Kunker Ketum HMTN-MP ke Sumut: Pemprov Dinilai Abai, Petani Paluta Tagih Hak Atas 20 Ribu Hektare Lahan

"Kami bukan pendatang baru. Ini tanah yang kami hidupkan sejak puluhan tahun. Tapi sampai sekarang negara belum memberi kejelasan hukum," tegas salah satu tokoh petani.

Asril menegaskan bahwa HMTN-MP akan mendorong percepatan klarifikasi, verifikasi, dan validasi oleh Kementerian ATR/BPN, Kanwil BPN Sumut, serta Satgas Reforma Agraria, agar redistribusi tanah benar-benar berpihak pada petani penggarap sah.

Dorong Kedaulatan Pangan: HMTN-MP Tegaskan Komitmen Advokasi Petani

Dalam setiap dialognya, Asril mengingatkan bahwa pembangunan sektor pertanian tak boleh terus disandera oleh kepentingan pasar atau dominasi investor besar.

Menurutnya, negara harus segera menggeser arah kebijakan menuju pertanian kerakyatan dan kedaulatan pangan nasional.

"Petani bukan objek pembangunan, tapi fondasi utama ketahanan pangan. Jika petani terus dimarjinalkan, maka bangsa ini kehilangan pijakan," tegas Asril menutup rangkaian kunjungannya.

Kunker HMTN-MP ke Sumatera Utara menjadi catatan penting bahwa suara petani, jika diabaikan terus-menerus, bisa menjelma menjadi gelombang tuntutan nasional. Kini, bola berada di tangan pemerintah—apakah memilih mendengar atau kembali abai.(DN86)