Rizal Rudi Surya: DK dan Pengurus PWI Jangan Berhadap-hadapan, Harus Saling Menguatkan

POSMETRO MEDAN, Medan– Hubungan Dewan Kehormatan (DK) dan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) harus dibangun dalam suasana harmonis, seiring, dan saling menguatkan. Tidak boleh ada friksi, apalagi dikotomi yang justru melemahkan organisasi.

Gagasan tersebut disampaikan tokoh pers Sumatera Utara, Rizal Rudi Surya, saat memaparkan pandangannya di hadapan sejumlah tokoh pers senior dan pengurus PWI Sumut, Jumat (6/11/2026).

Rizal menyampaikan gagasan itu sehari setelah resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Sumut periode 2026–2031. Pemilihan akan berlangsung dalam Konferensi PWI Sumut pada 21 November 2026.

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Rivolino Pertanyakan Audit KAP Ribka, Klaim 670 Kapal Sudah Bayar
• 2028 Deli Serdang - Medan Bebas Sampah. Pembangunan PSEL Makin Dikebut

Menurut Rizal, DK dan pengurus PWI merupakan dua unsur organisasi yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki fungsi berbeda, tetapi bermuara pada tujuan yang sama, yakni menjaga etika wartawan dan membangun PWI Sumut yang berintegritas.

Karena itu, hubungan keduanya tidak semestinya dibangun dengan pola saling berhadapan. Sebaliknya, harus tercipta keselarasan agar fungsi masing-masing berjalan optimal.

Baca Juga:

• Pangdam I/BB Kunjungi Yonif TP 903/Baluseda di Nias Barat, Beri Arahan kepada Prajurit
• Festival Seni dan Qasidah Sumut 2026, Deli Serdang Diwakili 58 Peserta

Berbeda Fungsi, Satu Tujuan

Rizal menilai, Dewan Kehormatan memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga etika profesi. Sementara pengurus PWI menjalankan roda organisasi dan berbagai program pembinaan serta pengembangan anggota.

Perbedaan fungsi tersebut bukan alasan untuk membangun sekat kelembagaan. Justru, keduanya harus saling memahami kewenangan dan saling mendukung dalam menjalankan tanggung jawab.

Ia menginginkan tidak muncul friksi maupun dikotomi antara DK dan pengurus. Hubungan harmonis harus menjadi kekuatan untuk memastikan seluruh kebijakan organisasi tetap berpijak pada etika dan integritas.

Pandangan ini sekaligus menempatkan harmonisasi sebagai bagian penting dari tata kelola organisasi. Sebab, organisasi profesi yang sehat membutuhkan keseimbangan antara fungsi pengelolaan dan penegakan etika.

Kuasa Hukum Rivolino Pertanyakan Audit KAP Ribka, Klaim 670 Kapal Sudah Bayar

2028 Deli Serdang - Medan Bebas Sampah. Pembangunan PSEL Makin Dikebut

Pangdam I/BB Kunjungi Yonif TP 903/Baluseda di Nias Barat, Beri Arahan kepada Prajurit

Festival Seni dan Qasidah Sumut 2026, Deli Serdang Diwakili 58 Peserta

Kasat Reskrim Polres Binjai Membantah

Tinjau Lokasi PSEL Medan Raya, Rico Waas Tegaskan Komitmen Percepatan Pengolahan Sampah Jadi Energi Listrik