Copot Menteri ASBUN, Aliansi Masyarakat Sumut Bersatu Peduli Bencana Akan Aksi Di DPRD Sumut

POSMETRO MEDAN, Medan - Aliansi Masyarakat Sumut Bersatu Peduli Bencana akan melakukan aksi ke Kantor DPRD Sumut pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 14.00 wib

Kordinator Aksi yang juga Ketua Umum Horas Bangso Batak, Lamsiang Sitompul,SH,MH menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan aksi ke Kantor DPRD Sumut meminta pemerintah bertanggung jawab atas terjadinya bencana alam beberapa waktu yang lalu di Sumatera Utara.

"Kami meminta Presiden RI, Kepala BNPB, Pangdam, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ESDM dan Menteri Sosial untuk bertanggung jawab atas terjadinya bencana di Sumatera Ini. Ribuan korban meninggal dunia akibat bencana alam tersebut belum lagi yang masi dalam pencarian dan kami juga sangat kecewa atas sikap pemerintah yang tidak mau menetapkan bencana tersebut sebagai bencana nasional," ucap Lamsiang, Rabu (10/12/2025).

Baca Juga:

• Wamen ATR/Waka BPN Minta Selesaikan Masalah Pertanahan Lewat GTRA
• Rico Waas Raih Penghargaan Mendagri Atas Kontribusi Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang

Tak hanya itu Lamsiang juga menyesalkan adanya pernyataan dari Kepala BNPB yang mengatakan bahwa bencana alam yang terjadi hanya mencekam di media sosial.

"Ada pernyataan seperti itu yang melukai hati kami. Dimana sampai saat ini banyak korban yang belum bisa ditemukan akibat tertimbun longsor dan banjir. Maka dari itu kami akan aksi dan juga menunut untuk dilakukan Reformasi total di Pemerintah, jangan cuma di Polri aja ada Reformasi. Karena kedaulatan ada ditangan Rakyat," ungkapnya.

Baca Juga:

• Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah
• Pemerintah Sedang Kaji Haji tak Pake Antre

Selain itu, Ketua Umum HBB juga meminta agar dilakukan Reformasi Birokrasi, Tangkap Pengusaha Perusak Lingkungan, Tutup Perusahaan yang melakukan pengrusakan terhadap lingkungan dan Perbaiki dan pulihkan lingkungan yang sudah dirusak.

"Kami juga meminta Presiden Prabowo untuk memecat Kepala BNPB, BASARNAS dan pejabat pejabat Pemerintah Pusat yang mengeluarkan statemen asal bunyi dan oknum oknum Aparat yang terlibat dan membackup penebangan hutan," pungkasnya. ( Dam)

Wamen ATR/Waka BPN Minta Selesaikan Masalah Pertanahan Lewat GTRA

Rico Waas Raih Penghargaan Mendagri Atas Kontribusi Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Pemerintah Sedang Kaji Haji tak Pake Antre

Menteri ATR/Kepala BPN Batasi Alih Fungsi Lahan Sawah demi Ketahanan Pangan

Penangguhan Dikabulkan, Amsal Sitepu Disambut Haru Keluarga