Podomoro City Deli Medan Membandel, Ratusan Miliar Tak Masuk Kas Daerah

Masalah ini tidak hanya berdampak pada pendapatan daerah, tetapi juga berimbas langsung kepada para pembeli unit apartemen. Sejumlah konsumen mengaku telah membayarkan BPHTB melalui pihak pengembang. Namun hingga kini, hak kepemilikan berupa sertifikat belum juga terbit.

Akibat BPHTB yang tidak disetorkan ke kas daerah, proses administrasi pertanahan menjadi terhambat. Legalitas kepemilikan unit apartemen pun menggantung tanpa kepastian hukum, memicu keresahan dan protes dari para pembeli.

Baca Juga:

• Kapolrestabes Medan Jean Calvijn Hadiri Upacara Peringatan HUT ke-81 RI di Lapangan Merdeka
• Bongkar Rumah Tetangga Lagi Direnovasi, Pria Ini Diciduk

Pemko Medan Siapkan Langkah Tegas

Bapenda Kota Medan menegaskan tidak akan tinggal diam. Pemerintah Kota Medan tengah menyiapkan langkah-langkah tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk koordinasi lintas instansi apabila pengembang tetap tidak kooperatif.

Baca Juga:

• PN Medan Peringati HUT RI ke-81, Semangat Kemerdekaan Beriringan dengan Komitmen Antisuap
• Semarak HUT ke-81 RI, TK Islam Sahara Gelar Lomba Edukatif

"Ini bukan persoalan kecil. BPHTB adalah hak daerah dan menyangkut kepastian hukum masyarakat. Kami akan mengambil langkah sesuai aturan yang berlaku," tegas Agha.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen Podomoro City Deli Medan belum memberikan klarifikasi resmi terkait tunggakan BPHTB tersebut.(REZ)

Kapolrestabes Medan Jean Calvijn Hadiri Upacara Peringatan HUT ke-81 RI di Lapangan Merdeka

Bongkar Rumah Tetangga Lagi Direnovasi, Pria Ini Diciduk

PN Medan Peringati HUT RI ke-81, Semangat Kemerdekaan Beriringan dengan Komitmen Antisuap

Semarak HUT ke-81 RI, TK Islam Sahara Gelar Lomba Edukatif

DPC GRIB Jaya Kota Medan Gelar Aksi 'Jumat Berkah', Bagikan Ratusan Porsi Makanan di Dua Titik Strategis

'Gonggongan' Bertuan Publik: Bedah Redaksi Debut POSMETRO MEDAN