Kasus Penipuan dari Dalam Lapas: Cerminan Buruknya Sistem Pengawasan, Pakar Hukum Desak Evaluasi Total

POSMETRO MEDAN,Medan - Kasus penipuan yang menimpa orang tua artis sekaligus pengusaha, Raline Shah, kembali membuka mata publik terhadap lemahnya sistem pengawasan di lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia. Kasus ini diduga dilakukan oleh narapidana dari dalam lapas, yang masih leluasa mengoperasikan telepon genggam untuk melancarkan aksi kejahatannya.

Peristiwa ini dianggap sebagai tamparan keras bagi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang membawahi pengelolaan lapas dan rumah tahanan (rutan). Sebab, tempat yang seharusnya menjadi ruang pembinaan dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, justru kembali menjadi sarang praktik curang dan tindak kriminal baru.

Pengamat hukum dari Universitas Tarumanegara, Herry Firmansyah, menilai kasus ini merupakan bukti bahwa sistem pengamanan di dalam lapas masih jauh dari kata bersih.

Baca Juga:

• Ombudsman Dituding 'Offside' Bukan Penyidik Tapi 'Menggerebek'
• Buntut Klaster Mewah di Lapas Cibinong, Kalapas dan 4 Pejabat Dicopot!

"Kalau masih ada napi yang bisa menggunakan handphone dari dalam lapas, berarti ada yang tidak beres dengan sistem penjagaan dan pengawasan di sana," tegas Herry, Sabtu (19/10/2025).

Ia menambahkan, kalapas harus ikut bertanggung jawab penuh atas terjadinya kasus penipuan yang dilakukan dari balik jeruji besi. Menurutnya, hal ini tidak bisa dianggap sebagai kasus biasa, mengingat korban kali ini merupakan tokoh publik dan pengusaha besar seperti Rahmat Shah, ayah dari Raline Shah.

Baca Juga:

• Brimob Sumut dan Instansi Terkait Gelar Razia Gabungan
• Lapas Kelas IIA Binjai Perketat Pengawasan, Pastikan Lingkungan Bebas Barang Terlarang

"Kalau orang sekelas Pak Rahmat Shah saja bisa menjadi korban, bagaimana dengan masyarakat biasa? Ini situasi yang sangat berbahaya dan memalukan bagi sistem hukum kita," ujarnya menambahkan.

Herry menyoroti bahwa tindakan razia handphone di dalam lapas sering kali hanya dilakukan setelah ada kasus besar mencuat ke publik, bukan sebagai bagian dari pengawasan rutin yang berkelanjutan.

"Yang perlu ditelusuri bukan hanya berapa banyak HP yang disita saat razia, tapi juga bagaimana HP itu bisa masuk dan sudah digunakan untuk apa saja sebelumnya. Itu akar masalahnya," jelasnya.

Kasus penipuan dari dalam lapas ini juga menjadi alarm keras bagi Kemenkumham untuk segera melakukan evaluasi total terhadap sistem pengamanan di seluruh lapas dan rutan di Indonesia. Pasalnya, berdasarkan berbagai laporan, praktik penyelundupan barang terlarang seperti handphone, kartu SIM, bahkan jaringan internet pribadi (MiFi), masih marak terjadi di balik tembok penjara.

Selain faktor lemahnya pengawasan, dugaan keterlibatan oknum petugas lapas dalam memuluskan masuknya barang terlarang juga menjadi sorotan serius. Banyak pihak menilai bahwa tanpa adanya kerja sama dari dalam, mustahil narapidana bisa sebebas itu berkomunikasi dengan dunia luar.

Masyarakat kini menunggu langkah tegas dari Menteri Hukum dan HAM, Agus Adrianto. Harus di pertanyakan untuk membenahi sistem dan menindak tegas oknum yang terbukti bermain di balik kasus ini.

Kasus ini bukan hanya sekadar soal penipuan, melainkan cermin buruknya tata kelola lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Ketika penjara tidak lagi steril dari praktik kejahatan, maka fungsi pembinaan dan efek jera bagi narapidana pun dipertanyakan.(rez)

Ombudsman Dituding 'Offside' Bukan Penyidik Tapi 'Menggerebek'

Buntut Klaster Mewah di Lapas Cibinong, Kalapas dan 4 Pejabat Dicopot!

Brimob Sumut dan Instansi Terkait Gelar Razia Gabungan

Lapas Kelas IIA Binjai Perketat Pengawasan, Pastikan Lingkungan Bebas Barang Terlarang

Lapas Kelas I Medan Razia Gabungan dan Tes Urine, 220 Peserta Dinyatakan Negatif

Seluruh Petugas Lapas Kelas IIA Binjai Tes Urine