Sekolah Jadi Arena Politik, DPRD Sumut Bongkar Sepihaknya Kebijakan 5 Hari Belajar

POSMETRO MEDAN,Medan – Suasana rapat Komisi E DPRD Sumatera Utara berubah tegang ketika para legislator mempertanyakan kebijakan Dinas Pendidikan Sumut terkait penerapan sistem lima hari sekolah dalam sepekan. Di ruang ber-AC yang biasanya teduh, suara rakyat menggema melalui mikrofon para wakilnya, kali ini dalam bentuk kritik tajam dan pertanyaan menyentil.

Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, hadir langsung dalam rapat tersebut. Ia menjadi sasaran berbagai pertanyaan yang menyoroti dasar logis dan etika administratif dari kebijakan yang dianggap terburu-buru dan minim partisipasi publik, khususnya dari lembaga legislatif.

Anggota Komisi E dari Fraksi PAN, Hendra Cipta, menyuarakan keberatan atas sikap Dinas Pendidikan yang dinilainya menafikan peran DPRD sebagai mitra kerja pemerintah daerah.

Baca Juga:

• Sekretaris Fraksi PKB DPRD Labuhanbatu, Penry Patartua Nababan SH MH Desak Pemkab Jalankan Perda Nomor 7 Tahun 2024
• Wings Air Rute Kualanamu–Mandailing Natal Terbang Perdana, Pangkas Waktu Tempuh dan Perkuat Konektivitas

"Kenapa kami tidak dilibatkan sejak awal? Di mana kajian akademiknya? Kami ini bukan pelengkap seremoni demokrasi," ujarnya tegas.

Ia menilai, langkah Dinas Pendidikan Sumut dalam menjalankan program gubernur terkesan sepihak dan tanpa ruang dialog, padahal DPRD memiliki peran strategis dalam mengawasi dan memberi masukan terhadap kebijakan publik.

Baca Juga:

• Landen Marbun, Anggota DPRD Sumut yang Selalu Hadir Paling Awal di Sidang Paripurna
• Kapoldasu Whisnu Hermawan: Perubahan UU Polri Harus Menjadi Fondasi Penguatan Profesionalisme dan Akuntabilitas Personel

Senada, politisi Partai Hanura, Ebenezer, juga melontarkan kritik keras. Menurutnya, jika visi Gubernur Sumut, Bobby Nasution, adalah "kolaborasi," maka kebijakan sebesar sistem lima hari belajar seharusnya disusun melalui komunikasi yang terbuka dan melibatkan semua pihak, termasuk DPRD.

"Kebijakan ini menyentuh masa depan anak-anak kita, bukan proyek uji coba. Bagaimana bisa berjalan tanpa pembahasan komprehensif?" tukasnya.

Pernyataan ini menyoroti ketegangan antara pendekatan birokratis top-down dengan prinsip demokrasi partisipatif yang semestinya melibatkan lembaga legislatif sebagai representasi rakyat.

Menanggapi derasnya kritik, Alexander Sinulingga menegaskan bahwa kebijakan lima hari sekolah bukan sekadar perubahan jadwal, melainkan bentuk kepedulian terhadap keterlibatan keluarga dalam tumbuh kembang anak.

"Kami ingin menghapus stigma bahwa sekolah hanya tempat penitipan anak. Dengan libur di hari Sabtu, anak-anak bisa punya waktu lebih banyak bersama keluarga," ujarnya.

Sekretaris Fraksi PKB DPRD Labuhanbatu, Penry Patartua Nababan SH MH Desak Pemkab Jalankan Perda Nomor 7 Tahun 2024

Wings Air Rute Kualanamu–Mandailing Natal Terbang Perdana, Pangkas Waktu Tempuh dan Perkuat Konektivitas

Landen Marbun, Anggota DPRD Sumut yang Selalu Hadir Paling Awal di Sidang Paripurna

Kapoldasu Whisnu Hermawan: Perubahan UU Polri Harus Menjadi Fondasi Penguatan Profesionalisme dan Akuntabilitas Personel

Tiga Dosen FITK UINSU Terpilih Jadi Anggota Pattola Pallalo Foundation

Kemenag Sumut Tegaskan Komitmen Bebas KKN: Integritas Bukan Sekadar Slogan!