Puluhan Warga Pasar XII, Desa Bandar Klippa, Tolak Penggusuran oleh PT NDP

POSMETRO MEDAN,Deliserdang – Sekitar 30 warga yang bermukim di Jalan Pendidikan/Rahayu, Pasar XII, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, menyatakan penolakan terhadap penggusuran yang dilakukan oleh PT Nusa Dua Propertindo (NDP).

Penolakan tersebut didasari ketidaksepakatan terkait nilai ganti rugi yang ditawarkan pihak perusahaan.

M. Nasir Nasution (58), salah seorang warga, menjelaskan bahwa dari ratusan kepala keluarga yang tinggal di lahan seluas 34 hektare tersebut, sebagian besar telah pindah karena menerima kompensasi.

Baca Juga:

• Lom Lom Suwondo Tinjau Sekolah Rakyat, Tekankan Kualitas Pembelajaran dan Pendidikan Karakter
• Asri Ludin Tambunan Resmikan Lebih dari 18,4 Km Jalan di Percut Sei Tuan

"Namun kami menolak karena nilai ganti rugi yang ditawarkan tidak sesuai dengan kesepakatan awal," ujarnya, Selasa (24/6/2025).

Ia menambahkan, sebelumnya warga telah dikumpulkan dan diberi penjelasan mengenai rincian nilai ganti rugi, mulai dari jenis tanaman hingga bangunan, yang masing-masing memiliki nilai taksiran.

Baca Juga:

• Padepokan Iqro Desa Kolam Jadi Perpustakaan Desa Terbaik Deli Serdang
• Realisasi Pajak Daerah Deli Serdang Capai 80 Persen, Bupati Minta Percepatan Pendapatan Diperkuat

"Waktu itu kami setuju karena nilainya masuk akal. Tapi saat pelaksanaan, nilai yang ditawarkan justru jauh di bawah yang dijanjikan," keluhnya.

Berbagai cara disebut telah dilakukan oleh anak perusahaan PTPN II tersebut untuk membujuk warga agar angkat kaki dari lahan, termasuk upaya memecah belah warga dan bentuk intimidasi lain.

Salah satunya dengan melibatkan Satpol PP Kabupaten Deli Serdang yang mengirim surat kepada warga untuk segera mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Saat kami datangi kantor Satpol PP, kami malah diarahkan ke kantor NDP. Ini menunjukkan Satpol PP seolah menjadi kaki tangan perusahaan untuk menekan warga," tambah warga lainnya.

Insiden sempat terjadi pada Selasa (24/6/2025) siang, ketika sejumlah pekerja berusaha memasang pagar di depan kilang kayu milik Yurmaida Hutagaol. Aksi tersebut ditolak oleh Yurmaida dan keluarganya, sehingga terjadi insiden dorong-dorongan. Namun, para pekerja akhirnya membatalkan pemasangan pagar.

"Kalau mau pasang pagar, selesaikan dulu urusan ganti ruginya. Tanah saya ini sah, ada suratnya yang ditandatangani camat," ujar Yurmaida sambil menunjukkan surat keterangan tanah tertanggal 24 Januari 2001 yang ditandatangani Camat Percut Sei Tuan, Erwin Pelos.

Yurmaida mengaku tidak pernah diajak bicara secara langsung oleh pihak NDP mengenai ganti rugi. "Mereka hanya datang untuk mengukur tanah. Silakan saja, luas tanah saya juga tercantum di surat keterangan camat," jelasnya.

Ia pun mengaku heran, tanpa ada komunikasi atau pemberitahuan, tiba-tiba rumah dan tempat usahanya hendak dipagar oleh pihak perusahaan.

"Apa hak mereka memagar tanah yang suratnya sah? Kalau mereka tidak mengakui surat yang saya punya, gugat saja camatnya. Jangan main pagar sembarangan," ujarnya dengan nada kesal.

Atas kejadian tersebut, bersama sekitar 30 kepala keluarga lainnya, Yurmaida meminta perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Kami bukan menolak penggusuran, tapi ganti ruginya harus sesuai. Jangan dihargai seperti kandang ayam. Ini perusahaan BUMN, seharusnya hadir untuk menyejahterakan rakyat, bukan malah menindas," tegasnya. (Hap)

Lom Lom Suwondo Tinjau Sekolah Rakyat, Tekankan Kualitas Pembelajaran dan Pendidikan Karakter

Asri Ludin Tambunan Resmikan Lebih dari 18,4 Km Jalan di Percut Sei Tuan

Padepokan Iqro Desa Kolam Jadi Perpustakaan Desa Terbaik Deli Serdang

Realisasi Pajak Daerah Deli Serdang Capai 80 Persen, Bupati Minta Percepatan Pendapatan Diperkuat

Lom Lom Apresiasi Kontribusi PWRI Deli Serdang Dukung Petani

Pengurus MUI Deli Serdang 2026–2031 Resmi Dikukuhkan, Bupati Dorong Perkuat Pembinaan Moral Masyarakat