Senin, 08 September 2025

Ketua Gebrak Sumut Desak Evaluasi Erni Ariyanti, Golkar Diminta Bertindak

Administrator - Senin, 01 September 2025 19:51 WIB
Ketua Gebrak Sumut Desak Evaluasi Erni Ariyanti, Golkar Diminta Bertindak
Ist
Ketua Gebrak Sumut Saharudin

POSMETRO MEDAN, MEDAN– Ketua Gerakan Rakyat Bersatu (Gebrak) Sumatera Utara, Saharudin, mendesak evaluasi terhadap kinerja Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti (Partai Golkar). Desakan ini ia sampaikan lewat postingan WhatsApp pada Senin (1/9/2025).

Dia menilai Erni gagal menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pimpinan legislatif.

"Kami menilai Ketua DPRD Sumut gagal menjalankan amanah rakyat. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi terhadap kepemimpinannya," tegas Saharudin.

Menurutnya, DPRD di bawah kepemimpinan Erni tidak maksimal dalam menyuarakan aspirasi rakyat maupun menjalankan fungsi pengawasan. Ia mengingatkan agar lembaga legislatif tidak larut dalam kepentingan politik, tetapi lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat Sumut.

Desakan ke Partai Golkar

Selain dari Gebrak, kritik juga datang dari internal Partai Golkar. Sejumlah pihak mendesak Ketua DPD Golkar Sumut, Musa Rajekshah, dan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, segera mengambil langkah evaluasi terhadap Erni Ariyanti.

Ada tiga alasan utama yang menjadi sorotan:

1. Kasus OTT Kadis PUPR Sumut

nama Erni terseret karena diduga terkait pergeseran APBD 2025. Publik mendesak agar KPK memanggilnya untuk dimintai keterangan. Kasus ini disebut semakin memperburuk kepercayaan publik dan mencoreng marwah Partai Golkar di Sumut.

2. Kontroversi Pulau Sengketa

Erni dinilai blunder saat secara terbuka mendukung klaim sepihak terhadap Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Pernyataan itu dianggap menyesatkan dan mempermalukan martabat masyarakat Sumut, karena bersikeras mempertahankan sesuatu yang bukan haknya.

3. Laporan ke Polisi terhadap sesama Kader

Tindakan Erni yang melaporkan pimpinan DPRD Deli Serdang—yang juga kader Golkar—ke polisi gara-gara komentar di media sosial, dinilai memicu kegaduhan di masyarakat maupun internal partai. Langkah tersebut dianggap tidak mencerminkan jiwa besar seorang pemimpin dan mencoreng nama baik Golkar.(Rez)

Editor
: Evi Tanjung
Tags
beritaTerkait
komentar
beritaTerbaru