Diduga Tanpa PBG, Wizzme Direcoki

Menurutnya, data yang ada hanya sebatas angka global. Tidak ada merinci target realisasi, per kecamatan, kategori bangunan, maupun tarif deta. Itu dinilai hanya formalitas administrasi, bukan bentuk transparansi publik.

Padahal, retribusi IMB/PBG merupakan salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika pengelolaan tidak transparan, potensi kebocoran bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun.

Baca Juga:

• Kodim 0204/DS Gerebek Sarang Judi dan Narkoba di Kutalimbaru, 2 Pengedar 4 Pembeli Dan Barang Bukti Narkoba Diamankan
• Tertimbun Longsor, 2 Pekerja Pengambil Timah di Area Bekas PT Gunung Gahapi Sakti Ditemukan Tewas

"Wali Kota Medan jangan diam. Banyak bangunan, gedung dan tempat usaha/bisnis di Medan ini berdiri tanpa PBG,"ujarnya.

LSM Penjara dan beberapa lembaga lainnya dipastikannya akan terus mengawal persoalan ini. Jika Wali Kota masih tetap bersikap normatif, mereka siap mengajukan keberatan resmi hingga membawa kasus ini ke Komisi Informasi.

Baca Juga:

• PBG Sudah Diterbitkan, Pekerja Pembangunan Ruko CBD Helvetia Riang Bisa Bekerja Kembali
• UNIMED Latih Siswa dan Guru di Binjai Olah Daun Kering jadi Kertas

"Ini bukan sekadar soal data, tapi soal keadilan bagi masyarakat. Uang rakyat jangan sampai bocor hanya karena pejabat tidak transparan," pungkas Bang Bhoy. (Wik/Red)

Kodim 0204/DS Gerebek Sarang Judi dan Narkoba di Kutalimbaru, 2 Pengedar 4 Pembeli Dan Barang Bukti Narkoba Diamankan

Tertimbun Longsor, 2 Pekerja Pengambil Timah di Area Bekas PT Gunung Gahapi Sakti Ditemukan Tewas

PBG Sudah Diterbitkan, Pekerja Pembangunan Ruko CBD Helvetia Riang Bisa Bekerja Kembali

UNIMED Latih Siswa dan Guru di Binjai Olah Daun Kering jadi Kertas

Ketua Komite Pemekaran Provinsi Simpatim : Ajak Panitia Pemekaran se-Sumut Bersatu

Dugaan Limbah Dapur SPPG di Stabat Baru Cemari Lingkungan, Warga Desak DLH Langkat Bertindak Cepat