Podomoro City Deli Medan Membandel, Ratusan Miliar Tak Masuk Kas Daerah

Masalah ini tidak hanya berdampak pada pendapatan daerah, tetapi juga berimbas langsung kepada para pembeli unit apartemen. Sejumlah konsumen mengaku telah membayarkan BPHTB melalui pihak pengembang. Namun hingga kini, hak kepemilikan berupa sertifikat belum juga terbit.

Akibat BPHTB yang tidak disetorkan ke kas daerah, proses administrasi pertanahan menjadi terhambat. Legalitas kepemilikan unit apartemen pun menggantung tanpa kepastian hukum, memicu keresahan dan protes dari para pembeli.

Baca Juga:

• Barang Hilang Bukannya Lapor tapi buat Spanduk
• Kadispora dan Ketua KONI Medan Tutup Turnamen Badminton PB Mitra Sporty Medan

Pemko Medan Siapkan Langkah Tegas

Bapenda Kota Medan menegaskan tidak akan tinggal diam. Pemerintah Kota Medan tengah menyiapkan langkah-langkah tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk koordinasi lintas instansi apabila pengembang tetap tidak kooperatif.

Baca Juga:

• Sudah Lapor Mendagri Berobat Ke Luar Negeri, Rico Waas Tegaskan tak Gunakan Dana APBD
• Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap Hadiri Peresmian Operasional 1.061 Koperasi Merah Putih

"Ini bukan persoalan kecil. BPHTB adalah hak daerah dan menyangkut kepastian hukum masyarakat. Kami akan mengambil langkah sesuai aturan yang berlaku," tegas Agha.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen Podomoro City Deli Medan belum memberikan klarifikasi resmi terkait tunggakan BPHTB tersebut.(REZ)

Barang Hilang Bukannya Lapor tapi buat Spanduk

Kadispora dan Ketua KONI Medan Tutup Turnamen Badminton PB Mitra Sporty Medan

Sudah Lapor Mendagri Berobat Ke Luar Negeri, Rico Waas Tegaskan tak Gunakan Dana APBD

Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap Hadiri Peresmian Operasional 1.061 Koperasi Merah Putih

Ketua Majelis Taqlim dan Dzikir Al Haura Sumut Dukung Komdigi Tutup Situs Judol

Pelaku Malang Melintas Dalam Aksi Pencurian dan Narkoba