Awas 'Begal' Dana Reses! Rutinitas Mahal dengan Pengawasan yang Tak Pernah Terlihat Publik

"Itu hak anggota dewan. Dilindungi undang-undang. Kalau media mau mengkritisi, silakan. Tapi kalau mau diubah, ya undang-undangnya yang diubah," ujarnya.

Pernyataan tersebut sah secara hukum. Namun kritik publik tidak berhenti pada soal legalitas semata, melainkan menyentuh makna pertanggungjawaban atas uang rakyat dalam jumlah besar.

Baca Juga:

• Catatan Reses Munir Ritonga Menyusuri Suara Desa Tapanuli Selatan tak Pernah Riuh l
• Yahdi Khoir Harahap: Pengunduran Diri Kadis PUPR Sumut Langkah Tepat demi Profesionalitas

Konfirmasi lanjutan kemudian disampaikan melalui sambungan telepon oleh Kepala Bagian Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan DPRD Sumut, Muhammad Ikhsan, S.STP, MAP, Selasa (24/2/2026) siang.

Ia menyebutkan bahwa dana reses memiliki mekanisme pengawasan yang dilakukan secara internal oleh Sekretariat DPRD Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Rico Waas Terima Kunjungan Reses DPRD Sumut, Bahas Soal Infrastruktur Hingga Banjir
• Debu, Kartu BPJS, dan Sekolah yang Ditunggu: Catatan Reses dari Labuhan Batu Raya

Menurutnya, pengawasan tersebut melekat pada fungsi sekretariat sebagai pendukung administrasi dan pertanggungjawaban kegiatan reses.

Penjelasan ini memang menutup satu lubang prosedural. Namun sekaligus membuka pertanyaan yang lebih mendasar: apakah pengawasan internal saja cukup untuk dana publik sebesar itu? Dan sejauh mana hasil pengawasan tersebut dibuka kepada publik sebagai pemilik sah anggaran?

Dalam satu kali reses, satu anggota dewan menggelar kegiatan di sepuluh titik dengan biaya sekitar Rp348 juta. Jika reses dilakukan tiga kali setahun, maka lebih dari Rp1 miliar dana publik dikelola satu orang wakil rakyat hanya untuk agenda menyerap aspirasi.

Dikalikan dengan 100 anggota DPRD, anggaran itu membengkak menjadi lebih dari Rp100 miliar per tahun.

Sorotan publik pun wajar mengarah ke pimpinan DPRD Sumut, termasuk Ketua DPRD Erni Arianti Sitorus. Bukan dalam kerangka tuduhan, melainkan tanggung jawab moral: bagaimana memastikan reses tidak semata menjadi proyek anggaran yang dilindungi pasal demi pasal.

Angka-angka itu tidak berteriak. Mereka hanya berdiri di atas kertas. Namun justru di sanalah masalahnya, uang publik sering kali "hilang" bukan karena dirampok, melainkan karena terlalu sering dianggap biasa.

Catatan Reses Munir Ritonga Menyusuri Suara Desa Tapanuli Selatan tak Pernah Riuh l

Yahdi Khoir Harahap: Pengunduran Diri Kadis PUPR Sumut Langkah Tepat demi Profesionalitas

Rico Waas Terima Kunjungan Reses DPRD Sumut, Bahas Soal Infrastruktur Hingga Banjir

Debu, Kartu BPJS, dan Sekolah yang Ditunggu: Catatan Reses dari Labuhan Batu Raya

Bahas Soal Pemberantasan Narkoba Hingga Jalan Rusak di Sungai Berombang

Bukan Sekadar Industri: Yahdi Khoir Pilih Selamatkan Sungai, Sawah, dan Nafas Hidup Masyarakat