Sementara Korlap aksi, Arman Maulana, mempertanyakan alasan kegiatan Bimtek harus dilaksanakan di Medan.
"Apa urgensinya semua Bimtek di Medan? Mengapa tidak di kecamatan saja?" katanya.
Baca Juga:
Dalam aksi tersebut, Kabid PMD Asahan Henri Tambunan sempat menemui massa.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan Bimtek dilakukan oleh masing-masing desa berdasarkan hasil musyawarah desa. Menurutnya, Dinas PMD hanya menerima surat tembusan terkait kegiatan tersebut.
Baca Juga:
Penjelasan itu belum membuat massa puas.
GEMPPAR mempertanyakan sikap Dinas PMD apabila mengetahui adanya kegiatan yang dinilai tidak sesuai ketentuan.
Dari Kantor Dinas PMD, massa kemudian bergerak ke Kejaksaan Negeri Asahan.
Mereka menyerahkan aspirasi dan meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Bimtek tersebut.
GEMPPAR juga meminta Kejaksaan menelusuri dugaan adanya pungutan maupun tekanan terhadap pemerintah desa untuk mengikuti kegiatan Bimtek di Medan.
"Kami mendesak Kejaksaan mengusut dugaan pemaksaan kepada 177 kepala desa mengikuti Bimtek di Medan tiga kali. Kalau memang ada pungutan atau penyimpangan, harus diusut," tegas Raihan.
Tags
beritaTerkait
komentar