"Atas temuan BPK tersebut, kami tidak tinggal diam. Bapenda telah menerbitkan dan mengirimkan Surat Keterapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) kepada masing-masing wajib pajak terkait agar kewajibannya dapat segera diselesaikan demi kepatuhan bersama," tegasnya.
Isu lain yang kerap memicu kebingungan di tengah masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menanggapi hal ini, Kepala Bapenda Medan memberikan pencerahan mendalam agar masyarakat memahami substansi hukum di balik program strategis nasional tersebut.
Baca Juga:
Agha menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL, terdapat ketentuan khusus yang memungkinkan sertipikat tanah diterbitkan terlebih dahulu dengan mencantumkan keterangan BPHTB Terutang di dalam dokumen sertipikat tersebut.
"Penting bagi masyarakat untuk memahami dengan jernih: penerbitan sertipikat PTSL sebelum BPHTB dibayar sama sekali bukanlah pembebasan pajak. Kewajiban melunasi BPHTB itu tetap melekat secara hukum sebagai piutang pajak yang wajib diselesaikan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan," jelas Agha.
Baca Juga:
Sebagai langkah solutif dan administratif, Bapenda Kota Medan telah membangun koordinasi lintas instansi secara intensif, baik dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan.
Langkah sinkronisasi data ini dilakukan secara teliti untuk memverifikasi subjek dan objek pajak PTSL tahun 2025 secara akurat sebelum perhitungan serta penetapan resmi diterbitkan.
Di akhir keterangannya, M. Agha Novrian menegaskan bahwa seluruh rangkaian pendataan, pengawasan, penelitian, hingga penagihan pajak yang digalakkan oleh Bapenda semata-mata diarahkan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
PAD tersebut, kata Agha, nantinya akan dikembalikan sepenuhnya dalam bentuk pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Medan.
Ia juga berpesan kepada jajarannya untuk terus mengedepankan profesionalisme, adab, serta etika dalam melayani masyarakat, serta berkomitmen memberantas segala bentuk praktik yang mencederai integritas institusi.
"Kami di Bapenda memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat. Target optimalisasi PAD harus terus digaspol, tetapi integritas, transparansi, dan kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan kejelasan informasi adalah prioritas utama kami," pungkas Agha.(REL)
Mayat Tanpa Identitas Ditemukan dalam Ruang Penyimpanan Ban Pesawat dari Tokyo di KLIA2
Peristiwa 3 menit lalu
Bareskrim Polri membongkar arena judi kasino terselubung di Sukoharjo, Jawa Tengah, yang telah beroperasi selama sekitar tiga bulan.
Inter-Nasional 21 menit lalu
Kepala Bapenda Medan M Agha Novrian Tegaskan Komitmen Keterbukaan dan Keadilan Pengelolaan BPHTB
Medan 37 menit lalu
Polsek Kuala Berbagi Nasi Kotak Sambil Pererat Kedekatan dengan Masyarakat.
Sumut 45 menit lalu
Polsek Berastagi melalui Bhabinkamtibmas Desa Raya Aiptu Septa Purba menghadiri Pelatihan dan Sosialisasi Mitigasi Bencana Skala Lokal.
Sumut 6 jam lalu
Polsek Tigabinanga bergerak cepat melakukan penyelidikan sekaligus upaya penindakan.
Peristiwa 8 jam lalu
Pemkab Humbahas mendapatkan Piagam Penghargaan dari KPPN Balige atas prestasi sebagai Pemda dengan Penyaluran Dana Desa Tercepat.
Sumut 9 jam lalu
pesan Kamtibmas khususnya terkait bahaya dan dampak pembakaran hutan maupun lahan disosialisasikan kepada warga.
Global 10 jam lalu
Penghentian sementara 45 SPPG karena yang tercantum dalam daftar belum memiliki Surat Penetapan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang
Sumut 11 jam lalu
Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tobing, menghadiri Seminar Rembug Fiskal Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).
Sumut 12 jam lalu