Pelanggaran Turun 56,7 Persen, Edukasi dan Pengawasan Semakin Masif
POSMETRO MEDAN Medan Memasuki hari ke10 pelaksanaan Operasi Keselamatan Toba 2026 yang dimulai sejak 2 Februari 2026, jajaran Polda Sumut
Medan 8 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Medan – Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memanggil dan memeriksa mantan Wali Kota Medan, Bobby Nasution, terkait dugaan penyalahgunaan anggaran proyek drainase dan pembangunan kolam retensi yang menelan dana ratusan miliar rupiah dari APBD Kota Medan.
Koordinator Nasional KAMAK, Azmi Hadly, menilai bahwa proyek-proyek yang digadang-gadang akan menjadi solusi banjir itu justru tak membawa perubahan signifikan. Banjir masih rutin melanda sejumlah kawasan di Medan meskipun telah dikucurkan anggaran besar selama masa kepemimpinan Bobby Nasution dan Kepala Dinas PU saat itu, Topan Ginting.
"Selama masa Bobby Nasution dan Topan Ginting, ratusan miliar uang rakyat habis untuk proyek drainase dan pembangunan kolam retensi, tapi faktanya Medan masih banjir. Ini patut diduga ada penyimpangan dan harus diusut tuntas oleh KPK," tegas Azmi Hadly dalam keterangannya di Medan, Senin (20/10/2025).
Baca Juga:
Menurut KAMAK, proyek-proyek tersebut bukan hanya gagal memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi penggunaan anggaran dan kualitas pekerjaan di lapangan. Sejumlah titik yang telah direvitalisasi justru kembali tergenang air hanya beberapa bulan setelah proyek selesai.
"Kalau pekerjaan itu benar dan sesuai standar, seharusnya tidak ada genangan besar lagi. Tapi faktanya, setiap hujan deras, Medan tetap terendam. Ini jelas indikasi proyek asal jadi yang harus dipertanggungjawabkan," tambah Azmi.
Baca Juga:
KAMAK juga meminta agar KPK tidak tebang pilih dalam penegakan hukum, termasuk memeriksa pejabat yang diduga ikut terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek tersebut.
"Jangan hanya kontraktor yang ditelusuri, tapi juga siapa yang memberi persetujuan, siapa yang mengatur proyek, dan siapa yang menikmati keuntungan di balik kegagalan ini," pungkasnya.
Sebagai informasi, selama periode 2021–2024, Pemerintah Kota Medan menggelontorkan dana besar untuk berbagai proyek penanganan banjir dan perbaikan drainase. Namun hingga kini, banjir masih menjadi momok bagi warga di sejumlah kawasan seperti Jalan Dr. Mansur, Iskandar Muda, Setia Budi, hingga seputaran Ringroad Medan.
KAMAK menyatakan akan mengirimkan laporan resmi ke KPK dan BPK RI dalam waktu dekat untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan proyek-proyek drainase tersebut.(js)
POSMETRO MEDAN Medan Memasuki hari ke10 pelaksanaan Operasi Keselamatan Toba 2026 yang dimulai sejak 2 Februari 2026, jajaran Polda Sumut
Medan 8 jam lalu
POSMETRO MEDANTapanuli Selatan Personel Satuan Brimob Polda Sumut terus menunjukkan komitmen dalam mendukung pemulihan pascabencana banj
Sumut 8 jam lalu
POSMETRO MEDAN,Medan Komisaris dan Direksi PT Bank Sumut (Perseroda) kompak bicara tentang transformasi perusahaan yang diharapkan dapat
Medan 8 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Taoanuli Selatan Kepedulian terhadap warga terdampak bencana kembali ditunjukkan oleh personel Satuan Brimob Polda Sumut. P
Sumut 8 jam lalu
Polda Sumut Gagalkan Peredaran 20 Kg Ganja Asal Aceh, Tiga Pelaku Diamankan di Medan
Kriminal 9 jam lalu
Rico Waas Terima Kunjungan Reses DPRD Sumut, Bahas Soal Infrastruktur Hingga Banjir.
Medan 9 jam lalu
Pemerintah Kota Medan melalui Inspektorat menyatakan menghormati sepenuhnya proses hukum yang saat ini tengah berjalan terkait Lurah Terjun.
Medan 9 jam lalu
Banjir Rendam Sejumlah Wilayah di Tapanuli Tengah, BPBD Siagakan GOR Pandan untuk Evakuasi
Peristiwa 9 jam lalu
Zakiyuddin Harahap Harap HIPMI Sumut Jadi Motor Penggerak Ekonomi Daerah.
Medan 11 jam lalu
Pelaku Curat dan Penadah Sepeda Motor Curian Diringkus Unit Reskrim Polsek Teluk Nibung.
Kriminal 12 jam lalu