Copot Menteri ASBUN, Aliansi Masyarakat Sumut Bersatu Peduli Bencana Akan Aksi Di DPRD Sumut

POSMETRO MEDAN, Medan - Aliansi Masyarakat Sumut Bersatu Peduli Bencana akan melakukan aksi ke Kantor DPRD Sumut pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 14.00 wib

Kordinator Aksi yang juga Ketua Umum Horas Bangso Batak, Lamsiang Sitompul,SH,MH menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan aksi ke Kantor DPRD Sumut meminta pemerintah bertanggung jawab atas terjadinya bencana alam beberapa waktu yang lalu di Sumatera Utara.

"Kami meminta Presiden RI, Kepala BNPB, Pangdam, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ESDM dan Menteri Sosial untuk bertanggung jawab atas terjadinya bencana di Sumatera Ini. Ribuan korban meninggal dunia akibat bencana alam tersebut belum lagi yang masi dalam pencarian dan kami juga sangat kecewa atas sikap pemerintah yang tidak mau menetapkan bencana tersebut sebagai bencana nasional," ucap Lamsiang, Rabu (10/12/2025).

Baca Juga:

• Korupsi Kuota Haji Eks Menag Yaqut, Didakwa Rugikan Negara Rp622 Miliar
• Dua Siswa MTsN Toba Samosir Siap Ikuti Jambore Nasional 2026

Tak hanya itu Lamsiang juga menyesalkan adanya pernyataan dari Kepala BNPB yang mengatakan bahwa bencana alam yang terjadi hanya mencekam di media sosial.

"Ada pernyataan seperti itu yang melukai hati kami. Dimana sampai saat ini banyak korban yang belum bisa ditemukan akibat tertimbun longsor dan banjir. Maka dari itu kami akan aksi dan juga menunut untuk dilakukan Reformasi total di Pemerintah, jangan cuma di Polri aja ada Reformasi. Karena kedaulatan ada ditangan Rakyat," ungkapnya.

Baca Juga:

• Kemenhaj Pastikan tak ada lagi Travel Haji dan Umrah Nakal. "Jika ada Langsung Ditindak"
• Ganti Kapolri Menguat, 5 Nama Masuk Bursa, Ada Jenderal Bintang Dua

Selain itu, Ketua Umum HBB juga meminta agar dilakukan Reformasi Birokrasi, Tangkap Pengusaha Perusak Lingkungan, Tutup Perusahaan yang melakukan pengrusakan terhadap lingkungan dan Perbaiki dan pulihkan lingkungan yang sudah dirusak.

"Kami juga meminta Presiden Prabowo untuk memecat Kepala BNPB, BASARNAS dan pejabat pejabat Pemerintah Pusat yang mengeluarkan statemen asal bunyi dan oknum oknum Aparat yang terlibat dan membackup penebangan hutan," pungkasnya. ( Dam)

Korupsi Kuota Haji Eks Menag Yaqut, Didakwa Rugikan Negara Rp622 Miliar

Dua Siswa MTsN Toba Samosir Siap Ikuti Jambore Nasional 2026

Kemenhaj Pastikan tak ada lagi Travel Haji dan Umrah Nakal. "Jika ada Langsung Ditindak"

Ganti Kapolri Menguat, 5 Nama Masuk Bursa, Ada Jenderal Bintang Dua

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Kagum Tenun Songket Siti Francyus Sinaga

Maruli Simanjuntak Ingatkan 514 Perwira Muda Akmil Pegang Teguh Arahan Presiden