Tega Cabuli Anak Dibawah Umur, Sopir Angkot di Dairi 'Gol', Terancam 9 Tahun Penjara
Tega mencabuli anak dibawah umur, seorang sopir angkot di Kecamatan Berampu, Dairi ditangkap polisi.
Peristiwa 14 menit lalu
POSMETRO MEDAN,Medan– Suasana rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumatera Utara siang itu terasa tegang. Angka Rp3,1 triliun yang disebut Menteri Keuangan sebagai dana "mengendap" di bank daerah menjadi sorotan tajam publik.
Namun, Wakil Ketua DPRD Sumut, Ihwan Ritonga, menepis isu tersebut dengan nada penuh kehati-hatian. "Itu bukan sepenuhnya milik Pemerintah Provinsi Sumut," ujarnya.
Pernyataan Ihwan bukan tanpa dasar. Ia hadir dalam forum Banggar bersama Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumut, Benny Hariyanto Sihotang, setelah melakukan serangkaian klarifikasi langsung ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Direksi Bank Sumut.
Baca Juga:
"Kami sudah konfirmasi. Dana atas nama Pemprov Sumut saat ini hanya sekitar Rp1 triliun lebih, seluruhnya dalam bentuk giro, bukan deposito. Jadi tidak benar kalau dana Rp3,1 triliun itu milik Pemprov saja," kata Benny dalam forum terbuka di DPRD Sumut, Rabu (22/10/2025) malam.
Menurut penelusuran Fraksi Gerindra, kekeliruan muncul dari data yang bersumber dari Bank Indonesia. Dalam sistem BI, simpanan seluruh pemerintah daerah—baik provinsi, kabupaten, maupun kota—kerap tercatat secara agregat dengan nama "Pemerintah Provinsi Sumatera Utara."
Baca Juga:
"Jika data itu ditarik secara agregat, maka akan muncul angka Rp3,1 triliun. Padahal di dalamnya termasuk simpanan milik Kota Medan, Deli Serdang, dan daerah lainnya," jelas Benny.
Dengan kata lain, angka Rp3,1 triliun bukanlah dana yang ditimbun Pemprov Sumut, melainkan gabungan simpanan lintas daerah yang secara administratif tercatat di bawah satu label wilayah.
Isu paling panas dalam polemik ini adalah tudingan bahwa dana pemerintah sengaja disimpan dalam bentuk deposito untuk mengejar bunga. Di sinilah Fraksi Gerindra mengambil posisi tegas.
"Kalau pun ada dana disimpan dalam deposito, kami akan mempertanyakannya keras. Pemerintah daerah bukan lembaga keuangan. Uang rakyat harus segera kembali ke rakyat, bukan jadi alat mencari bunga," tegas Benny.
Sementara itu, Ihwan Ritonga menambahkan bahwa pihaknya telah meminta BKAD membuka data kas daerah secara transparan di depan rapat Banggar, termasuk rincian penempatan dana dan alasan administratifnya.
Tega mencabuli anak dibawah umur, seorang sopir angkot di Kecamatan Berampu, Dairi ditangkap polisi.
Peristiwa 14 menit lalu
Tanamkan semangat Merah Putih, Babinsa Koramil Tanah Jawa melatih tim Paskibra SMA HKBP Huta Bayu Raja menyambut HUT RI ke81.
Sumut 29 menit lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan kembali menorehkan capaian membanggakan dalam pemeringkatan pe
Medan 41 menit lalu
7 Bintang Piala Dunia 2026 Jadi Rebutan Klub Raksasa Eropa.
Sport 41 menit lalu
Kakak beradik ini dilaporkan kompak menjadi pengedar sabu di kawasan Belawan, terpaksa harus berurusan dengan polisi.
Medan 44 menit lalu
Dorong Komersialisasi Karya Cipta Daerah, Kanwil Kemenkum Sumut dan Pemkot Tanjungbalai Perkuat Ekosistem Kekayaan Intelektual
Sumut 59 menit lalu
POSMETRO MEDAN,Medan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan resmi melaksanakan Ujian Masuk Jalur Mandiri Reguler Tahun Akad
Medan satu jam lalu
Polres Asahan memusnahkan 8,7 Kg sabu dan 772 Vape Etomidate yang 19.600 jiwa terselamatkan.
Peristiwa satu jam lalu
Penanganan Kasus KIP Kuliah Terkesan Mandeg, Aliansi BEM PTS Sumut Ada Apa?
Medan satu jam lalu
Diduga tertipu Rp70 Juta dengan modus DP mobil, seorang pria di Medan ditangkap polisi.
Medan satu jam lalu