Copot Menteri ASBUN, Aliansi Masyarakat Sumut Bersatu Peduli Bencana Akan Aksi Di DPRD Sumut

POSMETRO MEDAN, Medan - Aliansi Masyarakat Sumut Bersatu Peduli Bencana akan melakukan aksi ke Kantor DPRD Sumut pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 14.00 wib

Kordinator Aksi yang juga Ketua Umum Horas Bangso Batak, Lamsiang Sitompul,SH,MH menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan aksi ke Kantor DPRD Sumut meminta pemerintah bertanggung jawab atas terjadinya bencana alam beberapa waktu yang lalu di Sumatera Utara.

"Kami meminta Presiden RI, Kepala BNPB, Pangdam, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ESDM dan Menteri Sosial untuk bertanggung jawab atas terjadinya bencana di Sumatera Ini. Ribuan korban meninggal dunia akibat bencana alam tersebut belum lagi yang masi dalam pencarian dan kami juga sangat kecewa atas sikap pemerintah yang tidak mau menetapkan bencana tersebut sebagai bencana nasional," ucap Lamsiang, Rabu (10/12/2025).

Baca Juga:

• Illegal Interception Telepon Presiden Prabowo Terungkap, Ariswan: Ini Bukan Kejahatan Biasa, Apresiasi Polri!
• Sumatera Utara Capai Swasembada Pangan, Stok Beras Surplus 27 Ribu Ton

Tak hanya itu Lamsiang juga menyesalkan adanya pernyataan dari Kepala BNPB yang mengatakan bahwa bencana alam yang terjadi hanya mencekam di media sosial.

"Ada pernyataan seperti itu yang melukai hati kami. Dimana sampai saat ini banyak korban yang belum bisa ditemukan akibat tertimbun longsor dan banjir. Maka dari itu kami akan aksi dan juga menunut untuk dilakukan Reformasi total di Pemerintah, jangan cuma di Polri aja ada Reformasi. Karena kedaulatan ada ditangan Rakyat," ungkapnya.

Baca Juga:

• Dosma Roha Sijabat Dipercaya Jadi Dewan Pengarah, Lamsiang Sitompul Kembali Pimpin HBB
• Lom Lom Suwondo Hadiri Open House Sekolah Rakyat, Ajak Siswa Berani Bermimpi

Selain itu, Ketua Umum HBB juga meminta agar dilakukan Reformasi Birokrasi, Tangkap Pengusaha Perusak Lingkungan, Tutup Perusahaan yang melakukan pengrusakan terhadap lingkungan dan Perbaiki dan pulihkan lingkungan yang sudah dirusak.

"Kami juga meminta Presiden Prabowo untuk memecat Kepala BNPB, BASARNAS dan pejabat pejabat Pemerintah Pusat yang mengeluarkan statemen asal bunyi dan oknum oknum Aparat yang terlibat dan membackup penebangan hutan," pungkasnya. ( Dam)

Illegal Interception Telepon Presiden Prabowo Terungkap, Ariswan: Ini Bukan Kejahatan Biasa, Apresiasi Polri!

Sumatera Utara Capai Swasembada Pangan, Stok Beras Surplus 27 Ribu Ton

Dosma Roha Sijabat Dipercaya Jadi Dewan Pengarah, Lamsiang Sitompul Kembali Pimpin HBB

Lom Lom Suwondo Hadiri Open House Sekolah Rakyat, Ajak Siswa Berani Bermimpi

Komjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Melihat dari Dekat Sosok Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolri Terlama Sejak Era Reformasi