Massa Guntur Mendesak Kejati Sumut: Segera Tetapkan Tersangka Korupsi KIP Kuliah

POSMETRO MEDAN,MEDAN - Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan untuk Rakyat (Guntur) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Kamis (21/5/2026).

Massa mendesak Kejatisu segera menetapkan tersangka dalam dugaan korupsi dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di lingkungan LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara.

Dengan membawa poster dan spanduk besar, massa secara bergantian menyampaikan orasi keras yang menyoroti lambannya penanganan kasus tersebut oleh aparat penegak hukum.

Baca Juga:

• Bupati Pakpak Bharat Berangkatkan Gugus Depan Pramuka ke Bumi Perkemahan Sibolangit,
• Kepala Korlantas Polri Disertijabkan dari Irjen Agus Suryonugroho kepada Irjen Wibowo

"Tetapkan tersangka kasus dugaan korupsi KIP Kuliah. Jangan biarkan kasus ini mengendap," teriak massa dalam aksi itu.

Aksi dipimpin Haris Martondi Hasibuan, S.Sos dan Fahrurrozy Efrial, S.S. Keduanya menilai Kejatisu belum menunjukkan langkah konkret meski laporan dugaan korupsi telah disampaikan sejak awal tahun.

Baca Juga:

• Waduh! FIFA Cabut Hukuman Bomber AS Folarin Balogun, Bisa Main Lawan Belgia
• Penjara di Sri Lanka Rusuh, 25 Tewas 100 Luka-luka

"Kami melihat penanganan kasus ini berjalan lamban. Kejatisu harus serius, transparan, dan berani menuntaskan dugaan korupsi di LLDIKTI Wilayah I tanpa tebang pilih," tegas Haris di hadapan Kasi Penkum Kejatisu, Rizaldi, yang menerima perwakilan massa.

Dalam pernyataan sikapnya, Gerakan untuk Rakyat mendesak Kejatisu segera menindaklanjuti dua laporan pengaduan masyarakat, yakni nomor 010/DUMAS/HARIS/I/2026 tertanggal 8 Januari 2026 dan nomor 005/DUMAS/HARIS/2026 tertanggal 7 Mei 2026.

Massa juga meminta penyelidikan dilakukan secara profesional dan terbuka, termasuk memeriksa sejumlah pejabat di lingkungan LLDIKTI Wilayah I.

"Kami mendesak pemeriksaan terhadap Kepala LLDIKTI Wilayah I, Saiful Anwar Matondang, serta Kepala Bagian Umum Ahmad Suban. Publik berhak mengetahui perkembangan penanganan kasus ini," ujar Fahrurrozy.

Menurut mereka, dugaan korupsi di sektor pendidikan tinggi tidak boleh dibiarkan karena menyangkut hak mahasiswa penerima bantuan pendidikan.

"Aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial dan kepedulian masyarakat terhadap tegaknya supremasi hukum. Dana pendidikan harus diselamatkan dari praktik penyimpangan," kata mereka.

Menanggapi tuntutan massa, Kasi Penkum Kejatisu Rizaldi memastikan pihaknya serius menangani laporan dugaan korupsi tersebut. Ia menegaskan proses penyelidikan masih berjalan dan sejumlah pihak telah dimintai keterangan.

"Jangan ragu dengan kinerja kami. Kami bekerja secara profesional. Semua pihak yang diduga terlibat akan diperiksa satu per satu," ujar Rizaldi.

Ia juga mengungkapkan bahwa Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumut, Prof Saiful Anwar Matondang, beserta sejumlah staf dan pejabat terkait telah diperiksa penyidik.

"Perkembangan hasil penyelidikan nantinya akan kami sampaikan. Kami pastikan penanganan kasus ini tetap berjalan," tegasnya di hadapan massa aksi. Hingga demonstrasi berakhir, situasi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan.

Delapan Saksi Sudah diperiksa

Sebelumnya kepada wartawan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejatisu, Rizaldi, mengatakan Kejatisu Sumatera Utara terus bergerak merampungkan dugaan korupsi penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah serta dugaan konflik kepentingan di lingkungan LLDIKTI Wilayah I.

"Masih dilakukan pemeriksaan sampai saat ini. Sudah delapan orang pejabat di lingkungan LLDikti diperiksa ," ujar Rizaldi saat dikonfirmasi, Senin (18/5).

Pada prinsipnya tim bekerja maksimal agar kasus ini segera tuntas."Siapa pun yang kami.anggap ada kaitannya dengan kasua ini kita panggil untuk dimintaai keterangan," ujarnya.

Dalam kasus lain, Kejatisu juga telah menerima pengaduan masyarakat terbaru, terkait dugaan korupsi di lingkungan LLDIKTI Wilayah I.

Laporan tersebut dilayangkan oleh Haris Martondi Hasibuan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejatisu pada Kamis (7/5/2026).

Rizaldi juga memastikan laporan tersebut memang telah masuk melalui PTSP Kejatisu. Sebelumnya, dalam laporan pengaduannya, Haris Martondi Hasibuan menduga adanya penyimpangan pengelolaan keuangan negara di lingkungan LLDIKTI Wilayah I Sumut, mulai dari kegiatan pengadaan barang dan jasa hingga belanja internal.

Salah satu yang disoroti yakni renovasi ruang podcast humas dengan nilai anggaran Rp134.597.000 yang diduga tidak memiliki rincian teknis jelas serta terdapat indikasi mark-up anggaran.

Selain itu, laporan juga menyinggung dugaan penyimpangan pada pemeliharaan fasilitas dan kegiatan operasional lainnya.Dalam perjalanan dugaan korupsi itu, pihak Kejatisu juga telah melakukan pemanggilan terhadap Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumut, Prof Syaiful Anwar Matondang, guna dimintai klarifikasi.

Laporan yang ditangani Kejatisu itu sebelumnya menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan adanya penyimpangan dalam penyaluran bantuan KIP Kuliah serta indikasi konflik kepentingan dalam pengelolaan program di lingkungan LLDIKTI Wilayah I.. Kejatisu menegaskan seluruh laporan akan diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

(Tim)

Bupati Pakpak Bharat Berangkatkan Gugus Depan Pramuka ke Bumi Perkemahan Sibolangit,

Kepala Korlantas Polri Disertijabkan dari Irjen Agus Suryonugroho kepada Irjen Wibowo

Waduh! FIFA Cabut Hukuman Bomber AS Folarin Balogun, Bisa Main Lawan Belgia

Penjara di Sri Lanka Rusuh, 25 Tewas 100 Luka-luka

Oalah...Pos Ronda Jadi Lapak Sabu, 3 Orang Ditangkap

Aksi Simbolis Hakim Ziyech, Foto Profil Anak Palestina Jadi Pesan Solidaritas