"Klien kami sudah tidak menjabat di posisi itu sejak April 2020. Karena itu kami mempertanyakan sejak kapan kerugian negara dianggap terjadi dan siapa yang memiliki kewenangan pengawasan pada saat kewajiban pembayaran tersebut jatuh tempo," ujarnya melalui WhatsApp.
Menurut Kasmin, pertanyaan tersebut juga disampaikan tim penasihat hukum kepada ahli di persidangan sebagai bagian dari upaya menguji konstruksi dakwaan jaksa.
Baca Juga:
Ia kembali mengingatkan bahwa dalam persidangan sebelumnya sejumlah saksi, termasuk dari unsur audit internal PT Inalum, menerangkan kronologi penumpukan stok aluminium alloy yang mendorong perusahaan mencari jalan agar produk kembali terserap pasar. Saksi juga menerangkan bahwa perubahan mekanisme pembayaran merupakan bagian dari kebijakan korporasi yang dibahas melalui mekanisme internal perusahaan.
Kasmin menambahkan, tim pembela juga mencatat adanya keterangan saksi mengenai rekam jejak profesional Dante Sinaga. Menurutnya, salah seorang saksi menerangkan Dante memperoleh apresiasi atas kinerjanya yang bahkan tercantum dalam laporan tahunan perusahaan dan menjadi bagian dari penilaian perusahaan terhadap kinerja kliennya.
Baca Juga:
"Fakta-fakta itu kami nilai penting karena memperlihatkan konteks pengambilan kebijakan dan posisi Pak Dante pada saat itu. Kami berharap seluruh keterangan saksi maupun ahli dinilai secara utuh oleh majelis hakim," kata Kasmin.
Kasmin juga menyoroti pembahasan mengenai kewenangan penetapan kerugian negara. Menurut dia, dalam persidangan ahli mengakui bahwa BPK merupakan lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional melakukan audit dan menetapkan kerugian keuangan negara. Pandangan itu, kata Kasmin, sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan posisi BPK sebagai lembaga audit keuangan negara. Meski demikian, ahli juga menerangkan bahwa pembuktian perkara korupsi tetap dilakukan melalui keseluruhan alat bukti yang diperiksa di persidangan."
Perkara ini berawal dari kerja sama penjualan aluminium alloy antara PT Inalum dan PT PASU yang dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU). Dalam dakwaannya, jaksa menilai perubahan mekanisme pembayaran dan pelaksanaan kerja sama tersebut mengakibatkan kerugian negara. Sementara itu, tim penasihat hukum berpendapat transaksi pada masa jabatan Dante Sinaga telah diselesaikan, sedangkan piutang yang kemudian menjadi pokok perkara muncul setelah kliennya tidak lagi menjabat sebagai SEVP Pengembangan Usaha.
Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan berikutnya sesuai penetapan majelis hakim setelah seluruh keterangan ahli dicatat sebagai bagian dari proses pembuktian perkara.(erni)
Pramono Agung Sadewo Laporkan Dugaan Penahanan Dana UBO di Luar Negeri Senilai &euro17 Triliun dan AU7,8 Miliar.
Inter-Nasional 34 menit lalu
Posko kelompok tani di kawasan yang disebut sebagai hutan lindung di Desa Rugemuk, Kecamatan Pantai Labu ditertibkan Pemkab Deli Serdang.
Sumut 40 menit lalu
POSMETRO MEDAN Menyikapi meningkatnya antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Medan, personel Polre
Medan 51 menit lalu
POSMETRO MEDAN, Deli Serdang 3 Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Deli Serdang kembali menggagalkan peredaran narkotika jenis
Kriminal 53 menit lalu
Personel Bhabinkamtibmas Polres Sibolga terus memperkuat keamanan lingkungan melalui patroli.
Sumut 60 menit lalu
Kawal Mobil Tangki dari Belawan, Kapolsek Medan Helvetia Pastikan Stok BBM Aman.
Medan satu jam lalu
Sat Binmas Polres Karo menanamkan karakter disiplin dan taat hukum kepada siswa baru MAN Karo.
Sumut satu jam lalu
Sidokkes Polres Dairi memeriksaan Safety Food untuk 2.409 penerima manfaat, sekaligus memastikan makanan bergizi gratis aman dikonsumsi.
Sumut satu jam lalu
Kapolres Karo, Dandim 0205/TK dan Kajari Karo memperkuat soliditas serta sinergitas antar Aparat Penegak Hukum (APH).
Sumut 2 jam lalu
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dijadwalkan mulai berkantor di Kepulauan Nias
Sumut 2 jam lalu