POSMETRO MEDAN, Binjai - Kasus dugaan korupsi penyaluran dana insentif fiskal (DIF) pengentasan kemiskinan di Binjai tahun anggaran 2024 menggantung di Kejaksaan Negeri Binjai.
Padahal, mahasiswa dari Badko HMI Sumut, telah melayangkan pengaduan masyarakat dan bukti ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut).
Kasi Penkum Kejati Sumut Andre Wanda Ginting, yang dihubungi via selular mengaku dan membenarkan pelimpahan penyelidikan ke Kejari Binjai. Hal ini setelah pihaknya melakukan pengecekan sesuai dengan surat pengaduan yang masuk.
Baca Juga:
"Kita cek, ada surat yang terkait tersebut diteruskan ke Kejari Binjai untuk dipelajari lebih lanjut," ujar Kasi Penkum Kejatisu, Adre Wanda Ginting, Kamis (15/5/2025 kemarin.
Dalam penanganan laporan ini dilimpahkan ke Kajari Binjai, jelas Adre, dikarenakan guna efesiensi dan lokasi. "Guna efesiensi surat masuk dan lokasi yang tersebut, di surat berada di Binjai," tegas Adre
Baca Juga:
Kebenaran pelimpahan laporan pun dibenarkan oleh Kasi Intel Kejari Binjai Noprianto Sihombing, yang mengakui sudah menerima pelimpahan laporan tersebut.
"Sekitar beberapa waktu lalu penyelidikan kami yang tangani atau dilimpahkan ke Kejari Binjai. Saya lupa hari apa kemarin," kata Noprianto kepada wartawan
Dalam proses penyelidikan Noprianto sebut pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Seminggu lalu kalau tak salah kepala seorang OPD yang berkaitan fiskal, kami periksa (mintai keterangan). Tidak menutup kemungkinan dalam proses pemeriksaan selanjutnya beberapa kepala OPD lain akan kita panggil guna dimintai keterangan," kata Noprianto.
Namun, sayangnya Noprianto tidak menyebut nama kepala OPD yang sudah diperiksa kepada wartawan.
Berdasarkan penelusuran, akhirnya muncul nama pejabat inisial ET yang kantornya di belakang Kantor Catpil Binjai sebagai pejabat yang dimintai keterangan oleh pihak Kejari Binjai. "Inisial ET bang," beber sumber hari ini Selasa (20/5/2025).
Ketika dikonfirmasi, ET belum memberikan jawaban.
Di sisi lain, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melalui Ketua Badko HMI Sumut, Yusril Mahendra angkat bicara terkait dugaan korupsi DIF pengentasan kemiskinan senilai Rp32 miliar ini.
Dirinya menyayangkan laporan yang dilayangkan ke Kejati Sumut malah dilimpahkan ke Kejari Binjai. "Kami sangat menyayangkan bila penanganan kasus ini dikembalikan ke Kejari Binjai. Kami tidak ingin ada potensi konflik kepentingan," kata Yusril.
Dana insentif fiskal merupakan kucuran dana dari pemerintah pusat untuk mendorong kinerja pemerintah daerah. Namun, dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat itu diduga telah diselewengkan oleh oknum pejabat setempat.
Terkonfirmasi sebelumnya Kepala BPKAD Binjai Erwin Toga, jika anggaran DIF yang diterima hanya 20,8 miliar dan ironisnya sekitar 10 milliar (separuh) untuk bayar hutang.
"HMI akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Kami akan minta Kejati Sumut ambil alih penanganan perkara ini. Surat kami juga sudah kami kirimkan ke Presiden dan KPK," kata Yusril.
Langkah ini menurut Yusril bukan sekadar tekanan, melainkan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap jalannya hukum di Sumatera Utara.
"Kami tidak akan biarkan dana rakyat dijarah tanpa pertanggungjawaban. Kami ingin aparat penegak hukum transparan dan objektif, tanpa pandang bulu," tegas Yusril.
HMI menilai, jika aparat penegak hukum gagal menuntaskan kasus ini secara adil, maka kepercayaan publik terhadap lembaga hukum akan terus menipis.
Senada dengan Badko HMI Sumut, elemen masyarakat Binjai kepada wartawan malah pesimis kasus DIF jika ditangani Kejari Binjai.
"Kita melihat ada kedekatan tersembunyi antara Pemko Binjai dengan Kajari Binjai. Jadi prediksi kasus akan jalan di tempat atau cari tumbal ," ungkap sumber. (Oji)
Wabup Labuhanbatu H. Jamri Rombak 22 Kepala Sekolah Sekaligus, Ini Daftar Lengkapnya.
Sumut 4 jam lalu
Dugaan Korupsi Dana Hibah, MD KAHMI Labuhanbatu Resmi Dilaporkan ke Kejaksaan.
Sumut 4 jam lalu
MBG Basi dan Bau Dihentikan, Orang Tua Murid SD Negeri 064985 Medan Helvetia Apresiasi Ketegasan Kepala Sekolah.
Medan 4 jam lalu
Kecelakaan di Tol Tebing Tinggi&ndashIndrapura, 1 Orang Luka Berat dan 2 Luka Ringan
Peristiwa 5 jam lalu
POSMETRO MEDANPolrestabes Medan sukses menggelar ajang Lomba Orasi Damai 2026 Kapolrestabes Medan Cup yang berlangsung di halaman Mapolrest
Medan 7 jam lalu
POSMETRO MEDANKonfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumut kembali membuktikan eksistensinya. Tak hanya vokal di jalanan, KS
Medan 9 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Langkat Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat turut berpartisipasi dalam Rapat Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf, SHAT PTSL,
Sumut 10 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Cikeas Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bukan hany
Inter-Nasional 10 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Mataram Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daera
Inter-Nasional 10 jam lalu
POSMETRO, MEDAN, Jakarta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH)
Inter-Nasional 11 jam lalu