Diduga Tanpa PBG, Wizzme Direcoki

POSMETRO MEDAN,Medan- Ketua DPC LSM Penjara Indonesia Kota Medan, Arizal menyoroti kejanggalan mencolok dalam penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di kota yang digawangi Rico Waas sebagai Walikota ini.

Salah satunya diduga gedung usaha Wizzme Jalan Setia Budi. "Banyak yang bandel atau diduga bermain mata dengan oknum pejabat. Contohnya, diduga bangunan di Jalan Zainul Arifin simpang Jalan S Parman, Wizzme Jalan Setia Budi dan masih banyak bangunan lain berbentuk sarana olahraga yang tidak memiliki izin,"tegas pria yang disapa akrab dengan Bang Bhoy ini.

Baca Juga:

• Kodim 0204/DS Gerebek Sarang Judi dan Narkoba di Kutalimbaru, 2 Pengedar 4 Pembeli Dan Barang Bukti Narkoba Diamankan
• Tertimbun Longsor, 2 Pekerja Pengambil Timah di Area Bekas PT Gunung Gahapi Sakti Ditemukan Tewas

Malah, katanya, pengelola tempat usaha Wizzme, sudah pernah dipanggil untuk RDP (Rapat Dengar Pendapat), tapi saat pembacaan tidak disebutkan oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kota Medan.

"Ada apa? Jelas ini jadi pertanyaan besar bagi kami," sebut Bang Bhoy.

Baca Juga:

• PBG Sudah Diterbitkan, Pekerja Pembangunan Ruko CBD Helvetia Riang Bisa Bekerja Kembali
• UNIMED Latih Siswa dan Guru di Binjai Olah Daun Kering jadi Kertas

Atas dasar itulah, dia meminta kepada Pansus PAD terpilih agar bekerja efektif tanpa ada main mata dengan pengusaha untuk menindaklanjuti penyelamatan kebocoran PAD tersebut.

Dari data yang LSM ini peroleh, menimbulkan tanda tanya besar dimana jumlah izin diduga naik drastis, namun pendapatan daerah justru anjlok.

Dalam keterangan resminya, Ketua DPC LSM Penjara Indonesia Kota Medan menyebut, penerimaan retribusi IMB/PBG dari tahun ke tahun mencapai ratusan miliar. Namun itu belum termasuk bangunan yang berdiri diduga tanpa izin. Artinya ada dugaan kebocoran retribusi dari pengurusan PBG.

"Ini jelas janggal. Izin diduga naik, tapi uangnya turun. Wajar kalau publik curiga ada dugaan kebocoran PAD atau pungutan liar yang tidak tercatat," tegas dia lagi.

Menurutnya, data yang ada hanya sebatas angka global. Tidak ada merinci target realisasi, per kecamatan, kategori bangunan, maupun tarif deta. Itu dinilai hanya formalitas administrasi, bukan bentuk transparansi publik.

Padahal, retribusi IMB/PBG merupakan salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika pengelolaan tidak transparan, potensi kebocoran bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun.

"Wali Kota Medan jangan diam. Banyak bangunan, gedung dan tempat usaha/bisnis di Medan ini berdiri tanpa PBG,"ujarnya.

LSM Penjara dan beberapa lembaga lainnya dipastikannya akan terus mengawal persoalan ini. Jika Wali Kota masih tetap bersikap normatif, mereka siap mengajukan keberatan resmi hingga membawa kasus ini ke Komisi Informasi.

"Ini bukan sekadar soal data, tapi soal keadilan bagi masyarakat. Uang rakyat jangan sampai bocor hanya karena pejabat tidak transparan," pungkas Bang Bhoy. (Wik/Red)

Kodim 0204/DS Gerebek Sarang Judi dan Narkoba di Kutalimbaru, 2 Pengedar 4 Pembeli Dan Barang Bukti Narkoba Diamankan

Tertimbun Longsor, 2 Pekerja Pengambil Timah di Area Bekas PT Gunung Gahapi Sakti Ditemukan Tewas

PBG Sudah Diterbitkan, Pekerja Pembangunan Ruko CBD Helvetia Riang Bisa Bekerja Kembali

UNIMED Latih Siswa dan Guru di Binjai Olah Daun Kering jadi Kertas

Ketua Komite Pemekaran Provinsi Simpatim : Ajak Panitia Pemekaran se-Sumut Bersatu

Dugaan Limbah Dapur SPPG di Stabat Baru Cemari Lingkungan, Warga Desak DLH Langkat Bertindak Cepat