Debu, Kartu BPJS, dan Sekolah yang Ditunggu: Catatan Reses dari Labuhan Batu Raya

POSMETROMEDAN, Labuhanbatu -Pagi belum sepenuhnya terang ketika seorang ibu di Desa Aek Kuo menggendong anaknya ke atas sepeda motor. Jalan di depan rumahnya masih sama seperti puluhan tahun lalu tanah bercampur batu, berlubang, dan licin bila hujan turun malam sebelumnya. Ia tahu jarak ke puskesmas tak seberapa jauh, tapi jalan itu selalu membuatnya ragu, berangkat sekarang atau menunggu anaknya sedikit membaik.

Jalan di Aek Kuo bukan sekadar penghubung antardesa. Ia adalah batas antara kebutuhan dan kemampuan.

Di atas jalan itu, warga menakar risiko, sepatu anak sekolah yang basah, hasil panen yang menyusut karena ongkos angkut, dan rasa takut jatuh sakit di tempat yang terasa jauh dari pertolongan.

Baca Juga:

• DPW PKB Sumut 'Mainkan' Pemilihan Ketua DPC PKB Karo
• Kajari Labuhanbatu Pimpin Sertijab Kasubbagbin, Azmi Novendri Resmi Gantikan Febby Erwan

Dalam masa resesnya di Labuhan Batu Raya, Zeira Salim Ritonga dari Fraksi PKB mendengar cerita-cerita semacam itu berulang kali. Jalan yang melintasi kawasan perkebunan, berada dalam kewenangan kabupaten, sudah puluhan tahun tak pernah diaspal. Semua orang tahu.

Semua pihak paham. Namun waktu berjalan, dan jalan itu tetap sama seolah terbiasa ditinggalkan.

Baca Juga:

• Darma Putra Rangkuti Tegaskan Reses Bukan Sekadar Formalitas Belaka
• Muhammad Nuh Nasution Resmi Dilantik Jadi Ketua DPC PJS Labuhanbatu

Di ruang tamu warga, obrolan sering berbelok pada kesehatan.

Tentang kartu BPJS yang tak lagi aktif. Tentang loket rumah sakit yang terasa menakutkan karena takut ditolak. Banyak warga tak tahu kapan dan mengapa kepesertaan mereka berubah. Mereka hanya tahu satu hal, sakit kini terasa lebih mahal dari sebelumnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjalankan program Universal Health Coverage sejak 2025, membuka akses berobat hanya dengan KTP. Program ini memberi harapan baru. Tetapi harapan, di desa, tidak selalu datang bersamaan dengan informasi. Sebagian warga masih ragu, sebagian lain memilih bertahan di rumah saat sakit datang lebih karena takut dipermalukan daripada karena tak ingin sembuh.

Di sudut lain desa, orang tua memikirkan sekolah anaknya. Sekolah menengah atas negeri gratis terdengar seperti kabar baik yang lama dinanti. Namun di Labuhan Batu Raya, kebijakan itu belum sepenuhnya dirasakan.

Ada daerah yang sudah berjalan, ada yang masih menunggu. Sementara waktu terus bergerak, dan biaya pendidikan tetap harus dibayar.

DPW PKB Sumut 'Mainkan' Pemilihan Ketua DPC PKB Karo

Kajari Labuhanbatu Pimpin Sertijab Kasubbagbin, Azmi Novendri Resmi Gantikan Febby Erwan

Darma Putra Rangkuti Tegaskan Reses Bukan Sekadar Formalitas Belaka

Muhammad Nuh Nasution Resmi Dilantik Jadi Ketua DPC PJS Labuhanbatu

Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu Janji Gulung Jaringan Kojek: Oke Kami Gass

Bupati Labuhanbatu Lantik Dewan Hakim MTQH ke-55 dan Juri FSQ ke-40