KPK Bangun Gerakan Antikorupsi Berbasis Masyarakat

Dorong Dunia Usaha Berintegritas

Pelibatan sektor usaha dalam agenda pemberantasan korupsi juga menjadi fokus penting KPK. Melalui kegiatan 'Dunia Usaha Antikorupsi', para pelaku usaha di Asahan didorong memahami pentingnya menjalankan bisnis yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi sebagai fondasi iklim usaha yang sehat dan kompetitif.

Baca Juga:

• Ssst...Kepala Regional SPPG Tengku Agung Kurniawan Diperiksa Kejatisu
• Wali Kota Tanjungbalai Tegaskan Tidak Ada Larangan Berjualan, Tapi Jaga Kebersihan dan Estetika

"Melalui program bimbingan teknis dan edukasi, pelaku usaha didorong menjauhi praktik-praktik koruptif seperti suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan kewenangan, serta memperkuat prinsip good corporate governance dalam aktivitas bisnis sehari-hari," jelas Johnson.

Menurutnya, keterlibatan dunia usaha menjadi semakin krusial karena tidak sekadar berperan sebagai penggerak ekonomi, melainkan juga rentan terhadap praktik korupsi apabila tidak ditopang sistem pengawasan dan budaya integritas yang kuat. KPK memandang penguatan kesadaran antikorupsi di kalangan pelaku usaha penting guna membangun ekosistem ekonomi yang sehat dan berdaya saing.

Baca Juga:

• Rektor UNIMED Kukuhkan 10.046 Mahasiswa Baru dalam PKKMB 2026
• Pembalap Nasional Fitra Eri Respons Kapolda Sulut: Pembalap di Ajang Resmi Tak Bisa Disalahkan atas Kelalaian Mengemudi

Bangun Integritas dari Lingkungan Keluarga

KPK juga menekankan pentingnya membangun integritas sejak lingkup paling dasar, yakni keluarga. Melalui program 'Keluarga Berintegritas', KPK memandang keluarga sebagai ruang pertama dalam menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari.

"Ketika keluarga mampu menjadi ruang tumbuhnya integritas, khususnya keluarga penyelenggara negara. Ini menjadi fondasi penting untuk menumbuhkan konsistensi, tanggung jawab, dan kejujuran," pungkas Johnson.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, KPK berharap pemberantasan korupsi tidak hanya dipahami sebagai proses penindakan hukum semata, tetapi berkembang menjadi gerakan kolektif yang menumbuhkan kesadaran, keteladanan, serta budaya integritas di tengah masyarakat. Keterlibatan aktif publik dinilai menjadi faktor penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan penguatan budaya antikorupsi di berbagai sektor kehidupan.(rel)

Ssst...Kepala Regional SPPG Tengku Agung Kurniawan Diperiksa Kejatisu

Wali Kota Tanjungbalai Tegaskan Tidak Ada Larangan Berjualan, Tapi Jaga Kebersihan dan Estetika

Rektor UNIMED Kukuhkan 10.046 Mahasiswa Baru dalam PKKMB 2026

Pembalap Nasional Fitra Eri Respons Kapolda Sulut: Pembalap di Ajang Resmi Tak Bisa Disalahkan atas Kelalaian Mengemudi

Korupsi Kuota Haji Eks Menag Yaqut, Didakwa Rugikan Negara Rp622 Miliar

Sat Narkoba Polres Binjai Tangkap Cewek Pelaku Pod Getar