Sidang KSOP Belawan, Saksi sebut Penerimaan Jasa Pelabuhan Sudah Disetor ke Negara

Dalam dakwaan jaksa, menyebutkan adanya dugaan korupsi sektor PNBP di Pelabuhan Belawan ini terjadi pada 2023-2024, berdasarkan perhitungan akuntan publik.

Berdasarkan dokumen surat persetujuan berlayar (SPB) yang terbit, diperoleh data kapal berukuran Grose Tonase (GT) di atas 500 tidak masuk dalam data rekonsiliasi wajib pandu sehingga terjadi dugaan penyelewengan pendapat negara sebesar Rp1.496.104.645.

Baca Juga:

• Mardison Lantik Dua Hakim Ad Hoc PHI, 350 Lebih Perkara Masuk PN Medan Sepanjang 2026
• Melihat dari Dekat Sosok Kompol Jan Piter Napitupulu, S.H., M.H

Kuasa Hukum Tanya Prosedur Penyidikan

Baca Juga:

• Saksi Ungkap KUR Rp50 Juta, PH: Persetujuan Kredit Ada di Kepala Unit
• Polda Sumut Gagalkan Pengiriman 44 Kg Sabu dari Aceh ke Medan

Dr Hepy Laia kuasa huku Rivolino mencatat keterangan saksi yang semakin menunjukkan adanya kekeliruan pada saat proses penyidikan.

"Para saksi yang tadi diperiksa oleh penyidik, tidak ditunjukkan yang menjadi tuduhan kepada Rivo soal yang mengakibatkan kerugian PNPB, Rp 1,4 milliar. Terbukti juga kami pertanyakan kepada saksi Ade, bahwa pada saat audit dari Kantor Akuntan Publik, tidak ada mencocokkan data sebagaimana data yang didapatkan oleh auditor dan Akuntan Publik dengan data yang ada di KSOP Belawan," kata Hepy.

Hepy mengatakan, empat saksi yang merupakan bawahan Rivo juga mengatakan tidak pernah merubah data kapal yang mendapatkan navigasi di Pelabuhan Belawan.

"Tadi juga kan sudah pertanyakan kepada Ade selaku saksi terkait masalah berita acara rekonsiliasi. Artinya, berita acara rekonsiliasi itu yang melaksanakannya itu kan ada dua, dari KSOP dan Pelindo. Dan sudah clear di situ semua," sambung Hepy.

Hepy menyampaikan dakwaan terhadap Rivo sangat perlu diuji kebenarannya. Sebab kleinya didakwa atas kerugian negara karena tidak dilakukannya pengawasan dan verifikasi, sehingga tidak adalan pembayaran jasa pandu tunda yang merugikan negara.

"Sementara saksi juga menyatakan sudah terbayarkan. Dari mana ceritanya ini bisa menimbulkan kerugian, sementara sudah masuk pemasukan negara," ujarnya.

Mardison Lantik Dua Hakim Ad Hoc PHI, 350 Lebih Perkara Masuk PN Medan Sepanjang 2026

Melihat dari Dekat Sosok Kompol Jan Piter Napitupulu, S.H., M.H

Saksi Ungkap KUR Rp50 Juta, PH: Persetujuan Kredit Ada di Kepala Unit

Polda Sumut Gagalkan Pengiriman 44 Kg Sabu dari Aceh ke Medan

Polres Pelabuhan Belawan Amankan Terduga Pelaku Pungli di Depan PT Smart

Sinergi Instansi Pemerintah di Belawan, Imigrasi dan UPT Puskesmas Perkuat Koordinasi Pelayanan Publik