Podomoro City Deli Medan Membandel, Ratusan Miliar Tak Masuk Kas Daerah

POSMETRO MEDAN,Medan- Pemerintah Kota Medan dibuat berang. Hingga awal Februari 2026, pengembang Apartemen Podomoro City Deli Medan tercatat belum menyetorkan satu rupiah pun Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ke kas daerah. Padahal, nilai kewajiban pajak tersebut ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, M Agha Novrian, menegaskan pihaknya telah berulang kali melayangkan surat imbauan kepada manajemen Podomoro City Deli Medan agar segera melunasi kewajiban BPHTB. Namun hingga kini, imbauan tersebut tidak pernah direspons.

"Kita sudah berkali-kali menyurati dan mengimbau pihak Podomoro agar segera menyetorkan BPHTB, tapi tidak direspons," tegas Agha kepada Posmetro Medan, Senin (2/2/2026).

Baca Juga:

• Barang Hilang Bukannya Lapor tapi buat Spanduk
• Kadispora dan Ketua KONI Medan Tutup Turnamen Badminton PB Mitra Sporty Medan

Agha menjelaskan, surat imbauan telah dikirimkan sejak Agustus 2025 dan terus berlanjut hingga awal 2026, termasuk setelah dirinya resmi menjabat sebagai Kepala Bapenda Kota Medan.

"Sampai hari ini, belum pernah ada satu rupiah pun setoran BPHTB dari pihak Podomoro ke kas Pemerintah Kota Medan," ujarnya.

Baca Juga:

• Sudah Lapor Mendagri Berobat Ke Luar Negeri, Rico Waas Tegaskan tak Gunakan Dana APBD
• Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap Hadiri Peresmian Operasional 1.061 Koperasi Merah Putih

Klaim 13 Penghuni, Bapenda Tegaskan Nihil Setoran

Terkait adanya klaim dari 13 penghuni yang menyatakan keberatan dan mengaku telah memenuhi kewajiban pembayaran, Bapenda Kota Medan memberikan penegasan. Menurut Agha, hingga saat ini belum ada satu pun setoran BPHTB dari 13 penghuni tersebut yang tercatat masuk ke kas daerah.

"Dari 13 penghuni yang menyampaikan keberatan itu, sampai sekarang belum ada yang masuk setoran BPHTB-nya ke kas daerah. Jadi secara sistem, tetap nihil," jelas Agha.

Ia menegaskan, apabila terdapat pembayaran yang dilakukan konsumen kepada pengembang, maka persoalan tersebut berada di ranah internal antara konsumen dan pengembang, bukan pada Pemerintah Kota Medan.

Pembeli Dirugikan, Sertifikat Menggantung

Masalah ini tidak hanya berdampak pada pendapatan daerah, tetapi juga berimbas langsung kepada para pembeli unit apartemen. Sejumlah konsumen mengaku telah membayarkan BPHTB melalui pihak pengembang. Namun hingga kini, hak kepemilikan berupa sertifikat belum juga terbit.

Akibat BPHTB yang tidak disetorkan ke kas daerah, proses administrasi pertanahan menjadi terhambat. Legalitas kepemilikan unit apartemen pun menggantung tanpa kepastian hukum, memicu keresahan dan protes dari para pembeli.

Pemko Medan Siapkan Langkah Tegas

Bapenda Kota Medan menegaskan tidak akan tinggal diam. Pemerintah Kota Medan tengah menyiapkan langkah-langkah tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk koordinasi lintas instansi apabila pengembang tetap tidak kooperatif.

"Ini bukan persoalan kecil. BPHTB adalah hak daerah dan menyangkut kepastian hukum masyarakat. Kami akan mengambil langkah sesuai aturan yang berlaku," tegas Agha.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen Podomoro City Deli Medan belum memberikan klarifikasi resmi terkait tunggakan BPHTB tersebut.(REZ)

Barang Hilang Bukannya Lapor tapi buat Spanduk

Kadispora dan Ketua KONI Medan Tutup Turnamen Badminton PB Mitra Sporty Medan

Sudah Lapor Mendagri Berobat Ke Luar Negeri, Rico Waas Tegaskan tak Gunakan Dana APBD

Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap Hadiri Peresmian Operasional 1.061 Koperasi Merah Putih

Ketua Majelis Taqlim dan Dzikir Al Haura Sumut Dukung Komdigi Tutup Situs Judol

Pelaku Malang Melintas Dalam Aksi Pencurian dan Narkoba