Podomoro City Deli Medan Membandel, Ratusan Miliar Tak Masuk Kas Daerah

POSMETRO MEDAN,Medan- Pemerintah Kota Medan dibuat berang. Hingga awal Februari 2026, pengembang Apartemen Podomoro City Deli Medan tercatat belum menyetorkan satu rupiah pun Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ke kas daerah. Padahal, nilai kewajiban pajak tersebut ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, M Agha Novrian, menegaskan pihaknya telah berulang kali melayangkan surat imbauan kepada manajemen Podomoro City Deli Medan agar segera melunasi kewajiban BPHTB. Namun hingga kini, imbauan tersebut tidak pernah direspons.

"Kita sudah berkali-kali menyurati dan mengimbau pihak Podomoro agar segera menyetorkan BPHTB, tapi tidak direspons," tegas Agha kepada Posmetro Medan, Senin (2/2/2026).

Baca Juga:

• Sapa Hangat Rico Waas dan Warga Beringin, Momen Sederhana Penuh Makna
• Pria Ini Jual Hasil Curian Cuma Rp200 Ribu Padahal Barangnya AC dan Televisi

Agha menjelaskan, surat imbauan telah dikirimkan sejak Agustus 2025 dan terus berlanjut hingga awal 2026, termasuk setelah dirinya resmi menjabat sebagai Kepala Bapenda Kota Medan.

"Sampai hari ini, belum pernah ada satu rupiah pun setoran BPHTB dari pihak Podomoro ke kas Pemerintah Kota Medan," ujarnya.

Baca Juga:

• Banyak Usulan Guru Besar Terkendala Publikasi, LLDikti Gandeng BINUS Perkuat Strategi Scopus
• Hari Ini, 25 Tahun Lalu ...

Klaim 13 Penghuni, Bapenda Tegaskan Nihil Setoran

Terkait adanya klaim dari 13 penghuni yang menyatakan keberatan dan mengaku telah memenuhi kewajiban pembayaran, Bapenda Kota Medan memberikan penegasan. Menurut Agha, hingga saat ini belum ada satu pun setoran BPHTB dari 13 penghuni tersebut yang tercatat masuk ke kas daerah.

"Dari 13 penghuni yang menyampaikan keberatan itu, sampai sekarang belum ada yang masuk setoran BPHTB-nya ke kas daerah. Jadi secara sistem, tetap nihil," jelas Agha.

Ia menegaskan, apabila terdapat pembayaran yang dilakukan konsumen kepada pengembang, maka persoalan tersebut berada di ranah internal antara konsumen dan pengembang, bukan pada Pemerintah Kota Medan.

Pembeli Dirugikan, Sertifikat Menggantung

Masalah ini tidak hanya berdampak pada pendapatan daerah, tetapi juga berimbas langsung kepada para pembeli unit apartemen. Sejumlah konsumen mengaku telah membayarkan BPHTB melalui pihak pengembang. Namun hingga kini, hak kepemilikan berupa sertifikat belum juga terbit.

Akibat BPHTB yang tidak disetorkan ke kas daerah, proses administrasi pertanahan menjadi terhambat. Legalitas kepemilikan unit apartemen pun menggantung tanpa kepastian hukum, memicu keresahan dan protes dari para pembeli.

Pemko Medan Siapkan Langkah Tegas

Bapenda Kota Medan menegaskan tidak akan tinggal diam. Pemerintah Kota Medan tengah menyiapkan langkah-langkah tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk koordinasi lintas instansi apabila pengembang tetap tidak kooperatif.

"Ini bukan persoalan kecil. BPHTB adalah hak daerah dan menyangkut kepastian hukum masyarakat. Kami akan mengambil langkah sesuai aturan yang berlaku," tegas Agha.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen Podomoro City Deli Medan belum memberikan klarifikasi resmi terkait tunggakan BPHTB tersebut.(REZ)

Sapa Hangat Rico Waas dan Warga Beringin, Momen Sederhana Penuh Makna

Pria Ini Jual Hasil Curian Cuma Rp200 Ribu Padahal Barangnya AC dan Televisi

Banyak Usulan Guru Besar Terkendala Publikasi, LLDikti Gandeng BINUS Perkuat Strategi Scopus

Hari Ini, 25 Tahun Lalu ...

RICO WAAS MULAI PROGRAM 1.000 LPJU MEDAN UTARA DAPAT 183 TITIK, TAHUN DEPAN DITARGETKAN 5.000

Kapolrestabes Medan Bicara Bela Negara dan Narkoba di Hadapan Mahasiswa Al Wasliyah