Podomoro City Deli Medan Membandel, Ratusan Miliar Tak Masuk Kas Daerah

Masalah ini tidak hanya berdampak pada pendapatan daerah, tetapi juga berimbas langsung kepada para pembeli unit apartemen. Sejumlah konsumen mengaku telah membayarkan BPHTB melalui pihak pengembang. Namun hingga kini, hak kepemilikan berupa sertifikat belum juga terbit.

Akibat BPHTB yang tidak disetorkan ke kas daerah, proses administrasi pertanahan menjadi terhambat. Legalitas kepemilikan unit apartemen pun menggantung tanpa kepastian hukum, memicu keresahan dan protes dari para pembeli.

Baca Juga:

• Hari Ini, 25 Tahun Lalu ...
• RICO WAAS MULAI PROGRAM 1.000 LPJU MEDAN UTARA DAPAT 183 TITIK, TAHUN DEPAN DITARGETKAN 5.000

Pemko Medan Siapkan Langkah Tegas

Bapenda Kota Medan menegaskan tidak akan tinggal diam. Pemerintah Kota Medan tengah menyiapkan langkah-langkah tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk koordinasi lintas instansi apabila pengembang tetap tidak kooperatif.

Baca Juga:

• Kapolrestabes Medan Bicara Bela Negara dan Narkoba di Hadapan Mahasiswa Al Wasliyah
• Lagi dan Lagi, DPC GRIB Jaya Kota Medan Terima Bantuan Setengah Ton Beras dari Hamba Allah

"Ini bukan persoalan kecil. BPHTB adalah hak daerah dan menyangkut kepastian hukum masyarakat. Kami akan mengambil langkah sesuai aturan yang berlaku," tegas Agha.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen Podomoro City Deli Medan belum memberikan klarifikasi resmi terkait tunggakan BPHTB tersebut.(REZ)

Hari Ini, 25 Tahun Lalu ...

RICO WAAS MULAI PROGRAM 1.000 LPJU MEDAN UTARA DAPAT 183 TITIK, TAHUN DEPAN DITARGETKAN 5.000

Kapolrestabes Medan Bicara Bela Negara dan Narkoba di Hadapan Mahasiswa Al Wasliyah

Lagi dan Lagi, DPC GRIB Jaya Kota Medan Terima Bantuan Setengah Ton Beras dari Hamba Allah

Nobar Film G30S/PKI, Lom Lom Suwondo Ajak Masyarakat Jadikan Sejarah sebagai Pelajaran

25 Tahun Posmetro Medan, Kenangan Mahadahsyat yang Tak Terlupakan