Polemik ini mencuat di tengah kondisi kampus yang masih menghadapi persoalan infrastruktur dasar, akses pendidikan yang belum merata, dan beban akademik yang tidak diimbangi fasilitas memadai.
Tidak ada yang mempermasalahkan jika seorang pimpinan institusi mendapat fasilitas sesuai kebutuhan tugas. Namun ketika fasilitas itu berubah menjadi simbol arogansi dan eksklusivitas, maka wajar jika publik mulai bertanya: siapa sebenarnya yang berkuasa di balik meja rektorat?
Baca Juga:
Jika pimpinan USU terus memilih diam, maka publiklah yang akan membentuk narasi. Dan sejauh ini, narasi itu mengarah pada satu kesimpulan yang mengkhawatirkan: kampus ini bukan sedang dibenahi secara transparan, melainkan sedang dikuasai oleh kekuasaan yang nyaris tanpa batas.
Universitas Sumatera Utara (USU) menyampaikan klarifikasi atas perhatian publik yang berkembang mengenai rumah dinas jabatan Rektor yang berdiri di atas tiga unit kavling di kawasan kampus. Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Bagian Humas di Protokol USU, Amelia Meutia.
Baca Juga:
Dalam pernyataannya, Amelia menjelaskan bahwa keberadaan rumah dinas tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Rektor Nomor 2600/UN5.1.R/SK/PSS/2024, dan seluruh prosesnya telah sesuai dengan regulasi internal universitas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Perlu kami sampaikan bahwa penetapan status rumah dinas tersebut mengacu pada prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara. Rumah dinas ini bukan milik pribadi Rektor, melainkan aset negara yang penggunaannya ditetapkan untuk mendukung fungsi jabatan Rektor secara menyeluruh," ujar Amelia, Kamis (3/7/2025).
Ia menjelaskan bahwa ketiga kavling rumah dinas itu memiliki fungsi yang berbeda dan telah diatur secara terpisah, yaitu untuk rumah tinggal, ruang audiensi dan rapat resmi, serta area penunjang seperti garasi dan taman. Menurutnya, penataan ini bertujuan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas kelembagaan dan protokoler rektorat.
Amelia juga menegaskan bahwa tidak ada unsur penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan rumah dinas tersebut. Semua proses administrasi, pencatatan aset, hingga penetapan status telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan tata kelola administratif di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).
"USU tetap berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai tata kelola yang baik (good governance), serta terbuka terhadap dialog dan masukan konstruktif dari masyarakat demi kemajuan institusi," tutupnya.
Klarifikasi ini diharapkan mampu meredam spekulasi publik dan memperkuat transparansi dalam pengelolaan aset negara di lingkungan kampus USU.(Rez)
POSMETRO MEDAN, TAPANULI UTARA Suasana penuh kekeluargaan dan kebersamaan mewarnai perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke1 Gajah Muda Nusant
Sumut 7 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Deli Serdang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pergeseran anggaran sebesar Rp503 miliar oleh Pemerintah Ka
Inter-Nasional 8 jam lalu
LKBH AMPI Binjai Siap Kawal Kasus Pembakaran Rumah Korban Intimidasi Jaringan Narkoba
Sumut 8 jam lalu
POSMETRO MEDAN Gagalnya disahkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Pemkab Deli Serdang Tahun Anggaran (TA) 2026, me
Medan 8 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Percut Sei Tuan Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, memahami sej
Sumut 9 jam lalu
BHABINKAMTIBMAS HADIR MENDUKUNG EKONOMI KERAKYATAN.
Sumut 12 jam lalu
Polsek Barusjahe Berikan Pembinaan dan Bimbingan kepada Siswa SMA Negeri 1 Barusjahe.
Sumut 13 jam lalu
Polres Humbang Hasundutan menggelar acara pelepasan purna bakti Wakapolres.
Sumut 14 jam lalu
Polse Sianar Barat Cek Dugaan Curanmor di Jalan Simbolon Tindaklanjuti Laporan CC 110.
Sumut 15 jam lalu
Istana Pastikan Presiden Prabowo Lantik Komjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolri Siang Ini.
Inter-Nasional 15 jam lalu
