Sidang KSOP Belawan, Saksi sebut Penerimaan Jasa Pelabuhan Sudah Disetor ke Negara

Dalam dakwaan jaksa, menyebutkan adanya dugaan korupsi sektor PNBP di Pelabuhan Belawan ini terjadi pada 2023-2024, berdasarkan perhitungan akuntan publik.

Berdasarkan dokumen surat persetujuan berlayar (SPB) yang terbit, diperoleh data kapal berukuran Grose Tonase (GT) di atas 500 tidak masuk dalam data rekonsiliasi wajib pandu sehingga terjadi dugaan penyelewengan pendapat negara sebesar Rp1.496.104.645.

Baca Juga:

• Wujud Nyata untuk Rakyat, Imigrasi Belawan Bagikan Kacamata Baca dan Gelar Cek Kesehatan Gratis Melalui IMIPAS PEDULI 2026
• Kuasa Hukum Rivolino Pertanyakan Audit KAP Ribka, Klaim 670 Kapal Sudah Bayar

Kuasa Hukum Tanya Prosedur Penyidikan

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Rivolino Soroti Data Kapal, Sebut Pembayaran Sudah Disetorkan ke Pelindo
• Sidang KSOP Belawan, Agen Kapal Akui Tagihan Jasa Pandu dan Tunda Telah Dibayar ke Pelindo

Dr Hepy Laia kuasa huku Rivolino mencatat keterangan saksi yang semakin menunjukkan adanya kekeliruan pada saat proses penyidikan.

"Para saksi yang tadi diperiksa oleh penyidik, tidak ditunjukkan yang menjadi tuduhan kepada Rivo soal yang mengakibatkan kerugian PNPB, Rp 1,4 milliar. Terbukti juga kami pertanyakan kepada saksi Ade, bahwa pada saat audit dari Kantor Akuntan Publik, tidak ada mencocokkan data sebagaimana data yang didapatkan oleh auditor dan Akuntan Publik dengan data yang ada di KSOP Belawan," kata Hepy.

Hepy mengatakan, empat saksi yang merupakan bawahan Rivo juga mengatakan tidak pernah merubah data kapal yang mendapatkan navigasi di Pelabuhan Belawan.

"Tadi juga kan sudah pertanyakan kepada Ade selaku saksi terkait masalah berita acara rekonsiliasi. Artinya, berita acara rekonsiliasi itu yang melaksanakannya itu kan ada dua, dari KSOP dan Pelindo. Dan sudah clear di situ semua," sambung Hepy.

Hepy menyampaikan dakwaan terhadap Rivo sangat perlu diuji kebenarannya. Sebab kleinya didakwa atas kerugian negara karena tidak dilakukannya pengawasan dan verifikasi, sehingga tidak adalan pembayaran jasa pandu tunda yang merugikan negara.

"Sementara saksi juga menyatakan sudah terbayarkan. Dari mana ceritanya ini bisa menimbulkan kerugian, sementara sudah masuk pemasukan negara," ujarnya.

Wujud Nyata untuk Rakyat, Imigrasi Belawan Bagikan Kacamata Baca dan Gelar Cek Kesehatan Gratis Melalui IMIPAS PEDULI 2026

Kuasa Hukum Rivolino Pertanyakan Audit KAP Ribka, Klaim 670 Kapal Sudah Bayar

Kuasa Hukum Rivolino Soroti Data Kapal, Sebut Pembayaran Sudah Disetorkan ke Pelindo

Sidang KSOP Belawan, Agen Kapal Akui Tagihan Jasa Pandu dan Tunda Telah Dibayar ke Pelindo

Kerugian Negara yang Dicari-cari, Catatan untuk Jaksa dalam Perkara PNBP KSOP Belawan

Sidang PNBP KSOP Belawan Memanas, Eks GM Pelindo Dicecar soal Tarif dan Pembayaran