Periksa Wesly Silalahi Wali Kota Korup!!

POSMETRO MEDAN-Dua kelompok massa berunjuk rasa di depan gedung KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Jakarta,Kamis 4 Juni 2026 siang.

Mereka menuntut lembaga anti rasuah itu segera menangkap dan memenjarakan Wali Kota Siantar Wesly Silalahi yang dinilai korup.

Aksi massa dari Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (GARANSI) serta Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH) tersebut, digelar dalam damai.

Baca Juga:

• Garda Harapan Sumut Desak Klarifikasi Terbuka Terkait Dugaan Ijazah Palsu Anggota DPRD Sumut Berinisial JT
• Wesly Silalahi Resmikan Hotel MG House 2, Otopia Car Wash dan Marlova Minimarket

Salah satu fokus yang menjadi tuntutan mereka yakni terkait pembelian eks Rumah Singgah Covid-19 oleh Pemko Pematangsiantar yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 14,5 miliar.

Massa menilai, pembeliannya kental dengan nuansa korupsi yang berpotensi merugikan negara.

Baca Juga:

• Pemko-Kejari Pematangsiantar Perkuat Sinergi Dukung Tata Kelola Pendidikan Lewat ‘Jaksa Sahabat Pendidik’
• Asri Ludin Tambunan Gandeng Kejari Cegah Penyimpangan Anggaran Sekolah

Menurut pendemo, Wali Kota Siantar Wesly Silalahi, dianggap sebagai tokoh penting yang terlibat di dalamnya.

Sehingga sangat perlu diperiksa terkait hal ini.

"Kami menyatakan keprihatinan atas berbagai dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Siantar yang dipimpin Wesly Silalahi," teriak Ketua Umum DPP GARANSI, Sukri Soleh Sitorus dalam orasinya.

Ditegaskannya, pembelian eks Rumah Singgah Covid-19 senilai Rp 14,5 miliar, mark-up demi memeroleh keuntungan pihak tertentu. Segala prosedur serta kewenangan pun dilanggar.

"Oleh karena itu, kami mendesak KPK untuk segera mengambil langkah hukum yang tegas, profesional, transparan dan tanpa pandang bulu untuk mengusut tuntas dugaan korupsi tersebut," pekik Sukri lagi.

Hal senada disampaikan Ketua AMPPUH, Novrizal Taufan Nur.

Dalam unjuk rasa tersebut ia membacakan butir-butir yang menjadi tuntutan mereka.

Diantaranya, mendesak KPK melakukan penyeldiikan atas dugaan tindak pidana pembelian eks Rumah Singgah Covid-19 Kota Siantar yang menelan anggaran Rp 14,5 miliar.

Kemudian, mendesak KPK bersama auditor negara, mengaudit investigatif terhadap seluruh proses pengadaan hingga pembayaran dan pengalihan hak atas eks Rumah Singgah Covid-19 yang diduga, menimbulkan kerugian negara tersebut.

Tuntutan lainnya yakni meminta agar KPK segera memanggil Wesly Silalahi dan para pihak terlibat dalam proses itu untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban atas proses sejak awal hingga akhir.

"Kami meminta KPK mengusut tuntas dugaan keberadaan kelompok tertentu. Atau konsorsium yang diduga mengatur dan mengendalikan proyek-proyek yang bersumber dari APBD Kota Siantar," ungkap Novrizal.

Selain tuntutan itu, beberapa tuntutan lainnya juga diserukan yang menyangkut dugaan fee proyek.

Dugaan gratifikasi dan dugaab suap dalam berbagai pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemko Siantar.

Dalam melakukan aksinya, massa yang berjumlah ratusan orang ini membentangkan berbagai spanduk bertuliskan kalimat menyudutkan wali kota.

Seperti; Tangkap dan penjarakan Wesly Silalahi, Wali Kota korup!!.

Tak cuma itu, di poster-poster yang dibawa pengunjukrasa, tertulis nama-nama pihak lain yang dianggap kroni dekat Wesly Silalahi.

Mereka yang tercatat, dianggap masuk dalam konsorsium proyek-proyek di Kota Siantar.

Di sana tertulis Josua Silalahi yang diduga sebagai anak kandung Wali Kota Siantar.

Ilal Mahdi ketua pemenangan yang kini menjabat Dewan Pengawas Perumda Tirtauli Kota Siantar, lalu Ketua IPK Siantar Roni Simbolon ikut disematkan.

Ada juga nama Samuel Silaen, Metro Hutagaol, Darma Purba, Bembri Girsang, Oken dan Fauzan. Mereka semua, diminta ikut diperiksa.

Poster lainnya, nama Dirut Perumda Tirtauli Kota Siantar, Arianto, disematkan berdampingan dengan Wali Kota Siantar Wesly Silalahi.

Arianto, dianggap sebagai pihak paling bertanggungjawab atas dugaan korupsi di perusahaan air minum milik Pemko Siantar tersebut.

Wali Kota Siantar Wesly Silalahi yang berupaya dihubungi enggan menanggapi konfirmasi wartawan. Pun Sekda Siantar, Junaedi Sitanggang tampak cuek dan tak merespons terkait hal ini. (Put)

Garda Harapan Sumut Desak Klarifikasi Terbuka Terkait Dugaan Ijazah Palsu Anggota DPRD Sumut Berinisial JT

Wesly Silalahi Resmikan Hotel MG House 2, Otopia Car Wash dan Marlova Minimarket

Pemko-Kejari Pematangsiantar Perkuat Sinergi Dukung Tata Kelola Pendidikan Lewat ‘Jaksa Sahabat Pendidik’

Asri Ludin Tambunan Gandeng Kejari Cegah Penyimpangan Anggaran Sekolah

Wesly Silalahi dan Kapolres Pematangsiantar, Bahas Peningkatan Toleransi dan Perkuat Kolaborasi

116 Pejabat Administrasi dan Fungsional Pemko Pematangsiantar Dilantik