POSMETRO MEDAN, MEDAN -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat budaya antikorupsi secara masif di berbagai lini kehidupan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.
Melalui rangkaian kegiatan peningkatan peran serta masyarakat yang digelar pada 5–7 Mei 2026 di Kabupaten Asahan dan Kota Medan, KPK mendorong nilai-nilai antikorupsi tidak berhenti sebatas regulasi dan penegakan hukum, tetapi menjadi sikap hidup (way of life) yang mengakar dalam tata kelola pemerintahan, dunia usaha hingga kehidupan sosial masyarakat.
Penguatan ini menjadi bagian dari strategi besar KPK dalam membangun ekosistem sosial yang berdaya tular integritas dan memiliki zero tolerance terhadap korupsi. KPK meyakini pemberantasan korupsi akan lebih efektif apabila dijalankan secara simultan melalui penindakan, pendidikan, serta pelibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
Baca Juga:
"Korupsi tidak sekadar berkaitan dengan penegakan hukum, melainkan juga menyangkut persoalan budaya dan perilaku masyarakat," tutur Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Ditpermas) KPK, Johnson Ridwan Ginting.
Lebih lanjut, kata Johnson, KPK melalui Permas menggandeng Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut), guna mendorong terbentuknya agen perubahan yang mampu mematri nilai-nilai antikorupsi di lingkungan masing-masing.
Baca Juga:
Asahan Dipersiapkan Jadi Kabupaten Antikorupsi
Rangkaian kegiatan selama tiga hari di Asahan dan Medan diwujudkan melalui sejumlah program strategis, mulai dari bimbingan teknis (bimtek) Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi 2026, Safari Keagamaan Antikorupsi, Kelas Pemuda Antikorupsi, Dunia Usaha Antikorupsi, hingga Keluarga Berintegritas.
Kabupaten Asahan atau Bumi Rambate Raya menjadi salah satu calon 'Kabupaten/Kota Antikorupsi tahun 2026', bersama Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kota Palangka Raya. Melalui program tersebut, KPK menegaskan bahwa penguatan integritas daerah tidak cukup hanya bertumpu pada komitmen kepala daerah, tetapi juga harus diwujudkan melalui pembenahan tata kelola pemerintahan, pengawasan, pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Kepala Satuan Tugas 1 Dit. Permas KPK, Rino Haruno, mengungkapkan penguatan pelayanan publik dan mitigasi risiko menjadi langkah strategis menutup celah maladministrasi dan praktik korupsi di daerah. Pelayanan yang cepat, transparan, dan berbasis standar dinilai mampu memperkuat kepercayaan publik.
"Penting membangun mekanisme pengaduan masyarakat yang efektif dan mudah diakses publik. Terutama pengelolaan pengaduan yang dapat berfungsi sebagai instrumen deteksi dini," imbuhnya.
Kepala Regional SPPG Tengku Agung Kurniawan Diperiksa Kejatisu, Diduga Terlibat Jual Beli Titik Dapur MBG.
Sumut 3 menit lalu
Wali Kota Tanjungbalai Tegaskan Tidak Ada Larangan Berjualan, Jaga Kebersihan dan Estetika Kawasan Sekitar
Sumut 9 menit lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Rektor Universitas Negeri Medan (UNIMED), Prof. Dr. Baharuddin, ST., M.Pd., secara resmi mengukuhkan 10.046 mahasi
Medan 13 menit lalu
Pembalap Nasional Fitra Eri Respons Kapolda Sulut Pembalap di Ajang Resmi Tak Bisa Disalahkan atas Kelalaian Mengemudi.
Peristiwa 17 menit lalu
POSMETRO MEDAN, Jakarta Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas didakwa merugikan negara Rp 622 miliar atas kasus korupsi pengelolaan kuo
Inter-Nasional 39 menit lalu
Sat Narkoba Polres Binjai Tangkap Cewek Pelaku Pod Getar.
Peristiwa 44 menit lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Dua siswa MTsN Toba Samosir, Anggun Octaviani Prabowo dan Hafizur Rahman, turut menjadi bagian dari kontingen Kabupa
Sumut satu jam lalu
Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Tanjungbalai menangkap seorang pria berinisial MA alias As (35) yang diduga sebagai pengedar narkotika.
Peristiwa satu jam lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Siswa MTsN 1 Medan Fatimah Azzahra Harahap kelas 7B menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih medali emas pada
Medan satu jam lalu
Raih Gelar BIG EAST Preseason Offensive Player of the Year 2026, Mitchell Baker Dikabarkan Masuk Radar Tim MLS.
Sport 4 jam lalu
