KEKUATAN PERS

Oleh: Tikwan Raya Siregar

Saya pada awalnya hampir tidak punya harapan tentang bagaimana pengelolaan Geopark (Taman Bumi) Kaldera Toba akan dijalankan. Saat itu, awal tahun 2025, transisi politik masih deras arusnya. Semua perhatian masih tergerus pada bagaimana semua nomenklatur jabatan akan diisi, dan bagaimana anggaran akan dikelola nantinya. Ini terjadi mulai dari pusat sampai kabupaten.

Baca Juga:

• Begini Kronologis Pengemudi Mobil Diamuk Massa Usai Diteriaki Maling
• Pegawai Dinas Ketapang Sumut Mengeluh: Sudahlah Gaji Kecil Telat Pula, BKD Lempar Tanggung Jawab ke OPD

Di tengah arus deras inilah kami lahir. Sebuah tim kecil yang diseleksi secara terbuka oleh para pakar geologi dan ahli geopark. Kami, seorang general manager dan 4 division manager, diangkat oleh para pejabat sementara setelah lembaga ini vakum selama 1,5 tahun, dan harus menghadapi revalidasi UNESCO dalam waktu yang tidak lebih dari lima bulan sejak pengukuhan.

"Kalian dilahirkan dalam keadaan perang," ujar Sekda Pemprovsu Armand Effendy Pohan saat melakukan pengukuhan, yang kemudian selalu kami jadikan sebagai pelecut semangat kerja sekaligus bahan candaan. Sebab, orang-orang yang dilahirkan oleh perang biasanya lebih kuat menghadapi tantangan, atau pilihannya, berhenti. Mati.

Baca Juga:

• Keluarga Satgas IPK Sumut Ucapkan Selamat HUT Bhayangkara ke-79
• Bupati Langkat Dukung Bhayangkara Sport Day: Wujud Sinergi Polri dan Masyarakat

Saya mengira, keadaan darurat ini akan membuat semua pihak memberikan perhatian khusus dan dukungan penuh pada kami. Kami lupa bahwa semua orang juga sedang menghadapi gempa politik. Posisi serba tidak jelas. Mereka sibuk. Banyak di antaranya yang bahkan tidak mengerti apa itu geopark. Maka, sadarlah kami bahwa perang ini akan menjadi perang kami sendiri.

Setelah berupaya menarik perhatian sejumlah pihak sesuai garis struktural, kami lagi-lagi harus mengambil kesimpulan bahwa selain dilahirkan dalam keadaan perang, tubuh lembaga kami pun rupanya memiliki cacat bawaan. Tangan dan kakinya tidak ada. Pergub No. 5 Tahun 2024 yang membidaninya tidak memberikan suatu cara yang jelas bagaimana "bayi" ini akan diberikan susu agar ia cepat berjalan dan dewasa. Para pejabat menjadi ragu-ragu memberikan dukungan alat tempur pada kami. Seperti layang-layang, talinya pun nyaris putus.

Akhirnya semua pimpinan organisasi pemerintahan daerah berusaha tidak berurusan dengan lembaga yang bernama Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark ini. Mereka menengok-nengok saja, tapi tidak menyentuhnya.

Waktu berjalan terus. Masa revalidasi makin singkat, hingga kini hanya tersisa sekitar 1,5 bulan. Akhirnya, tidak ada jalan lain, kami mulai mendiskuskan kondisi ini ke berbagai pihak di luar struktur. Hanya satu tujuannya, untuk menarik perhatian lembaga-lembaga induk dan para pemimpin politik yang memiliki sumber daya dalam mengatasi critical time ini. Dan kepada siapa lagi kita menyampaikannya kalau bukan kepada penyambung lidah rakyat, atau yang menjadi pilar demokrasi keempat, pers?

Benar saja, sejak menjadi spotlight di sejumlah media Jakarta, yang dipicu dengan pernyataan Abanganda Dr Wilmar Simanjorang yang demikian kritis, dan sejumlah politisi yang mengikutinya, termasuk pesan Bu Mega kepada kader-kadernya, isu Geopark Kaldera Toba mendapatkan atensi mulai dari Kemenpar, Bappenas, dan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, dan sejumlah lembaga strategis lainnya. Para tokoh masyarakat juga terkejut dengan keadaan faktual ini.

Gubernur Sumut, Bobby Nasution, setelah menerima informasi yang lebih terperinci mengenai nasib geopark, langsung menurunkan instruksi khusus melalui Dinas Budparekraf Provinsi Sumatera Utara, agar seluruh rekomendasi UNESCO dipenuhi. Saya meyakini, di tengah kesibukan awal kepemimpinannya, Gubernur tidak sempat mendapatkan insight yang lengkap tentang geopark. Kami telah berupaya bertemu secara formal maupun informal untuk menyampaikan pemaparan kepada beliau, tetapi barangkali skala prioritas di pemerintahan telah membuat permohonan audiensi kami tertunda. Padahal Gubernur Bobby Nasution sebenarnya dikenal memberikan perhatian khusus kepada pariwisata Danau Toba. Kunjungannya cukup intens ke sana. Saya menduga, karena manajemen geopark telah ditempelkan pada Bidang Pengembangan Destinasi dan Ekonomi Kreatif Disbudparekraf Sumut, posisi geopark telah menjadi samar-samar. Padahal, esensi antara geopark dan pariwisata itu sangat berbeda, meskipun lokus dan beberapa tujuannya sama.

Medialah yang pada akhirnya membuat urusan ini jelas, dan menaruhnya di bawah spotlight. Barulah semua orang sadar, "Ooooo….ini masalahnya. Kita harus berikan perhatian khusus kalau begitu," gumam mereka. Para politisi pun mengambil bagian dari panggung ini. Para birokrat sibuk menunjukkan kinerjanya. Dan kami tiba-tiba menjadi penting untuk hadir di sana, hadir di sini. Padahal sebelumnya jarang masuk undangan.

Kini BP TC-UGGp malah jadi sibuk karena diminta memberikan penjelasan tentang apa yang diperlukan dan apa yang harus dilakukan. Situasi makin krisis. Waktu berjalan terus. Tapi kami yakin, dengan perhatian semua pihak, terutama atas "komando khusus" dari Bapak Gubsu, cita-cita kita untuk mengembalikan Kaldera Toba mendapatkan status "green card" di UNESCO Global Geopark akan dapat dicapai.

Pada kesempatan ini, yang ingin saya sampaikan adalah, bahwa semua mesin pembangunan telah bekerja dan memberikan fungsinya masing-masing. Ya, media, pemimpin, pejabat, politisi, para ahli, lembaga-lembaga vertikal, dan para tokoh. Media adalah bagian yang integral dari proses kebangsaan, sejajar dengan para pejabat, para politisi, para ilmuwan.

Bila ada yang memberi kesan bahwa kontrol sosial yang dilakukan media adalah suatu gangguan, maka tentulah dia orang yang tidak paham tentang prinsip pembangunan, dan biasanya cenderung memiliki agenda kepentingan tersendiri yang terpisah di luar kepentingan bangsa.

Saya secara pribadi mengucapkan terimakasih atas peran yang dimainkan media dalam konteks Toba Caldera Geopark, juga terhadap respon yang ditunjukkan Gubernur Sumut Pak Bobby Nasution selaku mitra pers, Kemenpar, Bappenas, dan Dinas Budparekraf Sumut. Kita tinggal menunggu gerakan yang lebih responsif dari 7 pemimpin kabupaten yang memiliki geosites dan menjadi penentu atas implementasi nilai-nilai geopark sebagaimana yang dirumuskan oleh UNESCO.

Ayo kita kerjakan ini dengan cara terbaik, dan memastikan bahwa masyarakat lokal dan masyarakat global-lah yang akan menerima manfaatnya. Yaitu sebuah taman bumi yang lestari, berkelanjutan, dan diwariskan secara turun temurun sebagai legasi dunia yang mendukung kehidupan manusia.***

Begini Kronologis Pengemudi Mobil Diamuk Massa Usai Diteriaki Maling

Pegawai Dinas Ketapang Sumut Mengeluh: Sudahlah Gaji Kecil Telat Pula, BKD Lempar Tanggung Jawab ke OPD

Keluarga Satgas IPK Sumut Ucapkan Selamat HUT Bhayangkara ke-79

Bupati Langkat Dukung Bhayangkara Sport Day: Wujud Sinergi Polri dan Masyarakat

Klasemen MotoGP 2025 Usai Marc Marquez Juara di Belanda

Tim Gabungan Binjai Gelar Razia di Diskotik BL, Temukan 4 Butir Ekstasi