Bupati Humbahas dan Kajari Teken Kesepakatan untuk Zona Integritas WBK, Anti Narkoba dan Kekerasan Anak

POSMETRO MEDAN- Bupati Humbang Hasundutan Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH bersama Kajari Humbang Hasundutan, Donald T. J. Situmorang, SH, MH menandatangani Kesepakatan Bersama dan Pencanangan Komitmen Bersama untuk mewujudkan Pemkab Humbang Hasundutan menjadi Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dilaksanakan di Pelataran Kejari Humbang Hasundutan, Selasa, 7 Juli 2026.

Selain penandatanganan dan pencanangan WBK dan WBBM, juga dilaksanakan Penandatanganan Pernyataan Komitmen Bersama Anti Narkoba dan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Humbang Hasundutan serta Penandatanganan Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan dan 12 Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Turut hadir pada acara penandatanganan MoU ini, Sekretaris MUI, Safran Rizal Hutagalung, Plt. Plt. Kacabdis Wilayah IX Provsu Rudyanto Sinaga, Pejabat Utama, Jaksa Funsional dan staf Kejari Humbang Hasundutan, Sekda Chiristison R. Marbun, 12 Pimpinan OPD yang melaksanakan penandatanganan Kesepakatan Bersama, Pimpinan OPD lainnya dan para Kabag dilingkungan Pemkab Humbang Hasundutan.

Baca Juga:

• Moment Wakapolres Dairi Pulihkan Mental 2 Bocah Korban Kekerasan di RSUD Sidikalang
• Bupati Humbang Hasundutan Mengukuhkan Paskibraka Kabupaten Tahun 2026

Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MHdalam sebuah postingan anonim facebook @Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 8 Juli 2026 menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas terlaksananya Penandatanganan Kesepakatan Bersama 12 OPD, penandatanganan dan pencanangan WBK dan WBBM dan Komitmen Anti Narkoba dan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

"Terimakasih juga atas kesediaan Kajari dan jajarannya atas kesediaanya memberikan pendampingan hukum kepada para pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Humbang Hasundutan. Kami juga mengharapkan saran dan masukan agar pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan tepat sasaran dan kualitas sehingga Zona Integritas WBK dan WBBM bisa terwujud yang bermuara kepada visi Membangun Masyarakat Adil, Makmur, Lestari dan Berkeadaban."

Baca Juga:

• Polres Humbang Hasundutan Selidiki Seorang Bermarga Situmorang yang Terima Setoran Togel
• Penjual Tahu 73 Tahun Ditemukan Meninggal Dunia Bersandar di Motor

Di sana, Kajari Humbang Hasundutan Donald T. J. Situmorang, SH, MH menyampaikan sebagaimana arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, Reformasi Birokrasi harus ikut serta dalam melakukan pencegahan korupsi dan pencegahan pemborosan anggaran. Upaya pencegahan melalui pengawasan hukum harus dilakukan secara ketat agar tidak terjadi penyimpangan dan terciptanya good governance.

Di era disrupsi saat ini, kata dia, kita semakin menyadari bahwa tidak ada lagi satu pun instansi pemerintah yang dapat bekerja dengan sendiri untuk menyelesaikan persoalan publik. Semakin kompleksnya tantangan yang kita hadapi, semakin pula diperlukan kolaborasi lintas sektor, lintas actor dan lintas tingkat pemerintahan. Inilah yang menjadi esensi collaborative and network governance.

Selain collaborative dan network governance, Kajari juga menyampaikan beberapa hal penting antara lain agar arah perbaikan ke depan bukan hanya sekedar mengejar nilai, namun yang lebih penting adalah memastikan tata kelola menghasilkan layanan hukum/publik yang dipercaya, memiliki kepastian dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Sebagaimana poin ke-8 misi Asta Cita Presiden RI sebagai landasan menuju Indonesia Emas 2045, adalah memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan beserta jajaran berkomitmen tinggi untuk menjalankan misi ini dengan mengedepankan Profesionalitas dan Integritas dalam penegakan hukum, terutama dalam pemberantasan korupsi serta penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Juga disampaikan keprihatinan yang mendalam atas adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak, kasus penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dimana pelaku dan korbannya adalah anak yang masih di bawah umur yang telah terjadi di tengah masyarakat kita.

Moment Wakapolres Dairi Pulihkan Mental 2 Bocah Korban Kekerasan di RSUD Sidikalang

Bupati Humbang Hasundutan Mengukuhkan Paskibraka Kabupaten Tahun 2026

Polres Humbang Hasundutan Selidiki Seorang Bermarga Situmorang yang Terima Setoran Togel

Penjual Tahu 73 Tahun Ditemukan Meninggal Dunia Bersandar di Motor

Bupati Humbang Hasundutan Beri Semangat, Paskibraka Kabupaten Diminta Jaga Kesehatan

Polisi Bongkar Tindak Kekerasan Seksual terhadap Anak Kandung di Aceh