pitaloka soal Desakan Gaji Anggota DPR Dikurangi: Silakan Saja, Gak Masalah...

Bupati Langkat Syah Afandin Setujui 832 TKS Masuk P3K Paruh Waktu

Ternyata Segini Besaran Gaji Anggota DPR yang Viral Rp3 Juta per Hari, Masih Dapat Tunjangan

Kapolres Langkat Sempat Bertanya Bagaimana jadi Bhayangkara yang Istiqomah

Kepala BNNK Asahan Akui Anggotanya Terlibat Perampokan

Sikat Gaji Petugas Kebersihan Rp 665 Juta, Kadis Perkim Batu Bara Ditahan